Edisi Sabtu 14 September 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 154 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penjabat Sekda NTB Fokus Siapkan Peta Jalan Wujudkan NTB Gemilang Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si., kembali ditunjuk menjadi Penjabat Sekda NTB oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pada periode kedua menjadi Penjabat Sekda NTB, Iswandi mengatakan akan fokus menyiapkan peta jalan untuk mewujudkan NTB Gemilang. ‘’Kalau kemarin, tiga bulan itu kita fokus pada sosialisasi RPJMD. Sekarang, sebelum masuk tahun 2020, kita menyiapkan peta jalan untuk mewujudkan NTB Gemilang,’’ kata Iswandi dikonfirmasi usai pelantikan di Kantor Gubernur, Jumat (13/9) sore.

Pelantikan Penjabat Sekda NTB dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Hadir pada kesempatan itu,

Ketua DPRD NTB Sementara, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Menurutnya, penyiapan peta jalan untuk mewujudkan NTB Gemilang yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul - Rohmi) harus fokus dikerjakan. Supaya di tahun 2020 dengan anggota DPRD NTB yang baru lebih cepat lagi memahami arah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Sehingga kerja sama antara eksekutif dan legislatif lebih kuat lagi ke depannya. ‘’Jadi program-program bisa berjalan lancar,’’ harapnya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

LANTIK- Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah melantik Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi di ruang rapat utama Kantor Gubernur, Jumat (13/9) sore. Pelantikan Iswandi menjadi Penjabat Sekda NTB merupakan kedua kalinya, setelah genap tiga bulan menjabat.

Penuhi Kebutuhan KEK Mandalika

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Peningkatan geliat pariwisata NTB dengan mengako1234567890123456789012345678901212 modir potensi wisatawan mancanegara, terutama yang be1234567890123456789012345678901212 rasal dari China, perlu mendapat perhatian. Ketua Kehor1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 matan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 1234567890123456789012345678901212 NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan bahwa potensi 1234567890123456789012345678901212 wisatawan yang cukup besar sebenarnya datang dari 1234567890123456789012345678901212 Negara Tirai Bambu tersebut.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

Potensi Besar Wisatawan China

NTB Siapkan 56 Ribu Tenaga Kerja Lokal Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menyebutkan, pihaknya menyiapkan 56 ribu tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. KEK Mandalika akan membutuhkan tenaga kerja mencapai 56 ribu orang sampai 2030 mendatang, dengan prediksi jumlah kamar hotel yang terbangun di kawasan tersebut sebanyak 12 ribu kamar. ‘’Tenaga lokal sudah siap.

Karena berbagai macam perhatian kita berikan. Perhotelan, pertukangan, las sudah ada.

Kita mempunyai instruktur yang siap melatih anak-anak NTB,’’ katanya dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (13/9) sore.

TO K O H

(Suara NTB/ist)

Hitung Kemampuan Daerah

H. Iswandi

Agus mengatakan, ratusan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik swasta dan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Loka Latihan Kerja (LLK) tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Keberadaan KEK Mandalika, apalagi akan menjadi tuan

di Pulau Lombok siap juga.

Artinya kita optimis tenaga kerja lokal akan terserap di KEK Mandalika dan MotoGP,’’ katanya.

Jika pemerintah tidak punya dana yang cukup untuk memberikan pelatihan tenaga kerja lokal. Maka, kata Agus, Pemda dapat berkolaborasi dengan pihak swasta lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Terkait dengan pelatihan 300 anak NTB menjadi race official MotoGP Mandalika 2021 di Sepang Malaysia.

Bersambung ke hal 11

Hamparan lahan kering di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Lombok Utara yang tidak bisa digarap untuk pertanian akibat krisis air irigasi.

PEMPROV NTB sedang menghitung kemampuan keuangan daerah untuk menangani krisis air bersih sebagai dampak kekeringan yang terjadi di daerah ini. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah mengusulkan anggaran Rp20 miliar untuk menangani tanggap darurat kekeringan di NTB. ‘’Sudah ada pengajuan (anggaran) dari BPBD. Dan sekarang lagi pembahasan.

Finalisasinya mengenai jumlah yang dapat kita cukupi.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

KERING - Ternak warga makan di hamparan savana kering di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Sekitar kawasan ini, sungai hingga lahan warga ikut kering akibat kemarau panjang.

KO M E N TTAA R

NTB Darurat Kekeringan

Tantangan Berat NTB KESADARAN masyarakat melakukan pemilahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat bagi NTB. Pasalnya, 80 persen sampah masih dibuang sembarangan.

Hal ini menjadi tantangan berat untuk mewukudkan pencapaian target salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs), yakni rumah tangga dengan prilaku pemilahan sampah yang skornya masih nol. Artinya, pencapaiannya masih cukup jauh dari target SDGs. ‘’Pemilahan sampah itu memang agak berat.

Bersambung ke hal 11

rumah penyelenggaraan MotoGP 2021, menyebabkan terbukanya peluang kerja.

Agus mengatakan, Pemda sudah menyiapkan tenaga-tenaga kerja kompeten di bidang perhotelan dan lainnya. Mulai 2020 mendatang, pelatihan

akan ditingkatkan terutama untuk tenaga kerja yang dibutuhkan di KEK Mandalika.

Dalam penyiapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan pasar, Agus mengatakan perlu kerja sama dengan semua pihak terkait. Misalnya, antara Pemda dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), untuk penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan. ‘’BLK yang ada di NTB cukup memadai, siap memberikan pelatihan. Ada BLK di Lombok Timur bisa kita gunakan. LPK-LPK yang ada

Mataram (Suara NTB) Kemarau yang berlanjut hingga September, mengubah kebijakan pemerintah daerah. Pemda dan Pemkot meningkatkan status siaga darurat menjadi darurat kekeringan.

Setelah peningkatan status itu, Gubernur pun menetapkan Provinsi NTB darurat kekeringan.

Dinaikkannya status siaga menjadi darurat itu menurut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik setelah melihat kebijakan masing-masing kota dan

kabupaten terdampak. Pemkab melalui BPBD setempat yang tadinya menetapkan status siaga, menaikkan menjadi darurat kekeringan. ‘’Ada memang daerah yang masih siaga darurat seperti Lotim. Tapi kita sudah keluarkan SK Gubernur, bahwa NTB darurat kekeringan,’’ kata Kepala H. Ahsanul Khalik kepada Suara NTB, Jumat (13/9).

Daerah yang sudah meningkatkan status jadi darurat kekeringan sesuai data tanggal 4 September 2019 diantaranya, Bersambung ke hal 11

FPK Bisa Jadi Tempat Konsultasi Lintas Etnis Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, menerima anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di ruang kerjanya, Jumat (13/ 9). Dalam agenda silaturahim tersebut, gubernur mengatakan bahwa keberadaan FPK ini hadir sebagai penjaga persatuan di NTB. Gubernur Dr.Zul berharap, FPK bisa menjadi tempat informasi dan konsultasi lintas etnis di tengah masyarakat. Hal ini menurutnya penting untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dalam pembauran kebangsaan. ‘’Forum ini saya kira bukan

hanya pakaiannya yang beragam. Tapi saya yakin hati kita juga beragam. FPK ini harus bisa saling memahami dan mengerti perasaan satu sama lain,’’ ujar gubernur.

Kehadiran sekitar 10 pengurus FPK yang lengkap dengan pakaian etnis masingmasing ini dipimpin Ketuanya, Ali Ahmad. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Kabinda NTB, Tarwo Koesnarno dan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Syafi’I, MM. Ketua Umum FPK, Ali Ahmad pada kesempatan itu mengaku senang sekali bisa

bersilaturrahim dengan Gubernur NTB. Ali Ahmad, yang sekaligus mewakili etnis Mbojo mengatakan bahwa silaturahmi ini merupakan salah satu dari hasil rekomendasi rapat koordinasi FPK NTB. ‘’Alhamdulillah semua suku maupun etnis yang tergabung dalam FPK ini, bisa bersilaturahim langsung bersama Gubernur NTB,’’ ujarnya. ‘’Semua suku yang tergabung dalam FPK ini, harapan kami sama, yaitu menghadirkan pembauran dan keharmonisan di daerah kita NTB,’’ harapnya. (r)

(Suara NTB/humasntb)

TERIMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menerima anggota FPK di ruang kerjanya, Jumat (13/9).

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 14 September 2019

Halaman 2

Aksi Vandalisme di Jalan Lingkar Selatan Dikecam

Buat Lahan Lebih Produktif SALAH satu cara membuat lahan pekarangan lebih produktif ialah dengan menanam tanaman jenis hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayurmayur, seperti sawi dan lainnya.

Hal itu dilakukan di kelurahan Pejeruk, agar lahan kosong di rumah warga lebih bermanfaat.

Lurah Pejeruk, H. Wahab, Jumat (13/9) mengatakan, program penanaman tanaman jenis hortikultura di beberapa lingkungan Pejeruk akan menambah penghasilan masyarakat setempat. Ia menilai, dengan menanam tanaman jenis hortikultura dapat membuat masyarakat bisa mengolah lahan menjadi lebih produktif.

(Suara NTB/viq) “Walaupun (program horH. Wahab tikultura) sifatnya baru, ini kan dana sangat minim. Tapi kita bisa manfaatkan lahan yang ada,” tegasnya. Ia melanjutkan, di samping menanam tanaman jenis hortikultura di lahan pekarangan warga, warga juga diminta untuk terus menjaga lingkungan dari sampah yang kerap menjadi problem Kota Mataram.

“Di samping membuat lahan lebih produktif, kita juga dari operator Tossa itu setiap jika ada botol-botol kaleng (di lingkungan warga) itu, kita kumpulkan ke ibu-ibu PKK. Kita berikan uang ganti bensin, itu (sampah plastik) juga yang kami manfaatkan untuk mikro garden ke lingkungan yang lain,” imbuh Wahab.

Salah satu contoh, tanaman hortikultura sudah diadakan pada lingkungan Kebun Kopi, Pejeruk. Setelah mengetahui manfaat dan hasil dari lahan tersebut, kelurahan Pejeruk akan mencoba memanfaatkan lahan di lingkugan Pejeruk Bangket.

“Secara manfaat bisalah untuk masyarakat, sambil dia menanam ke pot pekarangan rumah, seperti sayur mayur dan jenis tanaman lainnya,” pungkasnya. Saat ini juga, kelurahan sedang dalam proses pembuatan kolam ikan di kantor kelurahan agar bisa lebih memanfaatkan lahan yang ada. “Kita sudah buat kolam di belakang kantor, kita juga berbuat, dari lomba 2012 sampai sekarang itu masih efeknya,” imbuhnya.

“Bahkan kita akan dukung melalui dana alokasi tambahan melalui pemberdayaan masyarakat ini. Itu ada wacana dari kami untuk memperkuat pemanfaatan lahan masyarakat,” lanjut Wahab. Nantinya semua lingkungan akan diinstruksikan mengikuti arahan gubernur untuk menjaga lingkungan agar lebih produktif. (viq)

Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD Kota Mataram mengecam aksi vandalisme atau perusakan aset taman Kota Mataram di kawasan lingkar selatan. Karena, di samping Pemkot Mataram ingin melihat taman dan jalan-jalan yang ada di Mataram indah, dengan memajang pot-pot bunga, nyatanya ada oknum yang tidak senang terhadap hal itu.

(Suara NTB/fit)

‘’Kita sayangkan tindakan oknumoknum yang tidak bertanggungjawab seperti itu,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (13/9). Setelah kejadian ini, dia meminta kepada Dinas Perkim agar memberikan perhatian lebih terhadap asetaset Kota mataram berupa taman-taman kota. Caranya, lanjut Rachman, dengan memaksimalkan Satgas yang ada.

Sebab, taman yang menjadi sasaran vandalisme itu berada di batas luar Kota Mataram. Untuk itu, anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini menyarankan supaya Dinas Perkim membangun pos pantau berikutnya menyiagakan satgas taman di sana. Pemasangan CCTV di sekitar gerbang Tembolak menurut dia, bukan solusi untuk mengurangi tindak kejahatan.

Rachman lebih setuju kalau Satgas Pertamanan yang ada lebih dimaksimalkan perannya.Karena selama ini, satgas taman bentu-

Shinta Primasari

kan Dinas Perkim hanya terkonsentrasi mengurus taman-taman yang ada di Udayana. ‘’Lalu bagaimana dengan tamantaman yang ada di luaran. Semualah dipantau. Jangan hanya yang ada di Udayana saja,’’ demikian Rachman.

Senada dengan Rachman, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., juga menyesalkan terjadinya aksi tidak bertanggungjawab tersebut. Dia menyarankan, Dinas Perkim dengan Satgas pertamanan yang ada, memperkuat fungsi pengawasan di daerah-daerah yang dinilai rawan aksi vandalisme.

Anggota Dewan dari Dapil Mataram ini juga menyerukan kepada aparat Satpol PP untuk meningkatkan intensitas patroli. ‘’Setidaknya untuk menjaga lokasi di sana. Apalagi nanti di Gerbang Tembolak banyak sarana yang akan dibangun. Seperti green belt. Kemudian juga lampu hias di Gerbang Tembolak yang nilainya Rp3 miliar. Keamanan perlu dijaga agar ornamen sebagai aset pemerintah itu aman,’’ terangnya.

Dinas Perkim bersama Satpol PP dan pihak terkait lainnya, bisa mendirikan pos pengawasan atau pemantauan di sana. ‘’Warga Mataram jangan cuma jago membangun tapi juga harus pandai merawat,’’ ujarnya. Terkait opsi pemasangan CCTV di sekitar gerbang Tembolak, menurut politisi Partai Demokrat ini, perlu dikaji lebih serius. ‘’Jangan kita berpatokan pada kota besar. Seperti Surabaya dan Makassar.

Karena harus dilihat faktor keamanannya juga. Pot saja bisa dirusak dengan bebas apalagi CCTV yang membutuhkan biaya lebih besar. Ada jami-

nan gak dia bisa aman kalau CCTV dipasang di sana. Lebih baik maksimalkan pengawasan,’’ sarannya. Dengan memaksimalkan pengawasan, Shinta yakin, dapat mengurangi aksi vandalisme.

Usut Tuntas Pembina Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Mataram, H. Masbuhin menginstruksikan kepada anggota APKLI untuk membantu Pemkot Mataram dalam menegakkan Perda terkait aturan jam berdagang PKL di Kota Mataram.

“Semua baik dari sipil, masyarakat, dan Pemkot, PKL kita instruksikan berjualan sampai jam 22:00 Wita. Ini kalau tidak kita larang, lama-lama mereka tutupnya sampai pukul 00:00 Wita,’’ tutur Masbuhin.

Bukan tidak mungkin aksi vandalisme perusakan pot bunga di jalan bypass lingkar selatan tersebut justru karena masih ada aktivitas PKL hingga tengah malam di sekitar jalan tersebut.

Asisten II Setda Kota Mataram, H. Mahmudin Tura menyampaikan, Walikota H. Ahyar Abduh meminta seluruh jajaran Pemkot Mataram untuk melacak sampai tuntas kasus perusakan pot bunga tersebut. “Ini Pak Wali sudah menginstruksikan untuk diusut sampai tuntas, pak Wali marah betul,” tegas Mahmudin. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, Pemkot berencana membuat pot bunga yang di jalan bypass dalam bentuk permaen, sehingga pot bunga tersebut tidak dapat dibongkar.

“Kita mau membuat bagaimana supaya tidak gampang dibongkar itu pot. Ini sedang kita pikirkan bagaiamana caranya. Masalah anggaran (pembuatan itu) kita belum komunikasikan juga,” katanya.

Mahmuddin melanjutkan, saat ini, pak Wali menginstruksikan agar jajaran Pemkot segera melapor ke polisi untuk menemukan pelaku perusakan. “Ini sudah kedua kalinya, tapi ini parah. Hampir semua pot bunga yang di sana dirusak. Siapa yang ndak marah,” sesalnya.

(Suara NTB/fit)

Walikota Setuju Bayu Pindah ke Kemendagri Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah meneken atau menandatangani surat persetujuan perpindahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bayu Pancapati ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rekomendasi ini selanjutnya dikirim ke Gubernur untuk disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Surat persetujuan itu diteken oleh Walikota pada Kamis (12/9). Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/9) membenarkan hal tersebut. Rekomendasi dikeluarkan oleh Pemkot Mataram akan berproses. Artinya, surat itu akan disampaikan ke Gubernur untuk dikirim kembali ke BKN. Sementara berproses, Bayu Pancapati selaku Kasat Pol PP tetap bertugas sambil menunggu surat keputusan (SK) dari BKN. “Ini kan masih panjang prosesnya. Selama berproses ini dia harus menjalankan tugasnya di sini,” jawab Evi. Secara resmi perpindahan Bayu ke Kemendagri telah diterima. Ini terbukti dari surat dikeluarkan oleh Kemendagri tanggal 2 September lalu yang berisi kesedian menerima mantan Lurah Banjar itu sebagai pegawai kementerian.

Rekomendasi dari Kemendagri diakui Evi, telah diterima oleh Pemkot Mataram. Mekanismenya Gubernur akan mengirim surat ke BKN. BKN lalu mengeluarkan SK perpindahan sesuai rekomendasi tersebut.

Perpindahan Bayu ini tentu akan menambah daftar posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kota Mataram, lowong. Tiga jabatan strategis yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dulu kosong.

Pengisian jabatan tersebut sambung Evi, akan dipansel. “Pasti dipansel kalau memang ada dipromosi,” pungkasnya. (cem)

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam telah mendengar terkait perusakan pot bunga tersebut. Ia pun menanggapi perihal perusakan tersebut, untuk segera melakukan penyelidikan. “Adanya kerusakan di tempat-tempat umum akan melibatkan orang-orang yang akan berbuat, kami sudah melakukan penyelidikan, kita akan lihat indikasi-indikasi orang-orang yang sering di situ,” jelas Saiful.

“Kita akan terus awasi. Semua masyarakat juga harus ikut, kalau tidak kita semua, instansi, aparat, khususnya kita masyarakat kota Mataram, siapa lagi yang menikmati lingkungan kita?

Mari kita sama-sama menjaga agar lingkungan kerapian Mataram yang indah ini bisa tetap terjaga,” lanjut Saiful.

Di jalan bypass tersebut, Saiful sangat menyayangkan, daerah tersebut memamg tergolong sebagai tempat sering berkumpul warga dan jalur keluar masuk baik dari Lobar maupun Mataram. “Di samping patroli, kita juga akan melakukan himbauan kepada masyarakat, jangan lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kita semua,” tutupnya. (fit/viq)

Kelurahan Pejeruk Jadi Percontohan Pengembangan Hidroponik

Benahi Internal DPRD Kota Mataram terus berbenah. Target pembenahan ini adalah internal Sekretariat dan DPRD Kota Mataram. Sehingga sekarang sudah banyak perubahan di DPRD Kota Mataram. Seperti agenda olahraga setiap hari Jumat. ‘’Jadi saya tanya pak Sekwan bisa nggak Hari Jumat ini kita tetapkan sebagai hari Olahraga daripada kita kegiatan kegiatan nggak jelas,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (13/9). Toh lanjut dia, kegiatan olahraga ini, sangat bermanfaat bagi kesehatan. ‘’Akhirnya kita laksanakan olahraga tanpa dipaksa,’’ cetusnya.

Gde batu, sapaan akrab orang nomor dua di Kota Mataram ini, mengklaim bahwa perubahan yang di Sekretariat DPRD Kota Mataram terjadi tanpa paksaan. ‘’Tanpa diperintah tanpa dipaksa,’’ imbuhnya. Dia mengaku bahwa untuk urusan urusan internal, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi sudah mendelegasikannya kepada dirinya selaku wakil ketua. Salah satunya menerima kunjungan kerja dari luar daerah yang datang ke DPRD Kota Mataram. ‘’Kalau urusan eksternal, pak ketua punya wewenang,’’ ujarnya. Bahkan, beberapa hari yang lalu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram ini sudah mulai menerima kunjungan kerja tentang penanganan bencana dan geliat pariwisata. ‘’Saya semuanya ungkap di sana (kunker, red),’’ cetusnya. Karena, akunya, sebelum gempa terjadi Pemkot Mataram sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Waktu itu angkanya sudah turun sampai 7 persen. Tapi namanya alam kita ndak tahu. Setelah gempa angka kemiskinan menjadi 9 persen,’’ terangnya.

Namun demikian, saat ini kondisi perekonomian Kota Mataram sudah mulai pulih. Karena tidak dipungkiri gempa berdampak pada kebijakan sejumlah hotel di Mataram untuk merumahkan karyawannya. ‘’Tapi sekarang kan kondisinya sudah normal, sehingga karyawan yang kemarin di rumahkan, sekarang sudah kembali lagi,’’ katanya.

Pada bagian lain, Gde Sudiarta mengklaim bahwa perubahan di Sekretariat, bisa jadi karena staf sudah melihat keteladanan dari pimpinan dewan. Bahkan, kata mantan ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini, pada pukul 07.15 Wita, staf staf sekretariat sudah berada di Kantor. ‘’Saya tidak pernah memerintahkan atau menyuruh. Hanya saja, saya datang lebih a w a l , ’ ’ pungkasnya. (fit) I Gde Sudiarta

(Suara NTB/fit)

Abd Rachman

(Suara NTB/ars)

SORONG SERAH - Sejumlah warga menggunakan pakaian adat membawa seserahan atau mahar ke rumah pengantin perempuan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, Kamis (12/9). Tradisi kolosal sorong serah ini masih dipertahankan warga untuk merawat tradisi baik dari para leluhur. Apalagi Kota Mataram memiliki motto Maju, Religius dan Berbudaya, sehingga budaya dalam perkawinan adat Sasak ini tetap dipertahankan di tengah modernisasi.

