Edisi Selasa 14 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 14 JULI 2020

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Aksi Bela Beli Produk Lokal

Membuka Jalan Baru Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

Pemprov NTB sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB. Pemberdayaan UMKM melalui kebijakan bela dan beli produk lokal bertujuan mengatasi pengangguran dan mempercepat pengentasan kemiskinan. ‘’KARENA kami yakin betul untuk mengatasi pengangguran, kita bebas dari kemiskinan harus berani meretas jalan baru dengan langkah yang tak biasa. Jadi kami berani, pakai produk UMKM,’’ ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Dalam Rapergub yang sedang disusun, ada beberapa prinsip yang menjadi pertimbangan Pemprov membuat H. Zulkieflimansyah

Serap Produk Lokal, Potensi Pasar PNS Terbuka Lebar PNS menjadi pasar yang sangat potensial untuk penyerapan produk lokal yang dihasilkan IKM dan UMKM NTB. Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, jumlah PNS aktif lingkup Pemprov NTB sebanyak 13.831 orang. Jika ditambah PNS seluruh kabupaten/ kota di NTB, maka ada ratusan ribu PNS yang dapat menjadi pasar produk IKM dan UMKM lokal.

Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan, penggunaan produk lokal sudah mulai digalakkan di kalangan PNS lingkup Pemprov Muhammad Nasir NTB. Setiap Selasa dan Kamis, PNS diwajibkan menggunakan seragam dari kain tenun khas NTB. Bersambung ke hal 8

regulasi aksi bela dan beli produk lokal NTB. Pertama, UMKM memiliki peranan penting bagi perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Kemudian penciptaan nilai tambah produk dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di NTB. Kedua, UMKM di NTB belum memiliki kapasitas berproduksi yang memadai. Ketiga, sejak Maret 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap terhambatnya UMKM. Sehingga mengancam terjadinya

penurunan kesejahteraan pelaku usaha dan stagnannya pertumbuhan ekonomi wilayah.

Keempat, dalam rangka meningkatkan kapasitas berproduksi dan daya saing pasar dari UMKM sekaligus mengatasi dampak pandemi Covid-19, Pemprov NTB mengambil kebijakan pemberdayaan UMKM secara efisien, efektif, produktif dan berkelanjutan.

Baik sebagai objek perlindungan sosial maupun subjek stimulus ekonomi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Bersambung ke hal 8

Pemasaran Produk Diharapkan Jadi Lebih Baik KALANGAN Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyambut baik rencana Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB. Program itu diharapkan dapat membantu UMKM. Terutama dalam pemasaran produk, yang selama ini jadi salah satu hal urgen dalam pengembangan UMKM lokal.

Ketua Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) Manfaat Nyiuh Daya (MND), Raden Sukawati menyambut baik pemberdayaan UMKM dari Pemprov NTB itu. Ia berharap program itu benar terlaksana. ‘’Alhamdulillah setelah sekian tahun, baru hari ini ada cetusan luar biasa dari Pemprov, khususnya guber-

nur. Kami menanggapinya, sangat berterima kasih dan sangat positif,’’ katanya.

MND sudah sudah berdiri sejak tahun 2014 dan berdomisili di Kabupaten Lombok Utara. Jenis Usaha MNS yaitu olahan kelapa berupa minyak kelapa murni atau virgin coconut oil dan minyak goreng. Kapasitas produksi

untuk minyak kelapa murni sebanyak 2 ton per bulan, sementara untuk minyak goreng sebanyak 2,5 ton per bulan.

MND juga dilibatkan sebagai salah satu penyedia sembako untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

Bersambung ke hal 8

Raden Sukawati

Bela UMKM, dari Hulu hingga Hilir KEBIJAKAN bela dan beli produk lokal yang sedang dirancang Pemprov NTB bertujuan menekan angka pengangguran dan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Dengan menyerap produk IKM dan UMKM lokal, maka semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan. ‘’Uang kita tidak lari keluar daerah. Dengan membeli produk IKM dan UMKM lokal, uang akan berputar di dalam daerah.

Sehingga kalau bela dan beli produk lokal diterapkan, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan akan lebih cepat,’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, H. Amry Rakhman

M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/7) lalu.

Permasalahan utama yang dihadapi di NTB sama seperti daerah lain, yaitu persoalan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB pada Februari 2020 berdasarkan data BPS sebesar 3,14 persen atau 78.220 orang.

TPT tertinggi merupakan lulusan SMK sebesar 6,97 persen, diploma I, II dan III sebesar 6,27 persen, SMA 5,12 persen, universitas 4,06 persen, SD 1,63 persen dan SMP 1,14 persen.

Sedangka angka kemiskinan di NTB berdasarkan rilis BPS yang terakhir pada September 2019 sebesar 13,88 persen atau 705.680 jiwa.

Bersambung ke hal 8

Jadikan Produk Lokal Perlu Reorientasi Dorong Pemberdayaan Lebih Terarah Tuan di Rumah Sendiri Produksi UMKM dan Kepastian Pasar

H. Wirajaya Kusuma

Nuryanti

telah dilakukan juga dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

“Itu sudah kita ikuti pelaksanaannya, tapi dengan Pergub yang sekarang ini (nantinya) pemberdayaan bisa lebih terarah. Ada tim forum koordinasi dan tim pengendali,” ujar Wirajaya, Minggu (12/7).

Bersambung ke hal 8

H.Fathurrahman

Abdul Rauf

PROGRAM Aksi Bela dan Beli Produk Lokal dinilai cukup bagus untuk menggairahkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jika rencana itu berhasil dan skala produksi UMKM lokal bisa meluas, maka akan berpengaruh juga pada upaya pengentasan kemiskinan.

Pemerhati Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah, M.Si, menyampaikan, program Aksi Bela dan Beli Produk Lokal dinilai tepat di masa pandemi Covid-19 untuk menggairahkan kembali UMKM yang pasarnya hilang.

Bersambung ke hal 8

(SuaraNTB/dok) NTB/dok) (Suara

PENYUSUNAN Pergub Bela Beli Produk Lokal diproyeksikan dapat memberikan beberapa manfaat dalam pegembangan IKM/UKM lokal. Di antaranya menjadi acuan pengembangan, serta memberi kepastian pasar yang dapat mendorong produksi pelaku usaha.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) NTB, H. Wirajaya Kusuma, SH.MH menerangkan, upaya serupa sebelumnya

PEMPROV NTB tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bela dan Beli Produk Lokal. Pergub tersebut diyakini sebagai salah satu setrategi jitu dalam mengurangi angka kemiskinan di NTB. Mendengar rencana Pemprov NTB akan melahirkan Pergub Bela dan Beli Produk Lokal tersebut mendapat respons positif dari kalangan anggota wakil rakyat di DPRD NTB. Mereka memberikan dukungan penuh terkait rencana tersebut, terutama dari sisi penganggaran dalam pelaksanaan Pergub tersebut. ‘’Sekali lagi ini adalah kabar sangat baik bagi UMKM dan IKM kita.

Bersambung ke hal 8

M. Firmansyah

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 14 Juli 2020

Bukan Warga Ampenan KECAMATAN Ampenan menjadi wilayah tertinggi dengan kasus positif Covid-19 di Kota Mataram. Warga terpapar ini diklaim secara administrasi bukan warga Ampenan.

Camat Ampenan, Syamsul Irawan menyampaikan, data pasien positif yang dirilis oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, tidak semuanya warga Ampenan.

Hanya saja, mereka masih memegang kartu tanda penduduk (KTP) Ampenan. “KTPnya memang Ampenan. Tapi mereka tidak lagi tinggal di sana,” kata Syamsul dikonfirmasi, Senin (13/7).

(Suara NTB/cem) Data perkembangan kaSyamsul Irawan sus Covid-19 per tanggal 12 Juli 2020. Kasus positif di Kecamatan Ampenan mencapai 164 orang. Dengan rincian, 100 orang dinyatakan sembuh, 54 pasien dalam perawatan dan 11 orang meninggal dunia. Pasien dalam pengawasan 50 orang dan 1 orang dalam pemantauan.

Syamsul menegaskan secara fair juga harus dilihat tingkat kesembuhan pasien. Data yang dirilis bahwa akurasi warga Ampenan terpapar mulai menurun. Contohnya, di Lingkungan Pelembaq sudah termasuk zona hijau atau tidak ada warga terpapar. Yang tersisa hanya di Kelurahan Ampenan Tengah dan Kebon Sari. “Yang dirilis KTP Ampenan Tengah.

Setelah ditelusuri tidak tinggal di sana,” sebutnya.

Pihaknya kewalahan mengidentifikasi dan menelusuri keberadaan pasien berdasarkan data tersebut. Akan tetapi kata Syamsul, pihaknya selalu berupaya menekan kasus penularan dengan melakukan penelusuran kontak erat berkoordinasi dengan Puskesmas. Pencegahan penularan juga melalui program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dan program kampung sehat. “Kita berdoa betul supaya dapat ditekan sampai dengan titik nol,” harapnya.

Tingginya warga terpapar diklaim Syamsul, tidak dapat disimpulkan akibat ketidakdisiplinan masyarakat. Karena, kebanyakan masyarakat terpapar virus Corona di tempat kerja serta tempat umum. Lingkungan sambungnya, dipastikan sudah tidak ada penularan. Sebagian besar masyarakat disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Adapun pasien positif maupun meninggal dunia memiliki penyakit penyerta atau komorbit.

Kondisi saat ini, pihaknya harus bisa menyesuaikan kondisi serta sinkronisasi ekonomi. Apalagi memasuki ajaran baru, sehingga perguruan tinggi mulai buka. “Anak – anak kos mulai balik dan harus menjadi perhatian,” demikian kata Syamsul. (cem)

Potensi Sangat Besar ANGGOTA Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mempertanyakan pengelolaan parkir insidentil pada momen CFD (Car Free Day) Udayana setiap Minggu pagi. ‘’Lumayan ramai di lokasilokasi itu,’’ sebutnya dalam rapat Banggar DPRD Kota Mataram dengan BKD (Badan Keuangan Daerah), Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram dan Disdag (Dinas Perdagangan) Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Senin (13/7) kemarin.

Anggota dewan dari darah pemilihan Ampenan (Suara NTB/fit) ini menggambarkan H. Muhtar masyarakat parkir hingga mendekati Hotel Pratama, Ampenan. ‘’Dan biaya parkir di sana tidak murah. Minimal Rp5.000,’’ sesalnya. Belum lagi masyarakat yang datang dari arah selatan parkir hingga di Jembatan Dasan Sari.

Hal ini, lanjut dia, menggambarkan betapa potensi parkir di Kota Mataram sangat besar. ‘’Nah ini arahnya ke mana,’’ tanyanya. Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini menyesalkan adanya pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram yang menyatakan pihaknya kewalahan mengelola parkir dengan adanya preman parkir.

Pada bagian lain, Muhtar juga menyoroti aksi premanisme yang terjadi di pasar-pasar tradisional di Kota Mataram. ‘’Saya sangat prihatin. Ada pedagang yang terlambat membayar retribusi pasar, jualannya ditendang,’’ ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IV ini mengaku cukup sering mendapat aduan aksi premanisme dari para pedagang di pasar.

Rapat Banggar bersama Dinas Perdagangan ini, sambung dia, menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk menyampaikan hal tersebut. ‘’Mungkin teman-teman di Komisi II belum sempat menyampaian ini,’’ imbuhnya. Politisi Partai Gerindra ini berharap, ke depan, penarikan retribusi pasar terhadap pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional agar dilakukan dengan cara-cara yang lebih santun.

Kepada Balitbang Kota Mataram, Muhtar mempertanyakan hasil kajian yang sekiranya memungkinkan pasar dan juga parkir dikelola di bawah naungan PD (Perusahaan Daerah). ‘’Apakah cukup dengan hasil kajian yang dulu.

Karena perkembangan pasar kita saat ini beda. Seharusnya setiap tahun ada kajian,’’ ucapnya. Sebab, daerah-daerah yang sudah lebih dulu menerapkan PD parkir dan PD pasar, terbilang cukup berhasil. Pendapatan Asli Daerah mereka diketahui meningkat signifikan. (fit)

Halaman 2

Walikota Ancam Tutup Pasar Tradisional Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengancam akan menutup pasar tradisional di Kota Mataram.

Sikap tegas ini apabila pedagang maupun pengunjung tidak taat terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“Kalau tidak bisa pasar ditertibkan atau diatur sesuai protokol kesehatan, saya akan tutup pasar itu,” tegas Walikota saat apel siaga di halaman Pendopo Walikota Mataram, Senin (13/7).

Ahyar menyampaikan, tiga bulan tim gugus tugas bekerja, tetapi berbagai macam tanggapan orang bermunculan. Satgas telah dibentuk di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menunjukkan bahwa pemkot bekerja serius dan sungguh - sungguh berupaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Mataram.

Menurutnya, program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) sudah mampu melakukan pencegahan. Artinya, eskalasi penyebaran sudah mampu ditekan.

Akan tetapi, area publik menjadi lokasi baru penularan. Penambahan kasus banyak dari orang tanpa gejala (OTG).

“Seperti kantor - kantor, pasar tradisional dan area publik lainnya. Pasar tradisional tempat nyari rezeki kemudian

di sana positif terpapar. Terus tidak bisa bekerja, kan jadi prihatin, “ terangnya.

Pencegahan penularan virus dibutuhkan sinergi. Apalagi Mataram menjadi daerah dengan tingkat penyebaran kasus Covid-19 tertinggi di NTB. Oleh karena itu demikian kata Walikota, semua pengunjung maupun pedagang di pasar tradisional wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol Covid-19. Kepala pasar bukan saja melaksanakan tugas seperti biasa. Protokol Covid-19 harus menjadi perhatian. “Pengunjung tidak gunakan masker diedukasi dan ingatkan. Kalau tidak mau jangan kasih masuk ke pasar,” tandasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menambahkan, penyebaran Covid-19 harus mampu

(Suara NTB/cem)

TIDAK DIFUNGSIKAN - Seorang pengunjung tampak acuh tak acuh dengan keberadaan tandon pencuci tangan saat masuk ke pasar Mandalika, Senin (13/7). Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengancam akan menutup pasar tradisional jika protokol kesehatan Covid-19 tidak dilaksanakan. ditekan oleh pedagang maupun Malwi mendukung sikap tegas pedagang yang reaktif,” akunya.

Dia mengklaim sebagian bepengunjung di pasar tradision- Walikota Mataram, H. Ahyar al. Kepala pasar umumnya te- Abduh menutup pasar tradis- sar pedagang disiplin menglah diberikan kewenangan ional. Kebijakan penutupan gunakan masker. Kesulitannya mengatur, mengedukasi serta harus ada pembuktian. Pasaln- adalah mendisiplinkan pedamengawasi. Pembagian tugas ya, rapid test digelar di peda- gang. Malwi mengaku, sudah secara proporsional diberikan gang di Kebon Roek tidak ada banyak pengunjung pasar disatu reaktif bahkan positif. paksa pulang karena tidak terutama di pasar tipe A. Kepala Pasar Kebon Roek, “Sampai sekarang belum ada mengenakan masker. (cem)

Realisasi Target Parkir Baru 3,1 Persen Mataram (Suara NTB) Pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Mataram tak pernah membawa kabar baik. Tahun ini, dari target Rp25 miliar, capaian retribusi parkir kurang dari Rp1 miliar. Tepatnya Rp970 juta lebih atau sekitar 3,1 persen. ‘’Pada Bulan April capaian kita Rp71 juta, Bulan Mei Rp68 juta,’’ ungkap Kepala Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram, M. Saleh dalam rapat kerja bersama Banggar DPRD Kota Mataram di ruang sidAng DPRD Kota

Mataram, Senin (13/7).

Saleh mengaku, PAD dari sektor parkir masih sangat lemah. Dia mengklaim, minimnya capaian ini tidak terlepas dari pandemi covid-19. Sebetulnya target Rp25 miliar itu, sambung dia, merupakan target bruto. Hanya saja, ada resistensi dari jukir (juru parkir). ‘’Jadi daerah hanya menerima 30 persen. Itupun disetor seminggu sekali,’’ keluhnya.

Saleh mengatakan, pihaknya kesulitan mencapai target tersebut tanpa adanya sanksi yang jelas. Oleh karena itu,

dalam rangka penegakan Perda, Dishub merancang gerakan dengan melibatkan polisi dan TNI. Dia tidak menampik tudingan dari Ketua DPRD Kota Mataram terkait adanya jual beli lahan parkir. ‘’Tidak hanya lahan parkir tapi juga jual beli shift-shiftan,’’ cetusnya.

Jual beli lahan parkir maupun shift parkir, menurut Saleh melibatkan oknumoknum yang tidak bertanggungjawab atau preman parkir.

Data dari Dishub Kota Mataram, jumlah titik parkir di Kota Mataram sebanyak 780

titik. Titik-titik parkir ini dikelola oleh jukir resmi. ‘’Jukir resmi, ada yang baik dan ada yang nakal,’’ sebutnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatakan, masih terjadi jual beli lahan parkir dan lapak pasar. ‘’Pak kadis tidak boleh pura-pura tidak tahu. Ini tanggungjawabnya sampai yaumul akhir. Karena faktanya itu masih terjadi,’’ demikian Didi.

Anggota Banggar I Gde Wiska, S.Pt., menyesalkan pernyataan Kepala Dishub

yang mengaku takut bertemu jukir selama pandemi covid sebagai salah satu pemicu minimnya penerimaan retribusi parkir. ‘’Apakah ini akan menjadi piutang atau bagaimana,’’ tanyanya.

Dalam pengamatan pihaknya, nyaris tidak ada jukir yang memberikan karcis parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Dia melihat sosialisasi karcis parkir ini masih minim dilakukan.

Misalnya dengan melibatkan aparatur di bawah seperti Camat dan Lurah. (fit)

Destinasi Wisata di Mataram PCBL Efektif Tekan Kembali Ditutup Kasus Covid-19 di Lingkungan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengevaluasi pelaksanaan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Program ini dinilai efektif menekan kasus penularan di tingkat lingkungan. “Saya berharap PCBL ini supaya tidak kendor,” tegas Walikota ditemui usai rapat tertutup dengan seluruh pimpinan OPD, para asisten dan camat se – Kota Mataram, Senin (13/7).

Dijelaskan, pimpinan OPD sudah dibagi untuk pembinaan wilayah. Hal ini dimaksudkan agar mengkoordinasikan serta semakin mengefektifkan pencegahan dan penanganan di lingkungan.

PCBL diharapkan Walikota tidak boleh kendor. Kondisi saat ini, pemerintah harus dihadapkan dengan masyarakat yang secara psikologi menormalkan diri. Khususnya di Kota Mataram, belum menerapkan kenormalan baru. Pasalnya, angka kasus positif setiap hari terus bertambah. Di satu sisi, ia bersyukur di lingkungan sudah tidak ada eskalasi penyebaran.

Justru, penambahan ini terjadi dari hasil penelusuran kon-

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh tak erat pada pasien dalam pengawasan dan orang tanpa gejala.

“Mereka tidak jelas bersentuhan dengan siapa, sehingga positif terpapar Covid-19,” terangnya.

Ahyar kembali meminta rumah sakit swasta dan klinik tidak melayani rapid test dan swab mandiri khusus bagi warga Kota Mataram. Pemeriksaan kesehatan difokuskan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Pelayanan rapid test dan swab dipusatkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah

seperti puskesmas dan RSUD Kota Mataram. Pemeriksaan ini pun tanpa dipungut biaya atau gratis. Tujuan pemusatan rapid test di faskes milik pemerintah untuk mengontrol dan memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat, sehingga pemeriksaan kesehatan bisa dikendalikan.

Setelah dianalisa penyebaran virus tidak lagi terjadi di lingkungan. Upaya ini hasil kerja keras melalui PCBL, sehingga beberapa lingkungan terjadi penularan antara lain Lingkungan Panarage, Babakan dan Pelembaq sudah zona hijau.

Kasus penularan virus justru terjadi di area publik baik itu kantor pemerintah, swasta, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Pemkot berikhtiar memutus mata rantai, sehingga tidak akan kendor melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Tujuan kita untuk mengontrol warga yang reaktif dan positif. Kalau mau diisolasi kita sediakan Wisma Nusantara. Bisa juga warga isolasi mandiri di rumah supaya kita mengetahui,” demikian kata dia. (cem)

Pilkada Kota Mataram

Ahyar akan Menangkan Paket Harum Mataram (Suara NTB) Dewan Pembina DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Ahyar Abduh akan mengambil sikap politik jika terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar NTB. Sikap politik itu terhadap arah dukungan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada 9 Desember mendatang.

Ahyar Abduh yang juga Walikota Mataram dua periode ini akan melaksanakan kerja-kerja politik sesuai keputusan DPP Partai Golkar. Pada pesta demokrasi lima tahun tersebut, Ahyar akan mendukung pasangan H. Mohan Roliskana dan Mujiburahman sesuai arahan dari DPP Partai Golkar.

Kondisi ini diakui Ahyar dikonfirmasi, Senin (13/7) berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, bakal calon yang ber-

tarung adalah putranya, H. Badruttaman Ahda berpasangan dengan H. Lalu Makmur Said. Di sisi lain, kerja politik harus dilaksanakan sesuai amanah dari pengurus partai di pusat. “Kalau dikatakan dilematis yang kondisinya begitu,” ungkapnya.

Akan tetapi, ia harus bisa menempatkan diri sebagai kader partai. Mesin partai akan bergerak secara otomatis memenangkan calon yang usung. Dan, semuanya akan diserahkan ke kader. Menurutnya, dalam setiap kompetisi seperti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, masyarakat melihat figur. Tinggal bagaimana kader menggerakkan roda partai.

“Namanya kompetensi bagaimana pun juga saya menyerahkan ke kader meng-

gerakan roda partai ini,” ungkapnya. Ahyar membantah kunjungannya ke Jakarta pekan kemarin, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Musda DPD Partai Golkar.

Dia ke Ibukota negara tersebut untuk menyelesaikan berbagai urusan-urusan. “Saya tidak pernah bertemu dengan pengurus DPP,” timpalnya.

Proses Musda yang rencananya digelar di Lombok Tengah dalam waktu dekat ini, diserahkan ke panitia. Lobi lobi sudah dilakukan dengan pengurus DPD kabupaten/kota serta organisasi sayap partai Golkar sebagai pemilik hak suara. Ahyar mengharapkan pemilihan Ketua DPD Partai Golkar NTB berjalan aman. Di samping itu, tradisi musyawarah mufakat harus tetap dipertahankan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah destinasi wisata di Kota Mataram, terhitung mulai Senin (13/7) ditutup. Kebijakan ini dikarenakan pengunjung tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, hasil rapat koordinasi bersama Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 merekomendasi destinasi wisata di Kota Mataram ditutup. Penutupan ini disebabkan pengunjung tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Penutupan destinasi wisata kita mulai hari ini (kemarin, red). Ini keputusan tegas dari Pak Walikota,” kata Martawang usai rapat tertutup di aula Pendopo Walikota Mataram.

