Edisi Rabu 14 November 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

RABU, 14 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 206 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bappenas Prediksi Kemiskinan NTB di Atas 15 Persen Mataram (Suara NTB) Bappenas memprediksi angka kemiskinan di NTB akan menyentuh angka lebih dari 15 persen hingga tahun 2021. Karena itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menegaskan, program pengentasan kemiskinan pada 2019 mendatang harus benar-benar tepat sasaran. Programprogram pengentasan kemiskinan harus efektif dan efisien.

(Suara NTB/nas)

RAKOR - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka rakor penanggulangan kemiskinan bersama NGO di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Selasa (13/11) siang.

Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB menyetop program-program yang seremonial. ‘’Jadi, program ke depan itu harus tepat sasaran, itu intinya. Program dan kegiatan

harus efektif, efisien, tepat sasaran. Setop seremonial-seremonial. Tapi kegiatan itu yang langsung menyentuh kepada masyarakat,’’ kata Wagub dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (13/11) siang.

Dalam pengentasan kemiskinan, Pemprov memperkuat sinergi dengan NGO. Sehingga, target penurunan kemiskinan klop dengan kontribusi pada NGO di daerah ini.

Ketua Tim Koordinasi Pen-

anggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini mengatakan, perlunya memberdayakan masyarakat sesuai potensi daerah. Wagub terinspirasi dengan satu desa miskin di Jawa Tengah yang mampu bangkit menjadi desa kaya dengan memberdayakan masyarakat sesuai potensi desa tersebut.

Pengentasan kemiskinan di NTB, ke depannya, kata Wagub harus memperhatikan lingkungan. Melawan kemiskinan, melestarikan lingkungan.

‘’Konsen terhadap lingkungan tak boleh setengah-setengah lagi. Makanya kita masukkan itu, berantas kemiskinan lestarikan lingkungan,’’ katanya.

Artinya, dalam memberantas kemiskinan, bagaimana melestarikan lingkungan menjadi poin yang sangat penting. Karena itu berkaitan sangat erat. Menurutnya, tak mungkin memberantas kemiskinan jika masyarakat tak peduli terhadap lingkungan.

Bersambung ke hal 15

RUSAK - Kapal Inka Mina dari bahan fiber dan bahan kayu ditemukan di muara laut Labuhan Sumbawa yang rusak parah.

(Suara NTB/ars)

Kapal Bantuan KKP di NTB Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) Kasus pengadaan kapal pada Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) diduga mangkrak, tak terkecuali objek bantuan di NTB. Bantuan di sejumlah daerah itu diduga mangkrak.

TO K O H

Siapkan Tiket ’’Online’’ TAMAN Nasional Gunung Rinjani (TNGR) membuka secara resmi jalur pendakian Aik Berik, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah.

Hasil survei, jalur ini paling aman dibandingkan empat trail lainnya yang longsor akibat gempa. Sistem pemesanan tiket pun disiapkan melalui jalur online.

Hasil rapat Kamis (8/11) lalu bersama sejumlah stakeholder, memutuskan sejumlah poin.

Salah satu kesepakatan itu, pembukaan jalur pendakian Aik Berik secara resmi akan dibuka oleh Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT pada Senin 19 November 2018 mendatang.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Bantuan itu tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, diserahkan bertahap tahun 2014, 2016 dan 2017 lalu. Namun sampai di tangan kelompok nelayan, bantuan tidak bisa digunakan karena menguras kantong nelayan hingga Rp 12 juta untuk

sekali melaut. Kapal dengan bahan utama fiber seharga Rp 1, 3 miliar lebih per unit itu akhirnya mangkrak. ‘’Hasil pantauan kami ratarata mangkrak. Faktornya karena dibuat tanpa perencanaan matang.

Bersambung ke hal 15

Kadis DKP Bima Akui Dipanggil Tim Kejagung KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Hj. Nurma mengakui dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kota Mataram belum lama ini. ‘’Iya memang benar. Pemanggilan belum sampai seminggu (berselang),’’ katanya Selasa (13/11).

Dikatakannya pemanggilan tersebut untuk dimintai keterangan terkait pengadaan kapal oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran tahun 2016 lalu.

‘’Pemanggilan hanya untuk klarifikasi mengenai pengadaan kapal tahun 2016 oleh Kementerian,’’ katanya.

Nurma mengaku ditanya sejumlah pertanyaan seputar pengadaan kapal tersebut.

Antara lain apakah Kabupaten Bima mendapatkan kapal tersebut serta jumlahnya berapa unit. ‘’Pertanyaan hanya seputar kapal ini saja. Tidak ada yang lain,’’ katanya.

Ia mengakui, Kabupaten Bima memang mendapatkan bantuan sebanyak lima dari delapan unit yang diajukan.

Kata Nurma, bantuan terse-

but lengkap dengan mesin yang diterima langsung ke kelompok nelayan. ‘’Sistemnya melalui koperasi nelayan. Tapi mulai dari pengadaan hingga penyerahan barang kita tidak dilibatkan,’’ ujarnya.

Seperti diketahui pihak Jampidsus Kejagung menurunkan tim ke NTB untuk meminta keterangan saksi dan melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengadaan kapal senilai Rp4,4 triliun pada KKP. Pengadaan kapal tersebut salah satunya di Kabupaten Bima. (uki)

Sudiyono

Pembangunan Huntap Tahan Gempa Tak Perlu Uji Lab

(Suara NTB/dok)

Diduga Tak Beres MUTASI staf atas disposisi Sekda yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tanpa sepengatahuan Wakil Gubernur NTB (Wagub), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menjadi perhatian masyarakat.

Diduga birokrasi lingkup Pemprov NTB tak beres.

Pemerhati Politik dan Pemerintahan NTB, Ayatullah Hadi mengatakan, ada tiga kemungkinan yang terjadi jika ada mutasi staf tanpa sepengetahuan pimp(Suara NTB/dok) inan dalam hal ini gubernur Ayatullah Hadi dan wagub. Pertama, kemungkinan ada ketidakpahaman mengenai regulasi. ‘’Kalau mereka tak paham regulasi berkaitan dengan kapasitas mengenai pemahaman mereka tentang aturan main di birokrasi,’’ kata Ayatullah di Mataram, Selasa (13/11) siang.

Bersambung ke hal 15

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Mataram (Suara NTB) Pembangunan hunian tetap (Huntap) tahan gempa tak perlu lagi harus dilakukan uji laboratorium. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan Huntap bagi korban gempa yang masih cukup lamban.

Dengan percepatan pembangunan Huntap diharapkan puluhan ribu masyarakat korban gempa yang masih mengungsi dapat segera kembali ke rumah-

nya masing-masing. ‘’Itu kemarin Pak Gub rapat dengan Menko PMK. Disampaikan bahwa yang penting tahan gempa, jangan pakai uji-uji lab,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (13/11).

Diketahui, saat ini ada tiga jenis rumah tahan gempa sesuai rekomendasi Kementerian PUPR yang boleh dibangun un-

tuk masyarakat korban gempa.

Yakni, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah konvensional (Riko) dan Rumah Kayu (Rika).

Belakangan ada lagi rumah yang dinilai tahan gempa yakni Rumah Instan Baja (Risba). Tetapi pembangunan Risba untuk korban gempa terkendala karena masih dilakukan uji lab oleh Litbang Kementerian PUPR. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Jelang Penetapan Tersangka

Barang Bukti Dugaan Pelanggaran Tata Ruang Hilang Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan pelanggaran tata ruang pembangunan lapak Cilinaya yang berada di samping Mataram Mall telah mengarah ke penetapan tersangka.

Namun barang bukti mengenai dugaan pelanggaran tata ruang itu hilang.

Pemkot Mataram telah melakukan pembongkaran lapak-lapak yang dibangun di atas saluran air. Sejumlah pejabat Pemkot Mataram telah diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang Dinas PUPR NTB kaitan dengan dugaan pelanggaran tata ruang yang ada di sana.

‘’Sebenarnya sudah mengarah ke tersangka. Cuma kemarin ada perkembangan, itu sudah dibongkar. Nah ini yang sedang dikaji lagi oleh PPNS,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (13/11) siang.

Ia mengatakan, saran-saran dari Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda NTB, Kejaksaan, Badan Pertanahan Negara (BPN) sudah ada semuanya. Ardi mengatakan, namanya kasus hukum harus berhati-hati. Jangan sampai materi hukumnya cacat dan lain sebagainya. ‘’Istilahnya bukti awal harus ada, dua

alat bukti harus ada. Intinya, PPNS punya konsep pasal apa yang akan disangkakan. Dengan adanya pembongkaranpembongkaran itu saya belum tahu. Apakah pasal yang disangkakan itu masih bisa atau ndak. Apakah perlu dicarikan pasal yang lain,’’ paparnya.

Pascapembongkaran bangunan lapak yang diduga melanggar tata ruang itu, kata Ardi memang boleh dikatakan barang bukti menjadi hilang. Namun, Bersambung ke hal 15

Wedha Magma Ardi

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

Halaman 2

Hujan Deras Guyur Mataram

(Suara NTB/dok)

Sungai Ancar Harus Dikeruk KAWASAN di Kekalik Jaya menjadi lokasi langganan banjir setiap tahunnya.

Baru - baru ini, dua lingkungan terendam akibat luapan air Sungai Ancar.

Pemicunya tingginya sedimentasi yang perlu dilakukan pengerukan.

Lurah Kekalik Jaya, H. Faturrahman menyampaikan, dua wilayah yakni Lingkungan Kekalik Kijang dan Kekalik Barat merupakan kawasan langganan banjir setiap tahunnya.

Penyebab utama banjir tingginya sedimentasi dan H. Faturrahman rendahnya jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diminta melakukan pengerukan.

“Masalahnya sedimentasi yang tinggi,” kata Faturrahman dikonfirmasi, Selasa (13/11). Dia mensyukuri banjir di dua lingkungan tersebut cepat surut. Kasus ini tak seperti tahun sebelumnya. Masyarakat tak perlu dievakuasi dan mengalami kerugian material.

Selain faktor sedimentasi, rendahnya jembatan mengakibatkan luapan air. Sampah dan kayu dari hulu tersangkut di jembatan, sehingga air meluber ke pemukiman warga. “Tidak ada masyarakat direlokasi,” ucapnya.

Disampaikan mantan Lurah Jempong ini, masyarakat ibaratnya sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Artinya, musim penghujan telah menjadi jadwal tahunan. Mereka siap sekali menghadapi banjir dengan menempatkan bahan bahan produksi tempe dan barang berharga lainnya.

Kondisi demikian tak bisa didiamkan. Artinya, harus ada solusi permanen dari Pemkot Mataram khususnya Dinas PUPR. Supaya, masyarakat tak lagi resah ketika datang musim penghujan.

“Kalau begini harus ada solusi jangka panjang,” harapnya.

Dia mengusulkan, di Sungai Ancar harus ada jalan inspeksi. Ini untuk mempermudah proses evakuasi bilamana terjadi luapan air cukup besar. Gang di pinggir sungai relatif sempit.

Penanganan ini diakui, tak bisa sepenuhnya diserahkan ke Pemkot Mataram. Perlu intervensi dari Balai Wilayah Sungai maupun pemerintah pusat. Paling tidak tahun depan wilayahnya tak lagi menjadi langganan banjir. (cem)

Tak Layak Jadi BLUD ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menanggapi rencana Pemkot Mataram melalui Dikes (Dinas Kesehatan) Kota Mataram yang akan menjadikan 11 Puskesmas di Kota Mataram menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). ‘’Ini harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Ketika Puskesmas sudah menjadi BLUD, diharapkan efektivitas kunjungan pasien ke rumah sakit menjadi meningkat. ‘’Kalau kunjungan sudah meningkat, kita punya lahan parkir ndak. Ini yang harus dipikirkan. Kalau BLUD itu tipe C atau tipe B, tentu kita harus punya Puskesmas lagi,’’ ujarnya. Misban lebih setuju Pemkot Mataram membangun rumah sakit tipe C ketimbang mengubah 11 Puskesmas menjadi BLUD. Sebab, lanjut politisi PKPI ini, mengubah status Puskesmas menjadi BLUD, tidak sesederhana yang dipikirkan.

Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kalau memang 11 Puskesmas ini memenuhi kriteria untuk di-BLUD-kan, Dewan tidak mempersoalkan keinginan Dikes Kota Mataram itu. Di sisi lain, menjadikan Puskesmas menjadi BLUD dikhawatirkan bakal menimbulkan masalah lain.

Selama ini, masyarakat diberikan fasilitas berobat gratis di semua Puskesmas yang ada di Kota Mataram. ‘’Nah kalau semua menjadi BLUD, ini bagaimana dengan pelayanan dasar kepada masyarakat,’’ tanyanya. Misban mempersilakan Puskesmas menjadi BLUD sepanjang memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. ‘’Tetapi tidak serentak.

Kalau memang Puskesmas bisa BLUD, bagaimana dengan yang gratis-gratis itu,’’ cetusnya.

Yang menjadi persoalan sekarang, lanjut anggota Dewan dari dapil Ampenan ini, Puskesmas yang ada, tidak bisa melakukan rujukan langsung ke RSUD Kota Mataram.

Misban melihat, Puskesmas yang ada di Kota Mataram, tidak layak dijadikan BLUD atau dijadikan rumah sakit tipe C. ‘’Mana coba Puskesmas di Mataram ini yang luas lahannya 1 hektar, ndak ada,’’ ungkapnya.

Meski mengapresiasi rencana Dikes Kota Mataram menjadi Puskesmas BLUD, Misban meminta Pemkot Mataram mengkaji ulang rencana tersebut. Plus minus kalau Puskesmas menjadi BLUD dan faktorfaktor lainnya. Karena konsekuensi menjadi BLUD harus meningkatkan fasilitas. ‘’Karuan kita dirikan saja rumah sakit baru tipe C. Itu lebih mudah ketimbang mengutak atik Puskesmas yang ada,’’ pungkasnya.

Misban Ratmaji (fit) (Suara NTB/fit)

Pohon Tumbang Tutup Akses Jalan Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, mengimbau masyarakat khususnya para pengendara agar mewaspadai pohon tumbang di musim hujan disertai angin kencang. Pekan ini dua kasus pohon tumbang di Jalan Pendidikan dan Lingkungan Cemara Kelurahan Monjok Timur.

Kepala Bidang Data dan Logistik BPBD Drs. I Made Gde Yasa, Selasa (13/11) menyebutkan, pohon berukuran besar sempat menutup akses jalan. Personel BPBD dikerahkan untuk mengevakuasi dan memotong pohon tersebut. “Terutama di Jalan Pendidikan langsung saya minta dipotong,” kata Yasa ditemui, Selasa (13/11).

BPBD mencatat jalan di Kota Mataram rawan terjadinya pohon tumbang. Dia mengidentifikasi Jalan Brawijaya, Sriwijaya, Pendidikan, Langko, Pejanggik dan titik lainnya perlu diwaspadai. Sewaktu - waktu kata dia, hujan lebat disertai angin kencang dapat merobohkan pohon. “Pokoknya jalan protokol rawan sekali,” ucapnya.

Kasus dua pohon tumbang pekan ini, tak menelan korban jiwa maupun kerusakan.

Namun mantan Lurah Pagesangan ini menambahkan, BPBD akan mengeluarkan surat edaran ke masing - masing kelurahan serta memasang imbauan di titik strategis, agar masyarakat lebih waspada.

Warga diminta menghindari pohon besar maupun papan reklame saat berteduh. Bila perlu tidak keluar rumah jika tidak ada sesuatu hal yang mendesak. “Kalau bisa diam di rumah saja,” demikian kata Yasa mengingatkan. (cem)

(Suara NTB/ist)

POHON TUMBANG - Petugas BPBD memotong ranting pohon yang tumbang di Jalan Pendidikan, kemarin.

Di musim hujan dan disertai angin kencang rawan terjadi pohon tumbang. Masyarakat diminta waspada dan bila perlu tak keluar rumah saat hujan dan angin kencang.

Air di Kota Mataram Mengandung Bakteri Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup tengah melakukan pemeriksaan terhadal baku mutu air, tanah dan udara di Kota Mataram. Meski hasil untuk pemeriksaan kali ini belum diketahui, namun Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi dapat memastikan bahwa kandungan bakteri e-coli dalam air di Kota Mataram dalam kondisi mengkhawatirkan atau sudah parah.

“Faktornya ada berbagai hal, nah yang sekarang ini

diperparah dengan musim hujan. Air kiriman dari manamana ada. Selain itu, kondisi di Kota Mataram juga memang sangat rentan dengan perkembangan bakteri e-coli itu,” ujarnya, Selasa (12/11).

Saat ini pihaknya tengah melakukan sampling di empat titik. Di antaranya di Sayangsayang yang merupakan kawasan persawahan, kemudian di Getap yang merupakan kawasan industri. Selain itu juga di Ampenan yang menjadi kawasan sektor migas dan di Abian Tubuh sebagai kawasan industri dan limbah rumah tangga.

musim hujan yang semakin membuat perkembangan bakteri ini semakin banyak.

“Mataram cukup rentan dengan kandungan e-coli. Karena banyak limbah rumah tangga, limbah industri dan kotoran, termasuk kotoran manusia. Karena itulah yang menyebabkan bakteri ini berkembang pesat,” ujarnya.

Ia berharap warga dapat menjaga kebersihan dan kondisi lingkungannya. Diharapkan untuk tidak membuang sampah dan kotoran di sungai.

Sebab itu sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai

itu. “Air sungai dan air sumur di Mataram ini bisa dibilang sebagian besarnya mengandung bakteri e-coli.

Jadi kita minta warga agar turut menjaga kebersihan juga,” ujarnya.

Pihaknya akan melakukan berbagai program untuk mencegah pencemaran lingkungan ini. Namun ia berharap warga bisa memiliki kesadaran sendiri untuk menjaga lingkungannya. Sehingga bakteri-bakteri penyebab penyakit ini tidak berkembang di tengahtengah masyarakat. (lin)

Pencapaian Retribusi Parkir Memenuhi Target

(Suara NTB/cem)

JEBOL – Seorang pengendara melintas di atas jembatan di Kelurahan Cakra Utara yang tanggulnya jebol akibat hujan deras. Kerusakan ini dikhawatirkan akan melebar dan membahayakan bagi pengendara dan masyarakat lainnya.

Tanggul Jembatan di Cakra Utara Jebol Mataram (Suara NTB) Intensitas hujan yang lebat dan tingginya volume air Sungai Jangkok, menyebabkan tanggul jembatan Lingkungan Karang Mas - mas Kelurahan Cakra Utara, jebol.

Hal itu dikhawatirkan menelan korban. Aparat setempat memasang garis polisi agar warga berhati - hati.

Lurah Cakra Utara, I Nengah Sweca mengatakan, jebolnya tanggul jembatan tersebut pernah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.

Tetapi, pihaknya diarahkan ke Pemprov NTB, karena kewenangan itu jadi tanggungjawab PUPR NTB. Kelurahan mengirim surat ke provinsi tapi tidak ada respon sama sekali. “Ini surat yang kedua akan kami kirim. Surat pertama belum direspon,” kata Sweca, Selasa (13/11). Kondisi kerusakan tanggul sangat membahayakan. Jika debit air tinggi di Sungai Jangkok akan memperparah kondisi tanggul. Sweca mengkhawatirkan akan membahayakan masyarakat terutama pengendara. Petugas

BSKW Mirah Adi Bina Puluhan Wanita Tuna Susila Mataram (Suara NTB) Balai Sosial Karya Wanita (BSKW) Mirah Adi saat ini tengah membina sebanyak 36 Wanita Tuna Susila (WTS).

Mereka pada umumnya adalah remaja yang pernah memiliki persoalan atau penyakit sosial. Selain itu, ada pula anak jalanan yang turut dibina di balai sosial ini.

“Sekarang kita sedang membina 36 orang, sebagian besar merupakan WTS. Ada juga anak jalanan. Semuanya kita bina akhlak dan kepribadiannya agar kembali ke jalan yang benar,” kata Kepala BSKW Mirah Adi, Amiruddin Idris, Selasa (12/11).

Selain diberikan pemahaman tentang akhlak dan kepribadian, balai ini juga memberikan pelatihan keterampilan. Sehingga ketika sudah selesai dibina, mereka dapat bekerja sesuai dengan pelatihan keterampilan yang diberikan. “Kita berikan pelatihan

“Kita sedang lakukan sampling untuk melihat hasil semuanya, yaitu kandungan tanah, udara dan air yang ada di sana. Kita akan rilis hasilnya akhir tahun ini, biar masyarakat juga tahu kondisi lingkungan kita seperti apa,” ujarnya.

Soal e-coli, pihaknya memang sudah melakukan beberapa kali uji laboratorium sebelumnya. Hasilnya, air sungai dan air sumur di Kota Mataram ini masih jauh dari standar baku mutu. Selain itu, air sungai dan sumur ini juga banyak mengandung bakteri ecoli. Diperparah dengan

keterampilan, jadi mereka setelah keluar dari sini bisa kerja dengan baik sesuai keterampilan yang kita ajarkan,” ujarnya.

Ada tiga jenis pelatihan keterampilan yang diberikan, yaitu menjahit, salon atau merias dan tata boga.

Masing-masing orang dapat memilih keterampilan mana saja yang ingin digeluti. Namun mereka tetap diajarkan untuk semua keterampilan itu. Sehingga mereka bisa memiliki keterampilan yang banyak dan baik saat kembali ke masyarakat.

“Yang paling penting itu pemberian pelajaran tentang prilaku atau kepribadiannya itu. Karena itu yang akan menentukan bagaimana mereka nanti saat keluar dari balai ini,” ujarnya.

Balai yang sudah ada sejak tahun 1981 ini sudah membina ratusan WTS. Sebagian besar berhasil kembali berbaur dengan masyarakat. Mereka bah-

kan mempraktikkan keterampilan yang diajarkan selama tinggal di balai ini.

“Kalau dulu itu tidak ada batas waktu pembinaan. Jadi kapan mereka dianggap sudah siap berbaur lagi dengan masyarakat, baru diperbolehkan pulang.

Kalau sekarang batas waktunya hanya sampai enam bulan,” ujarnya.

Balai sosial yang berada di Jalan Gora no. 77 Kelurahan Selagalas Kecamatan Cakranegara ini setiap tahunnya membina puluhan WTS. Hanya saja kondisi bangunan BSKW ini terbilang cukup memprihatinkan. Pasalnya, balai ini kurang begitu diperhatikan oleh Pemda. Sehingga terkadang jumlah kamar dan jumlah warga binaan tidak seimbang. Meski dengan jumlah kamar dan tempat tidur yang terbatas, namun balai sosial ini berupaya untuk tetap memberikan bimbingan sosial yang maksimal kepada wanita-wanita binaannya. (lin)

telah memasang garis pembatas sebagai penanda. Nantinya akan dipasang plang agar masyarakat lebih berhati - hati.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. H. Mahmuddin Tura telah berkoordinasi dengan PUPR NTB, untuk segera menangani. Jembatan yang menghubungnkan Kelurahan Cakra Utara dan Kelurahan Sayang - sayang itu merupakan jalan nasional.

Kewenangan perbaikan menjadi tugas Pemprov NTB. “Kami sudah koordinasikan agar segera ditangani,” jawabnya.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah menambahkan, ambruknya tanggul itu telah dikoordinasikan dengan kelurahan. Kelurahan diminta segera berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional (BJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Dinas PUPR NTB, agar segera ditangani.

Kemungkinan jika tak segera ditangani kerusakan akan melebar, sehingga membahayakan masyarakat. “Sudah saya koordinasikan dengan lurahnya,” kata Drs I Made Gde Yasa.

BPBD tak memiliki kewenangan menangani pekerjaan fisik seperti itu. Tugasnya hanya mengkoordinasikan ke SKPD teknis. Kecuali, kondisi sangat darurat BPBD bisa saja mengerjakan. “Kalau kita (BPBD) ndak boleh kerjakan proyel fisik,” ucapnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pencapaian retribusi parkir tepi jalan umum diklaim telah memenuhi target. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid, pencapaian retribusi parkir disetor sebesar 30 persen ke kas daerah setelah 70 persen diambil terlebih dahulu oleh juru parkir (jukir).

Namun kalau dihitung secara bruto, perolehan retribusi tersebut secara nominal belum maksimal. Di triwulan III serapan masih rendah. Dari target pendapatan asli daerah (PAD) Rp5 miliar hingga bulan September masih mencapai 27,79 persen atau jika di rupiahkan Rp1,3 miliar lebih.

Gambaran pendapatan dari bulan Januari hingga Juni atau triwulan II berjumlah Rp969,9 juta. Penyerapan retribusi tepi jalan umum hanya 3,04 persen di bulan Juli atau Rp181,9 juta lebih. Pencapaian PAD ini menurun di bulan Agustus dan September dengan kisaran 2,2 persen atau Rp106 juta lebih pada posisi Agustus. Dan, 2,63 persen atau Rp132,6 juta di bulan September.

H. Khalid membantah bahwa retribusi parkir diperoleh tak mencapai target. Menurutnya, pendapatan asli daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum melebihi jika dihitung secara netto. Jika dikalkulasikan 70 persen yang telah diambil juru parkir, maka pencapaiannya telah mencapai target. “Nettonya telah memenuhi target,” jawab Khalid, Senin (12/11).

Target netto bisa apabila dikalkulasi melebih dari target Rp5 miliar yang diberikan oleh Dewan. Hanya saja kembali disampaikan, terlebih dahulu diambil jukir. Sisanya 30 persen disetor ke kas daerah.

Khalid mengatakan, penanganan parkir bukan faktor kritik mengkritik dari anggota Dewan.

Dishub belum sepenuhnya menjalankan amanat Perda. Amanat itu berupa penarikan retribusi parkir secara bruto.

“Cuman kita ndak bisa laksanakan secara bruto saja,” tegasnya. Khalid tak menjawab, apakah akan ada pembenahan di internal atau mengubah pola penarikan retribusi parkir tepi jalan umum di Mataram. (cem)

Kartu Nikah akan Diterbitkan seperti ATM Mataram (Suara NTB) Kementerian Agama akan menerbitkan kartu nikah bagi pasangan yang sudah resmi menikah. Namun buku menikah tidak akan dihapus alias masih tetap berlaku. Kartu nikah ini akan diterbitkan untuk mempermudah warga membawanya dengan lebih praktis.

“Buku nikah tidak dihilangkan, akan tetap ada. Hanya ada penambahan item yaitu kartu menikah. Ibarat buku tabungan dengan kartu ATM, begitulah,” kata Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam, Selasa (12/11).

Ia mengatakan bahwa kartu menikah ini akan lebih mempermudah pasangan saat bepergian. Karena tidak perlu membawa buku, sementara buku tidak bisa diselipkan di dalam dompet. Berbeda dengan kartu menikah yang bisa dibawa kemana saja dan bisa masuk di dalam dompet.

“Nanti di kartu menikah itu ada barcode-nya. Kemana-mana bisa bawa kartu itu, kan jadinya lebih praktis,” ujarnya. Namun demikian ia belum mengetahui secara pasti kapan kartu menikah itu diberlakukan. Se-

belumnya ia sudah mendapat kabar bahwa pemberlakuannya akan dimulai pada akhir November ini. Namun itu juga belum bisa dipastikan karena belum ada surat edaran dari Kementerian Agama RI. “Kita belum bisa pastikan juga, karena kita masih menunggu surat edaran dari Kemenag. Teknisnya seperti apa juga kita belum tahu, tunggu petunjuk selanjutnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan mengapa buku nikah harus tetap ada, karena harus ada pencatatan resmi seperti wali nikah, saksisaksi, waktu penikahannya dan lainnya. Ini dianggap dokumen yang penting sehingga buku nikah masih tetap diberlakukan.

“Jadi sekali lagi saya katakan bahwa buku nikah tidak dihapuskan, kartu nikah itu hanya penambahan. Hanya saja mekanismenya belum kita dapatkan seperti apa, kita juga masih menunggu arahan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa buku nikah berfungsi memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan pernikahan secara agama dan negara. Sehingga dokumennya adalah resmi sesuai dengan aturan. (lin)

SUARA NTB

Rabu, 14 November 2018

Halaman 3

Jalur Trekking Rinjani Loteng Dibuka 19 November Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan akan seegera membuka jalur trekking (pendakian) Gunung Rinjani, melalui Desa Aik Berik pada 19 November mendatang. semua persiapan yang dibutuhkan untuk launching jalur pendakian tersebut, saat ini terus dipersiapkan. Demikian diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Selasa (13/11) kemarin.

H.L. Herdan

Kepada wartawan, Herdan menjelaskan, pembukaan jalur trekking Gunung Rinjani melalui Loteng tersebut sebagai respon

terhadap penutupan jalur pendakian lainnya. Pasalnya, untuk jalur pendakian melalui Sembalun Lombok Timur (Lotim) maupun Senaru Lombok Utara masih ditutup pascagempa beberapa bulan yang

lalu sampai sekarang. Hingga kini kepastian pembukaanya belum jelas.

Disatu sisi, minat wisatawan untuk mendaki ke Gunung Rinjani cukup tinggi.

“Dari pihak TNGR sudah

memberikan sinyal positif kalau jalur pendakian Gunung Rinjani melalui Loteng sudah bisa dilalui. Sehingga bisa segera dibuka untuk pendakian umum,” tambahnya.