Lahan Kosong di Abian Tubuh Terbakar Mataram (Suara NTB) Kebakaran lahan kosong bekas pabrik minyak bekas PT. Sumber Ampenan di Jalan A.A Gede Ngurah, Panerage Cakranegara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, diduga merupakan ulah masyarakat setempat yang berkegiatan di lokasi kejadian. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan kering sekirat 40 are sekitar pukul 13:50 Wita, Jumat (13/9).

Penjaga lahan kosong itu, Dewa Komang Subrata mengatakan, lahan tersebut merupakan tempat aktivitas masyarakat mencari ilalang setiap harinya. Ia langsung menuju lokasi usai mendapat informasi adanya kebakaran.

“Pas pukul 14:00 Wita, saya mendapat laporan ada kebakaran di lahan itu dari warga dan langsung ke sana. Dari 1,5 hektar lahan, kira-kira yang terbakar sekitar 40 are lah yang kena,” katanya kepada Suara NTB.

Lahan bekas pabrik tersebut memang ditumbuhi ilalang. Karena musim kemarau, ilalang itu mongering. Komang menjelaskan, kebakaran itu diduga karena ada indikasi perbuatan iseng dari seseorang. Karena, selama penutupan lahan hampir 3 tahun, banyak dari warga Abian Tubuh Baru yang mencari ilalang di lokasi tersebut. “Selama saya berjaga di sini, banyak masyarakat yang beraktivitas di lahan itu untuk mencari ilalang. Mungkin dia membuang puntung rokok atau apalah. Kita memang belum tahu,” katanya.

Ditemui di lokasi kebakaran, Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menduga, penyebab kebakaran merupakan ulah warga yang beraktivitas di lokasi tersebut. “Ini hanya dugaan sementara. Memang karena di sini tempat berkumpul orang. Ada indikasi disengaja,” katanya.

Kebakaran tersebut tidak menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Api berhasil dipadamkan oleh 3 mobil pemadam kebarakan dari Damkar Kota Mataram dan 2 mobil Water Canon yang dikerahkan Kapolres Kota Mataram ke lokasi kejadian. “Kita sudah berkoordinasi dengan Damkar Kota, TNI dan semua unsur yang respon cepat laporan adanya kebakaran,” lanjut Saiful.

“Kita menghimbau dan mengantisipasi, karena sekarang musim kering,” kata Saiful. Dia menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat luas.

“Hati-hati dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan.

Hati-hati juga dalam menggunakan api. Kecil jadi teman, besar jadi lawan. Mari kita antisipasi agar bisa menjaga lingkungan,” tutupnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah komoditi seperti cabai, tomat dan lainnya sering mengalami kenaikan harga karena langka. Dampaknya berpengaruh terhadap inflasi.

Pengembangan teknologi pertanian perlu didorong dengan pemanfaatan lahan pekarangan.

Pengembangan teknologi di bidang pertanian ini sedang dikembangkan oleh Dinas Pertanian Kota Mataram. Lingkungan Kebon Kopi, Lingkungan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, jadi percontohan pengembangan hidroponik.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Mataram, Umar.

S.TP, MM., menjelaskan, pemanfaatan areal pekarangan di Lingkungan Kebon Kopi, Kelurahan Pejeruk sudah dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan didorong dengan pemanfaatan tekonologi hidroponik, karena membutuhkan lokasi khusus.

Respon masyarakat terhadap teknologi itu sangat tinggi, sehingga diberikan pelatihan kepada 35 anggota kelompok wanita tani. Dengan harapan teknologi pertanian berkembang. “Kita mau jadikan Kelurahan Pejeruk pilot project pengembangan hidroponik di Mataram,” kata Umar ditemui, Jumat (13/9).

Pemanfaatan pekarangan sebagai tempat bercocok tanam telah dimulai oleh masyarakat di Lingkungan Kebon Kopi. Medianya menggunakan botol bekas, bambu dan alat sederhana ditempel di tembok. Upaya ini dinilai sangat bagus. Artinya, masyarakat telah memahami kondisi

lahan pertanian saat ini semakin sempit, sehingga dibutuhkan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan komoditi unggulan dibutuhkan setiap harinya.

Umar menambahkan, teknologi hidroponik lebih cocok menanam sayur – sayuran. Tujuannya adalah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sewaktu – waktu harga cabai mahal dan sawi langka. “Paling tidak bisa membantu program pemerintah menekan inflasi ketika harga cabai mahal,” tegasnya.

Paling penting dalam pengembangan hidroponik lanjutnya, mendukung program smart city Pemkot Mataram. Inovasi Dinas Pertanian ini melalui teknologi pertanian seperti hidroponik, aquahonik dan lainnya.

Irwan Wahyudi, warga Lingkungan Kebon Kopi, Kelurahan Pejeruk mendukung program pengembangan teknologi pertanian yang digagas oleh pemerintah. Dengan sistem ini, hasilnya lebih maksimal. Karena, hanya memanfaatkan lahan pekarangan dan hasilnya lebih memuaskan.

“Yang paling penting itu adalah oksigen yang dihasilkan bagus.

Pagi – pagi udaranya segar. Ibu – ibu di sini tidak ngerumpi. Pagi – pagi mereka sibuk ngurus tanaman sayurnya,” ucapnya.

Di satu sisi, kebutuhan sayuran terpenuhi. Terutama cabai nyaris setiap tahun harganya melonjak. Kondisi ini akan berdampak terutama bagi ibu – ibu.

Dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk bercocok tanam paling tidak dapat mengurangi biaya dapur. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

HIDROPONIK - Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Mataram, Umar bersama pemilik tanaman Irwan Wahyudi menunjukkan teknologi pertanian hidroponik, Jumat (13/9). Teknologi ini akan terus dikembangkan untuk mendukung program Mataram menuju kota cerdas.

Pemkot akan Tarik Retribusi Masuk Kolam Renang Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) sedang menghitung nilai aset terutama fasilitas olahraga dimiliki Pemkot Mataram. Penghitungan nilai aset berkaitan dengan rencana pengenaan retribusi masuk kolam renang atau Mataram Water Park (MWP) tidak menjadi bagian yang dihitung oleh tim appraisal.

Kepala Bidang Aset BKD Mataram, I Nengah Wiarnanta mengatakan, penghitungan nilai aset yang diminta oleh Dinas Pemuda

dan Olahraga sedang berproses.

Tahapannya pada pengumpulan data. Data – data ini akan diolah oleh akuntan publik untuk menentukan retribusi dikenakan. “Masih berproses,” jawab Nengah ditemui, Jumat (13/9).

Fasilitas olahraga yang diappraisal Sirkuit Selagalas dan Mataram Water Park. Sebelumnya, tim appraisal meminta data panjang lintasan dan ketebalan aspal. Dari itu dapat dirumuskan berapa retribusi yang akan dikenakan. Untuk menge-

tahui panjang lintasan maupun ketebalan aspal dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan.

Beda halnya dengan MWP, penentuan tarif tidak menggunakan tim appraisal. Nengah menegaskan, penentuannya cukup oleh Dispora selaku instansi teknis yang mengelola kolam renang yang berada di kompleks Taman Bumigora, Jalan Udayana tersebut. “Kalau MWP tidak diappraisal,” pungkasnya.

Penarikan retribusi terhadap pemanfaatan fasilitas olahraga

milik pemerintah belum bisa disampaikan. Perhitungan akan jelas setelah ada hasil appraisal diterima pemerintah. “Belum tahu sekarang ini,” timpalnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Dr. Mansur mengatakan, perhitungan nilai aset untuk menentukan besaran retribusi tengah dikaji oleh Bagian Aset Badan Keuangan Daerah. Kewenangan menentukan retribusi ideal pemanfaatan fasilitas olahraga milik pemerintah berdasarkan perhitungan tim

appraisal. “Semua kita serahkan ke BKD,” kata Mansur.

Kaitannya dengan MWP yang tidak perlu melalui perhitungan appraisal perlu dipertimbangkan.

BKD diminta mempertimbangkan aspek sosial dan lain sebagainya. Penentuan tarif itu tidak diserahkan ke Dispora karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Penarikan retribusi pemanfaatan fasilitas olahraga, pihaknya kata Mansur, hanya menjalankan amanat Perda saja. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 14 September 2019

Elpiji 3 Kg Salah Sasaran

Penerima Subsidi Harus Dibekali Surat Miskin Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Hj. Finalia, SH., M.Kn., angkat bicara soal keluhan masyarakat terkait gejala langkanya elpiji 3 Kg di tingkat konsumen. Dia tidak menyangkal bahwa kelangkaan ini salah satunya akibat jatah subsidi rakyat miskin yang dicaplok oleh oknum yang bukan semestinya.

Namun demikian, kata Politisi Golkar ini, bukan hal mudah melakukan pengawasan distribusi tabung melon ini supaya tepat sasaran. Apalagi di daerah belum ada regulasi yang jelas (suara NTB/fit) melarang masyarakat yang Hj. Finalia notabene mampu untuk membeli elpiji 3 Kg. ‘’Harus disesuaikan sasarannya itu, jangan sampai yang kaya yang menggunakan gas elpiji itu,’’ katanya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (13/9).

Apalagi ketika elpiji sudah sampai di tingkat pengecer, sangat sulit dilakukan pemantauan. Kesulitan yang dihadapi masyarakat selama ini, kata anggota Dewan dari dapil Sekarbela ini, karena elpiji dengan kapasitas selain 3 Kg, tidak mudah didapat. ‘’Kan masyarakat harus telpon dulu sedangkan masyarakat itu butuh cepat untuk masak. Kalau yang 3 Kg ini kan dijual bebas di warung-warung,’’ ujarnya.

Sehingga, mau tidak mau, masyarakat yang terkategori mampu pun, terpaksa ikut menggunakan elpiji 3 Kg. Oleh karena itu, untuk menghindari subsidi elpiji salah sasaran, Fina menyarankan supaya Pemkot Mataram melalui Dinas Perdagangan menyediakan tempat khusus bagi warga miskin penerima subsidi untuk menebus tabung melon tersebut.

Selain itu, masyarakat yang memang berhak atas subsidi tersebut, harus dibekali dengan surat keterangan. ‘’Misalnya surat keterangan miskin. Jadi kalau beli gas 3 Kg wajib menunjukkan kartu miskin ini. Jadi kalau yang beli orang kaya, kan akan malu,’’ demikian Fina. Menurut dia, Pertamina harus mengatur tata niaga elpiji 3 Kg ini dari hulu ke hilir supaya tidak salah sasaran.

Pemberian surat keterangan miskin kepada penerima subsidi juga harus parallel dengan stok bright gas 5,5 Kg di pasaran. ‘’Jadi tabung pink ini harus diperbanyak dan gampang dicari, sehingga masyarakat yang mampu, tidak mengambil hak orang miskin,’’ pungkasnya. (fit)

Anggota DPRD Lobar Desak PLTU Angkut Limbah Abu Pembakaran Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Lombok Barat mengeluhkan limbah abu sisa pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang yang ditampung di Disposal (tempat Penampungan) di sekitar lokasi PLTU setempat.

Warga mengeluhkan abu sisa pembakaran beterbangan dibawa angin hingga masuk ke pemukiman warga. Dampaknya pun menyebabkan warga mengalami gangguan pernapasan (ispa), batuk, pilek dan sakit mata. Menindaklanjuti keluhan warga ini, anggota dewan dari daerah setempat Lalu Zulkikar Ali pun mendesak agar pihak PLTU segera mengangkut limbah abu tersebut ke luar dari areal PLTU. Demikian ditegaskan politisi Berkarya ini saat ditemui di Gerung kemarin. Zulfikar menegaskan, banyak warga mengadu dan mengeluh kepadanya terkait abu limbah abu sisa pembakaran di tempat Penampungan PLTU. Gelombang keluhan Warga ini kata dia mulai terjadi sejak beberapa bulan terakhir lantaran limbah abu tersebut masuk ke pemukiman akibat diterangkan angin Timur.

Dijelaskan, limbah abu sisa pembakaran ini harus segera diangkut dan dimusnahkan agar tidak diterbangkan angin. Apalagi kata dia, saat ini musim kemarau dan angin timur. Angin yang bertiup dari timur ke barat menerangkan abu ke permukiman warga, masjid dan sekolah. Akibat abu ini, kata dia, banyak warga dan anak-anak mengeluh terkena penyakit ispa, sakit mata, batuk, pilek. Bahkan kata dia, limbah abu masuk ke sumur - sumur milik warga sehingga dikhawatirkan tercemar limbah tersebut.

Warga pun kata dia mendesak agar limbah abu tersebut segera diangkut dan dikeluarkan dari Penampungan tersebut. Pasalnya, ia sendiri sudah turun ke lokasi mengecek lokasi Penampungan. “Jadi setelah saya cek memang limbah abu ini sudah menumpuk sekali karena tidak pernah diangkut,” tegas dia. Langkahnya selaku Dewan, ia akan mengajak pihak Dinas Lingkungan Hidup turun ke lokasi Penampungan limbah abu tersebut.

Sebab, kata dia, kondisi limbah ini meresahkan warga sekitar karena merasa sangat terganggu. Ia mendesak agar DLH lebih responsif dalam menindaklanjuti keluhan warga akibat limbah abu tersebut. Lebih-lebih kata dia, daerah ini menjadi lokasi pembangkit listrik yang notabene rawan terkena dampak dari limbah sisa pembakaran.

Manager PT Indonesia Power UJP PLTU Jeranjang Melky Victor Borsalino yang dikonfirmasi wartawan Jumat (13/9) kemarin mengatakan pihaknya sudah menindaklanjutinya keluhan warga terkait limbah abu yang disampaikan oleh Anggota Dewan L. Zulfikar tersebut. Menurut dia ada beberapa proyek dalam hal penanganan abu ini yang belum selesai, namun pihaknya sudah mengebut perbaikannya.

Menyoal foto yang memperlihatkan abu beterbangan di sekitar PLTU, menurut dia foto tersebut sudah lama. “Itu foto beberapa bulan lalu, bukan foto kondisi saat ini. Ketika itu, memang kondisi cuaca memang kemarau sehingga abu ikut beterbangan. Tapi persoalan abu ini sudah kami tangani dan kondisi saat ini normal,” kata dia.

Terkait dengan limah abu sisa pembakaran di lokasi penampungan kata dia secara rutin dibuang tiap tahun. Tahun ini saja kata dia, sudah dua kali dilakukan pembuangan abu lebih 14 ribu matrik ton. Saat ini, masih ada tersisa 14 ribu ton, dari jumlah ini akan diangkut 7 ribu ton sehingga masih tersisa 7 ribu ton. Menurut dia, sisa abu ini masih di batas ambang normal. Tempat penampungan ini jelas dia, berlaku masa simpan abu ini selama satu tahun. Dalam setahun, rata-rata dilakukan pengangkutan 2-3 kali secara rutin.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lobar, Budi Darmajaya mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan dan keluhan dari warga terkait abu tersebut. “Nanti kami akan turun cek kalau memang abunya beterbangan nanti kita tegur mereka (PLTU red),” tegas dia. (her)

(Suara NTB/her)

PLTU JERANJANG - Kondisi PLTU Jeranjang tidak ada batu sisa pembakaran yang beterbangan

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

110 Hektar Hutan TNGR Jadi Kawasan Perladangan Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 110 hektar kawasan hutan Pesugulan, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) jadi sasaran dugaan perladangan liar. Setiap tahun, terjadi perluasan kawasan yang dibuka untuk pertanian dan pemukiman. Upaya persuasif dan penindakan belum maksimal, sebab warga mengklaim kawasan itu hutan adat.

Kawasan itu terletak di Dusun Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lotim, menjadi objek konflik berkepanjangan antara TNGR dengan warga yang puluhan tahun tinggal di sana.

Berdasarkan foto udara TNGR, tahun ke tahun kawasan hutan itu terus berubah.

Foto udara Tahun 2015 masih berupa kawasan hijau meski terlihat di beberapa bagian mulai terlihat dataran. Hanya berselang beberapa bulan di tahun sama, kawasan hijau semakin hilang, sebaliknya nampak permukaan tanah.

Tahun 2018 dan tahun 2019, semakin nampak petakan sawah menandakan warga masih bertahan dengan aktivitas pertanian. “Luas kawasan itu sekitar 110 hektar. Ada gubuk gubuk kecil dan sawah tempat bercocok tanam. Kita sudah lakukan sosialisasi berkali kali, imbauan untuk secara sukarela keluar,” kata Kepala Balai TNGR Sudiyono kepada Suara NTB, Jumat (13/9).

Pendekatan bahkan melibatkan Polres Lombok Timur, bahkan hingga langkah penindakan. “Sudah 5 orang divonis 1 sampai 1,5 tahun penjara. Kasus pidananya ditangani Polres Lotim,” kata Sudiyono. Meski sudah melalui proses pidana, namun warga tetap bertahan.

Menurut Sudiyono, belakangan kewenangan penegakan hokum menjadi tanggungjawab

(Suara NTB/ist_Balai TNGR)

FOTO UDARA - Foto udara perubahan kawasan hutan di TN Gunung Rinjani dari tahun ke tahun.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berkantor di Surabaya.

Kewenangan sama dikoordinasikan dengan Polisi. Meski demikian, pihaknya juga punya tanggungjawab sama melalui garis koordinasi.

Pihaknya menyayangkan kawasan itu dikuasai warga, karena secara aturan masuk wilayah konservasi TNGR yang tidak boleh ada aktivitas

apapun. Penangkapan dan penahanan petani ini terjadi 2017 lalu. Polres Lombok Timur bersama Balai TNGR menangkap dan menahan tiga petani penggarap, Amaq Har, Sarafudin dan Deri Putra.

Penangkapan itu diprotes Lembaga yang mengadvokasi warga, salah satunya dari Front Perjuangan Rakyat (FPR). Terlebih penangkapan itu merupakan lanjutan penindakan sebe-

lumnya, tiga petani Jurang Koak ditangkap tahun 2016.

Menurut aktivis FPR Zuki Zuarman menyebut, masyarakat Jurang Koak diusir dalam sebuah operasi gabungan. “Sedangkan TNGR sampai saat ini belum mampu membuktikan klaimnya atas tanah selain hanya pal batas yang dipasang sendiri pada tahun 2015,” ungkapnya.

Zuki menyebut, penetapan

pal batas hanya mengacu pada kelasiran Belanda tahun 1941 atau Keputusan Gubernur Hindia Belanda GB. No: 15 STBL No : 77 tanggal 17 maret tahun 1941. “Sebenarnya luasnya hanya 40.000 hektare saja, akan tetapi pada tahun 2005 melalui SK Menhut no. 298/menhut-II/2005 luas Kawasan TNGR tiba-tiba bertambah menjadi 41.330 Ha,” urainya. (ars)

UNDP dan Baznas Bangun Perekenomian Lombok Utara Pascagempa

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Garuda Indonesia bersama KPK menyelenggarakan forum Profesional Berintegritas (PROFIT) dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi

Garuda Indonesia dan KPK Gelar Forum Profesional Berintegritas (Profit) dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Jakarta (Suara NTB) Maskapai Nasional Garuda Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan forum Profesional Berintegritas (PROFIT) dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi yang dihadiri Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara beserta jajaran direksi Garuda Indonesia Group dan Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol, bertempat di Garuda Indonesia Training Center (GITC).

Dalam agenda tersebut, Garuda Indonesia berkomitmen untuk memperkuat penegakan budaya kerja profesional berintegritas dalam tatakelola pencegahan korupsi dan sistem manajemen anti suap serta gratifikasi yang dilaksanakan melalui sinergi bersama dengan KPK. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara mengungkapkan, “Menjalankan usaha dengan bersih dan penuh integritas merupakan hal yang mutlak bagi entitas bisnis agar dapat terus tumbuh berkelanjutan (sustainable), menguntungkan (profitable), serta memiliki keunggulan bersaing (competitive advantage) jangka panjang”.

“Pelaksanaan forum ini turut sejalan dengan upaya kami dalam menerapkan kebijakan strategis serta business proses perusahaan yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam memupuk budaya kerja professional yang berintegritas” jelas Ari. Ari turut mengimbau seluruh jajarannya untuk menekankan pentingnya agar dapat memahami, merenung dan berfikir akan kecukupan pada diri. Hal itu menjadi prinsip dasar dari upaya pencegahan tindakan-tindakan yang mencederai

komitmen GCG perusahaan.

Ari menambahkan, “Kita harus saling mengingatkan dan menekankan integritas, karena integritas dan kejujuran merupakan prinsip yang paling penting dalam menjadi pribadi profesional berintegritas. Kejujuran adalah komitmen untuk menjalankan apa yang kita suarakan, sedangkan integritas adalah komitmen apa yang sudah dijalankan kepada diri kita maupun orang lain, dengan begitu tentu pemberantasan budaya korupsi akan berjalan dengan maksimal,” “Kami percaya pemahaman menyeluruh atas landasan GCG merupakan platform penting dalam penerapan budaya kerja profesional yang berintegritas. Untuk itu, kami harapkan keterlibatan langsung manajemen secara pro aktif, dapat menjadi value tersendiri dalam penerapan prinsip kerja berintegritas bagi seluruh jajaran karyawan Garuda Indonesia Group”, jelas Ari. “Kami harapkan jajaran manajemen Garuda Indonesia Group yang hadir pada agenda sosialisasi ini dapat senantiasa mendukung upaya manajemen dalam mewujudkan komitmennya sebagai agent of change sehingga dapat menyebarkan hal positif ini ke seluruh pemangku kepentingan Perusahaan”, jelas Ari. Sebagai BUMN yang bergerak di industri penerbangan yang highly regulated, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus menerapkan sistem manajemen anti suap yang komprehensif sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku.

