SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SENIN, 14 OKTOBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 179 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Peserta Rakernas MUI Ingin Lebih Lama di NTB Pimpinan OPD Pelatihan di Singapura Mataram (Suara NTB) – Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH bersama Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS, berangkat ke Singapura untuk mengikuti kursus singkat di Lee Kuan Yew School of Public Policy. ‘’Saya dan Direktur RSUP NTB, hari ini berangkat ke Singapura untuk mengikuti short course di Lee Kuan Yew School Of Public Policy, National University of Singapore,’’ ujar Wirajaya, Minggu (13/10). Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/humasntb)
RAKERNAS - Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin dan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menghadiri penutupan Rakernas V Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2019, Minggu (13/10). Para peserta Rakernas sangat terkesan dan menikmati masa-masa di NTB. Mereka berjanji akan kembali lagi dengan membawa keluarga mereka.
KH. Ma’ruf Amin (Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Oknum aplikator asal Jambi mengembalikan uang yang sempat dibawa kabur dari tangan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Sigar Penjalin Lombok Utara. Pengembalian secara kooperatif itu setelah para fasilitator Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melapor ke Polres setempat beberapa waktu lalu. Oknum aplikator itu sebelumnya membawa kabur uang Pokmas sebesar Rp60 juta milik dua Pokmas di Desa Sigar Penjalin. Ulah oknum tersebut membuat geram warga, khususnya Fasilitator dan Pokmas hingga berujung dilaporkan ke polisi. Karena akibatnya 27 bangunan Rumah Tahan Gem-
pa (RTG) di dua Pokmas itu mangkrak beberapa bulan. “Setelah kami laporkan ke polisi, nama oknum Aplikator itu menyebar lewat media. Karena semua cari dia, akhirnya uangnya dikembalikan,’’ kata Asisten Koordinator Wilayah (Askorwil) rehab rekon untuk KLU, Ramdhan kepada Suara NTB di Mataram akhir pekan kemarin. Oknum yang dirahasiakan identitas dan perusahaannya ini akhirnya secara sukarela menyerah dan mengembalikan uang. Pokmas pun menghargai sikap kooperatif oknum dan menerima dengan baik tanpa melanjutkan proses hukum. “Kami sangat menghargai niat baiknya kembalikan uang. Akhirnya kami terima baik-
Tiga Besar Calon Sekda NTB Website BKD Dipalsukan PANITIA Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Pemprov akan segera menyelesaikan tugasnya melakukan proses seleksi terbuka Sekda NTB. Pekan ini, Pansel sudah mendapatkan tiga besar nama calon Sekda NTB. Selanjutnya, pada 19 Oktober, Pansel akan menyerahkan tiga besar nama calon Sekda NTB ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini H. H. Fathurrahman Fathurrahman Bersambung ke hal 11
baik,” ujarnya. Pengembalian uang itu ditindaklanjuti dengan melanjutkan proses pembangunan RTG di desa tersebut. Menurut Koordinator Kecamatan (Korcam) Fasilitator Tanjung, Indra Priatmoko, pembangunan 27 RTG di Desa Singar Penjalin tersebut akhirnya berlanjut dan ditangani Aplikator lokal. “Uang itu dipakai untuk membeli material tambahan untuk lanjutan pembangunan RTG,’’ ujarnya. Aplikator yang membawa kabur uang Pokmas sebenarnya bukan cerita kali ini saja. Di beberapa kecamatan lainnya ada juga aplikator yang berulah karena membawa kabur uang warga. Bersambung ke hal 11
Calo Mulai Gentayangan Jelang Rekrutmen CPNS NTB 2019 Mataram (Suara NTB) Masyarakat NTB diminta waspada terhadap informasi yang tidak benar menjelang rekrutmen CPNS 2019. Para calo mulai gentayangan menjelang penerimaan CPNS dengan memalsukan website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB. Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S. STP mengatakan, pekan kemarin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyampaikan informasi palsu tentang pembaharuan validasi data hasil seleksi CPNS jalur khusus yang dinyatakan lulus tahun anggaran 2019 lewat website bkdntb.blogspot.com. Yus mengatakan, website resmi BKD
NTB adalah bkd.ntbprov.go.id. ‘’Sudah kita umumkan, masyarakat jangan pernah terpengaruh. Kalau masyarakat mau bertanya tentang CPNS silakan ke BKD provinsi maupun BKD kabupaten/kota,’’ kata Yus dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (13/10) kemarin. Menjelang penerimaan CPNS, kata Yus bahwa memang sering muncul calo. Ia mencontohkan seperti penerimaan CPNS 2018 dan penerimaan Bersambung ke hal 11
Yus Harudian Putra
(Suara NTB/nas)
Perhatian ke NTB Semakin Besar
KO M E N TTAA R
Hal itu terungkap dalam sesi penyampaian kesan dan pesan peserta Rakernas MUI, yang diwakili Ketua MUI Provinsi Lampung, Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH. ‘’Biasanya setiap mengikuti event seperti ini ingin supaya cepat selesai. Namun kali ini sebaliknya. Kami ingin berlamalama di tempat ini karena panorama yang sangat indah di pulau seribu masjid ini,’’ ujarnya dalam kegiatan yang digelar di pelataran Masjid Nurul Bilad KEK Mandalika Kuta, Lombok Tengah tersebut. Selain panorama alam, selama Rakernas, Khairuddin dan rekan-rekannya mengaku sangat terkesan dengan pelayanan yang dirasakan. ‘’Kami mendapat penghormatan yang luar biasa. Kami bangga dan kami akan kembali bersama keluarga di tempat yang indah ini,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 11
Dilaporkan ke Polisi, Oknum Dukung Wisata Halal Aplikator Kembalikan Uang RTG Pusat akan Terbitkan Perpres Pengembangan Pariwisata Pulau Lombok
TO K O H WAKIL Presiden (Wapres) RI Terpilih, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, MA memastikan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di NTB semakin besar. Terlebih, Lombok, NTB merupakan daerah yang menyandang predikat destinasi wisata halal terbaik di dunia. ‘’Saya akan rekomendasikan bahwa NTB termasuk daerah Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Ketua Majelis Ulama Indonesia , Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin dan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2019, Minggu (13/10). Para peserta Rakernas mengaku sangat terkesan dan menikmati masa-masa di NTB. Mereka berjanji akan kembali lagi dengan membawa keluarga mereka.
Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat memberi perhatian serius dalam mendukung pengembangan wisata halal di Pulau Lombok. Lewat program Indonesia Tourism Development Project (ITDP) yang dibiayai Bank Dunia, pengembangan pariwisata Pulau Lombok dilakukan berbasis wisata halal. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP menjelaskan, sekarang Pemprov NTB dan lima kabupaten/kota di Pulau Lombok sedang menyusun dokumen teknis masterplan pariwisata terintegrasi Pulau Lombok. Setelah dokumen teknis masterplan pengembangan pariwisata Pulau Lombok selesai, maka Pemerintah Pusat akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). ‘’Intinya kita (NTB) moslem friendly tourism. Kebersihan, kesehatan dan keramahtamahan, itu moslem friendly termasuk makanannya termasuk halal,’’ kata Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin terkait pengembangan wisata halal di NTB. Ia menepis anggapan yang mengatakan, pengembangan wisata halal di NTB sudah tidak gencar lagi. Ardhi menjelaskan, pengembangan wisata halal tak sebatas sertifikasi restoran dan hotel. Tetapi pengembangan wisata halal adalah bagaimana menjadikan Lombok, NTB sebagai daerah tujuan moslem friendly tourism. Untuk pengembangan pariwisata di Pulau Lombok berbasis wisata halal, memang sedang dibuat masterplan pariwisata terpadu atau Integrated Tourism Masterpaln (ITMP). Dokumen teknis mengenai pengembangan pariwisata Pulau Lombok nantinya akan dibuat Peraturan Presiden (Perpres). ‘’Kita harus komit menata akses, membangun destinasi dan menyiapkan masyarakat,’’ katanya. Ardhi menambahkan, dalam perencanaan pengembangan pariwisata Pulau Lombok ke depan harus di-sounding dengan kabupaten/kota. Pengembangan pariwisata terpadu/ terintegrasi di Pulau Lombok, melibatkan lima kabupaten/ kota. Yakni, Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur. ‘’Kalau dia sudah jadi Perpresnya, maka kita di daerah akan menindaklanjuti dengan aturan-aturan turunannya. Pertama, paling dekat terkait dengan penataan destinasi wisata,’’ terang Ardhi. Bersambung ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2019
Halaman 2
Dana Pokir DPRD Mataram akan Naik
PKL akan Ditata SEKITAR 20 pedagang kaki lima (PKL) di Taman Wisata Loang Baloq (TWLB) Mataram akan ditata kembali demi kebersihan dan kerapian taman. Penataan itu akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengatakan, anggaran penataan itu akan menggunakan dana kelurahan dan anggaran desa wisata dari Pemerintah Kota Mataram. “Kita bertahap dulu. Ini dana kelurahan Tanjung Karang. Kita akan coba untuk buat seperti di Pantai Tanjung (Suara NTB/viq) Bias Batu Layar Lombok Cahya Samudra Barat itu supaya penataan PKL-nya yang lebih menarik pengunjung untuk datang,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (13/10). Dari penataan PKL ini lanjut Cahya, jika dana infrastruktur dari dana kelurahan mencukupi, akan ada ditambah juga tempat atau spot foto dalam bentuk tidak permanen. Konsep yang akan digunakan adalah sunset time. “Yang jelas PKL sekarang ini tidak akan digusur. Kita coba mereka untuk ikut bergabung untuk (berjualan di pinggir pantai) kayak di Tanjung Bias,” imbuhnya. Rencana pemindahan PKL itu untuk merapikan kondisi taman. Cahya menilai PKL yang berjualan di bibir pantai saat ini baru dua pedagang.”Memang agak kumuh di sana, kita lebih baik pindah ke pinggir pantai,” jelasnya. Nanti kata Cahya, di samping menggunakan dana kelurahan, ada juga anggaran di desa wisata pada anggaran tahun 2020 untuk TWLB. “Yang jelas, tidak semua dana kelurahan dipakai ke sana, ada juga dana desa wisata” jelasnya. Penataan PKL ini kata Cahya, membutuhkan sekitar kurang lebih Rp150 juta. “Estimasi anggaran ke penataan Loang Baloq sekitarRp100-150 juta. Ada pun penataan berugaq belum bisa ditata karena anggarannya besar. Penataan ini memakai konsep pemberdayaan masyarakat,” katanya. (viq)
Mataram (Suara NTB) Program Pokok - pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Mataram tiap tahunnya bertambah. Dalam Kerangka Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 mencapai Rp80 miliar lebih. Satu Anggota Dewan mendapat jatah dana aspirasi direncanakan masing - masing Rp2 miliar. Ini naik sekitar 30 persen dari sebelumnya Rp 1,7 miliar . Dana ini belum termasuk Pokir pimpinan. Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin mengungkapkan, rancangan anggaran tahun 2020 ada rencana penambahan untuk program aspirasi anggota Dewan masing - masing Rp2 miliar. Usulan itu belum difinalkan karena masih pembahasan KUA - PPAS oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(TAPD). “Belum final. Kita sedang bahas,” ucapnya. Pokok - pokok pikiran (Pokir) wakil rakyat tersebut tidak dikelola sendiri, melainkan dititip ke organisasi perangkat daerah (OPD). Bentuknya berbagai macam tergantung dari hasil reses ke masyarakat. Sebagian besar sebut Amir, pengerjaan proyek fisik. Tetapi
ada juga yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Pokir Dewan sebenarnya diharapkan memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Sehingga, membantu Pemkot Mataram mengurangi penduduk miskin. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD, I Wayan Sugiartha mengaku, dana aspirasi Dewan diterima masing
KETUA Fraksi PDI-P DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menegaskan bahwa pihaknya tidak bakal ikut melanjutkan dan tidak ikut bertanggungjawab atas pembahasan RAPBD 2020, jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram tidak melakukan revisi terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah mereka ajukan ke Badan Anggaran (Banggar). Hak itu disampaikan Erna lantaran dokumen KUA-PPAS yang diajukan oleh TAPD dinilainya amburadul. Karena penyusunan KUA-PPAS dinilai tidak berpijak pada dokumen RPJMD yakni Perda nomor 10 tahun 2016 tentang RPJMD dan RKPD yakni Peraturan Walikota nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana kerja Pemkot Mataram tahun 2020. “Fraksi PDI-P tidak ikut bertanggungjawab dan menolak ikut membahas RAPBD 2020 kalau tidak diubah KUA-PPAS ini untuk disesuaikan dengan RPJMD yang lama. Kenapa menolak, karena kami menemukan ada item penganggaran yang tidak ada dalam RPJMD. Salah satunya yakni pembangunan Kantor Walikota baru,” ungkapnya. Dijelaskan Erna, seharusnya penyusunan dokumen KUA-PPAS harus didasari oleh dokumen RPJMD dan RKPD. Namun kenyataan yang ditemui pihaknya, antara dokumen KUA-PPAS tidak matching dengan RPJMD dan RKPD. Karena itu ia menyebutkan bahwa dokumen KUAPPAS tersebut secara hukum telah melanggar aturan perundang-undangan. “Sehingga sikap Fraksi PDI-P terhadap RAPBD 2020 tetap sama, belum bisa melanjutkan sampai dasar hukumnya lengkap,” tegasnya. Akibat penyusunan KUA-PPAS yang tidak mengacu pada dokumen RPJMD dan RKPD tersebut kemudian berimbas pada alokasi belanja daerah di mana RAPBD mengalami defisit dan beberapa item belanja wajib seperti bidang pendidikan dikurangi sebesar Rp5 miliar dan kesehatan dikurangi sebesar Rp6 miliar. “Beberapa program wajib yang jadi prioritas justru mengalami pemotongan yang buat kami merasa harus disuarakan karena tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kondisi pendidikan kita Ini tertutupi dengan rencana pembangunan yang sangat tidak tepat. Bukan berarti kami tidak setujui, tapi belum tepat di tengah pendapatan sangat psimis ini,” jelasnya. Dalam dokumen KUA-PPAS, fraksi PDI-P menemukan item belanja yang nilai anggarannya sangat fantastis. Seperti pengalokasian anggaran pemindahan dan Pembangunan gedung kantor walikota yang dialokasikan sebesar Rp135 miliar, kemudian pembangunan graha DPRD yang dianggarkan Rp45 miliar serta rencana pembangunan dan peningkatan sarana RSUD sebesar Rp118 miliar yang pembiayaannya dilakukan melalui skema pinjaman dari PT Sarana Multi Investor.(ndi) Nyayu Ernawati (Suara NTB/dok)
pung di OPD teknis. Menurut mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini, program aspirasi dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Pengalaman sebelumnya masyarakat cenderung apatis atau tidak percaya dengan wakil mereka di parlemen. “Syukur dana aspirasi ini ada. Bisa untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tandasnya. Keinginan Pemkot Mataram agar program aspirasi diarahkan untuk pengentasan kemiskinan disambut baik oleh Wayan. Menurutnya, tinggal berkolaborasi menyelesaikan permasalahan tersebut. (cem)
Realisasi PBB Baru 90,6 Persen
(Suara NTB/cem)
KANTOR WALIKOTA - Kantor Walikota Mataram di Jalan Pejanggik, Kelurahan Mataram Barat hingga kini belum dipikirkan pemanfaataannya bila menempati kantor baru di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru.
Pemkot Belum Pikirkan Rencana Pemanfaatan Kantor Walikota Tak Ikut Bertanggung Jawab
- masing Rp2 miliar belum final. Usulan itu sedang dibahas antara eksekutif dan legislatif. “Belum,” jawabnya singkat. Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, program aspirasi cenderung diperuntukan untuk mengerjakan program program yang belum dikerjakan oleh OPD. Terkadang usulan masyarakat yang tidak tercover, sehingga pokir Dewan jadi alternatif. Bentuknya bisa berupa pemberdayaan masyarakat, pekerjaan fisik dan lain sebagainya. “Tergantung dari hasil reses ke dapil masing - masing,” tandasnya. Dana reses tidak dikerjakan oleh Dewan, melainkan ditam-
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram hingga kini belum memikirkan rencana kedepan pemanfaatan kantor Walikota di Jalan Pejanggik. Tukar guling dinilai bukan alternatif yang tepat. Seperti diketahui, kebijakan penganggaran di tahun 2020 mendatang difokuskan untuk mengerjakan megaproyek nilainya puluhan miliar. Salah satunya adalah pembangunan kantor Walikota di atas lahan sekitar 3 hektar lebih dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp173 miliar. Pola penganggaran dilaksanakan secara bertahap. Di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 dialokasikan Rp60 miliar. Sisanya dialokasikan pada APBD 2021. Dikonfirmasi pekan kemarin, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menegaskan, sejauh ini belum dipikirkan pemanfaatan
kantor Walikota sekarang bila sudah pindah ke kantor baru di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru. Tetapi, hasil diskusi dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito serta beberapa pejabat lainnya, rencananya kantor walikota akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. “Sampai saat ini belum terpikirkan. Tapi dari obrolan dengan Pak Wali waktu itu mau dimanfaatkan untuk kepentingan publik,” kata Mahmuddin. Kepentingan publik tidak dijelaskan detail oleh Mahmuddin. Apakah digunakan untuk menambah ruang terbuka hijau atau lainnya. Mahmuddin mengatakan, kemungkinan akan digunakan sebagai kantor oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagian OPD di Lingkup Pemkot Mataram tidak memiliki kantor alias menumpang. “Tapi ini
belum final. Nanti tergantung Pak Wali saja,” ucapnya. Menurutnya, tukar guling aset milik pemerintah bukan alternatif yang bagus. Selain meminta persetujuan Dewan, juga proses administrasi sangat ribet. Hal ini juga rawan berurusan dengan aparat penegak hukum (APH). Oleh karena itu, Pemkot Mataram tidak mau mengambil resiko. Dan, memilih memanfaatkan untuk kepentingan publik saja. ‘’Tukar guling resikonya besar. Kemungkinan ini tidak kita tempuh,” tandasnya. Sebelumnya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, pertimbangan membangun kantor baru melihat kondisi kantor saat ini sudah tidak representatif. Sebagian bangunan mulai rusak pascagempa setahun lalu. Jika ada kegiatan maupun kunjungan tidak cukup menampung kendaraan tamu yang parkir di lahan parkir. (cem)
Fasilitas Wisata di Loang Baloq Rusak Mataram (Suara NTB) Fasilitas umum (fasum) di beberapa destinasi wisata Kota Mataram agaknya sudah mulai tak terurus. Beberapa di antara fasum tersebut telah rusak, seperti toilet dan tempat bermain anak. Hal itu membuat pengunjung tempat-tempat wisata tersebut tidak nyaman. Kondisi fasilitas umum di destinasi wisata Loang Baloq dan Pantai Ampenan, misalnya, memerlukan perhatian serius. Baik tolitet, kamar mandi, mushala dan tempat bermain anak. Pantauan Suara NTB, ke kedua tempat wisata tersebut ditemukan banyak faslitas umum yang memerlukan perhatian serius dalam mengelolanya. Baik di taman wisata Loang Baloq dan Pantai Ampenan. Wardan (24) wisatawan lokal asal Dompu yang ditemui Suara NTB di Taman Loang Balok, Minggu (13/10), mengatakan fasilitas umum seperti toilet, kamar mandi dan mushala perlu dikelola dengan baik. Ada beberapa toilet di Taman Wisata Loang Baloq kotor dan bau. “Alhamdulillah kamar mandinya masih berfungsi, akan tetapi masih memerlukan perhatian pemerintah. Itu kan ada kamar mandi yang kotor dan bau. Ada juga kamar mandi yang sengaja dikunci. Entah alasannya apa,” kata Wardan. Berbeda dengan Wardan, penjaga Taman Wisata Loang Baloq, Gazali mengatakan, setiap hari wisatawan yang berkunjung ke Loang Baloq mencapai 400 orang. Katanya, pada hari libur, jumlah wisatawan ke Taman Loang Baloq mencapai seribu pengunjung. “Untuk masuk, wisatawan bayar Rp3.000 saja. Nah kalau ke kamar mandi bayar Rp2.000, “ katanya. Uang dari bayar kamar
(Suara NTB/viq)
RUSAK - Beberapa fasilitas di Taman Loang Baloq dan pantai Ampenan rusak, Minggu (13/10). Fasilitas seperti tempat bermain anak dan toilet. Dua tempat wisata, semua fasilitas pendukung wisatawan kiranya perlu dikelola dengan serius oleh Pemkot Mataram. mandi itu kata Gazali, dibagi ke semua petugas pengelola Taman Wisata Loang Baloq. Dari 9 jumlah kamar mandi di Loang Baloq masih berfungsi. Akan tetapi selama ini, uang hasil pungutan dari biaya sewa kamar mandi itu tidak disetor untuk pengelolaan. “Uang itu kalau dapat banyak dibagai dengan petugas yang lain,” katanya. Berbeda dengan kondisi fasilitas umum di Pantai Ampenan, 11 toilet di Pantai Ampenan hanya enam toilet yang berfungsi normal. Lima di antaranya dalam kondisi buruk, satu di antaranya tidak dapat digunakan sama sekali. Siti Aisah, penjaga toilet di Pantai Ampenan tersebut mengatakan, dari lima toilet di sebelah utara ini, dua toilet sengaja ditutup demi menjaga kebersihan dan kondisi toilet tersebut. “Iya, memang sengaja ditutup. Untuk menjaga kondisi toilet. Tapi iya gitulah, kadang yang gunakan toilet ini kan tidak menjaganya,” katanya. Camat Ampenan, Muzakkir Walad mengatakan, me-
mang empat toilet di ujung utara Pantai Ampenan tersebut sudah tidak digunakan lagi. Katanya, pihak kecamatan berencana mengaktifkan kembali. “Karena pengelolannya tidak ada, makanya dibuatkan toilet portable di mushala. Tapi rencana kita pasti akan difungsikan kembali,” imbuhnya. Pengaktifan toilet itu kata Muzakkir, adalah bagian dari kewenangan Dinas Pariwisata Kota Mataram. Nanti lanjut Muzakkir, pihak kecamatan Ampenan akan menginstruksikan dari Pokdarwis Ampenan untuk menjaga dan mengelola toilet tersebut. “Insha Allah dengan adanya dana kelurahan nanti mungkin kita bisa kelola dari sana, untuk satgasnya. Paling tidak satgas penjaga toilet ini ada insentifnya. Kami dari kecamatan siap mem-back up, karena itu bagian dari daerah teritorial kami,” kata Muzakkir. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, I Made Pande Swastika Negara hingga saat ini belum bisa dikonformasi terkait permasalahan tersebut. (viq)
Mataram (Suara NTB) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Mataram hingga Oktober 2019 ini baru mencapai 90,6 persen. Padahal, batas pembayaran PBB sampai tanggal 6 September 2019 lalu. Dikonformasi Suara NTB, Minggu (13/10), Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Nizar Deny Cahyadi mengatakan, dari Rp26 miliar target PBB di Kota Mataram, sampai saat ini baru terealisasi 90,6 persen dari Rp26 miliar tersebut. Kata dia, penunggak PBB diberi waktu hingga Desember akhir 2019. Namun karena gempa lalu, banyak penunggak pajak belum bisa membayar hingga saat ini. Lurah Cilinaya, I Gusti Agung Ayu Nugrahini yang dihubungi Suara NTB, Minggu mengatakan, sampai akhir September 2019 lalu, kelurahan baru menerima PBB sebesar 88,3 persen dari target Rp2,8 miliar. Keterlambatan realisasi ini lantaran banyak pengusaha yang belum membayar PBB. “Terutama yang (pengusaha) besar ini, salah satunya Balai Lab Kesehatan di Karang Tapen. Memang
Pemprov punya, tapi kan ia harus bayar ke kami karena masuk wilayah Cilinaya. Seharusnya mereka bayar Rp108 juta,” paparnya. Ada pun hotel lainnya lanjut Lurah Cilinaya ini, hotel Graha Ayu Mataram juga sampai saat ini belum bayar PBB. “Lumayan yang belum bayar juga. Alasannya kan kemarin karena gempa, jadi hotel-hotel itu belum bayar sampai sekarang,” imbuhnya. “Mudah-mdahan saja mereka segera membayar,” lanjutnya. Pihak BKD sendiri kata Nugrahini, sudah memasang papan peringatan kepada pihak yang belum bayar PBB. Dari pembantu juru pungut kelurahan dibantu mobiling sama pihak BKD kota Mataram untuk turun ke lapangan. “Sampai akhir 2019 ini terget kita 100 persen,” katanya. Biasanya, sebelum Gebyar PBB, kelurahan Cilinaya sudah capai 100 persen dari tenggat waktu gebyar pajak tersebut. “Tapi baru kali ini telat di kelurahan Cilinaya. Kalau bayar melebihi tanggal 6 September, penunggak PBB ini akan kena denda sebesar 2 persen dari total pajak asli tersebut,” tutup Nugrahi. (viq)
(Suara NTB/ist)
PERSIAPAN - Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Hj. Elya Hadiana memberikan pengarahan pada rapat persiapan pasar lelang cabai bersama Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia pekan kemarin.
