HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
SABTU, 14 OKTOBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 179 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Remitansi Rp 1,7 Triliun
Kemenkeu Minta Perbankan Genjot Penyaluran KUR TKI di NTB
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) meminta perbankan menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di NTB. Fasilitas kredit tersebut diharapkan mampu mengurangi beban para calon TKI.
‘’Realisasi KUR TKI masih sangat rendah walaupun sudah mulai ada angka-angkanya (penyalurannya),’’ kata Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A ketika dikonfirmasi kemarin di Mataram. Taukhid mengatakan, penyaluran KUR TKI di NTB sudah menunjukkan perkembangan pada tahun 2017 ini. Sampai 30 September 2017 lalu, jumlah KUR TKI yang disalurkan perbankan di daerah ini sudah mencapai Rp 3,2 miliar lebih. Dengan rincian, Bank BRI sebesar Rp 592,9 juta lebih, Bank Mandiri Rp 136 juta lebih, Bank Maybank Rp 248
juta lebih, Bank Artha Graha Rp 816 juta lebih, Bank Sinarmas Rp 42 juta lebih dan CTBC Bank Rp 1,3 miliar lebih. Sehingga, total KUR TKI yang sudah disalurkan bank penyalur di NTB hingga 30 September lalu baru sebesar Rp 3,2 miliar lebih. Ia menyatakan penyaluran KUR ini sesuai ketentuan tidak perlu menggunakan agunan. Jika ada perbankan yang masih menerapkan agunan dalam penyaluran KUR, maka ke depan kemungkinan mereka tidak akan menjadi bank penyalur. Pemerintah pusat akan memberikan kredit ultra mikro (UMI)
kepada masyarakat dengan menunjuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terkait dengan sosialisasi mengenai penyaluran KUR, Taukhid menyatakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah meminta Kanwil DJPB untuk menjadi narasumber. “Kami akan hadir di sana menjadi salah satu narasumber. Kita juga akan menekankan sekali untuk KUR TKI di Sumbawa Barat,” tandasnya. Seperti diketahui, ribuan masyarakat NTB bekerja di luar negeri tiap tahun. Dari ribuan TKI NTB yang bekerja di luar negeri, Bersambung ke hal 15
SAPA PEDAGANG ASONGAN Gubernur NTB, TGH. M.Zainul Majdi berkunjung ke kawasan pembangunan destinasi wisata berkelas dunia, KEK Mandalika Resort Lombok Tengah, Jumat (13/ 10) kemarin. Dalam kunjungannya itu, gubernur berkesempatan menyapa pedagang asongan yang sedang menjajakan dagangannya di kawasan wisata itu. Berita selengkapnya di halaman 8.
(Suara NTB/ist)
TO K O H Terancam Sanksi Kemendagri BERDASARKAN hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditemukan ketidakpatuhan pemerintah kabupaten/kota di NTB terkait dengan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014, terutama mengenai masalah aset. Salah satu kabupaten di NTB yang terindikasi enggan menyerahkan aset ke provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 adalah Lombok Timur. Kepala daerah setempat, baik bupati/ wakil bupati hingga DPRD terancam kena sanksi dari Kemendagri jika tak mematuhi UU No. 23 Tahun 2014, Bersambung Dadang Sumantri Mochtar ke hal 15 (Suara NTB/nas)
KO M E N TTAA R Di Atas 82 Persen
DINAS Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB menargetkan lima paket perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.073 unit di seluruh NTB dapat rampung Desember mendatang. Untuk perbaikan 1.073 unit RTLH ini, Pemprov mengalokasikan ang-garan sekitar Rp 28 miliar dalam APBD murni 2017. ‘’Yang pasti, kalau untuk paket-paket perbaikan rumah tidak layak huni yang sebanyak 1.073 unit, kami harapkan Desember terselesaikan. Kami melihat progres-progres yang ada dengan sisa waktu yang ada saya kira tidak menjadi kesulitan kita untuk menyelesaikan itu,’’ kata Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (13/10) kemarin. Bersambung IGB. Sugihartha ke hal 15 (Suara NTB/dok)
814 Ribu Warga NTB Belum Terima E-KTP Mataram (Suara NTB) – Selain masalah perekaman E-KTP yang belum tuntas. Ratusan ribu warga NTB yang sudah melakukan perekaman juga belum menerima E-KTP. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, hingga Agustus lalu, sebanyak 814.210 E-KTP yang belum dicetak. Dari data wajib KTP sampai Agustus 2017 sebanyak 3.805.902 jiwa, baru 2.991.692 jiwa atau
78,61 persen yang sudah cetak E-KTP. Sementara sisanya sebanyak 814.210 jiwa atau 21,39 persen belum dilakukan pencetakan E-KTP. Dengan rincian, Kota Mataram 17.999 jiwa, Lombok Barat 90.482 jiwa, Lombok Utara 11.546 jiwa, Lombok Tengah 197.031 jiwa, Lombok Timur 262.198 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 7.588 jiwa, Sumbawa 117.921 jiwa, Dompu 33.546 jiwa, Bima 61.165 jiwa dan Kota Bima 14.734 jiwa. Salah seorang warga Lombok Timur, Wahyuni (23) yang dikonfirmasi Suara NTB, Ju-
mat (13/10) siang kemarin mengaku sudah dua tahun belum menerima E-KTP. Padahal dia sudah melakukan perekaman sejak Juni 2015. Hingga saat ini dia hanya memegang surat keterangan (Suket) penghanti E-KTP. Suket ini hanya berlaku enam bulan dan terus diperpanjang jika masa berlakunya habis. Mahasiswi Universitas Mataram ini mengaku pernah melakukan perekaman di Mataram, Bersambung ke hal 15
Hujan Mulai Turun, Krisis Air Masih Terjadi Mataram (Sara NTB) Pemprov NTB menggelontorkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk penanggulangan krisis air di sejumlah daerah. Meski sudah turun hujan, namun masih banyak masyarakat terdampak kekeringan. Penganggaran ini untuk penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran Rp 2,5 miliar itu sumbernya dari pagu dana tak tersangka di APBD Provinsi NTB, sesuai usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. ‘’Sekarang ini sudah proses survei lapangan untuk beberapa kegiatan untuk penanggulangan kekeringan,’’ kata Ka-
bid Kedaruratan BPBD NTB, Jamaludin kepada Suara NTB, Jumat (13/10) kemarin. Anggaran ini untuk proyek sumur dalam, proyek sumur dangkal, serta pembelian bak penampungan air atau tandon. Dengan proyek sumur dalam dan sumur dangkal, memberi jaminan ketersediaan air di daerah yang selama ini langganan kekeringan. Penanganan ini dianggap sifatnya jangka panjang, bahkan permanen, sembari menunggu bantuan dari instansi lainnya. Titik pembuatan sumur akan tersebar di daerah yang tercatat desadesa paling parah se NTB, kecuali Kota Mataram.
Sedangkan untuk tandon air, tujuannya agar lebih praktis. Selama ini droping air menggunakan mobil tangki butuh waktu berjam-jam, namun jumlah droping terbatas. Jika tandon sudah terpasang, menurutnya, waktu akan lebih singkat karena air dari tangki ditampung dalam tandon. ‘’Warga yang butuh air, tinggal ngambilnya di tandon. Nah mobilnya bisa kembali ambil air dan ngisi lagi di tandon,’’ sebut Jamaludin. Dana Rp 2,5 miliar sudah disetujui sesuai dengan SK Gubernur NTB untuk mengatasi kekeringan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Bersambung ke hal 15
Imam Besar Masjidil Haram Disambut Ribuan Jamaah Praya (Suara NTB) Kedatangan Imam Besar Masjidil Haram, Makkah, Syeikh Abdurahman Al-Ausy di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (13/10) kemarin, disambut antusias masyarakat setempat. Ribuan jamaah tampak hadir menyambut imam kota suci Makkah di Masjid Agung Loteng tersebut. Al Ausy i datang didampingi Ustadz Yusuf Mansur. Al Ausy berkesempatan menjadi imam Salat Jumat di masjid terbesar di Loteng tersebut. Sementara Ustadz Yusuf Mansur memberikan tausih pada gelaran Istigosah dan Tabligh Akbar, setelahnya. ‘’Kedatangan dua ulama ini atas undangan Pemkab Loteng. Guna menyemarakkan perayaan HUT Loteng tahun ini’’” ungkap Kabag.
Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs.H.L.Herdan, M.Si. Kedatangan Imam Besar Masjidil Haram tersebut mampu menyedot perhatian masyarakat Kota Praya. Banyak diantaranya yang memang sengaja datang untuk Salat Jumat di Masjid Agung Loteng, karena ingin diimami oleh Imam Besar Masjidil Haram tersebut. Terbukti dengan banyaknya jamaah yang datang ke masjid kebanggaan masyarakat Loteng tersebut. Maklum, baru kali ini Loteng didatangi Imam Besar Kota Makkah dan bertepatan dengan perayaan HUT Loteng. ‘’Ini yang pertama ada Imam Besar Masjidil Haram datang ke Loteng. Untuk bersamasama menyemarakkan HUT Loteng,’’ ujar Herdan. (kir)
(Suara NTB/kir)
DISAMBUT: Imam Besar Masjidil Haram Makkah yang juga pembaca Al Qur’an utama Kota Makkah, Syeikh Abdurahman Al Ausy, bersama Ustadz Yusuf Mansur disambut jamaah saat tiba di Masjid Agung Loteng, Jumat (13/10) kemarin.
Kasus Rabitah Berlanjut
Polda NTB Usut Dugaan Pemalsuan Dokumen Mataram (Suara NTB) Masih ingat kasus dugaan hilangnya ginjal TKW asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sri Rabitah? Lama tak terdengar, kasus ini ternyata berlanjut di Polda NTB. Sampai saat ini polisi masih mengusut indikasi pemalsuan dokumen sebelum berangkat dan bekerja di Doha, Qatar. Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB beberapa waktu lalu terbang ke Jakarta untuk mengusut perusahaan yang memberangkatkan Rabitah. Peny-
idik menemukan alamat perusahaan itu, namun rupanya sudah tutup. ‘’Perusahaan ini memang memberangkatkan TKW ke Timur Tengah, tapi karena ada moratorium, makanya ditutup. Perusahaannya memang ada,’’ kata Panit Trafficking Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, Iptu Faisal Afrihadi kepada Suara NTB, Jumat (13/10). Bertolak dari Jakarta, polisi kemudian menelusuri pihak desa dan kecamatan yang mengeluarkan KTP dan akta kelahiran Rabitah. Karena
sebelumnya alamatnya tercantum di Gunung Sari tahun 2012. Sementara saat berangkat tahun 2014, alamatnya tercantum lebih di Desa Sesela, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). Penyidik menelusuri apakah ada dugaan pemalsuan dokumen, karena alamatnya yang tercantum di KLU. “Tekongnya sudah kita periksa, yang keluarkan dokumen KTP dan KK juga sudah kita periksa,” jelasnya. Mengenai indikasi pemalsuan dokumen sedang didalami. Namun un-
tuk menentukan kasus ini naik ke penyidikan, harus dilakukan gelar perkara. Faisal mengaku akan menyampaikan semua hasil penyelidikannya saat gelar perkara nanti. Soal keputusan akan naik ke penyidikan, akan ditentukan dalam forum gelar perkara. Faisal menambahkan, kasus ini memang berlanjut tanpa diketahui banyak pihak seperti ketika ramai saat mencuat. Penyelidikan dari Lombok hingga ke Jakarta untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi soal dugaan pemal-
suan dokumen dan mengarah ke human trafficking. Salah satu dasar penelusuran, karena ada laporan langsung dari Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar beberapa waktu lalu. Namun tanpa laporan itu pun, pihaknya tetap memproses karena kasus ini tidak termasuk kategori delik aduan. “Kita ingin memberi kepastian hukum atas sebuah kasus. Apalagi kasus ini menjadi perhatian masyarakat luas,” ujarnya. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 14 Oktober 2017
Halaman 2
Banyak Fasilitas di MWP Ditemukan Rusak Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengecek kondisi Mataram Water Park (MWP) di kompleks Taman Udayana, Jumat (13/10). Sejumlah fasilitas seperti berugak, mesin air, termasuk tribun ditemukan rusak, sehinga perlu diperbaiki.
Antisipasi Demam Berdarah
“Menyangkut sarana seperti berugak perlu diganti dan ditambah, kemudian mesin air perlu diperbaiki. Termasuk tribun penonton juga,” jawab Sekda. Peninjauan sekaligus gotong royong bersama staf di lingkup Pemkot Mataram itu dijadikan sebagai starting awal untuk penataan sekaligus
(Suara NTB/ist)
TINJAU MWP - Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito saat meninjau kondisi MWP, Jumat (13/10). Fasilitas di sana ditemukan banyak yang rusak.
Proyek Penataan PKL di Eks Pelabuhan Ampenan Belum Dikerjakan
(Suara NTB/fit)
Rawan Intervensi PANSUS unit layanan pengadaan (ULP) DPRD Kota Mataram, akhirnya merampungkan pembahasan Raperda itu bersama eksekutif, kemarin. Ketua Pansus ULP, Drs. H.M. Noer Ibrahim membacakan hasil rapat kerja Pansus ULP. Hasilnya, antara lain, Raperda tentang ULP Pemkot Mataram yang diajukan oleh eksekutif dirasa perlu untuk disempurnakan. Sehingga ULP bisa menjadi bagian tersendiri dan bersifat permanen struktural. Karena, apabila masih melekat pada bagian yang sudah ada, maka terdapat kelemahan-kelemahan yang justru tidak menjadi pendukung dalam kemajuan sebuah kota. Kelemahan itu, kata Noer Ibrahim, rawan pengaruh kepentingan dan intervensi. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat bervariasi. Profesionalitas SDM tidak terjamin dan tidak terukur. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksanaan masih merangkap jabatan/kegiatan lain. Menurut Noer Ibrahim, akumulasi keahlian, pengalaman dan keterampilan pelaksana tidak efektif. Selain itu, tidak ada jaminan peningkatan karir di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Pengelolaan arsip, dokumentasi serta informasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Manajemen lembaga tidak stabil, sehingga pengelolaan administrasi, dokumentasi dan koordinasi kegiatan PBJP tidak berjalan dengan baik. Anggaran tidak mandiri. Personel paruh waktu sehingga fokus pekerjaan terbagi. Tidak ada jenjang karir, mudah diganti, profesionalitas personel tidak terjamin dan tidak terukur. Serta, tidak mampu melakukan pelayanan hukum bagi personelnya. Dikatakan Politisi Golkar ini, bahwa Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2014 tentang pedoman pembentukan unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemprov dan kabupaten/kota saat ini dalam tahap revisi. Isinya mendorong ULP mandiri struktural. Saat ini sudah mencapai 65 persen di seluruh Indonesia. ‘’Maka sudah sepantasnya Kota Mataram menjadi bagian dari kemajuan tersebut,’’ katanya. Menurut Noer Ibrahim, apabila dapat tercapai kesepahaman antara eksekutif dan legislatif terkait ULP mandiri struktural, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendukung visi tersebut. Misalnya, membatalkan Raperda ini dan kemudian cukup dengan peraturan Walikota untuk membentuk ULP. (fit)
Mataram (Suara NTB) Proyek penataan pedagang kaki lima di eks Pelabuhan Ampenan belum dikerjakan. Padahal, sisa waktu pekerjaan fisik tinggal dua bulan. Pantauan Suara NTB, Jumat (13/10), lapak dibangun oleh Pemkot Mataram yang berhadapan langsung ke arah pantai telah diratakan. Material sisa bangunan masih menumpuk di lokasi tersebut. Tidak ada aktivitas pekerja yang mengerjakan proyek. Hanya terlihat dua anak kecil yang mengumpulkan sisa material lalu di masukan ke dalam karung. Sedangkan, di pinggir pantai, berjejer puluhan kursi. Diisi oleh pasangan muda - mudi, orangtua bahkan anak - anak. Mereka tengah asyik menikmati secangkir kopi dan cemilan sambil menunggu mataha-
direlokasi. Sedangkan, lahan digunakan saat ini milik orang lain. Pemerintah tidak tahu caranya bila warga bersikeras. Termasuk bila pemilik lahan ingin mengeksekusi. Artinya, harus ada win - win solution atau jalan tengah supaya nelayan bisa tenang. “Bagaimana caranya. Tidak mudah juga. Sementara mereka menempati lahan orang. Kalau sudah mau dieksekusi baru bingung,” kata Sekda, Jumat (13/10). Rencana pembangunan rumah nelayan di Bintaro, Pemkot Mataram telah menyiapkan anggaran untuk merelokasi lahan seluas satu hektar. Tim appraisal yang telah ditunjuk oleh Badan Keuangan Daerah sudah turun menghitung perkiraan harga lahan di lokasi tersebut. Dari lahan satu hektar itu,
ri terbenam. Meski kondisi seperti itu, pengunjung merasa tak risih. Mereka menikmati gemuruh ombak dan hempasan angin pantai sore itu. Salah seorang pedagang, Ratna menuturkan bahwa seingatnya bangunan lapak itu telah dibongkar tiga pekan lalu. Ia sendiri tidak mengetahui kapan pekerjaan dimulai. Sebab, tidak ada tumpukan material, bahkan alat berat. “Mungkin masih lama dikerjakan,” tuturnya. Para PKL, direlokasi ke tempat yang jauh dari sebelumnya dikhawatirkan mengurangi pendapatannya. Saat ini saja akunya, jarang ada pengunjung berbelanja. “Tidak ada orang belanja kalau di tengah sana. Yang banyak itu di pinggir,” cetusnya. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, proyek penataan lapak di eks Pelabuhan Ampenan merupakan pekerjaan milik Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan NTB. Dua instansi itu memiliki pekerjaan berbeda. Kalau taman dikerjakan oleh Dinas Pariwisata. Sementara, lapak oleh Dinas Perdagangan. Untuk Kota Mataram hanya mengerjakan semacam plat beton untuk tempat duduk pengunjung. PUPR masih membuat desain. “Sekarang ini hanya 80 cm lebar tanggul itu. Kita mau buat sekitar 1 1,5 meter,” kata Mahmuddin, kemarin. Tindaklanjut proyek itu sudah dikoordinasikan dengan pihak konsultan. Informasinya, sudah keluar kontrak pengerjaan dan tinggal
Tagihan Retribusi Tower akan Dirapel Mataram (Suara NTB) Sebanyak 100 lebih tower di Kota Mataram belum ditarik retribusinya. Sebab, permintaan subsitusi Perda menara telekomunikasi sebagai landasan penarikan retribusi itu tak kunjung turun dari Pemprov NTB. Jika regulasi itu keluar otomatis tagihan ke provider akan dirapel. Retribusi menara telekomunikasi sekitar Rp 1,5 – Rp 2 juta. Data Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi (Diskominfo) menara beroperasi 100 lebih. Retribusi belum tertagih ratusan juta. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Perda tersebut. Pemerintah Pusat menyetujui penarikan itu. “Saya juga heran sampai sekarang belum turun. Padahal, kita sudah ajukan lama,” kata Kadis Kominfo Kota Mataram, Drs. H.L. Junaidi. Secara keseluruhan provider belum membayar. Tidak ada bukti pembayaran yang
Pemkot Cari Solusi Relokasi Warga Bintaro Mataram (Suara NTB) Penolakan relokasi oleh warga di Bintaro Kecamatan Ampenan jadi tantangan berat bagi Pemkot Mataram. Karena di satu sisi, lahan ditempati saat ini merupakan milik orang lain. Perlu mencari jalan tengah agar tidak merugikan satu sama lain. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, pemerintah memiliki itikad untuk menyiapkan rumah bagi warga. Anggaran disiapkan cukup besar untuk pembebasan lahan. Demikian pula, pembangunan rumah tapak atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Ia heran jika masyarakat kemudian menolak
persiapan pengelolaan. Aset ini telah dilimpahkan pengelolaannya ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Dispora tidak mampu membersihkan sendiri melihat areal di MWP luas, sehingga membutuhkan keterlibatan SKPD lain. Di tahun 2018, Sekda meng-
hotel atau tempat lain relatif mahal. Karena, pemerintah telah menyiapkan fasilitas sebagai tempat latihan. “Kalau tarik retribusi mungkin yang terjangkau,” ujarnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura bersyukur MWP itu diserahkan ke pengelolaannya ke Dispora. Artinya, aset tersebut bisa dimanfaatkan dan tidak mangkrak seperti saat ini. “Makanya saya bersyukur sekali kalau ini dimanfaatkan,” ucapnya. (cem)
(Suara NTB/uul)
DATANGNYA musim penghujan identik dengan munculnya berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah yang banyak ditakuti masyarakat karena tidak jarang memakan korban. Nyamuk pembawa DBD bisa ditemui di mana saja, termasuk di lingkungan yang dekat dengan aliran sungai. Menurut Lurah Karang Baru, Masrun, S.H, di tahun 2016 kemarin ditemukan tujuh orang wargaMasrun nya yang terkena DBD. “Saat ditemukan langsung dilakukan inspeksi oleh Dinas Kesehatan Kota dan dilakukan upaya pencegahan dengan fogging,” tukasnya saat ditemui di ruangannya, Jumat (13/10). Berkaca dari pengalaman sebelumnya, maka dilakukan pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. “Yang paling penting kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan,” ujarnya. Ia menjelaskan jika sekarang masyarakat Karang Baru lebih peduli terhadap kebersihan lingkungannya agar bebas dari jentik nyamuk penyebab DBD. “Kalau kita lihat DBD menyerang pada lingkungan masyarakat yang bersih yang kena, bukan masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh,” jelas Masrun. Hal ini karena jentik nyamuk bisa hidup pada tempattempat yang kurang diperhatikan. “Misalnya seperti tumpukan kaleng cat yang tidak di balik, genangan air atau botol-botol yang dibiarkan terbuka,” tukasnya. Kebiasaan itu mendukung lingkungan masyarakat sebagai sarang nyamuk pembawa DBD. “Masyarakat juga menganggap jika cara yang paling efektif dalam mencegah nyamuk adalah pengasapan (fogging) padahal bukan itu saja,” kata Masrun. Fogging sendiri terakhir dilaksanakan saat ditemukannya penderita DBD di lingkungan tersebut. “Terakhir di tahun kemarin fogging-nya,kalau sekarang belum,”tambahnya. Masrun berharap agar kasus DBD tidak terjadi kembali di wilayahnya. “Kami bersyukur sekarang masyarakat sudah banyak yang peduli dengan lingkungannya, seperti yang tinggal di dekat sungai sudah tidak buang hajat di sana serta buang sampah sudah tidak sembarang lagi,”jelasnya. (uul)
harapkan bisa beroperasi secara penuh. Pemkot telah mengalokasikan anggaran Rp 1,6 miliar untuk revitalisasi. “Anggaran tahun ini tidak ada,” ucapnya. Ia berpikir MWP bisa beroperasi. Oleh karena itu, penyerahan pengelolaan diberikan ke Dispora. Pola dilakukan nantinya untuk menghidupkan aset yang dibangun dengan anggaran miliaran tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan dunia pendidikan. Siswa di Mataram tidak lagi melakukan kegiatan olahraga khususnya renang di
ada dua konsep ditawarkan. Yaitu, membangun rumah tapak dan rumah susun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menawarkan alternatif agar membangun rusunawa. Solusi itu jadi bagian penting mengingat luas lahan yang dibebaskan tidak terlalu luas. Sementara, ada 400 jiwa akan direlokasi. “Dari kementerian menyetujui bangun rusunawa,” katanya. Supaya tak terjadi polemik, ia meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Camat, dan Lurah mensosialisasikan kembali ke warga. Masyarakat diminta diberikan pengertian dengan kondisi rill yang dihadapi. Termasuk tidak mengganggu hak orang lain. (cem)
(Suara NTB/cem)
RETRIBUSI TOWER - Pemkot Mataram hingga saat kini belum menarik retribusi menara telekomunikasi. Itu disebabkan pengajuan subsitusi Perda ke Pemprov belum keluar. Tower milik salah satu provider di pasang atas gedung di Jalan Panca Usaha Kota Mataram. mereka setorkan ke kas daerah. Mau tidak mau kata Junaidi, retribusi harus dirapel sesuai izin telah diterbitkan pemerintah. “Nanti kan jelas terlihat di sana berapa tahun tidak bayar,” ucapnya. Diskominfo tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi tower di Mataram. Ini harus rutin diperiksa agar tidak membahayakan masyarakat. Di satu sisi, keberadaan tower di lingkungan ditolak oleh masyarakat. Ada tiga kelurahan, yaitu Karang Baru, Pejeruk dan Tanjung Karang. Warga tidak ingin ada pemancar telekomunikasi itu dipasang. Namun demikian, pemerintah tidak bisa serta - merta mengiyakan keinginan warga. Apalagi tower itu telah dibangun dan memiliki kekuatan hukum. Kecuali, saat proses pengurusan izin warga menolak. Diskominfo tidak akan mengeluarkan rekomendasi. “Itu kenapa ada izin gangguan (HO). Kalau masyarakat tidak mau tanda tangan. Tidak mungkin kita keluarkan rekomendasi,” ungkapnya. Kasus di Pejeruk belum lama ini, masyarakat ramai - ramai memutus aliran listrik pemancar. Pemancar tidak berfungsi
dan secara materil merugikan pengusaha. Kasus itu kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian. Sejumlah warga diperiksa untuk dimintai keterangan. Ia bersyukur provider mau mencabut laporan kepolisian dan bersepakat damai. Riak warga tidak menerima pembangunan tower itu disinyalir adanya kepentingan. Oknum tertentu kadang mengambil kesempatan dengan meminta uang ke provider. Tindakan itu justru akan mengganggu iklim investasi di Kota Mataram. Junaidi mengatakan, investor menanamkan modalnya di Mataram berdampak luas terhadap peningkatan pendapatan bahkan membuka lapangan pekerjaan. Jika tindakan pengusaha diberatkan memberikan sejumlah uang, dikhawatirkan investor takut dan tidak lagi mau berinvestasi. Terkait alasan radiasi dikhawatirkan mengganggu kesehatan warga yang berada di radius terdekat tower belum terbukti. Pemerintah juga memiliki kajian dan berpikir panjang bilamana ada dampak yang merugikan masyarakatnya. “Pemerintah tidak bodoh. Pemerintah juga berpikir panjang soal itu,” tandasnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
BELUM DIKERJAKAN - Proyek penataan lapak PKL di eks Pelabuhan Ampenan hingga sisa dua bulan anggaran 2017 belum juga dikerjakan. Material sisa pembongkaran lapak sebelumnya terlihat menumpuk. pengerjaan saja. Mahmuddin memastikan sisa waktu dua bulan ini penataan eks Pela-
buhan Ampenan bisa tuntas. “Insya Allah bisa selesai tepat waktu,” ucapnya. (cem)
Pohon Roboh di Cilinaya Menimpa Kendaraan Mataram (Suara NTB) Sebuah pohon di Jalan Cilinaya atau tepatnya samping Mataram Mall, roboh. Pohon itu menimpa kendaraan milik warga yang terparkir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Robohnya pohon berdiameter sedang itu sekitar pukul 11.00 wita. Posisi pohon membentang di tengah jalan menyebabkan arus kendaraan macet dari arah Cilinaya menuju Panca Usaha. Demikian pula sebaliknya. Petugas dari Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman langsung melakukan evakuasi. Ranting serta pohon dipotong menggunakan mesin. Petugas cukup kewalahan mengingat arus kendaraan padat. “Petugas sudah turun memotong pohon itu. Tidak ada korban jiwa. Pohon hanya menimpa kendaraan parkir di sana,” kata Nan-
ang Edward Kepala Bidang Pertamanan dan RTH, Jumat (13/10). Tumbangnya pohon itu disebabkan oleh kontur tanah yang labil. Apalagi di kawasan itu pasokan air minim. Dari sisi usia, kategori muda, jika dibandingkan pohon di Jalan Langko dan Pejanggik. “Ini termasuk muda. Di sana banyak pembangunan. Pasokan air sedikit,” paparnya. Petugas tetap melakukan pengawasan termasuk perantingan. Tetapi perubahan cuaca saat itu perlu diantisipasi oleh masyarakat. Dari hasil monitoring terkait kondisi dan usia pohon. Paling rawan terjadinya tumbang di Jalan Langko dan Pejanggik. Selain faktor usia, juga faktor cuaca bisa menyebabkan pohon rawan tumbang. Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat terutama pengendara hati - hati parkir ataupun melintas. “Kita imbaulah supaya warga hati - hati. Tidak parkir di sembarang tempat,” imbaunya. (cem)
(Suara NTB/ist)
ROBOH - Pohon di Jalan Cilinaya atau di samping Mataram Mall yang roboh dan menimpa kendaraan, Jumat (13/10).
