Edisi Kamis 13 Juni 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 13 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 76 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Langkah Awal Menuju NTB Ramah Investasi BERGAIRAHNYA investasi disertai keberhasilan meningkatkan produkproduk ekspor yang bernilai ekonomi kompetitif, merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika kita hanya mengirim produkproduk mentah, maka nilai ekonominya sangat rendah.

Dan itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap peningkatan k e s e jahteraan

H.Zulkieflimansyah

masyarakat. Karenanya ke depan produk NTB yang dipasarkan, haruslah produk olahan, bukan bahan baku.

Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah menegaskan, NTB yang berada dalam suasana aman dan kondusif bagi seluruh aktivitas kegiatan masyarakat dan bisnis, merupakan iklim yang harus terus diikhtiarkan. ‘’Ramah pada investasi dan dapat menjadi tempat yang hangat dan menyenangkan untuk dikunjungi bersama,’’ kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB saat menanggapi penetapan 5 (lima) buah Peraturan Daerah Provinsi NTB

Prakarsa eksekutif, di Ruang Sidang Utama DPRD NTB, (Selasa, 11/6-2019). ‘’Regulasi yang efektif dan ramah pada investasi diperlukan sebagai langkah awal dari usaha membangun NTB Gemilang di masa yang akan datang,’’ tegasnya. Gubernur berharap, dalam tataran implementasinya, penetapan Perda ini dapat menjadi instrumen penting mewujudkan NTB yang ramah investasi.

Ke lima Perda yang ditetapkan tersebut adalah: (1) Perda tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; (2). Perda tentang lainlain pendapatan asli daerah

sektor lainnya. Meski produksi nasional sangat tinggi dan proyek- proyek infrastruktur juga dilakukan secara besarbesaran, kata gubernur, hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. ‘’Jika permasalahan dasarnya tidak dituntaskan. Yakni mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor dan terus memperbesar dan memperluas pemasaran produk-produk olahan daerah.

Industrialisasi merupakan kunci jawaban dari semua itu,’’ paparnya.

Berdasarkan rilis BPS, bahwa nilai ekspor NTB bu-

yang sah; (3) Perda tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat NTB; (4) Perda tentang pembubaran perusahaan daerah PT. Daerah Maju Bersaing; dan (5) Perda tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak.

Menurut Doktor Zul, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain investasi, ekspor, impor dan pengelolaan sektor-

lan April 2019 sebesar 2.676.537 dolar Amerika menurun 83.50 persen dibanding ekspor bulan Maret sebesar 16.219.947 dolar Amerika.

Selama bulan April, tidak ada komoditi tambang/galian non migas yang diekspor atau dikirim ke luar NTB. Produk produk ekspor NTB didominasi oleh komoditi ikan dan udang (52,67) persen, disusul daging dan ikan olahan 20,99 persen, perhiasan permata 13,32 persen. Kemudian garam, belerang dan kapur; perhiasan/permata serta kopi, rempah-rempah, sayuran dan juga kain perca.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Tuntaskan Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP Alat Peraga PAUD Kota Bima Rp1,8 Miliar Diusut Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Bima sedang gencar mengusut dugaan korupsi pada pengadaan alat peraga pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Bima. Pagu anggaran mencapai Rp 1,8 miliar tahun 2018. Diduga terjadi tindak pidana pada mark up harga dan indikasi salah sasaran.

Kemajuan penanganan kasus ini sudah cukup signifikan. Menurut Kasi Intel Kejari Bima, M. Ikhwanul Fiaturrahman, SH, sudah dilakukan gelar perkara atau

ekspose pada pertengahan Mei lalu. ‘’Hasil ekspose, kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan umum. Tapi belum sampai penetapan tersangka,’’ kata Kasi Intel menjawab Suara NTB, Rabu (12/ 6) kemarin.

Untuk calon tersangka masih dalam proses pendalaman bukti dan keterangan saksi. Meski diakuinya untuk calon tersangka sudah ada gambaran dari ekspose awal. ‘’Tapi untuk menentukan siapa tersangkanya, akan didalami lagi,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Pusat Turun Tangan Bantu ITDC

Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat akan turun tangan langsung membantu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menuntaskan pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan sirkuit MotoGP. Dengan begitu diharapkan, pembebasan lahan bisa segera tuntas.

Hal itu diungkapkan Direktur Teknis dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, Rabu (12/ 6) kemarin. ‘’Beberapa waktu lalu kita sudah dipanggil Kementerian ATR/BPN, terkait persoalan lahan ini. Jadi nanti Kementerian ATR/BPN bersama instansi pusat terkait lainnya akan ikut turun membantu proses pembebasan lahan.

Supaya persoalan lahan ini bisa segera dituntaskan,’’ jelasnya.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN akan ikut memfasilitasi sekaligus mencarikan formulasi yang tepat ter-

kait penyelesaian lahan tersebut. Agar proses pembebasan lahan bisa lebih cepat tanpa harus menyalahi aturan yang ada. Dengan begitu proses pembangunan sirkuit MotoGP tidak terganggu hanya karena persoalan lahan.

Diakuinya, secara prinsip ITDC dengan masyarakat pemilik lahan sudah sepakat soal pembebasan lahan. Namun yang jadi kendala yakni soal kesepakatan harga pembebasan. Dimana ITDC hanya bisa membayar sesuai hasil appraisal. Sementara masyarakat meminta harga lebih tinggi. ‘’Hasil appraisal harga lah-

an yang ditetapkan antara Rp 70 juta sampai 80 juta per are.

Sementara masyarakat minta lebih. Bahkan ada yang minta harga sampai Rp 150 juta per are,’’ sebutnya. Sehingga dari total sekitar 5 hektar lahan yang mesti dibebaskan, baru sekitar 1,5 hektar yang sudah dibebaskan. Sisanya sebanyak 3,5 hektar masih dalam proses negosiasi harga.

Itulah yang nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Dan, diharapkan sebelum proses pembangunan sirkuit dimulai bulan Oktober 2019 mendatang, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

PELABUHAN GILI MAS - Foto udara terkini pembangunan Pelabuhan Gili Mas di Lembar. Berita selengkapnya di halaman 9.

Cegah Investor ’’Akan’’

H. Zainul Islam

(ant/balipost)

TINJAU LOKASI - Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer (tengah) beserta Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah (kiri), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) dan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan (kedua kanan) meninjau persiapan lokasi MotoGP Mandalika 2021 di The Mandalika, Praya, Lombok Tengah, Jumat (17/5) lalu.

PEMPROV NTB akan mewajibkan investor yang akan bermitra dengan Pemda untuk pemanfaatan aset daerah untuk menyerahkan uang jaminan 10 persen dari nilai investasi di bank daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah investor “akan” yang akhirnya menelantarkan lahan investasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam mengatakan, Pemprov NTB saat ini sedang melakukan beauty contest untuk menjaring investor yang akan mengelola aset Pemprov di Gili Tangkong, Sekotong, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Direksi dari Eksternal

Batas Waktu Pelaku Wisata Dorong Jembatan Rekomendasi Lombok-Sumbawa Direalisasikan Kasus GNE Habis

H. Wirajaya Kusuma (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pelaku wisata NTB meyakini keberadaan jembatan Lombok - Sumbawa akan memberikan imbas luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Pulau Sumbawa. Untuk itu, para pelaku wisata mendorong agar rencana pembangunan jembatan sepanjang 16 kilometer (Km) tersebut dapat direalisasikan.

Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad mengatakan Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki destinasi wisata yang sangat cantik dan alami yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya di dunia. Tetapi persoalan aksesibilitas dan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala.

Terutama untuk mempercepat

pengembangan sektor pariwisata di Pulau Sumbawa. ‘’Harga barang yang dulunya diangkut lewat pelabuhan jauh lebih mahal. Mungkin bisa berkurang dengan adanya jembatan tersebut.

Pertama menaikkan pertumbuhan ekonomi karena kunjungan orang banyak. Kemudian meringangkan harga. Karena imbasnya keberadaan jembatan ini luar biasa,’’ kata Anita dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (12/6) siang.

Anita Achmad Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

DPRD NTB telah menetapkan Perubahan Perda No.10 Tahun 2016 tentang merger PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB dalam rapat paripurna.

Dalam Perda yang baru saja ditetapkan tersebut, diatur mengenai batas umur maksimal calon direksi dan komisaris PT. Bank BPR NTB. Selain itu, calon Direksi PT. Bank BPR NTB diperbolehkan berasal dari unsur eksternal perusahaan milik Pemprov dan Pemda kabupaten/kota tersebut. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menjelaskan, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Batas waktu untuk penyelesaian piutang PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sudah habis sejak 25 Mei lalu. Inspektorat meminta pihak GNE melaporkan hasil akhir penyelesaian, khususnya temuan kerugian perusahaan daerah mencapai Rp 2,6 miliar.

Inspektorat Provinsi NTB sebelumnya mengingatkan PT. GNE soal tenggat waktu penyelesaian rekomendasi atas temuan kerugian perusahaan dimaksud. Batas waktu 60 hari sejak diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Mei lalu, agar tunggakan kerugian diselesaikan. ‘’Tenggat waktu 60 hari yang kita berikan sudah selesai,’’ kata Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB kemarin. Artinya, batas waktu penyelesaian atas rekomendasi sudah habis dan pihaknya meminta agar dilaporkan progress perkembangan penyelesaian kerugian perusahaan.

Berdasarkan monitoring penyelesaian LHP, ungkapnya, PT. GNE sesuai ketentuan sudah menyampaikan progress tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2019

Halaman 2

Ungkapan Rasa Syukur PERAYAAN lebaran topat di Taman Wisata Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, disambut antusias masyarakat. Agenda tahun ini dinilai sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat usai berpuasa selama enam hari di bulan Syawal.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra menyampaikan, lebaran topat merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemkot Mataram. Dua lokasi dijadikan tempat yakni Makam Loang Baloq dan Makam Bintaro. Kegiatan ini sudah menjadi kalender event budaya oleh Dinas Pariwisata. “Ini setiap tahun kita laksanakan dengan tema berbeda – beda,” kata Cahya Samudra, Rabu (12/6).

Makna lebaran topat adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat Lombok setelah melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan dan puasa Syawal selama enam hari.

Bentuk kesyukuran itu, warga beramai – ramai mengunjungi makam dan menghabiskan waktu bermain di pantai. Khusus perayaan di Kota Mataram, diawali dengan ziarah makam, ngurisan, doa dan zikir bersama, pemotongan topat agung serta melepas penyu sebagai bentuk pelestarian lingkungan.

Cahya menambahkan, lebaran topat sebagai gawai masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi dan mendukung tradisi turun – temurun tersebut. Sebab, pengunjung yang datang meramaikan tidak hanya dari Kota Mataram, melainkan dari Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

“Bukan warga Mataram saja, tapi hampir sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok datang merayakan,” terangnya. Untuk perayaan kali ini, pihaknya berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Tagana, untuk mengawasi aktivitas masyarakat di pinggir pantai. Persoalan keselamatan kata dia, tidak hanya dibebankan pada pundak pemerintah maupun kepolisian.

Masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun anggota keluarga.

“Jangan sampai ada kasus anak berpisah dengan orangtuanya seperti kasus tahun lalu,” ucapnya. Sebagai kalender budaya, lebaran topat diharapkan tetap dipertahankan oleh masyarakat.

Terlebih generasi muda harus melestarikan tradisi turun – temurun dari para l e l u h u r. (cem) Cahya Samudra (Suara NTB/cem)

’’Obral’’ Perizinan ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram Herman, AM.d., menilai hasil kajian Balitbang yang menyebutkan bahwa Pemkot Mataram masih memungkinkan menerbitkan perizinan untuk ritel modern, tidak seharusnya dijadikan acuan.

Berdasarkan rekomendasi Balitbang setahun maksimal 20 izin boleh diterbitkan Pemkot Mataram.

Justru menurut Herman, jumlah ritel modern di Mataram sudah terlalu banyak. Ini dilihat dari luas Mataram yang hanya 61,30 kilometer persegi. ‘’Saya rasa pasar modern sudah cukuplah,’’ cetusnya. Karena kalau terlalu banyak, dia khawatir akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Herman menyadari bahwa Kota Mataram memang membutuhkan adanya investasi. ‘’Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan berpihak kepada ekonomi kerakyatan atau ekonomi kapitalis,’’ imbuhnya. Herman tidak setuju hasil kajian Balitbang tersebut dijadikan entry point Pemkot Mataram untuk memberikan perizinan. Dia khawatir, dengan menjamurnya ritel modern masyarakat Mataram hanya akan menjadi penonton. ‘’Justru kita ingin masyarakat Kota Mataram ini juga menjadi pelaku usaha bukan hanya menjadi penonton,’’ tandasnya.

Politisi Gerindra ini menganggap 20 izin per tahun itu sebagai bentuk obral perizinan dari Pemkot Mataram. Menurut Herman, harus ada keberpihakan Pemkot Mataram terhadap pelaku usaha UMKM di Mataram. Dia melihat ritel modern sudah merambah ke kampung-kampung. Hal ini membuat usaha kecil di Mataram cukup terpukul.

Pada bagian lain, Herman menyayangkan hasil kajian Balitbang ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemkot Mataram. Seperti ritel modern harus berjarak minimal 100 meter dari tempat usaha lainnya justru tidak dipatuhi. Oleh karena itu, Herman mengingatkan Pemkot Mataram, jangan sampai dalam menerbitkan perizinan justru melanggar aturan aturan yang lainnya. Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini menggarisbawahi bahwa aspek ekonomi lokal tetap harus dipertimbangkan.

Karena bagaimanapun usaha-usaha lokal juga butuh sentuhan dan perlindungan dari pemerintah untuk kepastian usaha mereka. Demikian juga dengan hasil kajian yang menyarankan supaya investor berinvestasi di kawasan kawasan yang cenderung belum berkembang untuk membuka akses perekonomian, juga tidak terpenuhi.

Para pengusaha cenderung membuka usaha di tengahtengah kota. ‘’Kalau yang namanya pengusaha itu kan pasti melihat lokasi yang strategis ada konsumen apa tidak. Misalnya ketika minimarket akan hadir di suatu tempat itu mempertimbangkan banyak hal.

Kalau pengusaha diarahkan seperti itu tidak bisa,’’ terangnya. Karena pengusaha juga akan memperhitungkan keuntungan. Pengusaha menginginkan lokasi yang strategis penduduk padat karena konsumen ada di sana. (fit)

Herman (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

LOANG BALOQ - Pengunjung bermain wahana air di Taman Wisata Loang Baloq, Rabu (12/6). Pantai Loang Baloq dipadati pengunjung yang merayakan lebaran topat. Pengunjung tidak hanya berasal dari Kota Mataram, melainkan kabupaten lain di Pulau Lombok.

Jelang Pilkada Kota Mataram

Figur Ahda Mulai Diperhitungkan Mataram (Suara NTB) Menjelang Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang, peta pertarungan politik mulai terbuka sedikit demi sedikit. Para bakal calon walikota sedang melirik siapa sosok yang pantas mendampingi. Saat ini, figur bakal calon wakil walikota sangat menentukan peta politik, dan figur Badruttamam Ahda mulai diperhitungkan.

Ahda yang merupakan putra sulung Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh adalah pendatang baru dalam kancah perpolitikan di Kota Mataram. Pria lulusan sekolah di negara Timur Tengah ini mulai diperebutkan.

Bukan karena pengalaman serta kemampuannya mengarungi pentas politik, tetapi sosok di balik layar membuat namanya diperhitungkan oleh para politisi maupun partai politik di Kota Mataram.

Figur ayahnya H. Ahyar Abduh masih memiliki pengaruh. Dua kali terpilih se-

bagai Walikota Mataram, sudah barang tentu kekuatan politik serta basis massa terpetakan dengan baik. Apalagi Ahyar Abduh memiliki simpatisan yang memiliki militansi tinggi hingga saat ini.

Informasi yang diperoleh, tiga bakal calon Walikota yang akan maju yakni Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani dan Makmur Said mulai memperebutkan Ahda untuk digandeng sebagai pendamping pada Pilkada 2020 men-

datang.

Ahda dikonfirmasi saat menghadiri lebaran topat di Taman Wisata Loang Baloq, Rabu (12/6) membenarkan ada komunikasi politik dari tiga bakal calon walikota tersebut. Tetapi, ia belum terburu – buru memutuskan siapa sosok yang pas didampingi pada perhelatan politik 2020 mendatang. “Prinsipnya siapapun yang merapat kita rangkul. Ini sebagai bentuk komunikasi politik di Kota Mataram,” jawabnya.

Ahda memastikan diri akan maju pada Pilkada Kota

Kinerja Pimpinan OPD akan Dievaluasi Mataram (Suara NTB) ditindaklanjuti. Inspektorat diperintahkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan menginventarisir temuan – temuan di masing mengevaluasi kinerja pimpinan organisasi – masing OPD. Pimpinan OPD nantinya akan perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot diklarifikasi dan diperintahkan menindaklanMataram. Evaluasi ini berkaitan dengan juti selama 60 hari kerja. “Saya janji akan kawal temuan ini,” tegasnya. sejumlah temuan kerugian negara.

Bentuk pengawalan disampaikan Eko, “Iya, kalau ada perintah Pak Wali. Kita akan evaluasi kinerja pimpinan OPD,” kata Sekre- dengan mengevaluasi secara berkala tiap tintaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko daklanjut tunggakan baik sifatnya pengembalian kerugian negara maupu adminSaswito dikonfirmasi, Rabu (12/6). istasi. Namun demikian, persoalan Sejumlah temuan BPK terhadap pendemikian telah diketahui oleh gelolaan pendapatan atas pajak rekpimpinan OPD masing – maslame belum optimal dan terdapat poing. Dalam pemeriksaan meretensi pendapatan atas denda ketka diklarifikasi oleh auditor, erlambatan pembayaran reklame sehingga tidak ada waktu unminimal senilai Rp205 juta lebih. tuk mengelak.

Pengamanan peralatan dan mesUntuk penyelesaian tungin senilai Rp470 juta di Sekretargakan itu, Pemkot Mataram iat Daerah tak memadai. belum optimal karena terbenMasih dalam temuan BPK, setur dengan cuti lebaran serta banyak 3.248 bidang tanah belum perayaan lebaran topat. diidentifikasi menjadi objek pajak.

“Cuma sekarang ini kita terTerdapat pula kekurangan volume bentur dengan kegiatan ini,” 24 pekerjaan pada tujuh OPD setambahnya. nilai Rp1,3 miliar serta Kembali disampaikekurangan volume kan Sekda, evaluasi atas 15 pekerjaan akan terus dilakubelanja hibah kan, terutama berpada dua OPD kaitan dengan kinsenilai Rp585 erja pimpinan juta lebih.

OPD. Evaluasi kiTemuan nerja akan diserkerugian negaahkan sepenuhra maupun nya ke pejabat administrasi pembina kepedisampaigawaian. kan Sekda, (cem) tetap akan H. Effendi Eko Saswito (Suara NTB/dok)

Mataram. Tetapi, ia tak terlalu berambisi untuk menjadi orang nomor satu menggantikan posisi ayahnya yang bakal purnatugas 2021 mendatang.

Posisi nomor dua jadi incaran.

Keseriusannya untuk maju dimulai dengan sosialisasi dengan cara berdakwah. Sebagai perwakilan dari anak muda, Ahda ingin berkreasi dan berinovasi mewujudkan pembangunan di Kota Mataram. “Insya Allah, jika masyarakat mempercayai, saya akan maju pada Pilwalkot. Saya cukup M2 saja,” timpalnya.

Bagaimana dengan kendaraan politik? Sejauh ini, ia belum berpikir ke arah sana.

Intinya, niat dan tekad untuk ikut andil membangun Kota Mataram menjadi semangat perjuangan. Apalagi ada dukungan orangtua dan

(Suara NTB/cem)

Badruttamam Ahda masyarakat jadi penyemangat untuk bertarung di Pilkada 2020 mendatang. (cem)

Asesor Visitasi Program Pascasarjana IKIP Mataram (Suara NTB) Saat ini akreditasi institusi dan program studi di IKIP Mataram semuanya mendapatkan nilai B. Nilai tersebut pengecualian bagi Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, karena izin baru keluar.

Sementara khusus untuk Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris, sejak 2014 lalu sudah terakreditasi C dan untuk meningkatkan level akreditasi ke B/A, Program pascasarjana telah mengajukan permohonan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tersebut, BAN PT menugaskan dua asesor yaitu Dr. Nihta Liando, M.A., dari Universitas Negeri Manado dan Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, M.Hum., dari Universitas Udayana, Bali untuk melaksanakan asesmen lapangan.

Kepala Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris, Dr. Arif Rahman, M.Pd., optimis akan ada perubahan akreditasi setelah dilakukan asesmen oleh dua asesor. “Kita semua sudah ikhtiar dan se-

lanjutnya mari kita terus berdoa agar nilai yang didapat sesuai dengan harapan,” ujarnya, Rabu (12/6).

“Melalui berita website IKIP Mataram saya selaku kaprodi menyampaikan terima kasih atas kerja keras tim dan kerjasama semua pihak dalam menyukseskan pelaksanaan asesmen lapangan akreditasi Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris,” ungkapnya.

Dekan FPBS, Muliani, M.Pd., juga memiliki harapan dan optimisme yang sama bahwa akreditasi S2 Pendidikan Bahasa Inggris bisa mengalami perubahan.

“Sebelum menghadapi asesmen lapangan, kami telah melakukan berbagai persiapan,” ungkapnya.

Salah satunya adalah simulasi internal. Simulasi kami lakukan dua kali sebagai cara untuk memastikan kesiapan untuk menghadapi asesmen lapangan oleh Tim Asesor BAN PT. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan menyukseskan pelaksanaan asesmen lapangan akreditasi S2 Pendidikan Bahasa Inggris FPBS IKIP Mataram,” ujarnya. (dys)

Kendala Pencairan Dana Kelurahan Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Memasuki akhir triwulan kedua, baru satu dari 50 kelurahan di Kota Mataram yang mengajukan pencairan dana kelurahan tahap pertama.

Persoalan teknis menjadi kendala akan dievaluasi.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, pihaknya masih melihat apa yang menjadi kendala, sehingga macetnya pengajuan pencairan dana kelurahan. Apakah kecamatan memiliki teknis mengajukan bersamaan ataukah ada persoalan teknis jadi pertimbangan.

Pasalnya, sampai saat ini, baru satu kelurahan yang mengajukan pencairan. Pi-

haknya akan mengidentifikasi permasalahan sehingga diberikan solusi agar lebih cepat mengajukan pencairan.

“Teknisnya bisa dari kecamatan didorong,” kata Putu dikonfirmasi, Rabu (12/6).

Evaluasi pencairan dana kelurahan secara bersamaan dengan sosialisasi oleh Kejaksaan terhadap penggunaan dana tersebut. Pihaknya akan mencari tahu kendala pencairan apakah berada di Badan Keuangan Daerah atau sebaliknya.

Kemungkinan sebagian kelurahan tidak memahami mekanisme pencairan, dibantahnya.

Kata Putu, pihaknya memberikan ruang bagi kelurahan untuk berkonsultasi bila merasa kurang paham dalam proses pencairan

(Suara NTB/dok)

Made Putu Sudarsana maupun pendampingan. Dia menduga, pengajuan pencairan belum dieksekusi karena faktor

libur panjang lebaran. “Kita baru efektif bekerja besok (hari ini,red),” pungkasnya.

Target penyerapan anggaran 50 persen tanggal 16 Agustus mendatang dinilai tidak jadi soal. Dana tersebut diyakini bisa digunakan terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sifatnya tidak kebut – kebutan serta persiapannya tidak terlalu panjang dan membutuhkan laporan sederhana.

Camat Mataram, Zarkasyi mengaku, pencairan dana kelurahan sedang berproses.

Meskipun administrasi telah diserahkan oleh kelurahan belum tentu anggaran akan langsung dicairkan. Sebab,

kelurahan juga tengah menyelesaikan laporan kegiatan sebelumnya. “Ini sedang berproses pengajuan,” katanya.

Kendala dihadapi diakui, paling berat adalah persiapan sumberdaya manusia di kelurahan. Ia mengibaratkan dana kelurahan itu seperti memecah telur tapi agak sulit. Prosesnya akan berjalan lancar ketika kelurahan mengetahui pola atau mekanismenya.

Lurah Selagalas, Yusrin menambahkan, pengajuan pencairan dana kelurahan dilakukan secara kolektif melalui kecamatan. Dokumen pencairan diserahkan bersamaan ke Badan Keuangan Daerah, agar bersama – sama dieksekusi. (cem)

Kamis, 13 Juni 2019

SUARA NTB

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Lebaran Topat

Mempertahankan Tradisi Masyarakat di Gumi Paer

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Lebaran Topat di dua lokasi di Kota Mataram yakni Makam Syeckh Gaus Abdul Razak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela dan Makam Habib Husen bin Umar Mashur di Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, dipadati pengunjung. Tradisi tahunan usai puasa ramadhan dan puasa syawal selama enam hari ini telah menjadi warisan.

Tradisi yang memadukan antara nilai budaya dan religi tetap dipertahankan oleh masyarakat di gumi paer (Pulau Lombok, red). Sebagai warisan para leluhur,Pemkot Mataram tetap ingin menjaga eksistensi tradisi masyarakat di Pulau Lombok. Lebaran ketupat dimasukkan sebagai kalender budaya.

Kemeriahan pun terlihat dari berbagai rangkaian acara. Mulai dari ziarah makam, zikiran, ngurisan hingga pemotongan ketupat agung serta pelepasan penyu. Tak kalah seru adalah berebut ketupat agung oleh para pengunjung. Lebaran topat kali ini, Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berbagi tugas meramaikan event tahunan itu bersama masyarakat di Makam Bintaro dan Makam Loang Baloq.

Ketua Panitia Lebaran topat, Muhammad Yusuf menyampaikan, lebaran topat merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Tahun ini, lebaran topat di Loang Baloq dimeriahkan dengan membuat topat dari daun kelapa dan dulang saji. Selain itu, ada pelepasan penyu sebagai simbol pelestarian lingkungan.

“Tema lebaran topat tiap tahun berbeda – beda. Tahun ini, temanya adalah berkah lebaran topat mentaram,”kata Yusuf, Rabu (12/6). Sementara itu, Walikota mengatakan, lebaran topat tidak lepas dari budaya dan agama yang ditinggalkan oleh para leluhur. Tradisi ini dipertahankan oleh Pemkot Mataram dengan menyelenggarakan event tiap tahunnya.

Dia mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebab, dari prosesi awal dikawal dengan berbagai atraksi budaya serta pakaian adat. “Saya berterima kasih kepada masyarakat dan stakeholder yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini,” kata Walikota.

Disampaikan Walikota, pertanyaan berkembang bahwa seluruh daerah banyak merayakan lebaran topat. Khusus di Gumi Paer atau Pulau Lombok, semangat dan antusiasme masyarakat tinggi. Di Kota Mataram dengan segala ikhtiar pembangunan mewujudkan visi misi Mataram maju, religius dan berbudaya.

Ini aspek yang ditunjukan bahwa lebaran topat memiliki nilai budaya tinggi tidak lepas dari nilai agama yang ditinggalkan para leluhur puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Ritual ziarah makam, zikir, ngurisan dan menikmati suasana pantai terus berkembang dan meski dipertahankan sebagai warisan generasi ke depannya.

Budayawan Mataram, Ki Ageng Sadaruddin menambahkan, lebaran topat sejatinya telah dimulai sejak tahun 1960-an. Namun, seiring waktu dan zaman dikemas oleh pemerintah dan sebagai kalender budaya. Lebaran topat dilaksanakan masyarakat tidak sekedar dilaksanakan tapi ada pesan.

