Edisi Rabu 15 Januari 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 15 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 256 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penilaian Akhir Jelang Mutasi

Gubernur dan Wagub Wawancara Mendalam Kepala OPD Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan wawancara mendalam (indepth interview) seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (14/1) kemarin. Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si tak memungkiri hal itu merupakan penilaian akhir bagi Kepala OPD menjelang mutasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

(Suara NTB/nas)

H. Lalu Gita Ariadi

‘’Tentu memang bertali temali juga dengan proses asesmen kemarin. Asesmen adalah dalam rangka untuk mendapatkan the right man on the right place,’’ ujar Sekda dikonfirmasi begitu keluar dari ruang kerja Wakil Gubernur, Selasa (14/1) siang.

Ia menjelaskan, hasil ases-

123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 Nasib 223 eks honorer K2 yang dinyatakan lulus selek123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 si Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 Pemprov NTB hasil seleksi awal 2019 lalu hingga kini 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 masih menggantung. Pemprov masih belum menerima 123456789012345678901234567890121234567890123456 perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 melakukan pemberkasan terhadap 223 eks honorer K2 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 sebagai dasar untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 (NIP) dan persetujuan teknis diangkat menjadi P3K. 123456789012345678901234567890121234567890123456 Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 (BKD) NTB, Raisah, SE, MM yang dikonfirmasi Suara 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 NTB, Selasa (14/1) kemarin mengatakan, pihaknya masih 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 menunggu petunjuk dari Kemenpan untuk melakukan 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 pemberkasan. Ia menjelaskan, proses pengangkatan P3K 123456789012345678901234567890121234567890123456 sama dengan PNS. Karena P3K merupakan bagian dari 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 Aparatur Sipil Negara (ASN).

123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456

men seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB yang dilakukan awal Januari lalu sudah diserahkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian Gubernur dan Wagub melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada seluruh Kepala OPD Pemprov NTB.

Mengenai capaian-capaian yang telah diraih pada 2019 sekaligus refleksi terhadap rencana-rencana masing-masing OPD ke depan. Serta resolusi-resolusi yang bisa dilakukan OPD untuk akselerasi pencapaian target-target RPJMD 2019-2023. ‘’Hasil asesmen itu kemu-

dian disandingkan ini apakah seorang Kepala OPD masih memiliki sebuah motivasi, inspirasi kerja. Dalam rangka pencapaian target-target, resolusi 2020, 2021, 2022 dan 2023. Pimpinan ingin mengetahuinya,’’ jelas Gita.

Sekda menambahkan, Gubernur dan Wagub mengonfirmasi data dan informasi hasil asesmen yang telah dilakukan langsung kepada Kepala OPD. ‘’Makanya tadi indepth interview antara Kepala OPD dengan Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur terhadap program-program prioritas dan

program strategis itu bagaimana? Jangan sampai ini (program) yang menjadi core yang harus diperjuangkan ternyata tidak ada progres,’’ katanya.

Pada kesempatan tersebut, kata Gita, Gubernur dan Wagub memberikan penekanan terhadap pentingnya penguatan soal data dan sinergitas antar OPD. Kepala OPD dituntut harus mampu berkoordinasi dengan harmonis, agar program-program prioritas terkonsolidasi antara satu OPD dengan OPD lainnya.’’Tidak ada lagi yang one man show,’’ ujarnya.

Selain itu, kata Sekda,

OPD juga dituntut bersinergi dengan lembaga non pemerintah untuk mencapai targettarget yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pasalnya, apa yang dilakukan lembaga non pemerintah pada dasarnya tujuannya adalah sama.

Gita menambahkan, apa yang dilakukan saat ini merupakan ikhtiar untuk mewujudkan dream team yang terbaik.

Untuk mewujudkan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. ‘’Mudah-mudahan ini ikhtiar untuk mencapai the dream team terbaik,’’ harapannya. (nas)

Nasib 223 Eks Honorer K2 Menggantung

(Suara NTB/pusdalops)

TO K O H

CEK - Gubernur H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Hj.Sitti Rohmi Djalilah bersama Forkopimda mengecek kesiapan pasukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.

NTB Siaga Darurat Bencana

Jaksa Peringatkan PPK

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc sudah menetapkan NTB dalam status siaga darurat bencana. Guna memastikan kesiapan, Selasa (14/1) kemarin digelar apel gabungan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan antisipasi dan penanganan bencana.

Apel gelar pasukan siaga darurat itu untuk kesiapan hadapi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di wilayah NTB. Dihadiri Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Kapolda NTB Irjen Pol. Tomsi Tohir, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik.

Sebagai inspektur upacara Danrem 162/WB Kol. CZI, Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurut Ahsanul Khalik, ada 700 personel gabungan yang disiagakan dalam apel gabu-

KEJAKSAAN Tinggi NTB Selasa (14/1) kemarin mengumpulkan 70 Satker pelaksana proyek nasional dan daerah. Para pimpinan Satker hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu diingatkan, meski TP4D dibubarkan, namun fungsi pengawasan tetap berjalan untuk paket proyek senilai Rp17 triliun.

Fungsi itu dikembalikan ke Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk pengawalan proyek, sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Fungsi kedua pada Bidang Intelijen untuk pengamanan ketika ada gangguan dari eksternal, serta fungsi ketiga pada bidang Pidsus ketika ada masalah pada pelaksanaan yang mengarah pada pidana korupsi.

Bersambung Nanang Sigit Yulianto ke hal 15

Resmi Tak Calonkan Husni Djibril

PDIP Meminta Maaf kepada Masyarakat Sumbawa

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Mendesak Ada Solusi PERSOALAN buta aksara masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar di NTB. Pasalnya, persentase angka buta aksara di NTB jauh di atas ratarata nasional. Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara di NTB mencapai 12,58 persen. Sementara angka buta aksara di tingkat nasional tinggal 1,93 persen.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, M. Pd menjelaskan, pascapembagian kewenangan sektor pendidikan, Pemprov kesulitan melakukan pemetaan dan intervensi pengentasan buta aksara. Karena Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) sekarang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

H. Aidy Furqon Bersambung ke hal 15

ngan. Terdiri dari unsur TNI, Polri, Basarnas, Tagana, Damkar, Sat Pol PP. Personel yang dilibatkan dalam apel ini di luar pasukan pada tingkat BPBD kabupaten dan kota. Sementara peralatan yang disiapkan seperti motor trail, perahu amphibi, dapur umum, toilet mobile, truk serba guna, perahu karet, mobil tangki dan perangkat lainnya. ‘’Tujuan apel untuk mengecek kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung,’’ kata Ahsanul Khalik usai apel. ‘’Melalui apel siaga bencana ini, menunjukan ke publik bahwa Provinsi NTB siap kemungkinan terjadinya bencana,’’ kata Danrem mengutip sambutan Gubernur yang dibacanya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB)DPD PDI Perjuangan (PDIP) NTB resmi mengambil keputusan untuk tidak mencalonkan kembali Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril, B.Sc pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat DPD PDIP NTB yang diperluas bersama DPC PDIP Sumbawa, pada Selasa (14/1).

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH. ‘’Terkait dengan gonjang-ganjing Pilkada 2020, khususnya di Kabupaten Sumbawa. Kami tadi sudah putuskan dalam rapat, bahwa dalam Pilkada mendatang kami tidak mencalonkan kembali saudara Husni Djibril menjadi calon Bupati dari PDI Perjuangan,’’ ungkapnya.

Rachmat Hidayat lantas

menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Bahwa

keputusan DPD PDIP NTB untuk tidak mencalonkan kembali Husni Djibril dengan berbagai pertimbangan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ndi)

RAPAT - Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat didampingi jajaran pengurus daerah dan DPC PDIP Kabupaten Sumbawa usai rapat di Kantor DPD PDIP NTB, terkait pengambilan keputusan untuk Pilkada Sumbawa, Selasa (14/1).

(Suara NTB/ist)

DISOROT - Penggunaan material pondasi proyek Dermaga Sebotok yang didokumentasikan warga sekitar.

Material yang digunakan diduga batu coral yang menjadi sorotan warga.

Polda NTB Kembali Buka Penyelidikan Dermaga Sebotok Mataram (Suara NTB) Sempat dihentikan karena pertimbangan dalam proses pendampingan TP4D, Polda NTB akan membuka kembali berkas pemeriksaan awal pada proyek Dermaga Sebotok, Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa. Keinginan itu dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, SIK. ‘’Sepan-

jang masih lidik dan belum dihentikan, ya kita buka lagi,’’ tegasnya Selasa (14/1).

Setelah melihat pemberitaan di media kondisi dermaga yang mulai rusak, ia mengaku langsung menanyakan kepada penyidik yang pernah menangani kasus tersebut. Mengingat pejabat Kasubdit III Tipikor yang menangani kasus itu sudah pindah tugas, Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

Halaman 2

6.000 Orang Terpapar Narkoba di Mataram Bangun Komunikasi dengan Warga LURAH Pejanggik akan membangun komunikasi dengan warga terkait penggabungan SD Model Mataram yang mendapat penolakan dari warga di Lingkungan Pajang, kelurahan Pejanggik, Mataram. Pihak kelurahan belum mengetahui alasan jelas warga di lingkungan Pajang menolak penggabungan SDN Model ke SDN 36 Mataram di Pajang.

“Sejauh ini, kelurahan belum lakukan pertemuan dengan warga. Informasi terakhir warga Pajang akan rembug bersama dulu, dan kita di kelurahan akan menunggu dari mereka,,” kata Lurah Pejanggik, Rahmat Fakhrurrozi kepada Suara NTB, Selasa (14/1).

Sejauh ini kelurahan belum mengetahui secara persis berapa jumlah warga yang menolak penggabungan SD Model ke SDN 36 Mataram di Lingkungan Pajang. Rencana penggabungan SD Model ini dibarengi adanya pamasangan spanduk yang bertuliskan penolakan warga di Lingkungan Pajang.

“Nanti saya akan komunikasikan ke pihak sekolah. Kami juga belum tahu berapa warga yang menolak ini. Karena memang ada spanduk penolakan, tetapi kita tidak tahu warga mana yang menolak ini. Yang jelas adanya pemindahan SDN Model ini ada pro dan kontra,” pungkasnya.

Ia menilai dari penolakan warga di Lingkungan Pajang ini, mungkin karena belum tersosialisasi ke tengah masyarakat.

Pasalnya, informasi yang diterima warga di Lingkungan Pajang sendiri, belum tahu persis kondisi SD Model ini, apakah sama dengan SD pada umumnya atau tidak.

“Mungkin warga belum tahu kondisi SD Model ini seperti apa. Ini kan informasinya, tiba-tiba mau dipindah. Mungkin sosialisasinya yang harus diupayakan. Baik itu dari Dinas Pendidikan Kota Mataram sendiri dengan pihak SD Model,” jelasnya.

Melihat adanya penolakan dari warga di Lingkungan Pajang, kelurahan akan mencoba berkomunikasi dengan warga dan beberapa pihak terkait. Baik itu dari pihak SD Model sendiri dan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Karena, dari informasi yang dihimpun pihak kelurahan, rencana penggabungan ini, Dinas Pendidikan memang telah berencana menitip SD Model di SDN 36 Mataram.

“Maka, kelurahan akan tetap berkomunikasi dengan warga, ini adalah kepentingan kita bersama. Kita hanya bantu memfasilitasi semua pihak. Baik dari Dinas Pendidikan dan masyarakat di Lingkungan Pajang. Insha Allah kelurahan siap membantu atas masalah ini,” tutup Lurah ini. (viq) Rahmat Fakhrurrozi

Mataram (Suara NTB) Prevalensi kasus narkoba di Kota Mataram mencapai 1,5 juta setahun, atau jumlah orang yang terpapar narkoba mencapai 6.000 jiwa. Data ini diterima DPRD dari BNN Kota Mataram. Namun, tingginya jumlah orang yang terpapar narkoba ini, ternyata berbanding terbalik dengan ketersediaan anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Baiq Asnayati saat rapat kerja bersama Pansus pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada DPRD Kota Mataram, Selasa (14/1).

Asnayati menyebutkan bahwa pihaknya hanya memi-

liki anggaran untuk melakukan resos (rehabilitasi sosial) terhadap 10 orang per tahun.

Inipun masih dibagi lagi untuk resos mantan pengguna narkoba maupun disabilitas.

Dia mengakui bahwa penyalahgunaan narkoba sudah berada pada level darurat. ‘’Tapi walaupun hanya 10 orang kami bersyukur. Kami

tidak semata-mata bertumpu pada kuantitas tapi kualitas,’’ ujarnya.

Disos Kota Mataram, lanjut Asna telah melakukan MoU dengan BNN Kota Mataram dalam upaya melakukan rehabilitasi mantan pengguna narkoba. Data diberikan oleh BNN, selanjutnya Disos memfasilitasi upaya rehabil-

Jangan ”Tutup Mata” (Suara NTB/viq)

DISTOP - Kondisi pasar Cakranegara, Selasa (14/1). Pemkot menghentikan pengerjaan proyek ini, meski sisa pekerjaan 11 persen. Pemkot telah mempersilakan para pedagang untuk menempati los-los pasar, kendati sebagian material alat bantu pengerjaan proyek pasar ini masih terpasang di sana.

Pengerjaan Proyek Pasar Cakranegara Distop Mataram (Suara NTB) Pengerjaan proyek pasar Cakranegara distop. Rekanan tidak mampu melanjutkan pekerjaan sejak tanggal 1 Januari 2020 lalu.

Padahal, pengerjaan proyek pasar Cakranegara meninggalkan pengerjaan hanya 11 persen.

“Padahal rekanan sudah diberi kesempatan sampai 31 Desember 2019 lalu. Batas awal pengerjaannya tanggal 16 Desember 2019. Pemkot coba berikan waktu sampai 50 hari ke depan, tapi ternyata, tangal 31 masih sisa progresnya 11 persen,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Selasa (14/1).

Sejak H-29 dari batas waktu yang diberikan kata Mahmuddin, sisa pengerjaan tinggal 20 persen. Ada pun sejak tanggal 16 Desember 2019 lalu, rekanan sudah membuat surat pernyataan untukmenyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2019. Akan tetapi, pengerjaan pasar Cakranegara tidak bisa dilanjutkan sejak tanggal 1-3 Januari 2020.

“Memang sejak tanggal 1-3 Januari 2020 itu, pengerjaan tidak dilakukan dan sudah di offname. Saat ini hanya tersisa 11 persen. Nah, kita mencoba memberikan kesempatan lagi waktu seminggu setelah tanggal 31 Desember untuk melihat progresnya. Tetapi dari tanggal 1-3 Januari itu rekanan tidak ada upaya untuk melanjutkan pekerjaannya,” pungkasnya.

Kata Mahmuddin, penghentian pengerjaan proyek pasar Cakranegara memang atas permintaan rekanan. Sebab ternyata rekanan tidak bisa manfaatkan waktu yang diberikan dengan maksimal. Padahal kata Mahmuddin, seandainya pengerjaan bisa dikebut selama satu minggu, pengerjaan pasar Cakranegara semestinya bisa terselesaikan.

“Makanya tim pengawas pekerjaan untuk proyek Pasar Cakranegara menagambil keputuasan untuk menghentikan pengerjaan. Sisa 11 persen itu, uang bisa dikembalikan ke kas negara sebanyak Rp200 juta dari Rp1,8 miliar secara keseluruhan. Dan konsekuensi dari sisa pengerjaan itu, Pemkot memiliki tugas untuk melanjutkan pekerjaan yang bisa membebankan ABPD tahun 2020,” tukas Mahmuddin.

Pemkot Mataram tidak ingin kondisi pasar Cakranegara terbengkalai. Maka, Pemkot Mataram akan melihat kegiatan dan anggaran di Dinas Perdagangan Kota Mataram mana yang tidak terlalu urgen agar bisa dialihkan untuk melanjutkan pengerjaan proyek Pasar Cakranegara. “Kira-kira mana kegiatan di Disdag yang tidak urgen coba kita akan revisi untuk membiayai sisa Rp200 juta dari 11 persen pengerjaan pasar Cakra ini,” katanya.

Untuk kondisi pedagang di pasar Cakra sendiri kata Mahmuddin, Disdag kota Mataram sudah mengumpulkan semua pedangan diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan berdagang. Karena, kodisi pasar Cakranegara sudah dapat ditempati kendati ada sisa proyek yang belum terselesaikan.

Ia menyebutkan, persoalan rekanan selama ini tidak mampu menyelesaikan pengerjaan karena rekanan tidak bisa mengatur strategi pegerjaan proyek sejak awal. Maka, hal itu menjadi evaluasi bagi Pemkot Mataram dan menjadi bahan pertimbangan untuk rekanan bisa mengerjakan proyek-proyek di Mataram.

“Tentu ini menjadi pertimbangan, yang jelas dari tim pengadaan barang dan jasa ini jadi catatan kepada rekanan. Mungkin bisa saja diblacklist,” tutup Mahmuddin. (viq)

Pemkot Tolak Penghapusan Denda Pajak Hotel Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menolak permohonan penghapusan denda pajak yang diajukan oleh pengusaha hotel di Kota Mataram. Penolakan itu dipicu tidak dicantumkan alasan jelas permohonan oleh wajib pajak.

Penagihan tetap diupayakan.

Tunggakan berpotensi jadi temuan auditor.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin menyampaikan,

penanganan tunggakan pajak hotel dan parkir sudah diserahkan penanganan melalui surat kuasa khusus (SKK) ke Kejaksaan Negeri Mataram, untuk menagih dua wajib pajak tersebut. Wajib pajak Hotel GL di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan Timur merupakan piutang pajak sejak tahun 2016 hingga 2018.

Tindaklanjut yang ditempuh oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara tidak bisa lebih detail dijelaskan oleh Amrin.

Sebab, kuasa penagihan diser-

carehabilitasinya mana,’’ tanyanya. Menanggapi hal tersebut, Wardana mengatakan, akan mengakomodir apa yang menjadi masukan Disos Kota Mataram. Pansus melihat, ketersediaan anggaran resos di Disos Kota Mataram, masih sangat jauh dari anggaran yang seharusnya tersedia di sana.

Anggota Pansus, Sang Ketut Deresta mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Disos Kota Mataram dalam rangka melakukan rehabilitasi sosial terhadap mantan pengguna narkoba. Dia berharap, ke depan upaya itu lebih ditingkatkan lagi. (fit)

RTH Pagutan akan Jadi Objek Wisata Baru

(Suara NTB/viq)

ANGGOTA Komisi I DPRD KotaMataram,IWayanWardana, SH., meminta kepada Sekda selalu pimpinan ASN agar memantau dan mengawasi kemungkinan ASN ASN terlibat dalam politik praktis. Karena netralitas ASN, terlebih dalam tahun politik menjadi harga mati. ‘’Harus itu. Dia digaji oleh rakyat, ya bekerja untuk rakyat,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (14/1) kemarin.

Komisi I, lanjut Wardana, sebagai komisi yang membidangi masalah ASN dan pemerintahan, akan mengatensi aktivitas mereka di tahun politik ini. ‘’Kami Komisi I tidak akan segan-segan memanggil (Suara NTB/fit) mereka untuk mengklarifikasi I Wayan Wardana itu,’’ tegasnya. Dia berharap ASN ditempatkan pada porsi yang sebenar-benarnya. Sekda sebagai komandan birokrasi, harus menerapkan reward and punishment. ‘’Harus tegas menjaga alur, tetap pada koridor yang berlaku.

Harus on the track,’’ imbuhnya. Manakala ada oknum ASN yang melakukan pelanggaran, Sekda jangan tutup mata.

Pada bagian lain, Wardana tidak mempermasalahkan mutasi yang dilakukan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan birokrasi maupun regulasi.

“Kalau ada komentar atau pendapat dari pihak pihak tertentu, sah sah saja,” ucap mantan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini.

Seperti diketahui, Walikota Mataram baru baru ini memutasi 150 pejabat lingkup Pemkot Mataram. Mutasi yang dilakukan dalam tahu politik ini, memunculkan beragam asumsi dari masyarakat.

“Kalau saya sih bijak saja, kalau memang regulasi membenarkan, silahkan saja. Kecuali, kalau pedoman selama ini dilanggar, barulah masyarakat bisa berasumsi ini ada apa,” terang anggota Dewan dari Dapil Mataram ini. Untuk menepis isu mutasi yang oleh banyak kalangan dianggap bernuansa politis, Wardana menyarankan agar pejabat yang ditempatkan di posisi yang baru supaya menunjukkan kinerja yang maksimal. Mutasi artinya ada kebijakan pergantian pejabat.

Sehingga, pejabat yang baru harulah lebih baik dari pejabat sebelumnya. ‘’Cara tolak ukur dari penilaian itu, orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang kompeten menduduki posisi baru.

Jangan nanti dipaksanakan seolah-olah memenuhi kompetensi. Kalau seperti itu, jangan salahkan penilaian orang,’’ demikian politisi PDI Perjuangan ini.

Nanti masyarakat yang menilai, apakah benar mutasi itu muaranya pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, juga membantu kelancaran roda pemerintahan atau sebaliknya. ‘’Jangan sampai ada kepentingan politik atau yang lain,’’ imbuhnya. (fit)

itasi. Seperti melatih mereka membuka usaha jus ataupun servis HP. Intinya, sambung dia, mereka yang telah dilakukan rehabilitasi harus ada kesibukan yang produktif.

Untuk itu, dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Pansus pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., Asna mengusulkan agar dalam pasal 45 mengakomodir anggaran pascarehabilitasi. ‘’Dipasal 45 ini, Perda hanya membiayai penyalahgunaannya, anggaran resosnya, pas-

ahkan sepenuhnya ke Kejaksaan. “Apa penjelasan Kasi Datun, beginilah kondisinya,” kata Amrin ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1).

Penanganan oleh Kejaksaan tetap disampaikan ke BKD terhadap penindakan wajib pajak.

Penagihan oleh petugas tidak berjalan mulus. Pemahaman terhadap hak wajib pajak sambung Amrin, masih diupayakan ditempuh oleh pemilik hotel.

Mereka berupaya meminta penghapusan denda atau bunga dikenakan 2 persen tiap bu-

lan. Sedangkan, berdasarkan undang - undang perpajakan permohonan penghapusan dan atau pengurangan harus dilampirkan dengan alasan jelas.

Wajib pajak itu justru tidak mencantumkan alasan jelas untuk meminta penghapusan denda. Dari sisi aturan, tidak memberikan ruang untuk mengabulkan permohonan penghapusan.

“Harus ada alasan permohonan pengurangan sehingga cocok dengan aturan – aturan pengurangan. Masa ada orang bersurat penghapusan langsung dikabul-

Mataram (Suara NTB) Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Pagutan Timur belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, Dinas Pariwisata Kota Mataram menginginkan area RTH Pagutan menjadi destinasi wisata baru di kota Mataram.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi kepada Suara NTB, Selasa (14/1) mengatakan, selama ini RTH Pagutan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Maka dari itu, pemkot akan mencoba mengembangkan wisata baru di sana.

“Itu sudah direncanakan.

Pada Minggu kemarin kita sudah coba adakan kegiatan senam dan Sunday Music, dan itu lumayan yang datang. Karena, di situ suasananya sepi, adem, dan nyaman. Untuk sementara ini, target saya begaimana tempat ini (RTH) ramai dikunjungi orang dulu,” katanya.

Pembangunan RTH Pagutan menelan biaya yang tak sedikit.

Harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Denny menyayangkan jika lahan seluas kurang lebih 8 hektare itu tidak dimanfaatkan dengan serius oleh Pemkot Mataram.

“Kemarin beberapa orang menyapa saya, mereka takjub dan kaget sekali dengan kenyamanan dan keasrian di RTH Pagutan ini. RTH ini anggarannya besar, tetapi cenderung tidak dimanfaakan. Kita akan coba membuat acara di sana,” katanya.

Kepala Dispar kota Mataram yang baru menjabat selama satu minggu ini sudah menyusun beberapa schedule kegiatan yang dipusatkan di RTH Pagutan. Baik dari kegiatan senam pagi, Mataram Sunday Music akan coba dilakukansetiap minggu. Bukan hanya itu, rencana pemanfaatan RTH Pagutan ini juga, Dispar Kota Mataram akan mencoba memberdayakan pegiat instagram untuk mempromosikan kondisi di RTH Pagutan.

“Iya memang kita harus promosikan melalui medsos. Nanti kita akan coba berdayakan para pegiat instagramable yang ada di Mataram. Kita juga akan coba endors dan melakukan kerjasama dengan model-model yang ada di Mataram untuk

melakukan promosi lewat akun media sosial mereka,” jelasnya.

Tak hanya itu lanjut Denny, Dispar Kota Mataram juga akan mecoba memberdayakan potensi dari terune dedare yang dimiliki oleh Kota Mataram untuk melakukan promosi terkait RTH Pagutan. Ia akan meminta kepada terune dedare kota Mataram untuk terus melakukan promosi kegiatankegiatan dari Dinas Pariwisata Kota Mataram.

“Intinya kita ajak kerjasama semuanya. Kita juga akan coba adakan kesenian tradisional di sana. Karena, beberapa sanggar di Mataram sudah mengatakan iya dan mau diajak bekerjasama untuk tampil nanti di RTH ini. Intinya semua kegiatan wisata sebisa mungkin kita pusatkan ke RTH Pagutan,” jelasnya.

Pemusatan kegiatan wisata di RTH Pagutan itu bukan tanpa alasan. Menurut Denny, selama ini pusat kegiatan memang dilakukan di Taman Sangkareang. Padahal, kondisi Taman Sangkareang sudah kurang layak dan tidak representatif lagi untuk dijadikan lokasi kesenian dan agenda wisata di Mataram.

Mengingat, kondisi Taman Sangkareang di sebelah kanankiri dan depan-belakang sudah dipenuhi oleh gedung.

“Kan di sana (Taman Sangkareang, red) pandangan kita terbatas, belum juga kondisi hawanya panas. Jadi saya malah merekomendasikan pemusatan kegiatan di RTH Pagutan. Memang kan sementara ini biaya yang kita akan siapkan belum bisa dihitung, kisaran biayanya tak sampai miliaranlah. Karena gambaran tentang biaya belum kita kemukakan,” katanya.

Pada pemusatan kegiatan di RTH Pagutan nanti, Dispar kota Mataram akan mencoba mengajak beberapa EO (event organizer) untuk mengembangkan wisata baru itu. Ia menargetkan, kegiatanyang dipusatkan di RTH Pagutan tersebut bisa menjadi destinasi wisata baru di Mataram. Bukan hanya itu, di RTH Pagutan juga, Dispar kota Mataram akan mencoba mengembangkan kegiatan outbon, pembangunan rumah pohon sebagai tempat selfie yang instagramable, agar bisa mendatangkan pengunjung. (viq)

(Suara NTB/viq)

RTH PAGUTAN - Kondisi RTH Pagutan, Selasa (14/1). Banyak fasilitas di RTH Pagutan telah rusak. Baik jalan lingkungannya, tempat bermain anak, dan beberapa kamar mandi di RTH Pagutan tak berfungsi. Di RTH Pagutan, Dispar Kota Mataram berencana membuat kegiatan yang diharapkan menjadi wisata baru di Mataram.

kan begitu saja,” terangnya.

Tunggakan pajak hotel dan parkir mencapai Rp1,5 miliar berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Amrin menegaskan, piutang ini jelas akan terbaca oleh auditor sebagai piutang. Pihaknya akan melampirkan bukti – bukti terhadap proses penagihan. Amrin menyarankan, wajib pajak melunasi saja tunggakan pajak mereka. Sebab, semakin lama dibiarkan akan menjadi beban karena nilainya akan membengkak. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

Tak Sesuai Kearifan Lokal PERATURAN Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dianggap belum sesuai dengan kondisi kearifan lokal. Ada pasal-pasal di dalamnya harus disesuaikan kembali.

“Pergubnya hanya jadi minyak angin. Tidak menyembuhkan,” kata Ketua Gabungan Pelaksanakan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat, H. Salman, SH. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menjadi satu-satunya gubernur di Indonesia (Suara NTB/bul) yang menerbitkan Pergub H. Salman untuk perlindungan masyakat jasa konstruksi lokal. Perhatian kepala daerah ini mendapat “jempol” dari seluruh masyarakat jasa konstruksi di NTB. Pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat Jasa Konstruksi di luaran. Namun yang menjadi pehatian H. Salman, pada BAB III tentang ketentuan teknis soal pemaketan proyek.

Didalamnya mengatur pemaketan pekerjaan konstruksi di NTB untuk nilai HPS sampai Rp10 miliar dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai HPS Rp10 miliar – Rp100 miliar, dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi kualifikasi menengah. Kemudian nilai HPS di atas Rp100 miliar, dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi besar. Seharusnya, kata H. Salman, mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nilai paket pengadaan barang/pengerjaan konstruksi/jasa lainnya paling banyak Rp2,5 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil.

“Seharusnya, maksimal sampai Rp5 miliar, dikerjakan oleh usaha kecil. Kalau paket proyek senilai sampai Rp10 miliar diberikan kepada usaha kecil di dalam daerah, tidak cocok. Karena usaha jasa konstruksi kecil di Jawa dengan kecil di NTB, beda kelasnya. Kalau kontraktor kecil di Pulau Jawa kerjakan Rp10 miliar, ndak masalah. Kalau kontraktor kecil di NTB kerjakan Rp10 miliar, bisa empot-empotan,” ujarnya.

Keadaan pengusaha kecil di NTB dengan di Pulau Jawa menurutnya tidak bisa disamakan. Karena kesiapan SDM dan peralatan penunjang yang dimilikinya berbeda. Kekhawatirannya, jika pengusaha kecil di NTB diberikan paket proyek Rp10 miliar, jangan sampai menimbulkam permasalah di belakang hari. pengerjaan proyek terlambat, terbatasnya SDM dan lainnya. Karena itu, diharapkan, Gubernur juga mengeluarkan edaran. Agar dilakukan penyesuaian, Pergub menyesuaikan dengan Perpres. Proyek senilai sampai Rp5 miliar dikerjakan oleh kontraktor kecil, Rp5 miliar – Rp10 miliar dikerjakan oleh kontraktor menengah. Paket proyek diatas itu dikerjakan oleh kontraktor besar.