Gelar Pasar Lelang
Distan Harapkan Harga Cabai Stabil Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian bekerjasama dengan Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia Kota Mataram sedang mempersiapkan pelaksanaan pasar lelang cabai. Pasar lelang ini diharapkan harga cabai stabil dan petani mendapatkan keuntungan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Dra. Hj. Elya Hadiana menyampaikan, setelah sosialisasi satu bulan lalu, disepakati membetuk Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI). Asosiasi ini direspon baik oleh pemerintah pusat dan memberikan bantuan kepada AACI berupa peralatan untuk kebutuhan di kantor serta perlengkapan lainnya. Bantuan berupa meja, kursi, sound system, pengeras suara serta timbangan diberikan Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian NTB. “Wadah ini langsung diberikan bantuan dari pemerintah pusat melalui provinsi,” kata Elya pekan kemarin. Pihaknya bersama AACI sedang mempersiapkan pasar lelang cabai. Pasar lelang dimak-
sudkan untuk mempermudah jarak antara petani dengan pedagag, sehingga diperoleh petani lebih tinggi. ACCI nantinya sebagai wadah bagi petani untuk menjual hasil panen cabai mereka. Asosiasi akan menjualkan ke pengepul. Artinya, pengepul tidak boleh langsung membeli cabai ke petani. Praktiknya selama ini, pengepul langsung membeli cabai ke petani. Harganya pun sangat murah. Sementara, pengepul menjual dengan harga mahal di pasaran. “ Sekarang tidak ada lagi pengepul langsung beli cabai ke petani. Kita ingin harga cabai stabil dan petani mendapatkan harga yang bagus,” tegas Elya. Pasar lelang cabai rencananya akan dimulai pada bulan Desember atau Januari. Saat ini, sambung mantan Lurah Ampenan Tengah ini, petani baru mulai tanam. Pasar lelang cabai diperuntukkan khusus petani di Kota Mataram. Dan, tidak menutup kemungkinan akan menjangkau petani luar lainnya. “Khusus petani di Mataram dulu. Ke depan menjangkau petani luar kota,” demikian kata dia. (cem/*)
SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2019
Lombok Tengah, NTB, 10/10 (ANTARA) Pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp2,02 triliun pada 2020 untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menteri Pariwisata RI Arief Yahya saat meninjau sirkuit MotoGP di Mandalika, NTB, Kamis, menegaskan semua kebutuhan dasar KEK Mandalika, harus rampung pada 2020, sehingga berbagai persiapan dan kebutuhan untuk menunjang kawasan, segera diusulkan kepada pemerintah pusat melalui berbagai kementerian yang sudah ditunjuk. “Untuk tahun 2020, total alokasi dukungan anggaran untuk destinasi superprioritas Mandalika mencapai Rp2,02 triliun. Saya berharap dana ini segera dikawal oleh ITDC untuk melakukan berbagai program ke depannya,” ujarnya. Arief menjelaskan Kementerian PUPR pada tahun 2020 mengalokasikan Rp1.747 miliar untuk perservasi jalan dari Bandara Internasional Lombok
Halaman 3
(BIL)-Kuta. Selain itu, dana itu juga digunakan untuk pengembangan ruang terbuka publik dan promenade di pesisir pantai selatan, serta pengembangan wisata di kasawan tiga gili di Kabupaten Lombok Utara, yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. “Dari PUPR, dana ini juga disiapkan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan rumah susun dan berbagai program lainnya. Sementara di Kementerian Pariwisata sendiri ada Rp118,25 miliar untuk fasilitas pengembangan destinasi wisata, fasilitas promosi, dan peningkatan kapasitas, serta potensi pariwisata,” jelas Arief Yahya. Selain itu juga ada anggaran di berbagai kementerian lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PDT, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dana tersebut, lanjutnya, harus bisa dimanfaatkan untuk mendukung keberadaan KEK Mandalika. Terlebih ke depan akan ada ajang MotoGP yang akan menjadi daya tarik wisatawan.
Jakarta, 10/10 (ANTARA) Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas sejumlah persoalan saat menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, salah satunya ketidaksinkronan proses program itu antara Kementerian Lingkungan
“Apapun kebutuhan dasar harus bisa diselesaikan pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021, MotoGP bisa berjalan. Termasuk bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat. Mereka harus kita berikan berbagai pelatihan juga,” terangnya. Sementara itu, Direktur ITDC Abdulbar M Mansoer menegaskan saat ini pihaknya terus membenahi Mandalika, terutama untuk lintasan Sirkuit MotoGP. Ke depan, ia juga akan terus mengawal berbagai program pemerintah dalam mendukung kawasan itu. “Pada tahun 2021, sebanyak 1.000 kamar hotel sudah bisa ditempati, mulai dari Pullman, Royal Tulip, dani hotel lainnya. Termasuk berbagai persiapan menyambut event MotoGP sudah mulai kita laksanakan, termasuk mitigasi bencana juga kita lakukan. Ke depan kita berharap berbagai pembangunan bisa berjalan dengan baik,” harapnya. Ia mengatakan progres pembangunan yang ada saat ini sudah sangat baik. Terlebih den-
Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Perum Perhutani di lapangan. “Saya bicara apa adanya. Perhutanan sosial ini ada yang sudah banyak menerima manfaat, tapi ada yang sudah dikasih SK namun di bawah belum jalan. Benar? Karena belum ter-
(Antara/Bayu Prasetyo)
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (10/10/ 2019). Presiden juga berdiskusi bersama 8 perwakilan petani yang mendapat manfaat program perhutanan sosial membahas persoalan di masyarakat.
(ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)
Foto udara bentuk lintasan lurus sirkuit saat pengerjaan galian tanah badan jalan Mandalika MotoGP Street Circuit di The Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (10/10/2019). gan adanya dukungan dari pemerintah, maka ke depan berbagai pembangunan ini diharap-
kan bisa berjalan dengan lancar. “Mulai dari optimalisasi UMKM, penyusunan pedoman
sambungnya antara KLHK dan Perhutani, tapi yang di bawah,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta pada Kamis. Menurut Presiden Jokowi, masalah tersebut timbul karena luasnya lahan yang diproses. Presiden menjelaskan hingga 1 Oktober 2019, pemberian pemanfaatan perhutanan sosial di Pulau Jawa telah mencapai 25.000 hektare. Adapun target yang dikejar pemerintah untuk perhutanan sosial yakni 12,7 juta hektare di seluruh Indonesia. Ia mengakui masih ada “problem” dalam proses pemberian perhutanan sosial. “Karena ini sudah dibuat peta indikatif perhutanan sosial, 12,7 juta hektare bukan angka yang kecil. Namun praktik di lapangan nggak semudah itu. Di bawah ada birokrasi kita, Perhutani. Ada yang bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima. Karena terganggu program ini, saya mengerti,” kata Presiden Jokowi. Presiden pun menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Perum Perhutani harus duduk bersama untuk menyelaraskan upaya menyelesaikan hambatan perhutanan sosial. “Sekarang ini masih ada konflik, desa dengan Perhutani, dengan PTP. Masih ada terakhir 528 konflik desa dengan itu. Saya minta, Pak Menteri, Bu Menteri, sebelum 2 tahun, konflik itu harus sudah rampung semuanya. Nggak ada konflik lagi dalam PTP Perhutani. Semua selesaikan, Sudah berpuluh-puluh tahun belum diselesaikan, apa sih. Saya yakin bisa, saya cek nanti di lapangan,” tegas Presiden Jokowi. Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden Jokowi dalam acara itu yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko,KoordinatorStafKhususPresiden Teten Masduki, dan Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna.
gan dan kesejahteraan masyarakat dan yang lebih penting agar kapal ini dirawat sehingga manfaatnya bisa lebih optimal. “Kami berharap kapal ini bisa dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat setempat. Sehingga nantinya bisa membantu kehidupan masyarakat sekitar membaik, bermanfaat, dan memberikan dampak sosial ekonomi daerah masingmasing,” kata Dirjen Agus. Sementara itu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dalam laporannya mengatakan dari Hasil pembangunan
kapal Pelra sebanyak 94 unit melalui dana Tahun Anggaran 2018, telah diserahkan secara simbolis oleh Menteri Perhubungan sebanyak 12 unit kapal kepada 12 pemerintah daerah pada 15 April 2019 di Surabaya dan sebanyak 44 unit kapal diserahterimakan pada 18 Juli 2019. “Selanjutnya, sebanyak 34 (tiga puluh empat) kapal kembali dihibahkan kepada pemerintah daerah, serta menyusul 13 (tiga belas) unit kapal lagi segera dihibahkan lagi setelah persyaratan administratif terpenuhi,” katanya.
Jakarta, 12/10 (ANTARA) Kementerian Perhubungan kembali menghibahkan sebanyak 37 unit kapal pelayaran rakyat (Pelra) kepada 34 pemerintah daerah baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. “Alhamdulillah Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menghibahkan sebanyak 37 unit kapal Pelra kepada 34 pemerintah daerah, dan segera dimobilisasi dalam waktu dekat pada 2019 ini,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Sebanyak 34 kabupaten dan kota yang menerima hibah kapal tersebut masing-masing adalah Kota Ternate (dua unit), Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Bima, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Lembata, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara Selanjutnya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Mam-
beramo Raya, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Minahasa Utara (dua unit), Kabupaten Muna, Kabupaten Nduga (dua unit), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Ndao, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Simeulue, Kabupaten SInjai, Kabupaten Teluk Wandoma, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Dirjen Agus, pengadaan kapal Pelra oleh Kementerian Perhubungan dilakukan bertujuan untuk mendukung konektivitas antar daerah di seluruh wilayah Indonesia lebih meningkat sehingga masyarakat yang berada di daerah yang sangat terpencil pun dapat merasakan manfaat dari program tol laut. Kapal Pelra ini diharapkan dapat menjangkau daerah yang sangat terpencil dan mampu mengangkut barang sekitar 10 ton dan penumpang sebanyak 24 orang. Selain itu kapal ini juga dilengkapi fasilitas yang cukup memadai seperti AC dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, dia juga berpesan kepada seluruh Kepala Daerah penerima kapal Pelra, agar dapat memanfaatkan kapal Pelra ini sebaik-baiknya untuk kepentin-
Dua Kapal Motor (KM) Banawa Nusantara bersiap sandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/4/2019). Kementerian Perhubungan menyerahkan 12 unit kapal pelayaran rakyat ke sejumlah daerah dengan tujuan untuk mempermudah konektivitas penumpang dan barang meningkatkan efisiensi.
Jakarta, 10/10 (ANTARA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya memperkuat ekosistem digital Industri Kecil Menengah (IKM) melalui konektivitas dan ketersediaan informasi melalui platform SIIKMA. “Pemerintah sangat butuh platform untuk berkomunikasi secara cepat dan massal dengan IKM, sehingga melalui platform Sistem Informasi Industri Kecil Menengah dan Aneka (SIIKMA) kebutuhan itu akan terjawab,” kata Dirjen IKMA Kemenperin Gati Wibawaningsih lewat keterangannya diterima di Jakarta, Kamis. Gati menjelaskan dengan platform tersebut, informasi-informasi mengenai IKM dapat diunggah langsung ke SIIKMA, sekaligus sebagai sebuah wadah diskusi bagi sesama pelaku IKM. Forum tersebut diproyeksikan juga menjadi wadah sosialisasi bagi 1.221 IKM, yang 168 di antaranya sudah mendaftar dan sudah me-
lengkapi informasi perusahaannya. “Pada intinya platform ini untuk memperoleh data dari IKM dan dapat diintegrasikan dengan SIINAS dan Online Single Submition (OSS),” tandasnya. Gati menuturkan setelah mendorong pemberdayaan IKM melalui pendekatan program e-Smart IKM, Kemenperin juga sedang giat mengembangkan program Goes Digital lainnya, seperti membangun Material Center yang menggunakan sistem Internet of Things (IoT). Program ini hasil kerja sama antara pemerintah dengan industri besar, agar proses pembelian dapat menggunakan sistem daring. “Program Material Center ini mendorong agar IKM membeli produk bahan baku dengan harga sama, baik pembelian banyak maupun sedikit, kemudian para IKM bisa mendapatkan bahan baku terbaik dengan harga standar, meski
ga barang dihasilkan kompetitif di pasar global,” tegasnya. Menurut Gati, saat ini pengembangan Material Center sudah diuji coba di Tegal, Jawa Tengah, dan terbukti dalam pemenuhan bahan baku tidak lagi memerlukan kuantitas minimum yang mengharuskan IKM membeli bahan baku dalam jumlah sangat banyak yang ditentukan oleh pemasok. Tentunya, jadwal pengiriman serta pengambilan bahan baku di Material Center telah ditentukan dengan teratur, sehingga memudahkan IKM mempersiapkan produksi dan proses produksi menurut waktu yang ditentukan. “Dengan program ini, pengambilan bahan baku sudah ditentukan. Kemudian harga bahan baku di tingkat pemasok juga harus sama dengan harga di Material Center. Kami harapkan, Material Center ini bisa berjalan secara maksimal dan menyeluruh pada tahun 2020,” ujar Gati.
(Antara Jatim/Didik Suhartono/zk)
(ANTARA/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menegah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, GatiWibawaningsih saat menjadi narasumber padaWorkshop Pendalaman Industri di Padang, Sumatera Barat, Selasa (8/10). melakukan pembelian dalam jumlah sedikit, sehingga bisa meningkatkan daya saing IKM dan har-
dan lain sebagainya sudah kita lakukan, dan juga akan ada penghijauan di perbukitan, den-
Surabaya, 10/10 (ANTARA) Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan populasi sapi di Indonesia mengalami peningkatan lima juta ekor pada periode lima tahun terakhir. “Pada saat awal Pemerintahan Pak Jokowi, sesuai data BPS, populasi sapi 14 juta ekor, tapi sekarang sudah hampir 19 juta ekor,” ujarnya di sela Rapat Evaluasi Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) 2019 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis. Menurut dia, peningkatan populasi sapi tidak lepas dari penggunaan teknologi inseminasi buatan (IB) secara masif, yaitu dengan sistem perkawinan pada ternak sapi secara buatan. “Ini terbukti bisa ada kenaikan sejuta ekor per tahun populasinya,” ucapnya. Menteri Amran berharap berternak secara cerdas, misalnya ternak sapi limosin, yakni satu ekor sapi limosin setara dengan tiga atau empat ekor sapi lokal. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Pembina Upsus Siwab Terbaik Provinsi di Indonesia dengan jumlah aseptor terbanyak se-Tanah Air. Atas prestasi tersebut, Menteri Amran meminta Gubernur Khofifah menjadi mentor bagi provinsi lain dalam hal inseminasi buatan, khususnya sapi. Tujuannya, kata dia, supaya provinsi lain juga bisa mengembangkan peternakan khususnya inseminasi sapi sebagaimana keberhasilan yang dilakukan
gan melakukan tanam bunga, biar menjadi Pink Mandalika,” katanya.
di Jatim. “Kontribusi Jatim untuk daging sapi secara nasional mencapai 40 persen dan ini menjadi prestasi. Untuk itu kami apresiasi Ibu Gubernur Jatim yang luar biasa ini,” katanya. Amran menyebut jika ada lima provinsi yang produksi sapinya seperti Jatim, maka Indonesia diyakini mampu swasembada daging sapi, bahkan bisa ekspor secara besar-besaran. Sementara itu, Gubernur Khofifah menegaskan kesiapannya sebagai mentor daerah lain dalam hal memproduksi sapi berkualitas. “Metodenya bisa dua macam, tapi prinsipnya adalah pertukaran tenaga ahli seperti Jatim yang mengirim ke daerah tujuan atau sebaliknya inseminator sapi provinsi lain yang belajar ke sini,” kata mantan Menteri Sosial itu. Sedangkan, lanjut dia, peningkatan produktivitas ternak sapi di Jatim dilakukan dengan sistem perkawinan inseminasi buatan. Berdasarkan data Dinas Peternakan Jawa Timur hingga saat ini, dari target 1,3 juta ekor sapi pada 2019 telah terealisasi 1.396.000 ekor sapi atau capaiannya 107 persen. Gubernur mengatakan Jawa Timur berkontribusi 43 persen terhadap populasi nasional atau setara 1,3 juta ekor dari program upsus siwab. Kelahiran pedet (anak sapi) hingga September 2019 adalah 843.807 ekor dan yang lahir kembar 478 ekor sapi, yaitu 235 ekor berkelamin jantan serta 243 ekor betina dari 28 kabupaten dan empat kota.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2019
Halaman 4
Fasum Objek Wisata Rusak
Dispar KLU Butuh Tiga Tahun Benahi 26 Titik
Tanjung (Suara NTB) Akibat gempa tahun 2018 lalu, objek wisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami kemunduran, terutama dari segi ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas umum). Toilet rusak, musala di kawasan wisata juga ambruk. Salah satu yang bisa dilihat adalah di lokasi air Terjun Kerta Gangga, Dusun Kertaraharja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Di lokasi air terjun ini, pengunjung tidak hanya disuguhi material limbah bangunan yang tidak ditangani oleh OPD terkait. Tetapi juga kondisi air terjun yang sudah mulai mengering. Sumber air menipis akibat mata air hilang akibat gempa. Dan pada musim kemarau ini, debit air yang sedikit mengalir ke air terjun masih harus dibagi untuk konsumsi air bersih warga Dusun Kertaraharja. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, melalui Kepala Bidang Penataan Destinasi Objek Wisata, Bratayasa, mengungkapkan objek wisata pascagempa membutuhkan penataan maksimal. Ia tak membantah, sarana dan prasana kebersihan di kawasan wisata menjadi sorotan. Hal itu
dimaklumi, karena sebagian besar fasilitas umum rusak. “Dari 26 objek widata yang sudah dikunjungi oleh wisatawan, sebelum gempa kita sudah bangun 42 toilet. Tapi akibat gempa semuanya hancur. Memang butuh penataan ulang dan kita sedang membuat desain Integrated Tourism Masterplan for Lombok,” ujar Bratayasa. Desain ITML tersebut, merupakan acuan bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan anggaran kepada pemerintah pusat. Selain itu, ITML juga memperjelas antara tupoksi kewenangan program antara kabupaten dan provinsi. Terhadap kondisi saat ini, Dispar bertugas merancang penataan sesuai lokasi. Sedangkan sampah di kawasan objek wisata, ditangani oleh Dinas LH Perkim KLU. Mulai tahun 2019 ini, Dispar KLU hanya mampu mengaloksikan penataan di 4 titik saja, yaitu perbaikan sarpras di kawasan
Diduga Edarkan Sabu
Senaru, Kerta Gangga, Kerujuk dan tiga Gili. Untuk tiga Gili sendiri, terbatas pada alokasi toilet, masing-masing dua unit di Gili Air dan Meno, serta 4 unit di Gili Trawangan. Dari perencanaan sementara, tiga Gili memerlukan toilet, musala, dan titik kumpul. “Untuk bisa terpenuhi fasilitas umum di semua objek wisata, harapan kita bisa selesai 3 tahun. Paling banyak fasum dan fasos, dengan anggaran berkisar Rp350 juta dari musala dan toilet saja,” sebutnya. Sementara, Anggota Komisi II DPRD KLU yang membidangi Ekonomi dan Pariwisata, Hakamah, S.Pt., tak menyangkal kondisi objek wisata khususnya Air Terjun Kerta Gangga sangat memprrihatinkan. Tak lama setelah gempa, air di lokasi air terjun mengering. Pada musim kemarau ini pun, praktis tidak ada lagi pemandangan air yang bisa disaksikan wisatawan. Hanya saja, warga tidak spon-
tan menutup akses air terjun. Warga membuat wisata alternatif, hortikultura. Petani yang berpikir kreatif, menanam melon untuk disinggahi dan dipetik oleh pengunjung. Beberapa guide air terjun juga menawarkan lokasi alternatif air terjun di bagian hulu, seperti You Mejet dan Tiu Prendo. “Infrastruktur sudah mulai dibenahi, tapi masih butuh dukungan lapak PKL karena rusak akibat gempa,” ujarnya. Lebih penting kata dia, adalah memperpanjang SK Pokdarwis. Ia melihat di kepengurusan Pokdarwis, hanya beberapa orang saja yang tercatat menjadi pengurus. Kebersihan sampah di kawasan objek wisata, Hakamah yang bermukim di Dusun Kertaraharja mengakui belum tersentuh program dinas. OPD terkait ia minta lebih peka, yakni membuang limbah bangunan dan menyiapkan prasarana pendukung persampahan. “Kemarin di reses kita, masyarakat minta saya beli tanah (TPS) untuk lokasi membuang sampah sementara. Tapi dari aspirasi apakah boleh, karena payung hukumnya juga jelas,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
MENUMPUK - Limbah bangunan masih menumpuk di kawasan objek wisata air terjun Kerta Gangga. Begitu juga toilet di kawasan ini juga tampak rusak. Perlu perhatian serius pemerintah memperbaiki fasilitas yang ada di objek wisata.