Sebagaimana diketahui sebelum matahari tinggi, masyarakat melaksanakan lebaran topat di kampung masing – masing dengan roah atau ngambe. Pemerintah juga mengemas lebaran topat sebagai titik atau proses masyarakat muslim melaksanakan puasa sebulan ramadhan dan dilanjutkan puasa syawal selama enam hari.

Esensinya adalah lebaran kiai, lebaran makam yang didahului lebaran makam. Ini sebagai instropeksi diri dan mengkaji diri. Perjalanan panjang melaksanakan puasa dan lebaran topat sebagai ajang silaturahmi. “Mungkin lebaran Idul Fitri tidak bertemu. Mungkin lebaran topat bisa bertemu,” katanya.

Sejarah pertama kali, lebaran topat dimulai oleh masyarakat Narmada. Mereka mengambil air di Batu Bolong, Desa Batu Layar. Lalu, mengusap wajah mereka atau bedudus. Ini sebagai pemberi motivasi atau semangat kepada anak mereka. Sadaruddin menegaskan, lebaran topat dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya melestarikan tradisi di tengah masyarakat Pulau Lombok. (cem/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2019

Halaman 4

Lotim Belum Ada Kegiatan Silpa Tak Tutupi Defisit Perayaan Lebaran Topat Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sejauh ini belum ada kegiatan perayaan Lebaran Topat atau Topat. Berbeda dengan sejumlah kabupaten lain di Pulau Lombok sudah menjadikan agenda tahunan untuk Lebaran Topat ini.

Hal ini diakui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Dr. H. Mugni saat prosesi pelantikan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Suryawangi, Rabu (12/6).

Mugni mengaku Lebaran Topat di Lotim belum berkembang dengan baik. Padahal menurutnya, Lebaran Topat ini sudah digelar lama oleh masyarakat Lotim sebagai salah satu tradisi.

Kegiatan Lebaran Topat katanya bisa menjadi salah satu daya tarik wisata budaya berbasis agama. Ke depan, harapnya kegiatan Lebaran Topat di Lotim ini bisa lebih semarak sebagai bagian dari destinasi wisata religi.

Produk-produk wisata budaya, seperti Lebaran Topat katanya perlu dikembangkan. Seperti yang sudah dilakukan kabupaten lainnya. Lotim terbilang sebagai daerah yang paling lengkap destinasi wisatanya. Di mana selain budaya, ada alam pegunungan, hutan dan pantai yang luar biasa indahnya.

Diketahui, dalam tradisi masyarakat adat Sasak, Lebaran Topat adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan masyarakat Sasak Lombok seminggu setelah hari Idul Fitri. Lebaran Topat dilaksanakan sebagai akhir dari dari kegiatan umat Muslim usai menunaikan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal, yakni yang digelar berturut-turut setelah Hari Idul Fitri.

Masyarakat di Pulau Lombok merayakannya dengan beramai-ramai mendatangi tempat wisata ataupun beberapa makam leluhur. Warga datang bersama keluarga dengan membawa bekal topat, kue bantal, maupun lauk-pauk dan bermacam-macam penganan lainnya berekreasi menuju tempat-tempat wisata.

Meski belum semarak seperti kabupaten lain, pada kegiatan pengukuran Pokdarwis Surayawangi yang bertepatan dengan momentum Lebaran Topat, Rabu kemarin, panitia mengajak Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy dan seluruh tamu undangan yang hadir makan topat bersama di pantai Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji.

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy dalam kesempatan tersebut mengingatkan Dispar Lotim melakukan inventarisis kegiatan-kegiatan budaya yang bisa dipasarkan sebagai bagian dari produk wisata. Masyarakat Lotim diketahui memiliki banyak sekali kegiatan wisata. Disebut antara lain bau nyale di Kaliantan, Rebo Buntung di Pringgabaya, ada bersih puasa sebelum memasuki bulan Ramadhan dan kegiatan lainnya. Semua kegiatan-kegiatan tersebut diminta bupati agar diinventarisir lalu dibuatkan kalender kegiatan.

Sekarang ini sambungnya, sedang dipersiapkan penyusunan APBD perubahan. Dimungkinkan ada peluang bisa menggelar kegiatan promosi wisata mulai tahun 2020 mendatang. Untuk itu, bupati meminta agar Dispar Lotim segera menyusun kalender wisata didukung dengan anggaran. (rus)

(Suara NTB/rus)

PENGUKUHAN – Kepala Dispar Lotim H. Mugni mengukuhkan pokdarwis di Pantai Suryawangi Labuhan Haji, Rabu (12/6).

Bupati Harapkan Pelayanan Dimulai dari Hati Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur (Lotim) bekerjasama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) menyelenggarakan Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT-Dukcapil yang berada di 10 wilayah kecamatan, Rabu (12/5). Penyusunan SOP ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja unit pelaksana teknis Dukcapil.

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy mengapresiasi kegiatan Kompak yang telah memfasilitasi acara workshop ini, sehingga dapat menghasilkan hal-hal besar bagi pelaksanaan kegiatan Dukcapil Menurutnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan, di samping menghasilkan dokumen yang menghasilkan berstandar komersil, juga memiliki peran strategis. Di mana dalam meningkatkan kuaitas bagi pelayanan publik dan dapat memanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan pendekatan sasaran dalam menjalakan berbagai macam kegiatan dan program. Peran strategis tesebut terlaksana jika dari penyelenggara administrasi kependudukan dihasilkan data kependudukan yang valid.

“Alhamdulillah saat ini pelayanan pembuatan KTP tidak lagi memakai waktu yang cukup lama, semua sudah diatasi dengan baik berkat inovasi dan kerjasama rekan KOMPAK. Dan sampai saat ini di Kabupaten Lotim kepemilikan akte kelahiran sudah mencapai 81,55 persen,” terang bupati Oleh karena itu, melihat kondisi saat ini kecepatan proses penyelesaian penerbitan dokumen pelayanan kependudukan pelaksanaan di kantor Camat dan terbentuknya 10 UPT diperlukan adanya SOP. Diungkapkan bupati bahwa pelayanan itu dibagi 2 bagian yaitu pelayanan dengan hati dan pelayanan dengan kepala/otak. Kalau pelayanan dengan hati itu nurani berbicara, dia akan membantu tidak ada unsur komersialnya, tetapi kalau melayani dengan otak ada unsur komersialnya.

Ciri orang yang melayani dengan hati pastinya tersenyum dan tidak mengeluarkan raut wajah yang cemberut melainkan dengan hati nurani yang ikhlas dalam melayani masyarakat.

Ke depan bupati berharap kepada peserta workshop untuk mendiskusikan dengan sungguh-sungguh merumuskan SOP yang memadai dan mengakomodir dukungan terhadap pelaksanaan dokumentasi pelayanan yang berkualitas di Lotim.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun panduan kerja dan sistem baku pelaksanaan UPT Dukcapil di kecamatan per kluster wilayah, sehingga 10 UPT yang dibentuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Peserta lokakarya sebanyak 60 orang, terdiri dari seluruh jajaran Dukcapil dan UPT Dukcapil se-Lotim. Berbagai inovasi yang dikembangkan Lotim untuk mempercepat kepemilikan Adminduk, yaitu dengan BAKSO (Bikin Administrasi Kependudukan Secara Online), BAKVIA (Bikin Akte Kelahiran Via WA) dengan pelayanan tanpa permohonan. (yon/rus)

(Suara NTB/yon)

LOKAKARYA - Kegiatan lokakarya penyusunan SOP UPT Dukcapil di 10 kecamatan di Lotim, Rabu (12/6).

Anggaran OPD Dirasionalisasi

Tanjung (Suara NTB) Bappeda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah bekerja keras menghitung alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2019. Mengingat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2018 sebesar Rp81 miliar, tidak cukup untuk menutup defisit anggaran program yang diproyeksikan pada KUA PPAS RAPBD sebesar Rp41 miliar.

Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., Rabu (12/6) mengatakan, tim TAPD Lombok Utara akan berupaya maksimal untuk mengajukan draf KUA PPAS APBD Perubahan lebih cepat dari sebelumnya. Sejak hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran, jajaran di Bappeda menggelar rapat maraton sampai Rabu kemarin.

“KUA PPAS Perubahan sedang kita upayakan, namun pengajuan draf bergantung juga dari cepat tidaknya SKPD menyampaikan DPA, mana kegiatan yang ditunda dan mana yang dialihkan,” kata Herianto.

Pembahasan APBD-P 2019 sambung dia, memerlukan perhitungan rigid sehubungan dengan besaran silpa, defisit anggaran program, serta banyak program prioritas yang harus dilaksanakan. Besaran silpa menurut nominal sejatinya lebih besar, yakni Rp81 miliar dibandingkan defisit

anggaran program yang harus ditutupi sebesar Rp 41 miliar.

Namun justru di sinilah letak masalahnya. Secara matematis dan kasat mata, silpa menyisakan dana Rp40 miliar dari setelah dikurangi defisit program. Tetapi tidak banyak dipahami, bahwa dari silpa Rp81 miliar tersebut didominasi oleh anggaran program OPD yang belum berjalan.

Contohnya, dana BOS yang cukup besar untuk sekolah tidak bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lain. Begitu pula dana DBHCHT (cukai tembakau) sebesar Rp 371 juta, harus dialokasikan kembali ke sumbernya.

“Setelah kita hitung, defisit sementara yang harus kita pikirkan sebesar Rp 12 miliar. Anggaran yang menutup defist adalah penghematan belanja. Format anggaran ini sudah kita share ke OPD, supaya OPD tidak lantas meminta tambahan anggaran, tetapi mereka harus ber-

pikir efisiensi,” jelasnya.

Herianto melanjutkan, sejumlah program pada APBD-P harus tetap dilaksanakan. Misalnya, perhitungan kebutuhan anggaran prioritas dukungan untuk pembebasan lahan di 4 jembatan (Sokong, Beli, Sidutan, dan Salut). Surat dari Dinas PU memperlihatkan proposal anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 18 miliar. Bappeda pun tidak serta merta mengamini anggaran tersebut, melainkan taksiran biaya pembebasan

”

per are dari PU disandingkan dengan SK Bupati.

“Usul Dinas PU, biaya per are lahan di Jembatan Beli sebesar Rp 117 juta, tetapi di SK Bupati per are-nya belum sampai Rp 100 juta. Kita ingin persoalan lahan khusus TAPD, clear. Karena dari anggaran sekarang, hitungan Rp 100 juta saja sangat bermanfaat,” paparnya.

Lebih lanjut, perjalanan dinas di OPD akan menjadi sasaran Bappeda untuk dirasionalisasi guna menutup defisit. OPD-OPD akan dibatasi melakukan kunjungan luar daerah. Begitu pula OPD yang dinilai tidak mampu melaksanakan anggaran pada APBD murni, akan mendapat “sanksi” pengurangan anggaran pada APBDP mendatang.

“Efisiensi perjalanan dinas

KUA PPAS Perubahan sedang kita upayakan, namun pengajuan draf bergantung juga dari cepat tidaknya SKPD menyampaikan DPA, mana kegiatan yang ditunda dan mana yang dialihkan,”

harus, dua sampai tiga kali perjalanan dinas tiap OPD akan kita kurangi. Ada juga beberapa program seperti di Pertanian, pengembangan madu Trigona sebesar Rp 4,2 miliar, menurut Dinas Pertanian itu berat terealisasi, sehingga sebagian besar dananya kita kurangi,” tandasnya. (ari)

Herianto (Suara NTB/dok)

Bupati Belum Setujui Penggunaan Pakaian Adat Muslim Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengakui belum menyetujui penggunaan pakaian adat Muslim sebagai salah satu pilihan pakaian resmi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diusulkan Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim.

Bupati mengaku, Kepala Dispar Lotim belum memberikan keyakinan soal bentuk pakaian adat Muslim tersebut.

Kepada wartawan di Suryawangi Labuhan Haji, Rabu (12/6), bupati menjelaskan, pilihan pakaian adat Muslim yang digunakan jajaran Dispar Lotim setiap hari Jumat itu masih banyak perdebatan. Apakah menggunakan peci, bebet berwana, sarung tenunan pucuk rebung dan lainnya.

Selain itu, tambahnya, belum ada pilihan final mengenai bentuk pakaian adat yang diinginkan. Dalam hal ini, bupati meminta Dispar melakukan rembuk masyarakat adat untuk menentukan pola pakaian adat Muslim. Setelah ada rekomendasi dari masyarakat

(Suara NTB/rus)

HADIR - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat menghadiri acara di Suryawangi, Rabu (12/6). adat inilah katanya baru kemudian siap akan dikeluarkan edaran seluruh ASN bisa menggunakan pakaian adat

Muslim, seperti yang sudah mulai dilaksanakan jajaran Dispar Lotim. “Bisa diseminarkan dulu atau dirembukkan

dulu seluruh tokoh adat atau masyarakat adat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten

Lotim, Dr. H. Mugni menyampaikan permintaan kepada Bupati untuk memberlakukan ketentuan penggunaan pakaian adat Sasak Muslim untuk seluruh ASN di lingkup Pemkab Lotim.

Dinas Lotim sendiri sudah mulai menggunakan pakaian adat Muslim, antara lain dengan menggunakan sarung, bebet pengikat pinggang dan topi. Sebagai contoh, ujarnya, bebet memiliki banyak fungsi secara psikologis, yakni bisa digunakan sebagai sajadah saat salat dan lainnya.

Penggunaan pakaian adat Muslim ini mulai dilakukan Dispar semata untuk memasarkan produk budaya.

Lotim memiliki produk wisata budaya yang kaya. Budaya menggunakan sarung selama ini sudah mulai luntur di tengah masyarakat. Penggunaan sarung ini diharapkan tidak hilang, namun tetap bisa dipertahankan. “Jangan malu layatan pakai kain sarung, karena inilah budaya kita.

ASN juga berpenampilan pakaian adat Sasak,” demikian katanya. (rus)

Lebaran Topat di Lombok Utara Peringati Lebaran Topat Masyarakat Gelar Zikiran Dihadiri Tiga Umat dan ’’Begibung’’

Tanjung (Suara NTB) Perayaan Lebaran Topat di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (12/6) yang dipusatkan di Pantai Sira, Desa Sigar Penjalin,Kecamatan Tanjung, rupanya tidak hanya dihadiri oleh kalangan umat Muslim saja. Umat beragama lain yaitu Buddha dan Hindu, nampaknya juga hadir dalam seremoni acara yang digelar setahun sekali tersebut. Mereka ikut antusias dan bergabung dengan saudara-saudara Muslim dalam merayakan momen tradisi Lebaran Topat.

Kehadiran umat non Muslim, lantas diapresiasi oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Menurutnya, Lebaran Topat di KLU mampu merekatkan esa persaudaraan dan kebersamaan antara umat lintas agama.

Momentum ini dijadikan wadah untuk berbagai oleh masyarakat serta tokoh baik dari umat Hindu,dan Buddha.

Lebaran Topat sebut Bupati, merupakan simbol yang merupakan representasi kegiatan adat dengan bersendikan agama. Maka tak heran jika umat lain selain Islam ikut pula merasakan tradisi.

“Seperti sekarang ini kita laksanakan Lebaran Topat, kalau dari segi arahannya bagi saudara kita yang sudah melakukan puasa. Tapi lepas dari itu Lebaran Topat dijadikan event untuk kumpul semua. Yang berpartisipasi di Lebaran Topat ini tidak hanya saudara kita yang muslim saja, tapi saudara kita umat Hindu, umat Buddha,” ungkap Najmul.

Dari gambaran tersebut, Najmul mempertegas bahwa tidak keliru pemerintah c.q Kementerian Agama menetapkan Lombok Utara sebagai kabupaten peduli kerukunan umat beragama. Sebab, pada kesempatan lain misalnya pawai Ogoh-ogoh jelang hari raya Nyepi, masyarakat Muslim ikut berbaur untuk sekadar menonton tradisi Ogoh-ogoh. Hal ini menunjukkan betapa toleransi di kalangan

(Suara NTB/ari)

HADIRI - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menghadiri Lebaran Topat yang dipusatkan di Pantai Sira, Rabu (12/6). umat terjaga dengan baik.

Untuk diketahui, ke Lebaran Topat di Pantai Sira berlangsung sejak pukul 09.00 Wita hingga puncak acara sampai dengan berakhir pada pukul 17.00 Wita. Kegiatan tersebut menyuguhkan sejumlah hiburan bagi masyarakat. Namun yang ditunggu-tunggu yakni pada lomba dulang pesaji. Masing-masing kecamatan di Lombok Utara menyajikan dulang pesaji yang dilombakan dan didapati pemenangnya.

Tidak hanya itu, sejumlah atraksi budaya seperti tari rudat dan lain sebagainya mampu menambah semaraknya acara yang dihelat tepat dipinggir pantai tersebut.

Disbudpar yang menjadi leading sektor kegiatan turut mendatangkan tokoh agama untuk memberikan ceramahnya dalam rangka mengingat dan memaknai peristiwa bencana gempa 7.0 SR yang mengguncang beberapa waktu lalu.

“Saya melihat ini semangat untuk bangkit, bahwa apa yang pernah terjadi (bencana gempabumi) kita coba melupakan sejenak kita ingin lebih memandang ke depan. Bahwa masa depan Lombok Utara ini berada di depan kita, bukan di belakang kita,” kata Najmul.

Sementara itu, Kepala Disbudpar KLU, Vidi Eka Kusuma menjelaskan Lebaran Topat adalah salah satu cara untuk mempertahankan bentuk peninggalan budaya serta adat yang masih kental dan terus dilestarikan. Komitmen Disbudpar Lombok Utara guna mendukung keberlangsungan sektor pariwisata di daerah. Acara ini pun dihajatkan memberi efek pada tingkat kunjungan wisatawan.

“Kita harapkan ada dampaknya pada pariwisata kita. Karena selain menggelar acara Lebaran Topat kami juga mempromosikan adat budaya dan pariwisata kita,” jelasnya.

Meski Lebaran Topat Lombok Utara dipusatkan di Pantai Sira, pihaknya tidak menampik jika di sejumlah titik masyarakat tengah menggelar atau merayakan kegiatan serupa. Vidi mengaku jumlahnya menyebar hingga seluruh kecamatan. Pantai Nipah, Malmbu, hingga perayaan perang Lebaran Topat yang rutin dilaksanakan warga di Dusun Karang Langu setiap tahunnya. “Memang pusatnya di sini tapi kita bebaskan masyarakat mau merayakan di mana. Kami pun sudah berkoordinasi dengan polres kaitan dengan pengamanan,” ujarnya.(ari)

Selong (Suara NTB) Sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, warga di Lombok Timur (Lotim) juga merayakan Lebaran Topat. Seperti di Dusun Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik, merayakan Lebaran Topat dengan menggelar zikiran dan begibung (makan bersama) di masjid. Masing-masing warga membawa dulang yang berisi ketupat dan opor ke masjid untuk dimakan bersama.

Menurut Kepala Dusun Danger Utara, Humaidi, Rabu, (12/6), Lebaran Topat dirayakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya umat Islam melaksanakan puasa sunat pada bulan Syawal atau sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Selain di masjid, kata dia, kegiatan yang sama juga dilakukan di musala dan berbagai tempat lainnya. Namun yang menjadi ciri khasnya bahwa sajian menu yang dimakan secara begibung, yakni topat.

Selain Topat, dulang tersebut berisi opor ayam, telur, dan daging. Bahkan yang tidak bisa tertinggal yakni olah-olah atau sayuran yang diberikan bumbu rempah-rempat yang turut disajikan dengan topat.

“Tradisi ini sudah turun temurun berpuluh-puluh tahun.

Namun dalam memperingatinya kita hanya menggelar zikir, doa di masjid kemudian makan secara begibung.

Masyarakat secara keseluruhan kita umumkan untuk datang ke masjid,” terangnya.

Kusmayadi, salah satu warga mengaku dirinya sejak kecil sudah terbiasa mengikuti. Acara ini karena sudah menjadi tradisi di lingkungan keluarganya. Menurutnya, pada malam hari sebelum pelaksanaan zikir dan doa, semua warga mempersiapkan menu sajian khas makanan.

Selain untuk di sajikan ke masjid. Sajian Topat tersebut juga untuk dimakan oleh anggota keluarga atau kerabat yang secara sengaja diundang berkunjung ke rumah.

Ia berharap, tradisi tersebut khususnya di Kabupaten Lotim dapat terus dipertahankan, terutama dengan menggelar zikir dan doa. Apalagi makna dari peringatan tersebut lebih kepada menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat hidup yang masih diberikan, sehingga masih bisa melaksanakan puasa Ramadhan dan puasa Syawal. (yon)

(Suara NTB/yon)

BEGIBUNG - Masyarakat di Dusun Danger Utara Kecamatan Masbagik, merayakan LebaranTopat dengan zikir. Setelah itu, warga begibung memakan sajian khas Lebaran Topat, Rabu (12/6) pagi.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2019

Halaman 5

Tradisi Lebaran Topat di Lobar

Perpaduan Adat, Budaya dan Religi Lebaran Topat sudah menjadi tradisi turun temurun masyarakat Lombok umumnya dan Lombok Barat (Lobar) khususnya sejak dahulu kala. Perayaan Lebaran Topat ini merupakan perpaduan tradisi masyarakat Sasak di hari ketujuh pada bulan Syawal 1440 Hijriyah dengan budaya lokal serta religi. Lebaran yang oleh masyarakat Suku Sasak disebut juga dengan Lebaran Nine (perempuan, red) ini biasanya dijadikan penutup setelah menunaikan ibadah puasa sunnah Syawal.

PADA hari Lebaran Topat ini, masyarakat suku Sasak mengunjungi banyak tempat yang dianggap mempunyai nilainilai sakral. Terutama mengunjungi makam-makam yang dianggap keramat. Di tempat ini, masyarakat menggelar doa dan ruwah (ruwatan) yang sering kali disebabkan oleh kaul (janji, red) demi menghormati leluhur atau cikal bakal dakwah Islam di Pulau Lombok. Di makam yang dianggap keramat itu, biasanya perayaan Lebaran Topat digandeng dengan prosesi ngurisang (potong rambut bayi, red) atau bahkan syukuran sunatan untuk anak-anak mereka.

Saat ini, prosesi budaya tersebut sudah bergeser tidak hanya menjadi prosesi ritual kebudayaan, namun menjadi event pelesiran keluarga pasca puasa di bulan Ramadhan dan puasa

Syawal. Di Lobar, Lebaran Topat dipusatkan di Pantai Duduk senggigi. Prosesi sakral ini diawali dengan prosesi ziarah makam oleh Bupati Lobar H Fauzan Khalid didampingi istri bersama Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Sumiatun dan Camat Batulayar, para pemangku adat, tokoh agama.

Di Makam Batulayar, bupati bersama wabup melakukan nyekar. Ziarah kubur ini juga masuk dalam acara inti perayaan Lebaran Topat. Didampingi sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, bupati menggelar doa di makam tersebut.

Menurut bupati, ziarah kubur merupakan proses standar yang harus masuk dalam perayaan Lebaran Topat. Selain itu, ada proses dulang pesaji yang berisi makanan ketupat yang dimakan oleh para tamu. Setelah prosesi

Pemda Lobar Tolak Lokasi Wisata Halal Tanjung Bias Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menuai kritikan, lantaran bersikap kurang mendukung pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat. Seperti halnya lokasi wisata pesisir Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batulayar menjadi salah satu ikon wisata halal di wilayah Lobar, bahkan NTB yang kini tengah naik daun. Ketika kawasan ini berkembang dan banyak dikunjungi oleh wistawan, baik dalam dan negeri justru Pemda Lobar mengeluarkan rekomendasi tak membolehkan pengembangan fasilitas wisata di kawasan ini.

Langkah pemda ini pun dianggap tebang pilih, sebab di tempat itu pemda membiarkan bangunan serupa di lokasi pesisir lain yang serupa dengan pemanfaatan pesisir Tanjung Bias. Bahkan bangunan bodong pun belum ditangani sampai saat ini.

Penolakan Pemda Lobar terhadap pemanfaatan pesisir pesisir pantai ini diketahui setelah Pemdes Senteluk menerima surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKRD) Lobar nomor 800/30/06/TKRD. Lobar /DPUTR/ 2019 yang ditangani oleh Sekda Lobar H. Moch. Taufiq per tanggal 15 April 2019.

Kades Senteluk Fuad Abdul Rahman mengaku telah menerima surat tersebut. Menurut dia, melalui surat itu Pemda tidak memberi izin merekomendasi penggunaan sempadan pantai untuk fasilitas wisata halal yang sudah berkembang di Tanjung Bias.

Seharusnya, lanjut Fuad, hal ini dipertimbangkan oleh pemda, karena lokasi ini sebelumnya dipakai untuk maksiat seperti mesum dan minuman keras (miras). Bahkan kata dia, lahan ini rawan diperjualbelikan, sehingga pihaknya berinisiatif memanfaatkan lahan itu sebagai lokasi wisata halal kuliner berbasis masyakarat.

“Seharusnya sebelum mengeluarkan surat ini, Pemda memanggil desa untuk bahas bersama seperti halnya bapak dengan anak sebab desa juga butuh masukan dari Pemda. Padahal kalau mau jujur jika dibanding daerah lain mulai pesisir pantai Senggigi hingga Meninting ada bangunan vila yang dibangun di sempadan pantai, tapi Pemda biarkan saja, ‘’ kritiknya.

Fuad mengaku sebelum mengembangkan kawasan ini, pihak desa sudah berkoordinasi dengan Pemda, sehingga melanjutkan penataan kawasan itu menjadi lokasi wisata halal. Bahkan ketika grand opening lokasi wisata ini dihadiri langsung oleh bupati dan istrinya. Bahkan setelah berkembang, pihak Kementerian Desa dan PDT serta dari pihak Kementerian KKP pun turun meninjau lokasi. Termasuk pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi ketika itu pun meminta agar desa mengembangkan saja dulu kawasan ini sembari mengurus izin pemanfaatan sebab yang mengeluarkan izin adalah provinsi. “Kawasan ini kan masuk juga 100 desa wisata program dari Pak Gubernur NTB,” jelas dia.

Dalam hal ini, pihak desa dan DKP Provinsi mendukung baik hal ini. Sementara pihak Pemkab Lobar tidak memberikan rekomendasi, sehingga pihak DKP Provinsi pun mempertanyakan hal ini. Ia menambahkan, kalau pun pemanfaatan kawasan ini keliru menurut Pemda Lobar tentu jangan melihat kawasan Tanjung Bias saja. Namun ia mendesak Pemda melihat juga pemanfaatan kawasan di pesisir yang lain yang juga sama seperti di Tanjung Bias, mulai dari pesisir Senggigi, Batulayar hingga Meninting.

Mengacu pada surat TKRD Lobar yang diterima Pemdes Senteluk, Pemda menolak mengeluarkan rekomendasi pemanfaatan kawasan itu atas dasar beberapa hal bahwa lahan Tanjung Bias seluas 20 are berada pada zona sempadan pantai yang kurang lebih berjarak 16 meter dari titik tertinggi ke arah darat. Sesuai Perda nomor 11 tahun 2009 tentang RTRW bahwa kawasan ini masuk masuk dalam kawasan perlindungan setempat, yakni zona sempadan pantai. Pasal 19 ayat 1 huruf e yaitu kawasan sempadan pantai ditetapkan di wilayah kabupaten berlokasi di semua wilayah-wilayah dan pulau - pulau kecil dengan jarak 30-250 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak direkomendasikan sebagai pengembangan fasilitas wisata kuliner, karena masuk dalam areal sempadan pantai,” tegas Sekda H. Moch. Taufiq dalam surat itu.