Lalu pengacara ini juga menyoal bagian kedua tentang kewajiban KSO (Kerjasama Operasional) dan subkontrak. Didalamnya menyebut, perusahaan luar daerah Provinsi NTB yang mengikuti tender konstruksi dengan risiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya dengan klasifikasi menengah wajib melakukan KSO dengan perusahaan jasa konstruksi NTB. Bahwa yang seharusnya adalah perusahaan yang ber KSO adalah yang berkualifikasi sama. Sama-sama perusahaan besar dari luar dan NTB, kualifikasi menengah dari luar dan NTB, demikian juga yang kecil.

KSO bisa terjadi bilamana menurut H. Salman, antara perusahaan yang satu dengan perusahaan KSOnya saling melengkapi di kekurangannya. Jika di KSOkan perusahaan besar dengan perusahaan kecil di NTB, tentunya tidak dapat menyesuaikan. “Yang paling memungkinkan adalah di subkontrakkan. Pemenang tender dari luar, mensubkon-kan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan di dalam daerah. Sehingga tidak timbul persoalan saat eksekusi proyek,” ujarnya.

Setelah Pergub tersebut diterbitkan, juga diketahuinya, sampai saat ini belum ada perusahaan dari luar melaksanakan amanat Pergub.

Pun di organisasi Gapensi, belum ada koordinasi dari luar. “Kita harapkan pada lelang proyek tahun ini, sudah bisa dilaksanakan sampai di daerah tingat dua. Agar Pergub ini tidak hanya di atas kertas. Agar betulbetul menjadi solusi bagi kontraktor lokal,” demikian H. Salman. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Investasi di NTB hanya Rp10 Triliun Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB berhasil menarik investasi di kisaran Rp10 triliunan untuk tahun 2019. Angka pastinya akan dirilis langsung oleh Badan Koordinasi dan Penamanam Modal (BKPM) RI. “2019 ini sekitar Rp10 triliun lebihlah. Nanti diumumkan resmi oleh BKPM RI,” kata Plt Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi NTB, Drs. Samsul Rizal., MM. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1) kemarin, Samsul Rizal menyebut, tahun 2019, BKPM – RI menargetkan NTB berhasil mengukuhkan investasi senilai Rp16 triliun.

Akan tetapi, gempa akhir tahun 2018 dirasa masih berdampak pada semangat investor untuk berinvestasi, BPKM-RI kemudian melakukan penyesuaian target investasi menjadi Rp13,3 triliun.

Dari triwulan I, II dan III tahun 2019, investasi yang terealisasi di NTB sebesar Rp7,1 triliun. umumnya investasi dari asing. Menurut Samsul Rizal, tugas yang paling penting tahun 2020 ini adalah meyakinkan kembali para investor agar berinvestasi kembali. Melanjutkan investasinya. Promosipromosi investasi tetap dilakukan dengan berbagai upaya. Termasuk kemudahankemudahan berinvestasi juga menjadi perhatian.

Apalagi, tahun 2020 ini, dalam RPJMD yang telah disusun, taget investasi masih sebesar Rp16 triliun. “Karena itu, selain promosi, kita juga meyakinkan kembali investorinvestor yang masih wait and see untuk melanjutkan investasinya,” imbuhnya. Tidak terfokus menggarap calon-calon investor, menurut Samsul Rizal, investasi yang ditunda ini masih memungkinkan dilanjutkan. Recovery ekonomi NTB harus dilakukan lebih cepat dan terus menerus. jika menunggu investor baru, menurutnya butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk memastikan investor berinvestasi.

“Karena mereka harus beli lahan, urus izin-izinnya. Dan itu prosesnya tidak cepat. Sementara ekonomi kita harus digerakkan lebih cepat. Untuk itu, yang sudah ada lahan, sudah ada izin investasinya. Kita dorong kembali untuk melanjutkan investas-

inya,” demikian Samsul Rizal.

Peran penting investasi bagi pembangunan daerah dijabarkan dalam beberapa hal. Diantaranya, sebagai sumber modal.

Dimana kegiatan usaha apapun yang dilakukan oleh siapapun termasuk pembangunan yang dilakukan daerah memerlukan modal. Modal merupakan faktor yang amat penting di dalam setiap kegiatan usaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan, maupun pertumbuhan usaha. Lalu menambah lapangan pekerjaan, Investasi mempunyai arti penting pula di dalam penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya investasi baik nasional maupun asing, akan meningkatkan kegiatan atau menghidupkan kembali sektor riil.

Hal ini akan menyerap tenaga kerja sehingga dengan adanya investasi ini

akan membuka lapangan kerja baru serta mengurangi penggangguran. Selain itu adalah alih teknologi, pada umumnya negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia dalam penguasaan teknologi lebih terbelakang dari negara maju, investasi yang pada umumnya dilakukan oleh investor negara maju diharapkan dalam menanamkan modalnya di Indonesia juga membawa teknologi yang maju dalam perusahaannya, sehingga apabila dalam proses produksinya mempekerjakan tenaga kerja Indo-

nesia, maka tenaga kerja Indonesia akan menggunakan teknologi tersebut, pada akhirnya tenaga Indonesia dapat menguasai teknologi yang di bawa oleh perusahaan asing tersebut.

Kemudian mendukung penguatan PAD karena investasi dapat menggerakkan sektor riil. “Tahun ini investasi juga akan ditertibkan. Termasuk ruko-ruko yang dibangun juga akan masuk dalam catatan investasi,” demikian Samsul Rizal. (bul)

Samsul Rizal (Suara NTB/bul)

Rp3,2 Triliun Investasi Asing Batal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB kehilangan jejak investasi asing senilai Rp3,2 triliun lebih. Pemprov NTBpun mengusulkan untuk pencabutan izin investor. Selamatahun2019,BidangPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB melakukan penelusuran berdasarkan database investor yang diberikan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI kepada 139 perusahaan. Namun dalam setahun, tim ini menjangkau sebanyak 156 perusahaan. Seluruhnya adalah (Suara NTB/bul) investorasingyangmengajukan Bq.Yunita Puji Widiani izin berinvestasi di NTB. Kondisi masing-masing perusahaan, dikategorikan hijau, kuning dan merah, kata Plt. Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi NTB, Samsul Rizal melalui Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bq. Yunita Puji Widiani. Ditemui di Kantor DPM – PTSP Provinsi NTB, Selasa (14/1) kemarin, menurut penjelasan Wiwik, panggilan akrabnya, kategori hijau adalah investor yang on the track investasinya. Telah berproduksi komersil, laporan LKPM lancar, ada juga yang tengah konstruksi.

Sementara investor yang masuk kategori merah adalah investor-investor yang batal investasi, belum melakukan konstruksi dengan berbagai macam alasan. Dari total 156 perusahaan yang ditelusuri, 18 perusahaan batal investasi, 19 perusahaan tidak diketahui keberadaannya, 8 perusahaan belum memiliki lahan, 34 perusahaan belum konstruksi (hanya memiliki lahan), 6 perusahaan konstruksinya terhenti, 5 perusahaan operasinya terhenti.

Selain itu, 6 perusahaan tahap konstruksi, tidak tertib/ tidak pernah LKPM, 12 perusahaan tahap konstruksi tertib LKPM, 19 perusahaan produksi komersil tidak tertib/tidak pernah LKMP dan 29 perusahaan produksi komersil tertib LKPM. Untuk perusahaan-perusahaan yang masuk kategori hijau, kata Wiwik, tim telah menelusurinya sangat detail. Terutama dilokasi yang dicantumkan. Setelah dilakukan verifikasi, tidak sedikit yang tidak diketahui keberadaannya, termasuk lokasi investasi yang dimaksudkan.

“Kami tanyakan sampai ke pemerintah desa, sampai Kadus (kepala dusun). Juga tidak diketahui investasi yang dimaksud. perusahaan-perusahaan ini umumnya sudah mengajukan investasi tiga tahun sebelumnya,” ujarnya. Karena itu, investasiinvestasi asing yang tidak diketahui keberadaannya ini, direkomendasikan kepada BKPM-RI untuk dicabut izinnya. Secara keseluruhan, rencana investasi asing tahun 2019 senilai Rp11,327.923.864.114 (menggunakan acuan 1 US$ = Rp13.500).

Kategori hijau Rp3.152.636.901.414, kategori kuning Rp4.932.265.762.700 dan kategori merah Rp3.243.021.200.000.

Selain itu, tim dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal juga selama tahun 2019 menelusuri perusahaan – perusahaan dengan izin penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 37 perusahaan. Hasil pengawasan lapangan ini diketahui 7 diantaranya dikategorikan kuning dan sisanya, hijau. “Tidak ada yang merah,” demikian Wiwik. (bul)

(Suara NTB/bul)

MANGKRAK - PT. Galery Property Development dengan luas lahan 9 hektar, mangkrak. Rencana pembangunan hotel bintang 5 dengan rencana investasi Rp137.2 miliar tak berlanjut. Investasi gabungan Singapura dan Kanada dengan izin prinsip awal 2694/1/IP/PMA/2014 tanggal 26 September 2014, berlokasi di Sriwe Jerowaru Lotim. Izin ini tercabut kemudian terbit izin prinsip baru no 4069/1/IP/PMA/2017 tanggal 5 Oktober 2017

Ini Keunggulan Honda Genio Mataram (Suara NTB) Honda Genio menjadi salah satu produk unggulan Honda terbaru. Didesain untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menginginkan kendaraan yang mudah dikendalikan, body cantik dan simpel. Motor skutik satu ini juga tidak dibandrol dengan harga terlalu mahal, sehingga lebih terjangkau. Bagi anda yang mungkin masih merasa kebingungan atau sedikit ragu untuk membeli motor Honda Genio ini. Bisa langsung simak berbagai macam keunggulan yang ditawarkan.

Desain keren, salah satu kelebihan yang paling mencolok dari Honda Genio yakni body yang terlihat keren dan berbeda ketimbang motor skutik modern lainnya. Secara sekilas bentuknya memang mirip dengan Scoopy (terutama dari depan). Genio memiliki desain lampu datar jenis LED, sedangkan Scoopy bentuknya bulat. Namun kombinasi terpisah antara lampu utama dengan sein tetap diikuti oleh Genio.

Fitur bernilai, meski kehadirannya menyasar segmen entry level, akan tetapi fitur yang ditawarkan oleh Honda Genio cukup bernilai. Misalnya, panel meter digital yang terdiri dari informasi kecepatan, kapasitas BBM, dan kelengkapan eco indikator untuk memberikan panduan terhadap pengendara agar lebih efisien. Ada 2 pilihan yang bisa dibeli, yaitu CBS (Combi Brake System) dan CBS-ISS (Idling Stop System). CBS ini terkait dengan sistem pengereman yang ada di tuas rem kiri. Dengan menekannya, maka rem depan akan bekerja secara otomatis.

(Suara NTB/ist)

Honda Genio Sedangkan untuk ISS ini terletak pada bagian area stang kanan, di mana perangkat ini sudah tidak asing lagi dikarenakan terdapat pada beberapa motor matic besutan Honda sebelumnya, yaitu Beat ataupun Vario.

Dilengkapi pengaman kunci, pengendara tak perlu khawatir motor terbobol dengan mudah, dengan kelengkapan pengaman di bagian rumah kuncinya. Ada juga tombol untuk membuka bagasi. Dan di bawahnya ada 2 ruang penyimpanan barang yang cukup luas serta gantungan juga, memungkinkan pengendara meletakkan barangnya dengan aman.

Bagasi Luas ditambah Port Charging, untuk akomodasi barang yang bisa dibawa oleh pengendara cukup banyak, yaitu mencapai 14 liter. Pengendara bisa menyimpan tas kecil, jaket, ataupun sarung tangan yang tipis di sana. Bukan cuma itu, di bagian ini juga ada soket power outlet untuk mengisi ulang baterai Smartphone, dan Honda sudah mengklaim bagian ini aman untuk charging ponsel.

Namun, pengendara butuh konektor tambahan, sebab belum USB. Sasis eSAF Nyaman Untuk Berkendara. Baru pertama kali diterapkan pada Honda Genio, dimana teknologi ini menawarkan banyak ubahan dalam pengendalian (lebih mudah). Berkat body yang semakin ringan, menjadikan Honda Genio semakin lincah dalam berkelok, melakukan akselerasi, dan menerobos kemacetan yang sering kali terjadi saat lampu merah dengan aman.

Made Deasy Natalia selaku Corporate Communication Astra Motor NTB menambahkan, pada Honda Genio ini memiliki kombinasi antara bentuk jok, stang dan pijakan yang pas sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia, menjadikan kendaraan ini semakin nyaman digunakan untuk berkendara santai dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. “Untuk harga Honda Genio OTR Lombok pada kisaran Rp18,650,000 hingga Rp19,080,000. Segera kunjungi Dealer Honda terdekat untuk mengetahui promo menariknya,” jelas Deasy Natalia. (bul)

Tembus Pasar Tiga Negara

SMITA akan Bantu Lobar Kembangkan Produk Lokal Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat menjajaki kerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Internasional Usaha Kecil dan Menengah Malaysia (SMITA) untuk pengembangan potensi daerah seperti produk lokal misalnya gula aren, garam dan kopi, durian dan manggis. Selain akan memback-up pengembangan produk lokal ini, SMITA juga akan memperkenalkan serta menghubungkan dengan pangsa pasar mancanegara.

Penjajakan tersebut dilakukan pada kegiatan “Macao Night 2020 & 5th Anniversary” yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, beberapa waktu waktu lalu.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid mengatakan Pemkab Lobar saat ini sedang berusaha mengembangkan usaha berbasis industri rumahan dengan memanfaatkan potensi daerah. Potensi tersebut berupa produk utama yang siap “go internasional” dan masuk pasar modern antara lain gula aren dengan aneka produk turunannya seperti brown sugar,gula sari dalam bentuk sachet dicampur dengan jahe dan banyak juga hasil-hasil pertanian lainnya.

Pemkab Lobar berupaya memanfaatkan hasil-hasil perikanan dan rumput laut untuk dijadikan keripik yang menjadi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Serta penggarapan lahan garam sekitar 40 hektar dari potensi 400 hektar yang bisa dikembangkan.”Garam yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat sangat bagus sekali kualitasnya, dengan miliki kandungan 98,8 kcl yang bisa dimanfaatkan untuk kosmetik dan bahan obatobatan,” ungkapnya.

Fauzan mengatakan Pemkab

Lobar juga melakukan pengembangkan produk utama berupa kopi dengan mulai memperluas cakupan lahan. Untuk bidang pariwisata Kabupaten Lobar memiliki keindahan alam, budaya serta kenyamanan wisatawan dalam menikmati liburan. Dia mengatakan ke depan akan lebih banyak lagi mengundang investor, karena masih banyak kawasan yang bisa dijadikan potensi dalam mendukung sektor pariwisata antara lain Kecamatan Sekotong.

“Panjang pantai seluruh Lombok Barat 196 kilometer, sekitar 152 kilometer adalah Kecamatan Sekotong jadi itu sangat luas sekali untuk dijadikan destinasi wisata,” tuturnya. Kerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Internasional Usaha Kecil dan Menengah Malaysia ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Lobar. “Kami siapkan kualitas produksi unggulan, mudah-mudahan kerjasama tersebut akan memberikan manfaat bagi perkembangan daerah,” ujar Fauzan.

Penasehat Senior SMITA, Thomas Soo mengungkapkan kerjasama tersebut akan membuka peluang UKM Malaysia terutama SMITA dengan Kabupaten Lombok Barat. “SMITA memiliki jaringan seluruh dunia, saat ini kita banyak memiliki proyek-proyek dengan negara lain antara di China. Kita melihat ini sebagai segitiga marketing antara China, Indonesia dan Malaysia yang akan menjadi satu pasar potensial,” katanya. Lobar menurut Thomas, merupakan alternatif destinasi pariwisata baru di luar Bali dengan memiliki garis pantai yang sangat panjang dan sangat cocok bagi industri pariwisata. (her)

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dinilai Cacat Prosedural Investasi Lampaui Target INVESTASI di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim terus tumbuh positif.

Catatan realisasi investasi di Lotim selama kurun waktu 2019 ini terjadi lonjakan cukup signifikan. Angka capaiannya tembus di atas 50 persen dari target, yakni tembus pada angka Rp600 miliar dari target Rp 400 miliar.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muksin, dibandingkan dengan rata-rata provinsi pertumbuhan investasi di Lotim lebih baik.

Dari ratusan miliar target tersebut, investor yang ma(Suara NTB/dok) suk ke Lotim sejauh ini Muksin masih didominasi dari sektor pariwisata. Ada juga dari sektor pertanian dan perkebunan dengan hadirnya perusahaan tembakau dan kentang. Dari sektor perikanan dan kelautan masuk penanaman modal untuk pengembangan tambak udang.

Lotim, ujarnya, sebenarnya dari segi target nilai investasi diakui masih kecil. Pariwisata efek diyakini akan bisa mendatangkan lebih banyak lagi investor. MotoGP 2021 mendatang, meski berada di Lombok Tengah, memiliki dampak besar bagi Lotim. Terlebih kawasan Lotim bagian selatan, Keruak dan Jerowaru ini sudah dinobatkan sebagai penopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Tahun 2020 ini dinilai menjadi kesempatan terakhir bagi investor pariwisata untuk menanamkan modalnya di Lotim.

Di mana prediksi 200 ribu tamu yang akan menyaksikan MotoGP 2021 mendatang membutuhkan sarana akomodasi penginapan yang cukup. Di mana, tersedia saat ini jumlah kamar hanya untuk 9 ribu tamu di Lombok. “Kan masih banyak lagi kamar yang akan dibutuhkan,” ungkapnya.

DPMPTSP Lotim ini pun mencoba jemput bola untuk menghadirkan para investor ke Lotim. Lotim dengan Pantai Pink, Ekas, Bloam, Kura-Kura, Surga dan sederetan pantai indah lainnya menanti kedatangan investasi.

Peluang investasi yang bisa masuk ke Lotim diyakini tak sekadar ratusan miliar seperti yang diterima saat ini. Akan tetapi bisa tembus triliunan rupiah. Sejauh ini, investasi ratusan juga yang masuk ke Lotim ini memang dominasi hotel. Disebut ada 5 hotel berbintang baru sedang dibangun di wilayah Ekas Buana. Investor dinilai sudah sangat memahami pangsa pasar tamu-tamu yang akan didatangkan, yakni para tamu-tamu mancanegara. Penanam modal asing berani investasi, karena pangsa pasarnya Eropa.

Pariwisata tersebut diakui memang menjadi paling tren dan paling banyak diincar investor. Lombok sudah dikenal dunia. Wisata sudah sangat bagus. Tinggal ditingkatkan promosinya lebih masif. Menyadari hal itu, DPMPTSP Lotim ini pun saat ini sedang merancang informasi online peluang investasi wisata di Lotim. Potensi investasi yang bisa menarik untuk diincar para investor. (rus)

Bupati Batalkan SK Anggota BPPD Lotim

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy membatalkan Surat Keputusan (SK) anggota penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang baru dikukuhkan beberapa waktu lalu. Bupati mengembalikan SK BPPD Lotim yang lama dengan periode jabatan 2017-2021.

Menurut Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi, pembatalan SK Anggota BPPD yang diketuai Muhammad Nursandi alias Amaq Rinjani bersama dengan delapan anggota lainnya itu terhitung sejak tanggal 13 Januari lalu. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lotim Nomor 188.45/70/PAR/2020 tentang pembatalan keputusan Bu-

pati Lotim Nomor 188.45/002/ PAR/2020 tentang penggantian keanggotaan BPPD Kabupaten Lotim masa tugas 2017-2021 yang dikukuhkan pada tanggal 2 Januari lalu.

Pembatalan dilakukan karena setelah dicermati dan ditimbang bahwa SK tertanggal 2 Januari tersebut ada cacat prosedur. Prosedur dalam prosesnya kurang lengkap, sehingga untuk memenuhi pasal 66 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2014 tentang

administrasi pemerintahan, Pemkab Lotim mencoba menghindari praktik cacat prosedur tersebut.

“Inilah yang menjadi latar belakang kenapa harus mengambil langkah membatalkan SK itu,” terang Iswan.

Pembatalan SK tersebut ditegaskan Iswan untuk semua personel yang tercantum dalam daftar pengurus BPPD yang baru. Dengan berlakunya pembatalan ini, maka dinyatakan berlaku

lagi SK yang lama.

Diketahui pascapengukuhan 9 anggota BPPD penentu kebijakan terjadi protes panjang dari berbagai pihak. Mulai dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy pun sempat disomasi.

Bupati diketahui kemudian menjawab somasi organisasi profesi tersebut dengan bersilaturahmi langsung, baik dengan PWI, PHRI dan HPI. Bupati pada kesempatan tersebut siap mengkaji dan melakukan perubahan terhadap SK BPPD Lotim tersebut. (rus)

(Suara NTB/rus)

Iswan Rakhmadi

Nihil, Pelamar Calon Sekda di Hari Pertama Selong (Suara NTB) Seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi dibuka, Selasa (14/1).

Namun pada hari pertama pembukaan pendaftaran, belum ada satupun calon sekda yang memasukkan berkas pendaftarannya.

“Sampai saat ini belum ada calon sekda yang membawa berkasnya,” terang Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Yulian Ugi Lusianto, kepada Suara NTB, Selasa (14/1).

Diakuinya, dari jadwal (Suara NTB/dok) pelaksanaan dan penyerahYulian Ugi Lusianto an berkas lamaran calon sekda diserahkan ke Bidang Mutasi BKPSDM Lotim dengan dibentuknya tim di sekretariat. Berkas pelamaran calon sekda dapat dimasukkan pada jam kerja sebagaimana yang sudah ditentukan. Pengumuman seleksi ini terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Lotim hingga 28 Januari mendatang. Adapun syarat utama bagi calon sekda ini minimal sudah menduduki eselon IIB. “Pelamar membawa berkas ke BKPSDM di Bidang Mutasi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Moh. Isa, menjelaskan, pelaksanaan pansel ini untuk mengganti H. Rohman Farly, yang dalam waktu dekat berakhir masa jabatannya. Untuk itu diharapkan calon sekda mendaftar sebanyak-banyaknya apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Untuk calon sekda yang ikut, harus mampu menjabarkan visi-misi Kabupaten Lotim dalam bentuk makalah yang penulisannya harus dilakukan secara tulis tangan oleh setiap calon di hadapan tim pansel. Langkah ini untuk melihat kemampuan eksekusi, analisa dan ditemukannya calon sekda yang berkualitas dan mumpuni. (yon)

(Suara NTB/rus)

SPAM TUTUQ - Salah satu proyek yang tidak bisa rampung pada akhir tahun 2019 dan terpaksa berlanjut ke 2020 melalui proses DPAL.

Tiga Proyek Molor Ajukan DPAL Selong (Suara NTB) Tiga proyek molor pengerjaannya tahun 2019 lalu sudah mengajukan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL). sebagai konsekuensi, proyek molor tersebut terkena adendum dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian diutarakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. M. Juaini Taofik. Ditemui di Selong, Selasa (14/1), Juaini mengaku sudah menerima DPAL dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Tiga proyek molor tersebut adalah pembangunan Spam Tutuq di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Diketahui sampai akhir Desember lalu proyek senilai Rp 3,9 miliar dengan hajatan airnya akan dialirkan untuk warga di wilayah Kecamatan Jerowaru itu tidak bisa dirampungkan. Proyek kedua, lapangan Tenis Indoor di Selong senilai Rp 2,1 miliar di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan terakhir pengadaan lencana di DPRD Lotim

senilai Rp 300 juta.

Juaini Taofik menerangkan, pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke seluruh OPD dan mempersilakan bagi yang tidak bisa dibayar tahun anggaran 2019, karena kemajuan pengerjaan proyek belum mencapai 100 persen atau belum bisa diserahterimakan bisa mengajukan DPAL. “Intinya harus dengan adendum dan berlaku denda atas keterlambatan sekitar 1/ 1000 dari sisa yang belum dibayar,” ungkapnya..

Adapun sumber pembayaran proyek tersebut sebutnya berasal dari Selisih Lebih Penggunaan Angaran (SiLPA) tahun 2010. Di mana, asumsi awal Silpa APBD Lotim Rp 69 miliar. Kemudian secara riil dicatat per 31 Desember itu Silpa Rp 98 miliar. Silpa lainnya bersumber dari efisiensi dari sisa tender.

Terjadinya keterlambatan pembayaran ini diharapkan tidak terulang lagi pada tahun 2020. Sudah dilakukan evaluasi setiap tahun. Solusinya, langkah pertama sudah dilakukan lebih awal pembagian Daftar

Bebaskan Lahan untuk Jembatan

Dinas PUPR KLU Terkendala Anggaran Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) rupanya belum memiliki kesiapan anggaran untuk mendukung pembuatan jembatan Bailey Dusun Tampes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan.

Jembatan Bailey Tampes merupakan rencana jangka menengah Balai Jalan Nasional Wilayah IX untuk mendukung transportasi pascabanjir bandang yang memutus jalan raya nasional Tampes.

Plt. Kepala Dinas PUPR KLU, Kahar Rizal, ST., Selasa (14/1) di ruang kerjanya, mengatakan Pemda terlibat dalam rencana pembebasan lahan untuk jembatan Tampes. Sesuai kewenangannya, Pemda ditugasi untuk mengurus lahan warga yang terkena dampak pembuatan jembatan bailey sementara.

“Jembatan darurat se-

mentara ini terus ditingkatkan. Kemarin kebetulan kita didatangi Balai Jalan, mereka minta pembebasan lahan untuk akses jalan darurat ini sebesar 206 meter,” ungkap Kahar.

Dinas PUPR sendiri sambung dia, akan menurunkan tim untuk mensurvei luasan lahan warga yang akan digunakan sebagai lokasi Jembatan Bailey sementara Tampes. Belum dapat dipastikan apakah model pembebasan lahannya bersifat sementara melalui sewa ataukah dengan pembebasan permanen melalui jual beli. Sementara pada anggaran APBD murni 2020 , Dinas PU KLU belum menganggarkan dana pembebasan lantaran peristiwa jebolnya jalan Tampes terjadi 1 Januari atau pascapenetapan APBD oleh Pemda.

Sebagaimana diketahui, perencanaan perbaikan Jembatan Tampes akan dilakukan melalui tiga tahap oleh Balai Jalan Nasional Wilayah IX.

Pertama memperbaiki jembatan sementara yang lama pascabanjir bandang. Hal ini sudah dilakukan selama 2 hari.

Berikutnya adalah membangun jembatan Bailey dalam kurun waktu 3 pekan atau maksimal 1 bulan terhitung sejak 1 Januari lalu. Balai Jalan berharap kontribusi Pemda dalam membicarakan lahan warga.

Dan Ketiga, melanjutkan kembali proyek jembatan nasional yang putus dari kontrak.

Sementara warga melalui kepala dusun setempat, mengakui lahan warga yang terdampak Jembatan Bailey hanya 2 objek. Objek pertama adalah lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Lembah Berora (sebelah timur kali) dan lahan warga bernama Mansur, untuk objek di sebelah barat kali.

Kepala Dusun Lembah Berora, Romi Harjo, mengakui lahan terdampak pemanfaatan jalan Jembatan Belly merupakan areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik dusun.

“Lahan yang kena untuk jalan jembatan Belly adalah tanah kubur. Kebetulan yang dilalui ini belum ada pemakaman,” ungkap Romi.

Untuk diketahui kata dia, jalur jalan sementara yang digunakan saat ini termasuk areal TPU. Warga Lembah Berora memeroleh sewa sebesar Rp 26 juta selama pengerjaan jembatan.

Dana itu masuk ke kas Dusun setempat. “Untuk sewa berikutnya kami belum dihubungi. Kami menunggu saja,” imbuhnya.

Hal senada diakui Kepala Dusun Tampes, Multazam. Areal di sebelah barat Jembatan Tampes adalah milik warganya, Mansur. Selama proyek pengerjaan jembatan, warga menerima sekitar Rp 20 juta sebagai sewa pemanfaatan jalur. “Untuk jembatan baily hanya satu warga yang kena lahan, dan sisanya lahan pemakaman umum yang kena,” tandasnya. (ari)

Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Di mana sudah diserahkan pada akhir tahun 2019 lalu.

Setelah DIPA ini, sebenarnya sudah bisa dilakukan proses perencanaan untuk dilanjutkan ke lelang. Dengan demikian tak boleh lagi molor. Begitu sudah diketok APBD, langsung bisa menyusun perencanaan.

Semua informasi tentang pengadaan ini dimasukkan ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang berbasis online. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan SK oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) dimasingmasing OPD yang selanjutnya menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pelaksana teknis. Setelah rampung semua, maka sudah bisa langsung lelang.

Waktunya dihitung pada Februari ini sudah bisa selesai perencanaan, disusul lelang mulai Maret dan rampung bulan April. Selanjutnya paling lambat bulan Juni sudah milai pengerjaan. “Idealnya proyek fisik itu dikerjakan selama enam bulan,” ucapnya.

Bupati Lotim H. M. Sukiman

Azmy sudah mengingatkan KPA untuk menunjuk PPK yang tidak bisa bekerja.

Sementara Komisi IV DPRD Lotim meminta kepada Pemkab Lotim supaya tegas menyikapi adanya proyek molor dan tidak sesuai kontrak tahun anggaran 2019.

Untuk itu, Pemkab Lotim sudah semestinya menuntut denda keterlambatan dari pihak kontraktor atau rekanan.

“Untuk proyek yang tidak sesuai kontrak itu. Kita akan minta denda keterlambatan.

Itu sudah menjadi risiko dan kewajiban apabila suatu pekerjaan tidak tuntas sesuai kontrak,” terang Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, Rabu (14/1).

Menurutnya, semua pekerjaan yang diadendum dan pengerjaan tidak sesuai kontrak, harus mengembalikan dendanya dan itupun harus tercover di Bapenda. Dan penyetoran denda ini akan secara transparan, karena akan terlihat apabila belum disetorkan pada saat audit BPKP termasuk di dalam laporan keuangan.

Adapun beberapa proyek

yang tidak tuntas pada tahun anggaran 2019 yakni pembangunan dan revitalisasi puskesmas, pembangunan sumber mata air Lingkok Tutuq serta beberapa proyek fisik lainnya.

Adapun untuk besaran denda yang harus disetorkan oleh pihak rekanan sudah ada itungitungan tersendiri.

