Edisi Selasa 14 Mei 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 14 MEI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 57 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Berkah Ramadhan Pemprov NTB Gelontorkan Bantuan untuk KLU Tanjung (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc melanjutkan Safari Ramadhan 1440 H ke Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam kesempatan itu, gubernur bersama rombongan menyerahkan sejumlah bantuan bertempat di Masjid Jami’ Ikhwanul Muttaqin, Gondang, Kecamatan Gangga, Minggu (12/5) malam.

Gubernur dan rombongan diterima Bupati KLU, H. Najmul Akhyar dan pejabat OPD, pengurus masjid serta masyarakat Desa Gondang. Gubernur menyempatkan diri ikut Salat Tarawih bersama warga, kemudian diikuti tausyiah Ramadhan.

Untuk mendukung gerakan ‘’NTB Gemilang’’ Tahun 2019, Pemprov NTB melalui gubernur, menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis kepada Pemda KLU

yang diterima langsung Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Adapun sumber dan jumlah bantuan dana yang diterima yaitu, dari Baznas NTB sebesar Rp10.000.000, untuk Pembangunan Masjid Jami Ihwanul Muttaqien yang diserahkan kepada Ta’mir Masjid Jami Ihwanul Muttaqien. Kemudian dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebesar Rp495.000.000, untuk mendukung program “NTB Gemilang” tahun 2019 yang diserahkan kepada Bupati Lombok Utara.

Sementara dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, diserahkan bantuan sebesar Rp1.480.000.000, yaitu untuk pengembangan usaha pangan masyarakat, pemberdayaan pekarangan, pengembangan desa mandiri, dan pengembangan koperasi usaha tani.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN BANTUAN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan diterima Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat Safari Ramadhan di Masjid Jami’ Ikhwanul Muttaqin, Gondang, Kecamatan Gangga, Minggu (12/5).

Input Kebutuhan Pegawai Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51

05:01

12:16

15:36

18:09

19:20

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) akan membuka 100.000 lowongan CPNS 2019. Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengatakan telah melakukan input data kebutuhan pegawai lewat sistem e-formasi Kemen PANRB.

TO K O H Klarifikasi Ulang Dana Porprov SUBDIT III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mematangkan penyelidikan dana Porprov X NTB tahun 2018. Penyidik mengagendakan klarifikasi Ketua KONI NTB untuk dimintai keterangan, Senin (13/5) kemarin. Tapi yang bersangkutan tidak hadir.

Undangan klarifikasi Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto tersebut berkenaan dengan pengelolaan anggaran Porprov X yang totalnya sebesar Rp13,3 miliar.

Syamsudin Baharuddin Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Pemprov Tunggu Penetapan Kuota CPNS 2019

(Suara NTB/dok)

Intervensi 20 Desa Wisata GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menandatangani SK penetapan 99 desa wisata yang fokus dikembangkan dalam lima tahun ke depan. Tahun 2019 ini, Pemprov fokus melakukan intervensi terhadap 20 desa wisata yang tersebar di NTB. Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan, SK penetapan 99 desa wisata sudah ditandatangani gubernur. ‘’Dari 99 desa wisata itu yang sekarang kita memulai intervensi tahun ini ada 20 desa,’’ sebut Faozal dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (13/5).

H. L. Moh. Faozal Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Selanjutnya, Pemprov tinggal menunggu jumlah kuota CPNS yang akan diberikan untuk Pemprov NTB dalam rekrutmen CPNS 2019. Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan pihaknya siap melaksanakan rekrutmen CPNS 2019.

Untuk penyampaian formasi yang dibutuhkan, Fathurrahman mengatakan sudah ada data kebutuhan pegawai seperti data-data sebelumnya sesuai hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). ‘’Data masih ada sesuai kebutuhan kita yang dulu. Dan itu sudah ter-input dalam sistem e-formasi Kemen

PANRB. Jadi, tinggal berapa kuota yang diberikan kita saja,” kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/5) siang.

Fathur mengatakan, posisi Pemprov saat ini menunggu kuota yang akan diberikan Kemen PANRB. Pasalnya, jumlah kebutuhan pegawai atau formasi jabatan yang dibutuhkan sudah disampaikan ke Kemen PANRB lewat sistem e-formasi. ‘’Tinggal prosesnya sama dengan dulu menunggu kuota,’’ terangnya.

Setelah memperoleh kuota CPNS 2019, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian dengan jabatan-jabatan yang dibutuhkan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Jabatan Sekda NTB Segera Berakhir

Seleksi Tunggu Perintah Gubernur Mataram (Suara NTB) Masa jabatan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D akan segera berakhir. Sekda akan genap berusia 58 tahun atau memasuki masa purna tugas sebagai birokrat pada 8 Juni mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin

(13/5) mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan atau perintah dari gubernur terkait dengan seleksi terbuka jabatan Sekda NTB. Jika belum ada Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk, sementara Sekda yang sekarang sudah berusia 58 tahun per 8 Juni 2019.

Maka kemungkinan akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda NTB. Bersambung ke hal 15

H. Fathurrahman

Jenazah TKI asal Mataram Telantar di Malaysia Mataram (Suara NTB) Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kota Mataram meninggal di Malaysia dua pekan lalu. Hingga saat ini, jenazahnya telantar di negeri jiran. Keluarga tak mampu menanggung biaya tebus dan mengangkut jenazah yang nilainya hingga Rp30 juta.

TKI itu diketahui bernama Herman Mahsun (35) asal Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Almarhum berangkat lima bulan lalu, namun melalui jalur tidak resmi. Ia berangkat menggunakan paspor pelancong tanggal 13 Mei 2016 lalu. ‘’Meninggalnya sudah dua minggu yang lalu.

Sampai sekarang kami dari pihak keluarga belum mampu menebus biaya pemulangan,’’ kata Taufik, keluarga almarhum.

Almarhum diketahui meninggal setelah mengidap penyakit radang paru paru. Sempat dirawat di Hospital Sungai Buloh, Petaling District, Selangor, Malaysia. Namun sekitar dua pekan lalu meninggal dunia. ‘’Sampai hari ini tidak jelas, karena biaya tebus di rumah sakit sampai 13.000 ringgit, sekitar 24 juta. Belum termasuk ongkos pemulangan,’’ kata Taufik.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Selangor, namun belum juga ada kejelasan. Laporan juga disampaikan pekan lalu ke BP3TKI NTB dan sudah direspons meski belum ada kepastian. ‘’Pada saat datang pertama, BP3TKI meminta kelengkapan dokumen. Kemudian kedatangan kedua minta buat pernyataan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

PASPOR - Parpor Herman Mahsun (35) asal Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kota Mataram.

Dinamika Efek Ekor Jas Pilpres 2019 di NTB Efek ekor jas Pilpres di NTB memberikan pengaruh yang dinamis bagi Parpol-parpol yang mengalaminya. Sebagian Parpol mampu mengkapitalisasi sentimen Pilpres untuk mendongkrak perolehan suara mereka. Sebagian lainnya, seperti tidak merasakan dampak apapun. Ada pula yang sukses menghindari anjloknya perolehan suara akibat sentimen Pilpres.

DI Pemilu 2019, efek ekor jas atau coat-tail effect, digunakan untuk menyebut dampak elektoral dari dukungan Parpol untuk kandidat di Pilpres, terhadap perolehan suara parpol tersebut di Pemilu Legislatif. Hal ini terlihat dalam perolehan suara parpol pengusung pasangan Capres/Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo-Sandi di NTB. Namun, tidak semua partai sukses

menikmati efek ini. Di Pilpres dan Pemilu 2009 misalnya, terdapat cukup banyak partai politik yang mendukung figur Capres SBY. Meski demikian, efek ekor jas rupanya diborong sendirian oleh Partai Demokrat. Sementara, hampir seluruh parpol lain yang mendukung SBY, suaranya justru mengalami penurunan di Pemilu 2009.

Dinamika serupa juga terjadi pada Pemilu 2019. Di NTB, yang menjadi

lumbung suara pasangan PrabowoSandi, efek ekor jas sepertinya hanya dinikmati oleh dua parpol saja, yaitu Gerindra dan PKS. Dua partai ini berhasil mengkapitalisasi perolehan suara mereka baik untuk tingkat DPR RI maupun DPRD Provinsi.

PAN dan Demokrat yang juga mendukung Prabowo-Sandi, mengalami nasib yang justru kurang mengenakkan. PAN masih terselamatkan oleh besarnya dukungan pribadi untuk H. M. Syafrudin, ST, MM di Dapil NTB I. Syafrudin sukses terpilih kembali karena suara pribadinya menjadi yang terbesar diantara seluruh Caleg DPR RI Dapil NTB I, dengan 66.902 suara.

Di Dapil NTB II, PAN harus tersingkir dari daftar peraih kursi DPR

RI. Sementara Demokrat, gagal di NTB I dan berhasil mengamankan satu kursi DPR RI di NTB II. Tidak Otomatis Kemenangan yang diraih pasangan Prabowo-Sandi di NTB memang tidak lantas mengantarkan partai pengusungnya keluar sebagai pemenang Pemilu. Demikian juga sebaliknya, kekalahan Jokowi-Ma’ruf juga tidak lantas membuat partai pengusungnya menelan pil pahit kekalahan.

Diketahui, perolehan dukungan yang diraih Prabowo-Sandi di NTB berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU, sebesar 2.011.319 suara. Sementara Jokowi-Ma’ruf hanya mendapatkan dukungan sebesar 951.242 suara.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

Halaman 2

Pilkada Kota Mataram

SDM Kelurahan Terbatas KELURAHAN memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Pengelolaan keuangan butuh kehati – hatian, terutama dari aspek penggunaan serta pelaporan. Butuh penguatan sehingga kelurahan terhindar dari persoalan hukum.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengungkapkan, persoalan dihadapi di kelurahan mengenai keterbatasan SDM. Staf berstatus pegawai negeri minim. Sementara, kelurahan harus dihadapkan oleh mekanisme pelaporan keuangan dana kelurahan yang sistematis (Suara NTB/cem) dan sesuai petunjuk. KetCahya Samudra erbatasan sumberdaya dikhawatirkan jadi kendala pada pelaporan ke depannya.

“Dana kelurahan ini saya optimis berjalan dengan segala keterbatasan di kelurahan,” kata Cahya dikonfirmasi Senin (13/5). Sistem pelaporan penggunaan dana sempat ada perbedaan persepsi antara Inspektorat dengan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram. Perbedaan mekanisme pelaporan oleh instansi teknis tentu semakin menyulitkan kelurahan. Disatu sisi lanjutnya, kelurahan didesak untuk membantu menyerap anggaran maksimal 50 persen pada bulan Juli mendatang.

Setidaknya, harus ada bimbingan teknis dari Badan Keuangan Daerah, Bagian Layanan Pengadaan serta Inspektorat bagi lurah, bendahara pengeluaran untuk menyamakan persepsi mengenai sistem pelaporan. “Dari perbedaan persepsi ini, kita menunggu workshop gabungan dari tiga instansi itu untuk menyamakan persepsi,” teranganya.

Mantan Lurah Pagutan Barat ini menambahkan, persoalan kekurangan SDM di kelurahan berulangkali disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pihaknya meminta ada distribusi pegawai yang berkompeten ditempatkan di kelurahan. Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah dituntut memberikan pelayanan optimal. “Sudah berapa kali kita minta. Iya, mungkin masih banyak kekurangan pegawai,” tandasnya.

Dana kelurahan sebagai produk baru memiliki pola pengelolaan berbeda. Pemerintah telah mengatur pengelolaannya dengan sistem swakelola. Dia bersyukur lima kelurahan di Kecamatan Sekarbela memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat bisa menjadi mitra kelurahan. Dua item pekerjaan dikerjakan yakni peningkatan sarana – prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Aspirasi disampaikan masyarakat terlihat dari dokumen musyarakat kelurahan (Muskel) dari masing – masing kelurahan bervariatif. Diantaranya rabat jalan, perbaikan drainase dan lain sebagainya. Karena dana kelurahan adalah barang baru, Lurah berulang kali diingatkan untuk tetap hati – hati. Penggunaan anggaran harus sesuai usulan di muskel, agar terhindar dari persoalan hukum. (cem).

Netralisir Harga PROSES kenaikan harga sembako terjadi secara nasional. ‘’Proses kenaikan harga ini terjadi di kota besar dan kota kecil. Apalagi di pedesaan-pedesaan nambah harganya karena terkait dengan jalur distribusi,’’ kata anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Suara NTB di Mataram, Senin (13/5).

Pemerintah diharapkan dapat mengimbau para pengusaha agar tidak terlalu banyak menaikkan harga. Namun rupanya imbauan itu tidak didengar oleh para pengusaha. ‘’Sehingga seperti inilah yang terjadi,’’ cetusnya.

Dalam kondisi harga yang serba naik ini, Pemkot Mataram diminta mengambil inisiatif untuk menetralisir harga.

Misalnya dengan cara menggelar pasar murah dan lainlain. Namun sifatnya pada barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Seperti beras, gula dan lain sebagainya. ‘’Gula di akhir-akhir pekan kemarin juga berat kondisinya. Gula ini habis di pasaran. Kalau ini sudah habis, terus ngisi lagi, harga pasti naik,’’ katanya. Menurut Misban, tokotoko mungkin tidak berpikir akan adanya aksi borong oleh masyarakat. Mengingat kondisi perekonomian yang cenderung lesu pascagempa. ‘’Namun kenyataannya masyarakat membeli dalam jumlah banyak,’’ sesalnya. Kemungkinan, lanjut politisi PKPI ini, masyarakat khawatir akan terjadi kenaikan harga pada pertengahan Ramadhan sehingga mereka melakukan aksi borong. ‘’Mereka meningkatkan stok-stok di rumah. Bukan hanya para pedagang,’’ imbuhnya. Tugas pemerintah di sini bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tidak perlu khawatir, tidak akan ada kenaikan harga yang signifikan. ‘’Namun tetap saja itu terjadi,’’ cetusnya. Partisipasi para pengusaha untuk terus menambah stok sangat diharapkan.

Sehingga, niat para spekulan maupun konsumen untuk melakukan aksi penimbunan tidak dapat tercapai. Fenomena terjadinya kenaikan harga yang signifikan terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat seolah membuat kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sia-sia. ’’Nah ini yang mereka tidak perkirakan,’’ imbuh anggota Dewan dari dapil Ampenan ini.

Misban meragukan pendapat yang menyebutkan bahwa daya beli masyarakat melemah pascagempa. ‘’Buktinya awal ramadhan, masyarakat langsung melakukan aksi borong.

Bahkan ada yang menggunakan kendaraan bak terbuka datang belanja dari luar Kota Mataram,’’ ungkapnya. Disinilah tugas pemerintah bagaimana membuktikan bahwa awal, tengah dan di akhir Ramadhan tidak akan ada kenaikan harga. (fit) Misban Ratmaji (Suara NTB/fit)

Pasangan Selly -Ahda Mulai Digadang - gadang Mataram (Suara NTB) Bursa bakal calon (balon) Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Kota Mataram mulai bermunculan. Salah satunya, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang digadang – gadang berduet dengan Badruttaman Ahda yang merupakan putra pertama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Paket bakal pasangan Selly – Ahda memiliki perhitungan politik yang matang. Selly yang tak lain istri politisi senior, H. Rachmat Hidayat memiliki basis massa cukup besar dengan kendaraan politiknya PDI Perjuangan. Apalagi Selly telah memiliki pengalaman selama enam bulan memimpin Kota Mataram sebagai pelaksana tugas (Plt) Walikota pada 2015 lalu. Pengalaman di birokrasi serta rekam jejak ditinggalkan saat itu hingga kini masih harum, terutama di kalangan pegawai

honor dan masyarakat secara umum. Selly saat itu menaikkan gaji pegawai tidak tetap serta membuat perubahan dari aspek penataan kota.

Sementara itu, H. Ahyar Abduh juga agaknya tidak ingin kekuasaan yang dibangun selama hampir 20 tahun sejak berpasangan dengan H. Moh. Ruslan (alm) hilang begitu saja. Ia memiliki basis massa militan. Dan, tidak ingin massanya diserahkan begitu saja ke orang lain. Alternatifnya adalah dengan mendorong putranya maju menggantikannya

pada Pilkada 2020 mendatang.

Duet Selly – Ahda, tentu semakin membuat langkah Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana cukup berat. Selly dikonfirmasi via ponselnya, Senin (13/5) rupanya masih malu – malu menanggapi dirinya yang digadang-gadang menjadi bakal calon Walikota.

Dia beralasan ingin fokus melaksanakan ibadah selama Ramadhan dan enggan bicara politik. “Fokus ibadah dulu. Urusan politik nanti,” jawabnya.

Namun demikian, ia tak mengelak jika ada dorongan

dari masyarakat memintanya maju pada Pilkada Kota Mataram. Keputusan itu diserahkan ke suaminya yang merupakan Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat.

Persoalan berpasangan dengan Badruttaman Ahda, Selly enggan mengomentari. Karena, apapun bisa saja terjadi di politik. “Namanya politik apapun bisa terjadi,” ucapnya.

Selly memiliki pandangan dengan berpasangan dengan Ahda sangat bagus. Anak pertama Walikota Mataram, masih muda. Artinya, dari segi kapasitas bisa diandalkan.

Meskipun urusan politik minim pengalaman.

Ahyar Abduh dikonfirmasi sebelumnya, tak membantah memiliki keinginan untuk mengusung putra sulungnya Badru-

ttaman Ahda, untuk maju pada Pemilihan Walikota 2020 mendatang. Peta politik akan dilihat sebelum benar – benar mendorong putranya bertarung.

Untuk mengusung putranya, Ahyar dipastikan telah memiliki strategi termasuk kendaraan politik. Namun demikian, Walikota dua periode ini enggan secara gamblang menyebutkan detail partai apa dan dengan siapa akan berpasangan. “Saya kira ini terlalu pagi,” jawabnya singkat.

Dia melihat masyarakat mulai mengekspresikan pilihan politik mereka dengan cara melihat serta membaca figur mana yang cocok menggantikannya di 2021 mendatang.

Urusan apakah anaknya menjadi nomor satu atau dua tergantung eskalasi politik. (cem)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Proyek Belum Ditender 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – OPD, sehingga perlu hati – 1234567890123456789012345678901212 Sekitar Rp42 miliar leb- hati menyusun dokumen 1234567890123456789012345678901212 ih anggaran proyek fisik perencanaan agar tidak 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 milik Pemkot Mataram salah. “Insya Allah, bulan 1234567890123456789012345678901212 belum ditender. Organisa- Mei ini kita tender,” kata 1234567890123456789012345678901212 si perangkat daerah (OPD) Mahmuddin.

1234567890123456789012345678901212 Sementara, dua pekersedang melakukan penye1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 suaian harga. Keterlam- jaan fisik yakni revitalisa1234567890123456789012345678901212 batan tender disadari akan si Pasar Cakranegara dan 1234567890123456789012345678901212 memicu proyek tak selesai Mandalikan nilanya men1234567890123456789012345678901212 capai Rp6,5 miliar metepat waktu.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Data diperoleh dari Lay- nunggu daftar isian peng1234567890123456789012345678901212 anan Pengadaan Sistem gunaan anggaran dari pe1234567890123456789012345678901212 Elektronik (LPSE) Kota merintah pusat. Dokumen 1234567890123456789012345678901212 Mataram pukul 15.40 wita, lelang sudah diserahkan 1234567890123456789012345678901212 Senin (13/5). Pekerjaan ke Bagian Layanan Pen1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 fisik yang telah masuk ta- gadaan serta telah dilaku1234567890123456789012345678901212 hap lelang adalah rehabil- kan ekspose di hadapan 1234567890123456789012345678901212 itasi dan rekonstruksi ge- Tim Pengawal dan Penga1234567890123456789012345678901212 dung Graha Mentaram mi- man Pemerintah dan Pem1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lik Rumah Sakit Umum bangunan Daerah (TP4D).

1234567890123456789012345678901212 Namun kata MahmudDaerah senilai Rp3,8 mil1234567890123456789012345678901212 iar. Peningkatan jalan pa- din, sebagian besar doku1234567890123456789012345678901212 ket I di Jalan TGH. Izuddin men penawaran telah dis1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 senilai Rp10 miliar, paket erahkan ke Balap untuk di1234567890123456789012345678901212 IV Jalan Prasarana II se- lakukan tender. Diprediksi 1234567890123456789012345678901212 nilai Rp1,6 miliar, paket III bulan Mei tender telah se1234567890123456789012345678901212 jalan di depan MIN Mat- lesai dan bulan Juni bisa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 aram Rp1,9 miliar, pen- tandatangan kontrak. “Kita 1234567890123456789012345678901212 ingkatan jalan paket III di upayakan bulan Juni sudah 1234567890123456789012345678901212 dekat TK Internasional se- bisa kontrak,” harapnya.

1234567890123456789012345678901212 Paling mengkhawatirnilai Rp4,3 miliar dan pa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ket I peningkatan di jalan kan kata Mahmuddin, 1234567890123456789012345678901212 di BBI Sayang – sayang se- pengerjaan monumen Ma1234567890123456789012345678901212 taram Metro di Jalan nilai Rp1,8 miliar.

1234567890123456789012345678901212 Asisten II Setda Kota Lingkar Selatan, Kelurah1234567890123456789012345678901212 Mataram, Ir. H. Mahmud- an Jempong Baru. Angga1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 din Tura membenarkan, rannya Rp11 miliar dan 1234567890123456789012345678901212 pekerjaan fisik total ang- hanya dikerjakan oleh 1234567890123456789012345678901212 garannya mencapai Rp60 satu rekanan.

1234567890123456789012345678901212 Kebiasaan tender termiliar lebih, masih minim 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 diajukan tender. Per- lambat akan memicu pe1234567890123456789012345678901212 soalannya organisasi per- kerjaan molor. Hal ini 1234567890123456789012345678901212 angkat daerah perlu perlu diantisipasi dan di1234567890123456789012345678901212 melakukan penyesuaian minta pimpinan organ1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 harga serta keterbatasan isasi perangkat daerah 1234567890123456789012345678901212 sumberdaya manusia dimi- segera menyerahkan do1234567890123456789012345678901212 liki oleh masing – masing kumen lelangnya. (cem) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 BELUM DILELANG - Pengendara melintas di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bundaran atau monumen Mataram Metro, di Jalan 1234567890123456789012345678901212 Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru. Hingga 1234567890123456789012345678901212 pertengahan Mei, dokumen perencanaan belum 1234567890123456789012345678901212 diserahkan ke Balap untuk dilelang. Proyek senilai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rp11 miliar dikhawatirkan terlambat.

1234567890123456789012345678901212

OPD Masih Sesuaikan Harga

(Suara NTB/cem)

KORBAN GEMPA - Seorang warga di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais mengumpulkan sisa material, Senin (13/5). Sebanyak 800 KK korban gempa tertunda menerima bantuan rehab rumah. Hasil validasi data kategori rumah dilaporkan tak sesuai realisasi di lapangan. Bantuan rehab dan rekon senilai Rp200 miliar tak bisa terpakai dan menunggu petunjuk pemerintah pusat.

800 KK Korban Gempa Tertunda Terima Bantuan Rehab Rumah Mataram (Suara NTB) – Sekitar 800 kepala keluarga (KK) korban gempa bumi Juli 2018 lalu di Kota Mataram, terpaksa ditunda menerima bantuan rehab rumah.

Hasil validasi tak sesuai dengan fakta di lapangan. Penyerahan bantuan menunggu kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyebutkan, secara keseluruhan data rumah rusak kategori berat diterima sekitar 2.300 lebih. Realisasi dari hasil validasi hanya 1.500 rumah yang masuk kategori rusak berat.

Sementara, 800 unit rumah lainnya memiliki dinamika persoalan berbeda. Antara lain, warga enggan rumahnya dirobohkan, data ganda, rumah tak masuk kategori rusak berat dan lainnya. Sehingga, pihaknya mengubah surat keputusan dan menurunkan status menjadi rusak sedang dan ringan. Secara otomatis lanjut Kemal, warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan Rp50 juta turun menjadi Rp25 juta.

“Mau tidak mau kita harus turunkan statusnya jadi rusak sedang dan ringan,” kata Kemal. Karena turun status sambung Kemal, anggaran rehab – rekon nilainya mencapai Rp200 miliar belum bisa dic-

airkan atau tidak bisa dipakai. Pemkot Mataram harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketidaksinkronan data justru akan memunculkan masalah apalagi masa rehab dan rekon berakhir September mendatang.

Kemal mengaku, optimis perbaikan rumah tahan gempa khusus rusak berat bisa selesai.

Secara progres pekerjaan di lapangan mencapai 80 persen.

Oleh karena itu, ia meminta BNPB segera mengubah status dari perbaikan rumah tersebut tanpa menuntut swadaya masyarakat. Pemkot Mataram saat ini sedang berpikir pemulihan ekonomi masyarakat.

“Makanya ini kita minta di BNPB. Kalau uang Rp50 juta sudah selesai dipakai ubah saja statusnya. Jangan tuntut swadaya masyarakat,” terangnya. Sedangkan, dana Rp2 miliar masih mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga diakui oleh Kemal. Permasalahannya adalah, data diajukan ganda, tak sesuai fakta di lapangan serta faktor lainnya. Pemerintah cukup berhati – hati memberikan bantuan supaya bantuan tidak salah sasaran.

Sekretaris Badan Penaggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki membenarkan dana Rp2 miliar tersebut masih berada di rekening BPBD. Dia mengklarifikasi sebenarnya dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening BPBD bukan mengendap. Tetapi dana itu tidak dapat dilanjutkan terkait anomali data.

Misalnya, pengajuannya ganda, nomor induk kependudukan ganda, beda nama beda nomor induk kependudukan, kerusakan tidak sesuai fakta dan satu kepala keluarga mengajukan lebih dari satu dan lainnya.

“Saat ini, kami sedang validasi faktual, agar bantuan tepat sasaran,” kata Jack, sapaan akrabnya dikonfirmasi pekan kemarin.

Pengerjaan rumah tahan gempa baik itu rumah instans sederhana sehat dan rumah instans konvensional telah dikerjakan. Pemerintah kata dia, ingin mempercepat termasuk fokus mendalami data yang memang harus divalidasi agar semua bantuan tepat sasaran.

BPBD saat ini juga sedang mempersiapkan surat keputusan (SK) pemutakhiran terhadap SK Walikota sebelumnya. Langkah ini menurut dia, harus diambil sikap tegas. Jika tidak berkonsekuensi terhadap bantuan tidak tepat sasaran. (cem)

(Suara NTB/cem)

Pemkot Siapkan Rp20 Miliar Bayar THR Pegawai Mataram (Suara NTB) – Aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram bakal berlimpah rejeki. Tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke 13 dibayar bertahap. Badan Keuangan Daerah (BKD) menyiapkan anggaran Rp20 miliar khusus membayar tunjangan hari raya.

THR bagi ASN diprediksi akan dicairkan sekitar 24

Mei pekan depan. Sementara, gaji ke 13 dibayarkan bulan Juni mendatang. Kepala BKD, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menyatakan, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan untuk pembayaran THR bagi ASN. “Uangnya sudah siap, tinggal dicairkan saja,” kata Syakirin dikonfirmasi, Senin (13/5).

Persoalannya adalah pencairan anggaran yang diatur dalam peraturan pemerin-

tah disyaratkan bagi daerah untuk mengatur melalui produk hukum berupa peraturan daerah. Pengaturan melalui Perda ini justru akan menghambat proses pencairan. Untuk menghasilkan produk hukum perlu kajian akademisi, sidang dan pembahasan panjang, sehingga tidak mungkin dana bisa dicairkan.

Syakirin menambahkan, informasinya pemerintah pusat sedang merevisi peraturan

pemerintah. “Kalau sekarang itu tidak bisa dibagikan. Beda dengan pegawai pusat cukup diatur melalui peraturan menteri keuangan,” tandasnya.