Destinasi wisata Kota Mataram yang ditutup di antaranya, Pantai Gading, Pantai Loang Baloq, Makam Loang Baloq, Pantai Tanjung Karang, Pantai Ampenan, Makam Bintaro serta Taman Wisata Mayura.

Menurut Martawang, tingkat kunjungan di destinasi wisata tersebut cukup ramai pada hari – hari tertentu. Pengelola telah menyiapkan tempat cuci tangan.

Tetapi pengunjung banyak yang tidak mengenakan masker dan tidak bisa mengatur jarak.

Pemkot tidak ingin timbul klaster baru akibat ketidakdisiplinan masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata, H. Nizar Denny Cahyadi menambahkan, penutupan destinasi wisata di Mataram sampai akhir bulan Juli mendatang. Sikap tegas pemerintah karena melihat terjadinya penumpukan pengun-

jung di Loang Baloq. Secara estimasi wisatawan yang berkunjung pada hari libur sekitar 500 – 1.000 pengunjung di areal Taman Wisata Loang Baloq. “Jangan ada lagi klaster baru nanti disebut klaster Loang Baloq,” ujarnya.

Masyarakat berkunjung umumnya berasal dari luar Kota Mataram. Dari hasil evaluasinya kata Denny, wisatawan tidak taat mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Padahal, tempat cuci tangan telah disediakan, tetapi tidak menggunakan masker. Dispar membagikan 100 masker ke pengunjung. “Itupun yang kita bagikan kurang. Karena hampir setengah dari pengunjung tidak pakai masker,” sesalnya.

Penutupan destinasi wisata diprediksi menimbulkan gejolak, terutama bagi pedagang. Denny menyampaikan, kebijakan itu harus dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk mengemas kembali barang dagangannya. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh membenarkan bahwa destinasi wisata di Mataram ditutup. Pasalnya, masyarakat belum menyadari pentingnya protokol kesehatan Covid-19.

“Saya minta destinasi wisata ini ditutup,” tegas Walikota.

Sejumlah objek wisata mulai dari Cakranegara yakni Taman Mayura, Pantai Gading di Jempong Baru, Makam Loang Baloq dan Pantai Loang Baloq di Tanjung Karang serta Pantai Ampenan akan dijaga ketat oleh petugas gabungan dari Kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja. (cem)

(Suara NTB/cem)

KEMBALI DITUTUP - Sejumlah pengunjung di Makam Loang Baloq berswafoto pekan kemarin. Sejumlah objek wisata di Kota Mataram kembali ditutup. Penutupan itu karena pengunjung tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 14 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 108TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kepengurusan ICSB NTB Resmi Dibentuk

Dorong Pengembangan UMKM Berbasis Pemuda Mataram (Suara NTB) – Susunan pengurus International Council for Small Business (ICSB) Regional NTB periode 2020-2022 resmi dikukuhkan, Senin (13/7). Pembentukan lembaga tersebut ditujukan untuk mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di NTB. Koordinator ICSB NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati S.E., M.Sc, menerangkan, NTB saat ini memiliki begitu banyak sumber daya yang dapat diolah. “Kami di NTB tentu saja masih baru. Kami yakin akan bisa belajar dengan cepat dan ber-

sama-sama memenuhi harapan pembentukan ICSB,’’ ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam acara pengukuhan pengurus di Pendopo Gubernur NTB. Diterangkan, dalam sitausi pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini, NTB telah menunjukkan pentingnya pengembangan sektor UMKM. Terutama untuk menjaga produksi dan mempertahankan perputaran ekonomi masyarakat. ‘’Kami melihat pandemi Covid19 ini bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan. Kami melihat sekarang saatnya UMKM bangkit sesuai amanat yang diberikan Ba-

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Keindahan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dapat dipungkiri lagi. Salah satunya terbukti dengan masukn123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ya Pulau Lombok sebagai salah satu dari 10 pulau terbaik di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Asia tahun 2020 versi media global Travel + Leisure.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Faozal, S.Sos.M.Si menerangkan hal tersebut menunjuk123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kan minat masyarakat global untuk berwisata ke Pulau 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Lombok tidak pernah surut. Walaupun di tengah pandemi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 virus Corona (Covid-19) yang melanda saat ini.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Itu memang dipilih secara virtual. Jadi melalui vote,’’ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ujar Faozal dikonfirmasi, Senin (13/7). Menurutnya, dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 masuknya Pulau Lombok dalam daftar tersebut dapat di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 jadikan materi promosi kedepannya. ‘’Ini pasti bisa jadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 materi kita,’’ sambungnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Destinasi Kelas Dunia, Lombok Masuk Daftar Pulau Terbaik di Asia

pak Gubernur NTB,’’ ujar Niken.

Dalam pengembangannya, ICSB NTB disebut akan mengedepankan beberapa hal. Antara lain mendorong generasi muda untuk terlibat aktif dalam pengembangan UMKM, terutama dengan keahlian dan akses yang lebih mudah untuk melakukan digitalisasi usaha. ‘’Pelaku UMKM di NTB (diharapkan) bisa bergandengan bersama-sama, kita saling membantu dan mendukung, berencana membangkitkan semangat wirausaha bagi generasi muda,’’ ujar Niken. Menurutnya, kekuatan

ekonomi sebuah wilayah salah satunya dapat dilihat dari kekuatan sektor UMKM. ‘’Itu bisa kita raih dengan terus bersinergi, dengan pemerintah, dengan unviersitas, dan tentu saja dengan praktisi bisnis itu sendiri.

UKM yang tangguh, UKM yang unggul kunci bagi NTB Gemilang,’’ sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Director Youth Empowerment ICSB NTB, Dr. H. Lalu Burhan, M.Sc, menerangkan, kehadiran ICSB di NTB ditujukan sebagai wadah bagi pelaku usaha.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama pengurus ICSB NTB periode 2020-2022 setelah pengukuhan di Pendopo Gubernur NTB, Senin (13/7).

Tahap Awal Serap 4.000 Tenaga Kerja

Investor Susun FS Konstruksi Tambang Raksasa Bawah Tanah di Dompu Mataram (Suara NTB) PT. Sumbawa Timur Mining (STM) mulai mengerjakan feasibility study (FS) atau studi kelayakan konstruksi tambang raksasa bawah tanah di Dompu.

Rencananya, 15 Agustus mendatang, STM akan kembali melanjutkan eksplorasi karena sudah mengajukan perpanjangan izin eksplorasi ke Kementerian ESDM. ‘’Dia sudah minta perpanjangan izin eksplorasi ke Kementerian ESDM. Insya Allah 15 Agustus sudah jalan. Mereka sangat serius. Dia sudah mengeluarkan biaya puluhan miliar rupiah di sana,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT dikonfirmasi Senin (13/7)

kemarin.

Potensi cadangan emas dan tembaga diperkirakan 1,7 miliar ton. Atau lebih tinggi dibandingkan potensi emas dan tembaga di tambang Batu Hijau Sumbawa Barat milik PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Rum menjelaskan DPMPTSP sudah banyak yang diberikan kaitan dengan kegiatan eksplorasi

emas dan tembaga di wilayah Hu’u, Dompu tersebut.

Ia mengatakan, proses eksplorasi sambil menyiapkan studi kelayakan pembangunan tambang di bawah tanah tersebut paling lama sekitar lima tahun. Tambang emas raksasa ini paling lambat beroperasi 2028. ‘’Ini penambangan bawah tanah. Jadi, nggak menganggu

permukaan. Makanya yang sedang dikerjakan, eksplorasi dan studi kelayakan yang sekarang ini. Studi kelayakan untuk konstruksi tambang bawah tanah yang sedang dikerjakan,” terangnya.

Mantan Kepala Bakesbangpoldagri ini mengatakan pihaknya akan terus mengawal percepatan realisasi tambang emas di Dompu tersebut.

Karena dampaknya akan luar biasa untuk NTB jika nanti sudah beroperasi.

Bersambung ke hal 11 H. Mohammad Rum (Suara NTB/dok)

JPS Gemilang Tahap III Diluncurkan

Wagub Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal

TO K O H Bangkitkan Daya Beli dan Ekonomi PEMPROV dan delapan Pemda Kabupaten diminta mendorong Pemerintah Desa untuk mempercepat eksekusi dana desa (DD) yang telah disalurkan Pemerintah Pusat sebesar Rp906,49 miliar di NTB. Sehingga dapat membangkitkan daya beli dan ekonomi masyarakat desa di tengah pandemi Covid-19. ‘’Dari pagu dana desa sebesar Rp1,22 triliun, sudah disalurkan ke NTB sebesar Rp906 miliar lebih. Realisasinya harus dipercepat, terutama pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) agar daya beli masyarakat meningkat,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM dikonfirmasi Senin (13/7) kemarin.

Bersambung ke hal 11 Syarwan

Imigrasi Ingatkan WNA WARGA negara asing (WNA) yang masih terjebak di NTB selama pandemi virus Corona (Covid-19) berlangsung diminta segera kembali ke negara asalnya. Hal tersebut mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tatanan Kenormalan Baru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Syahrifullah, menerangkan tenggat yang diberikan bagi WNA untuk kembali ke negara masing-masing adalah 30 hari sejak SE tersebut dikeluarkan.

Bersambung Syahrifullah ke hal 11 (Suara NTB/bay)

(Suara NTB/yon)

KERAJINAN - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mnunjukkan salah satu tas hasil kerajinan bambu warga Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lotim, Senin (13/7).

Pemprov Susun Raperda

Pelanggar Protokol Covid-19 Terancam Hukuman Penjara Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Covid-19. Dalam Raperda ini akan mengatur tentang pemberian sanksi kepada masyarakat dan pengelola tempat usaha yang melanggar protokol Covid-19.

Bagi masyarakat yang melanggar protokol Covid-19, maka akan terancam hukuman penjara selama enam bulan dan atau denda sebesar Rp50 juta. “Kita buat Raperda supaya masyarakat tertib dan patuh protokol kesehatan Covid-19. Kalau melanggar maka sanksinya enam bulan kurungan.

Kalau denda Rp50 juta. Supaya ini bisa memberikan efek jera,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/7).

Ruslan menjelaskan Pemprov menyusun Raperda agar dapat di-

lakukan pembebanan sanksi bagi yang melanggar protokol Covid-19.

Karena, jika sebatas Peraturan Gubernur (Pergub) maka tak bisa dilakukan pembebanan sanksi.

“Dalam Raperda itu kita menetapkan larangan-larangan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Jika dilanggar maka ada sanksinya,” jelas Ruslan.

Penyusunan Raperda tersebut mengacu pada UU No.8 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dalam pemberian sanksi, kata Ruslan, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin usaha hingga sanksi kurungan penjara dan denda.

Ruslan mengatakan pembahasan Raperda ini menjadi prioritas di Program Legislasi Daerah (Prolegda) NTB. Rencananya, setelah ada surat dari gubernur akan langsung diajukan ke DPRD NTB untuk dibahas. Di Indonesia, kata Ruslan, kemungkinan NTB

yang baru pertama kali menginisiasi pembentukan Perda seperti ini. Karena provinsi lain, baru sebatas Pergub.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB , dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menerangkan penyusunan Raperda tersebut ditujukan untuk memastikan kepatuhan masyarkat menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau tidak pakai perda, tidak bisa kita berikan saknsi (bagi yang melanggar),” ujarnya, Senin (13/7).

Menurutnya, sampai saat ini angka positif Covid-19 di NTB terus meningkat. Berbanding terbalik, kepatuhan masyarakat terpantau terus menurun. Untuk itu pemda ingin memastikan peran serta masyarakat melalui Perda sebagai landasan aturan yang mengikat.

“Target kita sebetulnya menjadikan masyarakat patuh pada protokol, karena ada sanksi di belakangnya. Dari pengalaman turun

(pemantauan lapangan) 1-2 minggu ini, orang-orang yang tidak patuh itu adalah orang yang sama,” jelas Eka. Diterangkan, dalam penanganan Covid-19 ada dua protokol yang harus diperhatikan secara kolektif. Antara lain protokol untuk melindungi diri sendiri dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta protokol untuk melindungi masyarakat dengan tindakan-tindakan preventif, deteksi, dan responsif.

Bersambung ke hal 11 Ruslan Abdul Gani

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah secara resmi meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Senin (13/ 7). Wagub pada kesempatan itu mengajak masyarakat untuk mencintai dan menghargai produk lokal buatan NTB. Menurutnya, jika masyarakat menghargai produk lokal, maka para pelaku usaha IKM/UKM juga akan semakin berkembang. Sehingga para pelaku usaha dalam daerah setelah pandemi Covid-19 berlalu, dapat mandiri dan maju dalam memasarkan produkproduknya. ‘’Mari kita tingkatkan produktivitas, tingkatkan kualitas dari produk-produk ini. Supaya tidak sampai di sini saja kita beli produk kita. Tapi seterusnya warga NTB harus membeli produk NTB sendiri,’’ ajaknya.

Dikatakan, paket dalam JPS Gemilang ini berisi produk-produk yang dibuat oleh UKM dan IKM lokal. Hal ini dilakukan untuk mendorong UKM/ IKM lokal agar terus berkembang di tengah pandemi. ‘’PR berikutnya, ke depan harus kita ciptakan pasar. Kita harus kerja keras agar kualitas semakin bagus dan harga semakin bersaing,’’ ujar Rohmi.

Pada kesempatan itu, Wagub kembali mengingatkan pentingnya masyarakat menjaga kesehatan. Modal kesehatan menjadi penopang utama kebangkitan ekonomi masyarakat.

Desa wisata seperti Desa Loyok, kata Wagub harus bebas Covid, Bersambung ke hal 11

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 14 Juli 2020

Pelayanan Tetap Normal PASCAAJUDAN Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dinyatakan positif dan seorang petugas Patroli dan Pengawal (Patwal) reaktif berdasarkan hasil rapid test,pelayanan di Kantor Sekretariat Protokol Pemda Lobar pun berjalan normal. Namun tetap menerapkan standar Covid-19. Pejabat dan tamu yang masuk ke kantor diperiksa suhu tubuh, mencuci tangan dan wajib memakai masker.

Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten yang juga Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan dua pegawai di Sekretariat Daerah (Setda) Lobar din(Suara NTB/dok) yatakan reaktif Covid-19, seteH. Baehaqi lah dilakukan rapid test terhadap puluhan pegawai di Setda Lobar Jumat pekan lalu.

“Dari hasil rapid test tersebut, hasilnya sudah keluar di mana dari puluhan pegawai yang ada, ada dua orang yang dinyatakannya reaktif yakni satu patwal dan cleaning service, sisanya semua non reaktif,” katanya.

Sekda menjelaskan, dua pegawai yang reaktif tersebut sudah langsung dilakukan isolasi mandiri, dan menunggu untuk dilakukan swab. Dengan adanya pegawai yang reaktif, kondisi pelayananan di Sekretariat DPRD daerah atau gedung putih tetap berjalan normal, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid masih tetap masuk kerja, Sekda Lobar juga masih tetap masuk bekerja seperti biasa.” Pelayanan tidak ada yang terganggu, semua berjalan normal,” ujarnya.

Namun untuk memastikan kebersihan dan kawasan gedung putih, sudah dilakukan penyemprotan disinfektan, pembatasan jumlah tamu yang datang ke kantor Bupati Lobar dan setiap tamu yang datang diterima sesuai dengan protokol kesehatan, mulai dari harus mencuci tangan, dan dilakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk ke gedung putih.” Dari dulu kan kita sudah berlakukan protokol kesehatan, harus cuci tangan, pakai handsanitizer, menggunakan masker, cek suhu badan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lobar Hj. Made Ambaryati menjelaskan, untuk dua pegawai yang dinyatakan reaktif, kini sudah menjalani isolasi untuk menunggu dilakukan swab.” Mereka berdua menunggu untuk dilakukan swab,” katanya. (her)

Hasil Swab Kades Reaktif

Pelayanan Kantor Desa Sigerongan Terancam Ditutup Giri Menang (Suara NTB) Kepala desa (kades) dan sejumlah warga Desa Sigerongan menjalani swab, Senin (13/7), menyusul hasil rapid testnya dinyatakan reaktif. Kades dan sejumlah warga ini dinyatakan reaktif akibat melakukan proses pemandian hingga pemakaman jenazah pasien positif Covid-19. Akibatnya, kades pun harus menjalani isolasi mandiri di rumah, sehingga pelayanan di kantor desa harus tutup sementara waktu kemungkinan hingga 14 hari ke depan.

Kades Sigerongan Dian Siswadi mengatakan, ia bersama tiga warga diambil swab di Rumah Sakit Tripat Gerung. Ia berangkat dari Puskesmas Sigerongan ke Rumah Sakit Tripat dan dari hasil swab, dirinya bersama tiga warga reaktif dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depan.

Akibat dari itu, ia pun terpaksa tidak bisa masuk kantor, beberapa staf juga sakit. Karena pertimbangan kondisi ini, maka pihaknya pun mengeluarkan kebijakan untuk staf bekerja dari rumah. “Sementara pelayanan di kantor desa kami tutup sejak hari ini (kemarin, red)” jelas dia.

Dijelaskan, pihaknya dinyatakan reaktif karena ikut proses tata laksana pemakaman jenazah pasien Covid-19 belum lama ini. Ia ikut memandikan, mengkapani hingga memakamkan. Selain dirinya, ada 11 orang yang terlibat dalam proses pemakaman warga tersebut. Setelah dilakukan rapid test terhadap 11 orang ini, ia dan empat orang lainnya reaktif.

Selain itu, orang tuanya dinyatakan reaktif. Kenapa melakukan pemakaman jenazah yang diketahui positif Covid-19? Ia menjelaskan,dirinya ditelepon saat Subuh oleh Camat Lingsar bahwa ada warganya meninggal dunia di Rumah Sakit Awet Muda Narmada. “Pasien ini meninggal dunia sedang dalam keadaan menunggu hasil swab, dan berstatus reaktif, belum keluar hasil swab saat itu dia meninggal,”terang dia.

Pihak keluarga pun datang beramai-ramai menjemput jenazah ke Rumah Sakit Awet Muda, karena pihak rumah sakit tidak mengizinkan sebab harus dilakukan pemakaman dengan standar Covid-19. Ia pun diminta ke rumah sakit untuk mengecek dan melakukan serah terima jenazah.

Pihaknya menerima penjelasan, jika jenazah mengarah pada Covid-19. Akhirnya ia pun menyampaikan bahwa ia dan warga yang akan melakukan tata laksana pemakaman standar Covid-19. Alasan keluarga tidak mengizinkan petugas melakukan pemakaman, karena memang belum keluar hasil swab. Kalau dipaksakan petugas melakukan pemakaman tersebut, maka akan terjadi benturan di masyarakat, karena tidak menerima.

Camat Lingsar Jamaludin mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi sejak awal agar kades menjalani isolasi mandiri di rumah, namun tetap menugaskan beberapa orang untuk tetap membuka pelayanan di kantor desa. “Silakan pelayanan tetap dibuka, jangan sampai kosong,”jelas dia.

Pihaknya kembali meminta agar sekretaris desa tetap membuka kantor desa, mulai Selasa ini kantor desa harus dibuka. Kondisi ini, jelas dia, kemungkinan terjadi dua pekan ke depan, namun pihaknya akan melihat perkembangan. (her)

Halaman 4

September, Rencana SKB CPNS di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar) Suparlan, S.Sos., mengatakan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS diperkirakan bulan September. Hal ini didasari BKD sudah menerima surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Tes SKB menggunakan protokol Covid-19.

“CPNS diperkirakan bulan September, tinggal pemberitahuan resmi. Kami baru menerima tata cara pelaksanaan SKB dalam kondisi Covid-19,” jelasnya, Senin (13/7).

Mengacu surat yang dikeluarkan pusat ini, pelaksanaan SKB harus mengacu penerapan standar Covid-19. Di mana sebelumnya dilakukan tes terhadap 100 peserta

dalam satu sesi, namun sekarang menjadi 50 orang dan jaraknya diatur.

Dengan pengaturan ini tentu, akan membutuhkan waktu untuk pelaksanaan tes SKB. Namun menurut dia tidak terlalu memakan waktu lama, karena jumlah peserta 500 orang lebih. Pihaknya tak bisa berbuat, karena yang memutuskan adalah pusat. Tanpa harus

bersurat ke pusat, nantinya pusat yang menginformasikan ke daerah. Hal ini jelas dia terjadi seluruh Indonesia.

Ketika dikonfirmasi, terkait keputusan pusat ini apakah mengganggu persiapan daerah, Suparlan mengaku tidak ada masalah. Alasannya, kalau pusat memerintahkan pelaksanaan SKB besok, pihaknya bisa mempersiapkan, karena

perangkat sudah ada untuk pelaksanaan tes SKB. Diketahui, jumlah peserta CPNS yang dinyatakan lolos tahap selanjutnya ikut tes SKB di Lobar hanya 407 orang dari jumlah peserta tes SKD 3.879 orang. Artinya 3.472 peserta tidak lolos. Sedangkan sekitar 42 formasi dipastikan kosong, lantaran ada yang tidak ada pelamar dan pelamar tidak lulus passing grade.

Ia menambahkan, rencananya Rabu depan akan dilakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah sebanyak 206 orang CPNS. Ratusan CPNS yang dikukuhkan ini direkrut tahun 2018, terdiri dari formasi umum 200 orang, dua orang bidan PTT dan dua orang

(Suara NTB/her)

Suparlan IPDN. “Itu yang akan kita lantik ambil sumpahnya nanti hari Rabu,” jelas dia. (her)

Partai Nasdem Berpotensi Balik Arah Praya (Suara NTB) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berpotensi mengalihkan dukungannya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) ke pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. Setelah sebelumnya disebut-sebut bakal mendukung pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana. Nama pasangan Pathul-Nursiah sendiri sebelumnya masuk usulan melalui DPW Partai Nasdem NTB. Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng, Ahmad Syamsul Hadi, Minggu (12/7) malam, membenarkan kalau nama pasangan Pathul-Nursiah sudah masuk di DPP Partai Nasdem melalui DPW Partai Nasdem NTB. “Pendaftaran di Partai Nasdem kan bisa melalui DPD dan DPW. Nah, nama Pathul-Nursiah itu diusulkan oleh DPW,” jelasnya.

Dikatakannya potensi pasangan Pathul-Nursiah diusung dan didukung Partai Nasdem terbuka lebar, karena sampai saat ini DPP Partai Nasdem belum menentukan sikap. Siapa yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Meski sebelumnya, Partai Nasdem sudah membangun komunikasi dengan beberapa partai politik (parpol) untuk mengusung pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana.

“Komunikasi kita masih

cair dengan beberapa pasangan calon kepala daerah. Dan, semua punya peluang untuk kita usung di Pilkada Loteng mendatang. Termasuk pasangan Pathul-Nursiah, meski tidak masuk melalui DPD tapi melalui DPW,” terangnya.

Disinggung komunikasi dengan parpol mitra koalisi sebelumnya seperti Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan dan Partai Hanura, Memet – sapaan akrab Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng ini, mengaku tetap berjalan. Tetapi sudah mulai longgar dan sudah tidak seintensif sebelumnya, karena masing-masing parpol juga sudah mulai membangun komunikasi dengan parpol lain maupun dengan pasangan calon kepala daerah lainnya.