Hasbullah Muis Mundur
Dua Oknum Warga Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) Dua oknum warga Masbagik, BPN dan SE asal Karang Majelo Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik diringkus aparat kepolisian. Keduanya ditangkap lantaran diduga mengedarkan narkoba jenis sabu berdasarkan laporan masyarakat yang resah akan tindakan pelaku dan khawatir mengincar keluarga mereka. Penangkapan pelaku pada hari, Sabtu 12 Oktober 2019 sekitar pukul 06.45 wita anggota Opsnal Satresnarkoba dan unit Reskrim Polsek Masbagik. Kedua terduga pelaku ditangkap di rumah Holisusabri Kampung Telaga Urung Desa Masbagik Utara. Dari BPN, berhasil diamankan 5 poket yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,5 gram, 2 pucuk senpi soft gun, 5 alat timbangan, 1 bong alat isap, 1 skop plastik, 1 bungkus plastik klip, uang tunai dan beberapa barang bukti lainnya. Sementara dari tangan, SE, barang bukti yang diamankan berupa, 2 paket yang diduga narkotika jenis sabu yang belum di poket bruto 2 gram, 1 buah HP, 1 buah dan sejumlah barang bukti lainnya. Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, SH, mengatakan, pengungkapan berdasarkan laporan masyarakat bahwa pelaku dicurigai sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersangka dan saat dilakukan penggeledahan tersangka masih dalam posisi tertidur dan di samping tempat tidurnya terdapat bong alat isap dan narkoba yang diduga jenis sabu serta barang-barang lainnya. Kedua tersangka diamankan di Polsek Masbagik dan dilakukan interogasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. (yon)
SLB di Lotim Terbatas
PAN KLU Usung Non Kader Tanjung (Suara NTB) Memiliki 4 kursi, tidak menjamin bagi pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengusung kader pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2020 mendatang. PAN lantas mengambil sikap mengusung non kader melalui seleksi penjaringan calon. Ketua DPC PAN KLU, Ruhaiman, A.Md., Sabtu (12/10) menyatakan, PAN telah membuka pendaftaran penjaringan bakal calon bupati mulai pekan lalu. Setidaknya, sudah ada tiga nama yang sudah mengambil formulir, antara lain, Dr. H. Najmul Akhyar, H. Djohan Sjamsu, dan H. Sarifudin. “Yang mengambil formulir baru tiga orang itu. Berkas yang sudah diambil agar dikembalikan tanggal 17 sampai 23 Oktober,” ungkap Ruhaiman.
Berkas yang dikembalikan oleh bakal calon akan diperiksa syarat kelengkapan sebagaimana ditetapkan oleh DPC PAN KLU. Selanjutnya, internal DPC PAN akan menggelar rapat untuk memutuskan rekomendasi. Menurut Ruhaiman, pihaknya hanya memeriksa kelengkapan berkas saja. Dalam rekomendasi, PAN KLU tidak berwenang memutuskan. DPC kata dia, hanya mengirimkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat penjaringan. “Jumlah yang dibawa ke pusat melalui DPD sesuai pendaftar, kami mantapkan saja syaratnya, tinggal nanti pusat yang memutuskan,” sambungnya. Menurut Dewan KLU tiga periode ini, penjaringan bakal calon Bupati dan balon Wakil Bupati KLU merupakan penegasan bahwa PAN KLU tidak
mengusung kader pada Pilkada 2020. Meskipun peluang untuk mengusung kader sendiri cukup terbuka. Sebab PAN KLU, sudah memiliki modal 4 kursi di DPRD (kurang 2 kursi). Sebelum pendaftaran penjaringan bakal calon dibuka, PAN KLU menjagokan H. Hasbullah Muis, sebagai bakal calon (wakil bupati). Namun karena konsekuensi yang mengharuskan calon dari kalangan anggota DPRD harus mundur permanen, membuat Sekretaris DPD PAN NTB itu mengurungkan niatnya. “Kita tidak kekurangan kader, cuma tidak berani ambil sikap karena harus mundur permanen. Pertimbangan H. Hasbullah seperti itu, beliau sudah tutup peluang. Yang jelas dari kader tidak, tapi sekali lagi bukan karena krisis kader,” tandasnya. (ari)
Klaim Tanah Leluhur
Masyarakat Jurang Koak Masih Bertahan Pascapenggusuran
Selong (Suara NTB) Masyarakat Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur (Lotim) khususnya kaum ibu-ibu masih bertahan di tanah yang diklaim merupakan peninggalan tanah leluhurnya atau disebut tanah ulayat. Mereka memilih bertahan sebagai bentuk perjuangan dan mempertahankan haknya sejak dilakukan penertiban dilakukan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bersama tim gabungan pada 14 September 2019 lalu. Ditemui Suara NTB, Minggu (13/10) siang, terdapat enam orang ibu-ibu yang tengar tertidur dan duduk di bawah tenda berwarna coklat. Meskipun sudah lusuh, para ibu-ibu yang mengatasnamakan diri pejuang tanah adat Jurang Koak ini tetap bertahan, meski saat itu panas terik cukup menyengat. Beberapa bagian terpal yang bolong pun tidak dipedulikani. Keberadaannya di bawah terpal dilakukan sejak tanggal 14 September 2019 lalu. Saat di mana tim gabungan datang dan meluluhlantahkan rumah-rumah yang mereka bangun secara semi permanen. Langkah ini dilakukan petugas lantara masyarakat di Dusun Jurang Koak ini sudah melanggar aturan dan melakukan perambahan kawasan hutan khususnya milik TNGR untuk dijadikan lahan pertanian. “Kami udah berabad-abad tinggal disini. Lalu kenapa kita disuruh keluar meninggalkan tanah yang merupakan peninggalan leluhur kami?,” tanya seorang ibu yang enggan menyebutkan namanya. Masyarakat Jurang Koak menegaskan jika tanah yang digarap merupakan tanah turun temurun. Hal tersebut dari buktikan dengan adanya pekuburan di sebuah tempat di dalam kawasan hutan. Sementara pengusiran terhadap dirinya tetap dilakukan. “Ini kita diusir dari tanah kita sendiri,” keluhnya. Sementara untuk di lokasi, penempatan tetap dilakukan pasca penertiban beberapa waktu lalui. Petugas berasal dari Brimob 10 orang, Polsek Wanasaba 3 orang, TNI 2 Orang, TNGR 10 orang lebih serta beberapa petugas lainnya. Salah satu petugas, Zul, yang ditemui bahwa masih bertahannya masyarakat Jurang Koak dengan alasan tidak punya tempat tinggal dan tanah ulayat. Akan tetapi yang diberikan izin masuk ini adalah dan anak-anak dengan alasan mengambil sisa-sisa hasil tanaman. Sementara untuk yang laki-laki tidak diberikan masuk. Adapun luas kawasan TNGR yang dirambah oleh masyarakat Jurang Koak ini sekitar 115 hektar. Akibatnya sumber mata air seperti mata air Sangga, Longkok Sumur, dan lainnya saat ini dampaknya cukup dirasakan masyarakat. Beberapa pemukiman warga dan kali di bawah kawasan Jurang Koak kesulitan air bersih. (yon)
(Suara NTB/yon)
BERTAHAN - Sejumlah masyarakat dari kaum ibu-ibu yang masih bertahan di atas lahan di Jurang Koak pascaditertibkan beberapa waktu lalu, Minggu (13/10).
(Suara NTB/ari)
RESES - Reses anggota DPRD KLU Hakamah di Desa Genggelang Kecamatan Bayan, Jumat (11/10).
Reses Hakamah di Genggelang
Dari Jalan Rusak, Sampah, hingga Distribusi Air Bersih di Genggelang Tanjung (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (klu), Hakamah, S.Pt., berkesempatan menggelar reses untuk pertama kalinya pascapelantikan, Jumat (11/ 10). Banyak hal yang disuarakan warga, dari dampak kekeringan sampai infrastruktur jalan dan jembatan. Adapun titik aspirasi Hakamah, terdiri dari pertemuan dengan seluruh Kepala Dusun se Desa Genggelang di Penjor, pertemuan di dusun Kertaraharja, serta pertemuan dengan Kelompok Ternak di Karang Kendal. Adapun sejumlah aspirasi yang disampaikan warga meliputi, permintaan air bersih kepada pemerintah yang harus melalui birokrasi berbelit-belit, permintaan sumur bor bagi warga Monggal dan sekitarnya, serta dukungan distribusi air secara rutin. “Mohon untuk penanganan jangka pendek masalah air bersih yaitu mobil tangki (distribusi ke desa Genggelang bagian atas),” kata warga, Ketawadi. Selain air bersih, warga juga menyuarakan jalur jalan penghubung Desa Rempek - Desa Genggelang yang belum diaspal, pembuatan jembatan Kujur Lias, Program Posyandu Ternak setiap 6 bulan, pengadaan lahan TPS yang mengakomodir warga Desa Genggelang, jalan Paok Rempek - Monggal, pengaspalan akses jalan baru Kerta - Gangga, program pemberdayaan melalui bansos ternak sapi, hingga persoalan sampah dan RTG yang diklaim warga banyak menyimpang dari aturan sebenarnya. Warga bahkan meminta DPRD untuk turun melakukan Sidak ke rumah-rumah warga. “Terkait masalah sampah, tempat pembuangan sampah belum ada
sampai saat ini” sebut Jabir. “Masalah sampah yang belum ada tempat (TPS), kami berharap ada tempat pembuangan sampai sampah-sampah itu diangkut oleh petugas,” ujar M. Ahsan menguatkan. Menanggapi persoalan yang banyak dikeluhkan warga, Hakamah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Aspirasi warga sudah diinventaris dan akan diusulkan secara resmi ke lembaga DPRD untuk dibahas bersama secara kelembagaan. Namun demikian, Hakamah menegaskan dari beberapa usulan warga seharusnya sudah ditangani oleh Pemda KLU. Betapa tidak, jalur jalan Rempek - Genggelang yang melalui Dusun Monggal Atas, merupakan akses terdekat yang aman menghubungkan kedua desa. Di jalur tersebut, terdapat sebuah kali dengan daya dukung jembatan uang relatif sempit. Bahkan pernah, di jembatan tersebut kendaraan roda empat milik warga harus terjermus ke kali tersebut. Begitu pula jalur lingkar Paok Rempek - Monggal, hingga kini belum tuntas. “Saya bersama Kepala Kewilayahan Dusun Monggal Atas sudah bertemu Sekdis PU, dan infonya, dari APBD belum ada anggaran tahun 2019. Tetapi saya ikhtiarkan untuk komunikasi intens dengan Kadis PU,” ujar Hakamah. Sementara, distribusi air bersih kepada warga Genggelang Hakamah mengatakan akan meminta kepada instansi terkait untuk menjadwalkan distribusi secara rutin. Ia tidak ingin, OPD terkait beranggapan bahwa kebutuhan air bersih warga Genggelang aman karena letak geografisnya dekat dari wilayah hutan. “BPBD atau dinas lain yang
menyalurkan air bersih harus memiliki penjadwalan secara teratur. Jangan hanya menunggu surat dari masyarakat, itu terlalu birokratis,” tandasnya. (ari)
Banyak Anak Disabilitas Belum Nikmati Pendidikan Selong (Suara NTB)Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hanya dua unit. Jumlah itu dinilai masih sangat terbatas. Semestinya, tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Lotim seharusnya berbanding lurus dengan penyediaan infrastruktur pendidikan. Keterbatasan SLB ini disinyalir membuat banyak anak-anak penyandang disabillitas tidak bisa mengenyam pendidikan. Fakta ini disoroti Ketua DPRD Lotim, Murnan. Menjawab Suara NTB pekan lalu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lotim ini mengutarakan, semestinya benar-benar dilihat fakta di seluruh kecamatan se Kabupaten Lotim berapa data jumlah penyandang disabilitas. Dari data ini menjadi dasar pemerintah membangun SLB. Dalam hal ini, pihaknya menyarankan pembangunan SLB ini menggunakan sistem zonasi. “Misalnya, zonasi wilayah kecamatan Keruak Jerowaru, bisa dibangunkan satu lokasi misalnya di Keruak, begitu pun wilayah Sakra, Sakra TImur bisa dibuatkan lokasi yang berbeda,” ucapnya. Menurut Murnan, anakanak yang berkebutuhan khusus yang belum mendapat pendidikan ini menjadi masalah yang besar. Alasannya, anak-anak disabilitas ini memiliki hak untuk bisa menikmati pendidikan yang layak. “Saat ini kan menjadi kewenangan provinsi, jadi kita desak pemerintah provinsi untuk segera membangun SLB sesuai zonasi itu,” urainya. Anak-anak usia sekolah di Sembalun misalnya akan merasa kesusahan jika harus mengantarkan setiap hari anaknya
ke Selong tempat SLB. Jarak sangat jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Apalagi jika pekerjaan sekadar sebagai buruh tani. “Dong habis waktunya untuk ngurusi anaknya,” paparnya. Kepala UPT Pendidikan Mengenah, Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, H. Mahsun mengakui masih minimnya jumlah SLB di Lotim. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sudah melakukan pengusulan untuk penambahan lokasi 2020. ‘’Untuk mengakses, Sembalun, Suela, Sambelia dan Pringgabaya direncanakan lokasi pembangunannya di Pringgabaya,’’ ujarnya. Sekarang ini sebutnya jumlah SLB sudah tiga unit. Selong, Kesik dan Sakra. Wilayah Tengah ada pemusatan di SLB 1, Wilayah barat di Kesik Sikur, Wilayah Selatan di Sakra yang baru jadi dan akan menjangkau sampai Jerowaru. Usulan terakhir di bagian utara lokasi di Pringgabaya. “Empat lokasi ini insya Allah cukup,” nilainya. Pembangunan tidak bisa dilakukan juga di semua tempat. Pasalnya, sampai saat ini kegiatan pendidikan SLB ini masih terkendala kuantitas guru. Jumlah tenaga pengajar di keseluruhan SLB sekitar 15 orang. Idealnya butuh sangat banyak. ‘’Syukurnya ada guru-guru honor yang membantu,’’ tambahnya. Diakui, mengajar orang yang disabilitas ini berbeda dengan orang normal. Alasan inilah dibutuhkan orang yang ahli di bidang ini yang dicari. Pemerintah provinsi mempersilakan yang memiliki keahlian khusus dalam mendidik anak-anak SLB agar memasukkan lamaran dan menjadi pengajar. (rus)
SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2019
Tetapkan Tersangka Kasus Karhutla
(Suara NTB/dok)
KAPOLRES Lombok Barat (Lobar), AKBP Hery Wahyudi menegaskan pihaknya telah menetapkan satu tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tersangka kasus karhutla ini berasal dari Mareje Lembar yang diduga membakar hutan lindung di wilayah setempat. Berkas kasus inipun telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram untuk tahapan selanjutnya. “Sementara baru satu kita tetapkan tersangka dalam kasus karhutla, kita sudah ajukan ke pengadilan,” tegasnya akhir pekan kemarin. Ditegaskan, satu tersangka dari Lembar ini sudah diajukan ke Kejaksaan untuk proses selajutnya. Terkait kejadian karhutla, akhir-akhir ini masih terjadi. Namun, kata dia, karhutla tidak terlalu tinggi, sebab pihaknya bersama jajaran hingga petugas Kamtibmaspol melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Dalam tindakan penanganan ini, para jajarannya di bawah berjibaku bahkan ada anggotanya yang memadamkan kebakaran menggunakan alat seadanya. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang memiliki inisiatif dalam penanganan kebakaran. Bahkan ada petugas yang memadamkan kebakaran menggunakan alat semprot burung dan alat semprotan tanaman. Anggota bersama warga berswadaya dalam melakukan penanganan, sebab kondisi saat ini masih kesulitan air dampak kekeringan. “Kami mengimbau kepada masyarakat, karena saat ini musim kering (kemarau) agar jangan membakar sampah dan membuka lahan dengan membakar,”tegas dia. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lombok Barat, Fauzan Husniadi mengatakan pihaknya mencatat kejadian kebakaran meningkat tajam tahun ini. Jumlahnya mencapai 40-45 kasus. Selain kebakaran bangunan, karhutla juga tinggi. Sampai dengan bulan oktober saja, tercatat 28 kasus dengan luas lahan yang terbakar mencapai 35 hektar lebih. Bahkan, Rabu (9/10) tercatat terjadi empat kasus kebakaran. Tiga kasus di antaranya kebakaran lahan dan hutan. Untuk menekan kasus kebakaran yang didominasi oleh kelalaian warga ini, Dinas Pemadam kebakaran (Damkar) Lobar meningkatkan upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan sosialisasi mitigasi bencana dengan menyasar sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (her)
Hery Wahyudi
SUARA PULAU LOMBOK
Mandek, Penertiban Vila Langgar Tata Ruang Giri Menang (suara NTB) – Langkah Pemda Lombok Barat (Lobar) untuk membongkar bangunan vila yang diduga melanggar tata ruang di kawasan wisata Meninting Kecamatan Batulayar belum terealisasi. Pasalnya, sampai saat ini pemda belum juga melakukan tindakan. Tim Penegakan Peraturan Daerah (Perda) belum bertindak terhadap bangunan vila yang beberapa bulan lalu disegel. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar Mahnan, jika penanganan bangunan ini bukan tidak berjalan alias melempem, namun pemda perlu menunggu proses hukum dalam rangka mencari kepastian hukum. Saat ini, kata dia, proses hukum ini tengah berlangsung di Polres Lobar. Sebab jangan sampai nantinya pihaknya selaku eksekutor atas perin-
banggaan bagi masyarakat Loteng pada khususnya. Event tahunan yang merupakan hati kasih sayang kepada anak yatim dan orang miskin ini, yang sudah rutin dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir masuk jadi usulan MUI ke pemerintah pusat sebagai perayaan besar nasional,” sebutnya. Bangga karena memang tidak semua usulan bisa ditetapkan sebagai rekomendasi MUI Pusat, karena itu harus melalui kajian dan perdebatan mendalam. Baik itu dari sisi keagamaannya, sosial maupun budaya. “Jadi tidak mudah untuk masuk sebagai usulan atau rekomendasi MUI pusat yang tentunya pasti akan sangat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat,” tambahnya. Namun yang paling penting sesungguhnya ialah dengan masuknya R2D sebagai salah satu rekomendasi MUI pusat, menandakan kalau program
tah bupati melakukan pembongkaran justru keputusan bupati ini digugat. “Makanya ini yang kami tunggu, karena apapun pertimbangan kejaksaan dan apapun tahapan yang dilakukan di kepolisian itu kami tunggu, sebab itu (IMB) ada indikasi asli katanya,” tegasnya, Sabtu (12/10). Perkara bangunan ini diduga melanggar tata ruang, ujarnya, namun bisa keluar
IMB menjadi pertanyaan di aparat. Karena hal inilah yang tengah diusut oleh aparat. Hingga saat ini, aparat sudah memanggil sejumlah orang terkait kasus izin tersebut. Pada saat rapat dengan tim, pihak polres meminta pemda jangan terburu-buru dan menunggu proses hukum, sehingga pihaknya pun menunggu proses tersebut. Bentuk upaya persuasif dari pihak pemda, ujarnya,
sudah meminta legal opinion atau pendapat hukum kepada Kejaksaan Negeri. Pendapat hukum yang diminta tersebut, apakah pihaknya bisa melanjutkan eksekusi sebagai upaya langkah penertiban berikutnya atau menunggu. “Permintaan dan pendapat hukum dari Kejaksaan itu belum direspons, itu dalam rangka kami mencari kepastian hukum,”jelas dia. Ditanya soal instruksi bupati agar tim melakukan tindakan tegas, seperti membongkar bangunan karena diduga melakukan pelanggaran tata ruang, Mahnan menegaskan, tak ingin menerjemahkan instruksi pimpinan
tapi ada cacat hukum. Sebab objek bangunan sudah permanen, kemudian untuk membongkar bangunan ini butuh anggaran. “Ini harus matang kajiannya. “Makanya besok Senin (hari ini) saya akan menghadap Pak Bupati, biar pas,”tegas dia Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait kelanjutan penanganan bangunan yang melanggar tata ruang mengaku belum dilaporkan terkait progres oleh tim. “Infonya menunggu gugatan, itu informasinya. Saya belum dilaporin. Tanya saja ke dia (Kasatpol PP, red), tanya keraskeras saja ke dia,” tegas Bupati akhir pekan kemarin. (her)
Warga Sesela Gelar Salat Istisqa Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Sesela Kecamatan Gunungsari menggelar Salat Sunat Istisqa (salat meminta hujan). Salat sunat ini digelar menyusul musim kemarau panjang yang melanda NTB pada umumnya dan Lombok Barat (Lobar) khususnya, sehingga mengakibatkan bencana kekeringan. Bencana kekeringan terjadi di delapan kecamatan, di antaranya Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, Kuripan, Gunungsari, Batulayar, Lingsar dan Narmada. Warga menggelar Salat Sunat Istisqa di halaman Pasar Seni Desa Sesela. Warga yang terdiri dari orang tua, dewasa dan anak-anak sudah berkumpul sejak pagi hari. Salat sunat pun dimulai dengan diimami TGH Munajib Kholid. Ikut hadir, Kapolres Mataram, AKBP H. Saiful Alam, SH, SIK, MH selaku inisiator kegiatan ini, tuan guru, tokoh masyarakat, anggota kepolisian dan TNI.