Untuk gaji ke 13 sambung Syakirin, pemerintah akan mencairkan di bulan Juni mendatang. Dana itu diberikan oleh pemerintah untuk biaya pendidikan. Pegawai Pemkot Mataram, Siti Maesaroh bersyukur segera cairnya THR. Uang tersebut nantinya, akan

dipergunakan untuk kebutuhan lebaran. Maklum saja sambung dia, kebutuhan menjelang Idul Fitri relatif meningkat dibandingkan hari biasanya.

“Iya, bersyukur kalau segera cair,” ucapnya. Selain THR, ASN juga akan mendapatkan gaji ke 13.

Tambahan pendapatan ini sambung dia, nilai membantu terutama biaya pendidikan anaknya. (cem)

POLHUKAM DPRD Kota Mataram Sampaikan 4 Raperda Hak Inisiatif

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

Mataram (Suara NTB) – Hingga penghujung masa jabatan anggota DPRD Kota Mataram periode 2014 -2019, masih menunjukkan produktivitas yang cukup tinggi. Senin (13/5) kemarin, DPRD Kota Mataram, menggelar rapat paripurna penyampaian 4 raperda hak inisiatif Dewan.

Paripurna dihadiri lengkap oleh pimpinan DPRD Kota Mataram. Rapat paripurna yang dihadiri asisten I Setda Kota Mataram, dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiartha yang didaulat membacakan pidato pengantar penyampaian 4 buah paket raperda hak inisiatif Dewan, mengungkapkan, mengacu pada Program Pembentukan Perda Kota Mataram Tahun 2019 dan Jadwal Kegiatan Dewan Masa Sidang III Tahun Dinas 2018-2019, dalam Rapat Paripurna kali ini Dewan menyampaikan 4

buah Raperda Hak Inisiatif Dewan, yaitu: 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Selama ini pengelolaan keolahragaan belum terbangun sistem yang paripurna, terintegrasi dan menyatu dengan berbagai pihak terkait/ stakeholder termasuk masyarakat, minimnya sarana prasarana, anggaran yang belum memadai, serta sistem pembinaan yang belum berkesinambungan khususnya yang berorientasi olahraga prestasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk mendorong kemajuan keolahragaan di Kota Mataram sebagai salah satu proses untuk terwujudnya pembangunan nasional, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Raperda tentang Penanaman Modal Upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang

kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Kota Mataram pada era otonomi daerah sekarang ini. Sehingga dengan pembentukan Peraturan Daerah ini akan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usahanya di Kota Mataram 3. Raperda tentang Pemeliharaan Jalan Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penggunaan jalan, serta pelayanan jalan yang sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana, pemeliharaan jalan tersebut dilaksanakan secara terus menerus/ru-

Halaman 3

tin dan berkesinambungan melalui kegiatan pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

4. Raperda tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan Pembentukan Peraturan Daerah ini dalam rangka untuk mencegah penularan penyakit yang ditularkan oleh hewan, serta menjamin dan melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan manusia. Selain itu juga untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kota dari adanya hewan peliharaan.

Pengawasan dan penertiban hewan yang dilakukan selama ini belum memberikan hasil yang optimal terutama untuk mengatasi atau mengurangi

(Suara NTB/ist)

KETUK PALU - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengetuk palu menandai dibukanya rapat paripurna penyampaian 4 buah paket raperda hak inisiatif Dewan. keberadaan hewan liar yang tersebar di beberapa wailayah di Kota Mataram, dimana ke-

beradaannya dikhawatirkan dapat menggangu kesehatan dan kehidupan manusia yang

diakibatkan dari hasil kontraksi dan kotoran hewan tersebut. (fit/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

PIDATO - Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiartha membacakan pidato pengantar penyampaian 4 paket raperda hak inisiatif Dewan

Divonis Lebih Berat, Muhir Pertimbangkan Opsi Kasasi Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram H. Muhir menolak diam setelah divonis lebih berat hakim majelis banding Pengadilan Tinggi NTB. Terdakwa korupsi jatah uang proyek rehabilitasi sekolah pascagempa Kota Mataram 2018 ini, menimang opsi untuk mengajukan upaya hukum lanjutan yakni kasasi.

Hal itu diungkapkan penasihat hukumnya, Burhanudin Senin (13/5) kemarin menanggapi vonis empat tahun hakim banding terhadap kliennya. “Masih ada peluang kasasi ke MA (mahkamah agung) sebenarnya,” kata dia. Burhan tidak bisa menjelaskan perihal materi kasasi yang coba diambilnya. Satu alasannya karena salinan putusan banding belum diterima. Dia mengaku belum mengetahui pertimbangan hakim banding menghukum Muhir lebih berat.

“Belum saya terima nih. Kalau sudah terima baru saya ambil sikap. Saya juga koordinasi dengan keluarga. Masih ada waktu kalau memang mau kasasi,” terangnya. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi menjelaskan, masing-masing pihak punya jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. “Ada waktu 14 hari,” sebut dia.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tinggi NTB menghukum politisi Golkar H. Muhir lebih berat, yakni pidana penjara empat tahun dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. Anggota Banggar DPRD Kota Mataram ini dihukum bersalah. Muhir terbukti menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom.

Uang tersebut terkait lolosnya anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 21 negeri, 5SMPnegeri,dantigaPAUD/TKnegeridiKotaMataram. (why)

SIMAK - Dari kiri ke kanan, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyimak pidato pengantar penyampaian 4 paket raperda hak inisiatif Dewan.

Terbukti Korupsi, Tiga PNS Pemkab Bima Divonis 14 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) – Majelis hakim menghukum bersalah tiga terdakwa korupsi kredit serbaguna fiktif Bank NTB Cabang Bima, Evi Rahmawati, Rita Elmiati, dan hasnah. Mereka terbukti sekongkol memanipulasi data sehingga memperoleh kredit. Akibatnya, Bank NTB merugi Rp165,6 juta.

Ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra menjatuhkan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (13/5). Terdakwa Evi dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dua bulan dan denda Rp50 juta yang apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama satu bulan.

Kemudian terdakwa Rita dihukum lebih ringan yakni satu tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider satu bulan. “Memerintahkan mereka tetap berada dalam tahanan kota,” ucap Rajendra. Status penahanan tersebut ber-

Kasus Sandang Pangan 2014

Mantan Kabag Kesra Lotim Mulai Diadili Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi pengadaan paket sandang pangan Lombok Timur tahap II tahun 2014, Syahmat mulai diadili. Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Lombok Timur ini didakwa mendistribusikan paket parsel ke CPNS dan PNS sehingga merugikan negara Rp192,7 juta.

Syahmat yang kini menjabat Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Pusarsip Lotim ini menjalani sidang perdana Senin (13/5) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra.

Jaksa penuntut umum Marollah dalam dakwaannya menyebut Syahmat mendistribusikan paket sandang pangan tidak sesuai ketentuan, bertentangan dengan aturan pemberian tambahan penghasilan prestasi kerja CPNS dan PNS. Modusnya, Syahmat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) mengubah tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja daerah (TKD). Anggaran TKD yang awalnya Rp4,6 miliar berubah menjadi Rp2,7 miliar.

“Pemberian ini awalnya dalam bentuk uang tapi kemudian diberikan dalam bentuk sandang pangan,” ucap jaksa.

Anggaran tersebut kemudian ditender dan dimenangi CV Res-

(Suara NTB/ist)

SALAMAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersalaman dengan anggota Dewan usai memimpin rapat paripurna, Senin kemarin.

laku sampai putusan inkrah.

Penasihat hukum Rita, Deni Nur Indra langsung menyatakan banding atas vonis hakim tersebut. “Kami banding Yang Mulia,” ujar Deni.

Alasannya, dia menyakini kredit yang diajukan kliennya itu tidak bermasalah sebab tidak macet alias dibayar sebelum jatuh tempo. “Pledoi kami tidak dipertimbangkan hakim,” ujarnya. Dalam sidang terpisah, terdakwa Hasnah juga dihukum. Hakim menjatuhkan vonis terhadap Hasnah dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum Kejari Bima Wayan Suryawan mengaku masih pikir-pikir atas putusan tersebut.

Meskipun salah satu terdakwa mengajukan banding. Evi Rahmawati, Rita Elmiati, dan Hasnah terbukti korupsi yang merugikan BUMD Bank NTB

(Suara NTB/why)

VONIS - Evi Rahmawati dan Rita Elmiati terdakwa korupsi kredit fiktif Bank NTB Bima, Senin (13/5) menghadapi sidang vonis.

Cabang Bima Rp165,6 juta.

Mereka dihukum sebab terbukti melanggar pasal 3 juncto pasal 18 ayat UU RI No20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hasnah merupakan mantan bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima, sementara

Evi dan Rita, keduanya pada tahun 2011 lalu berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Terdakwa Evi dan Rita tahun 2011 lalu bermodal SK CPNS dan persyaratan khusus lainnya mengajukan Kredit Serba Guna (KSG) ke Bank NTB cabang Bima. Kredit diajukan dengan plafon Rp100 juta dan masa angsuran 96 bulan.

Mereka mengajukan kredit

sebagai PNS Dinas Peternakan padahal mereka di Dinas Kesehatan. Pengajuan persyaratan kredit itu dibantu manipulasinya oleh terdakwa Hasnah, mantan Bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima.

Setelah pinjaman disetujui dan dicairkan, bertolak belakang dengan pemenuhan kewajiban yang diatur dalam klausul perjanjian. (why)

Korem 162/WB Warnai HUT Kodam IX/Udayana dengan MTQ (Suara NTB/why)

DAKWAAN - Terdakwa Syahmat mendengarkan pembacaan dakwaan korupsi pengadaan paket sandang pangan tahun 2014 yang menjeratnya pada sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (13/5). tu Laksa Utama dengan kontrak Rp2,5 miliar. Sandang pangan berisi makanan ringan, sirup, gula, minyak goreng, sarung, dan kartu ucapan sebanyak total 13.500 paket. Paket tersebut sudah 100 persen didistribusikan dan dibayar lunas ke rekanan.

Rinciannya 12.358 paket untuk CPNS dan PNS daerah Lotim.

Kemudian 781 paket untuk PNS dan non PNS instansi pusat.

Kemudian 361 paket untuk swasta yakni 45 paket untuk Selaparang TV, empat paket untuk klinik kesehatan, Bazda sebanyak 12 paket, dan yayasan Nurul Falah 298 paket. Padahal pengadaan itu dimaksudkan sebagai pengganti TKD ke-13 tahun 2014

yang tidak dibayarkan. Seharusnya Syahmat mendistribusikannya hanya kepada yang berhak yaitu PNS dan non PNS daerah Kabupaten Lotim.

“Tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa Syahmat telah mendistribusikan juga kepada pihak lain yang tidak berhak,” jelas Marollah. Distribusi tidak tepat sasaran tersebut, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp192,769 juta. Jaksa mendakwa Syahmat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menggelar Musabbaqah Tilawatil Quran (MTQ) dalam rangka menyambut HUT Kodam IX/Udayana ke 62 tahun 2019 di Masjid Attaqwa Makorem 162/WB Mataram, Senin (13/5).

Acara MTQ yang dibuka Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., tersebut diikuti para peserta dari Prajurit Korem dan jajaran beserta ibu-ibu Persit KCK Koorcab 162 dan jajaran.

Dalam sambutannya, Danrem 162/WB menyampaikan Al-Quran sejak diturunkan pertama kali sudah menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Tujuannya, demi keluar dari fase kegelapan atau zaman jahiliyah menuju fase nur atau kehidupan yang terang benderang. Filosofi itu mendorong pihaknya melaksanakan kegiatan MTQ.

Acara MTQ dilaksanakan selain dalam rangka menyambut HUT Kodam IX/Udayana, juga untuk mengajak kepada seluruh prajurit dan keluarga TNI untuk membumikan Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gemar membaca Alquran, sekaligus mengetahui isi kandungannya.

Sehingga bisa berlomba-lomba mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ditambah lagi kegiatan ini dilaksanakan di dalam bulan suci ramadhan sehingga menambah amal ibadah membaca dan mendengarkan alquran sambil menunaikan ibadah puasa,” ujarnya.

Selain itu, Alumni Akmil 1993 tersebut juga mengingatkan bahwa Islam sebagai agama yang Rahmatan lil ‘alamin. Agama yang membawa berkah bagi alam semesta dan membawa kebaikan bagi umat manusia.

(Suara NTB/ist_Penrem)

SAMBUTAN - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat menyampaikan sambutan pada pembukaan MTQ dalam rangka HUT Kodam IX/Udayana.

Oleh karena itu, sambungnya, sebagai umat muslim kita harus menjaga dan meningkatkan kerukunan, rasa persaudaraan dan persatuan yang merupakan kekuatan

utama bangsa. “Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini mendapat ridho dan rahmat serta tercata sebagai amal ibadah kepada Allah SWT,” pungkasnya. (ars/*)

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Terbentur Aturan Tunggu Pengumuman Resmi KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau kepada masyarakat supaya tetap tenang dan menjaga kondusivitas daerah selama penghitungan suara pasca pencoblosan. Masyarakat diharapkan mendukung proses itu, sehingga dapat berjalan aman dan lancar sebagaimana yang diharapkan hingga pengumuman hasil pemilu 22 Mei mendatang.

“Untuk penetapan calon terpilih masih menunggu penetapan per tanggal 22 Mei 2019. Sehingga dari (Suara NTB/yon) KPU tidak dapat menyamM. Junaidi paikan hasil dari masingmasing perolehan suara terkait siapa yang lolos dan tidak lolos,”terang KPU Lotim, Dr. M. Junaidi, Senin (13/5).

Di mana setelah dilakukan penetapan nasional pada tanggal 22 Mei dengan durasi waktu penerimaan gugatan 3x24 jam. Barulah KPU Lotim menetapkan daftar nama-nama yang lolos untuk duduk di kursi DPRD Lotim. “Kita belum cermati dan belum bisa sampaikan. Karena usai pleno tingkat kabupaten, kita langsung ke tingkat provinsi. Jadi nanti setelah ditetapkan, barulah kita bisa berikan informasinya,”terangnya lagi.

Kendati demikian, Junaidi mengaku sangat bersyukur dan mengapresiasi kedewasaan masyarakat Kabupaten Lotim yang dewasa dalam menjalankan pesta demokrasi. Dia menilai pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lotim lancar dan aman.

Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dari pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat. (yon)

THR ASN Lotim Terancam Molor

Selong (Suara NTB) Rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke 14 kepada sekitar 10.200 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur (Lotim) masih terbentur aturan. Kondisi ini membuat rencana pemberian hak ASN di tingkat daerah ini terancam molor.

Kepala Bidang Perbendarahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lotim, H. Hasni bersama Sekretaris BPKAD Lotim, Iswan Rakhmadi mengemukakan, anggaran untuk THR ini sudah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Lotim.

Menurut Hasni, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 2019 Tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan PenerimaTunjangan ada pada Pasal 10. Pada pasal ini, bagi yang dibayar THRnya dari APBN maka pengaturannya lewat Menteri Keuangan, sedangkan yang melalui APBD diatur lebih lanjut lewat Peraturan Daerah (Perda).

Klausul yang menyebut harus ada Perda di tingkat daerah ini memungkinkan daerah tidak bisa cepat. Menurut analisa pakar hukum di salah satu universitas di Surabaya, menyarankan agar pasal 10 ini direvisi segera.

Sementara untuk membahas perda, jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Perda butuh waktu karena harus dibahas bersama dengan para wakil rakyat. “Ini menjadi perbincangan kita di grup WA perbendaharaan seluruh pemerintah tingkat kabupaten/kota,” urainya.

Jika dipaksakan harus menggunakan perda, maka pemberian THR bisa tertunda sampai habis puasa. Ada juga yang menyarankan revisi PP tersebut dan cukup menggunakan Peraturan Kepala

Daerah. Lotim sendiri, sebut Hasni sudah menyiapkan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) terkait rencana pemberian THR dan perbup jelas lebih cepat.

Pada ketentuan sebelumnya, sebenarnya tidak pernah ada keharusan membuat Perda, seperti pemberian gaji, sejauh ini tidak pernah ada lagi dibuatkan Perda. Cukup dengan peraturan Menteri Keuangan. THR dari APBN jelas lebih mudah karena cukup menteri yang membuat peraturannya. Sedangkan di daerah, butuh Perda yang memerlukan waktu untuk bisa melahirkan produk hukum tersebut.

Adapun besaran THR yang akan diterima masing-masing PNS ini sesuai dengan gajinya ditambah lagi dengan tunjangan

Tenaga Honor Harus Teregistrasi

Kepala Sekolah Diminta Tak Asal Lakukan Pengangkatan Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada kepala sekolah supaya tidak asal melakukan penerimaan guru honor untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa terlebih dahulu teregistrasi. Pasalnya, registrasi tenaga honorer ini penting dilakukan baik di sekolah maupun dinas di pemerintah daerah.

“Jika tidak demikian, maka keberadaan tenaga (Suara NTB/yon) honorer maupun nasibnya Lalu Alwan Wijaya akan kacau,” terang Sekretaris BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya, Senin (13/5).

Ditegaskannya, pengangkatan tenaga honorer rawan terjadi di lingkungan pendidikan. Untuk itu, disarankan pada kepala sekolah untuk tidak melakukan pengangkatan sendiri, melainkan harus ada proses dahulu untuk meminta tenaga guru baik ke Dinas Dikbud maupun ke BKPSDM supaya teregistrasi.

Apabila tidak teregistrasi, maka dampaknya pada pencairan dana BOS. Artinya tidak diperbolehkan untuk honor dari tenaga honor itu sendiri. Di mana honorer yang bisa menerima honor dari daerah dibuktikan dengan SK bupati. Langkah ini untuk mengatisipasi supaya kepala dinas pada suatu OPD tidak melakukan pengangkatan semaunya, termasuk di sekolah-sekolah. “Apabila semua teregistrasi, maka jumlah tenaga honorer baik yang bekerja menjadi guru ataupun di BUMD akan terdata dengan baik,” ungkapnya.

Diketahui, pemerintah daerah melalui BKPSDM saat ini tengah melakukan penertiban terhadap 3000 lebih tenaga honorer di Kabupaten Lotim dengan diberikannya SK sesuai dengan masa kerjanya masing-masing. Dalam penyesuaian SK tersebut, untuk masa kerja 1-5 tahun akan diberikan SK perintah kerja, masa kerja 6-10 tahun mendapat SK kelompok kerja, dan 10 tahun ke atas akan mendapat SK perjanjian kerja yang SK-nya merupakan SK bupati. (yon)

umum, tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga. Lotim mengalokasikan Rp 46 miliar untuk THR ini. Sesuai instruksi dari presiden, batas akhir dari pemberian THR ini sampai dengan tanggal 24 Mei mendatang. ‘’Bisa saja dipercepat mulai tanggal 16 Mei mendatang,’’ ujarnya.

Bagaimana dengan honorer?

Menjawab pertanyaan itu urusan honorer katanya juga sudah ada dipersiapkan THR masingmasing di tempat honorer ditempatkan. “Honorer itu ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Berapa besaran yang diterima oleh honorer itu ada di di masingmasing OPD,’’ ujarnya. (rus)

LKPJ APBD 2018 Disahkan

Raperda RPJMD Belum Tuntas Dievaluasi, Acuan LKPJ Dipertanyakan

Sembalun dan Sambelia Masuk Wilayah Krisis Air Bersih Selong (Suara NTB) Sejumlah titik di wilayah Kecamatan Sembalun dan Sambelia pada tahun 2019 ini masuk dalam catatan BPBD Lombok Timur (Lotim) untuk didistribusikan air bersih. Pasalnya, kondisi itu dialami oleh masyarakat di dua kecamatan ini lantaran saluran pipanisasi yang menjadi sumber air minum masyarakat hancur akibat gempa beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, pada bulan (Suara NTB/dok) April 2019, sejumlah Lalu Rusnan wilayah di Kabupaten Lotim sudah meminta pelayanan air bersih, khususnya di Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra, dan Sakra Timur. Bahkan saat ini sedang diberikan tandon untuk penampungan air bersih.

“Kalau kekeringan kita sudah melayani permintaan masyarakat sejak bulan April lalu,” ujarnya, Senin (13/5).

Namun dari enam kecamatan yang mengalami krisis air bersih tahun 2019 ini. Sebanyak dua kecamatan berada di wilayah utara yaitu Kecamatan Sambelia dan Sambelia yang merupakan tahun pertama diberikan pelayanan akibat rusaknya saluran air bersih masyarakat akibat gempa. Bahkan sumber-sumber mata air masyarakat di wilayah ini tertimbun.

Meski demikian, Lalu Rusnan mengungkapkan kondisi kekeringan saat ini terbilang masih normal. Permintaan masyarakat akan kebutuhan air bersih tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang begitu ekstrem, kondisi itu disebabkan karena sudah dibangun sumur bor dan bak penampungan dan wilayah yang mengalami kekeringan. Hanya saja, sejumlah sumur bor yang dibangun mengalami kerusakan karena tidak dijaga oleh masyarakat.

Adapun khusus dalam rangka menghadapi Idul Fitri 1440 hijriyah, BPBD Lotim akan melakukan pendistribusian air bersih untuk keperluan wudhu’. Lokasi pendistribusian akan langsung ke masjid-masjid sebagaimana permintaan dari masyarakat. Melihat musim kemarau yang baru terjadi, tidak menutup kemungkinan jumlah dan luas desa akan terus bertambah, namun untuk pemenuhan kebutuhan sudah terlayani dengan sumur bor. (yon)

(Suara NTB/rus)

H. Hasni (kiri) dan Iswan Rakhmadi

(Suara NTB/ari)

CEK - Fasilitator saat mengecek pembangunan RTG sebelum ditarik dari KLU beberapa waktu lalu.

Rekrutmen Fasilitator Macet, KLU Kelimpungan Tanjung (Suara NTB) Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibuat kelimpungan dengan informasi macetnya rekrutmen fasilitator oleh Pemprov NTB c.q BPBD NTB. Alih-alih mempercepat proses rehab rekon rumah warga, proses rekrutmen itu justru dibumbui kabar tidak adanya anggaran dari APBD NTB untuk membiayai gaji fasilitator selama bekerja.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., yang dikonfirmasi mengenai hal itu pun tak menyangkal kondisi tersebut. Selaku Bupati KLU, ia sudah berkomunikasi dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah.

Menurut Najmul, pihaknya tidak bisa berbuat banyak selain menunggu kebijakan lanjutan dari Pemprov NTB. “Ikhtiar kita, kita minta terus ke provinsi. Kemarin malam (Safari Ramadhan Gubernur), saya juga minta langsung ke Pak Gubernur, SK berikut dana agar fasilitator itu bisa diberikan ke Lombok

Utara,” kata Najmul usai paripurna LKPJ APBD 2018, Senin (13/5).

Bupati menjelaskan, bahwa warga saat ini menunggu tindaklanjut realisasi pencairan dana pascapenyerangan rekening terakhir tanggal 30 Maret 2019. Sebagian besar kelompok masyarakat yang terbentuk menganggur, karena tidak adanya tambahan fasilitator di desa-desa.

Menurut Najmul, Pemda KLU melalui BPBD KLU telah menyiapkan rekrutmen fasilitator. Bahkan melalui media massa sebelumnya, rekrutmen dijadwalkan berlangsung awal bulan Ramadhan ini. “Fasilitator yang ada sekitar 200 orang, sebagian besarnya ditarik PUPR. Jumlah ini tentu tidak cukup,” sebutnya.

Sebelumnya BPBD NTB sudah mengeluarkan surat No. 814/290.a/BPBD.NTB/IV/ 2019 tertanggal 13 April 2019 perihal penerimaan surat lamaran tenaga fasilitator.

Surat BPBD NTB yang ditembuskan langsung ke gubernur

itu, jelas menyebut bahwa BPBD Kabupaten/Kota diminta segera membuka rekrutmen fasilitator.

Adapun alokasi tiap Kabuaten berbeda-beda, terdiri dari Kota Mataram, 30 orang, Lombok Barat, 150 orang, Lombok Tengah 30 orang, Lombok Timur 150 orang, Lombok Utara 500 orang. Selanjutnya Kabupaten Sumbawa Barat 50 orang, dan Kabupaten Sumbawa 90 orang. Rekrutmen itu berjumlah 1.000 orang sejatinya dipersiapkan untuk menambah sisa fasilitator sejumlah 800 orang.

“Tanggapan pak Gubernur sekarang sedang diproses dengan Kepala BPBD Provinsi yang baru mudah-mudahan segara bisa dipercepat. Memang salah satu (kendala) di antaranya untuk sekarang ini fasilitator sebagian sudah kita tarik, dan masih ada yang tersisa 200 orang di Lombok Utara ini masih bekerja tapi memang terbatas. Karena mereka bekerja hanya di sebagian desa,” demikian Najmul. (ari)

PBB Siapkan Gugatan ke MK Selong (Suara NTB) Partai Pesatuan Pembangunan (PBB) siapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perolehan hasil pemilu. Rencana gugatan hukum ditempuh PBB, karena menilai adanya indikasi kecurangan dari penyelenggara.

Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Lotim, H. M. Zuhri menjawab Suara NTB, Senin (13/5).

Anggota DPRD Lotim yang juga kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu ini mengaku sudah mengantongi sejumlah barang bukti yang akan dibawa ke MK. Perolehan kursi pada Pemilu 2014 lalu PBB diketahui memiliki tiga kursi. Pada Pemilu tahun ini juga kemungkinan besarnya akan mendapatkan tiga kursi kembali. Berdasarkan data sementara H. M. Zuhri yang maju lewat daerah pemilihan (Dapil) III Kabupaten Lotim gagal kembali menduduki kursi DPRD Lotim. “Itu dia ini, ada selisih 15 suara dengan di atas kita,” ucapnya.

Menurutnya berdasarkan bukti-bukti yang dipegang, besar peluang menggugat ke MK. Itu upaya kami dari PBB, sesuai saran kuat dari DPP dan DPW. “Kita sedang persiapkan itu, insya Allah,” terangnya.

Bukti-bukti kuat dan dug-

aan yang ditemukan di sejumalah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satunya, dalam formulir C 1 sudah ada, namun tiba-tiba dalam DA dan DA1 hilang. Fakta ini jelas sangat dipertanyakan PBB. Keyakinannya, melihat bukti yang dimiliki maka masih ada kemungkinan besar PBB dalam hal ini H. M. Zuhri bisa tampil sebagai pemenang. Adapun jumlah pemilih PBB di Dapil I sebutnya mencapai 5.794 suara sah. Sedangkan suara pribadi H. M. Zuhri mencapai 3.200 suara sah. ‘Kalau perolehan suara pribadi sih tinggi,” akuinya. Hanya saja, menjadi masalah di PBB disebut para kompetitor di yang ada di internal partai sendiri tidak bergerak untuk meraup suara. Ada yang dapat hanya 200 suara. “Itu memang masalahnya ini,” urainya.

Jika mengacu pada data perolehan suara pribadi, H. M. Zuhri menyakini bisa menduduki kursi dewan Lotim.

Partai lainnya, disebut ada yang hanya dapat 2.500 suara tetap dapat. Hal ini karena caleg yang lain juga dapat suara cukup signifikan sebagai penguat perolehan suara.

Mengingat perolehan suara PBB ini, Sekretaris DPC ini mengakui perlunya ada evaluasi yang serius, terutama dari manajemen keorganisasian perlu diupayakan agar jauh lebih

baik. Pengurus PBB di tingkat kabupaten ini pun menunggu lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB apa yang akan menjadi langkah-langkah partai ke depan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Dr. M. Junaidi saat dikonfirmasi terpisah mempersilakan saja PBB untuk menempuh jalur hukum terkait hasil Pemilu. Apa yang akan dilakukan PBB adalah hak peserta pemilu. “Tidak apaapa itu haknya,” jawabnya.