SUARA NTB
Sabtu, 14 Oktober 2017
Halaman 3
Revitalisasi 27 Pasar Tradisional Telan Anggaran Rp 59 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemerintah terus melakukan kegiatan revitalisasi pasar tradional, agar kondisinya tak tertinggal jauh dengan ritel modern. Tahun 2017 ini sebanyak 27 pasar tradisional direvitalisasi, anggarannya mencapai Rp 59 miliar. Dikutif dari data milik Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 28 pasar tradisional yang di revitalisasi itu diataranya. Di Kota Mataram, yakni Pasar Sindu (Rp 1,9 miliar) dan Pasar Mandalika (Rp 6 miliar).
Jumat,13/10/17
Di Lombok Barat Pasar Keru Narmada (Rp 1,4 miliar), Pasar Giri Sasak Gerung (Rp 600 juta), Pasar Jelateng Lingsar (Rp 200 juta), Pasar Kuripan (Rp 1 miliar), PasarBukitTinggiGunungSari(Rp 200 juta), Pasar Sekotong (Rp 600 juta), Pasar Agro Karang Temu (Rp
2miliar).PasarTemposGerung(Rp 600 juta), dan Pasar Duman Lingsar (Rp 2,2 miliar). Sementara di Lombok Utara hanya satu pasar, yakni Pasar Tampes Kayangan (Rp 2,3 miliar). di Lombok Tengah dua pasar, Pasar Pringgarata Jonggat (Rp
1,09 miliar), dan Pasar Batu Bungus Janapria ( Rp 1,09 miliar). Sementara di Lombok Timur, tiga pasar yang direvitalisasi. Yakni Pasar Pancor (Rp 11 miliar), Pasar Kuliner Kelayu (Rp 2,5 miliar)danPasarMontongBeterRensing (Rp 6 miliar). untuk di Kabupaten Sumbawa, Pasar Labuhan Sumbawa (Rp 800 juta), Pasar Kecamatan Alas (Rp 400 juta). Di Kabupaten Dompu yang direvitalisasi yakni Pasar Soriutu Manggalewa (Rp 6 miliar), Pasar Pasar Selasa Kecamatan Pekat (1,3 miliar), dan Pasar Sabtu Kecamatan Pekat (Rp 1,1 miliar). Sementara di Kabupaten Bima, Pasar Bolo (Rp 1,4 miliar), Pasar Woha (Rp 50 juta), Pasar Sape (Rp 25 juta). Dan di Kota Bima Pasar Amahami RasanaE (Rp 6 miliar) dan Pasar Kumbe
RasanaE Timur (Rp 1,2 miliar). Sumber anggarannya dari APBDIIRp21miliar,DAKRp10,4 miliardanTugasPembantuan(TP) Rp 27,6 miliar. Seluruhnya harus terealisasi tahun ini kata Kepala BidangPerdaganganDalamNegeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ruslan Haerani pada Suara NTB. Revitalisasi pasar dilakukan tidak sepenuhnya untuk rehab total. Ada beberapa pasar yang hanya dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Setidaknya, pasar tradisional tidak menjadi pasar kumuh, atau becek, atau tak teratur sehingga memicu keengganan pengunjung berbelanja. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali pasar tradisonalyangmengalamikemunduran. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan as-
(Suara NTB/dok)
PASAR TRADISIONAL - Pedagang di salah satu pasar tradisional di Kota Mataram. pek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan
fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. (bul)
Morowali Utara Sediakan Lahan untuk 300 Transmigran NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi menyiapkan lahan untuk menampung 300 KK transmigran asal NTB. Peluang ini inipun ditindaklanjuti langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. Pemprov NTB menyatakan siap memberangkan sejumlah transmigran, sesuai jumlah yang diberi ruang. Saat ini koordinasi masih dilakukan dengan pemerintah daerah setempat. Kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan. Sebelumnya, Disnakertrans
Provinsi NTB mendapat laporan dari pengurus Nahdlatul Wathan Lombok Tengah, setelah melakukan kunjungan ke keluarganya di Morowali. Dari kunjungan tersebut, diketahui bahwa pemerintah daerah setempat membuka pintu lebar bagi transmigran asal NTB. Kepala dinas pun menindaklanjuti informasi tersebut, dengan memberangkatkan tim untuk melakukan pengecekan lahan yang disiapkan untuk tempat tinggal masyarakat NTB di sana nantinya. Hasil pengecekan tim, lahannya cukup potensial untuk dijadikan tujuan pen-
empatan transmigran. “Menurut Pak Sekretaris (Drs. H. Mustain) yang saya minta mengecek langsung wilayahnya, katanya sudah cocok dan bagus. Ini yang kita tindaklanjuti,” imbuhnya. H. Wildan menyebut, kendati pemerintah daerah setempat telah memberi ruang bagi 300 KK calon transmigran, tetap tidak dapat berjalan sendiri. Langkah awalnya termasuk dengan bersurat langsung kepada pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk mendapat kepastiannya secara resmi. “Kita ingin diberi
kepastian dulu,” demikian kepala dinas. Kepastian yang diharapkan ini menyangkut jaminan atas Jatah Hidup (Jadup) ketika awal transmigran ditempatkan. Selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian terkait agar pemerintah pusat ikut bertanggung jawab nantinya. “Transmigrasi harus dipayungi oleh NKSAD (Naskah Kerjasama Antar Daerah), ada perjanjian bersama antara gubernur daerah asal transmigran dan gubernur daerah penempatan. Ini juga yang akan kita perjelas sebelum memberangkatkan,” katanya.. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 14 Oktober 2017
Dicairkan Pekan Depan PELAKSANAAN pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang diikuti 159 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tinggal satu bulan lagi. Dalam hal ini, Pemkab Lotim siap mencairkan dana pilkades pekan depan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lotim, Hasni. Menurutnya, Surat Perintah Membayar (SPM) seluruh kepala desa yang menyelenggarakan (Suara NTB/yon) pilkades diberikan bantuan Hasni sebagian oleh pemerintah daerah yang dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Untuk itu, pekan depan, dana pilkades akan dicairkan secara serentak sebagaimana permintaan dari Dinas PMD. Adapun total anggaran yang digelontorkan untuk suksesi pelaksanaan Pilkades di 159 desa sebesar sekitar Rp 4,7 miliar yang bersumber dari APBD murni sebesar Rp 2 miliar ditambah dari APBD Perubahan sekitar Rp 2,7 miliar. Apabila setelah diterimanya pembagian anggaran masingmasing desa dari Dinas PMD, maka pihak dari BPKAD akan mentransfer langsung dana pilkades ke rekening masing-masing panitia pilkades di tingkat desa sebagaimana daftar yang dibuat oleh Dinas PMD. Dalam pencairan dana pilkades ini, diyakini pencairan dilakukan paling lambat pada hari Rabu pekan depan. “Anggaran pilkades ini akan ditransfer langsung ke rekening panitia di tingkat desa. Pencairan serentak karena pelaksanaan pilkades juga dilakukan secara serentak,” jelasnya lagi. (yon)
Gangguan Kejiwaan, Pihak Keluarga Harus Hindari Pemasungan Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram turun lapangan untuk mengecek keberadaan aksi pemasungan terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan. Pasalnya, Jumat (13/10), sebanyak dua orang di Lotim yang dipasung pihak keluarga diminta untuk dilepas dan diserahkan ke RSJ untuk mendapatkan perawatan. Demikian disampaikan, Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Provinsi, dr. Elly Rosilla Widjaya di Selong, Jumat (13/10). Diungkapkannya, kendala yang saat ini dialami dalam menghindari aksi pemasungan terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan, karena masih minimnya kesadaran masyarakat. Misalnya, dalam permintaan untuk melepas pemasungan untuk diserahkan ke RSJ, pihak keluarga kerap melakukan penolakan. “Dalam kunjungan ini, kita juga memberikan motivasi kepada pihak keluarga untuk dilepas dan dikirim ke rumah sakit jiwa,” ujarnya. Dari pengakuan masyarakat, tuturnya, alasan dilakukan pemasungan cukup kompleks dan bukan karena masalah biaya, karena dari unsur pembiayaan sudah ada seperti BPJS dan lainnya. Melainkan, kemungkinan dilakukan pemasungan dikarenakan adanya rasa putus asa, karena pasien yang dikunjungi sudah empat kali dibawa ke RSJ, namun kumat ketika kembali ke pangkuan keluarga dan menggangu masyarakat atau lingkungan sekitar. Menurutnya, NTB memiliki sistem untuk bebas pasung yang dinamakan rujukan komunikatif tiga pilar untuk berbagai kasus, yakni antara RSJ, puskesmas dan keluarga pasien. Dengan adanya sistem rujukan ini, nantinya dapat mempermudah segala urusan penanganan terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan. Termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sementara Kepala Puskesmas Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Siti Sulatin, SKM., menyebut kasus gangguan kejiwaan masyarakat yang ditangani sejauh ini sebanyak lima kasus. Akan tetapi, yang sudah dibuka sebanyak 3 karena sudah masuk dalam kategori sembuh setelah ditangani bersama RSJ dan Dikes Lotim. Sementara tersisa dua orang yang kediamannya di Desa Lendang Nangka dan di Desa Danger. Dari alasan pihak keluarga, pemasungan dilakukan karena anggota keluarganya yang mengalami gangguan kejiwaan kerap mengamuk dan berbuat anarkis terhadap masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian supaya masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan diserahkan ke RSJ untuk menjalani pengobatan dan menghindari aksi pemasungan. (yon)
Baru Dua Parpol Daftar di KPUD Lombok Utara Tanjung (Suara NTB) Verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu di KPUD Lombok Utara menyisakan waktu 4 hari lagi, atau berakhir tanggal 16 Oktober 2017 pukul 00.00 wita. Namun demikian, dari informasi 20 parpol yang masuk ke KLU baru 2 parpol saja yang mendaftar di KPUD. “Sudah 2 parpol yang menyerahkan dokumen lengkap yakni Perindo dan PDIP. Beberapa partai juga sudah datang untuk konsultasi,” ungkap Ketua Divisi Teknis KPUD Lotara, Burhan Ekwanto, Jumat (13/10). Ia menjelaskan, partai yang dapat menyerahkan dokumen verifikasi ke KPUD Kabupaten adalah partai yang di pusatnya sudah terdaftar di KPU RI. Sementara KPUD akan menerima dokumen berikutnya memberikan tanda terima kepada partai yang menyerahkan daftar nama anggota partai. Selain itu, partai juga ditekankan memenuhi salinan KTP dan KTA sesuai dengan yang terdaftar di sipol. “Pendaftaran kita tutup tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 wita. Di luar tanggal 16 waktu penerimaannya dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00,” imbuhnya. Menilik kendala yang ditemukan selama penerimaan dan proses verifikasi parpol oleh KPUD, Burhan mengimbau agar semua pengurus partai di kabupaten lebih intensif menjalin komunikasi dan koordinasi. Tujuannya agar penyerahan dokumen lengkap sesuai dengan yang terdata di aplikasi sipol. Sebagaimana petunjuk teknis verifikasi, Parpol peserta pemilu yang mendaftar di KPUD agar menyerahkan dokumen seperti daftar nama anggota berdasar aplikasi sipol, salinan/fotocopy KTP, dan salinan KTA (kartu tanda anggota). Syarat dukungan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik lebih dari syarat minimal yang dibutuhkan. Untuk Kabupaten Lombok Utara, sebut Burhan, jumlah minimum dukungan KTA dan E-KTP adalah 233 lembar bagi setiap partai politik. Angka ini bersumber dari 1/1000 Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Lombok Utara. Saat ini jumlah DAK2 Kabupaten Lombok Utara sebanyak 233.691 jiwa. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, maka parpol yang ada di wilayah Lombok Utara wajib menyerahkan salinan bukti KTA dan KTP elektronik atau Surat keterangan ke KPU KLU minimal 1/1000 atau 233 lembar dukungan. Ia juga menerangkan bahwa KPUD KLU telah melakukan sosialisasi kepada semua pengurus parpol yang ada di wilayah Lombok Utara terkait Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 serta Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Senin (2/10) lalu. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Data BPS, Angka Kemiskinan Lotim Terus Menurun Selong (Suara NTB) Angka kemiskinan di bawah pimpinan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlah terus mengalami penurunan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 19,14 persen menjadi 18,46 persen tahun 2016. “Itu data terakhir kita, tahun 2017 akhir tahun baru kita rilis,” ungkap Kepala BPS Lotim, M. Saphoan. Menjawab Suara NTB, ia mengatakan data kemiskinan terus akan coba turun seiring den-
gan peningkatan perekonomian masyarakat. Sementara dilihat dari sudut pertumbuhan ekonomi Lotim terbilang cukup tinggi. Angka terakhir 5,18 persen. Dibanding tahun sebelumnya,
terjadi perlambatan dengan pertumbuhan mencapai hampir 6 persen. “Pertumbuhan ekonomi Lotim 2015 mencapai 5,94 persen,” ucapnya. Pelemahan pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor
pertanian. Sumbangan sektor pertanian pada Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2015 sebesar 28,43 persen menjadi 28,35 persen pada tahun 2016. ‘’Subsektor yang turun adalah tanaman pertanian, perkebunan dan jasa pertanian,’’ ujarnya. Sementara itu sektor industri mengalami penurunan juga dari 7,94 persen menja-
di 7,57 persen, transportasi dari 4,37 persen menjadi 4,25 persen. Meski terjadi perlambatan, secara umum semua sektor mengalami pertumbuhan cukup baik. Petumbuhannya ekonomi dinilai cukup baik, karena pertanian sebagai penyumbang PDRB tertinggi, sehingga pengaruhnya sangat besar dalam menggambarkan perekonomian Lotim. (rus)
Volume Sedikit
Dinas PU Usulkan Aspal Bantuan PT. BSU Diuangkan Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengusulkan agar aspal bantuan dari PT. Bina Sarana Utama - Kalla Group, diuangkan. Dinas PUPR menilai volume aspal bantuan masih kurang untuk bisa dialokasikan langsung pada salah satu atau beberapa proyek jalan. “Mengenai aspal bantuan dari Kalla Group, banyak konsep yang bisa direncanakan. Tetapi bagaimanapun, semua itu harus melalui mekanisme di APBD,” kata Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, M. Zaldy Rahardian, ST., Jumat (13/10). Diutarakannya, aspal curah bantuan ke Pemkab Lombok Utara itu bisa saja digunakan untuk bahan baku pengaspalan paket jalan Desa. Namun melihat kuantitasnya yang tidak seberapa besar, maka pihaknya menyarankan agar aspal itu dijual. Hasil penjualannya masuk ke APBD untuk selanjutnya dikelolakan ke Dinas PUPR atau dinas lain yang membutuhkan. “Umpama kita gunakan untuk hotmix, panjang jalan yang bisa dikerjakan dari aspal bantuan sebanyak 10 ton itu sekitar 300 meter. Jadi tidak seberapa,” ujarnya. Lebih jauh, menyinggung keberadaan
proyek infrastruktur pada APBD Perubahan 2017 ini, Zaldy optimis bisa terlaksana, terutama setelah pihak ULP dan LPSE Lombok Utara, mengalihkan layanan LPSE ke LPSE milik Polda NTB. Dengan berpindahnya layanan LPSE itu, diyakininya proses lelang akan lebih cepat dan kegiatan bisa dikerjakan lebih cepat. Zaldy menegaskan, proyek infrastruktur pada APBD Perubahan 2017 ratarata menyambung atau menyelesaikan ruas jalan yang belum tuntas. Misalnya ruas jalan lingkar penghubung Leong - Tegal Maja (Kecamatan Tanjung) dengam sisa sekitar 1 km, ruas jalan Selelos - Bentek di Kecamatan Gangga, serta ruas jalan lingkar Pendua - Santong, Kecamatan Kayangan dengan sisa sekitar 1 kilometer lebih. “Untuk ruas jalan lingkar Monggal Paok Rempek (Kecamatan Gangga) akan kita aspal dari anggaran APBD Perubahan ini. Anggarannya sudah disetujui, tinggal menunggu lelang,” sambungnya.(ari) RUSAK - Ruas jalan Dusun Aur Kuning - Pansor Desa Sesait Kayangan masih rusak, warga butuh intervensi pemerintah. (Suara NTB/ist)
KPHL Rinjani Timur Terancam Dipolisikan Selong (Suara NTB) Konflik tapal batas lahan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Sambelia yang dikuasi oleh PT. Sadhana Arif Nusa terus dipersoalkan DPD KSPN NTB. Bahkan dalam menyikapi hal tersebut, KSPN NTB akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan melapor KPHL Rinjani Timur, karena sudah melakukan pembiaran. Ketua KSPN NTB, Lalu Iswan Mulyadi, mengaku tidak akan segan-segan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila pihak dari KPHL Rinjani Timur tidak bersikap tegas terhadap perusahaan yang sudah menguasai kawasan hutan Sambelia melampaui batas izin yang dikantonginya. Dalam mengawal hal ini, pihaknya memiliki bukti yang kuat serta peta wilayah dari hasil survei yang sudah dilakukannya beberapa waktu lalu. Dijelaskannya, dalam peng-
ecekan yang dilakukan itu yang dibuktikan dengan peta, hasil titik koordinat wilayah perusahaan, sesuai SK No 256/Kemenhut/II Tahun 2011, dijelaskan batasan-batasan wilayah, baik ke arah timur maupun barat. Dari hasil pengecekan itu, izin yang dikantongi perusahaan, berada di wilayah Kolo Sepang, bukan di wilayah Sambelia. Ia menambahkan, dari sekian izin perusahaan sesuai aturan perundang-undangan, sudah sangat jelas cara mengatur dan mengelola suatu perusahaan mendapatkan izin. Salah satu harus melakukan pemetaan berupa tapal batas dan lainnya. “Pemetaan dikerjakan satu kali 12 bulan setelah mendapatkan izin. Akan tetapi itu tidak dilaksanakan dan terkesan dibiarkan oleh pihak dari KPHL Rinjani Timur,”ujarnya. Sementara, Kepala KPHL Rinjani Timur, Lalu Saladin, menjelaskan saat ini sudah ada
batasan-batasan mana yang masuk dalam kawasan perusahaan yang sudah ditangani oleh berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan lainnya. Untuk itu, bagi yang masuk saat ini ditawarkan perusahaan pengelola memiliki kewajiban 20 persen dari areal izin tersebut harus dimitrakan dengan masyarakat. Artinya, ada 360 hektar yang akan dimitrakan dari sekitar 1.800 hektar izin yang dikantongi perusahaan. Dalam pemanfaatan kawasan HTI itu, KPH Rinjani Timur sudah menawarkan berbagai solusi, di mana dari sekitar 4000 hektar lahan HTI dengan dipergunakan 1.800 hektar untuk perusahaan, HKM sekitar 420 hektar, kemitraan 285 hektar, sehingga ada sisa sekitar 1000 hektar. Untuk itu, bagi yang tidak ada izin akan ditempatkan di titik yang lain. Hanya saja tetap terjadi berbagai perbedaan pendapat dari masyarakat. (yon)
Aksi Pencurian Sapi di Bayan Digagalkan Tanjung (Suara NTB) Aksi pencurian sapi oleh pelaku yang diduga berjumlah 4 orang berhasil digagalkan. Polsek Bayan dibantu partisipasi warga korban percobaan pencurian Dusun Gelumpang, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan berhasil mengamankan 2 ekor ternak di Dusun Segenter, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Jumat (13/ 10) dini hari. Kapolsek Bayan, Iptu I Made Sukadana, Jumat siang mengakui, percobaan pencurian terjadi pada Jumat sekitar pukul 02.00 Wita. Polsek Bayan yang menerima informasi dari warga, langsung bergegas ke TKP dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. “Kita temukan sapi itu sekitar pukul 03.30 Wita. Kuat dugaan kalau pelaku merasa terkepung kemudian melarikan diri dan meninggalkan sapi itu di tebing,” ungkap Sukadana. Dijelaskan oleh kapolsek yang baru bertugas beberapa minggu ini, pelaku yang diduga berjumlah 4 orang memanfaatkan situasi saat semua warga tengah tidur lelap. Mereka menyatroni ternak milik warga Dusun Gelumpang, Jiwadi (38). Untungnya aksi pelaku diketahui oleh salah seorang warga dusun dan langsung melaporkan peristiwa itu. Sampai di TKP, aparat Polsek Bayan bersama warga kemu-
Proyek Jalan Diharapkan Tidak Rusak Pipa PDAM Selong (Suara NTB)Pembangunan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membuat pipa saluran air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Selong rusak. Kerusakan jaringan terjadi di Jalan H. Muhdar Sandubaya dan Kelayu Jorong Kecamatan Selong. Aliran air yang masuk airnya ke sambungan-sambungan rumah warga terpaksa putus. “Ya inilah risiko pelayanan,” aku Direktur Umum PDAM Lotim, Rusdi di Selong, Jumat (13/10). Ia mengemukakan, pihaknya tidak bisa menahan ratusan meter pipa yang rusak akibat digerus alat berat. Sebagai konsekuensi, air tersendat dan warga diminta bersabar. Besar harapan pihak PDAM ini kerusakan bisa diganti. Rusdi menuturkan pihaknya sudah minta supaya dianggarkan untuk penanganan su-