MUI Rekomendasikan R2D Jadi Perayaan Nasional Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meraih sukses ganda pada gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ke 5 tahun 2019 ini. Selain sukses sebagai tuan rumah penyelenggara, Rahman Rahim Day (R2D) yang merupakn event tahunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) juga masuk menjadi salah satu rekomendasi MUI Pusat. ‘’R2D direkomendasikan ke pemerintah pusat guna ditetapkan sebagai perayaan besar nasional,’’ ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Minggu (13/10). Menurutnya, usulan R2D sebagai perayaan besar nasional menjadi rekomendasi Komisi C bidang kesejahteraan rakyat. Di mana nantinya, R2D bakal sama dengan Hari Santri dan hari-hari besar lainnya. “Jelas hal ini jadi satu ke-
Halaman 5
tersebut baik, karena menekankan arti pentingnya untuk berbagi kepada sesama. Terutama lagi kepada anak yatim dan orang yang tidak mampu. “Kalau selama ini orang menganggap hari kasih sayang itu hari Valentine. Nah, dengan usulannya dari MUI ini nantinya maka bagai umat muslim hari kasih sayangnya adalah R2D,” ujarnya. Disinggung gelaran Rakernas MUI yang resmi ditutup Minggu pagi kemarin, Herdan menegaskan secara umum berlangsung sukses. Walaupun tentu ada saja catatan-catatan dalam pelaksanaannya. Namun hampir sebagai besar peserta mengaku puas atas pelaksaan Rakernas MUI kali ini, khususnya pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Loteng. Bahkan beberapa peserta Rakernas MUI mengaku baru kali ini pelayanan yang diberikan oleh tuan rumah penyelenggara, sangat maksimal. (kir)
Dalam ceramah singkatnya, TGH. Munajib Kholid menyampaikan bahwa, dampak kekeringan yang saat ini melanda daerah ini adalah bentuk tantangan dan ujian dari Allah SWT agar manusia memperbaiki serta mawas diri atas kesalahan dan kekeliruan yang belum terampuni. “Maka Allah dengan sangat baik menegur kita lewat cuaca begitu panas, ekstrem dan terjadi kekeringan. Dan kita ternyata tertantang juga jiwa jawab tantangan Allah dengan mendekatkan diri kepadaNya, lewat Salat Sunat Istisqa,” jelasnya. Ulama kharismatik asal Sesela ini berharap agar apa yang dilakukan warga dikabulkan Allah. Kemudian segera turun hujan, sehingga bencana kekeringan yang melanda daerah ini bisa berakhir. Masyarakat yang krisis air, tanaman yang gagal panen akibat kekeringan bisa teratasi, sehingga perekonomian warga pulih. Sebab sering kali faktor keamanan sering kali disebabkan salah satunya, karena kurang makan dan minum atau urusan perut. Salah satu yang menjadi penyebab kesulitan saat ini adalah tidak ada turun hujan, sehingga terjadi kekeringan yang mengakibatkan gagal panen dan krisir air bersih. Ia berharap agar Salat Sunat Istisqa bisa diadakan oleh Pemda. Sebab dulu pernah di-
(Suara NTB/her)
SALAT SUNAT - Ratusan warga Sesela dipimpin TGH. Munajib Kholid menggelar Salat Sunat Istisqa di halaman Pasar Seni Sesela, Minggu (13/10). adakan provinsi ketika Gubernur NTB dijabat Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Beberapa hari kemudian, hujan pun turun. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam mengatakan terkait kegiatan ini digelar setelah melalui analisa dan evaluasi (anev) baik untuk kegiatan kamtibmas maupun sifatnya krimimal. Sehingga pada saat anev, ia menyampaikan beberapa kendala-kendala di lapangan dampak dari kekeringan ini. Selain kegiatan ini, pihaknya juga melakukan droping air ke beberapa kecamatan, seperti Gunungsari dan Lingsar. Hal ini, atas perintah Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sud-
jana untuk menangani persoalan yang dialami warga. Kades Sesela, H Abu Bakar mengatakan pihaknya mendukung kegiatan salat sunat ini dengan berkomunikasi dengan tuan guru, tokoh masyarakat dan semua kepala dusun. Sejauh ini di desanya ada tiga dusun yang terkena kekeringan, di antaranya Dusun Biletepung, Kebon Indah dan Cengok. Jumlah warga terdampak mencapai 2000 lebih jiwa. Beberapa warga terdampak ini secara swadaya membangun sumur bor. “2000 ribu jiwa warga kami terdampak,”ujar dia. Untuk memenuhi krisis air ini masih bisa diatasi dengan meman-
faatkan sumur yang ada. Sementara itu Kasi Logistik BPBD Lobar, H. Tohri mengatakan kekeringan yang melanda Lobar meluas ke delapan kecamatan. “Jumlah desa yang terkena 28 desa dengan jumlah warga terdampak hampir puluhan ribu,” jelas dia. Rata-rata dalam satu desa jumlah warga yang terdampak mencapai ratusan hingga 1000 jiwa. Langkah penanganan yang dilakukan, pihaknya terus mendroping air bersih kepada warga. Dalam penyaluran air ini, pihaknya telah membagi tim yang masing-masing menangani wilayah sesuai zona, utara, tengah dan selatan. (her)
Pengiriman TKI ke Timur Tengah Terkendala Sistem Praya (Suara NTB) Secara kebijakan pemerintah pusat sudah membuka keran pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke kawasan Timur Tengah, khususnya ke Arab Saudi. Namun kebijakan tersebut sampai saat ini belum bisa dilaksanakan, karena masih terkendala sistem di tingkat pusat. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, Drs. H. Masrun, kepada Suara NTB, Minggu (13/10). Ia menjelaskan, pembukaan pengiriman TKI ataupun TKW ke Arab Saudi akan diikuti dengan pengawasan ketat. Di mana tidak semua perusahaan pengerah TKI yang bisa mengirim TKI ke Arab Saudi, tapi perusahaan yang sudah memiliki kemitraan dengan perusahaan di Timur
Tengah. Termasuk, daftar job atau posisi yang ditawarkan ke calon TKI juga harus jelas. Perusahan pengirim juga harus mendaftarkan TKI ataupun TKW yang dikirim melalui sistem online yang disiapkan oleh pemerintah. “Kesiapan sistem inilah yang sampai saat ini masih kita tunggu. Sehingga pengiriman TKI ke kawasan Timur Tengah belum bisa dilaksanakan. Walaupun secara kebijakan, moratorium pengiriman TKI ke kawasan tersebut sudah dicabut,” terangnya. Masrun mengatakan, dari total sekitar 50 perusahaan yang terdaftar sebagai penyalur TKI ke kawasan Arab Saudi baru beberapa yang sudah memiliki job order dari Timur Tengah, tapi belum bisa dibuka, karena sistem pusat yang belum siap. “Jadi kita menunggu petunjuk teknis
dari pusat terkait sistem tersebut,” tegasnya. Ia menegaskan, pihaknya belum bisa membuka pengiriman TKI ke kawasan Arab Saudi sebelum ada petunjuk dari pemerintah pusat. Kendati, moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi sudah dicabut, karena petunjuk teknis dari pemerintah pusat itulah yang menjadi pedoman pelaksanaan di tingkat bawah. Biasanya, kalaupun belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat, jika di sistem pengiriman TKI yang ada, job untuk kawasan Arab Saudi sudah bisa diakses, maka artinya pengiriman TKI ke Arab Saudi sudah bisa dilakukan. Diakuinya, job TKI ke kawasan Timur Tengah cukup diminati, selain menjadi TKI ke Malaysia. Karena dari sisi pendapatan, menjadi TKI di kawasan Timur Tengah cukup
(Suara NTB/dok)
H. Masrun besar. Tidak hanya itu, menjadi TKI atau TKW ke Timur Tengah utamanya Arab Saudi bisa sekaligus menunaikan ibadah haji. ‘’Itu yang membuat banyak masyarakat di Loteng yang berminat menjadi TKI ke Arab Saudi.’’ ujarnya. (kir)
Lobar Jadi Role Model Nasional Aksi Bergizi Giri Menang (Suara NTB) – Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bebas stunting di tahun 2024, telah dilakukan sebuah intervensi dini yang menyasar para remaja. Intervensi tersebut dinamakan aksi bergizi yang dicanangkan pada hari Jumat (11/10) lalu oleh Bupati Lobar di lapangan Bencingah Kantor Bupati Lobar. Lobar pun menjadi role model nasional aksi bergizi tersebut. Aksi bergizi merupakan program gizi dan kesehatan remaja berbasis sekolah yang dilaksanakan atas kerja sama antara SEAMEO RECFON, UNICEF Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Pemkab Lobar. Kegiatan tersebut berlangsung sangat meriah, dihadiri oleh Chief of Nutrition UNICEF Indonesia, Direktur Kesehatan Lingkungan dan Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Dalam kegiatan ini diikuti hampir 1.000 orang, terdiri dari para siswa SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA se-Lobar, para guru, unsur puskesmas dan OPD di lingkungan Pemkab Lobar. Kegiatan tersebut diawali
dengan gerakan cuci tangan pakai sabun yang dilanjutkan dengan sarapan bersama oleh para peserta didik. Di sela-sela acara, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Drs. H. Rachman Sahnan Putra, Mkes., mengatakan kegiatan aksi bergizi merupakan upaya strategis yang memiliki dampak sangat bagus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lobar. “Aksi bergizi ini nantinya dilaksanakan secara rutin di setiap sekolah dengan frekuensi 1 kali per minggu,”jelas dia. Kegiatan didahului dengan sarapan bersama di sekolah, dilanjutkan dengan konsumsi tablet tambah darah baik untuk remaja putra maupun putri. Lalu dilanjutkan dengan sesi literasi tentang seputar kesehatan dan gizi untuk remaja serta perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat sebanyak 36 sesi dengan metode kombinasi antara edukasi, permainan dan komunikasi perubahan perilaku. Dalam jangka pendek, kegiatan aksi bergizi ini diharapkan dapat memperbaiki status gizi remaja, baik gizi makro maupun gizi mikro, sehingga mereka akan memiliki status gizi ideal serta terhindar dari anemia (gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar hemoglobin darah).
(Suara NTB/her)
CANANGKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat mencanangkan aksi bergizi di Lapangan Bencingah Kantor Bupati Lobar, Jumat (11/10). Di samping itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki perilaku remaja terkait dengan pola hidup bersih dan sehat, meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi serta perbaikan pola konsumsi mereka. Sedangkan untuk jangka panjang, aksi bergizi ini diharapkan dapat berdampak pada penurunan kasus stunting, penurunan kasus kematian ibu dan bayi yang pada akhirnya dapat terjadi peningkatan umur harapan hidup di masa mendatang. “Dengan demikian, secara langsung juga akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lobar,”jelas dia. Dengan akzi bergizi ini berdasarkan pengakuan pada
guru dan Kepala sekolah, telah memberikan efek positif berupa menurunnya angka absensi karena sakit maupun kejadian pingsan pada saat upacara bendera. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memberikan perhatian dan dukungan yang kuat terhadap kegiatan aksi bergizi ini. Terbukti telah dikeluarkan Perbup nomor 46 tahun 2019 tentang akzi bergizi bagi peserta didik di wilayah Kabupaten Lobar. Dengan regulasi daerah ini, kegiatan aksi bergizi yang awalnya baru diujicobakan di 10 sekolah yang selanjutnya diperluas menjadi 48 sekolah, akan diberlakukan bagi seluruh sekolah tingkat SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA se Lobar. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2019
Bendungan Bintang Bano Segera Pasok Air Bersih Taliwang (Suara NTB) Pasokan air baku Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)sebentar lagi akan melimpah. Hal ini seiring rencana akan mulai dihubungkannya jaringan air baku bendungan Bintang Bano dengan jaringan Perumda Air Minum KSB. Rencananya, penyambungan jaringan Perumda Air Minum KSB dengan sumber air baku yang berasal dari bendungan di kecamatan Brang Rea itu akan terlaksana pada tahun 2020 mendatang. Di mana diperkirakan pasokan dari bendungan tersebut akan memperluas layanan air bersih Perumda Air Minum KSB hingga ke kecamatan Jereweh. “Kalau itu sudah nyambung. Kita bisa layani ke timur sampai Poto Tano dan keselatan sampai Jereweh,” kata Direktur Perumda Air Minum Bintang Bano, Bambang, ST. Penyambungan sumber air baku bendungan Bintang Bano itu kini tengah dalam proses persiapan. Bambang menjelaskan, saat ini tender pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) yang akan mengkoneksikannya dengan jaringan milik Perumda tengah di tender di tingkat pusat. “Info yang kami peroleh tahun ini tendernya dan awal 2020 sudah mulai dikerjakan fasilitas IPA-nya,” paparnya. Kehadiran air baku bendungan Bintang Bano nanti, diakui Bambang akan sangat membantu kegiatan operasional pihaknya. Besarnya potensi air baku dari mega bendungan itu akan membuat jaringan Perumda Air Minum KSB berubah fungsi tidak lagi sebagai saluran primer. “Jadi nanti jaringan utama kita selama ini statusnya tersier, karena kalau jaringan induk tidak bisa menyuplai maksimal air baku yang mengalir dari (bendungan) Bintang Bano,” urainya. Setidaknya akan ada 5 kecamatan yang bisa dilayani Perumda Air Minum KSB, jika suplai air baku dari bendungan Bintang Bano mulai dimafaatkan. Di antaranya kecamatan Brang Rea, Taliwang, Seteluk, Poto Tano dan kecamatan Jereweh. Dijelaskan Bambang, selama ini kecamatan tersebut telah terlayani pihaknya. Hanya saja terbatasnya air baku yang dimiliki Perumda Air Minum KSB membuat jumlah layanan yang dibuka belum bisa maksimal. “Kalau sudah ada pasokan dari bendungan itu air ke pelanggan akan sangat lancar dan kedua kita bisa tambah pelanggan juga di 5 kecamatan itu,” klaim Bambang. (bug) Bambang (Suara NTB/bug)
Pimpinan OPD Diminta Aktif Dukung ”Barapan Kebo” Sumbawa Besar (Suara NTB)Kejuaraan Dunia Barapan Kebo atau SAKA Buffalo Race World Championship sudah menjadi agenda tahunan di Kabupaten Sumbawa. Selain dihajatkan untuk melestarikan budaya dan tradisi daerah, juga sebagai ajang promosi pariwisata daerah. Jumat (11/10) malam lalu, dilakukan penganugerahan gelar juara dan penyerahan hadiah terhadap para juara di Lapangan Pahlawan Sumbawa. Bupati Sumbawa melalui Sekda, Drs. H. Hasan Basri, M.M berharap upaya ini dapat didukung oleh semua pihak. Baik organisasi perangkat daerah, BUMN/BUMD, maupun instansi vertikal. Bahkan diminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk terlibat aktif mendukung kegiatan Buffalo race ini. Memilih dan mengangkat tim-tim binaan dari peserta atau bahkan menjadi peserta. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat akan pentingnya mencintai budaya dan tradisi daerah. “Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi karena Saka Buffalo Race ini telah menjadi agenda tahunan kita. Yang selain dihajatkan untuk melestarikan budaya dan tradisi daerah, juga sebagai ajang promosi pariwisata daerah,” imbuhnya. Saka Buffalo Race World Championship ini, kata Bupati, telah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2017 dan dilangsungkan sebanyak 3 seri. Pelaksanaan seri pertama bertepatan dengan event Sail Indonesia, sehingga atraksi ini ikut disaksikan tamu Sail dari berbagai negara. Kemudian tahun 2018, Sumbawa kembali kedatangan tamu dari beberapa negara sahabat, yakni para Diplomat Senior yang tengah mengikuti sekolah staf dan pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Internasional angkatan ke-20. Mereka juga berkesempatan menyaksikan dan antusias menikmati atraksi Barapan Kebo. Tahun ini pelaksanaannya bertepatan dengan Sail Indonesia 2019, yang mana Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu titik singgah bagi para yachter yang berasal dari mancanegara. Sehingga ia mengatakan bahwa atraksi Barapan Kebo ini merupakan salah satu daya tarik yang mampu menghipnotis para wisatawan mancanegara untuk datang ke Sumbawa. “Mudah-mudahan geliat kemajuan pariwisata Sumbawa yang ditandai dengan semaraknya event Saka Buffalo Race ini, semakin memberikan motivasi dan semangat baru khususnya bagi Dispopar Sumbawa untuk terus berinovasi. Mengembangkan dan memajukan pariwisata daerah agar semakin dikenal hingga ke Mancanegara,” terangnya. Pihaknya merasa bangga karena gelaran kejuaraan dunia Barapan Kebo ini telah dikemas sedemikian rupa dengan mengadopsi pola Formula-1. Sehingga penyelenggaraan Barapan Kebo yang selama ini dilaksanakan secara tradisional, kini telah dipoles menjadi lebih atraktif dan lebih modern guna menarik minat wisatawan negara. Adapun beberapa hal unk dari kegiatan seperti adanya ritual Nyampo, Pero Saka, dan keterlibatan Sandro Saka. Keunikan Barapan Kebo ini semakin terasa karena berpadu dengan kecepatan dan ketetapan dalam balutan cita rasa budaya dan seni. Hal tersebut diharapkan dapat mengangkat dan mempromosikan Barapan Kebo pada level yang lebih tinggi. “Artinya budaya ini tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Tetapi juga oleh masyarakat secara nasional bahkan internasional. Dengan demikian, tradisi dan budaya daerah kita akan dapat berkembang dengan baik, dapat mendukung pengembangan pariwisata, mengangkat reputasi daerah, menarik minat kunjungan wisatawan dan investor. Yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah,” tandasnya. Sementara Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec., Dev menyebutkan, bahwa Barapan Kebo ini kedepannya akan terus ditingkatkan dan diperkaya kedepannya. “Kemarin kita sudah menerima anugerah kebudayan maestro Barapan Kebo di Jakarta. Oleh karena itu nda ada pilihan lain kecuali ini harus kita tingkatkan terus dari tahun ke tahun,” terangnya. Dari evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan Saka Buffalo Race World Championship ini dari tahun ke tahun semakin semarak. Selain dari segi hadiah semakin besar, pelaksanaan juga ada penambahan dibandingkan sebelumnya. Jika di tahun pertama hanya ada tiga seri, di tahun ini sudah empat seri. Tentu untuk terus melestarikannnya, bukan tidak bisa hanya oleh pemerintah. Tetapi juga membutuhkan kontribusi semua pihak termasuk dunia usaha untuk menyemarakkan. “Pertama memang tidak boleh hanya pemerintah saja. Dunia usaha pun harus punya tanggung jawab, harus punya kepedulian untuk melestarikan ini,” tukasnya. (ind)
Halaman 6
Demokrat Dukung Husni Djibril, Nasdem dan PKS Munculkan Sinyal Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag M.Si menyatakan dukungannya kepada incumbent, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, pada Pilkada 2020. Sedangkan dua partai lainnya, DPC Nasdem dan PKS Sumbawa juga mulai memunculkan sinyal dukungan kepada H. Husni, meski belum ada keputusan resmi. Hal itu terungkap dalam orasi politik sejumlah tokoh parpol dalam orasi politiknya, pada peresmian Graha Haji Djibril di Kecamatan Utan, Sabtu (12/10). Fikri, mengakui dari sekian banyak calon yang muncul, calon yang layak didukung dan diusung Demokrat adalah H. M. Husni Djibril. “Partai Demokrat hanya mengusung Bapak Husni Djibril sebagai Bupati. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada calon Bupati untuk menentukan calon pendampingnya,” tukasnya. Tentunya, pada gelaran Pilkada nanti, Demokrat otomatis akan berkoalisi dengan PDIP. Dengan 11 kursi (PDIP 6 kursi dan Demokrat 5 kursi), maka sudah melebihi persyaratan minimal yakni 9 kursi untuk mendukung pasangan
calon. Koalisi dua parpol ini seolah mengulang sejarah Pilkada 2015 lalu. Dengan kemenangan yang diraih pasangan Husni Mo waktu itu. Ketua DPC PDIP Sumbawa, A Rafiq juga telah menegaskan PDIP telah memerintahkan H. M. Husni Djibril B.Sc untuk maju pada Pilkada 2020. Tidak ada calon lain selain H. Husni yang diusung PDIP sebagai calon Bupati Sumbawa. Sehingga seluruh kader akan berjuang memenangkan H. Husni. Anggota DPR RI dari PKS, H. Johan Rosihan yang juga menghadiri peresmian Graha Haji Djibril usai acara mengakui secara nasional, tensi politik antara PKS dan PDIP memang masih memanas. Namun diharapkan tidak ter-
bawa sampai ke daerah. “Saya sudah berkomunikasi dengan Presiden PKS, terkait dengan adanya wacana koalisi PKS dan PDIP pada Pilkada serentak 2020. Presiden PKS memperbolehkannya. Karenanya pada Pilkada Sumbawa mendatang, besar kemungkinan PKS dan PDIP berkoalisi untuk mengusung pasangan calon. Dan Ini yang sedang kami upayakan,” terang Johan. Hal ini membuktikan, PKS adalah partai terbuka yang bisa berkoalisi dengan partai mana saja. Asalkan untuk kepentingan membangun daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meski di sisi lain, penentuan calon di internal PKS masih berproses. PKS juga tidak mesti mendukung figur internal, melainkan juga ekster-
(Suara NTB/ist)
PERESMIAN - Para tokoh politik dan pejabat daerah yang hadir pada peresmian Graha H. Djibril. nal. Sikap politik partai ini akan diumumkan secara resmi. Didaulat orasi di acara yang sama, Ketua DPW Nasdem NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si meminta H. Husni untuk segera mendaftarkan diri ke Nasdem sebagai salah satu dasar bagi
partainya untuk mendukung calon. Nantinya semua bakal calon yang mendaftar di Nasdem akan diseleksi dan diputuskan siapa yang terbaik di antaranya. Secara pribadi, Amin berharap Husni Djibril dapat memimpin kembali di periode berikutnya. (arn)
Musim Hujan Telat, KSB Pesimis Target Tanam Tercapai Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) Sumbawa Barat, mengaku pesimis target tanam di musim tanam perdana tahun 2019 sesuai target yang telah ditetapkan. Dimana untuk musim tanam Oktober- Maret, KSB diberikan jatah sebesar 13.608 hektar tetapi hingga saat ini belum ada penanaman. Hal ini terjadi lantaran musim hujan yang telat, kondisi ini kembali diperparah dengan mengeringnya sejumlah aliran sungai yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengairi sawah-sawah mereka. “Memang untuk tahun ini kita sudah diberikan target sebesar 13.608 di bulan Oktober-Maret (Okmar) tahun 2019-2020. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada satupun lokasi yang mulai melakukan penanaman padi. Hal tersebut terjadi lantaran musim hujan yang terlambat turun serta mengeringnya aliran sungai di beberapa lokasi. Kita juga khawatir kondisi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lama, karena belum ada tanda-tanda hujan hingga saat ini,” ujar Kepala Dinas Tanbunnak, Suhadi SP., M.Si kepada Suara NTB, belum lama ini. Dikatakannya, persoalan telatnya musim penghujan ini tentu tidak hanya terjadi di KSB saja, melainkan hampir seluruh kabupaten/ kota di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Jika berkaca dari tahuntahun sebelumnya, musim pen-
ghujan ini sudah masuk sejak awal bulan Oktober, tetapi karena kondisi tahun ini berbeda yang mengakibatkan hujan juga tidak kunjung turun. Pihaknya juga khawatir jika kondisi ini berlangsung hingga bulan November, maka ribuan hektar lahan yang sudah disiapkan terancam tidak bisa ditanami. Jika itu terjadi, maka ribuan ton gabah tidak akan bisa dihasilkan oleh para petani KSB dan hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap cadangan pangan daerah. Kendati masih belum ada hujan, pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah khusus jelang musim tanam. Salah satunya dengan menyiapkan sarana pendukung seperti pupuk dan perbaikan jaringan irigasi baik yang primer maupun sekunder. Hal tersebut dilakukan supaya pada saat musim penghujan tidak ada kendala lagi bagi masyarakat untuk mendapatkan air guna mengairi sawah-sawah mereka. Pihaknya juga tetap menghimbau kepada para petani untuk mematuhi arahan dari PPL agar tidak merugi nanti karena hasil yang didapatkan tidak maksimal. “Meski belum ada hujan, kami sudah siapkan strategi jelang musim tanam supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kami juga tetap menghimbau masayarakat untuk tidak menanam sebelum ada arahan dari petugas PPL di masing-masing desa supaya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (ils)
Wabup Minta PWRI Beri Sumbangsih bagi Pembangunan Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB)Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H, Mahmud Abdullah, menilai Keberadaan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di tengah masyarakat, sangat bermanfaat. Media para pensiunan, untuk membina kekompakan guna melanjutkan dharma bhakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai organisasi kemasyarakatan, PWRI dengan pengalaman, pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, diharapkan tetap memberikan sumbangsih bagi kemajuan daerah. Hal itu disampaikan Wabup dalam peringatan (Suara NTB/ist) HUT PWRI ke-57 tahun H. Mahmud Abdullah 2019, Sabtu (12/10). Yang turut dihadiri Kepala PT. TASPEN Propinsi NTB. Pada usia yang ke-57, PWRI harus semakin maju dan mampu memperkokoh eksistensi dalam mengembangkan organisasinya, sebagai wadah insan-insan pembangunan, yang telah begitu lama berkiprah dan mengabdi di pemerintahan. “Semoga PWRI semakin maju dan tetap eksis dalam pembangunan tau dan tana’ Samawa,”kata Wabup. Sementara, Ketua PWRI Propinsi NTB, Drs. H. Syahril Suwandi, dalam sambutan singkatnya mengisahkan arahan Menteri Dalam Negeri, selaku pembina PWRI beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Arahan tersebut jelasnya, diharapkan kepada semua pengurus dan anggota serta keluarga besar PWRI, agar setiap pertemuan dengan masyarakat untuk selalu mensosialisasikan tentang bahaya penggunaan narkoba, terorisme, radikalisme, serta maraknya kasus korupsi. (arn)
(Suara NTB/ist)
LAPAK - Suasana lapak kuliner yang ada di objek wisata Saliper Ate, Kabupaten Sumbawa. Saat ini, destinasi ini tengah ditata oleh Pemkab Sumbawa.