Terpisah, juru bicara pasangan Dwi-Normal, M. Samsul Qomar, menegaskan optimis bakal didukung koalisi empat parpol, termasuk Partai Nasdem. Pihaknya pun masih tetap sesuai rencana awal untuk menggelar deklarasi di akhir bulan Juli mendatang. Soal jumlah dukungan, targetnya tetap lebih dari 17 kursi. “Kalau dari koalisi empat parpol inikan sudah ada tujuh kursi. Target kita ada tambahan 10 kursi lebih. Karena akan ada potensi tambahan dua parpol baru yang akan berganbung dalam koalisi ini,” tandasnya. (kir)

Penerima JPS Bertambah

Pemda Lotim Kekurangan Dana Rp23 Miliar Selong (Suara NTB) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Lotim untuk tahap III masih dilakukan verifikasi dan validasi oleh pemerintah. Pasalnya, terjadi pembengkakan Kepala Keluarga (KK) penerima dari awalnya 67 KK menjadi 100 KK lebih. Dari penambahan inipun, Pemda Lotim masih kekurangan anggaran Rp23 miliar.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat dikonfirma(Suara NTB/yon) si usai launching penyaluran H. M. Sukiman Azmy JPS Gemilang tahap III di Desa Loyok Kecamatan Sikur, Senin (13/7).

Terjadinya penambahan 100 KK lebih penerima itu, bupati mengaku jika Pemda masih melakukan penghitungan, terutama terkait panganggarannya. Apalagi, untuk JPS Lotim tahap III, direncanakan penyalurannya dalam bentuk tunai.

“Untuk JPS Lotim tahap III memang terjadi penambahan yang cukup signifikan. Dari 67 ribu bertambah menjadi 100 ribu lebih KK penerima manfaat untuk seluruh Kabupaten Lotim,”terang bupati.

Kekurangan anggaran Rp23 miliar ini, lanjut bupati, diharapkan secepatnya ada kesepakatan dari DPRD Lotim, sehingga secepatnya dapat dilakukan pembagian kepada masyarakat. Melengkapi JPS gemilang Pemprov NTB, Pemda Lotim mengalokasikan 95.527 paket pada tahap II dan sekitar seratus ribu untuk tahap III atau terus mengalami penambahan setiap tahapannya.

Distribusi pada tahap I sebanyak 67.000 paket ternyata kurang. Ditambah menjadi 95.000 paket pada tahap II masih kurang, sehingga pada tahap III ini menjadi 100 KK. “Insya Allah jika sudah ada kesepakatan dengan DPR. Kami akan segera membagikannya kepada masyarakat,” jelasnya.(yon)

(Suara NTB/rus)

JUAL BELI - Aktivitas jual beli ternak di Pasar Ternak Masbagik yang sudah mulai dibuka.

Pembelian Ternak Menurun 40 Persen Selong (Suara NTB) Semenjak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), pembelian ternak di pasar ternak mengalami penurunan.

Penurunannya sampai 40 persen. Hal ini disebabkan minimnya penyembelihan. Meski menjelang hari raya kurban, pembelian ternak belum ada lonjakan kenaikan.

Demikian dijelaskan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), drh.

Suryatman Wahyudi, pada Suara NTB, Senin (13/7).

Diakuinya, selama pandemi aktivitas pesta, acara-acara kampung, pernikahan dan gawe adat lainnya dilarang. Kondisi itu

jelas sangat berpengaruh pada transaksi jual beli ternak. Rumah dan tempat potong hewan pun berkurang aktivitasnya.

Uniknya, mengenai harga justru cenderung mengalami peningkatan. Menjelang fase new normal dan dua pekan sebelum hari raya kurban, terlihat harga naik 10-20 persen, yakni pada kisaran 14-20 juta rata-rata yang terjual di Pasar Ternak Masbagik untuk hewan kurban dari harga sebelumnya Rp 13 juta.

Sebelum Covid-19, pembelian di pasar terbesar di NTB tersebut cukup ramai. Apalagi menjelang hari raya kurban. Transaksi pasti mengalami lonjakan.

Hal senada disampaikan H.

Dandi, jagal dan pemilik Rumah Potong Hewan di Kotaraja Sikur. Sebelum pandemi ia bisa memotong 4 sampai 5 ekor sapi. Namun saat ini hanya bisa 2 sampai 3 ekor saja. Saat kemunculan pertama Covid19, penyembelihan hanya 1-2 ekor saja. “Sekarang ini baru ada geliatnya,” ucapnya. Disebut, sudah mulai ada menggeliat 30 persen dibandingkan kondisi sebelumnya.

Ditanya soal harga daging, tertinggi di pasar Rp125 ribu per kilogram. Sedangkan di jagal harganya Rp 110 ribu sampai Rp 115 ribu. Harga katanya bisa stabil karena sudah ada kesepakatan bersama, sehingga meski terjadi covid, harga tidak mengalami perubahan drastis.(rus)

Pemda Lobar Proses Pengunduran Diri Lale Prayatni Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM sudah menerima surat usulan pengunduran diri dari Asisten II, Hj. Lale Prayatni. Pihak BKD dan Pengembangan SDM pun tengah memproses usulan tersebut, diperkirakan proses pemberhentian sampai terbitnya SK dari pusat butuh waktu sekitar satu bulan lebih.

“Sedang kita proses (usulan pengunduran diri) dari Bu Lale (Asisten II, red),” terang Kepala BKD dan PSDM Lobar, Su-

parlan, S.Sos., Senin (13/7).

Pihaknya menerima disposisi langsung dari bupati terkait surat usulan dari bupati tanggal 6 Juli lalu. Tahapan proses setelah menerima surat usulan ini, pihaknya mengusulkan ke BKN Jakarta, karena pejabat yang mengundurkan diri adalah golongan IV C ke atas. Kalau sudah ada nota persetujuan barulah diproses SK pemberhentian.

Untuk proses usulan pemberhentian ini sendiri butuh waktu sekitar sebulan lebih, karena kondisi saat ini masih terjadi

pandemik Covid-19. Status Lale Prayatni sendiri saat ini masih tercatat menjadi ASN dan pejabat Asisten II, karena bersangkutan baru mengajukan. Setelah ada SK pemberhentian barulah bersangkutan resmi berhenti menjadi ASN dan pejabat.

Menurutnya,yang terpenting Lale sudah megundurkan diri dari ASN dan jabatannya, sehingga tidak menjadi fitnah di luar sana, karena beliau tengah mempersiapkan diri mengikuti kontestasi pilkada. “Kalau SK baru bersangkutan berhenti dari ASN,” terangnya. (her)

Sekda KLU Mundur 21 Juli Tanjung (Suara NTB) Nama Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Suardi, MH., mulai dikaitkan sebagai kandidat bakal calon wakil bupati mendampingi petahana, Dr. H. Najmul Akhyar. Tingkat kepastiannya di kancah politik pilkada, tentu akan menunggu pendaftaran di KPUD KLU, atau minimal saat deklarasi pasangan calon.

Sebagai ancang-ancang ke arah itu, Suardi dibenarkan akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai eselon II. Waktunya kemundurannya bertepatan dengan HUT KLU

ke 13, 21 Juli mendatang.

“Beliau akan mundur dari jabatan Sekda pada 21 Juli.

Tanggal 22 Juli esoknya, beliau tetap ASN sebagai aparatur staf,” ujar Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, Mujaddid Muhas, MA., Senin (13/7).

Kabag Humas enggan mengomentari alasan sekda mundur, apakah berkenaan dengan kontestasi pilkada. Namun, ujarnya, apabila sekda memasuki ranah politik maka saat itu dipastikan sudah mundur secara penuh sebagai ASN. Sebagai pejabat tertinggi ASN, pihaknya meyakini sekda

sudah memahami aturan dengan baik bahwa ASN dilarang berpolitik. Oleh karenanya, selama menjabat sebagai ASN, sekda tidak akan melanggar regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. “Sampai saat beliau mencalonkan diri, akan mundur secara penuh. Soal apakah beliau mencalon (balon wabup), saya belum tahu,” sebutnya.

Kabag Humas menambahkan, pada saat gelaran HUT KLU 21 Juli mendatang, Sekda akan menyerahkan jabatannya. Untuk selanjutnya, posisi Sekda KLU akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). (ari)

Kerjasama Gugus Tugas Covid-19 KLU dengan Harian Suara NTB

Dilakukan Transparan, BPKP dan APH Dampingi Penyaluran JPS Covid-19 KLU Tanjung (Suara NTB) Satgas Covid-19 Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 yang bersumber dari APBD tahun 2020. Penyalurannya dilakukan serentak pada Jumat (10/7) lalu dengan target penyaluran selama 4 hari.

Launching penyerahan bansos Covid APBD 2020, dipusatkan di Kantor Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Hadir mewakili Bupati, Sekretaris Satgas sekaligus Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., Kapolres Lombok Utara, AKBP Ferry Jaya Satriansyah, SH., Koordinator Pengawas APD pada BPKP RI Perwakilan NTB, Edi Sunardi, unsur TNI serta pejabat OPD Pemda KLU.

Dalam sambutannya, Sekda KLU H. Suardi, mengajak semua masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas dengan mengacu pada protokoler Covid. Warga diminta senantiasa menggunakan masker saat bepergian, cuci tangan, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Sementara, Kapolres Lombok Utara AKBP Ferry Jaya Satriansyah, mengaku pelaksanaan serah terima bansos di Lombok Utara berlangsung aman dan terkendali. Sejak warga menerima bantuan Covid dari berbagai sumber seperti BPNT, PKH, BST, BLT DD, JPS Gemilang, maupun JPS Covid KLU, tidak terdapat gangguan di masyarakat. Hal ini didorong kesadaran

masyarakat yang dinilai tinggi untuk menerapkan budaya toleransi dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

“Proses distribusi aman dan lancar. Kami mengawal jangan sampai terjadi gangguan, sehingga tidak dapat terlaksana.

Kepolisian pastikan hal itu, sekaligus kegiatan bisa tuntas tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Kapolres.

Sementara, Korwas APD, BPKP RI Perwakilan NTB, Edi Sinardi, ikut turun mengawasi akuntabilitas pelaksanaan bansos Covid di tiap-tiap daerah. BPKP memastikan dari perencanaan hingga penyaluran bantuan, sesuai dengan regulasi dan tepat sasaran. ‘’Kami juga berkoordinasi dengan APIP, Kajari, dan Polres

bagaimana mengawal bahwa bantuan ini tepat sasaran, tepat jumlah,” ucapnya.

Pada pelaksanaan bansos di lapangan ia menilai cukup transaparan. Di mana pada paket bansos tertulis item barang yang diterima, berikut jumlahnya.

Sementara Kepala Dinsos PPPA KLU, H. Faisol, menambahkan bantuan Covid diterima oleh 20.614 KK. Pemerintah menetapkan margin error sebesar 2 persen, sehingga alokasi bertambah menjadi 21.000 KK. Tambahan itu untuk mengantisipasi adanya warga kurang mampu yang tidak terdeteksi di tingkat dusun dan desa. Bantuan Covid akan diterima untuk periode 3 bulan, terhitung Juli, Agustus sampai September.

Setiap KK penerima mem-

peroleh paket berisi, 10 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, VCO 100 ml, Sabun all in one 250 ml, dan biskuit 300 gram sebanyak 3 bungkus. Nilai paket bantuan per bulan sebesar Rp 250 ribu.

Pembagian pada bulan pertama berlangsung serentak di 5 kecamatan, dengan pusat pembagian per kecamatan meliputi Desa Anyar diserahkan simbolis oleh Asisten III, Desa Kayangan oleh Wakil Bupati, Desa Genggelang oleh Sekda, Desa Tanjung oleh Asisten I dan Desa Pemenang Timur oleh Asisten II. Pembagian di desa ditargetkan tuntas dalam 4 hari.

“Pengadaan bantuan melibatkan UMKM, ada beras lokal KLU, ada VCO dan sabun. Penerima JPS se kabupaten sejum-

(Suara NTB/ist)

SALURKAN - Sekda KLU H. Suardi menyalurkan JPS bansos JPS Covid-19 yang bersumber dari APBD tahun 2020 di Kantor Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. lah 20.614 KK. Memang kita pakai margin error 2 persen, kita jadikan 21 ribu KK, takutnya

ada masyarakat butuhkan tapi belum terdaftar, itulah yang kita bantu,” tandasnya. (ari/*)

SUARA NTB Selasa, 14 Juli 2020

Inspektorat Kumpulkan Data dan Informasi Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa tengah mengumpulkan data dan informasi terkait covid-19. Baik data kondisi penanganan pasien positif maupunpenggunaananggaran.

Hal ini sesuai permintaan dari tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, dalam entry meeting, Senin (13/7).

“Tadi terkait pengumpulan data dan informasi tentang covid-19. BPK meminta data-data dan informasi jumlah keseluruhan yang terpapar, kemudian yang sembuh dan meninggal serta berapa (Suara NTB/ist) anggarannya,” kata Inspektur H. Baharuddin Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, MM kepada wartawan.

Dijelaskannya, terhadap data dan informasi yang dibutuhkan BPK, pihaknya akan menyiapkan hingga 22 Juli mendatang.

“Belum disampaikan, karena kita nda pegang data. BPK baru meminta. Kita menyiapkan sampai tanggal 22 Juli,” terangnya.

Diakuinya, saat ini pihaknya sudah selesai melakukan review terhadap penggunaan anggaran covid-19. Sehingga data terkait penggunaan anggaran sudah dikantongi. Sedangkan untuk data kondisi penanganan pasien covid-19, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan gugus tugas. “Sudah selesai review, tinggal kita kumpulkan data. Kalau keuangan, datanya ada di kita. Kalau data yang terpapar nda punya kita. Kita koordinasi dengan pihak terkait dan gugus tugas,” tandasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Dicairkan, Rp3,5 Miliar Insentif Nakes yang Tangani Covid-19 Dompu (Suara NTB) Janji pemerintah membayarkan insentif khusus bagi tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani pasien Covid-19 di Dompu akan ditunaikan. Sebanyak Rp3,510 Miliar Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tambahan untuk pembayaran insentif bagi nakes yang menangani pasien positif Covid-19 selama 3 bulan akan dibayarkan.

Dari Rp3,510 Miliar BOK tambahan ini, sebanyak Rp2,1 Miliar sudah ditransfer pusat ke kas daerah dan tinggal dibayarkan setelah melalui perubahan Peraturan Bupati (Perbup) APBD 2020. “Kita dapat BOK tambahan untuk pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan sebesar Rp3,510 Miliar. Bahkan Rp2,1 Miliar sudah masuk ke kas daerah untuk insentif nakes di 9 Puskesmas,” kata Kepala BPKAD Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada wartawan di kantornya, Senin (13/7).

Insentif nakes ini bisa segera dibayarkan berdasarkan pemrintaan Kepala Dinas Kesehatan dan setelah dilakukan perbuba-

han Perbup APBD 2020. Karena dana BOK tambahan ini harus tetap dimasukan ke APBD tanpa harus menunggu APBD perubahan. Tapi pembayarannya tidak boleh doble dengan insentif daerah. “Kalau yang kemarin sudah dibayarkan insentif, itu langsung dianggap sebagai dana panjar dan tinggal dikurangi.

Karena rekomendasi Inspektorat, tidak boleh doble dibayarkan insentif,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes yang dihubungi terpisah mengatakan, dana insentif untuk nakes sebesar Rp3,510 Miliar tersebut untuk semua nakes se Kabupaten

Dompu dan Rp2,1 Miliar yang sudah masuk ke kas daerah tersebut khusus untuk naskes di 9 Puskesmas. Insentif tersebut untuk 3 bulan yaitu Maret, April, dan Mei 2020. “Untuk Juni dan Juli masih akan diajukan kembali,” katanya.

Pengajuan dana insentif bagi nakes di RS Pratama Manggelewa sudah diajukan, tapi belum muncul di sistem. Sementara untuk nakes di RSUD Dompu belum sempat diajukan karena waktu yang mepet dan dokumen yang diminta tidak bisa dipenuhi. Nantinya, sesuai peraturan baru proses verifikasi cukup dilakukan oleh tim verifikasi kabupaten. Namun alokasi Rp3,510

Kasus Positif Covid-19 KSB Tersisa Satu Orang Taliwang (Suara NTB) Jumlah kasus pasien positif Coronavirus Disease (Covid19) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menyusut.

Terbaru, kini hanya tersisa satu orang setelah sebelumnya pasien atas nama Tn. WS umur 24 tahun, warga desa Kokarlian, kecamatan Poto Tano dinyatakan sembuh.

“Tuan WS sudah kita pulangkan kemarin (Minggu) sore.

Dia dinyatakan sembuh setelah dua kali hasil swabnya berturut-turut negatif,” terang juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh.

Satu orang pasien positif yang masih menjalani karantina di pusat karantina Rusunawa Belisung adalah pasien atas nama An. Nh (perempuan) umur 7 tahun, warga Desa Beru, kecamatan Brang Rea. Diakui H. Tuwuh, Nh sejauh ini belum memunjukkan progres signifikan menuju kesembuhan. Meski pasien yang terdeteksi terinfeksi sejak awal Mei lalu itu telah sebanyak 7 kali menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab. “Sudah tujuh kali dan belum sekalipun hasilnya menunjukkan negatif,” sebutnya.

Terhadap kondisi Nh ini, H. Tuwuh menyampaikan, tim kesehatan Gugus Tugas belum mengetahui persis penyebab lambatnya proses kesembuhan Nh. Padahal berdasarkan rekam medis selama menjalani karantina di Rusunawa Belisung, salah satu anak dari pasien sembuh atas nama Tn. S ini tidak pernah menunjukkan gejala sakit akibat infeksi virus asal kota Wuhan, Tiongkok itu. “Anak ini tidak pernah misalnya pilek, batuk atau sakit lainnya yang menunjukkan bahwa kesehatannya terganggu karena virus itu. Dia sehat dan tanpa gejala sejak awal sampai detik ini,” klaim H. Tuwuh.

Belum adanya diagnosa medis pasti terhadap kondisi Nh itu, membuat tim kesehatan Gugus Tugas Covid-19 KSB sejauh ini hanya tetap melakukan perawatan intensif sesuai prosedur karantina Covid-19. Diungkapkan H. Tuwuh, kemungkinan virus corona yang masih menjangkiti Nh sekarang ini telah jinak dan tidak dapat menginfeksi ke orang lain. Setidaknya prediksi itu dikarenakan, Tn. S yang terus mendampingi anaknya menjalani karantina tidak kembali terinfeksi.

“Ini perkiraan kami ya. Karena ini katanya ya, kalau sudah lebih satu bulan di inangnya virus itu tidak bisa menginfeksi ke orang lain lagi. Nah pak S ini kan menjaga anaknya, dan dia sejauh ini tetap negatif hasil swabnya. Atau bisa jadi pak S yang sudah kebal pasca sembuh. Tapi biar begitu, kami tetap akan jalani prosedur karantina sampai sembuh,” tukas H. Tuwuh yang juga kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini.

Meski tersisa satu pasien positif, penghuni pusat karantina Rusunawa Belisung sementara berjumlah 3 orang. Selain Nh dan ayahnya Tn. S, terdapat 1 orang lagi yang tercatat sebagai Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG). PPTG asal desa Rempe, kecamatan Seteluk ini telah menjalani tes PCR Swab sebanyak satu kali dan hasilnya negatif. “Yang bersangkutan tinggal tunggu hasil swab keduanya. Kalau negatif lagi kami akan segera memulangkannya,” pungkas H. Tuwuh. (bug)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Maman

Muhammad

Miliar tersebut sudah termasuk untuk nakes di RSUD Dompu dan RS Pratama.

Diakui Maman, tidak semua nakes yang diajukan mendapat dana insentif Covid. Karena

ada rumus penentuannya dan berbasis pasien positif Covid19. Puskesmas sebagai scraning awal pasien, hanya bisa diajukan maksimal 20 orang tenaga kesehatan. (ula)

Jumlah Penerima Bantuan Kartu Pra Kerja Tidak Jelas

APBD KSB Terkoreksi di Bawah Rp 1 Triliun Taliwang (Suara NTB) Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempertahankan rerata anggaran tiap tahunnya di atas Rp 1 triliun sepertinya akan gagal di tahun ini. Berdasarkan asumsi sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020, dana yang akan dikelola Pemda KSB tak mampu lagi menembus angka Rp 1 triliun.

“Iya. Di APBD Perubahan kita nanti angkanya tidak bisa sampai Rp 1 triliun lagi sepertinya,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H. Abdul Azis kepada wartawan, Senin (13/7).

(Suara NTB/ist) Meski mengakui terperH. Abdul Azis osok hingga di bawah Rp 1 triliun, Sekda yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini, belum bisa memastikan angka finalnya.

Namun demikian, ia menjelaskan kondisi APBD itu terjadi lebih dikarenakan kebijakan keuangan pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi virus corona. “Ini karena kebijakan fiskal pusat ya di tengah pandemi corona. Kan tahu sendiri sebelumnya telah dilakukan refocusing (perubahan prioritas) anggaran besar-besaran sampai di daerah,” timpalnya.

Menurut Sekda, perubahan kebijakan pusat paling signifikan yang membuat anggaran di daerah mengalami penurunan adalah pemangkasan dana bagi hasil (DBH). Meski pusat mengembalikan posisi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sempat dipotong di awalawal pandemi corona. Bahkan untuk beberapa item kini ditambah.

Namun pada item DBH untuk daerah dilakukan pemotongan.

“Jumlahnya saya tidak tahu pasti. Yang jelas DBH yang sebelumnya kita patok di APBD dipangkas pada kebijakan terbaru pusat sekarang ini,” bebernya. Untuk mengantisipasi APBD tahun 2020 ini tetap stabil di atas Rp 1 triliun sebenarnya tengah diupayakan Pemda KSB. Sebelumnya bupati KSB, HW. Musyafirin telah meminta Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) untuk memaksimalkan sejumlah sumber pendapatan daerah.

Adapun sumber-sumber potensial pendapatan yang minta digenjot oleh orang nomor satu KSB itu. Diantaranya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPTHB), sewa bandara Sekongkang, penjualan aset daerah yang masuk dalam kawasan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Dan terakhir ada pendapatan dari perubahan izin usaha pertambangan PTAMNT dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). (bug)

Halaman 5

(Suara NTB/jun)

KUMPUL – Tampak siswa SMAN 2 Dompu kumpul-kumpul di halaman pintu gerbang sekolah, Senin (13/7).

UPT Dikmen Pastikan Tak Ada KBM Tatap Muka di Dompu Dompu (Suara NTB) – UPT Dikmen PK-PLK Kabupaten Dompu, memastikan tidak ada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di wilayah ini, Khususnya pada satuan pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB sederajat. Hal itu berkenaan dengan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB nomor 420/3320.UM/Dikbud tertanggal 7 Juli 2020, tentang penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2020/2021 di masa pendemi Covid-19.

Salah satu poin dalam edaran tersebut yakni tidak memperkenankan sekolah melaksanakan KBM tatap muka di ruang kelas. Termasuk pengenalan lingkungan terhadap siswa baru. “Kita tetap mengacu pada surat edaran Gubernur yang tanggal 7 Juli kemarin,” tegas Kepala UPT Dikmen PK-PLK Dompu, Gunawan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/7).