paya kontraktor mau bertanggung jawab.”Kita sudah ada permintaan untuk dianggarkan perbaikan kembali, utamanya proyek yang besar,” ucapnya. Sementara proyek jalan yang dengan tingkat kerusakan pipa tidak besar, pihak PDAM ini siap untuk melakukan perbaikan sendiri. Namun, bagi kerusakan yang besar diharapkan ada perbaikan dari pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. “Contoh yang kita usulkan Aikmel-Wanasaba, perbaikan pipa yang panjangnya sekitar 7 km. Kalau PDAM yang menganggarkan cukup berat,” katanya. Sejumlah proyek lain yang mengakibatkan rusaknya saluran perpipaan kata Rusdi sudah dimintakan agar dilakukan perbaikan. Sejumlah instansi tuturnya juga mau bertanggung jawab atas kerusakan yang dtimbulkan akibat pelaksanaan proyek. “Alangkah baiknya bertanggung jawab kalau ada kerusakan,” pintanya. (rus)
Dampak Tambang
Dinas Pertanian Tunggu Hasil Uji Laboratorium
(Suara NTB/ist)
SAPI - Sapi milik warga Akar-Akar berhasil diamankan setelah coba dicuri, Jumat (13/10) dini hari. dian melakukan pengejaran. Polsek langsung memblokir sejumlah ruaa jalur yang diperkirakan akan dilalui oleh pelaku. Sebab jarak pelaku dengan warga yang berada di belakangnya hanya terpaut sekitar 1 kilometer saja. “Pelaku lari ke arah Utara, berdasarkan jejak itu kita telusuri dan ada kecurigaan mereka lari ke arah Timur. Menurut saksi mata pelaku berjumlah 4 orang,” katanya. Hingga pengejaran berakhir di Dusun Segenter, aparat dan warga mendapati 2 ekor sapi
milik korban. Sementara ke empat pelaku yang kabur masih dilakukan penyelidikan. Pihak Kepolisian akan berupaya untuk menangkap pelaku dan memproses hukum. Terhadap kejadian ini, Kapolsek Bayan mengimbau agar seluruh warga tetap waspada. Pemilik ternak diminta untuk mengawasi ternak khususnya pada malam hari. Sebaliknya pihak kepolisian akan tetap meningkatkan antisipasi serupa melalui gelaran patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bayan. (ari)
Selong (Suara NTB) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok TImur (Lotim) masih menunggu hasil uji laboratorium terkait adanya dugaan imbas tambang menimbulkan kerusakan lahan pertanian. Hasil uji laboratorium dilakukan untuk memastikan adanya kandungan sisa-sisa hasil galian pasir yang mengancam kerusakan lahan atau tidak. Kepala Dinas Pertanian Lotim, Lalu Zaini didampingi Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Perlindungan Tanaman Kamal Marsudi di kantornya, Jumat (12/10) mengatakan lahan pertanian milik warga sudah diambil sampel tanah dan air. Hasil uji laboratorium akan keluar dalam tiga pekan. Pada penelitian ini, ujarnya, tanah yang akan diteliti apakah ada unsur arsenik dan hg pada tanah. Di mana, unsur ini tidak saja berbahaya bagi tanaman, tapi juga pada manusia. Dipilihnya item zat kimia berbahaya itu, karena diduga aktivitas pertambangan bi-
asanya mengarah kepada pencemaran. Ranah Dinas Pertanian Lotim tidak bicara pada aspek imbas tambang, tapi ingin diketahui detailnya apa betul yang dikhawatirkan petani. Sedangkan untuk air keruh yang diambil sampelnya ingin diketahui tingkat PH. Apakah PH air itu baik untuk tanah pertanian atau tidak. PH tanah yang rendah akan berpengaruh besar pada aplikasi festisida. Sejauh ini yang disaksikan Dinas Pertanian setelah turun ke lahan pertanian terjadi dampak psikologis. Lumpur yang turut terbawa aliran irigasi ke sawah petani usai pengairan akan menimbulkan pengendapan hingga sampai ke pangkal tanaman. Saat lumpur mengering, sudah pasti lumpur akan mengantarkan panas bagi tanaman. Kondisi inilah yang bisa menimbulkan kerusakan pada tanaman. Seperti pengaruhnya pada tanaman bawang merah. Di mana, serangan hama menjadi makin ganas. (rus)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 14 Oktober 2017
Halaman 5
Kasus Warga Pemalikan, Pemkab Belum Bisa Beri Solusi
Masuk Hitungan PKS KEPUTUSAN soal siapa kandidat kepala daerah yang akan diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang masih terus dimatangkan. Sejumlah opsi kini tengah dibahas oleh PKS. Termasuk di dalamnya, kemungkinan untuk mengusung pasangan H. Suhaili FT – H. Muh. Amin. “Pasangan Suhaili-Amin jadi salah satu opsi bahasan kita, soal pasangan kepala daerah yang akan diusung oleh PKS di Pilkada NTB mendatang,” tegas Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Ahmad Supli, S.H., kepada Suara NTB, Jumat (13/10). Ia pun tidak menampik, peluang pasangan Suhaili-Amin untuk diusung PKS tetap terbuka. Hanya saja, sekarang ini, fokus utama PKS saat ini adalah mematangkan rencana mengusung pasangan Dr. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Kalau kemudian rencana tersebut tidak terwujud, barulah kemudian pihaknya beralih membahas potensi mengusung pasangan yang sudah ada. Supli pun mengaku kalau proses pembahasan rencana mengusung pasangan calon kepala daerah sudah hampir selesai dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan sudah ada keputusan siapa pasangan kepala daerah yang akan diusung PKS di Pilkada NTB. “Nanti kalau sudah ada keputusan, kita akan ekpsose ke publik,” pungkasnya seraya menambahkan, dinamika politik masih sangat dinamis. Jadi semua kemungkinan masih bisa terjadi. Sebelumnya, Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, mengaku kalau pihaknya masih terus membangun komunikasi dengan sejumlah partai untuk bersamasama mengusung dan mendukung pasangan Suhaili – Amin. Salah satunya PKS. Dan, ia pun mengaku peluang Partai Golkar berkoalisi dengan PKS di Pilkada NTB mendatang masih terbuka lebar. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) Sampai saat ini nasib warga Pemalikan di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong masih belum jelas terkait data kependudukan. Beberapa kali rapat dan hearing terkait persoalan legalitas kependudukan warga tersebut, sampai sejauh ini pula belum ada solusi yang dihasilkan. Kamis (12/10) lalu, Pemkab Lobar yang difasilitasi Bagian Pemerintahan Setda Lobar kembali menggelar rapat koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait, baik itu Pemerintah Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, pihak kepolisian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, termasuk pula dengan Bagian Hukum Setda Lobar dan KPU Lobar. Dan lagi-lagi, rapat itu belum mampu mengeluarkan langkah kongkrit terkait nasib warga Pemalikan tersebut. Komisioner KPU Lobar, Suhardi dalam rapat koordi-
nasi itu menyampaikan perlu ada langkah konkret yang diambil terkait legalitas kependudukan warga Pemalikan. KPU, kata dia, belum bisa memasukkan warga Pemalikan sebagai pemilih dalam Pilkada maupun Pemilihan Umum mendatang. “Harus ada langkah penyelesaian kongkret permasalahan pemalikan ini, perlu ada by name by address, harus ada alamat asli baru bisa kita masukkan,” katanya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lobar H. Muridun
dalam kesempatan itu menyampaikan jika berbicara data konkret, pihaknya justru kebingungan. Pasalnya, siapa yang mempunyai tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) untuk mendata mereka. Kalau Dinas Dukcapil, kata dia, hanya mendata yang resmi, karena bersifat pelayanan. “Jadi perlu diperjelas dulu siapa yang punya tupoksi untuk melakukan pendataan?” tanyanya. Terkait itu, Muridun pun mengusulkan dua opsi untuk mencari benang merah terkait legalitas dari masyarakat di Pemalikan. Opsi pertama, harus
dilakukan pendataan resmi. Dan kembali lagi, siapa yang akan melakukan pendataan. Kemudian, opsi ke dua adalah menaikkan persoalan ini ke level lebih tinggi yakni pemerintah provinsi harus turun tangan. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana menegaskan, mengacu pada surat dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Perwakilan NTB yang meminta agar warga Pemalikan tidak diberikan KTP Pemalikan menjadi persoalan tersendiri. “Jadi posisi kita dilematis, kalau kita keluarkan KTP dengan alamat Pemalikan, maka akan sangat riskan. Jadi usul saya, dua opsi tersebut kita jalankan secara bersamaan,” singkatnya. Di tempat yang sama, Kepala Desa Batu Putih, Fajrin
dengan tegas menyatakan pihak pemerintah desa menerima jika memang warga Pemalikan itu menjadi warga Desa Batu Putih. Namun yang menjadi persoalan, dusun mana yang akan dijadikan sebagai alamat di KTP mereka, karena untuk memakai alamat Pemalikan tentu sangat tidak mungkin. “Kami pada dasarnya menerima, namun tentu harus disesuaikan dengan aturan dan prosedur yang ada,” jelasnya. Mengenai jumlah warga Pemalikan, Fajrin mengakui bahwa jumlahnya mencapai 300 Kepala Keluarga lebih. Dari 300 KK tersebut, hampir sebagian besarnya bukan berasal dari Batu Putih. Ada yang berasal dari Sekotong Tengah, Batu Mulik Gapuk, Dasan Geres dan ada juga yang berasal dari Lombok Tengah. (her)
PENILAIAN - Tim pusat penilai Toga saat turun melakukan penilaian di Desa Sekotong Tengah, Jumat (13/10).
Pemangkasan ADD Berimbas pada Desa di Lobar
(Suara NTB/her)
Giri Menang (Suara NTB) Pemangkasan dana transfer oleh pemerintah pusat berimbas terhadap Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD), pasalnya akibat pemangkasan tersebut alokasi dana desa (ADD) terkena pemotongan sekitar Rp 1,8 miliar. Pemangkasan ADD ini berimbas pula terhadap desa, lantaran terjadi pemotongan anggaran masing-masing desa sebesar Rp 10-15 juta. “Iya berimbas juga terhadap desa, pemotongan dana itu,”kata Kepala Dinas PMD Lobar, L. Edi Sadikin, Jumat (13/10). Sejauh ini pihaknya belum bersurat ke desa, karena belum menerima jumlah pasti ADD yang bakal dipangkas. Pihaknya belum berani bersurat ke desa, sebelum memperoleh kepastian ADD yang dipangkas dari BPKAD. Atas dasar surat itulah nanti, pihaknya akan bersurat ke desa. Secara tertulis, pihaknya belum menerima dari BPKAD. Setelah menerima surat resmi dari BPKAD barulah pihaknya memperhitungkan di dinas, selanjutnya memberitahukan ke desa. Ia berharap agar pemotongan ini tidak terlalu berimbas fatal terhadap desa. Sebab sumber anggaran desa banyak yang bisa dikelola. Sejauh ini diakui belum ada protes dari desa terkait pemotongan ADD ini. (her)
Lobar Optimis Sekotong Tengah Juara Lomba Toga
32 Ribu Warga Lobar ”Antre” Dicetakkan E-KTP
Giri Menang (Suara NTB) Tim Penilai Lomba Tanaman Obat Keluarga (Toga) turun ke Dusun Suredadi Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong. Tim Kementerian Kesehatan ini turun melakukan penilaian terhadap desa Sekotong Tengah yang masuk nominator lomba toga dan akupresur kategori daerah terpencil, mewakili Lobar dan NTB di ajang nasional tersebut. Desa ini kali pertama masuk lomba tingkat nasional. Pemkab Lobar optimis desa setempat mampu meraih juara pada lomba toga di level nasional tersebut. Tim dari Direktorat Jen-
Giri menang (Suara NTB) Dari jumlah penduduk di Lombok Barat (Lobar) yang sudah melakukan perekaman E- KTP mencapai 426.446 jiwa. Dari jumlah ini, daftar tunggu yang belum dicetakkan E-KTP atau pre ready record mencapai 32.117 dan yang sudah dicetakkan E-KTP mencapai 432.303 jiwa. Tingginya jumlah warga yang belum dicetakkan E-KTP disebabkan blangko kosong, sehingga puluhan ribu warga ini terpaksa diberikan surat keterangan (suket) pengganti E-KTP Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H. Muridun, menjelaskan, suket pengganti E-KTP diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya mengatasi masalah habisnya blangko E-KTP, serta pencegahan pemalsuan suket oleh oknum. Suket memiliki latar khusus bertuliskan Kementerian Dalam Negeri berwarna biru. Suket ini berkedudukan seperti E-KTP yang dapat dipakai untuk semua keperluan kependudukan. Termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Hanya saja, suket memiliki batas waktu hingga diterimanya fisik E-KTP yang asli. Suket berlabel Kemendagri yang baru diperoleh dinilai tak bisa dipalsukan oknum. Dari pusat pihaknya diberikan 75 dus berisikan 2.000 lembar per dus, dengan total 150.000 lembar suket. Meski sebelumnya, Dukcapil berharap dapat diberikan sebanyak 300.000 lembar. (her)
tiba di panggung acara, Tim penilai dikalungkan songket hasil anyaman warga setempat oleh Sekda. Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menyatakan tim penilai pemanfaatan toga dan akupresur di tingkat nasional ini turun untuk melalukan terhadap Desa Sekotong yang sudah dipastikan masuk nominasi empat besar nasional. “Ini untuk memperbutkan juara I,II,III dan IV. Kami optmis juara di level nasional,’’ tegas Sekda. Sementara Kepala Dinas Kesehatan H. Rahman Sahnan Putra menyatakan terkait lomba Toga, Lobar tahun ini mengusulkan dua lokasi
kategori berbeda, Desa Sekotong Tengah kategori desa terpencil sedangkan Desa Langko, kategori desa biasa. “Alhamdulillah dari hasil penilaian lomba toga kategori terpencil desa sekotong tengah masuk nominasi nasional, dan saat ini dinilai oleh tim nasional turun menilai langsung,’’ jelasnya. Ketua TP PKK Lobar, Hj Khaeratun Fauzan Khalid menyatakan lomba toga di daerah ini sudah dipersiapkan sejak tiga tahun lalu. Mulai tingkat, kecamatan, kabupaten dan provinsi berhasil juara. “Dari tiga tahun kita sudah turun lakukan pembinaan,” jelasnya.
Program ini jelasnya masuk dalam program Hatinya PKK. Ke depan bagaimana toga ini bisa diimplementasikan dalam hidup sehari-hari, sehingga masyarakat tidak hanya berobat ke puskesmas atau rumah sakit, namun cukup berobat memanfaatkan toga ini. Sementara itu Sekdes Sekotong Tengah M. Rasid menyatakan persiapan lomba ini jauh hari dipersiapkan. Diakui, pemanfataan toga di Dusun Suredadi bagus baik dari sisi jenis tanaman, pemanfataan lahan dan administrasi. Sejauh ini, jenis tanaman toga yang dikembangkan sebanyak 75 jenis. (her)
Minggu, Puncak Perayaan HUT Loteng Praya (Suara NTB) Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke 72 tahun 2018 ini, bakal digelar hari Minggu (15/10) besok. Perayaan ditandai dengan upacara yang bakal diikuti sekitar 10 ribu peserta, mulai dari pegawai lingkup Pemkab Loteng, perwakilan masyarakat serta undangan dari semua kabupaten/kota di NTB. Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si.,
(Suara NTB/ist)
Aset Pemda di Krama Jaya Diklaim Warga Giri Menang (Suara NTB) Lahan Pemda Lombok Barat (Lobar) seluas 46 Are di Desa Krama Jaya Narmada diklaim warga. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Lobar pun memediasi persoalan lahan ini.Tanah pecatu yang diklaim oleh salah seorang warga tersebut menimbulkan perselisihan di tingkat dusun. Mediasi yang berlangsung di Kantor BPKAD dihadiri langsung pihak desa, orang yang mengklaim, beserta Kabag Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana, SH., MH. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih sekitar satu jam lebih itu akhirnya selesai dengan tanpa perselisihan. Kabag Hukum Setda Lobar, H. Bagus Dwipayana menerangkan sebelumnya pihak Pemda Lobar menerima surat dari pihak pemerintah desa setempat terkiat mediasi. Di mana mediasi yang dilakukan di tingkat desa terkait persoalan aset tak menemui penyelesaian.”Karena sampai di desa mediasi tidak selesai, sehingga dibawalah ke Pemda,” ujarnya saat dikonfirmasi selepas mediasi, Jumat (13/10). Setelah menerima surat dari desa tersebut, Dwipayana mengatakan pihaknya bersama tim BPKAD turun langsung mengecek aset pemda. Selain itu pihaknya melakukan pengumpulan informasi untuk kemudian menjadi bahan dalam mediasi yang akan dilakukan oleh Pemda. Lahan aset Pemda di Krama Jaya Narmada yang diklaim salah seorang warga itu memiliki luas 46 Are. Pemda sempat menawarkan kepada warga tersebut untuk menyewa lahan aset pemda tersebut. Sementara itu Sekretaris BPKAD Lobar, I Ketut Sandiasa menambahkan terkait dengan penyewaan itu sendiri, hanya diperbolehkan selama setahun, baru bisa diperpanjang kembali setelah setahun. Hal ini seusuai dengan peraturan.”Sudah ada surat dari Bupati dan Sekda, bahwa desa itu mengkordinir sewa lahan yang ada di desanya masing-masing. Khusus untuk desanya dan lurahnya,” jelasnya. Terkait dengan persolan yang tadi tersebut, dia merasa ada miskomunikasi di tingkat desa. Namun pada intinya pada mediasi itu mereka menerima, karena tidak mempunyai alat bukti lain,” ujarnya.(her)
deral Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI yang berjumlah lima orang diketuai Drs IG Bagus Sarjana tiba di Dusun Suredadi, lokasi penilaian pemanfataan toga, sekitar pukul 08.30 wita. Tim ini disambut Sekda Lobar H. Moch. Taufiq, Ketua PKK Lobar, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Ketua DPRD Hj. Sumiatun, Kepala Dikes Lobar, H. Rahman Sahanan Putra, camat dan Kepala Desa Sekotong Tengah serta para kades di wilayah Sekotong. Penyambutan tim penilai pusat ini cukup sederhana, lantaran mereka tidak mau disambut mewah. Sebelum
H. L. Herdan
Jumat (13/10), mengatakan perayaan puncak HUT Loteng yang jatuh pada tanggal 15 Oktober kali ini dipusatkan di Bencingah Agung Adiguna Praya. “Dari undangan yang sudah kita sebar, diperkirakan jumlah undangan dan peserta upacara HUT Loteng tahun ini sebanyak 10 ribu orang,” terangnya. Selain upacara, ujarnya, ada juga beberapa agenda tambahan yang akan digelar, berupa kegiatan hiburan rakyat. Pihaknya mengharapkan, perayaan puncak HUT Loteng tahun ini bisa benar-benar meriah. Lebih lanjut, Herdan mengatakan, perayaan HUT Loteng tahun ini digelar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Agenda yang digelar juga cukup banyak dan digelar selama satu bulan penuh sejak tanggal 30 September dan terakhir tanggal 28 Oktober mendatang. Ia pun menegaskan, perayaan HUT yang begitu meriah tahun ini tidak ada kaitannya dengan agenda politik, tapi murni sebagai salah satu upaya pemerintah daerah memberikan perayaan yang semarak bagi masyarakat di daerah ini. “Kita ingin perayaan HUT Loteng, dari tahun ke tahun bisa semakin baik,” terangnya. (kir)
(Suara NTB/ist)
PISAH SAMBUT - Acara pisah sambut Dandim Lobar dari Letkol. Inf. Ardiansyah ke Letkol CZI Djoko Rahmanto dihadiri Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Pendopo Bupati Lobar, Kamis (12/10) malam.
Dandim 1606/Lobar Diganti Giri Menang (Suara NTB) Komandan Distrik Militer (Dandim) 1606/Lombok Barat (Lobar) resmi diganti. Jabatan Kodim Lobar saat ini diemban Letkol. CZI. Djoko Rahmanto menggantikan Letkol. Inf. Ardiansyah yang dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Acara pisah sambut Dandim 1606/Lobar digelar di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Kamis (12/10) malam berlangsung meriah. Acara dihadiri Bupati Lobar H. Fauzan Khalid beserta isteri, Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun, jajaran SKPD Lo-
bar, anggota Muspida dan tamu undangan lainnya. “Saya banyak belajar dari Pak Dandim. Dalam bekerja beliau senantiasa didasari oleh prinsip pertemanan dan keikhlasan,” sanjung Bupati Fauzan. Bupati mengaku, selama dikomandoi Letkol. Inf. Ardiansyah, suasana keamanan dan ketertiban di Lobar cukup kondusif. “Semua karena kerjasama yang solid dari semua pihak,” katanya. Dalam kesempatan itu, Letkol. Inf. Ardiansyah berpesan kepada seluruh anggota TNI yang bertugas di Lobar
agar selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemkab Lobar. “Pengganti saya Letkol. CZI. Djoko Rahmanto baru pulang dari Papua dan sudah membangun jalan di sana. Silakan Bapak Bupati manfaatkan keahliannya ini,” ucapnya. Sementara Letkol Djoko Rahmanto berharap sinergitas yang telah dibangun dapat terus berjalan. “Saya berharap Pemkab Lobar agar selalu mendukungnya sehingga tugas menjaga Kamtibmas bisa berjalan maksimal,” harap lulusan Akademi Militer angkatan 1998 itu. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Sabtu, 14 Oktober 2017
Bupati Minta Aparat Turut Amankan Proyek Nasional di KSB
(Suara NTB/ist)
DIAMANKAN – WNA asal Amerika Serikat , Aaron saat diamankan oleh Tim Pora di Polsek Taliwang.