Tahun Ini Enam Lapak Kuliner Dibangun di Saliper Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa terus menata destinasi wisata Saliper Ate. Salah satunya penataan lapak kuliner sehingga lokasi setempat terlihat rapi. Bahkan di tahun 2019 ini sejumlah lapak kuliner kembali dibangun. Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Destinasi, Muhammad Irfan menyebutkan saat ini terdapat 15 lapak di Pantai Saliper Ate. Terbagi menjadi lapak souvenir dan kuliner. Keberadaan lapak-lapak ini diakuinya terus ditata. Bahkan terus berupaya membangun
lapak dengan harapan dapat tertata dengan rapi. “Lapak-lapak kuliner ini juga terus ditata. Sekarang ini kita berupaya untuk membangun lapak lapak kuliner yang betulbetul tertata dengan rapi. Sekarang ada 6 unit lapak kuliner yang kita bangun tahun 2019. Insya Allah kita akan berjuang lagi untuk tahapan berikutnya di tahun yang akan dating. Karena kembali lagi ke persoalan anggaran,” terangnya. Selain penataan lapak, kata Irfan, di Saliper Ate kedepannya juga dibutuhkan penambahan tempat istirahat. Karena baruga yang tersedia sekitar 10 unit dirasa masih
kurang. Termasuk mengupayakan adanya tenda-tenda pantai supaya pengunjung bisa banyak yang menikmati suasana pantai. “Baruga ada sekitar 10 unit, itu masih kurang. Tendatenda pantai juga perlu kita upayakan supaya pengunjung ini banyak yang menikmati suasana pantai,” jelasnya. Pihaknya juga terus membenahi apa saja yang dibutuhkan untuk melayani pengunjung terutama fasilitasnya. Diharapkan bisa terbangun image bahwa Pantai Saliper Ate tidak hanya menikmati suasana pantai tetapi juga wahana lautnya. (ind)
Pembangunan Batal
Lokasi Lahan PLTU Sumbawa II akan Dialihkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbawa II batal. Lokasi lahan yang semula direncanakan di Desa Gapit, Kecamatan Empang, rencananya akan dialihkan ke lokasi lain. Karena berdasarkan hasil penelitian dari pihak BPN, lokasi semula tidak jelas kepemilikannya sebagai dasar diterbitkannya peta bidang. Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khaeruddin menyampaikan, rencana pembangunan PLTU Sumbawa II di Kecamatan Empang terjadi kebuntuan. Selama ini tidak ada kepastian kelanjutan pembangunan, menyusul adanya konflik kepemilikan lahan oleh dua kelompok masyarakat. Tim Kanwil BPN pun sudah turun untuk mengecek kondisi rill di lapangan atas pengakuan kepemilikan lahan tersebut. Namun dari penelitian yang dilakukan, tidak ditemukan adanya bekas pengolahan lahan di lokasi setempat. Artinya tidak ada yang menandakan bahwa tanah dimaksud pernah dimanfaatkan untuk memperkuat sporadik. Sehingga BPN tidak berani mengeluarkan peta bidang, karena dikhawatirkan akan terjadi permasalahan. Seper-
(Suara NTB/ist)
Khaeruddin ti yang pernah terjadi di daerah lain, pejabat BPN tersangkut persoalan hukum. “Tim Kanwil BPN provinsi sudah datang ke lokasi untuk memastikan. Ternyata dilihat tidak ada bekas pengolahan lahan di sana. Ada hal yang mirip seperti itu di daerah lain, mereka justifikasi mengikuti irama keinginan masyarakat tetapi bermasalah jadinya. Pejabat BPN itu tersangkut masalah hukum. Sehingga mereka tidak berani melanjutkan. BPN tidak berani mengeluarkan peta bidang melihat kondisi itu,” ujarnya kepada wartawan
baru-baru ini. Dijelaskannya, terkait hal ini sudah dilakukan pertemuan oleh Kanwil BPN bersama Bupati Sumbawa, PLN, Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan pejabat terkait lainnya. Dari diskusi yang dilakukan ada beberapa opsi yang ditawarkan. Namun dengan kondisi yang ada, lahan tersebut tidak bisa dijustifikasi sebagai tanah milik perorangan. Karena tidak ada bukti bekas pengolahan sebagai penguat kepemilikan. Sehingga, kesimpulan akhirnya PLN memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan di lokasi tersebut. Meskipun demikian, diharapkan rencana pembangunan dapat dialihkan ke lokasi lain. “Kesimpulan akhirnya PLN akan hengkang, memutuskan untuk tidak melanjutkan di situ. Direncanakan kedepan untuk meneliti lokasi lain yang lebih aman. Karena kami mengharapkan jangan hengkang dari Kabupaten Sumbawa rencana itu. Tetapi karena akhir Desember harus selesai semua perencanaan keuangannya. Sehingga perlu perencanaan baru lagi, BPN meneliti lagi mana lokasi yang layak untuk didirikan oleh pihak ketiga dan PLN. Baru nanti kita teliti ulang lagi mulai dari nol,” pungkasnya. (ind/arn/*)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2019
Seleksi Sekitar 500 CPNS Digelar Mulai Oktober Dompu (Suara NTB) Pemerintah telah menetapkan Oktober 2019 hingga April 2020 mendatang menjadi jadwal tahapan perekrutan CPNS. Pemerintah Kabupaten Dompu mengusulkan sekitar 500 CPNS tahun 2019-2020 yang didominasi guru dan tenaga kesehatan. Kepastian formasi untuk CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu akan disampaikan Kementrian PAN RB dua pekan mendatang. Kepala BKD PSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan kepada Suara NTB di Dompu, Minggu (13/10/2019) kemarin mengungkapkan, rencana penerimaan CPNS tahun (Suara NTB/ula) 2019 sesuai jadwal yang Ruslan ditetapkan oleh Kementrian PAN RB RI akan dilaksanakan pada Oktober 2019 – April 2020. Tahapan itu belum ditentukan tanggalnya, karena masih akan diberikan ke BKN dan daerah menentukan. “Memang benar Oktober 2019 hingga April 2020 itu jadwal tentatif untuk perekrutan CPNS, tapi tanggal pelaksanaannya yang belum diputuskan,” ungkap Ruslan. Formasi CPNS juga akan diputuskan Oktober 2019 ini. Sesuai undangan Kementrian PAN RB RI, pekan depan akan menerima formasi CPNS. Tekhnis pelaksanaannya, apakah disatukan secara nasional atau per regional saat penerimaan formasi, belum diketahui. Namun diharapkan, penerimaan formasi dilakukan per regional untuk memudahkan pengecekan formasi agar tidak terjadi kekeliruan seperti tahun 2018 lalu. Karena formasinya belum ditetapkan, Ruslan mengaku, belum mengetahui berapa jatah yang akan diterima Kabupaten Dompu dalam penerimaan CPNS tahun 2019 – 2020 ini. Tapi usulan Kabupaten Dompu sebanyak 500an formasi CPNS. Jika dibandingkan tahun 2018, Kabupaten Dompu mendapat formasi 291 dan perekrutan CPNS tahun 2019 – 2020 ini diharapkan bisa 300 orang. “Formasi Pendidikan, Kesehatan, dan formasi umum, ada semua,” ungkapnya. Ruslan juga mengungkapkan, perekrutan CPNS tahun 2019 – 2020 ini bakal sama seperti tahun 2018 lalu menggunakan sistem CAT dan akan tetap dilaksanakan dalam daerah. Walaupun ada usulan disatukan tempat pelaksanaannya di Kota Bima dengan menyatukan 3 daerah yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. “Alasan (BKN) keterbatasan tenaga pengawas dari BKN. Alasan itu bisa disiasati, seperti waktu pelaksanaan tidak diserentakan. Makanya diputuskan tetap dilaksanakan di daerah,” katanya. Hasil evaluasi BPKP atas pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018, pelaksanaan di Kabupaten Dompu sangat baik dan tanpa catatan. Pertimbangan lain, untuk keamanan peserta dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal daerah. “Yang pasti, ketika pelaksanaan dilakukan di luar daerah akan menimbulkan instabilitas daerah. Pemerintah akan dicurigai macam-macam, sehingga terjadi demo dan lainnya,” ungkapnya. (ula)
Tahapan Pilkada Dimulai, ASN Diingatkan Jaga Netralitas Dompu (Suara NTB) Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Dompu tahun 2020 sudah dimulai sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 1 Oktober 2019 lalu. Kendati peluncuran Pilkada belum dilakukan di daerah, namun sudah dilakukan secara nasional sejak 23 September 2019 lalu. ASN pun diingatkan untuk menjaga netralitas selama tahapan Pilkada. Hal itu disampaikan Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin saat workshop tentang pemberitaan Pilkada yang diselenggarakan PWI Kabupaten Dompu di Home Stay Kitty Dompu, Sabtu (12/ 10/2019) kemarin. “Tahapan Pilkada sudah dimulai sejak ditandatangani NPHD 1 Oktober lalu. Memang kita di daerah belum melakukan launching pelaksanaan Pilkada, tapi secara nasional launching sudah dilakukan sejak 23 September lalu oleh KPU RI bersama KPU se Indonesia di Jakarta,” kata Arifuddin. Karena sudah masuk tahapan Pilkada, Arifuddin mengungkapkan, semua pihak harus hati – hati terutama ASN dalam menjaga netralitasnya. Netralitas ASN ini tidak diatur secara khusus di UU Pilkada, tapi UU ASN dan turunannya cukup jelas mengaturnya. “Kalau terkait undang – undang ASN, tentu induk organisasinya yang bisa menindaknya, bukan lembaga pengawas pemilu,” terangnya. Terhadap ASN yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati atau wakil Bupati, Arifuddin mengatakan, itu diatur dalam pencalonan. ASN sama seperti TNI/Polri atau pegawai BUMN dan BUMD harus mengundurkan diri. Bukti pengunduran diri itu harus diterima KPU hingga sebelum ditetapkan seara calon tetap. Arifuddin menyampaikan, pers memiliki peran yang strategis dalam mensukseskan Pilkada serentak 2020 mendatang. Kesuksesan pilkada tidak hanya pada pelaksanaan yang berlangsung aman, dan berintegritas, tapi juga bisa melahirkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pers yang memiliki fungsi edukasi, dan sosial kontrol diharapkan bisa menyampaikan informasi soal tahapan Pilkada serta mengawal pelaksanaan Pilkada agar berlangsung jujur, adil, bermartabat dan berintegritas. Pers juga diharapkan bisa menangkal berita bohong soal Pilkada dan menghindari upaya adu domba maupun politik sara yang dapat memecah belah masyarakat. “Tensi politik akan semakin tinggi jelang pelaksanaan Pilkada, kita berharap pers bisa menyejukkan semua pihak,” harapnya. H. Abdul Muis, SH, MSI wartawan senior di Dompu yang juga sebagai pembicara mengungkapkan, pers memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan. Pada Pilkada serentak 2020 mendatang, pers harus bisa melaksanakan fungsi pendidikan dan fungsi kontrol sosialnya. Dengan demikian, keberimbangan dalam pemberitaan harus dikedepankan. “Dengan pemberitaan yang berimbang, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari pemberitaan media,” katanya. H. Abdul Muis juga mendorong pers untuk banyak belajar dan membaca. Dengan banyak membaca, maka wartawan memiliki pemahaman yang utuh dalam setiap topik yang ingin diberitakan. Sehingga tidak ada kebimbangan dalam pemberitaan dan pembaca juga tidak bingun dengan informasi yang disampaikan. “Kode etik jurnalistik dan undang – undang pers harus tetap dikedepankan dalam menjalankan tugas,” pesannya. (ula)
(Suara NTB/ula)
LOKAKARYA - Ketua KPU Dompu, Arifuddin (kanan) didampingi H. Abdul Muis, wartawan senior di Dompu saat menjadi pembicara pada acara lokakarya pemberitaan pilkada di Dompu, Sabtu (12/10).
Halaman 7
Setahun Rusak karena Gempa
Pernah Ditinjau Wabup, SDN Tambora Belum Juga Diperbaiki Bima (Suara NTB) Memasuki akhir 2019, kondisi SDN Tambora yang rusak akibat diguncang gempa bumi tahun 2018 lalu, hingga kini belum juga diperbaiki. Padahal pihak sekolah telah melaporkan dan menyampaikan data kepada dinas terkait. Guru SDN setempat, Sugeng Purnomo S.Pd mengaku, selain kondisi bangunan rusak parah dan nyaris roboh, gedung sekolah hanya dibiarkan begitu saja karena tidak terawat. “Kondisinya sekarang dipenuhi kotoran hewan, bahkan rumah singgah kelelawar karena tidak dirawat,” kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Dengan kondisi sekolah yang memperihatinkan tersebut, Sugeng mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah yang hingga tidak menaruh perhatian yang lebih. Salah satunya tidak adanya upaya untuk memperbaiki. “Pesona Tambora yang diketahui masyarakat luas sangat indah dan bagus. Tapi kondisi sarana pendidikan sangat memprihatin-
kan,” katanya. Ia mengaku, gedung sekolah itu memang tidak lagi dipakai untuk kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam setahun terakhir ini. Dan sementara dialihkan ke bangunan tua peninggalan Belanda yang lokasinya terletak sebelah barat sekolah. “Tapi keberadaan sekolah ini sangat dibutuhkan. Tidak mungkin siswa belajar di rumah peninggalan Belanda. Kalaupun tidak diperbaiki, kami khwatir akan roboh,” katanya. Diakuinya, pejabat Dikbudpora Kabupaten Bima bahkan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd juga sempat meninjau langsung kondisi bangunan sekolah itu. Hanya saja diarahkan untuk mendata dan melaporkan.
Bahkan saat sekolah ditinjau oleh Wabup Bima dengan Pejabat Dikbupora itu, pihak sekolah diminta untuk melakukan musyawarah. Apakah bangunan sekolah ingin direhablitasi atau dibangun baru. “Semua ini kami lakukan. Mulai serahkan laporan dan data berupa foto-foto kondisi sekolah ke Dinas. Tapi hingga kini belum ada kejelasannya,” katanya. Sementara Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. Zunaiddin M.M, dikonfirmasi Suara NTB, enggan memberikan komentar terkait kondisi sekolah tersebut. Namun pihaknya akan berkoordanasi dengan UPT Dikbud kecamatan Tambora. “Soal sekolah ini akan saya koordinasi dengan UPT Tambora,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Ist)
BELUM DIPERBAIKI - Kondisi SDN Tambora yang rusak terkena Gempa 2018 kemarin hingga kini belum diperbaiki.
Kota Bima Pecahkan Rekor Pengguna Rimpu Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menggelar festival Rimpu yang dirangkaikan dengan parade kuda, dengan melibatkan sebanyak 20.165 orang. Terdiri dari masyarakat umum, pelajar, mahasiswa dan ASN, Sabtu (12/10). Dengan terlibatnya sebanyak 20.165 orang itu, Kota Bima berhasil mendapatkan Rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dan memecahkan rekor penggunaan Rimpu yang sebelumnya dipegang Kabupaten Dompu. Penghargaan rekor diserahkan perwakilan MURI, Triyono kepada Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE. Disaksikan Wakil Walikota, Sekda, Dandim 1608 Bima, Kapolres Bima dan seluruh peserta festival Rimpu. Festival Rimpu yang dipimpin langsung Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan, SH tersebut dimulai dari lapangan Serasuba hingga finis di destinasi wisata Lawata. Perwakilan MURI, Triyono,
dalam festival Rimpu Pemkot Bima mengajukan peserta sebanyak 15.000 orang. Namun berdasarkan hasil penelusuran dan verifikasi di lapangan jumlahnya mencapai 20.165 orang. “Dengan demikian Budaya Rimpu Kota Bima menganugerahkan Rekor MURI untuk Pemerintah Kota Bima,” katanya. Sementara Walikota Bima, M. Lutfi menyampaikan rasa syukur atas anugerah rekor yang diberikan MURI dan ungkapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bima yang telah berpartisipasi dalam kegiatan festival rimpu. “Rekor yang kita capai ini berkat partisipasi dan seluruh dukungan seluruh masyarakat Kota Bima yang telah menunjukkan kemeriahan budaya rimpu,” ujarnya. Menurutnya, Rimpu merupakan salahsatu icon budaya andalan Bima. Lutfi menjelaskan rekor atau piagam yang diberikan bukan saja menjadi kebanggaan Pemkot Bima. Tapi kebanggan seluruh
(Suara NTB/uki)
REKOR - Peserta festival Rimpu yang digelar di Kota Bima, Sabtu (12/10). Dengan melibatkan 20.165 orang, festival ini berhasil memecahkan rekor MURI. masyarakat Kota Bima. Lutfi berharap rekor yang diraih sebagai bukti bahwa budaya rimpu Bima menjadi
salah satu icon kebudayaan milik Indonesia yang harus tetap dijaga dan dilestarikan dimana dan kapanpun. “Yang
menjaga dan melestarikan rimpu ini adalah kita semua. Seluruh masyarakat Bima,” pungkasnya. (uki)
Dikes Dompu Imbau Hentikan Peredaran Obat Lambung Ranitidin
(Suara NTB/jun)
DITIMBUN – Area bekas penggalian Situs Dorobata ditimbun kembali untuk keamanan, Minggu (13/10).
Khawatir Dirusak, Bekas Penggalian Situs Dorobata Ditimbun Dompu (Suara NTB) Balai Arkeologi (Balar) Denpasar, menimbun kembali area bekas penggalian Situs Dorobata di Kelurahan Kandai I. Keputusan itu diambil karena khawatir akan dirusak oknum tak bertanggungjawab. Apalagi pagar pembatas hanya terbuat dari bambu tanpa atap. Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Dompu, Wahyono Ragil kepada Suara NTB, Minggu (13/10) kemarin menjelaskan, kondisi areal penggalian awal situs sejarah yang terbuka di tengah perkampungan itu membahayakan keberlangsungannya. Karena tak menutup kemungkin terdapat oknum warga yang ingin mengambil dan merusak temuan-temuan para peneliti. “Takutnya ada ulah warga yang sengaja merusak, mengambil makanya oleh Balar ditutup kembali,” terangnya. Selain untuk keamanan situs peninggalan sejarah yang diperkirakan berbentuk candi tersebut. Alasan lain Balar Denpasar saat itu bahwa masih ada titik lain yang hendak diteliti untuk
penyempurnaan. Lokasinya berada di bagian barat tepat pada gerbang utama. Di sini, menurut Wahyono Ragil, terdapat susunan batu bata yang membentuk tangga. Jika penelitian terakhir di 2020 mendatang membuahkan hasil berupa gambaran untuh dari bangunan tersebut dipastikan prosesnya berlanjut untuk ekskavasi total. “Dari 17 kali penggalian kan sudah menyasar semua titik, tinggal satu kali di arah barat 2020 nanti. Kalau ini membuahkan kesimpulan bisa langsung dibuka total biar kelihatan bentuknya,” jelas dia. Sambil menunggu proses penggalian lanjutan itu dilakukan. Disampaikannya, Balar juga sebulan terakhir telah menyelesaikan penggalian di Dorompana yang jaraknya tak jauh dari Situs Dorobata. Hasilnya bahwa wilayah tersebut pernah menjadi pusat pemukiman serta pemakaman para raja terdahulu. Ditandai dengan bayaknya temuan gerabah dan makam. “Itu berdasarkan hasil akhir dari penelitian Balai Arkeologi kemarin,” pungkasnya. (jun)
Dompu (Suara NTB) Menindaklanjuti edaran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, untuk menarik peredaran obat lambung Ranitidin yang terkontaminasi N-Nitrosodimethylamine (NDMA) penyebab kanker. Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, mengimbau semua Fasilitas Kesehatan (Faskes) di wilayah ini untuk menghentinkan penggunaan dan peredaran obat berbahaya tersebut. Jika tak diindahkan terancam ditarik paksa dalam operasi gabungan yang akan digelar dalam waktu dekat. Demikian ditegaskan Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (13/10). Ia menyampaikan, setelah diterbitkannya perintah penarikan obat Ranitidin oleh BPOM pihaknya langsung meminta semua Faskes mulai dari puskesmas, klinik sampai rumah sakit untuk tidak memanfaatkannya dalam pengobatan pasien. Tak terkecuali apotik atau toko obat ditekankan segera menarik peredarannya. “Khusus di Dompu sudah kita imbau untuk menarik semua obat Ranitidin itu. Jangan diadakan apalagi dijual,” ungkapnya.