Menanggapi hal ini Sekda Lobar H. Moch Taufiq berjanji akan mengkoordinasikan lebih lanjut dengan OPD terkait.

Pihaknya akan meninjau terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan tersebut. “Nanti kami koordinasi dan meninjau lagi,” kata sekda pendek. (her)

(Suara NTB/her)

LOKASI - Inilah lokasi wisata Tanjung Bias Desa Senteluk yang menjadi salah satu ikon wisata halal di Lobar. Namun, Pemkab Lobar tidak memberikan rekomendasi pengembangan wisata di tempat ini.

nyekar, bupati dan wabup menuju lokasi acara perayaan Lebaran Topat menggunakan cidomo yang sudah dihias. Sekitar beberapa menit perjalanan menggunakan cidomo bersama wabup, rombongan bupati pun tiba di lokasi acara dan disambut oleh tokoh adat diiringi tarian rudat dan dikalungkan sorban.

Di lokasi acara, bupati dan wabup telah ditunggu oleh para tamu undangan.

Sebelum prosesi puncak lebaran topat, diawali dengan tarian Praja Topat Agung disuguhkan oleh para penari. Setelah penampilan seni tari ini dilanjutkan dengan penjemputan Praja Topat Agung yang dipimpin oleh pemucuk diiringi oleh teruna dedara yang membawa ceret, pisau pemotong ketupat dan piranti lainnya sebagai simbol dimulainya event Lebaran Topat. Selanjutnya pemotongan ketupat dilakukan oleh bupati dan menyerahkan potongan ketupat ke mantan Bupati Lobar. Lalu dilanjutkan pemotongan ketupat oleh wabup dan menyerahkan potongan ketupat ke Plt Sekda NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih. Pemotongan ketupat dilanjutkan dengan buka tambolaq (penutup) pesaji, prosesi ini menjadi tanda berakhirnya rangkaian

tradisi Lebaran Topat.

Menurut Pemerhati Budaya Lobar, Sahnan kegiatan Lebaran Topat yang diadakan Pemda Lobar dinamakan Lebaran Adat, karena lebaran ini sudah dianggap Kiyai Sasak. Lebaran ini diadatkan dan masuk dalam unsur religi warga Lombok. Lebaran ini, jelasnya, menjadi tradisi, di dalamnya terkandung berbagai makna.

Misalnya, tradisi lebaran ini dipentaskan dalam bentuk seni trali. Trali di sini artinya tradisi dan religi, di mana tradisi ini adalah kesenian bernuansa lokal sedangkan religi bernuansa agama.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, M.Ed., mengatakan berbagai prosesi lebaran topat ini menggambarkan budaya dan religi. Diawali dengan prosesi naik cidomo dari kantor Camat Batulayar menuju Makam Batulayar untuk melaksanakan ziarah makam.

Ziarah makam ini sebuah prosesi sakral budaya yang diwarisi turun temurun. Di mana budaya bercidomo ini sudah jarang dilakukan oleh anak cucu. Seperti halnya budaya begau (membajak tanah) yang dulu menggunakan alat tradisional kini sudah diting-

(Suara NTB/ist)

NYEKAR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan istri bersama Wabup Hj. Sumiatun saat nyekar di Makam Batulayar sebagai salah satu ritual inti Lebaran Topat, Rabu (12/6). galkan dan memanen padi dengan rangkap (alat tradisional). “Jika ini tidak dipertahankan dan dilestarikan maka akan punah,” jelas dia.

Lalu proses begibung menyantap hidangan dulang pesaji sebagai salah satu spirit membangun kebersamaan

dan sopoq angen (satu hati) seluruh kekuatan etnis dan entitas membangun Lobar.

Diharapkan spirit ini bukan saja sebagai tuntunan hidup, namun juga tontonan budaya.

Untuk itu, ujarnya, dua fungsi dari Lebaran Topat ini, sebagai tuntutan membangun

karakter dan sebagai tontonan yang unik dilihat oleh para wisatawan. Lebaran Topat ini menggambarkan Lobar sebagai miniatur masyarakat yang toleran, tergambar dari adanya pura di bagian sebelah barat Senggigi, sebelah timur ada Makam Batulayar. (her)

Eksekusi Bangunan Bodong

Bupati Lobar Tegaskan Tak Bisa Diintervensi

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memastikan eksekusi bangunan bodong di kawasan Senggigi, Batulayar dilaksanakan setelah lebaran.

Orang nomor satu di Lobar ini membantah jika Pemda membatalkan keputusan dan bisa diintervensi dalam upaya mengeksekusi bangunan bodong tersebut.

Pihaknya akan membuktikan ancamannya untuk membongkar bangunan itu selama sepekan ke depan.

“Kan dari dulu kita bilang setelah lebaran, ya tunggu lah setelah lebaran. Baru orang masuk kemarin, masak masuk langsung eksekusi,” ujarnya saat ditemui di Senggigi usai event Lebaran Topat, Rabu (12/6).

Ditegaskan, pelaksanaan eksekusi bangunan bodong diadakan setelah lebaran. Hal ini telah diputuskan sebelumnya.

Menurut dia, jika pihaknya tidak bertindak barulah dikritik bahwa tidak tegas. Ia memberi deadline minimal seminnggu setelah masuk kerja (setelah lebaran) pihaknya akan mengeksekusi bangunan tersebut.

Namun kata dia, belum seminggu masuk kerja sudah ada kiritikan bahwa pemda dianggap

membatalkan keputusan dan bisa diintervensi. “Padahal baru kemarin kita masuk, seminggu lah kita dikasih waktu,” jelas dia.

Ia menambahkan, saat ini persoalan ini sudah ada dieksekutor bukan di dia lagi.

Artinya, eksekusi tinggal dilakukan oleh tim.

Menanggapi OPD yang terkesan tarik ulur melakukan penertiban bangunan bodonng ini, Kalangan Komisi I DPRD Lobar membidangi perizinan pun akan memanggil OPD terkait untuk meminta klarifikasi terkait persoalan ini. Komisi I DPRD Lobar berencana memanggil OPD setelah lebaran ini.

Ketua Komisi I DPRD Lobar, H. M. Zulkarnain mengata-

Pathul Bahri Siap Bersaing Rebut Dukungan Partai Gerindra Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.L. Pathul Bahri, S.IP., menegaskan kesiapannya untuk bersaing merebut dukungan Partai Gerindra untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Selain itu, dirinya siap mengikuti semua tahapan dan mekanisme yang berlaku di internal partai.

“Tidak masalah. Kita siap mengikuti tahapan dan mekanisme di internal partai untuk bisa memperoleh dukungan partai,” ujar H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan di sela-sela perayaan Lebaran Topat di kawasan Kuta Beach Park, Rabu (12/6).

Dirinya mengaku tetap akan menghormati keputusan partai yang akan melakukan seleksi terhadap beberapa kader Partai Gerindra, untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang, kendati dirinya berstatus sebagai Ketua DPC Partai Gerindra. “Kan partai yang menentukan siapa yang akan diusung. Bukan berdasarkan posisi yang diemban,” terangnya, seraya menambahkan, apapun keputusan partai nantinya harus tetap dihormati.

Disinggung peluang maju di Pilkada Loteng menggunakan partai politik selain Partai Gerindra, Pathul mengaku belum bisa berkomentar. Semua sangat tergantung situasi dan kondisi yang ada nantinya. Namun, semua kemungkinan masih bisa terjadi.

“Kita lihat nanti,” ujarnya.

Yang jelas, sambungnya, dirinya masih fokus pada Partai Gerindra dulu. Soal kemungkinan dengan partai lain, sangat situasional.

Beberapa partai politik disebut-sebut tengah didekati Pathul Bahri. Di antaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) termasuk Partai Bulan Bintang (PBB). “Semua serba mungkin.

Karena politik itu dinamis. Bisa berubah setiap saat,” aku Ketua DPC PBB Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E. Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, menegaskan penentuan siapa calon kepala daerah

(Suara NTB/dok)

H. L. Pathul Bahri yang akan diusung Partai Gerindra, tergantung hasil survei internal nantinya. “Hasil survei yang akan menentukan, siapa calon kepala daerah yang akan diusung Partai Gerindra di Pilkada Loteng mendatang,” ujarnya.

Dikatakannya, ada mekanisme dan tahapan yang harus dilewati sebelum kemudian Partai Gerindra memutuskan calon kepala daerah yang akan diusung.

Di mana setelah survei internal dilakukan, kemudian akan ada tim yang turun untuk mengkaji potensi dan peluang dari masingmasing calon kepala daerah yang ada, barulah kemudian diputuskan siapa yang akan diusung.

Ridwan menyebutkan, selain Wabup Loteng, ada beberapa kader Partai Gerindra yang juga berpeluang diusung. Ada nama Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Utsman, termasuk H.L. Sudiartawan serta Wakil Ketua DPRD NTB saat ini, L. Wirejaya.

Mereka semua punya peluang yang sama untuk diusung.

Untuk itu, pihaknya mendorong kader Partai Gerindra yang punya niat untuk maju di Pilkada Loteng mendatang supaya mulai mempersiapkan diri dengan bersosialisasi kepada masyarakat supaya bisa mendapat dukungan dari masyarakat nantinya. Karena poin utamanya ialah, Partai Gerindra akan mengusung calon kepala daerah yang memang diinginkan oleh masyarakat. (kir)

kan, Pemda seharusnya segera menertibkan bangunan bodong bukan terkesan mengulur-ulur penertiban dengan alasan yang kurang masuk akal. “Pemda ini tak konsisten melakukan penertiban bangunan ini, padahal sejak dulu mereka (pemda) mau melakukan itu. Seharusnya ditertibkan bangunan itu,” tegas politisi Golkar ini.

Pihaknya mendukung langkah pemda melakukan upaya penertiban, sebab bangunan itu sudah jelas-jelas melanggar tata ruang. Kemudian kata dia, dalam penyisiran pemda izin bangunan ini menjadi temuan, karena diduga dipalsukan.

Menurut dia, jangan terkesan pemda ini tak konsisten dalam

(Suara NTB/dok)

CEK - Tim Pemda saat turun mengecek bangunan diduga bodong di wilayah Senggigi beberapa waktu lalu. melaksanakan perda. Kalau beralasan kendala teknis alat berat, menurut dia tidak masuk akal. Apalagi pemda punya alat berat yang bisa dikerahkan.

Langkah Komisi I menyikapi ini persoalan ini tentu akan memanggil OPD untuk meminta klarifikasi. Pihaknya akan memanggil OPD terkait, sep-

erti DPMPTSP, Dinas PU PR, Satpol PP. Pihaknya juga berencana turun melakukan sidak ke lokasi bangunan bodong. Keberadaan bangunan bodong ini harus ditindak tegas, sebab jangan sampai adanya kesan pembiaran ini justru berdampak negatif bagi pariwisata Lobar ke depan. (her)

Hari Ini, JCH Lotim Dilepas Bupati Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan pembinaan manasik haji terhadap ribuan jemaah calon haji (JCH) yang berangkat tahun ini. Pasalnya, jumlah JCH Lotim untuk tahun 2019 sebanyak 1.232 jemaah atau terdapat penambahan sebanyak 10 ribu jemaah. Pelepasan JCH ini untu tingkat kabupaten Lotim dilakukan Kamis (13/6) oleh Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy., MM. Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, Makinuddin, kepada Suara NTB, Rabu (12/6), menjelaskan, sebanyak 1.232 JCH

ini sudah positif berangkat ke tanah suci Mekkah. Bahkan semuanya selama dua hari, Rabu dan Kamis akan mengikuti kegiatan manasik haji tingkat Kabupaten Lotim di Masjid Agung Al Mujahidin Selong.

Untuk persiapannya pemberangkatan jemaah haji di Kabupaten Lotim sudah 100 persen. Termasuk dalam perekrutan petugas yang mendampingi jemaah seperti tim pemandu haji Indonesia (TPHI) dan tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI) Arab Saudi sudah dilakukan. Proses seleksi pendamping ini sudah dilakukan pada, Senin, 26 Februari 2019 lalu. “Untuk TPHI dan TPIHI ini kita sudah lakukan seleksi,”terangnya.

Termasuk pemrosesan pemasporan dan tes kesehatan terhadap JCH terhadap 1.232 jemaah berdasarkan jumlah kuota yang didapatkan oleh Lotim tahun ini sudah tuntas.

Kendati demikian, diminta kepada petugas KUA di masingmasing kecamatan untuk melakukan jemput bola dengan turun lapangan mengecek langsung keberadaan dan memantau JCH yang meninggal dunia.

Makinuddin, menambahkan, untuk petugas pendamping jemaah, TPHI sebanyak 2 orang dan TPIH 2 orang. Seleksi sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten dan sudah mengikuti tes di Kanwil Kemenag NTB.(yon)

Tingkat Hunian Hotel Mulai Membaik di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar), Ispan Junaidi menyebut tingkat hunian hotel di Lobar sudah semakin bagus, tidak seperti bulan-bulan lalu. Seperti kunjungannya ke Sekotong beberapa hari lalu tingkat hunian hotel sudah bagus.

Ia berharap kondisi ini terus meningkat, seiring dengan adanya upaya Pemprov NTB yang memberlakukan penerbangan langsung dari Perth-Lombok diyakini akan terus mendongkrak tingkat kunjungan. ”Tingkat hunian hotel semakin bagus, tidak seperti bulan bulan-bulan kemarin, mudah-mudahan adanya bantuan dari Dishub Provinsi dengan ada penerbangan langsung Perth-Lombok bisa terus mendongkrak kunjungan dan mendorong Lombok sebagai destinasi wisata,” jelasnya saat dikonfirmasi di Senggigi, Rabu (12/6).

Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, ujarnya, pihaknya akan menggelar beberapa even lain ke depan.

Seperti Festival Jazz pada bulan Oktober, Festival Senggigi dan even Perang Topat pada bulan Desember. Ia berharap agar dukungan dari

(Suara NTB/her)

Ispan Junaidi provinsi untuk menggelar kegiatan ini.

Sementara perayaan Lebaran Topat ini dimanfaatkan oleh masyarakat Lobar dengan bertamasya ke lokasi-lokasi wisata. Hampir semua lokasi wisata, terutama pantai di Lobar dipadati warga, mulai dari kawasan pesisir Sekotong,Lembar, Gerung, Labuapi hingga Senggigi Batulayar dipadati warga yang berlibur.

Dampak dari adanya lebaran ini pun cukup besar untuk mendongkrak kunjungan wistawan, sebab menurut Dinas Pariwisata Lobar kondisi hunian hotel se-

jauh ini membaik, dibandingkan pascagempa lalu.

Pantauan koran ini di beberapa lokasi wisata di Lobar, seperti di Senggigi hampir sepanjang pantai mulai dari Meninting hingga Kerandangan dipadatipengunjung. Mulai pukul 09.00 Wita, arus lalu lintas di sepanjang jalur utama menuju lokasi wisata ini mulai padat. Pengunjung kebanyakan menggunakan kendaraan kecil dan roda empat. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas tersebut, pihak kepolisian dari Polres Lobar bersama Polres Mataram memberlakukan rekayasa lalu lintas.

Lokasi yang padat pengunjung, salah satunya Makam Batulayar. Makam ini hampir tiap momen Lebaran Topat selalu dijejali pengunjung yang ingin berziarah ke makam yang konon salah satu ulama tersebut. Seperti Ria, salah seorang warga dari Gunungsari mengaku datang berziarah ke makam tersebut. Tidak saja Ria, namun ratusan warga berdesakan masuk ke dalam makam untuk berdoa. Mereka bahkan, membawa air untuk didoakan di makam itu. Air itu lalu dipakai membasuh wajah bahkan untuk minum bagi sanak keluarganya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2019

Halaman 6

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Didominasi Sekolah Luar Kota, SDN Poto Raih Nilai Tertinggi USBN

Junaidi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat SD/MI tahun 2018/2019, telah dimumkan Rabu (13/ 6). Perolehan nilai 10 besar didominasi SDN luar kota. Dengan SDN Poto yang meraih nilai tertinggi.

Hal ini membuktikan adanya persebaran perolehan nilai di kecamatan luar kota.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H. Sahril, S.Pd, M. Pd didampingi Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Junaidi

S.Pd, M.Pd. Secara statistik klasifikasi perolehan nilai SD mengalami peningkatan jika dibanding tahun lalu. Dari klasifikasi C di tahun 2017/ 2018 menjadi B ditahun 2018/2019.

Dengan jumlah perolehan nilai rata rata dari 191,43 di tahun 2017/2018 menjadi 195,50 ditahun 2018/2019.

Sebaran perolehan nilai pada sekolah penyelenggara didominasi oleh sekolah yang berada di kecamatan luar kota. Berikut 10 besar perolehan nilai tertinggi USBN, SDN Poto kecamatan Moyo Hilir, SDN Poto, Kecamatan Moyo Hilir dengan perolehan nilai 262,19. SDN Tatebal, Kecamatan Lenangguar, dengan perolehan nilai 258,74. SDN Berare, Kecamatan Moyo Hilir, dengan total nilai 252,06.

SDN 1 Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas, dengan nilai

249,45. SDN 1 Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, dengan nilai 246,93. SDN Selante, Kecamatan Plampang dengan nilai 244,89. SDN Prajak, Kecamatan Moyo Hilir, dengan nilai 243,85. SDN Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, dengan nilai 241,27. SDN Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, dengan nilai 239,37. Serta melengkapi 10 besar terakhir SDN Tatede, Kecamatan Lopok, dengan perolehan nilai 238,96.

“Dari segi perolehan nilai rata-rata sekarang kita meningkat dan hasilnya cukup bagus,” sebut H. Sahril.

Sedangkan perolehan nilai tertinggi di masing masing Mapel. Untuk Bahasa Indonesia, diraih M. Naufal dari SDN Tatade dengan jumlah nilai 97,0. Mapel Matematika, 4 siswa dari sekolah yang berbeda mendap-

atkan nilai 100. Yakni, Lizta Adza Kirana (SDN 2 Semongkat), Aghitsnaa Thalita (SDIT Samawa Cendekia) dan I Putu.

Angga Adi (SDN Diponegoro), serta Muhammad Fauzan (SDN Labuan Sumbawa).

Sementara di Mapel IPA nilai tertinggi diraih Lizta Adza Kirana dari SDN Semamung dengan nilai 96,1.

“Terjadi pemerataan mutu hasil ujian. Baik dari sebaran nilai tertinggi yang terjadi secara merata maupun dari nilai tertinhgi setiap Mapel,” tambah Junaidi. (arn/*) H. Sahril (Suara NTB/arn)

Pasar Poto Tano Diusulkan Jadi Pasar Transit

(Suara NTB/bug)

PASAR – Deretan bangunan pasar Kecamatan Poto Tano.

Saat ini, tengah digagas upaya untuk menjadikan pasar di Desa Tambak Sari tersebut sebagai pasar transit.

Realisasi DAK Masih Lamban Taliwang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini realisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 baru mencapai angka Rp19,8 miliar dari total anggaran Rp202,4 miliar. Jumlah inipun didominasi oleh alokasi penggunaan DAK non fisik, sedangkan untuk fisik sampai dengan saat ini belum ada kejelasan. Molornya proses penyaluran DAK ini bisa jadi karena masih ada beberapa SKPD yang belum dilakukan peninjauan (review) terhadap penggunaan anggaran tersebut oleh Inspektorat.

“Memang untuk transfer DAK ke daerah masih bergerak lambat karena masih ada yang belum dilakukan review oleh Inspektorat sebagai syarat utama penyaluran. Bahkan rata-rata DAK belum di transfer tersebut merupakan DAK untuk pekerjaan fisik yang ada di masing-masing SKPD. Terhadap pekerjaan yang belum memiliki anggaran tersebut, kita tidak akan mengitervensinya melalui APBD. Karena jika itu kita lakukan tidak dibenarkan oleh aturan dan anggaran DAK yang sudah disiapkan terancam tidak terserap maksimal,” ungkap Kepala BPKD Nurdin Rahman SE, kepada Suara NTB, Rabu (12/6) kemarin.

Dikatakatannya, dari total anggaran DAK yang disiapkan sekitar Rp143,5 miliar untuk fisik dan Rp58,9 miliar untuk DAK non fisik. Tetapi untuk sementara ini yang sudah masuk ke kas Daerah hanya DAK non fisik dan itupun masih sangat minim. Adapun DAK non fisik yang sudah ditransfer diperuntukkan untuk dinas Dikpora, Disdukcapil, Dinas Pariwisata, bidang UKM di Dinas Koperindag dan Dinas DP2AKB. Sementara untuk DAK fisik yang berada di Dinas PUPRPP sampai dengan saat ini masih belum ditransfer oleh pusat karena masih dilakukan peninjauan oleh Inspektorat. Kendati demikian, pihaknya berharap supaya peninjauan bisa segera diselesaikan sehingga anggaran DAK fisik tidak tertahan di pusat.

Belum lagi saat ini pencairan DAK untuk tahap pertama sudah semakin mepet, apabila pencairannya melewati bulan Juli dikhawatirkan tidak akan bisa diambil di pusat. Jika itu terjadi, maka konsekuensinya pelaksanaan program yang dibiayai oleh DAK akan di tunda terlebih dahulu.

“Sebenarnya sejak bulan Januari review penggunaan DAK sudah harus tuntas supaya pelaksanaan pembangunanan di daerah tidak terganggu. Maka dari itu kami juga berharap kepada SKPD yang memiliki DAK untuk segera mengusulkan review ke Inspektorat supaya tidak semakin molor,” tandasnya.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Ir. H. Ady Mauluddin M. Si mengatakan, memang untuk peninjauan saat ini masih tersisa di Dinas PUPRPP yang belum mengajukan dokumennya. Kendati demikian, pihaknya saat ini sudah turun ke lapangan untuk bisa melakukan peninjauan terhadap penggunaan anggarannya. Karena pada prinsipnya, Dinas lah yang membutuhkan Inspektorat untuk memberikan rekomendasi terhadap penggunaan dana DAKnya. Jika tidak diajukan dokumennya, maka Inspektorat juga tidak akan memberikan rekomendasi sebagai syarat utama untuk bisa mencairkan anggaran DAKnya. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan turun lapangan melakukan pengecekan supaya tidak ada program yang tertunda pelaksanaannya.(ils)

(Suara NTB/arn)

BERI ARAHAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat turun langsung memberikan arahan ke Bappeda dalam verifikasi usulan DAK 2020.

Bupati Sumbawa Beri Arahan Verifikasi Usulan DAK 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc turun tangan untuk memberikan arahan kepada Bappeda yang tengah melaksanakan agenda Desk Verifikasi Usulan DAK 2020 selama dua hari yaitu pada 12-13 Juni 2019. Sekaligus mendorong perangkat kerjanya bekerja cepat.

Pada saat kunjungan Bupati, Kepala Bapepda, Ir. H. Junaidi M.Si langsung melaporkan kemajuan pengusulan DAK Fisik 2020 melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) BAPPENAS. Bupati memberikan arahannya kepada Pimpinan OPD beserta Pejabat yang membidangi Program pada Perangkat-Perangkat Daerah pemangku DAK Fisik.

Dalam arahannya, Bupati Sumbawa mendorong semangat perangkat kerjanya untuk dapat menuntaskan proses entry dan verifikasi usulan DAK Fisik 2020 sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. “Saya minta kepada para pimpinan OPD Pemangku DAK Fisik beserta Kasubbag programnya untuk dapat menyelesaikan ini tepat waktu” pinta Husni.

Bappeda beserta BPKAD dan Bagian Pembangunan, lanjut Bupati, juga karus secara berkelanjutan memonitor perkembangan usulan DAK

Fisik sampai tenggat yang telah ditetapkan. Selepas rapat dalam rangka pemberian arahan, H. Husni akrab Bupati Sumbawa juga menyempatkan diri memonitor proses Desk Verifikasi yang sedang berlangsung di bidang-bidang teknis di Bappeda serta beraudiensi dengan ASN Bappeda dan OPD yang sedang menyelesaikan proses verifikasi DAK Fisik.

Deadline pengusulan DAK Fisik 2020 yang jatuh pada 15 Juni 2019 mendorong Bappeda untuk menempuh upaya yang tidak biasa dalam rangka mengakselerasi proses pengusulan DAK Fisik 2020 yang sempat melambat akibat terbentur dengan bulan puasa dan cuti bersama lebaran 1440 H. “Kehadiran Bapak Bupati kami harapkan dapat menjadi penyemangat teman-teman di bidang teknis BAPPDA beserta OPD pemangku DAK Fisik dalam menuntaskan proses entry dan verifikasi usulan DAK Fisik 2020 pada aplikasi KRISNA Bappenas,” ungkap H. Junaidi.

Menurut H. Jun, panggilan akrabya, proses pengusulan DAK Fisik dari tahun ke tahun semakin ketat. Mengingat data dukung yang wajib disampaikan oleh OPD semakin banyak dan akurat karena proses validasinya menggunakan proses saling uji. “Data dukung usulan DAK Fisik serta readiness

criteria dari masing-masing usulan ini yang berat. Namun demikian, kami optimis temanteman dapat menuntaskannya tepat waktu,” ungkapnya.

DAK Fisik yang merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan berkontribusi sekitar 20% dari total Pendapatan Daerah. Sementara Dana Perimbangan sendiri secara keseluruhan berkontribusi sebesar 75% dari total pendapatan daerah. Berbeda dengan DAU yang bersifat given atau alokasinya sudah diformulasikan oleh pemerintah pusat tanpa banyak campur tangan dari pemerintah daerah, DAK merupakan proposal based atau sesuai usulan dari pemerintah daerah. Ini berarti dibutuhkan upaya maksimal dari Perangkat-Perangkat Daerah yang menjadi pemangku DAK untuk mengawal semua rantai proses baik dari pengusulan pada aplikasi KRISNA sampai dengan mengikuti konsultasi regional dengan kementerian teknis. Hingga dengan terbitnya informasi resmi dari kementerian keuangan mengenai alokasi DAK untuk masing-masing kabupaten/ kota dan provinsi se-Indonesia.

“Sekitar bulan Oktober informasi resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait alokasi DAK Fisik untuk tahun 2020 sudah kita dapatkan,” tambah H. Jun. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberlakukan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/ 2020 yang akan segera dilaksanakan sekolah SD dan SMP/Sederajat dalam waktu dekat.

“Untuk pelaksanaan PPDB SD SMP kita sudah buat Juknisnya. Dan kita terapkan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru tahun ini,” kata kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Mukhlis, M.Si, Rabu (12/6).

Ia menjelaskan, penerapan zonasi tahun ini merata di seluruh sekolah. Tidak saja di dalam kota Taliwang tetapi juga di sekolah-sekolah yang tersebar di 7 kecamatan lainnya. Berikutnya zonasi tersebut berlaku bagi sekolah SD SMP/ Sederajat kecuali sekolah swasta. “Zonasi ini khusus bagi sekolah negeri kalau swasta kami tidak masukkan dalam ketentuan PPDB,” ungkapnya.

Penerapan zonasi menyeluruh tahun ini, dikatakannya sebagai upaya pemerataan distribusi siswa di seluruh sekolah negeri di bawah naungan pemerintah. Di mana prinsip sederhananya, seorang siswa dianjurkan bersekolah di fasilitas sekolah yang terdekat di lingkungannya masing-masing.

Menurut Mukhlis, pihaknya memberlakukan sistem zonasi di seluruh sekolah karena hampir seluruh sekolah negeri saat ini telah memenuhi standar pendidikan minimum (SPM).

Yang artinya setiap sekolah telah memiliki sistem pelayanan pendidikan yang sesuai ketentuan undang-undang.

