dok)
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 14 AGUSTUS 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 127 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Lahan Ditelantarkan Investor
DPMPTSP Usulkan Cabut Izin Investasi Senilai Rp2,479 Triliun Mataram (Suara NTB) Sekitar 21.467,675 hektare lahan investasi terindikasi ditelantarkan investor di NTB. Di sisi yang lain, Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengusulkan pencabutan izin investasi senilai Rp2,479 triliun dari puluhan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah diberikan izin di NTB. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME menjelaskan, Pemprov telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), salah satu tugasnya menyelesaikan masalah lahan investasi yang ditelantarkan investor di NTB. Sehingga apa yang sudah menjadi perjanjian pengelolan lahan baik
berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan bentuk lainnya dimanfaatkan dengan baik demi kemaslahatan masyarakat. ‘’Sehingga masyarakat merasakan dampak pemanfaatan lahan itu. Dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi NTB,’’ kata Irnadi dikonfir-
masi Suara NTB, Selasa (13/8) siang. Berdasarkan data Biro Pemerintahan Setda NTB sebelumnya, seluas 21.467,675 hektare lahan terindikasi ditelantarkan investor di NTB. Pemprov NTB bersama BPN menjalin komunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ BPN Pusat mengenai penetapan lahan terindikasi telantar tersebut. Usulan penetapan tanah telantar yang telah diusulkan Kanwil BPN NTB ke Kementerian ATR, yakni tanah telantar pemegang HGB seluas 1.607,337 hektar. Kemudian tanah telantar pemegang HGU seluas 16.602,746 hektar, tanah telantar pe-
megang hak pakai seluas 155,131 hektar dan tanah telantar pemegang izin lokasi seluas 3.102,421 hektar. Tahun 2014, seluas 36,468 hektar lahan ditelantarkan oleh empat perusahaan di Lombok Barat dan 10,9834 hektar oleh satu perusahaan di Lombok Tengah. Tahun 2015, seluas 9,1720 hektar lahan terindikasi ditelantarkan dua perusahaan di Sumbawa Barat. Tahun 2016, terdapat 10 objek penertiban lahan terindikasi telantar. Mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda NTB ini menjelaskan, Kementerian ATR yang menetapkan suatu lahan disebut telantar atau tidak. Bersambung ke hal 15
BONGKAR MUAT Investor nasional ditemani Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama sejumlah Kepala OPD, investor tersebut melihat kesiapan bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lobar, Selasa (13/8).
Validasi Korban Gempa Lamban Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan peringatan kepada pemerintah daerah di NTB agar segera menuntaskan masalah data anomali korban gempa. Seharusnya
data itu tuntas pada Juni 2019 lalu, namun hingga Agustus tak kunjung beres. Teguran pemerintah pusat itu diteruskan Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik S.Sos.,MH kepada pemerintah kabupaten Bersambung ke hal 15
TO K O H Tak Abaikan Sapi Lokal PETERNAKAN, khususnya sapi menjadi salah satu komoditas yang akan dikembangkan di NTB. Untuk mengembangkan sektor ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc., pun memaparkan gambaran terobosan yang akan ditempuh Pemprov NTB. Gubernur mengatakan, Pemprov NTB akan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang ingin mengelola usaha pengembangbiakan sapi di NTB. Bersambung ke hal 15 H. Zulkieflimansyah
Bisnis Penggemukan Sapi Australia
Investor Cek Kesiapan Bongkar KPK Limpahkan Muat Pelabuhan Lembar Berkas Liliana Hidayat ke PN Mataram
Mataram (Suara NTB) Investor nasional akan berinvestasi penggemukan sapi Australia di NTB. Ditemani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., bersama sejumlah Kepala OPD, investor tersebut melihat kesiapan bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar), Selasa (13/8) siang. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. H. L. Bayu
Windya, M. Si mengatakan, investor nasional akan melakukan bisnis penggemukan sapi di NTB. Mereka akan mendatangkan sapi dari Australia, kemudian digemukkan di NTB. ‘’Dia mengimpor sapi dari Australia, digemukkan di sini, baru diolah dan dikirim lagi. Pelabuhan kita siap, nanti Pelabuhan Gili Mas juga bisa, Pelabuhan Lembar juga bisa (untuk bongkar muat),’’ kata
Bayu dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (13/8) siang. Tahap awal, mereka akan mendatangkan sapi dari Australia sekitar 500 ekor. Sapisapi tersebut kemudian digemukkan di NTB. Kedatangan investor tersebut ke Pelabuhan Lembar, kata Bayu untuk mengecek fasilitas-fasilitas yang tersedia di Pelabuhan, seperti fasilitas karantina. Bersambung ke hal 15
NTB Harus Selektif terhadap Investor Asing LAHAN investasi yang terindikasi ditelantarkan investor di NTB dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota harus selektif terhadap masuknya investasi terutama dari investor asing. Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, SE, M. Si mengatakan, dari telantarnya lahan investasi di daerah ini, maka dapat dilihat motif dari investor yang menanamkan modalnya. Ada investor yang tidak jadi berinvestasi karena sudah hilang momentum bisnisnya. Ada juga yang memang dari awal tidak membangun atau broker. ‘’Yang jelas ini (investor menelantarkan lahan) merugikan Pemda karena menghalangi investor yang serius masuk NTB,’’ kata Firmansyah dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (13/8) siang. Menurut Firmansyah, perlu dilihat kontrak kerjasama pemanfaatan lahan untuk investasi tersebut. Bersambung ke hal 15
M.Firmansyah
Mataram (Suara NTB) – Kasus suap penghentian kasus keimigrasian di Imigrasi Mataram masuk meja Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram. KPK melimpahkan berkas terdakwa Liliana Hidayat. Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia itu didakwa memberi suap sebesar Rp1,2 miliar. KPK melimpahkan berkas perkara Liliana Selasa (13/8) kemarin. Ketua Pengadilan Negeri Mataram Isnurul Syamsul Arif mengonfirmasi pelimpahan tersebut. “Perkara sudah terregistrasi,” ucapnya. Perkara itu terdaftar dengan nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Mtr. KPK bakal mengerahkan penuntut umum Bayu Satriyo. Sidang akan digelar pekan depan. Terdakwa dalam kondisi pembantaran dari
penahanan karena alasan sakit. “Dari KPK terdakwa ini dibantarkan dari penahanan. Nanti jika diperlukan kami akan terbitkan penahanan baru untuk terdakwa,” jelasnya. Isnurul mengatakan bahwa sudah menandatangani penetapan komposisi majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Antara lain, Isnurul sebagai ketua majelis hakim, didampingi dengan hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi. “Pada dasarnya kami sudah berpengalaman dalam menyidangkan perkara dari KPK. Majelis sudah siap,” imbuh Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi. KPK sebelumnya membongkar kasus itu pada akhir Mei lalu. Kasus setop kasus itu menyeret mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelasi I Mataram, Kurniadie. Bersambung ke hal 15
NTB Masuk Fase Puncak Kekeringan Ekstrem Mataram (Suara NTB) Hampir seluruh daerah di NTB sedang masuk fase puncak musim kemarau atau kekeringan ekstrem. Pada situasi kekeringan meteorologi ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan dampak kebakaran hutan, krisis air bersih, kekeringan lahan irigasi. Dengan masuknya periode puncak musim kemarau di NTB, masyarakat diimbau agar waspada dampak kekeringan, kekurangan ketersediaan air bersih
dan potensi kebakaran lahan di sebagian besar wilayah NTB. Potensi ini khususnya di daerah – daerah rawan kekeringan dengan fase Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 60 hari. Catatan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, peluang terjadinya hujan pada dasarian (waktu 10 hari) II pada Agustus 2019 sangat rendah. Peluang terjadi hujan kurang dari 20 mm per dasarian atau hanya sebesar 10 sampai 20 persen di seluruh wilayah NTB. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/kodim 1608/bima)
PADAMKAN API - Anggota Posramil 1608-05/Donggo berusaha memadamkan api di kawasan hutan Desa Piong Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.
SUARA NTB Rabu, 14 Agustus 2019
Sosialisasikan Bahaya Miras PEREDARAN minuman keras (miras) tradisional di Kota Mataram dilarang karena dapat merusak dan memperkeruh visi kota Mataram. Hal itu menjadi perhatian penuh beberapa kelurahan yang masih rawan peredaran miras tradisional. Ada pun yang dilakukan lurah Cilinaya Mataram dalam mengurangi peredaran miras tradisional di lingkungan Cilinaya dan sekitarnya dengan memberikan penjelasan tentang bahaya miras tradisional tersebut. Lurah Cilinaya, IGA Nugrahini menyampaikan, pemerintah dan (Suara NTB/dok) seluruh jajaran stakeholder IGA Nugrahini kelurahan Cilinaya juga melakukan penyisiran terkait peredaran miras tradisional. “Kita sering turun dengan beberapa stakeholder ke tengah masyarakat. Kita sisir semua rumah yang sebelumnya menjual miras tradisional untuk dihimbau berhenti berjualan. Kalaun masih jualan, kita akan razia supaya mereka berhenti berjualan,” kata Nugrahini, Selasa (13/8). Penjual miras tradisional menurut Nugrahini, semestinya diberikan bimbingan agar tidak lagi menjual barang haram tersebut secara masif. Karena menurutnya, miras tradisional seperti tuak dan brem sama bahayanya dengan narkoba pada umumnya. “Saat ini yang perlu dilakukan ialah memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi miras. Dengan begitu kan, penjual miras tidak lagi dibeli masyarakat umum,” kata Nugrahini. Nugrahini berpandangan, diperlukan sinergitas dalam memajukan visi kota Mataram. Dalam hal ini kata Nugrahini, kelurahan Cilinaya tidak bisa bergerak sendiri untuk meredam peredaran miras tersebut. “Kita memang kewalahan untuk melarang. Karena kalau dilarang betul itu tidak bisa. Memang di lingkungan Cilinaya ini rata-rata menjual,” katanya. Nugrahini pun berharap, dengan terus melakukan sosialisasi bahaya penggunaan miras tradisional ini dapat mengurangi penggunaannya. “Kita akan perbanyak terus sosialisasi. Kita juga akan gunakan kewenangan ini untuk menjaga lingkungan kita. Sebagaimana kita tahu, miras dan bahaya narkoba jenis apapun ialah pintu masuk kejahatan,” tutup Nugrahini. (viq)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Lahan Tak Bersertifikat Rawan Gugatan Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri Mataram mendorong Pemkot Mataram segera membuat sertifikat lahan yang menjadi milik pemerintah. Langkah ini mengantisipasi munculnya gugatan dari perorangan maupun kelompok. Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana menyebutkan, sebanyak 58 bidang tanah yang dibebaskan belum memiliki sertifikat. Lahan itu berupa jalan maupun tanah yang baru dibeli periode tahun 2018 – 2019. Kejaksaan mendorong Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Kantor Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional bergerak cepat agar ada kepastian hukum terhadap lahan yang dimiliki oleh pemerintah. “Kita hanya mendorong supaya ada kepastian hukum terhadap lahan milik pemerintah,” kata Kajari ditemui
usai pertemuan di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Selasa (13/8). Pihak terkait yakni Kantor ATR/BPN dihadirkan mendengarkan permasalahan di lapangan. Permasalahan ini segera dicarikan solusi untuk penyelesaian. Mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan, lahan yang tidak bersertifikat rentan menimbulkan gugatan. Kejaksaan ingin memastikan tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah menyangkut kepemilikan lahan.
Dorongan mempercepat menertibkan sertifikat lahan sama sekali tidak ada kaitanya dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB terhadap ribuan lahan milik Pemkot Mataram. “Kalau ini lain. Ndak ada kaitan dengan temuan BPK. Ini tanah yang dibeli tahun 2018 – 2019,” terangnya. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, Kejaksaan memfasilitasi penerbitan sertifikat terhadap lahan yang telah dibeli oleh pemerintah. Selama ini, ada kesan bahwa
prosesnya lambat di Kantor ATR/BPN. Tetapi permasalahan ini telah diklarifikasi bahwa Kantor ATR/BPN memiliki kendala dengan terbatasnya sumberdaya manusia. Di satu sisi, mereka juga harus menyelesaikan program PTSL dari pemerintah pusat. “Itu juga kita maklumi. Di hadapan Pak Kajari ada komitmen untuk segera selesai mengerjakan. Mereka minta satu bulan,” tandasnya. 58 bidang lahan itu tersebar di Kota Mataram. Seperti pembuatan Jalan Topati, pembebasan lahan di Pejeruk dan lain sebagainya. Sekda mengharapkan, pembuatan sertifikat lahan ini harus jadi perhatian. Saat ada pengalihan hak harus segera diselesaikan sertifikatnya. Agar
(Suara NTB/cem)
I Ketut Sumedana tidak ada pekerjaan bahkan permasalahan hukum ke depannya. (cem)
Bawa Aspirasi Masyarakat KURSI Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Kota Mataram, bertambah signifikan. Dari satu kursi menjadi tiga kursi. Salah satu kursi milik M. Luhur Pribadi, SH. Ditemui Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (13/8), Luhur termotivasi menjadi wakil rakyat karena dorongan keluarga. Karena memang keluarga besarnya banyak politisi. Selama hampir 17 tahun berkiprah di perusahaan swasta yang bergerak di bidang finance, memantapkan hati Luhur untuk berpindah haluan men(Suara NTB/fit) jadi anggota Dewan. M. Luhur Pribadi Terlebih, di tahun 2014 dia pernah menjadi caleg. Meski gagal melenggang ke DPRD Kota Mataram kala itu, namun Luhur melihat respon masyarakat terhadap dirinya cukup bagus. Ini terbukti dengan perolehan suara di Pileg 2014 lalu, sebesar 1.350 suara. “Dari situ saya melihat saya ada peluang maju di 2019. Kegagalan saya di tahun 2014 bisa saya perbaiki di Pileg 2019. Dan alhamdulilah terwujud walaupun tidak mudah,” ujar anggota DPRD dari PAN ini. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat bawah menjadi modal bagi pria yang meraih 1.210 suara pada Pileg April lalu ini untuk duduk sebagai wakil rakyat di parlemen lingkar selatan. Karena, ada tempat tempat yang diharapkan menjadi basis suara, tidak semua memberikan suaranya. Terpilihnya dia menjadi wakil rakyat tentu tidak terlepas dari tingginya ekspektasi masyarakat bahwa Luhur mampu membawa aspirasi masyarakat Mataram untuk diperjuangkan di parlemen. ‘’Memang tuntutan masyarakat sekarang ini banyak sekali keinginannya. Keinginan ini bisa secara personal, bisa secara kelompok. Dan ini sulit sekali bagi kami untuk langsung mengeksekusinya,’’ terang anggota Dewan dari daerah pemilihan Mataram ini. Kalaupun ada cost politik selama kampanye, itupun dihajatkan ibadah oleh Luhur. Dia mengaku, selama masa kampanye hampir tidak punya tim pemenangan layaknya caleg-caleg lainnya. ‘’Saya lebih banyak bergerak sendiri,’’ cetusnya. Luhur melakukan pemetaan suara di tiap-tiap lingkungan di dapil Mataram. Sementara itu terkait penambahan jumlah kursi PAN di DPRD Kota Mataram dipandang Luhur sebagai sebuah kemajuan luar biasa. Oleh karena itu, dia berharap ke PAN bisa lebih baik lagi. (fit)
Jemaah Haji Kota Mataram Tiba 20 Agustus Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 450 jemaah haji yang masuk kelompok terbang (Kloter) III asal Kota Mataram, akan tiba. Proses pemulangan secara bertahap. Saat ini, pelaksanaan rukun haji telah selesai dilaksankana di Tanah Suci. Untuk kloter ketiga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, H. Burhanul Islam dikonfirmasi, Selasa (13/8) akan tiba di embarkasi Lombok pada tanggal 20 Agustus. Disusul kloter VII tanggal 25 Agustus dan kloter IX pada tanggal 29 Agustus. “Pemulangan Insya Allah bertahap. Pertama sampai itu kloter tiga,” kata Burhanul. Laporan diterima secara keseluruhan jemaah haji dalam kondisi sehat. Sebagian jemaah telah mengambil nafar awal. Sebagian lainnya melaksanakan nafar tsani. Jemaah yang telah melaksanakan nafar awal telah kembali ke Mekah. Dan, jemaah usia lanjut masih mengambil nafar tsani. “Setelah nafar tsani jemaah melaksanakan tawaf ifadah dan resmi mendapatkan haji dan hajjah,” terang Burhanul. Proses pemulangan jemaah haji akan diserahkan secara simbolis oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama ke masing – masing kabupaten/kota. Setelah itu, jemaah baru dikembalikan atau boleh dijemput oleh keluarga di asrama haji. Pemulangan ini, keluarga akan diberikan stiker khusus oleh Kemenag sebagai penanda. “Tiga hari sebelum pemulangan baru dibagikan stiker,” tandasnya. Secara keseluruhan jemaah haji asal Kota Mataram berjumlah 757 jiwa termasuk petugas haji. Jemaah haji ini terbagi dalam tiga kloter. Kloter tiga yang diberangkatkan 9 Juli lalu berjumlah 450 jemaah, kloter tujuh 140 jemaah dan kloter IX sebanyak 167 jemaah. (cem)
(Suara NTB/cem)
DILARANG BUANG SAMPAH - Dua orang anak membaca spanduk bertulisan ucapan terimakasih karena tidak membuang sampah di sungai yang dipasang oleh warga Lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Selasa (13/8). Persoalan sampah menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram. Kebiasaan masyarakat membuang sampah dan berbagai kotoran menyebabkan sungai tercemar bakteri. Perlu tindaklanjut dari instansi teknis untuk mengatasi persoalan tersebut.
39.320 Warga Mataram Walikota Persilakan Terancam Tidak Terlayani BPJS Pejabat Ikuti
Mataram (Suara NTB)Tahun 2015 Penerima Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) yang terhitung dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 45.377 jiwa di Kota Mataram. Pada tahap awal sebanyak 6.057 jiwa yang masuk dalam BDT yang berhak menerima BPJS tahun 2019. Sisa dari data 45.377 jiwa yang masuk dalam BDT sebanyak 39.320 jiwa terancam dinonaktifkan. Salah satu jalan keluarnya harus didata kembali pada tiap kelurahan di kota Mataram. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati, SH. “Kami sudah tindaklanjuti, kami sudah kumpulkan lurah-lurahnya untuk mendata dan mengarahkannya segera,” katanya, Selasa (13/8). Karena dalam aturannya, masyarakat yang menerima BPJS harus segera melaporkan BPJS-nya dalam 14 hari sampai 31 Agustus untuk bisa mendapatkan pelayanan. Terkait data BDT pada tahap awal tersebut, Asnayati menilai,
sudah memenuhi kriteria untuk masuk dalam BDT. “Silakan kita mendatanya, dan mengusulkan kembali lewat aplikasi. Jadi yang 6.057 jiwa itu tahap pertama. Karena kita 450.000an jiwa yang semestinya dapat. 6.057 ribu jiwa. Yang dapat silakan dia aktifkan kembali melalui mandiri. Kalau tidak mampu mereka bisa melapor ke lurahnya,” ungkap Asnayati. “Dari data BDT yang 6.057 itu kita kembalikan ke lurahnya, mana yang cocok masuk BDT kita harus muskel dulu. Kalau lewat 31 Agustus, harus mandiri sehari baru diurus,” lanjutnya. Ada pun pengganti 12 ribu jiwa dari usulan APBD-P provinsi 2019, jatah Kota Mataram hanya 8 ribu jiwa. “Kita sudah usulkan . Kita ambil dari BDT dan bukan dari non BDT. Yang dapat BDT ini tidak masuk di awal BDT. Yang akan kita usulkan ke APBDP provinsi 8 ribu,” katanya. Kota Mataram sendiri, Asnayati menerangkan, terdapat 157 ribu jiwa BDT dengan 43 ribu KK. “Jadi kalaupun kita usul-
kan, kita wajib pakai BDT itu. Memang sudah ada kuota dari provinsi. Jadi yang ada datanya di non BDT yang mendapat kartu BPJS itu 45 ribu, tetapi yang baru keluar SK-nya adalah 6.057 jiwa. Kalau dari datanya, sisanya yang 39.320 jiwa ini terancam dinonaktifkan,” katanya. Pada kebijakan baru ini jelas Asnayati, penerima BPJS yang semula dari Jamkesda dan semacamnya harus berpedoman dari BDT tersebut. “Itulah makanya sekarang yang tidak masuk dalam BDT baik yang berasal dari Jamkesda dan Jamkesmas itu yang di stop. Tetapi kalau memenuhi persyaratan dia bisa mengusulkan kembali dan kita aplikasi ke BDT tersebut dan itu melalui kelurahan dan lingkungannya,” lanjut Asnayati. “6.057 jiwa pada tahap pertama selain alasan yang tidak masuk dalam BDT itu tidak ada NIKnya, tidak ada dalam BDT. Bagi yang tidak mampu, kita akan masukkan dalam data kesejahteraan sosial. Dari kelurahan itu yang akan mendata,” katanya. (viq)
ASN Harus Taat Bayar Pajak Mataram (Suara NTB) – Indikasi oknum pejabat Pemkot Mataram diduga menunggak pajak usaha boga akan ditindaklanjuti. Aparatur sipil negara (ASN) mestinya taat membayar pajak, bukan memberi contoh tidak baik kepada masyarakat. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Selasa (13/8). Selain taat menurut Sekda, ASN harus memelopori dan memotori membayar pajak. Ketaatan ASN membayar pajak justru memberi efek positif bagi pemerintah karena akan ditiru oleh masyarakat. Oknum pejabat diduga menunggak pajak usaha katering sampai ratusan juta diakui Sekda, hingga kini belum
mendapatkan laporan. Pun, laporan itu benar akan ditelusuri untuk diminta ditagih. “Nah, sampai saat ini belum ada informasi kita terima,” akunya. Selama ini, Pemkot Mataram cukup agresif menagih wajib pajak maupun wajib pungut pajak yang menunggak. Salah satunya, dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan serta bank daerah. Baru – baru ini, Pemkot Mataram menandatangani perjanjian kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pola kerjasama ini dengan pemasangan alat di hotel, restaurant dan tempat hiburan sebagai bentuk pengawasan atau optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Perlakukan ini kata Sekda, hampir sama antara pengusaha
dengan ASN. Menurutnya, hukum berlaku secara universal. Artinya, tidak ada perbedaan antara pengusaha dengan pegawai negeri sipil. Selama ini, masyarakat atau pengusaha yang mengurus izin ataupun administrasi di kelurahan diminta melampirkan bukti lunas pembayaran pajak. Sistem ini justru tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil. “Saya pikir hukum itu berlaku universal,” tandasnya. Jika memungkinkan proses kenaikan pangkat atau promosi jabatan pegawai nantinya bisa saja diminta melampirkan bukti lunas pajak. Tetapi usulan ini akan dipertimbangkan dan dipelajari. “Tapi apa iya. Ini kan menyangkut karir. Usulan ini menarik dan jadi bahan pertimbangan,” tandasnya. (cem)
Lelang Jabatan
Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mempersilakan pejabat Lingkup Pemkot Mataram maupun di luar lainnya mengikuti lelang jabatan. Proses seleksi dilaksanakan secara terbuka. “Silakan, siapa - siapa sudah,” kata Walikota ditemui, Selasa (13/8). Periode Juli dan Agustus dua jabatan pimpinan tinggi pratama telah lowong. Yakni, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Sementara, satu jabatan lainnya yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kini masih ditempati Drs. Cokorda Sudira Muliarsa memasuki purnatugas awal September mendatang. Walikota dua periode ini menambahkan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah diminta memper-
H. Ahyar Abduh
siapkan persyaratan administrasi. Termasuk meminta rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurutnya, kekosongan jabatan memang harus segera diisi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Sudah saya minta BKPSDM mempersiapkan,” tandasnya. Pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya ke Tim Panitia Seleksi. Hasil seleksi akan dijadikan patokan untuk menentukan pejabat yang menempati posisi tertentu. Menyoal pengisian jabatan di eselon III dan IV, Ahyar menilai paling mendesak adalah mengisi jabatan eselon IV. Posisi ini banyak kosong termasuk di kelurahan dan organisasi perangkat daerah. “Kalau eselon III cuma sedikit,” akunya. Namun demikian, belum disampaikan oleh Walikota kapan pengisian posisi lowong tersebut. Sebab, kegiatan menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 74 dan HUT Kota Mataram ke 26 banyak agenda yang harus dikerjakan. Termasuk program – program OPD lainnya. “Besok (hari ini, red) ada kegiatan dari Kementerian Agama. Belum lagi kegiatan lain. Pokoknya sampai akhir Agustus ini padat kegiatan,” demikian tandasnya. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Rabu, 14 Agustus 2019
Halaman 3
Perangi Investasi Bodong
Pasar Modal Ditawarkan ke Desa-desa
Ngurah Putra Sandiana
Membentuk komunitaskomunitas dan memperbanyak galeri investasi pasar modal di perguruan-perguruan tinggi di NTB. sampai saat ini, terdapat enam galeri investasi di perguruan tinggi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di Un-
ram, AMM, UIN, UNMAS, UNIZAR, dan UTS. Beberapa bulan terakhir, sosialisasi pasar modal digencarkan hingga ke desa-desa. Alasannya, kata Kepala BEI Mataram, Gusti Ngurah Putra Sandiana, masyarakat di pedesaan memang memiliki potensi sebagai investor pasar modal. “Yang paling penting,
kita turut membantu literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK untuk menekan pengaruh rentenir dan investasi bodong,” demikian Ngurah. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/8) kemarin, Ngurah mengatakan mendapat informasi dari lapangan. Masyarakat menjadi sasaran berbagai macam penawaran
investasi yang terindikasi bodong. Dengan melakukan sosialisasi langsung ke akar rumput, masyarakat menjadi faham. Dapat membedakan mana investasi bodong dan investasi ilegal. Pasar modal menawarkan beragam produk investasi. Misalnya, reksadana yang merupakan sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi/fund manager. Fund manager mengelola uang tersebut melalui instrumen investasi lainnya seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar
uang lainnya. Ada juga saham. Produk investasi di pasar modal beupa surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. “Jenis investasi yang dapat dipilih bisa produk pasar modal yang konvensional, bisa juga syariah. pilihannya ada,” kata Ngurah. Berinvestasi di pasar modal juga tak seberat yang dibayangkan oleh masyarakat. Bisa dari puluhan ribu, hingga sebanyak-banyaknya. Masya-
rakat di pedesaan memiliki potensi besar turut berinvestasi di pasar modal. Melihat trennya. Dalam beberapa waktu terakhir, investasi di pasar modal tidak terpusat di perkotaan. Juga tidak di dominasi oleh pemodal-pemodal besar. Ngurah mengatakan, dengan nominal investasi yang murah. Semua orang memiliki kesempatan yang sama. “Kedepan kita akan upayakan bekerjasama dengan BUMDEs, agar masyarakat dengan mudah menjangkaunya. Tanpa harus datang ke bursa efek Indonesia,” demikian Ngurah. (bul)
Idul Adha, Telkomsel Serahkan 751 Hewan Kurban Denpasar (Suara NTB) – Pada Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 Hijriyah Tahun 2019, Telkomsel memberikan bantuan hewan kurban sejumlah 751 ekor, yang terdiri dari 120 ekor sapi dan 631 ekor kambing/domba. Adapun khusus di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Telkomsel menyerahkan sejumlah 32 hewan kurban yaitu 2 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Dengan semangat Sebarkan Kebahagiaan, hewan kurban yang merupakan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) Telkomsel tersebut akan disampaikan kepada lebih dari 43.000 penerima manfaat di 505 titik di berbagai wilayah Indonesia. GM Consumer Sales Telkomsel Regional Bali Nusra Anandoz Bangsawan mengatakan, “Berkurban di Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita untuk menyebarkan kebahagiaan dengan masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Kami menyerahkan bantuan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat terutama di sekitar daerah beroperasinya Telkomsel dan lembaga sosial. Hal ini sebagai komitmen Telkomsel sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.” GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali Nusra Henry Ganda Purba menambahkan, bahwa hewan kurban ini merupakan salah satu program dari empat pilar CSR Telkomsel yaitu pilar Filantropi disamping pilar CSR lainnya yaitu pilar Pendidikan, Masyarakat Digital, dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga bantuan yang diberikan merupakan bukti bahwa Telkomsel merupakan perusahaan yang mempunyai nilai-nilai filantropi di setiap gerak operasional bisnisnya. “Telkomsel secara aktif telah terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas melalui berbagai kegiatan yang dapat memberikan dampak positif dan memberikan nilai tambah pada masyarakat. Kegiatan kurban ini merupakan bukti nyata komitmen dan kepedulian Telkomsel untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan, serta sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kinerja yang telah dicapai hingga saat ini. Semoga bantuan yang berasal darisumbangsih perusahaan dan karyawan Telkomsel di seluruh Indonesia ini menjadi berkah, bermanfaat bagi semua pihak, dan berkesinambungan,” jelas Henry kemudian. Pada Idul Adha tahun ini, sebanyak lebihdari 43.000 paket hewan kurban didistribusikan oleh Telkomsel kepada golongan masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerima di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, jumlah paket hewan kurban Telkomsel yang didistribusikan untuk tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu, seiring dengan makin luasnya cakupan wilayah operasional dan komitmen Telkomsel untuk mewujudkan kepedulian kepada masyarakat Indonesia. Padaprogram Kurbantahunini Telkomsel melalui Majelis Ta’lim Telkomsel (MTT) bersama Vestifarm juga menyediakan kurban secara digital. Bersama Vestifarm karyawan Telkomsel juga melakukan pengadaan hewan kurban melalui sistem online dan melakukan pembayaran dengan digital payment LinkAja. Selainitu, pengadaan hewan kurban melalui digital ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat luas khususnya pengguna LinkAja. Pengguna LinkAja dapat melakukan penyaluran hewan kurban digital tersebut melalui fitur LinkAja Berbagi pada aplikasi LinkAja. Hewan kurban yang ditawarkan saat ini berupa Sapi dengan harga yang tertera pada aplikasi sudah termasuk penyaluran, pemotongan, dan pelaporan hewan kurban. “Kolaborasi antara Telkomsel, Vestifarm dan LinkAja merupakan sinergi terbaru yang memberikan kemudahan transaksi kurban digital kepada pengguna Telkomsel dan LinkAja yang ingin berkurban dengan penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel sebagai digital telco company dalam mendorong inklusi teknologi di Indonesia. Serta komitmen untuk terus mengakselerasikan negeri melalui pemanfaatan teknologi sehingga mampu mendorong pertumbuhan bisnis UKM yang berdampak sosial positif,” tutup Anandoz. Vestifarm sendiri merupakan sebuah start up pada ajang The Next Dev Telkomseldi bidang pertanian dan peternakan yang menawarkan sistem bagi hasil antara petani atau peternak dengan investor. Dengan demikian, investor bisa membantu mendanai proyek budidaya. Ketika panen selesai, investor bisa menikmati keuntungan dari dana yang disetorkan lewat sistem bagi hasil. Berkat gagasan serta dampak sosial yang dihasilkan, Vestifarm memperoleh gelar The Next Dev Evangelist 2017. Hingga saat ini, start up tersebut masih terus didukung oleh Telkomsel agar mampu memberikan dampak sosial yang lebih luas di Indonesia. (*)
(Suara NTB/ist)
HEWAN KURBAN - Telkomsel Branch Mataram menyerahkan hewan kurban secara simbolis di wilayah NTB disaksikan oleh Gubernur NTB.