Kalaupun hari ini (kemarin) ditemukan siswa yang masuk sekolah, kemungkinan besar itu hanya peserta didik

baru yang datang untuk melengkapi dokumen pendaftaran ulang. Atau keperluan lain dalam rangka memaksimalkan proses pembelajaran secara daring, modul dan sejenisnya. Intinya, pembelajaran tatap mukan pada satuan pendidikan menengah ditiadakan sampai ada edaran baru dari Pemprov NTB. “Terkait kerumunan siswa sekarang mungkin ada pembagian untuk kelengkapan mereka, kalau kegiatan tatap muka pembelajaran tidak ada,” ujarnya.

Kerumunan siswa di hari pertama penyelenggaraan pendidikan untuk tahun pelajaran 2020/2021 ini, mulai terlihat di sejumlah sekolah.

Seperti halnya SMAN 2 Dompu. Tak saja mengabaikan jarak satu sam lain, sebagian di antara mereka bahkan tidak menggunakan masker.

Kondisi itu potensial memuculkan klaster baru Covid-19 ditengah larangan keras Pemprov NTB saat ini.

Wakasek Kesiswaan SMAN 2 Dompu, Abdul Munawar, S. Ag., M. Pd., dikonfirmasi persoalan tersebut

menjelaskan, hadirnya peserta didik ini karena memang sebelumnya berkembang informasi di luar bahwa tanggal 13 Juli sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Namun mengingat ada aturan baru, kesempatan itu langsung dimanfaatkan untuk menyampaikan beberapa poin penting dalam edaran Gubernur NTB. “Tadi langsung saya sampaikan sendiri soal edaran baru dari Gubernur kalau kita tidak boleh KBM tatap muka,” ungkapnya.

Mengingat belum diizinkannya KBM tatap muka di masa pendemi Covid-19, ia bersama jajaran dewan guru segera menggelar rapat untuk mematangkan kesiapan menghadapi sistem pembelajaran secara daring. Termasuk memecahkan beberapa kendala yang dihadapi siswa seperti belum memiliki atau memahami penggunaan teknologi atau aplikasi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran daring. “Tapi persentasenya sangat kecil. Banyak yang paham karena kami sudah evaluasi kemarin belajar daring di awalawal Corona,” pungkasnya. (jun)

Hasil Swab Ratusan PPDP KPU Tahap Pertama Negatif

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

M. Wildan

Lahmuddin

Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil swab test untuk 129 Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) ditahap pertama dinyatakan negatif. Dari 1010 PPDP yang diambil swabnya. Hasil swab PPDP lainnya akan dilaporkan se-

cara bertahap oleh Sumbawa Tecnopark (STP) kepada KPU Sumbawa scara bertahap.

“Ini laporan tertulisnya untuk yang awal. Alhamdulillah 129 Orang PPDP kami negatif. Sedangkan untuk hasil test swab PPDP lainnya, masih dalam

proses,” terang Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan, saat dihubungi Suara NTB, Senin (13/7).

Diketahui, KPU kini akan memasuki tahapan pemuktahiran data pemilih. Dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPDP terhadap daftar pemilih yang disusun berdasarkan DP4 dengan memperhatikan DPT Pemilu terakhir. Coklit dimulai 15 Juli dan berakhir pada 13 Agustus mendatang.

Terkait verifikasi faktual, Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin menambahkan, pleno tingkat PPK akan digelar pada 16 Juli dan dilanjutkan pleno tingkat Kabupaten, pada 20-21 Juli mendatang. Untuk mengetahui hasil akhir dari proses verifikasi faktual yang dilakukan. Berepa dukungan kepada calon perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan berapa dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat mengaku belum mengetahui jumlah peserta program kartu Pra Kerja yang sudah dibantu oleh Pemerintah. Sebab dari 1.071 penerima program yang diusulkan secara offline sampai saat ini belum ada konfirmasi apakah sudah mendapatkan insentif (gaji) atau justru sebaliknya dari penyelenggara.

“Kami belum bisa pastikan berapa peserta yang sudah menerima bantuan dari program tersebut (kartu Pra Kerja), karena sampai saat ini tidak ada informasi lebih lanjut,” ungkap Kadis Nakertrans kepada Suara NTB melalui Kabid Lattas Penta Fitra Jaya S.St, Senin (13/7). Bahkan para pencaker yang sudah diusulkan juga banyak yang protes terkait realisasi program dimaksud.

Tentu dengan terbitnya peraturan presiden (Perpres) nomor 76 tahun 2020 dimana dalam pasal 31C beleid tersebut ada ketentuan baru. Dimana penerima kartu Pra Kerja yang tidak memenuhi syarat tetapi sudah menerima bantuan biaya pelatihan wajib mengembalikan. Pasal inilah yang dianggap paling berat, karena baik yang belum dan sudah menerima bantuan tersebut tidak ada satupun yang melapor. Sehingga pi-

haknya merasa sangat kesulitan untuk melakukan penagihan sesuai dengan Perpres tersebut.

Parahnya lagi hal ini juga dikhawatirkan akan menjadi polemik di masyarakat jika tetap ditagih.

“Kami tidak tahu berapa yang sudah dan belum menerima bantuan tersebut sehingga kami juga kesulitan untuk menindak lanjuti Perpres tersebut,” timpalnya.

Meski demikian, dirinya mengaku tidak terlalu pusing karena kriteria penerima program yang diusulkan sudah sesuai syarat.

Dimana ada sekitar 891 merupakan penduduk KSB yang belum bekerja dengan usia diatas 20 tahun. 23 Orang merupakan pekerja buruh migran (PMI), 90 orang merupakan karyawan yang di PHK dan 67 orang pelaku UMKM yang gulung tikar akibat pandemi covid-19. Tetapi yang paling dikhawatirkan menimbulkan masalah di peserta dalam jaringan, karena sampai saat ini belum jelas berapa yang diakomodir oleh program yang ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp5 triliun tersebut.

“Mungkin kalau kita ditagih dari yang mendaftar secara offline untuk mengembalikan bantuan tersebut bisa kita sikapi, tetapi pendaftar online ini yang banyak. Sehingga kami juga sangat kesulitan untuk melakukan pendataan,” pungkasnya. (ils)

Jaksa Kembali Dalami Berkas Perbaikan Kasus BPR Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat (Kejari) kembali melakukan pendalaman terkait berkas perbaikan P19 pada kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Bank BPR tahun 2013. Kasus yang merugikan negara sekitar Rp466 juta tersebut, masih dalam tahap penelitian untuk penanganan lebih lanjut.

“Berkasnya sudah kita terima dan dalam waktu dekat akan kami gelar ekspos terlebih dahulu untuk melihat kembali petunjuk yang sudah diberikan sebelumnya. Apakah sudah dilengkapi atau belum untuk penanganan lebih lanjut,” ungkap Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH, MH, Senin (13/7).

Penanganan kasus ini menjadi prioritas untuk dituntaskan karena sejak tahun 2013 kasus ini ditangani belum ada penyelesaian. Apalagi kasus ini juga sudah dua kali bolak balik berkas P19 untuk bisa dilengkapi. Sehingga berkas yang baru diterima hari ini (kemarin) diharapkan semua petunjuk yang diberikan sudah lengkap dan tidak ada masalah.

Sehingga pada saat persidangan nanti tidak ada kendala.

Apalagi status tersangka yang ada pada mereka juga menjadi beban moril penyidik untuk diselesaikan demi kepastian hukum. “Mudah-mudahan berkas perbaikan yang kita terima sudah lengkap sesuai petunjuk sehingga kasus ini bisa segera

tuntas,” timpalnya.

Adapun keempat orang tersangka tersebut yakni Sri Mulyati yang saat itu menjabat sebagai Kabag kredit, Ida Komala menjabat sebagai accounting, Listiawati sebagai Kabag Umum dan Hardianto staff perkreditan. Dari keempat tersangka, pihaknya sudah meminta penyidik supaya peran mereka masing-masing bisa didalami. Supaya pada saat persidangan nantinya tidak ada lagi kendala karena berkas yang tidak lengkap. “Memang hanya orang tersangka saja dalam kasus tersebut dan mudah-mudahan tidak ada petunjuk yang terlewati,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim AKP Afrijal S. IK, mengaku berkas perbaikan P19 yang dikirim ke Kejaksaan sudah sesuai dengan petunjuk dari Jaksa itu sendiri.

Dirinya berharap tidak ada lagi perbaikan berkas sehingga kasus ini bisa P21 (lengkap) untuk kembali dilimpahkan ke Kejaksaan dalam penanganan lebih lanjut. Jika berkasnya sudah lengkap, pihaknya baru melakukan penahanan terhadap para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sehingga kasus yang sudah menggantung sejak tahun 2013 lalu bisa segera tuntas. “ Kami sudah lengkapi semua sesuai petunjuk dari Kejaksaan. Kami berharap kasus ini bisa segera tuntas karena sudah tertunggak sejak tahun 2013,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

DISERAHKAN - Berkas empat orang tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang pada kasus Bank BPR tahun 2013 yang akan diserahkan ke Kejaksaan.

SUARA NTB Selasa, 14 Juli 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Tak Lulus Jalur Zonasi

Dikbud Siapkan Sanksi MEMASUKI tahun pelajaran baru, kegiatan belajar mengajar (KBM) masih difokuskan di rumah atau belum dapat dilakukan di lingkungan sekolah/madrasah. Kebijakan ini terkait mewaspadai penyebaran virus Corona (Covid-19) di satuan pendidikan. Terkait adanya sekolah yang mengizinkan siswa masuk pada hari pertama, Senin (13/7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) bakal memberikan sanksi.

Dinas Dikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) Lotim mengeluarkan kebijakan terbaru per tanggal 10 Juli 2020 untuk memperpanjang masa be(Suara NTB/yon) lajar di rumah serta menghindari pemH. M. Zainuddin berian tugas kelompok hingga tanggal 26 Juli mendatang. “Kita akan berikan sanksi mulai dari teguran dan sanksi yang lebih berat bagi sekolah yang tidak mengindahkan SE itu,” tegas Kadis Dikbud Lotim, H. Moh. Zainuddin, Senin (13/7).

Kebijakan ini menindaklanjuti surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor, 01/KB/2020 Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran dan akademik 2021/2021 di masa pandemi Covid-19 tang 15 Juni 2020 dan SE Gubernur Nomor, 420/3320.UM, Dikbud tanggal 7 Juli 2020.

Zainuddin, mengatakan, pihaknya sudah menurunkan pengawas pembina untuk mengevaluasi penerapa SE tersebut ke masing-masing satuan pendidikan. Dari SE pemerintah pusat, untuk tahun ajaran baru dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Akan tetapi penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan bagi siswa TK, SD, SMP/SKB/PKBM di Kabupaten Lotim termasuk masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilakukan melalui kegiatan belajar di rumah dari tanggal 13 sampai 26 Juli 2020.

“Kebijakan ini sewaktu-waktu dapat diperpanjang kembali.

Terdapat 140 kabupaten yang belum diizinkan oleh pemerintah pusat menyelenggarakan KBM di sekolah. Salah satunya Kabupaten Lotim,” jelasnya.

Selama masa KBM di rumah, sekolah maupun pimpinan lembaga dan pihak terkait lainnya termasuk orang tua melakukan pengawasan agar para siswa tetap belajar di rumah sebaik-baiknya. Untuk kepala sekolah dan operator untuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan pada laman Dapodik. (yon)

Tahun Ajaran Baru di Kota Mataram Diawali Persiapan MPLS Mataram (Suara NTB) – Tahun ajaran baru di seluruh Indonesia dimulai pada Senin (13/ 7). Di Kota Mataram sendiri, pembelajaran siswa TK, SD, dan SMP belum dimulai pada hari ini. Tahun ajaran baru di Kota Mataram diawali dengan persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (13/7) sampai dengan Sabtu (18/7).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., kepada Suara NTB, Minggu (12/7) menjelaskan, tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli, tapi bukan berarti siswa mulai belajar di sekolah pada tanggal tersebut. Pembelajaran belum dimulai pada tanggal itu. Pihaknya sudah memberikan edaran kepada kepala sekolah negeri dan swasta di Kota Mataram.

Ia menjelaskan, pada tanggal 13 sampai dengan 18 Juli dilaksanakan persiapan MPLS. Pelaksanaan MPLS baru akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juli mendatang. Saat ini Dinas Pendidikan Kota Mataram sedang meminta izin ke Pemerintah Kota Mataram untuk bisa menghadirkan siswa baru pada masa MPLS. “Kami sedang meminta izin kepada gugus tugas penanganan Covid-19 untuk bisa menghadirkan siswa baru pada MPLS, hanya siswa baru bukan semua siswa. Ini pun masih dalam status akan meminta izin. Apabila diizinkan, kami akan melaksanakan MPLS dengan penerapan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19,” ujar Fatwir.

Selama masa persiapan MPLS, Fatwir mengatakan Dinas Pendidikan akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan organisasi guru lainnya terkait dengan bentuk MPLS. “Bagaimana bentuk MPLS selama masa persiapan, dan sudah ada konsep yang sudah dipadukan, mana konsep yang memenuhi standar sesuai dengan kondisi Mataram,” katanya.

Nantinya MPLS akan dilaksanakan dengan mekanisme disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah dengan mempertimbangkan kesehatan semua warga sekolah dalam masa darurat penyebaran Covid-19. “Seluruh sekolah atau satuan pendidikan silakan mempersiapkan untuk MPLS,” katanya.

Sementara itu, setelah MPLS, diagendakan pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) yang dimulai tanggal 27 Juli. Fatwir menegaskan, pada tanggal itu siswa belum boleh masuk sekolah. Guru telah menyiapkan modul pembelajaran BDR untuk SD dan SMP, sementara untuk TK juga sudah disiapkan. Untuk BDR juga ada dua cara secara daring dan luring.

Terkait kepastian pembelajaran langsung, Fatwir menegaskan, keputusan itu akan diambil ketika Provinsi NTB atau Kota Mataram sudah masuk zona hijau Covid-19. Juga dengan pertimbangan pihak terkait yang berwenang. (ron)

Besok, Dikbud Janjikan Kepastian Sekolah Mataram (Suara NTB) Orang tua/wali siswa yang anaknya tidak diterima di tiga pilihan sekolah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi tahun ajaran 2020/2021 kembali mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada Senin (13/7). Dinas Dikbud NTB menjanjikan kepastian sekolah yang akan menampung calon siswa tersebut pada Rabu (15/7) besok.

Sebagian besar dari orang tua/wali siswa yang mendatangi Dinas Dikbud NTB kemarin, meminta kepastian dan kebijakan untuk calon siswa yang belum mendapatkan sekolah negeri. Mereka ditemui oleh Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., bersama jajaran panitia PPDB. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan, mengatakan pi-

Ratusan Peserta UTBK Tak Hadir Dianggap Gugur Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan tes UTBK SBMPTN tahun Berbeda dengan tahun sebelumnya. Wabah Covid-19 menyebabkan teknis pelaksanaan tes mensyaratkan peserta harus dalam kondisi sehat tanpa gejala Covid-19. Namun jangan khawatir, karena jika ada peserta yang reaktif Covid-19, mereka bisa tidak hadir dan diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi lainnya.

Koordinator TIK Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Universitas Mataram (Unram) I Wayan Sudiarta, Ph.D menunjukkan banyaknya data jumlah kehadiran peserta selama pelaksanaan ujian UTBK di Unram.

Wayan menyampaikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli saja sudah tercatat, ada sebanyak 5.268 orang peserta hadir dari 5.577 orang peserta yang dijadwalkan mengikuti ujian sampai dengan hari kelima.

Sementara itu, peserta yang tidak hadir tercatat sebanyak 309 orang. “Jadi sebanyak 309 orang peserta tidak hadir,” katanya saat ditemui di Rektorat Unram, Senin (13/7).

Dosen Program Studi (Prodi) Fisika Fakultas MIPA Unram itu membeberkan di antara para peserta yang tidak hadir tersebut, ada yang terkonfirmasi karena telat datang, tidak melihat jadwal, salah centang pusat UTBK atau berada di luar pulau/NTB, mengalami kecelakaan lalu lintas, hingga tidak hadir karena alasan sudah memilih perguruan tinggi swasta.

Dijadwalkan 3 Agustus

PKKMB Mahasiswa Baru Adopsi Model Webinar Mataram (Suara NTB) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mataram (Unram) Tahun 2020 resmi dilaksanakan dengan metode webinar via aplikasi zoom. Mengingat kegiatan rutin tersebut wajib diikuti oleh mahasiswa baru, maka konsekuensi dari penyelenggara adalah terpenuhinya akses internet peserta.

Pada rapat sebelumnya, panitia telah memutuskan akan menyelenggarakan PKKMB 15-17 Juli mendatang, akan tetapi berdasarkan rapat lanjutan keputusan rapat yang dihadiri Wakil Rektor (WR) III dan jajaran pejabat Unram serta BEM serta DPM, PKKMB Unram diundur menjadi 3-5 Agustus 2020.

Perwakilan BEM Unram Anggun Firmansyah mengatakan perubahan dilakukan, karena pendistribusian kuota internet belum dilakukan untuk mahasiswa baru. “Pendistribusian kuota ini menjadi penting, karena terkait efektivitas berjalannya PKKMB,” kata Anggun.

Oleh sebab itu, penting untuk mengatur penjadwalan ulang PKKMB dan menekankan agar pendistribusian kuota dilakukan sesegera mungkin dilakukan untuk meminimalisir perubahan jadwal lagi.

Selain itu, berdasarkan pengalaman pendistribusian kuota Internet pada mahasiswa Unram yang melaksanakan pembelajaran daring, pendistribusian kuota mengalami kendala pada provider dan masalah verifikasi nomor. Sehingga diharapkan mahasiswa baru harus memasukkan nomor handphone yang benar sebelum diverifikasi.

Wakil Rektor II Bidang Keuangan Unram Prof. Dr. Kurniawan, dalam penyampaiannya menyatakan pemberian kuota internet bagi seluruh PKKMB masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum dipastikan berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk belanja internet. “Untuk kegiatan PKKMB kita masih bahas dan juga menanyakan konsultasi ke BPKP selaku pemeriksa” ungkapnya.

Untuk diketahui PKKMB akan diikuti oleh peserta sebanyak 983 mahasiswa baru jalur SNMPTN. Memastikan seluruh mahasiswa baru peserta PKKMB baik jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri akan mendapatkan kuota internet gratis. hal ini sebagai upaya kampus dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan PKKMB secara daring. (dys)

haknya menjanjikan kepastian tersebut akan didapat pada Rabu (15/7) besok. “Panitia PPDB akan mendistribusikan siswasiswa tersebut ke sekolahsekolah negeri yang belum terpenuhi kuotanya,” ujarnya.

Calon siswa yang tidak lulus pada PPDB jalur zonasi yang diumumkan pada Rabu (8/7) lalu cukup banyak, lebih dari 100 orang. Mereka sudah memilih tiga pilihan sekolah

“Para peserta tersebut dianggap gugur,” jelasnya.

Namun demikian, dia mengatakan ada pengecualiaan.

Bagi peserta yang tidak hadir karena terkonfirmasi menderita demam atau sakit sebab terindikasi Covid-19, tapi setelah menjalani rapid test tidak reaktif, maka bisa mengikuti UTBK di sesi selanjutnya.

“Bisa dijadwalkan ke sesi tanggal 20 Juli jika disetujui panitia pusat,” katanya.

Dia menuturkan, kebijakan tersebut sesuai arahan LTMPT melalui Surat Edaran (SE) Nomor : 18/SE.LTMPT/2020 Tentang Persyaratan Kesehatan Dalam Pelaksanaan UTBKSBMPTN 2020, yang mengharuskan para peserta memenuhi persyaratan kesehatan agar bisa mengikuti tes. “Dalam Surat Edaran LTMPT disebutkan jika peserta punya suhu lebih dari 37,5o C, atau hasil pemeriksaan Rapid Test reaktif, maka peserta tidak boleh mengikuti ujian,” terangnya.

Dosen Ahli Fisika Komputasi itu menyebutkan, penanganan untuk peserta tersebut adalah harus melakukan swab test/rapid test secara mandiri.

Jika hasil swab test negatif, maka peserta diperbolehkan untuk mengikuti ujian tahap kedua. Akan tetapi, jika hasil swab test ternyata positif, maka peserta tidak diperbolehkan ikut tes baik di tahap satu maupun tahap dua. “Tapi sejauh ini belum ada yang datang ke Unram dan di tes reaktif,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

MATSAMA - Kepala MAN 3 Mataram, Lalu Sirajul Hadi saat memberikan arahan pada kegiatan Matsama di Tahun Pelajaran 2020/2021.

Cegah Penularan Covid-19

MAN 3 Mataram Gelar Matsama Virtual

Mataram (Suara NTB) Kegiatan Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (Matsama) Tahun Pelajaran 2020/2021 di MAN 3 Kota Mataram dilakukan secara daring. Kegiatan yang dilaksanakan dari Senin (13/7) sampai dengan Rabu (15/ 7) dilaksanakan dengan menggunakan platform zoom meeting.

Kepala MAN 3 Mataram, Dr.Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., mengatakan kegiatan pengenalan siswa baru tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pihaknya melaksanakan secara virtual, dengan banyak pertimbangan.

“Semua materi Matsama disampaikan secara daring, panitia sudah mempersiapkan perangkat dan teknisnya secara baik,” ungkapnya.

Pilihan pelaksanakan kegiatan daring, bukan tanpa sebab. Terutama saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. “Pemerintah daerah dan tenaga medis kita cukup kelelahan dalam menangani pasien, kita ingin bantu dan kita ingin ringankan beban mereka, minimal dengan mengurangi volume kerumunan di

lingkungan sekolah, hanya dengan kebijakan seperti ini kita bisa membantu,” ujarnya.

Selain demi keselamatan dan kebaikan semua pihak, kegiatan Matsama virtual ini juga sebagai sarana untuk mempersiapkan dan melatih siswa baru untuk akrab dengan media dan aplikasi daring.

Terlebih beberapa waktu ke depan proses pembelajaran akan dilakukan secara e-learning secara kombinatif. “Banyak opsi yang diberikan pemerintah, dan tentu pilihan opsi yang kami gunakan adalah yang tidak merugikan dan yang sesuai dengan keasaan di masa pandemi saat ini,” katanya.

Dalam kegiatan Matsama tahun ini, materi-materi yang diberikan kepada siswa baru lebih banyak yang fokus pada pembentukan karakter keagamaan dan kebangsaan, seperti tentang moderasi bergama, kebangsaan dan kegitan ibadah serta pengembangan bakat.

Sirajul menambhakan, semoga kedepan Madrasah terus semakin lebih baik kualitas dan konstribusinya bagi agama bangsa dan negara. (ron)

(Suara NTB/ist)

TEMUI - Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan, menemui masyarakat yang menanyakan kepastian bersekolah bagi siswa tidak lulus PPDB jalur zonasi. sesuai zona tempat tinggal, nya belum terpenuhi. “Sebab SMA maksimal 32 orang.