“Jadi tidak masalah anak di sekolah di SD atau SMP mana karena sekarang hampir semua sama perlakuan dan standar pelayanan pendidikannya,” tegasnya.

Meski telah menerapkan zonasi di seluruh sekolah, bagi para orang tua yang ingin anaknya belajar di sekolah

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pengelola pasar kecamatan Poto Tano di desa Tambak Sari tengah menggagas pemanfaatan pasar tersebut sebagai pasar transit. Hal ini sebagai solusi memaksimalkan pemanfaatan pasar tersebut yang selama ini sepi.

Kepala Pasar Poto Tano, Rahmad Hidayat mengaku, sejak dibangun pada 2017 hingga sekarang, pasar kecamatan tersebut belum optimal beroperasi karena minim pedagang. Dari 19 unit kios yang tersedia, hanya satu unit yang baru terisi. “Yang lain kosong tidak ada kegiatan,” ungkapnya, Rabu (12/6).

Menurutnya, sebenarnya seluruh kios di pasar tersebut sudah ada pemiliknya. Saat dilakukan pembagian kios Maret lalu, banyak sekali warga setempat berminat. Pihaknya bahkan harus menggunakan sistem undian untuk menentukan warga yang berhak mengisi kios - kios tersebut.

Tetapi setelah pembagian nyatanya tidak ada pedagang yang memanfaatkan lapak kiosnya.

Sepi menjadi alasan para pedagang. Rahmad menyebutkan, satu-satunya kios yang terisi sekarang ini hanyalah milik kelompok pemuda desa Tambak Sari yang menjual kerajinan meuble dari bahan bekas. Sementara pedagang lainnya masih enggan membuka kios mereka karena pengunjung (pembeli) dianggap tidak ramai yang datang ke pasar.

Posisi pasar kecamatan Poto Tano ini cukup strategis.

Lokasinya berada persis di pinggir jalan raya (provinsi) di jalur lintas Poto Tano - Taliwang. Rahmad memperkirakan, jaraknya yang cukup jauh dari ibukota kabupaten dan minimnya minat warga untuk memanfaatkan, membuat pasar tersebut tidak bisa berjalan sesuai fungsinya.

Untuk mengatasi kondisi itulah, lanjut dia, selaku pengelola pihaknya sedang merumuskan cara untuk memaksimalkan pemanfaatan pasar dimaksud. Ia pun telah berkomunikasi langsung dengan sejumlah pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan, meminta mereka memanfaatkan pasar Poto Tano sebagai lokasi pemasaran produknya.

Ia juga menyampaikan, jika tengah menyusun usulan kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) sebagai instansi pengelola pasar untuk menjadikan Pasar Poto Tano sebagai pasar transit, produk perikanan, pertanian serta peternakan baik yang akan masuk maupun ke luar dari KSB. “Saya kira bagus jadi pasar transit karena wilayah Poto Tano merupakan pintu masuk wilayah KSB,” imbuhnya.(bug)

KSB Terapkan Zonasi dan Larang Tes Calistung

Mukhlis yang memiliki mutu lebih, tetap diberi ruang. Tetapi bagi sekolah diberi batasan menerima siswa dari luar zonasinya dalam bentuk persyaratan.

“Syaratnya kalau sekolah itu dinyatakan terbaik, maka siswa yang diterima di luar zonanya harus berprestasi atau pindah ke lingkungan sekolah itu karena ikut orang tua. Tapi jumlah siswa yang bisa diterima dibatasi,” tandasnya.

Selanjutnya Mukhlis menyampaikan, khusus pada penerimaan siswa SD pihaknya melarang sekolah untuk menerapkan tes baca tulis dan berhitung (Calistung). Ketentuan tersebut oleh Dinas Dikpora telah dituangkan dalam Juknis PPDB tahun ini sehingga wajib dipatuhi sekolah. “Tidak boleh ada testes untuk calon siswa yang masuk SD itu melanggar,” ujarnya.

Terakhir, ia mengingatkan soal larangan pungutan oleh sekolah terhadap calon peserta didiknya dalam pelaksanaan PPDB. Menurutnya, setiap bentuk penarikan dana dari calon siswa tanpa izin resmi dari bupati dinyatakan sebagai pungli (pungutan liar). (bug)

Suara Dispussip Sumbawa

“Menyulam Kembali Jejak Peradaban Sejarah”

Dispussip Bedah Buku Sejarah Lokal Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispussip) Kabupaten Sumbawa menggelar kegiatan Bedah Buku Sejarah Lokal Sumbawa Rabu (12/6). Kegiatan di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati setempat, dibuka Bupati Sumbawa yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd. Kegiatan yang bertemakan “Menyulam Kembali Jejak Peradaban Sejarah” ini, menghadirkan budayawan nasional yang juga Staf Ahli Budaya Kementerian Pariwisata RI, Taufik Rahzen sebagai narasumber pembedah. Selain itu juga dihadiri narasumber Adi suryo S.Sos MA. Turut hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Kepala Dispussip Kabupaten Sumbawa, para penulis, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Kegiatan ditandai dengan penyerahan secara simbolis 1000 eksemplar buku Bahasa Indonesia dan 1000 eksamplar buku Bahasa Inggris oleh Taufik Rahzen kepada Penjabat Sekda.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc melalui Penjabat Sekda, Dr. H. Muhammad Ikhsan M.Pd menyampaikan, pelaksanaan bedah buku yang digagas atas kerjasama Bidang Kearsipan dengan Jaringan Kota Pusaka

Indonesia (JKPI) dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Kabupaten Sumbawa ini, disamping sebagai momentum menggali peradaban Tau ke Tana Samawa, juga bertujuan sebagai terwujudnya autentitas dan akuntabilitas karya penulis. Kemudian terwujudnya penyelamatan dan pelestarian naskah sumber arsip sejarah lokal, dan tersedianya literatur sejarah sebagai salah satu sumber riset/penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Dijelaskannya, pengungkapan sejarah Sumbawa dengan memperlihatkan fakta dan data yang terekam dalam arsip merupakan tugas mulia yang bertujuan mengukuhkan kembali kesadaran masyarakat Sumbawa khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya terhadap nilai-nilai perjuangan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Data dan fakta yang terkandung dalam arsip sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa.

“Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam mem-

bangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai NKRI,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas prestasi terbaik I tingkat nasional kepada lembaga kearsipan daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa yang telah diraih pada April lalu.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dispussip Kabupaten Sumbawa, Sulaiman, S.Sos melaporkan, tujuan dilaksanakan bedah buku ini untuk memberikan motivasi kepada penulis dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi. Sehingga kelak mampu melahirkan karya yang jauh lebih baik. Kemudian untuk mempublikasikan hasil karya tulis kepada masyarakat luas dan menciptakan hasil karya yang bisa menjadi referensi sumber pembelajaran dan kajian bagi masyarakat luas tentang sejarah Sumbawa.

Disebutkannya, kegiatan yang kedua kalinya ini, berlangsung atas kerjasama dengan JKPI dan MSI Kabupaten Sumbawa. Serta dukungan kuat dari lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pelaksanaannya selama dua hari mulai Rabu (12/6) hingga Kamis (13/6). Adapun judul buku yang akan dibedak yakni, Sejarah dan Perkembangan

(Suara NTB/ind)

USAI PEMBUKAAN - Penjabat Sekda Sumbawa, H. M. Ikhsan, Budayawan Nasional Taufik Rahzen, Kepala Perpustakaan Provinsi NTB, Manggaukang Raba dan Plt. Kepala Dispussip, Sulaiman berfoto bersama usai pembukaan bedah buku.

Islam di Sumbawa karya Hery Musbiawan, Sejarah Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Sumbawa karya Aries Zukarnaen dan Agus M. Jihad, Semesta Destinasi Waktu dan Pertemuan Arus Global karya Syamsu Ardiansyah, Pemimpin Yang Tidak Melawan Arus (Sejarah Pemikiran Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931- 1958) karya Ridho Fisabilillah, Gerakan Pemikiran yang diusung oleh gerakan Nahdlatoel Oelama (NO)

Pertengahan Abad 19 di Tana Samawa karya Ray Saputra, Empang di Masa Pemerintahan Lalu Mangandar Alam Dea Radan Tampak (1921-1930) karya Koedrat Hidayat. Pihaknya menyampaikan rasa salut dan apresiasi kepada penulis atas semangat dan dedikasinya dalam empat tahun terakhir. Dimana telah berkenan menjadi mitra kerja serta menyumbangkan ide serta kreatifitasnya kepada Dispussip. (arn/ind/*)

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Bappenda Kesulitan Data Potensi Pajak Sarang Walet Dompu (Suara NTB) – Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah mengaku, kesulitan mendata potensi pajak sarang burung walet di wilayah ini.

Hal itu dikarenakan banyak pengusaha yang mengaku usahanya belum memasuki tahap produksi. Untuk itu, dipastikan objek tersebut tak bisa berkontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini.

“Ketika orang-orang pajak mendata, mendaftar dan menanyakan sudah berproduksi atau belum. Banyak yang mengaku belum sementara kita tahu sendiri di lapangan sudah ada yang diperjual belikan,” ungkapnya menjawab Suara NTB di Pendopo Bupati, Rabu (12/6).

Data riil potensi pajak ini memang tak dikantongi. Tetapi melihat pertumbuhannya di desa dan kelurahan cukuplah signifikan dirasa potensial untuk menambah PAD. Dan dari sekian potensi yang ada itu, lanjut Armansyah, baru segelintir pengusaha yang mau mengaku sudah berproduksi dan berniat membayar pajak 10 persen dari penghasilan usahanya setahun.

10 persen beban pajak di tahap pengenalan awal tak dipaksakan merata ditarik ke tiap pengusaha. Tetapi pihaknya akan mengklasifikasi mana usaha yang sudah berkembang pesat dan baru saja merintis. Pun keringanan lain yang diberikan ialah pengusaha baru akan diberi jangka waktu 1-2 tahun untuk mematangkan usahanya sebelum kemudian dibebani pajak penghasilan.

“Kita tidak langsung memberlakukan 10 persen itu. Nanti orang tidak lagi mau berusaha, kasian karena kita akan mematikan niat usaha mereka,” jelasnya.

Menyadari objek pajak ini sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah, pihaknya berkomitmen terus menjalin komunikasi dengan para pengusaha agar mereka sadar akan kewajibannya. Karena sayang jika daerah tak kebagian apa-apa layaknya potensi lain, apalagi di tengah tingginya nilai jual sarang walet tersebut.

“Hasil survei saya di lapangan harga sarang walet ini berbeda-beda. Untuk yang ukuran mangkok utuh itu kisaran Rp10-Rp13 juta/Kg, sedangkan yang pecah-pecah dibawa Rp10 juta,” pungkasnya. (jun)

Kasus Penganiayaan Petugas KPH, Polisi Masih Periksa Saksi Dompu (Suara NTB) – Kasus dugaan penganiayaan petugas KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS) oleh oknum warga Madaprama kini bergulir di Mapolres Dompu. Setelah sebelumnya terpaksa dilimpahkan Mapolsek Woja dengan pertimbangan kemananan.

Saat ini penyelidikan masih difokuskan untuk pemeriksaan saksi-saksi.

Demikian disampaikan Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK ketika dikonfirmasi Suara NTB di Pendopo Bupati, Rabu (12/6).

“Kasusnya masih kita tanga(Suara NTB/dok) ni. Masih dalam pemeriksaan Erwin Suwondo saksi-saksi,” ujarnya singkat.

Beberapa saksi yang sudah menjalani pemeriksaan tersebut, diantaranya warga Madaprama, petugas KPH ARS yang salah seorang diantaranya merupakan korban penganiayaan.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, lanjut Erwin Suwondo, pihaknya tak cukup dengan memeriksa saksi kemudian menetapkan tersangka. Tetapi perlu ada kejelasan terlebih dahulu soal status dan batasan lahan yang dipersoalkan masyarakat dan KPH. “Kita ini tidak tahu mana batasan hutan itu. Ini yang kadang-kadang menimbulkan protes dari masyarakat kenapa ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Ini yang harus kita selesasikan bersama juga,” jelasnya.

Sejauh upaya koordinasi untuk memperjelas status dan batasan lahan tersebut dilakukan. Menurutnya KPH tak cukup koperatif bahkan tekesan bertindak sendirian. Giliran ada reaksi warga dari setiap penindakan yang mereka ambil ujung-ujungnya dilimpahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian.

“Masalah hutan ini sudah dari dulu tapi KPH ini tidak pernah mau ngomong dengan kita. Nanti dia bertindak sendiri, tangkap kemudian serahkan ke polres kemudian ditinggal pergi, matikan hendpond semuanya,” keluh dia.

Sementara itu Kepala KPH ARS setempat, Sukri yang berusaha dikonfirmasi untuk memperjelas status lahan yang dirambah puluhan warga Madaprama beberapa waktu lalu itu, tidak berhasil ditemui Suara NTB di kantornya siang kemarin. (jun)

Terkendala Pembebasan Lahan

Pelabuhan Nusantara Kilo Belum Ada Kepastian Dompu (Suara NTB) Rencana pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo di Desa Mbuju belum mendapatkan kepastian. Ini dipicu belum rampungnya pembebasan lahan oleh pemerintah. Rampungnya pembebasan lahan dibutuhkan untuk memuluskan proses hibah ke Dirjen Perhubungan Laut sebagai syarat dimasukan dalam cetak biru (blueprint) pembangunan pelabuhan Nasional.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, Msi kepada Suara NTB, Rabu (12/6/2019) kemarin mengakui telah mengupayakan surat pernyataan (Suara NTB/ula) kesanggupan menyiapkan laH. Agus Bukhari han oleh Bupati untuk pembangunan pelabuhan Nusantara. Namun Dirjen Perhubungan Laut tetap menuntut agar diserahkan hibah tanah untuk rencana lokasi pembangunan pelabuhan Nusantara dari Pemda Dompu ke Dirjen Perhubungan Laut sebagai syarat dimasukan dalam cetak biru pembangunan pelabuhan. “Mereka tetap meminta dibuatkan secara formal (berupa sertifikat hibah tanah),” katanya.

Proses penyatuan sertifikat tanah atas lahan yang sudah dibebaskan pemerintah bagi pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo hingga saat ini masih terkendala. Itu disebabkan masih adanya beberapa lahan warga, lahan mushallah serta tanah Desa yang masuk dalam area rencana pembangunan pelabuhan Nusantara yang belum rampung dibebaskan pemerintah. “Nanti setelah pulangnya Bupati dari Prancis akan kita selesaikan,” kata H. Agus Bukhari.

Ia pun berharap, proses pembebasan lahan ini tidak menghambat proses perencanaan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo. Sehingga rencana pembangunan fisik pelabuhan ini bisa segera dimulai. “Kita berharap (sisa pembebasan lahan) ini tidak mengganggu rencana pembangunan pelabuhan,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, perencanaan pembangunan nasional di masing – masing kementrian dan Lembaga dimulai sejak Januari untuk rencana pembangunan tahun berikutnya. Sementara hingga saat ini, rencana pembangunan pelabuhan Nusantara belum juga tercatat dalam cetak biru rencana pembangunan pelabuhan nasional. Sehingga hampir dipastikan, pembangunan fisik pelabuhan Nusantara Kilo belum bisa direalisasikan tahun 2020 seperti yang direncanakan sebelumnya. Bahkan bila hingga akhir 2019 ini belum juga dirampungkan syarat administrasinya, 2021 pun belum bisa dimulai pembangunan fisiknya. (ula)

(Suara NTB/ula)

AMBIL SUMPAH - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat mengambil sumpah para pejabat yang dimutasi, Rabu (12/6).

HBY Ingatkan, Kebijakan Belum Final Jangan Dibocorkan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kembali mengingatkan soal sistem pemerintahan di lingkup pemerintah yang rentan dibocorkan informasinya. Setiap rencana kebijakan tidak boleh dibocorkan karena rentan diintervensi pihak lain.

Hal itu disampaikan H. Bambang M. Yasin saat memutasi 51 pejabat struktural di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Rabu (12/6). H. Bambang mengaku, beberapa kali menemukan surat yang masih di SKPD dan masih dikonsep, tapi sudah ada yang mendatangi dan meminta untuk diganti. Bahkan beberapa orang ia minta cari sendiri suratnya, bila ditemukan untuk dibawa pulang dan ditandatangani sendiri.

“Saya sampaikan ini, betapa rentannya sistem kita. Ka-

lau HP itu ada pengaman, ndak bisa di-hack. Tapi di pemerintah, justru orang – orang kita yang justru membocorkan,” ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan, rencana mutasi pejabat ini semula sebanyak 200an orang. Tapi baru direalisasikan hanya 51 orang. Sisanya masih diverifikasi kembali dengan lebih teliti. Namun ia mengingatkan, setiap kebijakan tidak bisa mengakomodir kepentingan semua orang.

“Jadi harus dimaklumi juga, pekerjaan BKD, peker-

jaan Sekda dengan tim Bapperjakkadnya tidak akan bisa mengakomodir semua kebutuhan, semua keinginan dan semua selera,” terangnya.

Kendati demikian, H. Bambang menyampaikan selamat kepada mereka yang dipromosi. Posisi dan jabatan barunya diharapkan bisa lebih memacu kinerjanya serta berkontribusi bagi kemajuan daerah. Terhadap yang kena rotasi agar dipandang sebagai cara untuk menambah pengalaman bekerja. “Ketika menerima amanah, kembalikan

Pasar Penaraga akan Dijadikan Pusat Buah dan Jajanan Khas Kota Bima (Suara NTB) – Di Kota Bima terdapat sejumlah pasar, namun yang cukup dikenal dan ramai dikunjungi oleh masyarakat setiap hari, hanyalah pasar raya modern Amahami di teluk Bima. Sementara pasar pasar lain, seperti pasar Raba dan Penaraga tidak begitu ramai dikunjungi. Kini pasar tersebut, salahsatunya Pasar Penaraga di jalan Gajah Mada akan diatensi khusus oleh Pemerintah Kota Bima untuk dioptimalkan kembali.

Bahkan Walikota Bima, Muhammad Lutfi, SE, bersama OPD teknis terkait meninjau dan berdialog dengan para pedagang terkait keberadaan serta pemanfaatan pasar Penaraga selama ini.

Pasca meninjau dan berdialog dengan pedagang pasar, Walikota langsung meminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) agar menata kembali pasar tersebut dengan lebih baik lagi.

“Saya harapkan Diskoperindag segera menindaklanjuti secepatnya. Kita ingin mengem-

(Suara NTB/Uki)

TINJAU - Walikota Bima, Muhammad Lutfi bersama OPD terkait, saat meninjau pasar Penaraga yang akan dijadikan pusat buah dan jajanan khas Bima, Selasa (11/6). balikan geliat perekonomian di Pasar Penaraga ini,” katanya Lutfi mengaku, kedepan pasar Penaraga akan diarahkan atau dimanfaatkan sebagai pusat buah dan jajanan khas Bima. Namun, dalam mewujudkan itu, sarana dan prasarana pasar terlebih dahulu akan dibenahi.

“Kedepan akan ditata dan dibenahi, sebelum pasar ini dijadikan pusat buah dan ja-

janan khas Bima,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tersebut sebagai salahsatu realisasi janji kampanye sebelum terpilih sebagai Walikota Bima, yakni membangun ekonomi berbasis kerakyatan, memberikan bantuan modal terutama usaha bakulan.

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi di Kota Bima merata. Tidak ada lagi ketimpangan,” pungkasnya. (uki)

Harga Bawang Kembali Merangkak Naik Dompu (Suara NTB) – Harga komoditas bawang di Dompu belum sepenuhnya stabil. Setelah sebelumnya berangsur normal dari lonjakan drastisnya di Bulan Ramadan, kini harga salah satu jenis bumbu dapur itu kembali merangkak naik. Bahkan diperkirakan akan terus melonjak hingga beberapa bulan kedepan.

Salah seorang pedagang, Rahmi kepada Suara NTB di Pasar Induk, Rabu (12/6) mengungkapkan, beberapa hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1440 H kemarin harga bawang putih dan bawang merah sedikit turun. Dari lonjakan harganya Rp65-70 ribu/ Kg menjadi Rp30-Rp40 ribu/Kg. Namun di luar dugaan, saat ini komoditas tersebut justru

kembali mengalami kenaikan.

Untuk bawang putih misalnya dari modal pengambilan 800 ribu per karung ukuran 50 Kg beras kini dijual per kilogramnya Rp45 ribu. Sedangkan bawang merah merangkak naik dari harga normalnya Rp10-15 ribu/Kg menjadi Rp35 ribu/Kg. “Biasanya setelah lebaran harga bawang putih dan bawang merah ini turun.

Cuma sekarang malah sebaliknya, kita ambil dari pengepul tinggi soalnya Rp800 ribu/karung,” terangnya.

Tak diketahui pasti pemicu lonjakan tiba-tiba harga bawang putih pasokan luar daerah tersebut. Bahkan kabar yang diterima kenaikan ini akan terus terjadi hingga beberapa bulan kedepan. Tetapi

untuk bawang merah, menurutnya, penyebabnya karena sebagian besar petani baru memasuki masa tanam.

Disamping dua jenis bumbu dapur tersebut, beberapa jenis kebutuhan pokok lain juga mengalami hal yang sama. Cabai rawit misalnya, dari Rp25 ribu/Kg naik Rp40 ribu, sedangkan cabai keriting masih bertahan dengah harga Rp50 ribu/Kg. “Tomat naik juga dari Rp8000 sekarang sudah Rp25 ribu/Kg,” ujarnya.

Seperti biasa, lanjut Rahmi, pelanggan atau konsumen lain tidak akan berkurang meski harga terus melonjak. Tapi kebanyakan dari mereka tidak lagi membeli dengan takaran per kilogramnya melainkan diambil eceran. Mulai Rp2000 sampai Rp15000. (jun)

pada Allah agar mendapat pertolongannya,” ingatnya.

H. Bambang juga menyampaikan, pada 2019 ini sekitar 150an orang ASN di lingkup pemda Dompu memasuki pensiun. Kekosongan aparatur ini diharapkan akan segera terisi dalam proses perekrutan pegawai yang sedang diproses tahun ini.

Jabatan eselon II yang lowong juga sebanyak 7 posisi diantaranya Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan, Asisten 3 Setda, BPBD, dan 2 orang staf ahli Bupati. Kekosongan pejabat ini terkendala aturan untuk segera mempromosi pejabat, karena harus melalui seleksi Pansel, dan terbatasnya pejabat yang per-

nah mengikuti Diklatpim.

“Semoga Pemprov tahun ini membuka lebih banyak Diklatpim, sehingga kita tidak kesulitan dan terlalu lama membiarkan jabatan struktural ini lowong,” harap H. Bambang.

Adapun sejumlah pejabat yang terkena mutasi, Rabu (12/ 6/2019) kemarin diantaranya Drs H Muhibuddin, MSI (Inspektur Inspektorat), Muhammad, ST, MSI (BPKAD), Ir H Rusdin (Kadis Ketahanan Pangan),H Tajuddin HIR, SH (Kadis Sosial), Ir H Fakhrurrazi (Kepala Bakesbang Poldagri), H Burhan, SH (Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum dan Aparatur), M Amin, S.Sos (Kadis Perijinan Terpadu), dan Hairuddin, SH (Kadis PMPD) untuk eselon IIb. (ula)

Puncak Harganas Provinsi NTB di Kabupaten Bima Bima (Suara NTB) – Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke – XXV tahun 2019 tingkat Provinsi NTB, akan dipusatkan di Kabupaten Bima. Puncak kegiatannya direncanakan digelar pada tanggal 30 Juni mendatang.

Sebagai langkah persiapan, Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer, M.Pd bersama dengan Plh. Kepala BKKBN Provinsi NTB, Sekda Kabupaten Bima, Kepala DP3AP2KB dan Ketua PKK Kabupaten Bima, menggelar rapat di ruang rapat Bupati Bima, Rabu (12/6).

Dahlan mengatakan, dipilihnya Kabupaten Bima sebagai tuan rumah Harganas Provinsi NTB tahun 2019 merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi. Untuk itu, Ia meminta seluruh OPD terkait agar mensukseskan kegiatan tersebut.

Dahlan mengatakan peringatan Harganas bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara.

“Peringatan Harganas sebagai hari kebangkitan keluarga Indonesia. Hari bangkitnya kesadaran untuk membangun keluarga ke arah ke-

luarga kecil bahagia sejahtera melalui KB,” katanya.

Momentum tersebut lanjutnya, memiliki arti cukup penting membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai sosial budaya hingga pada akhirnya terwujud kekuatan kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya yang bermuara akhir pada ketahanan nasional.

“Keluarga diharapkan menjadi sumber yang selalu menghidupkan, memelihara dan memantapkan serta mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi,” katanya.

Sementara, Plh. Kepala BKKBN, Provinsi NTB Drs. Sam’an, M.Si mengaku, dipilihnya Kabupaten Bima sebagai tempat puncak peringatan Harganas tahun 2019 tingkat Provinsi NTB merupakan jadwalnya.

“Setiap tahun secara bergiliran. Tujuannya agar Harganas bisa dinikmati langsung oleh masyarakat yang berada di wilayah setempat,” katanya.

Sam’an berharap peringatan Harganas 2019 berjalan lancar tanpa ada kendala. Ia meminta dukungan dan suport Pemerintah Kabupaten Bima dan seluruh OPD terkait untuk mensuksekan bersama. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PERSIAPAN - Rapat persiapan peringatan Harganas tahun 2019 tingkat Provinsi NTB, di ruang rapat Bupati Bima, Rabu (12/6).

SUR NTB Kamis, 13 Juni 2019

Pilkada Loteng

PDIP Paling Agresif Bangun Komunikasi Politik dengan Parpol Lain Mataram (Suara NTB) Diantara tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan menggelar Pilkada serentak 2020, Pilkada Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu yang paling ramai dibicarakan. Bahkan sejumlah kandidat bakal calon sudah mulai bermunculan ke permukaan. Meskipun diketahui tahapan resmi Pilkada baru akan dimulai Bulan September mendatang.

PDIP merupakan salah satu parpol yang saat ini terlihat paling agresif membangun komunikasi politik dengan beberapa parpol. PDIP terlihat yang paling memiliki ambisi besar untuk bisa mengusung kadernya tampil bertarung di Pilkada Lombok Tengah tahun 2020 mendatang.

Setelah sebelumnya PDIP membuka komunikasi politik dengan PKS dan Demokrat, kali ini, partai berlambang banteng moncong putih itu berkomunikasi dengan Partai Golkar.

Melalui kadernya, anggota DPRD NTB dari dapil Loteng, Ruslan Turmuzi, PDIP menjalin komunikasi dengan Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, H. Misbah Mulyadi.

Seperti diketahui, Parpol berlambang moncong putih itu sendiri menjagokan Ruslan Turmuzi sebagai bakal calon Bupati atau bakal calon wakil Bupati di Pilkada Loteng.

“Dengan Golkar saya sudah berkomunikasi,” ujar Ruslan saat dikonfirmasi, Rabu (12/6) kemarin.

Meskipun, komunikasi politik dibangun dan dijajaki dengan Golkar baru sebatas menyamakan persepsi dan pandangan terkait arah pembangunan di Kabupaten Loteng ke depan. Dia menegaskan, Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD NTB, dan memiliki banyak kader potensial akan dimajukan bertarung di Pilkada Loteng.

Sehingga dirinya relatif siap untuk berpasangan dengan kader Golkar di Pilkada. Asalkan, semua persyaratan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah terpenuhi, dan dirinya bisa maju berkompetisi di Pilkada Loteng.