(Suara NTB/bul)
KUNJUNGAN - Kunjungan silaturrahim manajemen Astra NTB ke Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, dipimpin Budi Yanto. Kunjungan ini diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Utama Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino bersama Redpel, Raka Akriyani.
Penunggak Pajak Harus Ditagih Paksa Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Mataram menyayangkan masih banyaknya hotel yang melakukan tunggakan pajak. Fenomena tunggakan pajak hotel yang terakumulasi cukup besar ini, dianggap sebagai bentuk kelengahan dan kelemahan Pemkot mataram dalam melakukan pengawasan. Untuk itu, Dewan meminta Pemkot Mataram melakukan upaya penagihan paksa terhadap hotel yang menunggak pajak. “Makanya kita (dewan,red) kenapa sering rewel terkait masalah ini. Supaya hal seperti ini tidak lagi terjadi di kemudian hari,” kata anggota DPRD Kota Mataram, Drs. Hm. Zaini kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin. Dulunya dewan juga yang mendorong BKD (Badan Keuangan Daerah) menggunakan tapping box supaya hasilnya lebih maksimal. Tetapi memang sampai sekarang perkembangan penggunaan tapping box ini juga belum sesuai harapan. “Sehingga kan kalau sudah terkumpul cukup banyak begini kan agak susah penataannya,’’ sesal politisi Demokrat ini. Karena seperti diketahui tunggakan hotel yang ada di Kota Mataram terbilang cukup besar. Karena yang menunggak tidak hanya satu dua hotel saja. Mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini meminta BKD Kota Mataram lebih proaktif. “Apakah ini ada komunikasi yang terputus sehingga terjadi tunggakan yang cukup besar seperti itu,” tanyanya. Temuan KPK itu, lanjut anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini, harus segera ditindaklanjuti dengan menggelar koordinasi lintas OPD. Katanya, harus ada solusi cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dewan tidak ingin ada penumpukan masalah. Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini menyimpulkan bahwa PAD Kota Mataram tidak tertangani secara maksimal.
Zaini menekankan BKD harus betul-betul serius menangani persoalan ini. Secara terpisah anggota DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengatakan, Pemkot Mataram sebetulnya sudah menerapkan tapping box untuk memungut pajak dari hotel-hotel yang ada di Mataram. Dia menilai munculnya tunggakan pajak ini sebagai bentuk kelemahan BKD Kota Mataram. Politisi Gerindra ini sepakat dengan pendapat KPK bahwa pajak yang ditunggak oleh hotel-hotel merupakan hak pemerintah yang telah dipungut dari konsumen dan harus diteruskan kepada pemerintah. “Tidak ada alasan gempa. Benar itu apa yang disampaikan oleh KPK,” katanya di DPRD Kota Mataram akhir pekan kemarin. Oleh karena itu anggota dewan dari dapil Ampenan ini mendukung dilakukannya upaya penagihan secara paksa kepada para wajib pajak yang menunggak kewajibannya kepada pemerintah. “Karena kalau sekali kita kasih dispensasi ini akan bermasalah terus,” imbuhnya. Muhtar menghimbau agar penggunaan tapping box ini dimaksimalkan bahkan setiap dua atau tiga bulan perlu ada peringatan peringatan kepada pihak hotel. Terkait peningkatan PAD menurut Muhtar, BPK pun sudah mendorong Pemkot Mataram untuk meningkatkan PAD karena melihat potensi daerah. ‘’BPK sudah welcome dari dulu kenapa tidak kita coba kerjasama dengan BPK. Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini berjanji akan mendalami masalah ini saat pembahasan KUA PPS bersama eksekutif. ‘’Tunggakan pajak ini memang tidak ada kaitannya bersama gempa. Itu kaitannya dengan manajemen perusahaan. Jadi harus dibangun konstruksi berpikir bahwa pajak itu sangat penting untuk pembangunan Kota Mataram,’’ pungkasnya. (fit)
Baru 29.000 Petani NTB Kantongi Kartu Tani Mataram (Suara NTB) Jumlah petani di NTB berdasarkan catanan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 600 ribu. Dari jumlah tersebut, baru 29.000 yang mendapat pembagian Kartu Tani. Hal ini dikemukan Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Prihatin Haryono. Di era industri 4.0, memasuki era serba canggih. Petani juga didorong oleh pemerintah
untuk ikut menyesuaikan peradaban. Salah satu program pemerintah adalah digitalisasi petani. Bantuan-bantuan subsidi pemerintah, akan diterima langsung oleh petani dalam rekeningnya. Petani diberi Kartu Tani agar bantuan dalam bentuk subsidi di terimanya langsung. Salah satunya adalah pendistribusian subsidi untuk pupuk. Pemerintah secara bertahap mulai memberlakukan harga
subsidi pupuk tidak langsung dalam bentuk pupuk. Petani diberikan dana tunai sejumlah subsidi yang berhak diterimanya di melalui rekening pribadinya. Dengan dana subsidi yang masuk ke rekening itulah yang kemudian dipergunakan untuk membeli pupuk di kioskios resmi. “Kartu Tani ini ibarat ATM. Ketika memberi pupuk, tinggal disodorkan di pengecer pupuk. Maka ia akan membeli dengan
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) Bursa Efek Indonesia (BEI) Mataram menyasar potensi investor pasar modal hingga ke desa-desa. Hal ini dilakukan untuk memerangi pengaruh investasi bodong. Bursa Efek Indonesia terbilang masih baru membuka kantor cabang di Mataram untuk memfasilitasi masyarakat berinvestasi di pasar modal. Sebelumnya, BEI Mataram gencar melakukan sosialisasi pasar modal ke pondok-pondok pesantren.
Masyarakat Mengeluh Semen ’’Tiga Roda’’ Langka Mataram (Suara NTB) Para pemilik proyek mengaku kesulitan mendapatkan semen, terutama semen merek “tiga roda”. Padahal, NTB sedang recovery. salah satu yang mengeluhkan sulitnya semen tiga roda adalah Khairil, di salah satu perumahan di Kota Mataram. Di ketahui, semen tiga roda selama ini mendominasi di pasar. Dalam beberapa waktu terakhir, ia kesulitan mendapatkan pasokan. Padahal, proyek rumahnya tengah dikerjakan. Beberapa toko bangunan di Kota Mataram dijajaki agar pasokan semen tak sampai menganggu pembangunan yang tengah di rencanakannya. “Ndak ada, bagaimana ini. Saya keliling cari tiga roda ke sepanjang jalan di Kota Mataram. Tidak ada stok. Untuk dapat semen merek lainpun, harus ngantre. Beberapa semen ini saya dapatkan di salah satu perusahaan besar di Mataram,” katanya kepada Suara NTB. Harapannya, jangan sampai pembangunan yang sedang gencar di Lombok dan Sumbawa pascagempa terganggu karena kurangnya pasokan semen. Salah satu pemilik toko bangunan di Kota Mataram, juga mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir pasokan semen mengalami kendala. Ter-
utama untuk semen produk Indocement. Beberapa merk lain tersedia. Namun tak cukup banyak. Semen tiga roda termasuk paling banyak mengisi pasokan di toko-toko bangunan. “Katanya sih distribusi sedang terganggu. Kita hanya jual yang ada saja. Permintaan memang tinggi,” demikian pemilik toko. L. Suparno dari Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga mengatakan stok semen saat ini sedang kurang. Salah satunya di pengaruhi karena tingginya permintaan untuk pembangunan rumah tahan gepma. Terutama untuk semen merek tiga roda, L. Suparno mengatakan di tingkat pedagang sedang limit stok. Kendati demikian, harga terpantau masuk normal. “Harga sementara ini tidak ada perubahan. Tiga roda distribusinya belum masuk. Kita akan terus melakukan pemantauan harga,” demikian L. Suparno. Dihubungi terpisah, Senior Corporate Communication PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) Rizki Dinihari juga membenarkan kurangnya pasokan dari pabrik. Menurut Rizki, pabrik induk di Kalimantan sedang melakukan
perawatan besar-besaran. “Sementara berhenti beroperasi. Tapi kita back up dari Bogor sama Cirebon. Mungkin lama di distribusi ya,” terangnya. NTB dan NTT diakuinya terganggu. Pelan-pelan, kebutuhan dipenuhi dari Jawa. Pengiriman dari Tanjung Priok, Jakarta mulai jalan. “Mogamoga dalam beberapa hari ini bisa terisi. Kita mohon maaf, karena pabrik di Kalimantan memasuki masa perbaikan dan kita tidak antisipasi sebelumnya. Karena ternyata yang mengalami pergantian besar itu peralatan utamanya, rotor generatornya,” jelas Rizki. Masa pemeliharaan berlangsung sekitar tiga bulan. Kurangnya pasokan semen tiga roda ke NTB, salah satunya karena tingginya permintaan semen di Jawa pascalebaran. “Kondisi kenceng permintaan begini, pabrik di Kalimantan sedang maintance. Semoga pasokan dari Pabrik Citeureup, Bogor dan Pabrik Palimanan, Cirebon tidak lama lagi bisa mengisi silo di Terminal Lembar,” jelasnya. Dalam keadaan kurang pasokan seperti ini, dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga. Kendati demikian, Rizki mengatakan. Ditingkat produsen dan distributor, harga dipatok sesuai standar. (bul)
(Suara NTB/bul)
CAMPURAN SIRTU - Beberapa pekerja bangunan di Kota Mataram sedang melakukan campuran sirtu (semen, pasir dan batu) untuk pengecoran. harga subsidi. Pengecer tetap menjualnya dengan harga non subsidi. Dengan uang yang ada di Kartu Tani itu, pengecer menarik selisih pembayarannya,” kata H. Prihatin kepada Suara NTB. Kartu Tani disebut sebagai alat transaksi berupa kartu debit yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Kartu Tani dapat digunakan untuk memonitor penyaluran pupuk bersubsidi yang anggarannya menggunakan APBN. Secara Umum Kartu Tani adalah merupakan alat untuk mem-
bantu petani dalam menjalankan kegiatannya, seperti untuk mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan pupuk, hingga pengumpulan hasil panen. “Sampai saat ini, baru BRI yang sudah mencetak Kartu Tani. Sementara BNI katanya masih proses, belum pencetakan,” ujarnya. Kartu tani akan diterbitkan ke seluruh kelompok tani. Pemerintah sedang melakukan registrasi petani untuk menyalurkan subsidi pupuk tepat sasaran. Kata H. Prihatin, dari potensi petani di NTB Sebanyak 600 ribu ber-
dasarkan data BPS, 280 ribu diantaranya yang telah teregistrasi di e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ke Kementerian Pertanian. Pengajuan subsidi pupuk terus dimodernkan. Sebelumnya, penerima pupuk subsidi adalah kelompok tani yang memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Secara bertahap diajukan melalui e-RDKK. Meski sebagian besar petani belum memiliki Kartu Tani, petani tetap berhak mendapatkan pupuk subsidi. Hanya saja polanya masih konvensional. (bul)
SUARA NTB Rabu, 14 Agustus 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4 (Suara NTB/rus)
MEMPRIHATINKAN - Kondisi Bale Adat Sembalun yang memprihatinkan. Butuh perhatian bersama untuk membangun kembali peninggalan nenek moyang ini.
Akibat Pengaruh Eksternal PERTUMBUHAN ekonomi Lombok Timur (Lotim) mencapai 5,47 persen. Angka ini dinilai tidaklah terlalu besar dan tidak pula meningkat terus. Pasalnya, pengaruh eksternal sangat besar. Investasi yang ada di Lotim sebagian besar masih bergantung pasa pemerintah yang hanya saat tertentu bergairah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi, berharap ada investasi swasta yang masuk ke Lotim, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Lotim sejauh ini sebagian besar mengandalkan sektor pertanian. Di mana, (Suara NTB/dok) sumbangan tertinggi Produk Achmad Dewanto Hadi Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai gambaran perekonomian Lotim sebagian besar dari sektor primer pertanian. ‘’Industri masih lemah,’’ katanya. Lotim, ujarnya, sudah memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hanya saja BUMD Lotim ini belumlah maksimal memberikan kontribusi pada perekonomian Lotim. Hal ini dilihat dari jumlah dividen BUMD yang diserahkan ke daerah. Sementara kontribusi terbesar berasal dari sektor keuangan, yakni Bank NTB Syariah dan Selaparang Finansial. ‘’Bank NTB telah mampu memberikan dividen setahun Rp 10 miliar. Sedangkan dividen dari Selaparang Finansial bisa tembus Rp 5 miliar setahun,’’ ujarnya. Salah satu BUMD yang diharapkan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Investasi yang dilakukan PDAM dalam bentuk menyediakan akses air bersih ke masyarakat diharapkan bisa lebih besar lagi kontribusinya bagi pembangunan di daerah. Terkait angka penurunan kemiskinan di Lotim, Kepala Bappeda Lotim menyebut saat ini Lotim masih berada pada angka 16,66 persen. Penurunan angka kemiskinan ini diakui belum bisa maksimal bahkan pernah mengalami kenaikan tahun 2016 lalu. Sangat diharapkan setiap tahun bisa mengalami penurunan. Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 angka kemiskinan akan tersisa 14,55 persen dengan kesanggupan penurunan setiap tahun hanya 0,5 persen. (rus)
Bupati Pastikan Layanan KLU Sehat Setara BPJS Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., memastikan program Kartu Lombok Utara (KLU) Sehat setara dengan layanan BPJS. Pemda memilih membuat dan menjalankan program tersebut sebagai satu jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu ditegaskan Najmul Akhyar, menanggapi adanya utang Pemda kepada RSUD atas pelaksanaan KLU Sehat. Menurut dia, utang dari Jaspel dan Jampersal pada RSUD (Suara NTB/dok) KLU, lumrah karena adanH. Najmul Akhyar ya proses administrasi keuangan yang harus dilalui di OPD. “Urusan internal, bansos KLU sehat tidak perlu keluar. Persoalan hanya memperbaiki administrasi di dalam saja, ‘kan uangnya sudah ada. Kalaupun dia belum keluar, mungkin ada tahapan administrasi yang harus dilalui,” ujar Najmul belum lama ini. Ia menjelaskan, dalam mekanisme pencairan bansos banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu mempengaruhi arus kas pada satu OPD. Diyakininya, persoalan tersebut akan dapat diselesaikan oleh OPD bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan piutang bagi OPD lain. Bupati menegaskan, pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak harus dilakukan melalui BPJS. Pihaknya menciptakan inovasi melalui Program Kartu KLU Sehat semata-mata untuk memberi kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada warga kurang mampu. “Tidak harus BPJS. Bagi saudara kita yang tidak punya BPJS, bisa gunakan KLU Sehat ini. Justru dengan KLU sehat ini kita buat untuk mengisi ruang-ruang kosong dari BPJS itu. Sebab BPJS ‘kan tidak melayani semua. Artinya, yang dilayani pasti yang kita daftarkan saja yang tidak didaftarkan tentu melalui Kartu Lombok Utara Sehat,” jelasnya. Menurut Najmul sendiri, implementasi dari Kartu KLU Sehat lebih mudah dan lebih praktis. Bahkan pada beberapa kasus, nominal klaim yang bisa dilakukan oleh masyarakat mencapai lebih dari Rp 100 juta. “Dan saya beberapa waktu yang lalu, menandatangani juga, sebelum ada BPJS itu ada, sampai Rp 125 juta satu pasien yang berobat di Sanglah. Ya kita kirimkan, karena kita berkewajiban untuk mereka,” tandasnya. (ari)
Pencurian dan Konflik Horisontal Jadi Atensi Desa Mumbulsari Tanjung (Suara NTB) Keamanan dan kondusivitas wilayah di wilayah bagian timur Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi atensi para kepala desa. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, desa dituntut berinovasi untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat. Salah satu yang desa yang berinovasi terhadap hal itu adalah Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan. Pemerintahan desa ini akan meluncurkan Badan Keamanan Desa (BKD) yang berfungsi untuk menjaga dan memelihara keamanan di 12 dusun setempat. Kepala Desa Mumbulsari, Mahulud, S.Pd. S.Adm., Selasa (13/8) mengungkapkan, program BKD lahir dari pemikiran di mana pemdes menginginkan adanya kerjasama antar dusun dalam menciptakan Kamtibmas. BKD nantinya menjadi satu wadah yang diamanatkan untuk memelihara keamanan, membangun komunikasi antar dusun, serta memecahkan solusi atas gangguan kamtibmas. “BKD ini salah satu inovasi kita untuk mencegah gangguan kamtibmas. Apapun gangguan keamanannya di bawah, kita ingin BKD berperan aktif dalam memecahkan masalah,” kata Mahulud di kantornya. Digambarkan, BKD dibentuk dan beranggotakan perwakilan masing-masing dusun se Desa Mumbulsari. Perwakilan ini nanti akan disahkan melalui keputusan kepala desa. Sebagai sebuah wadah keamanan, tentunya BKD tidak hanya dituntut mempunyai program. Tetapi Pemdes sendiri sudah memperhitungkan dukungan anggaran yang dialokasikan dari ADD. “BKD akan kita anggarkan, apalagi Desa diberi kewenangan untuk itu,” imbuhnya. Diharapkan, peran aktif BKD akan dirasakan masyarakat desa. Misalnya melalui kecepatan komunikasi dan koordinasi lintas dusun, gangguan keamanan dapat dicegah. Misalnya pencurian ternak atau gangguan keamanan lain. BKD akan langsung turun tangan setelah satu sama lain berkoordinasi. Apabila dalam masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di internal BKD, maka Mahulud, mengamanatkan BKD untuk berkoordinasi dengan lembaga lain yang setingkat, yakni Majelis Krama Desa (MKD) yang sudah dibentuk lebih dulu. (ari)
Bangun Kembali ’’Bale’’ Adat Sembalun
Dispar Lotim Tak Punya Menu Anggaran
Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Dr. H. M. Mugni menyatakan tidak ada menu anggaran yang dapat digunakan untuk membangun kembali Bale Adat Sembalun. Bale Adat Beleq Sembalun ini saat ini diketahui masih terlihat berupa puing-puing kayu dan tanah bekas bangunan. ‘’Sesuai namanya rumah adat semestinya menjadi tugas dan kewenangan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti coba akan kita koordinasikan,” ucapnya pada wartawan di Selong, Selasa (13/8). Dispar, ujarnya, sudah beru-
paya untuk mengajukan anggaran di Kementerian Pariwisata terkait rencana revitalisasi Bale Adat Sembalun. Akan tetapi, alasan tidak ada menu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diusulkan, sehingga tidak bisa diberikan angga-
rannya oleh pemerintah pusat. Diterangkan, urusan budaya saat ini sudah tidak lagi menjadi kewenangan Dispar setelah ada perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena urusan budaya kini sudah masuk ke Dinas Pen-
Tak Sesuai RTG, BPBD Tak akan Bayar Rumah Warga Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan tidak akan membayar rumah korban gempa apabila tidak sesuai spesifikasi Rumah Tahan Gempa (RTG). Dari pantauan di lapangan, kata Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, terdapat ratusan rumah tidak sesuai spesifikasi RTG, terutama yang dibangun secara individual oleh masyarakat. Dalam hal ini, ujarnya, ada tiga rekomendasi yang diberikan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Pemkab Lotim untuk proses pembayaran. Pertama memenuhi ketentuan RTG yang dilengkapi dengan dokumen, faktur belanja dan lainnya. Kedua rekomendasi catatan, kuda-kuda kurang maka harus diperbaiki untuk kemudian dicek ulang serta ketiga tidak direkomendasi, karena tidak masuk RTG dan tidak dilakukan pembayaran dibayar. Adapun kata Purnama Hadi, ratusan rumah korban gempa yang tidak sesesui ketentuan, terutama yang didirikan secara in-
(Suara NTB/yon)
RTG - Inilah salah satu bangunan rumah korban gempa jenis Risha yang masih dalam proses pengerjaan di wilayah Kecamatan Sambelia. dividual oleh masyarakat. Dari 600 yang sudah terbangun dan diperiksa, sekitar 350 yang masuk ketentuan RTG baik di Sembalun dan Sambelia. Sehingga rumah yang tidak masuk RTG tergantung pemilik rumah. Apabila membangun kembali RTG harus di tempat yang berbeda barulah dibayarkan uang Rp50 juta. Sementara jika membangun di tempat yang sama harus dibongkar. “Kalau membangun di tempat yang lain. Tetap akan diberi-
kan uang bantuan Rp50 juta. Tapi tergantung masyarakat, karena syarat untuk dibayarkan uang Rp50 juta itu jenis rumah harus RTG,” jelasnya. Sementara untuk pokmas yang sudah didampingi oleh fasilitator dipastikan untuk jenis rumah yang dibangun rata-rata jenis RTG. “Untuk masyarakat yang masuk dalam pokmas dan didampingi fasilitator jarang yang tidak masuk RTG,” pungkasnya. (yon)
Komunitas JB Lotim Gelar Diskusi Kedaerahan Selong (Suara NTB)Komunitas wartawan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam Jurnalis Bersuara (JB), Selasa (13/8) menggelar diskusi kedaerahan. Tema diskusi ini mengajak maju dan bangkit bersama menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang ke 124. Diskusi diikuti para jurnalis media cetak dan elektronik di Kabupaten Lotim. Hadir pula peserta dari elemen mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Lotim. Sebagai pemateri diskusi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Achmad Dewanto Hadi, Kepala Bagi-
an Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim dan Plt Ketua PWI NTB, Nasrudin dihadirkan di acara ini. Mewakili Bupati Lotim pada acara pembukaan, H. M. Mugni mengutarakan, pemda menyadari keberadaan jurnalis sangat penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Wartawan sebutnya merupakan pilar demokrasi ke empat. Kehadiran para jurnalis dalam menyajikan berita diharapkan benar-benar menyampaikan kebenaran. Mengatakan yang benar meskipun terasa pahit. “Kulillhaq walaukaana murran,” ujarnya. Mugni juga mengingatkan wartawan dalam menulis berita tidak berbau fitnah. Menurutnya, fitnah
(Suara NTB/rus)
DISKUSI - Komunitas wartawan Lotim menggelar diskusi kedaerahan serangkaian menyambut HUT Kabupaten Lotim ke 124.