WNAAsalAmerika Menunggu Proses Deportasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Aaron Becker, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal California, Amerika Serikat, harus berurusan dengan pihak Imigrasi. Kini, Aaron tengah menunggu proses deportasi yang kemungkinan akan dilakukan pekan depan. WNA yang memegang visa wisata tersebut kedapatan tengah mengajar di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (11/10) sore lalu. Saat ini ia tengah dilakukan pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa melalui Kasi Wasdakim, Yusriansyah Fazrin A.Md, IM., SH yang dikonfirmasi Jumat (13/10) kemarin membenarkan hal tersebut. Bermula dari informasi adanya beberapa warga negara asing dari berbagai negara yang melakukan aktivitas mengajar di SD setempat sejak beberapa bulan yang lalu. Pihaknya kemudian melakukan pengecekan, namun tidak pernah mendapati para WNA tersebut. Kemudian pada Rabu (11/10) lalu pihaknya kembali mendapatkan informasi adanya warga asing yang melakukan aktivitas di SD yang sama. Merasa curiga dengan hal tersebut, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan pihak Kesbangpoldagri dan jajaran Kapolres KSB. Dari pengecekan didapati seorang WNA asal California, Amerika Serikat. Yang bersangkutan kemudian diamankan ke Polsek Taliwang untuk dimintai keterangan. “Sudah kita incar selama enam bulan. Karena informasinya setiap bulan WNA mengajar di sekolah yang sama. Ada yang berasal dari Francis, Belanda, Turki, Yaman, Italia dan Jerman. Setelah kami cek tidak ada. Beberapa hari yang lalu, kami kembali menbdapat informasi adanya WNA yang mengajar. Setelah kami koordinasi dengan Kesbangpoldagri dan jajaran Polres KSB, WNA tersebut kemudian diamankan di Polsek,” ujarnya. Dijelaskannya, Aaron masuk melalui Bali pada tanggal 27 September 2017 lalu. Setelah itu menuju Lombok. Dari Lombok ia menggunakan sepeda motor menuju Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dimana ia baru dua hari berada di Kertasari dan menginap di bawah tenda di Pantai Kertasari. Dari pemeriksaan yang dilakukan, yang bersangkutan mengaku mengajar pelajaran Bahasa Inggris di sekolah setempat. Tetapi kedatangannya ke wilayah setempat hanya memiliki visa wisata. “Kalau visa wisata tidak boleh mengajar, karena ini terkait kegiatan sosial. Terkecuali visa kunjungan bisa melakukan kegiatan sosial dengan berkoordinasi dengan kami terlebih dahulu,” terangnya. Saat ini kata Yuri, yang bersangkutan sudah dipulangkan ke KSB untuk mengumpulkan barang-barangnya. Meskipun demikian, paspor yang dimiliki sudah ditahan. Rencananya pihaknya akan melakukan BAP pada hari ini. Setelah BAP selesai dilakukan, yang bersangkutan akan dideportasi. “Hari ini kita ambil berita acaranya. Insya Allah hari Rabu mendatang kita lakukan deportasi,” pungkasnya. (ind)
Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM meminta aparat turut ambil bagian dalam mengamankan jalannya proyek pembangunan nasional yang ada di daerah. Permintaan orang nomor satu di KSB ini dilontarkan menyusul adanya sejumlah aduan terkait adanya upaya menghalang-halangi pekerjaan di lapangan oleh oknum masyarakat. “Saya minta pihak kepolisian dan TNI bisa membantu kami mengamankan proyekproyek itu,” cetus Musyafirin saat kegiatan Forum Yasinan, Kamis malam (13/10). Menurutnya, seluruh pihak di daerah wajib turut mengamankan
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/arn)
Tawarkan Kesyahduan Alam dan Keramahan
guna memastikan proyek nasional yang sedang dilaksanakan di daerah. Sebab ke depan fasilitas-fasilitas yang dibangun tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat. “Manfaatnya untuk kita sendiri. Jadi kalau ada hambatan itu sama saja menghalangi kita bisa segera memanfatkan dari infrastruktur yang dibangun,” katanya. Terlebih proyek-proyek tersebut, sebut bupati tidak didapatkan dengan mudah oleh daerah. Pemda KSB melakukan berbagai upaya
melobi pemerintah pusat melalui kementerian terkait sehingga program tersebut akhirnya dapat di tempatkan di KSB. “Kita lama melobi Kementerian PU sehingga bisa dapat proyek itu. Harus berulang kali ke Jakarta baik saya maupun pak Wabup ke Kementerian PU,” ungkapnya seraya menambahkan, jika proyek-proyek fisik yang dibangun itu membutuhkan anggaran besar dan waktu untuk pengerjaannya. “Anggarannya besar dan tidak bisa selesai dalam satu tahun. Jangan sampai ada hambatan kemudian pusat tidak mau lagi melanjutkan penganggarannya. Kalau sudah seperti itu kita sendiri daerah dan masyarakat KSB yang rugi
karena tidak dapat menikmati manfaatnya kalau tidak selesai,” sambung bupati. Selanjutnya ia menyampaikan, saat ini proyek-proyek nasional yang sudah baik yang sedang berjalan maupun akan diturunkan pusat sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat. Selain proyek bendungan Bintang Bano, pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan proyek strategis penanggulangan banjir Kota Taliwang. “Tahun depan kita dapat bendungan lagi untuk wilayah Seteluk dari pusat. Saya juga meminta yang itu agar diamankan juga karena manfaatnya sangat kita butuhkan,” tandasnya. (bug)
Sumbawa Dijadikan Sentra Produksi Benih Bawang Merah Sumbawa Besar (Suara NTB) Kementerian Pertanian langsung merespon usulan proposal Pemkab Sumbawa untuk pengembangan bibit bawang merah. Bahkan dalam audiensi dengan Bupati yang diwakili Dinas Pertanian, pusat bakal menjanjikan Sumbawa sebagai sentra produksi benih bawang merah. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Ir. Abdul Murad, M.M, Jumat (13/ 10). Setelah mengikuti audiensi dengan Ditjen PSP Kementan di Jakarta. Pemkab Sumbawa terus berupaya untuk menggerakkan sektor riil dengan membangun sinergi dengan semua pihak. Salah satunya adalah potensi pertanian bawang merah merupakan potensi prospektif holtikultura yang terus bertumbuh kembang di Kabupaten Sumbawa. Makanya Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa telah menyampaikan proposal terkait dengan pengembangan bawang merah kepada Kementerian Pertanian RI. Memperhatikan potensi bawang merah di Kabupaten Sumbawa serta permintaan pasar regional dan nasional. “Pemkab Sumbawa telah menyampaikan proposal senilai 22 milyar untuk pengembangan bibit bawang merah kepada Kementerian Pertanian RI. Untuk itulah kemudian kami ditugaskan mewakili Kepala Dinas Pertanian Sumbawa memenuhi undangan dan beraudiensi dengan Ditjen PSP Kementan terkait proposal pengembangan bawang merah di Kabupaten Sumbawa,” terangnya. Pada kesempatan tersebut, sambung Murad, Dirjen PSP diwakili Kasubdit Pengembangan Sumber Daya Air Direktorat Irigasi Pertanian Ir. Yandri, MM didampingi Konsultan dari Islamic Development Bank (IDB),Sukadis mengapresiasi proposal Pemkab Sumbawa. “Kabupaten Sumbawa berpotensi menjadi Sentra Produksi Benih
(Suara NTB/ist)
AUDIENSI - Suasana audiensi antara Pemkab Sumbawa dengan Ditjen PSP Kementan terkait bibit bawang di Jakarta. Bawang Merah Indonesia Bagian Timur,” kata Ir. Yandri menyampaikan pernyataan Dirjen PSP Kementan, seperti dikutif Murad. Proposal Kabupaten Sumbawa juga diapresiasi oleh pihak IDB, bahkan IDB juga akan melakukan assessment terhadap jumlah anggaran secara detail berdasarkan kebutuhan sasaran 1.000 hektar. Pihak IDB memperkirakan akan lebih dari proposal kebutuhan anggaran untuk membangun Sentra Produksi Benih Bawang Merah guna menyuplai kebutuhan di Indonesia Bagian Timur. Tahap awal yang direncanakan pada tahun 2018 akan dibangun terlebih dahulu sarana dan prasarananya antara lain gudang processing be-
nih, alsintan, sarana pengairan baik pompanisasi dan pipanisasi serrta kegiatan awal lainnya. Jadi dbutuhkan sekitar Rp 60 sampai Rp 100 milyar prakiraan kebutuhan sementara. Pihak IDB dan Ditjen PSP menyampaikan pengelolaan program ini harus dilakukan dengan system BLUD, karena penanganan dana hibah dari IDB ini harus dikelola secara professional manajemen bisnis. Diharapkan oleh Pihak IDB dan Ditjen PSP agar UPTD Balai Belih dapat menjadi unit pengelola manajemen BLUD yang professional, sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Dalam waktu dekat pihak Kementerian pertanian dan IDB akan turun ke
Baru Tiga Parpol Dapat Tanda Terima Peserta Pemilu Taliwang (Suara NTB) KPU Sumbawa Barat mencatat dari puluhan Partai Politik (Parpol) yang terdata di daerah setempat, baru tiga Parpol saja yang sudah mendapatkan tanda terima pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2019. Sementara untuk partai-partai yang berminat untuk mengikuti Pemilu masih dibuka pendaftaran hingga tanggal 16 Oktober mendatang. Divisi Hukum KPU Sumbawa Barat, Aliatullah SH, MH kepada Suara NTB, Jumat (13/ 10) mengatakan, tiga parpol yang sudah mendapatkan tanda terima pendaftaran sebagai peserta pemilu yakni, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang dianggap sudah tuntas. Sementara untuk partai lain, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkasnya sudah dikembalikan karena
Aliatullah
(Suara NTB/ils)
dianggap masih belum lengkap sebagai salah satu syarat pendaftaran. Sedangkan untuk partai-partai yang lain, pihaknya masih menunggu hingga tanggal 16 Oktober mendatang untuk bisa melakukan pendaftaran. “Kita masih menunggu hingga tanggal 16, apabila tidak mandaftar maka parpol tersebut dianggap tidak berniat mengikuti pemilu,” ujarnya. Dikatakannya, khusus untuk
parpol yang hingga saat ini masih berpolemik (PPP), pihaknya hanya akan menerima kepengurusan parpol sesuai dengan SK yang diterbitkan Kemenkumham saja. Sementara untuk Parpol yang belum memiliki keputusan hukum yang jelas tidak akan bisa diakomodir. Selain itu ada juga beberapa parpol yang sifatnya hanya melakukan konsultasi terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran. Parpol-parpol tersebut yakni, Partai Garuda, Partai Idaman, Partai Berkarya Partai PSI, dan Partai Perindo. Enam parpol tersebut merupakan Parpol baru dan saat ini tengah melengkapi berkas dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran. “Kita tetap akan membuka diri terhadap parpolparpol yang baru untuk melakukan konsultasi. Kita juga akan memberikan pemahaman dokumen apa saja yang dibutuhkan nanti,” tandasnya. (ils)
Delapan WNA Masih Diproses di Imigrasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar delapan Warga Negara Asing (WNA) dari sejumlah negara masih diproses pihak Imigrasi Sumbawa. Para WNA yang sudah berkeluarga tersebut sudah melebihi batas tinggal atau overstay. Kepada mereka dikenakan wajib lapor sementara menunggu kejelasan dari kerduataan besar masing-masing. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Wasdakim, Yusriansyah Fazrin A.Md, IM., SH membenarkan adanya 8 WNA yang masih berproses tersebut. Masing-masing dari Mesir, Yaman, dua orang dari Malaysia, dua orang dari Syiriah, Pakistan dan Bangladesh.
Dari kedelapan WNA, dua diantaranya sudah mendapatkan kejelasan kewarganegaraan dari kedutaan. Yakni Ibrahim dari Mesir, dan Fekri Mohammed dari Yaman. Hanya saja kedutaan tidak mengeluarkan biaya untuk kepulangannya, sehingga mereka tidak memiliki biaya untuk pulang. Saat ini mereka dikenakan wajib lapor sementara menunggu adanya biaya kepulangan. Karena keduanya sudah memiliki keluarga. Terhadap keduanya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktoral Jenderal Imigrasi dan Kemenlu untuk mengupayakan biaya kepulangannya. “Kami masih menunggu informasi dari Direktorat
Jenderal Imigrasi dan Kemenlu terkait biaya kepualngan keduanya,” ujarnya. Sementara itu, terhadap enam WNA lainnya masih menunggu kejelasan kewarganegaraan dari kedutaannya masing-masing di Jakarta. Dimana pihaknya sudah bersurat ke kedutaan pada bulan Agustus 2016 lalu. Sembari menunggu kejelasan, mereka dipulangkan ke rumahnya masing-masing, karena sudah berkeluarga. Dimana setiap bulan mereka melakukan wajib lapor. “Setiap bulan mereka datang ke Imigrasi melakukan wajib lapor sambil menunggu kejelasan kewarganegaraan dari kedutaannya di Jakarta,” pungkasnya. (ind)
Kabupaten Sumbawa untuk melakukan identivitasi lokasi dan monitoring kawasan bawang merah. Serta melakukan presentasi bersama perangkat daerah terkait di Sumbawa Besar. Bupati Sumbawa melalui Murad menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Pertanian dan IDB untuk menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai Sentra Produksi Benih Bawang Merah guna menyuplai kebutuhan di Indonesia Bagian Timur. Bupati juga akan mempersiapkan langkah-langkah strategis seperti yang disarankan oleh Kementerian Pertanian dan IDB guna menyongsong program yang memiliki multiplier effect yang besar bagi sector lainnya. (arn)
Keberadaan PJU di KSB Dianggap Belum Maksimal Taliwang (Suara NTB) Keberadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di sepanjangan jalan Sumbawa Barat masih dianggap belum maksimal. Hal tersebut terjadi lantaran PJU-PJU yang sudah terpasang ini, masih belum bisa menerangi beberapa ruas jalan yang ada secara maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat Drs. H. Hamzah kepada Suara NTB, Jumat (13/10) tidak memuH. Hamzah ngkiri masih adanya persoalan tersebut yang kerap kali diterima dinas terkait di forum Yasinan yang dilakukan setiap malam Jumat. Terhadap kondisi tersebut, pihaknya tetap berupaya maksimal untuk memecahkan masalah ini. Hanya saja hasil klarifikasi dengan pihak PLN, belum teralirinya jaringan untuk lampu PJU tersebut karena belum memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PLN. Seperti di wilayah KTC yang belum juga terdapat jaringan PJU dan beberapa PJU yang ada di jalan lintas Seloto-Taliwang. “Selain belum terpasang jaringan, ada juga jaringan PJU yang belum memenuhi spesifikasi PLN. Sehingga dengan alasan tersebut, pihak PLN belum mau mengaliri listrik,” ujarnya. Dikatakannya, terhadap PJU yang dianggap belum maksimal tersebut, pihaknya tetap meminta peran serta masyarakat untuk bisa memberikan informasi. Karena apabila tidak ada laporan dari masyarakat, pihaknya juga tidak akan bisa mengambil sikap. Termasuk juga penambahan jumlah PJU di beberapa wilayah yang belum terpasang. Bahkan pihaknya memiliki komitmen untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. “Masih banyak wilayah KSB yang belum memiliki PJU, makanya di tahun 2018 mendatang kita akan anggarkan sekitar Rp 20-30 miliar untuk pemenuhan terhadap PJU di seluruh Sumbawa Barat,” ungkapnya. Ia menambahkan, meskipun ada beberapa wilayah yang sudah memiliki PJU dan belum maksimal, tetapi setiap bulannya dinas terkait tetap harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp 150-200 juta. Anggaran tersebut diberuntukkan untuk pemeliharaan dan pembayaran tagihan listrik yang ada. Pihaknya juga tidak memungkiri banyaknya gangguan-gangguan yang terjadi dalam pengoperasian PJU ini. Hal tersebut terjadi karena masa pemeliharaan yang terbatas dan juga jumlah PJU yang sangat banyak. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada masyarakat untuk bisa memahami kondisi tersebut dan berupaya untuk melakukan pembenahan. “Kita akui kita belum maksimal dalam pengoperasian PJU ini, tetapi kita tetap berupaya untuk memperbaikinya,” tukasnya. (ils)
(Suara NTB/ils)
Festival Kampung Syahdu Lantung
Sumbawa Besar (Suara NTB) Festival Kampung Syahdu kecamatan Lantung sedikit berbeda dengan festival festival lainnya di Sumbawa. Kalau Festival lain biasanya sarat dengan pawai dan gemerlap keramaian, maka Kampung Syahdu menawarkan kesyahduan alam pedesaan yang tenang dan keramahan masyarakatnya terhadap tamu. Sambil menikmati beberapa paket kegiatan wisata. Demikian disampaikan Iwan Sofyan Camat Lantung, Drs. Iwan Sofyan, keindahan alam pegunungan Lantung yang dingin sejuk membawa suasana ketenangan dan kedamaian tersendiri. Apalagi berada di sekitar Lenang Indah dnegan hamparan luas yang dikelilingi hutan yang masih terawat. Semuanya menyatu dalam harmoni pedesaan. Didukung aktivitas masyarakat agraris Lantung. Festival Kampung Syahdu akan digelar selama dua hari tiga malam, 17-19 November mendatang. Pengunjung ditawarkan paket lengkap, hanya dengan membayar Rp. 450 ribu perorang selama kegiatan. Pengunjung akan mendapatkan souvenir, tinggal dan makan bersama di rumah penduduk (homestay), menikmati layanan transportasi lokal, berupa naik kuda menuju beberapa lokasi. Termasuk melihat keindahan beberapa obyek wisata yang memiliki keunikan di Lantung. Seperti Lampas Babalo, air terjun tujuh tingkat, yang setiap tingkatannya memiliki warna dan model tersendiri. Sambil menikmati suasana hutan. “Ini juga upaya kita untuk mengajak masyarakat menjaga kelestarian hutan,”terang Iwan Sofyan. Ada pula Lampas Berung (air terjun) yang satu paket dengan Liang Zamrud, gua yang dipercaya memiliki nilai mitor kesejarahan. Pada malam pertama, Festival akan dibuka dengan pementasan kesenian di Lenang Indah, seperti Tari tarian Ngumang, Balawas dna lainnya. Sedangkan paket inti, malam Syahdu pada malam terakhir, dipusatkan di desa Padesa. Pengunjung akan menikmati malam bersama warga, tanpa diterangi lampu listrik. Tetapi hanya lampu minyak atau lilin. Berusaha mengembalikan suasana alam pedesaan seperti dulu. Pada malam tersebut, pengunjung bersama warga bisa menikmati Nimung (penganan dari beras ketan dicampur santan yang dibakar) dan prosesi Malala (pembuatan minyak Sumbawa). Harapannya, pengunjung akan menikmati kesyahduan alam pedesaan. Disertai layanan dan keramahan masyarakatnya dalam menerima para tamu. Termasuk dalam menyambut para tamu menggunakan cara cara tradisonal yang dulu dilakukan para nenek moyang kita. Agar penguunjung tertarik untuk kembali dan memberikan income secara ekonomi bagi masyarakat. Apalagi, ruangan kosong di rumah warga bisa disewakan kepada pengunjung sebagai homestay. Belum lagi imbas ekonomi lainnya. “Kita sekarang mencoba menjual kehidupan agraris pedesaan untuk pariwisata. Terkait kegiatan ini, Iwan pun telah berkoordinasi dengan banyak pihak. Selain dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa juga dengan beberapa pelaku dan agen wisata di Lombok. “Kita sangat berharaa dukungan tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari swasta. Dalam memajukan Lantung yang fokus pada pariwiata alam dan kultural,” tukasnya. (arn)
Halaman 6
SUARA NTB Sabtu, 14 Oktober 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Pantai Pink Bima Tak Kalah dengan Pesona Mandalika Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin mengaku, antara pemerintah Kota dan Kabupaten Bima telah harmonis. Bahkan kedua daerah berencana saling mendukung satu sama lain, salahsatunya pengembangan sektor pariwisata. Hal itu dikatakan Walikota, dihadapan Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica M. Zainul Majdi, yang memimpin road show PKK dalam rangka HKG PKK dan Pembinaan 10 Program pokok PKK tahun 2017, di (Suara NTB/uki) aula kantor Walikota, M. Qurais H. Abidin Jum’at (13/10). Lebih jauh Qurais mengaku, di wilayah Bima, memiliki sebuah kawasan pantai yang tidak kalah dengan pesona Mandalika di pulau Lombok. Mandalika yang sudah terkenal sampai mancanegara. “Bima ada pantai yang sangat indah yang tidak kalah dengan mandalika. Namanya pantai pink,” kata Walikota. Dikatakannya, pantai pink yang berada di Kecamatan Lambu tersebut, direncanakan akan dikembangkan lebih lanjut. Bahkan pihaknya bersama dengan pemerintah Kabupaten Bima akan mengadakan sebuah kegiatan besar penghujung tahun ini. Menurutnya kegiatan itu, selain memperkenalkan pantai pink yang indah kepada investor, yang berencana menanamkan sahamnya. Juga dalam rangka Memperingati HUT NTB yang jatuh pada bulan Desember mendatang. “Kami iri. Iri yang sangat positif terhadap Mandalika. Kami juga ingin membangun Pantai Pink,” ujarnya. Menurutnya, jika rencana itu berjalan mulus dan berjalan lancar, akan berdampak yang sangat positif dan mempengaruhi pertumbuhan sektor lainnya. Terutama peningkatan perekonomian masyarakat. “Kalau maju pariwisata, tentu tenun khas Bima yang dibina oleh PKK Kota Bima akan laku keras,” terangnya. Acara road show TP PKK Provinsi NTB itu juga dihadiri Ketua BKOW Provinsi NTB, Hj. Syamsiah Amin, Ketua GOW Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati H. A. Rahman, serta Kepala sejumlah Kepala OPD ruang lingkup pemerintah Kota Bima. (uki)
Penanganan Kekeringan Sistematis Mulai Diterapkan Dompu (Suara NTB) Musim kemarau menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Dompu mengalami dampak kekeringan. Kesulitan air bersih yang selalu dialami setiap tahun mengharuskan pemerintah untuk memulai penanganan secara sistematis. Pemasangan jaringan perpipaan air PDAM dan sumur dalam akan dimulai tahun 2017 ini melalui dana penanganan kekeringan dari BNPB. Direktur PDAM Dompu, Agus Setiawan, SE kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (13/10) kemarin mengungkapkan, kesulitan air bersih yang selalu dihadapi beberapa wilayah di Kabupaten Dompu diajukan untuk ditangani secara sistemastis. Selama ini penanganan masih bersifat sementara melalui pendropingan air bersih dengan tangki. “Sekarang akan dimulai dengan dibangunkan sistem perairannya,” ungkap Agus. Tahun 2017 melalui dana BNPB, kata Agus, di wilayah Ginte yang menjadi langganan kesulitan air akan dibangunkan sumur dalam. Sumur dalam ini diharapkan bisa menyelesaikan kesulitan air bagi warga Ginte. “Bagi warga yang tidak kebagian air sumur dalam akan dibantu dengan air tangki,” katanya. Daerah Doro Nowa Desa Bakajaya dan dermaga Afu Desa Nowa yang selama ini juga menjadi langganan kesulitan air bersih setiap tahun juga diajukan pemasangan jaringan perpipaan PDAM. Ketika ada jaringan perpipaan air PDAM, kedepannya warga ini tidak akan kesulitan lagi air. “Jaringan perpipaan ini untuk persiapan pembangunan IPA berkapasitas 60 meter kubik per detik di doro Afu Selaparang tahun 2018,” terangnya. Upaya pengaktifan jaringan air bersih yang melibatkan PDAM diakui Agus Setiawan, sesuai hasil rapat koordinasinya di Mataram untuk mengurangi jumlah wilayah yang terkena dampak kekeringan. Bila penyelesaian dengan hanya mendistribusikan air bersih, dikhawatirkan persoalan air bersih ini tidak akan terselesaikan. “Tapi kalau yang ditangani sistemnya, persoalan kekeringan akan semakin bisa dikurangi,” telas Agus. Terkait daerah Ranggo yang selalu mengalami kekurangan air bersih setiap tahunnya, padahal daerah setempat sudah dipasangi jaringan perpipaan dan meteran PDAM, diakui Agus Setiawan, akibat dihentikan pada pos pembagian air di Desa Tembalae (daerah mekaran Desa Ranggo). Air yang diambil di pusat mata air sekitar 1 KM dari perkampungan tersebut tidak dialirkan ke Desa Ranggo olek oknum warga. “Tapi kami sudah melakukan upaya agar ini diatur sehingga semua terbagi airnya,” akunya. (ula)
PCC Belum Terdeteksi Beredar di Dompu Dompu (Suara NTB) Paracetamol Caffeine Carisoprodol (PCC) belum terdeteksi beredar di Dompu, ancaman utama masih berupa penyalahgunaan taramadol dan sabu-sabu. Hal ini berdasarkan hasil operasi jajaran Satresnarkoba Polres Dompu terhadap sejumlah apotek dan toko obat. “Di Dompu belum kita deteksi keberadaanya, yang makai juga belum ada informasinya dari Satresnarkoba,” kata Wakapolres Dompu, Kompol Etek Riawan, SE., di ruang kerjanya. Meski belum ditemukan beredar pihaknya tetap melakukan upaya antisipasi, kerena informasi terakhir yang diterima bahwa obat berbahaya dan mematikan itusudah masuk wilayah Bima. Sementara Bentuk antisipasinya selain menggecarkan operasi juga menghimbau masyarakat agar tetap menaruh kewaspadaan. Termasuk sasarannya yakni lingkungan pendidikan. “Untuk razia sudah pasti tiap malam kita lakukan turwali untuk mencegah masuknyaPCC,” ujarnya. Saat ini pihaknya sudah menargetkan beberapa lokasi sasaran untuk operasi peredaran PCC, tramadol dan sabusabu. Hanya saja ia tak bisa membeberkan lokasi tersebut demi optimalnya operasi lapangan. Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes), Abukar Husain, yang dikonfirmasi Kamis (12/10) juga mengaku belum menemukan peredaran obat berbahaya tersebut di Dompu.Hal itu diketahui setelah melakukan pemeriksaan sejumlah warung dan toko obat bersama BBPOM Mataram. “Untuk di Dompu saat ini belum ditemukan, kita dengan BBPOM juga tetap melaksanakan pemantauan di lapangan seperti di toko obat dan lain-lain,” ujarnya. Kendati demikian pihaknya menghimbau masyarakat tetap waspada, karena pastinya para pelaku kejahatan ini tak akan kehabisan akal untuk mengedarkan PCC. Selain itu diharapkan saat membeli obat sebaiknya masyarakat mengacu pada resep dokter yang diperoleh. “Kalau bisa jangan beli sembarang obat, setidakknya harus ada resep dokter,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
BERJAGA - Anggota Sat Sabhara Polres Dompu dengan persenjataan lengkap saat berjaga-jaga di gerbang utama Mapolres, Jumat (13/10).