Mulai dari penegakan sistem pelaporan gratifikasi, komitmen pakta integritas, pelaporan harta kekayaan hingga whistle blowing sistem yang turut dimonitor penuh baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan KPK. (*)

Tanjung (Suara NTB) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui program pembangunan United Nation Development Programme (UNDP) bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jumat (13/ 9) meluncurkan program kemitraan.

Tujuannya, mendorong pembangunan ekonomi di desa pertanian yang dilanda gempa di Lombok Utara.

Diketahui, pada Agustus 2018 lalu, gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter, menewaskan 564 orang dan menyebabkan 400.000 orang lainnya mengungsi. Gempa itu juga merusak lebih dari 70.000 rumah dan infrastruktur utama kegiatan ekonomi pertanian. Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan sebagai penghasil utama kopi dan kacang mete jadi salah satu daerah yang mengalami dampak terparah.

Di bawah kemitraan ini, penduduk desa di Sambik Elen akan belajar keterampilan baru untuk meningkatkan produksi tanaman, memelihara perkebunan, dan menciptakan produk jadi untuk membangun usaha ekonomi menggunakan komoditas lokal.

“Kolaborasi kami dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal di Sambik Elen akan mencakup beberapa potensi di sana seperti jambu mete, kopi, porang, madu Trigona, dan UKM,” ucap Nana Mintarti, Komisioner Baznas saat peluncuran program itu di lapangan Desa Sambik Elen.

Sementara Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze mengatakan, pemanfaatan ekonomi lokal akan memberikan kesempatan bagi desa yang dilanda gempa untuk membangun kembali dengan lebih baik.

“Keterampilan baru dan pemahaman tentang produksi pertanian diperlukan untuk meningkatkan mata pencaharian petani. Keterampilan baru sep-

erti itu sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan kembali di daerah yang dilanda gempa,” ujarnya.

Kemitraan dengan Baznas, menurut dia, dapat menciptakan peluang besar bagi penduduk desa di Sambik Elen untuk membangun kembali hidupnya pascagempa. “Ini juga merupakan peluang untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan,” kata Kemkhadze.

Sementara itu Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menyampaikan apresiasinya kepada Baznas dan UNDP Indonesia. Dia berharap, agar desa Sambik Elen dapat menjadi proyek percontohan ‘kebangkitan ekonomi lokal’ di desa lain nya.

Bersama dengan badan-badan PBB lainnya, UNDP telah melaksanakan program bantuan bencana cepat di Lombok untuk mendukung upaya pemulihan setelah bencana tahun 2018, dengan sebagian dana berasal dari sumber daya UNDP sendiri dan Dana Tanggap Darurat Pusat PBB. Hasil dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian di desa dengan memberikan bantuan teknis baik on-farm maupun off-farm.

Setelah mengidentifikasi fitur potensial di Sambik Elen, peluang nilai tambah dapat diberikan kepada petani lokal untuk pencapaian keuntungan yang signifikan. Pengembangan peralatan produksi melalui pinjaman lunak dan hibah mikro yang ditargetkan diharapkan di desa ini.

UNDP berharap, inisiatif pembangunan ekonomi lokal itu akan mengakomodasi upaya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah yang terkena bencana.

Tujuannya, untuk mencapai SDGs, terutama tujuan nomor satu zero kemiskinan dan nomor delapan untuk pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. (ars)

(Suara NTB/ars)

PANGAN LOKAL - Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze bersama Komisioner Baznas Nana Mintarti saat melihat langsung komoditi pangan lokal di salah satu stan pameran.

SUARA NTB Sabtu, 14 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pajak MBLB Belum Maksimal PAJAK Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga Agustus 2019 ini sudah mampu meraup Rp 7,618 miliar. Capaian tersebut 40,16 persen dari target Rp 18 miliar lebih.

Demikian pengakuan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Slamet Alimin saat dikonfirmasi di Selong, Jumat (13/9).

Menurutnya, capaian pajak MBLB ini dinilai masih belum maksimal, karena banyak (Suara NTB/rus) yang belum bisa ditarik. AlaSlamet Alimin sannya, areal penambangan yang berizin saja masih sangat sulit untuk ditarik pajaknya. Apalagi yang notabenenya liar. ‘’Penarikan pajak MBLB ini banyak diperoleh dari kegiatan pembangunan. Di mana, kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lotim dikenakan pajak,’’ ujarnya.

Begitu juga, ujarnya, kegiatan pembangunan di desa-desa.

Semua aktivitas pembangunan yang menggunakan material, seperti pasir, batu, tanah dan galian lainnya dikenakan pajak.

Diakuinya, penarikan pajak di desa-desa hanya saat ditagih saja baru ada yang mengeluarkan pajak. Jumlah pajak ini pun cukup besar, karena masing-masing desa, pajaknya bisa tembus Rp 10 juta.

Dalam hal ini, pihaknya berharap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) turut membantu untuk optimalisasi penarikan pajak MBLB di desa. Jika desa belum membayar pajak sebaiknya ditahan dulu pencairan anggaran termin berikutnya.

Tidak hanya itu, ujarnya, pihaknya menduga banyak wajib pajak yang menghindar soal pajak aktivitas penambangan.

Inilah yang perlu dicarikan solusi di masa mendatang.

Adapun capaian PAD yang akan coba dicapai tahun 2019 ini sebesar Rp394 miliar. Khusus Bapenda ditarget Rp 102 miliar.

Selain dari MBLB, ada sejumlah item wajib pajak lain yang ditarik Bapenda. Antara lain, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi pasar, sarang walet dan lainnya. (rus)

SK Demokrat dan Golkar Lamban

Pelantikan Pimpinan DPRD KLU Diundur Tanjung (Suara NTB) Pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan terpaksa diundur. Hal ini disebabkan lambatnya SK Parpol Demokrat dan Golkar yang masing-masing menduduki kursi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II di DPRD. Semula agenda pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD dijadwalkan pada Rabu (11/9) lalu. Sayang, SK penunjukan unsur pimpinan DPRD belum bisa dilengkapi jauh sebelum pelantikan digelar.

“SK dari Demokrat dan Golkar baru kita terima hari Selasa (H1), jadi tidak mungkin kita bisa kejar pelantikan dalam sehari,” ujar Ketua Sementara DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., Jumat (13/9).

Politisi Gerindra Lombok Utara ini menerangkan, lambannya SK kedua partai Wakil Ketua DPRD itu secara otomatis mempengaruhi jadwal pelantikan. Usai SK diserahkan pada Selasa lalu, maka pada Rabu esoknya, DPRD menggelar rapat penjadwalan ulang pelantikan. Dari rapat itu kemudian disepakati, pelantikan akan diagendakan pekan Rabu pekan depan.

“Pelantikan kita undur ke tanggal 18 September. Itu sudah kita putuskan dalam rapat,” imbuhnya.

Nasrudin mengatakan, sebagai persiapan pelantikan Sekretariat DPRD KLU sudah bersurat ke Provinsi untuk meminta legitimasi pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Pelantikan Pimpinan Dewan nantinya akan digelar di KLU. Pengambilan sumpah dan jabatan dilakukan oleh pejabat Pengadilan Negeri Mataram.

Pada hari yang sama, juga dilangsungkan pelantikan susulan dua orang anggota DPRD KLU yang tertunda. Masing-masing atas nama H. Yusuf (PKS) dan H. M. Arsan (PAN). Keduanya belum sempat dilantik bersama 28 orang dewan lain, karena sedang menunaikan ibadah haji. “Kalau yang dua orang ini, nanti dilantik oleh Ketua definitif. Jadi pelantikan nanti itu ada dua agenda,” tandasnya. (ari)

Masyarakat Keluhkan Kendaraan Parkir Sembarangan Selong (Suara NTB) Banyaknya kendaraan roda empat yang setiap hari parkir di Jalan DR. Cipto Mangun Kusumo dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, kondisi itu membuat arus lalu lintas di lokasi ini sering mengalami kemacetan. Terlebih terdapat traffic light di lokasi ini sehingga kendaraan dari jalur berlawanan kerap tersendat.

Atas kondisi ini, masyarakat berharap pemerintah mengambil tindakan tegas untuk segera menertibkan kendaraan yang parkir sembarang tersebut, karena cukup mengganggu arus lalu.

Di samping itu juga merusak pemandangan kota mengingat jalan Cipto Mangun Kusumo merupakan jalan yang terletak di pusat pemerintah ibukota Kabupaten Lotim.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Drs. M. Zaini, mengaku sudah mendapat laporan tersebut. Pihak dari Dishub sudah menindaklanjuti dengan membuat rambu-rambu larangan. Akan tetapi masih adanya kendaraan roda empat di jalur protokol tersebut sudah dikoordinasi dengan pihak RSUD R. Soedjono Selong, mengingat kendaraan roda empat yang parkir di lokasi itu sebagian besar pengunjung rumah sakit.

Jawaban dari pihak RSUD Soedjono Selong banyaknya pengunjung yang parkir di luar khususnya roda empat dikarenakan pihak rumah sakit sedang melakukan penataan tempat parkir, sehingga meminta izin untuk sementara parkir di pinggir-pinggir jalan. “Namun ini menjadi atensi kita. Kita tetap pantau dan tindaklanjuti,” ujarnya, Jumat (13/9).

Sedangkan untuk pemberian sanksi terhadap parkir sembarangan itu, Zaini menjelaskan ada aturan dan ketentuan yang diikuti berdasarkan peraturan bupati (perbup). Dishub tidak bisa melakukan pengempesan atau merantai roda kendaraan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Sehingga ke depan sanksi tegas itu akan dimasukkan ke dalam perbup supaya dapat dilakukan tindakan tegas yang dapat memberikan efek jera terhadap pengendara-pengendara nakal yang parkir sembarangan.

“Kalau ada dasar hukum kita dalam memberikan sanksi.

Maka kita akan laksanakan. Namun sejauh ini belum ada dalam perbup yang mengatur itu,”ungkapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

PARKIR SEMBARANGAN - Sejumlah kendaraan yang parkir di trotoar jalan Cipto Mangun Kusumo Selong. Meski sudah ada rambu dilarang parkir, pemandangan setiap ini masih terjadi, Jumat (13/9).

(Suara NTB/yon)

PERTAMBANGAN - Salah satu aktivitas pertambangan MBLB di Kabupaten Lotim. Aktivitas pertambangan ini kerap merusak lingkungan terutama lahan pertanian masyarakat di hilir.

Rugikan Masyarakat

Izin Lingkungan Pertambangan MBLB akan Dicabut

Selong (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bakal mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bagi aktivitas pertambangan mineral batuan dan bukan logam (MBLB) di daerah. Tindakan ini dilakukan apabila aktivitas pertambangan merugikan masyarakat yang berdampak pada lingkungan dan lahan pertanian masyarakat di hilir.

Kepala Dinas LHK Lotim, Ir. H. Marhaban, Jumat (13/9), mengatakan jika pihaknya belakangan ini menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang sangat

berdampak terhadap lingkungan terutama lahan pertanian di hilir. Persoalan ini pun, kata dia, sudah dilaporkan ke Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya

Mineral (ESDM) selaku pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin pertambangan.

Dari koordinasi diharapkan supaya izin-izin yang dikeluarkan dan berdampak terhadap

Warga Protes Proyek Lapangan Futsal Tanjung (Suara NTB) Sekitar 20 warga Desa Kayangan, mendatangi Kantor Desa setempat Kamis lalu. Mereka memprotes proses pelaksanaan pembangunan lapangan futsal senilai Rp 629.466.500.

Aksi hearing yang dilakukan warga, dipimpin oleh Najamudin, S.Pd., yang tidak lain adalah saudara Wakil Bupati KLU, H. Sarifudin, SH. MH. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Kawal Dana Desa, Najamudin dan warga mempertanyakan sejumlah substansi persoalan lapangan.

Pertama, kata Najamudin, informasi - informasi terkait perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa terkesan masih tertutup.

Kedua, peran BPD selaku mitra sekaligus pengawas kepala desa dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal itu terlihat salah satunya pada program yang berjalan yaitu pembangunan lapangan Futsal Desa Kayangan yang menelan biaya sebesar Rp629.466.500.

“Dalam pelaksanaan program pembangunan lapangan Futsal Desa Kayangan, banyak hal - hal yang tidak wajar. Misanya, gambar perencanaan bangunan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan dengan perwakilan masyarakat desa khususnya masyarakat 4 dusun di wilayah bawah yakni Dusun Lokok Rangan, Karang Lande, Karang Tal dan Lengkukun,” kata Najamudin.

Selain itu, sambungnya, bahan konstruksi bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang akan ditopang untuk menahan beban bangunan. Pelaksanaan proses pembangunan juga dianggap molor, di samping papan informasi.

Paling parah menurut Najamudin, adalah adanya perusakan terhadap bangunan yang sudah dikerjakan oleh TPK Desa Kayangan “Jadi masih belum jelas adanya kesepakatan tertulis terkalit lahan (lokasi) pembangunan lapangan futsal Desa Kayangan,” cetusnya Terhadap kondisi itu, GMB KDD Kayangan menuntut, BPD Kayangan melakukan pengawasan lebih mendalam. Selanjutnya, meminta kepada Kepala Desa agar memberikan dokumen APBDes tahun berjalan serta LPJ Kepala Desa Kayangan tahun 2018.

Sementara itu, Kepala Desa Kayangan, Edi Hartono yang dikonfirmasi, menjelaskan, kesimpulan dari hearing itu, telah disepakati bersama untuk melanjutkan proses pembangunan lapangan futsal. Bahkan tidak hanya lapangan futsal, dalam APBDes Perubahan 2019 akan ditambah anggaran lapangan sesuai aspirasi hearing yang meminta dibangunkan lapangan Bulu Tangkis.

“Kita sepakati untuk kita lanjutkan pembangunan lapangan futsalnya. Dan di APBDes Perubahan kita tambah lagi volume bangunannya dengan lapangan bulu tangkis,” ujarnya.

Edi menjelaskan, proses pembangunan lapangan futsal sesuai anggaran awal yakni Rp 629 juta. Anggaran ini digunakan untuk membangun lapangan seluas 30 x 16 meter.

Dalam perjalananya, terdapat konsultan yang menawarkan desain lapangan Futsal seluas 33 x 27 meter dengan biaya Rp 450 juta, sehingga dibangunlah lapangan seharga yang ditawarkan konsultan. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan lapangan oleh konsultan tidak sesuai dengan spek dan RAB yang ada pada APBDes. Misanya, Kades membenarkan bahwa konstruksi bawah bangunan tidak mampu menopang beban atas.

(Suara NTB/ist)

PROYEK - Lokasi proyek pembangunan lapangan futsal di Desa Kayangan yang diprotes warga.

“Sehingga kami cut, mula dari pembesian, cakar ayam. Akhirnya kami kembali (ke perencanaan awal) dengan mengganti, menggali yang keliru tadi,” jelasnya.

Persoalan itu juga sudah dikonsultasikan kepada Kasi PMD di Kecamatan Kayangan.

Dalam penjelasannya, Kasi PMD menyarankan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan di APBDes. (ari)

masyarakat dapat ditinjau kembali. Minimal dicabut, sehingga kegiatan pertambangan tidak dapat dilanjutkan kembali. Sementara, kata dia, dari DLHK Lotim akan mencabut izinnya apabila kegiatan pertambangan berdampak pada aktivitas pertanian masyarakat.

Menurut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim ini, izin lingkungan yang dikeluarkan oleh DLHK berdasar-

kan adanya rekomendasi dari pemerintah desa. Termasuk pihak DLHK mengeluarkan izin karena adanya UKL-UPL. Apabila secara lingkungan sudah mengganggu disertai adanya rekomendasi dari desa dan camat sepanjang penambang tidak menaati UKL-UPL maka izinya dapat dicabut. “Kalau ada rekomendasi desa dan hasil monitor lingkungan. Maka izin lingkungan dapat dicabut segera,” tegasnya. (yon)

Lotim Dijatah 500 E-KTP Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belakangan ini hanya diberikan jatah 500 keping blanko E-KTP. Jatah tersebut merupakan hasil usulan Dukcapil kepadA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil dari yang diusulkan 10.000 blanko. Idealnya kuota yang diusulkan itu berdasarkan kebutuhan dan hasil perekaman masyarakat.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/9), Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis,S.Pd, mengakui jika pihaknya mengalami kesulitan mengalami masyarakat yang disebabkan terbatasnya blanko yangdiberikanolehpemerintahpusat. Di mana Lotim hanya diberikan 500 blanko yang disebar ke 21 kecamatan. Khususnya perekaman terbanyak di Kecamatan Masbagik, Pringgabaya dan Aikmel masing-masing diberikan 100 blanko. Blanko ini jauh sangat sedikit karena di masing-masing blanko yang siap cetak sekitar 2.000 perekaman per kecamatan.

“Jumlah 500 keping blanko E-KTP itu masing-masing diberikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Dibagi rata,” ujarnya, Kebutuhan blanko ini, lanjut Azis sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Hanya saja kuota yang diberikan tetap 500 keping blanko, karena harus dibagi ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Atas situasi ini, Duk-

(Suara NTB/yon)

Azis capil Lotim mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan surat pengganti E-KTP (suket) agar tidak menghambat kebutuhan masyarakat. Sementara ideal yang dibutuhkan 10.000 lebih blanko barulah tuntas permintaan pencetakan E-KTP seKabupaten Lotim karena perekaman siap cetak terus mengalami penambahan setiap waktu.

“Untuk pelayanan ke masyarakat tetap jalan setiap hari. Percetakan tetap jalan, hanya saja kesulitan terbatasnya blanko. Jatah yang diberikan oleh pemerintah pusat 500 keping blanko setiap kali permintaan,” ujarnya.

Untuk perekaman saat ini sudah tidak ada masalah karena dilakukan melalui beberapa tahap baik berupa perekaman keliling, dilaksanakan di UPT Dukcapil di Kecamatan maupun di kantor Dukcapil. (yon)

Kelayakan RTG Mandiri Dinilai Tanjung (Suara NTB) Tim khusus yang dikoordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah bekerja untuk menilai kelayakan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Dari sebarannya, masyarakat di Kecamatan Pemenang disebut mendominasi pembangunan RTG menggunakan uang pribadi warga tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD KLU, H. Muhadi, SH., belum lama ini mengatakan, pembangunan RTG Mandiri dibenarkan oleh juklak dan juknis. Dengan catatan, RTG Mandiri tersebut harus memenuhi syarat teknis ramah terhadap gempa.

“Tim khusus sudah bekerja, dik-

oordinir oleh Dinas PU. Sebelum turun tim khusus ini dibimtek dengan difasilitasi oleh BPBD,” ujar Muhadi.

Pihaknya sudah mengkoordinasikan keberadaan tim khusus tersebut ke masing-masing kecamatan dan desa. Agar dalam proses penilaian kelayakan RTG Mandiri di masyarakat, kecamatan dan desa membantu dengan menunjuk lokasi RTG Mandiri dimaksud.

Merujuk data sementara BPBD, mantan Kabag Hukum dan Kadisbudpar KLU ini menyebut, jumlah RTGM terbanyak ada di Kecamatan Kayangan. Di kecamatan pariwisata itu, 200-an orang KK telah membangun rumahnya dengan biaya sendiri.

Paling sedikit RTGM berada di

Bayan dengan jumlah 7 unit. Proses pembangunannya dilakukan sebelum gambar RTG dikeluarkan oleh pemerintah.

“Kalau menurut penilaian Tim Khusus RTG Mandiri layak, maka kita bayarkan senilai Rp 50 juta.

Hanya saja, polanya belum ada juklak/juknis, sehingga penyusunannya kita konsultasikan ke BPKP,” sebutnya.

Sebaliknya, apabila RTGM tidak layak menurut tim khusus, maka warga bersangkutan harus mengikuti arahan BPBD. Pertama, RTGM disarankan untuk diperbaiki. Kedua, memulai prosedur pencairan DSP dari nol. Artinya, warga pemilik RTGM akan dibuatkan SK, membentuk Pokmas dan membangun RTG di lahan miliknya. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 14 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Belum Disetujui Kemenpan RB Gelar ’’Car Free Day’’ ANGGOTA DPRD Lombok Barat (Lobar) Akhyar Rosidi mengusulkan agar digelar car free day di wilayah Gerung.

Car free day ini untuk menghidupkan suasana Kota Gerung yang saat ini ‘’mati suri’’, tidak terlihat seperti ibu kota kabupaten. Di samping car free day ini akan mampu menyedot keramaian, sehingga bisa menghidupkan pedagang kecil, PKL dan UKM di wilayah setempat.

“Saya mengusulkan perlu diadakan car free day di Lobar, ya di Gerung lah untuk menghidupkan suasana kota ini,” tegas politisi PKS ini, Jumat (13/9).

(Suara NTB/her) Menurut dia kegiatan car Akhyar Rosidi free day ini tidak butuh biaya besar, namun dampaknya sangat besar terhadap pedagang kecil menengah. Banyak juga masyarakat akan berkumpul meramaikan kegiatan ini. Bisa juga kata dia kegiatan ini untuk media sosialisasi, sehingga pemda tidak perlu repot-repot mengumpulkan orang.