“Jadi orang nomor dua pun, saya siap,” ucap Ruslan. Walau demikian. Hingga saat ini belum ada kesepakatan politik apapun dibangun dirinya dengan parpol lainnya, termasuk Partai Golkar. komunikasi politik terbangun dan terjalin relatif masih sangat cair. Sehingga dinamika politik berkembang di Pilkada Loteng masih terus dinamis.

Sementara itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Misbah Mulyadi mengakui, Politisi PDIP Ruslan Turmuzi sudah membangun dan menjalin komunikasi politik dengan Partai Golkar. Dia memastikan Partai Golkar tetap membuka komunikasi politik dengan parpol lain dan tokoh manapun untuk menyatukan persepsi dan pandangan terkait arah pembangunan di Loteng.

Walau secara persyaratan Partai Golkar bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Loteng tanpa harus koalisi dengan parpol lainnya. “Meski kita bisa mengusung sendiri, Tetap kita buka keran komunikasi politik itu,” tandasnya.

Partai Golkar memiliki kader-kader terbaik digodok dan dipersiapkan bertarung di Pilkada Loteng. Diantaranya, Humaidi dan Ahmad Fuadi. Kedua kader tersebut sangat berpotensi dan peluang didukung dan diusung parpol berlambang pohon beringin tersebut di Pilkada Loteng.

Dirinya memastikan sebagai parpol pemenang di Loteng, Partai Golkar akan menurunkan kader terbaik untuk menjadi calon orang nomor satu di Pilkada Loteng.

Namun nantinya, lanjutnya, siapa nanti akan diturunkan Golkar, tak terlepas dari hasil survei. Dengan survei tersebut akan diketahui kader mana memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas tertinggi.

Dengan elektabilitas dan popularitas dimiliki tersebut, bisa terbaca potensi dan peluang untuk memenangkan kontestasi di Pilkada Loteng. “Golkar pasti akan turunkan kader jadi calon Bupati di Pilkada Loteng,” pungkasnya. (ndi)

HM. Adung akan Isi Jatah Kursi Pimpinan DPRD NTB dari PPP Mataram (Suara NTB) Dipemilu 2019 ini PPP berhasil naik tingkat ke posisi tiga besar untuk perolehan suara tingkat Provinsi NTB. Dengan raihan tiga besar suara tersebut, PPP sukses mengirimkan tujuh wakilnya duduk sebagai calon anggota wakil rakyat di DPRD NTB periode 2019-2024. Dengan demikian, partai berlambang Ka’bah ini pun berhak atas jatah kursi pimpinan, yakni jadi Wakil Ketua.

Lantas siapakah diantara tujuh caleg terpilih dari PPP itu yang bakal diutus untuk duduk jadi Wakil Ketua DPRD NTB? Belum lama ini sudah mencuat sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menduduki posisi Wakil Ketua, diantaranya yang paling dinilai punya peluang besar ada dua orang yakni H. Muzihir dan M. Akri. Keduanya cukup dijagokan salah satu diantaranya yang paling dianggap pantas diutus sebagai wakil Ketua. Bahkan keduanya juga sama-sama memiliki ambisi untuk dipercaya sebagai wakil PPP di kursi pimpinan dewan.

Namun demikian, Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah menegaskan bahwa PPP memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan siapa yang bakal diutusnya sebagai pimpinan di DPRD NTB. Disebutkan Wartiah, yang berhak untuk duduk di kursi pimpinan dari PPP yakni jatuh kepada caleg yang berhasil meraih suara terbanyak dari semua caleg terpilih.

“Pada saat pencalegan kemarin saya sudah keluarkan pernyataan, bahwa jika partai dapat meraih kursi pimpinan, maka saya akan berikan kursi pimpinan DPRD NTB kepada caleg yang meraih suara dengan coblos nama yang terbanyak,” ujarnya kepada Suara NTB. Merujuk pada pernyataaan Wartiah tersebut, maka caleg terpilih PPP yang bakal duduk jadi wakil ketua DPRD NTB yakni H. M. Adung caleg dari dapil VIII (Loteng Selatan) yang meraih suara tertinggi coblos nama di PPP, yakni sebesar 17 ribu lebih. Maka dengan demikian, H. Muzihir dan M. Akri yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kandidat kuat dipastikan akan terpental dari bursa kandidat calon Wakil Ketua dari PPP. “Dan apa yang pernah saya sampaikan itu akan tetap konsisten dilaksanakan, meskipun nantinya ada mekanimemekanisme lainnya yang akan ditempuh. Karena itu sebagai bentuk tanggungjawab saya terhadap apa yang pernah saya sampaikan dulu pada saat pencalonan,” tegasnya.

Lanjut Wartiah, janji partai akan memberikan jatah kursi wakil ketua DPRD NTB kepada caleg peraih suara terbanyak tersebut merupakan sebuah kontrak politik yang tidak tertulis antara partai dan caleg. Sebab terbukti, dengan strategi lelang jabatan pimpinan DPRD itu, PPP mengalami peningkatan suara yang signifikan. Karena para caleg kemudian tidak hanya sekedar mencari menang saja, namun berlomba-lomba meraih suara terbanyak.

“Lelang kursi wakil ketua itu kan terbukti menaikan grade partai, semua caleg jadi berlomba-lomba cari suara, dan itu berlaku kepada semua caleg yang baru maupun yang lama, mereka punta hak yang sama,” tegasnya.

“Strategi itu terbukti efektif, dan bisa dicek bahwa suara caleg PPP yang coblos nama meningkat signifikan dari pada Pemilu 2014 lalu. Sehingga akumulasi suara kita bisa mengalahkan PKS, dengan selisih suara sampai 25 ribu lebih,” katanya.

Dikatakan caleg terpilih DPR RI dari dapil NTB II (Pulau Lombok itu, peningkatan suara PPP hampir merata meningkat di semua dapil. Mulai dari dapil Mataram, yang dulu dari lima besar naik ke posisi tiga besar, bahkan caleg PPP peraih suara tertinggi. Hal serupa juga terjadi di Loteng, dari posisi tujuh besar naik menjadi tiga besar, dan dengan caleg peraih suara tertinggi. Di dapil lain juga menunjukan hal serupa. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Kota Mataram

Usung Mohan – Selly, Koalisi Golkar dan PDIP Dinilai Sulit Bertemu Mataram (Suara NTB) Kehadiran Wakil Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana di kediaman pribadi Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat saat menggelar acara lebaran topat, Rabu (12/6) memunculkan berbagai spekulasi politik menjelang pegelaran Pilkada serentak Kota Mataram tahun 2020 mendatang.

Pasalnya kedatangan Mohan bersama istri ke kediaman Rachmat Hidayat itu memperlihatkan nuansa yang sangat kental dengan pesan politik menunju Pilkada Mataram 2020 dalam benak persepsi publik. Lebih-lebih pada acara lebaran topat itu, Mohan diberikan panggung oleh tuan rumah untuk memberikan sambutan.

Mohan tidak datang sendiri, Ketua harian DPD I Partai Golkar, H. Misbach Mulyadi juga terlihat ikut hadir di acara tersebut. Kehadiran Misbach semakin memperkuat spekulasi politik bahwa antara kedua partai yakni Golkar dan PDI-P sama-sama saling membuka pintu komunikasi politik untuk bisa dalam satu gerbong koalisi mengusung pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Mataram di Pilkada 2020.

Sementara itu, diketahui saat ini bahwa dari sejumlah nama kandidat figur bakal calon yang digadang-gadang, dua nama yang paling diprediksi bakal memiliki

peluang untuk tampil sebagai calon Walikota yakni Mohan Roliskana dan Hj. Putu Selly Andayani, yang merupakan istri dari Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat. Dua kandidat itulah yang digadang-gadang bakal berpeluang saling berhadapan di Pilkada Kota Mataram 2020.

Akan tetapi, jika langkah awal Mohan dengan Partai Golkar mendekati PDIP itu, pada akhirnya berjalan mulus menjadi koalisi, maka konstelasi politik di Mataram akan mengalami perubahan yang sangat drastis.

Mohan yang dikonfirmasi, menolak kehadirannya ke kediaman Rachmat Hidayat dikaitkaitkan dengan politik, lebihlebih untuk agenda Pilkada Kota Mataram. Menurutnya kehadirannya murni untuk silaturahmi. “Nanti ada saatnya sampaikan kalau soal itu, sekarang ini tidak ada politikpolitik, apalagi pilkada ya,” katanya singkat.

Senada dengan Mohan, Selly juga demikian, ia enggan

(Suara NTB/ndi)

SAMBUTAN - Hj. Putu Selly Andayani mendapingi Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat saat menerima Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang didampingi istri. Mohan diberikan kesempatan menyampaikan sambutan di acara lebaran topat di kediaman H. Rachmat Hidayat. memberikan tanggapan ketika ditanya soal Pilkada, mengingat ia saat ini dirinya masih berstatus ASN aktif. Sehingga ia berusaha selalu menghindar ketika ditanya soal kesiapannya maju di Pilkada Kota Mataram. Meskipun ia menyadari bahwa namanya cukup ramai di bicarakan.

Ditempat terpisah, Pemerhati politik dari Universitas Is-

Kasus Korupsi Kebun Kopi Tambora

(Suara NTB/why)

BEBAS - Mantan Kadisbun Kabupaten Bima, Heru Priyanto bersama penasihat hukumnya, Abdul Hanan dan Sri Mulyani, Rabu (12/) usai menjalani persidangan.Terdakwa korupsi program pengamanan produksi kopi tambora 2016 ini divonis bebas. tahun satu bulan penjara.

Mereka terbukti korupsi hasil penjualan produksi kopi tambora sebesar Rp147 juta. Fathurrauzi menjelaskan, jual beli 25 ton kopi tambora pada Juli 2006 termaktub dalam surat perjanjian yang ditandatangani pengusaha Hariadi dan terdakwa Heru. “Uang sebesar Rp31 juta yang diterima terdakwa untuk uang muka pembayaran kopi tersebut,” jelasnya.

Heru lantas menyetor ke kas daerah melalui bendahara dinas Abidin Muhammad. Uang Rp31 juta itu dimasukkan sebagai hasil penjualan produksi kopi yang totalnya Rp160 juta.

Sementara uang sebesar Rp8,5 juta operasional kepala dinas, menurut hakim hanya tuduhan kosong terpidana Suparno dan Syafruddin. Jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikannya di dalam persidangan.

“Adalah fiktif karena tidak ada bukti, tidak ada keterangan dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan uang tersebut,”

imbuhnya. Pengamanan produksi kopi tambora tahun 2006 seluas 500 hektare dibiayai APBD Kabupaten Bima sebesar Rp192 juta.

Pengelolaan senilai Rp525 juta cuma dilaporkan Rp378 juta. Suparno dan Syafruddin membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. BPKP Perwakilan NTB menghitung selisih Rp147 juta sebagai kerugian negara.

Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum terdakwa, Abdul Hanan mengapresiasi majelis hakim yang mempertimbangkan nota pembelaan setebal 384 halaman yang diajukannya. “Pada intinya kami menghormati putusan hakim,” ujarnya didampingi koleganya, Sri Mulyani.

Sementara jaksa penuntut umum Wardoyo Utomo mengaku masih pikir-pikir. Meski KUHAP sudah mengatur bahwa jaksa wajib mengajukan kasasi atas setiap vonis bebas. “Kan masih ada waktu tujuh hari.

Saya koordinasikan dulu dengan pimpinan,” ucapnya. (why)

Dua Terdakwa Manipulasi LPJ Program Jambanisasi Disidang Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa korupsi program jambanisasi Desa Bayan, Lombok Utara tahun 2016, Raden Wirahadi dan Raden Kertawala menjalani sidang perdana, Rabu (12/6). Mereka didakwa korupsi Rp152 juta.

Sejumlah uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Agar laporan terlihat bersih, laporan penggunaan dana dibikin fiktif.

Para terdakwa menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. Jaksa penuntut umum Anak Agung Gde Putra mengajukan dua dakwaan.

Dana Desa Bayan tahun 2016 mencapai Rp855,7 juta. Sebagian diantarnya, yakni Rp684,7 juta dihajatkan untuk program jambanisasi bagi 545 kepala keluarga di 13 dusun di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara tersebut. Agung mengatakan, dua terdakwa itu bersama-sama membuat pertanggungjawaban fiktif. Sebabnya, ada pengeluaran yang sudah di-

(Suara NTB/why)

SIDANG PERDANA - Terdakwa korupsi program jambanisasi Desa Bayan, Lombok Utara Raden Kertawala dan Raden Wirahadi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (12/6). pakai untuk keperluan lain.

Mereka memanfaatkan jabatannya, yakni Kertawala yang sebagai Kaur Keuangan Desa Bayan dan Wirahadi sebagai ketua tim pelaksana kegiatan.

“Terdakwa bekerjasama dengan Amaq Hani selaku pemilik toko UD Sinar Selatan untuk membuat kuitansi pembelian material bangunan,” ucapnya.

Meski demikian saksi Amaq Hani menolak. Alasannya, item barang berikut harga per satuan-

berbagai aspek bisa kita anggap sebagai calon walikota yang paling memiliki peluang.

Selain karena mereka berdua sudah pengalaman di birokrasi, mereka juga bisa kita lihat paling siap secara infrastruktur politik. Seperti dukungan partai politik, logistik dan jaringan. Dasar itu mereka merasa memiliki peluang menang yang sama,” kata Ihsan. (ndi)

OTT Kepala Imigrasi Mataram

Mantan Kadisbun Kabupaten Bima Bebas Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bima Heru Priyanto selangkah lagi bakal menghirup udara bebas. Terdakwa korupsi program pengamanan hasil kopi Tambora tahun 2006 ini tidak bersalah. Majelis hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Ferdinand Marcus Leander membacakan amar putusannya dalam sidang, Rabu (12/6) kemarin. “Menyatakan terdakwa Heru Priyanto tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan,” ucapnya. Majelis hakim yang dianggotai Abadi dan Fathurrauzi ini memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan Rutan. Sekaligus memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan uang titipan pengganti kerugian negara sebesar Rp40 juta.

Perintah pengembalian itu, sambung Ferdinand, karena terdakwa divonis bebas sehingga tidak dibebani pembayaran uang pengganti kerugian negara. Jaksa sebelumnya, menuntut hakim untuk menjatuhkan vonis selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam pertimbangan yuridisnya, majelis hakim berpendapat terdakwa Heru tidak terbukti menyuruh atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama ketua pelaksana kegiatan, Syafruddin Idris dan kepala kebun, Suparno.

Syafruddin sudah dihukum penjara selama satu tahun tujuh bulan dan Suparno divonis dua

lam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid kepada Suara NTB, melihat bahwa akan sangat sulit bagi kedua partai bisa berkoalisi di Pilkada Kota Mataram.

Sebab ia melihat antara pihak Mohan dan Selly sama-sama berambisi tampil sebagai calon walikota, bukan sebagai wakil.

“Sepertinya akan sulit untuk bersama. Karena dua-duanya saat ini jika dilihat dari

nya tidak sesuai dengan yang ada di nota pembelian tersebut. Tetapi, Kertawala dan Wirahadi tetap kekeuh. “Di dalam rencana anggaran biaya harus menggunakan besi berukuran 10 setara 9,8 milimeter. Tetapi pada kenyataannya, besi yang digunakan berukuran delapan atau setara 7,8 milimeter,” jelas Agung.

Menanggapi dakwaan tersebut, para terdakwa mengajukan eksepsi. Sidang selanjutnya diagendakan Rabu pekan depan. (why)

SK Pencopotan Tunggu Tembusan Surat Penahanan KPK Mataram (Suara NTB) – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie sudah mendekam di Rutan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi penghentian kasus keimigrasian dua tenaga kerja asing Wyndham Sundancer Lombok. Surat keputusan pemberhentian sementaranya sedang diproses Kanwil Kemenkumham NTB. Kepala Kantor Imigrasi Mataram kini masih dijabat pelaksana harian. “Kami menunggu surat penahanan dari KPK,” ujar Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wilopo mengonfirmasi saat dihubungi Rabu (12/6) kemarin. Surat penahanan tersebut, sambung dia, menjadi dasar pengurusan administrasi pencopotan Kurniadie dari jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Saat ini, kepala kantor masih dijabat pelaksana harian.

“Sebenarnya kalau sudah tersangka statusnya sudah diberhentikan sementara sampai ada vonis pengadilan. Tapi ini kita masih menunggu dari KPK. Sekarang untuk mengisi kekosongan ada Plh (pelaksana harian) agar pelayanan berjalan lancar,” jelasnya.

Dalam kasus itu, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dugaan gratifikasi penghentian penyidikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka itu antara lain, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin; dan Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana, pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok.

Dugaan gratifikasi itu terkait proses penanganan kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal WNA asalAustralia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48). Tersangka Liliana menegosiasi penanganan kasus tersebut agar dihentikan. Awalnya hendak memberi Rp300 juta. Namun Yusri setelah berkoordinasi dengan Kurniadie menaikkan ongkos penghentian kasus itu menjadi Rp1,2 miliar.

Tersangka Kurniadie dan Yusri dijerat dengan pasal 12 huruf a dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Liliana yang diduga sebagai pemberi gratifikasi dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (why)

Jaksa Matangkan Penyidikan Kasus Aset LCC Mataram (Suara NTB) – Jaksa penyidik Kejati NTB mematangkan lagi unsur dugaan korupsi dalam kasus agunan aset lahan Pemda Lombok Barat untuk Lombok City Center seluas 8,4 hektare. Selain nilai aset yang diagunkan, jaksa menggodok indikasi korupsi dalam penyertaan modal PT Tripat dalam pengelolaan aset di Kecamatan Narmada itu.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap menjelaskan bahwa klarifikasi saksisaksi belum diagendakan secara rinci. “Siapa-siapa yang akan dipanggil untuk menjadi saksi itu menunggu hasil rapat tim lebih dahulu,” ujarnya kemarin.

Kasus tersebut, sambung dia, perlu dimatangkan kembali. Hal itu terkait dengan fokus penyidikan.

Nantinya saksi yang dipanggil untuk diperiksa dirunut.

“Kita matangkan dulu. Untuk yang dipanggil ini nanti ya semua yang ada kaitannya,” kata Ery.

Saksi yang dipanggil itu antara lain manajemen dari PT Tripat selaku perwakilan Pemda Lobar di LCC serta PT Bliss selaku mitra pengelola.

Ery tidak menampik peluang pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa sebagai saksi. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.

Jaksa penyidik mengumpulkan dua alat bukti dalam kasus yang ditaksir merugikan negara Rp1,7 miliar tersebut. Saat ini jaksa penyidik, sambung dia, sedang berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan NTB untuk penghitungan kerugian negaranya.

Pengelolaan aset Pemda Lobar melalui LCC ditengarai ada indikasi penyimpangan sebab dividen dari PT Tripat tidak lancar disetorkan.

Pemda Lobar semestinya menerima sebesar 3 persen per tahun dihitung dari angka penyertaan modal dari bisnis pusat perbelanjaan itu. Bisnis pusat perbelanjaan itu dengan memanfaatkan lahan Pemda Lobar seluas 8,4 hektare. (why)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2019

Pembangunan Pelabuhan Gili Mas Dikebut

SEJUMLAH kebutuhan pokok sehari-hari mengalami penurunan permintaan. Setelah puasa dan lebaran Idul Fitri 1440 H/2019. Seperti disampaikan Dewan Penasihat Forum Komunikasi Sales & Marketing (FKSM) Provinsi NTB, Johni Joe, Rabu (12/6) kemarin.

Pascalebaran, konsumsi masyarakat, terutama yang terkait dengan kebutuhan pokok mulai lagi dari awal. Sebelum Idul Fitri, permintaan kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Hingga produsen harus menyetok kebutuhan ke toko-toko dalam jumlah berlipat-lipat dari biasanya. Puncaknya pada pelaksanaan lebaran Idul Fitri.

“Sebelum lebaran, permintaan bisa naik sampai 200 persen lebih dari waktu-waktu biasanya. Misalnya gula, minyak goreng, susu, sirup, biskuit dan selengkapnya,” kata Johni.

Pascalebaran, ada libur panjang. Nampaknya, seluruh elemen masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Sampai-sampai, toko – toko mitra juga ikut libur panjang (banyak yang tutup). Karena itu, sepekan pascalebaran, Johni mengistilahkannya masyarakat tengah mengambil nafas baru.

“Masih belum stabil permintaan. Biasanya setelah lebaran, baru start lagi konsumen,” ujarnya.

Pascalebaran, penurunan permintaan terjadi cukup besar.

Dalam keadaan normal, misalnya sampai tanggal 8 Juni 2019 ini, penjualan sudah mencapai 30 persen dari total target. sekarang keadaannya berbeda, bahkan minus sekitar 10 persen. “Memang tradisi setelah jor-joran, omzet besar-besaran. Uang dihabis-habiskan untuk belanja, pekan depan kita start lagi,” demikian manajer PT. Indomarco Adi Prima Wilayah NTB NTT ini.

Sebagai gambaran dari catatan Badan Pusat Statistik terkait keadaan bulan lalu, tergambar konsumsi masyarakat dari inflasi. Pada bulan Mei 2019, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,82 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 134,47 pada bulan April 2019 menjadi 135,57 pada bulan Mei 2019. Angka inflasi ini berada di atas angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,68 persen.

Untuk wilayah NTB, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,73 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 1,18 persen. Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Mei 2019 sebesar 0,82 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,31 persen; Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,64 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar sebesar 0,45 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,44 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,19 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,10 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,01 persen. (bul) Johni Joe

Mataram (Suara NTB) Pembangunan dermaga bertaraf internasional, pelabuhan Gili Mas di Lembar, Lombok Barat terus dikebut. Pelindo III menginginkan proyek nasional ini beroperasi tepat waktu. “Pelabuhan baru Gili Mas Port nantinya akan menjadi pelabuhan internasional. Akan tetapi hal tersebut sangat amat perlu dukungan, bukan hanya dari pemerintah saja, tapi unsur masyarakat juga sangat penting,” kata General Manager Pelindo III Cabang Lembar, Erry Ardiyanto kepada Suara NTB, Rabu (12/6) kemarin.

Dermaga terminal Pelabuhan Gili Mas memiliki panjang total 440 meter x lebar 26 meter. Rencana dermaganya pada November 2019 ini dapat digunakan untuk pelayanan kapal cruise dengan menggunakan panjang dermaga 220 meter untuk terminal penumpang. Terminal penumpang internasional akan dibangun jadinya awal tahun 2020 untuk kapasitas 5.000 orang.

Untuk dermaga, saat ini sudah 75 persen progres pembangunannya kata Erry. Sedangkan Fasilitas Penunjang

Lainnya (Terminal Penumpang, Terminal Petikemas dan instalasi laenya) tahap 15 persen akan dikebut untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan MotoGP nantinya di 2021.

“Pelabuhan akan beroperasi secara bertahap. Kita utamakan fasilitas kapal cruise dulu, alias untuk kapal penumpang internasional, supaya dapat manarik wisatawan.

Yang semula kapal hanya lego jangkar, nantinya akan bersandar langsung. Untuk fasilitas lainnya, pembangunan

dilakukan secara tahan tahun berjalan agar berjalan selaras dengan peningkatan ekspornya,” jelas Erry.

Maksud tahun berjalan yang dikemukakan, tidak serta merta langsung pelabuhan beroperasi penuh. Melainkan, secara bertahap. Contoh, tahun 2019 ini dipenuhi alat bongkar muatnya terlebih dulu. Menyusul awal tahun 2020 dipenuhi lapangan penumpukannya. Dan semester II 2020 dipenuhi perizinan ekspor importnya.

NTB memiliki potensi sum-

ber daya alam yang melimpah, terutama sumber dari kekayaan laut dan perairan.

Komoditasnya juga ekspor. Selain itu, pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta handycraft juga demikian. Sayangnya, masih banyak yang dikirim antar pula dan hanya menikmati remah-remahnya jika dilakukan ekspor langsung.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah minimnya sarana dan prasarana ekspor langsung melalui pelabuhan internasional. Erry menjawab, untuk saat ini eksisting di Pelabuhan Lembar menggunakan alat bongkar muat berupa fix crane sebanyak 2 buah. Dan masing-masing kapasitas 35 Ton SWL tiap alat.

Sedangkan nantinya, Pelabuhan Gili Mas menggunakan alat bongkar muat petikemas yang akan ditingkatkan kapasitasnya 40 Ton SWL berupa

(Suara NTB/bul)

Erry Ardiyanto alat container crane.

“Pembangunan pelabuhan jalan terus. Pembangunan di NTB pesat dan potensinya cukup besar. Pelabuhan Gili Mas inilah yang akan mengakselerasikan pembangunan di daerah ini, termasuk di Indonesia Timur,” demikian Erry. (bul)

(Suara NTB/her)

SPBU - SPBU yang mulai dibangun di Sekotong ini diduga belum mengantongi izin.

Pembangunan SPBU di Sekotong Diduga Belum Kantongi Izin

PLN Beri Diskon hingga Rp10 Juta kepada Pelanggan

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat kecolongan. Menyusul adanya pembangunan SPBU di wilayah Sekotong tanpa sepengetahuan Pemda. Padahal di lokasi pembangunan SPBU sudah ada aktivitas penimbunan lahan dan pemasangan peralatan. Meindaklanjuti informasi ini, Pemda pun akan menurunkan tim ke lokasi.

Tim yang terdiri dari OPD terkait seperti Dinas PUPR,

Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berencana turun langsung ke lokasi.

Pantauan Koran ini di lokasi pembangunan SPBU, lahan di areal lahan persis berada pinggir jalan yang masuk Desa Cendimanik itu, sudah diratakan.

Diatas lahan itu dipasang peralatan untuk SPBU. Bahkan di pinggir jalan yang sedikit menikung di lokasi itu, dipasang plang bertuliskan

SPBU. Dibagian depan lokasi ini ada ada jalan raya dan pemukiman sedangkan di sebelah kiri ada lahan kosong.

Sekda HM Taufiq mengaku pembangunan SPBU di Sekotong ini belum ada izin dari Pemda. Menindaklanjuti itu, pihaknya sudah koordinasi dengan OPD terkait agar turun dan mengecek proses perizinannya. Pihaknya sudah meminta Dinas PUPR agar turun ke lokasi melakukan

pengecekan.

Kadis PUPR Made Arthadana mengatakan pihaknya turun untuk memastikan kondisi di lapangan dan sejauh mana proses perizinan dari pihak yang membangun SPBU tersebut.

Ia membantah Pemda kecolongan. Ia menegaskan kalau memang secara tata ruang itu tak boleh maka pembangunan dihentikan dan tidak dikeluarkan izinnya. Apakah

di kawasan Sekotong dibolehkan dibangun SPBU sesuai tata ruang? “Saya cek dukumen dulu, belum bisa saya jawab,” jelas dia. Kemungkinan kata dia, titik lokasi pembangunan SPBU ini sudah diperhitungkan oleh pertamina. Pihak pengelola mengajukan ke pertamina titik lokasi, atas dasar itu nanti dibawa ke Pemda melalui perizinan dan masuk ke TKPRD untuk dikaji. (her)

Kementerian Koperasi Siapkan Kawasan The Mandalika Sukses Stimulan 200 Pengusaha Pemula NTB Gelar Festival Syawal Praya (Suara NTB) Festival Syawal Sholah, Sholeh Sholoh yang perdana sukses digelar dikawasan The Mandalika Kuta, Rabu (12/6) kemarin. Oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) event tersebut pun sudah ditetapkan sebagai event tahunan. Dengan kawasan The Mandalika ditasbihkan sebagai lokasi penyelenggaraannya.