Dua Personel Adu Jotos, TNI dan Polri Redam Ketegangan Dompu (Suara NTB) Anggota Unit 611/Awang Long Korem 091/ASN Mulawarman Samarinda, Arif Rahman terlibat adu jotos dengan anggota Satlantas Polres Dompu berinisial H di simpang lima RSUD Dompu, Jumat (13/10)
sekitar Pukul 09.00 Wita. Keributan ini menarik perhatian warga setempat, terlebih memicu ketegangan antar dua instansi tersebut. Kasdim 1614/Dompu Mayor CZI. Yudhi Widyanto, mengaku belum mengetahui secara jelas
kronologi awal sempai terjadi adu jotos tersebut. Informasinya, hal ini dipicu kesalahpahaman antar kedua anggota tersebut. “Sampai adanya adu jotos inilah yang sedang kami dalami karena sekarang masih dari satu pihak, intinya keja-
dian ini karena kesalahpahaman,” katanya menjawab Suara NTB di Mapolres Dompu usai meredakan suasana yang sempat tegang. Wakapolres Dompu, Kompol. Etek Riawan SE., yang dimintai komentarnya menyesalkan
adanya isiden adu jotos anggota ini, yang jelas persoalan ini sudah berhasil diredam. Tinggal menunggu proses pemeriksaan terhadap masing-masing anggota. “Tindak lanjutnya untuk anggota sedang dipriksa provos,” pungkasnya. (jun)
APBDP 2017 Molor
Pemda Dompu Diduga Dapat Teguran dari Provinsi
Dompu (Suara NTB) Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Dompu tahun 2017 belum juga disahkan menjadi Perda APBD Perubahan. Keterlambatan pengesahan APBD Perubahan (APBDP) diduga akibat keterlambatan pengajuan eksekutif yang hingga saat ini belum menyerahkan dokumen RKA masing – masing SKPD untuk dibahas bersama Dewan. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dihubungi, Jumat (13/10) kemarin, mengaku, Dewan dalam posisi menunggu terkait pembahasan RAPBD Perubahan 2017. Setelah ditandatangani kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) pekan lalu hingga saat ini belum juga disampaikan RKA masing – masing SKPD untuk dibahas bersama. “RKA dari pemerin-
tah belum diserahkan. Kita tunggu RKA,” kata Yuliadin. Keterlambatan pengajuan RKA dari eksekutif, lanjut Yuliadin, menjadi penyebab molornya pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2017. Karena saat ini tahapannya pembahasan krinis terkait program dan anggaran masing – masing SKPD yang ada perubahan daftar program dan anggarannya. Ia pun berharap agar eksekutif segera menyelesaikan proses dan tahapan
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Kota Bima (Suara NTB) - yang belum maksimal. Tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pemerintah Pusat beren- sama seperti pelabuhan lain 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 cana melakukan swastanisa- di Indonesia. “Apabila terja1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 si beberapa bandara dan pel- di sedimentasi hingga empat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 abuhan di Indonesia yang di- meter di pelabuhan itu maka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 nilai tidak berkembang. ekonomi Bima akan lumpuh. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Salahsatunya adalah pela- Kami berharap pak Luhut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 buhan Bima. memperhatikan dan meny1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Informasi yang dihim- ikapi kondisi ini,” kata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pun Suara NTB, kurang Qurais saat itu. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 lebih sekitar 30 Bandara Dia berpendapat, jika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dan 20 pelabuhan di Indo- kondisinya membaik dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 nesia terdaftar, yang akan ditata dengan semaksimal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dikelola oleh pihak swasta mungkin. Otomatis akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 atau pihak ketiga. menghidupkan perekonomi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pengalihan pengelolaan an sehingga meningkatkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dengan sistem atau pola kesejahteraan masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kerjasama itu, lantaran se- Kota dan Kabupaten Bima. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 lama ini operasional dan peKarena menurutnya, Pela1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 meliharaan dinilai masih buhan Bima merupakan satu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 membebani APBN. Pada- satuya titik paling krusial 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 hal status bandara dan pel- yang menghubungkan pelabu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 abuhan tersebut komersil. han Surabaya, Makassar, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Menanggapi hal itu, Wa- pelabuhan di Kalimantan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 likota Bima, H. M. Qurais dan Labuhan Bajo NTT. “Pel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 H. Abidin dikonfirmasi abuhan ini merupakan ikon 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Suara NTB belum bisa pertumbuhan ekonomi di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 memberikan keterangan Bima. Untuk itu, kami ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 lebih lanjut. Pasalnya ka- harap agar Pak Menteri seg1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 bar tersebut belum diket- era menjawabnya,” harapnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ahuinya sampai saat ini. Menjawab hal itu, Luhut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 “Belum tahu ya. Tapi saya menjelaskan persoalan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 akan coba kroscek dulu ke tersebut akan ditindaklanju1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pemerintah pusat,” katan- ti. Bahkan tahun depan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ya, Jum’at (13/10). akan dilakukan pendalaman 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Dalam catatan Suara di sekitar pelabuhan. Kare1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 NTB, pada Oktober tahun na kondisi Pelabuhan Bima 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 2016 lalu, Pelabuhan Bima yang dilihatnya, harus seg1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pernah dikunjungi oleh Lu- era diperbaiki dan ditata. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 hut Binsar Panjaitan yang “Biasanya produk1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 saat itu menjabat sebagai produk pertanian banyak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Menteri Kemaritiman RI angkut muat melalui pela1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dan anggota DPR RI, Dr. H. buhan. Untuk itu kita akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Zulkieflimansyah. akan mempercepat pelak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pada kesempatan itu Wa- sanaannya. Nanti, akan coba 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 likota Bima, Qurais H. Abi- kita lihat apakah bisa dik1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 din mengeluhkan sistem pe- erjasamakan dengan pihak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 nataan pelabuhan setempat swasta,” pungkasnya. (uki) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Pelabuhan Bima Kemungkinan akan Dikelola Swasta
APBD Perubahan dengan menyampaikan dokumen RKA untuk dilakukan klinis bersama Banggar Dewan. Terkait keterlambatan pengesahan APBD Perubahan 2017, dikabarkan Pemda Dompu mendapat teguran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Surat teguran tersebut disampaikan langsung ke Bupati dan Ketua DPRD. Mengingat waktu tahun anggaran 2017 tinggal 2 bulan efektif, karena batas
waktu pencairan anggaran oleh SKPD pada 15 Desember. Terhadap hal ini, Yuliadin mengaku, saat ini sedang berada di luar daerah untuk urusan dinas dan belum mendapat laporan ada surat dari Pemprov yang menegur atas keterlambatan pengesahan APBD Perubahan 2017. “Saya sedang di luar daerah, saya belum dapat laporan ada surat masuk,” katanya. (ula)
Yuliadin
Erica Majdi : Waspadai Predator Anak Kota Bima (Suara NTB) Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj Erica Zainul Majdi, mengingatkan seluruh pihak, terutama para orang tua agar memiliki kewaspadaan tinggi terhadap predator anak. Predator anak biasanya tidak selalu orang yang jauh, tetapi seringkali orang terdekat. Hal itu dikatakan Erica kepada para ibu-ibu menghadiri acara road show PKK Provinsi NTB, dalam rangka HKG PKK dan Pembinaan 10 Program pokok PKK tahun 2017, di aula kantor Walikota, Jum’at (13/10). “Sesama ibu-ibu agar menggalang persaudaraan untuk saling mengawasi anakanak. Dibutuhkan usaha yang sangat besar untuk mengembalikan korban predator anak seperti sediakala,” katanya. Pada kesempatan itu, Erica meminta para orangtua dan guru agar intens mengawasi anak dari paparan video dan gambar porno.
Karena menurutnya anak yang telah melihat video atau gambar porno korteks otaknya akan rusak. “Korteks otak yang rusak efeknya sama seperti orang yang mengalami kecelakaan dan otaknya cidera. Selain itu, Ia juga juga meminta kepada ibu-ibu yang ingin anaknya tidak kecanduan HP agar mengurangi juga penggunaan HP. Ibu-ibu diharapkan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. “Mendidik anak bukan hal yang gampang. Jika Allah sudah mempercayakan kita menjadi ibu, maka insya Allah kita bisa menjalankan amanah tersebut,” ujarnya. Terkait roadshow yang dilakukan oleh pihaknya itu, fokus memberikan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya fungsi pendidikan dalam mempersiapkan generasi emas NTB, yaitu generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter. “Selain itu memperkuat jali-
(Suara NTB/ula)
nan silaturahim dan sinergi antara PKK Provinsi NTB dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-NTB,” katanya. Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin mengapresiasi TP PKK Provinsi NTB. Menurutnya roadshow kali ini, disisipkan agenda penyuluhan tentang narkoba di lingkungan pelajar. Diakui Walikota, penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan pelajar memang telah masuk kondisi darurat. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, yang sering terdengar dalam pemberitaan tentang Pil Zombie atau pil PCC yang banyak disalahgunakan oleh kalangan pelajar. “Keterlibatan semua pihak sangat diperlukan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar mau ikut serta dalam pengawasan penyalahgunaan dan peredaran obat-obat keras yang sangat berbahaya ini,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
POSE BERSAMA - Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, Ketua BKOW NTB, Hj. Syamsiah Amin, Ketua TP PKK Kota Bima, Hj. Yani Marlina Qurais, dalam roadshow PKK NTB di Kantor Walikota Bima, Jumat (13/10).
SUARA NTB
Sabtu, 14 Oktober 2017
Halaman 8 (Suara NTB/Humas Setda NTB)
Jumat Perdana di Masjid Nurul Bilad
KHATIB - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menjadi Khatib pada Salat Jumat di Masjid Nurul Bilad yang berada di kompleks Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Jumat (13/10).
KEK Mandalika
Mataram (Suara NTB) Jumat (13/10) merupakan salah satu momen bersejarah terutama bagi masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, karena untuk pertama kalinya masjid Nurul Bilad, masjid yang berdiri megah dalam kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika digunakan untuk Salat Jumat. Terasa berkesan bagi masyarakat setempat karena Salat Jumat di masjid yang sesuai dengan namanya yaitu “Cahaya Negeri-negeri” tersebut langsung dihadiri oleh Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang dan langsung menjadi Khatib sekaligus menjadi imam Salat Jumat. Salat Jumat perdana di masjid tersebut dihadiri tidak kurang dari 200 jemaah, nampak di antara jemaah Salat Jumat yaitu kepala Desa Kuta dan warga desa setempat, juga beberapa wisatawan muslim yang kebetulan sedang berwisata di tempat tersebut berbaur dengan warga setempat. Dalam khutbahnya, Gubernur NTB yang juga seorang Hafidz Qur’an ini menyampaikan pesan kepada jemaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Karena begitu pentingnya iman dan takwa dalam menjalin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama bagi masyarakat Kuta dan sekitarnya yang berada di sekitar kawasan KEK Mandalika. Sehingga salah satu pertimbangan mengapa masjid yang ada di kawasan Mandalika tersebut dinamakan “Nurul Bilad”, kata TGB, karena diharapkan dengan nama Nurul Bilad yang berarti Cahaya Negeri negeri akan menjadi penerang, tidak hanya bagi warga dan jemaah masjid, tetapi juga menerangi semua aspek yang ada di kawasan KEK Mandalika. Tentunya dengan tetap berpegang teguh pada Iman dan Takwa, sehingga sekuat apapun pengaruh perkembangan zaman termasuk berkembangnya kawasan KEK Mandalika ke depannya, warga akan tetap merasakan keberkahan. “Sebab ada orang yang memiliki harta berlimpah tetapi tidak bahagia. Ada juga orang yang diberi pangkat dan Jabatan yang tinggi namun justru membawanya kepada kemaksiatan,” ujarnya. Itu bisa menjadi pertanda bahwa tidak ada keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu yang diharapkan adalah bagaimana hidup ini berkah dan ada keberkahan di dalamnya,” kata TGB dalam khutbahnya. Selanjutnya Gubernur TGB mengingatkan bahwa kalau ingin menjalani hidup dan kehidupan khususnya ketika bersentuhan dengan pariwisata di KEK Mandalika yang diliputi oleh rasa kedamaian, maka keberkahan harus dijaga. Dalam menjaga keberkahan itu, semaksimal mungkin satu sama lain untuk selalu saling ingat mengingatkan,” tutur Tuan Guru Bajang. “Terkadang ada orang yang tidak peduli dengan orang lain, padahal dirinya tahu bahwa yang dilakukan orang lain itu salah. Namun tidak pernah diingatkan bahkan didiamkan saja. Disinilah pentingnya ada upaya untuk menegakkan Amar ma’ruf dan Nahi Mungkar,” pesan TGB. Mengakhiri Khutbah Jumat, TGB mengajak para Jemaah yang hadir yang ikut mengawali Salat Jumat di Masjid Nurul Bilad tersebut, untuk turut memakmurkan masjid. “Mulai dari hari ini dan seterusnya, masjid Nurul Bilad digunakan sebagai tempat untuk Salat Jumat,” ujar Gubernur. (*)
Gubernur Tinjau KEK Mandalika Pastikan Progres Pembangunannya Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.TGH. M.Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) berkunjung ke kawasan pembangunan destinasi wisata berkelas dunia, di KEK Mandalika Resort Lombok Tengah, Jumat (13/10). Kunjungan mendadak yang hanya didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP), Drs.H.L. Gita Aryadi, M.Si dan Karo Humas Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STp. ME tersebut, selain dimaksudkan untuk melihat secara langsung progres pembangunan berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan kawasan wisata termegah di Bumi Seribu Masjid ini, juga dalam kunjungan kali ini Gubernur TGB menunaikan Salat Jumat di Masjid Nurul Bilad yang baru pertama kali dimanfaatkan untuk Salat Jumat sejak dibangun oleh ITDC mulai tahun 2016 lalu.
Sebelum waktu salat tiba, Gubernur TGB didampingi sejumlah pejabat ITDC, diantaranya, Direktur Operasi, Indah Juanita, direktur Konstruksi ITDC, Agus Setiawan dan Kepala PTSP Lombok Tengah, Winarno dengan berjalan kaki meninjau sejumlah lokasi di area KEK Mandalika Resort tersebut. Diawali dengan meninjau fasilitas di area Masjid yang bangun diatas lahan seluas 8 hektar, dan alokasi biaya pembangunan yang disediakan sekitar Rp 38 miliar, Gubernur TGB tampak sangat serius memperhatikan kualitas konstruksi serta berbagai fasilitas yang dibangun, baik interior maupun fasilitas pendukung lainnya. Dari areal Masjid yang tepat dibangun di pintu masuk KEK Mandalika, sekaligus sebagai etalase dan simbol pengembangan destinasi Lombok Sumbawa sebagai Muslim Friendly Tourism, dengan berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer Gubernur TGB menyusuri jalan sepanjang Pan-
tai Seger Kuta guna melihat dari dekat berbagai fasilitas yang dibangun di lokasi sekitarnya. Sambil terus berjalan kaki, saat yang sama Gubernur secara detail menanyakan kepada Kepala Divisi operasional dan Divisi Konstruksi ITDC, tentang berbagai aspek pembangunan berbagai infastruktur dasar, seperti akses jalan, saluran drainase, listrik air, area parkir dan akses pengamanan. Termasuk hal yang paling penting ditanyakan Gubernur adalah fasilitas publik apa saja yang disediakan untuk dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara gratis, serta lokasinya di mana saja. Setelah mendapat penjelasan dari petugas ITDC yang mendampingi, kemudian Gubernur menyarankan kepada ITDC agar akses jalan, khususnya yang berada di dalam kawasan wisata Mandalika ke depannya, bebas dari kendaraan bermotor atau alat transportasi yang bermesin. Yakni bebas dari kendaraan umum, kendaraan berat dan lain-
Peta ITDC lain. Tetapi kendaraan para tamu dan wisatawan cukup sampai diarea parkir di luar, dan di dalam kawasan, cukup dengan jalan kaki atau menggunakan alat angkut tanpa kendaraan bermotor, seperti sepeda gunung, mobil listrik dan lain-lain. Hal itu selain untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan, juga untuk
Gubernur NTB, Dr.TGH. M.Zainul Majdi mengunjungi pembangunan kawasan destinasi wisata berkelas dunia, KEK Mandalika Resort Lombok Tengah, Jumat (13/10) kemarin.
menghindari polusi dan kesemrawutan. Usai Salat Jumat, gubernur kembali melakukan peninjauan ke seluruh area Kawasan Mandalika, terutama melihat progress pembangunan jalan sepanjang 8 Km serta saluran drainase. Peninjauan tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan. (*)
SUARA NTB Sabtu, 14 Oktober 2017
Jendela Sastra
Halaman 9
Laki-laki Penggali Lubang Pudji Isdriani K NAMANYA Tumijan, laki-laki itu berumur lima puluh empat tahun. Dia meninggal karena sakit. Tidak jelas sakitnya apa, konon komplikasi dari gula darah, ginjal, darah tinggi dan entah apa lagi. Mungkin bagi penduduk desa Sendang, orang meninggal itu sudah biasa. Entah karena sakit, kecelakaan, atau karena sebab yang lain. Jenazah akan segera diurus. Mulai dari dimandikan, disalatkan, dan dikubur. Namun tidak demikian halnya dengan jenazah lakilaki ini,. Tidak satu pun tetangganya yang mau mengurus jenazahnya. * Di Surabaya Tumijan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dia berjualan jus buah-buahan di SMA swasta. Ternyata Jus buatan Tumijan disukai anak-anak sekolah itu. Jusnya laris manis. Sukengsi pun merasa tenang karena Tumijan mempunyai penghasilan lumayan sehingga bisa menabung untuk biaya kelahiran anak pertamanya. Anak pertama Tumijan lahir normal, jenis kelaminnya laki-laki dan diberi nama Gandrung. Ya, karena bayinya itu lahir karena dia gandrung kepada Sukengsi. Jadi dengan nama itu dia berharap cintanya kepada Sukengsi akan tetap menyala. Hari itu Sukengsi merasa badannya pegal-pegal setelah melahirkan, dia memanggil dukun urut. Ternyata mbah dukun itu tidak hanya mengurut badannya yang pegal-pegal namun juga mengurut bagian perut, “Ini untuk menaikkan rahim yang kendur karena habis melahirkan.” Sukengsi hanya diam saja meskipun sebenarnya dia khawatir rahimnya diurut dengan keras. Akibatnya Sukengsi pendarahan, saat dibawa ke dokter tidak tertolong. Sukengsi pun meninggal dunia. Sejak kematian istrinya Tumijan seperti orang linglung. Ibu Sukengsi prihatin melihat kondisi menantunya. Begitu juga dengan cucunya yang tidak terurus. Gandrung pun diambil oleh ibunya Sukengsi, saat itu Tumijan tidak bereaksi dia hanya diam saja. Bahkan saat ibu kandungnya meninggal pun dia hanya bengong tidak ada ekspresi sedih di wajahnya. “Kasihan ya Tumijan, ibunya meninggal saja dia tidak bereaksi. Benarbenar stres berat.” Ibu-ibu yang melawat berbisik-bisik. Cukup lama Tumijan stres namun karena adiknya terus berusaha mengupayakan penyembuhan bagi Tumijan, mulai paranormal sampai ke rumah sakit jiwa. Akhirnya, berangsurangsur Tumijan sembuh. Suaidah sebagai satu-satunya saudaranya sangat senang karena kakaknya sudah normal kembali. Mereka hidup berdua di rumah satu-satunya peninggalan ibunya. Mereka berdua bahu membahu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tumijan mengajar lagi bahkan mushola milik keluarga yang terletak di pekarangan dan di samping rumahnya mulai ramai. Banyak anak-anak yang belajar mengaji di sana. Tumijan rajin mengajari anakanak usia empat sampai dua belas tahun mengaji. Suaidah bersyukur karena saudara satu-satunya sudah kembali menjalani hidupnya. Hingga pada hari itu, Bik Siti mendatangi Tumijan. “Le, kebun bambu yang di dekat sawah sebelah Barat kok tinggal setengah. Padahal mau tak jual nanti kalau mau buat gudang tembakau.” “Oh...itu ya Bik, aku yang jual karena butuh uang untuk perbaikan mushola. Lagi pula itu kan kebun bik Siti sama emak. Kalau ngak salah nyai mewariskan kebun itu untuk berdua, sedangkan lik Giman dapat bagian kebun yang di sebelah Selatan.” “Memang sih, itu milik berdua dengan yu Sus tetapi kalau mau jual bambu kamu mestinya bilang dulu sama bibi.” “Untuk apa bilang dulu sama bibik, kan itu milik berdua dengan emak.” “Pantas-pantasnya kan sebagai anak muda minta izin dulu sama yang lebih tua.” Adu mulut antara Tumijan dengan bibiknya itu semakin memanas. Karena malu, Siti mengalah. Meskipun bibiknya itu sudah tidak ada, Tumijan masih mengomel. Sejak pertengkaran itulah hubungan mereka terputus. Tumijan tidak mau bertegur sapa dengan adik ibunya itu. Begitu juga Siti, dia tidak sudi berbicara dengan Tumijan. Keponakannya itu dianggapnya tidak mempunyai rasa hormat terhadap orang yang lebih tua darinya. Satu bulan setelah itu tiba-tiba Siti sakit keras. Perutnya buncit, menurut dokter ada mium di rahimnya. Khawatir miumnya semakin membesar, Siti menjalani operasi. Namun baru dua minggu operasi perut Siti buncit lagi. “Bawa saja ke dukun, sakitnya Siti tidak wajar. Siapa tahu dia itu disantet orang.” Mbah Suro yang berambut keriting dan berewokan itu menatap tajam wajah Siti. Kalau tidak sakit dan ingin sembuh, mungkin Siti sudah kabur dari tadi. Mbah Suro masih menatap tajam ke wajah Siti, bulu kuduk Siti bergidik. Mata mbah Suro seperti mata burung elang yang siap menyambar mangsa yang diincarnya. Setelah cukup lama menatap Siti, dia menyuruh Siti mendekat kemudian memegang perut Siti. “Wah, kamu kena santet! Berat ini,
yang nyantet kamu terus kirim barang.” “Bagaimana mbah supaya saya bisa sembuh?” “Nanti akan saya obati.” Dengan serius Siti menunggu mbah Suro menyiapkan proses pengobatannya. Mbah Suro mengeluarkan baskom berisi air dan kembang setaman. Dia membaca jampi-jampi. Dia lantas mengambil air tersebut dan memercikkan ke wajah Siti. Setelah itu Mbah Suro memberikan wejangan. “ Kamu cari air sumur yang tidak kena matahari, kemudian airnya dicampur dengan air laut, kemudian masak air itu sampai mendidih dan taruhlah daun kelor, daun bawang, merang kerang hitam, daun sirih temu rose, daun kemangi. Kemudian aduklah sampai rata sehingga sampai membuih kemudian minumlah air tersebut. dan sisanya dibuat mandi.” Dengan takzim, Siti mendengarkan resep dari Mbah Suro. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Mbah Suro pasti benar sehingga semua santet yang diterimanya bisa disembuhkan. Namun setelah Siti melakukan ritual seperti yang diperintahkan oleh Mbah Suro, perutnya tetap buncit. Dua hari kemudian Siti meninggal setelah terlebih dahulu muntah darah. Saat mendengar bibiknya meninggal Tumijan bergeming. Dia tidak mau melayat. Jangankan melayat, dia malah pergi ke kota. Pulangnya malam setelah semua kegiatan yang menyangkut pemakaman bibiknya rampung. Sikap Tumijan yang seperti itu membuat suami dan anak-anak Siti geram. Mereka semakin yakin kalau Tumijan itu tukang santet. Waktu terus berlalu... Tumijan melakukan sesuatu yang aneh. Dia menggali lubang di depan rumah dan di sekeliling mushola. Para tetangga bergunjing. “Tumijan sudah tidak waras ya? Untuk apa dia menggali lubang di halaman rumah dan sekitar mushola?” “Dasar orang gila! Apa sih maunya?” “Aku semakin yakin kalau dia itu tukang santet!” Meskipun para tetangga ramai menggunjingkan Tumijan. Namun tidak ada yang berani melawan dan berhadapan langsung dengannya. Kata beberapa orang yang pernah menegur Tumijan, saat bertatapan mata ada sesuatu yang aneh, “ Aku merasa linglung dan mengantuk Kang...” Begitu kata Narto kepada kakaknya. Sejak Narto mengatakan hal itu, tidak ada satu pun tetangga yang berani menegur Tumijan. Semakin hari lubang yang digali Tumijan semakin banyak. ***** Pak RT tepekur di depan jenazah Tumijan. Tidak ada satu pun tetangga yang melayat. Sungguh malang nasib Tumijan, sudah menjadi mayat pun tidak ada orang yang mau memaafkannya. Tiba-tiba Parno teringat dengan keluarga bu Siti, bagaimana pun keluarga tidak mungkin tega. “Bagaimana Man? Para tetangga tidak ada yang mau memakamkan jenazah Tumijan.”