Tugas KPU hanyalah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. KPU pun menunggu gugatan hukum yang dilayangkan para peserta KPU, yakni melayani gugatan menjadi salah satu tahapan dari Pemilu.

Gugatan itu baru bisa dilayangkan setelah ada ketok palu keputusan hasil pemilu secara nasional. KPU Lotim pun sampai saat ini meski sudah pleno menunggu juga waktu penetapan di tingkat pusat. KPU Lotim belum bisa menetapkan. Ketetapan siapa yang nantinya duduk menjadi wakil rakyat itu diputuskan dulu di tingkat pusat. Baru kemudian di tingkat provinsi dan kabupaten. Jadwal penetapan tangal 22 Mei 2019 mendatang. “Itu berdasarkan jadwal,” demikian. (rus)

Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar paripurna penyampaian laporan Pansus LKPJ APBD 2018, Senin (13/5). Laporan 3 Pansus, antara lain, Pansus Pendapatan dan Belanja, Pansus Pembangunan dan Infrastruktur, serta Pansus Kebijakan daerah, masing-masing memberi catatan.

Dari ketiga pansus, secara umum menyoroti sejumlah program dan capaiannya yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Pansus Kebijakan Daerah misalnya, cukup tajam mengkritik bahwa LKPJ APBD 2018 tidak mempunyai acuan, yakni Perda RPJMD sebagaimana perubahannya belum tuntas.

“Mengacu penjelasan bupati terhadap nota pengantar LKPJ 2018 baik menyangkut pendapatan, belanja, capaiancapaian dan visi misi lainnya, Pansus berkesimpulan bahwa LKPJ tahun 2018 ini berpedoman pada RPJMD perubahan. Tetapi sampai saat ini, Raperda RPJMD Perubahan belum tuntas dibahas,” kata Jubir Pansus Kebijakan, Raden Nyakradi.

Meski pemerintah provinsi memberi batas waktu pembahasan evaluasi selama 7 hari sejak evaluasi ditandatangani tanggal 18 Februari, namun eksekutif baru menyerahkan materi evaluasi ke DPRD tanggal 10 April.

“Pansus berkesimpulan bahwa Raperda RPJMD perubahan sampai saat ini belum diundangkan dalam lembaran daerah (belum bernomor) maka belum bisa dijadikan dasar untuk menilai target-target capaian pada LKPJ tahun 2018,” tandasnya.

Berbeda dengan Pansus Kebijakan, Pansus Pendapatan dan Belanja, serta Pansus Pembangunan dan Infrastruktur, memberi catatan yang cukup menohok.

Pansus Belanja dan Infrastruktur misalnya, mempertanyakan tidak diserahkannya draf APBD Perubahan 2018.

Pansus sejatinya ingin melihat porsi anggaran yang diatur sendiri melalui peraturan kepala daerah atau tanpa melibatkan DPRD tersebut.

“Draf APBD Perubahan ini sebagai acuan dewan untuk melihat sejauhmana program yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan. Seperti misalnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PUPR, jumlah sekolah yang telah dibangun oleh Dikpora ataupun jumlah Puskesmas yang telah dibangun oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya, sumber dana apa yang digunakan, apakah dari APBD atau donatur,” tanya Jubir Pansus Belan-

ja, Narsudin.

Sementara itu, Pansus Pembangunan dan Infrastruktur, melalui Jubir, Debi Ariawan, condong mengapresiasi kinerja Pemda. Menurutnya, keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain potensi daerah, kapasitas fiskal daerah, birokrasi yang profesional, pertumbuhan investasi swasta, kapasitas masyarakat, keamanan dan ketertiban daerah serta pemanfaatan teknologi tepat guna.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja ke depan, pansus meminta meninjau kembali tarif retribusi yang dianggap tidak representatif, memaksimalkan potensi yang ada, melakukan pengawasan yang lebih intensif, melakukan koordinasi dengan OPD pengelola PAD melakukan pemutakhiran data potensi dan kerjasama tim/stakeholder, melakukan/pemberlakuan sistem ITE serta menjadikan 3 Gili sebagai destinasi wisata utama wisatawan.

Sedangkan pada urusan belanja, Pansus menyorot terbatasnya ketersediaan SDM aparatur yang mempunyai basis teknis pelaksanaan sehingga berpengaruh terhadap out put yang dihasilkan di SKPD. Untuk hal ini pansus merekomendasikan agar meningkatkan SDM aparatur dimaksud baik dengan kursus maupun pelatihan dan tugas belajar pada kementerian terkait.

“Di bidang perikanan dan perikanan tangkap. Nelayannelayan di Lombok Utara masih kekurangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan aktivitas nelayan, sehingga pansus merekomendasikan diperlukannya pengadaan sarana dan prasarana budidaya dan penangkapan ikan untuk nelayan Lombok Utara,” kata Debi.

Sementara itu, Bupati KLU H. Najmul Akhyar, usai paripurna kepada wartawan menyampaikan catatan-catatan LKPJ APBD dari DPRD bersifat normatif. Catatan itu tentu menjadi bagian yang akan diperbaiki untuk mencapai pembangunan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Najmul tidak menyangkal, program Wira usaha baru (WUB) yang menjadi catatan DPRD sejatinya telah diikhtiarkan. Sebagai program daerah, eksekutif mengalokasikan anggaran setiap tahunnya.

“Program bantuan wira usaha baru tiap tahun kita anggarkan, tapi selalu menjadi Silpa. Oleh karena, pemberian uang memang tidak dibolehkan secara aturan. Sehingga tahun ini, kita alihkan bantuannya dalam bentuk barang,” kata Najmul. (ari)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN LKPJ - Pimpinan DPRD KLU menyerahkan LKPJ APBD pada Bupati KLU H. Najmul Akhyar usai rapat paripurna pansus di DPRD KLU, Senin (13/5).

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB Tuntaskan Raperda Perlindungan Mata Air

Komisi III DPRD Loteng Minta Tambahan Waktu Praya (Suara NTB) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengajukan tambahan waktu untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Mata Air. Tambahan waktu diajukan lantasan sampai batas waktu yang sudah disepakati, raperda tersebut belum bisa juga bisa dituntaskan. Masih adanya beberapa poin yang butuh kajian dan pendalaman, jadi alasan utama Komisi III DPRD Loteng meminta tambahan waktu.

Pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (13/5), juru bicara Komisi III DPRD Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E., menegaskan pihaknya sudah

berupaya maksimal menuntaskan pembahasan Raperda Tentang Perlindungan Mata Air sesuai tenggat waktu yang diberikan. Tapi karena memang masih banyak persoalan yang butuh kajian mendalam, pembahasan raperda tidak bisa dituntaskan tepat waktu.

Pembahasan raperda ini merupakan amanah yang diberikan kepada Komisi III DPRD Loteng. Jadi Pihaknya akan tetap berupaya maksimal menuntaskan pembahasan raperda tersebut, mengingat penting dan vitalnya keberadaan perda itu nantinya sebagai landasan hukum dalam menentukan arah serta kebijakan terkait perlindungan mata air di daerah ini.

Untuk itu diharapkan sumber-

sumber mata air di daerah bisa tetap terjaga dan lestari, bahkan bisa terus bertambah. Dengan begitu, persoalan kebutuhan air bersih di daerah ini bisa terjawab.

“Bagi kami, raperda ini penting untuk menjamin kelestarian dan keberlangsung sumber-sumber mata air di daerah ini,” terangnya.

Persoalannya kemudian, ketika bicara mata air maka itu juga menyangkut kewenangan.

Pasalnya, banyak sumber-sumber mata air yang berada di kawasan hutan. Sementara soal pengelolaan kawasan hutan sekarang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Di sinilah persoalannya, terkait pembagian kewenangan dan itu masih perlu kajian mendalam kembali,” terangnya. Seh-

ingga pihaknya sangat berharap bisa diberikan tambahan waktu selama 8 hari kerja untuk bisa menuntaskan pembahasan raperda tentang perlindungan mata air tersebut atau sampai batas waktu yang diberikan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Loteng. “Intinya raperda ini harus tuntas. Karena keberadannya sangat diharapkan.

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan keberlangsung sumber-sumber air bersih didaerah ini.

Terutama mata air,” tambahnya.

Terkait permintaan Komisi III DPRD Loteng, rapat paripurna DPRD Loteng menyatakan menyerahkan sepenuhnya ke Banmus DPRD Loteng untuk menentukan tambahan waktu yang akan diberikan. Harapan-

(Suara NTB/kir)

SAMPAIKAN - Juru bicara Komisi III DPRD Loteng H. L. Arif Rahman Hakim, menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda Perlindungan Mata Air (foto kiri). Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., memimpin rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (13/5). nya tentu, setelah tambahan waktu tersebut pembahasan Raperda tentang Perlindungan Mata Air bisa dituntaskan.

“Sesuai persetujuan anggota DPRD Loteng, tambahan waktu bagi Komisi III akan dibahas oleh Banmus DPRD Loteng,”

terang Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT., selaku pimpinan rapat paripurna DPRD Loteng. (kir/*)

Banyak Beredar Panel Tak Sesuai Standar RTG

Tiga Kali Mutasi PEMDA Lombok Barat (Lobar) di bawah kepemimpinan H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj. Sumiatun akan sering melakukan mutasi. Mutasi direncanakan digelar tiga kali hingga bulan Desember nanti. Mutasi ini dilakukan untuk mengisi banyak jabatan kepala OPD yang lowong, termasuk jabatan eselon III dan IV. Sekda Lobar H. Moch.

Taufiq, mengaku, draf mutasi sudah selesai dan sudah dikirim ke pusat untuk meminta izin mutasi.

Pihaknya akan menyelesaikan mutasi tahap I baru(Suara NTB/dok) lah dibuka lagi pansel unH. Moch. Taufiq tuk pengisian 7-8 kepala OPD lowong dampak dari mutasi I. Setelah pengisian jabatan ini, ada jabatan eselon II yang kosong untuk diisi melaui pansel. ‘’Hingga Desember, pemda akan melakukan tiga kali mutasi,’’ ujarnya, Senin (13/5).

Untuk mutasi I ini, ujarnya, pihaknya akan mengeksekusi hasil job fit, sebab belum semua hasil job fit dieksekusi dan ada beberapa jabatan yang kosong. Jabatan kosong ada 7 OPD, yakni dua staf ahli, Dispora, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD dan ditambah Inspektorat yang akan pensiun bulan Juni ini, sehingga izin yang diajukan ke pusat pun bersamaan antara izin pengisian jabatan lowong dan hasil job fit.

Mutasi I ini, kata dia, akan dilakukan tergantung izin yang keluar. Kemungkinan, kata dia setelah lebaran sebab izin selama ini biasanya keluar selama sebulan. Pemda dalam hal ini bupati masih perlu izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam melakukan mutasi, karena aturan setelah 6 bulan pelantikan harus minta izin. Apalagi dalam mutasi ini ada pejabat eselon II. Menurut dia, kalau tidak ada izin dari Kemendagri dan KASN justru menyalahi aturan. Sebab, kata dia, baru setelah bulan Oktober mendatang bupati bisa melakukan mutasi tanpa izin ke pusat.

Menurut dia, pengisian jabatan lowong dan rotasi pejabat hal biasa agar organisasi bisa berjalan. Menurut dia, banyaknya jabatan kepala OPD lowong ini justru berdampak terhadap roda organisasi, meski kepala OPD dijabat pelaksana tugas. (her)

Kredibilitas Komisioner KPU Loteng Dipertanyakan Praya (Suara NTB) Kredibilitas para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) mulai dipertanyakan sejumlah kalangan di daerah ini. Menyusul banyaknya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi. Terutama selama pleno rekapitulasi perolehan suara berlangsung. Nada ketidakpuasan atas kinerja KPU Loteng pun mulai bermunculan. Termasuk dari kalangan pimpinan partai politik (parpol) di daerah ini.

“Terus terang banyak teman-teman pimpinan parpol yang kini sudah tidak percaya lagi dengan kinerja KPU Loteng,” ungkap Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E., Senin (13/5).

Bahkan beberapa pimpinan partai politik berencana untuk melaporkan para komisioner KPU Loteng ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terkait dugaan kecurangan pemilu yang terjadi pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara pekan kemarin yang terindikasi melibatkan penyelenggara pemilu, termasuk komisioner KPU Loteng.

“Permainanya begitu terlibat. Lalu bagaimana kami bisa percaya kinerja KPU Loteng, kalau seperti ini,” sebutnya. Sehingga pihaknya mendesak lembaga terkait agar mengevaluasi kinerja KPU Loteng. Apakah masih layak dipertahankan ataukah tidak.

Karena ada beberapa agenda politik ke depan yang harus dituntaskan. Yang paling dekat tentunya pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng. Jangan sampai pelaksanaan Pilkada Loteng mendatang kembali menuai persoalan seperti pada pemilu yang baru lalu, akibat kinerja KPU Loteng yang tidak profesional dan independen.

“Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Komisioner KPU Loteng. Termasuk penyelenggara di bawahnya. Kalau tidak, bisa-bisa masyarakat tidak lagi percaya kepada KPU Loteng beserta jajaran di bawahnya,” terang anggota DPRD Loteng ini.

Terpisah, Ketua DPC Partai Hanura Loteng, M. Fihirudin, menegaskan pihaknya memang berencana untuk melaporkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Loteng ke DKPP. Laporan rencananya akan disampaikan ke DKPP pada Rabu (15/5) besok. “Laporan kita ini terkait dugaan aliran dana ke PPK dari sejumlah caleg,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan M. Samsul Qomar, caleg Partai Demokrat. Menurutnya, pemilu kali ini merupakan pemilu terburuk, karena hampir seluruh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, terindikasi ikut bermain. Termasuk juga Bawaslu Loteng juga patut diduga ikut bermain. Anehnya, para penyelenggara dengan sangat jelas mempertontonkan permainanya.

“Kita juga tidak akan tinggal diam. Begitu semua bukti pendukung lengkap, kita akan laporkan para penyelenggara pemilu ke DKPP. Termasuk juga ke aparat penegak hukum, terkait dugaan tindak pidananya,” ujar Ketua Komisi II DPRD Loteng ini.

Terkait dugaan ini, Komisioner KPU NTB, Yan Marli, mengaku belum mendapat laporan sampai saat ini. Namun demikian, pihaknya mempersilakan pihak-pihak yang mengaku punya bukti untuk melaporkan persoalan tersebut sesuai jalur yang ada. “Silakan laporkan kalau menemukan dugaan pelanggaran pemilu sesuai jalur yang ada,” tegasnya saat dikonfirmasi di Praya.

Pihaknya pun bakal memberikan saksi tegas terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. “Kalau memang ada yang terbukti melanggar, pasti kita tindak tegas,” ujarnya. (kir)

Disperkim Tertibkan Sejumlah Aplikator Tak Bonafide Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Barat (Lobar) menemukan banyak panel yang beredar di masyarakat tak sesuai dengan standar Rumah Tahan Gempa (RTG). Akibat panel tak sesuai standar ini, bangunan rumah tahan gempa yang dibangun pun tak beres. Sehingga dinas terkait pun pernah membongkar beberapa unit rumah yang tak sesuai dengan standar.

“Banyak beredar panel tak sesuai standar, karena aplikator ini begitu banyak, di manamana buka. Makanya itu kami tertibkan,” tegas Kepala Bidang Perumahan pada Disperkim Lobar L. Ratnawi, Senin (13/5).

Pihaknya menemukan di lapangan bangunan Risha miring, sehingga ia pun meminta bangunan dibongkar dan diganti. “Masak kami biarkan itu, kan kasihan warga. Makanya kami suruh bongkar dan pasang lagi. Yang kayak-kayak begini ini yang membuat warga takut pakai Risha,” jelasnya.

Diakui keberadaan aplikator tak bonafide ini menjadi pemicu peredaran panel tak sesuai standar. Aplikator tak

bonafide ini begitu menjamur di bawah sebab perorangan membuat panel semaunya tanpa mempertimbangkan kualitas panel yang dihasilkan.

Seperti campuran, kepadatan beton belum kering, namun dikirim. Menurut dia, usaha panel ini bisa saja dilakukan, namun harus melakukan workshop agar panel yang dihasilkan sesuai standar. Pihaknya khawatir, panel yang dihasilkan sesuai standar cetakannya pas naik dipasang, kerapatan bangunan tidak bagus.

Kalau cetakan panel tidak bagus cara mengisi saat pembuatan, maka bangunan Risha yang dihasilkan tidak sesuai standar, sehingga ban-

(Suara NTB/her)

DISTRIBUSIKAN - Pihak penyedia mendistribusikan material gempa di daerah Kuripan pada malam hari. gunan Risha yang dibangun cepat goyang ketika gempa skala kecil. Hal ini justru menimbulkan ketakutan bagi masyarakat menggunakan Risha. Aplikator yang mau kontrak dengan pokmas harus lapor dulu ke dinas untuk diverifikasi dari sisi kesiapan aplikator baik dari kantornya, workshop dan tenaga kerjanya. “Baru setelah dari Dinas

Berkurang, Anggota Dewan Perempuan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah anggota DPRD perempuan di Lombok Barat (Lobar) berkurang. Sebelumnya pada periode 2014-2019, anggota DPRD perempuan mencapai 7 orang, lalu berkurang menjadi 6 orang menyusul Hj. Sumiatun mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Lobar. Sedangkan pada pemilihan legislatif (pileg) kali ini, berdasarkan hasil pleno KPU Lobar dari 6 anggota DPRD hanya 3 orang yang bertahan, sedangkan tiga lagi tidak terpilih.

Ketiga petahana yang bisa melenggang kembali ke DPRD Lobar, antara lain Hj. Nurhidayah, Hj. Nurul Adha dan Hj. Tunik Hariani. Sedangkan tiga orang yang gagal lolos di antaranya, Hj. Muslihan, Hj. Rafi’ah Musa, Hj. Fuadduzzakiyah. Selain itu, pada pileg kali ini terdapat satu tambahan dari PDIP, yakni Baiq Nurjani dari Dapil Lembar - Sekotong.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara untuk Dapil II Sekotong - Lembar, dari 8 caleg yang lolos, satu di antaranya Baiq Nurjani dari Lembar. Di mana perolehan suaranya mencapai 1.856 suara. Perolehan suaranya berada pada posisi nomor 5 untuk coblos nama. Sedangkan perolehan suara partai paling banyak diperoleh Gerindra 9.452 suara, Golkar 8.769 suara, PKB 7.247 suara, PKS 6.130 suara, PPP 5.887 suara, Berkarya 5.190 suara dan lalu disusul PDIP dengan 5.074 suara dan terakhir Hanura 3.894 suara.

Caleg perempuan yang lolos juga ada di Dapil

(Suara NTB/her)

Tunik Haryani III (Gunungsari-Batulayar), yakni Hj. Nurhidayah dari Gerindra. Hj. Nurhidayah mendapatkan suara coblos nama mencapai 3.751 suara.

Perolehan suara caleg Gerindra ini paling tinggi kedua di dapil III. Untuk perolehan suara partai Gerindra paling banyak mencapai 9.800 suara disusul PKS 8.503 suara, PAN 8.017 suara, Berkarya 6.150, Golkar 5.403. Demokrat 5.708 suara, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 5.320 suara, PPP 5.004 suara dan Nasdem 4.915 suara.

Terakhir, dapil yang memiliki keterwakilan caleg perempuan yang lolos adalah Dapil IV Narmada-Lingsar. Dari 11 calon petahana di dapil ini, Tunik Hariani dari Gerindra berhasil bertahan. Sedangkan satu caleg perempuan yakni Hj. Fuaduzzakiyah dari PBB tak lolos. Perolehan suara coblos nama Tunik berada peringkat 4 dengan 2.944 suara.

Kepada wartawan, Tunik

Haryani menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah SWT, di mana dirinya masih bisa dipercaya lagi oleh masyarakat. “Intinya jangan janji ke masyarakat, tetap turun ke masyarakat menyerap aspirasi mereka itu yang saya terapkan selama ini.

Dan alhamdulillah bisa terpilih kembali,” jelas Tunik.

Ia mengaku kunci kemenangannya, karena sering turun ke masyarakat, menyerap aspirasi mereka. Dengan rajin turun, maka warga pun mudah menerimanya sebagai bagian dari keluarga mereka. “Agar tidak ada jarak antara saya dengan mereka yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Saya nggak mau merasa eksklusif,’’ jelas dia. Ia mengaku memperoleh suara coblos nama mencapai 2.944 suara ditambah suara partai menjadi 2.947.

Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Lobar Mashur ST, MM mengatakan setelah pleno tinggal menunggu penetapan hasil secara nasional tanggal 22 Mei. Tahapan berikutnya PHPU di MK, baru setelah itu KPU masing-masing tingkatan menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. KPU kabupaten untuk DPRD kabupaten, KPU provinsi untuk DPRD provinsi, DPR RI dan dan DPD RI oleh KPU RI. “Kita tunggu dulu penetapan hasil secara nasional tanggal 22 Mei ini,”jelas Mashur. Ia menambahkan, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu kali ini mencapai 82,9 persen. (her)

Winengan Siap Ikut Tes Calon Sekda Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Barat (Lobar), H. L. Winengan salah satu pejabat yang disebut-sebut bakal ikut seleksi jabatan Sekda Lobar. Kalaupun nanti dirinya tidak dipercaya menjabat sekda, ia berencana akan pindah tugas ke pemerintah pusat di Jakarta “Kalau ndak jadi Sekda, ada rencana pindah ke Istana

Negara di salah satu Bagian Biro Rumah Tangga,” akunya, Senin (13/5).

Komitmennya terhadap Lobar selama bertugas di Lobar tak diragukan lagi. Malah ia balik bertanya, apakah saya diragukan untuk mmbangun Lobar. Menyoal adanya selentingan jika dirinya terganjal menjabat Sekda yakni belum memenuhi syarat karena baru menduduki satu kepala OPD, menurut dia tidak ada aturan

yang demikian. Aturan ini justru dibuat-buat, sebab kata dia Jabatan Tinggi Pratama bebas, bahkan ada yang bisa diangkat dari luar daerah NTB. Ia mengaku jabatan sekda ini tergantung keinginan bupati dan wabup. Kalau dirinya dianggap mampu maka dirinya ditunjuk oleh bupati, kalau dianggap tak mampu maka ditunda pemakaiannya. Menurut dia, jangan bahas suatu hal yang belum jelas. (her)

Perkim, mereka boleh kontrak,” jelas dia.

Pihaknya sudah memanggil 10 aplikator yang mau perjanjian kerja sama dengan pokmas. Pihaknya mengklarifikasi terkait berbagai kesiapannya. Sejauh ini pihaknya telah memutus kontrak sejumlah aplikator, sebab bahan panel yang didistribusikan ke masyarakat tak bagus.

Sementara dalam pengerjaan RTG ini pemda diaudit oleh BPK. Di sinilah kata dia peranan Dinas Perkim dan tim teknis mengawasi agar bantuan ini tak salah sasaran.

Sebab, kata dia, kasihan masyarakat sudah diberikan bantuan dana, namun hanya mendapatkan barang tidak bagus. Apalagi, bantuan ini jumlahnya tak sedikit. (her)

Gerindra ’’Ambil Alih’’ Pimpinan DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) sudah hampir final. Dengan telah selesaikan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, Sabtu (11/5). Di mana, Partai Gerindra berpeluang mengambil alih “palu” DPRD Loteng, kendati perolehan kursinya sama dengan Partai Golkar yakni tujuh kursi.

Namun dari hasil rekapitulasi perolehan suara secara total di tingkat kabupaten, Partai Gerindra berhasil unggul dengan mengumpulkan 80.148 suara, sehingga berhak mengisi pimpinan Ketua DPRD Loteng. Sementara Partai Golkar hanya memperoleh 79.029 suara dan hanya akan kebagian jatah kursi Wakil Ketua I. Partai Gerindra berhasil mengumpulkan suara terbanyak di tiga daerah pemilihan (dapil), masing-masing dapil I (Praya –Praya Tengah) dengan 19.100 suara, dapil III (PujutPraya Timur) 15.518 suara dan dapil VI (Batukliang – Batukliang Utara) 11.581 suara. Sedangkan Partai Golkar unggul di satu dapil saja, dapil II (Kopang-Janapria) dengan mengumpulkan 13.957 suara.

Sementara untuk dapil IV (Praya Barat – Praya Barat Daya) unggul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 10.387 suara dan dapil V (Jonggat – Pringgarata) dikuasai oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 13.090 suara. Kedua partai ini pun kemungkinan

bakal mengisi jatah dua kursi Wakil Ketua yang tersisa.

Di mana PKB dan PPP yang sama-sama mengumpulkan enam kursi dengan perolehan suara masing-masing 61.980 dan 55.292 suara. Itu artinya, Partai Demokrat yang saat ini masih mengisi posisi Wakil Ketua dipastikan terpental untuk periode berikutnya.

Kendati perolehan kursi Partai Demokrat sama dengan PKB dan PPP. Tetap kalah perolehan suara, karena hanya mengumpulkan 53.931 suara.

Sama halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya digadang-gadang bakal mengisi satu slot posisi Wakil Ketua DPRD Loteng, juga harus memendam hasratnya. Karena kalah perolehan suara. Di mana PKS hanya mengumpulkan 51.305 suara di semua dapil di Loteng.

“Sesuai regulasi yang ada, posisi Ketua DPRD itu menjadi hak partai politik yang memperoleh kursi terbanyak,” sebut Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada Suara NTB, Senin (13/5). Jika jumlah kursi yang diperoleh sama, maka total perolehan suara parpol yang jadi penentunya.

Untuk DPRD Loteng, Partai Gerindra dan Partai Golkar memperoleh jumlah kursi yang sama. Namun Partai Gerindra jumlah perolehan suaranya lebih banyak ketimbang Partai Golkar dengan begitu, posisi kursi Ketua DPRD Loteng besar kemungkinan menjadi milik Partai Gerindra. (kir)

Sebaran Perolehan Suara dan kursi sementara partai di DPRD Loteng (Data diolah dari DB1-KPU Loteng)

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Suara Bidang PBB-P2 Bapenda Sumbawa

Penarikan Triwulan Pertama Bidang PBB-P2 Lampai Tahun Lalu Sumbawa Besar (Suara NTB) Penarikan triwulan pertama Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun ini oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2018. Bila tahun lalu, pada triwulan pertama mencapai 2,4 persen dari target Rp6.5 Milliar, maka periode yang sama tahun ini telah mencapai Rp731 . 536.

438,- dengan target yang sama dengan tahun 2018.

“Jadi kita melihat pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, jumlah pendapatan pada triwulan pertama hanya sebe-

sar 2.4 persen dari target, yang kita targetkan yaitu sebesar Rp6.5 millyar, atau sebesar Rp156.840.987,”demikian Kepala Bapenda Sumbawa melalui Kasubid Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan PBHTB, Muhammad Akbaruddin, S.STP,M.Tr.I.P, Senin (13/5).

Diungkapkan, triwulan pertama tahun ini, Bapenda Sumbawa telah berhasil menarik pajak sebesar Rp731.536.438,, atau sekitar 11.2 persen dari target Rp6.5 milliar, atau mengalami peningkatan sekitar 9 persen. “Sedangkan tahun ini, triwulan pertama, kita sudah melampaui tahun lalu. Kita sudah mendapatkan 11.2 pers-

KSB Evaluasi Pemegang Izin Investasi Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, berencana untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang izin investasi yang masih belum melakukan aktivitas pembangunan. Hal ini sengaja dilakukan, pasalnya hingga saat ini ada sekitar 500 hektar lahan baik itu HGU maupun HBG atas nama perusahaan tetapi tidak kunjung melakukan aktivitas pembangunan sesuai dengan izin yang sudah dikantongi.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP), H. (Suara NTB/ils) Abdul Hamid S. Pd., M. Pd H. Abdul Hamid kepada Suara NTB mengatakan, persoalan masih banyaknya perusahaan yang tidak kunjung melakukan aktivitas sesuai dengan izin yang sudah dikantongi, memang masih kesulitan untuk diintervensi lebih jauh. Tetapi tidak ada salahnya untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu, terlebih lagi dari 500 hektar HGU dan HGB yang saat ini terindikasi terlantar ada sekitar 12 perusahaan pemegang izin.