itu lebih kejam dari pembunuhan. Selaku jurnalis diharapkan mampu memegang prinsip dasar kerja jurnalistik. Membuat berita-berita yang berimbang dan memastikan sesuai dengan unsurunsur berita. Tugas wartawan adalah memberikan kritik. Kritik yang disampaikan wartrawan diharapkan bersifat konstruktif. Semua jajaran pemerintah daerah dipastikan merupakan pejabat-pejabat yang ramah terhadap wartawan. “Jika ada yang kurang ramah itu mungkin karena sedang ada masalah pribadi,” selorohnya. Kepala Bagian Humas dan Protokol Iswan Rakhmadi berharap terus terbangun sinergi yang baik antara pemerintah dengan insan pers dalam mensosialisasikan program-program pemerintah serta bisa menjadi mitra kritis pembangunan di daerah. Kabag Humas dan Protokol Lotim ini mengaku sangat optimis tema maju dan bangkit bersama Lotim sesuai tema diskusi bisa diwujudkan. Kepala Bappeda Lotim, Achmad Dewanto Hadi dalam penyajiannya menyebut, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Lotim masih fokus dalam pembangunan infrastruktur dasar. Perhatian pemerintah daerah pada infrastruktur ini karena dinilai masih banyak yang perlu dimaksimalkan. (rus)
didikan dan Kebudayaan. Dispar saat ini hanya sebagai penjual objek wisata budaya kepada para wisatawan untuk dikunjungi sebagai salah satau kekayaan nilai-nilai budaya yang ada di Gumi Selaparang. Sementara tugas pengelolaan dan pembinaan, menjadi tugas dan kewenangan Dinas Dikbud. Kondisi Bale Adat Sembalun ini diakui saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah un-
tuk segera dibangun kembali. Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Dikbud Lotim, Huzaefah mengaku akan mempelajari lebih lanjut terkait tugas pokok dan fungsi kebudayaan. Diakuinya, ada Bidang Kebudayaan yang mengurus kebudayaan di lingkup Dikbud. “Nanti kita akan coba pelajari dia,” ucapnya. Kemudian akan dilihat juga apakah ada nomenklatur anggaran untuk perbaikan rumah adat, dirinya akan mengecek di APBD perubahan. (rus)
Semarak PAB, Tiap Kecamatan Tonjolkan Budaya Khas Tanjung (Suara NTB) Pekan Apresiasi Budaya (PAB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibuka, Selasa (13/8) di Lapangan Tioq Tata Tunaq, Kecamatan Tanjung. Event tahunan yang berlangsung selama sepekan ini cukup menyedot antusiasme warga. Salah satu warga lokal, Diah, mengaku baru pertama kali menyaksikan PAB. Hal ini tidak lepas karena dirinya secara kebetulan berada di Tanjung mengunjungi keluarga. Sebelumnya ia yang berdomisili di Bayan, belum pernah secara sengaja untuk menyaksikan tontonan karena jarak yang cukup jauh. “Cukup menarik, apalagi banyak sekali atraksi budaya yang bisa kita lihat. Ternyata kita punya kekayaan budaya yang menarik untuk disaksikan,” ujarnya kagum. Sementara dalam sambutan pembukaan PAB, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengatakan penyelenggaraan PAB patut diapresiasi. Ia menyaksikan, banyaknya peserta perwakilan dari 5 kecamatan di KLU membutuhkan waktu dan tenaga untuk mempersiapkan diri. “Panitia telah bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga bisa kita saksikan di sore hari ini. Tentunya acara ini untuk melestarikan budaya secara turun-temurun, sehingga budaya yang ada di kalangan masyarakat adat tidak dilupakan begitu saja,” ujar Najmul. Ia berharap, atraksi budaya yang ditunjukkan kepada masyarakat umum ini memberi kesan positif bagi sektor pariwisata. Dengan kekayaan yang ditampilkan
dalam PAB, masyarakat akan mengetahui kekayaan budaya khas yang dimiliki Lombok Utara. Bagi Najmul sendiri, gelaran PAB merupakan momentum untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata pascagempa. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk melestarikan budaya, sehingga berdampak secara ekonomi. Kepala Bidang Kebudayaan pada Disbudpar KLU, Arnowadi, menguatkan ajang ini merupakan wadah untuk memelihara dan memperkenalkan nilai budaya masyarakat Lombok Utara. Terlebih lagi, kondisi KLU pada pelaksanaan PAB di masa rehab rekon pascagempa ini, membuat pihaknya mengangkat tema Payer Dayan Gunung Meririq Diriq (Wilyah Dayan Gunung (Sebutan Lombok Utara) Memperbaiki Diri). Adapun jenis kegiatan yang ditampilkan antara lain, pada hari pertama adalah hari ini Karnaval Budaya yang diikuti peserta dari 5 kecamatan dengan mengangkat ritual budaya masingmasing. Selanjutnya, digelar pula hiburan malam mulai dari malam pertama sampai malam ke tiga dan pada hari kedua - sore hari, digelar Gendang Beleq. “Peserta lomba budaya’ terdiri dari lima kecamatan, dari Tanjung dengan prosesi adat sorong serah haji keramat, untuk Kecamatan Pemenang dengan prosesi Maulid Nabi Besar Muhammad. Untuk Gangga, dengan prosesi adat nyongkolan pengantin, Kayangan mengangkat Bisoq Berak dan bisoq meneq,” pungkasnya. (ari)
. (Suara NTB/ari)
TAMPIL - Peserta karnaval budaya saat tampil pada hari pembukaan PAB di LapanganTioq Tata Tunak, Selasa (13/8)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 14 Agustus 2019
Segera Berhentikan Sementara PEMDA Lombok Barat (Lobar) segera memberhentikan sementara Kepala Desa (Kades) Lingsar yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram akibat tersangkut kasus CSR PDAM. Pemberhentian sementara Kades Lingsar ini sendiri mengacu aturan harus melalui usulan dari BPD mengusulkan ke kecamatan selanjutnya meneruskan ke pemda dalam hal ini bupati. ‘’Selanjutnya Pemda menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputu(Suara NTB/her) san penunjukan penjabat Kesuma Supaka sementara kades bersamaan dengan pemberhentian sementara kades. Saat ini proses pemberhentian tersebut tengah dilakukan oleh pemda berkoordinasi dengan kecamatan,’’ ujar Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar, Kesuma Supaka, Selasa (13/8). Dalam hal ini pihaknya juga sudah koordinasi dengan Camat Lingsar diwakili sekretaris camat untuk melihat kondisi di desa setempat. Pemberhentian sementara kades ini sendiri harus melalui proses mulai dari usulan BPD ke bupati dengan melihat kondisi di desa setempat. BPD menggelar rapat untuk membahas pengusulan pemberhentian sementara ke pemda melalui kecamatan. Selanjutnya pemda mengambil sikap untuk penunjukan penjabat sementara. “Nanti penunjukan penjabat sementara itu sekaligus pemberhentian sementara kades,”jelas dia. Terkait siapa ditunjuk sebagai penjabat sementara, menurut dia dari unsur ASN bisa dari kalangan pemda atau dari kecamatan. Terkait siapa yang ditunjuk, tergantung bupati dengan mendengar asprasi dari warga setempat dan berbagai pertimbangan lain. Pihaknya memastikan pekan ini kemungkinan bisa ditunjuk penjabat sementara dan pemberhentian sementara kades.”Secepatnya lah,”tegas dia. Lantas kapan diberhentikan secara permanen? Menurut dia pemberhentian permanen kades menunggu putusan hukum tetap. Sebab pihaknya tidak tahu apa hasil proses hukum ini, apakah kades ini terbukti bersalah atau tidak. Kalau terbukti tentu akan diberhentikan permanen, sebaliknya jika tidak bersalah maka posisi kades ini akan dikembalikan (dinormalkan kembali). (her)
Kejati Minta Pemda Audit Investigasi Aset Kantor Agribisnis dan Distan Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta mengaudit investigasi terhadap nilai aset kantor Dinas Pertanian (Distan) dan Kantor Agribisnis Pertanian oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Selain diminta oleh Kejati, audit investasi terhadap dua aset bangunan ini juga telah diperintahkan oleh Bupati H. Fauzan Khalid. ‘’Audit ini dilakukan untuk menelusuri aset ini mulai dari proses administrasi pembangunan kantor tersebut hingga dilakukan ruislagh atau tukar guling dan perkantoran tersebut dirusak,’’ aku Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar M. Ilham, Selasa (13/8). Menindaklanjuti ini pihaknya sudah bersurat ke BPKAD terkait dengan aset untuk meminta semua dokumen. Pihaknya juga sudah bersurat ke Dinas Pertanian untuk diperiksa. Sebab dalam proses audit ini kata dia, maka pihaknya memeriksa dua OPD ini. Pihaknya ingin mengaudit mulai dari proses awal, tahap administrasi hingga terjadi penghancuran
kantor agribisnis tersebut. “Ini masih dalam proses,” tegas dia. Hal ini untuk mengetahui penghitungan berapa nilai aset awal di Agribisnis Pertanian dan berapa nilai aset saat ini di Kantor Distan. Sebab nilai dua aset ini akan disesuaikan dengan isi perjanjian KSO lahan tersebut antara Tripat dengan PT Bliss. Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Mahyudin mengaku sudah menerima surat dari Inspektorat untuk melakukan investigasi, terutama untuk menentukan seberapa nilai bangunan Dinas pertanian Lobar terletak di Labuapi.
Diakuinya memang dari pengecekan Kantor Dinas Pertanian itu belum tercatat di aset. Akibatnya secara aturan tidak punya hak untuk diberikan anggaran perbaikan dan sabagainya. Sehingga agar tidak menimbulkan dan menambah kekeliruan, maka pembangunan rehab kantor itu disetop. Dalam Penilaian Investigasi itu pihaknya melibatkan Dinas PUPR Lobar dan Inspektorat. Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri mengakui pihaknya menghentikan pengerjaan proyek renovasi kantor tersebut lantaran mendapatkan surat dari Inspektorat untuk penghentian
(Suara NTB/kir)
ZERO WASTE - Siswa siswi SMAN 1 Jonggat membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan gerakan zero waste.
bea listrik dari PJU ilegal tersebut selain dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, juga karena penggunaan lampu yang tidak standar. Di mana rata-rata lampu yang digunakan PJU ilegal tersebut berupa lampu pijar dengan daya di atas 230 watt. Di satu sisi, dalam perhitungan beban listrik lampu pijar sebesar itu oleh PLN dihitung dua kali lipat. Hal ini, ujarnya menyebabkan biaya listrik yang harus dibayar oleh Pemkab Loteng membengkak sampai Rp1,2 miliar per bulan. “Kalau yang PJU legal sudah standarnya. Baik itu dari sisi daya yang dihabiskan maupun jenis lampu yang digunakan. Sehingga antara beban bea listrik dengan daya listrik yang dihabiskan itu berimbang,” tandasnya. Guna mengurangi beban pembayaran listrik akibat keberadaan PJU liar tersebut, pihaknya tengah menyiapkan kerjasama dengan pihak PLN
pengerjaan proyek tersebut. Pihaknya bersurat ke Inspektorat untuk konsultasi masalah ini, sehingga dibalas oleh Inspektorat meminta menghentikan proyek tersebut. Sebe-
lumnya ia menganggarkan untuk renovasi kantor senilai Rp 150 juta. “Proyek itu tunda, sebab ada surat dari Inspektorat agar jangan diteruskan pengerjaannya,” ujar dia. (her)
Partai Gerindra Loteng Hanya Mau Cabup
(Suara NTB/her)
GLADI BERSIH - Gladi bersih persiapan pelantikan 45 calon anggota DPRD Lobar, Rabu (14/8) ini.
Hari Ini, 45 Calon Anggota DPRD Lobar Dilantik Giri Menang (Suara NTB) Hari ini, 45 anggota Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) periode 2019-2024 yang terpilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu akan dilantik. Pelantikan akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dan rencananya dihadiri Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dan para pimpinan kepala OPD dan ratusan tamu undangan. “Kami sudah siap 100 persen menggelar pelantikan Rabu 14 Agustus (hari ini, red), karena Surat Keputusan (SK) pelantikan DPRD Lobar sudah diterima Sekretariat DPRD Lobar dari pemerintah provinsi,” jelas Plt Sekertaris DPRD Lobar Baiq Aisyah Desilina, Selasa (13/8). Ada sekitar 600 tamu undangan yang akan diundang oleh para Sekretariat DPRD Lobar, di mana undangan tersebut juga termasuk keluarga dan kolega dari para ang-
gota DPRD Lobar terpilih. Ketua DPRD Lobar Imam Kafali yang juga akan ikut dilantik hari ini, berharap agar para anggota baru yang akan dilantik, setelah dilantik nanti tetap menjaga kekompakan dan memantapkan niat untuk bekerja sebagai wakil rakyat untuk membela kepentingan rakyat dan masyarakat kabupaten Lombok Barat.” Jaga kekompakan dan mantapkan niat untuk menjadi wakil rakyat yang siap membela rakyat dengan tekad membangun Lombok Barat 5 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam periode sekarang ini, perubahan unsur pimpinan DPRD Lobar berubah drastis, dua pimpinan DPRD akan diisi dua dari perempuan, yaitu Hj. Nurhidayah dari Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Lobar Sementara, dan Hj. Nurul Adha dari PKS yang akan menduduki posisi wakil ketua satu. Wakil Ketua l DPRD Sementara Hj. Nurul Adha mengatakan pada periode tahun
ini, jumlah anggota DPRD Lobar dari kalangan perempuan memang menjalankan penurunan, dari 6 orang berkurang menjadi empat orang. “Memang ada penurunan, tetapi dua unsur pimpinan DPRD Lobar dari kalangan perempuan,” ujarnya. Menurutnya, seberapa besar capaian dan perolehan kursi DPRD di Lombok Barat dari kaum perempuan, adalah wujud nyata bahwa dalam pentas politik bisa bersaing dalam memberikan kepercayaan terhadap masyarakat. Peran legislator srikandi untuk perwakilan Rakyat di DPRD Lombok Barat tidak boleh dianggap remeh dalam pengambilan keputusan meski minoritas. Intinya, perempuan sudah bisa bersaing dalam dunia politik. “ Dengan adanya dua orang unsur pimpinan, ini akan memudahkan dalam pengambilan keputusan bersama anggota DPRD Lobar yang lainnya dengan lebih mudah diajak diskusi dengan hati tidak dengan otot,” imbuhnya. (her)
PJU Ilegal Masih Jadi Momok Praya (Suara NTB) Keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) ilegal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih menjadi momok bagi pemerintah daerah setempat. Bagaimana tidak dari rata-rata beban bea listrik per bulan yang harus dibayar Pemkab Loteng sebesar Rp1,2 miliar lebih, sebagian besar berasal dari beban bea listrik dari PJU ilegal tersebut. Hal itu diakui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., kepada wartawan, di kantornya, Selasa (13/8). Menurutnya, sekitar 60 persen beban bea listrik yang dibayar oleh Pemkab Loteng. Sementara sisanya, 40 persen merupakan beban PJU legal yang semestinya harus dibayar oleh Pemkab Loteng. Dikatakannya, besarnya beban
(Suara NTB/her)
MANGKRAK - Proyek renovasi kantor Dinas Pertanian senilai Rp 150 juta ini mangkrak, lantaran dihentikan oleh pemda di tengah jalan akibat khawatir bermasalah.
Jadi Parpol Pemenang Pemilu
Siswa SMAN 2 Jonggat Deklarasi Gerakan ’’Zero Waste’’ Praya (Suara NTB) Siswa SMAN 2 Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Selasa (13/8) mendeklarasikan Gerakan Zero Waste di sekolahnya. Deklarasi dimaksudkan sebagai wujud nyata mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dari sampah sekaligus mendukung program zero waste yang telah dicanangkan oleh Pemprov NTB. Kepala SMAN 2 Jonggat, Hairil Anwar, kepada Suara NTB, mengatakan, deklarasi sendiri merupakan inisiatif dari siswa yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Generasi Peduli Zero Waste. “Programnya berupa kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Dan, itu dilaksanakan setiap hari oleh siswa. Tanpa harus diperintahkan oleh para guru. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai,” sebutnya. Jadi sebelum masuk kelas dan memulai aktivitas belajar mengajar, para siswa terlebih dahulu melakukan bersih-bersih di lingkungan sekolahnya. Begitu pula saat jam istirahat serta jam pulang sekolah, siswa tetap diarahkan untuk memungut sampah yang ditemukan di lingkungan sekolahnya. “Ini sebenarnya merupakan gerakan moral. Untuk bagaimana mengajarkan siswa untuk peduli terhadap kebersihan. Dimulai dari lingkungan sekolahnya,” imbuh Hairil. Harapannya, kecintaan akan kebersihan tersebut bisa ditularkan saat para siswa saat berada di rumahnya. Paling tidak siswa tersebut bisa menjaga kebersihan di rumahnya masing-masing. Ke depan, ujarnya, Gerakan Zero Waste tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Tetapi perlahan akan ditularkan di lingkungan sekitar sekolah. Bentuknya, bisa jadi kegiatan bersih-bersih masjid ataupun rumah ibadah lainnya. “Harapannya kita, Gerakan Zero Waste ini bisa ditularkan dari sekolah ke lingkungan sekitar sekolah yang lebih luas lagi,” tandasnya. Ketua OSIS SMA Negeri 2 Praya, Nurhasanah, menambahkan, Gerakan Zero Waste lahir dari keprihatinan para siswa terhadap kondisi lingkungan sekolah yang dipenuhi sampah, sehingga pengurus OSIS khususnya kemudian merancang satu bentuk kepedulian, untuk bagaimana mengatasi persoalan sampah di sekolah.(kir)
Halaman 5
(Suara NTB/kir)
PJU - PJU Kota Praya yang dipasang sudah sesuai standar PLN. Sementara di masyarakat banyak PJU ilegal yang mengakibatkan tagihan pembayaran listrik membengkak. Praya untuk melakukan penertiban PJU ilegal yang ada di wilayah Loteng. Sebelum itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa supaya bisa
menurunkan PJU ilegal yang ada di desa setempat. Jika tidak terpaksa akan ditertibkan secara paksa. “MoU dengan PLN sedang kita proses. Kita harapkan dalam
waktu dekat ini MoU sudah bisa kita tindaklanjuti,” imbuh Firman. Ia menjelaskan wilayah yang paling banyak PJU ilegal yakni diwilayah Kecamatan Pringgarata, Jonggat serta Batukliang. Itulah yang nantinya akan menjadi target penertiban oleh pihaknya bekerjasama dengan PLN Praya. Di wilayah-wilayah yang banyak PJU ilegalnya ditertibkan, Pemkab Loteng akan menyiapkan PJU pengganti dan sudah memenuhi standar, sehingga beban bea listrik bisa ditekan semaksimal mungkin. Selain itu, diwilayah-wilayah yang belum memiliki PJU juga akan diprioritasnya. Misalnya, jalur Praya-Mantang serta PrayaMujur. ‘’Tapi akan diupayakan mulai tahun depan. Kalau tahun ini, anggaran pembangunan PJU baru belum tersedia,’’ ujarnya. (kir)
Praya (Suara NTB) Sebagai partai politik (parpol) pemenang pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Partai Gerindra menegaskan hanya akan mengusung calon bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Selain itu, Gerindra telah menyiapkan sejumlah kader untuk bertarung di Pilkada Loteng mendatang. Demikian ditegaskan Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng, L. Ramdan, S.Ag., kepada Suara NTB, Senin (12/8). Sebagai parpol pemenang pemilu legislatif di Loteng, Partai Gerindra harus berani bertarung merebut kursi Bupati Loteng, karena kalau masih mengincar kursi wakil bupati, sama saja tidak ada peningkatan dari sebelumnya. “Kalau wabup kan sudah. Saatnya sekarang bupati,” imbuhnya, seraya menambahkan, Partai Gerindra juga berhasil mengumpulkan jumlah kursi terbanyak di DPRD Loteng, sebanyak 7 kursi. Meski belum mencukupi untuk mengusung satu pasangan calon kepala daerah, Partai Gerindra tinggal mencari minimal 3 kursi tambahan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang. Soal kemudian siapa yang akan diusung sebagai cabup di Pilkada Loteng mendatang, itu persoalan lain. Terpenting Partai Gerindra menegaskan han-
ya akan mencalonkan diri sebagai cabup, bukannya wabup di Pilkada Loteng mendatang. Untuk penentuan cabup yang akan diusung di pilkada mendatang, Partai Gerindra nantinya akan membentuk panitia seleksi (pansel). Yang bertugas menyeleksi kader atau figur-figur terbaik untuk diusung Partai Gerindra di Pilkada Loteng mendatang. Karena ini seleksi, maka semua bisa ikut dalam seleksi, apakah itu kader Partai Gerindra sendiri ataukah kader luar partai. Dengan kata lain, tidak ada jaminan kader partai yang diusung. Jika potensi menangnya di bawah kader luar partai. Namun seperti partai politik lainnya, prioritas tetap pada kader partai. Dari internal Partai Gerindra, lanjut Ramdan, sudah ada beberapa nama yang muncul. Mulai dari Ketua DPC Partai Gerindra Loteng yang juga Wabup Loteng saat ini, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Kemudian Wakil Ketua DPRD NTB, L. Wirajaya serta Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman. Dan, tidak menutup kemungkinan ada kader partai lainnya yang akan menyusul. “Untuk figur luar partai sampai saat ini belum ada yang muncul. Nanti dengan dimulainya proses seleksi oleh pansel, dengan sendirinya kader luar partai juga akan muncul,” tambah anggota DPRD Loteng ini. (kir)
Rencana Relokasi Warga Karang Kerem
Pemda Masih Upayakan Jalan Persuasif Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih mengupayakan jalan persuasif terkait rencana relokasi warga Kampung Karang Kerem Praya dan sekitarnya. Sejumlah tokoh masyarakat setempat terus didekati, agar warga mau pindah secara sukarela tanpa harus melalui upaya paksa. “Kita masih dekati secara emosional dulu. Melalui tokohtokoh masyarkat setempat. Supaya masyarakat mau secara sadar untuk pindah,” aku Camat Praya, Maskur, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (13/8). Diakuinya, sebagian warga sudah ada yang pindah. Ada yang pindah ke Rusunawa Praya. Ada juga yang pindah ke beberapa lokasi lainnya dan masih ada warga yang masih bertahan. Mengenai batas waktu tindakan persuasif, Maskur mengaku diupayakan secepatnya. Karena kalau upaya tegas, itu tergantung hasil koordinasi dengan Dinas Perumahan dan
Permukiman (Perkim) dan instansi terkait lainnya. Termasuk dengan Satpol PP. “Kalau kita hanya pada proses persuasif saja. Soal upaya tegas, pasti akan ada koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait lainnya,” terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., mengaku sudah menyiapkan beberapa alternatif relokasi bagi warga kampung Karang Kerem Praya dan sekitarnya. Di antaranya Rusunawa Praya. Di situ masih ada sekitar 10 kamar yang masih kosong dan direncanakan untuk menampung warga Kampung Karang Kerem Praya. Relokasi warga kampung Karang Kerem Praya dilakukan karena kawasan tersebut akan dijadikan kawasan terpadu untuk pusat kegiatan olahraga. Di mana nantinya akan ada GOR mini serta stadion bertaraf internasional yang akan dibangun di kawasan tersebut dengan total kebutuhan lahan sekitar 7 hektar lebih. (kir)
(Suara NTB/kir)
KONDISI - Kondisi Kampung Karang Kerem Praya yang merupakan aset pemda. Sejumlah warga masih bertahan tinggal di tempat ini. Pemda masih melakukan upaya persuasif.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 14 Agustus 2019
Belum Ada Anggaran, Distribusi Air Bersih Molor Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat sampai saat ini belum bisa melakukan pendistribusian air bersih ke masyarakat yang membutuhkan meski status tanggap bencana kekeringan ditetapkan selama 14 hari. Pasalnya, sampai saat ini anggaran pendistribusian air bersih belum tersedia. Minimnya anggaran ini sangat disayangkan, karena pada prinsipnya ketika status tanggap kekeringan dinaikkan maka anggarannya juga harus bisa mendukung. “Sebenarnya sejak tanggal 1 Agustus sudah mulai didistribusikan air bersih ke masyarakat, tetapi sampai saat ini masih belum bisa kita lakukan. Padahal masa tanggapnya akan berakhir di tanggal 14 Agustus mendatang, maka dari itu kami berharap agar usulan anggaran bisa segera disetujui karena masyarakat sangat butuh air bersih. Jika tidak kunjung diberikan anggaran untuk proses penanganan bencana kekeringan, maka status tanggap bencana kekeringan kita cabut dan distribusi air bersih ke masyarakat tidak usah kita lakukan,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD kepada Suara NTB melalui Kabid Darlog Hendra Ardiwinata, S. Pd, Selasa (13/8). Dikatakannya, sebenarnya distribusi air bersih ke masyarakat sudah molor dari
target yang sudah ditetapkan, tetapi karena anggarannya tidak tersedia maka tidak ada alasan lagi. Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan tersebut. Karena jika masalah ini berlarut dikhawatirkan masyarakat yang akan mengambil sikap atas lambatnya distribusi air bersih. Hal tersebut tentu sangat beralasan karena sampai dengan saat ini sudah ada puluhan desa yang sudah minta untuk diberikan air bersih karena kondisi kekeringan saat ini sudah semakin parah. Jika permintaan itu tidak kunjung direspon, maka masyarakat yang akan mengambil sikap dan hal-hal yang tidak diinginkan dikhawatirkan akan terjadi nantinya. Untuk menutupi molornya distribusi air ke masyarakat di masa tanggap pertama, pi-
haknya berencana untuk mengusulkan anggaran untuk perpanjangan masa tanggap bencana kekeringan. Jika di waktu perpanjangan masa tanggap tidak juga ada anggaran, maka potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sangat dimungkinkan terjadi. Padahal anggaran yang dibutuhkan hanya Rp125 juta saja, tetapi realisasinya seperti menunggu anggaran ratusan miliar sangat lambat realisasinya. “Anggarannya hanya Rp125 juta saja untuk distribusi air bersih ke masyarakat, tetapi sangat sulit terealisasi. Makanya kami sangat berharap supaya usulan itu segera disetujui supaya proses untuk pendistribusian air bersih bisa cepat dilakukan,” sebutnya. Ditambahkannya, berdasarkan data yang ada saat ini tercatat ada tiga kecamatan yang dianggap akan mengalami ben-
cana kekeringan terparah. Seperti Kecamatan di Poto Tano dengan total ada enam desa yakni Tambak Sari dengan jumlah jiwa sekitar 1.084 jiwa, Desa Kiantar 1.100 jiwa, Desa Senayan 315 jiwa, Tua Nanga 980 jiwa, Desa Poto Tano 1.425 dan desa Mantar 1.080 jiwa. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa yakni desa Air Suning 980 jiwa, Desa Lamusung 972 jiwa, Desa Kelanir 780 jiwa, dan Desa Meraran 650 jiwa. Sedangkan untuk kondisi kekeringan di Kecamatan Taliwang, ada tiga lokasi yang rawan yakni, desa Kertasari 627 jiwa, Desa Batu Putih 445 jiwa dan Desa Persiapan Lamunga dengan jumlah jiwa 725 jiwa. Maka dari itu, distribusi air bersih harus segera dilakukan supaya masyarakat tidak merasa semakin terbebani. “Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir sementara ketersediaan sumber mata air masih sangat terbatas di lokasi tersebut. Untuk itu, Anggaran yang sudah kita usulkan agar bisa segera disetujui sebelum terjadi gejolak yang lebih besar di masyarakat,” pungkasnya. (ils)
Perbaikan Bendung di Lenangguar Ditunda Sumbawa Besar (Suara NTB) Meskipun usulan rehab sudah disetujui pusat, namun pengerjaan Bendung Orong Reban di Desa Tatebal, Kecamatan Lenangguar harus ditunda. Mengingat kondisi bendung semakin parah akibat dihantam banjir di awal tahun, sehingga anggaran yang tersedia tidak memungkinkan untuk pengerjaan secara keseluruhan. “Satu bendung dipending dilaksanakan karena anggarannya tidak mencukupi. Yakni Bendung Orong Reban di Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, H. Rosihan, S.T., M.T, Selasa (13/8) kemarin. Diungkapkannya, sebelumnya bendung tersebut rusak akibat dihantam banjir tahun 2018 lalu dengan perkiraan kerusa-
(Suara NTB/ist)
H. Rosihan kan 50 persen. Pihaknya kemudian mengusulkan rehab ke pemerintah pusat. Usulan tersebut disetujui dengan anggaran Rp 1 miliar melalui DAK Penugasan. Namun di awal tahun 2019, bendung kembali dihantam banjir dan keru-
Dinas PUPRPP KSB Kebut Program Hibah Sanitasi Pusat Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengebut pekeejaan program hibah sanitasi dari pemerintah pusat. Saat ini program senilai Rp28 miliar itu sudah mulai didistribusikan ke masyarakat penerima dalam bentuk buis fabrikasi. “Iya sudah jalan di lapangan sekarang ini,” sebut Sekretaris Dinas PUPRPP KSB, Novrizal Zain Syah, SE kepada wartawan, Selasa (13/8). Ia menjelaskan, pihaknya mengebut pekerjaan bantuan pusat itu. Di tingkat lapangan seluruh pengelola yang terdiri dari para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) telah disiagakan langsung mengerjakan setelah mendapat seluruh material bantuan. “Ini kan swadaya kerjanya. Jadi kita pacu dan awasi terus di lapangan. Sampai barangnya kita minta agen langsung kerjakan,” timpalnya. Pemda KSB bukan pertama kali menerima bantuan program sanitasi ini. Tahun sebelumnya program yang sama juga pernah diperoleh. Namun menurut Novrizal, tahun ini bantuan tersebut jumlahnya lebih besar sehingga pelaksanaannya harus dikerjakan ekstra cepat. “Kita ada waktu sekitar 5 bulan lagi menyelesaikannya sampai akhir tahun. Tapi kami tidak ingin mepet-mepet sampai Desember supaya ada ruang evaluasi dan bisa ada waktu mengejar kalau ada yang belum selesai,” tukasnya. Selanjutnya ia menambahkan, bantuan pusat untuk peningkatan kualitas sanitasi masyarakat ini sangat membantu pemerintah daerah. Namun di sisi lain ada ancaman juga jika tidak menyelesaikannya tepat waktu. Sebab keterlambatan penyelesaiannya akan berdampak pada keuangan daerah. “Kalau telat nanti tidak mau dibayar pusat. Nah kalau sudah begitu rembes pekerjaan yang telat itu akan kita bayar pakai APBD. Jadinya kita juga yang rugi akhirnya,” timpalnya. Terakhir, mantan Kabag Ekonomi Setda KSB ini menyampaikan, bagi masyarakat yang telah mendapat bantuan program sanitasi ini dapat memafaatkannya sebaik mungkin. Memelihara unit buis yang ditempatkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. “Program ini dalam rangka membantu daerah juga mengentaskan lima pilar STBM yang sedang kita kejar bisa tuntas tahun ini,” imbuhnya. (bug)
sakannya mencapai hampir 100 persen. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata anggaran yang ada tidak mencukupi untuk perbaikan secara keseluruhan. Sehingga pengerjaannya harus ditunda. “Usulan sebelumnya Rp 1 miliar untuk rehabilitasi dengan perkiraan kondisi pada saat itu sekitar 50 persen. Ternyata pada saat mau dilaksanakan, kena banjir lagi di bulan Januari dan Februari lalu. Kerusakannya sudah mencapai 95 persen mendekati 100 persen. Sehingga anggaran yang Rp 1 miliar itu, setelah dihitung tidak mencukupi. Sementara kita bangun bendung itu harus full dan utuh,” terangnya. Menurutnya, pihaknya sudah berkomunikasi dengan
pemerintah pusat terkait kondisi ini. Dimana bendung tidak bisa dikerjakan dengan anggaran yang tersedia. Karena dari kerusakan, diperkirakan menelan anggaran Rp 2,5 miliar lebih. Pihaknya pun kembali akan mengusulkannya untuk pengerjaan di tahun 2020 mendatang. “Kalau bendung itu harus sekaligus. Karena di dalam air dia tidak bisa kita lakukan pengerjaan secara bertahap. Terlalu riskan kalau bertahap. Kalau sekarang rusaknya sudah parah sekali tinggal sisa sayap sebelah kiri saja. Kemudian kami mencoba untuk mengusulkan kembali di tahun depan. Tahun depan tetap diusahan, tergantung persetujuan pusat,” pungkasnya.(ind)
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Suara Disnakeswan Sumbawa 123456789012345678901234567890121234567890123456789
(Suara NTB/ist)
BIMTEK - Foto bersama Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, Lalu Suharmadji Kertawijaya, dengan peserta Bimtek.