Suami bik Siti tepekur. Meskipun tidak bisa dibuktikan kalau istrinya meninggal karena diduga disantet oleh Tumijan namun Man Badri merasa sakit hatinya. Apalagi jika ingat ketika Tumijan memaki-maki istrinya. Bahkan saat istrinya meninggal pun Tumijan tidak melayat. “Bagaimana Man? Saya rasa orang yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai umat beragama kita maafkan saja dia. Saya kan tidak mungkin sendirian mengurus jenazah Tumijan. Sebagai ketua RT, saya mohon dengan sangat Man Badri mau berlapang dada memaafkan Tumijan.” Setelah pak RT cukup lama membujuk Man Badri, akhirnya Man Badri setuju untuk membantu pak RT mengurus jenazah Tumijan. Pak RT, Man Badri, dan dua anak laki-lakinya mengurus semuanya. Mulai dari memandikan jenazah, membungkus jenazah dengan kain kafan, dan menyolati jenazah. Namun saat jenazah sedang diusung dan melewati depan rumah Tumijan yang penuh dengan lubang itu, tiba-tiba jenazah memberat. Keempat orang yang mengusung jenazah itu tidak kuat menahannya. Mereka lantas meletakkan keranda di tanah. “Ayo kita angkat lagi keburu Magrib.” Pak RT memberi semangat. Man Badri dan kedua anak lelakinya mengangguk. Mereka berempat mengangkat keranda jenazah Tumijan kembali. Namun meskipun sudah mengerahkan segenap tenaga keranda tersebut terasa sangat berat seperti berisi batu ratusan kilogram. Keringat pun berleleran di tubuh keempat orang itu. Sementara langit di ujung Barat sana mulai memerah pertanda siang akan berganti malam. Akhirnya dengan susah payah keranda itu terangkat. Buru-buru mereka menggotong keranda supaya masih ada matahari. Saat menghindari lubang di dekat pohon nangka di sebelah Barat halaman Tumijan, Man Badri yang menggotong di posisi depan kanan terantuk batu. Laki-laki tengah baya itu kehilangan keseimbangan. Man Badri limbung dan terjatuh. Kerandan itu pun ikut terjatuh dan terguling. Jenazah Tumijan keluar dari kerandan dan masuk ke dalam lubang sepanjang dua meter dan selebar satu setengah meter. “Wah! Bagaimana Man? Hati-hati kalau jalan. Ayo segera kita angkat!” Pak RT segera turun ke dalam lubang. Wajah Man Badri pias, dia merasa ada yang tidak wajar. Tadi tiba-tiba saja jenazah Tumijan berat seperti batu, kini kakinya terantuk dan jenazah Tumijan masuk ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Dan di lubang ini dulu ada dua anak kecil yang terperosok di dalamnya dan meninggal. Kata dokter, kepala kedua bocah itu mendapat benturan yang keras. Anehnya kedua bocah tersebut muntah darah sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Ingat kejadian itu. Bulu kuduk Man Badri bergidik. “Ayo cepat kita angkat!” Pak RT berteriak. Man Badri dan kedua anaknya langsung turun ke dalam lubang.
(i.pinimg.com)
Mereka berempat segera mengangkat jenazah Tumijan. Saat sedang berusaha mengeluarkan jenazah tiba-tiba turun hujan lebat. Langit yang semula cerah berubah menjadi kelabu. Keempat laki-laki yang berada di dalam lubang itu tampak panik. Bagaimana tidak? Dalam keadaan terang saja susah apalagi hujan begini. Tanpa dikomando keempat laki-laki itu langsung menempati posisinya untuk mengangkat jenazah Tumijan. Namun jenazah Tumijan semakin membatu, lebih berat dari sebelum masuk ke dalam lubang.
Tanpa mengucap sepatah kata pun, mereka berempat berusaha keras untuk mengeluarkan jenazah itu. Tiba-tiba hujan semakin lebat. Dalam hitungan detik air menderas ke dalam lubang. Keempat laki-laki itu kontan segera naik. Tiba-tiba halilintar menggelegar, sesaat langit benderang. Tiba-tiba saja tanah di sekelilingnya longsor dan masuk ke dalam lubang. Dalam sekejap jenazah Tumijan terkubur di dalam lubang yang digalinya sendiri. Sekali lagi halilintar menggelegar, secercah kilat menyambar pohon nangka yang han-
ya berjarak dua meter dari lubang. Pohon nangka itu hangus dan roboh tepat di atas lubang dimana jenazah Tumijan terkubur di dalamnya.... ***** Pudji Isdriani K, alumni Fakultas Sastra Indonesia, UNS 11 Maret dan Universitas Indonesia. Ketua Umum Masyarakat Sastra Jakarta, Pengurus Wanita Penulis Indonesia Pusat (WPI Jakarta)dan Ketua Umum Ikatan Istri Bank Daerah NTB (ISBANDA).
PENDIDIKAN
Biasakan Sopan pada Guru PEMBENTUKAN karakter pada murid membutuhkan kerja keras dan usaha yang cukup panjang. Pihak sekolah diminta terus berinovasi dalam membina muridnya agar lahir generasi yang mempunyai karakter. Kepala SDN 11 Mataram Mursyidin, S.Pd., menerangkan pihaknya punya komitmen kuat dalam membentuk karakter pada para murid. Salah satunya dengan membiasakan para murid berlaku sopan pada semua guru. Sebagai bentuk implementasi, tiap hari para murid dibiasakan (Suara NTB/dys) menghormati gurunya Mursyidin dengan mengucapkan salam dan menyalaminya saat masuk sekolah. Selain itu, para murid juga diajarkan untuk senantiasa mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika salah kepada sesama teman-temannya. “Kita berusaha memasyarakatkan ucapan terima kasih, minta maaf dan lain sebagainya,” terang Mursyidin. Dengan cara sederhana seperti itu, diharapkan mampu melahirkan karakter kuat pada diri murid, saling menghormati, menghargai antar sesama sesama mereka dan di lingkungan sosial yang lebih luas. Sementara untuk mewujudkan hal itu, pihak sekolah senantiasa membangun hubungan dengan para orang tua agar semua program sekolah tercapai. Karena tanpa dukungan orang tua, mustahil dapat terwujud. “Kerjasama dengan orang tua selalu, kalau sekolah saja tanpa dukungan orang tua tidak bisa,” jelasnya. (dys)
Halaman 10
Minim Siswa, Sekolah Swasta Berpotensi Dibubarkan Mataram (Suara NTB) Sekolah swasta yang memiliki siswa kurang dari batas ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB pada semua jenjang pendidikan sebanyak minimal 20 orang dalam satu rombongan belajar (rombel), berpotensi untuk dibubarkan, atau menggunakan mekanisme lainnya. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih menunggu evaluasi pengawas terhadap sekolah swasta. “Sekolah swasta yang kurang siswanya dari 20, kita akan kondisikan, karena minimal 20 setiap kelas, kita dorong sekolahnya dibubarkan atau sekolahnya menggabung ke sekolah lain, kita carikan solusinya,” kata Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, ditemui di kantornya, Jumat (13/10). Menurutnya, saat ini pihaknya melalui pengawas sedang melakukan pendataan terhadap sekolah swasta. Data tersebut harus dipegang oleh pihaknya. Karena ketika Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) ada sekolah yang mengaku calon siswa mendaftar 30 orang, tapi ternyata yang daftar ulang kurang dari 20 siswa. “Data fix-nya belum kita terima laporan dari pengawas, setelah itu baru akan kita dapatkan kepastiannya. Kita akan panggil sekolah-sekolahnya, tetapi data harus kita pegang dulu,” ujarnya. Pihaknya akan mencarikan solusi terkait kekurangan siswa itu. Jika ada dua sekolah yang kekurangan siswa, nanti dicarikan solusi apakah dijadikan satu atau bergabung atau sekolah itu dibubarkan. “Apa dijadikan satu atau bagaima-
na dan lain sebagainya, supaya aman dan nyaman,” kata Surya. Dalam permendikbud itu satu kelas diharuskan minimal berisikan 20 siswa, dan maksimal 36 siswa. Jika tidak, maka tidak dianggap sebagai satu kelas atau rombongan belajar (rombel). Sebelumnya, Surya mengatakan, diperlukan juga peran sekolah swasta untuk mempromosikan sekolah sebelum PPDB. Sekolah swasta diminta untuk aktif menjemput siswa, tidak hanya menunggu sisa dari PPDB di sekolah negeri. Terkait dengan adanya penambahan kuota di
(Suara NTB/dys)
BERSAMA - Rektor IKIP Mataram Kusno bersama mahasiswa IKIP yang ikut berlaga di Pomnas, Jumat (13/10).
11 Mahasiswa IKIP Mataram Ikut Pomnas Mataram (Suara NTB) Sebanyak 28 atlet Kontingen Bapomi NTB akan berlaga pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) di Universitas Hasanuddin, Makassar tanggal 14-21 Oktober 2017 . Ke 28 atlet tersebut berasal dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Samawa, IKIP Mataram, Amikom, STAHN, STIKES Mataram dan Universitas Mataram (Unram). Rektor IKIP Mataram Prof. Drs. Kusno, PhD., mengatakan ke 11 mahasiswa IKIP Mataram tersebut akan berlaga di berbagai cabang olahraga seperti kempo, tarung derajat, dan pencak silat. Secara umum kata dia, kontingen Bapomi NTB akan turun di tujuh cabang olahraga dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan. “IKIP ada 11 kategori yang diikuti menyebar ke beberapa cabang olahraga, tapi kebanyakan di atlet,” ujarnya usai pelepasan kontingen Bapomi NTB yang berlangsung Jumat (13/10). Menurutnya, mahasiswa yang ikut dalam ajang Pomnas sebagian di antaranya aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Dari sana, pembinaan terhadap para mahasiswa dilakukan. Apalagi di IKIP ada Fakultas Pendidikan dan Olahraga (FPOK). “Model pembinaan di kampus, sudah ada banyak yang ikut ke tingkat nasional,” sambungnya. Dia berharap agar prestasi mahasiswa di ajang Pomnas ini dapat bersinar dan mampu membanggakan daerah serta institusi. “Dengan belajar berkompetisi bisa juara di tingkat nasional dan ASEAN,” harapnya. (dys)
H. Surya Bahari
Revitalisasi SMK Terkendala Bidang Keahlian
Peserta Didik PAUD Tidak Boleh Diajarkan Calistung Mataram (Suara NTB) Peserta didik di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak boleh diajarkan materi baca, tulis, dan menghitung (calistung). Peserta didik hanya diperbolehkan untuk diperkenalkan pada angka dan huruf. Ketentuan itu diatur juga oleh undang-undang. Hal itu ditegaskan Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Mataram, Hj. Umi Aziatin, S.Sos., M.KPd., di Mataram Jumat (13/10). Menurutnya anak PAUD tidak boleh dipaksakan untuk bisa calistung. “Calistung di TK tidak boleh, kita hanya memperkenalkan pada angka, kalau memang anak bisa menyerap, itu adalah efek samping. Tidak boleh dipaksakan,” tegasnya. Menurutnya, ketentuan larangan mengajarkan calistung di PAUD diatur oleh undang-undang. Jika tetap memaksakannya, maka itu melawan hukum. Sayangnya, ada di beberapa SD yang mengharuskan calon siswanya untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Padahal hal itu sebenarnya tidak dibenarkan. Ia sering mendengar banyak orang tua yang mengingkan agar anaknya sudah bisa membaca dan berhitung ketika duduk di PAUD. Bahkan menurutnya sering ada ujaran yang menyebutkan kenapa harus memasukkan ke PAUD kalau tidak diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Itulah yang menurutnya keliru. “Karena itu melawan hukum,” tegasnya. Hal senada disampaikan Kepala TK Islam Terpadu (IT)Kelompok Bermain (KB) IT Andalusia Islamic Pre School, Choirina Dwi Nafisah, S.Pd.I., dikonfirmasi Jumat (13/10). Menurutnya, pada prinsipnya usia dini merupaka usia anakanak untuk bermain. Proses pembelajaran lebih menekankan untuk menstimulus otak kanan. Biasanya menstimulus otak kanan dengan cara bermain dan berkreativitas. Jika calistung diajarkan sesuai kaidah pembelajaran yang mengacu pada buku, maka akan mencederai otak kanan anak. “Untuk calistung, jika diberikan secara textbook ke anak usia dini, maka akan mencederai otak kanannya. Karena dipaksa menggunakan atau memporsir otak kirinya. Pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung bisa saja distimulus melalui permainan. Seperti menggunakan games, kartu huruf atau angka. “Atau apapun yang sifatnya bisa membuat anak meski bermain, tapi tetap mendapatkan stimulus pendidikan,” urainya. (ron)
sekolah negeri yang awalnya 32 menjadi 36 siswa dalam satu rombel, menurutnya itu dilakukan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat. Aturan yang masih baru itu membuat banyak orang tua siswa kaget, karena menganggap PPDB masih seperti tahun sebelumnya. (ron)
(Suara NTB/ron)
SAMBUTAN - Ketua Jurusan Dharma Acarya, I Nyoman Wijana memberikan sambutan pada pembukaan Seminar di STAHN Gde Pudja Mataram, Jumat (13/10).
Jurusan Dharma Acarya STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) Jurusan Dharma Acarya Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar Seminar di kampus STAHN Gde Pudja, Jumat (13/10). Kegiatan yang diselenggarakan Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) dan Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu Jurusan Dharma Acarya itu mengambil tema pola pengembangan dan prospek Prodi PG-PAUD dan Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu dalam membangun sumber daya manusia Hindu di NTB. Ketua Panitia Seminar, Ni Made Arini, S.Ag., M.Pd., melaporkan, kegiatan seminar ini diikuti 93 peserta yang berasal dari para undangan pejabat struktural dan fungsional, kepala sekolah dan guru PAUD. Selain itu, ada pelaku seni dan budayawan, para pemerhati pendidikan dan seni serta para mahasiswa. “Khususnya mahasiswa prodi PG-PAUD dan Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja,” katanya. Narasumber dalam seminar ini, yaitu I Nengah Gusia, SE., memberikan materi tentang pengembangan dan prospek prodi seni, dan Hj. Umi Aziatin, S.Sos., M.KPd., memberikan materi mengenai
pengembangan dan prospek prodi PG-PAUD. Sementara itu Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM., yang diwakili Ketua jurusan Dharma Acarya, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., menyampaikan, prodi pendidikan selalu menjadi favorit, karena peluang kerjanya lebih besar. Dua prodi ini merupakan prodi yang baru. “Oleh karena itu perlu kita perbincangkan untuk kita perlu tahu strategi ke depan, mudah-mudahan prospek ke depan untuk PG-PAUD bisa diterima di PAUD umum, tidak hanya di PAUD Hindu, karena kurikulum kita buat sama dengan umum,” jelasnya. Sementara berkaitan dengan prodi seni dan budaya, merupakan prodi rintisan yang menginginkan lulusannya bisa menjadi guru seni. “Sehingga nantinya para alumni tidak menjadi beban masyarakat,” kata Nyoman Wijana. Dalam seminar ini, narasumber, I Nengah Gusia, SE., memaparkan perkembangan seni Bali yang mempengaruhi perkembangan seni di Lombok. Dalam kesimpulan awalnya, seni tradisi masih dibutuhkan saat ini.Perkembangan seni sendiri mengalami transformasi. Di masa lalu, seni dari Bali bagian dari ritual, apapun yang dilakukan adalah bagian dari
persembahan. “Karena perkembangan, lalu dibuatlah pembagian seni, seni sakral dan seni profan (tontonan). Perkembangan selanjutnya ada seni kontemporer,” ujarnya. Menurutnya, seni akan bersaing di empat wilayah, yaitu wilayah lokal,wilayah nasional, wilayah regional, dan wilayah global. Gusia menekankan puncak kebudayaan daerah adalah kebudayaan nasional. Perlu juga penguatan untuk kesenian, seperti memperbaiki sumber daya manusia melalui pendidikan serta menguatkan kelembagaan, pemasaran, kewilayahan dan industri seni. Sementara narasumber lainnya, Hj. Umi Aziatin, S.Sos., M.KPd., yang juga Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Mataram, mengatakan, sepanjang perjalanan kehidupan, ilmu PAUD dibutuhkan. “Tidak harus menjadi guru PAUD. Ilmu yang tidak mungkin tidak terpakai adalah ilmu guru PAUD, karena mengajarkan anak setiap harinya,” katanya. Ia memaparkan mengenai pengembangan PAUD yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram. Visi misi PAUD, katanya harus disesuaikan dengan visi misi Kota Mataram. “Visi misi harus dari atas,” katanya. (ron/*)
MTs Darul Muhajirin Fokus Bina Moral Siswa Praya (Suara NTB) Pembinaan pada aspek moral siswa jadi fokus perhatian yang kini dilakukan pihak MTs Darul Muhajirin, Praya. Salah satunya dengan cara mengkaji kitab-kitab akhlak yang berisi tata cara pergaulan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Pengajar MTs Darul Muhajirin, Saparwadi, S.Pdi., menerangkan salah satu kitab yang dikaji bersama siswa ialah kitab akhlakul banin. Kitab ini berisi aturan-aturan dalam kehidupan sosial manusia. “Semakin tua umur dunia ini, semakin miris juga akhlak
yang tetpatri dalam diri seseorang, khususnya peserta didik di sekolah, madrasah dan lembaga pendidikan lainnya,” jelasnya. Menurutnya, pembinaan moral pada para siswa dengan mengajak mereka ikut serta dalam kajian kitab akhlakul banin. Meski ini memang bukan satu-satunya yang dilakukan pihak madrasah. Masih ada cara lainnya juga. “Ini bukan merupakan satu-satunya cara melainkan bagian dari cara tersebut,” ujarnya. Diakuinya, MTs Darul Muhajirin Praya yang bernaung di bawah Yayasan Darul Muhaji-
rin Praya Loteng, pembelajaran kitab kuning merupakan resolusi sistem belajar di tengah siswa, utamanya dalam hal pengkajian kitab. “Dalam hal ini kitab akhlakul banin, yang membicarakan tentang kehidupan sosial, moralitas, baik ketika di rumah ataupun di luar rumah,” imbuhnya. Dengan mempelajari kitab terlebih pada Kamis 5 Oktober 2017 lalu, siswa Kelas IX telah mengkhatamkan juz satu kitab akhlakul banin dengan harapan semoga para siawa menjadi siswa yang berpengetahuan luas dan bermoral. (dys)
Mataram (Suara NTB) Pada proses revitalisasi SMK ada mekanisme penataan ulang atau re-engineering kelembagaan SMK dengan memberikan fokus bidang keahlian di satu sekolah. Direncanakan juga di satu wilayah seperti kabupaten/kota akan ada satu sekolah untuk satu bidang keahlian. Namun, belakangan ini, rencana itu sulit dilakukan karena luasnya wilayah di daerah tertentu. Hal itu disampaikan disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., dikonfirmasi Kamis (12/10). Menurutnya, Awalnya penataan ulang kelembagaan SMK itu bertujuan agar satu SMK bisa fokus membuka satu bidang keahlian, dan dalam satu wilayah, satu bidang keahlian pada satu SMK. Seperti di Mataram hal itu bisa terjadi. “Namun untuk daerah yang wilayah geografisnya luas sulit untuk menerapkannya,” katanya. Jika melihat daerah seperti di Lombok Tengah yang wilayah geografisnya luas, rencana itu sulit dilakukan. Direncanakan akan menggunakan pola regency, dengan membagi Lombok Tengah menjadi wilayah timur, ten-
gah, utara, selatan dan barat. Ia mengambil contoh di Kota Mataram, antara SMKN 1 Mataram dan SMKN 2 Mataram yang memiliki bidang keahlian yang sama yaitu bisnis manajemen. Inilah yang nantinya akan ditata. Tetapi, ia menekankan, penataan itu tidak serta merta langsung dilakukan. Nantinya akan dilihat jumlah peserta didik, jumlah kelulusan dan jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, disebutkan ada sembilan bidang keahlian yang menjadi fokus. Antara lain, bidang agrobisnis/ agroteknologi, bidang kemaritiman, pariwisata, teknologi dan rekayasa, energi pertambangan, bisnis manajemen, seni dan industri kreatif. Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, revitalisasi SMK sudah mulai berjalan. Hal itu didukung di pengadaan peralatan yang sudah dilelang. “Terkait dengan penguatan revitalisasi tahun ini harus tuntaslah. Dimulai dari pemetaan kompetensi untuk masing-masing SMK. Sederhananya, kalau kita punya enam SMK, enam SMK harus ada fokus bidang keahliannya,” katanya. (ron)
(Suara NTB/dys)
BACA - Para siswa MTs Al Madani sedang membaca Quran sebelum jam pelajaran dimulai. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan siswa yang gemar membaca Alquran.