Dengan data tersebut, pihaknya berencana turun dan menyurati perusahaan untuk segera melakukan aktivitasnya. Karena jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan menjadi penghambat pertumbuhan investasi di KSB. Persoalan itu muncul lantaran setiap investor baru pasti akan menanyakan sertifikat dan hak pakai lahan sebagai lokasi investasi. Ketika sudah ada yang memiliki, maka para investor tersebut akan angkat kaki dan tidak lagi mau berinvestasi di KSB. Masalah ini juga sudah terjadi sejak lama, tetapi hingga saat ini belum ada progres yang baik atas persoalan tersebut. Makanya dengan pola evaluasi terhadap izin yang dikantongi tersebut diyakini bisa menjadi celah Pemkab untuk mendesak perusahaan segera melakukan aktivitas sesuai dengan izin yang dimiliki.

“Masalah ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan belum bisa diselesaikan sehingga menghambat pertumbuhan investasi di KSB. Makanya dengan evaluasi yang akan kita lakukan bisa menjadi cara untuk mendesak perusahaan agar segera melakukan aktivitas pembangunan,” ungkapnya.

Dikatakannya, merebaknya perusahaan pemegang izin yang tidak kunjung melakukan aktivitas bisa jadi karena kurangnya sanksi tegas yang diberikan oleh Pemerintah. Bahkan pemegang izin ini sudah berada disini sejak KSB terbentuk, tetapi hanya bersifat mengamankan lahannya saja tanpa ada aktivitas pembangunan dan dampak bagi daerah.

Pihaknya juga mengindikasikan bahwa sejak awal perusahaan pemegang izin melakan investasi ternyata bukan sebagai investor murni melainkan hanya sebagai broker saja. Artinya, mereka hanya datang untuk mengklaim lahan saja tanpa ada niat untuk membangun sesuai dengan izinnya.

Hal lain yang terjadi nantinya yakni mereka akan menjual sertifikat dan izin yang dimiliki tersebut kepada para investor yang baru dengan harga jual yang sangat tinggi.

Masalah ini yang menjadi pokok persoalan sehingga aktivitas pertumbuhan investasi mandek di KSB. Karena lahan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sudah tersandera oleh broker-broker tanah yang hanya menunggu orang datang membeli lahan yang sudah dimiliki sejak KSB ini terbentuk.

Makanya, selain melakukan eveluasi investasi pihaknya juga berencana untuk membuat tim khusus yang bertugas untuk menelusuri keberadaan pemegang izin. Tentu bukan hanya untuk mengetahui saja, melainkan mendesak mereka agar bisa segera melakukan aktivitas investasinya.

“Sebenarnya kita sudah sangat terlambat untuk melakukan evaluasi terhadap masalah ini. Tetapi tidak ada salahnya kita lakukan, sebelum masalah ini semakin parah dan tidak lagi memberikan manfaat bagi daerah,” tukasnya. (ils)

en, atau Rp731.536.438,-.

Artinya ada peningkatan sekitar 9 persen ya kurang-lebih. Ini dengan target yang sama,”sebut Akbar, biasa dipanggil.

Dijelaskan, peningkatan tersebut tak lepas dari strategi Bapenda dengan memajukan waktu pencetakan masal SPPT PBB dan P2. Bila tahun 2018, pencetakan masal dilakukan Februari, maka tahun ini bulan yang sama masyarakat telah membayar, karena telah telah berikan ke wajib pajak. “Hal ini dipacu, dengan kita memajukan pencetakan masal SPPT PBB dan P2. Jadi kalau tahun sebelumnya itu, cetak masal dilakukan sekitar bulan Februari,

(Suara NTB/arn)

Muhammad Akbaruddin

tetapi pada tahun ini kita percepat. Bulan Februari itu kita sudah menyalurkan ke desa.

Masyarakat sudah membayar pada bulan Februari. Jadi ada kemajuan satu bulan dari tahun sebelumnya,” katanya.

Selain itu, peningkatan tersebut juga dipicu oleh petugas-petugas yang langsung menjemput bola ke tingkat desa, selain di dalam kota. Terjun ke lapangan melakukan pendampingan. Strategi lainnya, menempatkan petugas khusus untuk menangani pajak dengan sifat khusus, atau dengan nilai diatas Rp500 ribu.

Sehingga, beban desa dan kelurahan menjadi ringan dan terb-

belum bisa dilakukan karena pasokannya yang masih sangat terbatas ke KSB. Bahkan untuk sementara, pemenuhan kuota bawang putih masih fokus dilakukan di Pulau Lombok sementara untuk pulau Sumbawa masih menunggu masuknya bawang putih dari Cina untuk tahap selanjutnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan memantau kondisi harga terkini di sejumlah pasar sehingga hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. Sementara untuk harga cabe rawit merah, kini harganya sudah berangsur turun dari harga awal Rp60.000 perkilogram menjadi Rp30.000 untuk saat ini.

Potensi terus melonjaknya harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar masih akan terus terjadi jelang hari raya Idul Fitri akhir bulan Mei

tim di Bappenda,” ucapnya.

Dijelaskan, secara regulasi, tidak terdapat ketentuan yang mengikat tentang nilai dan pajak khusus. Namun hal tersebut dilakukan, agar memperingan beban desa dan kelurahan dengan membagi besaran yang harus dibayarkan di keluarahan dan desa, serta besaran yang dibayarkan di Bapenda Kabupaten Sumbawa.

“Pajak khusus itu, dia nilainya diatas Rp500 ribu rupiah.

Artinya ini secara umum, tidak ada aturan yang mengikat pajak khusus itu apa, tetapi kita menyebutnya pajak khusus karena nilainya berada diatas Rp500 ribu,” pungkasnya. (arn/*)

Nihil, Investasi Masuk ke KSB

Taliwang (Suara NTB) Geliat investasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami kelesuan.

Setidaknya hal ini terlihat dari tidak adanya investor dalam beberapa waktu belakangan menyatakan ketertarikannya berinvestasi di daerah ini.

“Ya setidaknya memasuki tahun 2019 ini belum ada perusahaan atau investor yang datang ke sini (berinvestasi),” terang kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd kepada Suara NTB. Sementara ini aktivitas paling banyak mengurus izin ke kantor DPMPTSP adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendukung pertambangan.

Namun Hamid mengaku, kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut bukan dalam rangka

menggarap proyek investasi baru. Tetapi mereka datang dengan tugas mengganti perusahaan yang telah habis masa kontraknya di proyek tambang Batu Hijau, kecamatan Sekongkang.

“Yang terbaru perusahaan jasa pengamanan AMNT. Namanya (PT) Global Arrow, mereka sudah daftar ke kita, mereka mengganti 911 (Nawakara) yang habis masa kontraknya,” paparnya.

Sejauh ini investasi paling dominan yang dilirik investor di KSB ada dua, yakni pertambangan dan pariwisata. Ber-

dasarkan data DPMPTSP ada belasan perusahaan yang mengantongi izin di bidang pariwisata, sementara bidang pertambangan terdapat sekitar lima perusahaan. Selama ini aktivitas perusahaan tersebut seakan jalan di tempat tanpa ada progres meyakinkan kapan mereka akan mulai beroperasi.

Terhadap para investor itu, setiap tahunnya DPMPTSP melakukan evaluasi rutin menagih janji progres rencana investasinya. Sayangnya meski setiap tahun mendapat teguran mereka bergeming bahkan saat diberi

ancaman akan dicabut izinnya.

Sebenarnya, tidak semua perusahaan yang dibukakan pintu investasi oleh Pemda KSB mandek tanpa alasan yang jelas. Seperti contohnya perusahaan yang mengelola Gili Balu’ di kecamatan Poto Tano.

Ada dua perusahaan yang dipercaya pemerintah KSB mengelola gugusan delapan pulau untuk destinasi wisata. Mereka adalah PT Eco Solution Lombok (ESL) dan PT Nusantara Oriental Permai (NOP).

Kedua perusahaan tersebut terbilng cukup aktif menunjukkan keseriusannya menggarap pulau-pulau yang berada tepat di depan pelabuhan Poto Tano itu. Tapi sayang tiga tahun terakhir, aktivitas mereka terhenti karena tersandung lambat-

nya proses penerbitan izin yang dibutuhkan.

Dijelaskan H. Hamid, secara umum Pemda KSB mendukung penuh setiap jenis investasi yang datang ke daerah. Daya dukung itu ditunjukkan pemerintah dengan mempercepat seluruh penyelesaian izin yang menjadi kewenangan kabupaten hingga memberikan rekomendasi terhadap penertbitan izin lainnya yang menjadi kewenangan provinsi maupun pusat.

“Dukungan kita selalu maksimal. Buktinya semua urusan yang jadi kewenangan kabupaten kita percepat. Tapi kan tidak semua izin kita yang keluarkan. Ada dari provinsi ada dari pusat dan itu di luar kewenangan kita kabupaten,” imbuh H. Hamid. (bug)

Investor Setengah Hati Kembangkan Sektor Pariwisata

(Suara NTB/ist)

OPERASI - Satpol PP Sumbawa saat melakukan operasi di salah satu tempat karaoke, Minggu (12/5).

Pol PP Dapati Dua Karaoke Buka di Bulan Ramadhan Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski sudah ada surat edaran dari Bupati Sumbawa, namun masih ditemukan adanya dua tempat karaoke yang buka pada bulan Ramadhan.

Tempat karaoke Platinum dan Sernu tersebut diketahui beraktivitas saat Satpol PP Sumbawa menggelar operasi, Minggu (12/5) malam.

Plt. Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si membenarkan hal tersebut. Tempat karaoke itu masih tidak disiplin, padahal sebelumnya sudah ada surat edaran dari Bupati. Dalam surat edaran dengan nomor 186.6/301Pem/IV/2019 ini, sudah diminta agar tempat hiburan termasuk karaoke

menutup aktivitasnya selama bulan Ramadhan.

“Setelah kami pantau di lapangan, ternyata masih ada yang buka dan tidak disiplin.

Ada beberapa yang beroperasi, sehari sebelumnya sudah kami ingatkan agar ditutup.

Ternyata tadi malam masih ada yang buka yaitu Platinum dan Sernu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (13/5).

Dijelaskannya, dari operasi gabungan tersebut pihaknya berhasil mengamankan barang bukti minuman keras.

Terdiri dari 23 botol bir hitam, 13 botol bir putih dan tujuh botol kosong yang sudah habis diminum.

Selain itu, pihaknya juga mengamankan 10 orang Part-

ner Song (PS) dan delapan pengunjung pria. Mereka sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Bahkan penanggung jawab tempat karaoke juga diberikan teguran tertulis supaya tidak lagi membuka aktivitasnya selama Ramadhan.

Jika tetap membandel, maka akan diberi sanksi tegas bahkan terancam dicabut izinnya.

“Pemiliknya diberikan teguran tertulis. Kalau mereka membandel lagi kami teguran tegas, puncaknya cabut izin.

Tapi tetap kita jalan pantau setiap malam. Karena ini instruksi Pak Bupati. Yang penting saya berharap agar semua mentaati edaran bupati, agar selama bulan ramadhan jangan dibuka dulu,” pungkasnya. (ind)

Harga Bawang Putih Belum Diintervensi Taliwang (Suara NTB)Satgas Pangan Polres Sumbawa Barat, mengaku belum mampu mengintervensi lebih jauh terkait masih tingginya harga bawang putih yang mencapai Rp60.000-Rp80.000 meski sudah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp35.000 perkilogramnya.

Pasalnya, hingga saat ini pasokan bawang putih ke KSB dianggap masih belum memenuhi kuota sesuai dengan kebutuhan.

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK, kepada Suara NTB, Senin (13/5) membenarkan bahwa untuk saat ini HET bawang putih sudah ditetepkan. Tetapi untuk menekan harga yang saat ini masih tinggi sesuai dengan HET masih

agi, dengan mengejar pajak yang nilainya dibawah Rp500 ribu.

“Kemudian untuk pajak khusus, kita percayakan kepada satu orang yang kita sebut koordinator pajak khusus, itu ada staf dipenagihan. Beliau ini memahami betul mana objekobjek yang memiliki pajak khusus atau diatas Rp500 ribu.

Itu yang kita tekan untuk kita kejar pada triwulan pertama kemarin, sehingga berimbas kepada peningkatan realisasi target di triwulan pertama. Hal ini untuk meningkatkan kinerja desa dan kelurahan, untuk menagih yang dibawah Rp500 ribu.

Dan untuk yang Rp500 ribu keatas itu kita kejar sendiri oleh

mendatang. Maka dari itu, mulai saat ini satgas pangan tetap akan intens turun ke pasar untuk memastikan harga kebutuhan pokok masih aman dan terkendali. Sehingga pada saat terjadi lonjakan harga bisa langsung dilakukan operasi pasar supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan untuk lebaran.

“Memang untuk HET bawang putih sudah ditetapkan, tetapi kita masih belum bisa melakukan intervensi karena pasokannya yang terbatas. Jika kuotanya sudah terpenuhi baru akan kita operasi pasar dan mengambil tindakan tegas bagi yang menaikkan harga secara sepihak,” ungkapnya.

Dikatakannya, kenaikan harga bawang putih yang teejadi saat ini bukan karena

adanya penimbunan oleh masyarakat tertentu, tapi kenaikan ini terjadi hampir di semua wilayah karena jumlahnya yang terbatas.

Kalaupun ada indikasi dan laporan bahwa sudah ada bawang putih yang sudah di drop kesini (KSB) tetapi sengaja ditumpuk, ternyata itu tidak benar. Hal itu bisa dipastikan karena tim satgas tetap melakukan pemantauan di sejumlah pasar dan aktifitas yang menyimpang pasti akan terdeteksi. Bahkan gudang penyimpanan bawang juga sudah dicek, tetapi memang belum ada bawang putih yang masuk. Sehingga harga yang berlaku saat ini masih sangat tinggi dari harga normal yang berkisar di angka Rp40.00045.000 perkilogramnya.

Kendati demikian, pihakn-

ya tetap akan intens turun ke sejumlah pasar. Ketika ditemukan ada perbuatan menyimpang, maka pihaknya tetap akan memberikan sanksi tegas. Terlebih lagi jelang akhir bulan Ramadhan, jangan sampai ada masyarakat KSB yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya lantaran harga kebutuhan pokok yang melonjak naik. Terutama beras, gula, minyak goreng, dan daging yang kemungkinan besar pasti harganya akan terus merangkak naik.

“Kita tetap akan intens memantau harga di sejumlah pasar untuk menekan terjadinya penimbunan barang.

Kami juga meminta agar pedagang tidak menaikan harga secara sepihak, jika kita temukan maka sanksinya sudah sangat jelas,” tegasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB)Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata (Budpar) Sumbawa Barat, Ir. IGB Sumbawanto M. Si, menyebutkan bahwa seluruh lahan di pinggir pantai sudah bersertifikat hak pakai.

Tetapi yang sangat disayangkan, sampai saat ini belum ada aktivitas pembangunan yang dilakukan sesuai dengan izin.

Hal ini menjadi penghambat pertumbuhan investasi di bidang pariwisata. Padahal pariwisata merupakan jualan utama Pemkab saat ini, ketika sudah terjadi masalah seperti ini maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan terganggu.

“Memang hasil penelusuran tim di lapangan saat ini sejumlah lahan yang berada di pinggir pantai sudah bersertifikat investor tertentu. Tetapi yang menjadi masalah bagi Pemkab yakni tidak ada aktivitas pembangunan yang sudah dilakukan di lokasi yang sudah disertifikat tersebut.

Hal ini tentu sangat disayangkan karena akan mengganggu pertumbuhan investasi di KSB, karena investor yang berniat melakukan investasi serta memiliki modal yang banyak tidak bisa masuk. Makanya kami berencana untuk melakukan pendataan pemilik sertifikat agar segera melakukan aktivitas pembangunan,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (13/5).

Dikatakannya, lambatnya para pemegang sertifikat melakukan usaha bisa jadi karena masih menunggu

limpahan wisatawan dari Mandalika dan KLU. Karena untuk saat ini dianggap sangat percuma dilakukan pembangunan, sementara dari segi bisnis belum menguntungkan bagi perusahaan. Bisa jadi pertimbangan inilah menjadi dasar sehingga mereka belum juga melakukan aktivitas pembangunan sama sekali.

Meski demikian, keputusan menunggu limpahan sangat disayangkan, karena ada banyak yang tertarik untuk melakukan penanaman modal di lokasi yang sudah disertifikatkan tersebut. Bahkan mereka bersedia merugi lebih dulu dengan melakukan pembangunan, tetapi karena sudah ada yang punya akhirnya mereka mundur.

Selain masalah itu, ada salah satu investor yang enggan datang lagi ke KSB karena sudah diganggu oleh masyarakat setempat.

Meskipun demikian, pihak terkait tidak akan pernah bosan untuk terus melakukan promosi destinasi wisata yang dimiliki. Dengan harapan bisa menjadi pelecut terus berkembangnya sektor pariwisata yang ada di KSB. “Memang banyak perusahan yang menunggu limpahan para wisatawan dan Mandalika dan KLU baru akan melakukan aktivitas pembangunan. Meskipun demikian, pola demikian sangat tidak baik karena akan mengganggu pertumbuhan investasi di masa-masa yang akan datang,” tandasnya. (ils)

Wabup Minta OPD Segera Atasi Kerusakan Jalan di Orong Telu Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, mengharapkan OPD terkait segera mengatasi permasalahan jalan di kecamatan Orong Telu. Dalam safari Pemkab ke wilayah selatan Sumbawa tersebut.

“Kepada kepala OPD terkait agar segera mengatasi masalah jalan tersebut. Sehingga aktivitas masyarakat Orong Telu berjalan dengan lancar. Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Wabup, dalam safarinya di Mesjid Nurul Yaqin dusun Pelita Masa Desa Kelawis Orong Telu. Wabup juga meminta kepada Camat dan

Kepala Desa untuk mengatasi air yang tergenang di sepanjang jalan desa dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan gotong royong.

Disamping itu Wabup juga menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan Pemilu serentak dengan baik dan lancar, untuk itu Wabup mengharapkan agar masyarakat merekatkan kembali rasa kesatuan dan persatuan walaupun berbeda pilihan.

Di akhir sambutannya, Wabup mengajak masyarakan Kecamatan Orong Telu memanfaatkan bulan suci Ramadhan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

Halaman 7

Pasar Seketeng Diharapkan Mulai Dibangun Usai Lebaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Paket Proyek Pasar Seketeng tengah dalam proses tender di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP). Proyek dengan nilai puluhan miliar ini, diharapkan pembangunannya mulai dilakukan usai lebaran mendatang.

“Sudah kami sampaikan dokumennya tanggal 29 April lalu. Dan sudah ditayangkan. Dengan jadwal yang disusun oleh pokja pengadaan, kita harapkan paling cepat 11 Juni sudah ada pemenangnya. Sehingga pasca lebaran itu proses pembangunannya sudah bisa mulai,” kata Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Arif Alamsyah.

Disampaikannya, tender manajemen kontruksinya atau konsultan pengawasnya sudah dimulai terlebih dulu. Karena proses tendernya cukup panjang. “Jadi ada dua tahap, tapi untuk penentuan pemenangnya hampir seragam waktunya. Sehingga nanti bisa berjalan bersama-sama antara kontraktor fisik dan konsultan pengawasnya,” imbuhnya.

Pihaknya mengakui bahwa dokumen tender Pasar Seketeng agak terlambat dimasukkan. Karena sebelumnya dilakukan review terhadap harga dan design. Setelah itu pihaknya juga meminta probity audit dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan BPKP Perakilan Provinsi NTB. Probity audit ini dimaksudkan sebagai audit integritas, supaya proses yang dilalui dapat mengikuti prinsip kejujuran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.

“Sehingga tidak ada lagi nanti kesan markup harga, kemudian menyembunyikan proses. Semata-mata kami ingin menunjukkan akuntabilitas. Sehingga dari awal bagus dan sampai akhir terbangun Pasar Seketeng,” sebut Arif.

Adapun pembangunan Pasar Seketeng akan dilakukan dalam dua tahap pengerjaan. Tahap pertama dikerjakan tahun 2019 dan tahap kedua dikerjakan tahun 2020. Dari anggaran yang direncanakan Rp83 miliar, tahun ini yang sudah tersedia Rp57 miliar. Anggaran ini untuk membangun dua blok di pasar yakni blok b dan c. Sedangkan sisanya akan dilanjutkan di tahun 2020 untuk blok a.

Meskipun demikian, dengan adanya probity audit, standar harga berlaku dan harga pasar, pihaknya menyusun HPS dan bisa melakukan efisiensi Rp5 miliar. Anggaran itu kemudian diarahkan untuk membangun pondasi dan kolom blok. Sehingga di tahun 2020, tinggal membutuhkan Rp20 miliar untuk menyelesaikan pasar.

“Tahun 2020 final Pasar Seketeng. Tahap pertama sekitar 70 persen. Dalam tahap pertama tentu ada kios, lapak, IPAL, mushollah, pagar-pagar, dan ada tempat lapak penjual ikan, sayur sudah kita pisahkan per zonanya. Ini selesai tahun 2019. Sehingga untuk tahapan 2020, lebih banyak kita membangun kios. Jadi semua bangunan itu 2 lantai, baik blok a, b, dan c,” tukasnya.

Pada Prinsipnya, lanjutnya, dengan selesainya tahap pertama, Pasar Seketeng bisa ditempati awal tahun depan. Tetapi pihaknya harus menempatkan semua pedagang di dalamnya, supaya tidak ada kesan tebang pilih. Makanya pihaknya berharap kepada para pedagang agar bisa bersabar sambil menunggu selesainya sisa pengerjaan tahap kedua nantinya.

“Dengan sisa tahap kedua yang tidak terlalu banyak, kita mengharapkan pedagang kita bersabar sedikit sambil menunggu final. Sehingga bisa semua masuk pedagang untuk ditempatkan,” pungkasnya. (ind)

Temuan BPKP, Juga Sasar Sekretariat DPRD Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Temuan pengunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi NTB, tidak hanya di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima. Tapi temuan juga di Sekretariat DPRD Kota Bima.

Bahkan temuan di kantor wakil rakyat tersebut, anggarannya mencapai miliaran rupiah. Anggaran ini diduga dipakai untuk beberapa item kegiatan, namun tidak jelas pertanggungjawabannya.

Informasi yang dihimpun, temuan bernilai cukup fantastis itu berasal dari beberapa item kegiatan. Seperti kebutuhan biaya perjalanan dinas pegawai Sekretariat dan Anggota dewan. Kebutuhan administrasi seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Selain itu, dari beberapa penggunaan anggarannya, turut menyeret 24 dari 25 anggota DPRD Kota Bima dengan masing-masing ratusan juta rupiah. Temuan ini juga dari pengadaan baju dinas di kalangan anggota dewan.

Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bima, Muhaimin, S.Sos, yang dikonfirmasi wartawan Senin (13/5) membenarkan adanya temuan BPK tersebut. “Iya, memang benar ada temuan,” katanya.

Sayangnya, ketika ditanya soal jumlah atau besaran temuan secara detail, Sekwan enggan mengungkapnya. Ia hanya mengaku belum sempat menjumlahkan keseluruhan temuan tersebut. “Kurang lebih segitu (miliaran.red),” ujarnya.

Ketika ditanya item kegiatan yang menjadi temuan, Muhaimin menjelaskan. Meski demikian Ia membantah temuan tersebut berasal dari pengadaan baju dinas di kalangan anggota dewan. “Setahu saya tidak ada berkaitan dengan pengadaan baju. Tapi nanti kita lihat LHP resminya,” katanya.

Ditambahkannya, saat ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut belum resmi diberikan oleh BPK Provinsi NTB. Temuan itu, berdasarkan klarifikasi yang dilakukan belum lama ini. “Belum ada LHP resminya, makanya belum kita ketahui pasti item-item yang menjadi temuan ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

KONVOI - Aksi konvoi dan corat-coret seragam sekolah masih mewarnai perayaan kelulusan siswa SMA/SMK sederajat di Dompu. Tampak ratusan siswa gabungan dari berbagai sekolah konvoi dengan kendaraan knalpot bising di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kandai II, Senin (13/5).

HBY Kembali Tegaskan Hapus Larangan Siswa Bawa Ponsel ke Sekolah Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) menegaskan, sekolah segera menghapus larangan membawa Ponsel bagi siswa. Hal itu guna memastikan peserta didik memiliki jejak digital.

Menurut HBY, kalaupun alasannya karena takut teknologi itu disalahgunakan, kuranglah tepat dengan cara melarang mereka. Melainkan, mendidik anak-anak agar menggunakan akal pikirannya untuk memanfaatkan Ponsel sebaik mungkin.

Jejak digital peserta didik cukup penting. Selain menjadi alat kontrol bagi para orang tua terhadap anak, juga bisa memudahkan pihak-pihak terkait dalam melacak keberadaan siswa ketika terjadi persolan.

Baik hal itu dilakukannya sendiri maupun orang lain.

di pegawai negeri masih menjadi idola oleh banyak kalangan. Perhatian masyarakat terhadap kita sekitar 90 persen.

Jadi pegawai negeri itu menjadi fokus perhatian,” jelasnya.

Atas harapan Bupati agar sekolah segera mencabut larangan siswa membawa Ponsel itu. Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi yang berusaha dikonfirmasi belum memberikan komentar terkait persoalan ini. (jun)

Harga Bawang Putih di Kota Bima Mulai Turun

(Suara NTB/Uki)

TANDATANGAN - Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Dedy dengan Kepala Bandara SMS Bima, I Kadek Yuli Sastrawan menandatangani MoU pengawasan orang asing di kantor Bandara setempat, Senin (13/5).

Perketat Pengawasan, Imigrasi Tempatkan Personel di Bandara Bima (Suara NTB) – Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima akan menempatkan personel di Bandara Sultan Muhamad Salahuddin (SMS) Bima untuk memperketat Pengawasan Orang asing (Pora) yang masuk di wilayah Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima.

Penempatan personel ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bima,

RSUD Dompu Tangani Penderita Gizi Buruk Kronis Dompu (Suara NTB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu kembali menangani satu pasien gizi buruk. Ia adalah Riska (1) perempuan asal Sanggar Kabupaten Bima. Banyaknya penyakit penyerta yang diderita memaksanya harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S. ST., di ruang kerjanya, Senin (13/5) kemarin menyampaikan, di usianya yang sudah menginjak setahun itu Riska hanya memiliki berat badan 4 Kg. Jauh dari berat ideal 10-12 Kg untuk anak seusianya.

Kondisi itu makin diperparah dengan kompleknya penyakit penyerta yang diderita. Seperti pneumonia, diare dan kelainan genetik sejak dilahirkan. “Karena saat masuk pada tanggal 6 kemarin sudah cukup parah, hari itu juga langsung kami pindah ke ruang ICU,” ungkapnya.

Soal perkembangan kondisi kesehatan Riska setelah tujuh hari menjalani perawatan intensif.

Iin Iskanturani tak mengetahuinya secara pasti.

Namun atas dasar anak tersebut sampai saat ini belum dipindah kembali ke ruang anak.

Diperkirakan kondisinya masih cukup parah.