Kementan RI Gelar Bimtek Penanggulangan PHMS di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) RI bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa menggelar Bimbingan Teknis Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), Senin (12/8) di Aula Samawa Transit Hotel Sumbawa Besar. Bupati Sumbawa melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, Lalu Suharmadji Kertawijaya, ST,MT, menyampaikan, dengan adanya kejadian penyakit rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila di Pulau Sumbawa, dimana sebelumnya Provinsi NTB secara historis sampai tahun 2017 merupakan daerah bebas rabies, namun saat ini Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa dan Kota Bima telah dinyatakan sebagai daerah tertular rabies. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian baik pada hewan maupun pada manusia. Disampaikan, berdasarkan hasil Laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar, hingga saat ini kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Kabupaten Sumbawa sebanyak 184 orang danHPR positif rabies berjumlah 34 ekor. “Hal ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat khususnya di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, maka diperlukan penanggulangan yang cepat dan tepat dalam upaya pemberantasannya salah satunya dengan dilaksanakan bimtek pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/PHMS (Penghitungan Populasi HewanMenular Rabies) yang pada hari ini kita gelar,” ucapnya. Terkait hal tersebut, Pemkab.Sumbawa
AMPG dan PK Sumbawa Gelar Kurban di Markas Golkar Sumbawa SumbawaBesar(SuaraNTB)– AMPG Partai Golkar yang bekerjasama dengan PK Partai Golkar Kecamatan Sumbawa yang didukung DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha 1440 H. Sebagai salah satu perintah agama sekaligus berbagi kepada sesama. Sekjen DPD Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, menyampaikan apresiasinya kepada AMPG dan PK Sumbawa, para donator dan semua pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. “Kami atas nama DPD II Partai Golkar menyampaikan terima kasih, terutama kepada Ketua APMG L. Sahruddin B dan Ketua PK Kecamatan Sumbawa. M Taufik. Semoga apa yang telah kita perbuat hari ini akan mendapat balasan di sisi Allah SWT. Kalau niat kita baik, maka Insya Allah Allah akan membalasnya,” kata Berlian dalam sambutannya. Berlian yang juga anggota DPRD Sumbawa dari Dapil IV, pada saat bersamaan sebenarnya juga melaksanakan kurban di wilayah Dapilnya. Namun, untuk kebersamaan, dirinya lebih memilih menghadiri pelaksanaan kurban di kantor DPD II Partai Golkar Sumbawa. “Ketika hati kita menyatu maka Insya Allah apa yang tidak mungkin kita dapatkan. Bagaimana menyatunya Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, tidak sembarangan diuji oleh Allah. Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menguji bagaimana dia siap tidak menyembelih anaknya satu-
(Suara NTB/arn)
KURBAN - Sekjen DPD Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes menyerahkan daging kurban kepada warga. Warga yang hadir di acara penyembelihan hewan kurban Partai Golkar (foto bawah). satunya yang telah lama ditunggu untuk Lahir. Begitu lahir dan sudah besar diminta untuk dikurbankan. Tapi buktinya karena kecintaan nabi kepada Allah dia memenuhi perintah Allah tersebut. Ismail digantikan dengan Kibas atau domba. Mudah-mudahan dengan acara berkurban di markas Partai Golkar ini Insya Allah, Golkar akan bangkit, maju bersih dan jaya untuk meraih kemenangan 2024,” terangnya. Diketahui, penyelenggaraan kegiatan penyembelihan hewan kurban di markas Partai Golkar
Halaman 6
Sumbawa ini diselenggarakan AMPG Partai Golkar Sumbawa bekerjasama dengan pengurus Golkar kecamatan Sumbawa. Didukung oleh DPD Golkar Kabupaten Sumbawa, Fraksi Golkar DPRD Sumbawa, Dewan Penasehat, Dr. Arahman Alamudy dan Koorda Partai Golkar Sumbawa dan Sumbawa Barat. Serta semua pihak dan kader yang ikut serta menyukseskan acara ini. Dengan menyembelih dua ekor sapi dan tiga ekor kambing. Yang dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. (arn/*)
telah mengalokasikan anggaran melalui dana kejadian luar biasa rabies sebesar Rp899.798.200,-. Untuk mengadakan sarana prasarana dan operasional guna penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Sumbawa. Bupati berharap, bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kapasitas petugas yang menangani masalah kesehatan hewan sehingga Provinsi NTB dapat dibebaskan kembali dari penyakit rabies. Melalui kesempatan tersebut, Bupati berharap kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB serta Pemkab, secara bersama-sama segera menanggulangi penyakit rabies dan beberapa penyakit hewan menular lainnya yang sering terjadi seperti anthrax, Se dan Surra. Kegiatan yang akan berlangsung selama empat hari, mulai dari tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2019 tersebut menghadirkan narasumber Anggota Komisi Ahli Kesehatan Hewan yang juga merupakan Mantan Medik Veteriner Utama, Balai Besar Veteriner Denpasar, drh. Anak Agung Gde Putra, MSc, PhD, SH, yang akan memaparkan tentang masalah anjing, strategi dan epidemiologi serta program pemberantasan rabies, metode estimasi populasi anjing kampung, metode capturemarkirelease-recapture, rumus estimasi populasi anjing, metode dengan menghitung rasio antara manusia dan anjing. Hadir juga pada acara pembukaan kegiatan tersebut, Pejabat yang mewakili Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Pejabat yang mewakili Kepala Disnakeswan Provinsi NTB, pejabat yang mewakili Kepala Disnakeswan Sumbawa, narasumber, dan peserta Bimtek seProvinsi NTB. (arn/*)
KSB Minta PJTKI Tujuan Arab Saudi Buka Pelatihan di Daerah Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk penempatan TKI ke negara Arab Saudi membuka kegiatan pelatihannya di daerah. Kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si menjelaskan, baru-baru ini pemerintah pusat telah membuka keran pengiriman TKI ke negara Arab Saudi setelah bebeberapa tahun terakhir dimoratorium. Dalam putusan tersebut pusat menunjuk sejumlah lembaga pengiriman TKI melalui satu kanal penempatan dengan berbagai ketentuan. Dan salah satu ketentuannya adalah PJTKI penyalur diharuskan menggelar pelatihan terhadap calon TKI yang akan dikirim sehingga memiliki keterampilan. “Nah harapan kami PJTKI yang merekrut calon pekerjanya dari sini (KSB) bisa melakukan pelatihannya di sini juga,” katanya kepada wartawan. Ia mengakui, kegiatan pengiriman dan penempatan TKI ke Arab Saudi pasca pembukaan moratorium diberlalukan ketat oleh pemerintah pusat. PJTKI perekrut diharuskan memberikan pelatihan keterampilan kepada calon TKI-nya yang akan diberangkatkan terlebih dahulu. Pelatihan meliputi keterampilan kegiatan kerja yang akan dijalankan di daerah penempatan. “Pelatihannya dilakukan secara profesional karena nanti setiap ca-
(Suara NTB/ist)
Muslimin HMY lon TKI diharuskan mengantongi sertifikat. Sebelum punya sertifikat calon TKI tidak bisa diberangkatkan,” cetusnya. Atas kebijakan itu menurut Muslimin, harapan Pemda KSB agar pelatihan calon TKI itu dilaksanakan di daerah tidak terlalu berlebihan. Sebab di KSB sendiri minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri sejauh ini masih sangat tinggi. “Pasti akan banyak yang daftar dari sini. Makanya harapan kami supaya tidak jauh-jauh, pelatihan untuk calon TKI kita dilaksnakan di KSB saja,” ujarnya. Selanjutnya ia menyampaikan, saat ini ada 78 PJTKI yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) secara resmi diberi lisensi pengiriman. Dan dari jumlah itu baru beberapa yang membuka cabang di KSB. “Satu lagi harapan kami ke PJTKI kalau mau merekrut di KSB mereka harus terlebih sahulu buka cabang di sini,” imbuhnya. (bug)
Perbaikan Dermaga Labuhan Lalar Dikerjakan Swakelola
(Suara NTB/ist)
BUIS FABRIKASI - Salah satu unit buis bantuan program peningkatan sanitasi dari pemerintah pusat.
Taliwang (Suara NTB) Perbaikan dermaga Labuhan Lalar yang patah akibat terhantam kapal tongkang hingga saat ini belum juga diperbaiki. Hal tersebut karena anggaran perbaikannya yang sangat minim. Besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp1,3 Miliar, tetapi yang setujui hanya Rp400 juta saja. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ir. Irhas Rahmuddin Rayes, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (13/8) mengatakan, memang anggaran yang diusulkan untuk perbaikan dermaga tersebut Rp1,3 Miliar, tetapi yang bisa diberikan hanya sekitar Rp400 juta saja.
Akibat kondisi tersebut, maka bisa dipastikan perbaikan dermaga ini akan dilakukan secara swakelola dan saat ini sudah diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Pumukiman dan Perumahan (PP) dengan waktu pengerjaan selama dua bulan. Pemberian target tersebut tentu sangat beralasan karena, karena kebutuhan batu bara di PLTU Kertasari sudah semakin menipis. Apalagi sempat dilakukan uji coba agar kapal tongkang melakukan bongkar batu bara di Pelabuhan Badas, tetapi karena biayanya sangat tinggi akhirnya proses bongkar
batu bara tidak dilanjutkan lagi melalui Badas. “Kita sudah usulkan anggaran tersebut ke TAPD untuk bisa segera direalisaskikan, karena kebutuhan batu bara di PLTU saat ini sudah semakin mendesak. Tetapi yang disetujui hanya Rp400 juta saja, makanya proses perbaikannya diambil alih oleh Dinas PUPRPP secara swakelola,” ungkapnya. Dikatakannya, percepatan perbaikan dermaga ini dilakukan agar ketersediaan batu bara untuk PLTU tetap terjamin harus segera dilakukan oleh Pemerintah. Jika tidak, maka dampaknya akan aan-
gat tidak baik terhadap keberlangsungan operasional PLTU di desa Kertasari. Pihaknya juga tetap membangun komunikasi dengan masyarakat Desa Kertasari untuk bisa memberikan izin penggunaan dermaga milik PT BPM sehingga ketersediaan batu batu bara di PLTU bisa terjamin. Jika melihat kapasitas kapal tongkang yang akan sandar dengan berat mencapai 4000 ton, maka perbaikan tiang penyanggah harus bisa dilakukan secara maksimal. Karena jika hanya sekedarnya saja dikhawatirkan tidak akan bertahan lama dan anggaran yang digelontorkan juga
akan sia-sia. Sementara hasil perhitungan sementara untuk biaya supaya tiang penyanggahnya kuat sekaligus mampu menahan kapal tongkang biaya yang dibutuhkan mencapai angka Rp9 miliar. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya supaya dermaga Labuhan Lalar bisa segera beroperasi supaya pasokan batu bara tetap terjaga. “Perbaikan terhadap dermaga Labuhan Lalar dianggap sudah sangat mendesak, karena jika tidak diantisipasi dikhawatirkan PLTU Kertasari tidak akan bisa beroperasi karena stok batu bara suda sangat menipis,” pungkasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 14 Agustus 2019
Utang Rp50 Juta Tak Terkait dengan Pol PP Kota Bima (Suara NTB) – Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Sat Pol PP dan Damkar) Kota Bima, H. Supardin S. Sos mengaku utang Rp50 juta yang ditagih oleh warga baru-baru ini tidak terkait dengan institusi. “Itu murni dilakukan oknum, tidak bisa dikaitkan dengan institusi Pol PP dan Damkar,” katanya kepada wartawan Selasa, (13/8). Menurutnya, kalaupun uang sebesar Rp50 juta yang dipinjamkan tersebut untuk pengadaan baju Linmas, semua ada mekanisme dan prosesnya. Salah(Suara NTB/uki) satunya akan diketahui Supardin oleh pimpinan. “Tapi ini soal ini sama sekali tidak kami ketahui sebagai Sekretaris. Tiba-tiba ada yang datang menagih utang ke kita terkait pengadaan baju Linmas,” katanya. Tidak hanya itu lanjutnya, pengadaan baju Linmas ataupun kegiatan lainnya yang bersifat proyek akan dikerjakan oleh pihak ketiga, tidak bisa langsung pejabat dalam OPD setempat. “Semuanya sudah jelas. Kegiatan apapun dikerjakan pihak ketiga. Sehingga kami anggap persoalan ini murni oknum, tidak bisa dikaitkan dengan institusi Pol PP, karena kami tidak mengetahuinya,” ujarnya. Terkait persoalan itu, Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE telah memerintahkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit dan penelusuran. “Walikota sudah perintahkan APIP untuk menelesuri terkait persoalan di Pol PP,” kata Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H. Abdul Malik, SP, M.AP. Penelusuran dan audit tersebut lanjutnya, bertujuan untuk mengetahui siapa saja bertanggungjawab serta yang terlibat. Apakah persoalan itu murni personal atau secara institusi. “Prinsipnya tindakan ini sangat disayangkan oleh Walikota karena mencoreng nama baik pemerintahan,” katanya. Seperti diketahui Kantor Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kota Bima, didatangi seorang perempuan bernama Nurwahdaniyah pada Jumat (9/8). Kedatangannya untuk menagih utang oleh OPD setempat. Tak tanggung-tanggung nilai utang yang belum ditagih mencapai Rp50 juta dengan bunga Rp500 ribu. Sehingga total utang yang harus dikembalikan sebesar Rp55 juta dalam tempo lima hari. Utang tertanggal 5 April 2019 lalu tersebut tertuang dalam sebuah kwitansi yang ditandatangani diatas materai Rp6000 oleh Pegawai Sat Pol PP bernama Siswanto dengan saksi Edi Rahman. Nurwahdaniyah mengaku sudah berkali-kali mendatangi Dinas Sat Pol PP untuk menagih utang. Hanya saja selama ini dipimpong kanan kiri tanpa memperoleh jawaban yang jelas. (uki)
Walikota Bima Tindaklanjuti Rekomendasi KASN Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait hasil mutasi rotasi dan demosi para pejabat beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H. Abdul Malik, SP, M.AP, kepada wartawan Selasa (13/8). Kata dia, rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima. “Prinsipnya Walikota Bima akan melaksanakan rekomendasi KASN ini. Wajib ditindaklanjuti,” katanya. Meski begitu, rekomendasi yang informasinya berisi permintaan untuk mengembalikan jabatan kepada pejabat yang didemosi dan dimutasi tersebut baru berupa keterangan dari Humas KASN. “Kita belum melihat isi reko-
mendasinya, karena sampai saat ini suratnya belum diterima. Apakah memang ada permintaan pengembalian jabatan atau perlu ditinjau lagi, ? ujarnya. Diakuinya, ketika rekomendasi itu sudah di tangan Walikota, selanjutnya akan ditelaah, dipelajari serta dibahas bersama dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Tentu akan dipelajari dan ditelaah lebihlanjut bersama Baperjakat,” katanya. Malik menegaskan, sikap Walikota Bima juga tergantung hasil telaah rekomendasi tersebut. Untuk saat ini, Ia tidak ingin terlalu jauh mem-
berikan komentar lantaran belum mengetahui isi rekomendasi KASN itu. “Surat rekomendasinya ditujukan langsung kepada Walikota Bima, jadi saya tidak tahu persis. Intinya rekomendasi KASN ini akan ditindaklajuti oleh Walikota Bima,” katanya. Seperti diketahui KASN mengeluarkan rekomendasi terkait aduan Pejabat dan ASN ruang lingkup Pemerintah Kota Bima yang menilai proses mutasi, rotasi dan demosi ada kejanggalan. Rekomendasi yang dikeluarkan itu, meminta orang pertama Kota Bima ini untuk segera
(Suara NTB/Uki)
MENINGGAL DUNIA – Jenazah Maemunah (43), warga kurang mampu yang meninggal dunia karena kanker payudara, dibaringkan di RSUD Bima, Selasa (13/8) siang.
mengembalikan jabatan kepada Pejabat yang didemosi karena tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan kepegawaian. Humas KASN, Taufik mengatakan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi hasil klarifikasi terkait aduan proses mutasi, rotasi dan demosi ASN Pemerintah Kota Bima beberapa waktu lalu. “Sudah dikeluarkan dan rekomendasinya sudah kita kirim ke Pemerintah Kota Bima, belum lama ini. Kemungkinan sudah diterima hari ini,” katanya saat dikonfirmasi via ponsel, Senin (12/8). Taufik mengungkapkan, isi rekomendasi yang dikirimkan tersebut yakni meminta Walikota Bima untuk mengembalikan jabatan pejabat yang telah dinonjobkan atau yang diturunkan jabatannya (demosi).
(Suara NTB/uki)
Abdul Malik “Rekomendasinya berisi permintaan agar mengembalikan jabatan jabatan yang diturunkan karena tidak sesuai aturan kepegawaian,” ujarnya. (uki)
Bangun Sinergi Amankan Geopark Tambora
Warga Kurang Mampu Penderita Kanker Payudara Meninggal Dunia Bima (Suara NTB) – Maemunah, warga kurang mampu asal Desa Sakuru Kecamatan Monta, yang mengidap kanker payudara meninggal dunia saat dirawat di RSUD Bima, Selasa (13/8) siang. Perempuan berusia 43 tahun ini menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang selama empat hari melawan penyakit yang diderita selama 20 bulan itu di RSUD setempat. Kerabat Maemuhah, Suharto mengatakan sebelumnya Maemunah mendapat perawatan intensif di RSUD Bima setelah biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah. “Tapi takdir berkata lain, tadi sekitar pukul 15.00 Wita, almarhumah (Maemunah.red) menghembuskan nafas terakhir,” katanya. Menurutnya, pihak keluarga tidak menyangka kepergian almarhumah secepat itu. Padahal sebelumnya telah mendapat tindakan medis secara intensif oleh pihak RSUD Bima. “Sebelum meninggal dunia, empat hari beliau ini dirawat di RSUD Bima,” katanya. Diakuinya berdasarkan kesepakatan pihak keluarga, Maemuanh akan dikebumikan di TPU Desa setempat pada Selasa (13/8) sore. Pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergiannya. Seperti diberitakan Suara NTB, pengidap kanker payudara, Maemunah tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan karena terbentur biaya. Ia hanya bisa menahan sakit serta terbaring lemas di kediaman reyotnya di RT 02 RW 01. Penyakit kanker payudara yang diderita Maemunah cukup lama dan hingga kini kondisinya semakin parah. Ia tidak berani berobat ke Rumah Sakit karena tidak memiliki biaya. “Selain kendala biaya, kartu BPJS pun tidak ada,” kata Suharto kepada Suara NTB, Jumat (9/8). Pihak keluarga ingin sekali membawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan, tapi terkendala faktor ekonomi dan keterbatasan biaya. Bahkan biaya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari saja tidak cukup. “Selama ini kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan pemberian dari warga di kampung serta belas kasihan para tetangga,” ujarnya. Menurutnya kanker payudara yang diderita Maemunah awalnya hanya merasakan sakit serta susah tidur. Namun lama-lama sakit itu semakin parah karena ada benjolan di salahsatu bagian payudarannya. “Sejak saat itu sampai sekarang belum pernah dibawa ke Rumah Sakit. Kondisinya semakin kurus kering,” katanya. Diakuinya, saat ini pihak keluarga hanya mengobati dengan cara tradisional, memberikan ramuan dan dedaunan. Namun hal itu tidak membuahkan hasil, malahan sakit yang diderita bertambah parah. “Sudah dicoba semua jenis obat tradisional, tapi tidak membuahkan hasil. Bahkan kondisinya semakin parah,” ujarnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima merespon cepat warga Desa Sakuru Kecamatan Monta, Maemunah (43 tahun), penderita kanker payudara yang kesulitan biaya pengobatan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dikes) langsung membawa ke RSUD Bima pada Sabtu (10/8). Bahkan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE juga menjenguknya di ruang perawatan. Selain menjenguk Maemunah yang menderita kanker payudara selama 20 Bulan itu . Orang pertama Kabupaten Bima ini, juga memberikan sejumlah bantuan berupa uang tunai. “Kedepan keluarga tidak perlu lagi memikirkan persoalan biaya, karena pemerintah akan menanggungnya selama ibu Maemunah di rawat di RSUD Bima,” tegas Bupati. (uki)
Halaman 7
(Suara NTB/BPBD)
TAMPUNG AIR – Warga Dusun Maulana, Desa Sorisakolo saat menampung air bersih yang didistribusikan BPBD Dompu, Selasa (13/8).