Untuk jalur pendakian tersebut, akan disiapkan lima pos peristirahatan. Namun secara teknis di mana saja pos tersebut, pihak TNGR yang paham.

Herdan menjelaskan, dari dua jalur pendakian yang sudah ada jalur pendakian melalui Loteng memiliki banyak unggulan. Misalnya, terkait rute

pendakian yang lebih landai serta teduh. Karena hampir sepanjang perjalanan itu melalui kawasan hutan lindung.

Disepanjang jalur pendakian juga tersedia beberapa mata air. Yang bisa dimanfaatkan oleh para pendaki. Sehingga pedaki tidak terlalu kesulitan memperoleh air bersih.

“Ditambah kondisi hutan lindung yang masih bagus, memungkinkan para pendaki bisa menemukan berbagai spesies hewan maupun tanaman langka khas Pulau Lombok,”

tandasnya.

Sebelum memulai pendakian, wisatawan bisa lebih dulu menikmati pemandangan indah air terjun Benang Kelabu serta Benang Stokel. Dikawasan wisata tersebut juga ada beberapa homestay yang siap melayani para pendaki. “Saat ini jumlah homestay-nya memang masih terbatas. Tapi seiring dengan waktu, jumlahnya bakal semakin bertambah,” pungkas mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

Lingsar dan Narmada Dikeluhkan Minim Atraksi Kesenian

Garuda Indonesia akan Layani Rute Bandung – Singapura PP

Giri Menang (Suara NTB) Kawasan wisata Lingsar dan Narmada dikeluhkan para travel agen lantaran kondisi destinasi wisata budaya dan religi ini minim atraksi kesenian dan historis yang bisa diketahui oleh para pengunjung.

Kawasan ini dinilai lambat dari sisi pembebanan. Padahal Setiap ada even, pihak travel selalu menjadikan lokasi ini sebagai sasaran dan dijual (promosi) kepada pihak luar.

Hal ini menjadi masukan dari Leja Kodi dari DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB saat pertemuan dengan Dinas Pariwisata Lobar kemarin. Ibu Ingoe sapaan akrab pengurus ASPPI ini mengatakan bulan Maret tahun 2019 pihaknya memiliki Event Lombok Travel Mart yang bisa dikombinasikan dengan event di Pemda. Agenda tahunan menyasar lobar, sebab Pasca gempa pihaknya ingin mengangkat Lobar dan Lombok timur. “Travel agen kita datangkan ke Lombok, sedangkan daerah jualan andalan kita Narmada dan Lingsar.

Dari awal kegiatan, pihak travel selalu mengadakan di lokasi wisata tersebut. Bahkan dijual ke luar deerah dan luar negeri. Namun lokasi itu seharusnya lebih diperhati-

Mataram (Suara NTB) – Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mulai tanggal 2 Desember 2018 mendatang kembali melayani rute penerbangan Bandung - Singapura pp yang akan dilayani sebanyak 4 kali seminggu (Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu) dengan armada B737-800NG. Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah mengungkapkan “Dibukanya layanan penerbangan BandungSingapura pp tersebut merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata dan perekonomian kota Bandung yang juga turut dikenal sebagai salah satu kota pendidikan terkemuka di Indonesia”.

“Adapun layanan penerbangan ini nantinya kami harapkan akan mempermudah akses para wisatawan internasional menikmati keragaman budaya Bandung, kami optimistis dibukanya layanan penerbangan ini dapat memaksimalkan potensi kunjungan wisatawan Bandung di tahun-tahun mendatang” jelas Pikri Pikri menambahkan, “Rencana pengoperasian penerbangan Bandung-Singapura merupakan upaya Garuda Indonesia untuk terus meningkatkan konektivitas antarkota dan wilayah dengan potensi pariwisata dan perekonomian yang menjanjikan di Bandung”.

“Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bandung yang diperkirakan mencapai lebih dari 170 ribu wisatawan di tahun 2017 lalu, dioperasikannya rute Bandung – Singapura pp ini kami harapkan dapat menyediakan pilihan ragam penerbangan melalui akses langsung penerbangan dari Singapura yang dikenal sebagai salah satu pusat perekonomian di Asia Tenggara”. Tutup Pikri Rute penerbangan Bandung – Singapura akan diberangkatan dari Bandar Udara Internasional Husein Sastra setiap hari Senin, Rabu Jumat dan Minggu melalui penerbangan GA 844 pada pukul 12.50 Local Time dan akan tiba di Singapura pada pukul 15.55 Local Time. Adapun penerbangan Singapura – Bandung akan berangkat dari Bandara Internasional Changi Singapura melalui penerbangan GA 845 pada pukul 11.00 dan akan tiba di Bandung pada pukul 12.00 Local Time. (*)

kan. Misalnya dibuatkan story (histori) tempat itu. Hal ini belum disiapkan. Padahal melalui story ini para pengunjung bisa mengetahui sejarah lokasi wisata tersebut. Pada Hari Minggu Kawasan Lingsar dan Narmada ramai dikunjungi. “Padahal di sana ada nilai historis, atraksi kesenian dan budaya ada. Seharusnya itu ada,” ujarnya.

Sementara itu kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi mengatakan apa yang menjadi masukan pihak ASPPI tersebut menjadi catatan untuk program selanjutnya.

Diakui di destinasi wisata Narmada dan Lingsar sendiri jauh mengalami perubahan signifikan dibanding beberapa tahun lalu. Terutama dari sisi infrastruktur, akses jalan wisata sudah bagus. Termasuk infrastruktur pendukung di destinasi wisata jauh lebih bagus. Hanya saja diakui memang pihaknya fokus beberapa tahun terakhir melakukan pembenahan infrastruktur, belum ke penyiapan atraksi dan story yang dimaksudkan oleh pihak ASPPI. (her) (Suara NTB/her)

MINIM ATRAKSI - Kawasan wisata Lingsar yang minim atraksi budaya dan kesenian

Pengendalian Penduduk Dorong Peningkatan SDM Generasi Bangsa Praya (Suara NTB) Pemerintah saat ini terus berupaya maksimal mengendalikan jumlah penduduk, melalui berbagai program.

Salah satunya dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB). Dengan begitu diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan.

Mengingat, jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah menyentuh angka 260 juta jiwa lebih. Sedangkan untuk NTB, jumlah penduduknya sudah di atas 5 juta jiwa.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS., saat berbicara pada Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk bersama mitra di Ponpes Nurani Al Ikhlas Dusun Rajan Desa Pengembur Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng), Senin (12/11), di satu sisi memang jadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Namun di sisi lain, hal tersebut justru menjadi beban bagi

negara.

Pasalnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduknya tergolong masih rendah. “Jumlah penduduk kita memang besar. Tapi kualitas SDM-nya masih rendah.

Itulah kenapa kemudian, besarnya jumlah penduduk belum mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan,” jelasnya.

Sehingga pemerintah terus berupaya mengendalikan jumlah penduduk. Agar jumlah penduduk tidak terlalu tinggi. Dengan begitu bisa memberikan jaminan peningkatan kualitas SDM masyarakat. “Jadi tingginya jumlah penduduk, secara tidak langsung juga berpengaruh pada kualitas SDM masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan pada tataran keluarga misalnya, dengan jumlah anak yang sedikit punya peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf ekonominya. Jika dibandingkan

(Suara NTB/kir)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS., bersama Kepala BKKBN perwakilan NTB, Direktur Analisasi Pengendalian Penduduk Pusat, Kepala DP3AP2KB Loteng, berfoto bersama. dengan keluarga yang memiliki anak banyak. Karena beban ekonomi keluarga dengan anak yang sedikit lebih ringan.

Sehingga bisa memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan yang baik.

“Kalau kualitas kesehatan

dan pendidikan sudah baik, maka itu bisa membantu peningkatan kualitas SDM masyarakat. Inilah akhir dari

tujuan dilakukan pengendalian penduduk,” terangnya.

Bukan semata-mata untuk membatasi jumlah penduduk.

Tetapi lebih pada bagaimana bisa meningkatkan kualitas SDM generasi bangsa ini.

Sehingga keberadaan jumlah penduduk yang tinggi, benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi negara.

Karena paling tidak, dengan dukungan SDM yang berkualitas, Indonesia akan bisa menjadi negara maju dan siap bersaing dengan negara-negara maju lainnya di dunia.

Program KB merupakan salah satu upaya pemerintah mengendalikan jumlah penduduk, tambah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si., di tempat yang sama. Selama ini banyak anggaran yang keliru soal program KB. Bahwa program KB itu melarang kelahiran. Padahal tujuan untuk mengendalikan.

“Program KB bukan melarang

kehamilan. Tetapi lebih pada pengendalian kehamilan. Baik itu dari sisi jumlah serta jarak kehamilan. Supaya jangan terlalu banyak, terlalu sering serta terlalu dekat,” jelasnya.

Kedepan peran semua elemen dalam mendukung upaya pengendalian penduduk sangat diharapkan. Termasuk kalangan ponpes. Untuk bisa bersama-sama memberikan pengetahuan serta pemahaman yang baik kepada masyarakat akan arti penting mengendalikan jumlah penduduk. Supaya bisa mendorong peningkatan kualitas SDM generasi bangsa di masa yang akan datang.

Hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut, Direktur Analisis Pengendalian Penduduk, Taruna. Dari unsur pemerintah daerah hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Loteng, H. Mulyardi Yunuf serta ratusan warga Desa Pengembur. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS., menyerahkan bantuan laptop kepada pengurus Ponpes Nurani Al Ikhlas, Senin (12/11).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS., dalam sesi tanya jawab usai sosialisasi pentingnya pengendalian penduduk.

Kepala BKKBN perwakilan NTB Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si., menyerahkan hadiah.

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS.,menyerahkan hadiah kulkas kepada peserta sosilisasi.

Warga Pengembur Nampak antusias mengikuti sosialisasi pentingnya pengendalian penduduk.

(Suara NTB/kir)

Kepala DP3AP2KB Loteng, H. Mulyardi Yunus menyerahkan hadiah.

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ribetnya Juknis BNPB

Tak Semata Penegakan Hukum KASUS kriminalitas menjadi salah satu masalah besar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dalam upaya menekan kasus kriminalitas ini prinsip dasarnya tidak semata harus dengan penegakan hukum.

Demikian disampaikan Kapolres Lotim, AKBP Ida Bagus Winarta. Mengatasi kasus kriminalitas, kapolres menekankan kepada seluruh anggotanya agar melakukan pendekatan yang baik kepada semua pihak. Cara ini dipandang sangat efektif untuk mengatasi kejahatan. Seluruh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) agar mem(Suara NTB/rus) perbanyak silaturahmi.

Ida Bagus Winarta Selain itu, ujarnya, memetakan kerawanan dengan melakukan pendekatan kemanusiaan dengan menunjukkan rasa empati kepada seluruh elemen masyarakat.

Tidak hanya itu, anggota harus melakukan pendekatan kesejahteraan. ‘’Setidaknya coba ajak gandeng pemerintah dengan memberikan kesibukan kepada warga. Berikan pelatihan-pelatihan dan bantuan-bantuan sosial untuk pengembangan ekonomi produktif. Sehingga masyarakat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif,’’ ujarnya, Selasa (13/11).

Dengan cara-cara silaturahim, kapolres yakin bisa menekan segala kemungkinan akan terjadinya gangguan. Bersama dengan stakeholder terkait, pihaknya mengharapkannya mudahan kriminalitas menurun. Masyarakat dipersilakan untuk meminta aparat kepolisian untuk mengawal. “Jangan sungkan minta pengamaan dan pengawasan, melakukan patroli,” imbuhnya.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat untuk tetap melakukan ronda malam. Upaya masyarakat ini merupakan upaya masyarakat dan aparat turut ambil bagian dalam menjaga kamtibmas.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 mendatang, kapolres mengingatkan, agar Kabupaten Lotim kembali sebagai daerah yang aman dalam menjalankan pesta demokrasi. Pengalaman pemilihan kepala daerah (pilkada) beberapa waktu lalu sedianya bisa diulang kembali. Lotim tetap dalam keadaan aman. ‘’Bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap untuk mengawal pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan para wakil rakyat dari tingkat pusat hingga daerah,’’ ujarnya. (rus)

Operasi Zebra Lebih Bernuansa Simpatik Selong (Suara NTB) Pelaksanaan operasi zebra gatarin 2018 di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim) berakhir 12 November 2018 lalu.

Dalam operasi tahun ini, penindakan yang dilakukan hanya 20 persen, sehingga jumlah tilang yang didapatkan sebanyak 767 lembar tilang.

Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal, SIK, mengatakan untuk tahun ini khusus Polda NTB dan Sulawesi Tengah tidak dikejar target untuk penindakan, karena terjadinya gempa. Adapun rincian 767 tilang dalam penindakan selama operasi zebra tahun 2018, yakni untuk kendara roda dua sebanyak 128 unit, SIM 98 lembar (Suara NTB/yon) dan STNK sebanyak 307 Riyan Faisal lembar. Dari jumlah itu, yang sudah membayarkan ke e-Tilang sebanyak 236 lembar tilang. “Jadi tahun ini operasi zebra bernuansa simpatik,” ujarnya.

Untuk itu, dalam pelaksanaan operasi zebra yang berakhir 12 November lalu, Satlantas Polres Lotim menyalurkan bantuan dana untuk pembangunan salah satu masjid di Sembalun serta mendistribusikan air bersih ke wilayah Kecamatan Jerowaru yang mengalami kekeringan. “Penindakan hanya 20 persen, 40 persen preemtif dan 40 persen preventif. Dalam penindakan 40 persen ini, yang banyak terjaring anak-anak muda atau pelajar,” ujarnya.

Selain itu dilakukan juga pemberian kopi gratis kepada pengendara yang akan memasuki wilayah Lotim dari Pulau Sumbawa melalui pelabuhan Kayangan. Pemberian kopi gratis ini untuk mengurangi angka kecelakaan dalam berlalu lintas. “Kita ketahui banyak kecelakaan terjadi karena pengendara lelah atau mengantuk. Sehingga upaya-upaya itu kita lakukan,” ujarnya.

Maka dari itu, upaya yang dilakukan itu diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya berlalu lintas. Terlebih berdasarkan survei, berlalu lintas merupakan mesin ketiga pembunuh di dunia. Di mana dalam kurun waktu satu jam, terdapat tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Sehingga diharapkan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat di dalam berkendara terus mengalami peningkatan.

Pada bagian lain Kapolres Lotim Bagus Winarta, mengungkapkan, angka kecelakaan lalu lintas terbilang cukup tinggi. Selama kurun waktu lima bulan terakhir, Mei-Oktober 2018 ini dicatat sudah 61 orang meninggal dunia. Dari angka ini, tiap bulan ada 10 nyawa warga melayang di jalan.

“Sebenarnya upaya kita untuk menekan kasus ini sudah sangat bagus,” terangnya. Seperti yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Lotim terhadap anak-anak dibawah umur yang sempat viral. Terhadap anak itu, Polres Lotim tak saja memberikan larangan, namun juga memberikan sepeda kepada anak yang dibawah umur tersebut. “Ini cara kita memberikan penyadaran kepada masyarakat,” kata Kapolres.

Para orang tua diharapkan tidak menganggap remeh alat traanportasi dan kemudian seenaknya memberikan kepada yang belum cukup umur. Langkah yang paling penting dilakukan saat ini adalah preventif. (yon/rus)

Warga KLU Lebih Nyaman Terima Riba Petunjuk teknis (juknis) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perihal bantuan stimulan rumah bagi korban gempa Lombok, potensial mendapat penolakan masyarakat untuk ke sekian kalinya. Khususnya di kalangan masyarakat yang sudah menerima bantuan Riba (Rumah Idaman Bambu). Mereka merasa aman, nyaman menimpati hunian bantuan NGO Posko Jenggala itu.

PANTAUAN koran ini, Selasa (13/ 11), Riba sudah dihuni oleh warga Dusun Boyotan, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Sedikitnya 130 KK sudah dan sedang dalam proses membangun Riba.

Meski diklaim hunian sementara (huntara), namun bentuk dan konstruksinya yang semi permanen cukup kokoh. Trauma dari gempa membuat mereka lebih memilih mempertahankan bangunan ini daripada menerima Risha, Rika dan Riko datang dari pemerintah.

“Tidak mau dibongkar, kami sudah nyaman dan aman di sini,” kata Salma, kepada wartawan.

Apesnya untuk ke depan, rata-rata warga memilih membangun Riba di bekas pondasi rumah. Sedangkan di antara warga, ada yang tidak memiliki pekarangan alternatif. Dikorelasikan dengan juknis BNPB, maka warga kembali akan disibukkan untuk kedua kalinya.

Aturan dimaksud tertuang pada (Halaman 15) Bagian E tentang kriteria penerima bantuan, yang berbunyi “Bantuan Stimulan diberikan untuk kepala keluarga yang belum dan atau tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan dari sumber pendanaan yang lain, termasuk dari pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha.”

(Suara NTB/ari)

RUMAH BAMBU - Rumah dari bambu yang merupakan bantuan dari salah satu NGO. Masyarakat sudah merasa aman dan nyaman tinggal di rumah dari bambu.

Aturan berikutnya, pada item perihal pelaksanaan perbaikan rumah poin 3 (halaman 36) berbunyi bagi yang telah memperbaiki kembali rumahnya dengan biaya sendiri akan dinilai kelayakan teknisnya oleh tim khusus, dan jika bangunannya tidak memenuhi standar teknis rumah tahan gempa maka nilai bangunan tersebut tidak akan dibayar kecuali harus dibongkar dan diperbaiki kembali dengan jumah biaya tidak melebihi Rp50 juta.

Dari kedua poin juknis itu, warga disudutkan pada dua kemungkinan. Mereka tidak akan mendapatkan bantuan Rp 50 juta jika tidak membongkar Riba dan membangun Rika, Risha atau Riko. Selanjutnya, membangun salah satu dari ketiganya berarti harus merobohkan Riba – demi sesuatu yang mereka tolak.

Tidak hanya itu, berkenaan dengan warga sudah menerima bantuan NGO Pos-

ko Jenggala, warga kemungkinan terikat dengan aturan halaman 15 tersebut.

“Warga kami ada yang sudah membangun dengan dana pribadi, bahkan dengan utang. Seumpama bantuan dari Pak Jokowi sudah turun, kami di sini sudah sepakat, kalau memang tidak dikasih uang kita tidak akan terima,” ujar Mahit.

Namun mantan Kades Gumantar itu menyebut pihaknya tak berdiam diri.

Warga Boyotan akan mengadukan persoalan kondisi rumah Riba dan kemungkinan skenario tidak mendapat bantuan Rp 50 juta ke LSM-LSM nasional di Jakarta.

“Bisa saja kami minta bantuan ICW untuk menyuarakan persoalan ini, karena kami tidak bicara untuk Boyotan saja tapi juga warga KLU,” cetusnya.

Mahit yang bermukim di Boyotan menyebut, rumah warganya yang rusak berat akibat gempa sebanyak 165 unit.

Satukan Pandangan, Bupati Minta Pembangunan Huntap Dipercepat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy meminta agar pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para korban gempa bumi dipercepat.

Hal ini disampaikan bupati dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya di Pringgabaya dan Sambelia, Selasa (13/11).

Bupati menekankan agar penanganan fokus pada satu titik, yaitu masalah penyelesaian pascagempa untuk pembangunan rumah tahan gempa sesuai yang direkomendasikan.

Bupati Sukiman meminta soal data validasi dan verifikasinya rampung sampai akhir November. Camat dan kepala desa setempat diminta cepat menyelesaikannya. Sementara, pembangunan huntap sendiri harus rampung Maret 2019 mendatang.

Diakuinya, pembangunan huntap dalam berbagai bentuk ini belum bisa dirampungkan.

Kendala yang dihadapi saat ini kurangnya koordinasi antara fasilitator Rekompak dengan pihak terkait. Bupati meminta kepada seluruh kelompok masyarakat (pokmas) dan fasilitator untuk segera bergerak dan diperkenankan masuk ke mana saja. “Yang penting bangunan rumah tersebut tahan gempa,” pinta Bupati.

Semua pihak terkait diminta menyatukan pandangan terkait rumah tahan gempa ini.

Harapannya tidak ada perbedaan pendapat agar pembangunan cepat terselesaikan.

“Dana sudah ada tinggal mem-

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memimpin rapat koordinasi penanganan gempa di Sambelia dan Pringgabaya, Selasa (13/11). bangun,” urainya.

Sebagai langkah akseleratif, camat diperintahkan agar segera ambil data di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Setelah itu disosialisasikan pada Kepala desa.

Para kepala desa selanjutnya

Tambang Pasir Besi

Sepuluh Tahun Belum Ada Solusi Selong (Suara NTB) Izin Usaha Penambangan (IUP) produksi pasir besi yang dilakukan PT Anugrah Mitra Graha (AMG) keluar sejak tahun 2011. Sementara itu jauh hari sebelumnya proses masuk dan pemenuhan persyaratan dilakukan. Hingga pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi ini, terbilang sudah sepuluh tahun berlalu belum ada solusi untuk memulai penambahan.

Pimpinan PT. AMG Erfandi Muis pada Suara NTB, Selasa (13/11), mengaku, rencana investasi tambang pasir besi ini sudah cukup lama. Kendala terbesar masih dihadapi AMG adalah adanya penolakan masyarakat sekitar tambang.

Saat ini, pihak AMG ini masih melalukan upaya-upaya persuasif mendekati masyarakat.

Katanya jika masih ada peluang untuk dilanjutkan, maka siap akan dilanjutkan. Namun jika masih saja tidak ada solusi, AMG siap menghentikan rencana besarnya tersebut.

Masih kerasnya penolakan masyarakat jelas membuat pihak perusahaan ini tidak bisa memaksakan diri masuk ke lokasi rencana awal penambangan di daerah Dalpak Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya. “Kita beberapa waktu lalu dibok-bok lagi,” tutur Erfandy.

Kerasnya penolakan masyarakat hingga bertahun-tahun lamanya ini tidaklah membuat AMG ini lantas menyerah begitu saja, karena masih ada harapan besar ada dukungan dari pemerintah provinsi. Meski belum

dieksploitasi, namun pihak AMG ini mengaku tetap menyerahkan kewajibannya. “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap kita setorkan,” ucapnya. Besaran pajak total yang dibayar ini mencapai 7 ribu dolar Amerika atau berkisar Rp 100 juta setiap tahunnya. “Sepuluh tahun itu sudah kita bayar, sekitar 70 ribu dolar,” ucapnya.

Melihat fakta itu, AMG mengaku selama puluhan tahun ini hanya bisa mengeluarkan saja tanpa menghasilkan. “Jelas kita merugi karena belum ada kepastian,” ucapnya. Soal penolakan warga ini beragam cara sudah dilakukan.Ada yang kabarnya sudah siap menerima. Namun saat mencoba masuk, kembali ada yang menghadang.

Disampaikan, pihak AMG ini siap melakukan sesuai permintaan dari warga. “Ada yang sudah berani terima uang tapi begitu kita maju, hilang mereka,” keluhnya. Dari tahun ke tahun ini terjadi. AMG ini pun mencoba mendatangi Pemerintah Provinsi NTB menanyakan mengenai masalah perizinan.

Sebelumnya, izin AMG ini akan berakhir sampai denga tahun 2036. AMG ada di Lotim selama 25 tahun. Kini sudah berlalu delapan tahun lamanya. Aktivitas penambangan pun akan dilakukan sekitar 50 meter dari bibir pantai. Tidak ada kekhawatiran akan terjadi abrasi ataupun mengganggu lingkungan lainnya. “Tidak mungkin rusak lingkungan karena sudah ada amdalnya,’’ tuturnya. (rus)

Banggar Apresiasi Perencanaan TAPD Tanjung (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengapresiasi perencanaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan KUA PPAS RAPBD 2019 Kabupaten Lombok Utara (KLU). Konsep itu dipuji karena selain pro kebencanaan pascagempa, proses pembahasan anggaran juga relatif cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kita akui proses pembahasan KUA PPAS RAPBD 2019 ini cukup cepat. Apalagi situasi kita ini berada dalam suasana masih

terkendala kerusakan bangunan dan program penanganan warga pascabencana,” ujar Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., Selasa (13/11).

Menurut dia, progres pembahasan KUA PPAS RAPBD 2019 tidak lepas dari peran Koordinator TAPD dalam hal ini Bappeda Lombok Utara. Bahkan bagi Ardianto, pola penyusunan KUA PPAS dan desain anggaran yang diajukan ke DPRD mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial pascabencana gempa.

“Sekarang bagaimana agar Bupati bisa menempatkan or-

Saat ini mereka sangat terbantu oleh NGO Pojok Jenggala, karena sekali hujan beberapa waktu lalu warganya sudah bisa tinggal dengan aman dan nyaman.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Lombok Posko Jenggala, Tyas, saat ditemui mengaku pihaknya sudah membangun 130 unit Riba di Boyotan saja. Termasuk di antaranya, 2 barak yang bisa dihuni sampai 5 KK, 1 buah puskesmas darurat dan akan membangun PAUD dari Riba. Mereka juga bergerak, di beberapa dusun lain seperti Dusun LadingLading 4 unit dan Karang Swela 1 barak - keduanya di Desa Tanjung. Begitu juga di Teluk Nara - pemenang, dibangun barak dan 2 hunian Riba.

“Kunci utama di sini gotong-royong, semakin kuat gotong royomgnya akan semakin kita bantu. Dan kita bantu tidak setengah-setengah, kita bantu full sampai rumahnya jadi,” ujar Tyas. (ari)

ang per orang yang bisa mengimbangi perencanaan di Bappeda. Karena sehebat apapun perencanaannya, jika tidak diikuti pelaksanaan maksimal akan percuma,” ujarnya.

Ardianto mencontohkan, di sisa 2 bulan masa eksekusi anggaran, kinerja serapan anggaran di OPD rata-rata 55 persen. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi kinerja para pejabat agar tidak mengejar target persentase kinerja di akhir tahun. Ia membayangkan, percepatan serapan anggaran di akhir tahun tidak berdampak signifikan baik se-

cara kualitas maupun dampak anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diberitakan, berdasarkan data BPKAD, diketahui beberapa SKPD dengan kinerja serapan anggaran terendah antara lain, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi 37,63 persen dari pagu Rp 34,925 miliar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan realisasi 45,69 persen dari anggaran Rp 33,187 miliar, Dinas PUPR dengan realisasi 46,26 persen dari pagu anggaran Rp 165,323 miliar.

Berikutnya Dinas Perindagkop dan UMKM dengan capaian 46,89 persen dari pagu Rp 15,025 miliar, Dinas Sosial PPPA dengan capaian 49 persen dari pagu Rp 11,579 miliar, serta Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD dengan kinerja 49,76 persen dari pagu Rp 11,566 miliar.

“Kami baca di koran, realisasi belanja sampai dengan 29 Oktober lalu sebesar 55,20 persen. Bahkan banyak dinas yang realisasinya berada di bawah rata-rata kabupaten,” sebutnya sembari berharap adanya evaluasi kinerja OPD. (ari)

diminta segera pula melakukan perbaikan data dan ajukan kembali kepada camat untuk dilaksanakan perbaikan.

Bupati memberikan batasan waktu sepekan kepada kepala desa untuk membentuk pokmas.

Kemudian para pokmas yang

sudah ada segera cari Aplikator untuk membuat panel Risha bagi yang membangun Risha dan para pendamping lainnya untuk menuntaskan segala keperluan memulai pembangunan rumah. “Fasilitasi, permudah dan dipercepat,” harapnya. (rus)

Sempat Viral, M. Rizky Maulana Diberikan Sepeda Selong (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Timur (Lotim) memberikan hadiah berupa sepeda pada M. Rizky Maulana, pelajar yang sebelumnya viral lantaran menangis saat di tindak pelanggaran (tilang) oleh anggota Satlantas. Pasalnya, proses tilang dilakukan, karena pelajar di bawah umur ini mengendarai sepeda motor di Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, Senin (12/11) lalu.

Sebelum menerima sepeda, M. Rizky Maulana terlebih dahulu diminta menghafal Pancasila oleh Kapolres Lotim AKBP. Ida Bagus Winarta, SIK. Pelajar kelas satu MTs ini, kembali dipanggil oleh pihak berwajib ke Mapolres Lotim.

Pemanggilan itu bukan untuk mengambil sepeda motornya yang saat ini masih ditahan oleh pihak Satlantas Polres lotim. Melainkan, untuk menerima sepeda yang diberikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal, SIK, bersama Kapolres Lotim. Sepeda yang diberikan ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berangkat maupun pulang sekolah dan tidak lagi mengendarai sepeda motor sebelum cukup umur atau mengantongi SIM. Kasat Lantas Polres Lotim, Riyan Faisal mengharapkan supaya masyarakat tidak salah di dalam memahaminya. Pasalnya,

pemberian sepeda terhadap pelajar tersebut bukan lantaran ia melanggar aturan berlalu lintas.

Melainkan, setelah dilakukan telisik oleh Satlantas Lotim, aparat kepolisian menemukan persoalan di balik kehidupan anak yang merupakan cucu dari marbot salah satu masjid di Sakra Barat, sehingga layak diberikan sepeda kayuh.

Pemberian sepeda inipun diharapkan dapat dijadikan motivasi dan peringatan bagi orang tua agar tidak senantiasa mengizinkan anaknya ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Melainkan lebih kepada mendukung program gerakan bersepeda ke sekolah yang sebelumnya dicanangkan oleh Dinas Dikbud Lotim serta mantan Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi.