Politisi partai Golkar ini juga meminta kepada Pemda Lotim untuk lebih selektif dalam memenangkan dan menunjuk kontraktor dalam pengerjaan suatu proyek di Lotim. Dan tidak segan-segan untuk melakukan blacklist terhadap kontraktor yang pada tahun anggaran 2019 tidak mampu menuntaskan pekerjaannya dari kontrak yang ditentukan tersebut.

Langkah itu diharapkan untuk memastikan proyek-proyek yang ditender dari berbagai OPD yang ada di Lotim tidak menuai masalah, terutama dalam penentuan pemenang. “Pemda harus tegas, dikasih kode hitam (buruk) bahkan bila perlu diblakclist terhadap kontraktorkontraktor yang tidak mampu bekerja,”terangnya. (rus/yon)

Pengembalian dari Kerugian Proyek Capai Rp1,9 Miliar Tanjung (Suara NTB) Kinerja proyek fisik sepanjang 2020 perlu mendapat atensi lebih dari pemerintah daerah. Pasalnya, jumlah pengembalian dana dari Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) atas pengerjaan proyek fisik 2018 yang dikembalikan pada 2019 mencapai Rp 1,927 miliar.

Jumlah ini jauh melampaui target awal yang ditetapkan Pemda sebesar Rp 394,4 juta.

Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Sahabudin, S.Sos., M.Si., di ruang kerjanya Selasa (14/1) mengungkapkan, tingkat pengembalian kerugian daerah yang muncul dari pengerjaan program fisik sudah masuk ke kas daerah. Berdasarkan laporan kas sampai 31 Desember lalu, pendapatan dari dana pengembalian LHP (proyek) mendekati Rp 2 miliar. “Ya, pengembalian dari LHP pekerjaan mencapai Rp 1,9 miliar. Dananya sudah masuk di kas daerah pada APBD 2019,” ungkap Sahabudin.

Secara umum, pendapatan pada APBD 2019 mencapai

Rp 1,051 triliun lebih (95,21 persen). Target pendapatan yang ditetapkan sendiri sebesar Rp 1,1 triliun. Dari angka pendapatan itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp 176,668 miliar atau tercapai 95,02 persen dari target Rp 186 miliar.

Kekhawatiran terhadap rendahnya optimalisasi belanja pada APBD KLU tahun 2019, sekilas tidak berlaku.

Mengingat, serapan belanja di seluruh OPD mencapai 89,64 persen. Secara komulatif, target belanja ditetapkan sebesar Rp 1,173 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,051 triliun lebih.

“Secara persentase memang baru 89,64 persen, tetapi masih ada belanja dana BOS yang belum dikeluarkan.

Kalau ini dicairkan, persentase total belanja akan sama dengan tahun lalu sebesar dari 98 persen,” jelas Sahabudin.

Mantan Kadis Dukcapil Lombok Utara ini menyebut, kinerja anggaran itu sendiri telah dilaporkan pada rapat

dengan komisi-komisi di DPRD KLU Selasa kemarin.

Dari DPRD, tidak banyak hal substantif yang diarahkan selain harapan agar PAD dan realisasi anggaran dioptimalkan untuk mendukung pergerakan ekonomi warga.

Di depan DPRD pula, Sahabudin merinci sejumlah item anggaran yang tidak tercapai. Antara lain, Pendapatan Pajak Daerah sebesar 72,35 persen atau Rp 83,897 miliar dari target Rp 115,955 miliar. Hasil retribusi daerah tercapai 34,98 persen atau tercapai Rp 3,473 miliar dari target Rp 9,931 miliar.

Sahabudin berharap, akumulasi pendapatan pada tahun berjalan 2020 dapat melebihi kinerja tahun sebelumnya. Sebab di beberapa item sumber pendapatan, masih ada ruang peningkatan pendapatan seperti retribusi parkir, retribusi pajak parkir, hingga pendapatan denda pajak pada hotel, denda pajak restoran, maupun denda pajak hiburan. (ari)

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kontraktor Proyek Tiga Kantor Camat Terancam Di-’’Blacklist’’

Praya (Suara NTB) Kontraktor yang mengerjakan pembangunan tiga kantor camat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam di-blacklist. Pasalnya, proyek senilai lebih dari Rp8,2 miliar yang dikerjakan rekanan bersangkutan sampai saat ini tak kunjung tuntas. Tiga kantor camat yang belum tuntas ini adalah Kantor Camat Pujut, Jonggat serta Kopang.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, proyek pembangunan tiga kantor camat tersebut seharusnya tuntas akhir Desember 2019 kemarin. Pemkab Loteng pun memberikan kesempatan kepada rekanan bersangkutan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 50 hari ke depan dengan konsekuensi kewajiban membayar denda keterlambatan.

“Kalau kesempatan sudah diberikan tetapi tetap saja proyek tidak bisa diselesaikan, kontraktornya harus ditindak tegas sesuai aturan yang ada,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/1).

Ditemui usai lauching Desa Aman, Bersih, Sehat dan Religius (ABSR) di halaman kantor Camat Jonggat, Suhaili mengatakan, pe-

merintah daerah tidak boleh lemah dalam hal ini, tapi harus tegas menjalankan aturan yang berlaku.

Dengan lain, kalau ada rekanan yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan sesuai kesepakatan harus diberikan sanksi. Sanksinya seperti apa, tentu harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. “Saya tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini.

Semua aturan harus dijalankan. Termasuk terkait pemberian sanksi bagi kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, M. Supriadin, mengatakan sampai batas akhir kontrak pengerjaan proyek kantor camat, realiasi pekerjaan masih

di bawah 80 persen. Sesuai aturan yang ada, pihaknya memberikan kesempatan bagi rekanana proyek bersangkutan selama 50 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya.

Tentunya, dengan konsekuensi kewajiban membayar denda keterlambatan. “Berapa dendanya, nanti kita lihat sampai berapa hari kontraktor bersangkutan bisa menyelesaikan sisa pekerjaannya. Dengan batas waktu maksimal selama 50 hari,” sebutnya.

Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tidak selesai, maka kontraktor bersangkutan bisa diajukan ke dalam daftar blacklist, sehingga kontraktor tersebut tidak bisa ikut lagi dalam tender proyek di Loteng. “Kita tunggu saja sampai batas waktu yang ada,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

BELUM TUNTAS - Proyek Kantor Camat Jonggat yang belum tuntas dikerjakan. Kontraktor yang mengerjakan proyek ini terancam di-blacklist.

Kontraktor Jalan dan Jembatan Empol-Madak Sekotong Disanksi

(Suara NTB/her)

Isi Jabatan Lowong SEPULUH jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) masih lowong sampai saat ini. Lowongnya jabatan kepala OPD ini mempengaruhi persiapan pelaksanaan program-program OPD, termasuk program strategis Pemda Lobar. Apalagi Kepala OPD yang lowong ini terbilang strategis, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata.

Anggota Komisi I DPRD Lobar H. Sardian menegaskan komisi I beberapa kali menyampaikan ke Pemda Lobar agar segera mengisi semua jabatan lowong. Sebab bagaimana pun OPD ini tidak akan maksimal dalam melaksanakan program. “OPD yang kepalanya kosong (dijabat Plt) ini tidak akan maksimal dalam melaksanakan program dan tugas yang diberikan kepada masing-masing OPD ini, karena itu kami mendorong pemda agar segera mengisi jabatan lowong ini,” ujarnya, Selasa (14/1).

Menurut dia jabatan Plt ini tidak mungkin maksimal dalam menjalankan tugasnya. Apalagi, nanti ada pejabat di suatu OPD yang percaya diri menjadi Plt Kepala OPD, namun tidak lolos, lalu dia berada di OPD akan menimbulkan gengsi.

Kepala BKD dan PSDM mengatakan jumlah jabatan kepala OPD yang lowong sebanyak 10 diantaranya Kepala Dikbud, Dinsos, Dispar, Dispora, Kominfo, Dinas Perikanan dan Kelautan, Satpol PP, Sekwan, Inspektorat dan Staf Ahli. Untuk persiapan pansel jabatan lowong dilakukan setelah melakukan pelantikan jabatan OPD yang dinilai strategis. Pengisian dilakukan atas dasar hasil job fit yang dilakukan tahun lalu. Pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk meminta izin untuk pelantikan ke Komisi ASN. “Setelah pelantikan itu, barulah kami meminta izin untuk pansel jabatan lowong,” jelas dia. (her) H. Sardian

Sejumlah Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN Diselidiki Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menangani sejumlah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN), jelang gelaran Pilkada Loteng kali ini. Salah satu di antaranya yang dilakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun. Bahkan yang bersangkutan, Selasa (14/1), sudah dipanggil oleh Bawaslu Loteng untuk diklarifikasi.

“Memang benar, hari ini (Selasa kemarin,red) kita sudah jadwalkan pemanggikan kepada saudara H. Masrun, terkait dugaan pelanggaran kode etik ASN. Tetapi yang bersangkutan, melalui perwakilannya mengatakan tidak bisa hadir. Karena ada kegiatan yang lain,” aku anggota Bawaslu Loteng, Usman Faesal, kepada Suara NTB, Selasa (14/1).

Ia menjelaskan, sesuai Undang-undang No. 5 tahun 2014 serta PP No. 42 tahun 2014, ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Bahkan Surat Edaran (SE) Menpan RB tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN di Pilkada, mempertegas lagi bahwa ASN tidak dibolehkan melakukan pendekatan kepada partai politik berkenaan dengan pencalonan di pilkada.

“Nah, dari penelusuran yang kita lakukan yang bersangkutan (Kadisnakertrans Loteng,red) diketahui sudah mendaftar dan ikut seleksi calon kepala daerah di beberapa partai politik,” jelasnya.

Tindakan tersebut, bisa dikatakan lebih dari sekedar pendekatan. Karena secara terbuka ikut seleksi sebagai calon kepala daerah. Padahal statusnya masih sebagai ASN aktif. Tidak hanya itu, Kadisnakertrans Loteng secara intensif memperkenalkan dan mempromosikan diri akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Meski secara tidak langsung, dengan menyebar spanduk dan baliho di sejumlah tempat.

Hasil klarifikasi tersebut, nantinya akan menjadi dasar rekomendasi dari Bawaslu kepada lembaga berwenang.

Dalam hal ini Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) untuk memberikan sanksi kepada ASN bersangkutan, jika terbukti benar melakukan pelanggaran kode etik. “Bawaslu dalam hal bisa bisa memberikan sanski. Hanya bisa merekomedasikan ke lembaga berwenang untuk memberikan sanksi jika terbukti benar terjadi pelanggaran kode etik ASN,” terangnya.

Harun AZ, anggota Bawaslu Loteng lainnya menambahkan, tidak hanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Kadisnakertrans Loteng saja yang diselidiki pihaknya. Masih ada beberapa ASN lainnya yang juga tengah diselidiki. Termasuk oleh oknum Kepala Desa (Kades) di Loteng. Soal ketidak hadiran Kadisnaketrans Loteng pada panggilan pertama Bawaslu Loteng, Harun mengatakan, pihaknya segera akan melayangkan surat panggilan kedua. Dan, pihaknya tengah mencarikan waktu yang tepat. Supaya yang bersangkutan bisa hadir. “Seperti apa nantinya, kita lihat setelah panggilan kedua besok,” tandasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Pengerjaan proyek jalan dan jembatan jalur Empol – Madak Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong bernilai miliaran rupiah molor, karena tak tuntas tahun 2019. Rekanan tidak diputus kontraknya, karena diberikan waktu melanjutkan pengerjaan tahun ini. Namun konsekuensinya, rekanan disanksi denda selama perpanjangan waktu tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) (Lombok Barat),

Made Arthadana, menjelaskan, proyek jalan dan jembatan ini terlambat, karena pengerjaan jembatan terkendala umur beton yang tidak berani langsung dipasang aspal. Sementara pasangan cor-coran jembatan dilakukan minggu ketiga bulan Desember, sehingga pihaknya tidak berani melanjutkan pengerjaannya. Sebab untuk usia beton setelah dicor baru bisa diaspal minimal tiga minggu.

“Karena itu volume pekerjaan ini akan dialihkan tahun 2020,” jelas dia.

Untuk kelanjutan proyek ini, tambahnya, semestinya dimulai pengerjaan minggu kedua bulan ini. Pihaknya akan mengevaluasi lagi sejauh mana lanjutan pengerjaan proyek yang tersisa. Pihaknya pun tetap mengenakan sanksi berupa denda mulai kontrak berakhir sampai dengan masa perpanjangan pengerjaan berakhir. Sedangkan untuk proyek Jalan Mareje sedang diupayakan penyempurnaan. Ia mengklaim, dari sekian banyak proyek yang dikerjakan Dinas PUPR, hanya

satu ruas jalan yang terlambat. “Hanya satu proyek yang terlambat,” tegas dia.

Diketahui proyek jalan dan jembatan ini dibangun satu paket dengan nomor kontrak 027/206/PPK-Pem.Jalan/BM/ 03/2019. Proyek senilai Rp 3,514 miliar yang berasal dari pembiayaan DAK Afirmasi ini dikerjakan oleh CV. BWS dengan konsultan pengawas CV. DP. Pelaksanaannya berdasarkan papan informasi proyek selama 120 hari, terhitung sejak 3 Juli sampai dengan batas kontrak tanggal 29

Desember 2019.

Kepala Dusun Madak, Sadri Hasan mengaku proyek Madak terlambat, namun sudah dilanjutkan pengerjaannya. Namun informasi yang ia peroleh rekanannya disanksi. Bagi dia dan warga setempat, sangat berharap agar jembatan ini cepat selesai. Sebab bagaimana pun khawatir banjir karena saat ini tengah musim hujan.

“Kami berharap agar jembatan ini bisa cepat selesai, karena khawatirnya nantu banjir,” terangnya. (her)

TKW Asal Loteng Dikabarkan Gelar Tes SKD Meninggal di Libya BKD Lobar Tak Punya Praya (Suara NTB) – Seorang TKW asal Dusun Selojan, Desa Mas Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bernama Nurilah (35) dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Korban meninggal pada tanggal 8 Januari lalu.

Menurut keterangan Deni Asna yang merupakan kakak korban, Nurilah meninggal dunia setelah terjadi insiden kecelakaan kerja bersama dengan rekan kerjanya sesama TKW yang bernama Ayu. Artinya Nurilah meninggal dunia bersama rekan kerjanya yang berasal dari Sengkol, Kecamatan Pujut, Loteng.

Menurut Deni Asna, kepastian meninggalnya Nurilah diperoleh dari suami Ayu yang berasal dari Sengkol tersebut.” Saya dapat informasi bahwa adik saya ini meninggal dari suami korban TKW yang satunya lagi. Artinya mereka berdua yang meninggal di Libya itu,” kata Deni Asna kepada Suara NTB, Selasa (14/1) Ia menuturkan, Nurilah memiliki dua anak yang ditinggalkan di Lombok. Satu sudah duduk di bangku kelas 2 SMP, satunya lagi baru kelas 2 SD. Sementara korban sudah bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu.

Tidak jelas, kapan Nurilah berangkat ke luar negeri menjadi TKW. Namun diperkirakan dia diberangkatkan oleh tekong sekitar bulan Agustus atau September 2018 lalu. “ Jadi adik saya ini berangkat pada saat Lombok masih sering gempa itu,” tuturnya.

Nurilah masih sempat komunikasi dengan anaknya melalui video call pada hari Selasa 7 Januari lalu sebelum kejadian tanggal 8 Januari tersebut. Namun demikian belum jelas kejadian apa yang membuat Nurilah dan rekan kerjanya meninggal dunia.

“Saya dapat cerita dia meninggal karena asap, itu saja. Saat ini kami berharap agar jenazah bisa dipulangkan, tidak ingin dimakamkan di sana,” katanya.

Siapa yang memberangkatkan Nurilah ke Libya masih belum jelas. Namun pihak keluarga sudah berupaya mencari informasi terkait dengan tekong yang memberangkatkan korban tahun 2018 lalu, akan tetapi diperoleh informasi bahwa tekong tersebut sudah meninggal dunia.

Sebelum berangkat ke Libya, Nurilah sudah dua kali menjadi TKW, namun dengan negara tujuan Malaysia.

Kerangkatan ke Libya tahun 2018 lalu merupakan kali ke tiga dia menjadi TKW. Deni mengatakan, saat ini keluarga di Selojan sudah mulai mengadakan tahlilan setiap malam sesuai dengan tradisi setelah orang dinyata-

Perangkat Komputer

(Suara NTB/ris)

TUNJUKKAN - Pihak keluarga menunjukkan foto Nurilah yang dikabarkan meninggal di Libya. kan meninggal dunia. “Kami sudah dua malam ini menggelar tahlilan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dusun Selojan, Rofii mengatakan, tekong seringkali memberangkatkan TKW dengan tanpa melakukan konfirmasi ke perangkat desa dan dusun, sehingga pihaknya tidak mengetahui kemana warganya pergi bekerja di luar negeri.

“Kami berharap isu meninggalnya Nurilah ini bisa segera jelas, apakah dia meninggal di sana atau tidak. Apabila memang benar meninggal, sangat berharap kepada pemerintah untuk menyelesaikan misalnya dibawa pulang,” katanya.

Saat ini belum ada kejelasan informasi dari pemerintah pusat terkait status meninggalnya Nurilah ini. “ Kita mau kejar informasi dari pihak tekong atau PT-nya, kita tidak tahu PT mana yang memberangkatkan,” tambahnya.

Sementara Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans NTB Abdul Hadi, mengaku belum menerima informasi adanya dua TKW asal Loteng yang meninggal di Libya.

“Kami belum dapat informasi.

Kalau belum ditangani oleh Kedubes dan Kementerian belum sampai ke kita. Kita tunggu sehari dua hari terkait kabar ini,” katanya, Selasa (14/1).

Ia mengatakan, saat ini dirinya sedang mengambil cuti kerja. Namun demikian, biasanya jika ada peristiwa di

luar negeri yang menimpa TKI/ TKW, akan tersebar informasi tersebut di grup WhatsApp kementerian. “ Di grup ( WhatsApp-red) pusat belum ada kabar soal meninggalnya warga Lombok di Libya itu. Biasanya kalau ada TKW meninggal dunia, informasi awal melalui KBRI,” terangnya.

Ia mengatakan, biasanya TKI ilegal yang mengalami insiden atau meninggal di luar negeri akan lebih lama diketahui oleh pemerintah pusat.

Berbeda halnya dengan pekerja migran yang berangkat lewat jalur yang legal, maka setiap peristiwa penting bisa diketahui dalam sehari. “Kalau ilegal, kadang dari majikannya tidak berani menyampaikan dan lain sebagainya. Diamdiam kadang, karena dia takut diproses juga kan,” katanya.

Ia mengatakan, sejauh ini belum ada ada pengiriman TKI dari NTB ke Libya secara prosedural. Terlebih pemerintah pusat hingga kini masih memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI non formal atau pembantu rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah.

Abdul Hadi mengatakan, pihaknya tetap mengimbau dan mensosialisasikan agar warga yang ingin berangkat ke luar negeri harus melalui prosedur yang resmi agar gampang dipantau dan dilakukan perlindungan oleh pemerintah di negara tujuan. (ris)

Giri Menang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar) mulai mempersiapkan pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang direncanakan mulai bulan Februari mendatang. Dalam persiapan tes dasar ini, BKD mengalami kendala fasilitas peralatan berupa laptop atau komputer. Pasalnya, BKD tidak memiliki fasilitas tersebut.

Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos., mengatakan jumlah peserta yang melamar sebanyak 4.

261 orang, sedangkan yang lolos memenuhi syarat awalnya 3.708 orang, TMS 1.183.

Namun setelah hasil sanggahan, jumlah peserta yang lolos tes SKD dan SKB bertambah menjadi 3.879 peserta.

Untuk pelaksanaan tes SKD ini, belum ada jadwal dari pusat. Pihaknya masih menunggu jadwal dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Terkait hal ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar segera menginformasikan. Sebab pihaknya sangat butuh segera informasi tersebut, mengingat pihaknya perlu menyiapkan fasilitas, sarana prasarana yang akan digunakan untuk pelaksanaan tes.

“Rencananya untuk tes diadakan di Aula Kantor Bupati, karena itu secepatnya informasi kepastian ini didapatkan, ndak mungkin kami kosongkan aula dalam waktu panjang. Perangkatnya kami tidak ada, tapi kami sudah koordinasi dengan Dinas Dikbud Lobar untuk pinjam komputer sekolah. Dan Dikbud sudah siap pinjamkan di sekolah-sekolah laptop sebanyak 170 unit,” jelasnya, Selasa (14/1).

Terkait perangkat komputer, pihaknya membutuhkan sebanyak 170 unit. Di mana, 70 unit dipakai untuk cadangan jika terjadi permasalahan

Suparlan (Suara NTB/her)

saat pelaksanaan tes nantinya. Untuk menyiapkan perangkat ini, pihaknya sudah bersurat ke Dinas Dikbud meminjam laptop. Bahkan, pihak Dinas Dikbud sudah menyiapkan laptop yang dipinjam dari sekolah-sekolah.

Untuk itu, perangkat komputer untuk pelaksanaan tes CPNS ini harus ada. Pihaknya berharap tidak hanya perangkat, namun BKD harus memiliki kantor sendiri. “Tapi itu kan harapan ke depan,” jelas dia.

Hanya saja saat ini yang diperlukan terkait kepastian waktu pelaksanaan tes, karena hal ini menyangkut perangkat laptop, pihaknya tidak berani meminjam terlalu lama laptop, karena berisiko.

“Kalau sudah jelas waktunya, H-2 sudah kami pasang perangkatnya,” ujar dia.

Untuk pelaksanaan SKD ini digelar selama tujuh hari, dengan lima kelas (sesi) per hari dengan satu sesi 100 peserta. Sebab dalam ketentuan, minimal satu tempat (ruangan) harus 100 peserta.

Sejauh ini pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dan juklak juknis pelaksanaan tes. Menyoal passing grade untuk SKB, sudah ada ketentuan yang mengatur. Di mana yang lulus SKB pada tes sebelumya bisa tidak ikut, namun pada formasi dan tempat yang sama. Sedangkan kalau SKD semua peserta yang lolos administrasi wajib ikut. Nilai passing grade SKB menurun dibandingkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan tes ini nanti, ujarnya, tim Kemenpan RB, BKN akan turun memantau dan mengawasi. Sebab pihaknya hanya sebagai panitia pelaksana daerah, sebatas menyiapkan tempat dan perangkat. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

BPJS Nunggak Pembayaran Rp4,5 Miliar di KSB Taliwang (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa Taliwang, dr. Carlof mencatat hingga saat ini jumlah tunggakan BPJS di rumah sakit mencapai angka Rp4,5 miliar setelah pembayaran terakhir di bulan September. Memang angka tunggakan BPJS saat ini masih cukup tinggi meski manajemen sudah melakukan pembayaran. Molornya penyelesaian tunggakan BPJS tentu sangat disayangkan, karena Jasa Pelayanan (Japel) para petugas medis terpaksa tidak menerima haknya sebagai petugas.

“Mereka terakhir bayar sekitar bulan September dan itupun masih belum tuntas karena tiga bulan lainnya masih belum terbayar. Kita tidak tahu secara pasti apa menjadi kendala di BPJSnya sehingga mereka tetap telat membayar. Meski demikian, kita juga akan tetap menyurati dan berkoordinasi supaya tetap melakukan pembayaran sesegera mungkin. Apalagi para petugas medis mengeluhkan hak mereka yang seharusnya diterima tiap bulan tidak bisa lantaran BPJS masih menunggak pembayaran,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (14/1).

Dikatakannya, tunggakan BPJS yang masih cukup tinggi tersebut tentu sangat disayangkan karena beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh mereka terpaksa diambil alih oleh RSUD. Akibat kondisi tersebut, kini pendapatan RSUD juga semakin menurun jika tidak segera disikapi. Kendati masih ada tunggakan yang dilakukan BPJS, pihaknya tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa ada perbedaan.

Bahkan pihaknya berprinsip tidak boleh kesalahan dengan pihak lain (BPJS) jangan sampai berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan. Karena masyarakat merupakan korban dari sistem yang dianggap belum memberikan hasil yang maksimal.

Untuk itu pihaknya berharap agar pihak BPJS segera melunasi tunggakan itu karena jumlahnya masih cukup besar. Jika tidak, maka RSUD akan kelabakan untuk menutupi pembiayaan BPJS. Dampak buruk lain yakni pelayanan medis yang tidak maksimal kepada masyarakat.

Meski tunggakan BPSJ masih cukup tinggi, pihaknya belum memiliki opsi dengan melakukan pinjaman ke Perbankan untuk menutupi pembiayaan yang ada karena pihaknya masih optimis BPJS segera melunasi tanggung jawabnya dengan baik.

Pihaknya juga berharap dengan adanya kenaikan pembayaran premi BPJS, maka tunggakan yang setiap bulan terjadi di RSUD tidak terulang lagi. Jika kenaikan premi tersebut tidak mengubah perilaku pembayaran BPJS maka hal itu dianggap sangat fatal dan harus dilakukan audit khusus.

“Kami belum berfikir untuk meminjam uang pihak lain guna membayar Japel para petugas medis. Tetapi kami sangat berharap supaya BPJS bisa segera melakukan pembayaran demi pelayanan terbaik yang akan kita berikan nantinya,” pungkasnya. (ils)

Puluhan Titik Jalan di Sumbawa Terancam Longsor Sumbawa Besar (Suara NTB) Ruas jalan di wilayah selatan Sumbawa menjadi titik rawan yang berpotensi terjadinya longsor. Bahkan Komisi III DPRD Sumbawa, mengidentifikasi sedikitnya 30 titik longsor yang mengancam akan menutupi ruas jalan di Sumbawa.

Yang sebagian besar berada di wilayah selatan seperti Kecamatan Lunyuk, Batu Lanteh, Orong Telu dan Kecamatan Lenangguar. Sementara alat berat yang tersedia terbatas.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Hamzah Abdullah, usai menggelar pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa, Selasa (14/1). Ruas jalan yang terancam longsor ini berdasarkan pengaduan masyarakat melalui anggota DPRD pada setiap Dapil. Pihaknya juga sudah mendengar dari Dinas PUPR terkait adanya longsor yang menutupi akses ruas jalan di sejumlah kecamatan pada musim penghujan ini.

Masalahnya saat ini, lanjut Hamzah, Dinas PUPR memiliki sarana alat berat yang terbatas. Sehingga kadang sedikit lambat dalam menangani longsor yang terjadi. Dari tiga unit ekskavator yang dimiliki Dinas PU saat ini, dua diantaranya tidak layak dioperasionalkan. Parahnya lagi, Dinas PUPR tidak memliki kendaraan berat untuk mobilisasi alat berat dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

“Kendalanya di alat berat. Dari tiga unit, dua unit boleh dikatakan tidak layak lagi. Sekali pakai rusak.

Kendaraan seperti truk tronton untuk memobilisasi juga tidak punya. Selama ini sewa, itupun kadang tidak dapat, karena sudah dipesan pihak lain,” cetus Politisi Partai Golkar Sumbawa ini.

Untuk itu, Hamzah meminta kepada Pemkab melalui Bagain Umum Setda Sumbawa untuk mengajukan anggaran pengadaan alat berat ekskavator dan kendaraan mobilisasi pada 2021 mendatang. Dalam memudahkan Dinas PUPR dan instansi teknis lainnya untuk melakukan penanganan darurat bencana banjir dan longsor. Termasuk kendaraan operasional menuju ke wilayah rawan bencana.

Dinas PUPR juga diminta mengintensifkan koordinasi dengan Dinas teknis. Mengingat ada status jalan yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten. Komisi III juga dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan provinsi terkait alih status jalan. Agar penanganan dan perbaikan jalan, dapat ditangani secara bersama-sama antara Sumbawa dengan Pemprov NTB. (arn)

Soal LHKPN 2020, Sumbawa Belum Terima Surat KPK Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, SH mengakui, pihaknya belum menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2020. Pihaknya masih menunggu adanya surat tersebut.

“Sampai sekarang kita belum menerima surat dari KPK. Masih menunggu dulu. Mungkin minggu ini sudah ada suratnya,” terangnya saat ditemui wartawan, Selasa (14/1).

Menurut, Syahruddin, jika surat sudah diterima, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan permintaan dalam surat. “Jika sudah diterima, yang jelas nanti kita akan proses lebih lanjut,” jelasnya.

Terkait LHKPN, lanjutnya, setiap tahun ada persiapannya. Dalam hal ini pejabat harus melihat apa saja yang menjadi kewajibannya. “Setiap tahun memang ada persiapannya. Mereka harus melihat apaapa saja yang menjadi kewajiban mereka. Yang harus ditaro dalam laporan tersebut, jelas itu semua,” tandasnya. (ind)

Syahruddin Syahruddin

(Suara NTB/ist)

Halaman 6

Ratusan Hektar Sawah di Empang Terancam Gagal Tanam Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 851 hektar sawah di kecamatan Empang terancam gagal tanam pada musim penghujan ini. Akibat saluran jaringan irigasinya yang telah tertutup sedimentasi.

(Suara NTB/ist)

TERANCAM - Terlihat persemaian padi yang terancam gagal ditanam bila melihat kondisi lahan sawah yang minim air. Sebab, pasokan air dari saluran irigasi terhambat akibat sedimentasi jaringan irigasi.

Hal ini berdasarkan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat kepada Pemkab, Selasa (14/1), yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa Ongko, Syafaruddin.

Kepada Suara NTB, saat ditemui di Sumbawa, Syafaruddin yang juga didampingi Penjabat Kades desa Jotang, Drs. Aman, Ketua P3A Semangi Tekad Makmur Ongko, Saharuddin, dan Tokoh Pemuda Empang, Irwan Parera, menyebutkan Daerah Irigasi (DI) Semangi wilayah Orang Latar, salurannya irigasinya sepanjang 2000 meter sudah tertutup oleh sedimentasi. Sehingga tidak dapat mengairi sawah dengan luas seluruh 1.232 hektare. Sedangkan luas potensialnya sebanyak 851 hektare.

Kemudian, Cek dam Kaswang beserta jaringannya tertimbun oleh sedimentasi sehingga tidak dapat mengairi sawah seluas 100 hektare.