Ketua Panitia PPDB Provintapi ketika pengumuman, kalau kami paksakan di sekolah mereka tidak lulus di salah yang kuota sudah terpenuhi, ru- si NTB yang juga Kepala satu sekolah tersebut. Calon angan belajar tidak cukup, tidak Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan siswa yang tidak lulus seleksi bisa dipaksa,” katanya.

Untuk PPDB SMA, ada (Dikbud) NTB, H. Muhammad PPDB paling banyak terjadi di Kota Mataram. Di samping empat jalur yang dibuka yaitu Fauzan mengatakan, bagi itu, di daerah lain juga terjadi jalur zonasi dengan kuota pendaftar yang tidak diterima minimal 60 persen, jalur afir- di tiga pilihan sekolah akan dikondisi hampir serupa.

Aidy mengatakan, bagi masi dengan kuota paling ban- masukkan ke sekolah yang bependaftar yang tidak diterima yak 20 persen, jalur perpinda- lum terpenuhi. Ia menyebutkan, di salah satu sekolah yang bera- han tugas orang tua/wali pal- untuk di Kota Mataram, da di zona tempat tinggalnya, ing banyak lima persen, dan sekolah yang kuotanya belum akan dicarikan jalan keluar. Ter- jalur prestasi dengan kuota terpenuhi antara lain SMAN 8 utama akan dimasukkan ke paling banyak 15 persen. Kuo- Mataram, SMAN 10 Mataram, sekolah yang kuota siswa baru- ta per rombongan belajar dan SMAN 11 Mataram. (ron)

SUARA NTB

Selasa, 14 Juli 2020

Halaman 7

Pilkada Loteng

Dukungan Gerindra Sudah Dikunci Pathul - Nursiah Mataram (Suara NTB) – Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, Ali Utsman Ahim menegaskan bahwa arah dukungan partainya di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah sudah terkunci. Sehingga tidak akan bergeser dari pasangan Pathul Bahri-Nursiah.

Honda ADV150

Beli Honda ADV150, Hemat Sampai Rp5,7 Jutaan Mataram (Suara NTB) Honda ADV150 adalah skutik penjelajah jalanan yang canggih dengan desain bodi yang futuristik dan manly sesuai dengan karakter pengendara yang aktif. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP (enhanced Smart Power) yang menyuguhkan performa responsif untuk penggunaan harian dan aktivitas eksplorasi seperti touring jarak dekat maupun jarak jauh.

Khusus periode Juli 2020 ini Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda Motor Honda bersama jaringan Dealer yang ada di wilayah Nusa TenggaraBaratmenawarkanpromomenarikkhususpembelianunitHonda ADV150. Program ini berlaku untuk pembelian secara kredit dengan melalui leasing FIF selama periode 01 juli sampai dengan 31 juli 2020.

Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub.Dept Head Astra Motor NTB, diketahui peningkatan pengguna sepeda motor jenis skutik (skuter matic) semakin menjamur seiring dengan kenyamanan yang dirasakan saat berkendara. Optimis, skutik ini dapat mewujudkan mimpi pengendara motor yang ingin memiliki motor skutik untuk aktivitas yang beragam. Honda akan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan nomor satu bagi konsumen setianya.

“Promo hemat sampai dengan Rp5,7 jutaan ini kami berikan khusus untuk pembelian secara kredit melalui leasing FIF selama periode 01 sampai dengan 31 Juli 2020. Konsumen juga bisa menikmati layanan terbaru kami yakni #BeliMotorDariRumahAja. Cukup kontak call center kami, salesman Honda akan melakukan follow up lebih lanjut,” terang Kresna.

Saat ini Honda dapat melayani pembelian sepeda motor dari rumah (secara online). Dengan menggunakan aplikasi “Motorku X”, konsumen dapat melihat-lihat spesifikasi tentang motor yang diinginkan melalui katalog yang terdapat didalam aplikasi tersebut.

Proses selanjutnya konsumen dapat menghubungi call center Honda di nomor 081-917-90-8000. Nantinya customer care Honda akan mengarahkan konsumen ke Dealer Honda terdekat. Kemudian untuk followup pembelian akan dilakukan salesman Honda melalui whatsapp dan proses administrasi dapat dilakukan melalui pembayaran online atau transfer.

HondaADV150dibekalifitur-fiturpenunjanguntukpengguna,seperti Two Step Adjustable Windscreen yang disematkan pertama kalinya di skutik kelas 150cc. Fitur yang biasa digunakan pada motor besar ini dapat disesuaikan dalam dua tingkat ketinggian dengan pengoperasian yang mudah. Model ini juga memiliki ruang penyimpanan sebesar 28 liter yang dapat menunjang kebutuhan pengguna dalam menyimpan barang.Padasisikeamanan,skutikinitelahditunjangHondaSmartKey dan alarm system. Untuk kenyamanan, telah dilengkapi dengan power charger pada console box depan dan jok berdesain lebih tinggi di bagian belakang yang akan menunjang kenyamanan dalam berkendara.

Honda ADV150 dipasarkan dengan dua tipe yaitu ABS dengan harga OTR Pulau Lombok Rp39,100,000. Sedangkan untuk tipe CBS dipasarkan dengan harga OTR Pulau Lombok Rp36,130,000. (bul)

Hal itu ditegaskan Ali sebagai respon terhadap berbagai isu politik yang mencuat belakangan ini, khusus kepada Partai Gerindra sendiri di Pilkada Lombok Tengah. “Gerindra sudah bulat mendukung pasangan Fathul-Nursiah, semua pengurus partai di setiap jenjang kompak dan satu pendapat,” ucap Ali kepada Suara NTB, Senin (13/7) kemarin.

Belakangan ini Gerindra di Lombok Tengah digoyang isu akan ada perombakan komposisi pasangan bakal calon yang mereka usung. Isu itu mulai mencuat sejak munculnya nama Lale Prayatni sebagai salah satu kandidat bakal calon kepala daerah di Lombok Tengah yang disebut-sebut tengah melakukan gerakan senyap melobi dukungan par-

tai politik. Salah satu sasarannya ada Gerindra.

“Tidak ada opsi (perombakan) itu, kita tetap konsisten.

Kalaupun terjadi, itu baru bisa terjadi jika Pathul sendiri karena ada hal yang luar biasa dia mengundurkan diri, maka baru Pathul bisa diganti sama yang lain,” tegasnya.

Dikatakan Ali, sangat mustahil bagi Gerindra mendepak

Pathul dari posisi pencalonan.

Sebab bagaimanapun juga, Pathul saat ini ada kader partai yang juga tengah menjadi Ketua DPC Gerindra Lombok Tengah. Karena itu tidak ada alasan politik bagi Gerindra untuk mengganti posisi Pathul dari pencalonan.

“Bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Kita di partai ini punya tradisi yang juga harus kita jaga. Beliau itu sudah berjibaku berjuang membesar partai. Sehingga wajar dia mendapatkan kehormatan dari partai untuk dicalonkan,” katanya.

Alasan kedua yang disam-

paikan Ali bahwa pasangan Pathul-Nursiah merupakan hasil kesepakatan koalisi dengan Partai Golkar, di mana Nursiah sendiri diusulkan oleh Golkar. Karena itu pasangan Pathul-Nursiah sudah tidak bisa diutak atik lagi.

Karena itu atas nama Ketua Desk Pilkada sekaligus Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali memberikan jaminan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi Pathul dalam pencalonan di Pilkada Lombok Tengah. “Kecuali itu ada kekuatan langit yang bisa merubahnya,” tegas Ali. (ndi)

Berburu SK Dukungan Parpol

Makmur - Ahda Segera Susul Calon Lain

(Suara NTB/bul)

Pelabuhan Gili Mas

29 Kapal Pesiar Batal Sandar di Gili Mas Mataram (Suara NTB) Sebanyak 29 kapal pesiar mengkonfirmasi pembatalan jadwal sandarnya di Pelabuhan Internasional Gili Mas, Lembar, Lombok Barat. Pembatalan dilakukan kaitannya dengan pandemi Covid-19. Informasi pembatalan jadwal sandar kapal pesiar ini disampaikan General Manajer Pelindo III Cabang Lembar, Baharuddin kepada Suara NTB, Senin (13/7) kemarin.

Tahun 2020 ini, kata Baharuddin, ada 40 kapal pesiar yang dijadwalkan masuk.

Enam diantaranya sudah sandar membawa wisatawan sejak Januari hingga Maret 2020. Sedangkan lima jadwal sandar kapal pesiar sejauh ini masih tetap sesuai rencana (membatalkan). Dan 29 sudah menyatakan batal. “Lima itu ada dari Singapura, Australia,

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2733 AC NOKA/NOSIN : ND 15524484/NDE 1120949 NO.BPKB N.08943009 AN.PELAPOR R.AYU KARTININGRUM HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG BPKB R4 MITSUBISHI DR.9433 AA NOKA : L300DP245094-NOSIN : 4D56C6X1450 AN.PT.SINGGASANA AGUNG SEJATI HLG SKTR BENGKEL LABUAPI HLG BPKB MITSUBISHI R4 DR.9633 D NOKA : L300GB.215482 – NOSIN : 4G32C540845 AN.PT.SINGGASANA AGUNG SEJATI HLG SKTR BENGKEL LABUAPI HLG BPKB R4 MITSUBISHI DR.8530 DB NOKA : MHMFE84P8EK005353NOSIN : 4D34T-K12384 AN.PT.SINGGASANA AGUNG SEJATI HLG SKTR BENGKEL LABUAPI HLG BPKB R4 MITSUBISHI DR.8206 DA NOKA : MHMFE304BGR043885NOSIN : 4D31-832367 AN.PT.SINGGASANA AGUNG SEJATI HLG SKTR BENGKEL LABUAPI HLG BPKB R4 MITSUBISHI DR.8007 DZ NOKA : FE 114E070169/NOSIN : 4D31C-309194 AN.PT.SINGGASANA AGUNG SEJATI HLG SKTR BENGKEL HLG STNK R2 HONDA DR.6496 CR NOKA/NOSIN : MHIJF7114GK138664/ JF71G-1112980 AN.DIAN AYU UTARI HLG DSKTR UNIV.MUHAMMADYAH

Asia,” sebutnya.

Pelindo III masih optimis, lima kapal yang akan masuk ini akan sandar minimal di triwulan IV 2020 ini. Baharuddin juga meyakinkan, Pelindo III tetap mengikuti standar/protokol kesehatan yang berlaku dalam penerimaan wisawatan yang dibawa kapal pesiar. Dipelabuhan, standar-standar tersebut menurutnya sudah biasa diberlakukan.

Termasuk standar Covid19. Sebelum penumpang turun, dicek suhu badan, diperiksa kesehatannya secara ketat.

Mengacu pada standar gugus Covid. Sehingga, masyarakat tak perlu khawatir dengan kedatangan para wisatawan

HILANG HLG BPKB & STNK R4 MAZDA B.8000 OW NOKA : JM0ER103190114771-NOSIN : L320368725 AN.HORISON SULYSTIO HLG SKTR BENGKEL LABUAPI HLG BPKB R2 HONDA DR.6836 BS NOKA : MH1JF6110HK072734NOSIN : JF61E-1072739 AN.SUWARDI HLG SKTR BENGKEL LABUAPI HLG STNK R2 DR.6578 DQ NOKA/NOSIN : MH1HB71168K450307/HB71E1448000 AN.I NENGAH SUKARMA HLG DISKTR JL.SRIWIJAYA KT MATARAM HLG BPKB R2 YAMAHA DR.5266 HC NOKA : MH314D003AK837774NOSIN : 14D-838818 NO.BPKB H-02077683.0 AN.H.HANAPI HLG SKTR LOMBOK UTARA

nantinya. Satu kapal berkapasitas 1.500 penumpang sampai 2.500 wisatawan.

Ada juga yang meminta informasi kepada Pelindo III terakit memungkinkan atau tidaknya Pelabuhan Gili Mas disandari kapal pariwisata sepanjang 300 meter. “Kami siap walaupun 300 meter panjang kapalnya. Mereka sudah tanya kemampuan dermaga kita. Kapasitas kapalnya bisa sampai 5.000 wisatawan,” jelas Baharuddin.

Baharuddin meyakinkan pelabuhan sudah siap seratus persen. Dermaga, terminal, areal parkir. Pelabuhan ini selain akan disandari kapal-kapal cruise, juga dihajatkan untuk memfasilitasi kegiatan ekspor langsung dari NTB menggunakan jalur laut.

“Kami sudah siap, apa yang mau diekspor.

Kalau Pemda sudah ada rencana mau mengekspor, mudah-mudahan, kita dukung. Karena kita sudah siap,” demikian Baharuddin. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Jadwal pendaftaran ke KPU bagi pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada serentak 2020, semakin dekat. Para pasangan bakal calon kini tengah gencar memburu tiket dukungan dari partai politik.

Pilkada Kota Mataram merupakan salah satu yang ramai diguyur Surat Keputusan (SK) dukungan dari partai politik.

Sampai saat ini tercatat baru ada empat partai politik yang sudah resmi menerbitkan dan menyerahkan SK dukungannya kepada calon di Pilkada Kota Mataram, yakniPDIP,PKS,PANdanGolkar.

Tiket dukungan empat parpol itu tersebar di tiga pasangan calon. Pertama dukungan PDIP dan PKS untuk pasangan Hj. Putu Selly Andayani dan TGH. Abdul Manan. Kemudian tiket dukungan PAN dikantongi oleh pasangan Baihaqi dan Baiq Diyah Ratu Ganefi. Terakhir tiket Golkar telah diberikan kepada pasangan Mohan Roliskana-TGH Mujiburahman.

Dengan tiket dukungan partai politik yang sudah dipegang, ketiga pasangan calon itu makin optimis melaju ke tahap berikutnya. Yakni tahapan pendaftaran pasangan calon ke KPU yang akan dilaksanakan pada pertengahan September mendatang.

Di Pilkada Kota Mataram sebenarnya ada empat pasan-

gan calon yang mengerucut, yang terakhir adalah pasangan H. L. Makmur Said-Badruttamam Ahda. Namun demikian pasangan Makmur-Ahda sampai saat ini belum memegang satupun tiket dukungan dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepadanya.

Makmur Said yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu menjawab bahwa SK dukungan partai politik untuk dirinya akan ke luar tidak lama lagi. Dia memastikan paling cepat dalam minggu-minggu ini, parpol-parpol pendukungnya akan menerbitkan SK dukungan untuk dirinya.

“Insya Allah minggu ini akan keluar SK kita, sudah pasti kok, ini kan hanya soal waktu dan tahapan di masing-masing partai berbeda-beda yang harus kita hormati,” ucap Makmur, Senin (13/7) kemarin.

Mantan Sekda Kota Mataram inipun mengatakan bahwa pihaknya tidak merasa disalip oleh calon lain yang sudah lebih dulu mengantongi tiket dukungan partai politik. Yang jelas bagi Makmur, dirinya akan bertemu dengan calon lainnya di panggung Pilkada Kota Mataram 2020.

“Ndak apa-apa mereka duluan, kan bagus itu. Kita mudahmudahan Minggu ini, sudah ada komunikasi dengan Gerindra, PKPI dan PKB, dan ada juga belakangan nantinya yang akan mendukung kita,” katanya.(ndi)

SUARA NTB

Selasa, 14 Juli 2020

Membuka Jalan Baru Atasi Pengangguran dan Kemiskinan Dari Hal. 1 Dalam webinar dengan tema Transformasi Digital UMKM yang diikuti Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Kamis (9/7) lalu, gubernur memaparkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19. ‘’Kami punya keberanian untuk meretas jalan baru,’’ kata orang nomor satu di NTB ini.

Program JPS yang dibuat bukan berupa uang tunai. Tetapi JPS yang diberikan kepada masyarakat terdampak berupa barang yang merupakan produk buatan IKM dan UMKM lokal NTB. Mulai dari program JPS Gemilang tahap I, tahap II dan tahap III. Pada penyaluran JPS tahap III, jumlah IKM dan UMKM lokal yang dilibatkan sebanyak 4.673 IKM dan UMKM. Gubernur menyadari penggunaan produk IKM dan UMKM lokal dalam JPS Gemilang pasti akan ada suara sumbang. Karena

produk yang dihasilkan IKM dan UMKM lokal kualitasnya lebih jelek dibandingkan produk pabrikan dan harganya pasti tidak kompetitif.

Namun, kebijakan yang diambil Pemprov NTB melalui program JPS Gemilang merupakan bentuk keberpihakan atau afirmasi kepada IKM dan UMKM lokal. Meskipun harga minyak goreng kelapa yang diproduksi IKM dan UMKM lokal lebih mahal dari minyak goreng pabrikan. Namun ada cost of learning yang didapatkan oleh IKM dan UMKM lokal.

Dari kekurangan-kekurangan tersebut, IKM dan UMKM lokal mendapatkan pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas produk yang dihasilkan. Lewat pelibatan IKM dan UMKM dalam program JPS Gemilang, kata gubernur, Pemprov kini dapat memetakan klaster-klaster UMKM dengan kompetensinya masing-masing.

Seperti IKM dan UMKM penghasil beras, garam, ikan kering, minyak kelapa, abon, gula aren, susu kedelai, kopi, teh kelor, serbat jahe, masker, anyaman bambu atau dedungki, sabun, kue

kering dan lainnya.

Dengan banyaknya produkproduk IKM dan UMKM NTB tersebut, kata gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini, pasarnya bukan saja NTB tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan dengan sentuhan Informasi dan Teknologi (IT), produk IKM dan UMKM seperti kopi dan lainnya dapat menjangkau pasar luar negeri.

Apalagi dengan adanya Pergub tentang Pemberdayaan UMKM atau Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB. Hal itu akan mengharuskan warga NTB punya preferensi terhadap produk lokal.

Sebagai bentuk keberpihakan Pemda terhadap produk lokal. Dr. Zul mengatakan, dalam program stimulus ekonomi, Pemprov memesan 2.130 mesin dan alat yang dibuat oleh IKM Permesinan NTB. Dengan adanya bantuan mesin produksi tersebut, produktivitas IKM dan UMKM NTB semakin meningkat tiga sampai empat kali lipat dibandingkan sebelumnya. ‘’UMKM kita naik kelas bukan saja skalanya. Tapi ko-

mpetensi dan kapasitasnya.

Sehingga mampu menciptakan pasar yang lebih luas di luar negeri di masa mendatang,’’ tandas gubernur.

Untuk pemasaran produk IKM dan UMKM lokal tersebut, nantinya akan dilibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov yaitu PT. Gerbang NTB Emas (GNE) yang kemudian akan dijual baik di dalam daerah maupun luar daerah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh NTB. Melalui Trade and Distribution Center (TDC) yang diinisiasi oleh PT.GNE, mengarahkan agar BUMDes dibentuk untuk menjadi sebuah pasar besar yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes akan mendorong keterlibatan masyarakat desa seluas-luasnya untuk menyediakan berbagai kebutuhan terhadap produkproduk lokal masyarakat.

TDC sebagai sales and distribution point yang melayani kebutuhan warga dan UMKM desa serta menjadi pintu utama penjualan dan distribusi produk lokal desa. (nas)

Serap Produk Lokal, Potensi Pasar PNS Terbuka Lebar Dari Hal. 1 ‘’Kaitan dengan bela beli produk lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, IKM dan UMKM. Kita sudah memulai,’’ kata Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (12/7).

Nasir mengatakan, PNS dapat menjadi pionir dalam penggunaan produk lokal. Supaya masyarakat NTB juga mencintai produk lokal buatan IKM dan UMKM di daerah ini.

Selain mewajibkan PNS menggunakan seragam dari

kain tenun lokal khas NTB. Nasir mengatakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah diminta menggunakan produk makanan dan minuman produksi IKM dan UMKM lokal untuk konsumsi di masing-masing OPD. Mengenai rencana agar PNS juga membeli beras lokal, Nasir mengatakan bisa saja diterapkan. Karena setiap PNS mendapatkan jatah sebesar 10 kg per bulan. Jika PNS punya anak dua orang maka jatah berasnya sebanyak 40 kg. Namun jatah be-

ras itu sekarang diberikan dalam bentuk uang. “Kalau sebulan PNS membeli sama-sama 10 kg saja maka potensi uang yang beredar cukup besar,” katanya.

Keberadaan toko tani yang berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan (DKP) perlu diperluas sampai pasar-pasar dan desadesa. Dan dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes perlu menyiapkan layanan siap antar ke pembeli.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB ini mengatakan,

produk-produk lokal yang dapat diproduksi di NTB seperti bunga segar pasarnya juga terbuka lebar untuk memenuhi kebutuhan perhotelan. Kebutuhan bunga segar perhotelan yang ada di NTB sekitar setengah ton per hari.

Namun sayangnya masih didatangkan dari luar daerah.

Menurutnya, hal ini menjadi peluang bagi masyarakat NTB untuk budidaya tanaman hias atau bunga segar. Terpenting, produksinya harus berkesinambungan setiap waktu. (nas)

Jadikan Produk Lokal Tuan di Rumah Sendiri Dari Hal. 1 Produk-produk yang dihasilkan anak-anak NTB akan jadi tuan di rumah sendiri,’’ ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB yang membidangi urusan ekonomi, Abdul Rauf.

Menurut Rauf, pada dasarnya produk-produk yang dihasilkan daerah, secara tidak kalah sama produk luar.

Hanya saja produk lokal selama ini tak mampu bersaing karena kalah dari segala lini bisini, terutama dari sisi manajemen dan modal.

Dengan adanya Pergub tersebut diharapkan kendalakendala yang dihadapi oleh produk lokal selama ini dapat diatasi dengan intervnsi yang kuat dari pemerintah daerah.

Pasal, jika dibiarkan bertarung sendiri dengan produk luar, dipastikan produk lokal akan jauh tertinggal.

“Misalnya selama ini kita kalau ada pengadaan barang, seperti mesin pencacah rumput, tak perlu didatatangkan dari luar, padahal disini kita bisa buat sendiri. Tapi hanya perlu distandarkan saja,” katanya.

Dia juga menyebutkan produk asal NTB yakni teh kelor. Diharapkan dengan Pergub bela dan beli produk lokal ini, teh kelor bisa jadi raja di daerah sendiri. “Di setiap kantor, setiap hotel itu minumnya teh kelor, buka Sariwangi. Supaya teh kelor ini berkembang ya kita dulu yang harus belanja jadi pasarnya, buat regulasi payungi dia, harus dibuatkan pasarnya. Begitu juga dengan Kopi,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan politisi Partai Demokrat itu, bahwa hukum bagi satu

produk untuk bisa hidup harus punya pasar. Karena itulah pemerintah daerah hadir untuk memproteksi minimal pasar dalam daerah untuk menyeraf produk lokal, apalagi bisa sampai merambah ke luar daerah.

“Intinya Pergub bela dan beli ini bisa jalan sesuai harapan, maka dia harus jadi sebuah gerakan, semua sektor harus memberikan dukungan. Jangan hanya sekeda Gubernur saja yang bersemangat tinggi, tapi pasukan yang ada dibawah ini lemah,” pungkasnya. (ndi)

Pemasaran Produk Diharapkan Jadi Lebih Baik Dari Hal. 1 Raden mengatakan, salah satu kesulitan UMKM yang paling urgen adalah pemasaran, selain juga permodalan.