Ditemani sejumlah anggota keluarganya, M. Rizky Maulana tampak malu-malu menerima sepeda yang diberikan terhadapnya. Di hadapan kapolres dan sejumlah anggota Satlantas Polres Lotim, pelajar belia ini berjanji untuk tidak lagi menggunakan sepeda motor ke sekolah maupun kemanapun karena belum cukup umur serta mengancam keselamatannya dan orang lain. Ia akan memanfaatkan sepeda yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya, terutama untuk bersekolah. (yon)

(Suara NTB/yon)

TERIMA SEPEDA - M. Rizky Maulana, pelajar asal Sakra Barat yang sebelumnya viral di medsos akibat ditilang anggota Satlantas Polres Lotim saat menerima sepeda dari Polres Lotim.

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

Diklaim Lebih Bagus PROSES rekonstruksi dan rehabilitasi rumah korban gempa di Lombok Barat (Lobar) diklaim lebih bagus dibandingkan daerah lain.

Sebab sejauh ini sudah ada empat unit rumah Risha sudah selesai dibangun, ditambah lagi 17 unit tengah proses penyelesaian pengerjaan.

Akan tetapi dari jumlah rumah rusak berat yang selesai dibangun dibandingkan jumlah rumah yang belum dibangun masih jomplang. Sebab terdapat 13 ribu rusak berat. Belum lagi rumah rusak sedang dan ringan yang belum tertangani (Suara NTB/dok) mencapai puluhan ribu unit.

H. L. Winengan Proses verifikasi rumah rusak sedang dan ringan ini belum disentuh, lantaran terkendala minimnya fasilitor. Untuk itulah Pemda Lobar mendesak agar Pemprov NTB turun tangan menyelesaikan persoalan limitnya tenaga fasilitator tersebut. ‘’Sebab mengacu Inpres nomor 5 tahun 2018 kewenangan fasilitator menjadi tugas provinsi,’’ ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. L. Winengan belum lama ini.

Ia membandingkan lokasi yang dikunjungi Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla di Kota Mataram justru belum terbangun sampai atapnya. Dibandingkan di Lobar jauh lebih banyak yang sudah beratap 17 unit dan selesai 17 unit. Dari sisi pembentukan pokmas pun jauh lebih banyak di Lobar, sejauh ini sudah terbentuk siap terima dana sebanyak 1.843 pokmas. “Adakah daerah lain yang sudah membentuk pokmas sebanyak itu?’’ tanyanya.

Terkait pembangunan rumah konvensional sebagai solusi mempercepat proses pengerjaan rumah korban gempa, Pemda juga mendorong dan menyiapkan pembangunan konvensional. Hanya saja fasilitator harus menghitung, sebab tidak semua korban gempa memiliki luas lahan 36 are untuk membangun tipe 36. Hal ini, jelasnya, dikomunikasikan dan tengah dihitung. Selain itu, dibuatkan dokumen kontrak. Diakui banyak korban gempa yang mau membangun rumah konvensional.

Ia mengaku, dengan target penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi bulan Maret tak yakin bisa dicapai. Pemda sendiri menargetkan penyelesaian sampai bulan Juli mendatang. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lahan Proyek Bantuan Benih Kedelai Diduga Fiktif Praya (Suara NTB) Penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek bantuan benih kedelai tahun 2017 makin diintensifkan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Jaksa kini tengah fokus menelusuri kejelasan soal lahan lokasi tanam benih kedelai bantuan yang disinyalir fiktif.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, SH., MM., MH., melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan Basri, SH., MH., kepada Suara NTB, Selasa (13/11).

Ia menjelaskan, total luas lahan tanam untuk bantuan benih kedelai tahun 2017 tersebut mencapai 10 ribu hektare.

Programnya baru berjalan mulai bulan Oktober hingga Desember tahun 2017. Semen-

tara pada bulan tersebut terhitung sudah masuk musim tanam pertama. Di mana hampir semua lahan pertanian di daerah ini, ditanami padi. “Lalu lahan-lahan mana saja yang 10 ribu hektar tersebut? Inilah yang ditelusuri,” ujarnya.

Hampir semua kepala UPT dinas terkait saat ini kembali dipanggil guna memastikan keberadaan lahan yang memperoleh bantuan benih kedelai.

Soal proses Perhitungan Kerugian Negara (PKN) oleh

BPK RI, Hasan mengaku masih terus berproses. Pihaknya masih berupaya melangkapi berkas serta dokumen pendukung terkait kasus tersebut dengan harapan proses PKN oleh BPK RI bisa segera tuntas, karena PKN menjadi kunci untuk bisa menuntaskan penyidikan kasus. Di mana dari hasil PKN itulah nantinya bisa terungkap berapa sesungguhnya nilai kerugian negara pada proyek pusat senilai Rp 12,6 miliar tersebut. “Kita masih

”

Lalu lahan-lahan mana saja yang 10 ribu hektar tersebut? Inilah yang ditelusuri,” Hasan Basri terus berupaya melengkapi semua alat bukti, berkas dan dokumen pendukung dalam kasus ini,” imbuh Hasan.

Adapun soal tersangka, sejauh ini masih belum bisa dipastikan. Sampai ada kejelasan soal hasil audit BPK RI. Di sanalah bisa terlibat, kerugian negara timbul atas per-

an siapa, sehingga jelas siapa yang harus bertanggung jawab.

“Untuk jumlah saksi yang diperiksa sudah cukup banyak.

Mencapai seratusan orang lebih. Inilah yang membuat proses penyidikan agak lama. Karena memang banyak saksi yang harus dipanggil dan dimintai keterangannya,” ujarnya. (kir)

Perang Topat Terkendala Tenda Pengungsian Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan event budaya Perang Topat yang rutin dilaksanakan di Pura Lingsar Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) kembali digelar tanggal 22 November ini. Namun kali ini pelaksanaan even ini sedikit lebih kompleks permasalahan yang dihadapi, menyusul adanya warga setempat yang terdampak gempa masih membangun tenda di sekitar kompleks areal pura. Terdapat ratusan tenda dan hunian sementara (huntara) yang ada di sekitar lokasi pura, sehingga sedikit menjadi kendala pelaksanaan event budaya ini.

Belum lagi masalah PKL dan tempat parkir di sekitar lokasi. Meski demikian, pihak panitia dan Dinas Pariwisata (Dispar) tetap menggelar kegiatan tersebut di tengah persoalan tersebut. Pihak dinas dan panitia berupaya mencari solusi terhadap masalah ini. Demikian mengemuka pada perteman membahas persiapan pelaksanaan event perang topat di aula Kantor Dispar Lobar, Selasa (13/11).

Seperti disampaikan Kepala Desa Lingsar, M Abdul Hadi, terkait keberadaan pengungsian di sekitar lokasi Pura Lingsar menjadi salah satu kendala. Namun pihaknya sudah membahas hal ini bersama panitia termasuk dengan para pengungsi. “Dan mereka sepakat hari ini dipindahkan atau relokasi. Tapi ada pengungsi yang ada luar (parkir pura) kami belum ada solusi karena kesulitan tempat,” jelasnya.

Jumlah pengungsi di areal parkir pura saja yang tinggal di huntara sebanyak 50 unit. Sedangkan di bagian dalam pura ada sebanyak 50 tenda. Puluhan tenda ini sendiri disiapkan oleh desa, sebab terlihat kumuh, sehingga tak sedap dipandang pengunjung yang datang ke pura. Namun 50 tenda ini sendiri akan dibongkar, karena event Perang Topat.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, mengatakan, pihaknya akan tetap melaksanakan event ini, meski kondisi masyakarat tengah dilanda bencana dan masih tinggal di tenda di sekitar lokasi kegiatan itu. Terkait keberadaan lokasi pengungsian ini pihaknya akan mencari jalan keluar dengan koordinasi bersama desa dan instansi terkait. “Memang kondisi saat ini cukup berat kita melaksanakan event ini, tapi event ini tetap jalan,” jelasnya.

Menyoal PKL yang jadi soal, pihaknya juga berharap Satpol PP melakukan penanganan dan lebih awal melakukan relokasi. Satpol PP diminta berkoordinasi dengan kades untuk penanganan relokasi PKL, termasuk lokasi parkir juga menjadi persoalan yang harus dicarikan solusi. Sebab pada pelaksanaan event tahun lalu ada lapangan tempat parkir di depan lahan pura, namun tidak bisa ditempati lagi karena dipakai untuk kegiatan sepak bola.

Menurutnya, event kali ini sedikit berbeda, karena hiburan rakyat lebih diperbanyak dan diperpanjang. Aneka hiburan rakyat yang disuguhkan sebelum acara puncak, antara lain peresean dilaksanakan lebih lama, tari-tarian dan band Amtenar akan tampil menghibur. (her)

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat persiapan event budaya Perang Topat di Kantor Dispar Lobar, Selasa (13/11).

(Suara NTB/ist)

CARI NELAYAN - Tim SAR gabungan TNI terus melakukan pencarian terhadap nelayan Labuan Poh Sekotong yang tenggelam.

Nelayan Belum Ditemukan, Pencarian Diperluas Giri Menang (Suara NTB) Proses pencarian nelayan asal Labuan Poh Desa Batuputih Sekotong Lombok Barat (Lobar) yang tenggelam di perairan setempat terus berlangsung. Hingga Selasa (13/11), tim SAR memperluas areal pencarian hingga perairan Baru Gendang berjarak sekitar 3.32 Nano Meter (NM). Proses pencarian masih terkendala kuatnya arus

dan gelombang di sekitar lokasi perairan setempat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram I Nyoman Sidakarya mengatakan tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan cara penyisiran di laut menggunakan rubber boat milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, speed boat Ditpolair Polda NTB dan Po-

lair Polres Lobar dan perahu milik warga setempat. Pencarian juga dilakukan dengan penyisiran dari darat yaitu di sepanjang pantai Labuhan Poh. Selain itu, pihak Dive Zoon sempat melakukan penyelaman, snorkeling hingga menggunakan alat Echo Sounder, namun keberadaan korban belum berhasil diketahui. “Hingga pencarian hari ke 4 belum

berhasil ditemukan. Areal pencarian diperluas hingga batu gendang berjarak 3.32 NM dari lokasi kejadian,”jelasnya.

Untuk pencarian hari ke empat ini, pihak SAR tidak melakukan penyelaman mengingat cuaca dan arus bawah laut yang cukup kencang. Namun pencarian dilakukan dari permukaan laut menggunakan RB 220 Mataram, rubber boat

Kasus ADD, Mantan Kades Puluhan Hektare Lahan Terancam Gagal Tanam Resmi Jadi Tersangka

Pipa Embung Tersumbat

Giri Menang (Suara NTB) Pipa saluran air embung di Dusun Telaga Lebur Kebon Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong sejak dua pekan terakhir tersumbat lumpur. Akibatnya, suplai air dari Embung utama ke saluran irigasi macet total. Kondisi ini mengakibatkan sekitar 70 hektar lahan pertanian yang ada di tiga dusun setempat tak bisa diairi. Para petani setempat berharap agar Pemda dan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) segera bertindak. Sebab ribuan petani terancam tak bisa menanam di musim tanam (MT) I awal tahun ini, jika pipa saluran tak segera dibersihkan.

Kepala Dusun Telaga Lebur Kebon Mahnun menuturkan pipa saluran yang menghubungkan pintu air pertama dengan saluran irigasi tersumbat sejak dua pekan lalu. “Sejak dua pekan lalu tersumbat pipa embung itu, kami sudah laporkan ke pihak terkait (BWS), namun belum direspons,” aku Mahnun.

Akibat kondisi ini, diakuinya, sekitar 70 hektare lahan pertanian tak bisa diairi. Petani pun tidak bisa memperoleh air untuk menyemai benih padi untuk ditanam akhir tahun ini. Para petani setempat jelasnya dibuat resah, lantaran jika tak segera diperbaiki bisa-bisa petani tak bisa menanam padi pada musim tanam kali ini.

Padahal sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian warga setempat, pascameredupnya tambang emas. Dampak tersumbatnya pipa ini pun dirasakan oleh ribuan petani yang ada di tiga dusun yakni Dusun Telaga Lebur Kebon, Dusun Loang Balok dan Dusun Telaga Lebur Desa. Bahkan lebih dari itu, beberapa dusun di daerah dulu juga terkena dampak sebab suplai air irigasi bergantung dari embung tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal ini Kepala dinas PU PR Made Artadana mengatakan, pihaknya baru mendapat laporan terkait hal ini dari media. Ia pun langsung koordinasi dengan pihak BWS agar segera ditindak-

(Suara NTB/her)

TERSUMBAT - Embung Telaga Lebur Sekotong yang bersumbat lumpur menyebabkan petani di sejumlah dusun terancam tak bisa bercocok tanam. lanjuti oleh pihak terkait. “Saya segera laporkan dan koordinasikan dengan BWS (kepala BWS red langsung),”kata Made.

Sementara itu Humas BWS Nusa Tenggara I Abdul Hanan, yang dikonfirmasi, mengaku, pihaknya sedang menurunkan tim untuk melakukan investigasi. Pihaknya sedangkan melakukan detail desain untuk pengendalian banjir di Sungai Telaga Lebur, sehingga untuk konstruksinya pada tahun berikutnya. (her)

Praya (Suara NTB) Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya menetapkan mantan Kepala Desa Pengembur Kecamatan Pujut, SY, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Pengembur tahun 2017. Seluruh dokumen dan berkas penyidikan pun sudah dinyatakan lengkap, sehingga kasusnya bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Tersangka sudah kita tetapkan, yakni mantan Kades Pengembur,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan Basri, SH., MH., Selasa (13/11) kemarin. Penetapan status tersangka terhadap mantan Kades Pengembur setelah semua berkas dinyatakan lengkap. Di mana, persyaratan minimal dua alat bukti juga sudah terpenuhi.

Ia mengatakan, total ada sekitar 32 saksi yang sudah dimintai keterangan dalam kasus tersebut. Termasuk mantan Kades Pengembur.

Dan, Selasa kemarin semua saksi sudah dipanggil kembali untuk menuntaskan berita acara pemeriksaan (BAP).

Hasan menambahkan, se-

Sanitasi Buruk

Korban Gempa Terancam Kolera Praya (Suara NTB) Penyakit kolera kini mengancam para warga korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Buruknya sanitasi dan ketersediaan air bersih yang minim di daerah terdampak gempa, diduga jadi penyebabnya. Ancaman penyakit kolera sendiri semakin besar, memasuki musim penghujan kali ini.

Di Desa Selebung Kecamatan Batukliang saja, tercatat sudah ada tiga warga yang terindikasi

terjangkit kolera sampai sejauh ini. “Sudah ada tiga laporan soal warga kami yang terjangkit penyakit kolera,” aku Kepala Desa Selebung, Agus Kusumahadi, kepada Suara NTB, Selasa (13/11).

Ketiga warga yang terjangkit kolera saat ini sudah mendapat penanganan medis dari petugas. Namun pihaknya mensinyalir itu hanya kasus awal dan tidak menuntup kemungkinan masih ada kasus serupa, tapi belum terpantau oleh pihaknya.

dan juga peralatan dan armada dari potensi unsur terkait yang ikut dalam pencarian.

Ia menambahkan pencarian bakal dilakukan selama 7 hari,seandainya tidak memungkinkan untuk melakukan penyelaman karena arus yang kencang pihak SAR masih bisa lakukan pencarian dari permukaan laut dan penyisiran di sepanjang pesisir pantai.(her)

Untuk itu, pihaknya akan kembali mengintensifkan proses pemantauan di lapangan. Untuk mencari tahu apakah ada warga terdampak gempa yang menderita kolera. “Kita akan turun lagi.

Supaya kalau ada kasus serupa bisa segera ditangani,” tegasnya.

Diakuinya, dengan kondisi perubahan cuaca sekarang ini ancaman penyakit kolera cukup besar.

Dan, bukan hanya di Desa Selebung saja. Di desa-desa yang terkena dampak gempa lainnya

juga kemungkinan mengalami hal serupa. “Harapan kita, pemerintah daerah juga bisa lebih intensif memantau kondisi warga yang terkena dampak gempa.

Karena sangat rentan terjangkit penyakit,” ujar Agus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, S.KM., yang dikonfirmasi terpisah, mengaku sampai saat ini belum mendapat laporan soal penyakit kolera. Namun demikian, pihaknya akan segera

mengecek kondisi di lapangan.

Jika dibutuhkan tindakan segera, pihaknya akan menerjunkan tim guna menangani dan mengatasi perkembangan penyakit kolera , sehingga penyebaran penyakit tidak sampai meluas.

“Setiap minggu petugas kesehatan kita yang ada di daerah gempa, diharuskan membuat laporan minggu terkait perkembangan penyakit di wilayahnya. Bisa jadi muncul kasus kolera tersebut baru ke-

marin-kemarin terjadi. Jadi belum ada laporan yang masuk,” ungkapnya.

Omdah mengatakan, penyakit kolera sendiri lebih disebabkan oleh faktor lingkungan serta pola hidup yang kurang bersih dan sehat. Sehingga untuk mengatasi penyebaran penyakit kolera hanya bisa dengan menjaga faktor lingkungan serta merubah pola hidup. Dari pola hidup tidak sehat ke pola hidup bersih dan sehat. (kir)

suai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Loteng, total kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp825 juta dengan rincian Rp639 juta di antaranya dikelola oleh mantan Kades Pengembur dan sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan sisanya dikelola oleh Bendahara Desa, sebesar Rp 186 juta.

Bendahara desa, Senin (12/ 11) sudah melakukan pengembalian kerugian negara sesuai hasil temuan yang ada. Sementara kerugian negara yang menjadi tanggungjawab mantan kades sampai sekarang belum ada pengembalian. “Kita mendorong tersangka (mantan kades) juga segera melakukan pengembalian. Seperti halnya yang dilakukan bendahara desa,” jelasnya.

Kerugian negara itu bersumber dari empat kegiatan desa, masing-masing proyek pembangunan posyandu, pembangunan jembatan, perbaikan jalan desa serta pembangunan sumur bor.

Di mana beberapa program di antaranya ternyata fiktif.

Apakah dengan pengembalian kerugian negara akan menghentikan proses penyidikan? Hasan menegaskan tidak ada pengaruhnya dengan proses penyidikan. Proses hukum tetap berjalan. Hanya saja pada saat tuntutan saja nantinya yang akan lebih ringan, karena sudah ada niat baik untuk melakukan pengembalian kerugian negara.

Pekan depan, ujarnya, mantan Kades Pengembur akan dipanggil lagi dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Kalau pemanggilan sebelumnya masih sebatas sebagai saksi.

Disinggung apakah akan ada tersangka lain, Hasan mengaku semua masih serba mungkin.

Namun untuk saat ini pihaknya fokus menuntaskan berkas perkara terhadap tersangka mantan Kades Pengembur. (kir)

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

Kekurangan Guru, KSB Berharap Alternatif Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap agar ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan guru di daerah.

Harapan Dinas Dikpora ini dilontarkan seiring hasil penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang telah dilaskanakan tidak maksimal. Di mana dari 148 formasi guru yang dibuka Pemda KSB hanya 7 pelamar yang dinyatakan lulus tes seleksi kompetensi dasar (SKD). “Kita me(Suara NTB/bug) mang belum koordinasi denTajuddin gan BKD terkait hasil seleksi CPNS itu, tapi kalau kita lihat, kita tidak bisa berharap banyak bisa menutupi kekurangan guru kita saat ini,” terang Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajuddin kepada Suara NTB. Sebenarnya kata dia, persoalan kekurangan tenaga guru ini terjadi di banyak daerah. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengatensi persoalan tersebut sejak beberapa tahun terakhir. Dan salah satu solusi untuk meretasnya dengan membuka penerimaan CPNS. Selain itu, solusi lain yang siap dilaksanakan oleh Kemendikbud adalah dengan mengangkat guru melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Karena lewat seleksi CPNS kesempatan kita tertutup.

Maka harapan kita kebijakan pengangkatan guru P3K ini bisa segera dilaksanakan oleh kementerian,” harap Tajuddin.

Terkait pengangkatan guru melalui mekanisme P3K ini, Tajuddin menjelaskan, Kemendikbud tetap akan menerapkan proses seleksi secara ketat sesuai aturan yang ada. Sebab setiap pegawai pemerintah baik PNS maupun tenaga lainnya diwajibkan melalui prosedur seleksi.

“Seleksi ini yang memang banyak membuat pelamar gugur.

Tapi mau bagaimana aturannya seperti. Tapi harapan kami di P3K nanti ada banyak yang bisa terjaring,” timpalnya.

Ia mengakui, penerimaan tenaga guru melalui jalur P3K itu tidak akan sepenuhnya menutupi kekurangan tenaga guru yang ada. Pemerintah pusat mempertimbangkan kemampuan anggaran sehingga jumlah guru yang akan dijaring terbatas. “Pak menteri sudah sampaikan ke kami hal ini. Jadi mudah-mudahan kalau ada bukaan penerimaan P3K kita dapat jatah banyak,” ujarnya.

Ditanya jumlah guru yang dibutuhkan Pemda KSB saat ini, Tajuddin tidak bisa menyebutkan secara rinci. Namun demikian, ia menyatakan, masih banyak sekolah hingga hari ini, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang belum terpenuhi. “Kenapa kemudian di penerimaan CPNS tahun ini lebih banyak formasi guru yang kita minta karena memang masih kurang. Apalagi akhir tahun ini akan ada puluhan guru SD dan SMP yang akan purna tugas,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA Dinilai Tidak Berkualitas

Belasan Kelompok Tani Kembalikan Bibit Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, menemukan bibit jagung yang dinilai tidak berkualitas. Seperti keluhan para petani di daerah pemilihannya, bantuan bibit dari pemerintah tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

“Bantuan bibit tidak berkualitas. Banyak yang tidak sesuai harapan masyarakat.

Keluahan ini merata saya dapatkan di tempat saya reses, seperti Rhee, Sabedo, Kalabeso dan lainnya. Yang utamanya mengadukan masalah pertanian,” cetus Berlian, Selasa (13/11).

Kondisi ini juga diakui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Tarunawan S.Sos, S.P, yang dikonfirmasi di tempat terpisah. Bahkan belasan kelompok tani di sejumlah lokasi di Sumbawa mengembalikan bibit jagung bantuan pemerintah ke Distan. Pengembalian bibit tersebut karena dinilai kualitasnya buruk.

Yakni bibit dengan kemasan Bima 15 Sayang. Dari beberapa sampel, fisik benih kurang baik dengan kondisi patah dan bubuk.

“Ada 8 ton yang dikembalikan dari 18 kelompok tani asal Maronge. Kita ambil beberapa sampel, fisiknya (benih) kurang

baik. Kondisinya patah dan ada yang bubuk,” ujarnya.

Dijelaskannya, selain dari Maronge, wilayah lain juga banyak yang mengeluhkan bibit dengan jenis tersebut. Karena petani merasa trauma dengan bantuan benih merk Bima yang dibagi pada tahun lalu. Dimana ditengarai ada benih yang rusak, dan tidak layak dijadikan benih. Termasuk ada petani yang sudah menanam, tetapi hasilnya tidak pernah baik. Sehingga saat itu, banyak benih yang dikembalikan.

Persoalan ini juga sudah disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi NTB, supaya mengetahui adanya sebagian benih yang disalurkan ada yang rusak dan tidak cocok dijadikan benih. Harapannya, dijadikan bahan evaluasi pemprov agar kedepannya tidak lagi memberikan benih yang sudah pernah menimbulkan trauma bagi masyarakat.

“Persoalannya sekarang ada

suasana traumatis dari petani akibat tahun lalu dibagi benih itu (Bima). Dan ditengarai ada benih yang rusak dan tidak layak dijadikan benih. Sehingga banyak yang datang ke kami untuk mengembalikan itu,” jelasnya.

Meskipun demikian, sesungguhnya benih dengan merk Bima juga bagus. Berdasarkan kajian dan yang sudah ditanam oleh Litbang serta penyuluh, hasil panen dengan menggunakan benih ini melampaui 7 ton. Bahkan di wilayah lain di Sumbawa juga tetap menerima bibit tersebut dan produksinya bagus.

“Masyarakat itu sebenarnya terima benih apa saja, baik itu hibrida umum 2 maupun 3. Yang penting fisik meyakinkan, kemudian tidak ada pengalaman buruk tahun sebelumnya terhadap benih itu,” tandas Tarunawan.

Dijelaskan lebih jauh, bantuan benih jagung merupakan program pemerintah di bidang pertanian. Untuk mendapatkan bantuan itu tentu harus ada data yang valid melalui CPCL. Dari hasil CPCL semua petani minta benih bagus, yakni varietas jagung hibrida umum II terdiri dari vionerr, BC 18, BC 28 dan lainnya.

Ada juga varietas hibrida

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Tarunawan

Berlian Rayes

umum III yang diproduksi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Indonesia seperti Bima, Nakula Sadewa, JH, HJ dan lainnya. Sesungguhnya dari sisi produktifitas, keduanya tidak berbeda. Hanya saja, untuk varietas jagung hibrida umum II sudah menjadi favorit dan sudah sering ditanam berkali-kali leh masyarakat.

“Jadi yang diminta melalui CPCL itu semua jagung yang varietas hibrida umum 2. Kemudian sudah kami sampaikan

karena pengadaannya itu ada di provinsi, ada di pusat di kementerian pertanian. Cuma namanya daftar keinginan petani tidak selalu selaras dengan kondisi keuangan negara. Negara itu hanya mampu memberikan bantuan dengan porsi 35 persen varietas jagung hibdrida umum 2 dan 65 persen varietas umum hibrida 3. Yang namanya bantuan, pihak dinas akan membantu pemerintah provinsi maupun pusat menyalurkan ke kelompok tani,” pungkasnya. (ind/arn)

Dispopar Fokus Garap Ekowisata Berbasis Masyarakat

Pasar Brang Bara Operasional, Revitalisasi Seketeng 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasar Brang Bara segera dioperasionalkan. Setelah nantinya proses serah terima dari pemerintah pusat ke Pemkab Sumbawa yang diperkirakan akhir bulan ini. Sedangkan untuk revitalisasi pasar Seketeng dimulai 2019 dengan anggaran tahap pertama sekitar Rp18 Miliar.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Arif Alamsyah S.STP, M.Si, Pasar Barang Bara kini dalam proses pembangunan Instalasi Pengola(Suara NTB/arn) han Air Limbah (IPAL) dan Arif Alamsyah lahan parkir. Untuk pembangunan pagarnya segera menyusul. “Proses serah terima dari pusat ke daerah sekitar akhir bulan ini. Setelah itu semua rampung, pedagang setempat yang akan kita perioritaskan dulu menempati pasar Barang Bara ,” terangnya.

Terkait pasar Seketeng, rencana pembangunan Pasar Seketeng tahun 2019, saat ini sedang dalam tahap pembahasan anggaran dengan TAPD dan belum dibahas di DPRD. Meskipun demikian Pemkab berkomitmen untuk memulai pembangunannya di tahun 2019. Pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, karena rencananya membutuhkan anggaran Rp58 miliar untuk keseluruhan pasar.

“Jadi kita akan revitalisasi Pasar Seketeng. Anggaran yang dibutuhkan Rp58 miliar. Karena keterbatasan anggaran kita, tentu akan dibangun secara bertahap,” ujarnya.

Dijelaskannya, tahun 2019 rencananya akan dibangun satu blok dengan anggaran sekitar Rp18 miliar. Hal ini untuk menjawab harapan masyarakat sekaligus sebagai langkah awal menuntaskan permasalahan Pasar Seketeng.

Hanya saja dalam pembangunan nantinya ada pedagang yang akan direlokasi sementara. Karena dari pembangunan blok A Pasar Seketeng ada sekitar 300 sampai 400 pedagang yang terkena dampak. Sejauh ini pihaknya sudah menyiapkan anggaran dan tengah membahas lokasi relokasi.

Kemungkinan lokasi relokasi yang ditawarkan di halaman Pasar Brang Bara dan Pasar Brang Biji.

Diakuinya, ada sedikit kendala di Pasar Seketeng karena terdapat sekitar 18 are tanah masyarakat belum dibebaskan oleh pemerintah. Tetapi saat ini sedang dalam proses penilaian oleh Bagian Pertanahan. Jika nantinya pembebasan lahan ini tuntas, maka tidak ada lagi kendala untuk dilanjutkannya pembangunan.

“Tahun 2017 sudah dilaksanakan appraisal untuk pembebasan lahan. Namun karena masyarakat menolak dengan alasan nilai appraisal terlalu rendah, sehingga dilakukan penilaian ulang,” ujarnya.

Dilakukannya revitalisasi terhadap Pasar Seketeng , sesuai dengan cita-cita pemerintahan sekarang yang tertuang dalam RPJMD, untuk membangun satu unit pasar Tipe A di Kabupaten Sumbawa. Namun Pasar Seketeng saat ini masih dikeluhkan masyarakat, karena kondisinya yang kumuh, kotor dan masih semrawut. Diharapkan dengan pembangunan nantinya, apa yang menjadi keluhan saat ini bisa teratasi.

“Kami rencanakan Pasar seketeng ini bisa menampung pedagang dengan kapasitas 3.000 sampai 3.500 pedagang.

Sekarang hariannya sekitar 2.000 sampai 2.400 pedagang.

Kami rencanakan lebih besar untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pedagang,” jelasnya.