Karena biasanya setelah pasien gizi buruk dinyatakan pulih dari ICU langsung dipindah ke ruang

“Bukan dengan melarang menggunakan Ponsel. Makanya semua sekolah di Dompu larangan membawa Ponsel saya cabut,” tegasnya saat memberi pembinaan pada agenda penyerahan SK pengangkatan CPNS formasi tahun anggaran 2018 di Aula Pendopo, Senin (13/5).

Penggunaan teknologi inipun, lanjut HBY sapaan Akrab H. Bambang M Yasin, juga merupakan salah satu alat kontrol yang nyata bagi diri sendiri. Masyarakat umum terlebih Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena setiap tindakan baik yang bersifat merusak orang lain atau tidak akan memiliki jejak. Untuk itu diharapkan tidak teledor dalam memanfaatkannya.

“Ini saya sampaikan karena saya tahu di Dompu menja-

anak untuk perbaikan gizinya. “Harusnya setelah dari ICU pasti kesini kalau keadaannya sudah membaik. Kemungkinan sekarang masih parah,” ujarnya.

Selain gizi buruk kronis diderita Riska akibat penyakit penyerta. Ditegaskan penyakit yang banyak menyerang anak tersebut dialami karena kurang mendapat asupan gizi. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas dan pengasuhan hanya dilakukan neneknya seorang diri disinyalir pemicu utama.

Sebelum Riska, lanjut Iin Iskanturani Iin Iskanturani, pihaknya (Suara NTB/jun) sudah menangani satu pasien dengan keluhan serupa. Ia Suci Adriani (9) asal Desa Huu Kecamatan Huu. Balita tersebut didiagnosa menderita gizi buruk lantaran di usianya itu ia hanya memiliki berat badan sembilan kilogram. Namun setelah hampir sebulan ditangani dengan dicapainya target berat 14 Kg. Ia kemudian dinyatakan pulih dan bisa dipulangkan.

“Target 14 untuk anak itu sudah kita capai sehingga bisa kita pulangkan dalam keadaan pulih,” pungkasnya. (jun)

Dedy dengan Kepala Kantor Unit Penyelanggara Bandara SMS Bima, I Kadek Yuli Sastrawan, di kantor Bandara setempat, Senin (13/5).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Dedy mengatakan penempatan personel Imigrasi di Bandara Bima sangat efektif untuk mendeteksi dini keberadaan orang asing yang masuk di wilayah Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima.

“Tujuannya agar data keberadaan orang asing yang memasuki wilayah Bima dan Dompu tercatat atau terdata dengan baik,” katanya.

Menurutnya, dari pendataan tersebut juga akan dijadikan bahan untuk pertukaran informasi dengan sesama anggota tim Pora. Mempermudah pengawasan keberadaan orang asing serta kegiatannya di wilayah Bima dan Dompu.

“Langkah ini sebagai bentuk penguatan fungsi tim Pora dalam mengawasi orang asing di Bima dan Dompu,” katanya.

Dedy menjelaskan, kerjasama dengan Bandara SMS yang merupakan pintu masuk utama wilayah Bima dan Dompu tersebut sangat penting dilakukan menyusul semakin meningkatnya aktivitas orang asing di wilayah Kota Bima, Dompu dan Kabupaten Bima.

“Meningkatnya aktivitas orang asing ini perlu dideteksi keberadaannya. Melakukan pengawasan sejak tiba di Bima melalui Bandara,” katanya.

Ia menambahkan, perjanjian kerjasama dengan pihak Bandara tersebut juga diharapkan akan terus ditingkatkan untuk masa mendatang dalam wadah tim Pora udara Bandara SMS Bima.

“Kerjasama dengan Bandara ini merupakan pertama kali dilaksanakan meski Bandara SMS belum berstatus bandara internasional,” pungkansya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Harga komoditi bawang putih di Kota Bima yang melonjak tinggi dalam beberapa bulan terakhir, kini mulai mengalami penurunan. Dari kisaran harganya Rp60 ribu perkilogram, kini turun menjadi Rp45 ribu perkilogram.

Demikian dikatakan Kepala Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima Nurjannah, SE, Senin (13/5). Kata dia, kepastian penurunan harga itu, setelah memantau langsung ke pasar dan sejumlah distributor bawang putih.

“Sudah mulai turun hargannya. Kita juga sudah mengunjungi sejumlah distrubutor bawang putih dan pedagang di pasar,” katanya.

Ia mengaku, turunnya harga bawang putih sudah dilihat dampaknya saat ini di Pasar. Yang semula dijual Rp50 ribu hingga mencapai angka tertinggi Rp60 ribu perkilogram, kini dijual dengan harga Rp45 ribu per kilogramnya. ”Dalam beberapa hari kedepan kemungkinan harganya akan turun lagi,” katanya.

Nurjannah mengaku mahalnya bawang putih yang dijual di

(Suara NTB/Ist)

PANTAU - Kepala Diskoperindag Kota Bima, Nurjannah (berkacamata) saat memantau stok bawang putih di salah satu distributor, Senin (13/5). pasaran kemarin lantaran pasokannya yang sangat minim.

Pasalnya komoditi bawang putih di Kota Bima kebanyakan dipasok dari wilayah Kota Mataram.

Menurutnya kondisi kenaikan komoditi bawang putih itu sangat wajar terjadi. Selain pasokan yang kurang, bahkan secara nasional. Juga dipengaruhi belum memasuki masa panen di tingkat petani. “Kemarin bawang putih langka secara nasional. Tapi sekarang

sudah stabil,” katanya Pantauan Suara NTB, di pasar raya Amahami, Senin (13/ 5), selain komoditi bawang putih. Penurunan harga juga terlihat pada ayam potong, sebelumnya mencapai Rp50 ribu perkilo, turun menjadi Rp40 ribu perkilo. Sedangkan untuk harga kebutuhan lain, seperti beras, telur, minyak goreng dan lainnya cenderung stabil. Hanya harga daging sapi naik karena pasokannya yang langka. (uki)

Bupati KSB dan Rektor Unud Teken MoU Penempatan Dokter Taliwang (Suara NTB) Jumlah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Asy Syifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan bertambah. Kepastian penambahan dokter-dokter khusus itu setelah Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rektor Universitas Udayana (Unud) Bali, Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S (K).

Pada Nota Kesepahaman yang ditandatngani pekan lalu itu, berisikan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Asy–Syifa’. Di mana UNUD Bali membantu pihak RSUD Asy Syifa dengan menempatkan perbantuan dokter-dokter chief residen atau tenaga dokter spesialis dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat KSB. “Penandatanganan MoUnya Kamis lalu di Jimbaran, Bali,” kata Kabag Humas Pemda KSB, Abdul Muis kepada wartawan, Senin (13/5).

Ada beberapa dokter spesialis yang akan diperbantukan UNUD Bali di RSUD Asy Syifa

(ist/dok humpro ksb)

JABAT TANGAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin berjabat tangan dengan Rektor Unud Bali, A.A. Raka Sudewi, usai menandatangani MoU. dari kesepakatan itu. Di antaranya Spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Kandungan, dan Mata. Dijelaskan Kabag Humas, bupati usai mendatangani MoU tersebut kepada Rektor UNUD Bali berharap agar seluruh civitas akademika kampus UNUD terus mendukung kerja sama tersebut ke depannya.

Sebab agenda kerja sama itu menjadi salah satu upaya pemerintah KSB mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Jadi harapan pak bupati kepada rektor UNUD kegia-

tan itu terus berlanjut. Kalau bisa setiap tahun dan jumlah dokternya bisa ditambah juga,” kata Muis.

Perbantuan dokter spesialis oleh UNUD Bali melalui kegiatan cief residen ini, memang sangat berarti bagi operasional pelayanan RSUD Asy Syifa.

Sebab selama ini rumah sakit milik Pemda KSB itu masih kekurangan tenaga medis dokter untuk menangani penyakit secara khusus. Sementara di sisi lain kebutuhan layanan penyakit di tengah masyarakat terus berkembang. (bug)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

Halaman 8

Permintaan Semen Naik Empat Kali Lipat

Mataram (Suara NTB) Permintaan semen di masa pemulihan pascagempa mengalami lonjakan empat kali lipat dari tahun lalu. Produsen semenpun harus mengerahkan tenaga bongkar ekstra di pelabuhan.

Senior Corporate Communication PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) Rizki Dinihari, menjelaskan permintaan semen kenaikannya luar biasa.

Dipengaruhi permintaan untuk membangun kembali rumah-rumah korban gempa.

Dari statistik penjualannya, pada periode Januari-

Maret 2018, Indocement mendistribusikan tiga roda sebanyak 38.000. Pada periode yang sama tahun 2019 ini, penjualannya naik menjadi 173.000 ton. “Sudah berapa persen itu kenaikkannya, 400an persen,” katanya.

Kepada Suara NTB, Rizki pada tahap rehap rekonstruksi rumah – rumah korban gempa,

tercatat di regional Bali Nusra, NTB menjadi daerah paling tinggi permintaannya. Sementara dua daerah pengapitnya, cenderung stabil seperti tahuntahun sebelumnya.

Untuk memenuhi permintaan ini, kata Rizki, Indocement akan menambah jadwal shift tenaga kerja untuk bongkar muat di Pelabuhan lembar.

“Dari dua shift, kemungkinan menjadi 3 sampai 5 shift,” jelas Rizki. Volume tampung di Terminal Lembar juga akan ditambah. Gempa pada Agustus 2018 lalu tidak saja merusak bangunan dan rumah warga di sebagian Pulau Lombok, Indocementpun turut merasakan dampak langsung. Para pekerjanya juga sempat off yang mengakibatkan penjualannya turun drastis. Meskipun telah berangsur-angsur pulih.

Pabrik di Kalimantan memprioritaskan distrubusi ke termi-

nal Lembar, Lombok. Agar permintaan kebutuhan terpenuhi.

Apalagi terminal Lembar juga menjadi pintu distribusi semen ke Bali, NTT dan Indonesia Timur. Permintaan semen secara nasional memuncak pada tahun 2012-2013 lalu. Perlahan, terus menurun. Sampai akhirhnya diproyeksikan tahun 2019 ini adalah titik balik akan memuncaknya penjualan semen. Tanpa terkecuali di NTB. Tidak saja karena faktor gempa, sebelum gempapun, pembangunan di NTB mengge-

liat. Yang tentunya berdampak pada tingginya kebutuhan semen. Permintaan semen, 80 persen adalah permintaan dalam bentuk kemasan. Artinya, diperhitungkan permintaannya orang perorang yang membangun secara pribadi. sementara permintaan dalam bentuk curah, yang biasanya untuk pembangunan proyek, sharenya hanya 20 persen dari total penjualan.

Rizki menambahkan, tidak saja Indocement memperhatikan dari sisi kebutuhan bah-

an baku pembangunan. NTB saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja untuk membangun rumah tahan gempa (RTG). Indocement menurutnya siap mengerahkan lulusan-lulusan sekolah pertukangannya. “Kita sudah siapkan tenaga tukang kita. Lebih-lebih untuk mempercepat pemulihan pascagempa, kami juga menyediakan rumah RAPI. Ketika pemerintah sudah menyetujuinya, kami akan kerahkan tukang sekolah Tiga Roda,” demikian Riski. (bul)

Hanya Empat Jam, Rp500 Juta Uang Baru Ludes Ditukar Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia mulai mengerahkan mobil kas kelilingnya untuk melayani penukaran uang. Untuk hari pertama di bulan puasa ini, antusiasme masyarakat menukarkan uangnya ternyata cukup tinggi.

Tak sampai empat jam, setengah miliar lebih uang baru ditukarkan.

Bank Indonesia melayani penukaran di Taman Sangkareang Mataram, Senin (13/5) kemarin. Sejak pagi, masyarakat berbondong-bondong mengunjungi mobil kas keliling yang dikawal ketat aparat. Umumnya penukaran dilakukan dalam jumlah besar. Dari jutaan, hingga belasan juta dari satu orang penukar. Ada juga yang menukarkan hanya ratusan ribu, tapi tak banyak.

Dua kasir Bank Indonesia yang dikerahkan melayani dari sisi kiri dan kanan mobil kas keliling ini. Beberapa penukar mengaatakan, lebih awal menukar uangnya ke pecahan kecil, untuk pembagian THR (Tunjangan Hari Raya), ada juga untuk santunan ke anak-anak yatim dan orang tua jompo.

Hari pertama ini, kas keliling Bank Indonesia membawa Rp750 juta uang baru. Seluruh pecahan. Tak sampai jam 01.00 Wita, layanan penukaran ditutup. Dengan total penukaran Rp550 juta.

Zary El Wathan, salah satu kasir Bank Indonesia mengatakan animo masyarakat cukup tinggi. Uang pecahan yang paling banyak diminati Rp2.000, lalu pecahan Rp5.000. Menyusul uang pecahan lainnya. Ada juga yang mencari uang logam untuk ditukarkan.

Layanan penukaran ini rencananya rutin dilaksanakan, di lokasi yang sama. Dari tanggal 15 Mei sampai tanggal 28 Mei. Dari hari senin sampai Kamis. Jumat sampai Minggu libur.

Pada bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019, kebutuhan uang kartal di masyarakat diproyeksikan meningkat. Terutama untuk uang pecahan kecil, dibandingkan kondisi normal. Menghadapi hal ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB bersama perbankan telah mengantisipasi dan mempersiapkan kebutuhan tersebut.

Proses persiapan diawali dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bank Indonesia bersama perbankan untuk memproyeksikan kebutuhan uang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 di setiap bank dan rencana kegiatan kas keliling bersama untuk melayani masyarakat dalam penukaran uang.

Diperkirakan pada tahun 2019 ini kebutuhan uang untuk bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebesar Rp2,87 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,6 Triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga dipastikan memiliki cadangan stok uang apabila realisasi kebutuhan uang lebih dari perkiraan yang sebesar Rp2,87 Triliun.

Kas keliling bersama direncanakan pada minggu ke-2 dan ke-3 Bulan Mei 2019. Bank peserta yang berencana akan mengikuti kegiatan kas keliling bersama bulan Ramadhan Tahun 2019 di Pulau Lombok antara lain, Bank NTB Syariah, Bank Mandiri, CIMB Niaga, Bank Shinhan, Bukopin, BTN, Bank Muamalat, BNI, BNI Syariah dan BSM. Sedangkan untuk Pulau Sumbawa yang meliputi Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima adalah Bank NTB Syariah Bima, Bank NTB Syariah Sumbawa dan BRI Syariah KCP Bima.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dalam pelayanan penukaran uang ini, karena Bank Indonesia dan perbankan akan menyediakan tempat untuk melaksanakan pelayanan penukaran dengan sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan lokasi,” kata Kepala BI NTB, Achris Sarwani. (bul)

(Suara NTB/bul)

PENUKARAN UANG - Penukaran uang di mobil kas keliling Bank Indonesia dimulai.

(Suara NTB/bul)

AYAM - Pedagang ayam broiler di salah satu pasar tradisional di Kota Mataram.

Stok dan Harga Ayam Broiler Memungkinkan Tak Bergejolak Mataram (Suara NTB) Stok ayam broiler tersedia cukup hingga lebaran Idul Fitri. Hargapun memungkinkan tak fluktuatif. Menurut Fathurrahman, Direktur Baling-baling Bambu, salah perusahaan yang bergerak di hulu – hilir peternakan unggas, bahwa ketersediaan stok ayam broiler di tingkat peternak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan selama ramadhan.

Permintaan ayam tinggi, sudah berlalu. Dari seminggu sebelum puasa dan seminggu

setelah pelaksanaan puasa.

Di pertengahan puasa, kata Fathurrahman, permintaan diproyeksi menurun. Mengapa? biasanya karena warungwarung makan masih tutup dan menu-menu berbuka biasanya tak seberat menu berbuka awal-awal puasa.

“Hasil observasi saya, konsumsi ayam broiler terbanyak dari warung-warung makan.

60 sampai 70 persen. Warungwarung sedang tutup kalau puasa,” paparnya. Permintaan akan tinggi, biasanya mendekati lebaran. Hingga pasca

lebaran. Konsumsi rumah tangga naik. Kenaikan permintaan bisa berkisar dari 50 persen, sampai 100 persen.

“Sementara ini, harga juga masih wajar. Ndak terlalu tinggi. Masuk BPE (break event point) peternak. Di tingkat konsumen juga masih mampu,” demikian Fathurrahman.

Dalam sehari, Baling-baling Bambu mendistribusikan antara 5.000 ekor, sampai 7.000 ekor ke pasaran. Angka ini cenderung stabil. Hanya naik sekitar 20an persen saat puasa ini. Faktor-faktor itulah

yang membuat harga ayam broiler di pasaran memungkinkan tetap stabil.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, L. Muh. Yusri mengatakan, sementara ini kenaikan terjadi untuk daging ayam broiler dan daging sapi.

Ayam broiler harganya mencapai Rp39.000/Kg dan daging sapi harganya mencapai Rp136.000/Kg di Pasar Kebon Roek, Ampenan. Kendati

demikian, menurut L. Yusri, besaran kenaikan ini masih di kategorikan wajar. Dan hampri sama besarannya dengan kenaikan yang terjadi tahun lalu.

“Kecuali pascagempa itu harga daging ayam sampai Rp50.000 sekilo. Karena banyak pekerja yang libur, operasional berkurang,” terang L. Yusri.

Jikapun terjadi kenaikan, imbuhnya lebih karena efek psikologis pasar. Yusri menegaskan, tak perlu khawatir soal harga dan ketersediaan stok. Relatif stabil hingga lebaran Idul Fitri nanti. (bul)

Pelanggan PLN Tembus 1,32 Juta Rumah Tangga Mataram (Suara NTB) Rasio elektrifikasi (RE) Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. RE merupakan perbandingan jumlah kepala keluarga berlistrik dengan jumlah seluruh kepala keluarga. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka menjelaskan bahwa hingga akhir Kuartal I Tahun 2019, RE NTB telah mencapai 95,8 persen.

“Peningkatan ini tentu cukup positif. Di akhir tahun 2018 rasio elektrifikasi sebesar 93 persen, kini sudah hampir 96 persen. Kami optimis bisa mencapai angka 99 persen di akhir tahun ini,” terang Rudi.

Rudi memaparkan, untuk seg-

men rumah tangga yang digunakan sebagai dasar perhitungan RE, pada akhir April 2019 telah mencapai 1,32 juta pelanggan. Pelanggan kategori ini mendominasi komposisi pelanggan PLN UIW NTB dengan persentase sekitar 95 persen.

Terkait dengan kendala belum adanya jaringan, kata Rudi, PLN melalui program Listrik Pedesaan telah merencanakan pembangunan jaringan baru. Misalnya di Dusun Punik di Kabupaten Sumbawa Besar dan Dusun Oi Panihi sampai dengan Dusun Oi Katupa di Kabupaten Bima.

Beberapa waktu lalu PLN juga berhasil melitriki Dusun Pasir Putih, Desa Bajo Pulau,

Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.

“Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi pada 2019 ini,” ucap Rudi.

Sedangkan di sisi pembangkitan, lanjut Rudi, PLN UIW NTB telah mempersiapkan beberapa pembangkit untuk mengantisipasi pertumbuhan beban. Beberapa pembangkit yang akan segera dioperasikan antara lain PLTMGU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW, PLMTG Sumbawa berkapasitas 50 MW, PLTMG Bonto berkapasitas 50 MW, PLTU Sumbawa Barat berkapasitas 14 MW, dan PLTU Jeranjang Unit 2 berkapasitas 25 MW. (bul)

(Suara NTB/ist)

PEMASANGAN LISTRIK - Pemasangan listrik rumah tangga hingga ke pelosok-pelosok NTB

(Suara NTB/bul)

Sajian Jelajah Nusantara di Hotel Santika Mataram selama puasa.

Hanya Rp125.000, Nikmati Sajian Jelajah Nusantara di Santika Mataram Mataram (Suara NTB) Hotel Santika Mataram kembali mempersembahkan paket buka puasa 2019 dalam rangka menyambut Ramadhan 1440 Hijriah. Mengusung tema Jelajah Nusantara kali ini, Hotel Santika Mataram mengajak untuk menikmati beraneka ragam menu dari nusantara.

Public Relation Hotel Santika Mataram, Beauty Yuliana Subarja mengatakan, Hotel Santika Mataram mengadirkan all you can eat buffet untuk berbuka puasa dari pukul 17.00 Wita setiap harinya. Sekitar 18 menu yang bisa dinikmati oleh tamu mulai dari appetizer, dessert, soup, maincource, condiment, beverage dan juga ta’jil.

Aneka menu segar yang tersaji setiap harinya antara lain kurma, aneka bubur, kolak, aneka macam es, aneka macam jajanan pasar dan pastry serta buah buahan.

Menu menu tersebut, kata Beauty akan berbeda setiap harinya sesuai jadwal yang sudah disiapkan oleh Hotel Santika Mataram. Menu setiap harinya

akan berganti sesuai dengan nama daerah seperti dengan temanya jelajah nusantara, seperti menu hari pertama dari Lombok, menu di hari kedua daerah Jabar dan seterusnya.

“Untuk menikmati all you can eat buffet ini, pengunjung cukup membayar Rp125.000 dan sudah dapat menikmati seluruh menu yang tersaji.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan Jelajah nusantara, dapat juga melakukan reservasi di nomer 03706178888,” tutup Beauty. (bul)

HILANG HLG STNK R2 HONDA BEAT DR.5785 CF NOKA/NOSIN : MH1JFD228CJK472945/ JFD2E2464225 AN.KASRI HLG D’SKTR PASAR BERTAIS HLG STNK R2 HONDA DR.5255 CQ NOKA/NOSIN : MH1KF111OGK612518/ KF11E-1613498 AN.I MADE TANTRA HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR

Halaman 9

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

Dari Abu Sa’id Al Khudri Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walau kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah ‘Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur.

(Hadits Riwayat Ahmad. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan: sanadnya shahih. Lihat Ta’liq Musnad Ahmad No. 11086)

Tolong Menolong Mukhlishin (Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram) TOLONG menolong dalam bahasa Arabnya adalah Ta’awun. Sedangkan menurut istilah, Ta’awun ilah sifat tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap Muslim.

Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan.

Hal ini sebagaimana ayat yang populer kita hafal: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah: 2).

Pembaca yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk lemah tak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia perlu mengadakan kerjasama, tolong-menolong, dan bantu-membantu dalam berbagai hal. Tolong menolong telah menjadi sebuah keharusan, karena apapun yang kita kerjakan tentu membutuhkan pertolongan dari orang lain.

Dalam suatu hadis telah disebutkan, bahwa antara mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan yang lainnya. Tidak setiap bentuk tolong –menolong itu baik, melainkan ada juga yang tidak baik. Tolong menolong yang baik apabila mengarah pada kebaikan sesuai petunjuk agama.

Adapun tolong-menolong yang menyangkut masalah dosa dan permusuhan termasuk perkara yang dilarang agama. Pun begitu juga dengan ta’awun, tolong menolong adalah suatu sistem yang benar-benar memperindah Islam.

Manusia satu dengan yang lainnya pastilah saling membutuhkan. tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain.

Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Islam berupa satu sumbangan yang baik, maka baginya pahala di atas apa yang dia sumbangkan dan pahala siapa yang beramal dengan sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi sedikitpun pahala mereka, dan barangsiapa yang menyumbang untuk Islam berupa satu keburukan, maka bagi mereka dosa dan dosa orang yang beramal dengannya setelah dari mereka, tanpa mengurang sedikitpun dosa mereka yang sudah ada.” (HR. Muslim) Sangat penting jika kita mepenerpkan sifat ta’awun dalam dimensi kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini. Karena seperti realitanya sangat sedikit sekali orang yang enggan menerapkan sifat ta’awun dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diwujudkan dengan saling melindungi dan bersatu diantara kaum muslimin. Kokohnya agama Islam layaknya sebuah bangunan, yang di dalamnya semua umat Muslim harus bersatu dalam menegakkan kebenaran dan ketaqwaan. Jika umat Muslim yang memang mengaku sebagai Islam tidak mampu menjaga kekokohan agamanya, maka hancurlah agama tersebut.

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW: “Orang Islam dan sesama Islam adalah bersaudara, tidak boleh mendzalimi sesamanya dan memberi beban sesuatu yang memberatkan dan siapa yang menunai sesuatu hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya, dan barangsiapa yang melepaskan sesuatu bala orang Islam, Allah akan melepaskan segala bala kesusahannya di akhirat, dan barangsiapa yang menutup kejelekan atau aib orang Islam, maka Allah akan menutup aibannya di hari kiamat.” (HR. Bukhari).

Dari keterangan dalil hadits di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat besar pahala atau imbalan atau balasan yang akan didapatkan bagi orang yang senang memberikan pertolongan kepada orang lain dengan catatan menolong dengan ikhlas hanya karena Allah swt. Pahala imbalan yang diberikan adalah sangat besar hingga nanti di akhirat dan di hari kiamat. Subhanallah.

Terakhir, perlu diperhatikan juga dalam memberikan pertolongan atau menolong orang lain selain sikap ikhlas, perlu dibarengi dengan sikap ihsan, kelembutan atau lemah lembut, baik hati, perasaan belas kasihan. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan sikap tidak angkuh atau sombong, dan bertanggung. Inilah yang merupakan ciri-ciri orang berakhlak mulia, sebagaimana yang diterangkan dalam Al Qur’an dan telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka dari itu, saling melindungi diantara sesama umat muslim sangat dianjurkan sebagai bentuk ta’awun. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang selalu melakukan hal tersebut. Amin-amin ya rabbal ‘alamiin.

(Suara NTB/Humas Lotim)

SAMBUTAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memberikan sambutan pada Safari Ramadhan di Masjid Misbahul Munir Montong Gading, Minggu (12/5) malam.

Honor Guru Ngaji dan Marbot

Lotim Anggarkan Rp5,9 Miliar Selong (Suara NTB) Guru mengaji turut menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pada era kepemimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi Sjamsuddin ini para guru ngaji ini akan diberikan honor bulanan. Rencana pemberian honor itu Rp 250 ribu per orang dan akan dirapel pemberiannya.

Demikian disampaikan Bupati H. M. Sukiman saat menggelar Safari Ramadhan di Masjid Misbahul Munir Desa Montong Gading Kecamatan Montong Gading, dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Qur’an 1440 H,

Minggu (12/5) malam.

Dalam hal ini, pemda telah menganggarkan sebesar total dana sebesar Rp 5,9 miliar untuk honor para guru ngaji, marbot masjid dan para alim ulama se-kabupaten Lotim. Dalam waktu dekat, sebutnya, yakni

menjelang hari raya Idul Fitri, honor yang dijanjikan pemerintah daerah ini akan dibagikan.

Pemerintah mengharapkan, honor tersebut bisa dimanfaatkan.

Selain perhatian guru ngaji dan marbot, pemkab Lotim juga memberikan perhatian kepada

Persit Kodim 1607/Sumbawa Berbagi Ta’jil Ramadhan Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVI Kodim 1607/Sumbawa Ny. Nana Samsul Huda bersama anggota Persit membagikan makanan dan minuman untuk berbuka puasa bagi pengguna jalan di Jalan Hasanuddin Sumbawa Besar, Jumat (10/5) lalu.

Pada kesempatan tersebut, ibu-ibu Persit kompak menggunakan atasan lengan panjang dengan celana warna hitam dan jilbab yang sama. Mereka membagikan ta’jil dengan ramah.

Menurut Nana Syamsul Huda, pembagian makanan dan minuman untuk buka puasa itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, sekaligus belajar untuk berbagi kepada masyarakat setempat.

“Kita harus bersyukur atas kemurahan Allah SWT kepada kita, bulan Ramadhan ini adalah bulan istimewa, setiap amal yang kita kerjakan akan

(Suara NTB/penrem)

BAGI TAKJIL - Ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVI Kodim 1607/Sumbawa membagikan takjil bagi pengguna jalan di Jalan Hasanuddin Sumbawa Besar. dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah,” ujar istri Dandim 1607/Sumbawa Letkol Inf. Samsul Huda ini.