Sejauh ini, ujarnya, belum ada wacana car free day di Lobar, sehingga harus dilaksanakan. Sebab sejauh ini kebanyakan warga ikut car free day ke Kota Mataram. Kenapa tidak, kata dia, pemda mengadakan. Lokasinya bisa di jalur depan pendopo bupati dan wabup yang dinilai cukup strategis.

“Jadi car free day ini sangat menarik bagi masyarakat, saya yakin ramai, dan bisa menekan balapan liar itu,” tegas dia.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Lobar Kompol I Nyoman Adi K mengatakan areal perkantoran Pemkab Lobar sering dijadikan lokasi balapan liar. Termasuk di areal pendopo Bupati dan Wabup. Selama ini untuk penindakan terhadap para pembalap liar ini, pihaknya belum bisa mengamankan mereka. (her)

Usulan 378 Formasi CPNS dan P3K Lobar Giri Menang (Suara NTB) Usulan 378 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) dari Pemda Lombok Barat (Lobar) belum disetujui oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Suparlan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Lobar, Suparlan, S.Sos., Jumat (13/9) mengaku, tidak saja usulan Lobar yang belum disetujui, namun juga semua daerah di Indonesia.

Selain itu, ujarnya, jadwal rekrutmen CPNS tahun ini belum secara resmi dibuka oleh Kemenpan RB. Untuk membahas tentang jadwal rekrutman CPNS ini, pihaknya ber-

sama sekda diundang oleh BKN Regional Denpasar tanggal 19 September mendatang.

Adanya isu tentang rekrutmen sudah dimulai ataupun informasi yang menyebut tanggal rekrutmen, pihaknya membantah isu tersebut. Ia meminta masyarakat jangan mudah termakan isu hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pihaknya sudah mendapatkan surat undangan dari BKN Denpasar untuk menghadiri rapat. Dalam rapat koordinasi teknis itu, diundang semua Sekda, kepala BKD dan Kabid Pengada-

an diundang untuk membahas persiapan teknis penerimaan CPNS tersebut. “Jadi belum ada kepastian jadwal rekrutmen (penerimaan) CPNS. Banyak beredar isu di medsos bahwa tanggal 23 Oktober akan dilaksanakan rekrutmen, belum ada kepastian. Karena belum ada jadwal resmi dari Kemenpan RB,” jelas dia.

Diakuinya, jatah kuota CPNS dan P3K Lobar bertambah sebanyak 150 formasi pada penerimaan calon pegawai tahun ini. Dari usulan awal Pemda ke Kemenpan RB sebanyak 228 formasi bertambah 150 menjadi 378 formasi. “Dari usulan formasi sekitar 228, Pemkab Lobar mendapatkan tambahan 150 formasi berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi,” jelasnya.

Dijelaskan, tambahan formasi ini agar bisa memenuhi for-

(Suara NTB/her)

TAPD Verifikasi Anggaran Pilkada Loteng

Dana Pinjaman untuk Pembangunan RSUD Tripat Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid membenarkan rencana pemda meminjam dana Rp100 miliar dari perbankan atau lembaga keuangan lain tahun 2020 nanti.

Pinjaman ini akan dialokasikan semuanya untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat. Pihaknya ingin mempercepat pembangunan rumah sakit ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, tidak ada hubungan rencana pemda meminjam dana ini dengan kondisi keuangan daerah yang defisit. Sebab, kata dia, pihaknya ingin mempercepat pembangunan rumah sakit demi pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat. ‘’Dari hasil konsultasi ke Kementerian Keuangan, bahwa Lobar layak meminjam,’’ ujarnya, Jumat (13/9).

Diakuinya, tidak saja Lobar yang meminjam dana. Akan tetapi sebelumnya, ada Kota Mataram dan Lombok Tengah yang sudah melakukan pinjaman. Terlebih dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan menilai Pemda Lobar mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Bagaimana dengan rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantu pemda membangun Rumah Sakit Tripat, Fauzan mengaku agak sulit. Menurut dia janji-janji ini hal biasa, karena menyangkut lobi-lobi.

Untuk pengembalian pinjaman ini jelas dia, pihak Kemenkeu membolehkan hingga 10 tahun masa pengembaliannya.

Hanya saja ia tak mau membebani daerah terlalu lama dan kepala daerah yang nanti menjabat berikutnya. Pihaknya pun berencana meminjam selama 4,5 tahun, sebab kalau 5 tahun tidak bisa karena masa jabatannya sudah berakhir. “Saya tidak mau 10 Tahun, karena tidak mau membebani,”jelas dia. (her)

Pelanggaran Lalin Didominasi Pengendara di Bawah Umur Giri Menang (Suara NTB) Operasi Patuh Gatarin 2019 resmi berakhir, Jumat (13/ 9). Selama dua pekan operasi itu sebanyak 1.858 penilangan dikeluarkan Polres Lombok Barat (Lobar). Baik yang tidak mengunakan kelengkapan maupun tidak membawa surat mengemudi. Dari ribuan pelanggar yang ditilang ini, didominasi oleh pengendara di bawah umur. Hal ini pun menjadi atensi pihak polres.

Demikian disampaikan Wakapolres Lobar, Kompol L. Salehuddin saat jumpa pers didampingi Kabag Ops Polres Lobar Kompol I Nyoman Adi K dan Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu I Made Sugiarta.

Menurutnya, operasi ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk taat berlalu lintas. “Kita sudah mengelar operasi Patuh Gatarin 2019 mulai dari 29 Agustus sampai 11 September 2019,” ungkapnya.

Ia merincikan dari 1.858 tindak penilangan itu, pihaknya menyita 148 SIM, 1.510 STNK. Kemudian sebanyak 192 unit roda dua, dan 8 unit roda empat. Dari jumlah itu pun pelanggaran terbanyak oleh pengemudi di bawah umur. Jumlahnya mencapai sekitar 78 penilangan. Pihaknya pun akan terus gencar menyosialisasikan ke sekolah tentang taat berlalu lintas. “Ini menjadi suatu tanggung jawab bersama.

Tidak hanya kepolisian namun pihak orang tua untuk mengingatkan kepada anaknya,” imbaunya.

Ia pun memastikan pihaknya tidak serta merta langsung memberikan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi. Mengingat pihaknya mengedepankan preventif, preentif, dan penegakan hukum.”Jadi tidak serta merta penilangan dilakukan begitu saja,” ujarnya.

Ia menilai angka pelanggaran lalu lintas tahun ini menurun jika dibandingkan 2018 lalu. Dari yang sebanyak 2.741 tilang turun menjadi 1.858 penilangan di 2019. Artinya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas terus membaik.

“Ini akan terus kita galakan dan sosialisasikan berlalulintas yang benar,” serunya.

Sejauh ini pihaknya masih mengecek kendaraan yang sudah diamankan sebagai barang bukti tersebut. untuk mengidentifikasi kemungkinan motor bodong atau curian.

Di samping mencocokkan dengan laporan kehilangan yang masuk ke Polres Lobar. “Jika ada indikasi motor bodong yang condong mengarah curanmor kita akan limpahkan ke reskrim,” pungkasnya. (her)

(Suara NTB/her)

JUMPA PERS - Wakapolres Lobar, L. Salehuddin (tengah) didampingi Kabag Ops Polres Lobar I Nyoman Adi K (kiri) dan Kasat Lantas Polres Lobar, I Made Sugiarta saat jumpa pers, Jumat (13/9).

masi yang didasarkan pada jumlah PNS pensiun dan meninggal dunia bisa lebih besar.

Karena, jika formasi yang disediakan hanya 228, kecil kemungkinan pelamar lulus 100 persen. Apalagi dengan kondisi passing grade yang memiliki standar tinggi seperti tahun sebelumnya. Otomatis ada posisi yang nantinya bakal kosong, sehingga adanya tambahan formasi, maka peluang untuk terpenuhinya posisi PNS yang kosong akibat ditinggal pensiun dan meninggal dunia bisa lebih besar.

Namun dengan tambahan formasi ini, persentase kuotanya masih tetap sama seperti sebelumnya yakni lebih banyak formasi P3K dengan persentase 70 persen untuk perekrutan PPPK dan 30 persen untuk CPNS. Dengan formasi didominasi untuk pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. (her)

(Suara NTB/kir)

BERSIHKAN SAMPAH - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani, bersama Dandim 1620/Loteng, Prastiwanto, memimpin kegiatan pembersihan di kawasan wisata Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah, Jumat (13/9).

TNI Dikerahkan Bersihkan Kawasan Kuta Praya (Suara NTB) Jajaran TNI bersama unsur Pemkab Lombok Tengah (Loteng), Jumat (13/9) turun membersihkan kawasan wisata Pantai Kuta Pujut. Kegiatan dalam rangka karya bakti TNI dalam rangka HUT TNI ke 74 tersebut dipimpin langsung Danrem 162/Wira Bakti, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani dan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Dandim 1620/ Loteng serta para pejabat serta ASN lingkup Pemkab Loteng juga turut serta, membersihkan kawasan yang menjadi destinasi wisata unggulan di Loteng tersebut.

Sebelum kegiatan bersih-bersih digelar, para peserta yang juga diikuti siswa sekolah yang ada di sekitar kawasan wisata Pantai Kuta menggelar olahraga bersama. “Kegiatan bersihbersih ini merupakan salah satu wujud nyata jajaran TNI bersama-sama dengan unsur pemerintah dan

masyarakat di daerah ini dalam mendukung program zero waste,” sebut Danrem 162/WB, Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, kepada wartawan.

Pihaknya, mendapat instruksi langsung dari pimpinan untuk mendukung dan mensukseskan program zero waste. Salah satu bentuknya ialah dengan kegiatan bersih-bersih kawasan wisata. Mengingat, kebersihan menjadi salah satu elemen pendukung utama kemajuan pariwisata, karena wisatawan pastinya akan lebih tertarik datang ke kawasan wisata yang bersih.

Ia pun menegaskan, kegiatan serupa akan diupayakan dilakukan secara kontinyu dan tidak hanya dilakukan di kawasan wisata Pantai Kuta saja, tapi juga di kawasan-kawasan wisata lainnya yang ada di NTB dan Pulau Lombok khususnya.

“Bulan ini di kawasan Pantai

Kuta. Bisa saja bulan depan kita bergerak ke kawasan Senggigi atau kawasan wisata lainya,” ungkapnya.

Tidak kalah penting, tegasnya, kegiatan tersebut selain untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata secara tidak langsung juga bisa menjadi media sosialisasi dan penyadaraan kepada masyarakat. bahwa kebersihan itu penting.

Apalagi bagi kawasan wisata.

Karena kalau suatu kawasan pariwisata mau maju, selaian soal faktor keamanan, kebersihannya juga harus dijaga dengan baik. Dan, itu semua bukan hanya tugas TNI, aparat keamanan maupun unsur pemerintah. Tetapi menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Kalau kawasan wisata sudah maju dan banyak dikunjungi wisatawan, ekonomi di kawasan tersebut akan bergerak. (kir)

PKK Lobar Aktif Sosialisasikan Germas Giri Menang (Suara NTB) PKK Lombok Barat (Lobar) aktif turun ke masyarakat untuk melaksanakan program kerja PKK yang disinergikan dengan program pemda di segala sektor. Salah satunya, program Gerakan Hidup Sehat (Germas) yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Dipimpin langsung Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, sosialisasi menyasar semua kecamatan, desa hingga dusun. Di mana salah satunya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang masuk dalam program PKK. Hj. Khaeratun yang ditemui saat kegiatan senam sehat di Kantor Camat Labuapi, Jumat (13/9) mengatakan salah satu upaya konkret dalam melaksanakan Germas melalui aktivitas fisik melalui olahraga senam sehat.

PKK pun kata dia ikut membantu program pemda mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Germas ini, sehingga masyarakat tahu program pemda ini. Dengan masyarakat tahu program ini, maka bisa dilaksanakan dan kerjakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pihaknya keliling ke 10 kecamatan melakukan kegiatan semacam ini, sekaligus bersilaturahmi dengan kader-kader posyandu, warga dan forkopimcam. “Harapan kita dengan melakukan kegiatan ini siar Germas itu bisa sampai kepada akar-akarnya (masyarakat paling bawah), karena yang hadir ini kan kader-kader dari dusun-dusun, desa. Kami

Praya (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih memverifikasi alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Baik itu anggaran untuk KPU Loteng atapun anggaran untuk Bawaslu Loteng. Hal itu diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Jumat (13/9).

Ditemui di sela-sela kegiatan bersih pantai dengan jajaran TNI dan kepolisian di kawasan The Mandalika Kuta Pujut, Nursiah mengaku kalau secara angka alokasi anggaran Pilkada Loteng belum ditetapkan. Namun, pihaknya sudah memiliki gambaran awal kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Loteng, khususnya untuk anggaran KPU Loteng.

Menurutnya, yang jadi persoalan sekarang ialah soal nominal anggaran serta standar anggaran yang akan digunakan, apakah mengikuti standar pusat ataukan standar daerah. Namun, dalam penggunaan anggaran itu harus ada petunjuk dari KPU pusat serta dilandasi kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal ini, ujarnya, tidak bisa dipaksakan menggunakan standar pusat, kalau anggaran daerah tidak mampu. “Persoalan-persoalan inilah yang nanti akan dibahas bersama dengan KPU Loteng maupun dengan Bawaslu Loteng,” jelasnya.

Sebelumnya, KPU Loteng mengajukan alokasi kebutuhan anggaran Pilkada Loteng sebesar Rp 35 miliar. Namun setelah melalui pembahasan awal, alokasi anggaran Pilkada Loteng yang diusulkan oleh Pemkab Loteng hanya sebesar Rp 28 miliar. Dengan proses verifikasi yang dilakukan saat ini, ada kemungkinan besaran anggaran Pilkada Loteng berubah.

“Kalaupun ada perubahan besaran anggaran Pilkada Loteng, kita berharap berubah dalam arti bertambah. Bukannya malah berkurang atau menurun. Karena alokasi anggaran sebesar Rp 28 miliar tersebut sudah sangat minimal,” tandas Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, sebelumnya. (kir)

Pilkada Loteng

Partai Golkar Buka Peluang Ambil Posisi ”Nomor Dua”

(Suara NTB/ist)

SENAM - Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid bersama anggota PKK serta kader posyandu senam bersama di Kantor Camat Labuapi, Jumat (13/9). yakin mereka sudah tahu, namun kita mensosialisasikan lebih lagi, “jelas dia.

Salah satu program Germas yang dilaksanakan adalah PHBS yang juga masuk program PKK. Pihaknya tidak saja mensosialisasikan PHBS ini, namun dipraktikkan langsung, salah satunya dengan memakan buah dan sayur. Pihaknya menyiapkan buah dan sayur, kemudian dibagi ke masyarakat. “Dari halhal sederhana seperti ini kita mengharapkan generasi ke depan dengan pemahaman orang tua lebih banyak tentang PHBS ini, sehingga ke depan terus semakin baik,” imbuh dia.

Menurut dia, pihak PKK tidak saja bekerjasama dan kolaborasi dengan OPD di sektor kesehatan saja namun di semua sektor. Bahkan PKK kata dia, di semua OPD. Seperti bidang PAUD pihaknya kerjas-

ama dengan Dikbud, kemudian dengan Disperindag dan Diskop dalam melaksanakan UP2K. Ada juga yang bersinggungan langsung dengan program PKK, seperti pemanfaatan pekarangan bekerjasama dengan DKP dan Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas Kesehatan H. Rahman Sachnan Putra mengatakan implementasi Germas perlu keterlibatan semua pihak. Di pusat, Germas dikawal 21 lembaga kementerian. Demikian juga di NTB dan Lobar, tidak harus dikawal Dikes saja. Ada Dispora harus aktif dalam rangka mengajak masyarakat rutin berolahraga. Ada pula Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, yang bertugas menjaga ketersediaan buah, sayur, dan pangan lainnya.”Menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” imbuhnya. (her)

Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT., menegaskan filosofi politik Partai Golkar sangat lentur dan tidak kaku. Karena memang Partai Golkar sadar bahwa politik itu fleksibel dan tidak boleh kaku.

Termasuk dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang.

“Semua tergantung peluang dan potensi kader. Tidak bisa kemudian kita harus paksakan usung calon bupati kalau peluangnya kecil. Dan, itu berlaku di semua daerah yang akan menggelar pilkada tahun depan.

Tidak kecuali di Pilkada Loteng,” ungkap Suhaili, Jumat (13/9).

Kalau bicara keinginan pasti semua ingin mengusung calon bupati. Tapi kembali lagi, tidak bisa kemudian hal itu dipaksakan kalau peluangnya kecil. Artinya, mengusung calon wakil bupati tidak masalah jika memang di situ peluangnya lebih besar.

“Kita saja yang mau (jadi calon bupati), tapi masyarakat tidak mau, ya mau bagaimana,” tanyanya.

Disinggung soal siapa yang akan diusung di Pilkada Lo-

teng mendatang, Suhaili menegaskan kader terbaiklah yang akan diusung. Partai Golkar juga tidak kekurangan kader yang layak diusung di Pilkada Loteng. Dalam arti, kader terbaik bukan hanya Ketua DPD II-nya saja. Tapi masih banyak kader-kader partai lainnya juga layak diusung. “Terbaik dalam hal ini, punya popularitas, elektabilitas, kapasitas serta kemampuan. Dan tidak kalah penting isi tas,” selorohnya.

Apakah nomor satu atau nomor dua yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang?

Suhaili kembali menegaskan, itu bukan masalah. Menurutnya, Partai Golkar tidak pernah mempermasalahkan apakah harus mengusung calon bupati ataukah calon wakil bupati. Atau tidak mengusung calon kepala daerah sekaligus, bagi Partai Golkar bukan persoalan, asalkan itu demi kebaikan masyarakat di daerah ini.

“Bahkan kalau (Partai) Golkar itu selalu berbesar hati yang penting untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Mau tidak nomor satu, tidak nomor dua atau bahkan tidak nomor satu atau dua tidak masalah,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 14 September 2019

Pengusaha Jagal di KSB Mogok Lakukan Penyembelihan Taliwang (Suara NTB) Sejumlah pengusaha jagal di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melancarkan aksi mogok melakukan penyembelihan hewan.

Aksi itu dilancarkan sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang sudah mulai efektif memberlakukan larangan penyembelihan ternak, khusunya sapi betina produktif.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, aksi mogok pengusaha jagal itu sudah berlangsung dua hari terakhir. Akibatnya pasokan daging di beberapa (Suara NTB/ist) pasar besar di KSB terJamilatun utama di pasae Tanah Mira, kecamatan Taliwang mengalami kelangkaan.

Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) KSB, Jamilatun, SPt dikonfirmasi mengenai kondisi di lapangan itu tak menampik. Menurutnya, mogok para pengusaha jagal itu dipicu karena merasa kesulitan mendapatkan sapi dengan harga murah untuk disembelih dengan efektifnya aturan tersebut.

“Mereka maunya tetap bisa (menyembelih sapi produktif). Jadi mereka tunjukkan dengan cara seperti itu (mogok) protesnya,” terangnya kepada wartawan, Jumat (13/9).

Dijelaskannya, pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan para pengusaha jagal itu. Pasalnya penerapan aturan larangan memotong sapi betina produktif sudah menjadi ketentuan dan saat ini semakin ketat pengawasannya.

Tidak saja oleh pemerintah bahkan aparat penegak hukum (APH) turun tangan melakukan pengawasan.

“Sejak sosialisasi sekitar dua tahun lalu kami sudah ingatkan. Kalau produktif tidak boleh dan selama ini petugas kami komit dengan aturan itu. Nah sekarang mereka kembali menuntut padahal pengawasannya semakin ketat karena sampai Mabes Polri turun tangan juga dan kami tidak mau terjerat hukum karena desakan para pengusaha itu,” cetus Jamilatun.

Ia mengaku sedikit heran dengan aksi para pengusaha jagal tersebut. Padahal sebelumnya saat dimulai sosialisasi aturan larangan pemotongan sapi produktif mereka mematuhinya.

Bahkan dari data DPPP KSB, selama ini tidak ada jagal yang melanggarnya. “Di lapangan kadang memang ada yang coba mau potong sapi produktif. Tapi begitu petugas mengecek dan menolaknya. Mereka tetap patuh kok,” klaimnya.

Dikakui Jamilatun, satu-satunya motif pengusaha jagal melakukan aksi mogok itu dikarenakan motif ekonomi.

Meneyembelih sapi betina produktif lebih menguntungkan bagi pengusaha karena pembelian hewan ternak produktif relatif lebih murah dibanding sapi yang memenuhi syarat disembelih.

“Ya namanya pengusaha cari untung. Tapi kan kita tidak bisa penuhi karena sudah ada aturannya bahwa yang betina produktif itu tidak boleh dipotong,” tegasnya Selanjutnya ia menyampaikan, stok ternak sapi di KSB yang menenuhi syarat disembelih untuk konsumsi daging masyarakat sangat tersedia. Tetapi kembali, para pengusaha jagal menilai harganya sangat mahal sehingga tidak dapat mendatangkan keuntungan lebih banyak.

“Kami pun tidak bisa memenuhi keinginan mereka karena konsekuensinya hukum, tidak saja buat pengusaha tapi kami juga yang melakukan pengawasan,” tandas Jamilatun.