Adapun luas lahan Pasar Seketeng yakni 1,25 hektar jika dihitung dengan lahan dari masyarakat yang sedang diupayakan pembebasan. Rencananya Pasar Seketeng konstruksinya akan dibangun vertikal. Dimana ada tiga blok dan seluruhnya dibangun dua lantai.

Untuk modelnya, pihaknya sudah menghitung kapasitas pedagang, lahan parkir, dan akses-aksesnya dalam DED yang sudah disusun pada tahun 2017 lalu. Tentunya untuk memulai pembangunan, pihaknya akan mereview sedikit perencanaan terkait harga standar yang berlaku di tahun 2019. “Kita sudah hitung mode pembangunannya. Kemudian kebutuhan ruang, areal parkir, termasuk draenase. Sistem pengolahan sampah juga sudah dihitung dalam DED,” pungkasnya. (arn/ind)

Halaman 6

(Suara NTB/arn)

INCAKAP - Kepala Diskominfotik Sumbawa, H. Ibrahim bersama para duta INCAKAP Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

Diskominfotik Sumbawa Seleksi Duta INCAKAP 2018 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbawa menyelenggarakan Pemilihan Duta INCAKAP Kabupaten Sumbawa Tahun 2018. Penyelenggaraan ajang penggalian potensi generasi milenial yang sedang duduk di sekolah menengah ini dimaksudkan agar terjaring para duta yang akan menjadi pelopor maupun jejaring sosialisasi penggunaan internet cerdas, kreatif dan produktif di sekolah-sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

Kepala Diskominfotik Sumbawa, Ir. H. Ibrahim, M.Si, Selasa (13/11), mengatakan, saat ini semua generasi muda dapat memanfaatkan internet sebagai pembelajaran dan mencari informasi yang dibutuhkan. Namun, penggunaan internet pada generasi muda perlu ditanamkan prinsip dasar dalam menggunakan internet serta norma yang berlaku. Penggunaan internet yang baik di dunia nyata sama baiknya dengan di dunia siber dan begitu sebaliknya.

Seperti tema Pemilihan Duta INCAKAP 2018 yang digelar Senin lalu di Pantai Ai Loang, “Mewujudkan Generasi Muda Yang Sehat Cerdas dan Kreatif Dalam Berinternet”, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi generasi muda yang lebih cerdas dalam memanfaatkan internet. Memilih konten yang berguna sesuai etika, kreatif, serta menciptakan karya baru yang memberikan nilai tambah secara optimal.

“Kami berharap melalui kegiatan Pemilihan Duta INCAKAP ini, generasi muda dapat memilah dengan bijak dalam memahami penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan serta meningkatkan kreativitas, prestasi dan kemampuan secara maksimal dalam penggunaan internet secara positif,” ujar Kadis.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 November sampai 14 November 2018 ini, dihadiri oleh 20 orang siswa siswi dari Sekolah Menengah seKabupaten Sumbawa yang telah terseleksi juga di hadiri oleh

perwakilan Diskominfo NTB, Humas UTS, Ketua Relawan TIK Kabupaten Sumbawa, para Duta dan Runner-Up Incakap 2017, jajaran Dinas Kominfotik Sumbawa dan lainnya.

Adapun 20 Besar Calon Duta INCAKAP Kabupaten Sumbawa 2018 antara lain Muhammad Akbar Syahbani, Rinta Putri Yanuar, Jaslin Dhabitah (SMAN 1 Alas), M. Fadil Dwiansyah, Faiz Unisa Jazadi, Milad Yusri Fadillah (SMAN 1 Sumbawa Besar), Tragedy Badai Prihatin (SMKN 2 Sumbawa Besar), Adekatelu Rizqi Lanang (SMAS Dea Malela), Teguh Adhipati, Syahrul Amri, Rifdah Fadhilah (SMAN 1 Empang), Salman Aga Khan (SMAN 1 Utan), M. Abim Faiz (SMAN 4 Sumbawa Besar), Dhira Wahyu Febrian (SMKN 3 Sumbawa Besar), Annisa Alifiya Mutmainnah, Ulya Medina Ihzarani (SMAN 3 Sumbawa Besar), Aqmarina Zatania, Citra Khaerunnisa (SMAN 1 Lape), Ita Lestari (SMKS Islam Sumbawa) dan Lissli Rizki Kantari (SMAN 1 Moyo Utara). (arn)

Kasus Naker Banyak Ditemukan di Sektor Pertambangan Taliwang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya puluhan kasus dan sengketa tenaga kerja selama 2018. Dimana dari kasus-kasus tersebut masih didominasi oleh sektor tambang. Dari kasus PHK hingga masalah pembayaran gaji.

Kepala Disnakertrans melalui Mediator Hubungan Industrial (HI) Tohiruddin SH, kepada Suara NTB, Selasa (13/11) tidak menampik banyak laporan pengaduan para tenaga kerja dari sektor tambang. Dari kasus PHK sepihak, maupun kasus PHK karena pelanggaran dan masalah lainnya.

Hanya saja, sampai saat ini, pihaknya masih enggan untuk memberikan informasi lebih detail dari kasus-kasus tenaga kerja yang sudah ditangani selama tahun 2018. Bahkan dari kasus yang dilaporkan tersebut, rata-

rata sudah selesai ditangani pada tingkat mediator di Dinas Nakertrans. setempat tidak ada yang sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Pihaknya juga mengupayakan supaya semua kasus tenaga kerja harus sudah selesai dalam 30 hari kerja ditingkat mediasi. Jika dua belah pihak masih enggan untuk dimediasi, maka pihak terkait akan menyerahkan kasusnya ke balai pengawasan tenaga kerja.

“Kami hanya punya waktu 30 hari menangani kasus tenaga kerja yang dilaporkan. Itupun sifatnta hanya mediasi semata tanpa memberikan sanksi,” terangnya.

Dikatakannya, jika pada tahap mediasi tidak ada titik temu antara perusahaan dan tenaga kerja, maka pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke balai pengawasan tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan karena pada prinsipnya yang

berhak untuk memberikan sanksi dan menyelesaikan masalah tingkat lanjut berada di balai pengawas.

Bahkan ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan ke balai pengawas, yakni kasus dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh salah satu perusahaan.

Hanya saja untuk progres penanganan kasusnya sampai dengan saat ini masih belum ada informasi terbaru. Kalau memang hasil pemeriksaan khusus tersebut dinyatakan perusahaan bersalah atau tidak tentu tetap akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

“Kalau sudah ditangani pengawas maka kasusnya sudah masuk ke ranah tindak pidana dan kami tidak berwenang untuk ikut campur. Kami juga menghimbau agar seluruh perusahaan untuk bisa taat aturan dan taat asas supaya tidak ada lagi sengketa,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa memiliki banyak potensi destinasi wisata yang bisa dikembangkan. Namun saat ini, daerah setempat tengah fokus membenahi sejumlah destinasi ekowisata berbasis masyarakat.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi menyebutkan, Sumbawa mempunyai 160 lebih potensi destinasi wisata. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 20 prioritas penanganan. Namun yang menjadi fokus penanganannya saat ini ada delapan destinasi. Dua diantaranya yang dikelola oleh Pemda seperti Saliper Ate dan Samongkat. Kemudian enam destinasi lainnya yakni pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Seperti ekowisata di Batu Dulang, Desa Songkar, Air Terjun Agal Marente, Air Terjun Pernek, Hiu Paus Labuhan Jambu, Tarano dan Air Terjun Teba Murin Lenangguar.

“Kita coba fokus dulu ke enam destinasi ekowisata ini. Kita coba dorong, karena kita sudah bentuk Pokdarwsinya (Kelompok sadar wisata). Selain itu juga Destinasi Saliper Ate dan Samongkat,” ujarnya, Selasa (13/11).

Menurutnya, terkait pengembangan ekowisata berbasis masyarakat ini, Pemda Sumbawa sudah membuat MoU dengan pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan dan Lingkunagn Hidup Provinsi NTB. Supaya potensi yang ada bisa dikelola secara bersama-sama. Sekarang ini progresnya sedang dilakukan pembenahan. Seperti halnya di Songkar pemerintah desa sudah melakukan penataan fisik jalan.

Kemudian dilakukan penguatan kelembagaan sambil dilakukan promosi. Kemudian di Batu Dulang Pokdarwis sudah melakukan pembenahan. Bahkan pihaknya sudah membangun jalan tapak dan tempat peristirahatan

semacam baruga dari dana DAK. Pihaknya juga melakukan penataan organisasi dan promosi sambil membina masyarakat untuk pengembangan industri kecil.

Selanjutnya Teba Murin juga tahun ini dibangun jalan tapak.

Begitupula Pernek juga tengah dikembangkan. Termasuk Labuhan Jambu terkait potensi Hiu Paus yang berjumlah 49 di wilayah Teluk Saleh. Sekarang ini pihaknya bersama pemerintah desa tengah melakukan pembenahan.

Bahkan saat ini pusat konservasi internasional tengah melakukan penelitian di wilayah setempat.

Rencananya akhir bulan ini akan dilakukan rapat mengenai hasil penelitian mengenai pola pengembangan nantinya.

“Selama ini kita tidak bisa berbuat untuk karena merupakan daerah kawasan hutan. Makanya kita bekerjasama dengan kehutanan membuat bentuk pengembangan destinasi terintegrasi. Kolaborasi antara Pemkab dengan provinsi. Sehingga banyak hal yang kita bisa lakukan. Pertama menata, sekaligus masyarakat juga bisa memelihara. Yang jelas bagaimana mengeloa itu berbasis masyarakat,” jelasnya.

Sekarang ini, lanjutnya, pihaknya juga sudah bekerjasama dengan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam mengembangkan satu destinasi.

Yakni kawasan Labuhan Sao, Desa Penyaring. Dimana sedang dalam penataan fisik oleh Pokdarwis dengan bantuan anggaran Rp300 juta dari Kementerian setempat. Pihaknya juga berencana mengusulkan pengembangan kawasan lainnya. Hanya saja saat ini tengah dipersiapkan lokasi yang cocok nantinya.

“Jadi yang bekerjasama dengan Kementerian Desa PDT dan transmigrasi, ada satu yang sedang dibenahi, dan satu sedang kita siapkan lokasinya yang cocok,” pungkasnya. (ind)

KSB Usulkan 7.402 Penerima Jadup di Tahap Pertama Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali mengusulkan 7.402 jiwa ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapatkan program Jaminan Hidup (Jadup) tahap pertama. Jumlah tersebut, merupakan hasil validasi dan verifikasi data, terhadap ribuan usulan penerima program yang sudah terdata sebelumnya.

Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Selasa (13/11) mengatakan, memang di tahap pertama ada sekitar 1.907 KK dengan 7.402 jiwa yang telah diserahkan ke Kemensos sebagai penerima Jadup di tahun 2019 mendatang.

Jumlah yang telah diusulkan tersebut, menurun jika dibandingkan dengan data usulan awal 2.326 KK atau sekitar 8.200 jiwa.

Hal ini terjadi karena berdasarkan hasil verifikasi lanjutan di lapangan ada yang sudah meninggal ada juga yang sudah tidak ada di tempat (pindah). Bahkan terhadap usulan penerima Jadup hasil verifikasi, sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi. Itu artinya penerima Jadup yang masuk di tahap pertama tersebut akan segera mendapatkan bantuan dimaksud

dari Kemensos.

“Data hasil verifikasi tahap pertama sudah kita serahkan kembali ke Kemensos mudahmudahan di awal tahun 2019 sudah bisa dicairkan para penerima manfaat ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, terhadap usulan awal itu bukan hanya korban yang rumahnya mengalami rusak berat saja, melainkan data kerusakan secara kesuluruhan (sedang dan ringan). Bahkan akan ada lagi usulan penerima Jadup tahap dua dan seterusnya. Karena hasil kordinasi dengan Kemensos Jadup bukan hanya untuk korban dengan kondisi rumah yang rusak berat saja, melainkan yang rusak sedang dan ringan juga akan disamaratakan. Makanya, pola tahapan dan gelombang ini diterapkan, supaya masyarakat terdampak gempa ini bisa mendapatkan hak yang sama. Bahkan, untuk realisasi Jadup tahap selanjutnya, Dinas terkait juga mulai melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan penerimanya.

“Tim kami masih terus melakukan verifikasi lanjutan terhadap penerima Jadup ini.

Jika sudah selesai kita akan usulkan untuk mendapatkan Jadup di tahap kedua dan seterusnya,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kades Minta Perluasan Lahan Jagung Dihentikan Dompu (Suara NTB) Perluasan lahan jagung di Kecamatan Kempo, khususnya di Desa Tolokalo dan Songgajah diduga kuat memicu banjir bandang yang menerjang ratusan rumah warga, Jumat (9/11) lalu.

Karenanya, aparatur desa setempat meminta Pemkab Dompu menghentikan kegiatan ini. Apalagi, para penggarap lahan bukanlah warga setempat, namun justru dari luar desa tersebut.

Kepala Desa Tolokalo, Ikhlas, kepada Suara NTB beberapa waktu lalu mengungkapkan, banjir yang sudah menggerus satu dari ratusan rumah warga yang tergenang di desanya itu merupakan bencana banjir terbesar dari banjir-banjir yang pernah terjadi sebelumnya. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, kerusakan hutan lindung yang semakin meluas diduga kuat menjadi pemicu utamanya.

“Penyebab utamanya itu kerusakan hutan yang semakin meluas. Kemarin kan hanya hutan produksi yang dikelola tapi akhir-akhir ini sudah masuk ke hutan lindung,” kata dia.

Meski sebagian besar dari pemukiman warga terdampak bencana tahunan ini, namun dirasa paling membebani kerugiannya ialah banyak persediaan pupuk subsidi warga yang terendam dan terancam tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian.

Untuk itu, lanjut Ikhlas, agar bisa terhindar dari ancaman bencana banjir susulan yang diperkirakan

akan lebih besar maka alternatifnya pemerintah daerah harus segera menekan aktivitas perluasan lahan tersebut. Apalagi, lahan garapan itu merupakan hutan lindung yang sudah jelas dalam aturannya dilarang untuk dibabat.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Songgajah, M. Noer Karim.

Selain menyesalkan perluasan lahan yang luput dari pengontrolan pemangku kebijakan ini, juga menurutnya banjir bandang yang sudah menggenangi 163 rumah dan menggerus ratusan ekor ternak warganya itu disinyalir akibat kondisi tiga sungai di wilayah itu tidak memiliki muara. Sehingga arus air sungai meluap ke pemukiman warga.

Tiga sungai itu tidak memiliki ujung lantaran melintas di lahan hak milik warga setempat yang sampai saat ini belum berhasil dibebaskan pemerintah daerah. “Sudah beberapa kali diupayakan pembebasan lahan cuma tidak berhasil karena kabupaten tidak menyediakan biaya penggantinya,” pungkas dia. (jun)

Tim Saber Pungli Dompu Pilih-pilih Kasus Dompu (Suara NTB) Sejak dibentuk dua tahun lalu, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Dompu belum menunjukkan hasil penindakan yang signifikan. Padahal, diakui praktik menyimpang diduga banyak terjadi, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Tak heran sebelumnya muncul harapan agar sebaiknya tim gabungan dari berbagai instansi ini dibubarkan dengan alasan hanya menghabiskan anggaran negara untuk biaya operasional .

Wakapolres Dompu, Kompol Hasbullah, SH., selaku Ketua Tim Saber Pungli Dompu yang dikonfirmasi hasil penindakannya selama ini mengaku baru berhasil mengungkap satu kasus. Itupun terjadi di masa kepemimpinan Wakpolres sebelumnya. Sementara di 2018 ini terdapat dua kasus yang statusnya masih sidik.

“Tahun ini ada satu yang disidik, kasus Bank NTB dan ada pengaduan dari beberapa desa,” katanya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (13/11).

Kendati dikatakan kasus yang tengah diusut itu merupakan hasil pengungkapan tim saber pungli, namun sayangnya ia tak mengetahui pasti perkembangan kasus ini pun pada item mana ditemukan adanya praktik pungutan liar.

Mereka juga menaruh skala prioritas dalam menindak suatu kasus dalam artian perkara dengan kerugian negara cukup besar akan ditindak, sementara yang kerugiannya kecil meski menjamur di tiap SKPD luput dari perhatian.

“Banyak memang sektor-sektor yang rawan pungli, tapi kita kan skala prioritas yang kecil-kecil kasian kita, minimal kerugian yang lebih besar,” ujarnya.

Ditegaskan, dalam pengungkapan kasus pungutan liar di lapangan tak ada kendala berarti yang dihadapi, baik dari segi penganggaran maupun keaktifan pokja-pokja yang sudah terbentuk. Hanya saja, memang perlu ekstra hati-hati dalam mengambil tindakan agar pemenuhan unsur pidana sebuah kasus dapat maksimal dilakukan.

Targetnya, akhir November mendatang beberapa kasus yang tengah diusut ini sudah bisa diekspose ke publik. “Kita validkan dulu semuanya baru kita ekspos, nanti salah kata bisa rancau semua.

Harapan kedepan kita lebih mawas lagi karena itu uang negara untuk masyarakat jangan di pungli-pumgli,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

GUNDUL – Kawasan hutan di wilayah Songgajah tampak gudul akibat perluasan lahan tanam jagung, Selasa (13/11).

26 Lolos, Pansel CPNS Dompu Tunggu Panselnas Dompu (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) CPNS Kabupaten Dompu memastikan keputusan peserta tes CPNS yang mengikuti tahapan berikutnya menunggu putusan Panselnas. Berdasarkan standar nilai SKD di PermenPAN RB no 37 tahun 2018, di Dompu hanya 26 orang peserta yang lolos.

Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB, Selasa (13/11) mengatakan, peserta tes CPNS yang akan mengikuti tes kompetensi bidang (SKB) menunggu putusan Panselnas. Pihaknya juga menunggu undangan BKD provinsi selaku koordinator bagi panitia Kabupaten/Kota untuk tahapan berikutnya. “Biasanya kita akan diundang untuk membahasnya,” ungkap Asraruddin.

Berdasarkan jadwal nasional, pelaksanaan SKD berlangsung hingga 17 November 2018.

Kemungkinan pansel daerah akan diundang sehari kemudian untuk mengkoordinasikan tahapan berikutnya.

Asraruddin juga mengaku, berdasarkan passing grade atau standar kelulusan, pelaksanaan SKD di Dompu hanya 26 orang yang memenuhi standar. Apakah akan ada revisi PermenPAN RB yang mengatur passing grade SKD, belum bisa dipastikannya. “Nanti kita tunggu putusan pemerintah pusat saja. Kita

pasti akan diundang,” katanya.

Bila mengacu pada standar nilai di PermenPAN RB no 37 tahun 2018, hanya 26 orang yang bisa mengikuti tahapan SKB. Sementara jumlah formasi CPNS yang dibuka untuk Kabupaten Dompu tahun 2018 ini sebanyak 229 orang. Beberapa formasi yang sama sekali tidak ada peserta yang lolos passing grade diantaranya guru PGSD/PGMI (40 formasi), guru Bahasa Indonesia (3), guru Penjas (4), guru BK (3), guru PPKN (4), guru IPS (4), guru Prakarya (2), guru TK (3), dan guru TIK. Untuk formasi kesehatan yang lowong diantaranya Perawat ahli (5), Perawat Gigi ahli (3), Bidan ahli (4), Bidan terampil (5), Sanitarian ahli (2), Deokter umum (6), Dokter gigi (2), Nutrisionis terampil (2), Penyuluh kesehatan masyarakat ahli (1), Analis obat dan makanan (2), Radiografer (2), Perawat gigi terampil (2), Teknisi transfusi darah pemula (1), Fisioterapis terampil (2), dan Fisioterapis ahli (2).

Untuk tenaga teknis yang lowong diantaranya Analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan (2), Penyuluh kearsipan (1), Analis keuangan (3), Analis bangunan dan perumahan (1), Penyuluh penanganan masalah sosial (3), Analis SDM aparatur (1), Analis laporan keuangan (2), Analis kepegawaian ahli (4), Analis pariwisata (1), Analis pemerintahan daerah (2), Pranat komputer ahli (2), dan Medik veteriner (4). (ula)

Penerima PKH di Dompu Bertambah Dompu (Suara NTB) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Dompu tahun ini bukannya mengalami pengurangan, tetapi justru bertambah. Bahkan, masih banyak warga kurang mampu yang belum bisa terakomodir bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) setempat, Ir. Fahrurrozi dikonfirmasi persoalan itu membenarkan terus bertambahnya KPM PKH ini, selain pengaruh penambahan kuota sebanyak 5.406 dari 11.573 KPM di 2017 lalu juga kondisi riil warga kurang mampu di wilayah ini memang masih cukup banyak. Itu berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh timnya baru-baru ini.

“Penerima PKH kita tahun ini memang bertambah dari 11.573 jadi 16.979,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/11).

Diungkapkan, 16.979 KPM ini merupakan kuota keseluruhan yang ditetapkan pemerintah tahun 2018, setelah dilakukan verifikasi untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan PKH sebelumnya diakui memang ada perubahan, dalam artian banyak keluarga kurang mampu yang harus dicoret sebagai pemenerima lantaran kondisi perkonomiannya membaik pasca menerima bantuan sosial ini.

Namun demikian, lanjut Fahrurrozi, meski bantuan sebelumnya berhasil dan ada penambahan kuota tetapi fakta di lapangan masih banyak warga yang notabene berhak menerima bantuan tidak terakomodir lantaran kuotanya terbatas untuk 16.979 KPM. “Dari tenggang waktu setahun pasti sudah ada perubahan sehingga dilakukan verifikasi untuk mengganti penerima itu dengan KPM baru, tapi tidak mengubah kuota. Cuma dari 16.979 ini memang kita masih banyak yang belum ter-cover,” ungkapnya.

Terus bertambahnya calon KPM PKH ini dipengaruhi banyak hal. Misalnya, keluarga yang menikah baru, ibu hamil serta tanggungan anak sekolah semakin bertambah, pun ada yang memang kondisinya miskin keturunan. Karenanya, tambah dia, menyusul masih banyak keluarga yang belum terakomodir ini diharapkan ada penambah kuota untuk memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan.

Disinggung besaran bantuan yang diterima masing-masing KPM, Fahrurrozi mengatakan cukup berfariasi atau tergantung beban yang ditanggung keluarga tersebut, pun demikian dengan jumlah penerimanya di tiap kecamatan berbeda, seperti di Kecamatan Woja terdapat 4.696, Kecamatan Dompu 353, Kecata Huu 1.122, Kecamatan Kempo 1.408, Kecamatan Kilo 1.094, Kecamatan Manggelewa 1.244, Kecamatan Pajo 680 dan Kecamatan Pekat 2.419 KPM. “Jadi bervariasi memang nominal bantuannya, cuma saya tidak ingat berapa minimalnya,” pungkas dia. (jun) Fahrurrozi (Suara NTB/jun)

TAPD Dompu Dipanggil Pemprov Soal APBD 2019 Dompu (Suara NTB) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 hingga saat ini belum juga dibahas dan disepakati Dewan bersama Bupati. Padahal tenggat pengesahan APBD 30 November tinggal 17 hari.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait molornya pembahasan APBD 2019.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu selaku sekretaris TAPD, Drs. H. Abdul Haris, M.Ap yang dikonfirmasi, Selasa (13/11) kemarin membenarkan adanya panggilan Pemprov kepada TAPD, Rabu (14/11) hari ini.

“Iya, besok kita dipanggil ke Provinsi. Saya diminta menyiapkan dokumen.

Selengkapnya, silahkan tanya ke pak Sekda,” kata H Abdul Haris tanpa banyak berkomentar.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dihubungi terpisah membenarkan adanya panggilan dari pemprov dan itu bukan hanya kepada TAPD, tapi juga bersama badan anggaran (Banggar) DPRD Dompu. “Iya memang ada panggilan (oleh Pemprov), (TAPD) sama Banggar,” kata Yuliadin yang sedang berada di Mataram untuk memenuhi panggilan Pemprov.

Ia juga mengingatkan

TAPD Kabupaten Dompu soal rancangan KUA/PPAS APBD 2019 yang hingga saat ini belum dibahas dan belum disepakati bersama. Karena belum dibahas dan disepakati, TAPD tidak bisa memutuskan sendiri anggaran. “Kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran itu harus dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan.

Tidak bisa diputus sendiri dan dibagikan ke SKPD sebagai keputusan yang final,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan mengadukan TAPD ke Pemprov yang diduga enggan memenuhi undangan untuk membahas rancangan APBD 2019. Selain bersurat, pimpinan dan anggota Dewan juga menghadap langsung ke Gubernur NTB dan Asisten Pemprov. Pemprov juga siap mengasistensi bila ada kemandekan hingga menjelang batas waktu pengesahan APBD 30 November mendatang.

Sesuai ketentuan, dokumen APBD harus disahkan melalui paripurna Dewan paling lambat 30 November sebelum tahun anggaran berjalan. Bupati dan Wakil Bupati bersama pimpinan dan anggota Dewan terancam dikenakan sanksi tidak dibayarkan gajinya selama enam bulan bila tidak mengesahkan dokumen APBD tepat waktu. (ula)

KPU KSB Tunggu APK Jatah Peserta Pemilu 2019

(Suara NTB/uki)

PEMBINAAN - Kepala Dansat Pol PP Kota Bima tengah melakukan pembinaan pada salah satu SMP di Kota Bima, Senin (12/11).

Pelajar Kerap Kena Razia, Pol PP Masuk Sekolah Kota Bima (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bima melakukan pembinaan dengan masuk langsung ke sekolah -sekolah. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar agar tidak lagi membolos pada saat kegiatan belajar mengajar.

Kepala Dansat Pol PP Kota Bima, Drs. Kaharuddin mengatakan upaya pembinaan tersebut berdasarkan arahan dari Walikota dan Wakil Walikota Bima yang melihat kondisi pelajar atau siswa di Kota Bima banyak terjaring razia.

“Kita diminta aktif melakukan pembinaan dengan mendatangi sekolah-

sekolah se-Kota Bima,” katanya usai melakukan pembinaan pada salahsatu SMP di Kota Bima, Senin (12/11).

Menurutnya, selama razia atau operasi penertiban yang telah dilaksanakan oleh pihaknya, masih banyak para pelajar yang terindikasi atau diduga sedang beraktivitas di luar sekolah pada jam belajar tanpa alasan yang jelas.

“Dari hasil razia yang dilakukan pada awal bulan November masih ada para pelajar yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan,” katanya.

Pertentangan tersebut lanjutnya antara lain, banyak siswa yang berada di tempat biliar, play station dan karaoke

pada jam belajar. Selain itu ada pula pelajar yang berkumpul di tempat sepi dan tepi pantai saat jam sekolah.

“Tidak hanya itu ada juga siswa yang membawa senjata tajam ke sekolah,” katanya.

Dalam langkah pembinaan tersebut Kaharuddin mengatakan pihaknya juga akan intens berkoordinasi dengan para guru dan orang tua dan melibatkan mereka dalam bimbingan dan pembinaan tersebut.

“Kita ingin pihak sekolah dan orang tua berperan aktif untuk mengendalikan dan mengontrol para pelajar yang berada di luar sekolah pada jam belajar,” pungkasnya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini, KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum mendistribusikan alat peraga kampanye (APK) yang disiapkan bagi partai peserta Pemilu 2019 mendatang.

Ketua KPU KSB, Fahroni, SH mengatakan, APK bagi peserta Pemilu yang disediakan oleh pihak KPU hingga kini belum didatangkan. Sementara ini materi APK tersebut masih dalam pengerjaan. “Kita belum terima dari KPU Provinsi ya. Informasinya masih dalam pengerjaan,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (13/11).

Pengerjaan pencetakan APK tersebut, untuk wilayah NTB dilakukan di Denpasar, Bali. Menurut Fahroni, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU NTB agar alatalat penyampaian informasi bagi peserta Pemilu 2019 itu bisa segera didistribusikan.

“Harapan kami mudah-mudahan cepat selesai supaya nanti bisa dipasang sebagai media informasi bagi partai peserta Pemilu,” cetusnya.

Meski APK resmi yang dari KPU belum ada, namun di lapangan pemasangan APK baik oleh partai mapun calon anggota legislatif (Caleg) mulai bertebaran. Fahroni menyatakan, pemasangan APK Caleg dan Parpol secara

mandiri tetap diberikan ruang. Hanya saja pemasangannya harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak penyelenggara pemilu. “Ya harusnya dikoordinasikan dengan kami, Bawaslu juga untuk pemasangannya,” timpalnya.

Koordinasi ini perlu, lanjut dia, untuk menghindari penempatan APK di luar zona yang telah ditentukan. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, pemasangan APK di atur dalam bentuk zonasi di setiap wilayah. Hal ini dilakukan agar area-area publik yang tidak masuk dalam zona tidak disalahgunakan.

“Kalau ada yang melanggar nanti pastinya akan kami tertibkan bersama Bawaslu dan pemerintah setempat,” janjinya. (bug)

Fahroni (Suara NTB/bug)

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Bawaslu Usulkan Penambahan TPS di KLU Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB meminta KPU menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sebab, jumlah TPS yang ada sekarang ini dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pemilih.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, di sela pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap II, yang digelar KPU, Selasa (13/

11) kemarin.

“Kami awalnya mengusulkan penambahan TPS di KLU, khususnya di Gili Trawangan.