Sebelum Mulai Belajar
Siswa MTs Al-Madani Wajib Mengaji 20 Menit Giri Menang (Suara NTB) Agar melahirkan para santri sekaligus siswa yang gemar membaca Qur’an, MTs AlMadani pada Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Madani Pelulan, Kuripan membuat kebijakan membaca Alquran sebelum jam belajar dimulai. Durasi yang dibutuhkan membaca Quran sebanyak 20 menit. “Paling 20 menit paling lama setelah itu kultum siswa bergiliran dan diberikan bimbingan, pengarahan setelah berakhir diarahkan salam-salaman,” ujar Pengasuh Ponpes AlMadani, Muhammad Tahrir. Lebih jauh Tahrir menegaskan kebijakan ini sematamata untuk lebih mendekatkan para santri dengan bacaan Alquran. Pembiasaan secara langsung membaca Alquran ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk para siswa, tetapi juga untuk gurunya. “ Kegiatan baca Alquran sebelum PKBM dimulai pukul 07.20,” imbuhnya. Khusus untuk para siswa, ke-
biasaan ini menuntut mereka agar bisa memperbaiki bacaan Alquran. Karena di saat seperti sekarang ini, belum tentu mereka mengaji di rumah pada sore atau malam hari. Karena sudah banyak godaan untuk tidak mengaji seperti menonton televisi, bermain dengan teman dan menikmati kecanggihan teknologi, seperti smartphone, tablet dan internetan. Selain itu dengan kebiasaan mengaji akan memberikan rasa tenang dan tentram tidak hanya untuk siswanya, tetapi juga untuk gurunya yang juga turut mengawal kebijakan mengaji sebelum jam belajar dimulai. Di samping itu, diharapkan dengan kegiatan belajar yang dimulai dengan membaca Qur’an setiap harinya akan membuka cakrawala para siswa sebelum menerima pelajaran dari guru-guru mereka. Termasuk kata Tahrir ialah dengan membaca Qur’an seperti ini akan membiasakan siswa untuk selalu dalam keadaan suci dalam belajar. (dys)
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Sabtu, 14 Oktober 2017
SUARA NTB
Sabtu, 14 Oktober 2017
Halaman 11
Reses Dewan Diduga Ditunggangi Sosialisasi Balon Kepala Daerah (Suara NTB/fan)
PROTES - Tampak Bonsu Hasibuan melakukan protes kepada Pengawas Pertandingan , Ahmad Juanda Rangkuti di Sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (13/10).
Kekalahan Mataram FC Diwarnai Keributan Mataram (Suara NTB) Pertandingan tim Mataram FC dengan GBFC Malaysia berakhir 4-5 di Open Turnamen Futsal Gubernur NTB Cup V, yang digelar di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (13/10) kemarin. Namun kekalahan tim Mataram FC itu diwarnai aksi protes. Usai pertandingan, Pelatih Mataram FC, Bonsu Hasibuan mendatangi Pengawas Pertandingan (PP), Ahmad Juanda Rangkuti untuk melakukan protes. Alasannya Bonsu protes karena banyak keputusan wasit yang salah. Bonsu menilai sebanyak lima foul (pelanggaran) yang mereka terima adalah keputusan yang salah dikeluarkan oleh wasit Agus Mulianto dan Iskandar. Dalam protesnya Bonsu Hasibuan mengeluarkan nada tinggi dan memukul meja. Tidak terima aksi Bonsu, Juanda pun menjawabnya dengan nada tinggi. Suasana pun semakin tidak terkendalikan. Kedua orang itu saling ngancam. Namun syukurnya suasana dapat dikendalikan setelah beberapa orang dari perangkat pertandingan merangkul Bonsu. Bonsu Hasibuan yang dimintai tanggapannya oleh Suara NTB terkait aksinya itu mengatakan kekecewaannya dengan keputusan wasit terhadap lima pelanggaran yang diterima oleh anak-anaknya. Keputusan wasit diakuinya merugikan timnya. “Saya tidak meminta wasit untuk merubah keputusan, saya hanya berargumen untuk memberikan saran dan koreksi. Tapai wasit tidak menerima koreksi, malah dia nada tinggi,” ucapnya. Menurutnya, bila Pengawas Pertandingan (PP) Juanda mengkoreksi kepemimpinan dua wasitnya dia tidak akan emosional dalam melakukan protes. “Harusnya mereka belajar, tapi mereka tidak mau merasa disalahkan,” terangnya. Sementara itu Pengawas Pertandingan, Ahmad Juanda Rangkuti yang dimintai tanggapannya mengaku tidak melakukan kesalahan. Menurutnya keputusan wasit tidak bisa diintervensi pada saat itu. Karena ada mekanisme yang harus dilakukan lebih dulu oleh dirinya sehingga dia tidak bisa menerima serta-merta protes pelatih Mataram FC. “Kita ini harus independen dan profesional. Keputusan wasit tidak bisa diintervensi secara langsung. Nanti setelah akhir pertandingan baru kita evaluasi,” tegasnya. Ditegaskannya, atas sikap Bonsu tersebut Juanda akan melaporkan ke AFP NTB. Dia akan melaporkan terkait aksi protes Bonsu yang memukul meja dan membanting air kemasan di hadapannya. “Saya sudah buatkan laporan untuk ditujukan ke AFP NTB terkait protes Bonsu yang memukul meja dan membanting botol minuman kearah saya,” tegasnya. (fan)
Maram (Suara NTB) Memasuki masa reses, anggota DPRD NTB turun ke masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menjaring aspirasi masyarakat. Hasil reses atau aspirasi yang berhasil terjaring itu nantinya akan menjadi pokokpokok pikiran DPRD NTB yang kemudian akan dituangkan dalam program APBD NTB 2018. Namun demikian, karena masa reses kali ini, berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada NTB 2018, di mana beberapa pasangan calon sudah mulai mengerucut. Kegiatan reses para wakil rakyat itu juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur yang didukung oleh partai masing-masing. Hal itu terpantau dari
spanduk-spanduk kegiatan reses para wakil rakyat, dimana juga menaruh foto salah satu pasangan calon. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, mengingat kegiatan reses yang dibiayai oleh negara tersebut mestinya benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, bukan malah menunggangi dengan agenda politik Pilkada NTB 2018. Salah satu anggota dewan
yang ketahuan secara terangterangan memasang foto salah satu pasangan calon kepala daerah, yakni Hj. Suryahartin, anggota DPRD NTB fraksi Bintang Restorasi dari daerah pemilihan Lombok Timur bagian utara. Suryahartin yang dikonfirmasi terkait hal itu, memilih bungkam. Ia enggan untuk menjawab pertanyaan dari media. Sementara itu, Sekretaris
DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal tersebut menjelaskan, ia memastikan bahwa kegiatan reses tersebut untuk menjaring aspirasi masyarakat. Adapun untuk kegiatan sosialisasi diri dan pasangan calon kepala daerah, ia menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan fraksi masing-masing. “Reses adalah bentuk kegiatan anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Soal beliau-beliau melakukan sosialisasi diri dan pasangan calon dalam pilkada, kami serahkan kepada masing-masing fraksi/partai dan itu kebijakan dari
masing-masing partai yang bersangkutan,” ujar Mahdi. Namun demikian, untuk kegiatan reses kali ini tidak lagi dipertanggungjawabkan, karena sudah masuk dalam komponen gaji, sesuai dengan aturan terbaru tentang hak keuangan dan protokoler anggota DPRD. Disampaikan oleh Mahdi, dari pantaunnya atas pelaksanaan reses, berjalan dengan lancar. Sekretariat dewan juga menyertakan satu orang pendamping untuk membantu anggota melaksanakan resesnya. “Nanti hasil resesnya akan dimasukkan dalam pokir, lalu diparipurnakan,” jelasnya. (ndi)
Pilkada Lotim
Luthfi Yakin Dukungan Parpol Masih Terbuka
(Suara NTB/ars)
SERTIJAB - Prosesi sertijab Dandim 1606/Lobar yang dipimpin Danrem 162/WB Kolonel H. Farid Makruf.
Tongkat Komando Kodim 1606/Lobar Berganti Mataram (Suara NTB) – Tongkat komando Komandan Kodim 1606/Lobar dari Letnan Kolonel Inf Ardiansyah berpindah kepada Letnan Kolonel Czi Djoko Rahmanto. Sertijab berlangsung Jumat (13/10) di Aula Sudirman Korem 162/WB dipimpin oleh Danrem 162/WB Kolonel Inf. H. Farid Makruf M.A. Danrem 162/WB dalam amanatnya menyampaikan, serah terima jabatan merupakan salah satu pembinaan personel dengan tujuan untuk memberikan penyegaran kepemimpinan di korps TNI Angkatan Darat. Program yang terencana dan berlanjut, dalam rangka untuk memelihara kesinambungan organisasi. “Sehingga selalu mampu memberikan karya nyata terbaik dalam pelaksanaan tugas organisasi,” kata Danrem. Dalam kesempatan tersebut Danrem mengucapkan terimakasih kepada Letkol Inf Ardiansyah beserta isteri atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Dandim 1606/Lobar. Begitu pula kepada perwira lainnya
yang akan pindah tugas, yakni Mayor Chk I Nyoman Arta Wijaya, S.H., beserta istri. Kepada pejabat Dandim 1606/Lobar yang baru Danrem berharap agar segera menyesuaikan diri dengan situasi di satuan tugas masingmasing. “Jaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Darat ini dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan kerjasama dengan aparat terkait dan seluruh komponen masyarakat. Bangun dialog dan lakukan interaksi serta komunikasi secara cerdas dan santun dengan semua lapisan masyarakat, sehingga akan terwujud kinerja yang sinergis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyentuh lang-
sung terhadap kepentingan masyarakat,” pesan Danrem. Setelah upacara serah terima jabatan, Danrem 162/WB didampingi Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162 beserta seluruh peserta yang hadir memberikan ucapan selamat kepada para perwira yang melaksanakan kegiatan serah terima jabatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 162/WB, Kasrem 162/ WB, Dandim jajaran Korem 162/WB, Satdisjan Korem 162/ WB, Para Kasi dan Perwira Staf Korem 162/WB serta Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162 beserta pengurus. (ars/*)
RUPA-RUPA
ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RUPA-RUPA
LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
Mataram (Suara NTB) Dukungan partai politik di pilkada Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya sudah mulai mengerucut pada tiga bakal calon Bupati, yakni M. Sukiman Azmi, Khairul Warisin dan M. Syamsul Luthfi. Bahkan beberapa parpol sudah mengantogi SK dukungan dari DPP, sementara sisanya sudah menyatakan dukungan tapi masih belum mengeluarkan SK. Kondisi itu membuat Ketua DPD Partai Demokrat Lombok Timur, M. Syamsul Luthfi yakin, bahwa partainya akan mendapatkan teman koalisi untuk mengusung dirinya tampil di Pilkada Lombok Timur. Sebab diketahui sampai saat ini, Partai Demokrat masih belum punya teman koalisi. “Kan partai ini cukup banyak, ada 12 partai, tentu nanti salah satunya akan menjadi koalisi kita. Sekarang, ini posisinya masih klaim-klaim saja, jadi masih terbuka. Kan baru dua partai yang sudah final. Jadi inilah seninya (politik) bagaimana mangatur strategi dan ira-
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6361CF NOKA/NOSIN : MH1JFD221DK448874/ IFD3E-02469109 AN. DRS. H. LALU HARTONO HILANG DISEKITAR AMPENAN HILANG STNK R2 HONDA DR2350CU NOKA/NOSIN : MH1JFZ118HK736628/ JFZ1E-1747085 AN. MOH. KURTUBI HILANG DISEKITAR JL. RAYA TANJUNG HILANG STNK R2 HONDA DR6708BY NOKA/NOSIN : MH1JFB115CK082624/ JFB1E-1081342 AN. DESAK GEDE OKTAVIANA INDRAYANI HILANG DISEKITAR SWETA CAKRANEGARA HILANG STNK R4 TOYOTA DR1877IZ NOKA/NOSIN : MHF11KF8330085888/ 7K0622887 AN. SAHABUDIN HILANG DISEKITAR PASAR EMPANG SUMBAWA HILANG STNK R2 HONDA DR6747BR NOKA/NOSIN : MH1JBB116AK310381/ JBB1E-1296483 AN. RUDI ZULHAM HILANG DISEKITAR SENGGIGI MENUJU MATARAM
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
ma, finalnya nanti pada saat pendaftaran,” ujarnya saat ditemui baru-baru ini. Ketika ditanya terkait posisi dirinya yang kurang diunggulkan dalam Pilkada Lotim, sebab dari sejumlah hasil survei menyebutkan posisi Luthfi harus puas berada di bawah Sukiman Azmi yang berpasangan dengan Rumaksi SJ. Mantan Wakil Bupati itu menjawab bahwa ia tidak terbebani dengan hasil survei yang menempatkan dirinya sebagai balon dengan elektabilitas nomor urut dua. “Tidak jadi beban psikologis, ibarat kita latihan olaharaga, kalau kita kalah sekarang maka tingkatkan latihan. Yang penting kita harus sportif, itu yang harus kita junjung tinggi. Siapapun yang menang, itu harus jadi pemimpin semua, bukan satu kelompok,” ucapnya. terakhir disampaikan kakak kandung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu bahwa dirinya memastikan diri akan segera menyusul untuk mengantongi tiket sebagai seperta Pilkada. Iapun merencankan dalam waktu dekat dirinya akan segera deklarasi setelah merampungkan koalisi beserta paket pasangan wakilnya. (ndi)
SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081
SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
Sabtu, 14 Oktober 2017
SUARA NTB
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 14 Oktober 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
Sabtu, 14 Oktober 2017
SUARA NTB
Halaman 14
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 14 Oktober 2017
Dandim Bantah Ada Baku Tembak di Dompu Mataram (Suara NTB) Kesalahpamahan antaran oknum anggota TNI dengan anggota Sat Lantas Polres Dompu Jumat (13/10) diharapkan tidak berbuntut panjang. Baik institusi TNI maupun Polri menjamin tidak ada reaksi dari anggota masing masing di lapangan. ini sekaligus membantah informasi yang beredar ada baku tembak antara anggota TNI dan Polri. Bantahan itu disampaikan Dandim 1614/Dompu Letkol CZI Arif Hidayanto, SIP. Ia menjelaskan, saat itu memang ada dua kejadian. Peristiwa pertama, cekcok antarananggotaTNIdariYonif611 / Awanglong Kalimantan, Pratu Arif Rahman yang sedang cuti di Dompu. ‘’Kejadian antara anggota Sat Lantas dengan anggota TNI ini sebenarnya sudah selesai. Nah, setelah itu ada kejadian kedua,” kata Dandim kepada Suara NTB ditemui di Makorem 162/WB, Jumat sore kemarin. Kejadian itu itu, belum dipastikan pemicunya. Namun diduga ada reaksi dari keluarga anggota TNI dan warga yang merasa kesal dengan kejadian pertama. Sehingga anggota yang sedang piket di Pos BNI Dompu tidak ada hubungan dengan kejadian pertama, jadi sasaran amuk warga. ‘’Waktu itu ada anggota Provost TNI yang berusaha melerai bersama anggota Intel kami, supaya warga tidak mengejar dua anggota yang tidak tahu apa-apa tadi. Nah karena warga sulit dikendalikan, keluarlah tembakan peringatan dari anggota Provost. Rupanya tembakan peringatan ini yang menyebar informasi kemana mana terjadi baku tembak. Salah itu, tidak benar ada baku tembak TNI dan Polri di Dompu,” tegas Dandim yang baru saja selesai mengikuti kegiatan Sertijab Dandim 1606/Lobar. Selepas kejadian pertama dan kedua, jajaranya di Kodim Dompu menggelar pertemuan dengan Polres Dompu, bahkan bersama sama turun ke lapangan untuk mengamankan situasi. Dandim juga menjamin, tidak akan ada reaksi dari anggotanya. Pihak kepolisian juga demikian, memberi jaminan yang sama. Apalagi anggota TNI Pratu Arif Rahman bukan personel Kodim Dompu. “Kan ini
anggota luar, bukan anggota di Dompu. jadi kami baik baik saja anggota Kodim dengan Polres Dompu kok,” tegasnya. Terkait kronologi kejadian sesuai laporan diterimanya, anggota TNI itu datang ke Dompu untuk cuti karena mengurus orang tuanya yang sakit. Saat keluar dari rumah sakit, Pratu Arif buru buru saat berboncengan dengan adik bibinya tanpa helm. “Tapi saat itu anggota TNI ini sudah tunjukkan kartu anggota, SIM, STNK. Tapi saya tidak tahu apa yang dia katakan sampai membuat bereaksi anggota Sat Lantas itu,” kata Dandim. Akibat cekcok itu, versi laporan diterimanya, anggota TNI dipukul oleh sejumlah anggota Sat Lantas. Karena kalah jumlah, sehingga anggota itu memilih mengalah. Dandim memperkirakan keluarga dari anggota TNI itu tidak terima dengan pemukulan tersebut, apalagi dalam situasi musibah orang tuanya sakit. Reaksi muncul pada kejadian kedua, ketika anggota Polri diserang di pos BNI. Setelah kejadian itu, dipastikannya tidak ada reaksi lanjutan karena sudah ada kesepakatan damai secara kekeluargaan. Anggota TNI itu pun tidak mempersoalkan secara hukum pemukulan yang dialaminya. Insiden yang ramai disaksikan warga itu dipicu kesalahpahaman antara Bripka Hadi Haryanto dengan anggota TNI dari yonif 611 / Awanglong Kalimantan, Pratu AR. Kronologi kejadian, sekitar pukul 09.00 Wita, seperti biasa anggota Sat Lantas sedang bertugas di pos Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) Cabang RSUD Dompu. Petugas juga menemukan sejumlah pelanggar lalulintas dan melakukan penilangan
Di Atas 82 Persen Dari Hal. 1 Sugihartha menjelaskan, realisasi fisik untuk seluruh proyek di Dinas Perkim sampai dengan saat ini sudah berada di atas 82 persen. Sementara realisasi keuangan baru 66,5 persen. Ia mengatakan, untuk realisasi keuangan tergantung dari pengajuan pembayaran yang diajukan rekanan. Diketahui, lima paket proyek RTLH ini antara lain paket I RTLH dengan lokasi di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara Rp 6,7 miliar. Paket 2 RTLH dengan lokasi di Lombok Tengah Rp 5,2 miliar dan Paket 3 RTLH Lombok Timur Rp 5,22 miliar. Selanjutnya, paket 4 RTLH dengan lokasi Sumbawa dan Sumbawa Barat Rp 3,7 miliar dan paket 5 RTLH Kota Bima, Bima dan Dompu Rp 6 miliar. Selain proyek perbaikan RTLH sebanyak 1.073 unit tersebut, Sugihartha mengatakan ada juga proyek dari pusat. Yakni perbaikan RTLH
melalui pola stimulan sebanyak 3.520 unit yang tersebar di 10 kabupaten/ kota di NTB. Ada juga bantuan rumah khusus sebanyak 200 unit. Serta pembangunan dua rumah susun (rusun) dengan jumlah 200 kamar di Lombok Tengah dan Sumbawa. Dengan perbaikan RTLH tersebut, kata Sugihartha, terdapat empat indikator kemiskinan yang dapat dituntaskan. Seperti luas bangunan, kualitas lantai, dinding dan MCK. Sedangkan untuk penyediaan air bersih dikoordinasikan dengan Dinas PUPR dan listrik dengan Dinas ESDM. Dalam RPJMD NTB 2013-2018, Pemprov menargetkan perbaikan RTLH sebanyak 5.000 unit. Untuk 2018, tersisa sekitar 1.100 unit RTLH. Dalam APBD perubahan 2017, kata Sugihartha ada penambahan anggaran sebanyak 8 RTLH. (nas)
Kemenkeu Minta Perbankan Genjot Penyaluran KUR TKI di NTB Dari Hal. 1 jumlah remitansi yang dikirim mencapai triliunan rupiah setahun. Pada JanuariMaret 2017, remitasnsi TKI NTB telah mencapai RP 347,9 miliar. BPS NTB mencatat dari dua sumber yakni Bank Indonesia dan Kantor Pos. Tahun 2016 lalu, kiriman TKI mencapai Rp 1,7 triliun selama setahun. Kiriman dari Bank Indonesia di rinci, terbesar dari Saudi Arabia sebesar Rp 41 miliar lebih, Malaysia Rp 4 miliar lebih. Uni Emirat Arab sebesar Rp 3 miliar lebih, dan masing-masing di bawah Rp 1 miliar adalah Qatar, Kuwait, Jepang, Hongkong, Singapura, Brunei Darussalam dan negara-negara lainnya sebesar Rp 21 miliar lebih. Terbesar masuk dari bankbank yang ada di Kota Mataram, menyusul Sumbawa, Bima dan Lombok Tengah. Sementara kiriman dari PT. POS, paling tinggi masuk ke Lombok Timur, Loteng, Sumbawa, Lombok Barat, Mataram, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Bima, Dompu dan Kota Bima. Sebelumnya Kepala BP3TKI Mataram, Mucharom Ashadi mengungkapkan penyebab rendahnya realisasi KUR TKI di NTB. Selain persoalan persyaratan yang dinilai memberatkan calon TKI yang ingin
memperoleh KUR, Mucharom mengatakan perbankan enggan menyalurkan lantaran mereka tidak memiliki perwakilan di negara penempatan TKI tersebut. Sehingga pengembalian KUR dikhawatirkan tidak akan bisa dipenuhi oleh TKI bersangkutan. Mucharom menambahkan, seharusnya tidak ada hal seperti itu yang menjadi penghambat calon TKI mendapatkan KUR. Pasalnya, di daerah asal mereka mempunyai keluarga. Sehingga pengembalian KUR itu bisa lewat keluarga yang ada di sini. Ia mengaku sudah meminta kepada bank penyalur KUR ini supaya memberikan kemudahan kepada para calon TKI untuk mendapatkan KUR tersebut. Ketatnya persayaratan dari perbankan membuat calon TKI lebih memilih meminjam di rentenir untuk biaya berangkat ke luar negeri. Padahal sebenarnya, tujuan pemberian KUR TKI adalah memberikan kemudahan bagi calon TKI untuk mendapatkan KUR tersebut. ‘’Adanya KUR TKI ini untuk membantu supaya mereka tidak lari ke rentenir. Makanya kita minta supaya perbankan ini mempermudah persyaratan untuk memperoleh KUR ini,” harapnya. (nas)
hingga lima pengendara. Pada saat yang bersamaan, melintas oknum anggota TNI berpakaian preman berboncengan dengan seorang perempuan mengendarai sepeda motor. Melihat perempuan yang diboceng tidak memakai helm, Bripka Hadi Haryanto menegur kemudian menanyakan kelengkapan kendaraan. Kronologi dari Polres Dompu, oknum anggota TNI yang sudah terlihat emosi mengeluarkan SIM dan menyodorkan langsung ke muka Bripka Hadi. Masih dengan emosi, Pratu Arif turun dari motornya dan mencengkeram kerah baju Bripka Hadi kemudian melontarkan kalimat, “Kenapa menghalangi jalan saya? “ Merasa tersinggung dengan sikap anggota tersebut, Bripka Hadi membalas mencengkeram baju Pratu AR dan sempat terjadi saling tarik menarik baju. Sementara versi pihak Kodim, anggota TNI itu sempat dikeroyok anggota Sat Lantas. Atas kesepakatan, kedua pihak sama – sama ke Kodim Dompu dan berkoordinasi mengenai penyelesaian, sehingga ketegangan itu tuntas dan diselesaikan secara kekeluargaan. Situasi di Kabupaten Dompu sudah kondusif hingga Jumat (13/10) siang ini. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti, memastikan, insiden yang melibatkan Bripka Hadi Haryanto dengan anggota TNI dari yonif 611 / Awanglong Kalimantan, Pratu Arif Rahman sudah diselesaikan dengan damai.”Kejadian ini karena kesalah pahaman, dimana anggota Sat Lantas tidak mengetahui kalau yang distop itu adalah anggota TNI,” kata Kabid Humas. Kabid Humas memastikan persoalan tersebut telah dikomunikasikan antara Wakapolres dan Kasdim, sehingga tidak membias ke anggota lainnya. (ars)