“Jadi kawasan The Mandalika sekarang punya dua event tahunan. Festival Bau Nyale dan Festival Syawal yang hari ini (Rabu kemarin) digelar,” ungkap Direktur Teknis dan Operasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ngurah Wirawan, kepada wartawan.

Selain sebagai wahana silaturahmi dan halal bihalal pascaperayaan lebaran, Festival Syawal sekaligus sebagai perayaan lebaran topat.

“Jadi di Festival Syawal ada dua agenda. Halal bihalal serta perayaan lebaran topat,” tambahnya.

Ia pun menegaskan kesiapan kawasan The Mandalika sebagai tuan rumah penyelenggaran event yang diinisiasi oleh Pemkab Loteng tersebut. Dengan begitu diharapkan ka-

wasan The Mandalika bisa hidup dan semarak. Sehingga ke depan, kawasan The Mandalika bisa benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat didaerah ini.

Dikatakannya, kawasan The Mandalika ke depan akan semakin berkembang. Dengan keberadaan event-event kelas dunia. Seperti balap MotoGP. Didukung pula dengan event skala daerah. Seperti Festival Syawal ini. ITDC sendiri juga nantinya akan ikut mendukung dengan menggelar eventevent lainnya.

Ngurah pun mengaku untuk gelaran Festival Syawal yang perdana kali ini, terbilang sukses. Itu bisa dilihat dari tingginya antusias masyarakat untuk datang ke kawasan The Mandalika. Bahkan jalur ke kawasan The Mandalika sempat mengalami macet total.

Akibat banyaknya masyarakat yang berlibur ke kawasan The Mandalika.

Masyarakat yang datang pun bukan hanya dari Loteng saja. Banyak juga yang dari luar Loteng. Bahkan wisatawan mancanegara. “Prediksi kita, ada sekitar 10 ribu orang yang mengunjungi kawasan The Mandalika pada gelaran Festival Syawal kali ini,” imbuhnya. (kir)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UKM) RI menyiapan dana stimulan kepada para pelaku usaha pemula. Pemprov NTB tengah mendorong kabupaten/kota untuk mengajukan namanama pengusaha pemula untuk diajukan ke pusat.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM mengatakan, bersama Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten/kota di NTB, oleh Kementerian Koperasi diminta untuk segera mengusulkannya. Pengusaha pemula ini akan diberikan bantuan modal, Rp12 juta/orang. Cukup untuk mendukung modal para pelaku usaha yang mulai tumbuh. Kata L. Saswadi, dari kabupaten mengusulkan hanya puluhan orang.

“Ada yang dapat 30 di kabupaten. Karena dibagi-bagi secara nasional. Maknya kabupaten/ kota enggan nunggu. Kalau ada 15 orang, usulkan saja sejumlah itu. Supaya tidak terambil oleh orang lain,” harapnya.

Dana stimulan ini diberikan cuma-cuma untuk membina para wirausaha baru.

Syaratnya sangat sederhana.

Memiliki usaha, izin-izinnya dan kelengkapaan dokumen tambahan lainnya. Pengajuan ke Kementerian Koperasi dikirim melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Tahun lalu, menurut L.

Saswadi diberikan kuota sebanyak 90 pelaku usaha baru.

Selain itu, dilakukan terus menerus pelatihan UMKM didukung APBD provinsi dan kabupaten/kota melaksanakannya. “Diberikan samasama Rp500 juta dari Kementerian Koperasi. Kabupaten/ kota yang mendapat dana dekon ini, arahkan jugalah bantuannya untuk kegiatan pelatihan,” sarannya.

Kapasitas SDM harus terus ditingkatkan. Tantangan UMKM saat ini tidak kecil.

Salah satunya bersaing dengan produk-produk UMKM dari luar daerah, maupun luar negeri yang membanjiri pasar-pasar dalam negeri. Menurut kepala dinas, melawan produk luar masih tidak memungkinkan produk UMKM lokal memenangkan kompetisi.

Pelatihan-pelatihan dimaksud adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM lokal agar mampu menghasilkan produkproduk yang lebih kreatif. Atau memanfaatkan peluang y a n g kecil kem u -

ngkinannya direbut oleh produk luar. Misalnya dari sisi kuliner.

Permintaan cilok di dalam daerah tidak sedikit. Konsumennya merata, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa.

L. Saswadi mengatakan, orientasinya harus dirubah.

Merebut peluang utama pasar lokal. “Buat sekedar cilok saja, konsumennya dari anak SD, bahkan hingga yang kuliah sudah tidak canggung lagi. Ini peluang pasar kita. Kreatiflah merebut peluang-peluang tersebut. Inilah yang harus ditingkatkan SDMnya dalam menghadapi persaingan,” demikian L. Sadwadi. (bul)

L. Saswadi

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Permintaan Menurun Drastis

Mataram (Suara NTB) Promo gemerlap lebaran dari PLN hadir kembali. Seperti tahun sebelumnya, promo yang ditawarkan berupa diskon Biaya Penyambungan (BP) sebesar 50% dengan maksimum potongan sebesar Rp10.000.000 untuk seluruh pelanggan PLN. Khusus pelanggan golongan tarif sosial misalnya rumah ibadah, mendapatkan diskon biaya penyambungan sebesar 100%, alias gratis.

“Saat ini pemakaian listrik masyarakat cenderung meningkat. Untuk itu, PLN ingin memberikan kenyamanan dan keleluasaan dalam menggunakan listrik. Bagi masyarakat yang ingin menambah daya, saat ini kami memiliki promo Gemerlap Lebaran,” ungkap Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah NTB, Chairuddin.

Kesempatan ini diberikan kepada pelanggan Tegangan Rendah (TR) yang melakukan tambah daya mulai dari 220 VA sampai dengan 197 kVA. Untuk syarat dan ketentuan memperoleh program diskon tersebut, masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123 yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, email pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, website www.pln.co.id, dan PLN MOBILE. Selain diskon Gemerlap Lebaran, PLN juga masih memiliki program diskon tambah daya yang lain, yaitu Menembus Batas. Program ini memberikan diskon tambah daya sebesar 75% yang diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga yang memiliki kompor induksi atau motor listrik di rumahnya. Sedangkan bagi pelanggan yang memiliki mobil listrik, akan mendapatkan diskon biaya penyambungan tambah daya sebesar 100%.

Khusus untuk program menembus batas, proses tambah daya hanya dapat dilayani di kantor pelayanan PLN terdekat dengan membawa bukti kepemilikan berupa motor listrik/kompor listrik ataupun mobil listrik. Promo Gemerlap Lebaran 2019 ini berlaku hingga 30 Juni 2019, sedangkan untuk program Menembus Batas berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.

Setiap program diskon tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

“Bagi masyarakat yang ingin tambah daya, segera lakukan pendaftaran melalui beberapa media yang telah disediakan. Jangan sampai terlewat promo diskon ini,” tutup Chairuddin.

Choiruddin (bul/*)

Halaman 9

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2019

Miliki Keahlian Profesional PRAKTIK kerja industri (Prakerin) merupakan salah satu penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan praktik di dunia industri. ‘’Di samping itu, prakerin juga untuk membentuk keahlian dan mental siswa agar menjadi profesional dan siap terjun dalam dunia kerja,’’ ujar Wakil Kepala Bidang Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris pada Suara NTB, Rabu (12/6).

Menurutnya, pelaksanaan prakerin atau PKL merupakan (Suara NTB/dok) perwujudan kebijakan dari Sulman Haris metode link and match yang dalam prosesnya dilaksanakan dalam dua tempat yaitu di sekolah dan di dunia industri.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dari tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam mencapai tujuan yang relevan antara dunia pendidikan dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja.

Selain mempersiapkan peserta didik dengan bekal pengetahuan dan keterampilan secara hard skill, siswa juga dibekali dengan ketrampilan soft skill yang meliputi sikap, penampilan dan kepribadian yang dapat meningkatkan etos kerja di dunia industri dan usaha.

Dengan kegiatan prakerin tersebut, siswa diharapkan mampu memiliki wawasan dan gambaran tentang apa yang harus mereka lakukan pada saat terjun ke dunia kerja melalui program prakerin, karena antara teori dan praktik memiliki perbedaan yang harus dilakukan siswa.

Sebagai contoh prakerin pada program keahlian Pemasaran. Hasil yang ingin dicapai setelah prakerin ialah agar dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola etika, sikap dan kepribadian siswa itu sendiri.

Selain itu juga, prakerin nantinya dapat memiliki wawasan dan pengetahuan yang harus diterapkan dalam dunia kerja. Sementara mendukung program prakerin, sekolah telah bekerjasama dengan berbagai dunia usaha dan dunia industri dalam berbagai bidang usaha yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki sekolah. (dys)

Halaman 10

Dikpora KLU Ikuti Aturan Zonasi sesuai Permendikbud Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah menetapkan zonasi dan kuota masing-masing sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020. Dikpora KLU mengikuti aturan zonasi yang diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kepala Dinas Dikpora KLU, Dr. Fauzan, M.Pd., dihubungi Rabu (12/6) mengatakan, PPDB di KLU mengacu pada sistem zonasi yang ditetapkan. “Aturan harus mengacu pada Permendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB. PPDB di KLU semua mengacu ke sistem zonasi yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Aturan zonasi dan kuota PPDB SMP di KLU dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga KLU Nomor: 421/063/02/Dikpora/2019 tentang Penetapan Zona Wilayah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang SD/SDIT, SMP/Satap tahun pelajaran 2019/2020.

Dalam PPDB yang diatur melalui Permendikbud nomor 51 tahun tahun 2018 tentang PPDB mensyaratkan sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di

luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi serta, kuota lima persen bagi siswa yang mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi antar daerah.

Total sebanyak 40 SMP/ Satap di KLU akan menerima peserta didik baru dengan total 267 rombongan belajar dengan 92 ruang kelas, di mana masing-masing sekolah memiliki kuota berbeda disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas.

Fauzan mengatakan, aturan zonasi dibuat untuk pemerataan kutalis pendidikan. Melalui zonasi ini, diharapkan siswa pintar menumpuk di sekolah tertentu atau ada sekolah yang kekurangan atau kelebihan siswa.

“Jangan sampai siswa pintar menumpuk di sekolahsekolah tertentu, jangan sampai ada sekolah kelebihan murid dan ada yang kekurangan murid. Zonasi ini menjamin tercapainya pemerataan kualitas sekolah di se-

luruh Indonesia. Untuk KLU tidak ada masalah menerapkan zonasi,” pungkas Fauzan.

Pada bagian lain, pihaknya memuji pelaksanaan ujian di semua sekolah SMP dan MTs beberapa waktu lalu. Meski fasilitas sekolah banyak rusak akibat gempa, namun seluruh sekolah menengah mampu melaksanakan ujian berbasis kompetensi.

Kepala Dinas Dikpora KLU, Dr. Faozan, Rabu (12/6) mengungkapkan, pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik.

Meski hasil atau nilai dari ujian akhir masih harus digenjot.

“Ada sekolah yang agak terganggu dalam pelaksanaan UNBK, tetapi rata-rata sekolah kerjasama dengan sekolah terdekat. Misalnya, SMPN 2 Tanjung kerjasama dengan SMPN 1 Tanjung, yang jumlah lokalnya banyak,” ujarnya.

Sebelum gelaran UNBK, sejatinya Dikpora KLU telah bersurat ke Badan Standar Nasional Pendidikan, meminta

Relatif Baik, Rata-rata Nilai USBN SD di Mataram Mataram (Suara NTB) Pengumuman kelulusan SD tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan pada Rabu (12/6). Rata-rata nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD di Kota Mataram sebesar 74,80, sementara untuk MI, nilai rata-ratanya sebesar 77,61.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., dihubungi Rabu (12/6) mengatakan, hasil USBN diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk mengumumkan kelulusan murid kepada orang tua murid. “Kalau nilai sudah diserahkan di sekolah masingmasing. Kalau nilai mungkin yang terbaik saja diumumkan disekolah soalnya itu wewenang sekolah,” katanya.

Dari data yang diperoleh di Disdik Kota Mataram, nilai ratarata USBN di jenjang SD di Kota Mataram sebesar 74.80 dengan nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Indonesia sebesar 75.22, mata pelajaran matematika sebesar73.28, dan nilai ratarata untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebesar 75.91. Jumlah sekolah yang mengikuti USBN SD di Kota Mataram tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 166 sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 7.403 murid.

Sementara itu, untuk nilai rata-rata USBN di jenjang MI sebesar 77.61 dengan nilai rata-rata untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebesar 78.64, mata pelajaran Matematika sebesar 76.35, dan untuk mata pelajaran IPA sebesar 77.84. Jumlah sekolah yang mengikuti USBN MI di Kota Mataram sebanyak 24 sekolah, dengan jumlah peserta USBN sebanyak 762 murid.

Hasil USBN SD/MI di Kota Mataram diakui sesuai harapan dan memuaskan pihak Disdik Kota Mataram. “Alhamdulillah sesuai harapan kita semua sangat memuaskan,” kata Taufik.

Sementara itu, pengumuman kelulusan di SDN 2 Cakranegara dilaksanakan Rabu (12/6) pagi dengan mengundang langsung orang tua atau wali murid kelas VI. Kepala SDN 2 Cakranegara, Hj. Hadijah menyampaikan terima kasih atas dukungan orang tua murid yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran di SDN 2 Cakranegara. “Nilai akan diberikan pada tanggal 29 Juni pada saat pelepasan anak-anak kita,” katanya.

Sebanyak 176 murid SDN 2 Cakranegara mengikuti USBN tahun 2019 ini, dengan rincian 88 orang murid laki-laki dan 88 orang murid perempuan. Seluruh murid SDN 2 Cakranegara dinyatakan lulus. “Dinyatakan semua siswa lulus 100 persen.

Di antara 176 siswa menempatkan ranking 10 besar di Kota Mataram. Semua ini kita peroleh atas kerja sama saling percaya antara bapak dan ibu,” kata Hadijah. (ron)

(Suara NTB/ron)

SERAHKAN - Salah seorang guru SDN 2 Cakranegara (kanan) menyerahkan amplop berisi pengumuman kelulusan kepada salah seorang orang tua atau wali murid saat pengumuman kelulusan di SDN 2 Cakranegara, Rabu (12/6).

keringanan dalam pelaksanaan UNBK. Hal itu tidak lepas dari adanya kekurangan perangkat komputer secara merata di semua sekolah. Namun ternyata sekolah-sekolah justru mampu menyelenggarakan ujian berbasis kompetensi.

Faozan mengaku patut bersyukur, bahwa dalam situasi pascagempa seperti saat ini kerjasama lintas sekolah berjalan bagus. Kerjasama sekolah tidak hanya di lingkup sekolah di bawah naungan kabupaten, tetapi juga kerjasama dengan sekolah di bawah provinsi.

Tidak itu saja, kata dia, pihak sekolah masih sangat peduli menjaga aset sekolah dari kehilangan pascagempa. Pengelola sekolah sampai harus mengangkut komputer ke lokasi pengungsian saat itu. Misalnya, dari total 37 komputer di SMPN 1 Pemenang, dua unit diketahui rusak. Selebihnya yang masih dimanfaatkan, diungsikan ke pengungsian.

“Ini satu cerita tersendiri bagaimana pengelola sekolah menyelamatkan servernya, komputernya demi masa depan pendidikan kita,” puji Faozan.

Menurut evaluasi Dikpora KLU, pelaksanaan UNBK berjalan cukup baik. Dibandingkan dengan pelaksanaan di Kabu-

(Suara NTB/dok)

Fauzan paten lain yang terkendala gempa, ternyata masih ada sekolah yang menggelar ujian tanpaenggunakan perangkat komputer.

Bahkan Faozan optimis, rekrutmen dan seleksi siswa pada tahun akademik baru nantinya masih bisa digelar dengan komputerisasi. Sebagian besar sekolah sudah mahir menerapkan penyelenggaran pendidikan baik rekrutmen dan ujian berbasis komputerisasi. “Di daerah kita, SMP dan Tsanawiyah semuanya ujian UNBK dalam keadaan seperti ini. Jadi kita berterima kasih kepada pengelola pendidikan,” tandasnya. (ron/ari)

Senat UIN Mataram Gelar Sidang Sejumlah Agenda

(Suara NTB/ist)

LITERASI – Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin berdiri di tengah-tengah siswa SMPN 6 Mataram yang mengikuti kegiatan pembiasan literasi dengan membaca bersama setiap hari Sabtu.

SMPN 6 Mataram Biasakan Siswa Membaca Bersama Mataram (Suara NTB) SMPN 6 Mataram menggiatkan kegiatan literasi kepada siswa. Salah satunya pembiasaan literasi setiap hari Sabtu. Siswa diarahkan untuk membaca buku bersama-sama.

Cara ini untuk menguatkan pendidikan karakter bagi siswa.

Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, S.Pd., M.Pd., Rabu (12/ 6) mengatakan, pihaknya melaksanakan kegiatan pembiasaan literasi setiap hari Sabtu. Siswa membaca buku bersama-sama di halaman sekolah. “Cara ini untuk membiasakan siswa membaca buku bagian dari kegiatan literasi,” ujarnya.

Menurutnya pembiasaan siswa membaca sangat penting, agar siswa bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas. Daya pikir mereka juga akan meningkat dengan terbiasa menerima informasi yang lebih banyak.

Literasi merupakan bagian dari program penguatan pendidikan karakter di SMPN 6 Mataram. Azis menyebutkan ada lima inti dari program penguatan

pendidikan karakter itu, yaitu dari sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri, dan integritas.

Dalam sisi religius, penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan iman dan takwa, kegiatan diniyah, serta menjalankan Salat Duha, serta Salat Zuhur berjamaah serta kunjungan ke berbagai tempat ibadah sesuai agama masingmasing. Melalui berbagai kegiatan yang bernuansa religius itu diharapkan juga dapat meningkatkan sisi keimanan siswa.

Azis menjelaskan, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme para siswa, dilaksanakan upacara bendera setiap hari Senin serta hari besar lainnya serta menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang menjadi ciri khas di SMPN 6 Mataram, atau yang dikenal dengan sebutan Spena, yaitu setiap pagi sebelum masuk kelas diputarkan lagu nasional. Dengan begitu diharapkan menumbuhkan jiwa nasionalisme para siswa.

Para siswa juga ditumbuhkan semangat gotong royong mereka,

melalui berbagai kegiatan seperti Sepuluh menit untuk kebersihan (Semut) dilaksanakan sebelum belajar. Ada juga olahraga gembira dan kemah bakti dan kerja bakti. Ada juga gerakan ikatan tali kasih. “Ketika ada orang tua siswa yang meninggal, anakanak mengumpulkan uang untuk berbelasungkawa. Rasa kekeluargaan tumbuh,” kata Azis.

Kemandirian siswa juga diasah melalu kegiatan ekstrakurikuler. Eskul semakin digiatkan, ada pendidikan pramuka yang wajib diikuti serta pilihan berbagai ekskul yang dapat diikuti para siswa. “Juga melalui latihan dasar kepemimpinan, juga menyambut kehadiran siswa dengan Senyum, Salam dan Sapa,” ujar Azis.

Tidak lupa juga integritas harus juga ditekankan melalui optimalisasi proses belajar mengajar. Serta akselerasi kompetensi guru, pegawai, dan siswa.

Program pengayaan, uji coba, literasi, dan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga digiatkan. (ron)

Mataram (Suara NTB) Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar sidang senat tertutup beberapa waktu lalu. Hadir Rektor Prof. Dr. H. Mutawali mengikuti sidang senat universitas yang merupakan agenda rutin dijadwalkan setiap bulan.

Sidang tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota senat universitas merupakan agenda strategis sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik untuk membahas beberapa persoalan penting. Salah satunya ialah terkait dengan upaya memperjuangkan kenaikan jabatan fungsional.

Ketua Senat Universitas Prof. Dr. H. M. Taufik yang memimpin sidang, mengingatkan tupoksi senat universitas sebagaimana yang diatur dalam statuta UIN Mataram yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2017 bagian ketiga.

Dalam peraturan itu, ujarnya, mengamanatkan senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Rektor Prof. Mutawali

sependapat dengan usulan ketua senat yang mengajukan dua hal sebagai agenda bahasan dalam sidang tertutup kali ini di antaranya adalah tentang pengembangan lembaga dengan memperkuat konsep horizon keilmuan, kemudian yang kedua adalah tentang kenaikan pangkat fungsional dosen yang dalam prosesnya tentu harus melalui persetujuan senat.

Lebih lanjut rektor juga menegaskan tentang progres peningkatan mutu lembaga telah mengusulkan untuk membuka program studi umum yaitu fisika, biologi, matematika, informatika dan kimia, yang kini sedang dalam proses.

Wakil Rektor Satu UIN Mataram Prof. H. Masnun menambahkan tahun 2018 lembaga telah mengirim 9 peserta untuk mengikuti program akselerasi guru besar di Surabaya, dan dalam perkembangannya baru satu peserta yang sudah melakukan submit yaitu Dr. H. Miftah.

“Kemudian Dr. H. Jamaludin kini sudah siap tulisanya untuk disidangkan di Jakarta. Selain sebagai upaya lembaga, masalah pengikatan kualitas dosen dan guru besar, juga merupakan salah satu point kontrak kerja rektor dengan Menteri Agama,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

SIDANG SENAT - Sidang senat UIN Mataram yang dihadiri Rektor H. Mutawali membahas sejumlah hal penting pembangunan kampus.

201 Guru Lulus P3K Sedang Diproses Mataram (Suara NTB) Sebanyak 201 guru lulus seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tengah mengikuti proses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Nantinya juga akan ada perekrutan kembali P3K dan seleksi CPNS bagi guru. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(Dikbud) NTB masih menunggu informasi lebih jauh dari BKD. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH.,MH., pada Rabu (12/6) mengatakan, guru yang lulus seleksi P3K belum diberikan SK. Namun pihaknya sudah membuatkan perencanaan penempatan berdasarkan bidang pelajaran saat

masih menjadi guru honor.

“Belum diberikan, kita sudah bahas, pertama sesuai dengan P3K diangkat kemarin dari honor, dari situ kita sudah tahu dia punya bidang pelajaranya, maka kita sudah buatkan perencanaan penempatan, ini nanti sudah clear, tapi tinggal tunggu SK,” kata Rusman.

Terkait kuota bagi guru di

perekrutan P3K yang direncanakan pada bulan Juli, Rusman belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. “Kuota berikutnya kita belum diskusi dengan BKD. Ke depan saya berharap masalah guru honorer selesai,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., pada Rabu (12/6) mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi kuota P3K dari BKD. Sementara terkait guru yang lulus pada perekrutan P3K beberapa waktu lalu sedang diproses di BKD. “Belum ada (kuota) dari BKD. 201 orang sedang diproses BKD,” ujarnya.

Sebelumnya, menurut Aidy, pihak BKD NTB menginformasikan akan ada perekrutan CPNS angkatan kedua di tahun ini. Pihaknya sangat mendukung rencana itu karena masih kekurangan guru.

“Kami tunggu karena kami butuh banyak orang, banyak kekosongan pada guru mata pelajaran tertentu, mudahan bisa segera,” harapnya.

Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk memenuhi kebutuhan guru, yaitu melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah.

Seperti diketahui pada UKG Non PNS normatif-adaptif yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 5.837 orang. Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu yang diikuti 1.132 peserta. (ron)

SUARA NTB

Halaman 11

Kelanjutan Pelatda Mayung NTB Masih Dikaji Mataram (Suara NTB) Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB di ruang kerja Kadispora NTB, Rabu (12/6) belum menghasilkan keputusan tetap. KONI NTB masih mengkaji kembali kelanjutan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung NTB dalam rangka persiapan mengikuti Pra-PON 2019 dan PON XX di Papua tahun 2020.

Sementara, pihak Dispora NTB akan mencarikan solusi terbaik.

Demikian dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto ketika diwawancara Suara NTB usai mengikuti rapat dengan pihak Dispora NTB di Ruangan Kerja Kadispora NTB kemarin. “Pelatda masih akan dikaji. Pemerintah akan mencari solusi terbaik dan KONI NTB akan maksimal kerja realistis,” ucapnya.

Andy menjelaskan, kelanjutan Pelatda Mayung NTB bergantung pada anggaran dari Pemprov NTB. Dalam hal ini apabila tambahan anggaran Rp2 Miliar dari Pemprov NTB segera ada maka Pelatda Mayung NTB akan berjalan seperti biasa. Sebaliknya bila tidak ada tambahan anggaran Rp2 Miliar maka jumlah at-

let Pelatda akan dibatasi.

“Alternatif saya ada dua.

Kalau tambahan anggarannya segera ada, maka Pelatda tetap akan berjalan seperti biasa.

Tapi kalau anggarannya ngga ada kita batasi jumlah atlet Pelatda,” ucap Andy didampingi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Wibowo Budisantoso.

Lanjut Andy, meski Pelatda Mayung masih dikaji, namun sambil menunggu tambahan anggaran dari Pemprov NTB, pihak KONI NTB mengingatkan atlet-atlet NTB yang masuk dalam program Pelatda Mayung Utama agar tetap kembali menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram. Sebab KONI NTB masih dapat menanggulangi kebutuhan latihan atlet tersebut.

Sementara untuk atlet-atlet yang masuk dalam program Mayung harapan kata Andy belum bisa ditanggulangi karena masih menunggu tambahan anggaran Rp2 Miliar dari Pemprov NTB. Data yang diterima Suara

NTB, jumlah atlet yang masuk dalam program Pelatda Mayung Utama sebanyak 31 atlet, sementara atlet Pelatda Mayung Harapan sebanyak 22 atlet.

Di tempat terpisah Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang ditanya soal solusi kekurangan dana KONI NTB Rp2 Miliar belum dapat menjelaskan secara rinci. Namun demikian Husnanidyati mengatakan pihaknya akan mencarikan solusi terbaik. “Ya solusi itu pintu keluar yang terbaik. Kan sudah dijelaskan Ketum KONI,” jawabnya. (fan)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kamis, 13 Juni 2019

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 bukan hanya ng) untuk tidak melakukan eksploitasi, lutkan Provinsi supaya bisa segera Taliwang (Suara NTB)1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 kaitannya dengan tetapi faktanya masih tetap saja terjamengambil sikap secara tegas, jika Dinas Kelautan Perikanan (Dis1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 eksploitasi Penyu di. Maka dari itu pihaknya meminta tidak aktivitas ini justru akan sangat lutkan) Kabupaten Sumbawa Barat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 semata, melainkan agar Provinsi bisa mengambil langkah membahayakan keberlansungan pop(KSB) mengungkapkan bahwa aktiv1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 aktivitas lainnya tegas, jika tidak maka populasi penyu ulasi penyu di KSB,” ujar kepala DKP itas eksploitasi penyu masih terus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 yang terindikasi ini di KSB akan terancam punah. malalui Kabid, Sumber Daya Penterjadi di wilayah Sekongkang hing1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 merusak ekosistem “Pengawasannya harus lebih ditingkatan Daya Saing Produk Kelautan ga Kecamatan Lunyuk di Kabupat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 laut. Dengan upaya ingkatkan jika kondisi di lapangan sepdan Perikanan (PSD-KP) Agusman S. en Sumbawa. Akibatnya populasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 pengawasan erti ini dan itu kewenangannya berada Pt, kepada Suara NTB, Rabu (12/6). hewan yang dilindungi tersebut, kini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 bersama dengan di Provinsi. Jangan lagi tidak diperhaDikatakannya, ada beberapa faktor terus mengalami penurunan secara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 masyarakat, tikan dengan baik, maka penyu tidak yang menyebabkan tingkat populasi signifikan setiap tahunnya. Hal itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 diharapkan akan ada lagi di KSB,” ungkapnya. penyu yakni persoalan destruktif fishbisa terlihat dari menurunya tingkat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 tingkat kerusaIa menambahkan, meskipun saat ing (pencarian ikan cara merusak) yang pendaratan penyu (proses bertelur) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 kan biota laut ini kewenangan masalah pengawasan masih saja terus terjadi di wilayah setdari 15-18 pendaratan per musim 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 bisa semakin sudah tidak ada lagi di Kabupaten/ empat. Hanya saja yang menjadi fakmenjadi 6-8 saja di tahun 2019 saja, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 diminimalisir.