Sementara itu, tidak adanya beredar bahan daging di pasaran akibat aksi mogok pengusaha jagal itu, dikeluhkan masyarakat. Suraji salah seorang pedagang Bakso di kota Taliwang mengaku, sudah dua hari dirinya tidak bisa mendapatkan daging sapi untuk bahan dagangannya. “Saya terpaksa ambil dari pasar Seteluk karena di Taliwang kosong.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Itu pun daging dari Seteluk Perpanjangan visa dan bukan sapi tapi daging kerpengecekan paspor peserta Wonbau,” keluhnya. derful Sail to Indonesia masih Suraji pun berharap, segdiproses pihak Imigrasi Sumbaera ada solusi dari pemerwa. Berdasarkan data, sekitar intah untuk mengatasi ke90-an peserta yang mengajukan langkaan daging tersebut. perpanjangan tersebut.

“Ya mudah-mudahan seceKepala Kantor Imigrasi patnya ada jalan tengah.

Kelas II TPI Sumbawa melalui Karena kasihan kami pedaAnalis Keimigrasian, Brian gang yang bahan bakunya Wiharja menyebutkan, peserta daging mau cari ke mana,” harapnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pemda KSB Gelar Salat ”Minta Hujan”

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jumat (13/9), mengelar salat istisqa berjemaah di alun-alun Kota Taliwang.

Salat sunnah bermunajat meminta hujan ini diikuti ratusan warga KSB mulai orang dewasa hingga anak-anak. Bupati KSB, Dr. Ir. H. Musyafirin, MM serta Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST pun turut hadir bersatu bersama warga sehingga menambah khidmat pelaksanaan salat tersebut.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, salat istisqa menjadi salah satu media meminta keridhaan Allah menurunkan hujan di kala kemarau melanda seperti sekarang ini.

“Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Allah dalam salat ini,” imbaunya.

Menurut bupati, setiap kon-

disi yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini merupakan ujian. Baik kondisi baik maupun buruk. Dan sebagai orang beriman selayaknya setiap manusia meminta petunjuk dan pertolongan Allah dalam melaluinya. “Kalau kemudian kemarau ini merupakan musibah, maka mari kita beristighfar sembari mengintrospeksi diri, serta menjauhkan apa yang dilarang Allah,” tegasnya.

Dikatakannya, kegiatan salat istisqa ini digelar pada hari yang sama di seluruh kecamatan. “Saya sudah instruksikan semua kecamatan melaksanakan agenda yang sama.

Dan mudah-mudahan permo-

(Suara NTB/ist)

SALAT - Ratusan jemaah saat mengikuti salat istisqa untuk bermunajat meminta hujan di alunalun Kota Taliwang, Jumat (13/9). honan kita diijabah (Allah),” seru bupati penuh pengharapan.

Pada kegiatan salat istisqa di alun-alun kota Taliwang ini, imam masjid Agung Darussalam, Ustad Rusdin A Karim ditunjuk sebagai iman salat sementara tausyiah

singkat diisi Ust Ja’far Yusuf, ketua Baznas KSB. Usai melaksananakan salat, keriuhan para jemaah terjadi. Sesuai kebiasaan warga setempat, seusai salat para jemaah akan disiram air. Dan pada salat istisqa di alun-alun

kota, Pemda KSB menyediakan satu unit mobil Damkar dan mobil water cannon milik Polres KSB yang ditugasi menyirami jemaah. Sontak jemaah terutama anak-anak larut dalam suka cita saat terkena semburan air. (bug)

Hj. Amien Rahmani Berharap Dukung ”Zero Waste”, Tenun Sumbawa Lebih Dikenal Pemkab dan TNI Bersih Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa Hj. Amien Rahmani Husni Djibril berharap tenun Sumbawa atau kre’ alang dapat lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebab akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan hidup penenun.

Hal itu disampaikannya, usai mendapat penghargaan dari Deskranasda pusat bersama Ketua Dekranasda Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah. Berkat tenun Sumbawa yang sebelumnya ditampilkan dalam acara Fashion Show di Balai Kartini Jakarta.

Pada fashion show tersebut, Hj. Amien menampilkan kreasi pakaian dengan menggunakan bahan dasar batik dan tenun khas Sumbawa. Sedangkan Dekranasda Provinsi NTB menampilkan pakaian kreasi dari desainer ternama dengan variasi kre’ alang Sumbawa sebagai pakaian yang sangat cantik dan menarik.

Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa beserta anggota sangat bangga dan terharu dapat menampilkan tenun Sumbawa di kancah nasional. Hj.

Pantai di Pantai Goa

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Hj. Amien Rahmani saat menerima penghargaan dari Deskranasda pusat saat pembukaan Pameran Kriyanusa Dekranas 2019, di Balai Kartini Jakarta, Rabu (11/9).

Amien pun berharap para penenun semakin semangat. Sehingga ke depan tenun Sumbawa atau kre’ alang dapat lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan hidup penenun.

Sebelumnya, Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa bersama rombongan Ketua Dekranasda se-Provinsi NTB melakukan kunjungan ke Darwin, Australia. Dalam rangka mempromosikan produk kerajinan daerah Provinsi NTB termasuk tenun Sumbawa kepa-

da para pemangku kebijakan, pelaku usaha dan warga Darwin Australia. Dalam lawatan tersebut, kre’ alang Samawa sangat diminati oleh warga Darwin, bahkan habis terjual.

Meskipun harga yang ditawarkan cukup mahal karena disesuaikan dengan kualitas kain. Bahkan pakaian pengantin Sumbawa juga diberikan sebagai kenang-kenangan kepada Konsulat RI di Darwin yang diperuntukkan sebagai pakaian Indonesia pada setiap kegiatan yang diperlukan di Darwin oleh Konsulat RI. (arn)

Imigrasi Sumbawa Masih Proses Perpanjangan Visa Peserta Sail Indonesia Wonderful Sail to Indonesia tahun ini meningkat dari sebelumnya. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, pihaknya memberikan kemudahan untuk perpanjangan visa para peserta.

“Yang melakukan perpanjangan ini 90-an orang. Artinya meningkat dari tahun sebelumnya. Itu pertanda peserta ini antusias sama kegiatan ini. Imigrasi sendiri sudah mempermudah, tidak perlu datang orangnya untuk foto dan biometrik,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/9).

Dijelaskannya, terhadap visa para peserta, EO meminta agar

langsung dua kali diperpanjangan di Kantor Imigrasi. Karena pengalaman Singaraja sebelumnya, setelah berkoordinasi dengan Direktorat diperkenankan langsung dua kali perpanjangan.

Tentunya dengan jumlah peserta 90 orang ini, tidak mungkin bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Meskipun demikian, tim Imigrasi terus berupaya melakukan percepatan.

“Semestinya kalau orang asing diperpanjan sebulan. Seminggu sebelum berakhir, baru diperpanjang lagi. Tapi dia (peserta Sail) langsung kita kasih dua kali perpanjangan. Makanya prosesnya tidak sebentar.

Untuk menyikapi itu, kemarin anggota Inteldakim ikut membantu untuk mempercepat. Kami berusaha cepat siang dan malam demi Sail ini,” terangnya.

Sejauh ini, lanjutnya, dari 90 peserta yang mengajukan perpanjangan, sebanyak 30 yang sudah selesai. Pihaknya juga

terus berkoordinasi dengan Dispopar Sumbawa termasuk dengan EO terkait proses perpanjangan yang dilakukan. Paling lambat Senin mendatang pihaknya sudah harus menyelesaikan perpanjangan. Kemudian akan langsung membawa paspor para peserta ke Labuhan Jambu, karena petugas di lokasi juga bersiaga.

“Kalau perpanjangan visa sendiri sebenarnya begitu masuk baru action. Tapi kami sudah terima duluan.

Saya pikir tidak ada hubungan sama seremoni. Artinya yang bersangkutan H+1 seremoni masih ada disitu kan.

Intinya ini nggak boleh miss.

Kita sudah memberikan kebijakan untuk mensuport.

Terkait orang asing itu sendiri silahkan melanjutkan kegiatannya sementara kami perpanjang, tidak ada masalah,” pungkasnya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa bersama TNI melaksanakan Apel Karya Bhakti , sekaligus kegiatan gotong royong bersama, Jumat (13/9), di Pantai Goa. Sebagai bentuk kepedulian guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Sumbawa. Terlebih saat ini pemerintah Provinsi NTB bersama Pemkab telah mencanangkan gerakan Zero Waste (bebas sampah).

Bupati Sumbawa, melalui Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, sebagai pemimpin apel, menyatakan kegiatan ini dalam mendukung Karya Bhakti HUT TNI Ke 74 Tahun 2019. Dihadiiri Dandim 1607, Kapolres Sumbawa, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Para TNI, Polri dan ASN Lingkup Pemkab Sumbawa. Disampaikan permasalahan sampah telah menjadi momok bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya di lingkungan perkotaan tetapi juga di pedesaan. Tidak hanya dirasakan oleh lingkungan terkecil di tingkat RT atau RW, tetapi Pemda baik tingkat Kabupaten, Kota maupun Provinsi, bahkan Pemerintah Pusat pun juga merasakan hal yang sama.

Sebab, lanjut Sekda, selain potensi bencana longsor, sampah juga bisa menyebabkan bahaya

kebakaran, penyebab banjir, pencemaran air tanah, pencemaran udara bahkan pencemaran terhadap daging hewan ternak untuk konsumsi manusia.

Karya Bhakti bertujuan untuk membangun soliditas dan sinergitas prajurit TNI dengan aparat pemerintah serta komponen masyarakat lainnya. Guna mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat yang selama ini telah terbina dengan baik.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumbawa untuk lebih peduli dan dapat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah.

Melalui kesempatan tersebut, Sekda mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumbawa untuk lebih peduli dan dapat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah.

“Mudah-mudahan ke depan, daerah kita, Tana’ Samawa, dapat menjadi Kabupaten yang bersih, indah dan sehat serta tidak lagi kita temukan lokasi-lokasi penimbunan sampah yang tidak dikelola dengan baik,” tutupnya.

Adapun titik lokasi pelaksanaan kegiatan gotong royong tersebut adalah Muara Kali Baru, Pantai Jempol, Pantai Baru, Pantai Saliper, Pantai Goa dan Labuhan Punti. (arn)

(Suara NTB/ist)

APEL - Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri saat memimpin Apel Karya Bhakti di Pantai Goa, Sumbawa, Jumat (13/9).

DPRD KSB Umumkan Tiga Calon Pimpinan Definitif Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi mengumumkan tiga nama calon pimpinan definitifnya untuk Periode 20192024. Melalui rapat sidang paripurna yang digelar, Jumat (13/9), tiga nama yang diumumkan akan mengisi tampuk kepemimpinan lembaga penyerap aspirasi rakyat KSB itu, masing-masing Kaharuddin Umar sebagai ketua, Abidin Nasar, SP., MP sebagai Wakil Ketua 1 dan Merliza, S.SosI sebagai Wakil Ketua 2.

Sebelumnya ketiga anggota tersebut didapuk oleh masingmasing partainya mengisi unsur pimpinan definitif DPRD KSB. Kaharuddin Umar sendiri diajukan partainya PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu pertama, sementara Abidin Nasar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Merlisa dari Gerindra masing-masing sebagai pemenang kedua dan ketiga.

(Suara NTB/ist)

Abidin Nasar Wakil ketua sementara DPRD KSB, Abidin Nasar menjelaskan, dengan diumumkannya namanama anggota calon unsur pimpi-

nan lembaga yang diusulkan masing-masing partai itu. Maka selangkah lagi DPRD KSB akan memiliki jajaran pimpinan definitif.

“Alhamdulillah hari ini bisa kita umumkan. Artinya satu langkah lagi definitiflah unsur pimpinan lembaga ini,” katanya kepada wartawan usai sidang paripurna.

Agar bisa definitif, dijelaskan Abidin, selanjutnya nama-nama yang telah diumumkan berdasarkan masing-masing usulan partai itu akan diajukan ke provinsi. Sesuai aturan, penetapan unsur pimpinan lembaga DPRD kabupaten/kota di SK-kan oleh gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

“Habis ini dokumennya kita bawa ke provinsi lewat tangan Pemda untuk di SK-kan. Setelah itu kita paripurnakan lagi untuk peresmian pelantikannya,” urainya.

Abidin menyatakan, selaku unsur pimpinan sementara pihaknya menargetkan penguca-

pan sumpah pelantikan unsur pimpinan DPRD definitif akan digelar paling lambat tanggal 19 September mendatang. Atau bertepatan satu bulan masa jabatan pimpinan sementara. Dan untuk memastikan pelatikan tepat waktu, dirinya akan mengawal langsungvl usulan unsur pimpinan itu agar secepatnya disahkan oleh gubernur.

“Kami sudah komunikasi juga dengan pak gubernur soal ini (SK).

Dan Insyaallah kami dijadwalkan bertemu beliau hari Selasa depan,” ungkap politisi PKS ini.

Sementara itu Sekretaris DPRD KSB, Agus Hadnan, S.Pd dikonfirmasi terpisah mengaku, pihaknya telah menyiapkan seluruh dokumen usulan penetapan pimpinan DPRD definitif itu. “Senin kami akan bawa langsung ke provinsi.

Kami juga sudah koordinasi dengan biro pemerintahan provinsi supaya bisa cepat diteken oleh pak gubernur,” jawabnya singkat. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 14 September 2019

Halaman 7

14.000 Hektar Kawasan Hutan ARS Rusak Dirambah

Cemburu Berujung Maut

Jasad Kekasih Diduga Dibakar di Lahan Kelapis

Kekeringan dan Kerusakan Pipa PDAM Picu Krisis Air Bersih

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) Krisis air bersih yang dialami warga Kota Bima ternyata tidak hanya akibat kekeringan dampak musim kemarau.

Namum juga dipicu jaringan pipa air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima yang telah lama rusak.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH, kepada Suara NTB, Jumat (13/ 9). Bahkan Sekda sendiri merupakan bagian dari warga Kota Bima yang terkena dampak tersebut.

“Selain musim kemarau, kesulitan air bersih di Kota Bima karena jaringan pipa PDAM macet. Termasuk di rumah saya di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota,” katanya.

Menurut Sekda, sebagian warga Kota Bima tidak bisa lagi menikmati air bersih karena jaringan air milik PDAM Bima rusak, sejak Kota Bima diterjang banjir bandang akhir tahun 2016 kemarin. “Mulai dari banjir 2016 lalu sampai sekarang di rumah saya isi ulang air (galon) setiap hari,” katanya.

Ia mengaku air isi ulang hanya untuk keperluan minum dan memasak. Sementara untuk mandi, cuci dan sebagainya mengandalkan air bor. Ada upaya PDAM untuk memperbaiki jaringan yang rusak, namun tidak berhasil. “Sempat ada upaya perbaikan beberapa jaringan yang macet dan rusak. Tapi tidak bisa,” katanya.

Sekda mengaku, pada tahun 2020 mendatang jaringan yang rusak tersebut akan diperbaiki, karena ada bantuan sebanyak Rp30 miliar dari Pemerintah Pusat. Dana ini nantinya akan dititipkan dan dimasukkan dalam APBD Pemerintah Kota.

“Mengingat perbaikan jaringan ini ada di wilayah Kota Bima. Sementara PDAM milik Pemerintah Kabupaten Bima.

Jadi harus ada kerjasama,” katanya.

Selain itu Ia mengaku ada beberapa wilayah atau Kelurahan di Kota bima yang dulunya penghasil sumber air bersih. Namun kini sudah mulai menyusut dan hanya mengandalkan bantuan.

Sekda menjelaskan, debit air di wilayah Kota Bima terus menyusut akibat dampak gundulnya hutan karena maraknya praktek illegal loging dan pembukaan lahan pertanian.

“Musim kemarau kita dihantui krisis air bersih, saat hujan dicemaskan banjir. Ini semua dampak illegal logging dan pembukaan lahan untuk Pertanian yang menyebabkan gundulnya hutan,” katanya.

Ia menambahkan, dalam mengatasi krisis air bersih di Kota Bima dalam jangka menengah dan panjang.

Pemerintah Kota Bima tengah mencari titik sumber air untuk dilakukan pengeboran. “Untuk mengatasi sementara semua leading sector yang memiliki mobil tangki kita gerakkan untuk distribusi air. Seperti PU dan PR, Bagian Umum, Dinsos, d a n BPBD,” pungkasnya. (uki) Mukhtar Landa

(Suara NTB/jun)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, digegerkan penemuan mayat gadis yang hangus di lokasi lahan Kelapis, Jumat (13/9) siang. Dari identifikasi dan penyelidikan, polisi mengungkap korban diduga dibunuh kekasihnya sendiri. Belakangan diketahui, aksi sadis tersebut diduga kuat dipicu oleh rasa cemburu.

Informasi di lapangan, jasad korban pertama kali ditemukan Ari, warga Kebayan, Kelurahan Brang Biji, di Kokar Beta wilayah Kelapis sekitar pukul 11.00 Wita. Saat itu ia melintas di TKP ketika dalam perjalanan pulang memberi minum ternak sapi.

Ari menghentikan sepeda motornya karena penasaran dengan benda gosong menyerupai bangkai hewan. Namun, setelah didekati ternyata mayat manusia yang sudah gosong dalam posisi telungkup dengan kaki kiri yang sudah terpisah.

Ia pun langsung menghubungi tetangganya yang kebetulan anggota polisi. Diduga kuat mayat tersebut korban pembunuhan. Karena di ruas jalan hotmix sekitar TKP ditemukan bercak darah yang tercecer. Diduga, korban dibunuh lalu dibuang di TKP, kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak.

Pihak Polres Sumbawa yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Jasad korban kemudian dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Menindaklanjuti kasus ini, polisi langsung melakukan penyelidikan. Beberapa jam berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku yang tidak lain adalah kekasih korban.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, Iptu Faisal Afrihadi, SH membenarkan kasus tersebut. Pihaknya telah mengamankan dua terduga yang terkait penemuan mayat di lokasi setempat. Dua orang dimaksud yakni kekasih korban AP (18) dan LH (17).

“Tim opsnal sudah mengamankan dua terduga pelaku yang diduga kuat terkait dengan penemuan mayat tersebut,” ujarnya.

Diungkapkannya, AP tega melakukan aksinya karena sakit hati dengan korban karena diselingkuhi. Awalnya AP mengajak korban kemudian menuju sebuah rumah kosong wilayah Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima.

Di rumah tersebut keduanya sempat cekcok, sehingga AP mencekik korban hingga meninggal dunia. Karena panik, AP meminta bantuan temannya yang berinisial LH untuk menghilangkan mayat korban. Keduanya kemudian membeli bensin dan karung. Mayat korban dimasukkan ke dalam karung dan dibawa menuju lokasi lahan Kelapis, Kelurahan Brang Biji menggunakan sepeda motor milik LH. Sesampainya di lokasi, AP menurunkan mayat korban dan melemparkan ke sebuah parit dekat jalan raya. Selanjutnya karung berisi mayat korban disirami bensin lalu dibakar. Setelah itu keduanya langsung meninggalkan TKP. “LH membakar sebuah tutup botol yang ditusuk kayu.

Setelah itu AP menyulutkan api karung yang berisi korban.

Setelah terbakar, keduanya meninggalkan lokasi,” terangnya. Saat ini, lanjut Faisal, kedua terduga sudah diamankan di Polres Sumbawa guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. (ind)

Dompu (Suara NTB) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS), mencatat 14.000 Hektar kawasan hutan di 91000 Ha wilayah pengelolaannya rusak dirambah warga untuk penanaman jagung. Ini berdasarkan hasil pendataan terakhir dari 2016-2018. Kerusakan tersebut terus meluas tiap tahunnya, terutama menjelang masa tanam jagung.

Iswanto

Kasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim (KSDAE) KPH ARS, Iswanto kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/9) merincikan, di 2016 perambahan kawasan hutan yang terdata seluas 9.400

Ha. Kemudian bertambah di 2017 sekitar 3.500 Ha dan terbaru pada 2018 kemarin penambahannya 1.200 Ha. “Itu data rekapan kita dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk 2019 belum karena masih setengah jalan,” kata dia.

Jika melihat luas kawasan hutan yang sudah dikelola warga untuk penanaman jagung terse-

but. Dipastikan perkembangannya dari tahun ke tahun cukup signifikan. Dan ini masih akan terus meluas jika tak dilakukan upaya-upaya pencegahan, khususnya menjelang masa tanam jagung di awal musim hujan.

Diungkapkan, dari total 91000 Ha wilayah pengelolaan KPH ARS yang meliputi 25 desa di Dompu dan masing-masing lima desa di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa serta Soromandi Kabupaten Bima. Tingkat kerusakan terparah ditemukannya berada di wilayah Soromadi. Bahkan hampir semua kawasan hutan lindung maupun produksi telah rata dibabat. “Untuk kerusakan dari luasan wilayah pengelolaan kita ini

sudah sekitar 10 persen,” ujarnya.

Tidak hanya kawasan hutan produksi terbatas maupun tetap yang sudah disasar perambahan. Saat ini, kata Iswanto, tengah gencar-gencarnya dilakukan perluasan lahan untuk penanaman jagung oleh petani ke kawasan hutan lindung. Seperti misalnya di lingkar Bendungan Mila Desa Rababaka, tepatnya wilayah Ncando dan So Lalembo.

“Kalau saya bilang 70 persen itu kerusakannya di hutan produksi, sisanya di hutan lindung. Sekarang ini sudah mulai hutan lindung seperti di Rababaka sekitar daerah bendung-bendungan itu,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

PENERTIBAN – Tim gabungan TNI-Polri, Satuan Pol PP dan elemen terkait saat menertibkan sejumlah pedagang di Pasar Induk, Jumat (13/9).