Keputusan menarik peredaran obat legal tersebut menyusul temuan BPOM RI dalam pengujian mereka bahwa terdapat kandungan bahan berhaya. Bahkan diketahui potensial menyebabkan penggunanya menderita penyakit kanker. Untuk itu, tidak ada lagi alasan membiarkannya terus beredar luas seperti biasa. Diakui Abubakar Husain, imbauan tidak cukup memastikan obat ini telah dihentikan peredarannya. Terutama oleh para pengusaha apotik dan klinik. Karenanya Dikes bersama BPOM Bima atau Mataram nantinya berecana operasi gabungan. “Kalau ditemukan masih juga beredar pasti akan kita tarik paksa,” tegasnya. Selain menekankan semua faskes menghentikan penggunaan dan peredaran obat Ranitidin. Ia juga menginggatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak lagi mengkonsumsinya. Jika menemukan pusat penjualan diharap langsung melapor guna dilakukan penertiban. “Kalau menemukan setelah ada imbauan ini langsung disampaikan saja, pasti kami tindaklanjuti,” pungkasn y a . (jun) Abubakar Husain (Suara NTB/jun)
Pembayaran Gaji P3K di KSB Diambil Alih Pemerintah Taliwang (Suara NTB) Nasib sekitar 87 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dinyatakan lulus passing grade penerimaan tahun 2018 sampai saat ini belum menerima gaji. Pasalnya, sampai kini belum ada surat keputusan (SK) serta petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat terkait mekanisme pembayaran gaji mereka. Meski demikian, Pemerintah berjanji akan mengambil alih pembayaran gaji para P3K ini dengan cara menambah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Sumbawa
Barat dan anggatan yang disiapkan saat akan dialokasikan untuk kebutuhan lain. “Memang sampai saat ini nasib 87 orang P3K yang dinyatakan lulus passing grade belum mendapatkan gaji karena kita masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat. Kendati demikian, kita sangat bersyukur karena pembayaran gaji mereka kini diambil alih oleh pusat. Sehingga anggaran yang sudah kita siapkan sekitar Rp500 juta bisa kita gunakan untuk pembiayaan yang lain. Kami juga akan tetap berkoor-
dinasi dengan Pusat supaya gaji P3K ini bisa segera diberikan,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB. Dikatakannya, total pelamar P3K yang mengikuti tes sekitar 162 orang di tahun 2018, 70 orang pelamar merupakan tenaga guru dan kependidikan dan 17 orang merupakan tenaga penyuluh. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan lulus passing grade hanya 87 orang saja. Tentu karena hingga saat ini belum ada SK penetapan sebagai pegawai P3K nasib 87 or-
ang tersebut masih menerima gaji sebagai tenaga honor dan sukarela. Maka dari itu, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat supaya gaji P3K ini bisa dibayarkan segera, sehingga penghasilan mereka bisa bertambah. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya belum lama ini, masih belum terbayarnya gaji P3K ini terjadi karena masih ada beberapa aturan yang belum rampung salah satunya terkait dengan pembayaran pensiun bagi para pegawai. Setelah aturan tersebut selesai
baru para pegawai mendapatkan gaji sebagaimana mestinya. “Masih ada aturan yang belum rampung terkait gaji P3K ini salah satunya terkait dengan pembayaran gaji pensiun. Meski demikian, kami tetap akan membangun komunikasi secara intens dengan Pemerintah Pusat supaya mereka bisa mendapatkan haknya sebagai pegawai P3K,” pungkasnya. Seraya menambahkan, dalam pelaksanaan di lapangan nanti, para pegawai P3K tetap akan dievaluasi kinerja selama tahun untuk dilakukan perpanjangan kontrak. (ils)
POLHUKAM
SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2019
Halaman 8
Pilkada KLU
Djohan Sjamsu Kantongi Empat Figur Balon Wakil
Bangkitkan Kejayaan Pertanian SETELAH resmi dilantik sebagai anggota DPR RI dapil Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono, (HBK) menegaskan bahwa dirinya akan melunasi janji-janji kampanye yang sudah diucapkannya saat kampanye Pemilu 2019 kemarin. Dia akan berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Pulau Lombok yang telah memberikan dirinya kepercayaan menjadi wakil rakyat di pusat. H. Bambang Kristiono “Tentunya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua mampu menjadi wakil-wakil rakyat yang amanah, yang dapat dipercaya serta dapat diandalkan oleh segenap pemilih-pemilihnya,” ujar HBK di sela-sela kunjungannya di Mataram, Sabtu (12/10). HBK menegaskan di hadapan semua anggota fraksi Gerindra Sepulau Lombok, bahwa pertarungan politik, baik pileg dan Pilpres sudah selesai. Saat ini segenap anggota dewan dari Partai Gerindra harus mulai fokus dalam merealisasikan cita-cita perjuangan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. HBK meyakini bersama kader-kader terbaik partai lainnya di parlemen, dirinya menegaskan seluruh anggota dewan dari Partai Gerindra harus mampu bekerja sama, bersinergi; serta memberikan dorongan besar pada keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Lombok yang diwakilinya. “Jadi, pertarungan yang harus kita lakukan sekarang hingga lima tahun ke depan adalah pertarungan dalam memberikan pelayanan serta dharma bakti terbaik kepada masyarakat Lombok yang kita wakili,” tegasnya. HBK berharap pada pembagian AKD di DPR-RI nanti dirinya bisa merebut salah satu kursi pimpinan komisi agar janjijanji kampanyenya di Pemilu lalu bisa direalisasikan dan dijalankan dengan lebih maksimal, yaitu mendorong pertanian Lombok kembali jaya seperti di era 80-an. “Bersama kementerian terkait, Pemerintah Daerah serta Universitas-universitas yang ada di Lombok, kita akan mencoba membangun kerja-sama untuk memproduksi hasil-hasil pertanian unggulan, yang mampu menjadi jawaban serta jalan ke luar dalam mengatasi problem pengangguran serta peningkatan kesejahteraan,” ucap HBK. Selanjutnya HBK juga memberikan instruksi khusus untuk waktu lima tahun ke depan, yakni menjalin kerjasama dan bersinergi dengan berbagai pihak dengan cara melakukan reses secara bersama-sama di Dapil yang HBK wakili. HBK juga menekankan para legislator Partai Gerindra terpilih untuk memberikan bantuan dan pelayanan sosial kepada masyarakat Lombok secara bergotong-royong, serta membuat kumpulan-kumpulan internal untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi berkelanjutan. “Saya mengajak segenap anggota DPRD terpilih untuk bergandengan tangan, bekerjasama yang baik, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, berjuang untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan bagi segenap masyarakat Lombok yang kita wakili,” serunya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Djohan Sjamsu menegaskan kesiapan dan kesediannya kembali maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati di Pilkada KLU 2020.
(Suara NTB/ist)
Kesiapannya kembali bertarung itu disampaikannya di hadapan pengurus DPW NTB dan DPP PKB. Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen maju di Pilkada sebagai calon Bupati, DPC PKB KLU sudah jaring empat figur yang bakal menjadi pendamping dirinya sebagai calon wakil Bupati di kontestasi Pilkada KLU. “Kita sudah buka keran calon wakil Bupati. Dan sudah ada empat figur calon wakil kita kantongi,” kata Djohan Sjamsu, ditemui di sela-sela rapat koordinasi persiapan Pilkada dengan DPW PKB NTB, Sabtu (12/10) lalu. Empat figur calon Wakil Bupati sudah dikantongi pihaknya tersebut, adalah hasil penjaringan dilakukan DPC
kan siapa figur calon wakil Bupati tentu akan jadikan hasil survei terkait elektabilitas dan popularitas kandidat itu sebagai bahan pertimbangan dalam memilih calon wakil. Sebab itu, tim internal PKB akan melakukan survei dengan melakukan simulasi pasangan calon (paslon). Artinya, dengan siapa figur calon wakil Bupati tersebut, dirinya memiliki elektabilitas dan popularitas tertinggi. Selain itu, dalam memilih calon wakil Bupati tentu pihaknya juga mempertimbangkan unsur dukungan parpol. Pasalnya, PKB dengan raihan tiga kursi di DPRD KLU, masih membutuhkan tambahan tiga kursi. Dengan syarat minimal enam kursi dalam mengusung
H. Djohan Syamsu (Suara NTB/ndi)
paslon di Pilkada. “Tentu kita harapkan juga figur calon wakil, bisa membawa dukungan koalisi parpol,” ucapnya. Sebagai ikhtiar dirinya dalam meraih dukungan parpol di Pilkada KLU, ia sudah jalin dan melakukan lobi politik dengan sejumlah parpol, misalnya Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PBB, dan
Sabu Malaysia Masuk Sumbawa dalam Kaleng Biskuit
Polda NTB Bidik Proyek Jembatan Padolo Rp16,9 Miliar Mataram (Suara NTB) – Polda NTB terus membidik dugaan penyimpangan pekerjaan proyek konstruksi. Satu yang baru diintip yakni proyek rekonstruksi Jembatan Padolo II. Jembatan di Kelurahan Dara, Rasanae Barat, Kota Bima ini dikerjakan dengan nilai proyek Rp16,9 miliar. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengonfirmasi bahwa kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. “Masih lidik itu,” ucapnya ditemui akhir pekan lalu. Dia mengatakan pihaknya masih berkordinasi dengan ahli. Antara lain ahli konstruksi dan ahli auditor. Termasuk dengan Inspektorat Kota Bima merujuk pada laporan hasil pemeriksaan (LHP). “Masih banyak yang kita lidik. Tahun depan mungkin baru ada hasilnya,” ujarnya. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menambahkan untuk tahun ini kasus di tahap penyidikan yang menjadi fokus untuk dituntaskan. Penyelidikan jembatan Padolo ini masih tahap koordinasi dengan ahli. “Terakhir itu cek fisik. Kita masih tunggu seperti apa hasilnya. Kan masih verifikasi. Biar berproses dulu,” terangnya. Proyek milik BPBD Kota Bima itu dikerjakan pada tahun 2018. Pembangunannya sempat menuai protes karena kontraktor tidak memasang papan pemberitahuan pelaksanaan proyek. Proyek itu awalnya ditender dengan pagu anggaran Rp17 miliar sebagai bagian dari penanganan pascabencana banjir. Tender yang diikuti delapan peserta itu akhirnya dimenangi PT BS yang menawar dengan harga Rp16,95 miliar. Konsultan perencana PT MCSK menyusun teknis fisik dengan dana Rp196,29 juta. Pelaksanaannya diawasi PT AKS dengan anggaran Rp147 juta. (why)
Dugaan Penganiayaan Zainal Abidin
(Suara NTB/dok)
Penahanan Sembilan Oknum Polisi Diperpanjang Mataram (Suara NTB) – Penahanan sembilan oknum polisi diduga menganiaya Zainal Abidin diperpanjang. Penyidik masih perlu waktu tambahan pemeriksaan para tersangka. Selain itu, agenda rekonstruksi adegan masih belum dilaksanakan. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Pol Kristiaji di Mataram mengatakan surat perpanjangan masa penahanan dari sembilan tersangka sudah ditandatangani. “Itu (perpanjaKristiaji ngan masa penahanan) kan yang harus ke kejaksaan. Sudah saya tandantangani,” kata Kristiaji ditemui Kamis (10/10) kemarin di Mako Brimob Polda NTB. Perpanjangan penahanan itu, imbuh dia, karena penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimsus Polda NTB masih akan memeriksa kembali para tersangka. Penahanan itu memudahkan proses pemeriksaan. “Masih proses (pemeriksaan) semua itu, masih pemberkasan,” terangnya. Reka ulang penganiayaan Zainal Abidin di tiga TKP akan menyusul setelah pemeriksaan saksi dan tersangka selesai.”Rekonstruksinya belum tahu kapan, itu tergantung penyidik nanti,” ujarnya. Sembilan tersangka itu antara lain NH, IWNS, HS, BBA, END, LA, IH, AS, dan MA. Mereka berdinas di Satlantas Polres Lotim, Polsek KP3 Kayangan, dan Satresnarkoba Polres Lotim. Sembilan tersangka itu dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Mereka diduga menganiaya Zainal Abidin di tiga tempat. Antara lain pelataran Satlantas Polres Lotim, mobil patroli SPKT Polres Lotim, dan ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Lotim. (why)
PKB dan komunikasi politik baik parpol maupun figur tertentu. Figur calon wakil Bupati potensi damping dirinya di Pilkada, tidak sebatas kader parpol, Tetapi juga berasal figur non kader parpol. Pihaknya sangat terbuka kepada figur manapun termasuk non kader parpol, yang jalin komunikasi dan berkeinginan bersama pihaknya di Pilkada KLU. Hanya saja, Mantan Bupati Lombok Utara masih memilih merahasiakan figur-figur calon wakil Bupati peluang dampinginya di Pilkada KLU. “Nama calon wakil belum bisa saya sebutkan. Tetapi prinsipnya, Mereka siap berpasangan dengan kita di Pilkada KLU,” tandasnya. Pihaknya dalam menentu-
PKS. Ia pun memastikan daftar dalam bursa penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dibuka parpol tersebut. Baginya, keputusan dirinya maju berlaga di Pilkada KLU 2020, tak terlepas dari desakan dan dukungan kuat dari masyarakat KLU, agar Ia kembali tampil memimpin kabupaten termuda di NTB tersebut. Dukungan terus mengalir bagi dirinya agar tampil di Pilkada KLU, jadi spirit dan motivasi terbesar untuk memberikan terbaik bagi masyarakat KLU. Ia bertekad, jika diberikan amanah oleh masyarakat KLU di Pilkada 2020 mendatang, akan mengembalikan marwah KLU. Dengan dorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat KLU. “Kita lihat pembangunan di KLU stagnan. Begitu saja tidak ada perubahan,” pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) – Bandar menggunakan berbagai macam modus untuk menyelundupkan narkoba. Seperti halnya 50 gram sabu asal Malaysia yang dikirim ke Sumbawa. Barang haram itu disembunyikan dalam paket biskuit kaleng. “Jalurnya sabu ini dari Malaysia ke Kalimantan lalu ke Surabaya baru ke Sumbawa,” ungkap Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Sudjarwoko dalam keterangan persnya, akhir pekan lalu bersama Kabid Humas, Kombes Pol H Purnama. Penyelundupan sabu itu terbongkar dari tertangkapnya, DP (28) di Jalan Cenderawasih, Brang Biji, Sumbawa Rabu (10/10) sore sekitar pukul 17.30 Wita. Tersangka itu baru saja mengambil paket di agen pengiriman paket kilat. Saat ditangkap, tersangka sedang membawa dua kaleng biskuit. Salah satunya berisi sabu seberat 50 gram. “Itu salah satu modus penyelund-
upan,” ujarnya. Sabu itu, kata Sudjarwoko, berasal dari Malaysia. Masuk ke Indonesia melalui jalur gelap ke Kalimantan Barat. paket itu tertulis dengan pengirim yang beralamat di Kelurahan Sungai Jawi, Kota Pontianak. Jaringan narkoba internasional itu kemudian meneruskan pesanan tersangka DP dengan paket kilat. Paket dikirim dengan alamat tujuan Jalan Kamboja, Kampung Pekat, Sumbawa Besar, Sumbawa. Paket itu melalui jalur udara ke Surabaya lebih dulu. Kemudian dikirim lewat jalur darat melalui Denpasar menuju Sumbawa. Tersangka DP gagal mengedarkan sabu untuk pasar Sumbawa. “Data pengirim dan penerima palsu,” kata Sudjarwoko. Narkoba jaringan internasional, sambung dia, mengirim pesanan sabu dengan sistem bayar di depan. Pembayaran melalui transfer antarrekening bank. “Kita telusuri jaringannya
(Suara NTB/why)
SABU - Kabid Humas Polda NTB H. Purnama menunjukkan barang bukti sabu yang disembunyikan dalam kaleng biskuit. Sabu yang dikirim ke Sumbawa itu berasal dari Malaysia diduga bagian dari jaringan internasional. melalui mutasi rekeningnya dia,” terangnya. Tersangka DP dijerat de-
ngan pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 UU RI No35/ 2009 tentang narkotika, yang
ancaman hukumannya penjara minimal empat tahun paling lama 20 tahun. (why)
Tim Satgas Peti Lobar HBK Minta Pengurus Gerindra NTB Melempem
Pilkada Serentak 2020
Siapkan Mesin Politik
Mataram (Suara NTB) – Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, (HBK), mengadakan silaturahmi bersama anggota Fraksi Partai Gerindra se-Pulau Lombok di Mataram, Sabtu (12/10) malam. Silaturahmi tersebut digelar sebagai ajang konsolidasi dan pembekalan terhadap kader-kader Partai Gerindra untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB. “Setelah Pileg dan Pilpres, kita akan menghadapi Pemilukada. Saya berharap kita bisa mempersiapkan caloncalon kita yang baik, yang memiliki peluang besar untuk menang sehingga banyak kader kita yang memenangkan perhelatan Pemilukada yang akan datang,’’ seru HBK. Pria yang dijuluki Samurai Prabowo ini kemudian memberikan tenggang waktu kepada jajaran struktur partai dari DPD sampai DPC, agar sampai akhir tahun 2019 ini telah merampungkan susunan kepengurusan hingga di tingkat yang paling depan (Ranting). “Saya berharap semangat dan kekompakan para pengurus Partai Gerindra terus dijaga dan ditingkatkan,” katanya. HBK juga meminta para pimpinan DPD dan DPC-DPC untuk terus mengkaji dan mengevaluasi kekurangankekurangan Partai Gerindra pada Pemilu yang lalu, di mana banyak suara hilang atau berkurang karena lemahnya manajemen pengelolaan saksi dalam Pemilu. Karena itu ia meminta untuk ke depannya para saksi harus diberikan pembekalan dan pengelolaan dengan lebih baik. “Kalau perlu kita harus memiliki badan independen yang secara khusus mengelola dan membekali para saksi. Banyak suara hilang dan pindah kemarin karena kita tidak bisa mengelola dan memanage para saksi dengan benar”, tegasnya. Pada kesempatan itu, HBK juga mengucapkan selamat kepada kader-kader Partai Gerindra yang telah mendap-
(Suara NTB/ist)
PENGARAHAN - Ketua BPD DPP Partai Gerindra, yang juga anggota DPR RI dari dapil Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK) didampingi istri, Hj. Dian BK dan Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal Bawazier, memberikan pengarahan kepada anggota Fraksi Gerindra se-Pulau Lombok menjelang menghadapi Pilkada 2020. atkan amanah dan kepercayaan dari masyarakat NTB yang berhasil terpilih menjadi wakil-wakilnya dari daerah pemilihannya masingmasing. Karena pertarungan politik saat ini telah usai, sehingga dia dan para kader Partai Gerindra terpilih akan mulai fokus untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya kemarin. “Pertarungan politik sudah selesai, sehingga sekarang ini adalah saatnya untuk kita semua mulai fokus kepada perjuangan kita bersama untuk terus mmperjuangkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan pada masyarakat pulau Lombok yang kita wakili”, ungkap anggota DPR RI dapil Lombok ini. HBK juga mengajak kaderkader Partai Gerindra terpilih yang saat ini berhasil duduk di Parlemen, agar bekerjasama dengan baik, bersinergi dengan anggota-anggota Parlemen lainnya dalam memperjuangkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat pulau Lombok yang diwakilinya. “Saya berharap semua
anggota legislatif dari Partai Gerindra mampu bersinergi, bekerjasama, dan memberikan dorongan besar bagi kemajuan masyarakat yang kita wakili. Pertarungan kita ke depan adalah, bagaimana kita bisa menjadi wakil yang lebih baik, mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kemakmuran masyarakat Pulau Lombok yang kita wakili,’’ serunya. Sementara itu, Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat dalam membuka acara mengatakan, Partai Gerindra NTB telah mendapat posisi-posisi strategis di kursi legislatif Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Di Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Tengah, Partai Gerindra berhasil menempati posisi Ketua DPRD, sedangkan di Lombok Timur dan Kota Mataram, Partai Gerindra berhasil menempatkan kader-kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD. “Di DPRD NTB, Fraksi Partai Gerindra cukup disegani, tapi kita tetap harus rendah hati,” katanya. (ndi/*)
Giri Menang (Suara NTB) – Tim Satgas penertiban pertambangan tanpa izin (Peti) Lombok Barat, melempem. Pascadibentuk beberapa bulan lalu, tak banyak aktivitas yang dilakukan tim tersebut. Tim ini belum banyak bergerak, lantaran terkendala tidak ada anggaran. Bahkan pihak Kepolisian Polres Lobar yang masuk dalam tim itu kesulitan dalam melakukan penindakan. Tidak adanya anggaran menjadi alasan mengapa hingga kini tim itu jalan di tempat. Polres hanya bisa berharap adanya dukungan dari masyarakat, stakeholder maupun pemerintah dalam dalam mengatasi tambang liar. “Karena sampai detik ini terus terang kita hanya sebatas sosialisasi, tapi untuk penindakan kita kesulitan, karena belum ada anggaran dari Pemda,” ungkap Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi yang dikonfirmasi akhir pekan lalu saat menghadiri acara di Kediri. Informasi yang diperoleh pihaknya jika ambang batas kesehatan untuk mercury di kawasan Sekotong di atas normal. Namun hal itu masih belum dipastikan.”Ini belum rilis ya, tapi saya dapat informasi bahwa ambang kesehatan untuk mercury yang ada di lingkungan situ, tidak salah itu di atas 0,8 (persen) di mana batas ambangnya itu 0,2 (persen),” bebernya. Atas dasar itu, itu ia mengimbau kepada