Begitu pula Cek dam Juruwangi tertimbun oleh sedimentasi sehingga tidak dapat mengairi sawah seluas 200

hektare. Serta Cek dam Sabulanta tertimbun oleh sedimentasi sehingga tidak mengairi sawah seluas 150 ha.

Dari kondisi yang ada, lanjut Syafaruddin, masyarakat memohon bantuan alat berat Exavator untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah Desa Ongko Kecamatan Empang. Sebab apabila hal ini tidak ditangani, maka sawah yang ada di wilayah Orong Latar Daerah Irigasi Semangi, di wilayah Kaswang, di Wilayah Juruwangi maupun Sabulanta Desa Ongko dipastikan tahun ini gagal tanam.

“Makanya kami bersurat ke Bapak Bupati, tembusan ke Kepala BWS NT I di Mataram, Dinas PUPR Sumbawa dan instansi terkait lainnya.

Agar masalah kami dapat menjadi perhatian,” terang Syafaruddin.

Syafaruddin juga tak menampik kondisi ini diperparah oleh hutan dan bukit di sepanjang saluran irigasi yang telah gundul.

Sehingga setiap kali hujan membawa lumpur yang menambah

parah tingkat sedimentasi.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, H. Rosihan, ST., M.T yang dikonfirmasi, belum memastikan surat tersebut masuk atau belum.

Karena hingga sore hari ia melakukan pertemuan di Kantor DPRD Sumbawa.

Nantinya setelah melihat laporan dimaksud, tetap akan ditindaklanjuti. “Suratnya mungkin sudah masuk.

Tapi tadi pagi saya belum melihat laporan itu, sebelum saya ke DPRD. Nanti akan saya cek dan tindaklanjuti lebih lanjut,” sebutnya.

Memang diakuinya, alat berat dan operator tersedia. Namun biaya operasional, seperti penanganan di beberapa lokasi sebelumnya ditanggung oleh BPBD. Sehingga hal inipun juga akan coba dikoordinasikan dengan BPBD. “Alat dan operator ada. Tapi untuk operasionalnya coba hubungi BPBD. Apakah bisa digunakan dana bencana.

Karena saat kita ke Tarano, yang mengurus operasional adalah BPBD,” jelasnya. (arn/ind)

Pasca Diresmikan, Sentra IKM Mati Suri Taliwang (Suara NTB) Penggunaan gedung sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Desa Poto Tano sudah diresmikan oleh Pemkab Sumbawa Barat di awal tahun 2020. Meski sudah resmi digunakan, tetapi fakta di lapangan kondisi sentra IKM masih belum ada aktivitas apapun baik untuk proses pengolahan maupun pemasaran produk oleh masyarakat KSB. Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB di lapangan, bangunan tersebut dibangun sejak tahun 2017 dan dilanjutkan hingga tahun 2019 dengan total anggaran sekitar Rp1,4 miliar. Pembangunan gedung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut diharapkan bisa menjadi lokasi bagi para pelaku usaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka.

Tentu belum adanya aktivitas pengolahan di gedung tersebut, sangat disayangkan.

Karena pada prinsipnya bangunan ini dihajatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama para pelaku usaha lokal setempat. Apalagi bangunan itu dihajatkan sebagai pusat “buah tangan” Pulau Sumbawa maka keberadaannya tentu sangat penting.

Tetapi, karena kondisi lain di lapangan justru bangunan miliaran tersebut masih menjadi gedung kosong yang tidak memiliki manfaat apapun.

Para pelaku usaha juga masih belum melirik sentra IKM sebagai lokasi yang sangat menjanjikan untuk pengembangan usaha mereka ke depannya.

(Suara NTB/ils)

MASIH SEPI - Bangunan sentra IKM di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano masih sepi dari aktivitas usaha dan tertutup rapat.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag) KSB, Ir. Amin Sudiono, MM kepada Suara NTB, Selasa (14/1) tidak menampik belum adanya aktivitas pengolahan di bangunan tersebut meski sudah diresmikan penggunaannya.

Hal ini terjadi lantaran masih belum sinkronnya kegiatan dalam DPA dengan tahap produksi di sentara IKM tersebut. Selain persoalan itu, mesin untuk pengemasan produk UMKM juga masih belum tersedia sehingga sangat kesulitan jika pelaku usaha yang ingin mengemas produknya supaya siap jual.

Kendati demikian, pihaknya tetap mengupayakan di perte-

ngahan tahun 2020 sudah bisa optimal digunakan. Bahkan saat ini para pelaku usaha yang direncanakan akan menempati gedung tersebut sudah mulai diinventalisir sesuai dengan usaha yang akan diproduksi.

Bahkan saat ini tercatat ada sekitar 20 pelaku usaha dengan jenis usaha yang berbeda untuk siap berproduksi di sentra IKM. Sehingga asas manfaat dari keberadaan sentra IKM bisa dirasakan masyarakat secara maksimal.

Bahkan saat ini fasilitas dan sarana pendukung sudah siap tinggal menunggu orang yang akan menempatinya saja. “Memang setelah diresmikan penggunaannya belum ada aktivitas apapun, tetapi kami akan upay-

akan di pertengahan tahun 2020 bisa maksimal,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dengan adanya tambahan item pekerjaan yang agar bangunan yang representatif yakni mesin untuk pengepakan kemasan, mesin untuk produksi serta sarana pendukung lainnya.

Adanya penambahan sarana ini, diharapkan akan menjadi pelecut bagi para pelaku usaha di KSB untuk meningkatkan produktivitas usahanya baik di bidang kelautan perikanan dan pertanian. Sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku usaha akan semakin meningkat karena tidak hanya bahan baku melainkan barang jadi dan setengah jadi juga menjadi prioritas untuk

terus dikembangkan.

Tentu tujuan akhir menurunkan angka kemiskinan di KSB. Karena hasil dari kerajinan pelaku usaha akan langsung dipasarkan kepada masyarakat secara umum dengan harapan bisa dijadikan pusat oleh-oleh di pulau Sumbawa. Hal itu tentu sangat beralasan karena produk yang dihasilkan di sentra IKM sudah memiliki label dan kemasan khusus.

“Kita berharap keberadaan dari sentra IKM mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat KSB. Tentu kedepan masih ada upaya lain yang akan kita lakukan agar keberadaannya bisa semakin maksimal,” tandasnya. (ils)

Proyek Puskesmas Seteluk dan Poto Tano Petani Cemas, Lampaui Waktu Pengerjaan Tanaman Jagung Diserang Ulat Bulu

Taliwang (Suara NTB) Selain proyek dermaga rakyat Poto Tano ternyata ada beberapa proyek fisik milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tidak selesai tepat pada waktunya pada tahun 2019 lalu.

Di Dinas Kesehatan (Dikes) misalnya. Pelaksana proyek pembangunan gedung Puskesmas di kecamatan Seteluk dan Poto Tano terpaksa dijatuhi sanksi denda karena tidak bisa menyelesaikan seluruh item kegiatannya hingga kontraknya berakhir.

“Yang puskesmas Seteluk dan Poto Tano memang terlambat menyelesaikan. Dan kami pun sudah menjatuhkan sanksi denda ke mereka,” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Puskesmas Seteluk dan Poto Tano, Henry Fitriawan, S.KM kepada wartawan, Selasa (14/1).

Ia menjelaskan, masa kerja proyek Puskesmas Seteluk dan Poto Tano masing-masing berakhor tanggal 23 dan 24 Desember. Namun dari hasil monitoring pihaknya waktu itu terdapat beberapa item yang belum diselesaikan oleh kontraktor pelaksana. Atas kondisi itu, selaku PPK pihaknya kemudian melakukan koordonasi dengan sejumlah pihak termasuk pelaksana guna meminta komitmen mereka menyelesaikannya dalam waktu tambahan yang akan diberikan.

“Kontraktor menyatakan sanggup menyelesaikan dan disanksi. Maka kemudian kita berilah tambahan waktu,” urainya.

Menurut Henry, baik pelaksana proyek Puskesmas Seteluk maupun Poto Tano sangat kooperatif. Terbukti penyelesaian

(Suara NTB/ist)

TERLAMBAT - Bangunan gedung Puskesmas ini termasuk salah satu proyek fisik milik Pemda KSB yang terlambat pengerjaannya tahun 2019 lalu. item yang tidak bisa rampung dalam masa kontrak diselesaikan sepenuhnya di bulan Desember 2019. “Mereka tidak lama menyelesaikan item yang kurang. Sebelum masuk 2020 kami periksa sudah diselesaikan semuanya,” timpalnya.

Saat ini di kedua fasilitas kesehatan itu masih ada terlihat pekerja bangunan beraktivitas.

Menurut Henry, pekerja yang berada di lokasi adalah pekerja kontraktor pelaksana. Tetapi kegiatan mereka sudah bukan bagian dari kontrak. Ia menyebutkan setelah dinyatakan selesai, atas permintaan manajemen kedua Puskesmas untuk membangun beberapa fasitilas tambahan. Dan atas permintaan itu, Dikes KSB meminta tolong kepada kontraktor untuk sekali-

gus mengerjakannya.

“Kalau yang di Seteluk itu kita minta bantuan agar lebih dipadatkan lagi urukannya. Sedangkan di Poto Tano minta dibuatkan saluran drainase. Tapi itu tidak lagi masuk item kontrak ya,” tegas Henry yang juga menjabat Kasubag Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan Dikes KSB ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, kedua Puskesmas tersebut ditargetkan mulai digunakan pada bulan Februari mendatang. Setelah pekerjaan tambahan diselesaikan, rencananya akhir Januari seluruh peralatan medis Puskesmas akan dipindahkan dari gedung sementara. “Ya paling lambat minggu kedua Februari (pelayanan puskesmas) Seteluk dan Poto Tano sudah menempati gedung barunya,” janjinya. (bug)

Bima (Suara NTB) – Sejumlah petani jagung di Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dicemaskan dengan kondisi tanamannya diserang hama. Tanaman jagung mereka diserang ulat bulu berwarna hitam, sejak satu minggu terakhir.

“Sudah satu minggu ini tanaman jagung kami diserang ulat bulu,” kata petani Jagung, Firdaus, kepada Suara NTB, Selasa (14/1).

Menurutnya, ulat bulu berwarna hitam tersebut tiba-tiba hinggap di tanaman dan memakan daun jagung. Tidak hanya itu, juga masuk ke dalam tunas, sehingga mengancam tanaman jagung mati.

“Selain hinggap di tanaman jagung. Ulat bulu ini juga banyak bergelantungan di pohon, dan jalanjalan,” katanya.

Akibat dari serangan ulat bulu itu, banyak tanaman jagung milik petani sekarang tidak memiliki daun. Bahkan sebagiannya mati, karena digerogoti dari dalam oleh ulat. Para petani pun tidak bisa berbuat dalam apa-apa mengatasi hal itu.

“Kami tidak bisa menyemprot karena tidak turun hujan. Kalaupun dipaksakan tanaman jagung akan langsung mati terkena pestisida,” katanya. Firdaus menambahkan, ulat berbulu menyerang tanaman jagung tersebut baru terjadi tahun ini. Tahun lalu, lanjutnya tanaman jagung milik petani baik-baik saja dan hampir tidak ditemukan persoalan.

“Baru terjadi tahun ini. Kami hanya berharap pemerintah bisa mencarikan solusi. Jika tidak, tahun ini kami akan gagal panen,” katanya.

Terpisah, Kepala UPT Pertanian Kecamatan Bolo, Wahyudin S.P, mengakui adanya tanaman jagung yang diserang ulat bulu. Ia mengaku pihaknya juga telah menerima informasi. “Memang ada, kita juga telah menerima informasi dari petani,” katanya.

Meski begitu, Wahyudin mengaku pihaknya belum mengetahui luas lahan tanaman petani yang terdampak. Untuk itu, Ia berjanji akan seger menurunkan PPL untuk melakukan pendaatan. “Rabu besok akan kita turunkan PPL untuk mendata. Selain itu juga akan melaporkan ke Dinas untuk dicarikan solusi bersama. Jika terus dibuiarkan tanaman jagung petani akan mati,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dewan Ragukan Kelangkaan Pupuk Subsidi di Dompu

(Suara NTB/Ist_Ilham)

DIELIMINASI – Babinsa bersama warga Dusun Mekar Sari Desa Mumbu saat mengeliminasi HPR yang menggigit lima orang warga, Selasa (14/1).

Lima Warga Mumbu Digigit Anjing Dompu (Suara NTB) – Kasus gigitan anjing diduga terpapar rabies kembali terjadi di Dompu. Kali ini, Selasa (14/1) Pukul 9.45 Wita menimpa lima orang warga Dusun Mekarsari Desa Mumbu. Mereka Usman, H. M. Saleh, M. Yusuf, Mustafa Muhtar dan salah seorang warga kelahiran Sumba yang belum diketahui identitasnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Ir. Zainal Arifin, M.Si, dikonfirmasi Suara NTB membenarkan adanya lima orang korban gigitan baru Hewan Pembawa Rabies (HPR) tersebut.

Tak diketahui jelas kronologi insiden yang telah melukai keli-

ma orang itu. Namun, atas laporan yang diterima, pihaknya sudah menerjunkan tim UPTD Kecamatan Woja untuk meninjau langsung kondisi lapangan serta mengambil sampel dari HPR ini. “Kita belum tahu jelas seperti apa, cuma informasinya ada seekor anjing yang menggigit lima orang warga,” ungkapnya.

Mengingat kejadian itu menyisakan bekas luka serius, kelima korban langsung dilarikan ke Puskesmas Dompu Barat untuk mendapat perawatan intensif. Sementara HPR-nya tak lama berhasil ditangkap dan dieliminasi warga bersama Babinsa dan aparatur terkait.

Munculnya gigitan baru

oordinasi dengan pemerintah desa, Babinsa, Babikamtibmas serta camat setempat untuk agenda eliminasi HPR liar dalam waktu dekat ini. Langkah cepat dinilai tepat untuk menekan bertambahnya korban gigitan binatang tersebut.

“Koordinasi itu harus kita lakukan karena kalau tidak begitu kita takut nanti petugas yang akan dikejar warga. Karena masyarakat pemilik anjing sekarang inikan lebih sayang sama anjingnya daripada nyawanya. Itu yang menjadi masalah di kita,” pungkasnya. (jun)

Dinas Fokus Vaksinasi Tahap Kedua

Oknum Kepsek Diduga Cabuli Mahasiswi, Istri Jadi Tukang Foto Bima (Suara NTB) – Warga Bima dihebohkan dengan beredarnya fotofoto oknum Kepala Sekolah (Kepsek) salah satu SDN di Kecamatan Langgudu inisial, AM yang berbuat mesum dengan seorang mahasiswi.

Kasus tersebut terbongkar setelah kakak kandung perempuan melaporkannya ke Polres Bima Kota, belum lama ini. Informasi yang dihimpun Suara NTB, perbuatan Kepsek tersebut dilakukan sejak lama.

Aksi mesum Kepsek ini dilakukan sejak korban duduk di bangku SMP atau sekitar tahun 2014 silam. Korban saat itu dititipkan dan tinggal di rumah pelaku untuk sekolah karena jaraknya cukup jauh dari kampung.

Parahnya lagi, saat mencabuli korban, istri AM, inisial FN yang merupakan ASN diduga menjadi tukang foto. Bahkan terkesan membiarkan dan mendukung perbuatan atau tindakan tak terpuji suaminya tersebut.

Diduga tindakan itu juga berlanjut hingga korban masuk kuliah tahun 2019. Hanya saja, korban tidak mau menurutinya. Pelaku pun mengancam akan menyebarkan foto-foto-foto mesumnya. Tidak lama kemudian, foto-foto mesum beredar. Tidak terima dengan itu, pihak keluarga korban langsung melaporkannya ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskim Polres Bima, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK membenarkan pihaknya menerima laporan tersebut. Saat ini kata dia, pihaknya juga telah memintai keterangan korban dan saksinya. “Masih kita proses. Korban dan saksinya juga telah dimintai keterangan tadi,” katanya, Selasa (14/1).

Hilmi menegaskan pihaknya akan memproses kasus tersebut dengan serius. Ia meminta semua pihak tidak main hakim sendiri dan mempercayakan penanganan kasus itu kepada pihaknya. “Kita akan tangani dengan serius. Silahkan dikawal terus kasusnya,” pungkasnya. (uki)

meski belum berani dipastikan bersumber dari HPR yang sudah terpapar rabies, menurut dia, menunjukan anjing yang kini banyak dipelihara warga untuk keperluan berladang masih menjadi ancaman serius. Karenanya, warga harus tetap menaruh kewaspadaan.

“Disamping itu juga kita mengharapkan pemilik anjing supaya jangan melepas anjingnya. Dipelihara dan diikat dengan baik,” jelasnya.

Terhadap jajaran UPTD Woja, Tambah Zainal Arifin, juga ditekankan segera berk-

(Suara NTB/Ist)

RUSAK - Jembatan kecil (deker) yang rusak diterjang banjir di Desa Rasabou Kecamatan Tambora. Saat ini jalan tersebut masih untuk sementara ditutup.

Pasca Banjir, Jalan Lingkar Utara Tambora Sementara Ditutup Bima (Suara NTB) – Pasca banjir yang melanda Desa Rasabou Kecamatan Tambora pada Senin, (13/1), jalan lingkar utara Tambora atau tepatnya yang berada di Desa setempat untuk sementara masih ditutup.

Pasalnya jembatan kecil (deker) yang rusak diterjang banjir gunung kemarin, belum dibuatkan jembatan alternatif penghubung, sehingga kendaraan roda dua dan empat tidak bisa melintas.

Camat Tambora, Drs. Isra mengatakan meski banjir yang merendam Desa Rasabou kemarin, telah surut serta tidak menimbulkan kerugian yang banyak. Namun pengendara tidak bisa melintas karena jalan masih ditutup.

“Untuk sementara masih ditutup, menunggu pembuatan

jembatan alternatif,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (14/ 1). Isra mengaku, hal itu telah dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Kabupaten Bima. Hasil koordinasi itu telah disikapi langsung.

“Sudah koordinasikan ke Bina Marga PU PR Kabupaten Bima. Tadi juga kami turun mengecek bersama di lokasi,” katanya.

Ia mengatakan, sedianya jembatan yang rusak tersebut juga akan dikerjakan atau diperbaiki pada Tahun 2020.

Bahkan anggaran perbaikan telah dialokasikan dalam APBD Provinsi NTB 2020.

“Kabarnya anggaran perbaikan sudah dialokasikan. Tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke PU PR,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sehingga jualan kita juga ikut Dompu (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 laku. Pokoknya mas permainWarga Kecamatan Huu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 an itu agar tetap di sini,” kata akhirnya memiliki pasar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Turaya salah satu pedagang Kecamatan yang berada di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 setempat. lahan eks terminal Huu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Karena keterbatasan Desa Rasabou Kecamatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kios pasar, Hj Sri Suzana Huu. Bangunan pasar yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mempersilahkan mas dibangun tahun 2018 ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 penyedia sewa permainan mulai ditempati warga dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 anak – anak untuk membandimanfaatkan sejak Sep12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gun kios secara swadaya di tember 2019. Kini pasar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kompleks pasar sehingga yang terdiri dari bangunan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bisa tetap membuka layankios 18 unit dan bangunan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 an permainan anak – anak. los banyak diminati warga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Untuk air bersih, kita akan sebagai tempat jualan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 carikan sumber anggaranPasar yang berada di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nya supaya tahun 2020 ini bawah binaan Dinas Perin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bisa ada air, minimal sumur dustrian dan Perdagangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 galian,” katanya.

(Disperindag) Kabupaten 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hj Sri Suzana juga menDompu ini terus dilakukan DIMANFAATKAN - Pasar Huu di Desa Rasabou, Kecamatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Huu yang mulai dimanfaatkan warga sebagai pusat gaku, pasar Huu kedepan pembinaan dan pendampin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 akan menjadi pasar yang gan. Kepala Disperindag pertumbuhan ekonomi baru di Huu, Selasa (14/1).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kabupaten Dompu, Dra Hj Mereka yang diberi kuasa me- harapannya agar pasar tersebut prospek bagi penunjang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sri Suzana, MSI didampingi manfaatkan kios tersebut harus tetap ramai dikunjungi warga. ekonomi warga Huu. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kepala bidang perdagangan, benar – benar memanfaatkan Diantaranya pedagang berharap Karenanya, pemerintah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Khairunnujum, SH melaku- kios untuk berdagang. “Ini sudah agar salah pengusaha permain- akan tetap memberikan per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan inspeksi di pasar Huu 3 bulan (dimanfaatkan). Kalau an anak – anak yang selama ini hatian bagi pembangunan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 untuk memastikan peman- tidak dimanfaatkan, kita akan pinjam pake salah satu kios dan kemajuan bagi pasar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 faatan kios bagi pedagang, gantikan dengan orang lain,” pasar diberi kios, sehingga pen- Huu. “Kalau terus ramai, kita 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kata Hj Sri Suzana saat men- gunjung tetap ramai, dan soal akan tambahkan los pasar Selasa (14/1) kemarin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ketersediaan air bersih. “Setiap dan kiosnya. Sekarang kita Hj Sri Suzana mengata- injau pasar Huu. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kehadiran Hj Sri Suzana ini kali mas itu buka permainan, sedang fokus untuk penakan, tidak ingin pasar Huu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tersebut disalah manfaat- dimanfaatkan warga untuk pasar ini selalu ramai. Anak – taan pasar (induk Dompu) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan untuk selain pedagang. menyampaikan keluhan dan anak itu diantar orang tuanya, bawah,” katanya. (ula) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Pasar Huu Mulai Difungsikan Warga

(Suara NTB/ula)

Terpisah, Kabid Bina Marga PU PR Kabupaten Bima, Arief Junaedi ST, mengaku, pihaknya telah melakukan pengecekan jembatan yang putus akibat diterjang banjir di Desa Rasabou Kecamatan Tambora. “Sudah dicek dan sudah dikomunikasikan juga kepada Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi NTB,” katanya.

Di samping itu, lanjut Arief, pihak Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi juga bersedia pembuatan jalan (jembatan) alternatif dalam waktu dekat, karena kebetulan ada alat ekskavator diparkir di halaman polsek Tambora.

“Akan dibuatkan jembatan alternatif dulu. Tahun ini juga jembatan ini juga akan diperbaiki atau dikerjakan oleh Pemprov NTB melalui program percepatan,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Kasus gigitan anjing pada manusia masih ditemukan di Dompu. Bahkan 5 warga Desa Mumbu Kecamatan Woja menjadi korban gigitan anjing, Selasa (14/1) pagi dan langsung ditangani secara medis di Puskesmas Dompu Barat.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir. Zainal Arifin, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (14/1) mengakui, kasus gigitan oleh anjing terhadap manusia masih dijumpai. Itu menandakan, kasus anjing rabies masih ada dan warga harus tetap waspada atas penyebaran rabies oleh hewan pembawa rabies (HPR) seperti anjing, kera dan lainnya.

“Tadi pagi teman – teman UPTD Woja turun lapangan untuk identifikasi dan mengambil sampel anjingnya,” ungkap Zainal Arifin.

Zainal juga mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah fokus melakukan vaksinasi tahap kedua terhadap anjing yang sebelumnya telah divaksin.

Karena vaksin ini harus dilakukan sekali setahun

agar ada efeknya. “Sekarang ini sudah waktunya dilakukan vaksinasi tahap kedua.

Itu yang sedang kita lakukan,” katanya.

Selain vaksin, Zainal juga mengaku, melakukan sosialisasi pada masyarakat. karena masih ada warga yang enggan divaksin anjingnya, sehingga butuh pemahaman yang utuh agar mau divaksin anjingnya. “Sosialisasi ini yang terus kita lakukan pada masyarakat,” akunya.

Tapi untuk bisa bebas dari kasus rabies, kata Zainal, sangat sulit. Karena dalam dua tahun harus bebas dari kasus gigitan anjing. Salah satu cara yang efektif dan efisien dengan memutus rantai kehidupan anjing yang ada. Untuk populasi berikutnya diadakan dari mendatangkan anjing yang bebas rabies dari luar daerah.

Sementara saat ini, populasi anjing terus berkembang. Karena masa produksi anjing dua kali setahun dan setiap melahirkan dua hingga lima ekor anjing. “Saat ini populasi anjing kita antara 21 ribu hingga 27 ribu ekor,” katanya. (ula)

Zainal Arifin

PKL di Dompu Belum Mampu Ditertibkan Dompu (Suara NTB) – Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar jalan di Dompu, terus menjamur. Terutama di seputaran wilayah kota seperti depan Masjid Raya Baiturrahman, sekitar bundaran gedung pemuda, taman kota bahkan trotoar di depan halaman Kantor Bupati. Selain melanggar ketentuan karena merenggut hak pejalan kaki, kondisi tersebut membuat tata ruang terlihat kumuh. Meski demikian, persoalan ini tak juga mampu diatasi dalam beberapa tahun terakhir.

Kasat Pol PP Kabupaten Dompu, Moh. Syaiun, SH, MH, dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/ 1) menjelaskan, dalam hal penggu-

(Suara NTB/jun)

naan trotoar jalan sebagai tempat usaha ada banyak instansi yang mestinya terlibat.

Antara lain Dinas PU selaku pengelola jalan raya, Disperindag untuk penataan pedagang, DLHK dari aspek lingkungan serta Dishub dan Satuan Pol PP dalam hal pengawalan dan penertiban.

Tiap instansi tersebut mesti duduk bersama kembali untuk betul-betul mencari solusi terbaik dari persoalan ini.

Sehingga tidak ditemukan

Moh. Syaiun

hambatan ketika langkah penertiban diambil. “2019 memang ada pertemuan tapi ndak pernah ada solusi yang dihasilkan. Paling tidak ada kesepakatan kemudian kita buat rencana tindaklanjutnya, supaya selesai masalah ini,” tegasnya.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuannya tahun ini, lanjut dia, tak ada alokasi khusus untuk rapat koordinasi antar instansi. Karenanya, inisiasi tersebut diharapkan datang dari OPD terkait.

Jika permasalahan itu dibiarkan terus berlanjut, dipastikan kekumuhan wilayah kota akan semakin memprihatinkan.

Diperparah aktivitas bongkar muat dan parkir kendaraan sembarangan di bahu jalan. “Pemerintah daerah dengan segala macam mencari anggaran untuk membuat jalan dan trotoar yang bagus, sekarang justru seperti gang kecil gara-gara parkir dan penjualan di trotoar. Ini tidak boleh dibiarkan, harus ditindak,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Anggota Komisi II DPRD Dompu, Yatim meragukan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi di wilayah ini. Ia menduga, ada oknum yang sengaja menimbun ditengah meningkatnya kebutuhan petani. Karenanya APH dan instansi terkait diminta turun tangan.

Termasuk sejumlah perwakilan rakyat di lembaga legislatif.

Keraguan akan terjadinya kelangkaan tersebut menyusul temuan banyaknya truk bermuatan pupuk subsidi yang keluar masuk dari gudang penampungannya di Desa (Suara NTB/jun) Bara. “Oke dikatakan Yatim langka, langka benar apa tidak? sementara di kroscek kita melihat bahwa pupuk tetap ada,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (14/1).

Ditegaskan, pupuk subsidi di wilayah ini tidak mengalami kelangkaan. Tetapi sengaja dimainkan oknum distributor dan pengecer tertentu untuk mengambil keuntungan lebih ditengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Baik itu petani jagung maupun sawah yang terdaftar dalam kelompok RDKK. Melihat kondisi itu, APH dan instansi terkait mestinya tidak tinggal diam. Tetapi turun menindak serta melakukan penertiban. “Mohon APH itu turun tangan, tindak secara hukum. Kasian masyarakat petani, apalagi padi ini jadi makanan pokok kita,” jelasnya.

Selain menekankan APH dan instansi terkait, pihaknya pun tak akan tinggal diam melihat persoalan tersebut. Namun menurut Yatim, sebagai dasarnya untuk turun langsung ke lapangan mesti ada keterwakilan anggota atau kelompok tani yang mengadu ke pihaknya.

Karena anggapan pribadinya sampai saat ini belum ada kelangkaan sama sekali. “Saya pribadi tidak ada beratnya, kalau ada yang mengadu saya akan turun langsung. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang melapor,” tandasnya.

Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH, SIK., yang dimintai tanggapan via WhatsApp terkait harapan anggota dewan untuk melakukan penertiban belum berani berkomentar dengan alasan tak mengetahui duduk perkaranya.

Sementara pengusaha pupuk UD. Simpatik di Desa Rasanae, Ismail memastikan pupuk subsidi di gudang miliknya untuk petani jagung maupun padi sudah tersedia, bahkan sebagian diantaranya dalam proses penyaluran ke kelompok masing-masing. “Ndak masalah kelangkaan cuma ada keterlambatan penyaluran saja kemarin,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

Evaluasi Dikbud KETUA Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan, TGH. Mahalli Fikri mengaku pihaknya mendapat banyak aduan dari masyarakat terkait kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Disebutkan Mahalli, salah satu aduan masyarakat yang masuk ke Komisi V, yakni soal dugaan penyimpangan sejumlah program di internal Dikbud.

“Komisi V banyak dapat aduan dan laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan oknum pejabat di sana,” kata Mahalli, Selasa (14/1). Menurut Ketua DPD (Suara NTB/dok) Partai Demokrat NTB itu, bahTGH. Mahalli Fikri wa laporan masyarakat yang diterima Komisi V terkonfirmasi dari hasil temuan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V terhadap kinerja Dikbud. Oleh karena itu pihaknya merekomendasikan supaya Gubernur segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Dikbud.

“Kondisi Dikbud menurut Komisi V sangat parah. Karenanya perlu dilakukan pendalaman. Komisi bersikap tegas kepada kondisi Dikbud untuk diperbaiki, bukan hanya kepada personal Kadisnya. Tapi bersikap bijak dan adil dengan melakukan evaluasi menyuruh dan komprehensif terhadap kinerja Dikbud,” seru Mahalli.

Dikatakan Mahalli, bahwa peroblem di Dikbud bukan hanya pada personal Kepala Dinas saja. Sehingga langkah Gubernur dalam rangka memperbaiki Dikbud tidak berhenti hanya sampai mengistirahatkan Kadisnya saja. Namun juga perlu ditelusuri sampai ke jajaran pejabat lainnya di dalam Dikbud.