BPBD Tak Kenal Waktu Distribusikan Air Bersih Dompu (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, terus berupaya memaksimalkan pendistribusian air bersih untuk warga terdampak kekeringan tahun ini. Bahkan mereka rela melayani warga hingga tengah malam. Terbatasnya armada pengangkutan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih jadi penyebab utama. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat, Marwan kepada Suara NTB mengaku terpaksa harus melayani kebutuhan air bersih warga hingga malam hari. Mengingat tingkat permintaan di lapangan ternyata jauh diluar prediksinya. “Target kita biasanya empat tangki per hari, tapi ternyata setelah di lapangan war-
ga sudah berjejer panjang mengantri air, ya mau tidak mau harus kita layani semua walaupun sampai tengah malam,” ungkapnya. Beberapa wilayah yang akhirnya dilayani hingga malam hari itu diantaranya Dusun Maulana Desa Sori Sakolo dan sekitarnya. Termasuk beberapa wilayah dataran tinggi di Kelurahan Simpasai. Untuk bertahan sesuai dengan target pendistribusian awal menurutnya sulit. Apalagi bencana rutin ini kondisinya sudah sangat memperihatinkan. Ditandai mengeringnya sumur dan tidak lagi tejangkaunya wilayah tersebut oleh air bersih dari saluran instalasi perpipaan PDAM. “Selama dua hari kemarin Jam 12 malam baru kami bisa pulang ke rumah, bahkan selain dengan dua mobil tangki yang ada
pendistribusian dilakukan dengan menambah satu mobil pickup,” ujarnya. Jika kondisi cuaca seperti ini terus terjadi sebulan kedepan, Marwan memastikan, tidak hanya beberapa wilayah tersebut yang akan dilayaninya sampai malam hari. Tetapi 33 Desa/Kelurahan terdapak kekering tahu inipun demikian. Karenanya, selain mengharapkan adanya kerjasama instansi terkait untuk terlibat aktif dalam pendistribusian air bersih. Penambahan armada pengakutan air penting diupayakan demi maksimalnya langkah penanggulangan kekeringan di wilayah ini. “Kalau begini terus, kewalahan kita distribusikan, apalagi wilayah terdampak cukup banyak. Minimal pihak lain juga harus terlibat meringankan beban warga ini,” pungkasnya. (jun)
Dompu (Suara NTB) – Geopark Nasional Gunung Tambora masih menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya ditemukan ratusan kubik kayu hasil pembalakan liar di sekitar area konsesi PT. AWB. Meski berada di luar taman nasional, banyak pihak justru mempertanyakan kinerja Balai Taman Nasional Tambora (TNT) dalam melakukan upaya pengawasan. Hal tersebut lantas ditanggapi Kepala Sub Bagian Tata Usaha TNT Dompu, Deny Rahadi di kantornya, Selasa (13/8). Ia menjelaskan, Gunung Tambora yang kini menyandang status sebagai geopark nasional dan akan diusulkan menjadi cagar biosfer tidak sepenuhnya berada di dalam pengelolaannya. Tatapi, banyak instansi lain yang juga memegang kendali dan bertanggungjawab mengawasinya dari segala macam kegiatan merusak lingkungan. Seperti misalnya KPH Tambora, PT. AWB, PT. UTL, PT. SMS serta para pemegang izin konsesi lain. Sementara TNT, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2015 lalu hanya bertanggung jawab untuk 71.654,64 hektare kawasan tambora. “Itu yang kami amankan. Jadi sejengkal pun harga mati bagi kami, tidak boleh diganggu apalagi dirusak,” tegasnya menjawab Suara NTB. Menyangkut temuan barang bukti kayu hasil pembalakan liar yang kemudian mengundang komentar miring soal kinerja TNT di lapangan. Deny Rahadi menganggap-
nya sebagai sebuah tantangan. Karena bagaimanapun gaung tambora sebagai geopark nasional dan cagar biosfer selalu identik dengan taman nasional. Untuk itu, perlu sinergi yang kuat dari semua elemen dalam upaya pengamanan tambora seutuhnya. KPH misalnya, tidak boleh sekedar memangku tangan ketika menemukan kegiatan merusak tersebut meski itu berada di dalam kawasan konsesi. Tanggung jawab moral harus ditunjukan dengan menjalankan fungsi koordinasi, konsultasi bahkan jika memungkinkan fungsi komandonya. “Meskipun dalam sisi aturan yang punya kewajiban mengamankan adalah pihak yang diberikan izin, tapi tanggung jawab moral sebagai pengolala tentunya fungsi koordinasi, kosulatasi dan komando harus difungsikan,” harapnya. Sejauh upaya penindakan dan pelibatan masyarakat lingkar TNT dalam upaya pengamanan kawasan yang sudah dilakukan selama ini. Deny Rahadi memastikan, aktifitas perambahan, perburuan liar dan kegiatan merusak lain di wilayah pengelolaannya saat ini sudah menurun signifikan. Pola yang dikembangkan dan membuah hasil tersebut, menurutnya tepat jika diterapkan untuk pengamanan Gunung Tambora seutuhnya. “Supaya timbul rasa memiliki dan tanggung jawab itu masyarakat harus dijadikan sebagai subjek,” pungkasnya. (jun)
Deny Rahadi (Suara NTB/jun)
KPU Sebut Data Penduduk Bisa Jadi Bom Waktu Saat Pilkada Dompu (Suara NTB) Data pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu menjadi catatan dan diharapkan tidak menjadi masalah saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Masalah data pemilih bisa menjadi bom waktu saat Pilkada bila tidak segera diperbaiki. Namun Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu membantah ada masalah dengan data pemilih bila dikaitkan dengan jumlah KTP elektronik yang diterbitkan sebelum pemilu lalu. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu, Drs A Najib kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Selasa (13/8) mengungkapkan, jumlah KTP elektronik yang diterbitkan sebelum pemilu sebanyak 15 ribu keping bukan semuanya pemilih pemula. Tapi ada yang karena perubahan data tempat tinggal, KTP-nya hilang dan rusak. “Pemilih pemulanya hanya 3 ribu orang yang diterbitkan KTP elektronik itu. Itupun bukan dicetak periode 1 April – 15 April 2019, tapi peri-
(Suara NTB/ula)
SALINAN KEPUTUSAN - Ketua KPU Dompu, Arifuddin menyerahkan salinan keputusan penetapan caleg terpilih anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024 kepada Ketua DPRD Dompu yang diwakili Andi Bahtiar, A.Md.Par dari Partai Nasdem, Senin (12/8). ode 1 Januari – 15 April 2019. Bukan periode 1 April sampai 15 April 2019,” tegas A Najib. Data penduduk, kata Najib, dikonsolidasikan 2 kali setahun yaitu setiap 1 Juli dan 31 Desember. Data konsolidasi bersih ini dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil dan pada tahapan ini akan ditemukan data ganda dan dimasukan
dalam data parkir. Berdasarkan data konsolidasi bersih periode 1 Juli 2019, di Kabupaten Dompu memiliki 71.058 KK dan 222.729 jiwa. “Data konsolidasi bersih ini dan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang akan diambil KPU melalui Dirjen Dukcapil. Kalau data yang diambil ke kita, hanya
pembanding. Tapi sebenarnya sama saja,” terangnya. Sebelumnya, Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin menyampaikan harapannya kepada anggota Dewan terpilih untuk memperhatikan data penduduk Kabupaten Dompu. Terlebih pada 2020 mendatang, Kabupaten Dompu termasuk daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Karena pada Pemilu 17 April 2019 lalu, data pemilih menjadi sorotan. Daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Dompu untuk pemilu 2019 sebanyak 162.180 orang. Yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 137.460 orang, DPTB sebanyak 304 orang, dan DPK atau pengguna hak pilih menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan Dinas Dukcapil Dompu se Kabupaten Dompu sebanyak 7.361 orang. Sementata data Dinas Dukcapil, jumlah KTP elektronik yang dicetak periode 1
April – 15 April 2019 sebanyak 15 ribu. “Andai ini akurat, dimana sisanya,” kata Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin dalam sambutannya pada acara penyerahan keputusan KPU Dompu tentang calon anggota DPRD Dompu terpilih periode 2019 – 2024 di aula KPU Dompu, Senin (12/8/ 2019) kemarin. Sementara partisipasi pemilih di kabupaten Dompu pada pemilu 2019 lalu cukup tinggi. Untuk pemilihan Presiden dan wakil presiden sebanyak 89,49 persen, DPR RI sebanyak 89,49 persen, DPD RI sebanyak 89,40 persen, DPRD provinsi sebanyak 89,42 persen, dan DPRD Kabupaten Dompu sebanyak 89,39 persen. Untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Dompu sesuai keputusan KPU Dompu, Partai Nasdem (4), Partai Gerindra (4), PKB (4), PPP (3), partai Golkar (3), partai Demokrat (3), PKS (2), PBB (2), Partai Hanura (2), PAN (1), Partai Berkarya (1), dan PDIP (1). (ula)
POLHUKAM
SUARA NTB Rabu, 14 Agustus 2019
Halaman 8
(Suara NTB/ist)
Apel pasukan pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan ibu Wapres RI.
Asops Kasdam IX/Udayana Pimpin Apel Kesiapan Kunjungan Istri Wapres Mataram (Suara NTB) Dalam rangka kunjungan kerja istri Wakil Presiden Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla dan rombongan di Pulau Lombok NTB, Asops Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf Rahmat Zulkarnaen mengambil apel gelar pasukan pengamanan VVIP di lapangan Sangkarean Mataram, Selasa (13/8). Apel gelar pasukan yang diikuti seluruh anggota Korem 162/WB dan jajaran se Pulau Lombok, Polda NTB dan jajaran, PLN, Damkar Mataram. Menurut agenda kunjungan ibu Wapres ke Mataram Rabu (14/8) untuk menghindari kegiatan Dekranasda Provinsi NTB. Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, S.IP., dalam amanatnya yang dibacakan Asops Kasdam IX/Udayana menyampaikan, pengamanan Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla dan rombongan merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara. “Adapun tujuan apel gelar pasukan ini, untuk mengecek kesiapan pasukan pengamanan, baik secara perorangan maupun satuan sesuai Prosedur Tetap (Protap) pengamanan VVIP yang berlaku, “ ujarnya. Ini juga sebagai sarana untuk melaksanakan koordinasi antar unsur yang ada di lapangan, sehingga tidak terjadi hambatan sekecil apapun selama pelaksanaan kunjungan. Pangdam IX/Udayana juga memberikan penekanan kepada seluruh peserta apel sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan VVIP. Antara lain, pahami dan kuasai Prosedur Tetap Pengamanan VVIP sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kedua, pegang teguh disiplin dan rantai Komando secara jelas, jangan lengah dan tingkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi di lapangan, dan Ketiga, jalin komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan secara optimal serta laporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi sesuai hirarki. (ars/*)
Kasus Sewa Lahan Tower Desa Sesela
Empat Orang Diduga Bersekongkol Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram membidik lebih dari satu calon tersangka dalam dugaan korupsi sewa lahan tower aset Desa Sesela, Gunungsari, Lombok Barat tahun 2018. Vendor tower telekomunikasi diduga menyewa lahan tidak sesuai ketentuan. Uang sewa lahan masuk ke rekening pribadi pejabat desa. “Itu sekurang-kurangnya ada empat orang yang terlibat,” beber Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana, dikonfirmasi Selasa (13/8) kemarin. Jaksa penyidik Pidsus menemukan indikasi penggunaan yang sewa yang tidak sesuai. Prosesnya, uang sewa dari perusahaan vendor tidak disetorkan melalui rekening yang sah sebagai pendapatan desa. “Uang sewa dibayarkan lewat rekening ketua RT dengan sepengetahuan pejabat desa. Itu jumlahnya Rp350 juta. Seharusnya kan itu masuk untuk desa,” jelasnya. Nilai sewa sejumlah itu untuk masa selama 10 tahun terhitung sejak tahun 2018. Lahan yang disewakan untuk pendirian tower telekomunikasi itu lokasinya tepat di belakang Kantor Desa Sesela. “Uang yang masuk lewat rekening tidak sah maka penggunaannya menjadi tidak sah. Kemarin-kemarin baru Kadesnya itu setorkan ke rekening desa. Kasus di penyidikan. Pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana,” jelas Sumedana. Dia menambahkan, jaksa penyidik akan memanggil kembali saksi-saksi dalam kasus tersebut. Sebelumnya para saksi sebanyak 10 orang sudah diklarifikasi di tahap penyelidikan. Pemanggilan saksi untuk pemeriksaan ini untuk keperluan kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan. Mereka antara lain mantan kades dan kades Sesela, pejabat pemerintahan desa, jajaran direktur perusahaan vendor PT BW, dan masyarakat. “Intinya kasus ini sudah terang benderang. Secepatnya kita selesaikan agar bisa segera disidangkan,” pungkas mantan jaksa KPK yang akan promosi menjadi Aspidsus Kejati Jawa Tengah ini. (why)
DPP Golkar Terbitkan Kolektif SK Pimpinan DPRD Mataram (Suara NTB) Partai Golkar sudah menuntaskan penjaringan dan pleno bagi penentuan kader diusulkan dan direkomendasikan ke DPP sebagai unsur pimpinan di DPRD kabupaten kota se-NTB. Nama-nama kader itu sudah diusulkan dan diajukan ke DPP melalui DPD Golkar NTB. “Untuk kabupaten kota, SK persetujuan dari DPP akan diterbitkan secara kolektif,” kata wakil ketua DPD Golkar NTB bidang kerjasama antar lembaga, Hasat Massat di kantor DPD Golkar NTB, yang dikonfirmasi Selasa (12/8) kemarin. Dia memastikan Partai Golkar berhasil meraih unsur pimpinan di semua DPRD kabupaten kota. Dari 10 DPRD kabupaten kota tersebut, Partai Golkar dipastikan berhak menjadi ketua DPRD di empat daerah, Yakni kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Ada tiga nama kader diusulkan ke DPP di masing-masing kabupaten kota. Dalam penentuan nama-nama kader diusulkan ke DPP sudah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan di tingkat rapat pleno di DPD Golkar kabupaten kota. Ada berbagai aspek jadi pertimbangan dan telaah. Misalnya, dedikasi, loyalitas, pengalaman, regenerasi, kemampuan berkomunikasi dan lainnya. Dia memperkirakan SK persetujuan untuk DPRD kabupaten kota akan diterbitkan DPP pada akhir Agustus. “Kemungkinan akhir ini Agustus, SK kolektif diterbitkan DPP untuk DPRD kabupaten kota,” ucapnya. Disinggung rapat pleno bagi penentuan calon ketua DPRD NTB yang akan diusulkan dan direkomendasi ke DPP? Dia mengakui, hingga saat ini DPD Golkar NTB belum menjadwalkan rapat pleno untuk pembahasan dan penentuan nama tiga kader akan diusulkan ke DPP sebagai calon Ketua DPRD NTB. Dia tidak mengetahui secara pasti penyebab belum digelar rapat pleno tersebut. “Iya, saya juga tidak tahu pasti penyebab rapat pleno belum digelar,” ungkapnya. Lebih lanjut, dengan akan dilantik anggota DPRD NTB pada tanggal 2 September nanti, Semestinya DPD Golkar NTB harus sudah menggelar rapat pleno untuk membahas dan menentukan tiga nama kader akan diusulkan dan rekomendasi ke DPP sebagai ketua DPRD NTB. Dengan begitu, tiga nama itu bisa segera diusulkan ke DPP. Dan SK penunjukan dari DPP bisa secepatnya diproses dan diterbitkan. “Sehingga awal September, SK dari DPP untuk ketua DPRD NTB terbit,” imbuhnya. Namun demikian, Ia mengaku, Golkar juga sedang mempertimbangkan dan membahas terkait kader-kader akan ditempatkan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Misalnya, ketua komisi, ketua Banggar, ketua Banperda, dan lainnya. Sehingga memberikan pengaruh terkait pembahasan dan penentuan calon pimpinan DPRD NTB diusulkan ke DPP. “Tetapi ditargetkan pertengahan Agustus harus sudah digelar pleno,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
BERKAS PERKARA - Petugas KPK (kanan) menyerahkan berkas perkara suap setop kasus Imigrasi Mataram ke petugas PN Mataram, Selasa (13/8). KPK bersiap menyidangkan perkara itu dengan terdakwa Liliana Hidayat. Berita selengkapnya di halaman 1.
Pilkada Serentak
PKS akan Lebih Masif Sosialisasikan Calon Internal
Mataram (Suara NTB) Disejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. PKS melalui Pemilihan Umum Internal (PUI) telah memutuskan beberapa nama kadernya yang didorong untuk tampil di Pilkada. Kader-kader tersebut kemudian telah diperintahkan untuk mulai turun ke masyarakat melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya. Diketahui PKS telah menuntaskan pemilihan internal bakal calon kepala daerah di dua daerah yakni Lombok Tengah dan Kota Mataram. Di Lombok Tengah, PKS telah memutuskan empat kader yang digadang-gadang bakal diusung berdasarkan hasil pemilu internal. Sementara di Mataram, ada enam kader yang telah diumumkan sebagai kandidat bakal calon. Wakil Ketua DPW PKS NTB, Yek Agil menyampaikan, partainya terus memantau dan akan mengevaluasi pergerakan para kadernya yang telah diputuskan sebagai
kandidat bakal calon itu. Dari hasil evaluasi itu nanti, PKS akan mengerucutkan lagi menjadi dua orang diajukan ke DPP untuk mendapat rekomendasi dukungan. “Sekarang teman-teman yang sudah diputuskan jadi bakal calon lewat pemilihan internal itu sedang melakukan Sosialisasi untuk memperkanalkan dirinya. Nanti siapa yang paling tinggi elektablitas itu akan diajukan dua orang ke DPP sebagai calon,” jelasnya. Karena itu, para kader yang sudah dicalonkan itu diminta untuk bergerak serius turun ke bawah memperkenalkan diri
mereka secara masif. Begutu juga dengan kader-kader lain ikut bergerak mensosialisasikannya. Sehingga masyarakat mengenal mereka dan bisa mendapat dukungan. “Partai akan mengevalusinya nanti, hasil sosialisasi mereka nanti akan kelihatan, siapa yang paling besar diharapkan oleh masyarakat untuk maju,” kata anggota DPRD NTB itu. Diketahui, di dua daerah tersebut, yakni Mataram dan Loteng, PKS berkomitmen kuat untuk bisa mengusung kadernya sebagai calon. PKS tidak mau lagi hanya sekedar menjadi partai yang mengusung calon kader dari par-
tai lain seperti pengalamanpengalaman sebelumnya. “Selama ini pengalaman kita banyak usung kader partai lain, dengan pengalaman itulah sekarang kita bertekad usung kader sendiri. Kemenangan usung kader di Pilgub 2018 kemarin jadi semangat yang akan kita tulurkan kabupaten/ kota,” katanya. Diketahui enam kader PKS yang diajukan sebagai kandidat balon kepala daerah di Mataram tersebut yakni pertama, TGH. Achmad Muchlis, Kedua Ahmad Jafri, Ketiga Ismul Hidayat, keempat, Hj. Istiningsih, kelima, Muhammad Ahyar, dan keenam, Hj. Vita Aliyah. Sementara empat orang yang diajukan di Pilkada Loteng yakni, Lalu Suryade, Yek Agil, H. Supli dan Patompo. Dari semua calon itu, nantinya akan dikecurutkan menjadi dua orang yang akan maju ke tahapan
(Suara NTB/dok)
Yek Agil proses selanjutnya. “Kader-kader itu akan sosialisasikan sampai April, untuk mengerucut jadi dua orang. Apakah akan jadi nomor satu atau dua nanti kita lihat perkembangannya” pungkasnya. (ndi)
Kajari Mataram Diganti Mataram (Suara NTB) Setelah menjabat selama setahun lebih, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH resmi diganti. Pejabat penggantinya Drs. Yusuf, SH. Pergantian jabatan Kajari ini sesuai dengan Keputusan Kejaksaan Agung Nomor KEP-208/A/JA/08/2019, tang-
gal 6 Agustus 2019. Selanjutnya I Ketut Sumedana akan dipromosikan menjadi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Yusuf yang akan menggantikan Sumedana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Ali-
ran Keagamaan pada Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI. Yusuf adalah pejabat Adhyaksa kelahiran Kabupaten Bima. Ia sebelumnya cukup familiar di lingkaran Kejati NTB. Sebelum pindah ke Kejaksaan Agung, Yusuf pernah
Berkarya Belum Dapat Teman Bangun Fraksi Gabungan Mataram (Suara NTB) Partai Berkarya dengan perolehan dua kursi di DPRD NTB tidak bisa menjadi fraksi utuh. Melainkan harus bergabung dengan partai lainnya untuk membentuk fraksi gabungan. Namun sampai saat ini partai besutan Tommy Suharto itu belum menemukan teman koalisi untuk diajak melebur bersama membentuk fraksi gabungan. Ketua DPD Partai Berkarya, H. Darmawan yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu mengaku pihaknya memang belum menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun fraksi bersama berkarya di DPRD NTB. Namun pihaknya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan partai yang kemungkinan bisa diajak membangun frkasi gabungan. “Ya kita dua kursi tidak bisa jadi fraksi utuh, kita harus gabung dalam fraksi gubungan. Nanti kita akan cari, sudah saya perintahkan kepada Sekretaris partai untuk membicarakan hal itu,” katanya kepada Suara NTB. Diketahui syarat perolehan kursi partai di DPRD NTB untuk bisa menjadi fraksi utuh sendiri yakni lima kursi. Ke-
mudian ada empat partai yang tidak bisa menjadi fraksi utuh karena perolehan kursinya kurang dari lima, yakni PDI-P dengan empat kursi, PBB, dua kursi, Berkarya dua kursi dan Hanura satu kursi. Namun diketahui dari empat partai tersebut, dua partai sudah resmi menggabungkan diri menjadi satu fraksi, yakni antara PDI-P dan Hanura. “Kalau gabung dengan PDIP itu sepertinya tidak bisa, nanti kita cari partai yang lain, masih ada PBB kan, kalau belum cukup juga, nanti kita usahakan seperti apa mekanismenya,” ujar Darmawan. Ditempat terpisah, politisi PDI-P, Made Slamet mengatakan bahwa partainya sudah klop dengan Hanura untuk membangun fraksi, yakni dengan nama fraksi Perjuangan Rakyat. Namun demikian, pihaknya masih memikirikan keinginan PBB untuk ikut bergabung. “Dengan Hanura kita sudah pasti, nama fraksinya Perjuangan Rakyat. Tapi PBB mau ikut kita juga katanya, nah itu yang kita pikirkan kalau PBB masuk, apa nama fraksinya. Kalau dengan Berkarya, sepertinya tidak bisa,” katanya. Hubungan Ketua Umum kedua partai di tingkat DPP,
yakni antara Megawati Suekarno Putri dengan Tomi Soeharto, menjadi penyebab kedua partai tidak bisa bertemu untuk membangun fraksi gabungan bersama. Lantas bagaimana nasib Berkarya di Udayana? Terkait hal itu, Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi Muhammad, Selasa (13/8) kemarin menyampaikan bahwa jika tidak bisa ikut bergabung dalam koalisi gabungan bersama PDI-P dan Hanura, maka Berkarya bisa masuk ikut bergabung dengan partai yang fraksinya utuh. “Bisa begitu, makanya tergantung bagaimana komunikasinya, bisa diterima atau tidak. Misalnya Berkarya mau bergabung dengan Golkar, itu bisa,” ujarnya. Terakhir disampai Mahdi, untuk DPRD NTB periode 20192024 ini, jumlah fraksi akan berkurang satu, yakni dari 10 fraksi sebelumnya bakal menjadi sembilan fraksi. Pertama fraksi, Golkar, Gerindra, PPP, PKS, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, dan satu fraksi gabungan. Diketahui ada dua partai yang dulunya menjadi fraksi utuh, sekarang harus jadi fraksi gabungan, yakni PDI-P dan Hanura. Sedangkan satu partai naik kelas bisa menjadi fraksi utuh, yakni Nasdem. (ndi)
menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan pada Pidsus. Ia kemudian promosi menjadi Kepala Tata Usaha di Kejati NTB. Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan pergantian di internal korps Adhyaksa tersebut. “Mengenai serah terima jabatan kami belum bisa pastikan. Masih
menunggu jadwal,” jelasnya. Sementara Ketut Sumedana dalam menjalankan tugasnya sebagai Kajari, konsen pada sejumlah penanganan kasus korupsi. Salah satunya ketika ia memimpin tim Pidsus melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum anggota DPRD Kota Mataram H. Muhir. (ars)
Kasus Agunan Lahan LCC
Jaksa Periksa Mantan Bupati Lombok Barat Zaini Arony Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB melanjutkan penyidikan dugaan korupsi aset Pemkab Lombok Barat untuk pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) dengan memeriksa saksi. Salah satunya mantan Bupati Lombok Barat Zaini Arony. Zaini yang kini menjadi terpidana korupsi itu diperiksa di Lapas Mataram. Jaksa penyidik Hasan Basri memeriksa Zaini sejak pukul 10.30 Wita. Pantauan Suara NTB, pemeriksaan di salah satu ruangan tertutup di Lapas Mataram itu baru selesai sekitar pukul 14.00 Wita. Zaini yang mengenakan baju hem abu-abu enggan memberi komentar usai pemeriksaan. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengonfirmasi pemeriksaan tersebut terkait kasus lahan LCC yang kini sudah dalam penyidikan. ”Ya benar (Zaini diperiksa). Dari jam 10.30 Wita sampai jam 14.00,” ujarnya singkat. Dia enggan memaparkan isi pemeriksaan karena itu sudah masuk dalam materi perkara. Pemeriksaan itu untuk keper-
luan penyidik dalam melengkapi proses penyidikan. Dedi sebelumnya menjelaskan bahwa penyidikan itu terkait pengalihan aset dan bangunan yang nilainya Rp2,7 miliar. Pusat perbelanjaan LCC di Gerimak, Narmada, Lombok Barat mulai beroperasi tahun 2015 lalu. Kalau itu Zaini Arony masih memimpin sebagai bupati. Pengelolaan LCC merupakan kerjasama antara perusahaan daerah PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. Nilai investasinya mencapai Rp1 triliun. Lokasi pembangunan gedung mal merupakan aset Pemda yang dipakai Dinas Pertanian Lombok Barat. Pemkab Lombok Barat menyertakan tanah seluas 6 hektare dari total 8,4 hektare sebagai modal. Selanjutnya lahan itu diduga diagunkan ke Bank Sinarmas sebesar Rp96 miliar. Kerjasama PT Tripat dengan PT Bliss untuk pengelolaan LCC berlaku untuk 30 tahun. Pemkab Lombok Barat selaku pemilik aset mendapat jatah pembagian dividen sebesar 3 persen. (why)
LIPUTAN KHUSUS
Rabu, 14 Agustus 2019
Halaman 9