Selama ini, beberapa instansi yang membidangi pemberdayaan UMKM hanya membuat kegiatan untuk melatih membuat sebuah produk, tanpa ada tindak lanjut dari kegaitan itu.

Menurutnya jika pola Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB itu mirip dengan pemberdayaan UMKM lewat program JPS Gemilang, maka akan membantu UMKM dalam pemasaran. Secara

tidak langsung, ia meyakini produk lokal akan lebih dikenal oleh orang lokal sendiri. ‘’Tidak seperti di tahuntahun lalu, produk kami sendiri tidak dikenal di kalangan masyarakat di lokal di sini, justru ada beberapa tamu luar yang mengenal. Jadi dalam hal ini kesempatan juga bagi kami. Dari program JPS Gemilang itu kami terbantukan mempromosikan produk kami khususnya di NTB, dalam beberapa tahun terakhir tidak dikenal produk kami, terlebih di KLU,’’ jelasnya.

Raden optimis dengan Aksi Bela dan Beli Produk Lokal itu akan bisa semakin memper-

luas lapangan pekerjaan.

Menurutnya, jika berkaca dari keterlibatannya di program JPS Gemilang itu, saat ini kelompoknya sudah bisa merekrut hampir 20 orang tenaga kerja lepas, yang merupakan masyarakat yang telah putus kerja karena dampak Covid19. Pihaknya juga sudah membentuk jaringan mitra kerja di lima kecamatan di KLU. Saat ini sudah terbentuk 21 kelompok mitra kerja. ‘’Dengan berjalannya program itu, mudah-mudahan hampir sama dengan program JPS. Program bela beli produk lokal bisa berjalan sesuai dengan harapan, ini akan jadi

program luar biasa, bisa mencapai tujuan gubernur, NTB Gemilang bisa tercapai,’’ harapnya.

Ia juga menyarankan, pemerintah perlu memperhatikan harga dari produk lokal itu. Sebaiknya produk lokal tidak dihargai lebih rendah.

“Kadang yang membuat kami lemah di nilai, di harga.

Produk lokal itu tidak semata menjual produk, tapi ada nilai histori yang perlu kami sampaikan juga di sana, sehingga kami akan khawatir bila produk kami tidak sesuai histori atau nilai jual kami, harga itu yang perlu kami khawatirkan,” katanya. (ron)

Dorong Pemberdayaan Lebih Terarah dan Kepastian Pasar Dari Hal. 1 Menurutnya, dengan penyusunan pergub sebagai dasar hukum maka pengembangan IKM/UKM di NTB dapat dilakukan dengan lebih fokus. Termasuk untuk menggarap pemasaran dan produksi produk unggulan dengan lebih maksimal.

Berdasarkan catatan Diskop UKM NTB, sebelum pandemi berlangsung, NTB memiliki 48.000 UKM aktif. UKMUKM tersebut memiliki beberapa komoditas unggulan yang diproduksi seperti kerajinan ketak yang saat ini sudah terkonsentrasi dan terpetakan, termasuk untuk kerajinan olahan rotan lainnya.

Selain itu ada juga komoditas tenun di Sukarare dan Pringgasela, olahan makanan dari beberapa IKM yang dimasukkan ke pusat oleh-oleh, pengolahan mutiara, serta sentra kerajinan cukli. ‘’Tapi semua sedang terdampak selama Covid ini. Karena pembelinya biasanya dari wisatawan,’’ ujar Wirajaya.

Di sisi lain, selama pandemi Covid-19 pemerintah juga membuka pasar untuk penyerapan berbagai komoditas seperti makanan olahan dan konveksi. Khusus untuk Diskop UKM NTB, pasar yang dibuka adalah penyerapan masker dari UKM lokal di seluruh NTB. Penyerapan tersbut dilakukan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang ditujukan sebagai salah satu stimulus ekonomi pelaku usaha selama pandemi. “Kita coba bagaimana pemerintah memberikan supaya mereka tetap bisa produksi. Memasuki new normal (kenormalan baru) ini sangat penting untuk mereka tetap berproduksi,” jelasnya.

Diterangkan, sampai saat ini pihaknya mencatat ada 135 UKM di seluruh NTB yang mendaftar untuk menjadi pemasok masker. Dengan estimasi masing-masing usaha mempekerjakan minimal 10 orang, maka selama pandemi produksi masker yang dilakukan oleh UKM-UKM konveksi di NTB paling tidak dapat menyerap 1.350 orang.

Serap Produksi Lima Sektor Senada dengan itu, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE.ME menerangkan, penyusunan Pergub Bela Beli Produk Lokal diproyeksikan untuk menyerap hasil produksi dari lima sektor prioritas industri di NTB. Antara lain sektor olahan, pertambangan, permesinan, otomotif dan energi terbarukan, serta agrobisnis. ‘’Jadi bagaimana (semua) masuk ke pasar. Tidak ada dibatasi. Pergub itu bukan hanya membeli barang, tapi bagaimana kebijakan itu agar swasta membeli juga, seperti hotel-hotel, dan struktural pusat itu kita dorong semua untuk membeli (produk lokal NTB),’’ ujar Nuryanti, Minggu (12/7).

Diterangkan, dengan adanya Pergub tersebut pihaknya berharap kepastian pasar untuk IKM/UKM yang ada dapat terlindungi. Khususnya dengan penyerapan belanjabelanja OPD, swasta, dan dunia industri pada umumnya.

“Tugas kami (memberi kepastian pasar) itu. Kalau sudah diberi kepastian pasar, IKM ini akan bergerak sendiri,” ujar Nuryanti. Dengan penyerapan hasil produksi yang lebih pasti pelaku usaha diharapkan terus mengembangkan usahanya, terutama dalam peningkatan kualitas produksi.

Dicontohkan seperti produksi minyak kelapa di NTB yang belakangan terpetakan melalui pengadaan JPS Gemilang. Hasil produksi minyak kelapa tersebut diakui masih terkendala biaya produksi, sehingga harga jual terbilang cukup tinggi.

“Tapi nanti pasti akan lebih bagus lagi. Sekarang saja sudah ada perbaikan kemasan, bahkan sekarang sudah bisa tiga kali penyaringan,” jelas Nuryanti.

Di sisi lain, dengan disusunnya Pergub Bela Beli Produk Lokal, Nuryanti menekankan tantangan pengembangan IKM/UKM di NTB selanjutnya adalah memastikan ketersediaan bahan baku.

Terutama agar seluruh sumber daya di NTB tidak lagi dijual ke luar daerah tanpa pengolahan. Dengan begitu, target-target industrialisasi yang sebelumnya disusun Pemprov NTB dalam RPJMD Juga diharapkan bisa tercapai.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan NTB, H. Fathurrahman, menerangkan saat ini NTB memiliki beberapa produk unggulan, bahkan dengan kualitas siap ekspor. Di antaranya seperti kopi, mutiara, rumput laut, dan jagung.

Berdasarkan catatan pihaknya, nilai ekspor produk unggulan tersebut telah mencapai 4,04 juta dolar Amerika pada Januari – Mei 2020 lalu.

Diterangkan, untuk periode tersebut komoditi kopi telah diekspor sebanyak 445 Kg ke Hongkong. Sedangkan untuk jagung diekspor sebanyak 6.600.000 Kg ke Filipina, dan rumput laut sebanyak 118.800 Kg ke China, dan mutiara sebanyak 133,09 Kg ke Australia.

Dengan hasil produksi yang cukup besar tersebut, harga jual memiliki potensi yang lebih be-

sar jika dilakukan pengolahan.

Termasuk untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal seperti belanja OPD dan swasta.

Dicontohkan Fathurrahman seperti komoditas kopi NTB yang terserap juga untuk kebutuhan JPS Gemilang sebagai langkah penanggulangan pandemi. Di mana Disdag NTB bersama Dinas Perindustrian di masing-masing kabupaten/kota merekomendasikan 130 pelaku UKM kopi sebagai pemasok.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga produksi IKM/ UKM di NTB selama pandemi.

Di mana JPS Gemilang menyasar hingga 120 ribu penerima di seluruh kabuapten/kota di NTB dengan paket yang sala satunya berisi produk sembako hasil industri olahan lokal, termasuk kopi.

Di sisi lain, komoditas kopi NTB juga telah berkembang dengan beberapa varian. Diantaranya Kopikey Sajang, Datu Coffe Lombok, Etnic Robusta Lombok, Sangrai Coffe Bonjeruk, Vanbredo Tambora Dompu, Ori Coffe Dompu, Kopi Punik Sumbawa, Cahaya Robusta, Kopi Tepal Sumbawa, Umakahawa Bima, Gumbe Bima, Kon Bayan, KLU Nina Pacu dan lainnya.

Menurutnya, dengan upaya yang sama seluruh komoditas unggulan di NTB diharapkan memiliki peluang pengembangan. Baik antar provinsi maupun untuk memenuhi kebutuhan skala ekspor. “Harapan kami dari Dinas Perdagangan untuk memberikan peluang bagi UKM kopi agar bisa menggeliat di tengah wabah pandemi ini. Dan tentunya UKM Kopi untuk terus meningkatkan kualitas dan standarisasi produknya,” tandas Fathurrahman. (bay)

Halaman 8

Bela UMKM, dari Hulu hingga Hilir Dari Hal. 1 Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,68 persen dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 14,56 persen.

Namun, persentase penduduk miskin di NTB cukup tinggi, masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,22 persen. Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan dapat turun menjadi satu digit, yaitu 9,75 persen pada akhir 2023.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah rumah tangga kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin di NTB sebanyak 685.672 KK atau 2,3 juta jiwa lebih. Sebanyak 685.672 KK atau 2,3 juta jiwa lebih tersebut masuk di desil I, desil 2, desil 3 dan desil 4.

Masyarakat NTB yang masuk desil I atau kategori sangat miskin sebanyak 272.281 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 36.165 KK, Lombok Tengah 70.495 KK, Lombok Timur 83.784 KK, Kabupaten Sumbawa 7.713 KK, Dompu 5.516 KK, Bima 17.483 KK, Sumbawa Barat 6.201 KK, Lombok Utara 22.652 KK, Kota Mataram 17.686 KK dan Kota Bima 4.586 KK. Masyarakat NTB yang masuk desil 2 atau kategori miskin sebanyak 171.069 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 25.177 KK, Lombok Tengah 43.049 KK, Lombok Timur 45.065 KK, Sumbawa 10.008 KK, Dompu 9.603 KK, Bima 17.750 KK, Sumbawa Barat 2.559 KK, Lombok Utara 8.124 KK, Kota Mataram 6.835 KK dan Kota Bima 2.899 KK. Masyarakat NTB yang masuk desil 3 atau kategori hampir miskin sebanyak 139.009 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 18.428 KK, Lombok Tengah 27.033 KK, Lombok Timur 34.496 KK, Sumbawa 14.033 KK, Dompu 10.103 KK, Bima 17.624 KK, Sumbawa Barat 2.888 KK, Lombok Utara 3.938 KK, Kota Mataram 5.972 KK dan Kota Bima 4.494 KK. Kemudian masyarakat NTB yang masuk desil 4 atau kategori rentan miskin sebanyak 103.313 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 16.235 KK, Lombok Tengah 22.878 KK, Lombok Timur 25.295 KK, Kabupaten Sumbawa 10.675 KK, Dompu 5.522 KK, Bima 9.052 KK, Sumbawa Barat 2.953 KK, Lombok Utara 1.813 KK, Kota Mataram 5.244 KK dan Kota Bima 3.646 KK. Dampaknya Dahsyat Ridwan mengatakan, kebijakan bela dan beli produk lokal sudah diterapkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak 2013. Ia mengatakan, dampak kebijakan bela dan beli produk lokal di sana cukup dahsyat.

Kabupaten Kulon Progo sebelumnya menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Mereka mampu menurunkan angka kemiskinan dengan cukup progresif.

Pada 2013, Kulon Progo membuat kebijakan bela dan beli produk lokal sebagai alat untuk mendorong agar masyarakat mau membela daerahnya sendiri dengan cara membeli produk yang diproduksi oleh masyarakat Kulon Progo.

Berdasarkan hasil kajian, dampak dari kebijakan bela dan beli produk lokal berdam-

pak positif. Hal tersebut terlihat dari nilai PDRB Kulon Progo pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan sebesar Rp0,61 triliun dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.

Dan juga pada sektor industri mengalami laju pertumbuhan yang positif sebesar 7,37 persen pada tahun 2013 dan 2014. Laju pertumbuhan sektor ini didukung oleh peningkatan volume produksi maupun volume usaha. Pada tahun 2014, sektor ini menyumbang 12 persen terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Kulon Progo dengan nilai Rp870,12 miliar.

Pemprov akan mempercepat penyusunan Pergub ini. Ditargetkan pada akhir Juli, Pergub tentang Pemberdayaan UMKM atau Aksi Bela dan Beli Produk Lokal di NTB akan sudah rampung dan segera diimplementasikan.

“Ini sedang dalam pembahasan. Pak Gubernur juga sedang meneliti lebih dalam. Intinya, ketika kita ingin membela dan membeli produk lokal, kita harus pastikan pasarnya,” kata Ridwan.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, kebijakan bela dan beli produk lokal memang harus dimulai dengan adanya regulasi, yaitu Pergub. Semangat membeli produk lokal sebenarnya sudah mulai dilakukan Pemprov NTB. Dengan memesan sebanyak 2.130 mesin dan alat pengolahan yang dibuat oleh IKM-IKM Permesinan NTB lewat program stimulus ekonomi.

Dalam Pergub yang sedang disusun, juga memastikan kualitas dari produk IKM dan UMKM lokal.

Produk IKM dan UMKM lokal NTB punya spesifikasi atau standar. Sehingga ketika orang luar ingin membeli, mereka tak ada keraguan.

Dengan kebijakan bela dan beli, pasar produk lokal di NTB sangat luas.

Misalnya, mewajibkan PNS lingkup Pemprov NTB membeli produk-produk pangan yang menjadi kebutuhan pokok seperti beras.

Kemudian mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan produk lokal untuk konsumsi ketika rapat dan lainnya.

Kemudian Pokir anggota DPRD berupa bantuan peralatan dan mesin kepada masyarakat atau kelompok masyarakat menyerap produk IKM permesinan di NTB. Begitu juga perhotelan, diwajibkan menggunakan produk lokal seperti sabun antiseptik, kopi dan lainnya. ‘’Itu nanti yang diatur dari segi membelanya. Tapi kita juga mengatur sisi kelembagaan, hulu hingga hilirnya juga,’’ katanya.

Dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB, juga akan diwajibkan bagi calon rekanan menggunakan produk lokal. Penggunaan produk lokal akan menjadi salah satu persyaratan dalam penilaian calon rekanan yang mengikuti lelang. ‘’Misalnya pengadaan makanan tambahan untuk ibu dan bayi. Kita wajibkan dia harus memakai produk lokal. Sepanjang produk

lokalnya ada,’’ terangnya.

Untuk itu, kata Ridwan, produksi produk lokal harus dapat dipastikan berkesinambungan. Jangan sampai ketika kebutuhannya banyak, produksinya tidak ada atau kurang. ‘’Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi kita harus memastikan jangan sampai kita terlalu semangat berbicara produk lokal. Tapi produksinya ndak ada. Terus tenaga kerjanya nggak ada. Itu yang ingin kita atur di dalam Pergub itu,’’ tambahnya.

Dari Kelembagaan Hingga Modal Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si menambahkan, selain memberdayakan IKM dan UMKM lokal, Rapergub tersebut dihajatkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di NTB. ‘’Ujungnya memang untuk peningkatan kesejahteraan atau menanggulangi kemiskinan. Karena semua yang kita lakukan di pemberdayaan IKM dan UMKM itu, muaranya ke sana, upaya mempercepat pengentasan kemiskinan,’’ kata Amry.

Amry menjelaskan ada lima ruang lingkup yang akan diatur dalam Rapergub tersebut. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan. Kedua, penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, pembinaan teknis dan manajemen berproduksi.

Ketiga, fasilitasi penyediaan faktor-faktor produksi berupa teknologi cara berproduksi, bahan, peralatan, dan mesin. Serta penguatan permodalan UMKM dalam proses berproduksi. Keempat, fasilitasi keamanan, kelancaran dan kepastian pemasaran hasil produksi UMKM. Dan kelima, penumbuhkembangan kemitraan usaha antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar.

Ada 12 usaha unggulan UMKM yang prioritas untuk diberdayakan. Pertama, pertanian tanaman pangan seperti padi/gabah/beras, jagung, kacang-kacangan dan umbiumbian. Kedua, hortikultura seperti sayur-sayuran, buahbuahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan.

Ketiga, perkebunan seperti kelapa, mente, kopi, gula aren. Keempat, peternakan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, bebek, itik.

Termasuk daging, susu dan telur. Kelima, perikanan dan kelautan seperti aneka jenis ikan laut, aneka jenis ikan air tawar, rumput laut, kerang mutiara dan terumbu karang.

Keenam, kehutanan seperti kayu, rotan, bambu, ketak, lebah madu, kayu putih dan hasil hutan bukan kayu. Ketujuh, industri pertanian yaitu semua industri pengolahan dengan bahan baku berasal dari produk pertanian dalam arti luas.

Kedelapan, industri makanan seperti jajanan dan minuman siap saji seperti produk restoran, produk rumah makan dan warung. Kemudian industri air minum isi ulang dan dalam kemasan. Kesembilan, industri sandang seperti konveksi, kain tenun lokal, masker dan lainnya.

Kesepuluh, industri rumah tangga seperti aneka jenis suvenir untuk wisatawan. Kesebelas, usaha dagang kebutuhan pokok masyarakat seperti aneka jenis sembako. Keduabelas, industri kimia dan farmasi, jamu-jamuan. (nas)

Perlu Reorientasi Produksi UMKM Dari Hal. 1 Cara itu, menurutnya, untuk merekayasa pasar. Konsekuensi ke depan diharapkan dapat menghidupkan UMKM. Terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, Firmansyah menjelaskan, kemiskinan memiliki variabel yang tidak berdiri sendiri.

Variabel utama kemiskinan yaitu pendapatan. Pendapatan diperoleh oleh masyarakat karena dia bekerja. Kalau masyarakat bekerja dan memperoleh pendapatan, kemiskinan akan sendirinya dientaskan.

Kaitannya dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aksi Bela dan Beli Produk Lokal nantinya, Firmansyah menyampaikan diharapkan orang membeli produk lokal dari UMKM di NTB. Dengan begitu skala produksi akan meluas karena akan banyak pihak yang menyerap produk UMKM. ‘’Dengan kata lain menambah lapangan kerja, pendapatan dari masyarakat juga meningkat. Saya kira program Aksi Bela dan Beli Produk Lokal ini ada dampaknya bagi pengentasan kemiskinan,’’ ujarnya.

Namun, keberhasilan itu

bisa dicapai dengan melihat sejauh mana pemerintah merekayasa pasar dan produksinya.

Terkait produksi, Firmansyah menyarankan perlunya reorientasi arah produksi dari UMKM. Orientasi awal produk sekunder yang bukan merupakan kebutuhan pokok seperti oleh-oleh atau kerajinan tangan, diubah orientasinya menjadi produk primer atau kebutuhan pokok masyarakat. ‘’Pada masa pandemi ini, atau masa ke depan diarahkan ke produk primer, kebutuhan pokok. Kita identifikasi saja produk pokok itu, seperti kebutuhan di dapur, kamar mandi, dan seterusnya,’’ sarannya.

Ia mengatakan, tujuan Pergub itu harus segaris dengan semangat melakukan substitusi impor, dengan menggantikan produk rumah tangga dari pabrikan besar. ‘’Siap atau tidak, kalau mampu sekitar 40 persen mengganti produk luar yang masuk ke rumah tangga, luar biasa, sudah bagus. Bukan sekadar produk, tapi reorientasi perindustrian, menjadikan UMKM kita ini produknya

dipakai, percuma kita menyarankan orang membeli pada sesuatu yang tidak mereka butuhkan,’’ ujarnya.

Firmansyah menyampaikan, keinginan bersama melalui Aksi Bela dan Beli Produk Lokal itu agar UMKM di NTB bisa bersaing di pasar dengan intervensi pemangku kebijakan. ‘’Untuk ke situ harus ‘berdarah-darah’,’’ katanya.

Aspek lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah produk UMKM yang harus unggul secara kompetitif. Kalau ada produk yang sejenis, produk UMKM di NTB harus memiliki nilai unggul, baik dari sisi harga, bentuk, khasiat, dan lainnya. Juga harus unggul secara komparatif, atau dengan kata lain produk itu hanya ada di UMKM NTB. ‘’Lebih mudah mengelola yang komparatif. Saya kira sulit sekarang (jika produk sejenis dengan pesaing), semua orang berproduksi, sekarang pertanyaannya sejauh mana kita unggul? Bela dan beli produk lokal sebagai pintu masuk atau langkah awal mencapai industrialisasi, sekaligus daya kompetisi dari pelaku usaha kita, jadi serangkaian pekerjaan ini yang harus disiapkan ke depan,’’ sarannya. (ron)

SUARA NTB

Selasa, 14 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 14 Juli 2020

Halaman 10

Pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika Selesai Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) – Tender proyek pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika selesai dilakukan. Dengan penandatanganan kontrak yang dilakukan antara Pemprov NTB dan kontraktor, pembangunan dijadwalkan selesai pada akhir tahun mendatang.

(Suara NTB/ist)

BERSANTAI – Tamu dari mancanegara yang menginap di Golden Palace Hotel, tampak tengah bersantai di rooftop hotel.

Golden Palace Hotel Lombok Siap Kembali Terima Tamu Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok adalah hotel terbesar dan termegah di Kota Mataram, satu-satunya hotel Berbintang 4 plus yang sekaligus menerima 2 awards dari Traveloka tahun 2019, yaitu hotel yang terbersih dan satu awards merupakan hotel yang paling nyaman untuk tamu.

Dengan luasan lantai gedung lebih dari dua puluh ribu ( 20.000 ) meter square, otomatis sangat cocok dengan kriteria CHS (cleanliness, Healthy, Safety ) yang diwajibkan oleh pemerintah dalam kondisi memerangi wabah corona. Satu satunya hotel bergengsi yang menjadi favorite tamu high end di Mataram. Dengan luas gedung yang begitu besar, baik lobi yang sangat Luas, otomatis lebih mudah dicapainya pengaturan dan pencapaian kriteria physical distancing.

Faktor kebersihan menjadi motto Hotel Golden Palace sejak berdiri 5 tahun yang lalu. Dengan harga jual kamar saat ini yang hampir sama, bersaing dengan rate hotel yang kelasnya di bawah Golden Palace, merupakan kesempatan langka buat tamu hotel yang akan staying di Kota Mataram.