masyarakat agar menghentikan aktivitas pertambangan. Ini memerlukan kerjasama semua pihak. Tidak bisa hanya kepolisian namun seluruh pihak termasuk Pemda. “Karena memang kesulitan kita, baik provinsi maupun daerah itu dukungan itu (anggaran),” ujarnya. Meski demikian, ia menyakini ada atau tidak adanya anggaran, penertiban tambang tetap dilakukan. Pihaknya juga tetap melakukan kegiatan sosialisasi dari hari pertama dibentuk Tim Satgas itu hingga sekarang. “Imbauan -imbauan juga, mungkin nanti kita rencanakan untuk penertiban lagi,” pungkasnya. Sementara itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid tidak menampik jika Tim Satgas PETI itu jalan di tempat. Permasalahan penganggaran menjadi kesulitan yang menghabat pihaknya. Sebab tidak ada dasar pihaknya menggarakan tim tersebut. Terlebih lagi APBD Perubahan sudah diketok. Bahkan pihaknya sudah meminta kepada pihak Provinsi untuk mencarikan jalan agar Pemkab bisa menganggarkannya. Termasuk bisa mengevaluasi APBD Perubahan. “Saya sudah bicara di provinsi termasuk Forkopimda, kalau provinsi tidak menggarkan, carikan kita pintu pasuk (agar bisa dianggarkan daerah) misalnya lewat surat gubernur. Nah itu yang belum kita temukan (solusinya),” bebernya. (her)
(Suara NTB/her)
SEGEL - Polres Lobar yang tergabung dalam tim Penertiban Peti saat turun menyegel pengolahan emas di Sekotong
SUARA NTB
Senin, 14 Oktober 2019
Halaman 9
Tata Kelola Destinasi Wisata Masih Buruk Mataram (Suara NTB) Tata kelola destinasi wisata di NTB dinilai masih buruk. Hal tersebut terlihat masih joroknya toilet dan masalah sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dalam pengembangan pariwisata NTB. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad mengatakan perlu upaya yang sungguh-sungguh dari Pemda untuk memperhatikan penataan destinasi wisata. Selain itu, perlu sinergi antara Pemda dengan semua pihak agar destinasi wisata benar-benar terjaga kebersihannya. Menurutnya, perlu ada petugas yang ditempatkan untuk
memastikan terjaganya kebersihan di destinasi wisata. Orang ditunjuk harus dipastikan melakukan kontrol di lapangan. “Harus ada edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, diedukasi. Agar masyarakat punya rasa memiliki terhadap destinasi wisata,” katanya. Anita mengatakan kebersihan destinasi wisata harus menjadi perhatian Pemda kabupaten/kota setempat. Bagaimana mereka memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kebersihan destinasi wisata akan berimbas kepada masyarakat itu sendiri. Apabila destinasi wisata bersih, maka akan banyak wisatawan yang datang. Ia men-
gatakan wisatawan adalah rejeki bagi masyarakat. Dengan datangnya wisatawan ke NTB, maka mereka akan mengeluarkan uang untuk menginap, berbelanja dan lainnya. “Yang lebih bagus lagi, kalau kita sendiri sebagai masyarakat paham. Setelah menggunakan toilet, bagaimana menjaga kebersihannya. Selain kita sadar, kita juga mengurangi pekerjaan buat orang lain,” katanya. Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP menjelaskan untuk pengembangan pariwisata di Pulau Lombok, memang sedang dibuat masterplan pariwisata terpadu atau Integrated Tourism Masterpaln (ITMP). Dokumen teknis mengenai pengem-
bangan pariwisata Pulau Lombok nantinya akan dibuat Peraturan Presiden (Perpres). “Kalau sudah jadi Perpresnya, maka kita di daerah akan
menindaklanjuti dengan aturan-aturan turunannya. Pertama, paling dekat terkait dengan penataan destinasi wisata,” terang Ardhi. (nas)
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
PENDIDIKAN
SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2019
Halaman 10
Banyak Sekolah Belum Miliki Sarana Pengayaan Lebih Cepat JADWAL pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK dan SMA tahun 2020 relatif lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta sekolah mempercepat pelaksanaan pengayaan untuk mempersiapkan siswa kelas XII menghadapi UNBK. Kepala Seksi Kurikulum SMK pada Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., dihubungi Sabtu (12/10) mengakui berdasarkan Surat BSNP nomor 0110/SDAR/BSNP/ (Suara NTB/dok) IX/2019 tentang Jadwal Ujian Umar Nasional Tahun Pelajaran 2019/ 2020, pelaksanaan UNBK lebih cepat. Langkah awal yang akan dilakukan pihaknya yaitu melakukan sosialisasi. “Pertama sosialisasi dulu masalah pelaksanaan UNBK tahun ini, mulai Senin (14/10) kita ada acara kita kumpulkan perwakilan kepala sekolah dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS),” katanya. Pihaknya juga akan menginformasikan kepada sekolahsekolah agar mempercepat pelaksanaan pengayaan. Dengan begitu materi uji bisa tersampaikan lebih awal, sehingga target kurikulum bisa tercapai. Selain materi yang akan diujikan disosialisasikan, Umar juga meminta untuk mengevaluasi mid semester lalu untuk melihat sejauh mana capaian materi yang sudah ada. “Ditambah juga dengan menarik materi yang mungkin di semester VI terlalu banyak agar ditarik ke semester V. Besok (hari ini,red) kita mau bicarakan dengan kepala sekolah,” ujarnya. Berdasarkan Surat BSNP tentang Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, menunjukkan bahwa UNBK SMK/MAK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020. Tanggal tersebut lebih cepat dibandingkan UNBK SMK tahun 2019 yang dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Sementara itu, untuk UNBK SMA/MA sederajat akan dilaksanakan pada 30 Maret, 31 Maret, 1 April, dan 2 April tahun 2020, dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. (ron)
Gelar Dies Natalis
FKIP Unram Canangkan ’’Annual Conference’’ Setiap Tahun Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) menggelar Annual Conference on Education Social Science 2019, Sabtu (12/10). Kegiatan ini sebagai rangkaian Dies Natalis FKIP Unram ke 38 tahun. ‘’Momentum itu juga jadi momentum untuk mencanangkan pelaksanaan Annual Conference bertaraf internasional,’’ ungkap Dekan FKIP Unram Prof. Wahab Jufri. Menurutnya, tujuan kegia(Suara NTB/dys) tan ini adalah ialah memfasiliWahab Jufri tasi para dosen guna mempermudah hasil penelitiannya untuk dilakukan publikasi. Mengingat kendala publikasi terletak pada belum banyaknya media, seperti Annual Conference seperti ini. ‘’Untuk itu kita yang di FKIP kita mulai rintis setiap tahun kita laksanakan,” ujarnya. Hanya saja tantangannya ialah bagaimana agar FKIP ke depan mampu menggelar Annual Conference namun dengan status international. Artinya bahwa pelaksanaannya dengan menggunakan bahasa-bahasa internasional. Jikapun ada kendala pada penulisan makalah dan jurnal yang berbahasa Inggris, nantinya akan dibantu, tentunya setelah sebelumnya ada proses penerjemahan. Melalui kegiatan Annual Conference ini problem kekurangan guru besar di FKIP bisa terjembatani. Diketahui kata Wahab bahwa saat ini baru terdapat 7 guru besar dari 253 dosen FKIP. Tentunya jumlah itu masih sedikit. “Melalui kegiatan ini kita ingin fasilitasi dosen untuk naik level ke sana. Mendorong dosen muda untuk publikasi dari Asisten ahli, ke lektor, lektor kepala. Ada empat tingkatan jabatan fungsional dosen, lektor kepala,” jelasnya. (dys)
Disdik Siapkan Pengadaan Lab Komputer untuk Tujuh Sekolah Mataram (Suara NTB) SMP negeri di Kota Mataram yang belum melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019 masih cukup banyak. Untuk mengatasi hal itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mengupayakan pengadaan Laboratorium (Lab) komputer untuk tujuh SMP negeri. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., pada Jumat (11/10) mengatakan, untuk mempersiapkan UNBK, pihaknya dari Dinas Pendidikan khususnya di bidang Dikdas yang menangani masalah sarana dan prasaran sekolah sedang mengupayakan pen-
gadaan lab komputer. “Kami mengupayakan dan persiapkan pengadaan lab komputer untuk pelaksanaan UNBK tahun 2020,” katanya. Di tahun 2019 ini, pihaknya sedang memasang lab komputer yang dilengkapi server di tujuh sekolah jenjang SMP negeri. Diakuinya jumlah sekolah yang melaksana-
yang agak mahal,” katanya. Ia mengharapkan ada terobosan dari Pemerintah Kota Mataram untuk membantu ketersediaan sarana UNBK. Terlebih lagi siswa SMPN 21 Mataram berlatar belakang masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang jarang memiliki laptop, sehingga sulit menerapkan opsi meminjam ke siswa. Belum lagi jumlah siswa di SMPN 21 Mataram yang semakin berkurang sehingga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurun. Dana BOS itu juga dipakai untuk membayar guru dan pegawai honor. (ron)
Politeknik MFH Mataram Gelar Workshop Pengenalan Pembelajaran Daring Mataram (Suara NTB) Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram melaksanakan Workshop Pengenalan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) menggunakan E-Learning, serta penyusunan Rencana Pembelajaran (RPS) untuk dosen Politeknik MFH Mataram. Kegiatan itu dilaksanakan pada Jumat (11/10) dan Sabtu (12/10) dan diikuti semua dosen Politeknik MFH Mataram. Pemateri Workshop yang juga Kepala Unit Sistem Informasi Politeknik MFH Mataram, Noor Alamsyah, S.T., M.T., menjelaskan, tujuan dari Workshop Pembelajaran Daring untuk menumbuhkan kesadaran dan melatih dosen di Politeknik MFH Mataram agar menerapkan teknologi e-learning dalam menunjang proses pembelajaran. “Dari workshop ini diharapkan dosen juga dapat menularkan kepada mahasiswanya untuk membiasakan diri menggunakan teknologi e-learning,” katanya. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut berkaitan dengan konsep e-learning, kemudian melakukan praktik langsung menggunakan teknologiteknologi e-learning. Noor Alamsyah mengatakan, teknologi elearning yang dipraktikkan langsung pada workshop itu ia bagi menjadi dua kategori yaitu yang pertama adalah aplikasi e-learning berbasis website yang dikelola sendiri oleh Unit Sistem Informasi Politeknik MFH dengan alamat webnya http://smartlearning.poltekmfh.ac.id. Kategori kedua adalah aplikasi computer based test menggunakan aplikasi pihak ketiga, nama aplikasinya adalah https://quizizz.com. Noor Alamsyah menjelaskan, manfaat dari Pembelajaran Daring yaitu bisa membantu dosen yang sedang terkendala jarak dan waktu dengan ma-
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Dosen Politeknik MFH Mataram berfoto bersama dalam kegiatan Workshop Pengenalan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) menggunakan E-learning, serta penyusunan Rencana Pembelajaran (RPS) untuk dosen Politeknik MFH Mataram. Kegiatan itu dilaksanakan pada Jumat (11/10) dan Sabtu (12/10). hasiswanya untuk tetap dapat menyampaikan materi perkuliahan. Selain itu bisa membantu dosen yang ingin mengatur waktu pengumpulan tugas mahasiswa di luar jam kerja normal. Manfaat lainnya, bisa membantu mahasiswa dalam mengakses materi kuliah kapan saja dan di mana saja. “Terakhir adalah ramah lingkungan karena paper less, materi perkuliahan dan tugas mahasiswa cukup dalam bentuk data atau file. Syarat mutlak, dosen dan mahasiswa harus terkoneksi internet,” pungkasnya. Sementara itu berkaitan dengan materi penyusunan Rencana Pembelajaran (RPS) yang disampaikan Wakil Direktur 1 Politeknik MFH Mataram, Ajeng Dian P., M.Farm.Apt., menambahkan pentingnya Pem-
Benahi Kekurangan, SMAN 4 Mataram Jadi Sekolah Model Mataram (Suara NTB) SMAN 4 Mataram sudah 3 tahun berjalan menjadi sekolah model berbagai terobosan sudah dilaksanakan. Salah satunya peningkatan sarana dan prasarana mulai dari peningkatan ruang belajar dan mutu pembelajaran. Untuk diketahui, Program Sekolah Model adalah sebuah program yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB dalam membangun budaya mutu sekolah melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Program ini melibatkan beberapa sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Model dan beberapa Sekolah Imbas. Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid mengatakan, pihaknya merasa bersyukur sudah 3 tahun berjalan menjadi sekolah model. Berbagai capaian sudah didapatkan setelah menjadi sekolah model. ‘’Sudah tahun ke 3 kita menjadi sekolah model dan beberapa capian yang kita dapatkan di antaranya pembenahan sarana dan prasarana demi meningkatkan mutu pembelajaran,’’ Kata Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid. Dikatakan lebih lanjut, penerapan program sekolah model bertujuan untuk memacu sinergitas para guru, siswa dan orangtua dalam meningkatkan kompetensi keahlian, berdasarkan bidangnya masing-masing. Hal ini tetap mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun 8 SNP yang sudah dijalankan SMAN 4 Mataram, yakni, Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. ‘’Semuanya ini nanti terekam dalam raport mutu dan inilah mencari akar masalahnya. Kemudian dari akar masalah itu kita tindaklanjuti dengan program kerja maupun pendanaannya,’’ jelasnya. Menurutnya, dari 8 standar ini, Jauhari mengaku yang kurang selama ini standar sarana, namun pelan-pelan standar tersebut bisa terpenuhi. Misalnya, di SMAN 4 Mataram tahun lalu laboratorium digunakan menjadi ruang kelas, namun tahun ini terpenuhi. ‘’Alhamdullilah, sekarang kita dapat bantuan 2 ruang RKB untuk menunjang peroses pembelajaran,’’ jelasnya
kan UNBK pada UNBK tahun 2019 lalu relatif lebih sedikit, tapi Disdik berupaya untuk memenuhi lab komputer. “Kami dari Dinas Pendidikan bidang dikdas seksi Sarpras sedang berupaya untuk memenuhi lab komputer lengkap untuk menuju UNBK 2020,” kata Taufik. Pada UNBK tahun 2019 lalu,
dari total 24 SMP negeri, hanya sembilan SMP negeri yang melaksanakan UNBK. Sedangkan 15 SMP negeri di Kota Mataram melaksanakan UNKP. Sementara itu, sejumlah sekolah memang masih kesulitan melaksanakan UNBK. Kepala SMPN 21 Mataram, Didik Syamsul Hadi, SPd., ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya belum siap melaksanakan UNBK pada tahun 2020, karena sarana yang masih minim. “Kalau sekolah belum siap, kita punya komputer cuma berapa biji, mungkin cuma dua, belum server lagi
Oleh karena itu, pihaknya berharap program tersebut dapat berjalan baik, sehingga memberikan pengaruh positif kepada guru maupun siswa didiknya,
serta dapat berimbas kepada sekolah lain,” jelasnya seraya berharap semua sekolah akan ada imbasnya untuk mengikuti sekolah ini. (dys)
belajaran Daring untuk menyongsong Era pendidikan 4.0 juga harus ditunjang dengan Rencana Pembelajaran Semester yang sesuai dengan Permen-
ristek Dikti No. 44 tahun 2015. “Di mana pembelajaran Daring harus dimuat di dalam metode pembelajarannya, sehingga output dari workshop ini semua
dosen dapat membuat RPS sesuai ketentuan yg dipersyaratkan dan telah memuat pembelajaran daring (E-Learning) di dalamnya,” ujarnya. (ron)
RAGAM
SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2019
Perhatian ke NTB Semakin Besar Dari Hal. 1 yang harus memperoleh perhatian dari pemerintah pusat,’’ ujar Ma’ruf saat menghadiri silaturahim lintas agama dan groundbreaking pembangunan Kantor PWNU NTB, Sabtu (12/10) sore. Meskipun perolehan suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma’ruf Amin jauh di bawah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno. Namun, kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, dirinya tidak kalah di NTB. ‘’Cuma belum menang. Belum menang itu bukan artinya kalah. Belum menang saja,’’ katanya berseloroh. Ma’ruf Amin mengatakan, Jokowi dan dirinya merupakan Presiden dan Wakil Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun perolehan suara sangat sedikit di beberapa daerah, seperti NTB. Namun, ia menegaskan pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan dengan NTB, Ma’ruf Amin mengatakan, daerah ini perkembangan sektor pariwisata cukup bagus. Bahkan serangkaian kunjungan kerja ke NTB, dia bersama Menteri Pariwisata, Arief Yahya dan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah meresmikan lighting atau pencahayaan untuk Islamic Center. IC NTB sebagai destinasi wisata halal mendapatkan bantuan lighting dari Kementerian Pariwisata. Sehingga, kata Ma’ruf Amin, jika malam hari IC NTB akan terlihat cantik dengan adanya bantuan untuk pencahaaan warna warni Kemenpar tersebut. ‘’Islamic Center NTB sekarang seperti di Dubai, kalau malam bersinar. Ini merupakan salah satu. Rupanya (ini) dimulainya dari NTB. Akan dibangun di Banten dan daerah lainnya. Dan juga NTB juga menjadi destinasi wisata halal dunia. Sudah memperoleh penghargaan tingkat dunia,’’ katanya. Ma’ruf Amin menambahkan, Indonesia sedang mengembangkan halal tourism di beberapa provinsi, salah satunya NTB. Hal ini dilakukan untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya ke Indonesia. ‘’Dan pasti NTB menjadi sasaran utama didatangi oleh turis internasional,’’ tandasnya. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan selama beberapa hari menemani Wapres terpilih menghadiri sejumlah pertemuan. Ma’ruf Amin, gubernur mengatakan bahwa komitmen Wapres terpilih akan membantu apa yang dibutuhkan NTB. ‘’Kemarin beliau mengatakan NTB ini butuh apalagi. Wapres perhatiannya besar sekali untuk NTB,’’ kata gubernur.
Diketahui, terkait dengan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, Pemprov NTB pernah mengusulkan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis mendukung MotoGP Mandalika 2021. Bahkan, gubernur pernah bertemu langsung dengan Menteri PUPR bersama sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB menyampaikan usulan tersebut, pada Maret lalu. Sebanyak 24 proyek strategis bidang ke-PU-an yang diusulkan antara lain Bidang Bina Marga delapan proyek strategis. Yakni pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika sepanjang 17 km, peningkatan jalan Mantang-Praya sepanjang 3 km, Peningkatan Jalan Kuta - Keruak sepanjang 13,5 km, Peningkatan Jalan Kuta - Keruak dua jalur empat lajur sepanjang 7 km, Peningkatan Jalan Kediri-Praya sepanjang 3 km, Peningkatan Jalan Penujak - Tanak Awu sepanjang 3 km, peningkatan jalan Rembiga - Pemenang sepanjang 18,04 km serta penggantian jembatan Kabul ruas Penujak-Montong Ajan sepanjang 20 meter. Bidang Sumber Daya Air sebanyak enam proyek. Antara lain Rehabilitasi jaringan irigasi DI Mujur II seluas 3.506 hektare, Rehabilitasi jaringan irigasi DI Surabaya seluas 3.258 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi DI Batujai seluas 3.580 hektare, Pembangunan saluran banjir (Canal Flood) sepanjang 8 km, peningkatan kapasitas tampungan Embung Retensi sebanyak 6 unit dan Penyediaan air baku KEK Mandalika sepanjang 46 km dengan debit 110 liter/detik. Bidang Cipta Karya sebanyak tujuh usulan proyek. Antara lain Peningkatan TPA Pengengat Blok 2 Mendukung KEK Mandalika, Pembangunan SPAM Regional Kawasan Mandalika, Penataan Kawasan Bikepark Meninting Senggigi, Peningkatan kualitas permukiman kawasan pedesaan Potensial Kecamatan Sekotong, pembangunan gedung Tempat Evakuasi Sementara, Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Are Guling dan Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Mawun. Untuk bidang perumahan dan permukiman diusulkan tiga proyek. Yakni, Pembangunan rumah susun pekerja pariwisata KEK Mandalika 260 unit, pembangunan rumah susun pekerja pariwisata KEK Mandalika tipe 36 empat lantai 68 unit dan bantuan stimulan rumah swadaya dalam bentuk homestay sebanyak 30 desa di Lombok Tengah. (nas)
Tiga Besar Calon Sekda NTB Dari Hal. 1 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Kemudian gubernur akan mengirim tiga nama tersebut ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditetapkan salah satu menjadi Sekda NTB definitif. ‘’Tahapan setelah Pansel melaporkan hasil Pansel kepada gubernur. Akan disampaikan ke KASN dan ke Mendagri,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (13/10) kemarin. Berdasarkan jadwal seleksi yang telah disusun oleh Pansel JPT Madya Pemprov NTB. Lima calon Sekda akan menyusun makalah pada 15 Oktober, besok. Setelah itu, masingmasing calon Sekda akan mempresentasikan makalah yang telah dibuat dan tes wawancara pada 16-17 Oktober. Pada tahap ini, masing-masing calon Sekda akan menyampaikan ide dan gagasannya sebagai calon Sekda NTB. Untuk penelusuran rekam jejak masing-masing calon Sekda dilakukan sejak 8 - 17 Oktober mendatang. Pansel membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan soal sepak terjang masing-masing calon Sekda. Terkait dengan masukan dari masarakat ini, Fathurrahman mengaku belum ada masukan yang masuk ke BKD. ‘’Belum ada masukan resmi ke BKD,’’ tuturnya.