Tapi ini tidak dilakukan oleh KPU. Penambahan justru di-

lakukan di Kota Mataram dan Sumbawa,” kata Khuwailid.

Dijelaskan Khuwailid, penambahan TPS di Gili Trawangan tersebut sangat perlu.

Mengingatkan jumlah pemilih

di sana cukup besar. Sehingga dengan empat TPS yang ada sekarang ini belum rasional dengan jumlah pemilih yang ada. Lebih-lebih dalam proses DPTHP tahap dua ini, ada temuan penambahan jumlah pemilih baru di Trawangan sebanyak 340 orang.

“Itukan pemilih baru yang baru masuk ke DPT. Kita meminta penambahan TPS untuk memastikan bahwa setiap

orang dapat menyalurkan hak pilihnya. Jangan sampai kemudian, gara-gara akses ke TPS jauh dan sulit jadi persoalan masyarakat tidak bisa gunakan hak pilihnya,” tegas Khuwailid.

Khuwailid menekankan kepada KPU NTB agar menyampaikan hal tersebut kepada KPU RI untuk memberikan penambahan TPS di KLU. “NTB masih punya sisa TPS yang tidak digunakan. Itu bisa harus disam-

paikan ke KPU RI,” katanya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menjelaskan, sesuai SK KPU, tentang badan penyelenggara pemilu 2019, NTB dapatkan jatah TPS 16.162 yang sudah dirinci per kabupaten/kota. Namun dari total jatah TPS tersebut, ada yang sudah habis dipakai dan ada juga daerah yang tidak habis menggunakan

kouta TPS-nya.

“Memang ada penambahan delapan TPS di dua kabupaten/kota yaitu di Sumbawa dan di Mataram. Masih ada usulan TPS di KLU, tetapi posisinya masih menunggu kebijakan dari KPU RI. Karena, jatah TPS KLU menurut SK itu sudah maksimal. Tetapi kemungkinan akan ada penambahan lagi di KLU sesuai rekomendasi Bawaslu,” katanya. (ndi)

Perbaikan DPT Tahap II, Jumlah Pemilih Bertambah 175 Ribu Lebih

Penyidik Limpahkan Berkas Tersangka TPPO Dubai ke Jaksa Mataram (Suara NTB) Penyidik melimpahkan berkas tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Dubai, Uni Emirat Arab ke jaksa. Pemeriksaan saksi dan barang bukti tersangka HA (44) dicukupkan untuk sementara.

“Berkas tersangka tahap satu,” kata Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati, kemarin.

Dia mengatakan sejumlah saksi sudah diperiksa untuk menerangkan peristiwa pidana dengan sembilan orang korban itu. Termasuk menyita barang bukti seperti paspor, dokumen administrasi kependudukan, sampai boarding pass pesawat.

Saksi dan bukti untuk pembuktian pasal 10 dan atau pasal 11 junto pasal 4 UU RI No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang ancaman pidananya paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp600 juta.

Tersangka asal Jonggat, Lombok Tengah juga sudah ditahan. Tersangka diduga merekrut sembilan korban dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar di Timur Tengah.

Korbannya ditawari bekerja sebagai babysitter atau pengurus bayi di Uni Emirat Arab. Tersangka menyalurkan tenaga kerja tanpa prosedur dengan merekrut korbannya pada Desember 2017. Modusnya data kependudukan korbannya dipalsukan.

Kemudian korban diberangkatkan Januari 2018. Sesampainya di negeri kaya minyak itu, korban sudah ditunggu agen yang mendistribusikan mereka ke majikan-majikan.

Tak sesuai janji HA soal gaji besar, korban pun pulang sendiri. Lantas mengadu ke Polda NTB. Akhirnya tersangka HA ditangkap September lalu. (why)

Sanksi Tilang Menurun Mataram (Suara NTB) Operasi Zebra Gatarin 2018 berakhir Senin (12/11) lalu.

Sanksi tilang terhadap pelanggar lalu lintas menurun, sejalan dengan kebijaksanaan Mabes Polri tentang tujuan operasi di daerah yang terdampak bencana. Tetapi kecelakaan lalu lintas meningkat 100 persen dari operasi tahun sebelumnya.

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menyebut ketercapaian indikator peningkatan kesadaran patuh aturan lalu lintas.

Namun tetap saja pelanggaran dominan setiap tahun berulang, yakni pengendara motor yang tidak pakai helm.

“Pelanggaran tertinggi kendaraan melawan arus, tidak memakai helm, dan mobil melebihi muatan,” ucapnya, Selasa (13/11) didampingi Kasatlantas, AKP Ricky Yuhanda.

Selanjutnya anak di bawah umur mengendarai motor, kendaraan tanpa STNK dan mobil barang yang dipakai mengangkut penumpang. Sejumlah pelanggaran itu disanksi tilang.

Total tilang yang diberikan polisi mencapai 529 dan 68 sanksi teguran.

“Yang kita tilang ini pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan,” kata Kapolres.

Dari total tilang itu, 290 SIM disita sebagai barang bukti, kemudian 199 STNK, dan 40 kendaraan.

Meski demikian sanksi itu turun jauh jika dibandingkan dengan operasi yang sama di tahun 2017. Di tahun 2017 tercatat 2.719 tilang dan 816 teguran dari total 3.535 pelanggaran.

“Operasi Zebra Gatarin 2018 yang digelar pascabencana gempa bumi Lombok ini, tentu saja arus lalulintas belum sepenuhnya pulih seperti sediakala,” terangnya.

Berbanding terbalik dengan angka kecelakaan yang meningkat. Dari yang sebelumnya nihil pada 2017, menjadi satu kecelakaan di tahun 2018. Bahkan akibatnya fatal, yakni satu orang meninggal dunia.

“Karena kurang kehati-hatian pada saat akan merubah arah kendaraan. Korban juga tidak menggunakan helm,” kata Alam.

Hasil operasi ini, sambung dia, akan dianalisa dalam rangka penyusuan kebijakan penanganan lalu lintas. Baik dalam hal penerapan undang-undang dan kebutuhan sarana dan prasaran lalu lintas angkutan jalan. (why)

(Suara NTB/why)

TILANG - Polisi memberi sanksi tilang kepada pelanggar lalu lintas dalam Operasi Zebra Gatarin 2018.

direkomendasikan oleh Dukcapil, hanya 175.088 pemilih yang benar-benari riil. Sementara sisanya tidak memenuhi syarat dan juga sudah masuk dalam DPT. “Jadi penambahan ini murni pemilih baru, yang belum terakomodir dalam DPT. Sementara sisa dari total yang direkomendasikan itu banyak yang tidak memenuhi syarat, bahkan ada yang sudah masuk DPT dan ada juga yang ganda,” jelasnya.

Selain itu, dalam proses perbaikan data pemilih tahap II ini, KPU juga menemukan 1.849, orang yang sudah terdaftar dalam data pemilih, namun belum merekam eKTP. Hal itu kemudian disampaikan ke Dukcapil agar segera dilakukan perekaman, supaya penduduk yang bersangkutan dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2019 mendatang.

“Kami juga masukkan 1.849 orang dalam form model AC untuk diserahkan kepada Dukcapil untuk rekam KTP elektronik. Mereka ini belum sama sekali punya identitas, ini warga kita yang belum rekam e-KTP,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya hasil pleno DPTHP tahap II tersebut dan ada penambahan jumlah pemilih 175.088

(Suara NTB/ndi)

HASIL PLENO - Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menyerahkan hasil pleno penetapan DPTHP tahap II ke Bawaslu NTB yang diwakili oleh Komisioner, Umar Seth. pemilih baru, maka total jumlah pemilih di NTB menjadi 3.669.638 pemilih yang tersebar di 15.985 TPS. Terakhir disampaikan Aksar, meskipun telah ada perbaikan data pemilih dua kali, tidak tertutup kemungkinan

akan ada perbaikan data pemilih tahap III. Itu sangat ditentukan setelah pleno DPTHP tahap II tingkat Nasional pada tanggal 15 besok.

“Perbaikan DPT tahap tiga kita akan tunggu perkembangan direkapitulasi tingkat na-

sional. Bisa saja ada tindak lanjut seperti DPTHP (tahap II) sekarang ini dari tahap I. Tapi yang jelas kami siap saja apa yang terbaik (perbaikan lagi) untuk memastikan warga negara bisa terdaftar dalam daftar pemilih,” pungkasnya. (ndi)

Sidang Fee Proyek Rehab Bencana SD/SMP

Dua Saksi Beberkan Isi Pembicaraan Telepon Muhir dengan Sudenom (Suara NTB/her)

POSE BERSAMA - Anggota Komisi VII DPR RI, H. Kurtubi pose bersama Badan Geologi dan para santri usaimeresmikan sumur bor di Mesanggok Gerung

Kurtubi Resmikan Sumur Bor untuk Santri di Gerung Giri menang (Suara NTB) Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi kembali meresmikan sumur bor, hasil kerjasama dengan Badan Geologi Kementerian ESDM. Kali ini di Ponpes Nurul Daarunnadwah di Desa Masanggok, Gerung - Lombok Barat. Atas bantuan ini, Pengasuh ponpes Tuan Guru Haji Mazhar Bokhari dan segenap santri sangat terbantu dalam hal penyediaan Air bersih bagi ponpes tersebut.

Seperti diungkap Pengasuh ponpes TGH. Mazhar Bokhari menyampaikan terimakasih atas bantuan sumur bor tersebut, “Kami berterima kasih atas bantuan dari Pak Kurtubi dan pihak terkait. Kami sangat terbantu. Apalagi di saat kemarau ponpes ini sangat kekurangan air, padahal banyak santriwan satriwati yang membutuhkan air,” katanya. Mazhar menceritakan kalau beberapa waktu sebelumnya banyak pihak yang menawarkan bantuan bagi pondok pesantren tersebut

tetapi selalu meminta uang di awal. Padahal bantuan belum tentu terealisasi.

Politisi NasDem, Kurtubi mengatakan sumur bor yang diresmikan ini adalah satu dari 8 lokasi sumur bor yang akan diresmikan tahun ini dan berharap bisa benar-benar membantu mengatasi krisis air pada musim kemarau. Kurtubi berharap agar sumur bor ini dijaga, dirawat dengan baik agar memiliki usia pemakaian yang panjang dan berharap tidak saja dipakai oleh masyarakat dalam ponpes tetapi bisa dialirkan untuk seluruh warga masyarakat yang membutuhkan di luar ponpes.

Adang dari Badan Geologi menyarankan agar genset yang sekarang ini masih menggunakan BBM, bisa diajukan ke PLN agar bisa dipasang dengan aliran 3 pas sehingga lebih hemat biaya operasionalnya. Acara yang dihadiri oleh Plt. Kades Masanggok, H. Sauni, tokoh masyarakat dan pengurus dan Tuan Guru serta ratusan santri, berlangsung meriah. (her)

Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum menghadirkan lima saksi dalam lanjutan sidang fee proyek dana pascagempa Lombok, Selasa (13/11). Dua diantaranya pengacara, yang turut mendengar perbincangan telepon terdakwa H. Muhir dengan saksi H. Sudenom. Soal kode terdakwa meminta jatah fee proyek rehabilitasi sekolah.

Dua saksi itu, Mochtar M Saleh dan Hijrat Prayitno.

Mereka penasihat hukum mantan Kadisdik Kota Mataram, Sudenom. Mereka mempertegas isi pembicaraan telepon yang sudah dibeberkan dalam sidang sebelumnya.

“Saya duduk dekat dengan Pak Denom. Waktu itu sedang di Aula Kejari Mataram,” kata Hijrat menjawab pertanyaan ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram, Isnurul Syamsul Arif.

Kala itu, Rabu (12/9), dia medampingi Sudenom dalam pemeriksaan kliennya sebagai tersangka. Bersama dia, Mochtar duduk mengapit Sudenom di tengah. Menghadap jaksa penyidik, Agus Taufikurrahman dan Anak Agung Gde Putra dalam pemeriksaan kasus dugaan pungli kepala SD/ SMP Kota Mataram.

Siang sekitar pukul 12.00 Wita, kata Hijrat, pemeriksaan usai. Ponsel jadul Sudenom berdering. Percakapan kemudian didengarkeraskan. Hijrat menyebut saat itu suasana riuh karena ada perbaikan gedung Kantor Kejari Mataram yang terdampak gempa.

Di ujung telepon, seorang pria

(Suara NTB/why)

SALAMAN - Terdakwa H. Muhir bersalaman dengan majelis hakim usai persidangan Selasa (13/11). mengabarkan bahwa anggaran perbaikan sekolah yang terdampak gempa sudah dibahas.

“Anggaran Rp4,2 miliar. Terus dibilang bagaimana ini?,” ucapnya menirukan ucapan Muhir. Sudenom kemudian menjawab dengan perkataan yang isinya memastikan bahwa benar anggaran sudah dikawal.

“Terakhir pembicaraannya, besok saya ke kantor,” kata Hijrat menyitir lagi ucapan Muhir. Telepon kemudian ditutup.

“Setelah itu saya tanya, siapa itu? Pak Denom jawab, Haji Muhir. Anggota DPRD Kota Mataram,” bebernya.

Beres menandatangani BAP, mereka bertiga lantas dipersilakan pulang. Hijrat menumpang mobil bersama Mochtar. Sudenom bersama kawannya di mobil berbeda.

Jaksa penuntut umum, Putu Agus Ary Artha kemudian mengulik keterangan Hijrat perihal keluh kesah saksi Sude-

Timsel KPU Batasi Peserta Tes Tulis 40 Orang Mataram (Suara NTB) Tim Seleksi (Timsel) I rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang meliputi lima daerah yakni Kota Mataram, Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah dan Sumbawa, tidak membuka perpanjang waktu pendaftaran, karena telah memenuhi target minimal jumlah pendaftar.

Timsel I kemudian langsung melanjutkan tahapan seleksi ke tahap seleksi administrasi dan penilaian kompetensi terhadap peserta calon penyelenggara pemilu.

Demikian disampaikan Ketua Timsel I, Dr. Jumarim yang dikonfirmasi di ruang kerja Sekretariat Timsel.

“Hasil rekap terakhir kita setelah pendaftaran ditutup, jumlah pendaftar telah terpenuhi. Maka sesuai dengan tahapan KPU pusat, maka proses seleksi dapat dilanjutkan tanpa ada perpanjangan,” kata Jumarim.

Disebutkan Jumarim, total jumlah pendaftar untuk Timsel I, sebanyak 241 orang.

Tersebar di masing-masing daerah. Kabupaten Bima sebanyak 52 pendaftar, Dompu 31 orang, Lombok Tengah sebanyak 70 orang, Sumbawa 34 orang, dan kota Mataram sebanyak 54 orang.

Pada tahap penilaian administrasi dan kompetensi ini, Jumarim memastikan akan ada peserta yang langsung gugur. Hal itu karena pada seleksi tahap pertama ini, jumlah peserta dibatasi, maksimal 40 orang untuk tiap-tiap daerah. Dari lima daerah yang masuk dalam Timsel I ini, tiga daerah memiliki pendaftaran di atas 40 orang.

“Tugas kita di Timsel ini adalah membatasi jumlah pendaftar yang akan ikut tes tulis (CAT), bilamana pendaftarnya melampaui 40 orang. Maka kami batas maksimal sampai 40 orang, yang akan kami luluskan,” jelasnya.

Lalu bagaimana dengan daerah yang jumlah pendaftarnya kurang dari 40 orang seperti Dompu dan Sumbawa? Jumarim menegaskan, pihaknya juga

akan tetap melakukan penilaian terhadap daerah yang pendaftarannya kurang dari 40 orang. “Kita juga tetap melakukan penelitian mendalam terhadap yang pendaftarnya kurang dari 40 orang,” katanya.

Dalam proses penilaian administrasi dan kompetensi, akan menghasilkan skor terhadap masing-masing peserta. “Nanti hasil penilaian kompetensi itu akan melahirkan skor. Siapa yang akan masuk 40 besar urutan skornya itulah yang lulus,” paparnya.

Adapun item penilaian yang akan dilakukan pada proses seleksi tahap pertama ini yakni kelengkapan persyaratan administrasi, seperti dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian penilaian kompetensi yang menyangkut pemahaman peserta terhadap kepemiluan.

“Penilaian kompetensi itu untuk menilai pemahaman dan keterlibatan dalam kerja kepemiluan, itu nanti ada skornya. Yang dinilai itu seperti

Jumarim

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/why)

PASPOR - Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB menunjukkan paspor korban TPPO ke Dubai, UEA.

Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB telah menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap II. Diketahui, DPT Provinsi NTB untuk pemilu 2019 bertambah 175.088 orang jiwa pilih.

Rapat pleno DPTHP tahap II yang digelar KPU NTB, Selasa (13/11) kemarin dihadiri oleh Bawaslu NTB dan KPU kabupaten/kota se-NTB, tersebut berjalan lancar. Setelah melakukan pleno tingkat provinsi, Pleno DPTHP tahap II akan dilanjutkan ke pleno tingkat nasional pada tanggal 15 mendatang.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi usai rapat menjelaskan bahwa penambahan jumlah pemilih tersebut berasal dari temuan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), bahwa di NTB masih terdapat 700 ribu lebih penduduk NTB belum masuk dalam DPT. “Dengan penetapan ini ada penambahan pemilih kita dari DPTHP tahap I ke DPTPH tahap II ini 175.088 pemilih, yang berasal dari data yang disampaikan oleh Dukcapil,” katanya.

Dari 700 ribu lebih yang

pengalamannya di bidang kepemiluan, tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, CV-nya, publikasi ilmiah dan makalahnya,” jelas akademisi UIN Mataram ini.

Terakhir disampaikan Jumarim, Timsel akan mengumumkan hasil seleksi administrasi dan kompetensi pada tanggal 16 November. Dengan pengumuman yang lebih cepat tersebut, maka ada waktu yang cukup panjang dimiliki oleh peserta untuk melakukan persiapan menghadapi tes tulis, pungkasnya. (ndi)

nom perihal seringnya permintaan duit dari terdakwa.

“Pak Denom pernah cerita, waktu ada kunjungan luar daerah dia suruh stafnya saja yang ikut. Karena kalau dia yang ikut nanti dia yang ke luar uang,” ungkapnya.

Penasihat hukum terdakwa, Burhanudin mengorek isi percakapan. Tentang ada tidaknya secara eksplisit kliennya meminta uang kepada Sudenom. “Tidak ada. Ada disebut angka, yang Rp4,2 miliar itu,” jawab Hijrat.

Mochtar Dengar Jelas Pembicaraan Telepon. Bukan hanya saksi Hijrat yang mendengar percakapan telepon Muhir dengan Sudenom. Saksi Mochtar bahkan mendengar lebih jelas lagi. Dia kemudian menirukan.

“Muhir katakan ‘saya sudah setujui anggaran gempa Rp4,2 miliar. Benar itu?

Tanya Pak Kadis. Terus dijawab Muhir, ‘Benar, bagaimana ini?”, sebut Mochtar.

Sudenom, kata dia, kemudian menjawab urusan itu bagian kontraktor. Muhir menolak. “Nanti lah kontraktor itu,” imbuh dia mengutip perkataan Muhir.

Muhir kemudian mengajak Sudenom bertemu dengan mengatakan akan menyambangi Sudenom di kantornya. “Habis itu selesai teleponnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, jaksa yang turut berada di tempat yang sama juga tidak bereaksi banyak. Meski menurutnya juga ikut mendengarkan. Setelah itu berlalu begitu saja sampai mereka pulang.

Muhir diberi kesempatan menanggapi kesaksian dua saksi. Dia berkilah dengan menyatakan keterangan ada yang tidak benar.

“Pertama saya telepon, putus. Terus dia telepon balik.

Kedua, tidak ada bicara Rp4,2 miliar. Kami bicarakan Perwal dan birokrasi,” kata Muhir menyangkal.

Meski demikian, saksi Hijrat dan Mochtar tetap bertahan pada kesaksiannya.

Mereka yakin benar tentang apa yang dia ungkapnya di persidangan tersebut. (why)

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Modal BPR Mengendap Rp140 Miliar di Nasabah Mataram (Suara NTB) Modal milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik yang konvensional maupun syariah mengendap Rp140 miliar di nasabah. Pemicunya karena dampak gempa yang mengakibatkan nasabah menunda pembayaran kredit.

Selasa (13/11) kemarin dilaksanakan Capacity Building BPR/ BPRS di wilayah kerja OJK Provinsi NTB. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi NTB, Yanuar Alfan ditemui di kegiatan ini, Selasa siang (13/ 11) kemarin menyebut, gempa mengakibatkan 5.000 nasabah terkena dampaknya.

Ada 13 BPR menurut Yanuar yang telah mendaftar karena terdampak. Baik langsung maupun tidak langsung. Masing-masing BPR ini kemudian

menindaklanjuti kebijakan relaksasi (kelonggaran) yang kerannya dibuka oleh otoritas.

“Kredit yang terdampak milik BPR sebesar Rp140 miliar,” jelas Yanuar.

Yang terdampak langsung adalah BPR yang memiliki kantor cabang yang ada di wilayah utara Pulau Lombok (dari Lombok Barat, Lombok Utara, hingga Lombok Timur). Tentunya dengan kebijakan relaksasi untuk di restrukturisasi dengan kebijakan apakah nasabah tak

mengangsur dalam beberapa bulan atau diberikan keringanan-keringanan lain.

Dengan direkstrukturisasi, secara otomatis tetap terhitung kredit lancar meski tak disetor oleh nasabah. Tetapi dampaknya kata Yanuar, lebih ke cash flow dengan tidak masuknya pendapatan dari nasabah. Bahkan informasi yang di-

terimanya, beberapa BPR melakukan studi banding ke BPR di Sleman, Yogyakarta untuk mempelajari penanganan kredit pascabenana gempa di Yogya dulu.

Ia melihat ada pesimisme beberapa BPR yang terkena dampak. Dilihat dari Rencana Bisnis BPR (RBB), beberapa BPR menargetkan pertumbuhan kredit, maupun Dana Pihak Ketiga (DPK) tak lebih dari 10 persen. Tetapi, ada juga BPR yang menargetkan pertumbuhan hingga 80 persen di tahun 2019 mendatang.

“Karena itu

saya sampaikan kepada kawan-kawan di Perbarindo, harus optimis. Sebab ada anggota Perbarindo yang target pertumbuhannya sangat tinggi.

Artinya, ada potensi yang dilihat. Masih ada peluang yang dikejar,” kata Yanuar.

Menanggapi hal ini, Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan mengatakan program retsrukturisasi telah jalan. BPR boleh memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Artinya, mandeknya modal sebesar Rp140 miliar tersebut tak membuat NPL (kredit macet) di BPR naik.

Restrukturisasi ini tidak saja berlaku kepada BPR, ter-

Gapensi NTB Perkuat Soliditas Hadapi Persaingan Mataram (Suara NTB) BPD Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi (Gapensi) Provinsi NTB akan memperkuat soliditas, mempererat hubungan dengan seluruh stakeholders guna menghadapi persaingan di masa depan.

Struktur pengurus BPD Gapensi Provinsi NTB belum lama ini terbentuk.

Setelah dilakukan proses pemilihan ketua melalui Musda. Kukuh Sugiarto tepilih dengan suara terbanyak. Pascapelantikan, Gapensi NTB tengah mempersiapkan seluruh program lanjutan kepengurusan sebelumnya. Pembenahan fisik dan SDM ditingkatkan.

Sekretaris Umum BPD Gapensi NTB, H. Agus Mulyadi, dan Wakil Ketua I, Eddi Sophiaan ditemui di sekretariat Gapensi NTB di Jalan Sriwijaya, Selasa (13/11) kemarin mengatakan, penguatan internal menjadi hal yang paling penting dilakukan pascadikukuhkan kepengurusan baru untuk periode lima tahun ke depan. Penguatan baik internal di BPD, hingga masing-masing BPC di kabupaten/kota.

H. Agus mengatakan Gapensi ke depan dengan programnya dirancang lebih dinamis dan lebih transparan dalam seluruh aspek di dalam organisasi. Masyarakat konstruksi tengah dihadapkan pada persoalan persaingan yang tidak ringan.

Menurut H. Agus, pengurus baru akan memperjuangkan kearifan lokal. Agar pemerintah daerah mengintervensi para kontraktor lokal. Mengingat, perlindungan secara hukum jelas diatur melalui Permen PU nomor 31 tentang Jasa Konstruksi mengenai batasan-batasan nilai proyek yang dikerjakan oleh pengusaha sesuai kualifikasinya.

“Di Permen itu diatur Rp0-10 miliar adalah proyek kecil, Rp10 miliar-Rp100 miliar kualifikasi menengah. Dan Rp100 miliar ke atas adalah besar. Jadi jelas mana batasan nilai proyek yang dikerjakan oleh masing-masing kontraktor. Inilah yang akan kita minta kepada daerah untuk diproteksi dan diperankan kearifan lokal sesuai kualifikasinya,” kata H. Agus.

Program kerja pengurus baru juga sedang disusun. Salah satunya peningkatan kapasitas pengurus dan kontraktor lokal melalui Bimtek. BPD Gapensi NTB akan mengintervensi kegiatan Bimtek yang sekiranya tak bisa ditangani langsung oleh BPC. “Bimtek soal aturan main, regulasi jasa kontruksi, termasuk yang kaitannya dengan SBU (Sertifikat Badan Usaha),” ujarnya.

Untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi ini, Gapensi NTB juga mengutus perwakilan untuk mengikuti kegiatan temu nasional tentang jasa konstruksi. Yang selanjutnya akan menularkan pemahaman tentang sistem lelang proyek dan proses-proses di jasa konstruksi.

H. Agus bersama Eddi mengatakan, PR lain bagaimana para kontraktor lokal tidak dipandang sebelah mata oleh stakeholders. Melihat faktanya, banyak kontraktor luar yang masuk dan menggarap proyek-proyek yang seharusnya dikerjakan oleh SDM lokal dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi lokal.

Gapensi akan melakukan penertiban. Bagaimana kontraktor luar, setidaknya diketahui rekam jejak perusahaan dimaksud.

“Sehingga pemerintah daerah tidak kecolongan. Minimal kita bisa ikut membagi pikir bersama kontraktor luar. Agar kualitas proyek yang dilaksanakan di daerah ini mendapat pengawasan bersama,” demikian H. Agus. (bul)

(Suara NTB/bul)

BERDISKUSI - H. Agus Mulyadi (kiri) dan Eddi Sophiaan saat berdiskusi tentang program-program ke depan pengurus baru Gapensi NTB.

masuk juga kepada bank-bank swasta lainnya. Sebagai dampak gempa, Rp2 triliun total dana perbankan mandek di nasabah. Tetapi tetap dikategorikan lancar sampai jangka waktu tertentu.

Terhadap BPR – BPR yang pesimis ini, OJK akan melakukan pengecekan RBB masing-masing BPR. “Dari RBB ini, kita akan lihat historisnya dari tahun lalu. Kalau memang NPL bagus, dananya juga kuat. Target pertumbuhannya juga harus tetap bagus dong. Kita lihat dulu case by case sebelum kita setujui RBB-nya,” kata Farid.

Harapannya, bisnis BPR tetap tumbuh baik. salah satunya, BPR dapat melakukan

(Suara NTB/bul)

Yanuar Alfan terobosan dengan mencari dana-dana murah. (bul)

Warga NTB Diminta Waspadai Fintech Ilegal

(Suara NTB/bul)

TAS - Salah satu tas kombinasi produksi Ermina Tas (insert : M. Taufik Rahman, SH)

Ermina Tas

akan Makin Mendunia Mataram (Suara NTB) Ermina Tas, satu dari dua pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang intens didampingi oleh BP3ED Dinas Perdagangan Provinsi NTB mematangkan persiapan, setelah menandatangani perjanjian kerjasama buyer dari Amerika Serikat.

Owner Ermina Tas, Amrul Hadi telah menandatangani kerjasama dengan Joas Chihangu, buyer asal negeri Paman Sam yang siap memasarkan produk-produk tas kulit kombinasi kain tenun dan ketak ke berbagai negara di belahan dunia.

Amrul Hadi, diutus oleh BP3ED Dinas Perdagangan Provinsi NTB mewakili NTB bersama M. Maliki, owner

Sentosa Sasak Tenun dari Pringgasela, Lombok Timur ikut serta pada ajang pameran produk ekspor terbesar Trade Expo Indonesia (TEI) Tangerang tanggal 24-28 Oktober 2018 lalu.

Amrul tengah mempersiapan tenaga – tenaga yang membantunya memproduksi kebutuhan yang akan diminta oleh buyer nantinya. Gambaran awal, sekitar 3 ribu pcs permintaan buyer selama lima tahun kerjasama. 3 ribu pcs tas tenun dan kolaborasi produk UKM DDS dari Provinsi Jawa Tengah.

“Fokus kami mempersiapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Harus betul-betul maksimal persiapan,” kata Amrul kepada Suara NTB. Ermina Tas berbasis produksi di Dasan Tapen, Gerung, Lombok Barat. Hand made industri rumahan ini menurutnya telah enam tahun digeluti. Produksi yang dihasilkannya berupa tas kulit, kombinasi kain tenun, dan ketak berbagai ukuran dan bentuk. Termasuk dompet.

Tas yang dibuat menggunakan bahan baku kain songket dari Lombok Tengah biasanya dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Ada juga yang diekspor ke berbagai negara di Asia dan Eropa.