Hal itu dikatakan Mahalli lantaran dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Dikbud beberapa waktu lalu, Komisi V sangat kecewa, lantaran jajaran pejabat Dikbud banyak yang tidak ikut hadir dalam rapat. “Ketidakkompakan tim pejabat di sana perlu dicari di mana dan di siapa korsletnya. Masalah Dikbud NTB tidak hanya sebatas Kadisnya yang tidak mampu sehingga sempat mengajukan pengunduran diri. Tapi harus dibongkar dan dicari kenapa Kadis sampai merasa tidak mampu, padahal dia bukan pejabat kemarin sore,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Berharap Ada Lawan, Musyafirin Sisakan Tiga Partai Mataram (Suara NTB) Pasangan kandidat petahana Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H.W. Musyafirin - Fud Syaifuddin sengaja tidak mengambil dukungan tiga partai politik untuk diikutkan bergabung dalam gerbong koalisi gemuk yang dibangun untuk mengusung dirinya. Musyafirin berharap tiga partai yang disisakannya itu dapat mengusung pasangan calon yang akan menjadi lawannya pada Pilkada serentak 2020 KSB. “Kecuali tiga partai yang coba kita sisakan, yakni PAN, Demokrat dan PBB, kita berikan ruang supaya kita dapat pesaing, dapat lawan. Karena partai di luar yang tiga itu semuanya sudah merapat ke kita,” ujar Musyafirin saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat internal di DPD PDI-P NTB, Selasa (14/1) kemarin.

Musyafirin memastikan bahwa dirinya akan diusung oleh gabungan koalisi delapan partai politik, yaitu PKB, Gerindra,

PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, PPP dan PKPI. Delapan partai politik tersebut memiliki total kursi di DPRD sebanyak 19 kursi dari total 25 jumlah kursi di DPRD KSB. Sedangkan enam kursi merupakan milik Demokrat, PAN dan PBB. “Ya sebanyak 19 kursi dari 25 kursi DPRD KSB itu sudah kita kantongi, meskipun hitam di atas putihnya (dukungan) itu masih belum, karena memang semua ini masih sedang dalam poses,” katanya. Diakui

Musyafirin jika dirinya berkeinginan memborong habis semua dukungan parpol yang memiliki kursi di DPRD KSB, bisa saja terjadi. Akan tetapi menurutnya hal itu tidak baik untuk iklim demokrasi yang terbangun di KSB. Sehingga dirinya menyisakan tiga partai itu dengan harapan mereka dapat mengusung pasangan calon yang akan menjadi lawannya.

“Karena kita berharap seperti itu, ada lawan, makanya kita jaga agar tidak semuan-

watir kotak kosong, tapi kita coba bangun demokrasi ini bersama-sama. Namun kalau memang faktanya harus kotak kosong, ya apa boleh buat tidak masalah,” katanya.

Ditegaskan Musyafirin, meskipun dirinya mendapat dukungan parpol yang sangat besar, namun hal itu tidak membuat dirinya merasa kuat. Ia akan tetap waspada dan tidak akan tergoda dengan pernyataan yang menyebutkan dirinya sangat kuat.

“Boleh-boleh saja ada penilaian seperti itu, sah-sah saja, tapi tidak buat kita lengah, tetap waspada. Karena sebagai pimpinan tidak bisa membuat semua orang puas, pasti ada pihak yang tidak puas,” ujarnya. (ndi)

Jelang Kongres

PAN NTB Bulat Dukung Zulkifli Hasan Kembali Jadi Ketua Umum

Eksekusi Putusan Pengadilan

KPK Jebloskan Kurniadie ke Lapas Karawang Mataram (Suara NTB) – KPK mengeksekusi putusan mantan Kepala Imigrasi Mataram terpidana suap Rp1,2 miliar, Kurniadie. Kurniadie dipindahkan ke Lapas Karawang Jawa Barat dari Rutan Polda NTB. Sementara kompatriotnya, mantan Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram Yusriansyah Fajrin dipindahkan ke Lapas Tangerang, Banten.

Pemindahan para terpidana itu merupakan bagian dari proses eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram atas perkara suap Rp1,2 miliar. KPK mengeksekusi dua terpidana itu karena putusannya sudah inkrah. Tidak ada upaya hukum lanjutan baik dari JPU maupun masing-masing terpidana. “Iya (Kurniadie) sudah dieksekusi,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Taufik Ibnugroho dikonfirmasi, Selasa (14/1). Kurnidie dikabulkan permohonannya mengenai pemindahan eksekusi pidananya.

“Iya dikabulkan,” imbuh Taufik. Kurniadie dieksekusi ke Lapas Karawang, Jawa Barat. Alasannya, Kurniadie ingin lebih dekat dengan keluarganya meski mendekam di penjara. Begitu juga dengan Yusri yang meminta dipindah ke Lapas Tangerang, Banten. Sementara mengenai pidana denda, terpidana masih punya sisa waktu untuk membayar. Termasuk pidana pembayaran uang pengganti sampai tenggat awal Februari.

Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB AKBP Rifa’i mengonfirmasi bahwa Kurniadie sudah dibawa tim jaksa KPK untuk dieksekusi. “Sudah dipindahkan dari sini (Rutan Polda NTB) ke (Lapas) Karawang,” ujarnya singkat. Kurniadie dijatuhi vonis penjara selama lima tahun. Kurniadie terbukti bersalah sesuai dakwaan pasal 12a UU Tipikor. Juga pidana denda Rp300 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Kurniadie jugadibebanimembayaruangpenggantisebesarRp824,2 juta. yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama empat tahun. Vonis itu akibat Kurniadie terbukti menerima suap dari Direktur PT WBI Liliana Hidayat –Rp800 juta dari total pemberian Rp1,2 miliar. Suap diberikan untuk menghentikan kasus dua WNA yang disidik karena diduga melanggar izin tinggal dengan bekerja di Wyndham Sundancer Resort Sekotong, Lombok Barat.

Kurniadie juga terbukti menerima setoran pungli setoran pungli dari layanan pembuatan paspor dan penggantian paspor hilang atau rusak sepanjang Januari-April 2019 sebesar Rp359,7 juta. Sementara, Yusri dihukum penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Yusri juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti Rp121,1 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama dua tahun. (why)

ya ke kita. Kita berikan ruang supaya ada ruang untuk mencalonkan. Kita berikan kesempatan pada partai lain untuk mengusung calon,” katanya.

Pada dasarnya, Musyafirin tak ingin membangun koalisi gemuk, sehingga dirinya dari sejak awal cukup mengamankan dukungan partai yang memberikan dukungan pada periode pertamanya saja.

Akan tetapi dalam prosesnya, Gerindra memilih datang merapat untuk bergabung dalam koalisi.

“Sebenarnya kita utamakan koalisi awal saja, tapi Gerindra merapat, PKB sampai dengan saat ini juga berkeinginan kuat membawa bendaranya ke kita. Kita batasi dukungan parpol itu, bukan soal kha-

(Suara NTB/why)

SAKSI - Saksi kontraktor pelaksana proyek Pusuk Lestari M Tauhid (kiri) bersaksi untuk terdakwa IJ (kanan) Kadis Pariwisata Lobar terdakwa fee proyek penataan kawasan wisata, Selasa (14/1).

Kasus Fee Proyek Destinasi Wisata Lobar

Pinjam Uang ke Keponakan Demi Setor Fee Mataram (Suara NTB) – Kontraktor pelaksana proyek penataan wisata Pusuk Lestari M Tauhid memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Kadis Pariwisata Lombok Barat nonaktif IJ, Selasa (14/1). Tauhid yang meminjam bendera CV Titian Jati itu harus merogoh kocek keponakannya sebesar Rp72 juta. Uang sejumlah itu diberikan ke terdakwa sebagai fee pencairan termin pembayaran.

Tauhid memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai Sri Sulastri. Dia menerangkan proses awal dimintai fee sampai akhirnya dia gerah. Bahkan ada alasan personal yang membuatnya tidak nyaman. “Saya tidak terima dia mengungkit almarhum kakak saya. Membanding-bandingkan dengan saya,” ucapnya menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Lalu Julianto.

Pertemuannya dengan terdakwa dan PPK proyek Gede

Aryana yang juga Kabid Destinasi pada Dispar Lobar, di awal kontrak membuatnya semakin terbebani. Pasalnya, terdakwa meminta fee dari proyek senilai Rp1,588 miliar.

Proyek itu pun dikerjakannya dengan meminjam bendera Hazairin, Direktur CV Titian Jati pemenang tender tersebut. yang mana keuntungan pun masih harus dibagi-bagi lagi.

“Gimana tidak tertekan orang kerjaan di Pusuk sering longsor, ada langsiran juga. Mana diminta fee 8,5 persen. Belum mikirin untung,” keluh Tauhid.

Awalnya, kata Tauhid, terdakwa meminta 10 persen. Tapi karena keberatan, besaran fee turun jadi 6,5 persen. Tagihan setoran fee proyek terus datang melalui Gede Aryana. Apalagi kontraktor dua proyek lain yang mengerjakan kawasan Buwun Sejati dan Sesaot sudah menyetor lebih dulu.

“Pak Gede bilang, tinggal Pusuk Lestari yang belum. Kalau tidak setor, tidak ada tanda tangan pencairan termin,” ucapnya. Sampai kemudian Tauhid memutuskan dengan terpaksa memberi setoran tersebut. Tauhid punya jalan keluar dengan meminjam Rp72 juta dari keponakannya.

Usai menarik uang di Bank Mandiri Gunungsari, Tauhid yang diantar langsung keponakannya itu mendatangi terdakwa di kantornya. Uang diselipkan di dalam amplop cokelat dan disimpan di dalam tas ransel abu-abu.

“Saya masuk ruangan Pak Kadis. Saya serahkan semuanya. Cuma sebentar. Saya salaman, langsung pergi,” terangnya. Pemberian fee proyek pada Selasa 12 November 2019 itu rupanya berbuntut panjang.

Tauhid bukannya pulang ke rumah, tetapi malah mampir dulu ke kantor Kejari Mataram. Dia

diminta memberi keterangan.

Sebab, setelah dia menyetor uang, tim jaksa lalu mencokok terdakwa di ruang kerjanya.

Terdakwa menanggapi kesaksian Tauhid. Yang mana dia membantah terkait permintaan fee sebesar 6,5 persen tersebut. Begitu juga dengan amplop cokelat yang disita dari ruang kerjanya yang tidak diakuinya.

Bupati Lobar Bakal Dipanggil Paksa Hakim Sri Sulastri pun geram dengan praktik pinjam bendera pada proyek itu.

Diperparah lagi dengan permintaan fee proyek yang mana semakin menggerus anggaran pekerjaan proyek. “Saudara ingat, ini uang rakyat. Saya tidak habis pikir masih ada yang seperti ini,” ujarnya.

Sri sebelum sidang dimulai sudah dibuat berang lebih dulu.

Pasalnya, saksi Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan persidangan. Masih ada satu kesempatan lagi bagi jaksa untuk menghadirkan Fauzan yakni pada persidangan pekan depan. “Jaksa, panggil lagi Bupati Lombok Barat. Kalau masih mangkir, panggil paksa. Semua sama ya, semua harus patuh hukum,” tegas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram ini.

Sementara jaksa Julianto mengatakan, saksi Fauzan bukannya tidak hadir tanpa alasan. Pada panggilan pertama, kata dia, Fauzan tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. “Kalau yang kedua ini saya belum tahu. Yang pertama itu ada suratnya. Nanti saya cek dulu apakah ada lagi suratnya terkait balasan atas panggilan pemeriksaan saksi yang hari ini (kemarin),” pungkasnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Jelang kongres Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan digelar awal Februari nanti. DPW PAN NTB dan 10 DPC Kabupaten/ Kota se NTB memastikan sudah bulat akan memberikan dukungan kepada Zulkifli Hasan untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP PAN periode kedua.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PAN NTB, Hasbullah Muis. Bahwa dukungan dari DPW NTB dan 10 DPC kabupaten/kota kepada Zulkifli Hasan, langsung disampaikan pada Selasa (14/1) kemarin.

“Dukungan PAN NTB sudah bulat ke pak Zulhas,” kata Hasbullah. Berdasarkan rapat pleno diperluas DPW PAN NTB dengan 10 DPC Kabupaten/Kota se NTB pada akhir Desember 2019 lalu. Semuanya bersepakat dan kompak kembali memberikan dukungan kepada Zulkifli Hasan sebagai calon ketum DPP PAN. Hasbullah menyebut, dukungan resmi DPW dan 10 DPC kabupaten/kota kepada Zulkifli Hasan sudah ditandatangani bersama, dan disampaikan secara langsung kepada mantan ketua MPR RI tersebut. “Surat pernyataan dukungan itu sudah resmi kami sampaikan ke pak Zulkifli Hasan,” tandas Anggota komisi IV DPRD NTB tersebut.

Terkait alasan dan pertimbangan PAN NTB dan DPC kabupaten/kota yang kompak dukung Zulkfli Hasan kembali untuk menjadi Ketua Umum. Hasbullah menyatakan, bahwa sosok atau figur Zulkifli Hasan dinilai selama kepemimpinannya sebagai ketum DPP dalam lima tahun terakhir ini. Pengurus di daerah merasa tidak berjarak

dengan Ketua Umum DPP PAN. Zulkifli Hasan dinilai mampu menjaga ritme komunikasi, dan sangat terbuka terhadap aspirasi dan harapan disampaikan pengurus daerah kepada DPP. “Beliau juga sosok yang sangat mudah kita temui. Sehingga komunikasi pengurus daerah dan DPP, cukup lancar,” terangnya.

Selain itu, selama jadi Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan jugasangataktifdanrajinmenyapa, silaturahmidanmenemuipengurus dankaderPANdidaerah,termasuk di NTB. Sehingga pihaknya menilai di masa kepemimpinan Zulkifli Hasan kader dan pengurus di daerahsangatdiperhatikan.“Kamidukung siapa yang dinilai mampu dan cakap berkomunikasi pengurus di daerah. Itu ada pada sosok pak Zulkifli Hasan,” imbuhnya.

Selain itu, dalam kontestasi Pilkada 2020, Ketum DPP Zulkifli Hasan juga memberikan kewenangan lebih besar dan luas kepada pengurus di daerah melakukan komunikasi politik dan penentuan siapa bakal calon kada akan didukung dan usung PAN di Pilkada. DPP hanya tinggal menerbitkan SK rekomendasi terkait balon kada sesuai aspirasi dan usulan diajukan oleh pengurus di daerah. “Proses penentuan calon kepala daerah lebih banyak di daerah. DPP hanya tinggal terbitkan SK rekom,” cetusnya.

Dengan berbagai pertimbangan dan alasan itulah, membuat tidak ada alasan bagi PAN NTB dan 10 DPC kabupaten/kota untuk tidak memberikan dukungan kepada Zulkifli Hasan untuk menakhodai PAN untuk periode kedua. “Kami berharap pak Zulkifli Hasan bisa kembali memimpin PAN,” pungkasnya. (ndi)

Anggota TNI dan Polisi Kemalingan Motor Mataram (Suara NTB) – Maling motor tak pandang bulu. Mereka menyasar siapa saja. Termasuk anggota TNI dan polisi tak luput dari sasaran.

Para pelakunya kini sudah mendekam di Rutan Polda NTB. Mereka ditangkap lengkap dengan luka tembak di kaki. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menjelaskan, pencurian dengan korban anggota TNI dan polisi itu terungkap pekan lalu oleh tim Resmob Jatanras Ditreskrimum Polda NTB. “Pelaku menggunakan modus lama,” ucapnya, Selasa (14/1).

Motor anggota TNI digondol saat parkir di Pasar Sindu, Cilinaya, Cakranegara, Mataram. pelakunya, GDS (37) berpura-pura duduk di atas motor korban. Situasi aman, GDS lalu menuntun pelan menjauh. Sementara korban sedang berbelanja di area pasar.

Korban baru sadar ketika hendak pulang. Motornya sudah raib dari parkiran. “Pelaku memanggil tukang kunci. Kuncinya diduplikat lalu setelah dapat dinyalakan, motor dibawa kabur,” beber Artanto.

Tim Resmob Jatanras menapaki ciri-ciri pelaku yang mengarah kepada GDS yang akhirnya ditangkap di rumahnya di Kelurahan Mayura, Cakranegara, Mataram. motor Honda Beat

warna biru DR 4696 HW itu sempat digadaikan. “Yang kita sita, uang tunai Rp900 ribu sisa hasil penjualan, baret biru POM TNI AD, dan STNK kendaraan,” imbuh Artanto. GDS kini sudah diamankan dengan perawatan luka tembak di betis kanannya.

Nasib yang sama juga menimpa salah satu anggota polisi yang tinggal di BTN Pepabri Pagesangan, Mataram. motornya, Honda Beat Sporty bernomor polisi DR 6326 MJ raib saat malam hari. “Pelakunya ini modus menggunakan anak-anak sebagai pemetiknya,” terangnya.

Pelakunya MRH yang masih di bawah umur diminta mengeksekusi pencurian dengan bekal kunci huruf T untuk membobol rumah kunci. Bersama kawannya, MHP yang duduk di motor lain dengan bagian tugas mengawasi kondisi sekitar.

Pencurian itu terungkap, kata Artanto, setelah dua pelaku ini terjaring razia karena tidak menggunakan helm. Para pelaku tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan saat diperiksa surat-surat kendaraannya. “Korban pemilik sepeda motor anggota polisi. Itu ketahuan saat razia. Motor yang dipakai bodong.

Setelah ditelusuri ternyata itu motor curian,” sebutnya. (why)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Para pelaku diduga melakukan pencurian sepeda motor anggota TNI dan polisi, Selasa (14/1) digiring tim Resmob Jatanras Ditreskrimum Polda NTB menuju ruang tahanan.

Rabu, 15 Januari 2020

SUARA NTB

Halaman 9

Bawaslu Loteng Awasi Ketat Rekrutmen PPK dan PPS Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng) memastikan bakal mengawasi ketat proses rekrutmen tenaga adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh KPU Loteng, yang direncanakan dibuka mulai Rabu besok (hari ini, red). Hal itu dilakukan untuk memastikan proses rekrutmen bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian ditegaskan anggota Bawaslu Loteng, Usman Faesal, saat dikonfirmasi (Suara NTB/kir) Suara NTB, Selasa (14/1) keUsman Faesal marin. Dikatakannya, salah satu titik tekan dalam proses pengawasan nantinya ialah mengantisipasi kemungkinan adanya pengurus partai politik (parpol) lolos dalam seleksi tenaga adhoc Pilkada Loteng tersebut. Karena dalam aturan rekrutmen tenaga adhoc, tidak boleh pengurus parpol ikut dalam seleksi. “Ini yang jadi titik tekan kita,” ujarnya.

Kalaupun sudah tidak lagi menjadi pengurus parpol, juga tidak bisa serta merta bisa ikut mendaftar sebagai tenaga adhoc. Minimal sudah lima tahun tidak menjadi pengurus parpol, baru bisa mendaftar sebagai PPK ataupun PPS. “Jadi bukan hanya pengurus parpol aktif saja yang tidak boleh ikut seleksi tenaga adhoc Pilkada. Mantan pengurus parpol yang sudah tidak menjadi kurang dari lima tahun juga tidak boleh secara aturan,” sebutnya.

Jika kemudian ada yang ditemukan, maka secara aturan yang bersangkutan harus dicoret sebagai peserta seleksi PPK maupun PPS. Kalau kemudian KPU Loteng selaku pelaksana rekrutmen tetap mengakomodir, maka KPU Loteng bisa dikenakan sanksi. Selain pengurus parpol, lanjut Usman, PPK maupun PPS yang ada catatan pada gelaran Pemilu legislatif tahun 2019 lalu juga menjadi perhatian pihaknya.

Untuk direkomendasi supaya tidak diloloskan oleh KPU Loteng pada proses rekrutment PPK dan PPS untuk Pilkada Loteng kali ini.

“Beberapa orang PPK dan PPS yang bertugas di Pemilu yang baru lalu sudah ada catatan merahnya di Bawaslu.

Kalau diantaranya mereka ada yang mendaftar untuk seleksi PPK dan PPS Pilkada Loteng kita rekomendasikan untuk tidak diloloskan,” tambas Usman. (kir)

Peningkatan Mutu Pendidikan

Dikbud Lotim Akui Masih Banyak Kekurangan Selong (Suara NTB) DinasPendidikandanKebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berkomitmen membawa pendidikan di Gumi Selaparang ini menjadi lebih baik dengan peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas. Dimana pada tahun 2019 lalu, pelayanan di dunia penidikan di Lotim masih kekurangan. “Kita melakukan evaluasi untuk tahun 2019 yang masih banyak kekurangan. Itu penting kita lakukan untuk penyempurnaan,” terang Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. M. Zainuddin, kepada Suara NTB di sela-sela rapat kerja, (Suara NTB/yon) belum lama ini.

H. M. Zainuddin Dari rapat kerja tersebut, kata dia, diharapkan mendapat masukan dari sejumlah peserta yang berasal dari pejabat struktural eselon II hingga eselon IV, perwakilan kepsek SD/SMP se-Kabupaten Lotim baik negeri dan swasta, Dewan Pendidikan maupun tim percepatan pembangunan pembantu bupati dan semua pengawas SD/SMP di Kabupaten Lotim. “Kita berharap pertemuan ini memberikan energi positif untuk pembangunan di Kabupaten Lotim,” jelasnya.

Untuk itu di tahun 2020 ini, Zainuddin mengungkapkan akan banyak hal yang direvisi dan ditingkatkan di Dikbud. Diingatkan pula supaya para pemangku kebijakan di Dinas Dikbud untuk lebih tegas dan berani dalam menolak hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sementara Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy., MM diwakili Kepala Bappeda Lotim, H. Dewanto Hadi, mengungkapkan bahwa rapat kerja merupakan sesuatu yang harus dan mutlak dilakukan.

Terlebih Dinas Dikbud merupakan organisasi paling besar dan jaringan sangat luas dibandingkan OPD-OPD yang lainnya.

Selaku organisasi besar menutun kerja yang lebih besar. Sehingga dibutuhkan kerjasama seluruh jajaran baik di struktural maupun di tingkat satuan pendidikan. Kerena sektor pendidikan di Lotim dari tahun ke tahun merupakan sektor tumpuan. Sehingga banyak PR besar yang harus dikerjakan di Dinas Dikbud.

Disebutkan Dewanto Hadi bahwa untuk si wilayah di NTB, Kabupaten Lotim merupakan penentu warna bagi NTB tergantung dari Lotim. Artinya Lotim memiliki pengaruh besar terhadap indikator yang dimiliki oleh NTB. Misalnya dari segi penduduk paling besar atau 27 persen dari seluruh penduduk NTB. Sehingg apabila inoikator Lotim kuranhg baik, maka indikator untuk NtB jufa kurang baik. (yon)

(Suara NTB/why)

ANTARKAN - Kepala BNNP NTB Gde Sugianyar Dwi Putra (paling kiri) menerima kunjungan orang tua dan relawan yang mengantarkan seorang pelajar SMP di Lombok Tengah penyalahguna narkoba, Selasa (14/1).

Sabu Jangkiti Pelajar SMP di Lombok Tengah Mataram (Suara NTB) – Narkoba menyasar kalangan pelajar bukan isapan jempol belaka. Celakanya, salah satu cara perkenalannya dengan barang haram itu lewat kawan sekolah. Imbasnya bukan cuma resiko jiwa saja, tetapi juga masalah sosial remaja turunannya. Seperti mencuri dan melalaikan tugas belajarnya. Contoh paling terkini terungkap lewat pendampingan BNN Provinsi NTB. “Ada anak kelas 2 SMP di Praya, Lombok Tengah kecanduan narkoba sejak kelas 1 SMP,” ungkap Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, Selasa (14/1). Pelajar tersebut mendatangi layanan konsultasi BNNP NTB kemarin. Dia diantarkan ibunya

bersama dengan relawan Kafe Recovery Praya Lombok Tengah, agen pemulihan dampak narkoba binaan BNNP NTB. Ibu sang anak bercerita panjang lebar kepada Sugianyar.

Perihal bagaimana anaknya yang mulai berani menggondol rupiah di lemari kamarnya.

Rupanya uang itu dipakai sang anak untuk urunan membeli sabu. “Bapaknya sudah meninggal. Ibunya hidup dari uang pensiunan. Sementara si anak ini uang jajannya Rp5 ribu. untuk bisa urunan dengan teman-temannya membeli sabu, dia mencuri uang ibunya,” urai

line sampai larut malam.

Tindaklanjutnya, imbuh Sugianyar, BNNP NTB akan melakukan screening dan Intervensi Lapangan ke sekolah dimaksud. Berkordinasi dengan guru bimbingan konseling. Apabila ada yang ketahuan kecanduan sabu maka akan dipindai lebih lanjut. Catatan BNNP NTB tahun 2019 mengungkap bahwa pelajar umur 15-20 tahun menduduki peringkat teratas pengguna layanan rehabilitasi. Total prevalensi penyalahgunaan narkoba di NTB mencapai 63 ribu orang. (why)

PAD Sejumlah OPD Tak Capai Target Tanjung (Suara NTB) PAD (Pendapatan Asli Daerah) di sejumlah OPD tak mencapai target dari yang ditetapkan. Hal ini menjadi sorotan Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara. Wakil Ketua Komisi II, Hakamah, S.KH., Selasa (14/1) usai rapat dengan eksekutif mengatakan, capaian PAD secara umum belum mencapai target yang disepakati pada pembahasan APBD sebelumnya.

Laporan per 31 Desember 2019 lalu, serapan PAD sebesar Rp 176,667 miliar dari target Rp 186 miliar. Meski serapan tidak mengecewakan, namun ia beberapa OPD terli-

hat masih belum maksimal menjalankan tupoksinya.

“Seperti Pajak Sarang Burung Walet realisasi hanya 5 persen atau Rp 1,2 juta saja dari target Rp 20 juta,” ungkap Hakamah.

Ia melihat, rendahnya capaian pajak sarang burung walet ini tidak lepas dari pendekatan OPD di masyarakat. Umumnya, usaha sarang burung walet di masyarakat dilakukan oleh pengusaha luar namun mendompleng bangunan milik warga. Ia memaklumi, pengusaha luar kerap kucing-kucingan dengan petugas. Sebagai langkah antisipasi, ia mendorong agar penyerapan pajak sa-

rang burung walet melibatkan Satpol PP hingga APH. “Misalnya, jika ada warga yang ditemui di lapangan dan berdalih bahwa itu milik pengusaha luar, maka tempat itu supaya disegel untuk sementara sampai pemiliknya melapor kepada Pemerintah,” tegasnya. Selain pajak sarang burung walet, ia juga melihat angka minimalis dari PAD di OPD Disnaker. Sebut saja, retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol (ITPMB).

Catatan DPRD, angka serapan hanya Rp 18,27 juta dari target Rp 40 juta. Secara kinerja, capaian ini sangat rendah.

Sebab KLU memiliki 600-an

hotel, dimana rata-rata hotel memiliki ITPMB. Di samping itu, terdapat indikasi dimana usaha pertokoan juga menjual minol untuk masyarakat.

“IMB juga rendah, hanya Rp 448 juta dari target Rp 1 miliar. Padahal aktivitas pembangunan sudah mulai marak, termasuk kolam tambak.

Kalau kolam renang hotel saja ditarik, kenapa kolam tambak tidak dipungut. Apa bedanya,” tanya Hakamah.

Menyikapi sorotan dewan itu, OPD Pemda KLU bergerak cepat untuk mengevaluasi dan mencari terobosan. Rabu (15/1) hari ini, BPKAD akan melakukan rapat terpadu

dengan seluruh OPD penarik pajak dan retribusi. “Besok (hari ini) kita akan dapat di BPKAD. Target dan capaian PAD ini akan kita bahas bersama,” ungkap Kepala BPKAD KLU, Sahabudin.

Kepala Disnaker PM PTSP KLU, Agus Tisno, mengamini sejumlah item retribusi tak terpenuhi. Selain Izin ITPMB, izin menggunakan tenaga asing (IMTA) juga ta terpenuhi.

“Izin IMTA menjadi kewenangan pusat, kita hanya menarik retribusi dari perpanjangan izin sekali. Selain itu, jumlah TKA diidentifikasi menurun akibat pengaruh gempa,” sebutnya. (ari)

SMA Kristen Tunas Daud Perkaya Wawasan Siswa Lewat Baca dan Menulis

Polisi Bekuk Terduga Pelaku Pemerasan ABK di PPN Awang Praya (Suara NTB) Seorang warga Dusun Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut, Gemok (45) dibekuk aparat Polres Lombok Tengah (Loteng), Senin (13/1) malam. Dia diduga mengancam dan memeras salah seorang Anak Buah Kapal (ABK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang. Pelaku pun kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Loteng.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, kasus pengancaman dan pemerasan berlangsung Senin dini hari. Saat itu, korban Sugianto, sedang tidur di dalam dek kapalnya yang sudah sejak tanggal 3 Januari, nyandar di PPN Awang lantaran tidak bisa melaut karena kondisi cuaca buruk.

Sekitar pukul 02.00 wita, korban dibangunkan oleh pelaku untuk meminta ikan hasil tangkapan. Namun korban minta besok pagi saja. Tetapi ditolak pelaku dan mengancam akan membuat keributan. Karena takut korban kemudian masuk ke kapalnya kembali.

Ada pun pelaku kemudian turun ke tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan. Sebanyak 6 kantong ikan diambil pelaku dari dalam kapal. Saat itu juga, pelaku bersama beberapa orang lainnya pergi meninggalkan kapal korban. Kejadian itu pun langsung dilaporkan pelaku ke aparat kepolisian setempat.

Mendapat laporan, polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan. Setelah mengantongi identitas pelaku, polisi bergerak untuk menangkap pelaku. “Jadi pelaku kita tangkap pada Senin malam jelang tengah malam,” aku Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., membenarkan kejadian tersebut, Selasa (14/1) kemarin.

Pelaku ditangkap saat tengah duduk di berugak di pinggir pantai, tanpa perlawanan berarti. Malam itu juga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kepada polisi pelaku mengaku bahwa ikan hasil rampasannya sudah dijual ke warga setempat. (kir)

Sugianyar.