Kota, tetapi pihaknya tidak akan tingtor dominan saat ini yakni aktivitas khususnya yang terjadi di perairan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 “Kita tetap gal diam karena hal itu merupakan jual beli telur penyu yang dilakukan Talonang dan Tatar Sepang di keca1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 akan melakukan salah satu tanggung jawab moral dari masyarakat setempat secara bebas. matan Sekongkang.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 pengawasan Kabupaten. Sehingga eksploitasi yang Bahkan informasi bahwa para nelayan “Harus kita akui bahwa tingkat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 meskipun tidak kerap terjadi saat ini bisa diminimalmenjadikan telur penyu ini sebagai kopopulasi penyu terus menyusut di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 maksimal. Karena isir dan populasi penyu juga meningkat. moditas unggulan untuk diperjual belisetiap tahunnya di KSB jika dihi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 jika masalah ini Selain upaya tersebut, pihaknya kan ke masyarakat luar KSB untuk tung dari tingkat pendaratannya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 dibiarkan, juga akan melibatkan Pokmaswas di mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini Masalah ini sudah kita suarakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 masyarakat kita masing-masing desa supaya proses tentu sangat disayangkan karena penyu provinsi bahkan tim dari BSPL juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 juga yang akan rugi pengawasan bisa lebih maksimal. Bahmerupakan salah satu biota laut yang sudah turun lapangan guna melaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 nantinya karena kan saat ini sudah ada sekitar puluharus dilindungi. Pihaknya juga sudah kan pengecekan. Hanya sampai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ekosistem lautnya han Pokmaswas yang sudah terbentuk membentuk Pokmaswas dan memberidengan saat ini aktivitas ilegal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 yang sudah rusak,” untuk bisa membantu Pemkab kan sosialisasi kepada masyarakat di tersebut tidak kunjung bisa dimini1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 tandasnya. (ils) melakukan pengawasan. Tentu wilayah Konservasi penyu (Tatar Sepamalisir. Makanya, kita minta Dis1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Eksploitasi Penyu di Selatan Belum Berhenti

Zohri Resmi Jadi Mahasiswa IKIP Mataram Mataram (Suara NTB) Pelari tercepat Asia Tenggara, Lalu Muhammad Zohri telah lulus SMA tahun ini. Tamatan SMA Negeri 2 Mataram itu resmi tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi IKIP Mataram tahun ini.

Informasi dari Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang diterima Suara NTB, Rabu (12/6), mengatakan pelari tercepat Asia Tenggara, Lalu Muhammad Zohri mengambil program studi pendidikan olahraga di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Keguruan (F-POK) IKIP Mataram.

“Alhamdulillah tugas saya sudah selesai mengantar Zohri sampai tamat SMA Negeri 2 Mataram dan sebagai atlet PPLP NTB. Kami Dispora NTB sudah daftar Zohri menjadi Mahasiswa IKIP Mataram,” ucapnya.

Hj. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan juara dunia lari 100 meter atletik junior di Finlandia tahun 2018 itu dinyatakan lulus lewat jalur prestasi.

Pilihan atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) kuliah di IKIP Mataram sesuai dengan cita-cita Zohri yang ingin menjadi guru olahraga.

“Zohri dinyatakan lulus lewat jalur Prestasi. Sesuai citacitanya mau jadi guru Olahraga.

Amin,” jelasnya.

Zohri mengikuti seleksi lewat jalur prestasi pada tanggal 12 Juni kemarin.

Berdasarkan verifikasi lewat dokumen prestasi Zohri yang dijuluki bocah ajaib itu dinyatakan lulus lewat jalur prestasi pada program studi pendidikan olahraga. Eni berharap Zohri kelak dapat meraih cita-citanya dengan menjadi guru olahraga. (fan)

Jelang Pilkada Dompu, Demokrat Tunggu Juknis DPP

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu termasuk diantara Kabupaten/Kota di NTB yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 mendatang. Tidak satupun partai politik di Kabupaten Dompu bisa mengajukan secara mandiri pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Dalam menentukan sikap politik di Pilkada 2020, Partai Demokrat masih menunggu petunjuk teknis dari DPP. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, kan harga tiket yang S.Pd.I kepada Suara NTB, Rabu (12/6) bisa mereka tawarmengungkapkan, partai Demokrat akan kan kepada penumterbuka kepada semua tokoh yang ingin pang akan mampu maju mencalonkan diri di Pilkada Dompu dijangaku termasuk melalui tim penjaringan bakal calon Bupati penumpang dan wakil Bupati. Sehingga pihaknya tidak masyarakat umum akan menutup diri kepada tokoh di luar ke depannya. kader Demokrat. “Sejauh ini kita “Kata mereka belum mendapatkan arahan (PAS), nanti terkait Pilkada,” ungkapnya. kalau bisa Dikatakan Ismul, partai terpenuhi 60 jam/ Demokrat akan membuat Lalu Muhammad Zohri bulan itu. Untuk petunjuk teknis (Juknis) yang akan (ant/bali post) Sekongkang menjadi rujukan dalam menentukan Denpasar di kisaran arahan terkait Pilkada. Juknis ini akan ditentukan dalam Rp 900 ribu sampai 1 musyawarah nasional (Munas) dan hingga saat ini belum juta dan Sekongkang diputuskan.

Lombok sekitar Rp 700 Ismul pun mempersilahkan proses demokrasi lima tahunan ribu,” sambungnya. tersebut berproses secara alami, termasuk bagi kader partai Sementara itu ditanya mengenai Demokrat yang hendak maju di Pilkada Dompu 2020 mendapasar penumpang masyarakat umum, tang. Karena sampai saat ini, belum ada keputusan partai akan Irhas menyatakan, di tahap awal pememajukan kader internal. Walaupun di pada Pemilu 17 April merintah tidak bisa mengandalkanlalu dipastikan Partai Demokrat Dompu akan memperoleh 3 kursi nya. Sebab pangsa pasar masyarakat dari 4 dapil yaitu dapil Dompu 1, Dompu 2, dan dapil Dompu 3. sifatnya belum pasti, tetapi seiring Menjelang Pilkada Dompu tahun 2020, beberapa tokoh muwaktu jika PAS akhirnya jadi memlai bermunculan dan disebut – sebut akan maju sebagai calon buka rute penerbangan di bandara Bupati maupun wakil Bupati. Diantaranya H Ichtiar, SH (KeSekongkang ia meyakini akan ada pala Dinas Dikpora Dompu), Hj Eri Ariani H Bambang (Ketua masyarakat umum memanfaatkanTP PKK Dompu), Prof Dr H Mansyur (akademisi dari Makasnya. “Kalau umum di awal paling bisa sar), Dr Abdurrahman (politisi Partai Demokrat), Ismul Rahkita arahkan perjalanan dinas pemermadin, S.Pd.I (Ketua DPC Partai Demokrat Dompu), Kurnia intah. Tapi kan jumlahnya sedikit dan tidak rutin. Makanya sekarang kita Ramadhan, SE (Ketua DPC Partai Gerindra Dompu), Abdul andalkan AMNT dan sektor pariwiKadir Jaelani (pemilik Bolly Dompu), Nasruddin, SH (Ketua sata dulu,” imbuhnya.(bug) DPD PKS Dompu), dan sejumlah tokoh lainnya. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) punya PR (pekerjaan rumah) berat untuk menghadirkan rute penerbangan di bandara Sekongkang.

Pegasus Air Srvice (PAS), perusahaan maskapai swasta yang saat ini berminat membuka layanan penerbangan dari dan menuju bandara milik Pemda KSB itu meminta minimal 60 jam penerbangan per bulan sebagai syaratnya.

Guna memenuhi syarat tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) setempat sejak beberapa waktu tengah mengupayakannya. Meski Dishub mengakui cukup berat, tetapi sejumlah pihak yang berpotensi sebagai pasar penumpang yang ada di daerah telah dihubungi. Terutama PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Perusahaan operator proyek Tambang Batu Hijau ini diyakini bisa memberi kontribusi untuk menutup kebutuhan jam penerbangan yang disyaratkan PAS tersebut.

Kepala Dishub KSB, Ir. Irhas. R. Rayes, M.Si mengatakan, PTAMNT menjadi solusi pilihan utama pemerintah untuk memberikan jaminan waktu terbang yang memenuhi hitungan ekonomis minimal maskapai PAS. Sebagai perusahaan besar, PTAMNT memiliki jumlah karyawan banyak dari

(Suara NTB/dok)

Irhas R. Rayes berbagai daerah sehingga kebutuhan mobilisasi secara cepat sangat tinggi.

“Makanya kami tengah berupaya mempertemukan manajemen PAS dengan AMNT untuk membahas hal ini, karena pasar penumpang AMT sangat besar dan ini jadi solusi kita (KSB) supaya bandara Sekongkang bisa beroperasi,” katanya.

Selain PTAMNT, sektor pariwisata juga dibidik Dishub. Irhas menyebutkan, sementara ini ada PT Trpohycal yang telah bersedia mengkapling 12 jam terbang yananan maskapi PAS. Trophycal bahkan menetapkan

rutenya Sekongkang - Denpasar dan sebaliknya. “Trophy sudah siap 12 jam per bulan. Artinya masih ada minus 48 jam dan ini mudah-mudahan bisa ditutupi dengan kita kerja sama dengan AMNT,” paparnya.

Komunikasi Pemda KSB dengan PTAMNT sendiri sejauh ini belum menemui titik terang. Pertemuan yang telah digelar Pemda KSB dengan PTAMNT masih belum tembus ke pucuk manajemen perusahaan. Irhas mengaku, pihaknya telah bersurat ulang ke PTAMNT untuk tindaklanjut komunikasi berikutnya, mempertemukan langsung PTAMNT dengan manajemen PAS. “Mudah-mudahan dengan pertemuan dengan semua pihak nanti ada kepastian dari Amman berupa kesediaan mereka memanfaatkan PAS untuk mobilisasi udaranya,” timpalnya.

Syarat 60 jam penerbangan per bulan yang diajukan PAS itu merupakan hitungan ekonomis minimal. Di mana dengan jumlah terbang tersebut, baik untuk rute Sekongkang Lombok dan Sekongkang - Denpasar termasuk sebaliknya akan mampu menutupi biaya operasional mereka dalam waktu sebulan.

Irhas memaparkan, dengan memanfatkan jenis pesawat Cesna Caravan kapasitas 9 penumpang. PAS memperkira-

LPBJP Targetkan Semua Paket DAK Tayang Pekan Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa menargetkan semua paket proyek yang bersumber dari DAK ditayangkan di LPSE pekan ini. Paket dari DAK ini diprioritaskan karena sebelum 21 Juli mendatang

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PAS Butuh Minimal 60 Jam Penerbangan Layani Rute Sekongkang

Reklame Tak Berizin Terancam Dibongkar Paksa

harus sudah berkontrak.

Kabag LPBJP Setda Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo mengakui semua dokumen paket yang bersumber dari DAK sudah masuk. Hanya saja jika adanya dokumen yang dikembalikan karena perlu dilengkapi, membutuhkan proses untuk disampaikan kembali. Meskipun

(Suara NTB/ind)

Pipin Sakti Bitongo demikian, pihaknya menargetkan agar paket DAK dapat ditayangkan pekan ini. Karena memiliki batas waktu.

“Khusus DAK target kami minggu ini terakhir semua sudah tayang. Karena mengingat waktu. Kalau berdasarkan BPKAD, 21 Juli itu sudah terlapor.

Artinya dibawah 21 Juli itu sudah harus berkontrak,” ujarnya, Rabu (12/6).

Dijelaskannya, sebagian besar paket DAK sudah ditender dan sudah ada pemenang. Namun ada juga yang gagal tender dan harus dilelang ulang. Diharapkan, paket yang baru ditayangkan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

“Sesuai jadwal kami, minggu ini terakhir kami usahakan untuk tayang semua. Mudah-mudahan yang tayang baru ini tidak ada kendala. Kalau lancar bisa berkontrak sebelum tanggal 21 Juli,” pungkasnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat mencatat ratusan titik reklame yang diduga ilegal terpasang di wilayah setempat. Bahkan perbandingannya antara yang berizin dan tidak yakni sekitar 60 dan 40 persen. Terhadap kondisi tersebut, maka pihak terkait dalam waktu dekat ini akan segera berkoordinasi dengan DPMPTSP sekaligus melakukan penyisiran terhadap lokasi-lokasi reklame ilegal yang terpasang saat ini untuk ditertibkan.

“Memang kita akan tertibkan semua reklame ilegal yang saat ini masih terpasang di beberapa lokasi strategis daerah. Selain akan mengganggu kenyamanan pandangan hal tersebut juga sangat berdampak terhadap target pendapatan asli daerah

(PAD). Untuk itu, kita akan mulai turun melakukan pendataan di lokasi-lokasi yang banyak terdapat papan reklame sekaligus meminta data ke Dinas PMPTSP supaya saat ditertibkan tidak ada masalah baru yang muncul,” ungkap Kepala BPAD KSB Muhammad Yusuf S. Ip kepada wartawan, Rabu (12/6).

Dikatakannya, meskipun ada banyak reklame tidak berizin (ilegal) yang terpasang di lokasi strategis KSB. Namun dari target pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya selalu ada peningkatan dan tercapai. Bahkan di tahun 2018 saja dengan target yang telah ditetapkan di angka Rp120 juta juga sudah tercapai begitupun di tahun 2019 targetnya masih sama (Rp120 juta).

Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan reklame yang ilegal, dengan harapan ada ruang untuk pemasangan reklame yang legal. Hal tersebut se-

mata-mata dilakukan, supaya pendapatan dari sektor ini (pajak reklame) bisa terus meningkat setiap tahunnya.

Hanya untuk saat ini pihaknya masih menunggu tahapan rekonsiliasi terhadap izin reklame yang saat ini terpasang bersama DPM PTSP. Supaya pada saat ditertibkan nantinya, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Sementara terkait titik-titik strategis yang kerap terpasang reklame ini yakni, simpang KUD, simpang berang dan bukit Maluk.

“Setiap awal tahun kita akan lakukan pendataan sekaligus penertiban terhadap sejumlah reklame dan baliho ilegal yang saat ini terpasang,” tegasnya.

Dalam penertiban tersebut, pihaknya juga akan melibatkan Sat Pol PP untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. (ils)

Kamis, 13 Juni 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 SUZUKI DR.6088 CM NOKA/NOSIN : MH8BG41FAFJ.110816/ G428-1D-108281 AN.SRI WAHYUNINGSIH HLG D’SKTR JL.UDAYANA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6287 CL NOKA/NOSIN : MHIJFV114FK062418/ JFV1E-1062194 AN.DEWA KOMANG GARA,SH HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA DR.5359 CP NOKA/NOSIN : MH1JFW112GK375765/ JFW1E-1382783 AN.I MADE PUTRA SUARDANA HLG D’SKTR JL.SRI WIJAYA KOTA MATARAM

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 13 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Kamis, 13 Juni 2019

Halaman 14

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Praya (Suara NTB) Perayaan Lebaran Topat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2019 ini dikemas berbeda, bertajuk Festival Syawal 3S (Sholah, Sholeh Sholoh). Event tersebut juga dihajatkan sebagai ajang halal bi halal antara pemerintah daerah dengan masyarakat di daerah ini. Sekaligus wahana merekatkan kembali semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Loteng yang lebih maju.

Pemkab Loteng sendiri sudah menetapkan Festival Syawal tersebut sebagai event tahunan dengan kawasan The Mandalika Kuta sebagai lokasi penyelenggaraan. Dengan menitikberatkan pada tiga aspek sekaligus. Religius, culture serta rekreasi. “Ke depan Festival Syawal ini bisa masuk sebagai event nasional seperti event Bau Nyale,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., dihadapan pegawai dan masyarakat yang hadir.

Namun yang paling penting dari penyelenggaran event tersebut, lanjutnya ialah bagaimana Festival Syawal bisa menjadi wahana silaturahmi elemen masyarakat di daerah ini. Sekaligus sebagai ajang mempererat kembali semangat persatuan dan kesatuan, pascagelaran pemilu. Dengan begitu, ke depan bisa

menjadi daerah yang lebih maju. ‘’Yang paling penting dari event ini ialah bagaimana kita semua elemen masyarakat di daerah ini, terus memperkuat persatuan dan kesatuan. Demi mendukung kemajuan Loteng di masa yang akan datang,’’ pesan Suhaili.

Karena bagaimanapun juga, Loteng tidak akan bisa maju dan berkembang sebagai satu daerah jika masyarakatnya tidak kompak dan bersatu. Sehingga event-event yang

menjadi wahana silaturahmi antara masyarakat penting ada. Bahkan intensitasnya harus diperbanyak di masa-masa yang akan datang.

Tidak hanya itu, Festival Syawal juga digelar sebagai perwujudan rasa syukur atas karunian Allah kepada Loteng. Di mana Loteng telah dikarunia alam yang begitu indah. Termasuk karunia Loteng ditetapkan sebagai lokasi proyek strategis nasional khususnya di sektor pariwisata.

‘’Festival Syawal ini kita harapkan juga bisa mendukung pembangunan pariwisata di daerah ini. Karena perayaan Lebaran Topat yang menjadi nafas dari Festival Syawal 3S jika dikemas dengan baik bisa menjadi destinasi wisata yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke daerah ini,’’ tandas

mantan Ketua DPRD Loteng ini.

Festival Syawal sendiri berlangsung semarak. Pertunjukkan hiburan religi semakin menambah semarak event tersebut. Acara juga dirangkaikan dengan pemberian santunan pada ratusan anak yatim piatu.

Masyarakat hadir memadati kawasan The Mandalika Kuta. Sejum-

lah pejabat penting di NTB tampak hadir. Beserta pejabat serta pegawai lingkup Pemkab Loteng. Wakil Ketua DPD RI Prof. Farouk Muhammad, juga menyempatkan diri hadir. Akibat banyaknya masyarakat yang hadir, jalur menuju kawasan The Mandalika Kuta sempat macet total sepanjang hingga 10 Km. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

Bupati Loteng, H.Suhaili, FT memberikan sambutan

(Suara NTB/kir)

Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT membelah ketupat

(Suara NTB/kir) (Suara NTB/kir)

Bupati Loteng membagian santunan pada anak yatim piatu

Para pegawai lingkup Pemkab Loteng menikmati sajian makanan berupa ketupat

RADIO

(Suara NTB/kir)

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L. Putria memimpin parade ketupat agung

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2019

Pelaku Wisata Dorong Jembatan Lombok-Sumbawa Direalisasikan Dari Hal. 1 Ia mengatakan, keberadaan jembatan penghubung Pulau Lombok dan Sumbawa akan sangat bagus apabila bisa diwujudkan. Artinya, keberadaan jembatan tersebut akan berdampak terhadap semakin berkembangkan sektor pariwisata di Pulau Sumbawa. ‘’Dan itu harus didukung.

Karena semua akan lebih murah, lebih lancar karena akses dibuka. Karena orang berwisata, dia melihat akses ke sana,’’ katanya.

Pemilik Hotel Grand Legi Mataram ini menjelaskan, wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata akan melihat akses menuju ke sana.

Apakah bisa dilalui lewat penerbangan langsung atau transit.

Jika penerbangan menuju suatu destinasi wisata harus transit, maka akan dicari akses transportasi lainnya.

Artinya, ada pilihan wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Sehingga ia melihat rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa cukup positif. Apalagi, jika jembatan tersebut terbangun, Lombok - Sumbawa ditempuh selama 15 menit. ‘’Selama itu memang wacananya itu dan layak, maka bagus dan harus didukung. Karena bisa menggenjot sektor pariwisata di Pulau Sumbawa. Kalau tak ada schedule untuk penerbangan, dia bisa melalui darat, kan lebih mudah,’’ katanya.

Anita melihat salah satu kendala pengembangan sektor pariwisata di Pulau Sumbawa adalah persoalan aksesibilitas atau infrastruktur. Jika akses mudah, ia yakin akan semakin

banyak orang yang berkunjung ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Pulau Sumbawa.

Persoalan kedua, menurutnya masalah SDM. Dikatakan, SDM pariwisata NTB harus berbenah. Mindset para pelaku wisata dan masyarakat harus dibuat benar. Menurutnya, tamu adalah rezeki. Sehingga para pelaku wisata dan masyarakat harus memberikan pelayanan terbaik kepada setiap wisatawan yang datang ke NTB. ‘’Kalau tamu adalah rizeki, maka mindset akan timbul. Seperti Bangkok punya wisatawan 40 juta setahun.

Saya melihat Amerika, Timur Tengah, India. Bangkok itu harga oleh-oleh sangat murah, tidak ada ribut di sana. Tak pernah kita disamperin oleh pedagang,’’ ungkapnya.

Menurutnya, Bangkok dapat menjadi contoh bagi NTB. Karena di sana, wisatawan yang berkunjung tidak pernah ada pedagang yang memaksa menjual oleholeh kepada pengunjung.

Bahkan harga barang atau oleh-oleh sangat murah. ‘’Persoalan infrastruktur menjadi kendala. Kita punya destinasi yang sangat cantik sekali. Kita sangat mendorong rencana pembangunan jembatan ini terwujud, dibuat akses ke sana,’’ tandasnya.

Seperti diketahui, perusahaan asal Korea sudah melakukan pre-feasibility study (pre-FS) atau pra studi kelayakan akhir 2018.

Hasil pre-FS yang dilakukan, rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa layak secara teknis. (nas)

Cegah Investor ’’Akan’’ Dari Hal. 1 Lombok Barat (Lobar). Pemprov telah memutus kerjasama dengan salah satu investor, PT. Anasia Nusantara Tangkong yang sudah lama menelantarkan lahan investasi di pulau kecil yang berada di Sekotong Lobar tersebut pada 2017 lalu.

Untuk mencegah investor yang tidak serius, kata Zainul, Pemprov akan mewajibkan mereka yang nantinya lolos beauty contest untuk menyerahkan uang jaminan sebesar 10 persen dari nilai investasi. ‘’Dia harus menempatkan sekitar 10 persen nilai investasi di perbankan milik daerah sebagai jaminan,’’ ujar Zainul dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Nantinya Gili Tangkong akan dijadikan salah satu destinasi wisata halal NTB. Investor yang akan menjadi mitra Pemda dalam pemanfaatan aset daerah itu akan mengembangkannya menjadi kawasan wisata halal.

Dengan kerjasama pemanfaatan aset daerah di Gili Tangkong, Zainul mengungkapkan Pemprov berharap mendapatkan pendapatan asli daerah sekitar Rp1 2 miliar setahun. ‘’Yang penting ada yang mau kelola, jangan sampai telantar. Karena dulu pernah dikelola PT. Anasia Nusantara Tangkong, tapi tidak dilaksanakan. Makanya kita putus kerjasama pada 2017,’’ ungkapnya.

Setelah kerjasama dengan PT. Anasia Nusantara Tangkong diputus, Zainul memastikan lahan atau aset daerah yang berada di sana sudah benar-benar clean.

Artinya, lahan itu sekarang bukan di bawah penguasaan pihak ketiga, karena kerjasama sudah diputus.

Ia menjelaskan, kewajiban investor untuk menyerahkan uang jaminan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban menyerahkan uang jaminan investasi di perbankan daerah nantinya akan disepakati ketika dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset. ‘’Ini akan berlaku untuk semua investasi pemanfaatan aset daerah dengan pihak ke tiga. Kalau tidak melaksanakan kewajiban, hangus uang jaminannya,’’ tandas Zainul.

Selain itu, Pemprov juga sedang mengkaji soal kerjasama pemanfaatan aset di Gili Trawangan. Perjanjian kerjasama pengelolaan aset antara Pemprov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov NTB 2018. Atas temuan tersebut, Pemprov NTB bersama Tim Penasihat Investasi Daerah sedang melakukan kajian.

Zainul menyatakan, Pemprov berpeluang memutus kontrak kerjasama dengan PT.GTI yang telah diberikan mengelola lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

Namun, sampai 20 tahun, aset daerah tersebut belum juga dimanfaatkan sesuai peruntukannya. ‘’Kalau memang perjanjian

itu kita putus, iya kita putus. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana pola pengelolaannya. Tapi itu berpeluang untuk diputus,’’ kata Zainul.

Kerjasama pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan menjadi catatan BPK lantaran jangka waktu kerjasamanya cukup lama, yakni 70 tahun. Selain itu, kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut bagi Pemprov juga sangat minim, hanya Rp30 juta setahun.

Sementara, nilai aset Pemprov yang dikerjasamakan seluas 65 hektare di Gili Trawangan mencapai Rp2 miliar. Selain itu, aset tersebut tak kunjung dimanfaatkan sesuai peruntukannya oleh PT. GTI, sejak penandatangan kontrak kerjasama sampai sekarang sudah mencapai 20 tahun.

Semestinya, kata Zainul, dua tahun sejak penandatanganan kontrak kerjasama pengelolaan aset tersebut, PT. GTI harus sudah melakukan aktivitas pembangunan.

Dalam aturan, kata Zainul, Pemprov diperbolehkan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. ‘’Sampai sekarang belum ada aktivitas. Itulah makanya menjadi pertimbangan kita melakukan pemutusan kerjasama,’’ ujarnya.

Akibat tak dimanfaatkannya lahan tersebut oleh investor yang menjadi mitra Pemda, kata Zainul, sekarang banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia menyebutkan, lahan yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan PT. GTI seluas 65 hektare. Total luas lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan sebesar 75 hektare. Seluas 10 hektare dikelola oleh masyarakat dengan pola kerjasama dengan Pemprov NTB. Dijelaskan dalam perjanjian yang lama, kerjasama pemanfaatan aset Pemprov tersebut selama 70 tahun. Namun dalam aturan yang terbaru, kata Zainul, selama 20 tahun dan dapat diperpanjang.

Berkaitan dengan kerjasama pengelolaan aset di Gili Trawangan ini, lanjutnya, menjadi perhatian BPK. Bahkan BPK sudah pihak ketiga yang menjadi mitra Pemprov dalam kerjasama pengelolaan aset seluas 65 hektare tersebut.

Zainul mengungkapkan pada lahan seluas 65 hektare tersebut sekitar 70 persen sudah ditempati masyarakat. Terkait pemanfaatan aset tersebut, masyarakat hanya ingin bekerjasama dengan Pemprov. Mereka tidak mau bekerjasama dengan PT.GTI. ‘’Yang 65 hektare dikerjasamakan dengan PT.GTI dulu.

Kalau kemarin retribusinya Rp30 juta setahun dengan perjanjian awal. Makanya perjanjian ini yang akan kita kaji. Kalau sekarang ndak mau kita, dengan luasan sekian, potensi sekian.

Nilainya saja Rp2 miliar,’’ tandas Zainul. (nas)

Halaman 15

Tekong TKI Korban TPPO Terancam Dipidana Mataram (Suara NTB) Pemulangan 22 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) beberapa waktu lalu, tidak lepas dari peran tekong atau calo. Para calo yang sudah dikantongi namanya itu, terancam dipidanakan.

