HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 14 FEBRUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 281 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
TP4D Kawal Dua Proyek Strategis Daerah
(suara NTB/inspektorat)
Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim didampingi anggota TP4D Kejaksaan saat memberi pengarahan terkait pengajuan permintaan dari RSUP NTB. Mataram (Suara NTB) Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengawal dua proyek strategis daerah bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Proyek pertama
terkait pengadaan alat alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum (RSUP) Provinsi NTB dan proyek pengadaan sembilan kapal latih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Dikbud) Provinsi NTB. Dua proyek ini menurut Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si, masih dalam kategori kegiatan strategis daerah. Karena dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Proses pendampingan diawali dengan permintaan dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan gelar telaah melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian. Bertindak sebagai Koordinator TP4D, Asintel Kejati NTB, Sucipto, SH.,MH dan Inspektur Inspektorat Ibnu Salim SH.,M.Si sebagai Wakil Ketua. Dalam catatan Ibnu Salim, pendampingan RSUP NTB terkait pengadaan alat - alat kesehatan (Alkes) senilai Rp127 miliar tahun 2019. Pihaknya sudah memberi masukan kepada RSUP untuk lebih teliti dan hati hati, ter-
(Suara NTB/kejati ntb)
Kapal latih SMK yang diawasi TP4D sudah tuntas dikerjakan dan siap dilakukan ujicoba. utama kaitan dengan penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ‘’Pengadaan Alkes itu dalam rangka peningkatan sarana penunjang medis di RSUP NTB. Guna menjamin pelaksanaan proyek sesuai aturan, Peja-
bat Pembuat Komitmen (PPK) meminta pendampingan TP4D yang terdiri dari unsur Intelijen Kejati NTB, Inspektorat Provinsi NTB dan Ditreskrimsus Polda NTB,’’ kata Ibnu Salim. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)
DISKUSI - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah berdiskusi dengan Kepala BPS NTB terkait dengan angka buta aksara di NTB. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara di NTB tidak mengkhawatirkan.
TO K O H Tidak Ada Masalah HINGGA kini berkas dan tersangka kasus pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima belum juga dilimpahkan Polda NTB ke Kejati NTB. Ditreskrimsus Polda NTB membantah sungkan memanggil tersangka TR atas alasan jabatannya yang masih Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). ‘’Tidak ada itu sungkan. Tidak ada masalah. Kan tinggal panggil saja untuk pelimpahan,’’ kata Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin, Rabu (13/2). Berkas penyidikan dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima yang menggantung sejak tahun 2012 dinyatakannya sudah tuntas. Hanya tinggal dilimpahkan ke Kejaksaan. Kasus yang diambil alih dari Polres Bima Kota itu, hanya menyeret ] TR yang saat itu posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bersambung ke hal 15
Syamsudin Baharudin
KO M E N TTAA R Fokus Perbaiki Kinerja PEMPROV NTB saat ini sedang fokus memperbaiki kinerja keuangan dan perusahaan PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Kalaupun ada sorotan terkait kinerjanya yang dinilai negatif, bagi Pemprov NTB itu sebagai masukan yang membangun. ‘’Kalaupun ada sorotan kinerja seperti itu kita anggap sebagai masukan yang sifatnya membangun untuk introspeksi diri. Dan bahan evaluasi teman-teman di perusahaan khususnya GNE. Kita berupaya terus memperbaiki ke depan,’’ kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (13/2) sore. Dijelaskan, Pemprov sudah melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya PT. GNE. Supaya kinerja keuangan maupun kinerja organisasi perusahaan tersebut semakin baik. Bersambung H. Wirajaya Kusuma ke hal 15
Wagub: Angka Buta Aksara di NTB Tidak Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Mencermati data BPS dari hasil Susenas Maret 2018 yang menyebutkan, bahwa angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen itu ternyata banyak disumbang oleh penduduk usia non produktif. Melihat hal ini, Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan, angka buta aksara dari penduduk NTB usia 15 tahun ke atas yang dikeluarkan oleh BPS tersebut angkanya tidak mengkhawatirkan. ‘’Mencermati data yang dikeluarkan BPS, kita tidak khawatir dengan angka buta aksa-
ra di NTB. Pasalnya, dari 12,58 persen tersebut, mayoritas berasal dari usia non produktif,’’ jelas Wagub di ruang kerjanya hari ini, Rabu, (13/2). Berdasarkan distribusi penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf menurut kelompok umur, lanjut wagub, sebesar 33 persen masyarakat buta huruf itu yang usianya 55-
64 tahun. Sementara itu, 32 persen itu berada pada usia 65 tahun ke atas. ‘’Jadi kita tidak khawatir dengan angka yang ada karena penyumbang terbesarnya berasal dari penduduk yang usianya tidak produktif lagi. Meski demikian, kita akan terus melakukan pendampingan sehingga angka buta aksara di NTB