Letusan Samalas yang Mengubur Pamatan Selama tiga dasawarsa peneliti belum bisa menjawab pertanyaan mengenai letusan hebat abad pertengahan. Aktivitas super kegunungapian yang membuat perubahan iklim drastis Eropa dan sebagian Asia pada tahun 1258. Sampai kemudian muncul teori Gunung Samalas. Benarkah letusan maha dahsyat ini mengubur Kerajaan Pamatan? HLI geologi mengupas Samalas dalam Geomagz Volume 6 Nomor 1 terbitan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI 2016. Pemerhati Kebumian, Atep Kurnia menjelaskan ahli akhirnya mengurucutkan bahwa misteri letusan 1258 ditengarai akibat aktivitas satu gunung api di Indonesia. Hal itu merujuk pada temuan 15 ahli gunung api dunia yang dimuat dalam Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) Vol 110 No 42. Ditulis dengan tajuk “Source of the great A.D 1257 mistery eruption unveiled, Samalas volcano, Rinjani Volcanic Complex, Indonesia.” Ahli dari Indonesia yang terlibat yakni Geolog pada Badan Geologi Bandung Indyo Pratomo, akademisi Geografi Universitas Gadjah Mada Danang Sri Hadmoko, dan mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi (PVMBG), Surono. Atep menyebut tulisan itu menyatakan bahwa sumber letusan misterius abad pertengahan itu berasal dari kompleks Gunung Api Rinjani, Indonesia. Penanggalan 14C mengindikasikan bahwa klimaks letusan yang membentuk kaldera itu terjadi pada abad ke-13 (Akira Takada, 2003). Sementara Penelitian Rinjani Franck Lavigne dkk menyimpulkan bahwa letusan gunung api di sekitar Kompleks Rinjani ini lebih besar dibandingkan letusan Gunung Tambora 1815. Lavigne, tulis Atep, menganalisis data stratigrafi dan geomorfologi, vulkanologi fisik, penanggalan radiokarbon, geokimia tefra, dan kronik. Lavigne melanjutkan bahwa letusan itu melepaskan 40 kilometer kubik abu setinggi 43 kilometer. Total magma yang dilepaskan sebesar 40,2 ± 3 km3 Dense Rock Equvalent (DRE) atau kesetaraan volume batuan yang dierupsikan. Letusan itu setara magnitudo 7. Lavigne menemukan perbandingan gelas yang ditemukan di inti es dengan material hasil letusan tahun 1257 yang
menunjukkan kemiripan. Hal itu menjadi rujukan yang memperkuat hubungan letusan tahun 1257. Letusan itu menjadi yang terbesar selama periode holosen hingga menyebabkan anomali iklim pada tahun 1258 utamanya di belahan utara bumi. Atep melanjutkan hasil temuannya. Bahwa Lavigne mencari jawaban mengenai literatur tertulis dari sumber lokal. Lavigne memutuskan untuk mencarinya di Perpustakaan Leiden, Belanda dan Perpustakaan KITLV, yang menyediakan dokumentasi Indonesia di masa lalu. Pencairan Lavigne, masih tulis Atep, menemunkan naskah Babad Lombok. Babad Lombok menurut Sasak and Javanese Literature (Morisson, 1999) memilki beberapa versi. Perpustakaan Nasional memberi kode Bd Codex 395. Naskah Babad Lombok yang dikutip Lavigne berisi naskah tambo sejarah Lombok sejak Nabi Adam hingga kondisi politik Lombok pada sekitar periode lahirnya naskah babad yakni abad ke-18, tulis Atep. Naskah itu ditranslliterasi
Kerajaan Pamatan dalam Babad Lombok NAMA Samalas berasal dari nama Gunung Api yang ada dalam naskah “Babad Lombok”. Ditulis pada daun lontar sekitar abad ke – 18 dalam bahasa “Jawa Madya”. Pengalihaksaraan dilakukan Lalu Gde Suparman tahun 1994. Dari naskah ini kemudian ditelusuri jejak peradaban yang tertimbun sisa letusan Samalas tahun 1257. Kutipan tersebut berbunyi “Gunung Rinjani longsor, Gunung Samalas runtuh, banjir dan batu gemuruh, jatuh di Desa Pamatan, lalu hanyut rumah, lumpur rubuh. Terapung apung di lautan. Penduduknya banyak yang mati. Jika dihubungkan dengan peradaban kuno, sejumlah temuan benda arkeologi di Desa Aik Berik, Desa Tanak Beak dan Ranjok, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, semakin menguatkan bahwa bendabenda tersebut merupakan peninggalan setelah letusan Gunung Samalas tahun 1257 silam. “Gerabah yang ditemukan di sana sama dengan gerabah yang ditemukan di Gunung Piring Truwai, yang merupa-
kan peninggalan prasejarah. Dari hasil kajian giloginya juga, bahwa lapisan tanahnya menunjukan bahwa itu sudah berusia 700 tahun lebih. Jadi kalau dihubungkan dengan letusan Samalas itu cocok,” ujar Kasubag Museum pada Museum Provinsi NTB, Bunyamin kepada Suara NTB, Senin (12/8). Penemuan sejumlah artepak di Desa Aik Berik tersebut, semakin menguatkan tentang keberadaan sebuah Kerajaan Pamatan yang lenyap tertimbung oleh letusan Samalas. Temuan-temuan benda-benda artefak tersebut bisa menjadi petunjuk untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari keberadaan kerajaan Pamatan. Sebab, benda-benda yang ditemukan itu memiliki kemiripan dengan benda-benda kuno yang ada di Vietnam. Hal itu tentu bisa menjadi petunjuk bahwa sebelum letusan Samalas terjadi pernah hidup peradaban yang cukup maju di Lombok, yang sudah menjalin hubungan perdagangan dengan dunia luar. “Temuan itu memang sama dengan benda-benda kebudayaan milik Vietnam, dan dari hasil penelitian orang Amerika. Itu artinya bahwa nenek moyang kita sudah berinteraksi dengan dunia luar ketika itu,” jelasnya. Hanya saja, temuan tersebut belum cukup untuk bisa sampai pada kesempulan terkait dengan keberadaan kerajaan Pamatan. Sebab di naskah kuno Babad Lombok, juga disebutkan bahwa Pamatan bukan kerajaan, namun hanya sebuah Desa. “Kalau Pamatan ini memang disebutkan Desa Pamatan, di Babad Lombok itu bukan kerajaan, dan itu ada tujuh bait yang diceritakan tentang Pamatan. Jumlah penduduk Pamatan yang disebutkan sampai 10 ribu di naskah
(Suara NTB/ars)
Kepala Desa Tanak Beak Maknun menunjuk ke arah sisa galian tanah uruk yang diperkirakan di bawahnya tertimbun Kerajaan Pamatan. dan ditranskripsi Lalu Wacana (1979). Lavigne menemukan Samalas dalam Babad Lombok tersebut. Nama Samalas merujuk pada gunung api yang berbarengan meletusnya dengan Rinjani, sesuai kutipan naskah tersebut. Kutipan itu berbunyi, seperti disadur dari Atep, “Gunung Renjani kularat, miwah gunung samalas rakrat, balabur watu gumuruh, tibeng Desa Pamatan, yata kanyut bale haling parubuh, kurambaning segara, wong ngipun halong kang mati.” Artinya, berdasarkan Lalu Wacana, “Gunung Rinjani longsor, dan Gunung Samalas runtuh, banjir batu gemuruh, menghancurkan Desa Pamatan, rumah-rumah roboh dan hanyut terbawa lumpur, terapung-apung di lautan, penduduknya banyak yang mati. Atep melanjutkan, bahwa Indyo Pratomo (2013) menyatakan temuan Gunung Samalas berimplikasi terhadap disiplin kegunungapian dan mitigasi bencana, serta memberikan peluang penelitian baru di bidang arkeologi hingga sejarah nusantara pada masa lalu. Jejak Peradaban Sisa Samalas Hingga akhir abad ke – 20, sejarah pembentukan Kaldera Rinjani terus dalam penelitian oleh ilmuwan ternama seperti Heriyadi (2003), Asnawir (2004) dan Frank Lavigne (2013). Kesimpulan riset bahwa kaldera Rinjani terbentuk abad ke 13, sementara berhasil mengungkap misteri letusan pada abad itu bersumber dari Gunungapi Samalas tahun 1957. Bagaimana upaya mengungkap
peradaban kuno sekitar 700 tahun lalu itu di Lombok? Balai Arkeologi Bali wilayah kerja Bali, NTB, dan NTT melakukan penelitian awal Jejak Budaya di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, dan Dusun Tanak Bengan Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, pada tanggal 6 sampai 8 Juni 2018 lalu. Dari simpulan penelitian tersebut, temuan-temuan arkeologis tersebut, ada sisa-sisa kebudayaan masa lalu. Kepala Balai Arkeologi Bali Wilayah Kerja Provinsi Bali, NTB, NTT, Drs. I Gusti Made Suarbhawa, kepada Suara NTB, menyampaikan, pihaknya sudah melakukan penelitian awal pada tahun 2018 lalu. Laporan penelitian itu merupakan laporan kegiatan insiden berdasarkan laporan masyarakat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tentang adanya temuan di lokasi penambangan pasir di Dusun Ranjok, Kecamatan Batukliang Utara. Selain dari Balai Arkeologi Bali, pada kegiatan itu juga terlibat tim dari Balai Geologi Bandung untuk mengidentifikasi masalah terkait letusan gunung api. Tim dari Balai Arkeologi Bali terdiri atas Drs. I Gusti Made Suarbhawa, Drs. I Nyoman Sunarya, dan I Wayan Sumerata, S.S. Kegiatan penelitian diawali dengan melakukan survei di lokasi penelitian, pada areal penambangan tanah uruk dan pasir yang luasnya kurang lebih 50 are Dusun Ranjok. Pada awalnya pada 1 Juni 2018 masyarakat Dusun Ranjok menemukan benda-benda kuno di sebidang tanah. Saat melaku-
kan penambangan tanah uruk dengan cara tradisional di kedalaman 35 meter dari permukaan tanah awal, salah seorang buruh tambang menemukan benda-benda yang diduga sisa aktivitas manusia masa lalu. Setelah dilakukan penegamatan terhadap tanah yang sudah digali, tampak singkapan dengan beberapa lapisan tanah, tetapi tidak begitu jelas karena kondisi tanah yang lembab dan terdapat aliran air di bawahnya. Meski pun demikian, masih dapat diidentifikasi beberapa lapisan tanah yang merupakan debu vulkanik bercampur fumis. Gusti Made menjelaskan, tim juga menindaklanjuti informasi tentang lokasi penambangan yang terdapat di Desa Tanak Beak, secara administratif masih termasuk wilayah Batukliang Utara. Jarak antara penambangan di Dusun Ranjok dengan lokasi di Dusun Tanak Bengan sekitar 5 kilometer. Di lokasi ini juga ditemukan sebaran fragmen gerabah dari berbagai varian bentuk, keramik, dan benda logam. “Oleh karena indikasi permukaan sangat banyak, tim hanya melakukan dokumentasi pada tempat-tempat yang paling banyak sebaran temuannya. Beberapa temuan kemudian diambil untuk dijadikan sampel penelitian. Belum diketahui dari mana asal temuan ini. Apakah tertransfortasi dari tempat lain akibat letusan gunung api, ataukah di tempat ini dulunya sebuah pemukiman,” jelas Gusti Made. Tim menyimpulkan bahwa temuan-temuan arkeologis di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, meru-
pakan sisa-sisa kebudayaan masa lalu. Dibuktikan oleh temuan gerabah, keramik, beras, dan tulang. Temuan tersebut dianggap dapat mewakili bahwa di lokasi itu pernah ada aktivitas masyarakat masa lalu. “Sedangkan belum ada temuan fitur lain, temuan lepasnya belum mampu menggambarkan pola pemukiman di lokasi ini,” ujarnya. Gusti Made menjelaskan, sebab-sebab terkuburnya permukiman ini diduga akibat bencana alam letusan gunung api, karena semua artefak yang ditemukan berada di bawah lapisan abu vulkanik dan piroklastik gunung api. “Untuk melacak hal tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut yang komprehensif,” katanya. Pihaknya menyarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah segera melakukan upaya perlindungan dan konservasi di Dusun Tanak Bengan, Desa Tanak Beak, dan Dusun Ranjol, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara. Sebenarnya, akhir tahun 2018, Balai Arkeologi merencanakan penelitian lanjutan, akan tetapi karena bencana alam gempa Lombok dengan berbagai dampaknya, penelitian ditunda dan sampai saat ini belum ada penelitian lanjutan. “Kami juga sangat berkepentingan agar tahun 2020 bisa terlaksana,” pungkasnya. (why/ron)
itu kemungkinan bukan penduduk Desa Pamatan, tapi penduduk Lombok,” jelasnya. Penting Balai Arkeologi Pulau Lombok diyakini banyak menyimpan sejarah besar, namun belum bisa digali dengan maksimal. Keyakinan itu bisa dilihat dari ditetapkannya Gunung Rinjani sebagai Geopark Dunia. Namun penggalian sejarah tersebut masih terkendala dengan tidak memiliki balai Arkeologi sendiri yang bisa fokus melakukan penelitian. “Museum geologi itu sangat penting, karena kita sudah punya geopark skala intrnasional. Sekarang kan masih dibawah Bali kita, sehingga kalau kita punya Balai Arkeologi sendiri, mungkin bisa lebih maksimal untuk melakukan penelitian sejarah. Karena kita sangat kaya dengan peninggalan kebudayaan,” sebut Bunyamin. Peninggalan-peninggalan kebudayaan milik Lombok yang sudah ditemukan saat ini terisimpan di berbagai tempat, ada yang di Balai Arkeologi Bali, Museum Geologi Nasional dan juga beberapa ada di Belanda. Jika dilakukan penelitian lebih dalam, maka diyakini akan bisa ditemukan sejarah yang lengkap tentang peradaban yang pernah hidup pra letusan Samalas. “Sejarah Lombok ini kayak missing link. Prasasti kita belum ada, kebanyakan manuskrip kita itu setelah Islam. Nah pada abad sebelumnya belum pernah ada. Kita tidak pernah tahu apakah itu artefak - artefak kita dibawa ke Belanda atau tertimbun oleh letusan Samalas itu belum kita tahu. Karena beberapa yang sudah ditemukan ini ada tersimpan di museum Nasional, di Belanda dan juga yang baru-baru ditemukan,” ujarnya. (ndi)
(Suara NTB/ars)
Kepala Desa Tanak Beak Maknun dan pengurus Pokja Samalas foto di atas permukaan tanah bekas galian C. Di bawah tanah itu diduga masih tertimbun peradaban kuno.
Jadi Museum Terbuka KEBERADAAN situs kerajaan kuno Pamatan di Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng) menjadi atensi pemerintah pusat. Pejabat dari Kantor Staf Kepresidenan dan Kemenko Maritim sudah turun ke lokasi pada pekan lalu. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si., menjelaskan, Jumat pekan lalu dirinya mendampingi pejabat dari Kantor Staf Kepresidenan meninjau geosite Geopark Rinjani tersebut. Situs kerajaan kuno Pamatan yang tertimbun letusan Gunung Samalas yang sekarang disebut Gunung Rinjani itu akan dijadikan museum terbuka. “Kalau itu menjadi geowisata, maka nanti kita akan buat pembatasan di situ,” kata Faozal dikonfirmasi di
Kantor Gubernur, Senin (12/8) siang. Disebutkan luas areal yang diindikasikan menjadi situs Kerajaan Pamatan sekitar 2 hektar. Untuk mencegah kerusakan di situs geologi tersebut, akan dilakukan pembatasan ruang gerak masyarakat di lokasi. “Dia tetap pada posisi seperti itu. Dan itu akan kita batasi. Pusat rencananya menjadikan museum terbuka, museum lapangan. Bahwa ini bukti letusan Samalas ada di situ,” kata Faozal. Faozal mengatakan Pemda akan menyiapkan perencanaan untuk menjadikan situs kerajaan Pamatan itu menjadi geowisata. Upaya yang akan dilakukan melakukan pembatasan agar situs yang ada tak terjadi kerusakan. Kemudian akan membuat rambu-rambu petunjuk atau sign-
board di lokasi tersebut. Terkait dengan akses jalan desa yang masih buruk ke lokasi, Faozal mengatakan, setelah menjadi geowisata, maka akan dilakukan pembenahan. Hal itu akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi bersama Pemda Lombok Tengah (Loteng). Sementara itu, Dinas ESDM NTB akan berkoordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) untuk melakukan ekskavasi awal situs kerajaan kuno Pamatan. Hal tersebut sesuai perintah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc usai meninjau lokasi tersebut pekan lalu. (nas)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 14 Agustus 2019
Halaman 10
Hari Pramuka Tahun 2019
Momen Membangkitkan Kegiatan Pramuka yang Lama Tertidur Mataram (Suara NTB) Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka NTB menggelar peringatan Hari Pramuka ke 58 tahun 2019, Rabu (14/8) hari ini. Peringatan Hari Pramuka tingkat Provinsi NTB ini digelar di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB. Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dijadwalkan sebagai Pembina Upacara. Menurut Ketua Kwarda Gerakan Pramuka NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., melalui Ketua Panitia Hari Pramuka NTB Drs. H. Fathul Gani, MSi., ada beberapa kegiatan yang digelar dalam menyambut Hari Pramuka. Kegiatan diawali dengan
bersih lingkungan yang digelar tanggal 4 Agustus dan dihadiri langsung Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd. Bahkan, Selasa (13/8) malam digelar kegiatan Ulang Janji anggota pramuka yang merupakan tradisi yang rutin digelar sehari sebelum Hari Pramuka. Setelah digelar Hari Pramuka, lanjut Waka Bina Muda Kwartir Daerah Pramuka NTB ini, pada tanggal 18 Agustus akan digelar Pesta Siaga (Pramuka Siaga). Kegiatan ini digelar untuk menghidupkan kembali kegiatan yang sudah lama tertidur. Dalam hal ini, pihaknya akan memulai mengikutsertakan dari anggota yang
siaga, sehingga bisa menjadi penerus di masa mendatang. ‘’Kita awali dari pondasi. Jadi harapan kita keberlanjutan anggota Pramuka ini bisa menjadi harapan bersama. Begitu selesai SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dan selesai bisa tetap menjadi anggota pramuka,’’ terang Kepala Biro Umum Setda NTB ini pada wartawan, Selasa (13/8). Menurutnya, Hari Pramuka dengan tema bersama segenap komponen bangsa, gerakan pramuka siap sedia membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat tepat di era kondisi sekarang ini. Dicontohkannya saat dirinya
saat menjadi penggalang pramuka ketika mengikuti Jambore Nasional tahun 1986. Sampai sekarang masih terasa bagaimana nasionalisme yang dibentuk saat itu. Apalagi menurutnya, pramuka merupakan wadah yang sangat efektif membentuk karakter. Untuk itu, dirinya mengajak generasi muda untuk bergabung dalam pramuka. ‘’Insya Allah kita akan menjadi generasi muda yang tangguh,survivedanmampumenghadapi masa depan yang gemilang,’’ ujarnya. Pada bagian lain, pihaknya mengklaim pramuka masih tetap eksis di sekolah-sekolah. Apalagi sudah ada revitalisasi gerakan pramuka tahun 2010
di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didasari kondisi pramuka saat itu. Waktu itu, katanya, kondisi pramuka mulai sedikit ditinggal, sehingga menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk membangkitkan kembali gerakan pramuka di sekolah-sekolah. Dalam upaya terus menjaga agar pramuka tetap eksis, tambahnya, peserta didik di lembaga pendidikan aktif sebagai anggota pramuka. Untuk itu, kepalakepala sekolah yang ada di lembaga pendidikan yang menjadi ujung tombak di sekolah menjadi sasaran pihaknya dengan mulai memberikan kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan.
Nantinya, kepala sekolah bisa meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolahnya. ‘’Jadikitamulaidariparapendidik yang ada di sekolahsekolah. Termasuk, akan menghidupkan kembali latihan bersama atau latihan gabungan pada komunitaskomunitas tertentu. Ini akan kita coba lakukan,’’ ujarnya. Tidak hanya itu, pihaknya akan mengaktifkan kembali gugus tugas pramuka peduli. Apalagi, kondisi NTB rawan terhadap bencana, sehingga kesiapsiagaan dari anggota pramuka sangat dibutuhkan. (ham/*)
H. Rosiady Sayuti
Medan Sulit Tingkatkan Nilai UNBK SMAN 8 Mataram menjadwalkan pengayaan bagi siswa kelas XII lebih awal yaitu pada bulan Oktober. Uji coba atau try out Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) juga akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2019 ini. Cara itu dilakukan untuk meningkatkan rata-rata nilai UNBK siswa. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., pada Selasa (13/8) mengatakan, pihaknya sudah memprogramkan untuk lebih awal melaksanakan try out UNBK. Pengayaan bagi siswa kelas XII juga akan dilaksana(Suara NTB/dok) kan lebih awal. “Pada bulan OkHj. Suprapti tober ini kami akan mulai melaksanakan pengayaan bagi siswa kelas XII,” ujarnya. Suprapti menjelaskan, pihaknya juga sudah membiasakan proses pembelajaran dengan berbasis dalam jaringan (daring) atau online atau berbasi komputer. Pada pembelajaran sehari-hari guru juga secara langsung melaksanakan pembelajaran secara online. Di bulan September mendatang akan dilaksanakan ulangan harian secara online. Selain menguji kompetensi dasar yang telah disampaikan oleh guru masing-masing, ulangan harian secara online juga untuk membiasakan siswa mengerjakan soal berbasis online. Suprapti menekankan, pihaknya melaksanakan pengayaan dan try out secara langsung untuk mempersiapkan siswa lebih awal menghadapi UNBK. Karena jika berkaca pada hasil ratarata UNBK SMA di NTB tahun 2019 relatif rendah. Oleh karena itu, Suprapti menargetkan peningkatkan nilai UNBK para siswa. Sementara itu, terkait sarana dan prasarana pendukung UNBK, Suprapti mengatkan masih sangat kurang. Pihaknya sedang mengupayakan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada UNBK yang lalu, SMAN 8 Mataram melengkapi kebutuhan sarana dengan cara meminjam laptop milik siswa. Terpisah, Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., mengatakan pihaknya sudah mengarahkan kepada sekolah untuk mempersiapkan UNBK, baik dari segi sarana mau pun kesiapan siswa. Terlebih lagi karena nilai UNBK lalu masih relatif rendah. “Sudah pasti (dilakukan evaluasi), itu merupakan kegiatan rutin yang terus dievaluasi untuk mencapai hasil yang lebih baik pada waktu yang akan datang,” ujar Abdurrosyidin dihubungi Selasa (13/8). (ron)
Unram Gelar Konferensi International Perkuat Hasil Riset Mataram (Suara NTB) The Second International Conference on Bioscience, Biothecnologi and Biomatrics Development of Sustainable Agriculture for Healthy and Nutrition digelar Universitas Mataram (Unram) di Hotel Aruna Senggigi. Acara ini digelar selama 2 hari, yakni Selasa (13/8) dan Rabu (14/8). Dalam seminar internasional tersebut dihadirkan pembicara dari berbagai Universitas seperti Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Lim Phaek Em dari Universitas of Malaya, Malaysia, Prof. Dr. Guangcheng dari Institut of Oceanography, China, Prof. Wisnu Jatmiko dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Akihiro Hazama Fukushima Medical University, Jepang, Prof.Hyun Jin Park Korea University, Korea Selatan, dan Prof. Julian Heyes dari Massey University, New Zealand. Ketua Panitia Seminar Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D,, menjelaskan, seminar internasional ini 118 peserta. Dari 118 peserta ini, Sebanyak 80 peserta yang mengirimkan artikel dan 38 peserta yang mengirimkan poster karya ilmiah. “Ada 118 peserta dalam senimar ini yang terdiri dari 80 peserta yang akan mempresentasikan artikelnya dan 38 peserta yang mingirimkan poster karya ilmiah, 78 di antaranya dari Unram,” papar mantan Rektor Unram ini. Sementara itu, Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH,. M.Hum., menegaskan, Unram terus memacu riset biosains, bioteknologi dan biometrik yang dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Dia menyampaikan beberapa hasil riset yang sudah dihasilkan Unram seperti vaksin TBC, vaksin hepatitis B, daging sapi berkualitas dengan pakan alami dari lamtoro dan pupuk yang terbuat dari rumput laut. Biosains, bioteknologi dan biometrik memegang peranan yang sangat penting dalam mengubah peradaban umat manusia di dalam mencapai kesejahteraan. ”Peran tersebut dapat kita lihat dari pemanfaatan biosains, bioteknologi dan biometrik dalam bidang pertanian, kedokteran dan pemenuhan energi yang ramah lingkungan,” tambah Prof. Husni. Rektor berharap konferensi internasional kedua tentang biosains, bioteknologi dan biometrik ini bisa digunakan untuk berbagi pengalaman dan hasil-hasil riset termutakhir di bidang biosains, bioteknologi dan biometrik. “Saya berharap, melalui konferensi ini akan menjadi ajang pertukaran pengetahuan, pengalaman dan hasil-hasil riset terbaru serta dapat melakukan riset bersama dan publikasi,” pungkasnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
KONFERENSI - Pembukaan konferensi internasional Unram yang digelar di Aruna Hotel Senggigi, Selasa (13/8). Tampak petinggi Unram pose bersama dengan sejumlah pembicara.
Tantangan Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF
Mataram (Suara NTB) Proses akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di tahun 2019 sudah memasuki tahap visitasi pertama. Medan yang sulit jadi tantangan visitasi untuk akreditasi PAUD dan PNF. Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB, Tri Harianta, S.Pd., pada Selasa (13/8) mengatakan, medan yang sulit jadi tantangan asesor melakukan visitasi. “Karena medannya tidak seperti sekolah formal, di daerah yang tidak terjangkau listrik juga banyak lembaga dan sebagainya,” katanya.
Ia menjelaskan, sudah dilaksanakan visitasi pertama sebanyak 115 lembaga. Ada beberapa tahapan visitasi. Pada pekan depan akan dilakukan visitasi tahap kedua yang direncanakan 135 lembaga. Di tahun ini pihaknya mendapatkan kuota 1.000 lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi.
Sebelumnya ia mengatkan, jumlah tersebut masih sulit untuk mengurangi lembaga yang belum diakreditasi. Karena umur akreditasi setiap lembaga yaitu selama lima tahun, bagi sekolah yang umur akreditasi sudah empat tahun akan mengajukan akreditasi lagi. “Itu belum cukup, kita dapat kuota 1.000 lembaga, se-
mua akreditasi umur lima tahun, kalau sudah empat tahun ajukan lagi. Kami targetkan bisa menyelesaikan 1.000 sekolah, nantinya kalau ada kuota provinsi lain yang tidak terpenuhi (tidak selesai), kami bisa ambil kuota tambahan itu,” katanya. Sebanyak 78 persen atau 4.726 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dari total 6.026 lembaga PAUD dan PNF di NTB belum diproses akreditasi. Baru sebanyak 1.300 atau 22 persen
PAUD dan PNF di NTB yang sudah diproses akreditasi. Ia merincikan, berdasarkan data tahun lalu itu, lembaga PAUD di NTB sebanyak 5.014 lembaga. Lembaga PAUD yang sudah diproses akreditasi sebanyak 1.146 lembaga dan lembaga yang belum diproses akreditasi sebanyak 3.848 lembaga. Sementara itu untuk PNF, ada sebanyak 1.012 lembaga PNF di NTB, dengan rincian sebanyak 154 lembaga sudah diproses akreditasi, sedangkan 858 lembaga belum diproses akreditasi. (ron)
Smansa Resmi Jadi Pusat Informasi Konseling Remaja
(Suara NTB/ist)
HUT SEKOLAH - Siswa-siswi SMKN 1 Sikur di acara puncak perayaan HUT sekolah, Selasa (13/8).