Sang anak awalnya sekolah di SMP Negeri. Akibat sering bolos, dia dipindahkan ke SMP swasta yang masih berada di kecamatan yang sama. Dari sanalah awal mula dia berkenalan dengan sabu. Sampai akhirnya ketagihan. Jenderal bintang satu ini menunjukkan bahwa fakta pelajar terjangkiti narkoba sudah nyata. BNNP NTB juga awalnya sudah mengungkap akhir tahun lalu, bahwa pelajar terjangkit narkoba itu kerap menghabiskan waktu di warnet dan kedai game on-

(Suara NTB/ist_penrem)

BERKUNJUNG - Kapolda NTB Tomsi Tohir saat berkunjung ke Korem 162/WB

Kapolda NTB Kunjungi Danrem, Sepakat Amankan Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menyambut kehadiran Kapolda NTB yang baru, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., bersama rombongan di Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan nomor 162 Mataram, Selasa (14/1) Kunjungan Kapolda NTB ke Makorem dalam rangka silaturrahmi dan menjalin hubungan komunikasi dengan para pejabat Korem 162/WB dan jajaran. Kapolda NTB menyampaikan, kunjungannya dalam rangka melaksanakan silaturrahmi dengan keluarga besar

Korem. Ia sekaligus berharap ke depan, TNI Polri terus bersamasama dan tetap solid dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk menjaga, dan turut serta membangun NTB .

Terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2020, menurut Kapolda, TNI - Polri sudah siap mengamankan jalannya Pilkada di NTB dengan merencanakan dan menyiapkan segala sesuatu tentang pengamanan Pilkada.

Sementara Danrem 162/ WB mengaku bangga atas kunjungan dan silaturrahmi Kapolda NTB yang baru bersama rombongan. Kunjungan itu dalam rangka meningkat-

kan sinergitas dan soliditas TNI Polri khususnya di Provinsi NTB dan jajaran kedua instansi yang sudah terjalin dengan baik.

Danrem juga menjelaskan terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB, pihaknya akan mendukung sepenuhnya dengan kekuatan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh Polri. Baik untuk pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup ataupun khusus yang berkaitan dengan pengamanan Pilkada sehingga pelaksanaan Pilkada di NTB berjalan aman, damai dan kondusif. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) SMA Kristen Tunas Daud Mataram memiliki program dengan mewajibkan siswa membaca dan menulis.

Nantinya di kelas XII siswa menyelesaikan minimal 10 karya tulis dan kemudian dibukukan. Cara itu untuk memperkaya wawasan siswa dan membuat siswa menulis.

Kepala SMA Kristen Tunas Daud, Fransisco, S.Psi., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1) mengatakan, syarat paling utama untuk kelulusan siswa kelas XII di SMA Tunas Daud yaitu siswa menyelesaikan 10 karya tulis, mulai dari cerpen, esai, pantun, dan puisi. Karya itu dibukukan, dan satu siswa harus memiliki satu jilid buku. Program itu dilatarbelakangi dengan kenyataan banyak anak sekolah tapi tidak suka baca.

“Ini salah satu program literasi kami,” katanya.

Fransisco menjelaskan siswa diarahkan membaca dan menulis sejak kelas X. Di kelas X siswa diminta membaca satu buku dalam satu bulan kemudian membuat sinopsis buku itu.

Pada kelas XI siswa tetap diminta membaca buku, dan diselingi menulis esai. Di kelas XII siswa diarahkan menulis esai.

“Di kelas XII, setiap mata pelajaran dalam satu semester dibuat satu esai. Ini untuk mendorong anak-anak suka baca dan suka nulis,” katanya.

Menurutnya, menulis adalah suatu hal yang penting.

Ketika seseorang meninggal

(Suara NTB/ron)

Fransisco akan dilupakan oleh keturunannya, tapi jika menulis, seseorang akan terus dikenang. “Karya tulis akan abadi. Kami dorogn anakanak untuk menghasilkan tulisan. Program ini sudah empat tahun berjalan da nada produknya di tahun ketiga kemarin berupa buku,” ujarnya.

Fransisco juga mengatakan, siswa sering kali tidak memahami pertanyaan. Ternyata mereka bukan tidak tahu apa yang harus dijawab, tapi tidak paham yang ditanyakan. Dari kebiasaan membaca dan menulis, mereka akan paham apa maksudnya dalam sebuah tulisan. “Dari banyak tokoh yang dibaca semakin menambah wawasan dengan begitu akan memperkaya wawasan dan pikiran akan terbuka,” pungkasnya. (ron)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

Halaman 10

Jika Tak Ada Klarifikasi

Peserta UKG Non ASN Diajukan ke Gubernur Mataram (Suara NTB) – Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) non Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diumumkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada pekan lalu. Peserta yang tidak lulus diberikan kesempatan melakukan klarifikasi sampai dengan Rabu (15/1) sore. Jika tidak ada klarifikasi, maka Dinas Dikbud NTB akan mengajukan nama peserta lulus UKG non ASN ke Gubernur NTB untuk mendapatkan SK penugasan.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di Mataram, Selasa (14/1). Menurutnya pihaknya masih menerima konfirmasi atau klarifikasi dari peserta UKG non ASN sampai dengan Rabu sore ini,

terutama berkaitan dengan masa pengabdian guru non ASN, karena ada nilai peserta yang kosong. “Kami tunggu sampai besok (hari ini,red) sore, kalau tidak ada, pada Senin minggu depan kita ajukan ke gubernur untuk mendapatkan SK penugasan,” ujarnya.

Menurut Aidy, kesalahan nilai bisa disebabkan peserta mengisi daftar hadir tapi tidak mengikuti ujian. Selain itu bisa juga, karena rekaman digital yang menunjukkan peserta hadir, tapi tidak menjawab, atau peserta hadir tapi jawaban seragam sehingga tidak terbaca

oleh sistem. Selain itu bisa jadi disebabkan faktor peralatan.

“Jika kesalahan komputer atau peralatan, maka Dikbud bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Kami berikan kesempatan peserta untuk memperbaikinya, tapi kalau nilai sudah ada dan tidak lulus, maka tidak bisa,” jelasnya.

Dari 5.014 peserta yang mengikuti UKG non ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB, sebanyak 1.165 dinyatakan lulus, sedangkan 3.849 orang dinyatakan tidak lulus. Hasil akhir itu sudah ditambah dengan lama masa mengabdi guru non ASN.

Skor akhir sudah ditambahkan dengan masa pengabdian para peserta UKG non ASN. Hasil rekapitulasi data dari Dinas Dikbud NTB menunjukkan pada jenjang SMA, sebanyak 3.094 orang yang mengikuti UKG non ASN, sebanyak 660 orang yang lulus. Di jenjang SMK, sebanyak 1.782 orang yang ikut, sebanyak 454 orang lulus. Di jenjang SLB, sebanyak 138 orang ikut UKG non ASN, sebanyak 51 orang yang lulus.

UKG non ASN dilaksanakan pada Rabu (11/12/2019) dan Kamis (12/12/2019) lalu. Aidy menjelaskan, hasil UKG me-

liputi tes potensi akademik dengan bobot 25, Kompetensi Paedagogik dengan bobot 35, dan kompetensi Profesional dengan bobot 40. Aidy menyampaikan, peserta yang diusulkan terlebih dahulu untuk mendapatkan SK Penugasan dari Gubernur sebagai guru non ASN pada SMA/ SMK/SLB Negeri adalah peserta yang memperoleh nilai akhir minimal 65.

Ketentuannya, yaitu peserta yang memiliki masa pengabdian 10 tahun atau lebih diberikan penambahan nilai 10 dengan nilai akhir UKG (NA UKG) minimal 55,0. Sementara pe-

serta yang memiliki masa pengabdian 6 tahun dan kurang dari 10 tahun diberikan penambahan nilai 5 dengan nilai akhir UKG (NA UKG) minimal 60,0 .Sedangkan, peserta yang memiliki masa 1 sampai dengan 6 tahun atau kurang dari 6 tahun diberikan penambahan nilai 2 dengan nilai akhir UKG (NA UKG) minimal 63,0.

Aidy juga menyampaikan bagi peserta UKG non ASN yang belum memenuhi kriteria UKG non ASN, dapat mengikuti kembali UKG yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. (ron)

Tak Ada Sarana UNBK

SMPN 22 akan Menumpang di SMAN 6 Mataram

Bisa Jadi Orang Berguna

Posisi Kadis Dikbud Harus Segera Diisi Mataram (Suara NTB) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., resmi ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB setelah H. Rusman, SH., MH., mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Dikbud NTB. Atas pengunduran diri Kadis Dikbud yang kurang satu tahun memimpin lembaga itu, Gubernur NTB didesak untuk segera membentuk panitia seleksi (pansel) lelang jabatan untuk mengisi posis Kadis Dikbud definitif. Mengingat posisi OPD ini sangat penting, sehingga gubernur tidak boleh membiarkannya berlarut-larut.

Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud NTB, Kabupaten Lombok Utara Dr. Lalu Basuki Rahman meminta gubernur segera melakukan lelang jabatan dengan membentuk pansel sesegera mungkin. Banyak pekerjaan rumah menanti Kadis Dikbud. ‘’Siapapun nanti yang menjadi Kadis Dikbud yang baru pekerjaan di sektor pendidikan menanti,’’ ujarnya, Selasa (14/1).

Diakuinya, secara umum masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Banyak tugas dalam rangka memperbaiki kualitas SDM menanti OPD ini. Salah satu contoh disebutkannya ialah terkait dengan masih banyak kepala sekolah yang diisi oleh pelaksana tugas.

“Secara umum se NTB banyak pada aspek SDM banyak kepala sekolah kosong perlu segera diisi sebab bertahuntahun ada Plt kasek,” ungkapnya.

Di samping itu, banyak Kasubag TU di sekolah-sekolah juga yang kosong. Dengan kondisi demikian, gubernur harus sesegera mungkin membentuk pansel agar berbagai problem bidang pendidikan di NTB bisa segera dirapikan bersama-sama. (dys)

(Suara NTB/dys)

NARASUMBER - Pendiri Sekolah Perjumpaan Husni Muadz saat menjadi narasumber workshop guru beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

FEBBY Risthia Viara atau yang lebih sering disapa Febby merupakan panggilan akrab dara cantik kelahiran tahun 1999 di Sekongkang, Kecamatan Alas Sumbawa Barat. Febby tercatat sebagai mahasiswi semester satu Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang telah menerima syahadah Al-Qur’an hafizah 30 Juz. Febby yang merupakan anak pertama dari 5 orang bersaudara Gilang, Rafli, Galih dan Ibra lahir dari pasangan Israruddin dan Mindarti memiliki cita-cita yang mulia, yaitu ingin menjadi anak solehah.

Febby mengakui bahwa dengan menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Mataram, dia berharap nantinya dapat menjadi asbab bisa menjadi orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa.

Selain itu, cita-cita sang hafizoh penerima Syahadah AlQur’an 30 Juz tersebut adalah ingin menjadi dosen. Febby berjanji kepada orangtuanya selama kuliah untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik, kompetisi, maupun organisasi.

Diakuinya, dirinya pada dasarnya telah diterima di berbagai universitas negeri di Pulau Jawa melalui jalur undangan.

Namun atas dorongan keluarga, Febby lebih memilih kuliah di UIN Mataram, meski baru duduk di semester satu namun kini sudah mampu menghafal 30 Juz Al Qur’an. (dys) Febby Risthia Viara

Banyak Guru Keliru Memahami Konsep Pendidikan Karakter Mataram (Suara NTB) Pendidikan karakter di sekolah menjadi isu yang sering dibicarakan dalam dunia pendidikan beberapa tahun terakhir. Perbaikan karakter pada siswa mutlak menjadi tugas institusi yang mengelola pendidikan agar lulusannya nanti menjadi lulusan yang memiliki karakter baik. ‘’Hanya saja, ada banyak guru yang keliru dalam memahami konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter banyak dinilai hanya untuk anak didik saja. Padahal pendidikan karakter bukan untuk anak didik saja, melainkan juga untuk semuanya terutama guru dan tenaga kependidikan,’’ ujar Pendiri Sekolah Perjumpaan Husni Muadz, Phd., pada Suara NTB, belum lama ini.

Menurutnya, jika guru keliru memahami konsep besar pendidikan karakter, maka tidak mampu menghasilkan karakter baik pada peserta didik. Hal itu

disebabkan aktivitas yang dibentuk bukan untuk membentuk karakter, melainkan hanya ‘tentang’ karakter saja.

Untuk itu, ujarnya, institusi besar seperti sekolah saja banyak yang belum mampu melahirkan para peserta didik yang menjadikan aktivitas membaca sebagai kebutuhan setiap hari.

Membaca 15 menit melalui program literasi setiap pagi tidak bisa disebut berhasil menjadikan itu sebagai karakter pada diri peserta didik, karena durasi membaca hanya belasan menit, tentu tidak sebanding dengan upaya bersekolah selama bertahun-tahun lamanya. ”Tiga tahun belajar lalu menghasilkan kebiasaan membaca hanya 15 menit ini kan aneh,” ujarnya.

Harusnya, kata dia, kebiasaan membaca pada diri peserta didik sama seperti jalnya dengan kebutuhan makan dan minum. Setiap hari orang membutuhkan makan dan minum.

“Apakah siswanya setelah tamat

SMA membaca? Jadi kalau tidak, apa yang kita lakukan dalam rangka membiasakan anak (di sekolah),” ungkapnya.

“Apa yang anda lakukan sebagai guru dalam rangka membiasakan anak, sehingga nanti ketika tamat sama kayak pulang dari rumah itu secara otomatis tahu jalannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, para guru perlu melakukan reorientasi pada konsep pemahaman pendidikan karakter, sehingga proses pembelajarannya menjadi benar. “Bayangkan 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Semestinyakan membaca itu sudah menjadi kebiasaan,” tambahnya.

Dia pun menjelaskan pendidikan karakter di sekolah atau di mana saja, pada dasarnya bukan untuk orang lain. Praktiknya ialah untuk diri mereka sendiri, sehingga guru tidak hanya mengajarkan ‘tentang’ pendidikan karakter, melainkan melakukan pendidikan karakter itu sendiri. (dys)

123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 cendekia. Aidy mengatakan pihaknMataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890 Program unggulan dari Dinas ya memfasilitasi melalui Rumah 123456789012345678901234567890121234567890 Pendidikan dan Kebudayaan (Dik- Bahasa dan kerja sama dengan 123456789012345678901234567890121234567890 bud) NTB dimatangkan dan akan Lembaga Pengembangan Pendidi123456789012345678901234567890121234567890 disosialisasikan kepada sekolah. kan (LPP) NTB. Selain juga pembe123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas rian beasiswa untuk 1000 cendekia.

123456789012345678901234567890121234567890 Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, Selain itu, program lainnya yaitu re123456789012345678901234567890121234567890 S.Pd., M.Pd., bersama kepala dinas engineering atau revitalisasi SMK. 123456789012345678901234567890121234567890 “Terkait Rumah Bahasa, kami lainnya diminta memaparkan pro123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 gram unggulan dan mendapatkan akan desain agar di setiap kabu123456789012345678901234567890121234567890 masukan dari Gubernur NTB dan paten/kota tidak menggunakan 123456789012345678901234567890121234567890 Wakil Gubernur NTB. Program Di- ruang kelas. Paling tidak ada ru123456789012345678901234567890121234567890 nas Dikbud NTB akan dimatangkan angan yang dilengkapi fasilitas 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 dan disosialisasikan ke sekolah dan dan dekat dengan kantor cabang 123456789012345678901234567890121234567890 dinas,” ujar Aidy yang juga menjakantor cabang dinas di daerah.

123456789012345678901234567890121234567890 “Kami semua kepala dinas mu- bat Kepala Bidang Pembinaan 123456789012345678901234567890121234567890 lai hari ini diminta untuk mema- Ketenagaan Dinas Dikbud NTB. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Aidy juga menjelaskan, ada berparkan program unggulan. Banyak 123456789012345678901234567890121234567890 hal yang dipaparkan secara detail, bagai program lainnya yang akan 123456789012345678901234567890121234567890 ada masukan dari gubernur dan dimatangkan pihaknya. Ia akan 123456789012345678901234567890121234567890 wakil gubernur. Akan kami rapat- berkoordinasi dengan jajaran Di123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 kan dengan jajaran Dinas Dikbud nas Dikbud NTB, kemudian 123456789012345678901234567890121234567890 besok (hari ini) pagi. Hari Kamis melakukan sosialisasi ke sekolah 123456789012345678901234567890121234567890 (16/1) saya sosialisasikan kepada dan kantor cabang dinas di Pulau 123456789012345678901234567890121234567890 kepala sekolah dan cabang dinas,” Lombok dan Pulau Sumbawa.

123456789012345678901234567890121234567890 Sebelumnya, Aidy Furqon resmi ujar Aidy Furqon, ditemui Selasa 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 ditunjuk menjadi pelaksana tugas (14/1) di Kantor Gubernur NTB. 123456789012345678901234567890121234567890 Aidy menekankan, pada intinya (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB 123456789012345678901234567890121234567890 Dinas Dikbud NTB melaksanakan melalui Surat Perintah Tugas yang 123456789012345678901234567890121234567890 program mendukung visi dan misi ditandatangani Sekretaris Daerah 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefliman- (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ary123456789012345678901234567890121234567890 syah, SE. M.Sc., dan Wakil Guber- adi, M.Si., bertanggalkan 13 Janu123456789012345678901234567890121234567890 nur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djali- ari 2020. Aidy menggantikan Kepa123456789012345678901234567890121234567890 lah. Beberapa program unggulan itu la Dinas Dikbud NTB sebelumnya, 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 antara yang termasuk di Rencana H. Rusman, SH., MH., yang men123456789012345678901234567890121234567890 Pembangunan Jangka Menengah gundurkan diri dari jabatan Kepa123456789012345678901234567890121234567890 Daerah (RPJMD), antara lain 1000 la Dinas Dikbud NTB. (ron) 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Program Unggulan Dinas Dikbud NTB Dimatangkan

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah SMP negeri di Kota Mataram masih kekurangan sarana penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Salah satunya SMPN 22 Mataram yang tidak memiliki server dan komputeri klien untuk UNBK. Oleh karena itu, berdasarkan arahan Dinas Pendidikan Kota Mataram, SMPN 22 Mataram disarankan bekerja sama dengan SMAN 6 Mataram.

Kepala SMPN 22 Mataram, H. Nasruddin, S.Pd., pada Selasa (14/1) mengatakan, pihaknya sudah menyepakati akan melaksanakan UNBK untuk pertama kalinya, meski dengan kondisi yang belum siap karena belum ada sarana. Pihaknya disarankan untuk bekerjasama dengan SMA atau SMK terdekat. Kemudian pihaknya mendatangi SMAN 6 Mataram. Dan SMAN 6 Mataram bersedia memfasilitasi SMPN 22 Mataram.

SMAN 6 Mataram bersedia meminjamkan sarana atau memfasilitasi SMPN 22 Mataram untuk melaksanakan UNBK di SMAN 6 Mataram.

“Kalau misalnya sekolah ini kekurangan alat, siap dipinjamkan, atau jika tidak ada sama sekali, akan ditampung di sana (SMAN 6) saat UNBK,” ujar Nasruddin.

Nasruddin mengatakan SMPN 22 Mataram tidak memperoleh bantuan sarana UNBK berupa server atau komputer klien dari Dinas Pendidikan.

Saat ini hanya ada komputer sekolah dan beberapa laptop

H. Nasruddin

milik guru. Jumlah siswa kelas IX sebanyak 56 siswa. Nantinya pelaksanaan UNBK bisa dalam satu sesi jika menggunakan sarana milik SMAN 6 Mataram.

Ia berharap SMPN 22 Mataram bisa mendapatkan bantuan sarana penunjang UNBK pada tahun depan. Dengan begitu siswa bisa melaksanakan UNBK di sekolah. Di samping itu, pihaknya juga mempersiapkan siswa untuk mengikuti UNBK. Pengayaan akan dilakukan pada bulan Februari nanti.

“Kami sudah sampaikan kepada siswa bahwa tahun ini kita akan UNBK, mentalnya sudah kita siapkan dengan berikan pengarahan, kita kasih masukan, untuk tidak takut. Dari segi siswa sudah siap,” katanya.

Jika SMPN 22 Mataram akan benar-benar melaksanakan UNBK dengan menumpang di sarana milik SMAN 6 Mataram, maka nantinya pihak sekolah akan memfasilitasi siswa ke SMAN 6. “Kami akan angkut siswa ke sana (SMAN 6), kami siapkan transportasinya saja. Mudah-mudahan pelaksanaan bisa berjalan lancar, kita difasilitasi proktor dan segala macamnya,” katanya.

Terpisah, Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto mengatakan pihaknya akan memfasilitasi SMPN 22 Mataram untuk mengikuti UNBK. “Agar memudahkan SMPN 22 Mataram, siswanya datang ke SMAN 6 karena infrastruktur jaringan di SMPN 22 Mataram kan belum memadai,” katanya saat dihubungi Selasa (14/1).

Dinas Pendidikan Kota Mataram menargetkan seluruh SMP negeri mengikuti UNBK. Cara yang bisa dilakukan untuk melengkapi sarana yaitu dengan meminjam laptop ke orang tua siswa atau bekerja sama dengan SMA dan SMK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., sebelumnya mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Dikbud NTB, bahwa masalah kekurangan laptop atau komputer klien akan dibantu oleh Dinas Dikbud NTB melalui SMA/SMK. (ron) (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Rabu, 15 Januari 2020

Halaman 11

Ridwan Berusaha Tingkatkan Kecepatan Maksimal Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Ridwan akan berusaha memberikan hasil yang memuaskan di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020. Untuk itu dia terus berusaha memantapkan persiapan menghadapi multi event nasional itu.

Diwawancara Suara NTB usai menjalani latihan di lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (14/1), Ridwan mengatakan dirinya sudah mengantongi dua tiket mengikuti PON Papua tahun 2020. Yakni di 1.500 meter dan 10 Kilometer. Namun bila ada peluang di nomor lain dia berharap bisa mengejar tiket di nomor 5.000 meter dan 800 meter.

Lanjutnya, khusus di nomor 1.500 meter ia punya target pribadi. Salah tekadnya adalah mempertahankan medali emas yang sudah diraih di PON di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016.

Sebagaimana diketahui, hasil PON XIX Jabar 2016, Ridwan meraih medali emas di nomor 1.500 meter putra dan medali perak di nomor 800 meter putra. Namun menatap PON di Papua 2020 Ridwan mengaku belum dapat meraih tiket PON. Rencananya bila ada kesempatan mengikuti Pra-PON tahun 2020, ia ingin kejar tiket PON di nomor 5.000 meter atau 800 meter.

“Kalau ada kesempatan Pra-PON lagi saya ingin mengejar tiket di nomor 5.000 meter dan 800 meter,” ucapnya.

Menatap PON 2020, Ridwan mulai mempersiapkan diri.

Latihan fisik dan peningkatan kecepatan terus dilakukan di GOR. Saat itu, dia dilatih oleh pelatih atletik NTB, Muhdar.

Di tempat yang sama, Muhdar mengatakan dirinya punya harapan besar untuk membawa Ridwan meraih medali emas di PON/2020. Ia sendiri menargetkan Ridwan meraih satu medali emas di PON. “Target saya Ridwan bisa meraih satu emas di nomor 1.500 meter di PON 2020,” ucapnya.

Bagi Muhdar, target satu medali amas lewat Ridwan cukup realistis, pasalnya Ridwan pernah meraih medali emas di nomor tersebut. Sementara di nomor 10 K, Muhdar belum berani membebani Ridwan dengan target, pasalnya Ridwan belum pernah meraih medali emas di nomor 10 K pada PON sebelumnya. (fan)

Ridwan

(Suara NTB/fan)

Talif-Sudir Himpun 35 Ribu Data Dukungan di Silon Sumbawa Besar (Suara NTB) Bakal calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan Talifuddin-Sudirman terus mengumpulkan data dukungannya untuk maju di Pilkada Sumbawa mendatang. Sementara ini, data dukungan yang sudah terkumpul sekitar 35 ribu dan sudah diiput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dibuat KPU RI. “Sudah 34 ribu lebih yang sudah kita masukkan dalam Silon yang dibuat oleh KPU Pusat. Sekarang sedang berproses inputnya lagi, mudah-mudahan hari ini bisa 35 ribu.

Targetnya kita butuh kelebihan sekitar 10 ribu dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh KPU 28.105 itu. Kalau target kita sekitar 38 ribu yag kami butuhkan,” kata Sudirman, SIP kepada wartawan, Selasa (14/1).

Dijelaskannya, pengumpulan data dukungan (fotocopi KTP) sudah dilakukan pihaknya bersama relawan yang ada sejak tujuh bulan lalu. Data dukungan yang diunggah ke silon juga sudah diverifikasi dan sudah ditandatangani. Cek silang dilakukan lebih awal karena sudah ada yang meninggal dunia maupun pindah.

“Selama tujuh bulan ini kan sudah ada yang meninggal dunia, pindah, kami koreksi di awal. Kami verifikasi di awal di Posko Pemenangan Talif- Sudir,” terangnya.

Pihaknya segera memulai konsolidasi dengan tim relawan yang ada di wilayah Timur. Konsolidasi ini dihajatkan dalam rangka mempersiapkan diri untuk pendaftaran di KPU yang rencananya dilaksanakan pada 20 Februari mendatang. Selain itu juga untuk persiapan verifikasi dukungan KTP. Karena bagaimanapun tim yang dibuat KPU pasti akan berkoordinasi dengan tim relawan yang ada di lapangan.

“Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga Insya Allah nanti pada waktunya kami bisa bersama-sama mendaftar bersama teman-teman bakal calon lain yang diusung oleh partai politik,” harapnya.

Saat ini, dirinya bersama Talifuddin sudah mantap dan optimis untuk maju di Pilkada Sumbawa. Bahkan pasangan Talif-Sudir serta relawan tetap solid. Hal ini menjadi modal besar dalam berjuang, untuk mewujudkan Sumbawa Bersinar.

“Insya Allah kita mantap.

Kami harus optimis dan yakin, tapi tidak boleh takabur dan sombong. Insya Allah pasangan kami tetap solid.

Relawan kami juga tetap solit. Insya Allah dengan modal kesulitan, pasangan ini kemudian keihlasan dan kerelawanan para relawan kami mudah-mudahan bisa menjadi modal besar kami. Insya Allah Sumbawa Bersinar (Berzikir, berfikir, ikhtiar bersih dan benar),” pungkasnya. (ind)

Sudirman (Suara NTB/ind)

Atlet Silat NTB Perkuat Jabar di PON

(Suara NTB/fan)

RUSAK - Terlihat para atlet menghindari bagian lintasan yang rusak saat menjalani latihan atlet atletik di Lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (14/1).

Kerusakan Lintasan Atletik Makin Serius

Mataram (Suara NTB) Pesilat asal NTB, Igi Ranggabarani akan mewakili Jawa Barat (Jabar) di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Keikutsertaan mantan atlet PPLP NTB mewakili Jabar di PON sudah pasti sebab atlet tersebut sukses menyumbangkan medali emas Jabar di Pra-PON tahun 2019.

Pelatih Pencak Silat NTB, Mardiansyah yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (14/1) kemarin membenarkan bila Igi Ranggabarani telah resmi bergabung dengan IPSI Jabar. Pasalnya sebelum memutuskan akan mewakili tim silat Jabar, Igi sudah minta ijin padanya.

“Sebelum pindah membela Jabar, Igi pernah minta izin kepada Saya. Dia bilang ingin mewakili Jabar karena dia saat ini berdomisili di Jabar,” ucapnya.

Mardiansyah yang biasa disapa Dega mengatakan sebagai pelatih yang pernah melatih Igi semasa di PPLP NTB tahun 2015 dia mendukung setiap keputusan atletnya. Meskipun sebelumnya ia

menginginkan Igi mewakili NTB di Pra-PON 2019, namun melihat hubungan atlet dan pengurus IPSI NTB saat itu kurang harmonis Dega pun mendukung Igi mewakili Jabar di Pra- PON 2019. Dan Igi berhasil meraih medali emas untuk Jabar di Pra-PON 2019.

Dijelaskan Dega, sebelumnya Igi merupaka mantan atlet PPLP NTB yang pernah mendulang medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2015. Namun Igi pindah ke Jawa Barat (Jabar) karena sudah berdomisili di Jabar. Maklum Igi sudah menjadi anggota TNI di Jabar tahun 2016.

“Igi mewakili Jawa Barat (Jabar) karena dia tugas sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Jawa Barat,” ucapnya.

Menurut Mardiansyah, keputusan Igi mewakili Jawa Barat (Jabar) di PON Jabar tak perlu dipersoalkan. Pasalnya, keinginan Igi mewakili Jabar di PON cukup beralasan yakni karena berdomisili di Jabar. Maklum, Igi merupakan anggota TNI Jabar. (fan)

Mataram (Suara NTB) Kerusakan sarana olahraga lintasan atletik GOR 17 Desember Turide Mataram makin serius. Hampir seluruh bagian lintasan terkelupas dan membentuk benjolan kecil berupa gunung-gunung. Kondisi itu sangat mengganggu aktivitas latihan atlet yang tengah dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020.

Pelatih Atletik NTB, H. Muhdar yang ditemui Suara NTB disela-sela malatih atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (14/1) mengatakan, kerusakan lintasan atletik sintetis di GOR 17 Desember Turide Mataram sebenarnya sudah lama rusak.

Namun pihaknya tak bisa berbuat banyak karena memang lintasan atletik tersebut di kelola oleh Pemprov NTB. “Kerusakan lintasan ini sudah lama, tapi mau bilang apa. Kita tidak berani berbuat banyak karena perbaikan lintasan bukan we-

wenang kami. Tugas saya melatih atlet saja,” ucapnya.

Muhdar yang merupakan palatih senior atletik NTB ini mengakui bila kerusakan lintasan atletik tersebut makin parah bila dibanding tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan karena memang tahun 2019 tidak ada perawatan yang dilakukan oleh pihak pengelola lintasan.

Beda dibanding tahun sebelumnya tetap dilakukan perawatan. Perawatan yang dimaksud adalah memperbaiki bagian lintasan rusak dengan menggunakan lem seperti

tahun-tahun sebelumnya.

Muhdar yang saat itu tengah melatih atlet berharap kerusakan lintasan atletik GOR dapat segera diperbaiki.