Jangan lupa, Golden Palace merupakan satu satunya hotel di Mataram yang mempunyai rooftop garden yang sangat indah dan sangat nyaman dan sangat terkenal, merupakan favorite untuk selebriti dan semua kalangan untuk menikmati pemandangan seluruh kota di Mataram dan Cakranegara, bahkan sampai Kota Tua Ampenan.

Menikmati suasana di pagi hari berjemur matahari untuk sehat dan menikmati sunset di sore hari. dapat menikmati matahari terbit, matahari terbenam, Gunung Rinjani bahkan Gunung Agung dan Pantai Ampenan. Bayangkan semua dapat dilihat dengan hanya naik ke lantai 12 rooftop garden Golden Palace Hotel Lombok yang begitu memukau.

Dengan semua fasilitas yang begitu lengkap, dan dengan sistem AC ramah lingkungan yang mungkin merupakan fasilitas satu-satu nya yang ada di Kota Mataram, sehingga menjamin CHS bagi seluruh tamu hotel kami.

Nah, jangan melewatkan kesempatan yang langka ini. Jika anda akan tinggal atau menginap di kota Mataram, kapan lagi dengan harga yang begitu murah??(r)

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menerangkan, penandatanganan kontrak telah dilakuan pihaknya pada 10 Juli lalu. Pemenang tender adalah PT. Damai Indah Utama yang beralamat di Jalan Mamik Acip Thalib, Lingkar Selatan, Mataram.

Diterangkan, pembangunan rumah sakit untuk kebutuhan pendukung MotoGP 2021 tersebut mengambil lokasi di Lapan-

gan Mandalika dengan luas lahan 1,7 hektare dan luas bangunan 6.000 m2. “Kita ada beberapa perubahan dari DED (Detail Engineering Design), karena covid dan ada permintaan-permintaan khusus dari kementerian,” ujar Eka. Perubahan tersebut antara lain penambahan instalasi khusus luka bakar di rumah sakit tersebut. “Karena (potensi) kecelakaan terbesar

di situ bisa menyebabkan kebakaran. Jadi kita butuh burn unit itu,” jelasnya.

Selain itu, beberapa koreksi juga diberikan oleh Kementerian Kesehatan terkait penggunaan ruangan-ruangan di rumah sakit tersebut. Diterangkan, Rumah Sakit Internasional Mandalika akan dibangun 4 lantai dengan pagu dana mencapai Rp 45.651.310.000.

“Selesainya kira-kira 15

Desember. Kita sudah tanda tangan kontrak, dan anggaran sudah dari DAK,” ujar Eka. Di sisi lain, pembangunan rumah sakit disebut sengaja memilih tempat strategis.

Mengingat peraturan dari pihak penyelenggaran jarak rumah sakit dan sirkuit tidak boleh lebih dari 20 menit perjalanan.

“Hitungan kita menit. Jadi dari sirkuit ke rumah sakit sekitar 10-15 menit,” jelasnya.

Untuk pemenuhan tenaga kesehatan, Dikes NTB masih menunggu proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bidang kesehatan yang akan dikhususkan untuk bertugas di rumah sakit tersebut. “Kita

masih menunggu itu. Kita akan ambil dari situ,” ujarnya.

Selain itu, untuk pemenuhan alat kesehatan akan diusulkan pada DAK 2021. Diterangkan, untuk kebutuhan tenaga kesehatan menurut Eka masih perlu dihitung lagi. Mengingat rumah sakit yang akan dibangun tidak terlalu besar.

“Jadi rumah sakitnya tidak terlalu beras, tipe D. Sekitar 100 (tenaga kerja) yang dibutuhkan untuk dokter dan perawat, sama dengan rumahsakitdaruratyangsekarang.

Besarnya juga sama,” jelas Eka. Hal tersebut disesuaikan dengan rancangan kebutuhan trauma center di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. (bay)

Tiga Perusahaan Mulai Kirim Benih Lobster

(Suara NTB/Uki)

TES URINE - Tes urine anggota DPRD Kabupaten Bima oleh BNNK Bima di kantor DPRD setempat, Senin (13/7)

Anggota DPRD Bima Dites Urine

Bima (Suara NTB) – Usai rapat paripurna ke-7 masa sidang II tahun sidang 2020 agenda pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Penggantian antar waktu (PAW), 45 Anggota DRPD Kabupaten Bima menjalani tes urine. Satu persatu angogota DPRD diambil urinennya oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima, di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Senin (13/7).

Kepala BNNK Bima, AKBP Huri Nugroho, SH, mengatakan tes urine yang dilakukan pihaknya tersebut berdasarkan Instruksi Presiden yang memperboleh-

kan pihaknya untuk tes urine siapapun dan dari pihak manapun.

Termasuk anggota DPRD. “Tes urine ini sebagai langkah dan upaya pencegahan narkotika di kalangan anggota DPRD Kabupaten Bima,” katanya.

Huri mengaku, pelaksanaan tes urine dengan menyasar anggota DPRD tersebut untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Kata dia, pencegahan dan penyalahgunaan narkotika membutuhkan peran semua pihak.

“Memberikan contoh kepada masyarakat, agar bergerak bersama melawan narkoba,” katanya.

Dikatakan, hasil tes tersebut tersebut akan diserahkan

RADIO

langsung kepada pimpinan Dewan untuk diproses lebih lanjut. “Hasilnya kita seraghkan ke pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti, diberikan sanksi atau direhablitasi. Yang jelas kita akan memberikan pendampingan,” katanya.

Huri menambahkan, berdasarkan hasil tersebut belum ada satupun anggota DPRD yang menggunakan zat psikotropika. Namun dugaan penyalahgunaan lebih kepada zat obat kuat dan sejenisnya. “Zat-zat narkotika tidak ada.

Tapi penyalagunaan obat kuat ada, ini kemungkinan karena rutinitas anggota DPRD yang tinggi,” pungkasnya (uki).

Mataram (Suara NTB) Pengiriman benih lobster mulai dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang izin. Setelah Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) No 12 Tahun 2020 membolehkan penangkapan dan ekspor benih bening lobster (BBL). Angkasa Pura I, sebagai pemegang otoritas penuh pengelolaan bandara mencatat sudah ada tiga perusahaan yang menerbangkan benih lobster tujuan Jakarta.

“Akhir pekan kemarin mulai dilakukan pengiriman.

Menggunakan ekspedisi udara.

Saya ndak ingat pasti detail jumlah yang sudah dikirim,” kata General Manajer PT. Angkasa Pura I Lombok Internasional Airport, Nugroho Jati.

Kepada Suara NTB, Senin (13/ 7), Jati membenarkan bandara Lombok adalah salah satu bandara yang menjadi pintu melalulintaskan benih lobster ke luar negeri. Hanya saja saat ini, ekspor boleh dilakukan dari Bandara Cengkareng, di Jakarta.

“Kita masih menunggu ketentuan dari PermenKP No 12 Tahun 2020. Di dalamnya termasuk aturan Kementerian Keuangan terkait besaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” jelas Jati.

Sementara menunggu regulasi dari pusat terkait ekspor langsung benih lobster, saat ini hanya

maskapai Air Asia yang melayani penerbangan internasional, Lombok-Kuala Lumpur (Malaysia). Lombok-Autralia, dan Lombok-Singapura sementara ini belum melayani kembali. Sehingga ekspor langsung masih dari Bandara Cengkareng, Jakarta.

Permen KP No.12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Permen ini salah satunya mengatur tentang Lobster Konsumsi dan BBL adalah masa transisi dari sebelumnya Permen KP No. 56 Tahun 2016, yang mengatur budidaya dan ekspor lobster distop.

“Ketentuannya kan jelas, yang boleh melalulintaskan lobster itu perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin. Kalau sudah itu terpenuhi, kami dan tim, termasuk Karantina Ikan sudah siap 24 jam,” katanya. Karantina Ikan Mataram bertugas memberikan sertifikasi Health Certificate (HC) sebagai salah satu persyaratan lalu lintas BBL baik domestik maupun ekspor jika stakeholder/pengguna jasa sudah mendapatkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan isi permen KP 12 Tahun 2020. (bul)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 14 Juli 2020

Percepat Jabatan Akademik Dosen

Stikes Yarsi Mataram Gelar Bimtek Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Yarsi Mataram melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Usul Jabatan Akademik Dosen. Kegiatan itu berlangsung selama tiga hari, pada Kamis (9/7) sampai dengan Senin (13/ 7) di Ruang Annaba Stikes Yarsi Mataram.

Kegiatan itu diikuti kurang lebih 30 peserta terdiri dari dosen dalam lingkup Stikes Yarsi Mataram. Peserta yakni dosen yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan lektor untuk pengusulan ke jenjang lektor kepala dan lektor 200/300.

Menurut Ketua Program Studi S1 Keperawatan Stikes Yarsi Mataram, Irwan Hadi,.Ns,.M.Kep., kegiatan itu adalah memfasilitasi dosen yang memiliki jabatan akademik asisten ahli dan lektor untuk segera mengusulkan jabatan akademik ke jenjang lebih tinggi. Juga memfasilitasi dosen yang ingin naik ke kepangkatan selanjutnya.

Pembukaan kegiatan dilaksanakan di Ruang Annaba Stikes Yarsi Mataram. Turut hadir pada pembukaan tersebut Para Wakil Ketua, Kepala LPMI, KepalaLPPM, para Kepala Prodi dan Narasumber Prof. Dr. Muhammad Tajudin, M.Si., selaku Tim Penilai PAK LLDIKTI 8 sekaligus Rektor Universitas Bumigora Mataram.

Ketua Stikes Yarsi Mataram yang diwakili Pembantu Ketua III Bagian Kemahasiswaan, Heri Bahtiar, S.Kep. Ners., MPH., dalam sambutannya mengatakan setelah dilakukan inventarisasi jabatan akademik cenderung stagnan. Dengan keprihatinan itu, maka menjadi kewajiban bagi Stikes Yarsi Mataram untuk memfasilitasi kegiatan Bimtek Penyusunan Jabatan Akademik.

Lebih lanjut ditambahkannya, sebagai seorang dosen, baru bisa diakui sebagai dosen apabila memiliki jabatan fungsional. Ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang harus dijaga agar Stikes Yarsi Mataram tetap terpercaya di lingkungan masyarakat di antaranya adalah sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM).

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan kegiatan bimtek ini diharapkan SDM yang sudah memiliki jabatan akademik sebagai dosen di Stikes Yarsi Mataram tetap bisa eksis dan mempertahankan kualitasnya. “Diharapkan ke depan Stikes Yarsi Mataram mampu menjadi perguruan tinggi dengan jumlah lektor kepala terbanyak dan juga ada guru besar,” imbuhnya.

Stikes Yarsi Mataram saat ini masih membuka pendaftaran mahasiswa baru, baik kelas reguler maupun kelas alih jenjang dari D3 ke S1 maupun S1 ke Profesi Ners. Saat ini juga membuka program studi S1 Kebidanan.

Pendaftaran mahasiswa baru juga dapat dilakukan dari rumah dengan mengisi biodata di website pmb.stikesyarsimataram.ac.id.

Selain itu Stikes Yarsi Mataram juga ditunjuk sebagai penerima Beasiswa KIP bagi calon mahasiswa tidak mampu sehingga menepis anggapan masyarakat bahwa Stikes Yarsi Mataram merupakan perguruan tinggi kesehatan yang mahal. Heri Bahtiar juga membuka secara resmi kegiatan bimtek dan dilanjutkan dengan materi oleh narasumber dari Tim Penilai PAK LLDIKTI 8. (ron)

Dorong Pengembangan UMKM Berbasis Pemuda Dari Hal. 3 Terutama untuk mengembangkan dan memperkuat sumber daya manusian (SDM) yang bergelut di dalamnya. ‘’Sebagai suatu wadah UMKM, ICSB ini akan banyak memberi andil. Karena sasaran kita lebih pada memperkuat SDM, membuat para pelaku memiliki mental model pengusaha,’’ ujar Burhan. Khususnya untuk pemberdayaan pemuda yang diharapkan memiliki semangat wirausaha. ‘’Kami tentunya akan bekerja dengan bertolak dari statement Gubernur NTB, bagaimana supaya pelaku usaha bisa naik kelas semua,’’ ujarnya.

Menurut Burhan, sampai saat ini kondisi UMKM NTB terbilang masih stagnan, dalam artian masih memiliki potensi yang bisa digali. ‘’Target kita 10 persen saja dari UMKM di NTB itu bisa terselesaikan, maka itu sudah luar biasa,’’ sambungnya.

ICSB NTB sendiri akan mendeklarasikan beberapa program pada 16 Juli mendatang. Dicontohkan Burhan, beberapa program yang akan digarap adalah pengembangan pemuda melalui kerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) NTB dengan 13 program unggulan.

Program tersebut terfokus pada upaya-upaya pengemban-

ganan pemuda. “Antara lain ada program Kota Layak Pemuda, Pemuda Petani, Pemuda Pelopor, dan lain-lain,” jelasnya. Dengan begitu, kelompok pemuda diharapkan menjadi kelompok berkualitas yang memiliki model mental membangun usaha baru.

Untuk memaksimalkan pengembangan pemuda tersebut, kaderisasi ICSB juga akan terus diperkuat.

Terutama untuk mengedepankan penyaluran pengembangan usaha dengan basis manajemen yang sudah terstandar. ‘’Harapan kita ke depan UMKM di NTB ini melalui ICSB yang menjadi wadahnya bisa maju. Kepada seluruh stakeholder, semua pihak harus peduli pada perekonomian NTB dengan pengembagan UMKM,’’ jelasnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc pada kesempatan itu mengatakan, digitalisasi dan internasionalisasi merupakan salah satu target yang perlu dicapai pelaku usaha di NTB. Dengan dibentuknya kepengurusan ICSB di NTB, target tersebut diharapkan bisa tercapai. ‘’Selamat pada pengurus yang baru. Insyallah dengan hadirnya ICSB membantu NTB, NTB akan gemilang,’’ ujar gubernur. (bay)

Destinasi Kelas Dunia, Lombok Masuk Daftar Pulau Terbaik di Asia Dari Hal. 3 Kendati demikian, diakuinya sampai saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait promosi yang menyasar pasar mancanegara. Mengingat pandemi Covid-19 yang berlangsung salah satunya memberi dampak yang cukup signifikan pada akses transportasi.

Terpisah, Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, menyebut masuknya Pulau Lombok sebagai pulau terbaik di Asia menjadi salah satu penyemangat bagi pelaku usaha. Mengikuti hal tersebut, pihaknya berharap kesadaran bersama masyarakat untuk memerangi pandemi Covid-19 bisa semakin tumbuh. ‘’Kita optimis dengan itu.

Mudah-mudahan, protokol kesehatan bisa semakin diperketat,’’ ujar Dewantoro, Senin (13/7). Menurutnya, dengan angka kasus positif di NTB saat ini, potensi pariwisata sebesar apapun tidak akan bisa menyakinkan wisatawan untuk datang berkunjung. ‘’Kita perlu menekan angka Covid di Lombok ini. Kalau ini masih tinggi, orang juga jadi ragu mau datang,’’ sambungnya.

Di sisi lain, beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait akses transportasi diharapkan tidak mem-

beratkan bagi wisatawan.

Dicontohkan seperti pembatasan kapasitas penumpang pesawat terbang hingga 70 persen yang bisa mendorong maskapai menaikkan harga tiket. ‘’Kita khawatir harga tiket pesawat ini meningkat. Rapid test juga sekarang harus dilewati orang (dengan membayar) kalau mau berpergian. Itu bisa jadi salah satu kendala, apalagi kita baru belajar untuk kenormalan baru,’’ jelasnya.

Berdasarkan pantauan pihaknya, Dewantoro menyebut pergerakan wisatawan memang mulai terlihat di beberapa destinasi saat ini. Terutama pergerakan yang terjadi di Tiga Gili sebagai destinasi yang paling siap melaksanakan kenormalan baru. ‘’Ini fakta di lapangan.

Gili sudah dibuka, tapi kita belum tahu okupansi pastinya wisatawan di gili itu berapa,’’ ujar Dewantoro.

Untuk promosi pariwisata sendiri disebutnya belum dapat melalui cara-cara biasa seperti pameran dan lain-lain. ‘’Sementara ini kita harus lewat virtual dulu. Saat ini sampai tiga bulan ke depan kita masih harus promosi on-line,’’ pungkasnya. (bay)

Halaman 11

Penentuan Pemenang Tender Alot

Konstruksi ”By Pass” Bandara - KEK Mandalika Kembali Molor Mataram (Suara NTB) Konstruksi pembangunan jalan by pass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kembali molor. Semula, konstruksi fisik akan dimulai awal Juli lalu, namun hingga saat ini belum bisa dilaksanakan lantaran alotnya penentuan pemenang tender.

Sampai sekarang, Kementerian PUPR belum menetapkan pemenang tender untuk tiga paket proyek by pass BIZAM - KEK Mandalika.

“Persoalannya masih masalah lelang. Awal Juli

mulai rencananya. Perintahnya kemarin evaluasi ulang.

Tapi agak alot juga. Buktinya sampai sekarang belum ada pemenang tender,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/7) kemarin.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek pembangunan jalan by pass BIZAM - KEK Mandalika dibagi menjadi tiga paket. Paket 1 dialokasikan anggaran dari APBN dengan pagu Rp238,569 miliar lebih, Paket 2 sebesar Rp394,815 miliar dan

paket 3 sebesar Rp180,555 miliar lebih. Sedangkan untuk paket pengawasan teknik pembangunan jalan by pass BIZAM - KEK Mandalika dialokasikan anggaran dengan pagu Rp9,376 miliar lebih.

Sahdan mengatakan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram sebagai Satker yang melaksanakan proyek tersebut masih menunggu penetapan pemenang dari Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kementerian PUPR yang ada di NTB. Rencananya, Sahdan akan berkomunikasi dengan UKPBJ Kementerian PUPR

untuk mendiskusikan letak permalasahannya. Sehingga hingga saat ini belum ada penetapan pemenang tender. “Supaya ada kepastian. Dimana mentoknya,” katanya.

Dibandingkan proyek lainnya untuk mendukung perhelatan MotoGP 2021, yaitu pembangunan bendungan pengelak banjir sudah terealisasi lebih dari 50 persen. Lokasi pembangunan bendungan pengelak banjir berada di sekitar Sirkuit Mandalika, letaknya di jalan nasional sepanjang 5 Km. Tiga paket proyek jalan by pass BIZAM - KEK Mandalika ibarat gadis cantik. Sehingga

laris manis. Banyak calon rekanan yang tertarik mengerjakan proyek tersebut.

“Bottleneckingnya di proses pengadaan barang dan jasa.

Mungkin ada hal-hal yang jadi pertimbangan pejabat eselon I di kementerian. Spaya pengerjaannya selesai tepat waktu,” katanya.

Proyek pembangunan jalan by pass BIZAM - KEK Mandalika ditargetkan rampung Juni 2021. Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 km.

Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (nas)

Pembelajaran Tatap Muka Dijadwalkan Mulai Oktober Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Kota Mataram sedang menyusun modul sistem pembelajaran. Dua metode digunakan yakni dalam jaringan dan luar jaringan. Efektivitas pembelajaran tatap muka direncanakan dimulai bulan Oktober mendatang. Metode pembelajaran ini harus mendapatkan persetujuan dari tim gugus tugas.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali menjelaskan, hari ini (kemarin, red) sebenarnya merupa-

kan tahun ajaran baru bagi peserta didik. Akan tetapi, tahun ajaran baru di tengah pandemi tidak bisa seluruh siswa masuk sekolah.

Saat ini, hanya bisa melaksanakan persiapan – persiapan persekolahan. Hanya siswa masih berada di rumah. Khusus tanggal 13 – 18 Juli merupakan masa perkenalan lingkungan sekolah.

Hal ini dinilai penting karena sebagian besar peserta didik baru tidak mengetahui sekolahnya. Pada saat penerimaan peserta didik baru yang hadir

mendaftarkan adalah orangtua murid. “Pelaksanaan MPLS kita mulai tanggal 20 – 25 Juli mulai dari sekolah TK, SD sampai SMP,” kata Fatwir ditemui Senin (13/7).

Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) akan dilanjutkan dengan sistem belajar jarak jauh dengan sistem dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Tenaga pendidik sedang mempersiapkan modul pembelajaran, materi pelajaran yang bisa disampaikan melalui

daring.

Pembelajaran dengan metode daring karena siswa belum bisa hadir secara langsung atau tatap muka di dalam kelas. Sementara, pembelajaran metode luring memfasilitasi anak yang memiliki keterbatasan sarana – prasarana. “Metode luring ini memfasilitasi anak yang tidak memiliki handphone atau laptop. Ini juga menjadi strategi guru menyampaikan materi pelajaran,” ujarnya.

Guru dituntut membuat kel-

ompok kecil dan membuat tutorial dari pelaksanaan pembelajaran sebagai dasar hak anak mendapatkan ilmu pengetahuan.

Fatwir menegaskan, pembelajaran dengan metode tatap muka diperkirakan akan dimulai pada bulan September atau Oktober.

Dengan catatan bahwa Kota Mataram telah masuk zona hijau penyebaran kasus Covid-19.

Caranya agar siswa bisa segera masuk butuh partisipasi masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut. (cem)

Wagub Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal Dari Hal. 3 mengingat keberadaan desa ini menjadi salah satu desa wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. ‘’Kita harus bisa menjaga desa kita agar tetap sehat, tidak ada yang kena Covid-19.

Dengan demikian, jika masyarakat di desa sehat maka orang tidak akan takut dan merasa aman untuk datang ke desa ini,’’ katanya.

Karena itu, lanjutannya, protokol kesehatan harus tetap diterapkan dengan ketat agar masyarakat Desa Loyok ini terhidar dari wabah Covid-19. Agar masyarakat memahami pentingnya protokol kesehatan, aparat desa diminta terus melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan ini.

Bupati Lotim, H. Sukiman Azmi mengatakan bahwa JPS Gemilang dari Pemprov NTB ini sangat membantu Kabupaten Lombok Timur dalam menangani dampak pandemi ini. Program ini bukan hanya memberikan bantuan dalam bentuk sembako, namun juga telah menghidupkan UKM/IKM yang ada di Lombok Timur. ‘’Terimakasih kepada Pemerintah Provinsi yang telah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Lombok

Timur ini,’’ ujarnya.

Bupati berharap Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi NTB pada umumnya segera pulih agar kondisi sosial dan perekonomian masyarakat dapat normal kembali.

Seperti diketahui, jumlah penerima JPS tahap III sebanyak 120.000 KK. Terdiri dari 110.130 KK berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 9.870 non DTKS. Sedangkan produk-produk yang ada dalam JPS Gemilang menggunakan produk dari 4.673 UMKM/IKM/kelompok usaha.

Untuk penerima manfaat di Pulau Lombok sebanyak 83.

276 KPM yang terdiri dari Kabupaten Lombok Utara sebanyak 4.290, Lombok Timur 43.920, Kota Mataram 6.641 Lombok Barat 11.458 dan Lombok Tengah 16.967. Sementara di Pulau Sumbawa sebanyak 36. 724 PKM. Terdiri dari Kabupaten Sumbawa Barat 2.639, Kabupaten Sumbawa 7.106, Kabupaten Dompu 8.696, Kabupaten Bima 16.093 dan Kota Bima 2.187.