Bangun Nasionalisme dan Religius Siswa Lewat HUT Sekolah Selong (Suara NTB) Pada setiap bulan Agustus selalu jadi bulan menggembirakan bagi keluarga besar SMKN 1 Sikur, Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, pada bulan tersebut memiliki nilai historis yang tinggi, karena pada bulan ini adalah hari jadi sekolah yang juga bertepatan dengan HUT RI ke 74 dan perayaan Hari Raya Idul Adha 1440 H. “Sehingga momen ini merupakan yang sangat sakral untuk kita biarkan berlalu begitu saja,” kata Kepala SMKN 1 Sikur Lalu Yaniwardan, S.Pd., M.Pd., dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (13/8). Dikatakan bahwa semarak perayaan ulang tahun sekolah yang ke 11 tahun 2019 sudah dimulai dari awal bulan Agustus. Adapun acara puncaknya pada hari Selasa 13 Agustus 2019 yang merupakan hari jadi sekolah. “Pada tahun lalu SMKN 1 Sikur tidak merayakan acara seremoni karena bertepatan
dengan kondisi Lombok yang lagi berduka akibat gempa,” ujarnya. Berbagai rangkaian dilakukan sekolah. Adapun rangkaian kegiatan semarak ulang tahun ini adalah dengan diadakannya berbagai macam lomba, seperti lomba dekorasi kelas dengan nuansa HUT RI dan semarak HUT sekolah dan lomba-lomba yang bersifat permainan seperti lari karung, lomba rintangan, sendok kelereng, futsal, dan lomba karaoke, serta lomba yang paling menarik adalah lomba kejar layangan dan tangkap ayam yang diikuti oleh semua siswa. Bersamaan dengan ulang tahun sekolah ini dirangkaikan juga dengan pembagian hewan kurban kepada mustahik yang sasarannya adalah anak yatim di lingkungan sekolah dan siswa yang kurang mampu sebanyak 168 kantung. “Adapun tema ulang tahun SMKN 1 Sikur
tahun 2019 adalah SMK yang hebat,” katanya. Ketua Komite Sekolah H. Sayuti menambahkan, semua kegiatan ini baik HUT RI, HUT sekolah maupun kurban dilakukan untuk membentuk jiwa siswa yang nasionalis, religius, mandiri, gotong royong dan peduli sesama. Kegiatan ini juga sangat diapresiasi oleh komite sekolah dan jajarannya. ‘’Kegiatan ini harus terus digalakkan untuk masa-masa yang akan datang,’’ terangnya. (dys)
Mataram (Suara NTB) Permasalahan remaja merupakan permasalahan yang sangat kompleks mulai dari jumlahnya yang cukup besar hingga permasalahan seputar kesehatan reproduksi remaja. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB terus berupaya mengembangkan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Menyasar sekolah-sekolah, Smansa kini resmi ditunjuk sebagai percontohan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di NTB. Kepala DP3AP2KB NTB, Drs. H. Imhal, MM., menyebut dijadikannya Smansa sebagai PIKR tersebut adalah untuk mewadahi kebutuhan konseling siswa siswi sebaya yang tentunya akan dilakukan oleh rekan-rekan mereka khususnya di sekolah yang terkait dengan problematika remaja yang mereka hadapi. Diharapkan melalui konseling sebaya ini para siswa yang menghadapi permasalahan dapat dengan lebih leluasa mengeluarkan apa yang mereka rasakan kepada rekan sebayanya, sehingga paling tidak persoalan remaja dapat diuraikan. Kepala seksi pada Bidang Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Dinas Pember-
dayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Siti Muzakarah, menjelaskan masalah yang dihadapi remaja cukup kompleks. Dikatakannya, berdasarkan hasil penelitian di sejumlah tempat, sebanyak 15-65 persen remaja usia 10-24 tahun di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. 85 persen di antaranya berhubungan seks di usia 13-15 tahun dengan pacar dan dilakukan di rumah. Sejalan dengan itu, data UNPF dan BKKBN tahun 2006 mencatat, terdapat 23 juta kasus aborsi di Indonesia setiap tahun. Sebanyak 20 persen pelakunya merupakan usia remaja. Selain itu pula, terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun. Termasuk juga kasus-kasus penyakit kelamin, kriminalitas akibat seks bebas dan penyimpangan seksual. Melalui pengembangan PIKR di sekolah-sekolah, diharapkan para remaja mendapat pemahaman yang benar terkait seluruh persoalan remaja. Mengingat keberadaan PIK-R berfungsi memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. PIK-R terdapat di lembaga pendidikan sekolah maupun lembaga non pendidikan. (dys)
Rabu, 14 Agustus 2019
SUARA NTB
Halaman 11
Bulog akan Bangun Pabrik Penggilingan Beras Modern Sumbawa Besar (Suara NTB) Perum Bulog Sub Divre Sumbawa akan memiliki pabrik penggilingan beras modern. Pembangunan pabrik dimaksud sedang dalam proses tender di pusat. Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Heri Sulistiyo mengatakan, pabrik penggilingan tersebut merupakan pengembangan dari unit yang sudah ada di Unter Malang, Kecamatan Lape. Nantinya akan dilakukan penambahan lahan tempat pembangunan pabrik bantuan pusat ini. Selain itu, untuk mesin kapasitasnya lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. “Kalau saat ini kapasitas giling sekitar 1,5 ton per jam. Kedepannya kalau gak ada beban, sekitar 6 ton perjam. Saat ini sedang proses pelelangan di pusat. Kemarin yang kita
laksanakan pembersihan areal lokasi dan pembongkaran bangunan lama. Bangunan kantor sama mes karyawan sudah dibongkar semua, sama gudangnya tinggal mesin yang masih berdiri,” imbuhnya. Menurut Heri, lahan untuk pabrik penggilingan sudah tersedia seluas 6,7 are. Kemudian lahannya akan ditambah sekitar 6 are untuk mendukung bangunan. Nantinya di lokasi setempat akan dilengkapi dengan sejumlah penunjang, berupa mesin penggilingan baru, mesin pecah kulit, mesin poles serta dilengkapi mesin lainnya. Termasuk dilengkapi
dengan tempat penyimpanan gabah kering maupun beras. Sementara, gudang yang sebelumnya kapasitas penyimpanannya kecil, kurang lebih 300 ton khusus gabah. Kemudian, mesin yang ada merupakan mesin lama, dan untuk perbaikan agak kesulitan karena suku cadangnya terbatas. “Pabrik yang akan dibangun satusatunya yang ada di NTB milik Bulog. Mudah-mudahan dengan itu, harapan kita bisa menyerap hasil petani lebih banyak lagi. Sehingga nilai tambah bisa di sini. Karena nanti dengan pabrik yang baru, nanti hasil sampingnya bisa kita nikmati, seperti dedak, menir dan sekam. Kita juga menyerap tenaga kerja untuk operator dan tenaga buruh untuk wilayah sana,” pungkasnya. (ind)
(Suara NTB/fan)
SERANGAN BALIK - Tampak dua pemain Dispora NTB, Fadlin dan Lalu Fatanah mencoba melakukan serangan balik ke gawang Dishub NTB B di Turnamen Futsal yang berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (13/8).
Tim Dispora NTB Tumbangkan Dishub NTB B Mataram (Suara NTB) Tim futsal Dispora NTB tampil impresif di hari pertama pertandingan Turnamen Futsal dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (13/8) kemarin. Mereka yang diperkuat, Kabid Olahraga, Anang Zulkarnain dan sejumlah mantan atlet atletik berhasil mengalahkan tim Dishub NTB B dengan skor telak 6-1. Kemenangan tersebut meloloskan tim Dispora NTB ke fase 16 besar, sementara tim Dishub NTB B tumbang dan harus angkat koper lebih awal. Pantauan Suara NTB, pertemuan kedua tim berjalan normal. Masing-masing tim bermain menyerang dan memberikan ancaman. Namun beberapa menit pertandingan pemain Dispora NTB yang diperkuat mantan atlet atletik na-
sional, Fadlin,Andrian dan kawankawan bergerak cepat serta bola hasil sepakan mereka dari jarak normal selalu memberikan mengancam gawang lawan. Terbukti di menit ke 5 babak pertama, Andrian berhasil melesatkan tendangan keras dari kanan gawang lawan berhasil membobol gawang Dishub NTB B yang dijaga oleh Hasan, dan skor 1-0 untuk Dispora NTB. Merasa kecolongan lebih awal, tim Dishub NTB yang diperkuat Hidayaturrahman, Lalu Sofian Hadi dan kawan-kawan berusaha menyerang balik. Namun sayang penyerangan yang dilakukan anak-anak Dishub NTB selalu bisa dipatahkan anak Dispora NTB. Justru Dispora NTB melakukan serangan balik dan menambah tiga gol kemenangan lewat Anang Zulkarnain satu gol, Fadlin dan Andrian masing-
masing satu gol. Tim Dishub berhasil memperkecil kekalahan lewat satu gol Fernando Ari dan skor berubah 4-1 untuk Dispora NTB dibabak pertama. Memasuki babak kedua tim Dispora NTB kembali menambah dua gol lewat Fadlin. Pertandingan kedua tim pun berakhir 6-2 untuk kemenangan tim Dispora NTB. Hasil tersebut meloloskan Dispora NTB ke babak 16 besar. Untuk diketahui pertandingan futsal dalam rangka HUT RI yang digelar Dispora NTB tersebut melibatkan 32 tim dari sejumlah instansi dan lembaga di NTB. Selain Dispora NTB, tim Arsip NTB yang tampil di Pool B berhasil unggul 9-4 atas tim KONI NTB, selanjutnya di Pool yang sama tim Rumah Sakit Mata berhasil maju ke babak 16 besar setelah mengalahkan tim Polda B. (fan)
Belum Ada Juklak Juknis Rekrutmen CPNS dan P3K Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa sudah mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun sampai saat ini belum ada juklak juknis terkait rekrutmen tersebut. Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H menyampaikan, pihaknya sudah mengusulkan formasi sebanyak 855. Terdiri dari 319 formasi CPNS dan 536 formasi P3K. Berdasarkan informasi, perekrutan PPPK akan dilakukan lebih awal dibandingkan CPNS. Dimana P3K diperkirakan di bulan Agustus dan CPNS diperkirakan pada bulan Oktober mendatang. Hanya saja
sampai saat ini belum ada juklak juknis terkait pelaksanaannya. “Kita Sumbawa sudah mengusulkan formasi. Menurut informasi duluan P3K di bulan Agustus. Kemudian CPNS itu di bulan Oktober. Cuma sampai sekarang kita juga belum diberikan juklak juknisnya,” ujarnya. Diakuinya, untuk usulan CPNS, formasinya masih didominasi guru dan tenaga kesehatan. Pihaknya pun sebelumnya sudah melakukan perbaikan usulan. Karena pemerintah pusat meminta untuk dilakukan verifikasi terutama terhadap formasi guru. Karena berdasarkan pusat, banyak formasi yang dibutuhkan oleh daerah tetapi tidak diusulkan. Sehingga dilakukan pengusulan kembali.
“Contoh banyak kita mengusulkan guru Penjas dan guru Agama. Sementara guru kelas masih kurang. Itu juga diperbaiki, sehingga tambah guru kelas untuk usulannya menurut evaluasi dan analisa pusat tersebut,” terangnya. Terhadap usulan CPNS yang disampaikan, nantinya tergantung persetujuan dari pusat. Meskipun demikian pihaknya berharap banyak quota yang diberikan untuk CPNS. Karena untuk P3K yang diusulkan nantinya penggajiannya diberikan oleh pemerintah daerah. “Ini usulan, tidak tahu berapa yang disetujui pusat. Mudah-mudahan banyak untuk CPNS. Sebab P3K untuk penggajiannya pemerintah daerah,” pungkasnya. (ind)
Petinju NTB Berpeluang Sumbang Emas SEA Games Mataram (Suara NTB) Keberhasilan tiga petinju NTB,
Saputra Samada, Huswatun dan Endang meraih satu emas dan dua perak di Kejuaraan Internasional Tinju Amatir di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini menambah keyakinan pihak KONI NTB akan kualitas petinju NTB. Dalam hal ini KONI NTB optimis petinju dari NTB dapat mempersembahkan medali emas Indonesia di SEA Games di Manila, Filipina, 30 November hingga 10 Desember 2019. “Kita semakin yakin bahwa atlet-atlet tinju NTB juga akan mampu menyumbangkan beberapa kepingan medali emas di SEA Games 2019,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram, belum lama ini. Rasa optimis pimpinan KONI NTB akan kehebatan petinju NTB setelah melihat prestasi yang diraih tiga atlet NTB di Kejuaraan In-
ternasional tinju “Presiden Cup” di NTT belum lama ini. Dimana Saputra Samada meraih medali emas dan gelar petinju terbaik di kelas 69 Kg putra. Selanjutnya, Endang dan Huswatun merebut masing-masing medali perak di kelas 48 Kg dan 60 Kg putri. “Saya yakin atlet tinju NTB akan mempersembahkan medali emas di SEA Games 2019,” tuturnya optimis. Lanjutnya, selain dari cabor tinju atlet dari cabor atletik, voli pasir, karate dan balap sepeda BMX juga berpotensi meraih medali emas. Di cabor atletik misalnya, ada Lalu Muhammad Zohri dan Safwaturahman. Kedua atlet NTB ini pernah mengundang medali emas di level internasional. “Zohri terbaik di nomor 100 meter, 200 meter dan estafet 4x100 meter. Sementara Safwaturahman terbaik di lompat jauh,” terangnya. Sementara itu di cabor bola voli pasir ada pasangan Putu Dini Kadita dan Dita Juliana yang masuk tim utama Indonesia. Sedangkan di cabor karate terdapat Ahmad Zigi Zaresta Yuda peraih medali perak SEA Games 2017 serta di balap sepeda BMX terdapat I Gusti Bagus Saputra, peraih medali emas SEA Games 2017 dan medali perak di Asian Games 2018. (fan)
SUARA NTB
Rabu, 14 Agustus 2019
Walikota Desak PLN Ganti Fungsi Lahan RTH Mataram (Suara NTB) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang terletak di pesisir pantai Tanjung Karang Kota Mataram mengorbankan 9 hektar lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram. Hal itu membuat Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menagih janji PLTGU untuk menggantinya. Ditemui Suara NTB, Selasa (13/8), Ahyar menjelaskan bahwa, lahan RTH kota Mataram tersebut bukanlah aset Kota Mataram melainkan lahan RTH kota yang harus diganti pihak PLTGU. “Kami bersama DPR telah menunjukkan kesanggupan kami untuk mendesak pihak PLTGU untuk mengganti lahan RTH tersebut. Walaupun ganti pimpinan. Kita minta mengganti fungsi lahan RTH ini,” jelas Ahyar. Lahan RTH tersebut kata Ahyar, bukanlah lahan atau aset Kota yang dinilai diserahkan kepada PLN. RTH yang digunakan untuk membangun PLTGU tersebut, Ahyar telah menahan izin sebelumnya. Ia menilai, dalam perencanaan pembangunannya, Pemkot mengkaji pembangkit listrik seperti apa yang akan dibangun. “Itu sampai pernah dilaku-
kan studi banding. Ternyata yang dibangun itu PLTGU, jadi bukan mesin disel. Sehingga apa yang kita khawatirkan nanti seperti asap dan polusi suara pasti terjadi,” katanya. Lahan RTH kota Mataram saat ini kata Ahyar masih di bawah 30 persen. “Itulah kenapa lahan RTH yang digunakan PLN itu kita tuntut untuk menyiapkan lahan terbuka hijau. Terserah di mana, mau satu atau tempat terpisah,” katanya. Dalam hal ini DPRD Kota Mataram mendorong untuk mengembalikan fungsi RTH tersebut. Kata Ahyar, pihak Pemkot Mataram saat ini tidak tinggal diam, PLN harus menyiapkan RTH sebagai penggantinya. Pemkot pun terus menuntut PLN untuk proaktif ke pusat untuk merealisasikan kesanggupannya untuk mengganti RTH tersebut. “Ini tentu (PLTGU) program pusat. Yang penting adalah fungsi lahan itu tersedia oleh PLN seluas RTH yang mereka gunakan di situ,”
ungkap Ahyar. Saat ini, Pemkot Mataram memang sudah merevisi tata ruang lahan yang di gunakan PLN tersebut. Lahan RTH yang digunakan PLN membangun PLTGU itu tidak lagi menjadi RTH. “Walaupun demikian, kita tetap dorong PLN untuk mengganti. Terserah meraka mau di mana. Tidak mesti satu tempat. Yang jelas kita di Kota masih membutuhkan RTH. Kita targetkan lebih cepat lebih baik,” tutup Ahyar. (viq)
Halaman 12
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3381 DZ NOKA : MH1KEV4141K175247/NOSIN : KEV4E1174265 AN. MURAD HLG D’SKTR JL.CATUR WARGA MATARAM HLG STNK YAMAHA R2 DR.5556 CO NOKA : MH3SE9010FJ024149/NOSIN : E3R4E-0024162 AN.RINI SUWANTINI HLG D’SKTR JL.RAYA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA NO POL EA 3539 AJ NOKA : MH1KF1120HK200013/ NOSIN : KF11E-219733 AN.JOCHRI SANDY HLG D’SKTR AMPENAN
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DIJUAL TANAH
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 14 Agustus 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB
Rabu, 14 Agustus 2019
Halaman 14
Latih Evakuasi Mandiri Masyarakat
Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik mendampingi Plt. Sekda NTB H. Iswandi bersama Kepala SAR Mataram I Nyoman Sidakarya menyaksikan langsung penanganan pasien di tenda darurat.
BPBD NTB Gelar Simulasi Bencana Gempa Bumi Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencna Daerah (BPBD) NTB menggelar simulasi bencana gempa bumi, Selasa (13/8) di Halaman Kantor Gubernur NTB. Tujuan simulasi untuk menguji dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana (sarpras), personel, relawan, serta masyarakat dalam hadapi bencana. Simulasi bencana melibatkan sejumlah unsur seperti TNI, Polri, Basarnas, BMKG, Orari, sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Tagana Dinas Sosial, PMI,
PDAM, Kesehatan Pelabuhan, Puskesmas, Pramuka. Unsur lain seperti dunia usaha seperti hotel, bank, klinik, rumah sakit swasta, RSU Provinsi NTB, RSU Kota Mataram. Unsur sekolah SMA, SMK, Sekolah Luar Biasa. Sekitar 200 orang terlibat pagi itu. Kelengkapan seperti kendaraan dan peralatan operasional, juga disiapkan cluster untuk penanganan para korban, seperti cluster kesehatan, cluster pendidikan, trauma healing dan dapur umum. Simulasi diawali sekitar Pukul 08.00 Wita, dipandu langsung Kepala Pelaksana BPBD
Sejumlah pelajar menggotong korban.
NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH dan Kasi Kesiapsigaan H. Ridho Adnyana. Setelah dikabarkan terjadi bencana gempa bumi dan disusul tsunami, korban luka luka berjatuhan dan terjadi kerusakan bangunan. Tim evakuasi bergerak menggunakan kendaraan operasional, seperti ambulans dari berbagai instansi, truk Dalmas TNI, Polri, tandu evakuasi. Semua terlihat sibuk dengan tugas dan kewenangan masing masing. TNI dan Polri bersama SAR sibuk melakukan evakuasi korban dari TKP, dibantu para relawan dan pelajar. Para korban luka ringan, luka berat dan meninggal, ditan-
gani pada tenda yang sudah disiapkan. Petugas medis juga siap dengan obat obatan dan peralatan. Bahkan simulasi sampai pada situasi pasien yang luka parah dirujuk ke rumah sakit. Di cluster terpisah, anak anak yang diperankan oleh para pelajar dikumpulkan menjadi satu tempat untuk penanganan trauma healing. Plt. Sekda NTB Ir.H. Iswandi, M.Si yang hadir dalam kegiatan itu memantau proses simulasi per cluster. Sekda sempat berdialog dengan korban, berbincang juga dengan para tenaga medis dan petugas evakuasi. (ars/*)
Tim SAR memandu langsung pelajar saat proses evakuasi.
PLT. Sekda NTB H. Iswandi mengatakan, simulasi sebagaimana dilakukan BPBD NTB itu, harus sesering mungkin dilakukan. Tujuannya untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang kesiap siagaan dalam hadapi bencana. Unsur pemerintah dan masyarakat harus punya visi yang sama dalam upaya pengurangan risiko bencana. ‘’Dari simulasi ini saya ingin sampaikan, semua pihak harus care. Seperti rumah sakit, , sekolah, kelompok kelompok masyarakat,’’ ujarnya. Dengan simulasi itu, kata dia, akan jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyiapan diri bagi masyarakat dalam rangka evakuasi mandiri. Sementara pemerintah menyiapkan perangkat pendukung. Namun pada dasarnya dari segi sarana dan prasarana (Sarpras) dari pemerintah dan unsur terkait menurutnya sudah lengkap. ‘’Sarpras, logistik, sudah berkecukupan. Tinggal bagaimanameningkatkanrespons.Jadisemua harus kita tingkatkan,’’ pungkasnya. Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH menegaskan bahwa simulasi tersebut bertujuan jangka panjang untuk kontijensi. Kegiatan sekaligus untuk terus menerus mengingatkan masyarakat tentang kesiap siagaan demi pengurangan risiko bencana. Wujud dari dua hal itu adalah tercapainya pemahaman masyarakat tentang evakuasi mandiri dan minimnya korban serta kerusakan. ‘’Simulasi ini hanya bagian kecil dari upaya penanganan bencana. Mitigasi seseungguhya, bagaimana kita mitigasi dengan pendekatan risiko bencana. Seperti mempersiapkan infrastruktur tahan bencana,’’ jelasnya. Dilibatkannya TNI, Polri, Basarnas, serta OPD dan unsur lain dalam simulasi itu, hanya sebagian dari melatih kesiapsiagaan. Selebihnya adalah jangka panjang, untuk melatih kemandirian masyarakat dalam hadapi bencana.
Tim SAR Brimob mengevakuasi korban dengan kendaraan khusus.
Sekolah sekolah dan instansi yang terlibat, kata dia, sudah dilatih sebelum simulasi. Mereka diharapkan sudah bisa melakukan penanggulangan sendiri ketika terjadi bencana. ‘’Jadi nanti ketika ada kejadian, tidak harus menunggu pemerintah. Tapi evakuasi mandiri itu bisa tercapai,’’ jelasnya. Simulasi itu juga bagian dari merespon kejadian gempa tahun lalu, di mana di dalam koordinasi masih harus dievaluasi. Sistem komando yang terputus, sehingga semua pihak terkesan jalan masing masing. ‘’Tapi ke depan nanti, kita bergerak bersama. Komunikasi ke mana dan bergerak ke mana,’’ jelasnya. Ke depan, kata dia, setiap situasi di lapangan ada rencana kontijensi. Hal hal yang disiapkan, siapa yang bergerak, sudah jelas dengan tugas dan kewenangan masing masing. (ars/*)
Penanganan korban di cluster kesehatan.
Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik bersama jajaran foto bersama difabel yang dilibatkan dalam simulasi.
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 14 Agustus 2019
Halaman 15
Sumbawa Besar (Suara NTB) Duta Besar RI untuk Rusia, M. Wahid Supriyadi, berkomitmen mendukung program NTB Gemilang. Bentuk dukungan di antaranya, akan mengupayakan kerjasama UTS dan NTB dengan universitas di Rusia. Kemudian akan memprioritaskan putra NTB untuk bisa kuliah di kampus terbaik di Rusia. Serta akan berkomunikasi dengan Kedubes Rusia di Jakarta terkait kerjasama dengan Pemprov NTB. Bahkan berencana mengunjungi NTB dan UTS di Sumbawa. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Tim Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) yang dipimpin Rektor UTS, Dr. Andy Tirta, M.Sc, dengan Dubes RI untuk Rusia di Kedutaan Besar RI di Moscow. Setelah sebelumnya, rombongan UTS melakukan presentasi dan diskusi inten-
sif serta ditutup dengan MoU dengan Fakultas Pertanahan Moscow State University (MSU), Senin (12/8) lalu. Saat mengunjungi Kantor KBRI di Moscow, tim UTS yang ditemani Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Moskow, Ade Irma Elvira, disambut hangat oleh Sekretaris I Pensosbud, Enjay Diana. Selanjutnya diterima Dubes sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan seminggu sebelum kehadiran tim UTS di Moscow. Dalam pertemuan itu, Dubes Wahid Supriyadi mengaku terkesan dengan kegigihan UTS dari jauh datang menjalin kerjasama penelitian dan MoU dengan MSU. Mengingat MSU adalah universitas terbaik di Rusia dan masuk ranking 84 dunia. Dubes juga menceritakan bahwa tiga tahun lalu anaknya melakukan praktik magang dokter umumnya di Kabupat-
Investor Cek Kesiapan Bongkar Muat Pelabuhan Lembar Dari Hal. 1 Kemudian mereka juga mengecek Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek dan pabrik pakan ternak. ‘’Kita siap. Tinggal mereka. Kita perkenalkan langsung mereka dengan GM PT Pelindo Cabang Lembar, KSOP, Syahbandar,’’ terangnya. Setelah sapi-sapi asal Australia tersebut digemukkan di NTB. Sesuai kebijakan Pemprov, bukan lagi sapi yang akan dikirim nantinya ke luar daerah. Tetapi yang dikirim adalah daging. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si saat menerima kunjungan Komisi VI DPR RI, belum lama ini berharap adanya bisnis baru penggemukan sapi di NTB. Para pengusaha dapat membeli sapi dengan harga murah di Australia kemudian digemukkan di NTB.