Pasalnya bila dibiarkan rusak bisa-bisa lintasan itu tak dapat dimanfaatkan untuk latihan. Pasalnya bila dipaksakan untuk kegiatan latihan dapat membahayakan atlet.

“Kalau kita paksakan atlet latihan di lintasan rusak bisa berbahasa. Nanti atlet bisa jatuh dan cidera karena lantai lintasan bergelombang.

Kalau salah injak atlet mudah terpeleset,” jelasnya. (fan)

Wabup Minta Puskesmas Maksimalkan Fungsi Pelayanan Taliwang (Suara NTB) Seluruh Puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta agar terus meningkatkan dan memaksimalkan fungsi pelayanannya kepada masyarakat. Demikian salah satu pesan yang disampaikan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST saat mengukuhkan delapan Kepala UPTD Puskesmas di KSB, Selasa (14/1).

Dikatakan Wabup, Puskesmas merupakan garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karenanya kepada masing-masing kepala Puskesmas yang baru diberi amanah memimpin agar bisa mentransformasi manajemen Puskesmas yang dipimpimpinnya menjadi lebih baik lagi. Berinovasi adalah salah satu kata kunci yang diharapkan Wabup.

“Saudara yang saya kukuhkan hari ini bekerja dan berinovasi jadi kuncinya dalam memberikan pelayanan,” timpalnya.

Tidak saja mengingatkan soal peningkatakan pelayanan.

Wabup juga meminta kepada kepala Puskesmas yang baru mengawal program-program kesehatan yang telah digagas pemerintah selama ini. Sejak

(Suara NTB/ist)

PENGUKUHAN - Wabup KSB, Fud Syaifudin memimpin acara pengukuhan delapan kepala Puskesmas, Kepala UPTD Puskesmas di KSB, Selasa (14/1).

2016 lalu, kata Wabup, di bidang kesehatan Pemda KSB telah meluncurkan program Bariri Kesehatan. Program ini salah satunya membebaskan iuran BPJS kelas III bagi masyarakat tidak mampu. “Jangan karena BPJS mereka gratis terus dilayani setengah hati,” tandasnya.

Selain soal pelayanan, orang nomor dua di KSB ini menyentil performa para pegawai dalam melaksanakan tugas.

Bagi yang diberi amanat memimpin Puskesmas, Wabup mengatakan, tidak jumawa menjalankan tugasnya. Mera-

sa menjadi pimpinan kemudian lalai dari tugasnya melayani. “Ingat kita ini pemerintah tugasnya melayani. Dan jabatan yang kita sandang hari ini juga hanya amanah yang setiap wakti bisa hilang,” tukasya.

Terakhir Wabup mengungkapkan, soal kepuasan publik terkait pelayanan kesehatan masyarakat oleh Pemda KSB selama ini. Menurutnya, sudah mendapat tempat di hati masyarakat. “Itu harus kita pertahankan dan tingkatkan. Caranya bekerja iklah, jujur dan sungguh-sungguh,” imbuhnya.(bug)

Sumbawa Kembali Dapat Satu Kapal dari Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa kembali mendapatkan bantuan satu unit kapal penumpang dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi tahun 2020 ini. Bantuan serupa sebelumnya pernah didapatkan Sumbawa di tahun lalu.

Kapal tersebut dihajatkan untuk memperlancar transportasi laut khusussnya masyarakat di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si membenarkan bantuan satu unit kapal penumpang ini. Kapasitas kapal bisa menampung 20 penumpang. “Satu unit kapal tahun 2020. Kapasitas-

nya 20 penumpang bantuan dari Kemendes PDT,” ujarnya.

Bantuan satu unit kapal ini, kata Aziz belum dilakukan proses tender dan masih tahap evaluasi. Nantinya setelah sudah dilakukan pengadaan, pengelolaannya akan diserahkan kepada Bumdes. “Tendernya belum masih dievaluasi. Pengelolaannya nanti kita serahkan ke Bumdes. Karena itu persyaratan ketika kita mengajukan, harus ada dokumen pengelola. Nanti kita serahkan ke Bumdes Karang Dima. Kalau yang kemarin Sahabat Maritim 1 oleh Bumdes Badas. Nanti kita taro Sahabat Maritim 2,” terangnya.

Dengan adanya bantuan

satu unit kapal ini nantinya, maka akan ada dua kapal penumpang yang beroperasi untuk melayani masyarakat baik di Pulau Moyo aupun Pulau Medang. Terhadap bantuan satu unit kapal sebelumnya, diakuinya masyarakat sangat terbantu untuk transportasi laut. Termasuk juga lebih mempermudah tamu pariwisata yang hendak ke Pulau Moyo. “Jadi nanti satu yang dari sini ke pulau, dan satu yang dari pulau ke sini. Artinya ketika satu stand by di sini, satu stand by di sana. Sehingga masyarakat tidak harus menunggu lama untuk memanfaatkan transportasi laut,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

Igi Ranggabarani 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dompu (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disper1234567890123456789012345678901212 indag) Kabupaten Dompu, Dra Hj. Sri Suzana, MSI melaku1234567890123456789012345678901212 kan inspeksi mendadak (sidak) penjualan pupuk subsidi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pada pengecer di Desa Ranggo Kecamatan Pajo. Daerah ini 1234567890123456789012345678901212 cukup rawan konflik dalam penjualan pupuk subsidi dan 1234567890123456789012345678901212 penjual pun diingatkan untuk menjual pupuk sesuai harga 1234567890123456789012345678901212 eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 UD Alam Perdana Desa Ranggo Kecamatan Pajo men1234567890123456789012345678901212 jadi tempat sidak Kepala Disperindag Kabupaten Dom1234567890123456789012345678901212 pu, Selasa (14/1). Sidak ini bertepatan dengan datangnya 1234567890123456789012345678901212 pupuk urea subsidi untuk petani setempat dan puluhan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 petani mengantre pembelian pupuk.

1234567890123456789012345678901212 Suratman, pengecer pupuk kepada Kepala Disperindag 1234567890123456789012345678901212 Kabupaten Dompu menyampaikan, pihaknya tetap men1234567890123456789012345678901212 jual pupuk subsidi sesuai HET pemerintah. Untuk urea, per 1234567890123456789012345678901212 saknya dijual Rp.90 ribu dan tambahan Rp40 ribu untuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 membayar 5 kg pupuk urea non subsidi. “Kita batasi pem1234567890123456789012345678901212 belian karena pupuk yang ada tidak sebanding dengan luas 1234567890123456789012345678901212 lahan dan petani yang membutuhkan pupuk,” katanya.

1234567890123456789012345678901212 Kalau penjualan pupuk sesuai kebutuhan petani, kata 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Suratman, jumlah pupuk yang ada tidak mungkin bisa me1234567890123456789012345678901212 menuhi kebutuhan pupuk petani setempat. Apalagi kouta 1234567890123456789012345678901212 pupuknya hanya 9 ton. Agar tidak timbul konflik, sehingga 1234567890123456789012345678901212 pupuknya dibagi rata ke setiap petani. “Kalau kita layani 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sesuai kebutuhan pupuk petani, malah ribut jadinya. Kare1234567890123456789012345678901212 na akan ada yang tidak kebagian pupuk,” terangnya.

1234567890123456789012345678901212 Dra. Hj. Sri Suzana, MSI mengingatkan, penjualan pu1234567890123456789012345678901212 puk subsidi harus sesuai HET yang ditetapkan pemerin1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tah. Bila menyimpang, konsekuensinya bisa pada pencab1234567890123456789012345678901212 utan izin dan lainnya. Pupuk tersebut harus dijual sesuai 1234567890123456789012345678901212 peruntukan, sehingga konflik bisa diredam. “Saya hanya 1234567890123456789012345678901212 ingatkan agar jual sesuai HET pemerintah,” katanya. (ula) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 SIDAK - Kadisperindag Kabupaten Dompu, Dra Hj. 1234567890123456789012345678901212 Sri Suzana, MSI saat melakukan sidak penjualan 1234567890123456789012345678901212 pupuk subsidi di UD Alam Perdana Desa Ranggo 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kecamatan Pajo, Selasa (14/1).

1234567890123456789012345678901212

Kadisperindag Ingatkan Pengecer Jual Pupuk Sesuai HET

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB

Rabu, 15 Januari 2020

Unit II PLTU Jeranjang Segera Masuk Sistem Lombok Giri Menang (Suara NTB) Keandalan listrik di NTB bakal meningkat tahun ini, menyusul unit II PLTU Jeranjang berkapasitas 25 Mega Watt (MW) ditargetkan masuk sistem Lombok awal tahun ini. Untuk memastikan unit II ini bisa beroperasi masuk sistem Lombok, pihak PT Indonesia Power selaku pengelola pembangkit sudah melakukan berbagai upaya dan langkah persiapan.

Pihak PT IP bakal melakukan uji keandalan (reliability run) pada 26 Januari 2020 ini.

Namun untuk beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) ditarget awal April 2020. Manajer Unit PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU Melky Victor Borsalino mengatakan, seluruh pembangkit listrik di PLTU Jeranjang sudah operasi tahun ini. Termasuk unit II menyusul awal tahun ini, sehingga total pasokan listrik dari PLTU unit

I, II dan III mencapai 75 MW. “Jadi dari PLTU Jeranjang tahun ini kami sudah siap 3x25 Mega Watt (MW) masuk sistem Lombok, sehingga total dari PLTU mencapai 75 MW,” jelas Melky. Pihaknya bersyukur unit II bisa berjalan (operasi), sebab sejak lama unit II ini diupayakan beroperasi. Bahkan ketika itu Menteri BUMN sampai anggota DPR RI datang Sidak ke PLTU. “Tapi akhirnya bisa berjalan,” jelas dia. Tinggal saat ini pihaknya mengoperasikan dan pemeliharaan.

Dengan akan dimasukkan ke sistem, maka PLTU tidak lagi memiliki beban pembangkit yang belum dioperasikan.

Artinya, target PLTU untuk mengoperasikan semua unit pembangkit bisa tercapai.

“Yang penting sudah kami selesaikan, dan diserah terimakan ke kita untuk dioperasikan dan pelihara,” imbuh dia.

Melky menerangkan, den-

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA BEAT DR.4294ED NOKA/ NOSIN : JFZ139KK210291/ JFZ1E3209274 AN.SALMAH HLG D’SKTR AMPENAN KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.6468 YF NOKA/NOSIN : MHIJFX11XHK225507/ J F X 1 E - 1 2 2 5 7 8 7 AN.NURUL IMAN HLG D’SKTR CAKRANEGARA

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

(Suara NTB/her)

Unit II PLTU Jeranjang yang tahun ini siap dioperasikan dan masuk dalam sistem Lombok. Total daya tersedia Unit I, II dan III menjadi 75 MW. gan beroperasinya tiga unit pembangkit ini diharapkan memperkuat sistem Lombok sehingga mampu mengurangi efek pemadaman listrik di

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

wilayah Lombok. Termasuk diharapkan mendukung investasi di KEK Mandalika, hotelhotel semakin siap karena listrik tersedia. (her)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Rabu, 15 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

OPINI

Halaman 14

PAUD Kemana Bermuara?

Cari Solusi Tuntaskan Buta Huruf SALAH satu tantangan Pemda pada tahun 2020 ini, adalah mengurangi penduduk buta huruf. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat atau kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat diperlukan untuk mengurangi persentase penduduk buta huruf.

Karena, pascapembagian kewenangan sektor pendidikan, Pemprov nampaknya cukup kesulitan melakukan pemetaan dan intervensi pengentasan buta aksara. Karena Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) sekarang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, harus ada kerendahan hati seluruh Pemda, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota untuk duduk bersama mencari solusi atas masih tingginya angka buta huruf. Karena bagaimanapun, persoalan buta huruf masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar di NTB. Persentase angka buta aksara di NTB jauh di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara di NTB mencapai 12,58 persen. Sementara angka buta aksara di tingkat nasional tinggal 1,93 persen.

Buta huruf di NTB didominasi penduduk usia 35 - 65 tahun.

Penduduk buta huruf usia 15-24 tahun sebesar 0,25 persen, usia 25-34 tahun sebesar 1,1 persen. Kemudian usia 35-44 tahun sebesar 7,51 persen, usia 45-54 tahun sebesar 17,07 persen, usia 55 - 64 tahun sebesar 41,06 persen dan usia 65 tahun ke atas 54,66 persen.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memandang data tersebut sebagai data yang cukup aman dan tidak menghawatirkan. Karena yang masih buta huruf termasuk dalam usia lanjut dan tidak produktif. Walupun demikian, pemberantasan buta huruf tidak bisa dianggap remeh tapi harus benarbenar serius dilakukan ke depan. Kuncinya adalah, keterlibatan semua pihak.

Pemprov NTB ke depan akan memprioritaskan pemberantasan buta aksara bagi usia-usia produktif. Berdasarkan data BPS, angka buta huruf perempuan paling banyak di Lombok Tengah mencapai 23,52 persen. Kemudian Lombok Barat 22,02 persen, Lombok Utara 21,32 persen, Lombok Timur 16,92 persen, Bima 15,56 persen dan Dompu 10,33 persen. Selanjutnya angka buta huruf pada perempuan di kabupaten/kota lainnya berada di bawah 10 persen. Seperti Kota Bima 9,28 persen, Kota Mataram 8,76 persen, Sumbawa 8,04 persen dan Sumbawa Barat 6,12 persen.

Untuk itu, aktivis perempuan mendorong Pemprov NTB agar tetap memprioritaskan program pengentasan buta huruf. Pasalnya, angka buta huruf di NTB didominasi kaum perempuan mencapai 16,58 persen. Sedangkan laki-laki sebesar 8,14 persen. LSM Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) menganggap buta huruf dapat berdampak terhadap kemiskinan dan kekerasan terhadap kaum perempuan. pada era sekarang, buta huruf bukan hanya persoalan baca tulis dan berhitung. Tetapi juga melengkapi sains dan teknologi. Untuk itu, program pemberantasan buta huruf harus terintegrasi dengan program kewirausahaan, teknologi, budaya dan lainnya. Kalau tidak terintegrasi maka mereka akan cepat kembali buta huruf. (*)

Pendahuluan Gerakan satu desa satu PAUD sudah tercapai, secara nasional 84,5%, sedangkan untuk kabupaten Sumbawa sudah melampaui bahkan satu dusun satu PAUD. Namun demikian APK PAUD menurut BPS (2010), karena sensus memang dilakukan setiap 10 tahun sekali, di NTB baru mancapai 78.6%, artinya bahwa anak usia 0-6 tahun yang terlayani oleh PAUD baru 78% dari total jumlah anak usia 0-6 tahun sebanyak 404.559 jiwa.

Jika PAUD suah mencapai desadesa, maka bagaimanakah tindak lanjutnya? Bagaimanakah kebijakan pemerintah? Bagaimanakah pola pembinaannya?

ALAM konteks Sumbawa, pemerintah telah memberikan apresiasi kepada Bunda PAUD kabupaten Sumbawa terpilih sebagai Bunda PAUD terbaik nasional. Mengapa terbaik, karena kabupaten Sumbawa dinilai telah memberikan (1) perhatian, (2) perlindungan, (3) kesejahteraan dan (4) kemajuan yang luarbiasa di bidang PAUD. Hal yang membanggakan sekaligus “beban” bagi kabupaten Sumbawa dalam mencapai dan membuktikan jargon-jargon mutu PAUD. PAUD Kini Bicara PAUD pasti rujukan kita adalah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana yang dimaksud PAUD menurut jenisnya adalah (1) Paud Formal, (2) Paud Nonformal dan (3) Puad informal. Pemahaman ini harus sama, bahwa PAUD itu mencakup tiga jenis tersebut. Jika kita simak isi dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka secara ekslisit tegas bahwa Desa harus memberikan anggaran prioritas kepada PAUD. Ingat, kata PAUD di UU tersebut tidak menyebutkan PAUD non formal tetapi PAUD secara utuh artinya UU tersebut menjelaskan bahwa desa memberikan anggaran pembangunan SDM dibidang PAUD, tentunya tanpa pembedaan apakah PAUD formal, non formal ataupun informal.

Paham ini yang tidak sejalan dan berimbang dilapangan. PAUD kini terbelah di tingkat desa (terdapat dikotomi). Pertumbuhan, pergerakan dan perkembangan PAUD yang masuk

Oleh: Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan) hingga ke desa-desa adalah merupakan peran semua pihak, artinya tidak akan mungkin gerakan satu desa satu Paud terjadi jika seluruh elemen PAUD baik formal, non formal dan informal tidak bersatu. Jika kita semua menyadari hal ini maka tentunya semua elemen dan pemangku kepentingan (stakeholders) akan membuat kebijakan tanpa diskriminasi untuk PAUD. Perhatian, perlindungan, kesejahteraan dan pembinaan mutu kepada guru Paud adalah untuk semua jenis Paud. Namun pada kenyataanyha terjadi distorsi atau gangguan atau mis-pemahaman. Bahwa PAUD itu adalah “identik” dengan Nonformal (KB), bukan TK. Membangun PAUD Kita mulai dengan menyamakan satu paham dahulu yaitu bahwa PAUD itu adalah apa yang disebutkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Hal ini penting sehingga pada tataran pembuatan kebijakan maka regulasi berupa Perbup atau Pergub harus tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PAUD itu harus holistik yaitu formal, nonformal dan informal. Karena ini nantinya akan berdampak pada produk kebijakan selanjutnya. Contoh misalnya kebijakan pemberian insentif bagi Guru PAUD, mengapa hanya mengkover insentif untuk guru PAUD nonformal (KB), padahal paham kita tetang PAUD itu sama yaitu merujuk pada UU Nomor 20 tahun 2003, dan dalam UU tentang Desa pun hanya menyebutkan bahwa Desa memberikan prioritas pembanguna n untuk PAUD (tidak disebutkan PAUD formal atau non formal). Bukankah ini namanya “kesenjangan” atau ketimpangan atau diskriminasi?

PAUD itu merupakan wadah layanan bagi anak usia dini 0-6 tahun dalam rangka mengembangkan tumbuh kembang anak secara optimal.

Desa akan bangga jika anak-anak yang lahir di desanya kreatif, kritis, komunikatif dan mandiri. Desa akan bangga juga jika anak-anak di desanya tidak stunting, bersih, sehat dan ceria. Kondisi anak usia dini yang demikian inilah yang harus menjadi target pencapaian keberhasilan pembangunan. Karena membangun itu bukan fisik saja tetapi non fisik. Pemer-

RADIO

intah dari desa, kabupaten sampai pusat wajib memberikan dan memastikan bahwa anak-anak usia dini Indonesia tumbuh dengan baik, sehat, ceria dan mandiri.

Saat ini stunting menjadi hal yang mencemaskan, dan peran dari PAUD bukan mengobati stunting tetapi memberikan edukasi (sentuhan pendidikan) melalui pengasuhan dan mendidik anak agar bersih, sadar terhadap pola hidup bersih dan sehat. Orang tua anak harus diberikan edukasi sehingga orang tua anak memiliki literasi yang memadai tentang stunting. Pada konteks pembentukan karakter anak, maka PAUD menjadi penting. Dua hal karakter dan isu stunting, menuntut peran lebih dari PAUD. PAUD harus mampu menjadi instrumen mengembangkan generasi yang sehat dan cerdas. Pemerintah menyadari betul bahwa tugas membangun SDM tidak bisa dilaukan melalui satu atau dua alat, tetapi harus membangun sinergi. Cara membangu n sinergi dilakukan dengan memahami dulu pengertian PAUD sehingga di lapangan, lebih fokus dan tidak ragu memberikan perhatian dan membagi “kue” pembangunan PAUD untuk semua PAUD tanpa pembedaan formal atau non formal.

Kesimpulan: Muara PAUD Harus dipastikan bahwa semua stakeholders memiliki persepsi yang sama tentang PAUD. Rujukan PAUD bukan UU Desa tetapi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengintergrasikan program PAUD dengan layanan Holistik-Integratif merupakan salah satu inovasi daerah dengan merujuk pada UU Desa, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Anak. Saya sebagai pemerhati pendidikan, menyebutkan bahwa PAUD saat ini masih belum bisa disebut maju atau mundur atau arahnya kemana. Karena pemerintah terutama di daerah belum memiliki “Blue Print” pengembangan PAUD. Jika meyakini bahwa PAUD itu muaranya adalah untuk (1) penyiapan generasi emas, (2) pembangunan SDM sejak anak usia dini dan (3) pemenuhan terhadap hak asasi anak terhadap pendidikan. Untuk itu, setiap daerah harus memiliki perencanaan

pengembangan yang jelas terkait dengan apa target, tujuan, strategi dan analisis SWOT terkait dengan keberadaan PAUD. Muara PAUD harus jelas. Kita semua harus menggeser cara pandang PAUD yang saat ini masih bersifat “perluasan akses layanan” menjadi penguatan mutu dengan menerapkan model-model PAUD berbasis Standar Pelayanan Minimal Idonesia (SPMI).

Muara PAUD harus kearah sana (baca: model SPMI), dengan model ini maka paud formal dan non formal dapat kita sisipi (integrasikan) dengan layanan Holistik Integratif maka jadilah PAUD HI. Setelah itu penerapan model PAUD HI tersebut harus mendapat validasi dari Kemdikbud, sehingga tidak dengan mudah suatu daerah menyatakan bahwa PAUD di daerah kami sudah PAUD HI. Nari kita bawa PAUD kepada muara yang sama yaitu (1) bermutu, (2) tidak ada dikotomi atau diskriminasi, (3) layanan yang terpadu dan (4) jaminan kesejahteraan, perlindungan dna penghargaan yang sama antara PAUD formal dan nonformal.

POJOK Investasi di NTB hanya Rp10 triliun Banyak potensi yang belum digarap maksimal

*** Pengerjaan proyek Pasar Cakranegara distop Harus diusut tuntas

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 15 Januari 2020

Nasib 223 Eks Honorer K2 Menggantung Dari Hal. 1 ‘’Jadi diprosesnya sama dengan CPNS. Persetujuan pengangkatan ada di pusat. Kalau ada pengangkatan kita menunggu dari pusat. Sampai sekarang belum ada kita diminta menyampaikan berkas. Berkas pengusulan untuk penerbitan NIP, itu belum,’’ kata Raisah.

Ia mengatakan, Pemprov baru menyampaikan hasil seleksi P3K tahap I yang dilaksanakan awal 2019 lalu. Sampai sekarang, Pemerintah Pusat belum meminta dilakukan pemberkasan sebagai dasar untuk pengangkatan P3K. Raisah tak memungkiri bahwa nasib P3K ini masih digantung. Pada 2019, Pemerintah Pusat meminta Pemda mengusulkan formasi CPNS dan P3K. Namun, P3K yang sudah luluspun belum ada tindaklanjutnya. ‘’Sehingga kemarin formasi CPNS yang kita dapat adalah gabungan antara formasi CPNS dan P3K,’’ terangnya.

Rencananya, kata Raisah pada 2020, Pemerintah Pusat akan kembali membuka rekrutmen P3K dan CPNS. Rekrutmen CPNS yang dilaksanakan sekarang merupakan pengadaan tahun 2019 lalu. ‘’Kemungkinan nanti kalau ada formasi P3K, bersamaan dengan formasi CPNS 2020,’’ ucapnya.

Raisah menambahkan, peraturan mengenai standar penggajian P3K juga belum ada hingga saat ini. Kemungkinan sekarang sedang dibahas mengenai pembuatan Perpres soal standar penggajian P3K, sama seperti PNS yang harus lewat Perpres. ‘’Kita masih menunggu dari pusat. Karena pemberkasan belum kita terima. Kalau ada permintaan berkas, itu baru sudah jelas. Karena pemberkasan itu untuk penerbitan NIP. Dengan dasar NIP akan keluar persetujuan teknis untuk diangkat men-

jadi P3K,’’ jelasnya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memutuskan sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB lolos menjadi P3K. Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lulus menjadi P3K Pemprov NTB. Mereka yang lulus menjadi P3K tersebut karena memenuhi passing grade dalam seleksi yang dilakukan akhir Februari 2019 lalu. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lulus jadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang.

Penggajian P3K tidak dibebankan kepada APBD Pemda provinsi dan kabupaten/ kota. Dalam APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar.

Anggaran untuk penggajian P3K tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam salah satu item DAU 2020, ada bantuan pendanaan untuk penggajian P3K di seluruh Pemda di Indonesia, termasuk NTB. Khusus untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota, total anggaran yang dialokasikan untuk penggajian P3K sebesar Rp116,32 miliar.

Dengan rincian, Pemprov NTB Rp17,255 miliar, Kabupaten Bima Rp8,062 miliar, Kabupaten Dompu Rp7,721 miliar, Lombok Barat Rp9,009 miliar, Lombok Tengah Rp17,716 miliar, Lombok Timur Rp15,379 miliar, Sumbawa Rp12,281 miliar, Kota Mataram Rp9,395 miliar, Kota Bima Rp5,466 miliar, Sumbawa Barat Rp7,847 miliar dan Lombok Utara Rp6,189 miliar. (nas)

NTB Siaga Darurat Bencana Dari Hal. 1 Diperkirakan, intensitas hujan tinggi terjadi Januari dan Februari berdampak potensi bencana hidrogeologi di NTB. Sehingga diimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih waspada dan meningkatkan ke-

siapsiagaan dalam menghadapi bencana demi meminimalisir korban.

Pemerintah dan masyarakat di NTB harus mampu melakukan antisipasi dini, terlebih BNPB telah menunjuk Provinsi NTB sebagai rule model penanganan bencana secara nasional. (ars)

Jaksa Peringatkan PPK Dari Hal. 1 Tiga fungsi itu dibebankan dalam kewenangan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang menggantikan TP4D. Sosialisasi sekaligus peringatan itu disampaikan Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH,MH didampingi Wakajati Anwaruddin Sulistiyono dam sejumlah asisten. Hadir para Kepala Satker yang menangani proyek strategis nasional hingga OPD lingkup Provinsi NTB. Jumlah Satker dan OPD yang pernah didampingi TP4D mencapai 70 instansi. Pengawasannya kini beralih ke tim PPS. Kajati NTB, mengingatkan Kepala Satker dan OPD, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar memedomani aturan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Pihaknya siap mendampingi melalui Datun untuk memberikan pandangan hukum dalam pelaksanaan hingga penggunaan anggaran. ‘’Agar tidak ada kesalahan administrasi, agar tidak ada kesalahan teknis. Itulah tujuan pendampingan ini,’’ ujar Kajati.

Dalam perjalanan pelaksanaan proyek, ketika ditemukan poten-

si masalah, langsung diberikan peringatan dan catatan agar segera dilakukan perbaikan.

Total Rp17 triliun paket proyek yang didampingi itu sesuai capaian kinerja TP4D sejak 2016 hingga 2019. Rinciannya, tahun 2016 ada 10 Satker/OPD yang meminta pendampingan untuk 45 paket pekerjaan senilai Rp2,132 triliun. Tahun 2017, ada 16 instansi dengan jumlah paket yang diminta pendampingan 140 paket dengan nilai Rp 3,617 triliun.

Kemudian tahun 2018, ada 19 instansi dengan jumlah paket yang diminta pendampingan 329 item pekerjaan senilai Rp5,523 triliun.

Kemudian tahun 2019. Total 24 instansi untuk 85 paket pekerjaan, dengan total nilai Rp6,221 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai Rp17.547.677.604.923.

Kendati dalam proses pendampingan dengan skema berbeda, Kejaksaan tetap bersikap tegas jika ditemukan masalah. ‘’Kalau dikemudian hari ditemukan ada penyimpangan, kita tetap penindakan,’’ tegasnya. (ars)

Mendesak Ada Solusi Dari Hal. 1 ‘’Kalau memprogramkan secara khusus di Dinas Dikbud nomenklaturnya tidak ada. Makanya saya berkeinginan rembug dengan kawankawan kabupaten/kota. Kita perlu cari solusi,’’ kata Aidy dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (14/1) kemarin.

Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen. Angka buta huruf pada lima kabupaten masih berada di atas 11 persen. Lima kabupaten yang masih tinggi angka buta huruf, yakni Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Bima 11,6 persen.

Kemudian lima kabupaten/ kota angkanya di bawah 8 persen. Seperti Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, angka buta aksara paling banyak di perempuan sebesar 16,58 persen. Sedangkan lakilaki sebesar 8,14 persen. Untuk angka buta aksara perempuan paling besar di Lombok Tengah sebesar 23,52 persen, Lombok Barat 22,02 persen,

Lombok Utara 21,32 persen.

Kemudian Lombok Timur 16,92 persen, Bima 15,56 persen, Dompu 10,33 persen, Kota Bima 9,28 persen, Kota Mataram 8,76 persen, Sumbawa dan Sumbawa Barat masing-masing 8,04 persen dan 6,12 persen.

Sedangkan laki-laki yang paling banyak buta aksara di Lombok Tengah sebesar 12,73 persen, disusul Lombok Utara 10,46 persen dan Lombok Barat 10,07 persen. Kemudian Lombok Timur 8,84 persen, Bima 7,5 persen, Dompu 5,39 persen, Kota Bima 4,92 persen, Sumbawa 4,11 persen, Sumbawa Barat 3,84 persen dan Kota Mataram 3,03 persen.

Menurut Aidy, perlu ada solusi untuk mengentaskan buta aksara di NTB. Apakah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda).

Karena sekarang kewenangan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas berada di kabupaten/kota.

Apabila ada Pergub atau Perda, maka persoalan buta aksara ini akan bisa dituntaskan. ‘’Supaya jangan ini saja jadi masalah terus.

Seperti diketahui angkanya masih tinggi dan itu sudah cukup lama (tidak diintervensi),’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Kejaksaan Selidiki Indikasi Masalah Dana Asrama Haji Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB mulai mendalami penggunaan dana rehabilitasi asrama haji embarkasi Lombok yang diduga bermasalah.

Dasar proses penyelidikan, laporan masyarakat terkait temuan dugaan penyimpangan senilai Rp1,1 miliar.

Laporan masyarakat itu dibenarkan juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, bahkan sudah ditindaklanjuti dengan pemanggilan saksisaksi. Sesuai dengan informasi diperolehnya dari tim penyidik, saksi sudah dipanggil dua orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok. ‘’Sudah mulai puldata dan pulbaket.

Saksi- saksi sudah mulai diperiksa,’’ kata Dedi Irawan,

Selasa (14/1).