Tim Gabungan Tertibkan Pedagang Pasar Induk Dompu (Suara NTB) Tim Gabungan TNI-Polri, Satuan Pol PP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Dompu, menertibkan sejumlah pedagang Pasar Induk, Jumat (13/9). Penertiban yang dirangkai Karya Bakti pembersihan sampah tersebut dalam rangka mendukung program pembangunan pasar serta peringatan HUT TNI Ke-74.

Dandim 1614/Dompu Letkol Inf. Ali Cahyono, S.Kom, kepada Suara NTB menyampaikan, langkah yang diambil bersama elemen terkait ini bagian dari upaya TNI mendukung proyek pembangunan dan kebersihan Pasar Induk.

Sehingga kedepan aktivitas transaksi antara pedagang dan pembeli bisa leb-

ih aman dan tertib.

“Kita coba bantu pemerintah daerah untuk pembersihan supaya lebih nyamanlah kondisi pasar ini kedepan,” ungkapnya.

Sedikitnya ada 74 personil TNI diterjunkan, baik untuk pembersihan sampah maupun penertiban sejumlah pedagang yang menolak dipindah sementara waktu. Bahkan pihaknya dibantu intansi terkait seperti Polri, Satuan Pol PP, OPD, pemerintah desa hingga pelajar dan pedagang Pasar Induk sendiri.

Peran serta semua pihak itu diapresiasinya dan diharapkan bisa terus dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya. “Alhamdulillah kegiatan ini banyak yang menduku-

ng. Bahkan anak pramuka juga ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Sementara Kadisperindag Dompu, Hj. Sri Suzana dikonfirmasi alasannya melibatkan tim gabungan dalam pembersihan dan penertiban Pasar Induk menegaskan, selain karena kegiatan ini merupakan inisiatif TNI juga atas dasar harapannya agar menindak sejumlah pedagang yang bersikeras bertahan. Karena keberadaan mereka menghambat lalu lintas kendaraan yang mengangkut material proyek pembangunan pasar.

Sebelumnya, lanjut dia, upaya persuasif sudah beberapa kali dilakukan.

Namun beberapa orang ini tetap saja menolak pindah sebagaimana ratusan pedagang lain. “Secara persuasif berkali-

”Love For Papua” dari Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Setelah jajaran Polres Bima menjamin keamanan warga Papua yang berada dan melakukan aktivitas di Kabupaten Bima. Jajaran Polres Bima Kota juga menyerukan hal yang sama.

Sebuah spanduk bertuliskan Love For Papua from West Nusa Tenggara dipasang di depan halaman Malpores setempat, Jumat (13/9). Di samping kiri terlihat foto Kapolda NTB, Irjen Pol. Nana Sudjana dan disisi kiri ada Kapolres Bima Kota, AKBP. Erwin Ardiansyah, S.IK, MH. Terkait Papua, Erwin mengaku telah memberikan arahan kepada seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres setempat untuk memberikan pemahaman kepada warga Kota Bima.

“Kita meminta agar masyarakat Kota Bima agar tidak terpengaruh dan terpancing provokasi soal Papua,” katanya, Jumat (13/9).

Erwin menegaskan, pihaknya akan memberikan jaminan keamanan bagi warga Papua yang berada dan melakukan aktivitas

di Kota Bima. Untuk itu, ia berharap semua elemen dan unsure mendukung langkah tersebut.

“Kami tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan, masyarakat, pemuda dan tokoh agama yang ada,” ujarnya.

Selain memberikan pemahaman melalui spanduk yang dipasang di Mapolres hingga Mapolsek, pihaknya juga men-

yampaikan himbauan Kantibmas di tempat-tempat umum.

Seperti di rumah ibadah, Pasar dan Instansi Perkantora.

“Selain itu kita terus melakukan patrolitoli untuk melakukan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat demi terciptanya Kantibmas yang aman dan kondusif,” ujarnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

CINTA PAPUA - Spanduk Cinta Untuk Papua yang dipasang di halaman depan Mapolres Bima Kota, Jumat (13/9).

Pemkot Terima Hibah Aset Rp1,5 Miliar dari Pemkab Bima Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) menerima aset hibah dengan total senilai Rp1,5 Miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Aset hibah ini nantinya akan digunakan untuk beberapa Kantor OPD Kota Bima.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH, kepada Suara NTB, Jum’at (13/9), mengaku beberapa aset hibah yang diterima dari Pemkab Bima tersebut berupa tiga bangunan kantor dan tanah. “Ada dua jenis aset hibah yang diberikan, yakni beruipa tiga bangunan dan tanah,” katanyal.

Menurutnya tiga banguan tersebut antara lain eks Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima lengkap dengan tanah seluas 1.200 m2. Kemudian bangunan eks Sekretariat BIPP/PIDRA dan eks Kantor Pendapatan Kabupaten Bima.

“Serta ada tanah bangunan belakang dan samping kompleks kantor Peternakkan dan Keswan Kabupa-

ten Bima seluas 4.000 m2,” katanya.

Mukhtar mengatakan, bangunan tersebut akan digunakan berbagai hal oleh Pemkot Bima. Seperti tanah eks kantor Pertambangan dan Energi akan dibangun Perpustakaan Kota Bima. “Sedangkan bangunan eks BIPP/PIDRA akan dijadikan Kantor Kesbangpol Kota Bima,” ujarnya.

Selain hibah, Pemkot juga saat ini telah menunggu persetujuan Bupati Bima untuk pinjam pakai bangunan eks Kantor BKD dan Diklat dan Disdukcapil Kabupaten Bima yang letaknya tidak jauh dari Kantor Walikota bima. “Pinjam pakai sudah diajukan. Saat ini masih menunggu persetujuan Bupati Bima,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIHIBAHKAN - Bangunan eks kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima yang dihibahkan ke Pemerintah Kota Bima. Lahan ini nantinya akan dibangun Perpustakaan Kota Bima.

kali dilakukan tapi ternyata tidak bisa juga, sehingga dengan sangat terpaksa kita harus menertibkan mereka,” jelasnya.

Untuk pembersihan sampah itu sendiri, menurutnya, tidak lain buah tindak lanjut atas keluhan warga sekitar beberapa hari terakhir. Targetnya, kegiatan ini tidak hanya akan menyasar area pasar melainkan bantaran Sungai Silo yang memang selama ini menjadi muara pembuangan sampah oleh ratusan pedagang.

“Nanti juga akan bergeser ke sungai karena merupakan bagian dari kegiatan ini. Mudah-mudahan setelah pengelolaan satu pintu pasar ini bisa kita kontrol maksimal. Terutama masalah kebersihannya,” harap dia. (jun)

Jaksa Limpahkan Berkas Perkara Desa Jala ke Inspektorat Dompu (Suara NTB) Pemeriksaan Kepala Desa Jala, Usman akhirnya rampung dilakukan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.

Terkait kasus dugaan penyimpangan DD/ADD tahun 2018 yang dilaporkan sekelompok warga. Karenanya, Jumat (13/9) langsung dilayangkan (Suara NTB/jun) surat ke InspektorM. Isa Ansyori at untuk dilakukan audit investigasi.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB menyampaikan, agenda pemeriksaan terlapor yang sempat tertunda akhirnya bisa dan tuntas dilakukanya beberapa hari kemarin. Tetapi, untuk kepentingan penyelidikan ia belum bisa membeberkan lebih jauh terkait hasil pemeriksaan timnya.

“Kita belum bisa berikan keterangan di media karena masih penyelidikan, cuma yang pasti kita sudah melakukan pemeriksaan dan dari hasil itu dilimpahkan ke Ispektorat untuk audit investigasi,” kata dia.

Disamping terlapor saksi lain turut diperiksa, diantaranya salah seorang warga tempat kepala desa membeli tanah kuburan yang diduga menjadi sumber penyimpangan DD/ADD tahun 2018.

Langkah tersebut diambil untuk mengetahui lebih jauh silsilah tanah yang kini diketahui memiliki dua alas hak itu.

Sementara disinggung hasil pengukuran BPN sendiri, ditegaskannya, hingga saat ini belum diserahkan ke penyidik. Padahal lembaga tersebut sangat diharapkan bisa mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan kasus ini.

“Karena ini sama-sama punya sertifikat, baik si tempat membeli maupun yang mengklaim itu tanah desa makanya nanti kita tunggu hasil audit. Kalau dari BPN sampai sekarang belum diberikan,” ungkapnya.

Ditegaskan, meski beberapa item dalam laporan sekelompok warga itu sudah berhasil diperjelas pihaknya. Namun sejumlah program pemerintah desa pada tahun 2018 itu tetap akan melalui tahapan audit investigasi Inspektorat. Apakah masalah gaji perangkat desa, guru PAUD yang belum terbayar maupun penyaluran bantuan bedah rumah serta pembelian tanah kuburan.

“Itu biarkan diaudit keseluruhannya oleh Ispektorat biar kita bisa lihat nanti berapa sebetulnya kerugian,” jelasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 14 September 2019

Halaman 8

PPP Tanggung Biaya Kampanye Kader Maju di Pilkada

Mataram (Suara NTB) Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang maju di Pilkada serentak 2020 tak perlu terlalu khawatir terkait pembiayaan kampanye. Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol berlambang ka’bah itu sudah memberikan garansi untuk memback up penuh biaya bagi kader yang maju di Pilkada.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, di Kantor DPRD NTB, Jumat (13/9) kemarin.

“DPP sudah berikan garansi untuk back up biaya kampanye bagi kader berani maju di Pilkada terutama berlatar belakang anggota Dewan,” katanya.

Dukungan DPP untuk pembiayaan kampanye bagi kader tersebut merupakan bentuk dorongan moril dari partai kepada kadernya agar semangat dan termotivasi untuk tampil memperebutkan kursi kepala daerah di Pilkada serentak 2020.

Dia mengakui, dengan ke-

harusan mundur bagi anggota Dewan maju di Pilkada, membuat banyak kader PPP mengurungkan niat bertarung di Pilkada. Dengan kondisi itu, Parpol berciri khas hijau itu mensiasati dengan akan memback up penuh bagi kader berani maju di Pilkada.

Misalnya biaya lobi-lobi dukungan parpol, kebutuhan logistik kampanye dan lainnya.

Sebab itu, kader PPP berani maju tampil di kontestasi Pilkada tak perlu khawatir dan cemas terkait biaya politik bagi pencalonan di Pilkada. “Nanti DPP akan siapkan biaya APK bahkan biaya tim konsultan kampanyenya,” tandasnya.

Dengan begitu, diharapkan kader PPP maju mencalonkan diri di Pilkada bisa lebih fokus dan konsentrasi penuh untuk

mensosialisasikan diri, menyapa dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Sehingga kader tersebut tidak terlalu terbebani dan diberatkan dengan biaya politik harus ditanggung sendiri untuk mengikuti ajang perebutan kursi kepala daerah tersebut.

Tak dipungkiri, persoalan biaya politik harus disiapkan bagi seseorang maju di Pilkada menjadi persoalan tersendiri. Sehingga dipandang perlu ada terobosan dari

partai dalam mendorong dan memotivasi kader untuk tampil di Pilkada.

“Sangat wajar banyak kader jadi anggota dewan tidak berani maju di Pilkada. Karena mereka baru usai bertarung di Pileg dengan biaya politik tak kecil,” terangnya.

Ia memastikan sudah ada kader PPP berlatar belakang anggota dewan berani dan siap maju di Pilkada dengan menanggalkan jabatan sebagai anggota DPRD. Salah satunya yang dis-

ebutkan Akri yakni Ketua DPC PPP KLU, Nasrudin, yang juga Anggota DPRD KLU. Nasrudin di dorong PPP untuk maju bertarung di Pilkada. Tak jadi persoalan kader tersebut hanya siap menjadi bakal calon Wakil Bupati.

Asalkan PPP mendukung dan mengusung kader sendiri di kontestasi Pilkada serentak 2020. “Tak masalah jadi nomor dua. Asalkan kita usung kader sendiri di Pilkada,” pungkasnya. (ndi)

Bawaslu Mataram Keluhkan Anggaran Pengawasan Kembali Dirasionalisasi Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram dipastikan final dengan anggaran Rp25 miliar diperuntukan bagi pembiayaan pelaksanaan kontestasi di Pilkada serentak 2020 di Kota Mataram, setelah Pemkot Mataram melakukan rasionalisasi atas usulan anggaran KPU. Rasionalisasi anggaran juga dilakukan kepada Bawaslu.

Namun demikian, Bawaslu melalui Ketuanya, Hasan Basri menyayangkan sikap Pemkot Mataram yang kembali merasionalisasi anggaran pengawasan di Pilkada diperuntukan bagi Bawaslu. Awalnya Bawaslu akan diberikan Rp9 miliar dari rasionalisasi usulan disampaikan Rp15 miliar. Belakangan, Pemkot kembali merasionalisasi anggaran pengawasan bagi Bawaslu hanya Rp5 miliar.

Hasan pun mengaku sangat menyesalkan Pemkot yang secara tiba-tiba berinisiatif merasionalisasi kembali anggaran Bawaslu. Pihaknya belum diajak berkomunikasi lagi oleh Pemkot terkait rasionalisasi anggaran Bawaslu menjadi Rp5 miliar tersebut. “Hanya Rp5 miliar untuk Bawaslu, Mana cukup untuk pengawasan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (13/9) kemarin.

Hasan mengaku kecewa dengan sikap Pemkot secara tiba-

Hasan Basri tiba tanpa mengajak Bawaslu berkomunikasi terkait rasionalisasi kembali anggaran pengawasan di Pilkada Kota Mataram. Menurutnya, Pemkot tidak boleh mengabaikan dan menyepelekan tugas dan fungsi pengawasan dilakukan oleh Bawaslu.

Sukses atau tidak penyelenggaraan Pilkada, sangat tergantung dari pengawasan dilakukan Bawaslu. Penyelenggaraan Pemilu tidak bisa hanya bergantung kepada KPU. Jika Bawaslu tidak didukung dengan anggaran pengawasan memadai. Maka sangat terbuka kemungkinan tidak terlaksana kontestasi di Pilkada Kota Mataram.

Sehingga tidak boleh hanya satu lembaga diprioritaskan.

Sedangkan lembaga lain diabaikan. “Kalau Bawaslu tidak diberikan anggaran memadai. Bisa saja Pilkada

tidak terlaksana,” tandasnya.

Lebih lanjut, Pihaknya sudah melayangkan surat kepada Pemkot untuk bisa duduk bersama kembali membahas dan membicarakan rasionalisasi anggaran pengawasan Pilkada Rp5 miliar. Pihaknya perlu mendengar alasan dari Pemkot terkait rasionalisasi kembali anggaran Bawaslu tersebut.

Bagaimanapun, kata Hasan, Bawaslu memerlukan anggaran memadai untuk mendukung bagi terlaksana pengawasan di Pilkada kota Mataram. Baginya, Anggaran pengawasan Pilkada Rp5 miliar, tidak cukup untuk mendukung kerja-kerja pengawasan bagi Bawaslu.

Sebagian besar pengawasan di Pilkada diperuntukan bagi pembayaran honorarium bagi petugas pengawas Adhoc dibentuk Bawaslu. Misalnya pengawas lapangan di tingkat kelurahan dan pengawas TPS. “Pengawasan di Pilkada bukan hal sepele,” ucapnya.

Terkait apakah penandatanganan NPHD akan bisa terlaksana sesuai target PKPU nomor 15 tahun 2019 sebelum tanggal 1 Oktober. Hasan cukup optimis target penandatanganan NPHD bisa terealisasi sebelum tanggal 1 Oktober nanti. “Tinggal butuh komunikasi sedikit lagi. Sehingga kita optimis target itu bisa terealisasi,” pungkasnya. (ndi)

Oknum Polisi Diduga Aniaya Berat Zainal Abidin Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyelidiki tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Zainal Abidin meninggal dunia. Total 14 saksi sudah dimintai keterangan. Penyidik menemukan indikasi pengeroyokan yang dilakukan oknum anggota Polres Lombok Timur.

Hal itu ditegaskan Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana Jumat (13/9) kemarin. “Indikasinya itu. Penganiayaan.

Sedang diselidiki Ditreskrimum,” ujarnya. Nana menambahkan bahwa tim investigasi internal sedang bekerja.

Antara lain mengusut dugaan tindak pidana serta dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik oknum anggota Polres Lombok Timur.

Sejauh ini, imbuh Kapolda, sebanyak 14 saksi sudah dimintai keterangan. Antara lain anggota Lantas, Reskrim, dan Provost Polres Lombok Timur. Mereka yang diduga terlibat baku hantam dengan korban, Zainal Abidin. “Termasuk yang diduga melakukan pelanggaran (disiplin)

atau tindak pidana. Sekarang mereka statusnya masih saksi. Kami masih mencari bukti lain sehingga bisa menentukan tersangka,” ungkapnya.

Nana meyakinkan bahwa tim penyidik sudah menemukan siapa saja yang diduga terlibat. Hasil sementara, para oknum anggota tersebut mengeroyok Zainal karena keterikatan mereka antarsesama anggota korps Bhayangkara. “Kemungkinan jiwa korsa mereka jadi ikut memukul.

Tapi tidak semua yang ada di sana. Nanti siapa saja itu setelah gelar perkara bisa kita tetapkan tersangka. Ini ada indikasi mengarah ke tindak pidana umum,” terangnya.

Kapolda mengklaim bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara proporsional dan profesional. Dia menjamin tidak ada tekanan terhadap saksi-saksi dari pihak korban maupun keluarga. “Percayakan kepada Polda yang menangani kasus ini. Nanti setelah satu minggu atau dua minggu kita akan ungkap,” tandasnya.

Zainal warga Tunjang Lauk, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur meregang nyawa Kamis (5/9) petang lalu meski sempat dilarikan ke RSUD Selong. Zainal kala itu diduga dikeroyok sekumpulan anggota Polres Lotim. Adapun yang terlibat langsung perkelahian dengan Zainal antara lain anggota Satlantas Polres Lotim Aipda I Wayan Merta dan Bripka Nuzul Huzaen. Serta petugas piket jaga Briptu Bagus Bayu dan Aiptu Hery Suardana.

Peristiwa itu setelah Zainal kembali mendatangi kantor Polres Lotim setelah siangnya terjaring razia lalu lintas. Zainal kena tilang karena tidak memakai helm dan surat kendaraan tidak ada. Motor Zainal disita.

Zainal malam harinya sekira pukul 20.30 Wita kembali bersama keponakannya, Iksan.

Kapolda menyebut Zainal melawan arus dan tidak memakai helm untuk menuju kantor Polres Lotim. Zainal juga sempat memukul Bripka Nuzul Huzaen sampai lebam di wajah dan luka gigit di tangan. (why)

Isvie Berharap KPK Beri Atensi Pencegahan Korupsi di NTB Mataram (Suara NTB) – Hasil voting pemilihan pimpinan KPK oleh Komisi III DPR RI menyepakati, Irjen Pol. Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Pretasi yang diraih oleh mantan Kapolda NTB tersebut yang berhasil menjadi pimpinan di lembaga anti rasuah tersebut, disambut baik oleh para wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB. “Jabatan Ketua KPK adalah prestise yang bergensi.

Sebagai orang yang pernah bertugas menjadi kapolda NTB. Saya bangga atas raihan pak Firli kali ini dan saya sudah ucapkan selamat kepada beliau,” ujar Ketua sementara DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, kepada wartawan, Jumat (13/9) kemarin.

Dengan terpilihnya Firli menjadi Ketua KPK tersebut, Isvie menaruh harapan besar untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang jauh lebih baik lagi. Secara khusus, Isvie berharap Firli dapat memberikan atensi pencegahan terhadap tindakan korupsi di NTB. “Ya, dengan terpilihnya beliau menjadi Ketua KPK, saya berharap beliau bisa memberikan atensi pencegah-

an korupsi di NTB,” ujarnya.

Lanjut disampaikan Sekretaris DPD I Golkar NTB itu, ia mengaku mengenal dekat Firli sebagai jenderal bintang dua kepolisian yang dikenal tegas, baik, punya kecakapan serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya dengan baik.

Oleh karena itu, Isvie menyakini, adanya Firli kali ini di lembaga KPK, maka segala perkerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pimpinan KPK terdahulu untuk mengusut dan membongkar tunggakan kasus-kasus korupsi, akan bisa dituntaskannya.

“Atas nama pribadi saya berharap, pak Firli bisa bekerja profesional, memegang amanah lebih baik dan bekerja fokus dalam menuntaskan kasus-kasus KPK,” tegas dia.

Terkait rencana Firli yang akan membuka perwakilan KPK di daerah. Menurut Isvie, hal tersebut sangat positif.

Mengingat, adanya pembukaan kantor cabang KPK di daerah akan bisa mempercepat dan memperlancar kinerja pengawasan kinerja KPK ke depannya. “Pembukaan kantor perwakilan KPK sebagai

misi dan program utama pak Firli adalah bagus dalam memperluas dan membantu kerja KPK,” kata dia.

Sedangkan, terkait rencana Firli yang akan mengusulkan kenaikkan gaji kepala daerah, mulai Gubernur dan bupati/ walikota, dikatakan Isvie, hal itu juga baik. Sehingga, dengan demikian maka ada upaya konkret yakni bagaimana mencegah dan mengurangi korupsi jabatan dari para kepala daerah yang kini banyak kena OTT oleh KPK selama ini.