Untuk ekspor ritail, biasanya negara tujuannya Amerika, Inggris, Australia dan Singapura. Sementara yang dikirim secara tidak langsung melalui kantor Pos, tujuannya ke banyak negara yang membuka kantor cabang di dalam negeri.

Kerjasama baru dengan buyer asal Amerika Serikat ini, kata Amrul, menambah jaringan pasar yang lebih luas. Setahunan didampingi dan difasilitasi oleh BP3ED Dinas Perdagangan NTB, menurut Amrul dirasakan betul manfaatnya. Pendampingan untuk pengembangan desain makin menambah peluang pasar baginya.

“Pada 2017, permintaan luar negeri agak berkurang.

Dan mulai ada kenaikan pada 2018, setelah dibina BP3ED. Sekarang mulai terasa makin banyak jaringan pemasaran.

Ini menjadi tanda positif buat kami,” demikian Amrul.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si melalui Kepala BP3ED, M. Taufik Rahman, SH., di ruang kerjanya, mengatakan, akan terus mengawal kesepakatan kerjasama antara buyer Amerika Serikat dengan dua UKM binaan BP3D. Tindak lanjut dari kerjasama para pihak itu menurut rencana buyer, akan dilakukan sesi pengambilan foto produk melibatkan model.

“Mereka (buyer) akan datang lagi ke Lombok untuk itu,” ujarnya.

Bahwa pembinaan dua UKM ini melalui kegiatan Desainer Dispatch Service (DDS) dilakukan tiga tahap selama satu tahun, hingga dua UKM perwakilan NTB ini mendapat buyer dari Amerika yang memiliki cabang pemasaran di lima negara ini.

Kesepakatan kerjasama para pihak ini juga didampingi pihak kementerian perdagangan dan perwakilan ITPC untuk Amerika Serikat.

TEI yang diikuti belum lama ini, tambah Taufik, menjadi ajang test market tujuan pasar ekspor bagi produk yang telah dibantu pengembangan desainnya oleh desainer pusat, kerjasama Ditjen Pengembangan Ekspor nasional Kemendag dengan BP3ED Dinas Perdagangan NTB. Dengan kerjasama awal, ia mengatakan sangat optimis, dapat mendongkrak ekspor non tambang NTB. Harapannya, ke depan tidak hanya dua UKM yang dapat dibinanya.

Sebab cukup banyak UKM lain yang potensial produknya dikembangkan dan dipasarkan ke berbagai negara di belahan dunia. (bul/*)

Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi keuangan, H. Willgo Zainar, SE, M.BA mengingatkan agar masyarakat NTB waspada. Tak terjerumus tawaran menggiurkan pinjaman dana dengan pendekatan layanan Financial Technologi (Fintech) ilegal.

“Sekarang lagi marak masalah ini,” jelas H. Wilgo.

Dihubungi Suara NTB, Selasa (13/11) kemarin, politisi Partai Gerindra ini memberikan gambaran tentang Fintech ilegal.

Cirinya, kantor dan pengelola tidak jelas dan sengaja disamarkan keberadaannya. Syarat dan Proses pinjaman sangat mudah. Menyalin seluruh data nomor telepon dan foto-foto dari handphone calon peminjam.

Kemudian tingkat bunga dan denda sangat tiinggi dan diakumulasi setiap hari tanpa batas. Melakukan penagihan online dengan cara intimidasi dan mempermalukan para peminjam melalui seluruh nomor handphone yang sudah disalin.

Penanganan fintech lending illegal ini menurut Willgo, dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi Ilegal yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga. Antara lain kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Satgas ini yang berwenang melakukan tindakan represif dan penangkapan bagi penyelenggara fintech lending ilegal.

Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK hanya mengatur dan mengawasi serta melindungi konsumen dari fintech lending legal yang terdaftar dan berizin di OJK. Untuk meminimalisasi dampak buruk dari keberadaan fintech lending ilegal, Satgas Waspada Investasi Ilegal telah bekerjasama dengan Kemenkominfo dan Google Indonesia untuk memblokir keberadaan aplikasi online mereka di website internet dan di google playstore.

OJK dan BI dipandang perlu bekerjasama untuk menghentikan aliran dana online dari fintech lending illegal, yang selama ini difasilitasi dan menggunakan jasa fintech payment gateway (merupakan juridiksi BI) yang menyediakan fasilitas escrow dan virtual account. Melakukan sosialisasi dan seminar kepada masyarakat luas agar dapat lebih memahami risiko dan manfaat penggunaan fintech lending legal dan bahaya menggunakan jasa fintech lending Ilegal.

Sementara yang terkategori fintech ilegal, dipaparkan, terdaftar atau berizin di OJK dan wajib menjadi anggota asosiasi fintech yang secara khusus menaungi para penyelenggara fintech lending ilegal. Memiliki kantor dan para pengurus yang jelas, serta memiliki visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang dipublikasikan. Termasuk memiliki rangkaian standar prosedur operasi dalam rangka menjalankan praktik tatakelola perusahaan yang sehat atau GCG. AFPI mewajibkan para anggota fintech lending legal membebankan bunga, biaya dan atau denda yang secara akumulatif maksimal hanya sampai 100% dari pokok pinjaman.

Penagihan pinjaman bermasalah hanya dapat ditagih maksimal sampai hari ke 90 dalam jam kerja. Sebagai contoh, pinjaman Rp1 juta yang macet, maksimal hanya dibayar pokok, bunga, dan denda masimal sebesar Rp2 juta, bahkan jika pelunasan dilakukan 10 tahun kemudian. Dan database peminjam bermasalah akan dishare ke seluruh anggota AFPI dan industri lain yang membutuhkan. AFPI biasanya mewajibkan semua anggota secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik mengenai potensi manfaat dan risiko penggunaan jasa fintech.

Kepala OJK NTB di tempat terpisah menjelaskan, saat ini belum terdaftar di NTB adanya penyedia fintech. Laporan-laporan pengaduanpun belum diketahui masuk ke mejanya. Meskipun, samar-samar di dapat informasi masuknya sistem ini.

“Laporan pengaduan korban belum ada. Tapi ada informasi soal keberadaan fintech. Kalau kantor dan cabangnya, di NTB ndak ada sementara ini,” ujarnya.

Secara nasional, diketahui terdapat 64 fintech yang berizin. Sementara yang diketahuinya, jumlah fintech ini mencapai ribuan. Karena itu, Farid juga mengingatkan masyarakat NTB untuk lebih berhati-hati memanfaatkan fintech, sebagai pilihan terakhir.

Fintech adalah sebuah sistem yang menawarkan pinjaman kepada orang lain hanya melalui aplikasi (tanpa tatap muka). Syarat-syarat pinjaman di kirim hanya lewat aplikasi. Ketika di setujui, dana telah masuk ke rekening peminjam. Biasanya, kesepakatan pengembalian pinjaman jangka waktunya sebulan. Dan dikenakan bunga pinjaman relatif tinggi. (bul)

(Suara NTB/bul)

Farid Faletehan

(Suara NTB/bul)

H. Willgo Zainar

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

SDN 5 Sukadana Butuh Tenda

Belajar di Bawah Pohon, Murid Dipulangkan Lebih Awal Kondisi siswa yang belajar di tenda seadanya menjadi keprihatinan tersendiri para guru SDN 5 Sukadana. Di tengah suasana panas, para guru tidak tega melihat siswa belajar kepanasan. Mau tidak mau, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 dipulangkan lebih pagi.

SEKOLAH yang ada di Dusun Kebon Patu, dusun terdalam di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan itu, belum menerima bantuan bangunan sekolah sekolah. Seluruh ruang siswa dan guru hancur dan dirobohkan.

Pihak sekolah awalnya memiliki 2 unit tenda. Itu bantuan dari Hotel Tugu, Sire, Desa Sigar Penjalin. Sedangkan dari Dikpora, menjanjikan 3 lokal bangunan sementara, namun belum terealisasi sampai saat ini.

“Karena cuacanya panas, kita sekolahkan anak-anak sampai jam 10 saja, karena sampai jam segitu saja anak-anak itu

nyaman, di atas jam 10 mereka sudah merasakan panas,” ujar Guru SDN 5 Sukadana, Wahab, Selasa (13/11).

Sebelumnya kata dia, murid dipulangkan pukul 12.25 wita. Ia tak memungkiri jam belajar anak-anak berkurang drastic, karena kondisi yang serba kekurangan. Diharapkannya kekurangan jam itu tidak mempengaruhi kualitas dan semangat belajar murid, baik di sekolah dan di hunian sementara.

“Dan untuk ujian tengah semester itu November ini, karena dalam situasi seperti jelas akan sangat terhambat. Apalagi

Tak Pernah Lepas dari Alquran MENJADI Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah pengabdian kepada masyarakat.

Mengabdi kepada masyarakat juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Inilah yang disampaikan Hj. Hany Malkan, guru TK pada Pondok Pesantren Al- Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat (Lobar) sebelum keberangkatannya ke Jakarta untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran khusus Korps Pegawai Republik Indonesia belum lama ini Hajjah Hany — panggilan (Suara NTB/ist) Hj. Hany Malkan akrabnya adalah sosok yang di dalam setiap langkah hidupnya tak pernah lepas dari Alquran. Dirinya hafal 30 juz Alquran sejak masih gadis. ASN pada Pemkab Lombok Barat ini sudah belasan kali mengikuti MTQ, baik kategori umum maupun Korpri.

Di MTQ Korpri, Hajjah Hany sudah ikut sejak pertama kali diadakan tahun 2012 yang lalu. Bahkan, saat ikut di Makassar Sulawesi Selatan pada cabang dai, dirinya meraih juara I. Sementara saat di Aceh pada cabang Tahfiz dirinya mendapat juara harapan 1. ‘’Kemudian di Samarinda tahun berikutnya saya juara 1, dan tahun ini saya berharap kembali membawa pulang gelar juara,” tuturnya.

Bagi ibu empat anak ini, mengikuti MTQ merupakan salah satu langkahnya untuk menjaga hafalan. Dengan mengikuti MTQ, para hafiz dan hafizah bisa termotivasi untuk terus mengulang kembali hafalannya hingga benar-benar hafal. ‘’Masalah juara atau tidak, itu akan menjadi bonus nantinya,’’ ujarnya.

Sebagai manusia dan sebelum kembali pada Sang Pencipta, dirinya berharap bisa mengingat ke-30 juzz yang telah dihafalnya selama hampir separuh hidupnya. (ham)

Smala Beri Penguatan Literasi Sekolah Imbas Mataram (Suara NTB) Smala sebutan SMAN 5 Mataram terus .memberi penguatan Literasi bagi siswa sekolah rujukan dan sekolah imbas, melalui program penguatan literasi. Program ini adalah bagian dari Program Sekolah Rujukan, di mana Smala sebagai sekolah rujukan yang menaungi beberapa sekolah imbas yaitu SMAN 6 Mataram, SMAN 7 Mataram, SMAN 9 Mataram, SMAK Kesuma dan SMA Muhammadiyah Mataram.

Kegiatan Penguatan Literasi yang digelar awal November lalu ini diikuti oleh 50 siswa dari sekolah rujukan dan sekolah imbas yang dilaksanakan di Aula Smala. Acara ini diisi dengan materi penguatan literasi dan lomba menulis cerpen.

Kepala SMAN 5 Mataram, H. Arofiq menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa Ayat Alquran yang pertama kali turun bunyinya adalah ‘Iqro’ . Artinya apa? membaca, membaca itu adalah literasi atau melek literasi. Arofiq menambahkan perintah membaca sejak dari dulu, pentingnya membaca sejak dari dulu, jadi sudah saatnya kita kuatkan motivasi kita membaca.

Smala merupakan pelaksana program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Pembinaan SMA sebagai pengelola dan pembina program SMA Rujukan secara nasional. Program sekolah rujukan sebetulnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan kita.

Beberapa tahun sebelumnya juga sudah ada dan berjalan hingga kini. Tugas-tugas yang diberikan pemerintah sebagai sekolah rujukan adalah yang berkaitan dengan tahap penataan, pemantapan, dan kemandirian antara lain mengumpulkan data dan informasi kondisi sekolah dan lingkungan eksternal. Selain itu, melakukan analisis konteks yang meliputi analisis SNP (diutamakan pada SKL, SI, Standar Proses, dan Standar Penilaian) dan analisis lingkungan eksternal.

Di samping itu menyusun program kerja 3 tahun dan rencana kegiatan 1 tahun pelaksanaan SMA Rujukan, menetapkan target pencapaian per tahun selama 3 tahun, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses dan hasil program kerja. Begitu juga dalam menyusun rencana penggunaan dana bantuan block grant, menandatangani MoU, dan menerima dana block grant dari Direktorat Pembinaan SMA. Termasuk melaksanakan program kerja yang telah disepakati. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan pengggunaan dana bantuan block grant sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tambahnya, melaporkan proses dan hasil pelaksanaan program kerja SMA Rujukan secara periodik (setiap tahun) kepada Direktorat Pembinaan SMA, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. (dys)

dari dulu memang tidak ada bantuan, baru hanya tenda itu saja,” sambungnya.

Saat ini pihak sekolah kata Wahab, sudah membangun kerangka bangunan sementara.

Harapannya spandek bantuan dari Pemda dikirimkan ke sekolah.

Kerangka itu didirikan dengan membongkar tenda darurat yang menyebabkan sekolah tak punya lokal sementara untuk belajar. “ Sekarang tenda itu sudah dibongkar, kita sekarang belajar di bawah kayu itu,” imbuhnya.

Beruntungnya, sambung dia, di Sukadana belum turun hujan. Sehingga murid dan guru masih bisa belajar di tempat terbuka meski di bawah terik matahari.

Di SDN 5 Sukadana, jumlah murid yang belajar sebanyak 108 orang. Saat ini, seluruh lokal rusak, termasuk ruang guru dan ruang perpustakaan.

“Makanya kita khawatir sekali kalau sudah musim hujan tiba. Mau belajar di mana anak-anak ini,” pikirnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD KLU, L. M. Zaki mengamini, pihaknya sudah turun melihat kondisi sekolah dimaksud. Ia menyaksikan sendiri sekolah itu.

Di mana kondisi saat ini, sekolah juga butuh tandon dan suplai air bersih untuk murid.

“Kendala lainnya, tanah di pinggir jembatan menuju ke Kebon Patu mau abrasi karena gempa. Kalau hujan pasti amblas. Saat ini saja, dump truck tidak bisa masuk. Saya mau antarkan mereka air tidak bisa,” kata Zaki.

Dalam hal ini, pihaknya telah meminta ke Dinas PU untuk memperbaiki struktur tanah di pinggir jembatan. Sebab jalan dalam kondisi saat ini hanya bisa dilewati carry pick up. (ari)

(Suara NTB/ist)

DIROBOHKAN - Kondisi SDN 5 Sukadana Kecamatan Bayan yang sudah dirobohkan. Yang tersisa hanya bangunan tempat plang nama sekolah.

Sulit, Seluruh SMP di Mataram Laksanakan UNBK Mataram (Suara NTB) Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2019 mendatang, seluruh SMP di Kota Mataram sulit menerapkan UN Berbasis Komputer (UNBK). Pasalnya, masih banyak SMP negeri yang kekurangan sarana pendukung. Termasuk ada SMP yang di tahun 2018 sudah melaksanakan UNBK, tapi peralatannya mengalami kerusakan saat gempa beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/11), mengatakan, pelaksanaan UNBK di seluruh SMP di Kota Mataram sulit dilakukan, karena sumber pendanaan untuk membeli peralatan UNBK masih minim.

“Sulit untuk semua sekolah UNBK, karena sumber pendanaannya dari mana? Terutama sekolah kita yang berada di pinggiran kota,” katanya.

Bantuan peralatan UNBK dari pemerintah Kota Mataram juga menurutnya tidak ada,

karena memang tidak dianggarkan. Sementara dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga sangat minim, karena hanya memperbolehkan membeli lima komputer selama satu tahun. Belum lagi untuk membeli server penunjang jaringan UNBK. “Dari BOS juga tidak boleh,” ujar mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini.

Pihaknya hanya berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat. Beberapa waktu lalu, ada beberapa sekolah yang mengusulkan bantuan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengadaan komputer dan peralatan penun-

jang UNBK. Namun sampai saat ini masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat.

“Mudahan nanti sinyal positif untuk itu, kita harapkan secepatnya, sumber satu-satunya dari situ (bantuan pemerintah pusat),” kata Sidik.

Sekolah yang mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat tidak hanya sekolah yang belum melaksanakan UNBK. Sekolah yang sudah mengikuti UNBK, tapi mengalami kerusakan karena gempa bumi juga mengusulkan bantuan. “Ada beberapa sekolah yang rusak jaringannya juga mengusulkan, ada yang belum

UIN Jakarta yang dipercaya Kedubes Jepang melakukan seleksi melalui kampus UIN seluruh Indonesia telah melakukan seleksi, termasuk juga bagi mahasiswa UIN Mataram, NTB. Hasil seleksi, dua mahasiswa UIN Mataram berhasil lulus dan memastikan diri akan berangkat ke Jepang pada Desember nanti. Mere-

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Mohammad Sidik yang melaksanakan UNBK di tahun 2019. Meski demikian, Sidik mengakui pengadaan peralatan UNBK secara mandiri oleh sekolah sangat sulit. Satusatunya harapan dari bantuan pemerintah pusat. (ron)

Mahasiswa UIN Mataram Dosen Unram Identifikasi Pengembangan PKL di Lokasi Gempa Desa Wisata di Pengkelak Mas

Pengabdian kepada Masyarakat

Mataram (Suara NTB) Tim pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Universitas Mataram (Unram) yang diketuai Dr. I Nyoman Nugraha Ardana Putra, SE., MM., melakukan identifikasi pengembangan Desa Wisata Ekologi, Outbound, dan Tracking Sungai di Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Dari identifikasi itu diharapkan ada peningkatan kesejahteraan dan ekonomi bagi masyarakat desa.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Dr. I Nyoman Nugraha Ardana Putra, SE., MM., menjelaskan, ia bersama tim melakukan identifikasi sejak 22 Oktober sampai dengan awal bulan November ini.

“Kami mengidentifikasi potensi yang ada di sana,” katanya.

Menurutnya, pada dasarnya di Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur secara umum merupakan daerah kering. Oleh karena itu, pada musim kemarau, ladang tidak menghasilkan apa-apa, karena kering.Dengan kondisi seperti itu, berkaca dari Lombok Tengah dan Lombok Barat yang bisa mengambangkan wilayah kering menjadi daerah wisata. Maka dari sanalah mulai diidentifikasi potensi wisata di Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat.

“Dan ternyata ada hal menarik yang tidak pernah diangkat oleh pemerintah setempat,” ujar I Nyoman Nugraha, yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini.

Ia bersama timnya yang terdiri dari, Dr. Dwi Putra Buana Sakti, SE., MM., dan Dr. Islamul Hadi, S.Si., M.Si., mengidentifikasi potensi yang ada di sana.

I Nyoman Nugraha Ardana Putra juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Un-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, I Nyoman Nugraha Ardana Putra (depan) berfoto bersama tim pengabdian dengan latar Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. ram, Muhammad Ali, Ph.D., atas dukungannya dalam pengabdian masyarakat ini.

Dari hasil identifikasi itu, pengembangan desa wisata di Desa Pengkelak Mas bisa mengoptimalkan ekologi Sungai Tanjah-Anjah yang dimiliki Desa Pengkelak Mas untuk wisata ekologi, outbound, dan tracking sungai. Juga bisa merintis Desa Pengkelak Mas sebagai desa wisata ekologi, mewujudkan one village one product, merintis desa wisata berbasis masyarakat.

Manfaat yang diharapkan untuk diperoleh dari pengabdian ini diantaranya adalah terwujudnya Desa Pengkelak Mas sebagai Desa Wisata Ekologi, terbentuknya sumber pendapatan masyarakat di sekitar lokasi wisata, dan terbentuknya science techno park Unram di bidang wisata ekologi.

Menurut I Nyoman Nugraha

Ardana Putra, permasalahan yang ada saat ini adalah belum optimalnya pengembangan Desa Pengkelak Mas yang memiliki Sungai Tanjah Anjah yang dilengkapi gua, tebing terjal, pemandian, satwa monyet, dan lainnya sebagai desa wisata yang memiliki daya tarik ekologi maupun outbound dan tracking. Potensi-potensi alam ini masih tersembunyi dan belum diekspose ke daerah lain.

Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan potensi-potensi di atas untuk mewujudkan Desa Pengkelak Mas sebagai Desa Wisata Ekologi, Outound,dan tracking.

“Terwujudnya potensi desa ini menimbulkan nilai ungkit untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ujar I Nyoman Nugraha. (ron/*)

Dua Mahasiswa UIN Lolos Seleksi ke Jepang Mataram (Suara NTB) Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang di Indonesia melalui Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islan Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan seleksi calon peserta program “JENESYS 2018 Inbound Program 16th Batch Country: Indonesia (5) Society Peace Building Exchange”.

ikut UNBK tahun ini juga mengusulkan,” jelas Sidik.

Sidik berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, sekolah yang sebelumnya sudah melaksanakan UNBK, bisa tetap melaksanakan UNBK. Seperti SMPN 6 Mataram yang mengalami kerusakan jaringan dan sejumlah peralatan UNBK akibat gempa bumi.

“Mudahan dengan ada bantuan dari kementerian dan sebelum tahun ini berakhir, sekolahsekolahk itu bisa UNBK, bisa tetap eksis mengikuti UNBK. SMP yang belum, seperti SMPN 1 Mataram, SMPN 15 Mataram, dan sekolah yang lain ada sinyal dari kementerian untuk bantuan, berapapun kita diberikan kita usahakan dioptimalkan bantuan itu,” harap Sidik.

Jika tidak ada kendala, maka akan ada penambahan jumlah SMP di Kota Mataram

ka adalah Gifar Ilham dan Yunita. Keduanya merupakan mahasiswa SI jurusan KPI. Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Suprapto, bahwa program ini dimaksudkan sebagai pertukaran pelajar atau pemuda untuk mempromosikan saling kesepahaman antara penduduk Jepang dan Asia Pasifik.

Tujuan lain program ini

ialah sebagai upaya membangun pondasi pertemanan dan kerjasama antarkeduanya.

Sebelumnya, program ini membidik para pengelola ponpes di NTB. Namun tahun ini difokuskan pada pelajar dan pemuda yang sedang belajar di jenjang S1, S2, dan S3.

Dikatakan bahwa para peserta yang berhasil lulus nantinya akan mengikuti selu-

ruh rangkaian pada 11-18 Desember. Berbagai kegiatan selama di Jepang seperti menghadiri ceramah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Jepang, mengunjungi institusi pendidikan, industri high-tech dan tradisional, situs sejarah, kantor pemerintahan, workshop, diskusi dengan pelajar mahasiswa setempat. (dys)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 206 mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ( FDIK ) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengikuti pembukaan dan pembekalan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) di depan ruang Dosen FDIK Kampus 1 UIN Mataram, kemarin. Mereka dilepas oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Subhan Abdullah Acim.

Subhan menjelaskan mahasisiwa yang mengikuti PKL tahun ini tersebar ke berbagai instansi di sejumlah lokasi di Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Namun PKL kali ini agak berbeda dengan PKL pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian dari mereka ditempatkan di daerah- daerah yang terkena gempa Lombok seperti, di Desa Kekait, Jeringo dan Gunungsari.

Ketua Pelaksana Praktik Kerja Lapangan Dr. H. Muhammad Zaenuri, Lc. MA, menjelaskan, mahasiswa yang mengikuti PKL sebanyak 206 orang. Mereka be-

rasal dari tiga program studi (Prodi), yaitu Pengembangan Masyarakat Islam 40 orang, Bimbingan Konseling Islam 98 orang, dan 68 orang dari Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Muhammad Zaenuri berharap dengan dilaksanakan PKL ini, mahasiswa mampu menjaga nama baik UIN Mataram dan menjadikan PKL ini agar mahasiswa mampu menunjukan sesuatu yang baik di depan masyarakat dan mampu menambah keyakinan masyarakat terhadap lembaga UIN Mataram.

Hal senada disampaikan Dekan FDIK Subhan Abdullah Acim. Mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan PKL tahun ini agar selalu menjaga nama baik FDIK dan UIN. PKL tahun ini menggunakan dana dari kompetisi dosen dan mahasiswa, sehingga dekan FDIK mengharapkan semoga tidak ada kekurangan dan semoga dalam melaksanakan kegiatan PKL ini berjalan lancar dan baik. (dys)

Kebijakan UN bagi Daerah Terdampak Gempa Masih Belum Pasti Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat merencanakan kebijakan berbeda untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di daerah terdampak gempa. Namun sampai saat ini masih belum ada kepastian bentuk kebijakan itu.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. Fauzan, M.Pd., dihubungi akhir pekan kemarin mengatakan, belum ada kebijakan resmi dari pemerintah pusat yang diterimanya.

Menurutnya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sudah bersurat ke Dikpora KLU terkait adanya kebijakan khusus UN untuk daerah terdampak gempa. “Namun bentuk kebijakannya belum pasti,” katanya.

Sekolah-sekolah di KLU, khususnya pada jenjang SMP tidak melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada ujian nasional tahun ajaran 2018/2019 pada tahun 2019 nanti. Sekolahsekolah itu akan melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Keputusan itu diambil karena fasilitas UNBK di

sekolah mengalami kerusakan karena gempa bumi.

Dampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok medio Juli dan Agustus lalu mengakibatkan kerusakan di banyak tempat, termasuk sekolahsekolah. Sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami kerusakan yang berdampak juga pada kerusakan fasilitas UNBK. Dengan kenyataan itu, dipastikan sekolah di KLU tidak bisa melaksanakan UNBK dan akan melaksanakan UNKP. Pascagempa bumi lalu, tak kurang dari 986 rombongan belajar pada jenjang SD dan 252 pada rombongan belajar jenjang SMP di KLU mengalami kerusakan. Selain itu, sebanyak 23.882 siswa SD dan 7.304 siswa SMP terdampak bencana gempa bumi di KLU. Ratarata kerusakan yang dialami sekolah di KLU merupakan kerusakan berat.

Fauzan menekankan, alasan pihaknya meminta pada UN nanti KLU tidak melaksanakan UNBK, karena semua fasilitas UNBK sudah mengalami kerusakan karena gempa. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

Data Atlet Porprov NTB Rawan Dipalsukan Mataram (Suara NTB) -

Tim keabsahan Panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB sepertinya harus bekerja ekstra teliti dalam melakukan verifikasi data atlet. Pasalnya, dalam pelaksanaan Porprov NTB, rawan terjadi pemalsuan data atlet.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengprov Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB, Junaidi Yaman kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (13/11) kemarin. “Tim verifikasi harus bekerja lebih teliti dalam melakukan verifikasi data atlet, soalnya di setiap pertandingan sangat rawan adanya pemalsuan

data atlet,” ucapnya.

Pemilik GOR Bulutangkis JBC ini melontarkan pernyataan ini dikarenakan terdapat beberapa cabor yang menerapkan pemberlakuan batasan usia atlet di Porprov NTB. Dicontohkannya, cabang olahraga bulutangkis memberlakukan batasan usia maksimal berusia 21 tahun.

Usia atlet tidak boleh lewat

dari 21 tahun.

“Mengacu pada PON 2020, kita PBSI NTB melakukan pembatasan usia atlet. Maksimal usia atlet yang ikut Porprov yakni 21 tahun. Itu artinya usia atlet tak boleh lewat dari 21 tahun,” jelasnya seraya menambahkan bahwa pemberlakuan batasan usia atlet itu mengacu pada aturan PON 2020, dimana atlet yang bisa

(Suara NTB/dok)

Junaidin Yaman

ikut PON maksimal 23 tahun.

Terkait dengan batasan usia atlet mengikuti pertandingan cabor bulutangkis di Porprov NTB, Junaidi mengakui bahwa akan rawan terjadi pemalsuan data atlet di Porprov NTB. Dalam hal ini atlet yang berusia lebih dari 21 bisa saja melakukan pemalsuan data agar bisa ikut Porprov NTB. Pemalsuan data atlet itu kata Junaidi harus dapat dihindari, sebab bila atlet yang bersangkutan

Yan Dipanggil Pelatnas

(Suara NTB/fan)

DIBENAHI - Lapangan Voli Pasir GOR 17 Desember Turide Mataram segera dibenahi menjelang pelaksanaan Porprov NTB 2018.

Menjelang Porprov NTB, Lapangan Voli Pasir Dibenahi Mataram (Suara NTB) Lapangan Voli Pasir GOR 17 Desember Turide Mataram akan dibenahi, Rabu (14/11) hari ini. Perbaikan sarana olahraga voli pasir itu dilakukan Dispora NTB untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang berlangsung di Mataram, 9-17 Desember 2018.

Kabid Sarana dan Prasarana Dispora NTB, Lalu Fatanah yang dikonfirmasi Suara NTB di Ruang Kerjanya, Selasa (13/11) kemarin mengatakan lapangan voli pasir yang dibangun GOR 17 Desember Turide Mataram beberapa tahun lalu kondisinya sudah tak layak lagi untuk pertandingan Porprov NTB. Oleh karena itu pihaknya bek-

erjasama dengan pengurus provinsi PBVSI NTB akan melakukan perbaikan.

“Kita sudah benahi lapangan voli pasir yang di GOR Turide. Hari ini kita lagi mencarikan pasir untuk tambahan pasir dalam lapangan, soalnya pasir yang ada saat ini sudah berkurang,” ucapnya.