Namun dua saksi yang tak kunjung hadir itu akan dipanggil lagi pekan depan. Menurut Dedi, setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi akan ditindaklanjuti, termasuk yang sedang dilakukan terkait dana embarkasi haji. ‘’Kalau dari bukti awal ada indikasi penyimpangan, maka ditindaklanjuti. Namun kalau tidak cukup bukti, ya kita hentikan,’’ tegasnya.

Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok H. Abdurrazak Al Fakhir mengklaim, sudah tidak ada masalah pada dana rehabilitasi gedung Asrama Haji tersebut. Karena sudah ada upaya penyelesaian dari rekanan pelaksana atas temuan kerugian Rp1,1

miliar dimaksud.

Temuan BPK itu sudah dilayangkan ke pihak ketiga PT. KJ selaku pelaksana proyek rehabilitasi gedung. Tembusan surat disampaikan ke BPK RI dan BPKH sebagai respons yang dilakukan pihaknya atas temuan itu.

“Suratnya sudah kita layangkan, BPK sudah tahu.

Pihak ke tiga siap menyelesaikan,” jawabnya. Temuan tersebut terkait dengan Contract Change Order (CCO) yang tidak dibuat oleh perusahaan sehingga mempengaruhi kualitas proyek.

“Dia tidak bikin CCO, salah dia sendiri. Tapi dia siap kembalikan (temuan, red),” ujarnya.

Pengembalian akan dilakukan secara bertahap,

diperkirakan mulai Februari 2020 mendatang. Dia membantah deadline pengembalian per 7 Januari lalu. Melainkan berlaku satu tahun, pengembalian pun sesuai kemampuan perusahaan hingga tuntas.

Dalam temuan BPK yang diteruskan ke BPKH, terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi gedung pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebesar Rp 1.170.816.830.

Dana bermasalah itu dialokasikan dari anggaran kemaslahatan yang diberikan oleh BPKH. Masih berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, masalah pada pembayaran itu disebabkan kelebihan volume pekerjaan rehabilitasi. Seperti re-

habilitasi gedung, untuk hotel dengan temuan sebesar Rp373.115.542, temuan gedung Mina sebesar Rp235.957.012, temuan gedung Sofha Rp242.920.236, temuan pada Gedung Arofah sebesar Rp 290.602.840. Terakhir, temuan pada gedung PIH sebesar Rp28.602.840.

Rekomendasi atas temuan itu, BPK meminta BPKH menindaklanjuti kepada UPT Embarkasi Haji Lombok. Pihak UPT diwajibkan menyelesaikan temuan tersebut paling lambat 7 Januari 2020 melalui rekening Bank BTN Syariah. Juru bicara BPK NTB Okta Anantyo Prasetyo dikonfirmasi soal temuan ini, hingga kini belum merespons pertanyaan Suara NTB. (ars)

Pengisian Lima Jabatan Kepala OPD Lowong Tunggu Kebijakan Gubernur Mataram (Suara NTB) Pascamutasi dan mundurnya dua pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, saat ini ada lima jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lowong. Terhadap lima jabatan Kepala OPD yang lowong, Gubernur telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OPD. Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi mengenai pengisian lima jabatan Kepala OPD yang lowong mengatakan masih menunggu kebijakan dari pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur. ‘’Nanti apa kebijakan lanjutannya.

Apakah nanti ada pergeseran atau Pansel (seleksi terbuka, red) lagi, kita lihat,’’ kata Sekda dikon-

firmasi Selasa (14/1) kemarin.

Lima jabatan Kepala OPD yang lowong antara lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Meskipun belum ada pejabat definitif, Sekda mengatakan telah ditunjuk Plt Kepala Dinas/ Biro sebagai pejabat sementara yang memimpin lima OPD tersebut. Sehingga tugas dan fungsi OPD tersebut tetap berjalan lancar.

Ditanya mengenai beberapa

pejabat yang mengundurkan diri dari jabatan eselon II, Gita mengatakan hal itu merupakan hak bagi yang bersangkutan. ‘’Hak ASN untuk mundur dari jabatannya. Pengunduran diri itu dilihat kasus per kasus. Pak Rusman lain kasusnya, Irnadi lain kasusnya.

Jangan lihat mundurnya tapi lihat kasus per kasus,’’ katanya.

Menurut Gita, fenomena pejabat yang mengundurkan diri terjadi di birokrasi manapun, bukan saja di Pemprov NTB. Dikabulkannya permohonan pengunduran diri pejabat bersangkutan juga atas pertimbangan yang panjang. ‘’Panjang kita pertimbangkan sampai akhirnya kita memperhatikan aspek manusiawi juga,’’jelasnya. (nas)

Diduga Jadi Korban Pembobolan ATM, Rp196 Juta Raib Giri Menang (Suara NTB) Mantan kepala desa (Kades) di Lombok Barat (Lobar) M. Ansharudin diduga menjadi korban pembobolan ATM. Mantan Kades di Kuripan ini harus kehilangan uang Rp 196 juta lebih dari rekeningnya. Korban pun mempertanyakan tanggung jawab dari perbankan untuk mengembalikan uangnya, sebab beberapa bulan kasus ini menimpanya uangnya tak kunjung diganti.

M. Ansharudin mengakui kejadian apes ATM nya dibobol terjadi tanggal 2 November 2019 lalu saat mengambil uang di ATM Bank BRI wilayah Kediri. ‘’ATM saya saat itu ketelan di mesin ATM, uang saya Rp 196.700.000 habis diambil (dibobol) dari ATM saya yang ketelan. Jadi saya menuntut ganti rugi dari pihak bank,’’ ujarnya, Selasa (14/1).

Dijelaskan, saat kejadian itu ia hendak mengambil uang ke mesin ATM di wilayah Kediri.

Namun apes, ATM nya tertelan sebelum memencet menu di mesin ATM tersebut. Mengetahui ATM-nya tertelan ia pun langsung menghubungi call center BRI, namun saat itu ia tak punya pulsa, sehingga ia melapor ke kantor unit Kediri. Pihak security pun menerangkan bahwa kalau tertelan ATM maka otomatis diblokir. Atas penjelasan

itu ia pun sedikit tenang.

Ia pun diminta kembali dengan membawa KTP dan buku tabungan. Namun pihak BRI menganggap kalau dirinya tak melapor ke call center, padahal dirinya sudah melapor dan diminta oleh petugas security cukup membuat ATM baru.

Alangkah kagetnya ia mengetahui uangnya sudah dikuras habis ketika mengurus pembuatan ATM baru dan berencana menarik uang tunai Rp90 juta.

Sambil mengurus penarikan tunai ia pun sekalian membuat ATM. Ia pun melaporkan kejadian yang menimpanya. Pihak petugas bank pun membuat ATM nya.

Setelah ATM nya selesai dibuat, ia pun langsung mengecek saldo di mesin ATM di kantor unit tersebut. ‘’Tahutahu nya setelah saya cek saldo saya tersisa Rp 125 ribu,’’ akunya. Ia pun buru-buru masuk lagi melapor kan bahwa uangnya sudah habis dikuras. Ternyata setelah diprint out buku tabungannya oleh petugas bank, uangnya diambil puluhan kali penarikan pada malam hari saat ATM nya tertelan. Akhirnya ia diarahkan ke Pimpinan Cabang Bank BRI Kediri dan difasilitasi melapor ke call center pusat. ‘’Saya diminta menunggu 20 hari kerja, saya langsung melapor hari itu juga,’’ ujarnya.

Saat ini pihaknya menunggu itikad baik penggantian uangnya.

Karena ia merasa menjadi korban. Senin (13/1) ia sudah difasilitasi bertemu dengan Kepala BRI Unit Kediri, bagian Personalia dan pihak BRI Mataram. Hasilnya kata dia, korban akan difasilitasi ke BRI pusat untuk proses penggantiannya. Sedangkan penanganan di kepolisian sejauh ini tengah berlangsung.

Sementara itu, Kepala Cabang Unit bank BRI Kediri, Sinung membenarkan adanya persoalan nasabah mantan Kades tersebut.

Penanganan masalah ini kata dia tengah dalam proses. “Itu masih dalam proses,’’ katanya. Pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan antara nasabah dengan pihak terkait. Pihaknya tidak diam dalam menangani persoalan ini, rencananya besok akan dilakukan pertemuan lagi dan hasilnya dikirim ke Jakarta.

Ia menegaskan terus menindaklanjuti persoalan ini.

Menurut dia butuh waktu untuk proses penanganan masalah ini. Karena ada beberapa macam kasus ada yang berat dan ringan. Penanganannya pun memiliki waktu tertentu, tidak semua kasus sama waktu penangananya dan tidak melihat besaran uang nasabah. ‘’Yang jelas kami terus tindaklanjuti,’’ katanya. (her)

(Suara NTB/bul)

KETERANGAN - Tende didampingi para seksi, saat memberikan keterangan resmi bersama manajemen Bank NTB Syariah terkait tuntutan mantan nasabah, Junaidi.

Kejaksaan Tinggi NTB Bantah Memori Kasasi Penggugat Bank NTB Syariah Mataram (Suara NTB)Kejaksaan Tinggi NTB selaku kuasa hukum Bank NTB Syariah mengajukan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung atas tuntutan mantan nasabahnya, Junaidi.

Diketahui, mantan nasabah Bank NTB Syariah melayangkan kasasi (banding) ke Mahkamah Agung setelah gugatannya dimenangkan oleh tergugat (Bank NTB Syariah) di Pengadilan Tinggi. Kasasi ke Mahkamah Agung didalamnya menuntut ganti rugi kepada Bank NTB Syariah senilai Rp1,5 miliar.

Seperti diketahui, kasus bergulir dimulai dari hilangnya dokumen atas nama Junaidi yang dijaminkannya di Bank NTB Syariah tahun 2013 lalu. Empat buah berkas dokumen itu diantaranya SK Pegawai Pertama, SK-2A, Kartu Pegawai dan juga Taspen.

Junaidi pada tahun 2018 lalu mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang kemudian mengabulkan tuntutannya. Tergugat, Bank NTB Syariah selanjutnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang kemudian memenangkan pihak Bank NTB Syariah. Tak puas, Junaidi dan kuasa hukumnya kemudian mengajukan Kasasi ke MA. Dalam keterangan yang disampaikan secara resmi, oleh Asisten Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Tinggi NTB, Tende, SH, MH didampingi Seksi Perdata, Mansur, SH, MH dan Seksi Pertimbangan Hukum, Ihsan Asri, SH, menerangkan, kasasi yang dikirim ke MA oleh Junaidi dan kuasa hukum-

nya ditanggapi dengan pengajuan Kontra Memori Kasasi ke Kejaksaan Negeri Mataram pada 16 Desember 2019.

“Kita menyanggah memori kasasinya (Junaidi dan kuasa hukumnya), karena upaya yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah sudah cukup maksimal.

Kontra memori yang Kejaksaan Tinggi ajukan, nantinya menjadi bahan pertimbangan Hakim Agung,” kara Tende.

Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Bank NTB Syariah diantaranya, telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negeri (BKN) Denpasar, dan Bakan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Barat terkait status SK Junaidi yang hilang.

Atas arahan BKN dan BKD, kemudian diterbitkan SK pengganti oleh Pemkab Lombok Barat, ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Halid. SK pengganti ini legalitasnya sama dengan SK yang dinyatakan hilang. Tidak memengaruhi kenaikan pangkat.

“Status SKnya sama. Tidak menggugurkan statusnya sebagai pegawai. Dan kenaikan pangkatnya juga tidak masalah,” papar Tende.

Setelah pengajuan kontra memori atas kasasi gugatan ke Bank NTB Syariah ke MA, keputusan MA harus menunggu 1 hingga 1,5 tahun. Nantinya, apapun yang menjadi putusan MA, harapannya dapat dilaksanakan dan diterima oleh ke dua belah pihak. Baik penggugat, maupun tergugat. (bul)

Polda NTB Kembali Buka Penyelidikan Dermaga Sebotok Dari Hal. 1 termasuk jabatan Dir Reskrimsus yang baru hitungan pekan digantikannya.

Informasi kerusakan pondasi dermaga semakin menguatkan keinginan untuk cross chek fisik proyek. ‘’Kalau rusak kita cross chek, kerusakannya di bagian mana,’’ ujarnya.

Mantan Wadir Reskrimsus ini mengaku prihatin setelah melihat gambar kondisi awal pembangunan dermaga yang menghabiskan dana Rp8,7 miliar itu. Proses pembangunan yang diduga tidak berpedoman pada kualitas ba-

ngunan, akan berdampak pada ketahanan fisik proyek.

Pihaknya akan turun untuk memastikan dana proyek tidak disalahgunakan. Jika pun ditemukan bukti awal ada indikasi penyimpangan, maka ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. ‘’Kasihan proyek pemerintah kalau dikerjakan tidak sungguh- sungguh, yang rugi masyarakat,’’ sesalnya.

Soal rencana penyelidikan dibuka lagi diapresiasi BPD Sebotok. Mereka menunggu aparat turun ke lokasi dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan.

Penyelidikan Dermaga Sebotok pernah dibuka saat Dir Reskrimsus Polda NTB dijabat Kombes Pol. Syamsuddin Baharuddin. Penyidik Subdit III Tipikor bahkan sudah turun ke lapangan untuk cek fisik awal, menempuh waktu tiga jam dari Labuan Badas, Sumbawa.

Setelah turun cek fisik, penyidik menindaklanjuti dengan memanggil saksi-saksi.

Pada Maret 2019 lalu, penyidik mengklarifikasi lima orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Mereka datang memenuhi panggilan dan mulai menjalani klar-

ifikasi di ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Lima saksi itu, merupakan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Salah satunya adalah Zainal Abidin.

Data awal diperoleh dari saksi, pembangunan Dermaga Sebotok diketahui menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Perhubungan tahun 2017. Pada laman LPSE Kabupaten Sumbawa, nilai pagu paket proyek tersebut sebesar Rp9,6 miliar. Adapun nilai HPS paketnya berjumlah sekitar Rp9,49 miliar.

Lelang proyek untuk

pengerjaan fisik dermaga dimenangkan PT KRAS dengan nilai penawaran Rp8,78 miliar. Pengerjaan diawasi konsultan pengawas dari CV MJS. Sedangkan perencanaan proyek dilakukan CV BIR. Dermaga dibangun melalui Dinas Perhubungan Sumbawa. Pembangunan fisik ditandai dengan pemasangan tiang pancang pada 1 November 2017. Hingga berakhir masa kontrak, proyek diketahui tak tuntas. Dinas Perhubungan akhirnya memberi perpanjangan waktu selama 50 hari agar rekanan menyelesaikan proyek tersebut. (ars)

PDIP Meminta Maaf kepada Masyarakat Sumbawa Dari Hal. 1 ‘’Kami DPD PDIP NTB dan DPC PDIP Sumbawa, memohon maaf kepada seluruh masyarakat, rakyat Kabupaten Sumbawa, apakah dia rakyat biasa, golongan menengah, apakah dia pegawai negeri, atau siapa, yang penting rakyat Sumbawa. Kami mohon maaf,’’ ujar Rachmat.

Anggota DPR RI Dapil Lombok ini pun menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil oleh PDIP tersebut. Pihaknya melihat tingginya ketidakpuasan masyarakat Sumbawa atas kepemimpinan Husni selama menjabat sebagai Bupati. Husni dinilai kurang optimal menjalankan tugasnya, karena terkendala kondisi fisik yang sedang kurang sehat. ‘’Kita melihat realita, dalam lima tahun

kepemimpinan Husni, banyak keluhan masyarakat yang kami terima tidak puas.

Karena apa, karena beliau dalam kondisi sakit, jadi untuk itulah, lima tahun ke depan ini kami dari PDIP tidak lagi mencalonkan saudara Husni,’’ tegasnya.

Dengan kondisi kesehatan Husni itulah, PDIP tidak mau memaksakan diri untuk kembali mencalonkan Husni pada Pilkada serentak 2020.

Sebab PDIP khawatir, jika Husni dipaksakan kembali maju dalam kondisi sakit itu, akan berpengaruh besar dalam proses pengambilan kebijakan untuk rakyat. ‘’Siapapun dia, kalau dia dalam keadaan sakit, maka pertimbangan dalam pengambilan kebijakan itu nanti menjadi lain, itu yang kami takutkan. Sekarang saja beliau lebih banyak kontrolnya dari pada tinggal di Sumba-

wa. Karena itulah, setelah melihat fakta, realita dan mendengar suara rakyat, PDIP tidak mencalonkannya lagi. Pak Husni dalam kondisi sakit,’’ jelasnya. ‘’Karena itulah atas ketetapan partai ini, kami sekali lagi mohon maaf atas ketidakpuasan masyarakat yang dipimpin di Kabupaten Sumbawa.

Atas nama pimpinan partai di daerah, saya mohon maaf terhadap hal itu (tidak mencalonkan Husni). Karena itu di luar kemampuan kita, soal sakit itu menjadi urusan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa,’’ sambung Rachmat yang didampingi Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata, Ketua Desk Pilkada DPD PDIP, Musyafirin dan jajaran pengurus DPD serta Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumbawa serta jajarannya.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPR RI dari dapil

Lombok itu meluruskan isu yang beredar bahwa di balik keputusan tidak kembali mencalonkan Husni tersebut merupakan imbas untuk mengamankan proses pencalonan di Kota Mataram yang berkoalisi dengan PKS. Menurut Rachmat tidak ada sama sekali hubungannya antara kebijakan partai di Pilkada Sumbawa dengan di Kota Mataram. ‘’Jadi bukan karena ada apa-apa, tidak ada seperti yang saudara dengar gonjangganjing di luar itu. Mataram ya Mataram, KSB ya KSB, Sumbawa ya Sumbawa, tidak ada kaitan, apa kaitannya.

Kalau gabungnya PDIP dengan PKS dalam koalisi di tiga daerah itu, ya tapi soal calon tidak ada,’’ tegasnya.

Setelah keputusan tersebut, untuk kandidat yang akan didorong PDIP tampil maju di Sumbawa masih digodok de-

ngan parpol mitra koalisi. Yang jelas, PDIP akan mencalonkan kadernya sendiri. ‘’Yang pasti kader, tapi siapa itu, nanti hasil survei yang menentukan.

Sekarang masih didiskusikan, masih ditimang-timang. Karena PDIP di sana adalah pemenang Pemilu, sehingga di Pilkada harus menang,’’ pungkasnya.

Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril B.Sc yang dikonformasi via telepon seluler terkait keputusan ini belum mengetahui adanya keputusan DPD PDIP NTB. Sebab dirinya kini sedang berada di luar daerah. ‘’Insya Allah besok saya sudah di Mataram dan syukur Alhamdulillah atas adanya keputusan itu. Karena jauh sebelumnya keputusan tersebut sesungguhnya sudah ada. Dan bahkan sudah ada calon yang diusung PDIP tanpa melibatkan saya,’’ ujarnya singkat. (ndi/arn)

Rabu, 15 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Destinasi Wisata di Kaki Rinjani

Desa Mas Mas Berharap Bantuan Sarana

SILATURAHMI - Manajemen Mola2 Resort Gili Air, Lombok Utara, dipimpin Villa Manager, Yanto Rozali (ke tiga dari kanan) didampingi Narita Pasaribu (ke dua dari kiri) dan Natsha (paling kiri), silaturahmi ke Harian Suara NTB, Selasa (14/1). Manajemen Mola2 diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino (ke dua dari kanan) dan Redpel, Raka Akriyani (paling kanan).

Pemkot Cari Solusi Penggabungan SD Model dan SDN 36 Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terus berupaya mencari solusi penggabungan SDN 36 Mataram dengan SD model. Setelah sebelumnya, proses mediasi antara warga perumahan Pajang dengan Dinas Pendidikan menemui jalan buntu.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, permasalahan tersebut telah dilaporkan secara lisan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Lalu Fatwir Uzali.

Namun, ia meminta persoalan tersebut dibuat tertulis dengan membuat telaah staf paripurna dan dilaporkan ke Walikota melalui sekretaris daerah.

Telaah staf paripurna diurai kendala ditemui di lapangan berkaitan dengan kebijakan penggabungan SD model

dengan SDN 36 Mataram.

Termasuk berkaitan dengan penolakan warga serta alasan – alasan yang menjadi dasar penolakan tersebut.

“Saya sudah minta Pak Kadis Pendidikan untuk membuat telaah staf paripurna. Itu yang nanti diserahkan ke Pak Wali melalui Pak Sekda,” kata Martawang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1).

Dari telaah staf tersebut di tingkat pemerintah daerah akan membahas apa yang bisa dilakukan untuk mencari jalan terbaik atau solusi dari penggabungan tersebut. Berlarutnya penolakan warga justru akan berdampak kepada murid terutama bagi peserta didik SD model. Di satu sisi, bangunan digunakan sebagai tempat belajar harus ditinggalkan.

Di sisi lain, murid terancam telantar bilamana tidak segera dilakukan penggabungan.

Martawang menegaskan, percepatan perlu dilakukan oleh Disdik. Artinya, penyelesaiannya jangan berlama – lama, sehingga kepala daerah segera mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. “Makanya kita dorong Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan telaah staf paripurnanya,” ujarnya.

Peluang nanti akan ada pertemuan antara warga dengan instansi teknis yang difasilitasi oleh Pemkot Mataram. Diharapkan dari pertemuan dengan sejumlah komponen masyarakat ada kebijakan alternatif yang terbaik bagi murid maupun masyarakat.

Saat ini, pemkot belum bisa mengambil sikap atau keputusan apapun sebelum ada telaah staf diserahkan oleh Disdik sebagai bahan evaluasi atau kajian untuk dipelajari oleh kepala daerah.

Seperti diketahui, lima hal yang menjadi pertimbangan penolakan warga digabungnya SDN 36 Mataram dengan SD model. Yakni, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 bahwa prinsip yang dikedepankan dalam penerimaan peserta didik baru adalah non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Faktanya, SD model terkesan sebagai sekolah eksklusif yang muridnya berasal dari kalangan ekonomi menengah – atas, skala sekolah kota. Sementara, SDN 36 Mataram berada di lingkungan perumahan.

Ketiga, warga secara turun – temurun tinggal di Kompleks Perumahan Pajang mengetahui bahwa keberadaan sekolah di sana mengakomodir keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Jika SDN model digabung dengan SDN 36 Mataram ini akan menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Aktivitas antar – jemput orangtua dari murid SD model akan sangat mengganggu kenyamanan warga kompleks. Selain ketertiban dan kenyaman warga, mobilitas kendaraan dikhawatirkan masalah keamanan dan kebersihan. Terakhir, tidak pernah ada sosialisasi dari instansi terkait kepada masyarakat setempat. (cem)

Praya (Suara NTB) Desa Mas Mas Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah (Loteng) sudah menjadi desa wisata sejak beberapa tahun lalu. Desa yang terletak di kaki Rinjani ini menawarkan panorama alam yang indah kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk pengembangan desa wisata, pihak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa setempat mengharapkan bantuan sarana pendukung lainnya.

“Kami akan manfaatkan Embung Dao sebagai spot wisata. Karena itu kami mengharapkan bantuan berupa perahu karet, sepeda dayung, serta berugak di pinggir embung,” kata Ketua Pokdarwis Desa Mas Mas, Saeful Bahri kepada Suara NTB, Selasa (14/1).

Ia mengatakan, potensi Desa Mas Mas untuk lebih berkembang cukup besar, terlebih potensi alam yang dimilikinya memang cukup kaya. Salah satu yang sedang dikembangkan yaitu wisata geopark di lahan seluas 1,25 hektare yang akan diisi dengan taman buah, kolam, serta waterpark. “ Ini untuk menambah jumlah kunjungan ke sini, terutama wisatawan lokal,” terang Saeful.

Jumlah tamu yang mengunjungi desa wisata Mas Mas memang cukup memuaskan. Tahun 2018 lalu sebelum gempa selama Juli-Agustus, jumlah kunjungan wisatawan mancanagera ke Desa Mas Mas rata –rata sebanyak 150 orang per bulan.

Namun pascagempa, jumlah kunjungannya menurun menjadi sekitar 90 orang per bulan.

“Yang lebih mendominasi saat ini wisatawan mancanegara, terutama dari Eropa. Kemarin ada 12 orang turis Jerman yang datang. Dalam ketentuannya, setiap wisatawan mancanegara kita tarik Rp150 ribu per orang. Dana itu kemudian akan menjadi PADes, PADus, untuk sarana pendidikan dan lainnya,” tambah Saeful.

Selain panorama alam, Desa Mas Mas menjual aneka suvenir yang unik. Misalnya olahan kerupuk yang berasal dari bahan dasar bonggol pisang serta sirup pala.

Wisatawan biasanya akan diajak berkeliling spot desa wisata yang diawali dengan kunjungan ke sekolah. Jadi wisatawan bisa berinteraksi dengan siswa sebagai sarana edukasi, selanjutnya mereka diantar ke lokasi ker-

ajinan ketak. “ Wisatawan langsung diajarkan bagaiman membuat aneka kerajinan dari ketak, kemudian membuat kerupuk dari bonggol pisang,” terangnya.

Adapun jumlah homestay di desa wisata ini sebanyak 45 unit yang langsung dikelola oleh masyarakat sekitar. Warga memang didorong oleh pemerintah daerah untuk memperbanyak homestay guna menghadapi event MotoGP 2021 mendatang yang diprediksi Lombok akan sangat ramai dengan wisatawan.

“Kita harapkan sentuhan yang lebih besar dari pemerintah untuk medukung kita.

Karena apapun keinginan kita dari desa kalau tidak dibarengi dengan sentuhan atau bantuan dari pemerintah, kita agak sulit untuk berkembang,”harapnya. (ris)

(Suara NTB/ris)

PANORAMA - Panorama alam desa wisata Mas Mas, Batukliang Utara, Loteng, yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara. Pemerintah perlu menambah beberapa sarana pendukung untuk destinasi ini.

Strategi Promosi Perlu Targetkan Daya Beli Wisatawan Mataram (Suara NTB) Selain mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, pengembangan pariwisata NTB juga diharapkan memperhatikan kualitas dari wistawan itu sendiri. Khususnya terkait pengeluaran yang berhubungan dengan daya beli.

“Kita perlu ukur berapa uang yang (akan) dibelanjakan,” ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, dikonfirmasi Selasa (14/1).

Untuk itu, pelaku industri pariwisata bersama-sama dengan stakeholder terkait diharapkan segera memetakan kembali potensi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik.

Menurut Ridwan, pemetaan wisatawan menjadi penting untuk mengukur seberapa pulih pariwisata NTB pascagempa. Terlebih untuk menghadirkan wisatawan dari pasar yang memiliki kecenderungan besar untuk tertarik datang ke NTB sekaligus memiliki daya beli yang besar.

“Yang seperti itu turis (wisatawan, Red) dari mana?

Karena secara zonasi, harus ada pergeseran-pergeseran (strategi promosi),” tegasnya.

Dicontohkan seperti pembu-

kaan rute penerbangan baru yang sedang menjadi perhatian Pemprov NTB saat ini. “Itu harus kita petakan lagi penerbangan langsungnya dari mana, dan Kompetitor kita siapa,” sambungnya.

Di sisi lain, peningkatan tren wisatawan overland atau wisatawan mandiri yang berpergian menggunakan kendaraan pribadi juga perlu diatensi. Menurut Ridwan, dengan pembangunan jalan tol dan kemudahan transportasi laut untuk berpergian antarprovinsi memiliki potensi besar untuk dikelola.

“Ini membuat kita harus mengubah strategi kita, bagaimana kita petakan asal wisatawan kita,” ujar Ridwan. Selain itu, dibutuhkan juga penguatan untuk sarana-prasarana yang dapat meningkatkan lama kunjungan wisatawan ke NTB. Sampai saat ini, rata-rata lama kunjungan wisatawan ke NTB adalah 2-3 hari. “Di Bali itu bisa tiga kali lipatnya,” ujar Ridwan. Untuk itu, pembenahan sarana-prasarana disebut berkaitan erat dengan penambahan atraksi dan amenitas di samping pembenahan infrastruktur.

Ridwan menegaskan pada

2020 pengembangan wisata NTB buka hanya bicara tentang Pulau Lombok, namun termasuk juga Pulau Sumbawa. Karena itu, pembangunan infrastruktur didorong untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi Pulau Sumbawa.

Selain itu, program pengembangan 99 Desa Wisata yang tersebar di 10 kabupaten/kota juga diharapkan dapat mendorong perkembangan pariwisata yang merata di seluruh NTB. “Dengan penguatan destinasi juga, kita yakin pariwisata masih menjadi pilar pembangunan NTB. Apalagi dengan adanya KEK Mandalika sekarang,” ujar Ridwan.

Pemprov NTB sendiri saat ini disebut tengah menyiapkan penyusunan konsep neraca pariwisata yang akan dijadikan tolak ukur pariwisata NTB. Sampai saat ini, hal tersebut masih dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB serta Perwakilan Bank Indonesia NTB. “Jadi bagaimana upaya kita kunjungan wisatawan ini memberi dampak yang besar untuk membangun kembali ekonomi NTB,” pungkasnya.

Dikonfirmasi sebelumnya Kepala BPS NTB, Suntono, menyebut bahwa pengemban-

gan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi NTB membutuhkan perencanaan yang lebih terarah. Khususnya terkait pengukuran jumlah kunjungan wisatawan dengan dampak yang diberikan berdasarkan hitungan ekonomi. “NTB harus memiliki perencanaan dari industri parwisiata yang mantap. Salah satunya kita harus punya tourism satellite account, atau neraca pariwisata daerah,” ujarnya pekan lalu.

Diterangkan Suntono neraca pariwistaa adalah sistem pengukuran daya beli dalam setiap kunjungan wisatawan.

Sehingga dapat diketahui berapa rata-rata uang yang dihabiskan oleh wisatawan, serta untuk apa saja. Diantaranya seperti akomodasi hotel, tempat hiburan, transportasi, suvenir, oleh-oleh, dan lain-lain.

“Jadi jika ditanyakan nilai tambah pariwisata terhadap perekonomian NTB, bisa dikeluarkan datanya dari neraca pariwisata itu,” ujar Suntono.

AktiVitas mana yang lebih diminati oleh wisatawan dapat diketahui dengan lebih pasti, sehingga pengembangan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan lebih optimal.(bay)