Diapresiasi Masyarakat Kepala Desa Loyok, M. Rosyidi, S. Sos.I mengaku senang Desa Loyok dijadikan lokasi launching JPS Gemilang Tahap III. Mewakili warganya, Rosyidi berterima kasih atas kunjungan jajaran Pemprov ke Desa Loyok.

‘’Harapan kami kepada masyarakat, semoga dengan JPS Gemilang ini semangat untuk hidup, semangat untuk kerja bisa ditingkatkan,’’ katanya. Menurutnya, kunjungan Wagub NTB dinilai telah memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat. ‘’Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa kembali ke desa kami dalam rangka memberikan motivasi, semangat bagi para pengrajin kami di Desa Loyok,’’ harapnya.

Winda Safitri, salah seorang warga penerima bantuan JPS Gemilang mengucapkan terima kasih kepada Pemprov atas bantuan serta perhatian yang diberikan selama masa pandemi Covid-19. ‘’Saya Winda Safitri penerima JPS Gemilang tahap III, mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pemerintah Provinsi NTB dan kepada Ibu Wagub yang telah hadir langsung ke Desa Loyok.

Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami,’’ ujarnya.

Hal yang sama diucapkan oleh Badaruddin. Ia juga begitu senang dapat berjumpa langsung dengan Ibu Wagub di desanya. Ke depan, ia berharap kunjungan seperti ini akan lebih sering dilakukan. ‘’Terima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur, yang telah hadir ke Loyok semoga menjadi penyemangat kami se-

Bangkitkan Daya Beli dan Ekonomi Dari Hal. 3 Pasalnya, ia melihat ada beberapa Pemerintah Desa yang belum menyalurkan BLT DD di sejumlah kabupaten hingga Juni lalu. Padahal, kata Syarwan, percepatan penyaluran BLT DD akan membantu masyarakat untuk meningkatkan daya belinya yang tengah lesu akibat pendemi Covid-19.

Berdasarkan data sampai 30 Juni 2020, DD yang telah disalurkan Pemerintah Pusat untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp906,49 miliar dari pagu Rp1,22 triliun. Dengan rincian, Lombok Barat telah disalurkan sebesar Rp128,86 miliar dari pagu Rp160,43 miliar, Lombok Tengah Rp166,82 miliar dari pagu Rp207,84 miliar.

Kemudian, Lombok Timur

Rp252,07 miliar dari pagu Rp313,80 miliar, Bima Rp111,58 miliar dari pagu Rp187,39 miliar, Sumbawa Rp103,32 miliar dari pagu Rp146,63 miliar, Dompu Rp43,87 miliar dari pagu Rp73,43 miliar, Sumbawa Barat Rp43,61 miliar dari pagu Rp61,95 miliar dan Lombok Utara Rp56,34 miliar dari pagu Rp71,08 miliar.

Syarwan menjelaskan Pemerintah Pusat telah menyalurkan DD sampai tahap II. Jika ada Pemerintah Desa yang sama sekali belum menyalurkan BLT DD, maka DD tahap II tidak akan disalurkan. Hal ini merupakan sanksi yang diberikan kepada desa yang tidak menyalurkan BLT DD. DD tahap III sendiri, jumlahnya 20 persen dari total pagu yang diperoleh tahun 2020.

Sementara itu, berdasar-

kan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB hingga 2 Juli 2020. Total anggaran BLT DD yang dialokasikan 995 desa di NTB sebesar Rp376,82 miliar dengan jumlah sasaran atau penerima 206.335 KK. Pada penyaluran BLT DD tahap I, sudah tersalur 100 persen di delapan kabupaten/ kota dengan jumlah penerima 205.224 KK. Kemudian tahap II, BLT DD yang tersalur sebesar 95,48 persen atau 950 desa dengan jumlah sasaran 195.927 KK. Sedangkan pada tahap III, baru tersalurkan 25,53 persen atau 254 desa dengan jumlah penerima 54.323 KK. Masing-masing KK menerima BLT DD sebesar Rp600 ribu pada tiap tahap penyaluran. (nas)

Imigrasi Ingatkan WNA Dari Hal. 3 ‘’Itu terhitung dari tanggal surat ini, berarti dari 10 Juli kemarin,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (13/7).

Diterangkan, peraturan tersebut terutama berlaku bagi WNA dengan status bebas visa kunjungan. Sedangkan untuk WNA pemegang visa on arrival (VoA) dan pemegang izin tinggal sementara (Kitas) dan izin tinggal tetap (Kitap) diperbolehkan memperpanjang izin tinggal sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Menurut Syahrifullah, WNA dengan status bebas visa yang tidak segera meninggalkan NTB sampai 30 hari ke depan akan dikenakan denda overstay sebesar Rp1 juta per hari. Hal serupa juga akan berlaku bagi pemegang VoA, Kitas, dan KItap yang tidak segera memperpanjang izin tinggal sesuai arahan dari Kemenkumham RI.

‘’Berarti bayar overstay. Seperti Kitas dan Kitap habis masa berlakunya juga kita beri jangka waktu 30 hari (untuk memperpanjang). Apabila lewat dari itu, nanti terhitung overstay juga,’’ jelasnya. Untuk itu, pihaknya mengharapkan perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja asing segera melakukan pengurusan izin tinggal bagi pekerjanya.

Diterangkan, sampai saat ini pihaknya mencatat ada 300 orang WNA yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di NTB dengan status pemilik Kitas, Kitap, dan VoA. Sementara itu, untuk WNA bebas visa belum dapat terpantau mengikuti penutupan penerbangan internasional sejak beberapa waktu lalu.

Terpisah, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Bagus A.N.S., menerangkan tenggat WNA bebas visa untuk keluar NTB adalah 11

Agustus mendatang. Aturan serupa juga berlaku bagi WNA pemegang VoA, Kitas dan Kitap yang masih ingin melanjutkan masa tinggal di NTB. “Terakhir 11 Agustus mereka sudah harus keluar. Untuk VoA kita beri waktu 30 hari untuk memperpanjang izin tinggal, selama masa pandemi ini belum berakhir atau belum ada pesawat menuju negaranya. Itu silakan diperpanjang berapa kali pun,” jelasnya.

Untuk memastikan seluruh WNA melaksanakan prosedur tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi terpadu di masingmasing kabupaten/kota. Termasuk pengawasan berkali di beberapa titik yang tercatat menjadi tempat WNA menghabiskan waktu selama pandemi berlangsung. ‘’Kita ada 169 negara yang bebas visa. Ini memang agak susah dipantau. Hari ini yang baru melapor cuma 1 yang dari Kanada,’’ ujar Bagus. (bay)

mua di sini,’’ ujarnya.

Wagub Janji Carikan Pasar Keberadaan kerajinan bambu di Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) seperti kata pepatah hidup segan mati tak mau. Inilah yang dialami oleh masyarakat yang saat ini lesu lantaran sepi pembeli. Atas kondisi ini, Wagub Rohmi, berjanji jika Pemprov NTB bersama Pemda Lotim akan mencarikan pasar agar geliat kerajinan bambu di Desa Loyok dapat pulih kembali.

Demikian disampaikan Wagub dikonfirmasi di selasela launching JPS Gemilang tahap III. Menurut Wagub, salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap produk

lokal dengan menyerapnya dalam penyaluran sembako JPS Gemilang.

“Saat ini kita dari pemerintah menyerap produkproduk lokal. Nanti kita carikan pasarnya,”janji Wagub.

Untuk pemasaran produkproduk lokal NTB, mantan Ketua DPRD Lotim ini meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya.

Termasuk memperhatikan kualitas dan kuantitas dari produk itu sendiri agar dapat bersaing dan sesuai permintaan pasar. ‘’Masyarakat harus tetap produktif. Jangan patah semangat dengan tetap memperhatikan kualutas dan kuantitas dari produk itu sendiri,’’pesannya. (yon/r)

Investor Susun FS Konstruksi Tambang Raksasa Bawah Tanah di Dompu Dari Hal. 3 Tambang raksasa bawah tanah ini diperkirakan akan menyerap sampai 5.000 tenaga kerja. Pada tahap awal, yakni ketika konstruksi tenaga kerja yang diserap sekitar 4.000 orang. Sedangkan ketika akan beroperasi diperkirakan akan menyerap 1.000 tenaga kerja. ‘’Makanya kita harus manfaatkan untuk putra putri terbaik NTB khususnya di lingkar Bima dan Dompu.

Pemda setempat harus menyiapkan dari sekarang,’’ katanya mengingatkan.

Karena tambang yang dibangun di bawah tanah atau ramah lingkungan. Maka tenaga kerja yang dibutuhkan kualifikasinya teknik pertambangan dan teknik lingkungan. ‘’Karena ini dia ramah lingkungan. Itu yang perlu disiapkan,’’ tandas Rum. Sebagaimana diketahui, STM telah melakukan kegiatan eksplorasi di dalam wilayah kontrak karya (KK) Proyek Hu’u sejak tahun 2010.

Deposit sumber daya mineral Onto pertama kali ditemukan pada Agustus 2013 dan sejak saat itu sebanyak 64 lubang pemboran, setara dengan 61.000 meter telah dilakukan

untuk menentukan ukuran, luas dan karakteristik sumber daya mineral.

Berdasarkan perkiraan sumber daya mineral yang dilakukan STM per Desember 2019, total sumber daya mineral tertunjuk sebesar 0,76 miliar ton. Masing-masing 0,93 persen tembaga dan 0,56 g/t emas. Serta total sumber daya mineral tereka sebesar 0,96 miliar ton. Masing-masing 0,87 persen tembaga dan 0,44 g/t emas.

Angka tersebut setara dengan total 1,7 miliar ton tembaga dan emas. Masing-masing 0,89 persen tembaga dan 0,49 g/t emas. Selain sumber daya mineral di atas, target eksplorasi di sekitar area juga telah ditetapkan sebesar 0,6-1,7 miliar ton.

Masing-masing 0,2- 0,7 persen tembaga dan 0,1-0,3 g/t emas.

PT. STM adalah pemegang KK generasi ke-7 untuk Proyek Hu’u di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu. PT. STM merupakan perusahaan patungan antara Eastern Star Resources Pty Ltd yang memiliki saham 80 persen. Eastern Star Resources Pty Ltd merupakan anak perusahaan yang 100 persen sahamnya milik Vale SA. Selain itu, 20 persen saham PT. STM dimiliki PT. Antam Tbk. (nas)

Pelanggar Protokol Covid-19 Terancam Hukuman Penjara Dari Hal. 3 “Preventif itu dengan disinfeksi dan sosialisasi, deteksi dilakukan dengan melihat dan memisahkan orang-orang risiko tinggi seperti yang punya komorbid, karena mereka yang rentan tertular. Respon ini orang harus patuh, salah satunya untuk tracing kontak,” ujar Eka. Menurutnya, saat ini sebagian besar masyarakat hanya memperhatikan protokol kesehatan individu dan menyampingkan protokol kesehatan masyarakat yang lebih luas. Dicontohkan seperti penolakan masyarakat yang masih sering ditemui dalam proses tracing kontak yang dilakukan pemerintah. “Ini tidak semua orang patuh. Ada yang menghindar. Padahal tracing kontak ini penting dilakuakn untuk mengetahui kita memutus mata rantainya sampai mana,” tegas Eka. Ditekankan, seluruh upaya tersebut merupakan cara pemerintah melindungi masyarakat yang lebih luas.

Di sisi lain, proyeksi puncak kasus pandemi Covid-19 diakui cukup bergeser. Di mana akademisi dan Gugus Tugas Covid-19 NTB sebelumnya memprediksi puncak kasus terjadi pada Juni lalu.

Namun peningkatan signifikan justru tercatat di pertengahan Juni dan belum melandai.

Berdasarkan perhitungan dari Fakultas Kedokteran Univeristas Mataram, Eka menerangkan tanpa kepatuhan terhadap protokol Covid19 puncak pandemi justru diprediksi baru terjadi pada Agustus – Desember mendatang. Jumlah pasien sendiri diprediksi mencapai 200.000 orang.

“Ada ledakan (kasus) di tengah Juli dua kali. Jadi setiap proses itu dia punya konsekuensi muncul 2-4 minggu setelahnya. Pelonggaran saat lebaran bulan Mei, beru terlihat di Juni. Angka yang bulan Juni itu dampak dari orangorang melonggarkan kegiatan pada awal Mei,” tandas Eka. (nas/bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 14 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penanganan Daerah Kurang Sinyal Belum Optimal Taliwang (Suara NTB) Penanganan Daerah yang mengalami gangguan telekomunikasi di Sumbawa Barat, belum maksimal. Meski empat titik menara telekomunikasi sudah terbangun akhir 2019, namun beberapa wilayah masih mengalami sinyal yang lemah.

Kepala Dinas Kominfotik KSB, Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB, Senin (13/7) tidak menampik kondisi tersebut terutama di wilayah Mataiyang dan Omal Sapa.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya mengaku menyampaikan persoalan itu Kementerian untuk bisa dilakukan penanganan. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada kejelasan terutama di lokasi yang sangat sulit untuk mendapatkan sinyal.

Selain ke Pemerintah, pihaknya juga akan terus berkordinasi dengan operator seluler yang berinvestasi di KSB

untuk meningkatkan jangkauan jaringan supaya lokasi yang masih mengalami kurang sinyal bisa diminimalisir.

“Kami sudah laporkan masalah ini ke penanggung jawabnya dengan harapan bisa diatensi. Karena jika penanganannya lambat, masyarakat yang paling dirugikan,” sebutnya.

Adapun lokasi yang masih mengalami kekurangan sinyal tersebut meski sudah memiliki menara yakni, Desa Rarak Ronges, Desa Mataiyang, desa Tua Nanga, dan Omal Sapa.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya menara yang belum maksi-

mal berfungsi tersebut bisa segera diperbaiki. Sehingga kendala yang terjadi saat ini di lapangan bisa diminimalisir dengan baik.

Selain empat titik tersebut, penggunaan jaringan telekomunikasi didalam kota Taliwang juga sudah mulai kelebihan beban. Sehingga jaringannya bisa muncul dan hilang begitu saja. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada operator seluler untuk menyelesaikan masalah ini demi pelayanan terbaik kepada konsumen. “ Kami sangat berharap supaya masalah ini (jaringan telekomunikasi yang tidak kuat) bisa segera diatasi supaya pengguna tidak merasa kesulitan. Kami juga akan terus mendorong supaya operator seluler bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sistem jaringan yang bagus,” pungkasnya. (ils)

Pantai Kuang Dingin Lunyuk Potensial Jadi Lokasi Selancar Kelas Dunia Sumbawa Besar (Suara NTB) Pantai Duang Dingin yang berlokasi di desa Perung kecamatan Lunyuk potensial jadi lokasi selancar kelas dunia. Dengan pantai yang indah dan ketinggian ombak yang mencapai 6 meter.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, M. Irfan S.P, M.M, didampingi Kasi Industri Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Destinasi, Erwin Satria Negara, Senin (13/7).

Sebelumnya, ia telah melakukan survei ke lunyuk beberapa hari lalu bersama pemerintah kecamatan setempat. Gambaran pantai Kuang Dingin dengan pantainya yang indah bersih sangat mendukung untuk wisata selancar.

Apalagi ditambah potensi ombaknya yang pada bulan Juli-Desember, ketinggiannya bisa mencapai 6 meter. Bahkan wisatawan mancanegara pernah beberapa kali mencoba berselancar di lokasi dimaksud. “Dengan akses ke pantai yang sangat mudah. Tidak jauh dari pemukiman penduduk, pantai ini sangat cocok untuk wisata selancar. Bahkkan kedepan, Pemerintah Kecamatan Lunyuk

(Suara NTB/ist)

POTENSIAL - Inilah Pantai Kuang Dingin, lokasi potensial berselancar. Tampak dalam gambar, M. Irfan, Erwin Satria Negara bersama Camat Lunyuk saat melakukan survei di pantai tersebut. berencana membangun home stay di sekitar pantai tersebut,” terang Erwin.

Rencana jangka pendek, Dispopar akan menggelar pelatihan selancar di Kuang Dingin. Untuk pengenalan sekaligus tutorial berselancar terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat. Dengan peserta 25-30 orang dari perwakilan sejumlah Pokdarwis yang wilayahnya memiki potensi berse-

lancar. Selain Kuang Dingin, juga ada pantai di Tero Jotang Empang dan pantai di Labangka V. “Pelatihan ini akan kami gelar Agustus mendatang,” sebutnya.

Pelatihan ini sangat penting. Sebagai pengenalan awal bagi Pokdarwis dan masyarakat setempat. Terkait wisata berselancar. Sehingga kedepan, berselancar ini bisa dijadikan wisata unggulan di Sumbawa. (arn)

843 Orang Belum Rekam E-KTP di Dompu JPS Pariri Tahap Pertama Masih Sisakan Sejumlah Desa

Dompu (Suara NTB) – Dari total jumlah penduduk 223.902 jiwa di Kabupaten Dompu, 161.999 orang tercatat wajib E-KTP. Sebanyak 843 atau 0,52 persen diantaranya masih belum melakukan perekaman. Selain terkendala jarak tempuh untuk pengurusan dokumen kependudukan tersebut, mereka belum tersentuh pelayanan langsung di lapangan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Dompu, Dra. Ratnasari kepada wartawan di kantornya, Senin (13/7).

Wajib E-KTP tersisa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) itu tersebar di semua kecamatan, paling be-

(Suara NTB/jun)

Ratnasari sar yakni di Kecamatan Kilo dan Dompu. “Paling banyak ini di Kecamatan Kilo dan

Dompu,” terangnya.

Belum dilakukannya perekaman data kependudukan oleh ratusan wajib E-KTP tersebut, lanjut dia, bukan karena terbatasnya blangko E-KTP yang dimiliki. Beberapa diantaranya terkendala jarak tempuh yang cukup jauh, seperti halnya warga Kecematan Kilo dan Pekat. Pun kemungkinan lain mereka menetap pada daerah yang belum sama sekali dikunjungi pihaknya untuk perekaman keliling.

Mengingat orang-orang ini berkewajiban memberi hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2020 mendatang, ia berharap pemerintah Desa/Kelurahan proaktif dalam melaporkan atau mengagendakan pereka-

man, sehingga bisa langsung dikunjungi pihaknya sesuai jadwal yang diinginkan. “Nanti sesuai dengan permintaan kepala desa untuk perekaman kelilingnya,” jelasnya.

Disinggung ketersediaan blangko untuk pencetakan EKTP bagi pemegang suket, Ratnasari menegaskan, dari 6000 keping persediaan sebelumnya kini tinggal 23 keping.

Dan hari ini (kemarin) sudah tiba 2000 keping tabahan dari pemerintah pusat.

Jumlah tersebut dirasa memadai untuk melayani semua pemegang suket serta pemohon baru yang datang merekam. “Karena kita minta itu sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (jun)

Kondisi Fisik Atlet Anjlok Mataram (Suara NTB) Kondisi fisik sebanyak 101 atlet setelah mengikuti Program latihan mandiri yang di gelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB menurun hingga 57 persen. Hasil ini dinilai bukan sebagai hasil yang ideal untuk atlet berprestasi atau belum menyampai target yang diinginkan oleh KONI NTB. Demikian yang disampaikan tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KONI NTB dalam rapat dengan pengurus cabor dan KONI kabupaten/ kota di Rusunawa Batu Layar, Sabtu (11/7) malam lalu.

Ketua Program Latihan Mandiri, M. Nur Haedin yang dimintai tanggapannya oleh Suara NTB, membenarkan bila kondisi fisik atlet PON NTB menurun hingga 56,58 %, sebaliknya juga terdapat 42,11% kondisinya naik. Sementara sisa 1,32 persen tetap. Hasil ini berdasarkan perbandingan hasil tes pertama dan kedua yang dilakukan oleh tim Monev di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok belum lama ini.

“Iya, hasil ini disampaikan secara umum oleh Ketua umum KONI NTB bahwa secara umum hasil pengukuran menurun hingga 60% dibanding pengukuran bulan februari. Hal ini perlu menjadi perhatian serius cabor dan pelatih,” ucapnya.

Lanjutnya, terkait dengan kondisi fisik atlet PON yang menurun, hal itu perlu menjadi perhatian serius cabor dan pelatih. Pasalnya persoalan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban KONI NTB kepada publik dan anggaran yang sudah disediakan Pemprov NTB. Dalam hal ini, tentunya kedepan pelatih cabor harus mengu-

payakan hasil pengukuran pada bulan Nopember 2020 nanti bisa naik dengan hasil yang bagus. Sehingga NTB tetap komit untuk meraih target 17 emas di PON di Papua 2021.

“Jadi ini perlu dievaluasi name by name atlet karena fak-

ta hasil pengukuran ada yang menurun dan ada yg sedang dan meningkat,” jelasnya.

Untuk diketahui rapat KONI NTB dengan KONI kabupaten/ kota dan Pengurus Cabor dihadiri oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Semen-

tara tim Monev dihadiri Wibowo Budisantoso Hari Gunawan, dan Nasrudin.pada kesempatan itu tim Monev mengingatkan para pelatih untuk serius memberikan program latihan kepada atlet dan tetap mendapat pengawasan pelatih. (fan)

Taliwang (Suara NTB) Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corovid-19 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Abdul Azis mengungkapkan, penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pariri untuk tahap pertama masih berlangsung.

“Yang tahap pertama belum selesai. Informasinya masih ada desa tersisa yang belum menyalurkan,” kata H. Abdul Azis.

Ia menjelaskan, sambil menunggu tahap pertama selesai pemerintah sudah menyiapkan penyaluran tahap kedua. Di mana pada tahap kedua nanti, Pemda KSB tinggal menyalurkan sisa dana salah satu bantuan sosial (Bansos) penanganan

dampak Covid-19 dari pemerintah itu untuk periode bulan ketiga. “Periode bulan pertama dan kedua kita sudah cairkan sekaligus di tahap pertama. Jadi tahap kedua nanti masyarakat penerima manfaat tinggal cairkan satu bulan saja,” urainya.

Berbeda dengan Bansos penanganan dampak Covid-19 yang disalurkan kabupaten/kota lainnya di NTB. JPS Pariri didesain Pemda KSB dengan tujuan meratakan besaran dana Basos yang telah diterima masyarakat, baik dari pusat maupun provinsi NTB lewat JPS Gemilangnya. Karena itu penerima JPS Pariri diberikan juga kepada masyarakat penerima manfaat program Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) non PKH, penerima JPS Gemilang dan tambahan penerima bagi masyarakat perkotaan yang secara ekonomi terdampak Covid-19 tetapi tidak diakomodir pada bantuan pusat maupun provinsi.

Adapun jumlah KPM/KK yang ditetapkan sebebagai penerima JPS Pariri ini sebanyak 10.325 KK. Terdiri dari KPM penerima murni JPS Pariri sebanyak 2.875 KK, KPM penerima JPS Gemilang NTB 2.535 KK dan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) non Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 4.915 KK. Dan untuk merealisasikan program ini, Pemda KSB mengucurkan anggaran sekitar Rp 14 miliar lebih. (bug)