Dikatakan Fatanah, lapangan voli pasir yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram sudah lama dibangun. Usianya kurang lebih empat tahun.

Menurutnya, setelah empat tahun digunakan untuk pertandingan dan latihan atlet, pasir yang ada di lapangan tersebut berkurang. Kondisi tersebut memaksa pihak Dispora NTB untuk membenahi kembali

lapangan tersebut agar layak digunakan untuk para voli pasir tingkat regional NTB, nasional hingga internasional.

Alasan pihak Dispora NTB memperbaiki lapangan tersebut untuk pelaksanan Porprov NTB. Maklum pihak Panitia Porprov NTB akan menggunakan lapangan voli pasir GOR 17 Desember untuk pertandingan cabor voli pasir Porprov 2018.

Pihak Dispora kata Fatanah menargetkan perbaikan lapangan voli pasir selesai sebelum pelaksanan Porprov NTB. Itu artinya Dispora NTB butuh waktu kurang lebih 20 hari untuk benahi lapangan tersebut, pasalnya tanggal 9 Desember Porprov NTB sudah berlangsung. (fan)

Mataram (Suara NTB) Wulan Komalasari berhasil menorehkan prestasi di kancah nasional. Atlet tenis meja NTB itu berhasil merebut medali emas di Kejurnas Tenis Meja Kelompok Umur yang berlangsung di Jakarta, Senin (12/11).

Selain mendulang medali emas, atlet NTB atas nama Irfan Sulistiawan juga berhasil merebut medali perunggu.

Ketua Harian Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) NTB, H. Sudarman kepada Suara NTB via ponselnya, Senin (12/11) kemarin melaporkan Wulan Komalasari berhasil men-

dulang medali emas setelah mengalahkan atlet asal Jabar, Karina 3-0 di partai final kelas pemula putri.

“Atlet putri kita berhasil meraih medali emas di kejurnas kelompok umur di Jakarta,” ucapnya.

Ditambahkannya, selain meraih medali perunggu, atlet NTB atas nama Irfan Sulistiawan juga berhasil meraih medali perunggu di kelas pemula putra. Irfan gagal melaju ke partai final setelah dikalahkan atlet Sulawesi Selatan (Sulsel) di kelas pemula putra.

Dikatakan Sudarman, kejurnas tenis meja pemula,

kadet dan junior yang di gelar oleh Pengurus Besar (PB) PTMSI itu dimulai tanggal 11 dan akan berakhir 16 November 2018. Namun untuk pertandingan pemula sudah berakhir 12 November kemarin. Sementara itu pertandingan kategori kadet dan yunior akan di mulai, Selasa 13 November hingga 16 November 2018.

Pihak PTMSI NTB menurunkan sebanyak 10 atlet di kejurnas yang digelar oleh Pengurus Besar (PB) PTMSI itu.

Itu artinya masih ada delapan atlet yang akan memperebutkan medali di kelas kadet dan junior putra dan putri. (fan)

Mataram (Suara NTB) Sukses merebut medali emas di Mandalika Triathlon Nasional di Kawasan Wisata Mandalika Lombok belum lama ini membuat Yan Bahtiar dilirik oleh Pengurus Pusat (PP) Federasi Triathlon Indonesia (FTI). Rencananya, atlet asal Kabupaten Bima itu akan dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games 2019.

Yan Bahtiar yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (13/11) kemarin mengatakan pihak PP FTI telah menghubungi dirinya untuk meminta dia siap-siap mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games 2019. Pasalnya di Pelatnas Triathlon tahun 2019 nanti PB FTI akan memanggil Yan untuk mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games.

“Saya kemarin dihubungi oleh PP FTI. Mereka meminta saya tetap latihan karena di awal tahun 2019 saya mau diikutsertakan di Pelatnas,” ucapnya.

Rencana PB FTI untuk mengikut sertakan Yan di Pelatnas tahun 2019 diakui Yan sedikit terkendala. Pasalnya Yan Bahtiar tidak bisa meninggalkan NTB terlalu lama untuk mengikuti Pelatnas. Pasalnya Yan saat ini tengah fokus melatih atlet PPLP NTB. “Saya saat ini masih fokus melatih atlet PPLP NTB. Kemungkinan saya tak bisa mengikuti Pelatnas di luar NTB,” terangnya.

Ditambahkannya, bila PP FTI memaksa dirinya untuk tetap gabung di Pelatnas tahun 2019, Yan akan meminta kepada PP FTI agar dirinya Pelatnas terpisah di Mataram-NTB. Alasan dirinya minta Pelatnas di NTB karena dirinya masih ingin fokus melatih atlet PPLP NTB. (fan)

(Suara NTB/dok)

Yan Bahtiar

KSB Bidik 71 Wulan Rebut Emas di Kejurnas Tenis Meja Emas di Porprov

Kejurnas Karate Marinir Open

Karateka NTB Persembahkan Dua Emas Mataram (Suara NTB) Keikutsertaan atlet NTB di Kejurnas Karate Marinir Open di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Minggu (11/11) lalu membuahkan hasil manis.

Sebanyak 10 karateka asal NTB sukses mempersembahkan dua medali emas, tiga perak dan lima perunggu.

Sekum Pengprov Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) NTB, Ahwan yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (13/11) kemarin mengatakan dua medali emas diraih oleh M. Renaldi Setiawan dari Kota Mataram dan Gandi Darma dari perguruan karateka Shotokai. Masing-masing atlet meriah medali emas di kelas komite/tarung putra.

Selain meriah dua medali emas, kontingen Karateka NTB juga meraih tiga medali perak.

Tiga medali perak dipersembahkan lewat Ahmad Syukriadi, Raditia Darmawan dan Kata beregu putra. Selanjutnya lima medali perunggu direbut oleh Fawaz Aidyn, Arema Imanuel, Baiq Kirana, M. Renaldi Setiawan dan Gede Halim.

Dikatakan Ahwan, total medali yang diraih oleh atlet karate NTB sebanyak 10 medali, yakni dua medali emas, tiga perak dan lima perunggu.

Raihan prestasi kesepuluh atlet itu diharapkan terus ditingkatkan sampai pada ajang yang lebih tinggi lagi, sehingga kedepannya atlet karate NTB dapat meneruskan jejak dua Karateka NTB. Diakuinya saat ini FORKI NTB punya dua atlet yang pernah sukses meriah medali emas di kejuaraan dunia junior. Mereka adalah Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan Faqih Karomi. Kedua atlet itu meriah medali emas di kejuaraan dunia karate tahun 2015.

Selain meraih medali di kejuaraan dunia, salah satu

(Suara NTB/ist)

MEDALI EMAS - Atlet karate NTB, M. Renaldi Setiawan menunjukan medali emas yang diraihnya di Kejurnas Karate Marinir Cup di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 11 November 2018. atlet NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda juga sukses meraih medali perak di SEA Games 2017.

Sukses yang diraih dua atlet andalan NTB itu diharapkan dapat diikuti oleh atlet-atlet muda NTB lainnya. Sehingga kedepannya atlet NTB dapat terus membanggakan marwah NTB dan Marwah bangsa Indonesia di kancah internasional. (fan)

Taliwang (Suara NTB)Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan target tinggi di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, Desember mendatang. Tak tanggung-tanggung 71 medali emas siap diraih dari 20 cabang olahraga (Cabor) yang akan diikuti.

Ketua KONI KSB, H. Zaedul Bahri mengatakan, target perolehan 71 medali emas itu terhitung cukup tinggi. Meski demikian pihaknya optimis mampu meraihnya melalui 20 Cabor yang akan diikuti kontingen KSB nantinya. “Ya kalau dibilang tinggi. Memang tinggi. Tapi kami punya keoptimisan bisa memenuhinya,” klaimnya.

Menurutnya, target raihan medali emas itu pada dasarnya bukan ditetapkan oleh KONI. Tetapi berdasarkan list yang disampaikan oleh masing-masing Cabor. Dan melihat kesiapan tiap Cabor dalam menggembleng atletnya, ia mengaku target tersebut cukup relevan. “Kita punya beberapa Cabor yang disiapkan sebagai pendulang nantinya,” timpalnya.

Persiapan menghadapi agenda olahraga regional 4 tahunan itu memang sudah jauh hari dilakukan KONI KSB. Bahkan sejak medio tahun 2018 ini, hampir seluruh Cabor mengadakan pemusatan latihan. Dari agenda pemusatan latihan itu, kata Deden sapaan akrabnya, banyak atlet yang menunjukkan peningkatan kemampuan dan kesiapan untuk turun bertanding.

“Selama latihan tiap atlet diberi target di mana target itu kita lihat dari hasil pertandingan Porprov lalu. Artinya kalau mereka melampaui itu maka peluang kita makin terbuka meraih emas,” ujar Deden.

Selain itu lanjut dia, dilihat dari jumlah medali emas yang akan diperebutkan pada Porprov NTB 2018, target 17 medali itu tidak terlalu berlebihan. Sebab dari seluruh Cabor yang dipertandingkan, panitia menyiapkan sebanyak 385 medali. “Nah kebetulan caborcabor pendulang yang kita siapkan itu ratarata banyak nomor yang dipertandingkan,” ungkapnya seraya menambahkan dengan target tersebut pihaknya memperkirakan akan mampu menempati posisi 3 besar dalam perolehan total medali di Porprov nanti.

“Kalau itu tercapai kami yakin kita bisa masuk posisi 3 besar dalam daftar peraih medali keseluruhan di Porprov. Dan itu juga jadi target kita karena sebelumnya posisi kita melorot jauh di banding tahun 2010,” sambung Deden.

Misi yang diusung KONI KSB ini terhitung cukup berat, pasalnya pada Porprov tahun 2014 lalu kabupaten termuda kedua di NTB ini hanya mampu bercokol di peringkat 8 perolehan medali dari 10 kabupaten/kota peserta. Saat itu KSB hanya menyabet sebanyak 17 medali emas, 15 perak dan 31 medali perunggu. (bug)

lolos di Porprov NTB, atlet yang bersangkutan tidak akan bisa main di level nasional. “Di pertandingan bulutangkis pernah terjadi dipemalsuan data atlet. Namun sampai di level nasional atlet yang melakukan pemalsuan data tidak bisa main karena ketahuan data atlet dipalsukan,” jelasnya.

Menurut Junaidin, pemalsuan data atlet itu bisa ter-

jadi karena tim verifikasi melakukan proses verifikasi data atlet berdasarkan data KTP atlet. Pengalaman selama ini, KTP atlet dapat dipalsukan. Diharapkan, di Porprov NTB 2018 tidak terjadi pemalsuan data atlet.

Oleh karena itu, tim verifikasi Porprov NTB diminta agar lebih teliti memverifikasi data atlet. (fan)

SUARA NTB HBK Dukung Program Zul-Rohmi di NTB

Halaman 12

Rabu, 14 November 2018

Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang disampaikan para anggota Dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah harus disadari dan didasari sebagai fungsi kontrol agar roda pemerintahan bisa berjalan di atas rel yang benar.

Namun kritik dan sorotan untuk pemerintah juga harus disertai dengan data dan fakta yang akurat, bukan sekadar karena tendensi tertentu. “Ya, fungsi Dewan kan memang menjadi mitra yang mengontrol dan mengawasi roda pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah mengkritisi kebijakan dan program pemer-

intah agar berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi, kritik juga harus berdasarkan data dan fakta,” kata HBK di Kantor Pemenangan HBK, Jalan Kulintang III, No. 3, Karang Bedil, Kota Mataram , Selasa (12/11).

HBK yang maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok, dengan nomor urut 1 ini mengatakan, jika ia terpilih dan dipercaya duduk di kursi DPR RI, hal itu juga yang akan didorong dan dilakukannya kelak. Pun demikian dengan di Provinsi, juga Kabupatan/Kota se NTB, HBK mengatakan, ia akan mengerahkan kekuatan Partai Gerindra untuk melakukan fungsi kontrol dengan cara yang cerdas.

HBK akan terus mendorong dan memimpin jajaran pengurus maupun Fraksi Partai Gerindra di semua tingkatan, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menjadi mitra strategis bagi keberlangsungan pembangunan yang baik. “Partai Gerindra hendaknya memberikan jalan keluar yang baik terhadap setiap program pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Hal ini dilakukan agar rakyat bisa melihat dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Kita butuh kesejukan, kekompakan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat kita,” tukasnya.

Ia menekankan, mengkritisi kebijakan pembangunan penting dilakukan dalam konteks cek and balance agar arah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mulai dilakukan, agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor ke-Indonesiaan.

“Sudah saatnya kita bikin politik cerdas, yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat kita harus menjadi prioritas utama dalam perjuangan kita memakmurkan dan mensejahterakan mereka,” tukasnya.

HBK mengungkapkan, hal itu juga sudah mulai dilakukannya di NTB, di mana jajaran DPRD dari Partai Gerindra dan para politisi partainya di daerah harus memberikan dukungan yang penuh kepada program-program pemerintah yang pro rakyat.

“Saya juga mendukung pemerintahan Zul-Rohmi di NTB, terlebih untuk programprogram di sektor pertanian.

Sebab sektor ini bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita,” kata dia. Namun demikian, papar HBK, dukungan tersebut bukan berarti bebas kritik. Kritik pun bukan berarti bebas nilai-nilai.

HBK menekankan, kritik dan saran DPR harus memiliki makna konstruktif. Artinya, disamping kritik, harus ada juga

solusi-solusi yang ditawarkan dalam rangka perbaikan. “Kalau semangat ini bisa ditanamkan, maka dendam pascakompetisi atau pertarungan juga bisa diminimalisir, sehingga setelah kompetisi atau pertarungan itu selesai, maka semua komponen bangsa akan kembali ke posisinya masing-masing dan membangun masyarakat bersamasama, saling mengisi dan melengkapi,” katanya.

HBK menambahkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan agar hasil-hasil pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak agar IPM NTB bisa sejajar dengan Provinsi lain.

“Untuk itu, sebagai anggota DPR-RI kelak, saya akan bahu

AKRAB – H. Bambng Kristiono (kanan) tampak akrab dengan caleg DPR RI, H. Rachmat Hidayat (kiri) dalam suatu acara bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah (tengah) membahu dengan anggota DPRRI dari Dapil NTB lainnya untuk memajukan dan berbuat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB. Inshaa Allah, saya bisa menjadi perekat dan penyemangat bagi anggota-anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya,” tegasnya. (038/*)

LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.I N G G R I S , B.INDONESIA.Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/ 085239922229

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 HONDA DR 4669 CH NOKA/NOSIN MH1JFJ119EK009687/ FJ1E-1012161 AN BONANDO SUKMA PUTRA SIREGAR HLG D’SKTR PRAYA HLG STNK R2 HONDA DR 4729 CS NOKA/NOSIN MH1JFZ118GK331772/ JFZ1E-1333478 AN BONANDO SUKMA PUTRA SIREGAR HLG D’SKTR PRAYA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA DR 3854 CU NOKA/NOSIN MH1JM1118HK334129/ JM11E-1323291 AN LESTARI HLG D’SKTR JL.SALEH SUNGKAR KEC.AMPENAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

HILANG

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 14 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

Sungai Bukan Tempat Sampah PERNYATAAN Kepala DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram, Irwan Rahadi yang mengungkapkan bahwa kandungan bakteri e-coli dalam air di Kota Mataram dalam kondisi mengkhawatirkan atau sudah parah seolah kembali menyadarkan masyarakat bahwa pencemaran air di Mataram, sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun pencemaran ini sebetulnya bukan barang baru. Karena, setiap kali dilakukan pengujian sampel air sungai, hasilnya kerap jauh dari harapan.

Termasuk pengujian sampel air yang dilakukan DLH pada periode yang sama tahun lalu, menunjukkan hal yang sama dengan yang terjadi saat ini. Meskipun hasil resminya belum dirilis namun dari pihak yang melakukan uji kualitas air sungai di Mataram, yakni DLH sangat yakin bahwa pencemaran air di sungai-sungai yang ada di Mataram, demikian mencemaskan.

Perilaku masyarakat berikut minimnya atensi pemerintah seolah mengamini kondisi yang terjadi. Masyarakat di Kota Mataram masih banyak yang keliru memaknai keberadaan sungai.

Sungai oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai tempat sampah. Sehingga sungai-sungai di Mataram selain airnya coklat juga sering bercampur sampah.

Hal ini diperparah dengan musim hujan. Air kiriman datang dari mana-mana. Kondisi di Kota Mataram juga sangat rentan dengan perkembangan bakteri e-coli. Saat ini DLH sedang melakukan sampling di empat titik. Seperti di Sayang-Sayang yang merupakan kawasan persawahan, kemudian di Getap yang merupakan kawasan industri. Selain itu juga di Ampenan yang menjadi kawasan sektor migas dan di Abian Tubuh sebagai kawasan industri dan limbah rumah tangga.

Soal e-coli, DLH sudah melakukan beberapa kali uji laboratorium. Hasilnya, air sungai dan air sumur di Mataram ini masih jauh dari standar baku mutu. Selain itu, air sungai dan sumur ini juga banyak mengandung bakteri e-coli. Diperparah dengan musim hujan yang membuat perkembangan bakteri ini semakin banyak.

Warga diharapkan dapat menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan. Seperti tidak membuang sampah dan kotoran di sungai. Sebab itu sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Ini menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram, bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat. Utamanya mereka yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Pihak yang diduga paling berkontribusi terhadap pencemaran air sungai adalah warga yang tinggal di bantaran sungai.

Tidak hanya membuang sampah rumah tangga langsung di sungai, warga yang tinggal di bantaran sungai kerap mengarahkan pipa pembuangan limbah mandi, cuci, kakus mereka ke sungai. Kebiasan ini jelas memicu berkembangnya bakteri ecoli. Seharusnya, warga diminta membuat septic tank sebagai tempat penampungan limbah mereka. Jika tidak mampu membuat septic tank sendiri-sendiri, DLH dapat memfasilitasi warga membuat septic tank komunal.

Sehingga, kualitas air sungai di Kota Mataram dapat menjadi lebih baik. Bila perlu empat sungai besar yang melintasi Kota Mataram ke depan dapat dijadikan sarana rekreasi oleh masyarakat. Kota Mataram dapat belajar dari Pemkot Surabaya.

Dimana dulunya sungai-sungai di Surabaya airnya coklat dan lebih jorok dari Kota Mataram. Namun dengan kemauan yang kuat, Surabaya berhasil menyulap sungai-sungai itu menjadi tempat yang nyaman dikunjungi warga karena airnya yang bersih dan bebas sampah. (*)

Halaman 14

’’Homework’’ (PR) dan ’’Behavioral Skill’’ Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 OMEWORK (PR) merupakan kebijakan sekolah yang selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan para orang tua. Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Full Day School yang menyiratkan tidak diperlukan lagi PR sepertinya melegakan para orang tua. Orang tua merasa terbebani dengan banyaknya PR yang harus dikerjakan oleh anak anak mereka. Full Day School ternyata belum bisa diterapkan secara serentak di seluruh tanah air maka kiranya PR masih menjadi kebijakan sekolah yang diperlukan.

Apakah kebijakan sekolah tentang Pekerjaan Rumah masih diperlukan dalam menyiapkan anak anak bangsa menyongsong era industry 4.0? Bagaimana supaya PR tidak menjadi hantu malam bagi peserta didik dan pekerjaan tambahan menjelang tidur bagi orang tua? Apa yang harus diperhatikan sekolah dan pembuat kebijakan pendidikan tingkat kabupaten kota berkenaan dengan PR? Inilah beberapa persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Keterampilan Perilaku (Behavioral Skill) Era Revolusi Industri 4.0 Abad XXI sering disebut Era Revolusi Industri 4.0. Zaman yang memiliki karakteristik: a. Inter Operabilitas yakni kemampuan manusia, peralatan, sensor, dan manusia tersambung satu sama lain dalam Internet of Thing (IoT) ; b. Transparansi Informasi yakni kemampuan membuat duplikasi virtual akan hal hal fisik serta kemampuan mengaksesnya ; c. Asistensi Teknologi yakni kemampuan untuk membantu manusia mengerjakan hal hal yang berat ; d.Sistem Desentralisasi yakni kemampuan mesin untuk mengerjakan banyak hal dan mengambil keputusan secara mandiri dalam satu sistem industri.

Era revolusi industri 4.0 membawa banyak perubahan dan memunculkan banyak gangguan bagi yang tidak siap sehingga sering disebut era disrupsi. Diperlukan behavioral skill atau keterampilan perilakuuntuk menghadapinya. Paling sedikit dibutuhkan 4 behavioral skill di era tersebut : a. Qustioning yakni hasrat

RADIO

Oleh: RD Yohanes Kadek Ariana SS, M.Pd. (Pengelola SMPK & SMAK Kesuma dan Sekolah-sekolah Katolik di Bali dan NTB, sedang menempuh Program Studi Doktoral di Universitas Negeri Malang) untuk bertanya ;b. Observing yakni kemampuan mengamati secara intens ; c. Networking yakni kemampuan untuk menguji dan menemukan ide dengan banyak jaringan lain ; d. Eksperimenting yakni kemampuan mencoba pengalaman baru dan mengujicobakan ide ide baru (Dyer, 2011). Keempat keterampilan ini tidak jatuh dari langit tetapi perlu dipersipakan lewat pendidikan. Kemendikbud telah mengantisipasi dengan mengeluarkan kebijakan implementasi K13 di seluruh Indonensia secara bertahap. Tentunya tentang ini tidak cukup hanya di dalam ruang kelas. Pekerjaan Rumah (PR) kiranya dapat menjadi kesempatan bagi siswa untuk menumbuhkembangakan ketrampilan perilaku ini menyiapkan diri menyosong era revolusi industri 4.0.

Homework sebagai Kebijakan Sekolah yang Bermanfaat Homework adalah tugas individu atau kelompok baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh pendidik yang dikerjakan di luar jam pembelajaran di sekolah agar peserta didik bersiap siap untuk materi selanjutnya atau memperkuat, memperluas dan berlatih menjawab persoalan dari materi yang diberikan ( Cooper, 1989).

Homework sering dipahami sebagai pekerjaan sekolah yang dibawa pulang (Corno, 1996). Homework dimengerti juga sebagai tugas tugas baik mental maupun fisik yang berhubungan dengan bagian topik atau unit materi yang harus diselesaikan peserta didik (Yucel, 2004). Dengan demikian homework merupakan pelaksanaan serangkaian tugas baik pribadi ataupun bersama, lisan ataupun tertulis yang diberikan guru untuk membentuk mental maupun fisik siswa di luar jam sekolah.

Homework harus dipahami sebagai kebijakan sekolah yang bermanfaat bagi kesuksesan pendidikan. Ada beberapa mafaatnya : a.

Mempersiapakan peserta didik untuk menghadapi ujian; b. Membentuk habitus kedisiplinan, pengendalian diri, tanggung jawab pribadi; c. Menjadi kesempatan belajar menyelesaikan persoalan, memperdalam dan menyiapkan menerima materi baru ; d. Homework dapat menjadi cara pemberian sanksi yang mendidik dan memberikan penjaminan kepada orang tua bahwa anak mereka belajar giat di sekolah ; e. Membangun komunikasi yang baik antara guru, siswa dan orang tua ( Duke & Canady, 1991).

Implementasi Homework dalam Kebijakan Sekolah Kebijakan tentang Homework bukan hal baru tetapi menjadi diskusi yang hangat dari masa ke masa. Gallup ( 1980) mengadakan sebuah polling berkenaan dengan homework di beberapa sekolah di USA. Ditemukan bahwa 40% orang tua setuju akan manfaat PR bagi siswa di tingkat pendidikan dasar dan 38 % tidak setuju. Sedangkan untuk pendidikan di tingkat menengah 47% orang tua setuju akan manfaat PR dan 31% tidak setuju.

Dalam sebuah penelitian terhadap 80 sekolah di distrik Assam India dengan sample anak yang berusia 14-15 th (Kelas XI), Mishra (2006) menemukan 67,5 % siswa netral terhadap PR, 20 % suka dengan PR 12,5 % tidak suka dengan PR. Kalau dilihat dari jenis kelamin, anak perempuan 25% dan anak laki laki 18 % menunjukkan perilaku suka dengan PR. Sedangkan anak perempuan 31.25 % dan anak laki laki 12,5 % penunjukkan perilaku tidak suka dengan PR (Rengma, 2015).

Dalam sebuah penelitian di Ocean Montessori Schools (OMS) di distrik Timur Selatan USA pada tahun 2012 yang respondennya terdiri dari 46 (22%) orang tua dan pengasuh, 22 (47,8%) memiliki anak anak sekolah dasar tingkat bawah, dan sisanya anak sekolah dasar tingkat atas (52,8%) ditemukan hampir separuh responden (44%) mencatat mereka menyukai kombinasi PR tersusun dan PR pilihan, dan 35 % menyatakan anak mereka menyukai PR tersusun (Scott and Glaze, 2017).

Penelitian di atas menunjukkan bahwa homework menjadi kebijakan sekolah yang selalu digunakan.

Tidak hanya sekolah memandang kebijakan homework masih diperlukan, tetapi juga orang tua dan anak anak. Meskipun di Finlandia kebijakan homework sudah tidak diperlukan, namun di negara maju seperti USA dan Jepang, homework masih diperlukan. Walberg, Paschal, dan Wainstein menemukan

bahwa mahasiswa di Jepang mengalami kesuksesan yang luar biasa berkat homework, dibandingkan dengan mahasiswa di USA yang tidak biasa dengan homework.

Evaluasi dan Kebijakan yang tepat tentang Homework Homework seharusnya tidak menjadi hantu malam dan pekerjaan tambahan yang membebani, jika hakekat dan manfaat PR dipahami secara baik. Sering pendidik memberikan PR tidak memperhatikan kondisi peserta didik. Apakah mereka mempunyai orang tua lengkap? Apakah ekonomi keluarga mereka mencukupi untuk fasilitas studi di rumah? Apakah lingkungan mereka mendukung?

Pemangku kebijakan di sekolah dan pemangku kebijakan publik di tingkat kabupaten kota semestinya memberikan keadilan bagi peserta didik. Perlu ada guru voluntir/tutor yang siap membantu atau membuat semacam “homework center” untuk anak anak yang mempunyai persoalan khusus.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu adanya ketentuan tentang lamanya mengerjakan PR setiap hari.Untuk tingkat SD mungkin 1520 menit setiap hari. Untuk tingkat SMP mungkin 1 jam setiap hari.

Sedangkan untuk tingkat SMA mungkin 1-2 jam setiap hari. Hari minggu dan libur sedapat mungkin siswa bebas dari homework sehingga ada waktu bagi mereka untuk refreshing.

POJOK Bappenas prediksi kemiskinan NTB di atas 15 persen

Menekannya butuh kerja keras dan kerja cerdas

*** Pembangunan Huntap tahan gempa tak perlu uji lab Korban gempa butuh segera huntap

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 14 November 2018

Tim Pembela Siapkan PK untuk Baiq Nuril Mataram (Suara NTB) Solidaritas aktivis pembela Baiq Nuril Maknun (32) sepakat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan hakim Mahkamah Agung (MA). Akan dikaji kemungkinan kekeliruan dalam putusan hakim tersebut karena menyatakan Nuril bersalah dan divonis enam bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Joko Dumadi, SH.,MH, koordinator tim pembela Nuril mengatakan, akan menyiapkan bahan untuk upaya hukum luar biasa dalam perkara itu. Nuril sejak awal ditegaskannya sebagai korban laporan ITE oleh H. Muslim, terkait percakapan mesum yang tersebar.

Namun tak disangka hakim MA memutusnya bersalah sesuai Putusan kasasi nomor 574K/PID.SUS/2018, tanggal 26 September 2018. Putusan itu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya yang memvonis bebas Nuril.

Saat itu jaksa mengajukan banding ke MA. Nuril didakwa melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Joko, pihaknya saat ini sedang menunggu salinan putusan MA tersebut sebagai bahan kajian. “Setelah kami terima putusan MA, baru kemudian kami kaji untuk materi PK,” jawabnya kepada Suara NTB, Selasa (13/11).

Pertimbangan PK lantaran ada yang janggal dari putusan hakim MA. Joko khawatir, hakim yang menangani kasus Nuril, salah satunya adalah Ketua Majelis Hakim MA Sri Nurwahyuni, SH.,MH tidak memahami kasus Nuril secara mendetail.

“Sehingga terkesan gegabah memutuskan kasus ini. Kemungkinan dianggap kasus ini kasus kecil, sepele, dan tidak menjadi perhatian publik,” kata Joko.

Sedianya ada opsi permintaan grasi atau pengampunan kepada Presiden RI Joko Widodo. Namun upaya itu dinilai sebagai cara lain Nuril mengakui perbuatannya. Padahal sejak awal dipastikan istri Lalu Isnaini hanya korban percakapan mesum mantan kepala sekolahnya di SMA 7 Mataram.

Akhirnya disimpulkan PK adalah jalan satu satunya yang akan ditempuh, sebagai upaya hukum paling tinggi setelah serangkaian proses yang dijalani Nuril sebelumnya.

Joko juga menyayangkan bahwa sampai hari ini salinan keputusan MA belum diterima oleh kuasa hukum, sebab yang dikirimkan baru petikan putusan. Itu kemudian jadi alasan pihaknya kesulitan mengajukan PK. “Memori PK tidak bisa kami siapkan dan kirim karena salinan putusan yang berisi alasan MA membuat keputusan Nuril bersalah belum kami terima,” jelasnya.