‘’Itu jadi bisnis baru, menggemukkan sapi. Ada nilai tambahnya. Untuk menggemukkan ini pakai pakan. Berarti ada insentif untuk munculnya industri pakan. Kenapa industri pakan muncul, karena tak ada yang pakai,’’ jelasnya. Menurut gubernur, jika pabrik pakan terbangun di NTB, maka produk hasil pertanian seperti jagung, kedelai dan lainnya tak perlu lagi dijual dalam bentuk mentah ke luar daerah. Tetapi dapat diolah di NTB, salah satunya menjadi pakan. Jika pabrik pakan berdiri, maka akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi di dalam daerah. ‘’Kelebihan bawa ternak dari Darwin ke NTB, karena dekat. Pulangnya (ke Australia) kita bisa ekspor pakan ternak ke sana,’’ katanya. (nas)
Tak Abaikan Sapi Lokal Dari Hal. 1 ‘’Bukan Pemprov yang mendatangkan atau mengimpor sapinya. Tapi Pemprov membantu dan memfasilitasi investor yang tertarik untuk bisnis di area ini,’’ ujar Gubernur, Selasa (13/8). Menurutnya, pengembangbiakan sapi tidak bisa berdiri sendiri. Untuk bisa tumbuh menjadi sapi berkualitas kompetitif, membutuhkan pakan yang berkualitas pula. Hal ini memunculkan kebutuhan lain, yaitu pabrik pakan. “Ternak kita sengsara di musim kemarau tanpa pakan. Nggak akan kompetitif. Pabrik pakan bahan bakunya ada di NTB. Jagung dan lain-lain melimpah di kita. Dengan adanya pabrik pakan maka nilaitambah produk pertanian kita akan meningkat. Jagung dan lain-lain akan mulai diolah di tempat kita,’’ ujarnya. Seperti halnya memancing datangnya investasi di bidang pengembangbiakan sapi. Pemprov NTB pun akan berusaha menarik dan membantu investor yang mau membuat pabrik pakan ini. ‘’Investasi di pabrik pakan ini hanya akan menarik kalau pasarnya ada. Nggak ada insentif untuk munculnya pabrik pakan kalau yang mengonsumsi pakannya tidak ada. Saat ini sapi kita kurang dan petani kita nggak mau dan belum terbiasa dengan pakan olahan. Karenanya, pasar untuk pakan ini harus diciptakan,’’ ujarnya. Gayung bersambut. Kunjungan Gubernur NTB ke Australia belum lama ini melahirkan peluang baru. “Kebetulan Australia dekat dengan kita dan juga kekurangan pakan, tapi bagus di breeding karena areanya luas. Jadi harga sapi Australia relatif murah,’’ katanya. Untuk membuat insentif hadirnya industri pakan, maka impor sapi Australia menjadi opsi menarik untuk mereka yang tertarik membangun industri pakan. Proses pembiakan sapinya dilakukan di Australia. Sementara, penggemukannya dilakukan di NTB. Usaha penggemukan sapi inilah
yang akan memunculkan permintaan pakan. ‘’Di sinilah pasar untuk industri pakan muncul. Di saat yang sama, semua fasilitas modern RPH kita dan lain-lain bisa termanfaatkan yang selama ini idle. Jadi pengolahan sapi kita mulai jalan dan dagingnya bisa dijual ke Jawa bahkan ke luar negeri,’’ ujarnya. Strategi ini bukan berarti spesies sapi lokal diabaikan. Pengembangbiakan sapi lokal juga tetap akan menjadi pilihan untuk diseriusi. Malahan, upaya mendatangkan sapi impor bisa juga dilakukan oleh pedagang-pedagang sapi lokal di NTB. Hasil produksi pabrik pakan bisa juga diekspor ke Australia. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa suatu saat, cattle station di Australia akhirnya dikelola dan dimiliki oleh orang-orang NTB sendiri. Menurut Dr. Zul, saat ini ia tengah berupaya membujuk ‘’pemain’’ besar yang berpengalaman di bidang ini. Gubernur mengandaikan, saat para pengimpor sapi ini mendatangkan 20 ribu sapi dari Australia ke Jakarta, sebagian kecil dari angka itu bisa saja digemukkan dulu di NTB. “Bisa saja diturunkan di Lembar 500 atau 1000 ekor untuk kemudian digemukkan dan diproses di NTB. Seiring dengan berlalunya waktu, kita akan ada pembelajaran dan pengalaman untuk kemudian skala usahanya diperbesar,” tegasnya. Dr. Zul menyadari, semua ini memang tidak akan semudah di atas kertas. Namun, seperti yang selalu diutarakannya, perjalanan panjang, selalu harus dimulai dengan langkah pertama. ‘’Dan para pemenang dan pahlawan biasanya berani menempuh jalur yang tidak biasa dan jalan yang jarang dilalui oleh orang lain,’’ pungkasnya. (*)
KPK Limpahkan Berkas Liliana Hidayat ke PN Mataram Dari Hal. 1 Kurniadie diduga menerima suap Rp1,2 miliar. Selain itu, mantan Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fajrin juga diduga menerima suap. Suap tersebut terkait upaya penghentian kasus pelanggaran izin tinggal dua WNA yang bekerja di Wyndham Sundancer Resort Sekotong, Lombok Barat. Duit suap disetor oleh Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat selaku pengelola Hotel
Sundancer tersebut. Awalnya, Liliana hendak menyetor Rp300 juta. Namun, bagi Kurniadie uang sebanyak itu belum cukup untuk menghentikan kasus yang menjerat WNA asal Australia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48). KPK menciduk Kurniadie di rumah dinasnya di Mataram, Selasa (28/5) dini hari. setelah menangkap Liliana pada Senin (27/5) petang. (why)
en Sumbawa. Anaknya tersebut sangat terkesan selama berada di Tana Intan Bulaeng tersebut. “Beliau sangat terkesan karena kami datang dari jauh yaitu Sumbawa. Lebih terkesan lagi ketika beliau tahu bahwa kami menjalin kerjasama penelitian dan MoU dengan MSU karena MSU adalah universitas terbaik di Rusia dan masuk ranking 84 dunia,” terang Kepala Kantor Urusan Internasional UTS, Nurul Izzati M.Sc, yang ikut dalam rombongan UTS. Duta Besar RI untuk Rusia yang baru mendapatkan gelar Honarary Professor dari Tomsk State University di SiberiaRusia serta Rekor MURI untuk kegiatan Festival Indonesia ini, sambung Nurul, ternyata juga sangat concern dengan dunia pendidikan. Sehingga kedatangan rombongan UTS sesuai dengan misi pendidikannya. “Saya berharap ada banyak orang Indonesia bisa mengambil studi S2-S3 nya di Rusia, karena kualitasnya yang tidak kalah dengan Amerika dan Eropa”, tutur Dubes seperti disampaikan Nurul Izzati.
Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin penting yang disampaikan Dubes. Di antaranya, Dubes RI untuk Rusia sangat mendukung UTS dan NTB untuk menjalin kerjasama dengan universitasuniversitas di Rusia. Hal ini dikarenakan banyak kampuskampus, terutama yang berbasis teknologi adalah kampus dengan fasilitas dan mutu yang bagus bahkan sangat baik. Di antaranya termasuk yang berkembang adalah tentang pertanian, pertambangan, bioteknologi dan juga permesinan. Dubes akan membantu komunikasi dengan pihak Kedubes Rusia di Jakarta untuk menjalin kerjasama ini dengan Pemerintah NTB. Karena adanya program yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, NTB akan diusahakan untuk masuk dalam prioritas penerimaan mahasiswa Master dan PhD. Selain itu, rombongan dari UTS juga akan diberikan jalur komunikasi khusus dengan Wakil Rektor salah satu universitas di Siberia, Rusia yang fokus untuk dunia pertamba-
(Suara NTb/ist)
Dubes RI untuk Rusia Dukung Program NTB Gemilang
FOTO BERSAMA - Dubes RI untuuk Rusia foto bersama dengan Rektor UTS didampingi rombongan lainnya dari UTS ngan, mengingat potensi pertambangan di Sumbawa-NTB yang tinggi. Bapak Dubes RI untuk Rusia sangat antusias untuk berkunjung ke NTB dan membicarakan hal ini juga dengan Gubernur NTB termasuk mengajak Gubernur NTB untuk berkunjung ke Rusia untuk mempromosikan wisata ataupun peluang kerjasama dengan pihak Rusia. “Dalam
NTB Harus Selektif terhadap Investor Asing Dari Hal. 1 Ketika tidak dijalankan dalam waktu tertentu sesuai klausul dalam perjanjian kerjasama, maka harus segera dikembalikan untuk kemudian diredistribusi kepada investor yang benar-benar serius. ‘’Tapi langkah bijaknya kita ajukan permohonan untuk segera merealisasikan investasinya. Kalau mereka tidak bisa, segera diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi,’’ katanya. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini mengatakan, puluhan ribu hektare lahan investasi yang terindikasi ditelantarkan investor harus menjadi catatan Pemda. Dengan adanya kasus seperti ini, maka Pemda harus hati-hati memberikan izin kepada investor. Memang, kata Firmansyah, NTB sangat butuh investasi. Mempercepat pemberian izin kepada investor suatu hal yang sangat diharapkan para pemilik modal. Tetapi percepatan pengurusan izin bukan berarti memangkas prosedur. ‘’Tapi harus menambah tenaga di bidang pelayanan perizinan. Ujung-ujungnya cepat jadinya proses izin. Pemda harus tetap selektif,’’ katanya. Supaya tak tertipu investor
abal-abal, maka sebelum pemberian izin harus ditelusuri rekam jejaknya. Mulai dari rekam jejak bisnis, permodalan dan yang punya perusahaan. Jangan sampai Pemda banyak memberikan izin investasi. Tetapi pada akhirnya realisasi investasi kecil. Jika hal ini terjadi maka sangat disayangkan. ‘’Kalaupun kita selektif sedikit. Tapi investor yang benarbenar serius. Yang punya komitmen. Maka perlu kita perkuat dikontrak. Misalnya dalam jangka waktu enam bulan. Kalau tak menjalankan investasinya, harus diambil alih pemerintah, direinvestasi ke pihak lain,’’ ujarnya. Firmansyah menyarankan, klausul perjanjian kerjasama dengan investor harus diperkuat. Jangan sampai mereka yang memperoleh izin investasi di NTB, tidak serius merealisasikan investasinya. Atau mereka kehilangan momentum merealisasikan investasinya. Menurutnya, Pemda perlu selektif terhadap investor asing yang mau menanamkan investasinya di NTB. Dan memberikan karpet merah kepada investor lokal. Pasalnya, kalau investor
asing akan susah dicari apabila mereka tak kunjung merealisasikan investasinya. Sedangkan kalau investor lokal, mereka akan mudah dicari dan dapat didesak segera merealisasikan investasinya. ‘’Kita maksimalkan peran investor lokal sebagai salah satu antisipasi investasi abal-abal. Karena kita tak tahu secara mendalam kalau investornya dari luar negeri. Kalau dari sini, bisa kita cari,’’ katanya. Investor yang tidak serius menanamkan investasinya di NTB harus disisir. Kemudian memperkuat klausul kerjasama investasi. Sehingga lahan yang diberikan kepada investor, benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. ‘’Pertama, kita perkuat kontraknya, syarat di depan. Ke dua, kita beri karpet merah kepada investor lokal,’’ tandasnya. Seluas 21.467,675 hektare lahan investasi terindikasi ditelantarkan investor di NTB. Di sisi yang lain, Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengusulkan pencabutan izin investasi senilai Rp2,479 triliun dari puluhan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah diberikan izin di NTB. (nas)
Validasi Korban Gempa Lamban Dari Hal. 1 dan kota terdampak gempa. Dari hasil evaluasi pemerintah pusat, belum ada satu pun yang sudah tuntas dengan validasi. Sementara realisasi anggaran menanti. ‘’Pemerintah pusat sudah wanti wanti. Jika tidak sampai selesai 2019 ini, banyak yang jadi persoalan. Karena memang banyak yang belum dapat bantuan. Ini masalah paling krusial,” ujarnya. Ia mengingatkan kembali kepada masing masing daerah. Seperti Pemkab Lombok Barat, Pemkab Lombok Utara, termasuk Pemkab Lombok Tengah dan LomboK Timur, sampai saat ini belum juga tuntas melakukan validasi data anomali. Seperti warga yang belum dapat bantuan seharusnya segera dilakukan input. Tidak hanya daerah yang terdampak paling banyak, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Besar (KSB) dengan jumlah korban paling sedikit, justeru belum tuntas validasi. “Ini jadi salah satu kelemahan kita. Harusnya selesai Juni kemarin, ini sudah Agus-
tus. Kemarin KLU dan Lotim sudah janjikan awal Agustus, tapi sampai hari ini belum,” ungkapnya. Diketahuinya, pelaksana teknis untuk validasi data anomali adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Mereka mengecek dan mendata korban yang belum termasuk penerima manfaat, baik berdasarkan temuan maupun laporan fasilitator. Menaikkan grade yang tadinya rusak ringan atau sedang, menjadi rusak berat. Begitu juga sebaliknya. Data anomali ini kecenderungan terkait dengan kelompok rentan seperti warga lanjut usia (lansia). Pada kesempatan itu, ia mengimbau pemerintah daerah khususnya Dinas Perkim untuk memacu percepatan penyelesaian data dimaksud sesuai instruksi pemerintah pusat. Dengan begitu, anggaran yang sempat jadi temuan akibat data anomali tersebut, segera bisa terpakai. Dana di rekening masyarakat yang belum terpakai, juga dapat segera direalisasikan. Memang ada kendala di lapangan. Diketahuinya,
Perkim kesulitan ketika berkaitan dengan data kependudukan yang tidak sinkron. Untuk itu, ia menyarankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten dan Kota untuk jemput bola ke desa hingga dusun dusun melakukan pendataan dengan cara mobile. ‘’Saran saya, kalau ada mobil pelayanan, turunkan ke desadesa untuk melakukan pelayanan kependudukan korban gempa,’’ sarannya. Ahsanul Khalik juga menjelaskan, sejumlah hambatan klasik seperti oknum kelompok masyarakat (Pokmas), oknum fasiliator dan aplikator yang diduga bermain dengan mengambil keuntungan pribadi. Ia kembali mengingatkan sanksi pidana jika tabiat itu masih terus berlangsung. Mengenai data terbaru realisasi bantuan korban gempa, dana yang sudah ditransfer ke rekening Pokmas untuk pembangunan rumah mencapai Rp 4,067 triliun. Sementara yang masih tersimpan di rekening masyarakat mencapai Rp795 triliun dan yang telah disalurkan ke masyarakat mencapai Rp 4,862 triliun. (ars)
NTB Masuk Fase Puncak Kekeringan Ekstrem Dari Hal. 1 Situasi ini sama dengan saat dasarian I Agustus 2019, umumnya tidak terjadi hujan di seluruh wilayah NTB. Curah Hujan hanya tercatat di Pos Hujan Pringgasela sebesar 10 mm per dasarian. Sifat hujan pada dasarian I Agustus 2019 umumnya bawah normal. ‘’Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut – turut umumnya dalam kategori sangat panjang, antara 31 sampai 60 hari, hingga Kekeringan ekstrem dengan HTH lebih dari 60 hari,’’ kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Satklim Lobar, Luhur Tri Prayitno, SP, Selasa (13/8). Daerah tanpa hujan terpanjang terjadi di Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat sepanjang 118 hari. Peringatan dini dampak kekeringan disampaikan untuk daerah dengan HTH lebih dari 60 hari, seperti Lombok Utara di Bayan, Tanjung, Gangga. Lombok Tengah di Batukliang Utara. Lombok
Timur di Labuhan Pandan dan Sambelia. Sumbawa Barat untuk Brang Rea, Taliwang, Brang Ene dan Jereweh. Sementara Sumbawa Besar, HTH terpanjang paling banyak. Seperti Alas, Orong Telu, Buer, Batulanteh, Sumbawa, Moyohilir, Moyohulu, Alas Barat, Lape. Sementara di Dompu, Manggalewa, Woja, Kempo, Hu’u, Kilo, Pajo. Kabupaten Bima, daerah kemarau panjang seperti Donggo, Palibelo, Tambora, Langgudu, Madapangga, Wera, Belo, Wawo, Bolo, Woha, Sape, serta Kota Bima seperti Raba, Asakota Kolo, Asakota Jatiwangi. Kebakaran di Sanggar Dampak kekeringan mulai terlihat. Setelah kebakaran hutan dan lahan di Lombok Timur, kejadian sama di Kabupaten Bima. Titik api ditemukan di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) Usaha Tani Lestari (UTL) Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, Selasa (13/8) kemarin. Upaya pemadaman dilaku-
kan anggota TNI dipimpin Danpos Ramil 1608-05/Donggo Pelda Barahima bersama anggota Posramil. Dandim 1608/Bima Letnan Kolonel Inf Bambang Kurnia Eka Putra sesuai laporan diterimanya, Danposramil berkoordinasi dengan PT. Sanggar Agro dan aparat Pemerintahan setempat dengan menghubungi tim Pemadam Kebakaran (Damkar). “Api awalnya sudah bisa dipadamkan. Namun, tidak lama kemudian muncul lagi sehingga Damkar mengerahkan mobil pemadam kebakaran tambahan,” ungkap Dandim. Belum diketahui pasti pemicu kebakaran. Namun demikian, Dandim lulusan Akmil 1999 ini mengajak seluruh warga yang dekat kawasan hutan berhati-hati, tidak sembarang membuang puntung rokok atau menyalakan api yang dapat memicu kebakaran hutan. ‘’Mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau panjang,’’ ujarnya. (ars)
kunjungan ke NTB, Bapak Dubes juga akan mengunjungi UTS nantinya,” tambah Nurul. Setelah silaturahim 1,5 jam yang terasa sangat singkat karena banyak hal yang dibicarakan, rombongan UTS merasa mendapat kehormatan karena diundang makan malam oleh Dubes esok harinya, dan tak lupa untuk merayakan perayaan 17 Agustus di KBRI hari Sabtu ini. Rektor UTS, Andy Tirta yang dihubungi Suara NTB Via WhatsApp, Selasa (13/8) menambahkan, poin penting bagi UTS dalam pertemuan tersebut, Dubes RI di Moskow, sangat mengapresiasi MoU UTS dengan MSU, karena status MSU sebagai kampus terbaik di Rusia. “Poin paling pentingnya adalah banyak orang yang tidak mengetahui bahwa peluang studi di Rusia itu sangat terbuka luas. Pak Dubes akan
berusaha memprioritaskan NTB untuk masuk ke dalam list penerima beasiswa dari pemerintah Rusia. Karena adanya program dukungan dari pemprov NTB,” terangnya. Apalagi ketika mereka mengetahui, Pemprov NTB memiliki program beasiswa ke luar negeri, maka Dubes merasa ini bagaikan gayung bersambut. Pemerintah Rusia akan mencari sebaik-baiknya orang Indonesia untuk kuliah di kampus terbaik di Rusia. Didukung oleh program beasiswa Pemprov NTB. “Untuk UTS sendiri beliau juga apresiasi, karena kita juga bawa tema teknologi di Indonesia Timur, khusus di NTB, dan beliau juga tahu Sumbawa ada di mana. Poinnya beliau (Dubes) akan mengunjungi UTS juga nanti saat Oktober kunjungan ke NTB sama Pak Gubernur,” kata Andy. (arn)
DPMPTSP Usulkan Cabut Izin Investasi Senilai Rp2,479 Triliun Dari Hal. 1 Pemda hanya memberikan support data kepada Kanwil BPN NTB. Sementara yang melakukan verifikasi dan menentukan lahan itu telantar adalah BPN Pusat atau Kementerian ATR. ‘’Sampai sekarang data itu. Kalau ada update data akan disampaikan. Tapi sampai sekarang itu belum berubah data (lahan terindikasi telantar) itu,’’ tandasnya. Irnadi menambahkan, pihaknya meminta Pemda kabupaten/kota juga melakukan pengawalan mengenai keberadaan lahan yang terindikasi ditelantarkan investor di kabupaten/kota. Perkembangan datanya perlu terus diupdate supaya Pemprov bisa mengambil langkah. Ditanya mengenai adanya dugaan pemegang izin mengagunkan sertifikat lahan ke perbankan. Irnadi mengatakan bahwa memang ada informasi yang terkait hal itu. ‘’Tetapi itu bagian dari evaluasi pemerintah daerah, terkait perusahaan atau investor yang melakukan itu,’’ tandasnya. Sebelumnya, DPMPTSP NTB telah mengusulkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk mencabut izin puluhan investasi dalam dan luar negeri yang ada di NTB. Nilai investasi yang direncanakan mencapai Rp2,479 triliun lebih. Rekomendasi pencabutan izin, didasarkan atas ketidakpastian realisasi investasi di NTB yang telah diajukan oleh pemodal-pemodal umumnya luar negeri ke pemerintah pusat. Sebelumnya, BKPM RI meminta NTB menelusuri 139 perusahaan yang mengajukan izin investasi dalam kurun waktu 2017 - 2018. Penelusuran yang dilakukan oleh tim dari Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP NTB, pada 22 April 2019. Dari 48 perusahaan yang didatangi lokasi izin investasinya, diketahui 28 perusahaan yang tidak tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dengan nilai investasi yang berpotensi gagal dari yang direncanakan mencapai Rp2.057.521.700.000 (1 dolar Amerika=Rp13.500). Kemudian pada 18 Juni 2019, dari 25 perusahaan yang didatangi, 14 perusahaan berpotensi batal investasinya mencapai Rp421.640.380.000 (1 dolar Amerika=Rp13.500). Tim DPMPTSP terus menelusuri perusahaan-perusahaan lain yang masuk dari 139 perusahaan yang diminta dicek oleh BKPM RI. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST.M.Si mengatakan, ada perusahaan yang menjual lahannya. Ada juga yang tidak jadi berinvestasi dan ada juga yang hanya konstruksi tetapi tidak melaporkam LKPM. ‘’Ada juga yang lahannya kosong. Ada juga yang tidak kita temukan jejaknya. Kita tanya-tanya sampai ke pemerintah desa dan kelurahannya,’’
kata Yunita, belum lama ini. Berdasarkan data DPMPTSP NTB, sejumlah perusahaan asing yang rapor merah, diantaranya. PT. Sky Investment Group (Hongkong, Cina) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), PT. Origin Resort Lombok (Hongkong, Cina, Perancis) di Lombok Tengah (Loteng), PT. Unistra Internasional Create (Jepang) di Kota Mataram. PT. Evershine Pemenang Abadi (Taiwan) di Kota Mataram, PT. New House (Australia) di Lombok Barat (Lobar). PT. Woory Investment and Development Property (Korsel,Indonesia) di Loteng. PT. Marcel Real Estate Pulau Indonesia (Italia) di KLU. PT. Gili Wisata Indah (Belanda) di KLU. PT. Simahi Beach Resort (Inggris, Indonesia) di Lobar. PT. Masoan Peter Turral (Australia, Indonesia) di Lobar. PT. Primacitilink (Slovakia) di Lobar. PT. Virgin Indonesia (Belgia) di Lotim, PT. Baik House City (Prancis) di KLU, PT. Raj Investment Indonesia (Australia) di KLU. PT. Lombok Investma Indonesia (Polandia, Indonesia) di Lobar, PT. AG Emi Development (Prancis, Inggris) di Loteng. PT. Tera Selong Real Estate (Jerman) di Loteng. PT. Resort Beach Development (Singapura) di Lotim. PT. Galery Property Development (Singapura,Kanada) di Lotim.PT. Antara Dusun Air (Singapura) di KLU. PT. Geomek Korea Lombok (Korea Selatan) di Lombok Timur. PT. VLI (Indonesia) di Kota Mataram. PT. Secret Hide Away (Perancis) di Loteng. PT. DHT Bumi Budhi Sejahtera (Korsel) di Lotim. PT. Bellevue (Bulgaria) di Lotim. PT. Shamadhra Estate Indonesia (Hongkong, Cina) di Loteng. PT. Brow Bros Lombok (Irlandia, Spanyol) di Loteng. Selanjutnya PT. Raja Guangxi International Organization (China, Singapura) di Kabupaten Bima. PT. Terra Tour Sumbawa (Siprus, Bulgaria) di Kabupaten Bima. PT. Lombok Internasional Resources (Singapura) di Dompu. PT. Lakey Mimpi International (Jepang) di Dompu. PT. Clemenceau Sinar Nirmala (Australia, Perancis) di KSB. PT. Shinning Blue Sea (Swiss, Indonesia) di Sumbawa. PT. Sumbawa Pelita Energi (Cina, Indonesia) di Sumbawa. PT. Jeeva Resort Hotels (AS, Indonesia) di Lobar. PT. Puri Mas Lombok (Belanda, Indonesia) di Lobar. PT. Boka Internation Invest (Tunisia) di KLU. PT. Yamma Pool Investment (Australia) di KLU. PT. Lombok Australia Joint Enterprises (Australia) di KLU. PT. Pacula Lombok International (Australia) di Lobar. Kemudian PT. Lombok Pulau Surga (Australia, Indonesia) di Lobar. PT. Maju Tumbuh Bersama (Australia, Indonesia) di Lobar dan PT. Blackwell Estates (Inggris) di Loteng. ‘’Ada juga yang sudah konstruksi, sudah ada lahan, tapi tidak tertib LKPM. Karena dari tertib LKPM ini kita bisa memantau realisasi investasinya,’’ tandas Yunita. (nas/bul)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 14 Agustus 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Puing pasar Renteng, Lombok Tengah, setelah kebakaran beberapa waktu lalu.
Pemerintah Siapkan Rp150 Miliar untuk Bangun Pasar Renteng Praya (Suara NTB) Proses pembangunan kembali pasar Renteng Praya mulai menemukan titik terang. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk membangun pasar yang habis terbakar pada Agustus tahun 2018 lalu. Rencananya, bulan Oktober mendatang pembangunan pasar dengan konsep green building tersebut bakal dimulai. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, Lalu Firman Wijaya, S.T., kepada wartawan, Selasa (13/8). Dikatakannya, pemerintah pusat telah memplot anggaran untuk membiayai pembangunan pasar Renteng pada APBN tahun 2019 ini. Sehingga pembangunan pasar Renteng kini sudah bisa mulai ditender. “Bulan Agustus ini rencananya proses tender dimulai. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada Bulan Oktober mendatang pembangunan fisik ditargetkan sudah bisa dimulai,” terang Firman. Ia menjelaskan, rencana pembangunan pasar Renteng memang sedikit mundur dari target awal. Hal itu dikarenakan adanya perubahan dari sisi konsep bangunan pasar yang akan dibangun. Sehingga butuh tambahan waktu untuk menyelesaikan konsep bangunan
pasar Renteng tersebut. “Yang buat lama ini karena pembangunan pasar Renteng menggunakan konsep green building. Sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan konsep bangunan tersebut,” terangnya. Firman menambahkan, luas bangunan pasar Renteng yang akan dibangun sekitar 24 ribu meter persegi. Dengan dua lantai, dari rencana awal tiga lantai. Dengan luas tersebut, pasar Renteng diharapkan bisa menampung hingga 1.719 pedagang. Sesuai dengan jumlah pedagangan hasil pendapataan sebelumnya. Untuk anggaranya pembangunan direncanakan dengan sistem multiyear. Dimana anggaran akan dialokasikan secara bertahap selama dua tahun. Menyesauaikan dengan lama pengerjaan pasar tersebut. “Kalau Oktober mulai dibangun, maka akhir tahun 2020 mendatang pasar Renteng sudah jadi dan bahkan sudah siap ditempati,” imbuhnya. Lebih lanjut mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Loteng ini, menambahkan, begitu jadi pasar Renteng bakal menjadi bangunan pasar pertama di NTB yang menganut konsep green building. Sekaligus menjadi pasar termegah di Loteng bahkan di NTB. Para pedagang yang menempati pasar Renteng nantinya juga akan disiapkan meja plus kursi sekaligus. Sehingga tidak ada lagi pedagang yang menjajakkan dagangannya dilantai pasar. Denganbegitu,dagangan yang dijajakkan bisa lebih rapi. “Yang paling penting, karena mengadopsi konsep green building, maka konsumsi listrik di pasar Renteng bakal lebih hemat,” pungkas Firman. (kir)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257