Nana juga menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu Persit yang telah bersamasama terlibat dalam kegiatan tersebut mulai dari mengumpulkan bahan, membuat berbagai macam makanan hingga membungkus dan membagikannya kepada pengguna jalan.

Terpisah, Komandan Kodim

1607/Sumbawa Letkol Inf. Samsul Huda, SE. M.Sc., yang juga hadir di lokasi memberikan apresiasi kepada kegiatan ibu-ibu Persit yang telah dengan tulus dan ikhlas berbagi kepada sesama.

“Kita patut bangga dengan apa yang dilakukan ibu-ibu Persit, di sela-sela kesibukannya dalam menyiapkan hidangan untuk keluarga, mereka masih menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan sosial seperti ini,” ungkap Dandim. (ars/*)

Danrem 162/WB Dampingi Gubernur Safari Ramadhan ke Lombok Utara

(Suara NTB/penrem)

SAMBUTAN - Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat menyampaikan sambutan kegiatan Safari Ramadhan bersama Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Minggu (12/5) malam.

Es Dawet Payaman ANDA bingung mau bikin minuman apa untuk menu buka puasa hari ini? Tenang saja kali ini kami akan membagikan resep Es Dawet Payaman yang segar dan juga nikmat. Jika selama ini, es dawet hanya bisa dipinggir jalan, tidak ada salahnya mencoba membuat di rumah. Berikut ini cara membuat Es Dawet Payaman sebagaimana dikutip dari widhiaanugrah.com.

Bahan cendol : § 250 gram tepung tapioka § 50 gram tepung beras § 900 ml air § 50 gram gula pasir § 2 tetes pewarna biru § 2 Iembar daun pandan, robek-robek § Air matang secukupnya § Es batu secukupnya.

Tanjung (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., mendampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Jamiq Ihwanul Muttaqien Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU), Minggu (12/5) malam.

Danrem dalam sambutannya mengajak untuk memperbanyak amal ibadah selama bulan puasa, penuh kesabaran dan keihklasan, dengan harapan memperoleh predikat taqwa. “Seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 183,” sebutnya.

Menurutnya, kegiatan Safari Ramadhan sebagai upaya untuk meningkatkan silaturrahmi dengan seluruh komponen masyarakat, sehingga terjalin kedekatan dan hubungan emosional antara masyarakat dengan pemerintah, sekaligus menyerap informasi yang disampaikan. Tidak hanya dari masyarakat, tapi juga bupati atau walikota untuk peningkatan pelayanan publik menuju NTB Gemilang.

Perwira TNI kelahiran Jakarta ini juga berharap komunikasi yang sudah terbangun itu, agar tetap dibina dan ditingkatkan. Sehingga pembangunan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara cepat terealisasi dengan baik, terutama proses rehab rekon di seluruh kabupaten/kota yang terdampak gempa. (ars/*)

pembangunan masjid. Dalam setiap gelaran Safari Ramadhan, Bupati menyerahkan langsung bantuan dari pemerintah daerah. Untuk Masjid Misbahul Munir diberikan bantuan sebesar Rp20 juta dan bantuan kitab suci Al Qur’an.

Kesempatan bersilaturahmi dengan warga selama bulan Ramadhan ini dimanfaatkan bupati untuk terus mengajak dan mengimbau agar terus beribadah. Orang nomor satu di Lotim ini mengajak manfaatkan bulan suci Ramadhan dengan sebaik-baiknya dengan mengubah perilaku yang sebelumnya kurang ge-

mar bersedekah menjadi orang yang gemar bersedekah.

Perubahan perilaku ini dinilai akan membawa perubahan juga pada diri. Akan tetapi, jika selama puasa tidak ada perubahan, maka termasuk orang yang merugi.

Apapun kebaikan yang dilakukan selama Ramadhan dikatakan semua bernilai ibadah. Minimal tidak melakukan perbuatan haram atau yang akan membatalkan puasa. “Mudahan kita semua termasuk dalam kategori kelompok yang mendapat Rahmat Allah SWT di bulan Ramadhan ini,” ungkap Sukiman. (rus)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Menyusui saat Puasa 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 MENYUSUI bukan penghalang Anda untuk tetap menjalan123456789012345678901234567890121 kan ibadah puasa. Bagi beberapa orang, menyusui saat pua123456789012345678901234567890121 sa mungkin tidak masalah. Namun, yang lainnya mungkin 123456789012345678901234567890121 menganggap bahwa berpuasa saat masih harus menyusui 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bukan hal yang mudah. Lantas, apakah menyusui akan ber123456789012345678901234567890121 pengaruh pada tubuh ibu selama berpuasa?

123456789012345678901234567890121 Jika Anda sedang menimbang manfaat dan risiko berpuasa 123456789012345678901234567890121 selama menyusui, simak terus artikel ini untuk info lebih lanjut.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Dikutip dari hellosehat.com, puasa tidak akan mengganggu 123456789012345678901234567890121 produksi ASI. Tubuh Anda dapat tetap memproduksi ASI dengan 123456789012345678901234567890121 jumlah dan kualitas yang sama seperti saat Anda sedang tidak 123456789012345678901234567890121 berpuasa. Bahkan, kekurangan kalori yang masuk ke tubuh 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Anda di hari-hari normal lainnya saat sedang tidak puasa sebe123456789012345678901234567890121 narnya juga tidak banyak memengaruhi produksi ASI. 123456789012345678901234567890121 Untungnya tubuh Anda sangat mengerti kondisi Anda, yang 123456789012345678901234567890121 mengharuskan Anda untuk terus memproduksi ASI sebagai 123456789012345678901234567890121 makanan bayi bagaimanapun keadaannya. Tubuh Anda lebih 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pintar dari yang Anda bayangkan.

123456789012345678901234567890121 Tubuh mampu menyesuaikan caranya mengubah kalori 123456789012345678901234567890121 untuk memproduksi ASI, sehingga kuantitas dan kualitas 123456789012345678901234567890121 ASI akan tetap terjaga walau Anda dalam keadaan lapar 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sekalipun. Namun, kelamaan membiarkan diri Anda kekurangan 123456789012345678901234567890121 nutrisi saat sedang puasa tentu juga tidak baik.

123456789012345678901234567890121 Kuantitas dan kualitas ASI tidak terpengaruh dengan se123456789012345678901234567890121 berapa banyak makanan yang Anda konsumsi. Oleh karena 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 itu, menyusui saat puasa tentu tidak akan memengaruhi kese123456789012345678901234567890121 hatan bayi Anda. Bayi Anda bisa tetap bisa memeroleh semua 123456789012345678901234567890121 nutrisi yang ia butuhkan untuk tumbuh kembangnya.

123456789012345678901234567890121 Berat badan bayi juga tidak terpengaruh oleh kondisi ibu yang 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 berpuasa selama menyusui. hasil ini dilaporkan oleh sebuah 123456789012345678901234567890121 penelitian tahun 2006 pada sekelompok ibu menyusui dengan 123456789012345678901234567890121 bayi berusia 2-5 bulan yang berpuasa selama bulan Ramadan.

123456789012345678901234567890121 Yang terpenting, bayi Anda tetap menyusu dengan baik.

123456789012345678901234567890121 Semakin sering bayi Anda menyusu, semakin bisa ia men123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 cukupi kebutuhannya, dan semakin lancar juga produksi 123456789012345678901234567890121 ASI Anda. Ini merupakan siklus yang saling menguntungkan 123456789012345678901234567890121 antara ibu dan bayi.

123456789012345678901234567890121 Namun, ASI Anda mungkin akan sedikit berubah tergantung 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dari apa yang Anda makan dan berapa banyak. Perlu Anda ket123456789012345678901234567890121 ahui bahwa makanan sumber lemak yang Anda konsumsi saat 123456789012345678901234567890121 puasa dapat memengaruhi jenis lemak yang terkandung dalam 123456789012345678901234567890121 ASI, walaupun tidak memengaruhi jumlah lemak dalam ASI. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Tubuh Anda akan mengambil cadangan lemak dari tubuh 123456789012345678901234567890121 jika jumlah lemak dari makanan tidak cukup untuk memproduk123456789012345678901234567890121 si ASI. Jadi, tetap perhatikan berapa banyak dan apa saja ma123456789012345678901234567890121 kanan yang Anda konsumsi saat puasa.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Jangan sampai berat badan Anda menurun drastis saat 123456789012345678901234567890121 puasa karena ini dapat berpengaruh pada jenis lemak yang 123456789012345678901234567890121 terkandung dalam ASI. 123456789012345678901234567890121 Apakah menyusui saat puasa dapat berdampak buruk bagi 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ibu? Hal ini tergantung dari bagaimana konsumsi makanan 123456789012345678901234567890121 dan minuman Anda saat puasa. Walaupun puasa membata123456789012345678901234567890121 si waktu makan dan minum Anda, namun jika diatur dengan 123456789012345678901234567890121 baik maka Anda bisa untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang 123456789012345678901234567890121 diperlukan untuk produksi ASI. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Tetap perhatikan berapa banyak dan apa saja makanan 123456789012345678901234567890121 yang Anda makan saat buka puasa dan sahur. Jika Anda kurang 123456789012345678901234567890121 bisa memenuhi kebutuhan nutrisi Anda selama menyusui saat 123456789012345678901234567890121 puasa, maka yang rugi adalah diri Anda sendiri.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mengapa? Karena tubuh akan mengambil nutrisi yang 123456789012345678901234567890121 diperlukan untuk memproduksi ASI dari cadangan nutrisi yang 123456789012345678901234567890121 ada dalam tubuh Anda sendiri, jika nutrisi dari makanan kurang 123456789012345678901234567890121 bisa memenuhinya.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Selain makanan, yang juga harus Anda perhatikan saat men123456789012345678901234567890121 jalani puasa adalah asupan cairan. Ini penting karena ibu meny123456789012345678901234567890121 usui mengeluarkan lebih banyak cairan, sehingga akan lebih 123456789012345678901234567890121 cepat merasa haus saat puasa. Kekurangan cairan saat puasa 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dapat menyebabkan ibu menyusui mengalami dehidrasi dan 123456789012345678901234567890121 ini bisa berdampak buruk pada produksi ASI. 123456789012345678901234567890121 Anda perlu untuk minum setidaknya 8 gelas per hari atau lebih 123456789012345678901234567890121 selama puasa untuk mencegah dehidrasi. Sebuah penelitian yang 123456789012345678901234567890121 dimuat dalam Journal Human Lactation tahun 2009, merekomen123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dasikan ibu menyusui meningkatkan asupan cairan setidaknya se123456789012345678901234567890121 jak 2 hari sebelum puasa, sehingga tubuh sudah cukup terhidrasi 123456789012345678901234567890121 sebelum puasa. Peneliti juga merekomendasikan agar ibu meny123456789012345678901234567890121 usui mengurangi aktivitas dan paparan panas selama puasa.

123456789012345678901234567890121

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

Siswa SD-SMP Kristen Aletheia Ampenan Wakili NTB di OSN 2019 Mataram (Suara NTB) Sebanyak empat orang siswa SD dan SMP Kristen Aletheia Ampenan berhasil mewakili Provinsi NTB dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2019 yang akan dilaksanakan di Yogyakarta, 30 Juni sampai dengan 6 Juli 2019 nanti. Keberhasilan ini buah dari pembinaan yang baik dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Sekolah Kristen Aletheia Ampenan.

Siswa-siswa Sekolah Kristen Aletheia Ampenan yang berhasil mewakili Provinsi NTB yaitu Ariel Sakke Tira, siswa kelas 8A SMP Kristen Aletheia, ia akan berlomba di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Joshua Putra Thedjo Kusumo, siswa kelas 8A SMP Kristen Aletheia, ia akan berlomba di mata pelajaran Matematika. Selain itu, Chelsea Elianore Jolene, siswa kelas 4A SD Kristen Aletheia akan berlomba di mata pelajaran Matematika. Sedangkan, Roberto Sopha, siswa kelas 5B SD Kristen Aletheia akan berlomba di mata pelajaran IPA. Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Sekolah Kristen Aletheia Ampenan, Ir. Steven Suminyanto D ditemui Senin (13/5) mengatakan, prestasi siswa yang akan mewakili Provinsi NTB di mata pelajaran matematika dan IPA dalam ajang OSN merupakan kebanggaan bagi sekolah. “Ini satu prestasi yang membanggakan kita,” ujarnya.

Steven mengatakan, Sekolah Kristen Aletheia Ampenan melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Peran orang tua siswa yang memberikan pelajaran tambahan ke anaknya juga mempengaruhi keberhasilan itu. Steven juga mengatakan, anakanak sering kali mengikuti lomba yang diadakan di sekolah, baik di olimpiade maupun lomba tingkat nasional atau internasional. “Anak-anak ini sering mengikuti lomba dan diadakan satu pembinaan. Kita mengharapkan anak ini terbiasa. Saat ini mulai kelihaatan hasilnya,” ujar Steven.

Pembinaan oleh sekolah sudah dilakukan sejak TK, kelas kecil dan kelas besar di SD, sampai SMP. Mereka dikelompokkan dan guru melakukan pembinaan secara terus menerus.

Steven mengharapkan keberhasilan ini bisa terus berkesinambungan sehingga nantinya siswa terbiasa berkompetisi. “Jadi kalau mereka berkompetisi secara sehat satu sama lain bisa terus bekerjasama, saya kira ini akan menjadi suatu modal bagi mereka untuk ke masa depan,” harapnya.

Sekolah Kristen Aletheia juga berusaha menanamkan 12 nilai sekolah yaitu kedisiplinan, kejujuran, keberanian, kerendahan hati, kepedulian, kesetiaan, kebijaksanaan, kreativitas, keramahan, kemandirian, bertanggungjawab, dan cinta damai.

“Setiap pembelajaran nilai itu selalu ditekankan, walupun juara mereka tidak sombong. Pembinaan yang baik dan berkesinambungan dilaksanakan dengan nilai yang kita tanamkan pada siswa. Kita harapkan semua siswa kita bisa menjalankan,” pungkasnya.

Kepala SD-SMP Kristen Aletheia, Vironika Endras Bhairawati, SPd., menambahkan, berharap agar siswa bisa pulang membawa medali. Ia juga berterimakasih atas dukunga guru, orang tua, dan yayasan atas keberhasilan para siswa mewakili Provinsi NTB dalam ajang OSN tahun 2019. Pembinaan khusus bagi siswa yang memiliki potensi di olimpiade dilakukan setiap hari Sabtu. “Pembinaan tidak hanya jelang olimpiade, tapi secara rutin,” ujarnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Sekolah Kristen Aletheia Ampenan, Steven Suminyanto D (Paling kanan) berfoto bersama Kepala SD-SMP Kristen Aletheia, Vironika Endras Bhairawati (paling kiri) dan siswa SD-SMP Kristen Aletheia yang akan mewakili provinsi NTB di Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Yogyakarta, 30 Juni sampai dengan 6 Juli 2019 nanti.

Halaman 10

Pemerintah Harus Dukung Sekolah Penuhi Dua SNP

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mendukung sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Setidaknya pada dua SNP yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana. Langkah itu diperlukan agar lebih banyak sekolah yang bisa memenuhi SNP. Karena diketahui bahwa sekolah di NTB dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di NTB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di NTB masih relatif minim.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/5) mengatakan dari delapan standar nasional pendidikan, yang sangat perlu dipenuhi oleh sekolah yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana. “Pemerintah memenuhi dua standar tadi dan meningkatkan pembelajaran, kalau sudah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu baik dan sarana baik, kalau

sudah memenuhi kompetensi sesuai mata pelajaran yang diajarkan saya yakin pembelajaran akan lebih baik,” ujarnya.

Delapan SNP yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Dua standar itu yang menurut Adnan sangat penting untuk didukung dan menjadi kewa-

jiban kementerian dan pemerintah daerah untuk memenuhinya.

Ia mengambil contoh, soal Ujian Nasional (UN) yang memerlukan daya nalar tinggi haruslah didukung oleh kemampuan guru dalam mengajar. Jangan sampai guru malah tidak memiliki perangkat pendukung untuk mengembangkan kemampuannya.

Lembaga seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) harus bisa memberikan pelatihan yang tepat bagi guru.

“Ini yang penting karena itu jadi

Mataram (Suara NTB) Tim Satgas NTB Zero Waste menggelar kegiatan yang bertema Zero Waste Goes To School di Yayasan Generasi Muslim Cendekia (YGMC) Lombok Tengah. Acara ini sebagai upaya menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya pengelolaan sampah.

Anggota Satgas NTB Zero Waste, Hilal Imtiyaz, menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung tercapainya program NTB Zero Waste Province 2023 yaitu dengan melakukan pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen.

“Acara dilaksanakan di gedung SMK-IT YGMC. Peserta yang terdiri dari guru juga siswa SMP-IT dan SMK-IT YGMC Puyung memenuhi ruangan dan antusias mengikuti acara,” ungkap Hilal memberi keterangan di Mataram, Senin kemarin.

Selama kegiatan, Tim Satgas memaparkan permasalah sampah yang sudah sangat memprihatinkan. Indonesia tercatat sebagai Negara peringkat kedua penghasil sampah plastik ke laut sehingga kegiatan reduce reuse dan recycle sampah sangat diperlukan.

Tim satgas selanjutnya memperkenalkan teknis pemilahan sampah dan cara pengolahannya. Sampah yang ada di sekolah dibagi menjadi tiga jenis. Jenis pertama yaitu

dan tempat lainnya 37,6 persen.

Dikatakan Jumadi, kekerasan seksual pada anak mengacu pada kegiatan melibatkan anak dalam kegiatan seksual.

Sementara anak tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan.

Aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain, bertujuan untuk mendapatkan kepuasan bagi pelaku. Termasuk dalam kegiatan ini adalah prostitusi atau pornografi, pemaksaan melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan untuk tujuan kepuasan dan stimulasi seksual, perabaan, dan pemaksaan terhadap anak.

Hal demikian bisa berdampak jangka pendek seperti masalah fisik, gangguan emosi atau perubahan perilaku sampai dengan gangguan perkembangan, ataupun jangka panjang seperti kecacatan. Sementara dampak lain yang bekai pula dengan acara doa, zikir dan buka bersama keluarga besar sekolah.

“Kita rangkaikan dengan acara khatmul quran para siswa,” ungkapnya. Meski terkesan berbeda dari model pengumuman kelulusan pada umumnya, dia berharap model seperti ini dapat menjadi model baru bagi sekolah di masa mendatang.

Tentu dengan cara seperti ini pengumuman kelulusan dapat menjadi lebih khidmat karena diiringi zikir, doa dan lantunan kitab suci Alquran. “Kedepan kita bisa lakukan dengan cara ini agar lebih khidmat, siswa tidak macammacam di jalan,” ujarnya. (dys)

menyangkut masa depan anak baik sebagai korban dan pelaku yang sangat mungkin meninggalkan trauma mendalam.

Lebih jauh dikatakan hal yang perlu diketahui peserta didik adalah para pelaku justru merupakan orang terdekat, yang seharusnya melindungi. Sebanyak 24 persen pelaku berasal dari keluarga, 56 persen dari lingkungan sosial sekitar tempat tinggal korban, dan sebanyak 17 persen dari lingkungan sekolah.

Data Ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan, utamanya kekerasan seksual. Berdasarkan tempat terjadinya, kekerasan seksual terjadi kebanyakan di rumah yaitu 48,7 persen, sekolah 4,6 persen, tempat umum 6,1 persen, tempat kerja 3,0 persen,

Rapat Kelulusan Siswa SMKN 1 Sikur Dirangkai Acara Khatmul Quran Selong (Suara NTB) Hari ini merupakan hari diumumkannya kelulusan siswa SMKN 1 Sikur Lombok Timur. Bagi sekolah ini, momentum pengumuman kelulusan menjadi momentum penting bagi para siswa. “Betapa tidak para siswa akan keluar dari sekolah tempat mereka belajar selama tiga tahun lamanya,” kata Ahmad Apandi, guru sekolah setempat.

Lebih jauh Pembina Osis ini juga mengungkapkan, untuk pengumuman kali ini dilakukan bersamaan dengan bulan ramadan. Untuk itu, pihaknya ingin agar pengumuman dirangkaikan dengan acara khatmul Quran dirang-

(Suara NTB/ron)

H. Adnan Muchsin sekolah yang memenuhi SNP di NTB sebesar 8,2 persen dari total sebanyak 318 satuan pendidikan SMA. Sedangkan di satuan pendidikan SMK, sekolah yang memenuhi SNP di NTB sebanyak 1,7 persen dari total 301 satuan pendidikan SMK di NTB. (ron)

Satgas NTB ’’Zero Waste’’ Latih Siswa dan Guru YGMC Kelola Sampah

(Suara NTB/dys)

LATIH - Salah seorang anggota tim Satgas NTB Zero Waste sedang melatih siswa YGMC Loteng untuk mengelola sampah. sampah organik yang terdiri dari sampah dapur seperti sisa makanan dan sampah taman seperti dedaunan.

Kedua adalah sampah daur ulang, yaitu sampah yang bisa diolah kembali atau dikreasikan menjadi produk baru seperti produk kerajinan. Sampah daur ulang yang banyak ditemukan di sekolah contohnya adalah gelas dan botol air mineral juga kertas bekas.

Jenis sampah ketiga yaitu sampah residu atau sampah sisa yang tidak bisa digunakan kembali. Ketiga jenis sampah ini selanjutnya dibuang di bak sampah masing-masing yang warnanya sudah dipisahkan. Bak sampah warna hijau untuk sampah organik, biru untuk daur ulang, dan hitam untuk residu.

Setelah mengetahui jenisjenis sampah, peserta diajak melakukan simulasi memilah

Hindari Kekerasan Seksual, Siswa SD di Pringgabaya Diberikan Simulasi Selong (Suara NTB) Guna meningkatkan pemahaman peserta didik pada bahaya kekerasan seksual, BKKBN Lotim memberikan pemahaman melalui kegiatan simulasi dampak dan bahaya kekerasan seksual di sekitar mereka. Kegiatan dilaksanakan di dua sekolah sekaligus yakni SDN 1 dan SDN 2 Pringgabaya akhir pekan kemarin.

Tim Fasilitator BKKBN Jumadi, SAP., menjelaskan siswa penting mendapatkan pemahaman agar mereka tahu bagaimana cara melindungi diri dari tindakan kekerasan seksual yang mengintai mereka.

Dikatakan semakin meningkatnya kekerasan seksual pada anak harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Karena hal demikian

kewajiban kementerian, gubernur, walikota/bupati, untuk membantu bagaimana agar guru dan tenaga kependidikan memenuhi kompetensi,” katanya. Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Bastari, mengatakan, sekolah di NTB yang memenuhi SNP masih relatif minim.

Diungkapkan bahwa data persentase satuan pendidikan SD yang memenuhi SNP di NTB sebesar 16,7 persen dari total satuan pendidikan SD di NTB sebanyak 3.185 sekolah.

Sementara itu untuk satuan pendidikan SMP yang telah memenuhi SNP sebesar 13,5 persen dari total 911 satuan pendidikan SMP di NTB. Di satuan pendidikan SMA,

(Suara NTB/dys)

KHATMUL QURAN - Suasana khatmul Quran zikir dan doa sebagai rangkaian pengumuman kelulusan di SMKN 1 Sikur Senin (13/5) sore.

(Suara NTB/dys)

SIMULASI - Siswa SDN 1 dan SDN 2 Pringgabaya mendapat simulasi bahaya kekerasan seksual di sekitar mereka rat bisa berupa kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, gangguan organ reproduksi dan trauma psikis mendalam dengan segala akibatnya.

Untuk itu, melalui kegiatan simulasi ini peserta didik diharapkan mampu memahami jika ada upaya pihak tidak bertanggungjwab yang ingin melakukan kekerasan seksual pada mereka. Anak, kata dia, wajib dilindungi dari seg-

ala kemungkinan kekerasan seksual, karena sedang dalam proses tumbuh kembang.

Usaha preventif dan kuratif harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak, dilakukan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. (dys)

sampah dari dua bak sampah yang masih tercampur ke dalam tiga jenis bak sampah terpilah.

Selain itu, siswa juga diajak untuk langsung mempraktekkan cara pengolahan sampah.

Tim Satgas Zero Waste dari DLHK Provinsi NTB membagi siswa ke dalam tiga kelompok.

Kelompok pertama siswa melakukan pengomposan sampah dedaunan yang ada di halaman sekolah. Kelompok kedua

mengolah sampah daur ulang berupa botol air mineral dan kemasan plastik menjadi ecobrick kemudian dikreasikan menjadi sofa. Kelompok terakhir diajak untuk membuat spot selfie dari ecobrick.

“Tantangan terbesar adalah menumbuhkan kesadaran agar kita semua mau membuang sampah sesuai jenisnya ke dalam bak sampah masingmasing,” ungkap Hilal.

Selanjutnya Pihaknya berharap agar semua warga sekolah ikut terlibat untuk bertanggungjawab mengolah sampahnya.

Guru prakarya bisa mengajak siswa mengkreasikan sampah daur ulang menjadi suatu produk yang bermanfaat atau kegiatan praktik pengomposan pada mata pelajaran sains.

Sementara Ketua Yayasan Generasi Muslim Cendekia, Prof. Dr. Sunarpi, Ph.D., berharap pengelolaan sampah di lingkungan GMC bisa menjadi model dan dicontoh oleh masyarakat sekitar.

Dikatakan bahwa lingkungan YGMC sendiri pembuatan ecobrick sebelumnya sudah diterapkan sebagai hukuman bagi murid-murid yang melanggar peraturan. Belakangan pembuatan ecobrick semakin digerakkan. Guru-guru di YGMC mengajak para murid untuk membuat ecobrick dan dipajang di kelas sebagai upaya untuk mengurangi sampah. (dys)

SUARA NTB

Selasa, 14 Mei 2019

Halaman 11

Ingin Kembalikan Kejayaan Anggar Mataram (Suara NTB) Nama Nico H. Walian tak asing lagi di kalangan pencinta olahraga anggar di NTB. Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya, lelaki yang sudah berusia kepala tujuh ini ternyata masih sehat dan bugar.

Kesibukannya saat ini adalah mempersiapkan atlet anggar menghadapi Pra-PON akhir tahun 2019. Dia mengaku telah lama istirahat melatih karena memang sudah jenuh.

Namun demikian semangatnya untuk melatih atlet kembali bergelora, itu karena ada pelatih nasional Anggar, Rita Peri yang ikut melatih atlet NTB. Diharapkan lewat tangan terampil pelatih nasional, Rita Peri dapat mengembalikan kejayaan anggar di kancah nasional.

Ditemui Suara NTB di Mataram, Senin (13/5) kemarin, mantan atlet anggar berprestasi di tahun 60-an ini mengatakan bahwa untuk meningkatkan pbinaan atlet NTB, dirinya baru saja mengirim lima orang atlet mengikuti kejurnas anggar di Bogor, 27-29 April lalu. Hasilnya atlet NTB berhasil meraih peringkat delapan besar nasional di kelas floret.

Peringkat delapan besar memang bukan hasil yang tertinggi di kejuaraan nasional. Namun sebagai atlet pemula turun di nasional, Nico memuji hasil yang dicapai oleh kelima atletnya itu karena sudah mampu menyingkirkan belasan atlet dari 18 provinsi lainnya.

“Atlet kami masih usia pelajar, mereka sudah berhasil meraih peringkat delapan besar, cukup bagus untuk menambah pengalaman”ucapnya.

Nico yang juga menjabat Ketua IKASI NTB itu mengatakan kelima atlet yangvl turun di kejurnas belum lama ini tidak ditargetkan medali. Pasalnya kelima atlet itu masih muda dan belum punya pengalaman di level nasional, namun oleh pelatihnya Rita Peri mengirim lima atlet di kejurnas untuk mencari pengalaman tanding.