Upaya PK akan diajukan bersama aktivis perempuan, akademisi, pengacara dan sejumlah pihak yang selama ini prihatin dengan kasus yang mendera Nuril.

Kajari Mataram Dr. I Ketut Sumadana, SH.,MH Senin lalu menjawab soal alasan kasasi sebelumnya. Dipastikannya kasasi sudah sesuai SOP yang berlaku di Kejaksaan. Sebab setiap perkara yang dinyatakan bebas wajib untuk upaya hukum. “Putusan kurang dari sepertiga saja wajib untuk menyatakan upaya hukum,” kata Kajari.

Terkait eksekusi dari putusan MA bisa dibatalkan oleh PN Mataram, Sumadana mengatakan, hal itu sulit untuk diubah.

Jika sudah jadi produk putusan MA, apalagi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sulit diubah, kecuali menurutnya dibatalkan oleh MA melalui putusan PK. (ars)

Siapkan Tiket ’’Online’’ Dari Hal. 1 Saat pembukaan, digratiskan untuk umum.

Menurut Kepala TNGR, Sudiyono, jalur pendakian itu dibuka dengan pertimbangan berdasarkan hasil survei dinilai paling aman. Survei pertama pada tanggal 15 sampai 19 Oktober lalu.

Sepanjang jalur itu tidak terlalu menanjak, kiri kanan ada bukit, vegetasi hutannya lebih rimbun dibanding Sembalun Lombok Timur dan Senaru Lombok Utara.

Selain panas tidak terlalu menyengat, terdapat sumber air di beberapa titik. Hanya saja, pendaki dibatasi sampai Pelawangan. Karena untuk summit ke puncak 3.726 mdpl masih berbahaya akibat longsor. Kondisi sama juga untuk jalur menuju Danau Segara Anak masih ditutup akibat longsor.

Sesuai hasil rapat, ada sejumlah kebijakan yang diterapkan sebagai regulasi mengatur jalur pendakian satu satunya ini. Seperti mekanisme booking e-ticket. ‘’Pembelian tiket masuk pendakian dilakukan secara online,’’ jelasnya. Booking online disediakan melalui laman eRinjani. Sejumlah pihak juga dapat menggunakan situs ini untuk promosi objek wisata di jalur

Aik Berik.

Dengan sistem pemesanan tiket ini, akan diatur soal pembatasan pendaki maksimal 150 orang per hari. Diterapkan juga sistem mekanisme check in dan check out. Pola ini untuk mengecek tiket pendaki dan barang bawaannya saat check in. ketika check out, akan diperiksa barang bawaan pendaki. Jika ada barang bawaan berpotensi jadi sampah, maka akan diperiksa saat check out sehingga dapat dipastikan sampah itu dibawa turun.

Tidak sampai di kesepakatan untuk membuka jalur, TNGR bersama sejumlah pihak akan membentuk tim kecil.

Tugas tim ini untuk mengkaji penataan jalur Aik Berik. Sebab akan dilalui dalam waktu cukup lama, tahun 2020 mendatang setelah dua jalur resmi lainnya Senaru dan Sembalun resmi dibuka.

Sementara itu kebijakan yang berlaku di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) akan diserahkan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat. Aturan aturan tentang larangan penebangan dan menjaga vegetasi lainnya akan disosialisasikan kepada pendaki. (ars)

Diduga Tak Beres Dari Hal. 1 Yang lebih celaka, apabila mutasi staf yang dilakukan merupakan alat transaksi, imbas dari Pilkada. Pasalnya, mutasi staf atau pejabat rentan dijadikan sebagai ajang transaksi antara pihak pimpinan dengan yang butuh diakomodir dalam struktur organisasi. ‘’Yang ke dua ini perlu kita hindari. Mudah-mudahan tak terjadi seperti itu. Yang terjadi yang pertama, ketidaktahuan mereka soal aturan,’’ harapnya.

Ketiga, kata Ayatullah, mutasi staf tersebut bisa jadi dilakukan bawahan karena loyalitas pada atasan. Menurutnya, tak mungkin bawahan dalam hal ini BKD melakukan mutasi staf tanpa ada perintah dari pimpinan dalam hal ini Sekda. ‘’Apakah ketidakadaan komunikasi itu disebabkan karena memang sengaja. Kedua, karena ketidaktahuan aturan.

Semoga yang ketiga itu bukan itu yang terjadi. Bahwa seringkali mutasi sebagai alat transaksi, meraup keuntungan pribadi. Mudahan tidak,’’ kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Menurut Ayatullah, marahnya Wagub kepada BKD karena memutasi dua stafnya tanpa pemberitahuan sebelumnya menandakan ada ketidakberesan dalam konteks komunikasi. Dalam teorinya, implementasi kebijakan termasuk

mutasi, komunikasi sangat penting dalam birokrasi. ‘’Apalagi komunikasi antara bawahan dengan pimpinan. Ini ada persoalan dalam komunikasi.

Mutasi ini kebijakan strategis. Semua elemen dalam birokrasi seharusnya berkomunikasi. Kalau kebijakan strategis itu tak dibicarakan dengan pimpinan dan sub-subnya. Memang birokrasi itu tak beres,’’ imbuhnya.

Ayatullah mengingatkan jangan ada pragmentasi pascapilkada. Mutasi staf dan pejabat pascapilkada memang sangat rentan terjadi. Menurutnya, hal itu akan menjadi bahaya dalam birokrasi jika tak dilakukan konsolidasi. ‘’Jangan sampai pragmentasi itu ada pascapilkada. Maka komunikasi tak akan lancar,’’ tandasnya.

Terkait dengan teguran keras Wagub kepada BKD yang memutasi dua staf atas disposisi Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D. Suara NTB belum mendapatkan konfirmasi dari Komandan birokrasi Pemprov NTB itu. Namun Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si menjelaskan bahwa mutasi dua staf Wagub tersebut ada dasarnya, yakni disposisi dari Sekda. Terhadap dua staf Wagub yang dimutasi sebelumnya, akan dikembalikan ke posisi semula. (nas)

Halaman 15

Isi Kekosongan Formasi

Lotim Ajukan Opsi ke Kemenpan

Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah tuntas melakukan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun 2018, Senin (12/11). Namun, dari 5.976 yang mengikuti tes dari 6.857 pendaftar, hanya 109 yang dinyatakan lulus ke tahap berikutnya. ‘’Untuk itu, Pemkab Lotim berencana akan menawarkan sejumlah opsi (pilihan) terhadap pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan-RB terkait pengisian kekosongan formasi dari formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim sebanyak 225 formasi,’’ ujar Sekda Lotim, H.

Rohman Farly, Selasa (13/11).

Sekda mengaku, hingga saat ini Pemkab Lotim belum mendapatkan solusi atau kebijakan terbaru BKN maupun KemenpanRB di dalam menyikapi kekosongan formasi. Namun, Pemkab Lotim berencana mengusulkan supaya passing grade dari SKD

CPNS ini diturunkan atau rankingnya disesuaikan.

Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Muhammad Bahrain menambahkan, meski 109 peserta telah memenuhi passing grade, pihak BKPSDM masih tetap menunggu petunjuk dan

Tiga Rumah Rusak, Banjir dan Longsor Terjang Desa Sandik Giri menang (Suara NTB) Banjir dan longsor menerjang wilayah Dusun Tato, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, Selasa (13/11) sekitar pukul 17.00 Wita. Banjir dan longsor disebabkan intensitas hujan yang tinggi di seputaran tebing di wilayah setempat. Tiga rumah rusak dan tidak ada korban jiwa dalam bencana ala mini. Pihak desa dan kecamatan serta BPBD pun turun langsung ke lokasi kejadian.

Abdul Rahman, warga Sandik yang tengah berada di lokasi kejadian mengatakan banjir dan longsor terjadi sekitar pukul 17.00. ‘’Banjir dan longsor terjadi jam 17.00 Wita.

Tiga unit rumah warga rusak, warga kita evakuasi,’’ ujar Kades Sandik non aktif ini.

Penyebab banjir dan longsor dipicu intensitas hujan yang lebat sejak siang hingga sore.

Hujan menyebabkan genangan banjir di wilayah setempat.

Tak berselang lama, tanah di sekitar lokasi retak-retak karena tak mampu menahan derasnya guyuran hujan sehingga terjadilah longsor.

Lokasi yang longsor baru saja ditalud awal tahun ini oleh Pem-

(Suara NTB/her)

RUSAK- Rumah warga di Desa Sandik yang rusak akibat diterjang longsor. da. Panjang talud sendiri sekitar 8 meter lebih dengan ketinggian 4 meter lebih. Namun talud ini pun rusak akibat diterjang longsor. Akibat kejadian ini tiga unit rumah warga rusak.

Tiga KK yang rumahnya rusak sudah dievakuasi ke tempat aman dengan dibuatkan tenda. Penanganan di lokasi kejadian, saat ini pihak BPBD sudah turun ke lokasi kejadian untuk penanganan.

Pihak BPBD melakukan penanganan sementara terhadap

korban yang rumahnya rusak. ‘’Sudah dievakuasi dengan membuatkan tempat tinggal sementara menggunakan tenda dari terpal,’’ jelasnya. Selain itu, pihak BPBD membantu logistik seperti makanan, selimut dan air.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Lombok Barat, HM Najib mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk membantu penanganan. ‘’Kita sudah terjun ke sana melakukan penanganan,’’ jelasnya. (her)

Barang Bukti Dugaan Pelanggaran Tata Ruang Hilang Dari Hal. 1 ia menyerahkan proses hukum yang sedang dilakukan PPNS Tata Ruang yang menangani masalah tersebut. ‘’Mudah-mudahan Pemkot konsisten itu. Contohnya lapak di belakang SMAN 5 Mataram. Kualau Cilinaya dibongkar maka bangunan di atas Kali Ning juga harus di-

bongkar,’’ katanya.

Masalah penegakan pelanggaran tata ruang kata Ardi menjadi perhatian Pemprov ke depannya. Dinas PUPR akan membuat roadmapnya. Dikatakan, dari sisi jumlah penyidik masih terbatas. Dinas PUPR NTB hanya memiliki dua PPNS Tata Ruang.

Sebenarnya, kata Ardi, ada 15 PPNS Tata Ruang

lingkup Pemprov NTB. Tapi mereka ditugaskan di OPD yang tak punya tupoksi tata ruang. Sehingga mereka tak bisa bekerja. ‘’PPNS tata ruang minim pengalaman dalam melakukan proses pro yustisia. Sehingga perlu pembelajaran.

Potensi-potensi pelanggaran tata ruang sudah banyak,’’ tandasnya. (nas)

arahan dari pusat.

Dalam menyikapi kekosongan formasi ini, M. Bahrain mengaku Pemkab Lotim pada tanggal 16 November mendatang akan melakukan rapat koordinasi. Setelah itu, bersurat ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan-RB di dalam mencari solusi agar tidak terjadi kekosongan. Diharapkan, sejumlah opsi yang diusulkan dalam kekosongan formasi itu dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat. (yon)

(Suara NTB/yon)

H. Rohman Farly

Tutup TMMD Ke-103, Danrem 162/WB Singgung Soal Imunitas Bangsa Bima (Suara NTB) Komandan Korem 162/ WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Selasa (13/11) menutup TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Penutupan TMMD ke 103 tahun 2018 itu berlangsung di lapangan bola Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Upacara penutupan dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Anggota DPR RI HM. Syafrudin, SE., Dandim sepulau Sumbawa, Musipka Lambu, Kepala Desa se Kecamatan Lambu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ribuan masyarakat setempat ikut meramaikan acara penutupan.

Kepala Staf TNI AD (Kasad) selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) dalam amanatnya yang dibacakan Danrem 162/WB menyampaikan, semangat kebersamaan dan gotong royong tergambar pada wajah sekaligus cucuran keringat masyarakat dan aparat yang bersama-sama bekerja dilapangan selama kegiatan TMMD ke 103. Ini menurutnya merupakan kekuatan yang sangat besar dari segenap komponen bangsa.

“Semangat kebersamaan inilah yang sebenarnya merupakan hakikat dari ke-

manunggalan TNI dengan Rakyat, yang merupakan ruh perjuangan bangsa dan akan terus kita bangun serta pelihara,” tegasnya.

Selain itu, Kasad juga menjelaskan tentang konsep imunitas bangsa. “Imunitas bangsa pada dasarnya merupakan wujud kepedulian dan keprihatinan TNI AD dalam memandang persoalan sosial, yang berakar dari perubahan sikap hidup dan pudanya nilai-nilai luhur bangsa. Seperti semangat untuk bersatu, menghormati perbedaan, pantang menyerah dan rela berkorban,” jelasnya.

Menurutnya, konsep pemikiran ini merupakan salah satu jawaban atas kondisi bangsa yang semakin rentan atas pengaruh buruk modernisasi dan globalisasi. Sehingga lebih mementingkan pembangunan fisik dan melupakan pentingnya pembangunan nilai. “Padahal ini merupakan kunci kemajuan budaya suatu bangsa ditengah kompetisi global dewasa ini,” kata Danrem.

Adapun tema yang diusung pada TMMD ke 103 ini adalah “TNI Manunggal Rakyat dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Sejahtera dan Demokratis”, sejalan dengan visi Pemerintah Pusat melalui kebijakan “Membangun Indonesia dari pinggiran”. (ars/*)

Pembangunan Huntap Tahan Gempa Tak Perlu Uji Lab Dari Hal. 1 Menurut Wagub, Huntap yang dibangun untuk korban gempa yang penting sesuai struktur. Tidak perlu menunggu hasil uji lab yang dilakukan Kementerian PUPR. Ia mempersilakan masyarakat membangun Huntap sesuai minat, yang penting struktur bangunan diperhatikan. ‘’Kalau membangun sesuai struktur kan tahan gempa.

Tidak akan roboh,’’ kata Wagub.

Tiga bulan pascagempa, sebanyak 75.815 masyarakat masih mengungsi. Jumlah pengungsi sebanyak itu tersebar di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi. Sementara itu, hunian sementara yang sudah terbangun baru 39.811 unit. Masih ada kekurangan sebanyak 34.281 unit huntara dari kebu-

tuhan sebanyak 74.092 unit.

Sebanyak 75.815 masyarakat yang mengungsi tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Untuk Pulau Lombok, berada di Kota Mataram 12.710 jiwa, Lombok Utara 42.223 jiwa, Lombok Barat 14.254 jiwa, Lombok Tengah 2.243 jiwa dan Lombok Timur 3.073 jiwa.

Sedangkan yang ada di Pulau Sumbawa terdapat di dua kabupaten terdampak.

Yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat sebanyak 1.312 pengungsi. Terkait dengan progres pembangunan huntara, hingga saat ini sudah terbangun 39.811 unit.

Tersebar di Lombok Utara 31.533 unit, Lombok Barat 1.967 unit, Lombok Timur 3.453 unit, Lombok Tengah 461 unit, Kota Mataram 265 unit, Sumbawa 993 unit dan Sumbawa Barat 1.139 unit.

Masih ada kekurangan sebanyak 34.281 unit Huntara.

Seperti Lombok Utara masih kekurangan 12.481 unit, Lombok Barat 11.975 unit, Lombok Timur 3.203 unit, Lombok Tengah 2.423 unit, Kota Mataram 2.131 unit, Sumbawa dan Sumbawa Barat masing-masing 1.176 unit dan 101 unit. ‘’Huntara terus kita dorong. Semua pihak memperhatikan itu terutama Pemda kabupaten/kota, betul-betul dilihat warganya yang mana belum punya Huntara,’’ Wagub mengingatkan.

Sementara itu, progres pembangunan Huntap masih sedikit dibandingkan jumlah rumah warga yang rusak. Saat ini sebanyak 542 Risha sedang dibangun. Kemudian Rika 91 unit dan Riko 190 unit. (nas)

Kapal Bantuan KKP di NTB Diduga Mangkrak Dari Hal. 1 Sehingga sampai di nelayan tidak bisa digunakan,’’ ujar Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa kepada Suara NTB, Selasa (13/11).

Sesuai data diperolehnya, Provinsi NTB mendapat bantuna ukuran kapal 5 GT sejumlah 6 unit dan 20 GT sejumlah dua unit. Sehingga semua kapal berjumlah delapan unit yang statusnya diukur pada minggu keempat Oktober 2017.

Hasil investigasi organisasinya, sejumlah kapal di NTB mangkrak. Seperti temuannya di Labuan Sumbawa, Inka Mina 629 ditambat begitu saja. Selain itu, kapal Ikna Mina berbahan kayu juga rusak berat dan nyaris lapuk. Di sekitar Pelabuhan Bima, kapal bantuan sama pecah dan tinggal menunggu tenggelam.

Uraian temuan lainnya, Inka Mina di Kabupaten Lombok Tengah. Inka Mina 124 dan Inka Mina 125 tidak beroperasi karena biaya yang tinggi dan tidak sesuai kebutuhan nelayan setempat. Inka Mina 124 dikelola Musaddat tidak lagi beroperasi karena

kardannya rusak. Sudah sekali beroperasi ke Sumba, NTT, tetapi merugi.

Sedangkan Inka Mina 125 diketuai oleh Dahlan dari Dusun Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Rencana akan dikontrakkan kepada seseorang dari Sumbawa, dengan mekanisme bagi hasil.

Inka Mina 250 di Kabupaten Lombok Timur, dikelola Lukman dari Dusun Toroh Tengan, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak. Kapal ini sama sekali tidak dilengkapi dengan sarana tangkap sehingga mangkrak. Posisi kapal sampai saat ini di muara sungai Tanjung Luar. Sejak diserahkan pada tahun 2012, hanya beroperasi sebanyak 2 kali dan merugi.

Inka Mina 18 dikelola oleh nelayan dari Desa Labuhan, Kecamatan Pringgabaya. Sejak diterima pada tahun 2011 sampai saat ini tidak pernah operasi. Bahkan saat diujicoba oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Lombok Timur kapal tidak bisa berjalan, mesin mati dan baling-baling terlepas. Sejak kejadian itu sampai hari ini kapal Inka Mina 18 mangkrak di

sungai dan kondisinya hampir sudah tidak bisa dipakai karena sudah bocor dan air laut keluar masuk dan miring.

Mekanisme bantuan kapal dari KKP ini diketahui melalui Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi NTB. Namun hingga berita ini ditulis sore kemarin, pihak DKP belum memberikan penjelasan soal data dan kondisi kapal yang diduga mangkrak. Kabid Perikanan Tangkap Benny Iskandar dikonfirmasi Suara NTB siang kemarin belum bisa menjelaskan dengan alasan masih rapat dengan KKP. Tim Jampidsus Kejagung RI sebelumnya turun ke NTB selama empat hari, melakukan pemeriksaan pejabat DKP Kota dan Kabupaten Bima serta DKP Lobar. Selain pemeriksaan saksi, tim juga mengecek ke lapangan untuk proyek senilai Rp4,4 triliun yang sudah naik penyidikan itu.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan pemeriksaan itu. Namun pihaknya hanya memfasilitasi tempat. ‘’Soal apa dan bagaimana pemeriksaan, itu yang tahu Jampidsus Kejagung,’’ jawabnya singkat. (ars)

(Suara NTB/ist_penrem)

TUTUP - Suasana penutupan TMMD ke 103 di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Bappenas Prediksi Kemiskinan NTB di Atas 15 Persen Dari Hal. 1 ‘’Sudah capek melakukan effort (upaya) yang luar biasa, karena banjir bandang hancur semua yang dibangun,’’ ujarnya mengingatkan.

Tahun 2019, Pemprov akan fokus menurunkan kemiskinan lewat 13 program. Yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Selanjutnya, bank sampah, penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan. Kemudian budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah dan bantuan pangan non tunai bersyarat (BPNT).

Berdasarkan data Bappeda NTB yang dipaparkan dalam rakor penanggulangan kemiskinan bersama NGO tersebut, Pemprov menyiapkan anggaran sekitar Rp236,76 miliar untuk ke-13 program pengentasan kemiskinan 2019.

Untuk Bumdes disiapkan anggaran Rp10 miliar, jamban keluarga Rp7,9 miliar, RTLH Rp105 miliar. KUBe

Rp2 miliar, KRPL Rp4,5 miliar, Bank Sampah Rp3,5 miliar, Air bersih Rp18,6 miliar.

Pengembangan desa wisata Rp10 miliar, pertanian konservasi Rp10 miliar, sambungan listrik murah dan hemat Rp4 miliar. Desa mandiri pangan Rp10 miliar, budidaya udang/ motorisasi nelayan Rp3,2 miliar dan BPNT Rp48 miliar.

Berdasarkan analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), September lalu, kemiskinan di NTB pada 2019 diprediksi meningkat jadi 15,88 persen.

Saat ini, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,75 persen.

Bappenas memprediksi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi NTB minus 1,5 persen. Hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi 806.430 jiwa atau 15,88 persen pada 2019.

Namun seiring dengan perbaikan ekonomi pascapemulihan secara perlahan, kemiskinan di NTB akan kembali menurun. Bappenas memprediksi kemiskinan di NTB berada di atas 15 persen hingga 2021 mendatang. Tahun 2020, angka kemiskinan NTB diprediksi 15,62 persen dan 2021 sebesar 15,39 persen. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 14 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Perwakilan BKKBN NTB Sosialisasi Pengembangan Lini Lapangan di Kampung KB Desa Tetebatu

Selong (Suara NTB) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB melakukan Sosialisasi Pengembangan dan Lini Lapangan di Kampung KB (Keluarga Berencana) bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI di Dusun Kembang Seri Desa Tetebatu Kecamatan Sikur, Senin (12/11). Hadir dalam sosialisasi tersebut Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. H. Lalu M. Makrifudin, Direktur Lini Lapangan BKKBN Pusat, Drs. Wahidin, MKes, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, pengurus Kampung KB serta ratu-

san masyarakat setempat.

Ketua Panitia, Samsul Anam, mengungkapkan, apabila kampung KB sukses, masyarakat yang akan datang menjadi sejahtera dan Desa Tetebatu berjaya dan berkualitas. Maksud kegiatan ini, katanya, diharapkan dengan kegiatan sosiaslisasi masyarakat menjadi faham tentang program Kampung KB. Diharapkan Pokja yang sudah ada memahami kerjanya, membuat rencana kerja yang baik dan dapat berkoordinasi lintas sektor dengn baik.

Kegiatan Kampung KB sangat strategis untuk mengangkat derajat masyarakat. Di mana program Kampung KB diinisiasi langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Sehinga program KKBPK semarak kembali untuk meningaktkan kesejahteraan masyarakat dan citacita negara dapat diwujudkan.

Samsul Anam mengungkapkan bahwa terdapat tiga nawacita kampung KB. Di antaranya, membangun dari pinggiran dan memperkuat desa-desa. Sehingga apabila desa kuat, maka nega-

ra menjadi hebat. Nawacita selanjutnya yakni dapat meningkatkan kualitas manusia dengan menerapkan dan mengimplementasikan delapan fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan. Sehingga untuk nawacita yang ketiga yakni melalui Kampung KB diharapkan membangun karakter masyarakat disiplin dan etos kerja serta memiliki jiwa gotong royong.

Kades Tetebatu, Azidi, menuturkan Desa Tetebatu merupakan desa yang sangat luas di Kecamatan Sikur. Jumlah penduduk sebanyak 13.700 jiwa dengan jumlah DPT sebanyak 5.700 orang. Maka dari itu, ia menilai sangat strategis didalam pembentukan kampung KB. Kegiatan yang dilaksanakan di Dusun Kembang Seri yang merupakan salah satu dusun paling utara dan pelosok yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani. Ia berharap adanya Kampung KB di

Ratusan warga yang hadir dalam Sosialisasi Pengembangan dan Lini Lapangan di Kampung KB bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI di Dusun Kembang Seri Desa Tetebatu Kecamatan Sikur

Pemberian bantuan dan doorprize kepada masyarakat oleh Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr.H. Lalu M. Makrifudin.

Desa Tete Batu menjadi suatu wadah bagi masyarakatnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menunda pernikahan sebelum pada waktunya.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu M. Makrifudin, mengaku sangat berbahagia berada di tengah-tengah masyarakat di Desa Tetebatu. Menurutnya, salah satu manfaat KB, yakni membuat wajah semakin cantik dan awet muda. Adanya kampung KB ini juga dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat untuk meningkatkan sikap dan prilaku bergotong royong serta menyelesaikan setiap permasalahan dengan berkoordinasi bersama pemerintah desa hingga kabupaten, provinsi dan pusat.

“Apabila ini dilakukan, maka kampung KB khususnya di Desa Tetebatu akan menjadi lebih baik,” ujarnya. Secara non fisik, diharapkan di kampung KB tidak terjadi stunting, gizi kurang. Apabila terjadi stunting, selain badan pendek juga berdampak terhadap kecerdasan dari generasi-

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Dr. H. Lalu M. Makrifudin, saat memberikan sambutan generasi penerus bangsa yang memiliki pulang besar menjadi seorang pemimpin. Sementara, Indonesia pada umumnya kedepan membutuhkan pemimpinpemimpin yang cerdas untuk membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus menjadi lebih baik.

Melalui Kampung KB ini

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr.H. Lalu M. Makrifudin membacakan kupon doorprize

Pemberian bantuan laptop kepada Kampung KB Desa Tetebatu oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS.

juga diharapkan dapat meminimalisir kasus pernikahan usia anak. Semua kehamilan direncanakan, jarak kehamilan dan lainnya yang tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu, melainkan juga oleh laki-laki. Ia mengimbau apabila istri sedang hamil, maka seorang suami harus lebih banyak berada di rumah. Sehingga membuat istri semakin nyaman dan tenang.

“Kita berharap khusus di Desa Tetebatu ini bebas dari stunting, bebas dari pernikahan usia anak dan mengatur jarak kehamilan. Kedepan harus lebih baik dari keadaan yang sekarang,”pesannya.

Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat, Drs. Wahidin, MKes, menegaskan apabila generasi baik, maka kehidupan kedepan berlangsung menjadi lebih baik. Di mana usia pernikahan bagi perempuan yakni 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki. Apabila usia jauh di bawah itu dipaksakan,

maka berdampak terhadap kesehatan, termasuk KDRT hingga berujung pada perceraian. “Kampung KB harus menciptakan generasi yang bagus dan lebih baik,”harapnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, juga menekankan supaya Kampung KB berjalan dengan baik dan pernikahan usia anak khususnya di Desa Tetebatu dapat diminimalisir bahkan dihindari untuk kehidupan yang lebih baik.

Untuk mendukung pengembangan dan kerja nyata dari Kampung KB di Desa Tetebatu, Ermalena bersama Kepala Perwakilan BKKBN NTB, memberikan bantuan berupa laptop dan sarana pendukung lainnya. Termasuk bantuan juga diberikan ke Pemdes Tetebatu serta sejumlah doprize kepada masyarakat yang hadir sert alat tulis bagi anak-anak. (yon/*)

Foto bersama masyarakat yang dapat bantuan dan doorprize dengan Kepala Perwakilan BKKBN NTB dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Suara NTB/yon)

Kades Protes Pencairan Bantuan Lamban Giri Menang (Suara NTB) Lambannya proses pencairan bantuan stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa terus menuai keluhan dari masyarakat. Sejauh ini di sejumlah desa belum ada satupun yang bisa dicairkan lantaran Kendala teknis. Pihak desa pun kebingungan bagiamana mengatasi persoalan ini, sebab korban gempa sendiri dihadapkan pada masalah bagaimana mengatasi tenda Korban gempa yang tergenang banjir. Bahkan korban gempa di sekitar pinggiran hutan lindung di daerah Lingsar diterjang banjir.

Hal ini dikeluhkan korban gempa di desa Lingsar kecamatan Lingsar. Seperti disampaikan Kades Lingsar, H.M. Abdul Hadi mengaku pihak

pemerintah desa setempat angkat tangan atas hal itu.

Pasalnya, sejauh ini bantuan rumah bagi korban gempa belum juga diterima. Ia mengangap pemerintah pusat lamban dalam hal pencarian bantuan ini.

Di desa itu saja terdapat 1.004 unit rumah yang mengalami kerusakan. Baik rusak berat, ringan dan sedang. “Kita di Desa Lingsar itu yang rusak 133 unit. Itu baru empat saja yang mendapatkan SK pencairan, cuma sampai sekarang belum ada proses saja. Itu kelambanan yang buat Pemdes bingung,” ucapnya.

Lambannya penanganan pemerintah itu juga dirasakan para pengungsi yang berada di kawasan hutan lindung. Terlebih lagi musim penghujan ini membuat lokasi pengungsi itu

sempat terendam banjir. “Sebenarnya kita minta huntara sesuai dengan kerusakan bangunan, dan jangan dipusatkan di satu tempat, tapi menyebar. Itupun Huntara yang diberikan dari donatur,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perkim, H. Lalu Winengan mengatakan, pihak Pemda terus berupaya menambah Huntara. Sejauh ini sudah ada rencana dari donatur untuk menyumbang 400 Huntara.

Namun kepastian terkait bantuan ini masih ditunggu.

Winengan mengatakan, untuk lokasi Huntara ini butuh lahan sebab bagaimana pembangunan dalam jumlah banyak. “Makanya perlu siapkan lahan, kalau ada lahan masyarakat lebih mudah dan cepat,” ujarnya. (her)