Kembangkan STIP, DRD Siap Bantu Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) DewanRisetDaerah(DRD)NTB siap membantu Pemprov NTB dalam mengembangkan Science Technology Industrial Park (STIP) yangberlokasidiBanyumulekLombok Barat. DRD siap memberikan pemikiran atau saran bagi pemerintah daerah agar STIP bisa berkembang seperti diharapkan. Demikian disampaikan Ketua DRD NTB Prof. Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, PhD., menjawab Suara NTB usai bertemu Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., di Kantor Gubernur NTB, Rabu (13/2). Menurutnya, dari hasil pertemuan dengan gubernur, bagaima-
na STIP ini mampu menghasilkan teknologi yang kemudian dikembangkan. Setelah itu teknologi ini menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai komersial tinggi. Termasuk bagaimana riset dan dan industri yang dihasilkan menjadi pasar. ‘’Jangan sampai STIP menjadi tempat pembuatan mesin saja. Bukan seperti itu yang diinginkan, tapi bagaimana teknologi ini dijual bagaimana dia komersial. Ini yang paling penting. Itu yang DRD mendukunggubernurdisitu.Komersial ini bagaimana hasil industri ini bisa diserap oleh pasar. Bisa dijual dandibeliolehmasyarakat,’’terangnya. Bersambung ke hal 15
H. Yusuf Akhyar Sutaryono (Suara NTB/ham)
semakin mengecil,’’ jelas Wagub yang juga Ketua BKOW NTB ini. Untuk memperkecil jumlah masyarakat buta aksara ini, sambung wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini, tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Perlu ada keterlibatan dari se-
mua pihak termasuk juga kampus atau perguruan tinggi. ‘’Kampus atau perguruan tinggi yang ada bisa menurunkan mahasiswanya yang sedang KKN untuk juga terlibat dalam menuntaskan masalah buta aksara ini,’’ ungkap Wagub. Bersambung ke hal 15
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Hidayat, SH angkat bicara soal dugaan adanya kebocoran 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 anggaran di PT Gerbang NTB Emas (GNE) senilai Rp3,1 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 miliar. Ia mendesak agar kasus ini tidak selesai di Inspek123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 torat, melainkan diusut Aparat Penegak Hukum (APH). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Kepada Suara NTB akhir pekan lalu, Rachmat Hi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dayat menduga kebocoran anggaran di PT GNE menjadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 indikasi kuat bahwa di dalam perusahaan daerah terse123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 but telah terjadi praktik korupsi. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ‘’Memang dari dulu GNE itu persoalannya banyak. Dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dulu bermasalah, saya sebagai mantan pimpinan Dewan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 juga tahu. Perusahaan itu (terindikasi) dikelola oleh or123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ang-orang yang tidak profesional,’’ katanya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Rachmat menduga bahwa PT GNE dikelola untuk menjadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ladang korupsi oleh oknum tertentu. Hal itu bisa dilihat dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kebijakan penempatan dalam jajaran pengurus perusahaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tersebut yang menurutnya diisi oleh orang-orang yang sama 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sekali tidak memiliki kompetensi mengelola perusahaan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Anggota DPR RI Fraksi PDI-P itu membeberkan sejumlah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dugaan praktik korupsi yang selama ini telah berlangsung 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dalam perusahaan pelat merah milik Pemprov NTB itu. Sep123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 erti adanya pengelolaan perusahaan dalam perusahaan. Ia 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 juga menemukan dugaan adanya aliran pengiriman uang mi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 lik perusahaan ke rekening pribadi. Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
PDIP Desak Kasus GNE Diusut Penegak Hukum
Baperjakat Godok Mutasi Pejabat
Jabatan Kepala Biro Humas dan Biro AP Dipansel Mataram (Suara NTB) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sedang menggodok nama-nama pejabat eselon III dan IV yang akan dimutasi dalam waktu dekat ini. Selain itu, Pemprov juga membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Tinggi Pratama untuk menyeleksi Calon Kepala Biro Humas dan Protokol serta Kepala Biro Adminisrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) Setda NTB. ‘’Jadi, pra untuk mengisi jabatan-jabatan kosong di OPD. Intinya, apakah kita akan
melakukan mutasi pejabat sebelum enam bulan (jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur) atau meminta rekomendasi ke Kemendagri. Jadi dua langkah bisa kita lakukan,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi, Rabu (13/2) siang. Dijelaskan, masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah akan genap enam bulan setelah 17 Maret mendatang. Ia mengatakan, mutasi dapat dilakukan kapan saja asalkan ada rekomendasi dari Kemendagri.