Halaman 15
Perlu Keterangan Ahli DUGAAN pungli upah jasa pelayanan kesehatan dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Parampuan masih berkutat di tahap penyelidikan. Penyidik kepolisian menguatkan penyelidikan agar penanganan kasus lebih matang. Demikian disampaikan Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes Pol Ismail Bafadal menjawab pesan instan Suara NTB. “Penyidik masih perlu memeriksa beberapa saksi termasuk saksi ahli,” ujarnya kemarin petang. Penguatan di tingkat penyelidikan itu sebab kasus dugaan korupsi memerlukan pembuktian yang mendalam, lebih dari penanganan kasus pidana umum lainnya. “Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa saksi sudah diperiksa tetapi masih perlu keterangan saksi
lainnya,” sebut Inspektur Inspektorat Polda NTB itu. Keterangan saksi ahli dimaksud berkaitan dengan perintah pemungutan uang, pendalaman unsur pidana korupsi, juga mengenai peraturan perundangan terkait pelayanan kesehatan. Mantan Kapolres Mataram itu menambahkan, penanganan digawangi Pokja Penindakan Tim Saber Pungli Provinsi NTB, yakni Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Menurutnya penanganan kasus itu belum ada kemajuan yang berarti. “Bila ada kemajuan nanti akan segera diinformasikan. Kasus ini belum ditingkatkan ke penyidikan,” kata Ismail. Penyidik masih mendalami indikasi perintah Kepala Puskesmas Parampuan tentang pemotongan dana yang menjadi hak pegawai tersebut,
daerah tempatnya kos sekitar bulan September 2014. Namun, karena berhenti kos, dia tak mengurus lagi E-KTP tersebut. Balik ke kampung halaman di Lombok Timur, Wahyuni kembali melakukan perekaman E-KTP bersama keluarganya sekitar Juni 2015. Ia mengeluhkan, hingga saat ini E-KTP tersebut belum diterima. ‘’Sampai sekarang itu belum jadi,’’ ungkapnya. Wahyuni mengaku bukan hanya dirinya dan keluarga yang belum mendapatkan EKTP. Tetapi juga banyak warga lainnya yang sudah melakukan perekaman juga belum memperoleh E-KTP. Kepala Bidang Dukcapil pada DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Sumantri yang dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri pertemuan di Kantor Gubernur, Jumat (13/10) siang kemarin mengatakan masih banyaknya masyarakat yang belum merekam dan menerima E-KTP karena dinilai kurang pro aktif mengurus ke Dinas
KETUA TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menghimbau agar orang tua senantiasa memperhatikan asupan gizi anak. Asupan gizi yang cukup, sangat menentukan kecerdasan dan tumbuh kembang anak. Hal itu disampaikan Erica, saat mengunjungi Paud Bundaku, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba Kota Bima, Jumat (13/10). Di hadapan Ketua TP PKK. Kota Bima, Hj.Yani Marlina M. Qurais, seluruh siswa Paud, kepala sekolah dan dewan guru yang menerima kedatangannya dan rombongan, Hj Erica menjelaskan, makanan yang sehat dan bergizi itu tidak harus mahal. Justru kebanyakan bahannya dapat diperoleh dengan mudah. Berbagai macam sayur dan umbi-umbian yang biasanya ditanam di pekarangan rumah disebutnya sebagai alternatif panganan anak dan keluarga. ‘’Jangan biarkan anak-anak kita jajan sembarang, yang belum terjamin mutu dan manfaatnya bagi kesehatan,’’ imbuhnya. Segala bentuk makanan yang mengandung pengawet, pemanis dan pewarna buatan itu menurut dia, jika
(Suara NTB/ist)
DIALOG - Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Majdi berdialog dengan anak-anak saat mengunjungi Paud Bundaku, dikonsumsi terus dalam jangka panjang dapat akan merusak kesehatan. Hj Erica yang saat itu didampingi Wakil Ketua I PKK NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin
Dukcapil masing-masing kabupaten/kota. Ia mengatakan, sebanyak 573 ribu warga NTB yang belum melakukan perekaman sampai Agustus lalu itu akibat masyarakat belum sadar mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KTP. ‘’Sementara KTP itu memiliki manfaat yang memiliki akses ke segala aspek pembangunan. Masyarakat belum menyadari pentingnya kepemilikan itu. Sehingga masyarakat kita ketika membutuhkan dokumen itu baru dia mengurus,’’ katanya. Pemerintah pusat menargetkan perekaman E-KTP harus tuntas Desember tahun ini khususnya bagi warga yang wajib pilih. Meskipun ratusan ribu yang belum merekam, Sumantri optimis akan mampu mencapai 100 persen sampai Desember mendatang. Namun, ia mengatakan ada kabupaten yang pesimis mengejar target 100 persen perekaman E-KTP sampai Desember mendatang yakni Lombok Barat. Sumantri menegaskan, persoalan men-
genai ketersediaan blanko tidak ada masalah. Berapapun yang diminta kabupaten/ kota maka akan diberikan sesuai dengan jumlah yang melakukan perekaman. ‘’Cuma kenapa sekarang masih ada penduduk kita yang menggunakan Suket (belum menerima E-KTP)? Itu karena jumlah masyarakat kita yang melakukan perekaman sejak November sampai Maret, kemudian itu diperpanjang waktu itu blanko langka. Yang melakukan perekaman sejak November sampai Maret itu masih sedang dicetak. Itu pun belum habis,” terangnya. Sehingga ketika ada warga yang melakukan perekaman EKTP saat ini maka pasti mereka akan mendapatkan suket pengganti E-KTP. Namun, jika ada warga yang melakukan perekaman pada periode November 2016 sampai Maret 2017 yang belum mendapatkan E-KTP, menurut Sumantri, mereka tidak aktif mengurusnya ke Dinas Dukcapil setempat. “Sebenarnya tinggal kasi Suket, cetak selesai,” tandasnya. (nas)
Terancam Sanksi Kemendagri Dari Hal. 1 terutama mengenai peralihan aset dari kabupaten/kota ke provinsi. Pemberian sanksi kepada kepala daerah/wakil kepala daerah hingga DPRD ini, sudah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2017. Hal tersebut dikatakan Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemendagri, Ir. Dadang Sumantri Mochtar dikonfirmasi Suara NTB usai menggelar pertemuan dengan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur, Jumat (13/10) siang kemarin. Pertemuan ini membahas temuan Itjen Kemendagri mengenai belum diserahkannya aset akibat peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014. ‘’Kita akan pantau hasil temuan ini. Apakah nanti ditindaklanjuti atau tidak oleh Bapak Gubernur, terutama pengawasan terhadap kabupaten/ kota. Ada beberapa yang kita lihat pelaporannya belum masuk. Kemudian tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Dadang. Menurut Dadang, jika temuan-temuan Itjen Kemendagri ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/ kota maka pihaknya akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Data-data mengenai penyerahan aset
(Suara NTB/dok)
Ismail Bafadal
Asupan Gizi, Tentukan Kecerdasan Anak
814 Ribu Warga NTB Belum Terima E-KTP Dari Hal. 1
yang digunakan untuk tambahan dana oeprasional puskesmas di Kecamatan Labuapi, Lombok Barat tersebut. Pemotongan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap 60 pegawai itu dilakukan per bulan per pegawai sejak Mei 2016. Potongannya bervariasi dan paling besar mencapai Rp 200 ribu. Aturan penggunaan dana kapitasi dijelaskan dalam Permenkes RI 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dalam kasus itu, tim saber pungli sudah menyita uang tunai Rp 2,2 juta, berkas rekapitulasi penerimaan dana kapitasi JKN, dan rekapitulasi pembayaran dana kapitasi kepada pegawai. (why)
dari kabupaten/kota harus segera dituntaskan. Seharusnya, sesuai dengan ketentuan, penyerahan aset dari kabupaten/kota ini harus sudah tuntas pada tahun 2016 lalu. Namun, faktanya masih ada kabupaten/kota yang belum menyerahkannya ke provinsi. Bahkan, kata Dadang, ada indikasi satu kabupaten yakni Lombok Timur, tidak mau menyerahkan aset ke provinsi. ‘’Ini yang perlu kita tekankan. Kita akan pantau Pak Gubernur apakah sudah melakukan peringatan atau tindaklanjut. Perlu ada peringatan dari gubernur karena ketentuan UU begitu. Kita nanti akan lihat itu realisasinya,’’ tegas Dadang. Menindaklanjuti temuan Itjen Kemendagri ini kata Dadang, gubernur perlu memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga kepada Bupati Lombok Timur. Jika memang peringatan gubernur tersebut tidak ditanggapi maka barulah Itjen Kemendagri akan turun melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dadang menjelaskan, dalam PP No. 12 Tahun 2017, akan ada penjatuhan sanksi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dam DPRD yang tidak mau melaksanakan UU. Ia menyebutkan, sanksinya bisa berupa penundaan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD hingga pem-
berhentian. ‘’Kalau perlu nanti ada yang disekolahkan di Kemendagri dan sebagainya,’’ terang Dadang. Dadang mengatakan hal ini perlu diingatkan karena PP No. 12 Tahun 2017 sudah berlaku bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari beberapa kabupaten/kota yang masih ditemukan belum menyerahkan aset ke provinsi, Dadang mengatakan Lombok Timur perlu perhatian khusus. ‘’Tetapi dari sekian (kabupaten/kota) ini, ada satu kabupaten yang memang perlu perhatian khusus, Lombok Timur. Ada indikasi ke arah sana (enggan menyerahkan aset). Makanya kita mengimbau sebelum itu dilakukan sebaiknya proses sesuai dengan ketentuan aturan itu dilaksanakan. Supaya kepatuhan itu menjadi perhatian. Karena sudah ada ketentuannya tentang penjatuhan sanksi tadi,’’ ucapnya. Mengenai langkah gubernur yang membentuk tim percepatan peralihan aset, Dadang menyatakan pihaknya mendukung langkah tersebut. Hanya saja perlu dilakukan percepatan dan persoalan aset ini harus segera tuntas. ‘’Hasil temuan inilah yang kita pantau pelaksanaannya sejauhmana. Pemerintah provinsi dulu yang memantau. Kalau sudah nyerah, kita akan turun tangan,’’ tandasnya. (nas)
juga mengajak orang tua untuk lebih waspada terhadap predator anak. Karena tidak dipungkiri seringkali pelaku kejahatan pada anak adalah orang di lingkungan terdekatnya. Tak bosan-bosan juga ia mengingatkan, agar orang tua selalu menjadi teladan yang baik bagi anak, dalam perilaku sehari-hari, seperti dalam menggunakan handphone, menonton TV dan dalam bertutur kata. Dengan pola asuh dan pendampingan orang tua itu, ia yakin dapat membentuk anakanak menjadi generasi yang kuat dan berbakti.
Disela berkunjung dan meninjau langsung sarana dan prasana belajar di Paud itu, Erica menyempatkan diri berdialog dengan peserta didik di sana. Pertanyaan ringan dilontarkan, mulai dari kebiasaan sarapan, ibadah serta ajakan untuk terbiasa menjalankan pola hidup sehat. Usai dari Paud, Hj. Erica dan rombongan melanjutkan kegiatannya ke Aula Kantor Walikota. Di sana, rombongan PKK bersilaturrahim dengan jajaran Pemerintah Kota Bima dan seluruh kader PKK Kota Bima. (r0)
Hujan Mulai Turun, Krisis Air Masih Terjadi Dari Hal. 1 “Itu sumbernya dana tak terduga, memang untuk atasi kekeringan sesuai SK Gubernur. Dana memang sudah harus keluar, kegiatannya sudah berjalan seperti survei lapangan. Nanti tinggal dicairkan,” jelasnya. Selama ini dia mengakui penanganan kekeringan dengan droping air belum menjadi jaminan teratasinya ‘’dahaga’’ warga terdampak. Tapi untuk program jangka panjang dengan sumur dangkal dan sumur dalam, tidak akan sukses tanpa dukungan instansi lain. Harus ada sing-
ertigas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pekerjaan Umum (PU), atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). ‘’Misalnya, Dinas PU dengan memaksimalkan embung embung yang ada. Dinas ESDM, dengan kegiatan pengeboran. Terutama PDAM, dengan pipanisasi,” jelasnya. Sinergi ini disebutnya sistem kerja keroyokan dengan konsen pada satu daerah atau desa terparah. Setelah tuntas teratasi satu desa tersebut, dilanjutkan penanganan ke desa-desa yang lain. (ars)
Polda NTB Usut Dugaan Pemalsuan Dokumen Dari Hal. 1 Sebagai ulasan, Selasa (11/4) lalu, Bupati KLU, Dr.H.Najmul Akhyar memimpin laporan dugaan tindak pidana human trafficking yang dialami Sri Rabitah ke Polda NTB. Najmul Akhyar datang bersama tim advokasi #saverabitah diterima Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol. Iwan Anwar. Dalam kasus Sri Rabitah, pihaknya sudah berusaha melalui jalur diplomasi untuk menemukan pihak yang terlibat, tapi tidak membuahkan hasil. Sehingga pihaknya meminta kepolisian melakukan investigasi, agar ditemukan fakta sebenarnya. Sementara poin dalam laporannya, terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang yang diduga dialami Sri Rabitah. Dalilnya menurut Najmul Akhyar jelas, sejak proses awal kelengkapan dokumen pemberangkatan tidak benar, termasuk dugaan pemalsuan identitas. Fakta yang membuatnya miris, adik Rabitah yang juga jadi TKW saat diberangkatkan dari Lombok Utara masih berusia 13 tahun, namun usianya diduga di mark up. Di tempat sama, Direskrimum Polda NTB, Kombes Pol. Irwan Anwar mengaku menerima laporan resmi dari Na-
jmul Akhyar terkait sejumlah kecurigaan dalam kasus Sri Rabitah tersebut. ‘’Langkah awal kami, mendalami kasus ini. Berkoordinasi dengan pihak pihak terkait. Seperti BP3TKI, Disnaker dan instansi lainnya,’’ katanya saat itu. Terkait dugaan dokumen yang tidak benar, seperti KK, KTP, termasuk mark up usia, sehingga memenuhi syarat ke luar negeri, akan dilakukan pendalaman penyidiknya. Sementara koordinator tim advokasi Rabitah, Muhammad Shaleh menyebut ada tiga pengelompokkan dokumen laporan. Satu berhubungan dengan kependudukan, berhubungan dengan penempatan, kemudian terkait proses operasi diduga ilegal. Namun secara lebih spesifik, ada lima indikasi pelanggaran dalam proses perekrutan Rabitah. Disebutnya, proses pengurusan dokumen di instansi cacatan sipil. Banyak bukti didapatkan ada masalah di penempatan layanan dokumen korban di tingkat kabupaten. “Ada juga ada soal pada pembuatan paspor,” jelasnya. Indikasi keempat, pemindahan negara tujuan. Kelima, soal dugaan ada operasi malpraktek tanpa persetujuan Sri Rabitah di rumah sakit Doha, Qatar. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 14 Oktober 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
PAD Sektor Pariwisata Diduga Bocor
DPRD Loteng akan Panggil SKPD Terkait
Hafizi Diharapkan Bisa Jadi Inspirasi Remaja NTB
H. Farouk Muhammad (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI, Prof. H. Farouk Muhammad, mengutarakan rasa bangganya atas keikutsertaan salah satu putra terbaik NTB, di ajang Lomba Hafiz Alquran Tingkat Dunia di Tanah Suci Mekah. Farouk berharap, hafiz muda asal Lombok Timur, Lalu M. Khairurrazak Alhafizi yang merupakan peserta ajang tersebut bisa menyebarkan inspirasi bagi remaja dan pemuda di NTB. “Saya baca di media online, ada penghafal Alquran dari NTB yang tampil di lomba hafiz Alquran di Mekah. Ini sangat membanggakan saya,” ujar Farouk dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (13/10). Farouk menegaskan harapannya agar Hafizi juga bisa memperkuat kelahiran generasi penghafal Alquran yang saat ini tengah tumbuh di NTB. Seperti diketahui, Lalu M. Khairurrazak Alhafizi telah berhasil melewati babak final Lomba Tahfiz Alquran Tingkat Dunia di Mekah dengan mulus pada Minggu, 8 Oktober 2017 lalu. Saat ini, ia sedang menunggu pengumuman pemenang lomba bergengsi tersebut. Menurut Farouk, apapun hasil yang sudah atau akan diraihnya, Hafizi telah membangun keping kebanggaan masyarakat NTB. Ia menilai, kebanggaan ini bisa dijadikan motivasi untuk lebih memperkuat pondasi bagi tumbuhnya generasi penghafal Alquran di NTB. Menurutnya, salah satu poin penting yang bisa dipetik dari prestasi Hafizi adalah perlunya penguatan sistem pendidikan Alquran di banyak pondok pesantren yang telah berdiri di daerah ini. Farouk menyayangkan, saat ini perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru
ponpes masih sangat rendah. Ia mengutarakan, ada begitu banyak guru di ponpes yang hidup dengan tingkat kesejahteraan yang sangat memprihatinkan. “Mereka hidup mengabdi, mengajarkan Alquran kepada anak-anak kita. Tapi negara ini hanya menghargai jerih payah mereka dengan uang receh beberapa ratus ribu setiap bulan. Bahkan ada yang dapat di bawah Rp 100 ribu,” ungkap Farouk. Iamenegaskan,untukmendorongpeningkatan kualitas lulusan pondok pesantren, dukungan fisik berupa bantuan peningkatan ruang atau peralatan sekolah saja tidak cukup. Penguatan aspek kesejahteraan tenaga pendidiknya pun haruslah menjadi perhatian bersama. Terkait hal ini, dalam berbagai kesempatan, ia telah berulangkali mendesak pemerintah melalui kementerian Agama untuk memperbesar alokasi anggaran untuk guru ponpes ini. Menurutnya, perlu ada skema anggaran khusus yang bisa memastikan bahwa guru ponpes bisa menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih memadai. “Jangan sampai kita menganaktirikan guru ponpes. Harus diingat, mereka itu adalah ujung tombak pendidikan generasi Alquran di NTB ini. Tanpa mereka, tidak bisa kita
melahirkan anak-anak yang cinta atau hafal Alquran,” pungkasnya. Menurutnya, sebagai daerah yang telah menjadi ikon wisata halal dunia, Farouk menilai kondisi pondok pesantren di daerah ini juga haruslah diperhatikan dengan baik. Apalagi, NTB juga terkenal dengan predikat Pulau Seribu Masjid dan
berbagai predikat religius lainnya. “Semua itu harus kita seimbangkan dengan perhatian yang serius terhadap pendidikan agama di daerah ini. Jadi juga tidak hanya pendidikan agama Islam. Melainkan juga para pendidik agama-agama lainnya tentu mendapatkan perhatian yang sama dan proporsional,” tegasnya. (aan/*)
Praya (Suara NTB) Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng) merencanakan memanggil sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng, guna membahas terkait dugaan kebocoran dalam pengelolaan Pendapat Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata, pekan depan. Dengan begitu diharapkan, bisa dihasilkan satu formulasi untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. “Persoalan dugaan kebocoran PAD di sektor pariwisata ini tidak bisa dibiarkan. Harus segera dicarikan solusi, untuk bisa menuntaskannya,” tegas Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar kepada Suara NTB, usai rapat internal Komisi II DPRD Loteng, Jumat (13/10). Direncanakan akan dipanggil di antaranya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan beberapa instansi luar terkait pariwisata. Seperti Perhimbunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Loteng. Pemanggilan instansi terkait tersebut dipandang perlu untuk mengetahui persoalan apa yang sesungguhnya terjadi. Terkait pengelolaan PAD khusus di sektor pariwisata yang sampai saat ini belum maksimal. Akibat banyaknya dugaan kebocoran dalam proses pengelolaannya di lapangan. PAD dari sektor pariwisata kedepannya juga bisa lebih optimal. “Jangan PAD sektor pariwisata hanya di kisaran Rp 40 miliar saja. Padahal potensi yang ada jauh lebih besar,” tegasnya. Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan, dari sisi potensi sektor pariwisata menjanjikan PAD yang cukup besar. Jika memang dikelola dengan optimal. “Dari hitungan kasar kita, potensi PAD sektor pariwisata menyentuh angka hingga Rp 80 miliar. Jadi sekarang tinggal dikelola maksimal, supaya hasilnya juga maksimal,” pungkas Qomar. (kir)
Rektor Unram Lepas Kontingen Bapomi NTB ke Pomnas Mataram (Suara NTB) Rektor Unram Prof. Sunarpi melepas 28 atlet Kontingen Bapomi NTB yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) di Universitas Hasanudin, Makassar, 14-21 Oktober 2017. Pelepasan kontingen Bapomi NTB berlangsung Jumat (13/10) di Rektorat Unram dan dihadiri pimpinan sejumlah perguruan tinggi, dan Ketua KONI NTB. “Atlet yang bisa diberangkatkan 28 atlet. Selama Pomnas kontingen ini terbanyak,” terang Wakil
Rektor III Unram Dr. Muh Natsir mendampingi Rektor Unram. Para atlet berasal dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Samawa, IKIP Mataram, Amikom, STAHN, dan Stikes Matatam. Termasuk Unram mengirimkan 13 atlet yang akan berlaga di berbagai cabang olahraga seperti kempo, tarung derajat, dan pencak silat. Pada Pomnas kali ini, Bapomi NTB akan mengikuti 7 cabang olahraga dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan. “Prestasi 6 besar nasional waktu di Aceh, sekarang harapannya bisa naik,” ujarnya.
Rektor Unram Prof. Sunarpi, berharap agar para atlet yang berlaga dapat berhasil dan kembali ke kampus masingmasing untuk membawa kesuksesan. Di samping berharap dapat meraih prestasi membanggakan di banding tahun sebelumnya. “Medali yang bisa dibawa dan prestasi lebih baik dari tahun lalu,” urainya. Dikatakan Sunarpi, untuk atlet berasal dari Unram, jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan diri dengan berbagai latihan di kampus. Dirinya optimis bisa meraih hasil bagus. “Kalah menang sudah biasa dalam lomba, kalau
kalah harus kita terima. Jangan sampai melakukan hal yang tidak diinginkan karena membawa nama baik daerah dan kampus. Soal menang kalah sudah biasa,” pesannya di hadapan para atlet. (dys/*)
(Suara NTB/dys)
LEPAS KONTINGEN – Rektor Unram, Prof H. Sunarpi di dampingi Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto melepas kontingen mahasiswa NTB yang tergabung dalam Bapomi untuk berlaga di kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (13/10) di Rektorat Unram.