“Kenaikan gaji kepala daerah adalah upaya mencegah korupsi. Itu usul baik hanya saja perlu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandas Isvie Rupaeda.

Menyinggung revisi UU KPK yang kini banyak menuai penolakan oleh masyarakat.

Isvie enggan berkomentar terlalu jauh terkait revisi UU KPK yang kini dibahas di DPR RI. “Biarlah urusan revisi UU KPK itu menjadi ranah DPR RI, kalau saya ingin satu saja agar pimpinan KPK yang baru fokus menuntaskan pekerjaan rumah yang belum dituntaskan agar bisa diselesaikan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/kir)

BENDERA SETENGAH TIANG - Seorang siswa melintas di depan deretan bendera setengah tiang yang terpasang di open stage di kawasan The Mandalika Kuta. Bendera setengah tiang dipasang untuk mengenang wafatnya mantan presiden RI B.J Habibie.

Sambut HUT TNI, Korem 162/WB Bersihkan Pantai Mandalika Praya (Suara NTB) Menyambut HUT ke 74 TNI tahun 2019, Korem 162/ WB menggelar karya bhakti dengan pembersihan Pantai Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Jumat (13/9). Karya bhakti yang dipimpin Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dihadiri perwakilan Gubernur NTB Drs. Lalu M. Syafi’i, Bupati Lombok Tengah H. Suhaili FT beserta pimpinan SKPD, perwakilan Danlanal Mataram, Danlanud ZAM Rembiga Kolonel Kav Budi Handoyo, M.Tr. (Han).

Danrem 162/WB mengatakan, Kuta sebagai desitinasi wisata harus tetap dalam kondisi bersih, khususnya di sepanjang pantai agar lebih nyaman bagi wisatawan.

“Kedepan wilayah Kuta akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan balap MotoGP, dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB khususnya Kuta.

Untuk itu, harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat mulai dari keluarga dan

(Suara NTB/Penrem)

KARYA BHAKTI - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin karya bhakti di Pantai Kuta Lombok Tengah. lingkungan tempat tinggal,” terang Danrem.

Terkait dengan pembersihan pantai, Danrem lebih mengutamakan daerah-daerah pariwisata seperti Daerah Senggigi maupun Gili dengan tujuan mengembalikan Lombok sebagai destinasi wisata dunia, seperti sebelum terjadinya bencana alam gempa bumi.

Selain itu, Danrem juga mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan pola hidup sehat. Melalui para Babinsa, Babinkamtibmas ia mendorong program zero waste, terutama masalah sampah plastik agar penggunannya dikurangi. Mengingat sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. “Mari kita galakkan

zero waste,” ajaknya.

Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka HUT TNI, diantaranya Road bike sepanjang 74 KM sesuai dengan HUT TNI ke 74 dengan start finish di Pantai Kuta dan sepeda santai sepanjang 10-15 KM, donor darah dan pengobatan massal, lomba pacuan kuda dan lainnya. (ars/*)

Hasil Tes Urine BNN, Anggota DPRD NTB Bebas Narkoba Mataram (Suara NTB) Hasil tes urine yang digelar oleh BNN Provinsi NTB terhadap anggota DPRD NTB beberapa waktu lalu, telah disampaikan ke pimpinan sementara DPRD. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BNN menyatakan semua anggota Dewan yang telah dites urine, hasilnya dinyatakan negatif.

Ketua sementara DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, Jumat (13/ 9) kemarin membenarkan bahwa pihaknya telah menerima hasil tes urine anggota DPRD NTB dari BNN dan hasilnya semua anggota yang telah diperiksa negatif dari pemakaian barang haram tersebut.

“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan BNN, DPRD NTB clean dari narkoba. Sebanyak 59 anggota yang sudah dipriksa negatif semua. Kita ucapkan syukur tidak ada anggota dewan yang menyalahgunakan narkoba,” katanya.

Ia menilai, agenda tes urine ini merupakan terobosan yang dianggap sangat baik, lantaran DPRD NTB merupakan yang pertama kali melakukan pemeriksaan bebas narkoba se-Indonesia.

“Ini bisa menjadi contoh bagi DPRD yang lain. Termasuk bagi DPRD kabupaten/kota di NTB,” terangnya.

Isvie berharap tes urine kepada para wakil rakyat dilakukan secera rutin setiap tahunnya. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan bahwa para wakil rakyat tidak mendekati narkoba ser-

ta menciptakan lingkungan kerja di lingkup DPRD NTB yang bebas dan bersih dari narkoba.

“Kenapa tidak, tidak masalah dilakukan rutin setiap tahun, bila perlu dua kali setahun, untuk memastikan bahwa lingkungan kerja kita bebas dari narkoba, dan itu juga amanat dari regulasi,” cetusnya.

Diketahui pada saat BNN melakukan pemeriksaan urine kepada anggota DPRD NTB, ada enam orang anggota yang tidak menjalani tes urine pada waktu itu. Isvie menegaskan, bahwa kepada anggota yang belum melakukan pemeriksaan urine,

pihaknya akan menjadwalkannya bersama dengan BNN Provinsi NTB. “Senin saya jadwalkan untuk pemeriksaan bagi enam

orang anggota yang belum.

Insya Allah saya hari ini mau komunikasikan dengan Pak Sekwan untuk mengatur jadwalnya,” tegasnya. (ndi)

SUARA NTB

Sabtu, 14 September 2019

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3459SM NOKA/NOSIN : MH1JF11XGK51695/JFU1E1524501 AN. JUNAID HILANG DISEKITAR JL. PELITA KT MATARAM HILANG NOTIS PAJAK R2 HONDA DR4969AK NOKA/ NOSIN : MH1JFJ116EK255418/JFJJ1E-1249619 AN. PEMERINTAH KOTA MATARAM HILANG DISEKITAR JL. PEJANGGIK KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5890EC NOKA/NOSIN : MH1JFZ219KK510989/ JFZ2E1510745 AN. CHANDERA BASUKI HILANG DISEKITAR JL. ENERGI KOTA MATARAM

Halaman 9

Pembangunan MIC Lotim Belum Tuntas Selong (Suara NTB) Pembangunan Madrasah Insan Cendikia (MIC) Lombok Timur (Lotim) sampai sekarang dinyatakan belum tuntas. Gedung MIC yang sudah menerima siswa dan tahun depan sudah mulai menamatkan ini sampai saat ini sudah menelan dana Rp 60 miliar lebih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil) Kemenag NTB, H. Nasruddin

HILANG

HILANG STNK R2 HONDA DR4554CN NOKA/NOSIN : MH1JFU111FK182624/ JFU1E-118230 AN. MINARNI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

kepada Suara NTB. Mantan Kepala Kantor Kemenag Lotim itu menyebut masih dibutuhkan tambahan dana sekita Rp 40 miliar sampai dengan Rp 50 miliar lagi untuk menuntaskan pembangunan sisa gedung yang belum selesai.

Tahun 2019 ini saja, ujarnya, ada anggaran lagi sebesar Rp 10 miliar yang akan digunakan untuk menambah fasilitas penunjang MIC. Antara lain pembangunan gedung laboratorium tempat praktik para siswa MIC. Ditambahkan, fasilitas yang belum ada antara lain perpusatakaan, gedung olahraga dan tambahan fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas tambahan yang

akan dibangun sangat menunjang aktivitas pendidikan.

Harapannya tahun 2020 mendatang, MIC kembali diberikan anggaran oleh Kementerian Agama meski secara bertahap untuk menuntaskan pembangunan gedung yang belum ada. Disebut, untuk bisa menuntaskan pembangunan seluruh gedung dibutuhkan dana lebih dari Rp 140 miliar.

Selain itu, sambung Kakanwil Kemenag NTB ini, luas lahan MIC saat ini disebut masih kurang. Luas areal dalam perencanaannya 10 hektare. Saat ini luasnya baru mencapai 5,6 ha. Harapannya pemerintah daerah dapat kembali memberikan tambahan lahan agar bisa

memperluas lokasi MIC. (rus)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP.4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 14 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 14 September 2019

Tampil di Kejuaraan Dunia

Zohri Diharapkan Pertajam Rekornas Mataram (Suara NTB) Atlet atletik asal NTB, Lalu Muhammad Zohri dipastikan ambil bagian di Kejuaraan Dunia Atletik IAAF Word Athletics Champhionship 2019 yang akan berlangsung di Doha, Qatar 27 September6 Oktober mendatang. Pengurus cabang olahraga atletik NTB berharap atlet yang lahir di Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu dapat mempertajam limit waktunya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rekornas nomor 100 meter atletik perorangan putra saat ini dipegang oleh Zohri setelah meraih medali perunggu di nomor 100 meter di Seiko Golden Grand Prix 2019, Osaka, Minggu 19 Mei 2019.

Pada babak final yang berlangsung di Stadion Yanmar, Zohri berhasil finis ketiga dengan catatan waktu 10,03 detik.

Zohri yang ketika itu masih berusia 18 tahun finis di belakang Justin Gatlin (Amerika Serikat) yang meraih emas dengan 10,00 detik dan Yoshin-

ide Kiryu (Jepang) yang meraih perak dengan 10,01 detik.

Rekornas sebelumnya dipegang Zohri usai meraih menorehkan prestasi dengan meraih medali perak kategori 100 meter dalam Kejuaraan Atletik Asia di Doha, Qatar, 22 April 2019.

Zohri finis dengan catatan waktu 10,13 detik, 0,04 detik lebih cepat dari Rekornas yang selama ini dipegang atlet asal Jateng, Suryo Agung Wibowo pada SEA Games 2009 lalu.

Torehan prestasi itu sekaligus menajamkan catatan terbaik Zohri yang dia cetak dalam Kejuaraan IAAF U-20 di Finlandia, 11 Juli 2018.

Kala itu, dia juara dengan catatan 10,18 detik.

Ketua Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, Aryanto Prametu melalui Sekretarisnya, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (13/9) kemarin mengatakan keikutsertaan Zohri mewakili Indonesia di kejua-

Hitung Kemampuan Daerah Dari Hal. 1 Karena permintaannya cukup besar,’’ kata Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si dikonfirmasi usai pelantikan di Kantor Gubernur, Jumat (13/9).

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB ini mengatakan, kebutuhan anggaran yang diusulkan BPBD mencapai Rp20 miliar lebih. Sementara anggaran dari APBD Perubahan 2019 dalam bentuk dana tak terduga jumlahnya sangat terbatas. ‘’Lebih dari Rp20 miliar yang diminta. Sekarang sedang kita hitung berapa kemampuan kita yang bisa kita cukupi,’’ katanya.

Dalam APBD Murni 2019, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak terduga sebesar Rp9.000.400.455.

Namun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan 2019, belanja tidak terduga dikurangi sebesar Rp5 miliar. Sehingga dalam APBD Perubahan 2019, dana tak terduga yang sebesar Rp4.000.400.455.

Iswandi mengatakan, terbatasnya dana tak terduga menjadi problem di tengah besarnya usulan yang diajukan untuk penanganan tanggap darurat kekeringan. Sehingga, Pemprov akan menempatkan penanganan dampak kekeringan akan dibuat skala prioritas. ‘’Permintaannya banyak.

Sehingga (dengan anggaran yang ada) mana yang kita priorotaskan,’’ tandasnya.

Berdasarkan data BPBD

NTB, sebanyak 301 desa yang dilanda kekeringan di NTB. Dari jumlah desa tersebut sebanyak 183.250 KK atau 658.759 jiwa yang terkena dampak kekeringan. Sembilan kabupaten/ kota di NTB telah dilanda kekeringan yang tersebar di 68 kecamatan.

Masyarakat terdampak kekeringan di Pulau Lombok cukup banyak. Misalnya, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan jumlah 16.246 KK atau 64.985 jiwa terdampak.

Kemudian Lombok Tengah sembilan kecamatan, 83 desa dengan jumlah 69.380 KK atau 273.967 jiwa terdampak.

Lombok Timur sebanyak tujuh kecamatan, 37 desa dan dengan jumlah 42.546 KK atau 128.848 jiwa terdampak. Lombok Utara sebanyak lima kecamatan, 20 desa dan 9.388 KK atau 28.136 jiwa terdampak.

Selanjutnya, Sumbawa Barat sebanyak 3 kecamatan, 13 desa dan 2.660 KK atau 10.084 jiwa terdampak. Sumbawa sebanyak 17 kecamatan, 42 desa dan 20.189 KK atau 80.765 jiwa terdampak.

Dompu sebanyak 8 kecamatan, 33 desa dan 15.094 KK atau 48.717 jiwa terdampak. Bima sebanyak 9 kecamatan, 35 desa dan 1.732 KK atau 5.660 jiwa terdampak. Serta Kota Bima sebanyak 4 kecamatan, 13 kelurahan dan 6.014 KK atau 17.597 jiwa terdampak. (nas)

Tantangan Berat NTB Dari Hal. 1 Karena itu berkaitan dengan edukasi, mengubah mindset orang. Dan itu tak sebatas satu, dua tahun,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi Jumat (13/9) sore.

Menurutnya, edukasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah merupakan upaya yang terus menerus akan dilakukan. Karena menurut Madani, PR paling besar terkait dengan zero waste adalah mengubah mindset masyarakat.

Untuk itu, Pemprov sedang mengadvokasi Pemda kabupaten/kota kaitan dengan anggaran zero waste. Pemda kabupaten/kota diharapkan memperhatikan anggaran terkait dengan pemberian edukasi kepada masyarakat.

Belum lama ini, kata Madani, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sudah mengundang Pemkot Mataram kaitan dengan upaya pengurangan dan penanganan sampah. Termasuk di dalamnya mengenai anggaran untuk mendukung program tersebut.

Selama ini katanya, umumnya anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baik provinsi dan kabupaten/kota sangat marginal. Kalau pun ada anggaran yang dialokasikan Pemda, sifatnya hanya menggugurkan kewajiban, nilainya sangat kecil.

Namun, Pemprov NTB sudah mulai memberikan perhatian dari sisi anggaran sejak beberapa tahun terakhir. Anggaran untuk Dinas LHK terus mengalami peningkatan. Tinggal, Pemda kabupaten/kota diminta lebih fokus menangani persoalan sampah.

Madani mengatakan, Singapura menjadi negara yang maju karena terkenal dengan kebersihannya. Dengan menjadi negara yang bersih, membuat orang tertarik berkunjung ke sana.

Sehingga mendatangkan pendapatan bagi negara. ‘’Harusnya itu menjadikan teman-teman kabupaten/kota bahwa kebersihan itu menjadi hal yang penting,’’ ujarnya.

Pemprov NTB meminta kabupaten/kota untuk fokus dalam pengurangan dan penanganan sampah.

Sehingga akan dapat mendongkrak pencapaian indikator SDGs yakni rumah tangga dengan prilaku pemilahan sampah.

Produksi sampah masing-masing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Misalnya, Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton.

Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari.

Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton.

Sedangkan sampah yang dibuang sembarangan mencapai 80 persen atau 2.695,63 ton tiap hari. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton.

Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton. (nas)

raan dunia atletik sudah pasti. Pasalnya pihak PASI NTB sudah disurati oleh PB PASI terkait keikutsertaan Zohri mengikuti kejuaraan dunia.

Dalam surat tertanggal 9 September yang diterima oleh pengurus cabang olahraga atletik NTB disebutkan keberangkatan Zohri mengikuti kejuaraan dunia di negara Qatar akan didampingi oleh tim Manajer dari PB PASI, Siti Taskiyah Hasan. Kemudian didampingi juga pelatih atletik asal DKI Jakarta, Eni Nuraini Martodirdjo, Asisten Pelatih Erwin Renaldo Maspaitella, Masseur Setyo

Nugrahanto.

Kontingen atletik Indonesia akan berangkat ke Doha, Qatar tanggal 24 September dan akan kembali di Jakarta 30 September 2019. Pengurus atletik NTB berharap keikutsertaan Zohri di event tersebut dapat menorehkan prestasi untuk Indonesia sekaligus mempertajam rekornas baru dibuat Zohri di nomor 100 meter perorangan putra. ‘’Kami berharap mudahmudahan Zohri bisa mempertajam limit waktu yang sudah dicapai sebelumnya di Jepang pada bulan Mei 2019 yaitu 10,03 detik,’’ ucapnya. (fan)

Yan Target Juara di Jepara International Triathlon Mataram (Suara NTB) Atlet triathlon NTB, Yan Bahtiar akan ambil bagian di Kejurnas Internasional Triathlon yang akan berlangsung di Jepara, 21-22 September 2019. Putra kelahiran Kota Bima ini berambisi menjuarai event yang perlombaannya menggabungkan tiga kategori olahraga, renang, balap sepeda dan lari. ‘’Target saya di Jepara Internasional Triathlon pasti juara. Karena di Bali Internasional tahun lalu saya juaranya,’’ucap Yan Bahtiar kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (13/9) kemarin.

Mantan pelari nomor halang rintang atletik yang sukses meraih medali emas PON di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2008 ini menjelaskan bahwa dirinya akan tampil di kelas overall pada triatlon nanti.

Kelas overall adalah kelas paling bergengsi di kejuaraan internasional triathlon Jepara nanti. Ia akan bersaing dengan atlet-atlet nasional dan atlet mancanegara, seperti pelari nasional Johari Johan dan Andy Wibowo akan menjadi lawan beratnya. Maklum kedua atlet ini merupakan langganan juara di event internasional triathlon di Indonesia.

Namun bagi Yan, tampil di event internasional bukan hal yang baru, dirinya sudah berkali-kali tampil di internasional triatlon.

Belum lama ini dia berhasil menjuarai kelas paling bergengsi di Bali Internasional Triathlon tahun

2018.

Lanjutnya, di event Internasional Triathlon di Jepara nanti ia akan turun di nomor yang sama dengan panjang renang 1.500 meter, dilanjutkan dengan bersepeda 40 Km dan berlari sejauh 10 Km hingga finis.

Di event internasional triathlon nanti Yan Bahtiar mengungkapkan bahwa Andy Wibowo dan Johari Johan bakal menjadi pesaing beratnya . Kedua atlet itu memiliki kemampuan di nomor yang berbeda, seperti Andy Wibowo punya kecepatan renang yang bagus. Sementara Johari Johan memiliki kecepatan lari yang baik. Sedangkan Yan mengandalkan kecepatan di sepeda. ‘’Kami bertiga selalu bersaing di setiap event internasional. Kalau Johari dan Andy tidak ikut saya selalu juara, tapi kalau mereka ikut, saya kadang diperingkat tiga,’’ jelasnya.

Meski terasa sulit menghadapi dua rival terberatnya itu, namun Yan mengaku tetap optimis. Pasalnya dirinya sudah melakukan persiapan khusus menghadapi event itu. Latihan sudah dimulai sejak awal tahun 2019 hingga saat ini masih berlangsung di kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat. ‘’Catatan waktu saya dengan mereka tak jauh berbeda.

Tinggal yang dibutuhkan kesiapan masing-masing. Saya sendiri saat ini sudah masuk persiapan puncak untuk mengikuti lomba di Jepara,’’ jelasnya.(fan)

Halaman 11

Puluhan Pelajar Kota Mataram Diberi Edukasi Bijak Kelola Sampah Mataram (Suara NTB) Dinas LHK Provinsi NTB bekerjasama dengan berbagai organisasi dan komunitas seperti MMN NTB, Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih NTB, Mata Garuda NTB, IPPBI NTB, Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia, Nusantraksi, Wesave NTB, dan Nusa Biodiversitas Indonesia melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada pelajar se kota Mataram di halaman BPDAS Dodokan Moyosari pada Jumat (13/9).

Kegiatan yang bertema Gelegar Pemuda Satu Negeri dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Maritim Nasional ke-56.

Materi pertama disampaikan oleh Made Wibisana dari LHK Kota Mataram yang menyampaikan perlunya pengelolaan sampah di

‘’China ini wisatawannya mendominasi dunia sekarang.

Cuma kita belum garap secara serius,’’ ujar Lanang Jumat (13/9) ketika dihubungi Suara NTB. Menurutnya, perlu ada keseriusan dari para pelaku wisata dan pemerintah untuk mengatur kebijakan yang bisa mengakomodir wisatawan asal China.

Keseriusan yang dimaksud Lanang adalah penyediaan beberapa fasilitas khusus. Dimana menurutnya, wisatawan China sangat menyukai wisata kuliner dan pembelian suvenir. Mengingat selera wisatawan China sangat khusus, maka NTB menjadi pilihan yang kurang menarik untuk memenuhi hal tersebut.

“Kuliner kita kurang variatif.

Belum ada restoran besar China di sini. Bir juga agak susah, kemarin juga malah ada razia,’’ ujar Lanang.

Terkait hal tersebut, diakui Lanang pihak hotel tetap melakukan koordinasi dengan perwakilan di Bali bagi yang memiliki cabang di Pulau Dewata itu. Hal serupa terutama dilakukan oleh agen perjalanan wisata, mengingat potensi wisatawan China di Bali cukup besar. ‘’Wisatawan China ini mendominasi dunia sekarang. Itu di Bali sedang ramai-ramainya,’’ ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu

Joka membenarkan dominasi wisatawan China yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa anggota Asita disebut Dewantoro telah menerima pesanan. ‘’Wisatawan China (memang) cukup potensial. Banyak yang datang lewat Kuala Lumpur, Bali, dan Jakarta,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (13/9) di Mataram. Asita telah menyediakan anggota khusus untuk mengakomodir kedatangan wisatawan asal China itu.