Selain minim pengalaman, atlet NTB juga belum maksimal latihan, karena belum memikiki peralatan latihan yang memadai. Peralatan latihan atlet NTB saat ini masih manual sementara di kejuaraan nasional sudah menggunakan sistim elektrik. Ke depan Nico berharap NTB sudah punya peralatan latihan yang standar, sehingga atlet NTB bisa bersaing di level nasional. (fan)

Kadis Dikbud Diingatkan Rangkul Sekolah Swasta Mataram (Suara NTB) Pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Drs. H. Muh. Suruji yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, diharapkan mampu membawa suasana baru bagi Dikbud NTB. Kepala SMK Pelayaran Mataram, Baiq Yusriana berharap agar mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB yang sekarang menjabat Kadis Dikbud NTB, H. Rusman mampu merangkul semua sekolah swasta yang selama ini terkesan diabaikan sejak masa Suruji.

Dikatakan Yusriana, Dikbud punya peran penting mewujudkan SDM berkualitas di NTB. Tentu caranya ialah dengan tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta. Karena pada dasarnya semua sekolah miliki peran yang sama penting dalam upaya memajukan pendidikan.

Disamping itu dia juga berharap agar SMK Pelayaran lebih diperhatikan. Mengingat selama ini antara Kadis Dikbud yang lama sering tidak sepaham dengan yayasan. Akibatnya sering tidak terjalin komunikasi antar Dikbud yang harusnya mengayomi sekolah-sekolah tanpa pandang bulu.

Dengan pergantian pimpinan, pihaknya sangat bersyukur dengan harapan Kadis Dikbud baru mengerti prosedur pengelolaan SMK Pelayaran yang pada intinya tidak sama dengan SMK jenis lainnya.

“Saya ucapkan selamat dan siap menzikirkan beliau di SMK Pelayaran,” ungkapnya. (dys) Baiq Yusriana (Suara NTB/dok)

Asrama PPLP NTB Tak Mampu Tampung Semua Atlet Mataram (Suara NTB) Asrama PPLP NTB yang ada di Lapangan Lawata Mataram saat ini tak mampu lagi menampung semua atlet PPLP NTB. Pihak Dispora NTB merencanakan pembangun gedung baru untuk pemondokan semua atlet PPLP NTB dan PPLPD NTB. “Kondisi asrama PPLP NTB yang ada di Lawata saat ini tak mampu menampung semua atlet. Kita sedang mengusulkan pembangunan gedung baru untuk Asrama atlet pelajar,” ucap Kadispora NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM yang ditemui Suara NTB di ruangan kerjanya, Senin (13/5).

Dijelaskan Husnanidiaty, jumlah atlet PPLP NTB saat ini sudah mencapai 64 atlet, terdiri dari 52 atlet PPLP NTB dan 12 atlet PPLPD. Selama ini puluhan atlet itu diinapkan di tiga gedung yang lokasinya berbeda-beda karena memang asrama atlet pelajar NTB saat ini tak lagi mampu menampung semua atlet.

“Selama ini atlet ditempatkan di tiga rumah yang lokasinya berbeda. Bahkan sebagian atlet terpaksa diinapkan di Kantor Koperasi NTB karena asrama PPLP NTB di Lawata tak mampu menampung semua atlet,” jelasnya.

Terkait dengan kapasitas asrama yang minim, Husnanidiaty berharap akan dibangun satu Asrama lagi di areal dekat Lapangan Lawata Mataram, sehingga semua atlet pelajar binaan PPLP/PPLPD NTB dapat ditempatkan di satu Asrama sehingga dengan begitu pelatih bisa mengawasi semua atlet PPLP NTB latihan.

Gedung yang akan dibangun nantinya akan mampu menampung 100 atlet. Sehingga semua atlet berada di satu lokasi. Saat ini PPLP/PPLPD NTB membina sebanyak 64 atlet, terdiri dari 52 atlet PPLP dan 12 atlet PPLP. Penambahan atlet PPLPD NTB di tahun 2018 lalu untuk mengisi beberapa nomor spesialis atletik NTB, seperti nomor lumpat jauh di atletik harus ada atlet junior yang akan meneruskan atlet seniornya. (fan)

(Suara NTB/fan)

RUSAK - Tampak sejumlah atlet melewati badan lintasan atletik yang rusak saat tampil Kejuaraan Atletik Pelajar “Piala Kartini Cup” di GOR 17 Desember Turide Mataram beberapa waktu lalu.

Dispora NTB Ajukan Rp12 Miliar Perbaikan Lintasan Atletik Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB mengatakan Lintasan Atletik Sintentis GOR 17 Desember Turide Mataram harus dibenahi secara menyeluruh. Untuk itu pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp12 Miliar ke pusat untuk perbaikan lintasan atletik berbahan dasar sintetis itu.

“Lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram rusak parah. Kita sudah mengajukan anggaran sebesar Rp12 Miliar untuk perbaikan keseluruhan lintasan tersebut. Mudahmudahan dianggarkan lewat APBN tahun 2020”ucap Kadis-

pora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin ketika diwawancara Suara NTB di Kantor Dispora NTB, Senin (13/5).

Dijelaskannya, lintasan yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram sudah rusak parah. Karet lintasan yang ber-

bahan dasar sintetis sudah membentuk gundukan kecil yang merupakan benjolan. Itu terjadi karena umur lintasan sudah cukup lama (10 tahun) dan lintasan tersebut perlu diperbaiki secara menyeluruh.

Pihak Dispora NTB di

tahun sebelumnya sudah pernah memperbaiki bagian lintasan yang terkelupas dengan cara tambal sulam di bagian yang rusak. Namun kondisi lintasan kembali rusak, bahkan kerusakan saat ini sudah mencapai 60 persen.

Menurut Eni Perbaikan lintasan atletik sintetis GOR harus diperbaiki secara keseluruhan. Dalam hal ini semua karet lintasan yang rusak harus dicopot dan diganti dengan yang

baru agar lintasan kembali normal seperti semua.

Terkait perbaikan lintasan tersebut, pihak Dispora NTB telah mengusulkan anggaran sebesar Rp12 Miliar lewat APBN tahun 2020 untuk perbaikan lintasan tersebut. Anggaran sebesar itu tak saja untuk perbaikan karet lintasan, namun untuk menambah jumlah lintasan dan fasilitas latihan, seperti nomor lompat tinggi, tolak peluru dan nomor lempar lembing akan ditambah. (fan)

Lagi Warga Korban Gigitan Anjing di Dompu Meninggal Dompu (Suara NTB) A Landa (63) warga Desa Rababaka Kecamatan Woja yang menjadi korban gigitan anjing di kediamannya 12 April lalu akhirnya meninggal dunia. Vaksin yang diberikan diduga tidak mampu mengendalikan virus yang menyerang, terlebih gigitan anjing tersebut mengenai bibir, dagu dan tangan kirinya.

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB di Dompu, Senin (13/5/2019) kemarin membenarkan, seorang warga Desa Rababaka yang menjadi korban gigitan anjing sudah meninggal dunia pada 9 Mei 2019 lalu di RSUD Dompu.

A Landa diduga kuat terjangkit virus rabies berdasarkan ciri klinis yang dialami sebelum meninggal. “Serangannya cukup cepat, ndak sampai sebulan, korbannya meninggal,” katanya.

Cepatnya reaksi virus, diduga air liur anjing masuk ke dalam tubuh korban selain mengenai luka robek pada bibir, dagu dan tangan kirinya. Sehingga saat dibasuh pasca digigit anjing, air liur anjing tersebut menyebar ke dalam tubuh serta

otak korban. Vaksin yang diberikanpun tidak memberi efek apa – apa. “Anjing itu masuk ke dalam rumahnya Landa dan menyerangnya saat tidur,” terangnya.

Jumlah korban gigitan anjing di Dompu hingga Sabtu (11/5) sore telah mencapai 1.097 orang dan jumlah kasus gigitannya tetap terjadi setiap harinya. Ketersediaan vaksin tetap tersedia, namun pemberian vaksin tidak akan berdampak bila sumber virus tidak ditangani. “Kalau anjing yang menjadi sumber virus ndak ditangani, maka kasus gigitan tetap akan ada,” katanya.

Sebelumnya, Humas RSUD Dompu, Gunawan, A. Md. Kep menyampaikan, A Landa warga Rababaka yang digigit anjing di kediamannya 12 April lalu sudah meninggal dunia pada 9 Mei lalu. Pasca digigit, A Landa sempat ditangani secara medis dan pemberian vaksin. Seperti cuci luka dan pemberian vaksi dua dosis di hari saat kejadian hingga pemberian vaksin keempat.

“Pasien masuk rumah sakit tanggal 5 Mei dengan keluhan sakit kepala, mulut terasa panas. Pada 7 Mei muncul gejala klinis takut sinar, takut air dan takut angin,” jelas Gunawan.

Meninggalnya A Landa, dikatakan Gunawan, menambah daftar pasien yang memiliki riwayat digigit anjing yang meninggal pasca penetapan KLB rabies. “(Yang meninggal) sudah delapan orang (dengan riwayat pernah digigit anjing),” katanya. (ula)

Hj. Iris Juita Kastianti (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN SK - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat menyerahkan secara simbolis SK CPNS formasi umum tahun 2018 di aula pendopo Bupati, Senin (13/5).

Serahkan SK, HBY Jamin Seleksi CPNS Dompu Transparan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin membagikan SK CPNS formasi umum tahun 2018 kepada 193 orang yang dinyatakan lulus tes. Seleksi CPNS yang menggunakan sistem komputer membuktikan kemampuan setiap peserta dan bebas dari praktik KKN. “Teruslah belajar. Jangan sampai ada kesan yang kurang baik setelah menjadi CPNS. Apalagi status PNS di daerah ini oleh sebagian kalangan cukup dihormati dan menjadi pusat perhatian. Saya minta, jaga kehormatan, jaga sikap, jaga tutur kata, sehingga layak untuk dihormati,” pesan H. Bambang kepada CPNS formasi tahun 2018 di aula Pendopo Bupati, Senin (13/5) kemarin.

H. Bambang juga mengingatkan, selama menjadi CPNS merupakan tahapan belajar dan akan diikutkan dalam diklat prajabatan. Bagi yang dinyatakan lulus, maka akan dinaikan statusnya menjadi PNS. Tapi bagi yang dinyatakan tidak lulus, akan diberi kesempatan sekali lagi mengiku-

ti prajabatan. “Kalau ndak lulus juga, itu datanya bisa ditolak komputer (tidak lagi menjadi CPNS atau PNS),” katanya.

H. Bambang juga menegaskan, para CPNS ini lulus murni karena kemampuannya dan tidak ada unsur KKN. karena semua tahapan proses dilakukan secara transparan dan terukur.

“Ketika tidak memenuhi standar, kendati nilainya tinggi, tidak dinyatakan lulus,” terangnya.

Ia juga mengingatkan para CPNS setelah menerima SK tidak minta untuk dimutasi ke tempat lain. Banyak pejabat baru dilantik, langsung minta dimutasi ke posisi lain dengan melibatkan pihak lain. “Saya minta kalian tidak ikut minta cepat – cepat dimutasi ke tempat baru. Kalau itu dilakukan, nanti bisa surat pemecatan yang saya berikan,” tegas H. Bambang.

Kepala BKDPSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan pada kesempatan yang sama mengatakan, formasi CPNS kabupaten Dompu tahun 2018 sebanyak 229 orang dan 4.574 orang pelamar. Tapi yang tidak lolos

sebanyak 361 orang. Setelah dilakukan tes, ada 36 orang formasi tidak terisi dan 33 orang dari formasi guru honorer eks K2, 2 orang dokter gigi, serta 1 orang analis pariwisata. “Formasi yang tidak terisi ini, kita ajukan untuk dialihkan ke formasi lain, tapi tidak disetujui karena formasi sudah ditetap secara nasional,” jelasnya.

Setelah dilakukan tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB), ada 181 orang dinyatakan lulus sesuai formasinya. Tapi ada 12 orang formasi yang diambil dari formasi sekitarnya seperti guru di Pekat yang tidak ada pelamatnya memenuhi syarat, sehingga diambil mereka yang memenuhi syarat di sekitarnya.

Ada juga formasi dokter di RS Pratama hingga batas akhir pemberkasan tidak bisa memenuhi syarat dan akhirnya menandatangani surat mengundurkan diri, sehingga diisi oleh peserta rangking dibawahnya. “Ini salah satu alasan kenapa terlambat menerbitkan SK (CPNS),” ungkap Ruslan. (ula)

Selasa, 14 Mei 2019

SUARA NTB

DIJUAL

Halaman 12

RUPA-RUPA

Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) q

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 14 Mei 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

OPINI

Halaman 14

Setelah Pemilu Desa Wisata Harus Sejahterakan Masyarakat SEBANYAK 99 desa wisata akan fokus dikembangkan dalam lima tahun ke depan. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi Pemda kabupaten/kota se-NTB. Kehadiran desa wisata dapat memberikan dampak ekonomis bagi daerah. Namun, dampak ekonomis ini akan dapat dirasakan kalau desa wisata itu dikelola serius. Selama ini, desa-desa yang dikembangkan menjadi desa wisata, banyak berasal dari inisiatif masyarakat.

Sementara keterlibatan pemerintah masih sangat minim. Namun kemarin, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menandatangani SK penetapan 99 desa wisata yang fokus dikembangkan dalam lima tahun ke depan. Sesuai SK Gubernur, 99 desa wisata tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yakni Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga. Di Kabupaten Dompu ada 9 desa wisata, yakni Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya.

Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata. Yakni Kolo, Dara, Kumbe dan Ule. Kemudian di Kota Mataram ditetapkan 4 desa wisata, yakni Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule dan Sayang Sayang. Selanjutnya di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata. Antara lain Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng.

Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata. Yakni Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Sidemen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol. Di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata. Antara lain Tetebatu, Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak, Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun.

Kemudian di Lombok Utara ditetapkan 8 desa wisata. Seperti Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah. Di Sumbawa ada 9 desa wisata, yakni Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade. Terakhir di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisata. Yakni Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas.

Namun, dari 99 desa wisata itu yang sekarang mulai diintervensi Pemprov pada tahun ini ada 20 desa. Setidaknya ada tujuh desa wisata yang sudah menjadi pilot project di Pulau Lombok. Seperti desa wisata Setanggor dan Bilebante Lombok Tengah. Kemudian desa wisata Kerujuk Lombok Utara. Desa-desa wisata yang sudah jalan ini akan terus dikembangkan dan diharapkan menjadi contoh 99 desa wisata yang akan dikembangkan hingga 2023 mendatang.

Dari 99 desa wisata, baru 20 desa yang akan diintervensi tahun ini.

Pemerintah pusat lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) akan melakukan penguatan dari sisi infrastruktur dan kelembagaan desa wisata.

Dalam pengembangan 20 desa wisata tahun 2019 ini, Pemprov akan fokus pada penguatan fisik dan layanan-layanan umum desa wisata. Seperti pembangunan toilet, infrastruktur Tourism Information Centre (TIC), jalan lingkungan, jalan sepeda dan lainnya.

Selain lewat dukungan dana dari pusat, diharapkan Pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) mengalokasikan untuk pengembangan desa wisata. Intinya, untuk mengembangkan desa wisata, Pemda jangan hanya bergantung pada intervensi yang dilakukan Pemprov NTB. Pemda juga harus kreatif memikirkan dan mendorong pengembangan desa-desa wisata ini. Sehingga outputnya nanti, mampu mensejahterakan masyarakat di desa itu. (*)

ETELAH melalui mekanisme dan proses yang melelahkan, pemilu presiden dan legislatif tahun ini akhirnya sampai pada klimaksnya. Tak dimungkiri bahwa (pemilu kali ini) sungguh suatu arena yang menampilkan ‘pertandingan’ yang seru dan terbuka. Dua pasang kandidat ibarat jagoan-jagoan yang di belakangnya sekalian fans, simpatisan, relawan, maupun orang bayaran merelakan waktu, tenaga, pikiran dan emosinya untuk mendukung siapa yang mereka dukung. Situasi seperti itu sesungguhnya memberi peluang untuk belajar di satu sisi, dan untuk berkelahi di sisi lain. Dan karenanya kita bisa melihat (sedikit-banyak) sejauh mana tingkat kedewasaan masing-masing kita ketika menghadapi situasi semacam itu.

Harus diingat unsur terbesar dalam proses pemilu yang mempresentasikan sikap dan sifat demokrasi itu adalah unsur politik. Dalam politik hampir tak ada hal yang mutlak. Hari ini lawan, besok sudah bisa menjelma kawan. Begitu pula sebaliknya. Ada transaksi di sana. Transaksi yang tidak semua di antara kita bisa memahami, atau setidaknya mendapat informasi yang valid untuk memahaminya. Dengan unsur politik tersebut maka tak sepantasnya siapa saja dari kita menjadi pengikut buta. Pengikut yang selalu berucap “pokoknya”, tanpa menimbang lagi apa-apa dan bahkan rela berkorban apa-apa untuk kejayaan junjungannya. Dengan berpijak pada kenyataan itu kita bisa menyusun pemetaan, identifikasi dan penandaan-penandaan pada setiap elemen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam proses politik tersebut.

Ada kandidat presiden. Ada kandidat wakil presiden. Ada partai politik yang mengusung mereka.

Lalu partai-partai politik tersebut berkoalisi. Lantas ada tim sukses.

Ada tokoh-tokoh di belakangnya.

Lalu ada media. Perang media (sosial) di pemilu kali ini kita tahu benar-benar tajam dan menjurus pada tindakan-tindakan yang tak sehat.

Kubu-kubuan begitu nyata dan kita hampir tak bisa melihat objektivitas di dalamnya. Siapa saja dapat bebas beropini, dari yang serius dan hati-hati sampai yang ngawur, sembarangan dan penuh provokasi.

Hoax menjadi kata yang populer, dituduhkan ke (dan dilemparkan oleh) masing-masing pihak.

Kedua pasang kandidat capres-

Oleh : Kiki Sulistyo ( Pegiat Komunitas Akarpohon, Mataram)

”

Tak ada yang disisakan dari perang, bentrok dan segala kekerasan. Kecuali luka, kesedihan dan dendam yang tak putus-putusnya. Sedang yang demikian itu hanya akan membawa kita pada kehancuran, pada sifat dan tabiat yang merendahkan kemanusiaan kita sendiri.

Jauh lebih baik apabila kita bisa menjauhkan semua itu dari diri dan lingkungkan kita. Dan itu bisa dimulai ketika kita menghapus benci dan kemudian dengan tulus mengulurkan tangan untuk saling berjabat.

cawapres hampir tak mungkin lepas dari sorotan atas tindak-tanduk mereka, bahkan sampai ke hal-hal kecil. Bagaimana cara mereka bicara, bagaimana bahasa yang mereka pakai, bagaimana bahasa tubuh mereka, seperti apa pakaian yang mereka kenakan, dan sebagainya.

Seolah setiap orang telah siap dengan kamera super tajam yang mengintai tiap kesalahan mereka. Dari sana kemudian opini dikembangkan, isyu ditiupkan, strategi diterapkan untuk menjegal calon yang satu dan meninggikan calon yang lainnya. Di tengah-tengah keriuhan itu tak jarang muncul fitnah dan berita bohong. Foto-foto yang sudah dipalsukan dan ucapan tokoh yang sudah dipenggal-penggal untuk menggiring persepsi masyarakat. Dan karena hampir tak terbatasnya akses informasi umum bagi siapa saja, maka sungguh begitu riuh lalu-lintas berita(-cerita) yang ditimbulkannya.

Saking riuhnya, mungkin apabila kita turut suntuk di dalamnya kita bisa terserang vertigo dan kehilangan kepercayaan pada apa saja.

Atas semua itu kita perlu membuat garis tebal; dimanakah muaranya? Tiada lain adalah untuk mendapatkan suara kita. Untuk memperoleh satu coblosan dari tiaptiap warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih. Suara itulah yang akan membawa mereka ke puncak singgasana, ke kursi panas kekuasaan. Perlu sering-sering diperhatikan logika ini, jadi bisa menjadi presiden-wakil presiden itu karena para pemilih, baik itu yang memang memilih mereka atau tidak. Karena itulah prosedur paling penting. Intinya, yang paling penting dan krusial itu suara kita, suara rakyat. Tanpa itu, dalam proses demokrasi yang sudah disepakati, takkan ada dan tak boleh ada seor-

RADIO

ang pun yang merasa berhak duduk di singgasana.

Dari sana kita bisa dengan tegas menempatkan posisi kita dalam pemetaan yang sudah kita susun tadi.

Begitu selesai mencoblos, begitu selesai menentukan pilihan, kita sudah tidak berpihak ke mana-mana lagi.

Waktu sebelum pemilihan, pada saat kampanye, kita bisa berada di satu kubu. Tapi begitu selesai kitalah yang lalu harus bersatu membuat kubu sendiri. Kubu oposisi. Harus. Karena kekuatan kita sebenarnya adalah kesatuan itu. Sebagai sesama rakyat Indonesia, setelah pemilu kita semua mesti langsung menjadi oposisi bagi pemimpin mana saja yang terpilih. Ingat, bahwa unsur terbesar dalam proses demokrasi adalah unsur politik, dan karenanya setiap saat kita bisa saja dikibuli, dikhianati, bahkan diadu domba atas nama kepentingan politik.

Poin terakhir ini menjadi krusial, sebab potensi untuk terjadinya konflik pasca-pengumuman resmi KPU masih ada. Kalau konflik (atau bahkan bentrokan antar pedukung) sampai terjadi, siapa yang akan merugi? Tiada lain dan tiada bukan adalah kita sendiri, yang di bawahbawah ini. Yang suaranya amat-sangat menentukan. Lalu mereka yang di atas-atas itu menonton kita sambil mengatur strategi berikutnya.

Sedemikian konyolnya kita kalau sampai kita bisa diprovokasi dan diadu. Sebab sekali lagi, apapun yang kita (merasa) sedang bela dan pertahankan, kitalah yang akan menanggung kerugiannya apabila bentrok sampai terjadi.

Hari ketika secara resmi pasangan capres-cawapres peraih suara terbanyak diumumkan, seharusnya menjadi hari untuk berjabat tangan. Hari ketika kita melupakan semua pertengkaran, adu argumen, kemarahan dan kebencian untuk

kita kembali ke posisi kita yang seharusnya. Suatu momen yang baik bahwa hari itu kita masih berada di bulan Ramadhan yang memasuki minggu terakhir dan sebentar lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Konflik dan perbedaan yang berujung pada bentrok dan kekerasan, bukan cuma menodai kemanusiaan dan akal sehat kita. Tapi juga mencederai saatsaat Ramadhan yang mestinya penuh damai dan empati. Serta memberi coreng pada pada awal Syawal, dimana kita harusnya kembali fitri, bagai bayi suci yang belum ternoda dosa.

Tak ada yang disisakan dari perang, bentrok dan segala kekerasan.

Kecuali luka, kesedihan dan dendam yang tak putus-putusnya. Sedang yang demikian itu hanya akan membawa kita pada kehancuran, pada sifat dan tabiat yang merendahkan kemanusiaan kita sendiri. Jauh lebih baik apabila kita bisa menjauhkan semua itu dari diri dan lingkungkan kita. Dan itu bisa dimulai ketika kita menghapus benci dan kemudian dengan tulus mengulurkan tangan untuk saling berjabat.

POJOK Permintaan semen naik empat kali lipat Antisipasi kenaikan harga

*** Pemprov NTB fokus intervensi 20 desa wisata

Yang paling penting masyarakat sejahtera

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 14 Mei 2019

Pusat Prioritaskan Lanjutan Pembangunan Lima Bendungan Besar di NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi lima bendungan besar di NTB tahun 2020 mendatang. Ke lima bendungan besar tersebut berada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/5) mengatakan, kepastian pembangunan bendungan dan jaringan irigasi lima bendungan besar di NTB itu diperoleh pada pelaksan(Suara NTB/nas) aan Musyawarah PerenH. Ahmadi canaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, akhir pekan lalu. Disebutkan lima pembangunan dalam bidang sumber daya air yang diakomodir lewat dana APBN 2020.

Pertama, pembangunan spillway Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ke dua, penyelesaian pembangunan bendung pengalih Rababaka dan saluran interbasin untuk Bendungan Tanju dan Bendungan Mila paket II di Kabupaten Dompu.

Ke tiga, lanjutan pembangunan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa. Ke empat, Pembangunan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Dan ke lima, pembangunan jaringan irigasi Bendungan Bintang Bano di KSB. Selain itu, kata Ahmadi, ada juga usulan tambahan yang minta didorong untuk pembangunan bendungan di Pulau Lombok. Yaitu, pembangunan Bendungan Mujur di Lombok Tengah (Loteng). ‘’Usulan tambahan yang minta didorong adalah pembangunan Bendungan Mujur,’’ ucapnya.

Menurutnya, pembangunan Bendungan Mujur mendesak dilakukan karena berkaitan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Selain dapat berfungsi untuk pemenuhan air irigasi di wilayah selatan Loteng, Bendungan Mujur dapat juga menjadi sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih di KEK Mandalika.

Untuk Pulau Lombok, saat ini sedang dalam proses pembangunan Bendungan Meninting di Lobar. Tahapannya dalam proses pembebasan lahan. Proyek itu dikerjakan dengan skema multi years, bersumber dari APBN tahun 2018 – 2022. (nas)

Pemprov NTB Gelontorkan Bantuan untuk KLU Dari Hal. 1 Selain itu bantuan juga diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB sebesar Rp600.000.000, untuk pembangunan sarana jamban di lima desa yaitu Desa Pemenang Timur, Desa Jenggala, Desa Kayangan, Desa Sesait, Desa Mumbul Sari dan Desa Sukadana. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebesar Rp416.400.000, untuk sarana penangkapan ikan dan bedah UPI kepada kelompok nelayan.

Bantuan yang diterima oleh Pemerintah KLU tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga berupa barang yang diperuntukkan khusus untuk masyarakat Lombok Utara.

Dari OPD Provinsi NTB bantuan yang diserahkan yaitu kain sarung dan Al Qur’an.

Dari Dinas Sosial Provinsi NTB berupa sembako sebanyak 1.000 paket. Kemudian dari Dinas Pertanian Provinsi NTB berupa bibit tanaman buah sebanyak 200 bibit dan 1 paket fasilitas pengolahan coklat, dan dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB berupa sembako sebanyak 50 paket. ‘’Atas nama masyarakat Lombok Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh rom-

bongan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi NTB. Bantuan Pak Gubernur sangat membantu,’’ ujar bupati.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lombok Utara yang telah menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi, sehingga Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April lalu, bisa berjalan aman dan lancar. ‘’Alhamdulillah walaupun ada kekurangan, ada keterbatasan dan ketidaksempurnaan di NTB, proses Pemilu kita berjalan aman, lancar dan mudahmudahan menghadirkan kebaikan untuk kita semua,’’ ucapnya.

Gubernur menambahkan, progres rehab rekon rumah warga selama tiga bulan terakhir sangat besar sekali. Hal tersebut bisa terwujud tidak lepas dari kerjasama seluruh warga, TNI dan Polri, serta Pemda Lombok Utara. ‘’Mudah-mudahan, rumahrumah baru itu menghadirkan harapan baru untuk Lombok Utara yang lebih baik,’’ harap gubernur. (ari)

Pemprov Tunggu Penetapan Kuota CPNS 2019 Dari Hal. 1 Ia menyebut, Pemprov NTB masih kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan.

Selain itu, Pemprov juga membutuhkan tenaga teknis seperti teknik sipil, arsitektur dan tenaga IT. Untuk tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, kata Fathur, sudah ke luar Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur batas usia maksimal pelamar dokter spesialis maksimal 40 tahun. Pada rekrutmen CPNS 2018, banyak formasi dokter spesialis dan dokter umum yang tak terisi alias tak ada pelamar karena persoalan usia maksimal pelamar yang berada di bawah 40 tahun.