Saat ini Tim Satgas TPPO sedang mengumpulkan buktibukti awal keterlibatan tekong di daerah asal para korban. Di mana salah satu korban adalah Sitti Umi Kulsum, asal Dusun Kwang Rase Desa Wajageseng, Kopang, Lombok Tengah. Korban mengalami nasib tragis akibat jatuh dari apartemen dan mengalami patah kaki kanan. Ia diduga korban TPPO oleh calo di desanya. Korban mengalami patah kaki kanan setelah terjatuh dari lantai atas apartemen di Damaskus.

Korban kedua adalah almarhumah Suryani Binti Abdurrahman, asal Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Korban meninggal dunia di Riyadh Arab Saudi dalam kecelakaan lalulintas. Diketahui, korban jadi korban TPPO karena indikasi pemalsuan identitas.

Alamat korban di Lombok Timur, namun dokumennya diproses di Lombok Tengah.

Ketua DPD Posnaker NTB, Jose Rizal menegaskan, saat ini sedang mengumpulkan bukti tambahan bersama timnya untuk keterlibatan para calo sejak proses perekrutan.

Para tekong ini menurutnya ujung tombak perekrutan dan jadi pintu masuk perlakuan untuk tujuan TPPO. Hal ini dibenarkan DPW Satgas TPPO NTB Jumadil.

Timnya saat ini terus memantau perkembangan pemulan-

gan para korban. Fokus perhatiannya pada Sitti Umi Kulsum yang mengalami nasib tragis.

Kasus ini rencananya akan dilaporkan ke Polisi untuk meminta tanggung jawab pihak pihak yang terlibat dalam proses pengiriman korban secara ilegal.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama, SIK sebelumnya memastikan, penyidik membuka ruang bagi keluarga atau pendamping untuk melaporkan kasus dugaan TPPO. Sebab dengan dasar laporan itu, akan jadi dasar untuk penyelidikan. Sesuai UU TPPO Nomor 21 tahun 2007, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dengan ancaman kurungan tiga tahun sampai lima tahun penjara. Sementara denda antara Rp200 juta sampai Rp5 miliar. (ars)

(Suara NTB/ist)

KORBAN TPPO - Almarhumah Suryani yang meninggal April 2019 lalu di Riyadh. Diduga Suryani turut jadi korban TPPO.

Pemisahan Dinas Dikbud dan LHK Terganjal Rekomendasi Kemendagri Mataram (Suara NTB) Rencana Pemprov memisahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) masingmasing menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak berjalan mulus. Pasalnya, rencana pemisahan dua OPD tersebut masih terganjal belum adanya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan wajar Raperda pemisahan dua OPD tersebut masih belum ditetapkan menjadi Perda. ‘’Karena memang butuh rekomendasi. Itu yang kita tunggu,’’ katanya.

Menurut gubernur, Pemprov juga tidak ingin harus segera

ditetapkan Raperda tentang pemisahan dua OPD tersebut.

Ia juga memahami belum bisa ditetapkannya Raperda tersebut karena harus menunggu rekomendasi Kemendagri.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan Pemprov akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kemendagri bersama kementerian terkait. Karena memang dari mekanisme atau tahapan proses pembahasan, Kemendagri melakukan validasi untuk melihat urgensi, keterkaitan usulan perangkat daerah dengan fungsi kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah juga. ‘’Jadi, mereka akan duduk bersama dengan kementerian/

lembaga, terkait usulan untuk pembentukan perangkat daerah yang baru bersama-sama kita, Pemprov NTB,’’ jelas Yusron, Rabu (12/6) siang.

Yusron mengatakan, pemisahan Dinas Dikbud dan LHK, termasuk peningkatan status beberapa OPD tersebut perlu mendapatkan rekomemdasi Kemendagri. Rekomendasi tersebut belum keluar lantaran Kemendagri belum melakukan validasi. ‘’Nanti Kemendagri akan mengundang kita dengan kementerian terkait. Makanya kita akan komunikasi lagi,’’ katanya.

Terkait dengan penganggaran, kata Yusron, Pemprov sudah siap apabila terjadi pemisahan dua OPD tersebut.

Kemendagri akan melihat aspek kelayakan dan ketersedi-

Langkah Awal Menuju NTB Ramah Investasi Dari Hal. 1 Sementara nilai impor NTB bulan april mencapai 16.290.436 dolar Amerika.

Jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor pada bulan yang sama. Komoditi terbesar yang diimpor adalah mesin-mesin/ bahan mekanik, barang dari karet, gula dan kembang gula, kendaraan, mesin dan peralatan listrik serta benda-benda

besi/baja dan lain-lain.

Perkembangan ekonomi spasial NTB juga mengalami pelemahan dengan pertumbuhan sebesar 2,12 persen setelah diguncang bencana gempa bumi pada akhir tahun 2018 yang lalu. Demikian juga jumlah penduduk miskin NTB masih mencapai sebesar 14,63 persen dari total penduduk.

Karenanya, kini dan ke depan Pemprov NTB terus men-

ingkatkan pengolahan berbagai produk unggulan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata dan industri.

Fokus pengembangannya pada industri olahan dan permesinan. Khususnya teknologi/permesinan yang mendukung pengolahan dan pemberian nilai tambah terhadap berbagai produk dari sektor pertanian, pariwisata dan usaha industri lainnya. (*)

aan SDM. ‘’Kita sudah siapkan kajiannya, berdasarkan variabel umum dan teknis sesuai urusan itu,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemprov berencana memisahkan Dinas Dikbud menjadi dua OPD. Yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Kemudian Dinas LHK juga menjadi dua OPD. Yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan. Usulan pemisahan dua OPD ini melihat beban tugas yang cukup besar, terutama Dinas LHK NTB. Pemprov NTB di bawah

kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memiliki visi misi NTB Asri dan Lestari. Pemprov membuat program NTB Zero Waste dan menjaga kelestarian hutan dari illegal logging dan pembabatan hutan yang cukup marak. Untuk mengawal secara maksimal program tersebut, Pemprov merencanakan memisahkan Dinas LHK menjadi dua OPD. Yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan. (nas)

Pusat Turun Tangan Bantu ITDC Dari Hal. 1 proses pembebasan lahan sudah bisa dituntaskan. ‘’Jadi kita masih punya waktu empat bulan untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Sebelum groundbreaking pembangunan sirkuit MotoGP dilaksanakan pada Bulan Oktober mendatang,’’ jelas Ngurah.

Kalaupun pembebasan lahan tidak juga bisa diselesaikan sampai bulan Oktober mendatang, tegasnya, proses pembangunan sirkuit tetap akan berjalan di lahan-lahan yang sudah dibebaskan. Jadi pembangunan sirkuit tidak akan terhambat hanya karena persoalan lahan yang belum tuntas.

‘’Sesuai schedule (jadwal) yang ada, pembangunan sirkuit harus dimulai bulan Oktober. Meski proses pembebasan lahan belum selesai.

Karena kalau sampai lewat dari jadwal yang ada, proses pembangunan sirkuit bisa terlambat,’’ imbuhnya.

Pasalnya, sesuai target yang ada akhir tahun 2020 mendatang sirkuit sudah selesai dibangun untuk kemudian diuji coba. ‘’Jadi kita memang harus berpacu dengan waktu. Untuk itu kami berharap pengertian dan dukungan masyarakat supaya pembangunan sirkuit MotoGP ini bisa berlangsung dengan sukses,’’ harapnya. (kir)

Direksi dari Eksternal Dari Hal. 1 dengan ditetapkannya Perda tersebut berarti legal formal mengenai merger PD.BPR menjadi PT. Bank BPR NTB sudah ada. ‘’Sekarang tinggal persiapan konten merger itu. Sampai sekarang izin operasional dari OJK belum ada. Untuk mendapatkan izin operasional OJK, secara teknis harus dipersiapkan. Kemudian kesiapan penyatuan kelembagaannya, personel, appraisal aset dan lainnya,’’ kata Wirajaya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (12/6) siang.

Setelah semua persyaratan lengkap, barulah Pemprov akan mendaftarkan perubahan badan hukum PT. Bank BPR NTB ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Terkait dengan persetujuan dua bupati yang dulu membuat proses merger menjadi lama. Wirajaya mengatakan, persetujuan dari Bupati Sumbawa dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat sudah clear. Kedua bupati tersebut sudah setuju mengenai merger PD.BPR

menjadi PT. Bank BPR NTB. Wirajaya menjelaskan, Perubahan Perda mengenai merger BPR tersebut terkait dengan persyaratan pengangkatan direksi PT. Bank BPR NTB. Persyaratan direksi mengacu pada PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri. ‘’Kalau dalam Perda kemarin belum disebutkan secara teknis berapa usia minimal calon direksi. Sekarang sudah ada usia maksimal termasuk komisaris,’’ terangnya.

Dalam Perda yang baru, kata Wirajaya, usia maksimal calon komisaris 60 tahun. Sedangkan calon direksi maksimal 55 tahun. Kemudian persyaratan lainnya bagi calon direksi PT. Bank BPR NTB, dapat berasal dari unsur eksternal. ‘’Perekrutan direksi boleh dari eksternal BPR sepanjang memenuhi ketentuan UU berlaku. Maksudnya, ada persyaratan secara teknis untuk menjadi direksi dan komisaris harus bersertifikat perbankan,’’ terangnya.

Setelah memenuhi persyaratan umur dan sertifikat

perbankan, barulah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (UKK). Dari hasil UKK yang dilakukan Pemprov, kemudian diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan fit and proper test. ‘’Itu mekanismenya,’’ jelasnya.

Setelah ditetapkannya Perda merger BPR ini, lanjut Wirajaya, Pemprov diberikan waktu paling lambat sampai tiga tahun untuk melakukan merger dan perubahan badan hukum BPR. Dalam Perda sebelumnya, Pemprov hanya diberikan waktu selama setahun.

Dengan batas waktu yang ada, ia yakin merger BPR NTB akan segera rampung. Pasalnya banyak aspek yang harus disiapkan, mulai dari IT, sarana prasarana, kelembagaan dan lainnya. ‘’Diberikan kesempatan paling telat tiga tahun sejak Perda ditetapkan untuk bisa melakukan merger itu. Tim sedang bekerja paralel, baik dari aspek teknis dan non teknis sedang jalan. Kalau aspel teknis belum siap, ndak bisa keluar izin operasionalnya,’’ terangnya.

Dengan merger dan peruba-

han badan hukum PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB, diharapkan perusahaan daerah ini berperan lebih besar lagi dalam menggerakkan perekonomian NTB, khususnya memberikan akses permodalan kepada UMKM di daerah ini. Diharapkan PT. Bank BPR NTB dapat mengeliminir keberadaan rentenir atau bank rontok yang banyak berkeliaran di NTB. ‘’Paling tidak rentenir bisa diminimalisir atau kita nolkan. Akses permodalan kepada masyarakat lebih besar, dan mereka di desa-desa, dekat dengan pedagang kecil,’’ katanya.

Diketahui, saat ini ada delapan PD. BPR NTB. Yakni PD. BPR NTB Kota Mataram, PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR Lombok Timur, PD. BPR Sumbawa Barat, PD. BPR Sumbawa, PD. BPR Dompu dan PD. BPR NTB Bima.

Data Pemprov NTB, jumlah penyertaan modal Pemprov NTB di PD. BPR NTB sampai 2018 sebesar Rp78,66 miliar lebih. Sedangkan Pemda kabupaten Lombok Barat, Lombok

Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima sebesar Rp60,77 miliar lebih. Kemudian Pemkot Mataram, KSB dan KLU sebesar Rp7,22 miliar lebih.

Sehingga total penyertan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota di PD. BPR NTB sudah mencapai Rp146,659 miliar lebih. Dengan komposisi kepemilikan saham, 53,634 persen Pemprov NTB, 41,438 Pemda Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.

Serta 4,928 persen Pemkot Mataram, KSB dan KLU. Sementara itu, dividen yang disetor PD. BPR NTB sejak 2008 - 2018 bervariasi.

Pada 2008, dividen PD. BPR NTB sebesar Rp3,054 miliar, 2009 Rp4,30 miliar, 2010 Rp4,399 miliar, 2011 turun menjadi Rp2,084 miliar. Kemudian pada 2012 sebesar Rp3,062 miliar, 2013 sebesar Rp5,463 miliar, 2014 sebesar Rp6,988 miliar, 2015 sebesar Rp8,121 miliar, 2016 sebesar Rp11,631 miliar, 2017 sebesar Rp11,035 miliar dan 2018 sebesar Rp9,485 miliar. (nas)

Alat Peraga PAUD Kota Bima Rp 1,8 Miliar Diusut Kejaksaan Dari Hal. 1 Pengadaan alat peraga ini diketahui tahun 2018, sumber anggaran APBD Kota Bima senilai Rp 1,8 miliar. Menurut M. Ikhwanul, unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada kasus ini sudah terpenuhi.

Dalam pengadaan alat peraga untuk PAUD negeri dan swasta itu, penyidik menemukan indikasi mark up harga.

Menurutnya, jika diukur dengan kualitas, Alat Peraga Edukasi (APE) itu tidak sesuai.

“Barangnya memang ada, sesuai dengan RAB. Tapi ada indikasi mark up harga sudah

kami bisa temukan. Tinggal nanti bagaimana melibatkan ahli untuk hitung berapa kerugian negaranya,’’ kata dia.

Selain soal mark up, indikasi penyimpangan lainnya pada proses pengadaan dan distribusi alat peraga. Ada indikasi salah sasaran. ‘’Harusnya untuk PAUD A, tapi malah diberikan kepada PAUD B. Ini kami sebut sebagai salah sasaran,’’ ujarnya.

Terhadap kesalahan prosedur ini, pihaknya sedang melakukan pendalaman untuk menentukan letak kerugian negara, tentu saja dengan melibatkan auditor.

Menurut rencana, akan dilibatkan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kerugian negara. Namun sebelum itu, masih ada tahapan pemeriksaan saksi saksi di tingkat penyidikan.

Pada tingkat penyelidikan sebelumnya, tim Pidsus kata Ikhwan, sudah memeriksa sejumlah saksi dari Dikbud Kota Bima. Salah satu saksi penting itu adalah Kadis Dikbud Kota Bima, Alwi Yasin.

Saat pengadaan alat peraga itu bergulir, Alwi masih menjabat Kadis Dikbud, kemudian dimutasi ke Dinas

Lingkungan Hidup (DLH).

Tapi meski sudah pindah jabatan, tanggung jawabnya tetap melekat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan dipanggil lagi setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan.

Selain Alwi, diperiksa sejumlah kepala seksi (Kasi) lainnya, termasuk Kasi Sarpras yang berkaitan langsung dengan pengadaan.

Kejari Bima menyelidiki kasus ini setelah sebelumnya mendapat laporan masyarakat.

Item yang dilaporkan beragam, terkait pengelolaan dana PAUD/ TK sejak Tahun 2016, 2017 dan 2018 dan 2019.

Tahun 2016 lalu, jumlah PAUD di Kota Bima belum jelas datanya, namun tahun 2017 dan tahun 2018, Dikpora Kota Bima mendapat kucuran dana dari APBN senilai Rp5 miliar lebih atau setiap tahunnya mendapat suntikan dana Rp2,9 miliar.

Modus awal yang dilaporkan adalah dugaan pemotongan anggaran seluruh PAUD/TK hingga 50 persen dari total anggaran yang diterima. Namun setelah diselidiki, pihak Kejaksaan menemukan juga indikasi lain, terkait dugaan mark up harga APE, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan. (ars)

Batas Waktu Rekomendasi Kasus GNE Habis Dari Hal. 1 Kesimpulannya, pihak- pihak yang bertanggung jawab, salah satunya komit mengembalikan kerugian daerah. ‘’Para penunggak sudah menandatangani SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) untuk menuntaskan kerugian,’’ kata Ibnu Salim.

SKTJM itu sudah ditandatangani para pihak yang bertanggung jawab dengan jaminan penyerahan sertifikat hak

milik atas tanah. Penyerahan aset itu disertai surat kuasa menjual. Sementara untuk nilainya, akan ditaksir oleh tim appraisal. “Nanti ditaksir oleh lembaga penaksir harga untuk menentukan apakah sesuai atau tidak dengan jumlah kerugian yang ditanggung,” katanya.

SKTJM kedua, para penunggak ada yang bersedia mencicil temuan itu hingga Maret 2020 mendatang.

Dengan SKTJM yang ditanda tangani, akan menjadi pegangan Inspektorat, khususnya

PT. GNE dalam rangka upaya penyelesaian temuan. Jika pihak penunggak ingkar, bisa jadi dasar proses pidana. ‘’Jadi semua sudah tanda tangan SKTJM. Sementara yang mencicil, cicilannya langsung ke rekening PT GNE pada Bank NTB,’’ jelasnya.

Dengan perkembangan itu, menurutnya menandakan ada progres penyelesaian oleh para pihak yang namanya tercatat dalam temuan Inspektorat. Meski sudah ada perkembangan, tidak berarti akan dilepas. Ibnu

Salim mengaku akan terus memantau tiap perkembangan di GNE, sampai dengan batas akhir pelunasan sesuai kesepakatan sampai Maret 2020 mendatang.

Catatan sebelumnya, dari total temuan Rp 2,6 miliar, sebagian besar menjadi tanggungan Haris Budiharso senilai Rp 2,5 miliar. Sebelumnya Haris dilaporkan ke Inspektorat terkait kasus pengelolaan keuangan PT. GNE yang terindikasi bocor.

Haris Budiharso sudah dipanggil beberapa kali untuk

dikonfrontir dengan hasil audit Inspektorat tersebut. PT. GNE sedang siap siap melakukan penyitaan aset Haris. Dari hasil pemanggilan itu, yang bersangkutan mengakui piutangnya dan siap mengembalikan dalam bentuk asset berupa tanah di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara seluas 1 hektar. Hasil penjualan aset tanah setelah lelang itu akan dipakai menutup kerugian perusahaan. Jika kurang, akan dilakukan upaya penagihan lanjutan. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 13 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Event Lebaran Topat di Lobar Sedot Perhatian Wisatawan

(Suara NTB/rus)

BAWANG MERAH - Bawang merah adalah salah satu komoditi hortikultura yang menjadi atensi pemerintah. Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadikan komoditi si siung merah ini menjadi pilihan yang akan dikembangkan. Tahun 2019 ini, berbeda dengan tahun sebelumnya. Lotim rencana disalurkan bantuan pengembangan bawang merah dalam bentuk biji untuk areal seluas 50 ha.

Kampung KB Wawondoru Wakili NTB ke Tingkat Nasional Dompu (Suara NTB) – Dari total 204 kampung Keluarga Berencana (KB) di NTB, Kampung KB Desa Wawondoru di Dompu ditunjuk mewakili provinsi ke tingkat nasional sebagai wilayah percontohan. Ini sekaligus menandakan lembaga yang dibina BKKBN beberapa tahun terakhir itu berhasil memenuhi standar penilaian pemerintah provinsi jika dibanding daerah lain di NTB. Baik menyangkut kepengurusan dan rencana kerja kader maupun cakupan KB yang sudah dicapai.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Dompu, Gatot Gunawan, S.KM, MPPM kepada wartawan, Selasa (11/ 6) mengatakan, atas dipercayanya kampung KB Wawondoru ini pihak-

nya terus berupaya menggodok beberapa item yang akan menjadi bahan penilaian pusat. Seperti halnya pembinaan kelompok kegiatan, penataan lingkungan serta hal kecil lain yang masih perlu sentuhan. “Kesiapan kita sebenarnya sudah semua tinggal kita benahi sedikit-sedikit saja,” kata dia.

Di Dompu, terdapat 19 Desa yang dicanangkan sebagai kampung KB. Tetapi dalam hal kegiatan dan partisipasi masyarakatnya berdasarkan hasil evaluasi selama ini Wawondoru dinilai jauh lebih baik.

Capaian itu diharap bisa terus dipertahankan, sehingga mampu menjadi rujukan bagi daerah lain di Dompu bahkan di NTB. “Pusat ingin menunjuk satu kampung KB di tiap provinsi sebagai percontohan tingkat nasional.

Mungkin ini bisa menjadi rujukan bagi kampung KB lain yang ingin maju seperti Wawondoru,” ujarnya.

Rencananya, lanjut Gatot Gunawan, pemerintah pusat sudah tiba di NTB 17 Juni mendatang. Namun untuk waktu penilaian ke Kampung KB Wawondoru belum diketahui pasti pihaknya.

Di sisa waktu ini pihaknya terus melengkapi sarana prasaran yang dibutuhkan. Termasuk rumah KB yang memang sudah dari awal dipersiapkan sebagai pusat kegiatan pembinaan remaja maupun peningkatan kapasitas kader. “Rencananya tanggal 17 sampai 21 ini, cuma kita belum tahu pasti jadwalnya turun ke Dompu. Karena belum ada informasi dari provinsi,” pungkasnya. (jun)

Giri Menang (Suara NTB) Event tradisi lebaran topat (ketupat) yang digelar Pemkab Lombok Barat (Lobar) dihadiri pengunjung baik lokal maupun wisatawan asing.

Event yang memadukan tradisi adat dan budaya ini menyedot perhatian para wisatawan asing. Mereka mengabadikan momen itu dengan mengambil foto. Salah satu wisatawan asing asal Australia memberikan testimoni tentang ketertarikannya terhadap event budaya dan keindahan pulau Lombok khususnya Lobar.

Tradisi perayaan lebaran topat dimulai dengan prosesi ziarah dan nyekar di makam oleh bupati Lobar, H. Fauzan Khalid didampingi istri bersama Wabup Lobar, Hj. Sumiatun dan camat Batulayar, para pemangku adat, tokoh agama.

Setelah prosesi nyekar, Bupati dan Wabup menuju lokasi acara perayaan lebaran topat menggunakan cidomo yang sudah dihias.

Setiba di lokasi acara, Bupati sudah ditunggu oleh para tamu yang hadir. Turut hadir dalam acara itu, Gubernur diwakili oleh Plt Sekda Provnisi NTB, Hj Baiq Eva NN Parangan, mantan bupati Lobar, H. Lalu Mudjitahid, Sekda H.M. Taufiq, Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi, ketua DPRD Lobar, ketua komisi IV dan Forkopimda. Sebelum prosesi puncak lebaran topat, diawali dengan sambutan oleh Kadis Parwisata Lobar, Ispan Junaidi dan testimoni dari wistawan asal Australia.

Dalam testimoninya, wisatawan asing itu mengaku sangat terkesan dengan event tradisi adat yang baru kali pertama disaksikan. Ia juga mengaku sangat terkesima dengan keindahan alam di Lobar. “Alam Lombok Barat begitu indah, saya bulan madu di sini dan akan membawa lebih banyak lagi pengunjung dari Australia,” terang bule yang hadir bersama istrinya nya itu.

Puncak tradisi lebaran topat pun dimulai dengan tarian Praja topat Agung disuguhkan oleh para penari.

Setelah penampilan seni tari ini dilanjutkan dengan penjemputan peraja topat Agung yang dipimpin oleh pemucuk diiringi oleh teruna - dedara yang membawa ceret, pisau pemotong ketupat dan piranti lainnya sebagai simbol dim-

ulainya event lebaran topat.

Selanjutnya pemotongan ketupat dilakukan oleh bupati dan menyerahkan potongan ketupat ke mantan bupati Lobar. Lalu dilanjutkan pemotongan ketupat oleh Wabup dan menyerahkan potongan ketupat ke Plt sekda NTB. Pemotongan ketupat dilanjutkan dengan buka tembolaq pesaji. Prosesi ini menjadi tanda berakhirnya rangkaian tradisi lebaran topat.

Dalam sambutannya, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan, kegiatan ini masuk agenda rutin pemda sebagai bagian dari ritual sekaligus event budaya. Lebaran topat (lebaran nine) ini ada sebagai gabungan antara sesuatu yang didasari kesadaran yang bersifat spiritual dengan perilaku sosiobudaya. “Maka lebaran topat disamping sebagai kegiatan upacara ritual juga kegiatan budaya masyarakat Lobar khususnya dan suku sasak di Lombok,” jelas dia.

Kedepan ia berharap agar event

ini mampu lebih meningkatkan kunjungan wisatawan, sebab pada event kali ini dihadiri pula oleh wisatawan asing. Menurut dia, wisatawan asing biasanya ada yang tertarik dengan event murni budaya semacam ini.

Sementara itu Ispan Junaidi mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mempertahankan spirit religiusitas dan budaya. Lobar dengan berbagai budaya menggelar event lebaran topat ini sekali dalam setahun. “Dari perspektif pariwisata tak ada lain kegiatan ini juga untuk membangun spirit agar Lobar mempersiapkan diri menyongsong pariwisata kedepan,” jelas dia. Dari awal pelaksanaan Bupati selaku representasi tokoh, yang berbeda pada event lebaran topat kali ini diadakan lomba dulang pesaji dan berbagai atraksi kesenian lokal yang menyedot perhatian pengunjung. (her/*)

(Suara NTB/her)

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat mengambil ketupat peraje topat Agung

(Suara NTB/her)

Wabup Lobar saat mengambil ketupat peraje topat Agung

(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)

Ispan Junaidi

Bupati didampingi istri dan Wabup bersama Plt Sekda NTB Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih saat menyantap sesaji

Pelatih Pertanyakan Penghentian Pelatda Mayung Mataram (Suara NTB) Sejumlah pelatih yang tergabung dalam Pelatda Mayung NTB berencana akan mendatangi Kantor Dispora NTB, Kamis (13/6). Mereka mempertanyakan kejelasan kelanjutan Pelatda Mayung kepada Kadispora NTB. “Kita semua pelatih mau menghadap Kadispora NTB. Intinya kita mau tanya, bagaimana dengan nasib Pelatda Mayung NTB,” ucap pelatih cabor Kempo, Agus Suharian kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (13/6).

Dikatakan Agus, kejelasan kelanjutan Pelatda Mayung NTB perlu dipertanyakan, karena para atlet NTB belum dipanggil untuk kembali masuk Pelatda di GOR. Menurut

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Suasana rapat Dispora NTB dengan KONI NTB di ruang kerja Kadispora NTB, Rabu (12/6). Tampak Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin tengah memimpin rapat.

Agus, pihak KONI NTB tak bisa melanjutkan Pelatda Mayung NTB karena anggaran

KONI NTB telah dikurangi oleh Pemprov NTB. Lanjutnya, atlet dan pelatih yang tergabung dalam Pelatda Mayung NTB sampai kemarin belum dipanggil oleh KONI NTB untuk kembali mengikuti Pelatda Mayung yang dipusatkan di GOR 17 Desember Turide Mataram.

Hal ini dikarenakan belum ada kejelasan soal tambahan anggaran Rp2 miliar yang dijanjikan Pemprov NTB. Terkait dengan persoalan tersebut, pelatih meminta Pemprov NTB segera membuat keputusan apakah Pelatda dilanjutkan atau tidak, sehingga para atlet dan pelatih tidak dibuat bingung. Diakui Agus selama atlet dan pelatih mudik lebaran 1 Juni lalu, para atlet Pelatda Mayung NTB tetap melaksanakan latihan di masing-masing cabor. Namun kegiatan latihan atlet di masing-masing daerah tak bisa maksimal karena adanya ancaman pelatda dihentikan.

Di tempat terpisah, pelatih cabor menembak, Andik Budi Hariono membenarkan bila para pelatih Pelatda Mayung akan mendatangi Kantor Dispora NTB hari ini. Selain mendatangi Dispora NTB para pelatih juga akan mendatangi Kantor DPRD NTB guna menyampaikan aspirasi atlet dan pelatih yang tengah mempersiapkan atlet mengikuti PraPON 2019 dan PON 2020. Para pelatih berharap Pelatda tetap berlanjut karena sejumlah atlet sedang persiapan mengikuti Pra-PON 2019. (fan)