Beberapa hal yang menjadi catatan Dewantoro terkait potensi wisatawan asal China adalah diperlukannya penerbangan langsung dari China menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) ataupun sebaliknya. Selain itu, promosi dengan mengatur harga paket tur yang kompetitif juga perlu dilakukan.

Diterangkan Dewantoro wisatawan asal China selama ini sangat menyukai wisata air seperti mengunjungi ari terjun, pantai, atau melakukan arung jeram. Disebutnya, jika mengukur secara kasar berdasarkan kedatangan dari BIL, maka wisatawan China menduduki posisi kedua dimana dalam satu bulan jumlah kunjungan bisa mencapai 3.000 orang. Sedangkan urutan pertama diduduki oleh wisatawan asal Malaysia yang bisa mencapai 7.500 orang dalam satu bulan, diikuti

Mataram (Suara NTB) SMP di Kota Mataram yang sarana penunjang UNBK belum siap realistis hanya bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), salah satunya SMPN 3 Mataram. Namun, jika Dinas Pendidikan Kota Mataram memprogramkan agar semua sekolah melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), maka sekolah akan mencari cara agar bisa mengikuti UNBK. ‘’Kami belum mampu untuk melaksanakan UNBK, terkait kesiapan sarana penunjang. Kami masih melaksanalan UNKP bila memungkinkan, tapi bila itu program Dinas harus mungkin kita akan bekerja sama dengan SMA/SMK terdekat untuk menumpang menggunakan sarana untuk mengikuti UNBK,’’ ujar Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., pada Jumat (13/9).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sebelumnya mempersilakan SMP menggunakan sarana UNBK di SMA/SMK. Salah

wisatawan Australia yang bisa mencapai 2.000 orang.

Menanggapi hal tersebut Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPB) NTB, Anita Achmad, menerangkan bahwa China memang menjadi salah satu target promosi saat ini, diikuti negara-negara Asia lainnya juga Australia. Walaupun begitu, diterangkan Anita bahwa hal yang terpenting adalah meyakinkan wisatawan, dari negara manapun bahwa NTB sudah aman untuk dikunjungi. ‘’Wisatawan itu masih takut untuk datang. Jadi bagaimana upaya kita untuk meyakinkan mereka bahwa NTB itu sudah aman untuk dikunjungi,’’ ujarnya ketika dihubungi Suara NTB, Jumat (13/9). Terkait penyediaan fasilitas untuk mengakomodir kebutuhan khusus wisatawan, disebut Anita merupakan hal yang mengikuti kedatangan wisatawan terlebih dahulu. ‘’Bagaimana mau disediakan fasilitas kalau wisatawannya sendiri belum datang,’’ ujarnya.

Untuk itu, disebut Anita BPPD telah merencanakan promosi besar-besaran yang akan dilakukan paling lambat pada awal tahun 2020. Beberapa program promosi sendiri telah disiapkan untuk menjaring wisatawan, bukan hanya China. Tapi dari negara-negara lain yang dianggap memiliki potensi bagi peningkatan geliat pariwisata NTB. (bay)

Penjabat Sekda NTB Fokus Siapkan Peta Jalan Wujudkan NTB Gemilang Dari Hal. 1 Ditanya kinerja birokrasi Pemprov NTB selama tiga bulan menjadi Penjabat Sekda.

Iswandi mengatakan, ASN masih perlu disemangati agar kinerjanya meningkat. Menurutnya, masih perlu pembenahan-pembahan untuk melakukan akselerasi percepatan pembangunan sesuai harapan Gubernur dan Wakil Gubernur. ‘’Kalau menurut harapan

pimpinan (kinerja birokrasi) masih perlu ditingkatkan lagi.

Kita akan memperkuat koordinasi dan pembinaan-pembinaan supaya lebih akseleratif lagi,’’ kata peraih gelar doktor ilmu pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor tersebut.

Sementara itu, Wagub, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berharap dengan pelantikan semua tugas dan tanggung jawab bisa berjalan dengan

Madani juga menyampaikan kesyukuran karena NTB memiliki gubernur dan wakil gubernur yang sangat peduli dengan lingkungan, di mana salah satu program utamanya adalah NTB Asri dan Lestari.

“Kepedulian pemimpin ini hendaknya disambut baik oleh kita semua baik itu komunitas peduli lingkungan, maupun masyarakat NTB. Berat memang, karna ini masalah kebiasaan. Tapi semua itu akan bisa kita capai jika kita gerak bersama dalam mensosialisasikannya ke masyarakat” harap Madani.

Kegiatan edukasi ini akan berlanjut dengan aksi bersih pantai yang akan dilakukan di Pantai Loang Baloq pada hari Minggu 15 September 2019.

Angga, Ketua panitia Gelegar Pemuda Satu Negeri NTB mengajak pelajar dan masyarakat ikut bergabung dalam aksi cleanup ini. (dys)

Sekolah Minim Sarana, Realistis Hanya Bisa Laksanakan UNKP

Potensi Besar Wisatawan China Dari Hal. 1

sekolah melalui bank sampah untuk mewujudkan sekolah LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nihil).

Materi selanjutnya disampaikan Mulyadi Gunawan dari DLHK Provinsi NTB tentang cara pengelolaan sampah melalui gerakan 3 R (Reduce Reuse Recycle). Terakhir peserta dikenalkan dengan produk hasil inovasi pengelolaan sampah seperti sofa dari ecobrick oleh Amir, tim Satgas Zero Waste DLHK NTB. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Ir. Madani Mukarom, BSc.F.,M.Si memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya Madani mengajak semua pihak untuk melihat sampah sebagai sumber daya.

Sampah akan bermanfaat jika mau melakukan sedikit usaha yaitu dipilah dan dibuang pada tempatnya.

lancar sambil menunggu proses seleksi Sekda definitif. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan amanah yang diemban. ‘’Karena kunci dalam menjalankan tugas adalah kepercayaan satu sama lain dan sinergitas yang baik. Satu tahun yang lalu, kita mengalami musibah yang tidak pernah kita duga. Tapi, setahun berlalu, satu demi satu pekerjaan bisa diselesaikan,’’ katanya. (nas)

satu pilihan yang bisa digunakan oleh SMPN 3 Mataram adalah menumpang ke SMA/SMK. Suherman juga mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus mempersiapkan ujian tengah semester yang dilaksanakan pada 23 September nanti dan ujian semester pertengahan bulan Desember nanti. Pengayaan di SMPN 3 Mataram baru akan dilaksanakan pada bulan Januari 2020.

“Awal Januari 2020 diprogramkan pengayaan tersebut tanpa dipungut biaya,” katanya.

Suherman menargetkan, ada peningkatan hasil ujian nasional, sehingga lulusan SMPN 3 Mataram bisa diterima di sekolah unggul pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi nantinya.

Selain itu, pada tahun ajaran baru ini SMPN 3 Mataram

juga menjalin kerja sama dengan orang tua siswa. Suherman menyambut baik penyerahan dari orang tua siswa kepada pihak sekolah secara simbolis pada masa pengenalan lingkunga sekolah di awal tahun ajaran baru lalu. Menurutnya, simbol penyerahan itu sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan sekolah.

“Serta akan tercapai sesuai dengan visi SMPN 3 Mataram yang ‘’Atraktif ‘’ ( akhlak mulia, terampil, antusias, dan kreatif),” katanya.

Ia mengatakan, orang tua menyerakan kepada bapak dan ibu guru di sekolah agar anak mereka diajar, dibina, dan dididik untuk mendapatkan pengetahuan dan perubahan sikap yang baik. Termasuk perubahan dalam pembelajaran. (ron)

NTB Darurat Kekeringan Dari Hal. 1 Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Sementara Kota Bima, Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara masih tetap dengan status siaga darurat kekeringan air bersih.

Namun menurut Khalik, dengan status darurat kekeringan pada enam daerah tadi, cukup menjadi syarat Gubernur NTB mengeluarkan SK darurat kekeringan.

Selanjutnya, dengan dasar SK itu, pihaknya sedang mengajukan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Pemprov NTB. Anggaran yang tidak disebutkan jumlah usulannya itu, dihajatkan untuk membantu operasional kerja BPBD, baik untuk Provinsi NTB, kabupaten maupun kota terdampak.

Dana BTT ini dipastikannya sudah dibahas Kamis (12/9) lalu oleh Penjabat Sekda NTB, Dr.Ir.H. Hiswandi, M.Si dan diharapkan segera terealisasi. ‘’Kita harapkan segera dicairkan. Karena kondisi sudah sangat membutuhkan gerak cepat kita. Banyak masyarakat membutuhkan bantuan air bersih,’’ ujarnya.

Dalam situasi saat ini menurut Khalik, mustahil mengandalkan Pemda kabupaten dan kota, khususnya BPBD masing-masing daerah.

Alasannya, terbatas armada untuk distribusi air, diperparah dengan minimnya anggaran untuk penanganan darurat kekeringan. Kekurangan sarana dan prasarana (Sarpras) yang paling dirasakan adalah mobil tangki untuk distribusi air. Bahkan ada BPBD yang tidak memiliki mobil tangki, sehingga harus berkoordinasi dengan PDAM setempat. ‘’Sementara kondisinya di kabupaten dan kota sangat terbatas kemampuan mereka.

Sehingga provinsi harus segera intervensi,” tandasnya.

Terpisah, Forecaster on

Duty BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Restu Patria Megantara menjelaskan, pada dasarian I September 2019, tidak ada hujan mengguyur NTB. Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut turut umumnya dalam kategori kekeringan ekstrem lebih dari 60 hari hingga 149 hari. ‘’HTH kategori kekeringan ekstrem lebih dari 60 hari terjadi pada 77 persen wilayah NTB,’’ kata Restu.

Data itu berdasarkan pantauan 84 pos pemantau hujan, dari 108 data pos di NTB. HTH terpanjang terpantau di pos hujan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat sepanjang 149 hari.

BMKG pun mengeluarkan peringatan dini kekeringan untuk wilayah dengan kriteria HTH ekstrem, seperti Lombok Barat untuk kecamatan Sekotong , Lembar, Narmada, Lingsar, Gerung, Batu Layar. Lombok Utara untuk Kecamatan Gangga, Tanjung, Bayan, Pemenang. Lombok Tengah di Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Praya Tengah.

Lombok Timur untuk Kecamatan Sambelia, Pringgabaya, Terara, SakraBarat, Sukamulia, Masbagik, Swela, Keruak, Jerowaru. Sementara di Sumbawa Barat untuk Kecamatan Jereweh, Taliwang, Brang Rea, Maluk, Sekongkang ,Poto Tano, Seteluk, Sumbawa di Kecamatan Alas Barat, Lape, MoyoHulu, Moyoilir, Sumbawa, BatuLanteh, Buer, OrongTelu ,Alas, Labangka, Plampang, Lunyuk, Moyo Utara, Utan, Labuhan Badas.

Di Kabupaten Dompu, terpapar kekeringan di Kecamatan Pajo, Hu’u, Kilo, Kempo, Woja, Manggalewa. Kemudian Pekat dan Dompu. Sementara Kabupaten Bima utuk Kecamatan Sape, Palibelo, Woha, Bolo, Wawo, Belo, Wera, Madapangga, Lambitu, Lambu, Soromandi, Tambora, Langgudu, Palibelo, termasuk Kecamatan Donggo. Kondisi sama di Kota Bima, untuk Kecamatan Raba, Asakota, Rasane Timur. (ars)

NTB Siapkan 56 Ribu Tenaga Kerja Lokal Dari Hal. 1 Agus mengatakan pelatihan tersebut dilakukan dan dibiayai oleh ITDC. Sebanyak 150 orang diprioritaskan dari Lombok Te-

ngah. Dan sisanya 150 orang dari kabupaten/kota yang ada di NTB. Rencananya, pada tahap pertama, anak NTB tersebut akan dikirim ke Malaysia mulai Oktober mendatang. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 14 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selong (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ketersediaan obat-obatan medis menjadi salah satu penunjang kualitas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pelayanan di semua fasilitas kesehatan (faskes). Termasuk Fasilitas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Pusat Kesehatan Masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (PKM). Dalam sistem perencanaan pengadaan obat, Dikes Lotim ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengacu pada sistem pengadaan 1,5 tahun.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Jadi, soal perencanana banyak 144 jenis obat harus memulainya dengan perte123456789012345678901234567890121234567890123456789 muan formularium dengan obat ini tidak mengacu tetap tersedia di PKM. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Petugas farmasi yang ada di memanggil semua tenaga pada satu tahun anggaran,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ungkap Sekretaris Dinas PKM diminta lebih jeli dan farmasi yang ada di puskes123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kesehatan (Dikes) Lotim, cekatan dalam pengaturan mas beserta dokter untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mahallil Ulil Amri kepada obat. Jika stok pada PKM sudah merencanakan semua jenis 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Suara NTB di Selong. Dia mau habis, dipersilakan untuk obat. Dengan demikian, ke123456789012345678901234567890121234567890123456789 menggambarkan, dari mengajukan utang obat kepa- butuhan obat ini menjadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tersedia saat sistem perencanaan pen- da Instalasi Farmasi Kabupat- tetap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gadaan obat tersebut, kebu- en (IFK). IFK pun siap mengan- masyarakat membutuhkan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sistem pengadaan obat tuhan obat 6 bulan sebelum tarkan semua pesanan PKM. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Sementara menunggu bulan tersebut memastikan obathabis sudah tersedia. Den123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan demikian tidak ada berikutnya, PKM bisa melaku- obatan di semua faskes 123456789012345678901234567890121234567890123456789 alasan bagi seluruh faskes kan bon dulu ke IFK, semua je- tetap tersedia. PKM pun 123456789012345678901234567890121234567890123456789 untuk tidak memiliki obat. nis obat yang dibutuhkan,” ter- tidak dibenarkan mengata123456789012345678901234567890121234567890123456789 Obat dimaksud untuk ang Mahallil. Agar tidak terja- kan tidak ada obat dan me123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 semua jenis pelayanan me- di kekosongan, utang obat dibe- minta pasien sendiri mem123456789012345678901234567890121234567890123456789 dis yang menjadi kewenan- narkan seraya menunggu wak- beli obat. Apalagi pasien 123456789012345678901234567890121234567890123456789 JKN-KIS. Jika ada pasien gan masing-masing. Untuk tu pengamprahan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Diterangkan Sekdis Dikes, JKN KIS membeli sendiri PKM memiliki kewenan123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan melayani 144 jenis dalam membicarakan obat- obatnya, maka harus digan123456789012345678901234567890121234567890123456789 penyakit. Karenanya, se- obatan ini Dikes biasanya ti oleh PKM. (rus) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Dikes Lotim Pastikan Ketersediaan Obat

(Suara NTB/ars)

PANTAI SENGGIGI - Sinar Krespucular atau fenomena cahaya Matahari menembus awan jadi bonus pemandangan indah di Senggigi Beach, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat sore kemarin. Setiap pagi hingga sore kawasan pantai ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara, menandai semakin menggeliatnya pariwisata Lombok pascagempa.

SMPN 23 Mataram Kembangkan Ekskul Olahraga Mataram (Suara NTB) – SMPN 23 Mataram mengembangkan ekstrakurikuler (Ekskul) olahraga terutama atletik pada tahun ajaran baru ini. Cara itu dilakukan untuk memberikan pengalaman bagi siswa sekaligus membina bakat siswa. Juga untuk menarik minat masyarakat terhadap sekolah.

Kepala SMPN 23 Mataram, Umar F., S.Pd., mengatakan, pihaknya mengembangkan ekskul olahraga. Kebetulan guru lulus CPNS yang ditempatkan di

SMPN 23 Mataram memiliki kemampuan pada bidang olahraga itu. “Dia mengembangkan olahraga sepakbola, atletik, banyak peminat tahun ini, apalagi siswa baru yang biasanya diterima satu kelas menjadi tiga kelas pada tahu ajaran baru ini,” katanya.

Umar mengatakan pihaknya mengembangkan ekskul tersebut untuk menarik minat siswa dan masyarakat. Karena jika bersaing pada bidang akademik, akan sulit menandingi sekolah lain. “Keberhasilan bidang ini

(olahraga) otomatis akan dengan sendirinya menarik minat masyarakat,” katanya.

Diakuinya siswa yang berminat pada ekskul itu relatif banyak. Pada saat lomba yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) beberapa waktu lalu, siswa SMPN 23 Mataram berhasil masuk final, tapi belum beruntung meraih juara. “Namun dengan masuk final pun sudah bagus, biasanya terhenti di penyisihan. Bagi kami keberhasilan

ini menarik minat anak-anak, karena mereka menyamapaikan ke teman-temannya dan terus akan tersebar,” katanya.

Jika tanpa adanya upaya untuk melatih siswa dan mengajak mereka mengikuti lomba, anak-anak dikhawatirkan tidak tahu sama sekali terkait perlombaan itu. “Kami memberikan mereka pengalaman dan kesempatan supaya anak tahu persaingan atletik seperti ini, untuk kembangkan bakat siswa,” katanya. (ron)

Hari Ini Ummat Wisuda 724 Mahasiswa S1 dan D3 Mataram (Suara NTB) – Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) kembali bersiap mewisuda ratusan mahasiswa program Diploma III dan Program Strata I. Dalam Rapat Senat Terbuka dalam Rangka wisuda yang akan digelar pada Sabtu (14/9) tersebut sebanyak 724 Mahasiswa yang tersebar di 7 Fakultas akan mendapat gelar sesuai dengan pendidikannya masing-masing.

Rektor Ummat, Dr. H. Arsyad A. Gani, M.Pd mengungkapkan bahwa diwisudanya para mahasiswa tersebut merupakan bentuk tanggungjawab Ummat dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan dapat berperan aktif bagi kemajuan NTB. “Yang menggembirakan kami Alhamdulillah dari 724 mahasiswa itu, ada 124 orang mahasiswa yang cumlaude.

Artinya lulus dengan nilai sempurna,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (13/9).

Angkatan 47 wisuda Ummat berasal dari berbagai fakultas, masing-masing 199 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 183 orang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 67 orang dari Fakultas Pertanian, 102 orang dari Fakultas Ilmu Kesehatan, 57 orang dari Fakultas Teknik, 65 orang dari Fakultas Hukum, dan 51 orang dari Fakultas Agama Islam.

“Harapan kami dalam wisuda ini mereka bisa kembali dan terjun di masyarakat luas, di dunia kerja sersuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki,” ujar Arsyad. Selain itu, para

(Suara NTB/bay)

SIAP WISUDA - Suasana geladi resik kegiatan wisuda angkatan 47 mahasiswa Ummat, Jumat (13/9). Wisuda dijadwalkan Sabtu (14/9) hari ini. wisudawan Ummat juga diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan senantiasa menjaga nama baik almamater.

Terkait wisudawan yang mendapat predikat cumlaude, Arsyad menyampaikan rasa bangganya. Rasa bangga itu disampaikan antara lain kepada Rita Fatmawati, A.M.d, S.I sebagai perwakilan D3 Ilmu Perpustakaan-FISIPOL dengan IPK 3,93 sebagai peraih nilai terbaik untuk program D3, diikuti Muh. Sauqy, A.M.d, S.I dari program studi yang sama dengan IPK 3,92 dan Nindya Apriani Hardin, A.M.d, Farm dari Program Farmasi FIK dengan IPK 3,87. Sedangkan untuk program S1 adalah Sri Solehah, S.Pd dari Program PPKn dengan IPK 3,90 diikuti oleh Desy Safitri, STP dari Program Teknologi Hasil Pertanian dengan IPK 3,85 dan Wahyu Kurniawan, S.Pd dari Program PGMI dengan IPK 3,85.

“Masing-masing menyelesaikan studinya kurang lebih 3 tahun untuk D3 dan 4 tahun untuk S1,” ujar Arsyad. Diwisudanya ratusan mahasiswa itu bukan berarti mengurangi intensitas komunikasi. Disebutnya bahwa pihak Ummat akan tetap memantau di mana para wisudawannya berada dan di mana mereka bekerja. “Kami masih terbuka ketika mereka mengalami kesulitan, silakan dikomunikasikan dengan pihak Universitas,” sambungnya.

Dalam kegiatan wisuda angkatan 47 tersebut akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. H. Anwar Usman, SH., MH untuk memberikan orasi ilmiah.

Selain itu, dijadwalkan juga untuk dihadiri oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., serta Ketua Lembaga Layanan Pendidikan TInggi Kemenristek Dikti RI Wilayah

VIII, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Koordinator Kopertais Wilayah IV, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PWM NTB, dan BPH Ummat.

“Kami juga mengundang berbagai tokoh dan sesepuh yang ada di Muhammadiyah.

Juga para rektor perguruan tinggi dan swasta serta seluruh orang tua wali dari para Mahasiswa,” ujar Arsyad.

Selain itu, Arsyad juga menerangkan bahwa sebagai kegiatan pra-wisuda juga telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid AlKhoory yang dicanangkan akan menjadi masjid dua lantai, Jumat (13/9). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid selaku Wakil Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sebagai wujud komitmen Ummat untuk mempersiapkan para wisudawan tersebut bersaing di kancah nasional, Arsyad juga menyebut pihaknya telah membangun tatanan baru.

Antara lain membangun kerjasama dengan beberapa universitas luar negeri, melakukan penanaman nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui program “Baitul Arqan dan Sertifikasi baca Qur’an” untuk mahasiswa, membuka beberapa program studi tambahan dan menjadi mitra pemerintah sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat Penguatan Kepala Sekolah (LPPKS), dan memberikan pendampingan-pendampingan intensif kepada Mahasiswa selama menjalani masa belajarnya. (bay)