Pemprov berharap, formasi tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis yang tak terisi tahun lalu dapat terisi dalam rekrutmen CPNS tahun 2019. Pemprov juga berharap mendapatkan kuota CPNS yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. ‘’Kalau kuota CPNS ndak ada masalah. Karena gaji dibayarkan pusat,’’ tuturnya.

Diketahui, sesuai dengan hasil ABK, kebutuhan ASN di Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis,

dan guru SMA/SMK/SLB totalnya ada 6.965 orang.

Sementara, jumlah PNS yang tersedia untuk bidangbidang baru tersebut hanya ada sekitar 2.362 orang.

Sehingga, Pemprov NTB masih kekurangan sekitar 4.603 PNS. Kekurangan PNS Pemprov ini dapat diisi dengan adanya rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu. Kekurangan 4.603 PNS pada 2017 tersebut secara lebih detail terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 757 orang, tenaga teknis sejumlah 945 orang, guru SMA sebanyak 1.495 orang, guru SMK sebesar 1.322 orang, dan juga guru SLB sekitar 84 orang.

Dalam rekrutmen CPNS 2018, Pemprov NTB mendapatkan jatah 433 formasi, namun hanya terisi 380 formasi. Untuk formasi guru terisi 317 formasi, sisanya untuk formasi tenaga kesehatan 63 formasi. Melihat hasil rekrutmen CPNS 2018, Pemprov masih kekurangan 2.584 guru PNS dan 694 tenaga kesehatan yang berstatus PNS. Serta tenaga teknis sebanyak 945 orang. (nas)

Halaman 15

TP4D Pantau Pembebasan Lahan Bendungan Meninting Mataram (Suara NTB) Proyek Bendungan Meninting di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) masih terkendala lahan. Padahal kontrak pekerjaan harusnya dimulai Desember 2018. Saat ini Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati NTB sedang mengawasi proses pembebasan lahan.

Proyek senilai Rp1,3 triliun Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 itu sedang diperiksa oleh tim appraisal untuk menilai harga satuan lahan. Karena sebelumnya ada sekitar 90 hektar yang diklaim milik warga. Per are, warga meminta dihargakan Rp10 juta. Sementara lahan keselu-

ruhan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan mencapai 145 hektar. ‘’Saat ini TP4D sedang memantau kegiatan pembebasan lahannya. Informasinya tim appraisal sudah turun melakukan penilaian harga satuan lahan,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH sesuai informasi dari TP4D, Senin (13/5).

Diperkirakan waktu diperlukan tiga pekan untuk melakukan penilaian lapangan, sampai ditemukan harga yang pas sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kejaksaan mendorong proaktif Pemkab Lobar untuk intens turun tangan membantu penyelesaian lahan.

Saat ini diketahui Pemda sudah menyiapkan tim appraisal atau penaksir harga lahan, sehingga akan dilakukan pembayaran sesuai aturan. ‘’Apapun hasil dari appraisal nanti, itu yang jadi dasar BWS untuk membayar pembebasan lahan,’’ jelas Dedi.

Selain Pemda, pihaknya juga mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga membantu mempercepat dengan memastikan alas hak atas tanah dari pihak-pihak yang mengajukan klaim.

Temuan masalah lahan itu diungkapkan Dedi ketika tim turun cek lapangan beberapa waktu lalu. Warga meminta lahannya dibayar Rp10 juta per are, sementara limit harga

belum ditentukan appraisal.

Atas masalah itu, Kajati NTB berharap kepada panitia pengadaan tanah agar melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Bagaimana pun juga harus ada upaya penyelesaian, sehingga lahan sudah clean and clear ketika dimulai pembangunan mega proyek tersebut.

Pembangunan bendungan tersebut di atas lahan 90 hektar di Desa Meninting Kecamatan Batulayar Lombok Barat, dengan pengembangan irigasi seluas 145 hektar hingga ke Kecamatan Lingsar Lombok Barat.

Dalam catatan TP4D, proyek itu dikerjakan dengan skema multiyears, bersumber

dari APBN tahun 2018 – 2022.

Tahap pertama nilai kontrak Rp875.249.654.400, nomor kontrak HK.02.03-AS/Kont/ SNVT PB NT 1/905/2018. Lelang dimenangkan PT. Hutama Karya (Persero) membuat Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bahagia Bangun Nusa. Masa kerja 48 bulan, sejak 31 Desember 2018.

Sementara tahap kedua, lelang dimenangkan PT. Nindiya Karya (Persero) KSO dengan PT. Sac Nusantara, dengan nilai kontrak Rp481.334.289.700. Kontrak proyek nomor HK.02.03-AS/ Kont/SNVT PB NT 1/906/ 2018, dengan masa kerja 48 bulan sejak 31 Desember 2018. (ars)

Tingkatkan Literasi Siswa, Dikpora KLU Replikasi Program Inovasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara bekerjasama dengan Inovasi melaksanakan lokakarya pelatihan para fasilitator daerah (Fasda) sejak Jumat (10/5) hingga Minggu (12/5).

Lokakarya ini untuk mendukung scale-out program rintisan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Literasi Kelas Awal (Pelita) yang telah dilaksanakan Inovasi tahun 2018.

Program rintisan Pelita dilakukan untuk mempercepat peningkatan kemampuan literasi siswa kelas awal sekolah dasar di Kabupaten Lombok Utara.

Para Fasda ini nantinya diharapkan mampu mendampingi sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program INOVASI untuk mengembangkan kualitas pembelajaran literasi. Sejak 2016 bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara INOVASI telah melakukan intervensi pembelajaran pada 100 sekolah dasar (SD) dan 25 madrasah

ibtida’iyah (MI).

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Dr. Fauzan, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang besar atas peran serta Inovasi turut membantu peningkatan mutu pendidikan di Lombok Utara.

“Inovasi sangat membantu kita dalam mendorong motivasi guru-guru, memberikan model-model pembelajaran yang baik untuk membantu meningkatkan kulitas pembelajaran di kelas. Kita berharap program INOVASI ini dapat dilanjutkan agar bisa dirasakan pada seluruh sekolah dasar di Lombok Utara,” tuturnya.

Lebih lanjut Fauzan mengimbau agar para Fasda yang sudah dilatih agar menyebarkan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh Inovasi kepada guru-guru di sekolahnya masing-masing.

Sehingga para guru yang tidak mengikuti lokarya Pelita dapat melakukan implementasi program dan mereka dapat pengetahuan yang baru dalam

peningkatan kemampuan literasi siswa.

Sementara itu, Education Coordinator Inovasi NTB, Wasmiyati Bachri, mengatakan bahwa program literasi masih dibutuhkan oleh Kabupaten Lombok Utara untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di kelas. “Kami bersyukur sekali Inovasi mendapat porsi dari APBD untuk program literasi. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa literasi masih merupakan suatu pekerjaan rumah yang memerlukan tindak lanjut dan dipikirkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Semoga dana APBD dapat kita manfaatkan sebaikbaiknya. Tingkat literasi di Lombok Utara dapat menjadi lebih baik,” tegasnya.

Sejak 2016 sampai 2018, Inovasi di Lombok Utara telah mendapat dukungan pembiayaan dari APBD untuk program rintisan Guru Baik (Belajar – Aspiratif – Inklusif – Kontekstual). Di tahun ini, program rintisan yang menjadi fokus pengimplementasian program adalah PELITA.

Nanti diharapkan setelah program Inovasi selesai di Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Daerah dapat melanjutkan program rintisan (Pelita atau Guru Baik) dengan melibatkan Fasda yang sudah dilatih oleh Inovasi.

Para Fasda yang sudah dibina oleh Inovasi memegang peranan penting dalam implementasi program karena mereka merupakan ujung tombak dalam meneruskan pengetahuan dan keterampilan terkait literasi kepada guru-guru di sekolah dampingan masingmasing. Bila program Inovasi berakhir masa pengimple-

mentasiannya di kabupaten ini, maka keberlanjutan program secara mandiri berpotensi besar dilakukan oleh para fasda.

“Begitu Inovasi sudah selesai, aset yang dimiliki oleh daerah adalah fasda-fasda ini.

Kalau misalkan dinas melaksanakan program rintisan Guru Baik, fasdanya sudah siap. Kalau mau melaksanakan program rintisan Pelita, fasdanya sudah ada. Modulmodul pelatihannya juga sudah disiapkan, tinggal dipakai,” ujar Anhar Putra Iswanto, District Facilitator Inovasi di Lombok Utara. (ron)

(Suara NTB/ist)

Dinamika Efek Ekor Jas Pilpres 2019 di NTB Dari Hal. 1 Untuk Pemilu DPRD NTB, Partai Gerindra yang dipimpin Capres Prabowo Subianto, sempat diprediksikan mendulang suara terbesar di NTB. Namun, perolehan dukungan yang diraih Gerindra hanya mampu memberikan satu tambahan kursi di DPRD NTB. Dari delapan kursi di 2014, menjadi sembilan kursi di 2019.

Perolehan dukungan terhadap Partai Gerindra tersebut belum bisa mengantarkannya sebagai pemenang Pemilu DPRD NTB. Gerindra pun urung menyudahi dominasi Partai Golkar yang selama ini selalu menjadi langganan pemenang Pemilu DPRD NTB. Partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi lainnya seperti, PAN, PKS dan Partai Demokrat juga tak banyak mendapat keuntungan efek ekor jas dari pasangan Capres/ Cawapres yang didukungnya.

PKS hanya bertambah satu kursi, PAN tetap, sementara Demokrat justru kehilangan satu kursi DPRD NTB. Meski jagoannya kalah di NTB, parpol-parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin juga tidak lantas mengalami kekalahan telak di NTB. PDIP yang selama ini menjadi partai yang diasosiasikan paling dekat dengan Jokowi, hanya berkurang satu kursi saja, dari

lima kursi sebelumnya menjadi empat kursi.

Golkar juga bernasib sama dengan PDIP, hanya kehilangan satu kursi. Namun, hal itu tak membuat partai beringin ini akan kehilangan palu Ketua DPRD NTB yang selama ini telah dikuasainya.

Partai pendukung yang lain seperti Nasdem, dan PKB justru mendapat peningkatan dukungan. PKB yang diasosiasikan dengan Cawapres Ma’aruf Amin malah mendapat tambahan satu kursi.

Demikian juga dengan Nasdem, justru mengalami lonjakan, dari tiga kursi sebelumnya bertambah menjadi lima kursi. Demikian pula dengan PPP, juga mendapat tambahan satu kursi.

Dari semua partai pengusung Jokowi di NTB, hanya Partai Hanura yang mendapat nasib paling tragis. Dari lima kursi yang dikuasai sebelumnya, di Pemilu 2019 ini empat kursinya hilang, sehingga tersisa satu kursi. Namun demikian kekalahan yang dialami Hanura tersebut, bukan karena faktor Pilpres, melainkan lebih karena efek dari konflik internal di partai tersebut.

Ketua DPC PKB Loteng, Lalu Pelita Putra kepada Suara NTB mengatakan, bahwa efek Pilpres tidak memberikan pengaruh besar.

Kekalahan dan kemenangan

partai menurutnya, lebih karena faktor kerja mesin partai itu sendiri, termasuk para Calegnya. ‘’Kalau Pileg ini betul-betul bagaimana Caleg itu sendiri yang bekerja. Kalau tidak serius ya ditinggalkan. Jadi tidak ada Pilpres yang mempengaruhi, tapi tidak tahu ditempat lain,’’ katanya, Senin (13/5).

Hal itu juga dirasakan oleh Caleg Petahana DPRD NTB yang kembali terpilih itu. Ia menuturkan bahwa masyarakat sudah sangat cerdas, tidak sedikit pendukungnya menjadi pendukung Prabowo. ‘’Ini buktinya meskipun Pendukung Prabowo, tidak bisa kemudian dipaksakan akan dukung partai tertentu,’’ ujarnya.

Namun demikian di tempat terpisah, PKS mengaku merasakan betul efek ekor jas dari Pilpres tersebut. Dengan kemenangan Prabowo di NTB, PKS mendapatkan peningkatan dukungan suara. Pada Pemilu 2019 ini, PKS berhasil mengirimkan dua wakilnya ke DPR RI dari NTB. Begitu juga pada tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PKS juga mendapat tambahan kursi. ‘’Alhamdulillah, kita ada peningkatan dari sebelumnya.

Itu tentu tidak lepas dari faktor soliditas kerja mesin partai, dan juga ada pengaruh Pilpres,’’ kata Ketua DPW PKS NTB, H.Abdul Hadi. (aan/ndi)

Klarifikasi Ulang Dana Porprov Dari Hal. 1 Sebab tak hadir, saksi tersebut bakal dijadwalkan permintaan keterangannya di hari lain. ‘’Ya kita agendakan ulang,’’ kata Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin.

Dia menambahkan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Setiap pihak yang dimintai keterangan tersebut untuk diklarifikasi. ‘’Yang KONI itu kan masih

verifikasi. Iya (saksi-saksi) diminta datang. Lengkapnya tanya ke penyidik saja,” sebut Syamsudin.

Porprov NTB berlangsung pada 9-17 Desember 2018 lalu. Sumber anggaran pelaksanaannya diantaranya dari dana hibah APBD Perubahan Provinsi NTB tahun 2018 sebesar Rp10 miliar. Kemudian urunan anggaran dari pemerintah daerah.

Urunan anggaran dari 10 kabupaten/kota mencapai

Rp3,331 miliar. Pemkot Bima paling banyak menyumbang dengan Rp437,2 juta sampai yang paling kecil Rp125 juta dari Pemkab Lombok Utara.

Urunan tersebut ditentukan dengan jumlah atlet dan oficial, yang digunakan untuk akomodasi, konsumsi selama penyelenggaraan Porprov. Sementara dana hibah ditambah juga untuk insentif wasit. Penggunaan angggaran meliputi penyewaan venue dan pengadaan item pendukung kegiatan. (why)

Seleksi Tunggu Perintah Gubernur Dari Hal. 1 ‘’Belum ada arahan. Kita masih menunggu, kalau itu butuh proses,’’ kata Fathurrahman.

Sesuai ketentuan, untuk pejabat yang akan menjadi Plt Sekda, kata Fathurrahman diusulkan oleh gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Karena saat ini belum ada Pansel yang dibentuk, maka kemungkinan Sekda NTB akan dijabat Plt. ‘’Kalau kejadiannya seperti ini tentu ada Plt Sekda.

Usulannya tetap ke Kemenda-

gri. Tetapi biasanya dari pejabat Pemprov. Usulan nama diajukan gubernur, kemudian disetujui Plt-nya oleh Mendagri,’’ terangnya.

Sejauh ini, kata Fathurrahman belum ada perintah untuk melakukan seleksi jabatan Sekda NTB. Termasuk seleksi dua jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang kosong. Yaitu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statsistik (Diskominfotik) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB. ‘’Nanti kita menunggu saja.

Kalau ada proses seleksi, ting-

gal kita lakukan. Tinggal menunggu perintah beliau (gubernur),’’ tandas Fathurrahman.

Diketahui, Rosiady dilantik menjadi Sekda NTB oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada 1 Juni 2016 lalu. Sebelum menjadi Sekda, Rosiady sempat menduduki beberapa jabatan eselon II. Antara lain Kepala Bappeda NTB, Asisten I Setda NTB dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB. Sebelum menjadi birokrat Pemprov, Rosiady merupakan dosen di Universitas Mataram (Unram). (nas)

LOKAKARYA - Lokakarya pelatihan para fasilitator daerah (Fasda) yang dilaksanakan sejak Jumat (10/5) hingga Minggu (12/5) oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara bekerjasama dengan Inovasi.

Jenazah TKI asal Mataram Telantar di Malaysia Dari Hal. 1 Tapi sampai sekarang belum diinformasikan perkembangannya,’’ kata Taufik.

Kedua orang tua Herman tergolong miskin, tak punya penghasilan tetap. Sehingga

biaya pemulangan jenazah sebanyak itu tidak mampu ditanggulangi. ‘’Makanya kita sangat berharap ada bantuan dari BP3TKI atau dari mana saja, yang penting bisa dibawa pulang,’’ harapnya. (ars)

Intervensi 20 Desa Wisata Dari Hal. 1 Sesuai SK Gubernur, 99 desa wisata tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yakni Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga. Di Kabupaten Dompu ada sembilan desa wisata, yakni Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya.

Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata. Yakni Kolo, Dara, Kumbe dan Ule. Kemudian di Kota Mataram ditetapkan empat desa wisata, yakni Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule dan Sayang Sayang. Selanjutnya di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata. Yaitu Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng.

Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata. Yakni Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Sidemen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol. Di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata. Antara lain Tetebatu, Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak.

Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun.

Kemudian di Lombok Utara ditetapkan delapan desa wisata. Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah. Di Sumbawa ada 9 desa wisata, yakni Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade. Terakhir di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisa-

ta. Yakni Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas.

Faozal menjelaskan dari 99 desa wisata, baru 20 desa yang akan diintervensi tahun ini. Pemerintah pusat lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) akan melakukan penguatan dari sisi infrastruktur dan kelembagaan desa wisata. ‘’Kita melakukan intervensi paling tidak 99 desa wisata selesai selama lima tahun,’’ jelasnya.

Faozal menyebutkan, ada tujuh desa wisata yang sudah menjadi pilot project di Pulau Lombok. Seperti Desa Wisata Setanggor dan Bilebante Lombok Tengah. Kemudian Desa Wisata Kerujuk Lombok Utara. Desa-desa wisata yang sudah jalan ini akan terus dikembangkan dan diharapkan menjadi contoh 99 desa wisata yang akan dikembangkan hingga 2023 mendatang.

Dalam pengembangan 20 desa wisata tahun 2019 ini, lanjut Faozal, akan fokus pada penguatan fisik dan layananlayanan umum desa wisata.

Seperti pembangunan toilet, infrastruktur Tourism Information Centre (TIC), jalan lingkungan, jalan sepeda dan lainnya.

Selain lewat dukungan dana dari pusat, diharapkan Pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) mengalokasikan untuk pengembangan desa wisata. ‘’Kita dorong untuk menguatkan peran desanya di situ. Sudah kita buat, nanti ada FGD-nya 20 desa itu,’’ ucanya.

Saat ini, kata Faozal, Tim Konsultan sedang melakukan pemetaan kebutuhan pada 20 desa wisata yang akan dilakukan intervensi. Terkait anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan 20 desa wisata ini, Faozal tak menyebutkan angka pastinya. Tetapi yang jelas, katanya, setiap desa mendapatkan alokasi yang berbeda. Ada yang mendapatkan Rp300 juta dan Rp400 juta. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 14 Mei 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

PPP Bidik Pilkada Loteng

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Praya (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencatat sukses besar di Pemilu serentak tahun ini, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Selaian berhasil menambah perolehan kursi di DPRD Loteng, PPP juga berpeluang mengamankan satu kursi pimpinan DPRD Loteng. Berbekal sukses tersebut, PPP kini lebih percaya diri menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang.

Ketua DPC PPP Loteng, H. Mayuki S.Ag. kepada Suara NTB, Senin (13/5) mengatakan, tidak menuntup kemungkinan PPP akan mengusung kader sendiri untuk maju di Pilkada Loteng mendatang.

“Sudah ada beberapa kader partai yang tengah digodok untuk diusung di Pilkada Loteng,” sebut Mayuki.

Hanya saja, PPP tidak akan terlalu ngotot soal pencalonan di Pilkada Loteng tersebut. Dalam arti PPP siap mengambil posisi dimanapun.

Tidak harus menjadi calon bupati.

Karena menjadi calon wakil bupati juga tidak jadi soal bagi kader PPP. “Kader PPP yang punya kemampuan dan kapasitas secara kepala

daerah juga cukup banyak. Jadi soal calon kita tidak terlalu sulit,” sebutnya. Salah satu yang digadang bakal diusung M. Akri, calon anggota DPRD NTB terpilih asal Loteng dan beberapa kader partai lainnya.

Disinggung soal mitra koalisi, Mayuki mengatakan PPP dalam hal ini sangat terbuka untuk membangun koalisi dengan partai politik manapun. Pembicaraan soal rencana koalisi sedianya sudah sejak lama dimulai dengan beberapa partai politik. Tapi tentunya itu akan dimatangkan setelah tahapan pemilu tuntas.

“Soal koalisi, kita sangat terbuka dan siap berkoalisi dengan par-

tai manapun. Yang penting punya kesamaan visi dan misi. Untuk membangun Loteng kedepan,” tandas Ketua Komisi III DPRD Loteng ini.

Tahapan Pilkada Loteng sendiri diperkirakan baru akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.

KPU Loteng sejauh ini tengah menyusul kebutuhan anggaran untuk pelaksaan Pilkada Loteng tahun 2020 yang diperkirakan menghabiskan anggaran leih dari Rp25 miliar. “Untuk tahapan Pilkada Loteng akan dimulai sekitar bulan Oktober,” sebut Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin sebelumnya. (kir)

Kepala BPBD Lobar Kewalahan Tangani Bencana Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar), H.M. Najib mengaku kebingungan dengan pekerjaan yang ada di BPBD terutama menyangkut penanganan darurat sejumlah akses jalan yang rusak akibat longsor, seperti di Desa Pakuan Narmada dan Sekotong. Belum lagi, masalah penanganan gempa yang sebelumnya begitu membuat kewalahan.

“Bingung sudah dengan pekerjaan ini, semua sudah dalam proses (jalan longsor di Desa Pakuan dan Sekotong),” kata Najib, Senin (13/5). Ia mengaku sudah pusing dengan pekerjaan di BPBD, sehingga kalaupun dirinya dipindah ke jabatan lain, seperti menjadi staf, ia siap menerima. Bahka kalaupun kata dia, pimpinan mengambil kebijakan non job dirinya siap menerima keputusan tersebut. “Pusing kepala, apa pun (keputusan, red) saya terima dipindah ke staf ahli maupun dinonjob,” tegas Najib.

Ia mengaku siap dipindah ke staf ahli untuk istirahat sementara waktu. “Mau non job dan staf ahli, s a y a B i s m i l l a h i tawakkaltu ’alallah saja,” tegas dia.

Dikatakan, di BPBD dia tidak hanya menangani masalah penanganan darurat, namun masalah gempa yang juga sangat menguras tenaga, waktu dan pikiran. Namun demikian Ia tetap menjalankan tugasnya selama ini dengan baik. Ia mengaku tak sekadar atau uring-uringan bekerja di BPBD. Lebih jauh dijelaskan Najib, terkait penanganan jalan long-

sor Desa Pakuan awalnya dikiranya sudah mulai dikerjakan pekan lalu. Namun gambar dari proyek itu baru diperoleh dari Dinas PU Senin kemarin. Sehingga hari ini (kemarin) pihak pemborong akan mulai bekerja di lokasi untuk menyiapkan bahan, memetakan tempat, pemetaan lokasi. “Hari ini (kemarin red) sudah mulai kerja, rekanan sudah mau bekerja karena baru dapat gampat dari Dinas PU, saya kira hari Kamis (pekan lalu) sudah ada gambar dari PU, tapi baru keluar ini,” jelas dia.

Ia menegaskan komentarnya tentang jalan desa Pakuan sudah dikerjakan bukan hoaks, namun hal ini disampaikan karena rekanan sudah berproses di lapangan.

Pihak rekanan kata dia menunggu hari dan meminta gambar dulu ke Dinas PU. Kecuali kata dia, jalan ini terlantar tak dikerjakan, baru masalah. Terkait perintah Bupati, seharusnya jalan itu dikerjakan Kamis pekan lalu, Ia membantah jika dianggap tak patuh terhadap perintah Bupati. Sebab kata dia pihaknya perlu mencari gambar di PU. “Kalau kami lebih cepat dapat gambar dari

dinas teknis maka cepat kami kerjakan,” jelas dia.

Pihaknya sudah memanggil rekanan untuk memerintahkan agar mulai bekerja hari ini (Senin). Kondisi saat ini jalan sudah melebar ke pemukima warga, menurut dia semua jalan yang terkena dampak longsor ini akan ditangani. Dana yang disiapkan untuk penanganan jalan ini Rp200 juta. Menurut dia dana ini cukup untuk penanganan darurat.

Setelah selesai dibangun selanjutnya dievaluasi oleh PU untuk penanganan permanen yang kemungkinan dianggarkan pada APBD-P atau APBD tahun 2020. Ia menargetkan, pengerjaan jalan ini selama 10-15 hari, setelah itu jalan ini sudah bisa dilewati. Sedangkan terkait persoalan jalan di Lendangre - Longlongan, ia mengaku semua dalam proses. (her)

Putra Oknum Pejabat di Lobar Diduga Main Proyek

H.M. Najib (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Putra oknum pejabat di Lombok Barat (Lobar) diduga terlibat dalam permainan sejumlah proyek di salah satu OPD di Lobar. Bahkan anak oknum pejabat ini diduga banyak dimenangkan untuk pengerjaan sejumlah proyek di salah satu OPD. Putra oknum pejabat ini tidak bekerja secara langsung, namun ia membawa orang (rekanan, red) dan memfasilitasi rekanan itu dengan OPD terkait. Kondisi ini disebutsebut sebagai akibat Bupati Lobar yang tak turut

campur atau bermain dalam hal proyek ini.

“Salah satunya di OPD, dia anaknya itu (anak oknum pejabat, red) saja yang dimenangkan.

Dia tidak bekerja tapi dia bawa orang ke OPD,” kritik anggota DPRD Lobar, H. Zaenuri, kemarin. Menurut dia, hal ini sebabkan Bupati yang tak mau terlibat bermain dalam proyek sehingga oknum pejabat tinggi ini yang memuluskan anaknya ikut terlibat proyek. Zaenuri menegaskan, gejala semacam ini tidak baik.

Sebab efeknya yang buruk bagi Pemda sendiri. Di sini lah tegas

dia perlu ketegasan Bupati.

Menurut dia, kondisi ini dikhawatirkan berakibat terhadap kualitas proyek yang dibangun. Lebih-lebih pelibatan TP4D dari kejaksaan dinilai kurang. Pasalnya hanya beberapa OPD saja yang melibatkan kejaksaan dalam proyek fisiknya.

Lebih fatal kata dia, efeknya ke masyarakat tentu tidak bisa dimanfaatkan kalau proyek ini bermasalah di belakang hari. Apalagi saat ini kata dia penilaian masyarakat terhadap OPD ini begitu lemah diakibatkan ketidakjelasan program dan kegiatan OPD. Kondisi ini kata dia disebabkan penempatan kepala OPD ini tidak sesuai dengan latar pendidikan dan keahlian pejabat yang ditaruh sehingga program-programnya tak pro rakyat. “Untuk menciptakan lapangan kerja misalnya, mana programnya,” tegas dia mempertanyakan.

Sementara itu, Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ), Ahad Legiarto mengaku tidak tahu menahu soal putra oknum pejabat yang terlibat bermain proyek. “O, tidak tahu saya soal itu,” tegas dia, Minggu kemarin.

Menurutnya, sangat sulit bisa memainkan lelang melaui ULP sebab prosesnya terbuka melalui online.

Kalau lelang kata dia, sangat ketat dan terbuka. Misalnya ia punya perusahaan atas nama istrinya, di sana ada pakta integritas. Kalau ketahuan, dirinya ada faktor kepentingan dalam proses lelang sehingga memenangkan perusahaan istrinya, maka otomatis gugur secara hukum.

“Tidak boleh ada konflik of interes,” tegas dia.

Ia menegaskan praktik pengkondisian di ULP tidak bisa dilakukan, sebab tahapan dan prosesnya sangat terbuka.

Perihal anak oknum pejabat ini memfasilitasi rekanan-rekanan masuk ke OPD, Ahad mengaku tidak tahu. (her)