Setelah presentasi makalah dan tes wawancara, selanjutnya penetapan hasil seleksi akan dilakukan Pansel pada 18 Oktober. Setelah itu, pada 19 Oktober, Pansel akan menyampaikan laporan hasil seleksi tiga besar calon Sekda NTB kepada Gubernur. Diketahui, lima pejabat Pemprov yang sedang ikut proses seleksi calon Sekda saat ini adalah Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP. Ke lima calon Sekda NTB telah mengikuti tahapan seleksi seperti tes kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba di RSUD NTB, Rabu (9/10) lalu. Pansel melibatkan delapan orang dokter untuk melakukan tes kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba kepada lima calon Sekda NTB di RSUD NTB. Setelah itu, pada Kamis (10/ 10), sejak pagi sampai malam, kelima calon Sekda NTB mengikuti tes uji kompetensi manajerial/ psikologi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB. (nas)
Dilaporkan ke Polisi, Oknum Aplikator Kembalikan Uang RTG Dari Hal. 1 Ramadhan menambahkan, sangat berharap ada sikap kooperatif para aplikator lainnya untuk bersikap sama, mengembalikan uang Pok-
mas. “Kasihan masyarakat korban gempa. sudah jadi korban rumahnya rusak, semakin menderita karena jadi korban penipuan karena uangnya dibawa kabur,” sesalnya. (ars)
Halaman 11
Meriah, Lomba ”Triathlon” HUT Ke 74 TNI di Bima Bima (Suara NTB) Lomba triathlon diselenggarakan Kodim 1608/Bima berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bima berlangsung seru. Lomba pada Minggu (13/ 10) di Pantai Lawata Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat itu diikuti 86 orang peserta berasal dari berbagai daerah, baik Provinsi NTB maupun luar NTB. Setelah melakukan pengecekan kesehatan dan pemanasan, para peserta dilepas Walikota Bima H.M. Lutfi, SE., didampingi Kazidam IX/Udayana Kolonel Czi Cahyadi A., Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra dan Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansyah. “Lomba triathlon dan duathlon selain dalam rangka peringatan HUT TNI ke 74 tahun, juga diharapkan mampu meningkatkan dunia pariwisata Kota Bima sekaligus untuk mencari bibit-bibit atlet yang dapat membawa nama
baik di tingkat daerah maupun nasional,” ungkap Walikota Bima dalam sambutannya. Lutfi berharap agar seluruh peserta menjaga sportivitas dan jaga keamanan selama pelaksanaan triathlon maupun Duathlon sehingga pelaksanaannya dapat berjalan aman dan lancar sesuai harapan. Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han memberikan apresiasi kepada Pemkot Bima dan Kodim yang telah mampu menggelar lomba triathlon dan duathlon dengan para peserta dari berbagai provinsi. “Alhamdulillah berdasarkan laporan Dandim, lomba berjalan aman dan lancar,” ujarnya. Menurutnya, berbagai kegiatan yang dilakukan di Kota Bima selain memeriahkan HUT TNI, juga untuk memperkenalkan seni dan budaya masyarakat Mbojo sebagai salah satu daya tarik wisatawan baik domestik
(Suara NTB/penrem)
Suasana lomba triathlon diselenggarakan Kodim 1608/Bima Minggu (13/10) di Pantai Lawata. maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Bima. “Semoga event seperti ini sebagai awal yang bagus untuk perkembangan pariwisata di daerah Bima dan kedepan agar terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga sektor pariwisata dapat membantu
peningkatan perekonomian masyarakat,” tandasnya. Sebagai pemenang lomba duathlon berturut-turut juara 1 Muhaimin, juara 2 Prada Ali Sujima dan juara 3 Rinci, juara 4 Praka Sahrul Ramadhan, juara 5 Sunardin dan juara 6 diraih Julkifli, sedangkan untuk pe-
menang lomba triathlon yang meraih juara 1 Jauhari Johon asal Sumatra Selatan, juara 2 Ronal Bintang Setiawan asal Probolinggo, juara 3 Andi Wibowo asal Bali, juara 4 Yan Bahtiar asal NTB, juara 5 Marlingga Alfedo dan juara 6 yakni Serka Seta ldiapratama. (ars/*)
TPA Kebon Kongok Terbakar, Warga Terpapar Asap Giri Menang (Suara NTB) Kebakaran hebat terjadi di Tempat pembuangan sampah (TPA) Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Minggu (13/10). Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Namun diduga pemicunya korek api atau korek gas bekas yang dibuang di TPA tersebut. Kades Suka Makmur, H. Selamet membenarkan kejadian kebakaran di TPA tersebut. ‘’Pada pukul 15.00 Wita itu sudah ada kepulan asap, tapi tidak besar. Nah sekitar pukul 18.00 baru apinya besar sekali,’’ kata Selamet. Kepulan asap semakin membumbung tinggi menyebabkan warga panik. Kebakaran kata dia terjadi
di bagian sebelah barat TPA, sehingga menimbulkan asap merembet ke pemukiman warga. Api semakin membesar dipicu tumpukan sampah yang mudah terbakar dan musim kemarau serta kencangnya tiupan angin. Tumpukan sampah di areal terbakar sekitar tujuh are lebih. Tim Damkar kata dia sudah datang ke lokasi melakukan pemadaman. Sebanyak empat unit Damkar sudah diterjunkan namun belum mampu mengembalikan kebakaran tersebut. ‘’Empat kendaraan pemadam sudah ke lokasi tapi belum bisa memadamkan api ,’’ jelasnya. Selain Tim Damkar, warga bersama aparat TNI dan Pol-
ri juga ikut turun membantu. Tim Puskesmas setempat juga sudah turun membagikan masker kepada warga sekitar yang terdampak asap dari kebakaran tersebut. Sementara itu Kadis Pemadam Kebakaran Lobar, Fauzan Husniadi mengaku tengah berada di lokasi kejadian. Diduga penyebab kebakaran adanya sisa korek api dan korek gas yang terkena panas. Akibat kondisi panas, memicu percikan api sehingga terjadinya ledakan kecil ketika kebakaran. ‘’Diperkirakan itu pemicunya sisa korek api dan korek gas yang dibuang. Itu terkena panas sehingga timbul percikan api sehingga terjadi kebakaran,’’ jelas dia.
Sejak siang hari pihaknya sudah melakukan penanganan dengan mengerahkan empat unit pemadam kebakaran dibantu tim damkar kota Mataram namun api belum juga bisa dipadamkan. Api susah dipadamkan, kerana diduga disebabkan bara api di bawah tumpukan sampah. Sehingga ketika timnya berhasil memadamkan api, akan tetapi titik muncul lagi. ‘’Berhasil kita padamkan, tapi api nya muncul lagi. Karena ada bara api di bawah, sehingga sulit dipadamkan,’’ jelasnya. Ia mengaku butuh alat berat
Calo Mulai Gentayangan Jelang Rekrutmen CPNS NTB 2019 Dari Hal. 1
Foto tumpukan sampah di TPA Kebon kongok gerung terbakar
Peserta Rakernas MUI Ingin Lebih Lama di NTB Dari Hal. 1 Sementara itu, Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin pada kesempatan tersebut menyampaikan pesan tentang pentingnya keputusan Rakernas. Keputusan dalam Rakernas tersebut akan menjadi pedoman melakukan langkah-langkah satu tahun ke depan. ‘’Dan ini merupakan komitmen bersama dari para peserta untuk kita melakukan langkah-langkah satu tahun ke depan,’’ ujar KH.Ma’ruf amin. Oleh karena itu, yang terpenting saat ini MUI menambah frekuensi kegiatan dan program-programnya.
Melakukan perubahan-perubahan melalui digitalisasi. Dengan demikian, MUI tidak ketinggalan dan bisa memperbaiki hal-hal yang belum baik. Kepada para peserta Rakernas, KH.Ma’ruf Amin berharap, keputusan yang dihasilkan dalam Rakernas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu KH. Ma’ruf Amin juga mengingatkan bahwa MUI harus melayani umat. Sekaligus, juga menjadi mitra pemerintah dalam memajukan kehidupan umat. Sementara, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberi-
kan pemerintah pusat kepada Provinsi NTB sebagai tempat dilaksanakannya Rakernas MUI V tahun 2019. ‘’Kami merasa bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah pertemuan yang luar biasa ini,’’ kata gubernur yang akrab disapa Dr.Zul ini. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agraria & Tata Ruang, Sofyan Djalil, Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH, Ketua MUI provinsi NTB, Prof Syaiful Muslim, para alim ulama, peserta dan pengurus MUI seluruh Indonesia. (*)
Pimpinan OPD Pelatihan di Singapura Dari Hal. 1 Wirajaya mengutarakan, pelatihan ini akan berlangsung hingga 23 November 2019 mendatang. Selama ia berada di Singapura, tugas-tugas sebagai Kepala Biro Perekonomian telah didelegasikan. “Sesuai surat tugas dari Pak Sekda, tugas dan tanggung jawab Kepala Biro Ekonomi, dilaksanakan oleh Plh Kepala Biro (Kabag BUMD),” ujarnya. Wirajaya akan mengikuti program Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Program ini diselenggarakan dari 14 Oktober hingga 23 November 2019. Kepala Biro Humas dan
Protokoler Pemprov NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM menjelaskan, meski berdurasi singkat, namun peminat program belajar ke Singapura ini sangat banyak. Tidak banyak pejabat Eselon I dan II yang bisa terpilih untuk mengikuti program ini. Najamuddin menilai, program ini tidak hanya sekadar menjadi program studi secara akademis. Lebih jauh, program semacam ini juga bisa menjadi ajang untuk memperluas relasi atau jaringan pergaulan internasional bagi para pimpinan institusi di NTB. Sebab, dinamika dunia saat ini, memang membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki jaringan luas. ‘’Untuk
bisa bersaing di tengah persaingan global, kita butuh para birokrat yang memiliki jejaring global juga,’’ imbuhnya. Bersama Wirajaya ada Direktur RSUD NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS dan juga Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP, M.Si juga tengah dipersiapkan untuk mengikuti program ini. Najamuddin mengutarakan, sebagai pimpinan daerah, Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.MSc juga telah menegaskan komitmennya untuk mendorong pimpinan instansi di NTB agar terus mengembangkan diri melalui program-program semacam ini. (*)
untuk mengeruk bara api tersebut lalu disiram. Hanya saja saat ini pihaknya terkendala alat berat sebab di TPA hanya memiliki satu unit. Itupun kondisinya kurang maksimal. Sementara, posisi titik api sendiri berada di bagian atas sehingga harus naik. Tidak saja di bagian atas, titik api ini menyebar ke beberapa titik bagian utara, selatan dan bagian barat. Kepulan asap aku dia masih parah dan masuk ke pemukiman warga, sehingga tim puskesmas sudah turun melakukan penanganan dengan membagikan masker kepada warga. (her)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) beberapa waktu lalu. Ia meminta masyarakat agar melihat informasi mengenai pengumuman CPNS lewat website resmi BKD provinsi dan kabupaten/kota. ‘’Kemarin ada kita temukan website yang memakai blogspot. Itu dia buat mirip-mirip website BKD Provinsi,’’ ungkapnya. Yus mengatakan, pihaknya sedang melacak orang yang membuat website palsu tersebut. Ia kembali mengingatkan masyarakat agar jangan percaya informasi soal kepegawaian selain dari website resmi BKD NTB dan BKD kabupaten/kota. BKD provinsi dan BKD kabupaten/kota akan tetap mempublikasikan setiap tahapan dan perkembangan soal penerimaan CPNS 2019. Diharapkan, kuota CPNS 2019 segera keluar. Sehingga ada kepastian formasi CPNS masing-masing daerah. Informasi dari BKN, formasi CPNS 2019 akan keluar akhir Oktober ini. Sambil menunggu pengumuman rekrutmen CPNS 2019, pihaknya meminta agar masyarakat atau pelamar menyiapkan persyaratan administrasi mulai dari sekarang. Sehingga begitu rekrutmen CPNS dibuka, masyarakat tinggal mendaftar atau melengkapi persaratan yang belum lengkap. Misalnya, untuk tenaga guru, perlu menyiapkan persyaratan seperti sertifikat pendidik. Kemudian untuk tenaga kesehatan, perlu menyiapkan Surat Tanda Registrasi (STR). ‘’Persyaratan administrasi relatif sama dengan sebelumnya. Silakan pantau lewat website resmi BKN, BKD provinsi dan kabupaten/kota. Mudahmudahan formasinya bulan ini kepastiannya, termasuk juklak dan juknisnya,” katanya. Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/kota telah menyepakati penetapan 10 lokasi pelaksanaan tes CPNS 2019. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) akan memberikan kuota formasi CPNS 2019 untuk masing-masing Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota dalam waktu dekat ini.
Pemprov NTB sendiri mengusulkan formasi CPNS 2019 sebanyak 500 formasi. Untuk formasi tenaga guru dan kesehatan diajukan sebanyak 450 formasi. Dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 50 formasi. Khusus untuk formasi tenaga guru diusulkan sebanyak 225 formasi. Dengan rincian, guru SMA 76 formasi, guru SMK 113 formasi dan guru SLB 36 formasi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan juga diusulkan 225 formasi. Dengan rincian, tenaga kesehatan ahli 121 formasi dan tenaga kesehatan terampil 104 formasi. Sementara itu, 50 formasi jabatan fungsional tertentu lainnya diusulkan terdiri dari jabatan fungsional tertentu ahli 35 formasi. Dan jabatan fungsional tertentu terampil 15 formasi. Disebutkan, 10 lokasi tes CPNS tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk Pemprov NTB dan Kabupaten Lombok Utara (KLU), pelaksanaan tes akan dilakukan di BKD NTB. Sedangkan Pemda kabupaten/kota berada di wilayah masing-masing. Sesuai hasil rakor yang dilakukan pekan kemarin, BKN hanya akan menyiapkan personel dan server. Sedangkan sarana dan prasarana seperti komputer, gedung dan genset disiapkan oleh masing-masing Pemda. Kemen PANRB telah menyusun jadwal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS formasi Tahun 2019. Hal tersebut sesuai surat Kemen PANRB dengan nomor B/ 1007/S.SM.01.00/2019 tertanggal 1 Oktober 2019. Untuk pengumuman rekrutmen CPNS akan dilakukan Oktober sampai awal November. Kemudian jadwal pendaftaran pada November. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan Desember 2019. Selanjutnya pada Januari 2020, diberikan waktu untuk masa sanggah dan pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Pelaksanaan tes SKD dijadwalkan pada Februari 2020. Pengumuman hasil SKD dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dijadwalkan pada Maret. Terakhir, integrasi nilai SKD dan SKD serta penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS dijadwalkan pada bulan April. (nas)
Pusat akan Terbitkan Perpres Pengembangan Pariwisata Pulau Lombok Dari Hal. 1 Karena sejak awal kabupaten/kota ikut dalam penyusunan ITMP. Maka dari situlah dibuat instrumennya mengenai komitmen membenahi dan menata destinasi wisata. Sehingga, untuk penataan destinasi wisata, mau tidak mau harus dianggarkan dalam APBD masing-masing, selain ada dukungan dari pemerintah pusat. ‘’Jangan sampai pusat komit, kita daerah tidak komit. Ndak boleh. Kita harus punya komitmen juga. Kita harus lebih kuat lagi komitmennya,’’ kata Ardhi.
Dijelaskan dokumen teknis soal ITMP ini akan tuntas November mendatang. Setelah itu akan dibuat Perpres mengenai pengembangan pariwisata terintegrasi Pulau Lombok. Disebutkan, ada empat destinasi utama ang fokus dikembangkan. Yakni kawasan Mandalika dan sekitarnya, Kawasan Mataram Metro, Kawasan Senggigi dan tiga gili serta kawasan Rinjani. Mengenai pengembangan Islamic Center (IC) NTB sebagai ikon wisata halal, Ardhi mengatakan dari sisi kelembagaan, pengelolannya akan dipindah. Dari Badan Pengelo-
laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Dinas Pariwisata. Selain itu akan dilakukan penataan kawasan IC. ‘’Dengan ditangani Dinas Pariwisata, penanganannya bisa lebih profesional. Kita pastikan di situ ada tour guide. Ketika wisatawan datang ke sana, tidak dibiarkan sendirian. Ketika ada di situ, ada yang mendampingi,’’ katanya. Bahkan, IC NTB akan ang berada di sebelah barat sampai masjid Attaqwa Mataram juga akan dilakukan penataan. Sehinggga, ke depan, selain sebagai pusat informasi wisata halal. IC juga menjadi pusat
peradaban Islam di NTB. Diketahui, untuk mendukung keberadaan KEK Mandalika. Bank Dunia dan Pemerintah Pusat lewat ITDP akan fokus mengembangkan 13 kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Pulau Lombok. Bank Dunia bersama pemerintah pusat menetapkan Lombok sebagai salah satu lokasi selain Borobudur dan Danau Toba. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Azhar, MM menjelaskan khusus untuk NTB, program ITDP akan fokus pada 13 kawasan prioritas. Ke-13 kawasan prioritas
yang akan dikembangkan tersebut adalah Senggigi, Tanjung, kawasan tiga gili (Air, Meno dan Trawangan). Kemudian Kota Mataram, Mandalika, Sekotong, Teluk Mekaki, Kawasan Guling, Kecamatan Sekotong Lombok Barat. Selanjutnya, Bukit Jogo, Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah, Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Selong Balanak, Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Selain itu, Tanjung Aan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Gunung Rinjani, Kecamatan Sembalun Lombok Timur. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 14 Oktober 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Puskesmas Pringgasela Tidak akan Direlokasi
Selong (Suara NTB) Penolakan relokasi Puskesmas Pringgasela ke Pengadangan menuai titik terang. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dikes) selaku leading sector menegaskan jika tidak akan melakukan relokasi terhadap Puskesmas Pringgasela. Kendati demikian, pembangunan puskesmas baru di Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela tetap dilakukan. Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. H. Muhammad Hasbi Santoso, usai menggelar pertemuan dengan tokoh pemuda dan masyarakat Pinggasela, Jumat lalu. Hasbi mengatakan, kehadiran pemerintah dan berdialog dengan masyarakat di Pringgasela merupakan tindak lanjut setelah menyerap semua aspirasi masyarakat dari enam desa yang ada di Kecamatan Pringgasela. Di mana, kata dia, untuk pembangunan Puskesmas Pringgasela di Pengadangan sudah memenuhi syarat -syarat yang diminta oleh pemerintah. Pembangunan Puskesmas di Pringgasela bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya pelayanan kesehatan juga harus dengan syarat-syarat yang bisa terpenuhi. “Mari jaga bersama situasi Pringgasela dengan menjaga keamanan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan secara maksimal,”ujarnya. Camat Pringgasela, Urip Sopian, mengatakan, sesuai instruksi dari Dikes Lotim bahwa operasional Puskesmas Pringgasela akan dipindah ke Pengadangan. Atas pernyataan tersebut membuat para pemuda merasa keberatan dan
(Suara NTB/ist)
MEDIASI - Mediasi polemik relokasi Puskesmas Pringgasela ke Desa Pengadangan di kantor Camat Pringgasela, Jumat pekan lalu. menginginkan pelayanan tetap dilakukan oleh Puskesmas Pringgasela dan Puskesmas di Desa Pengadangan tetap juga beroprasi. Hal senada disampaikan Perwakilan Pemuda Pringgasela, Imam Sanjaya, yang meminta kejelasan Puskesmas Pringgasela setelah direlokasi ke Pengadangan. Sebagaimana aspirasi masyarakat meminta puskesmas tetap berada di Pringgasela untuk melayani 6 desa yang aksesnya dekat sementara untuk Puskesmas yang ada di Pengadangan silakan dioperasikan untuk pelayanan juga. Disamping itu, pemuda dan
masyarakat Pringgasela menolak status Puskesmas Pringgasela menjadi Puskesmas pembantu (pustu) setelah direlokasi ke Pengadangan. “Pelayanan ditetapkan dengan tidak memindah alat kesehatan dan pelayan kesehatan,”jelasnya. Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, Drs. Salmun Rahman, mengharapkan pemuda, pemerintah desa, daerah dan masyarakat perlu kerjasama agar diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ditegaskannya bahwa tuntutan masyarakat dan pemuda sudah dipenuhi agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. (yon)
Ancaman Radikalisme Kian Menguat
(Suara NTB/penrem)
Ketua MK Anwar Usman (duduk) saat melakukan peletakan batu pertama Koramil Kota Bima
Ketua MK RI Letakkan Batu Pertama Pembangunan Koramil Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr. H. Anwar Usman, SH. MH., didampingi Komandan Korem 162/ WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., melakukan peletakan batu pertama pembangunan Koramil 1608-01/Kota Bima. Hadir anggota DPR RI H. Muhammad Syafruddin, ST., Walikota Bima H.M. Lutfi, Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra dan para Dandim jajaran Korem 162/WB. Ketua MK Dr. H. Anwar Usman dalam sambutannya mengapresiasi ki-
nerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang selalu menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Rakyat Indonesia selalu bangga kepada TNI yang selalu berada di garis terdepan dalam menjaga NKRI, tidak kenal menyerah untuk menjaga kepentingan nasional dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” ungkap Ketua MK. Pada kesempatan yang sama, Danrem 162/WB mengucapkan terimakasih kepada Ketua MK RI dan anggota DPR RI yang berkenan hadir pada peletakkan batu pertama Ko-
ramil Kota Bima. Menurutnya, Koramil Kota ini dibangun untuk memperlancar tugas Kodim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI mengingat bangunan Koramil Kota sudah tidak layak lagi. Danrem juga memberikan apresiasi atas dukungan Ketua MK sehingga Koramil Kota bisa direnovasi dengan bangunan lantai II. Selain itu, Danrem juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah mendukung tugas pokok TNI khususnya Kodim Bima. (ars/*)
Praya (Suara NTB) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Prof. KH. Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa ancaman radikalisme di tengah masyarakat itu ada dan nyata. Baik itu radikalisme kiri maupun radikalisme kanan. Bahkan ada indikasi kian menguat di tengah-tengah masyarakat beberapa tahun terakhir. Hal itu tentu menjadi satu kekhawatiran yang harus dilawan bersama semua elemen masyarakat. “Ada indikasi perkembangan radikalisme terus menguat di tengah masyarakat. Dan, MUI sebagai organisasi keumatan punya peran penting dalam melawan perkembangan paham radikal tersebut,” sebut KH. Ma’ruf Amin, saat membuka Rakernas MUI di kawasan The Mandalika Kuta, akhir pekan kemarin. Dikatakan, melawan perkembangan radikalisme merupakan salah satu dari tiga tugas
utama MUI. Yakni bagaimana bisa tetap menjaga umat agar tetap berpikir pada prinsipprinsip ajaran agama. Tidak melenceng apalagi sampai berseberangan dengan prinsip keislaman, salah satu bentuknya yakni paham radikal. Baik itu paham radikal kiri, berupa gerakan liberalisme, pluraslisme dan sekularisme dalam beragama. Kemudian radikalisme kan-
an yang berupa sikap-sikap intoleran dan terorisme yang berkedok agama. Pergerakan dua kutub radikalisme tersebut merupakan gambaran pertarungan paham radikal yang kini tengah menerjang Indonesia. Dampaknya, telah mampu memporak-porandakan bangunan keislaman yang telah lama dibangun para ulama pendahulu di negeri ini. (kir)