Fathurrahman mengatakan, pengisian jabatan lowong eselon III dan IV memang mendesak. Karena berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Seperti di RS HL. Manambai Abdul Kadir Sumbawa, ada beberapa jabatan yang masih dijabat pelaksana
tugas (Plt). Kemudian pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Science Technology Industrial Park (STIP), personelnya perlu segera diisi untuk akselerasi penyerapan keuangan. Bersambung ke hal 15
’’
Kita utamakan mengisi jabatan yang kosong. Termasuk juga mempanselkan dua jabatan eselon II. Pansel sudah dibuat. Mungkin satu atau dua hari ini dibuka untuk pendaftaran
H. Fathurrahman
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Waspadai Penyebaran KELURAHAN Karang Pule rawan serangan penyakit demam berdarah dengue (DBD). Dua orang terkena DBD, di antaranya ibu dan anak, sementara satu orang masih dalam perawatan di rumah sakit Kota Mataram. Lurah Karang Pule, H. Taufiqurrahman mengatakan dua orang dalam satu keluarga terjangkit penyakit DBD. Urianti sampai mengalami keguguran dan anaknya bernama Mawaria. Sedangkan Noviana Rahmawati, saat ini sedang dirawat di rumah sakit Kota Mataram “Karena ini satu keluarga, kemarin anaknya sama ibunya yang bulan kemarin sudah keluar. Tapi ibunya sampai keguguran. Ada yang kena lagi satu orang, masih di rumah sakit sekarang,” ujar Taufiqurrahman kepada Suara NTB, Rabu (13/2). Atas kejadian yang menimpa warganya, Taufiqurrahman mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar menjaga kebersihan lingkungan seperti membudayakan menguras, menutup dan mengubur (3M). “Mengimbau kepada masyarakat, agar tidak membuang sampah sembarangan. Mengantisipasi musim hujan ini, kaleng-kaleng yang terbuka supaya ditutup dan dikuras kamar mandinya,” harap Taufiqurrahman. Dia tidak menginginkan agar masyarakat tidak banyak berharap dilakukan fogging atau pengasapan. Menurutnya, foggingbukan satu-satunya pencegahan DBD. Tetapi masyarakat harus menjaga pola hidup dengan kebersihan. “Fogging itu bukan salah satu menyelesaikan masalah terutama kebersihan lingkungan,” bebernya. Walaupun hal ini, pada sebelumnya sudah pernah dilakukan fogging di lingkungan Sekarbela. Sementara di Lingkungan yang lain, belum dilakukan fogging, termasuk di Lingkungan Karang Pule. Dalam ha ini juga, akan tetap diupayakan. “Di Lingkungan Karang Pule belum, sudah kita hubungi Puskesmas hari ini atau besok,” terangnya. Tidak hanya melakukan fogging yang secara merata, upaya gotong royongpun belum dilakukan sama sekali hanya sebatas imbauan. “Belum ada, ini kan baru satu keluarga belum menyebar. Tapi yang jelas kita masing-masing lingkungan mewaspadai sebelum menyebaran,” tutup TaufiqurrahH. Taufiqurrahman man. (mhj) (Suara NTB/mhj)
Bantu Rumah Tidak Layak Huni WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menyebut bahwa 3.000 rumah kumuh yang tersisa di Kota Mataram, sebagian besar terkonsentrasi di wilayah pesisir. “Dari 3.000 data rumah kumuh ini, saya yakin 50 persennya ada di pesisir,” ungkapnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Oleh karena itu, mungkin perlu ada terobosan baru yang harus dilakukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Termasuk solusi mengatasi rumah kumuh itu.” Yang pernah disampaikan adalah Rusunawa (rumah susun sederhana sewa). Tapi ini masih terkendala pembebasan lahan,” ujarnya. Masalah lain adalah persoalan relokasi rumah yang ada di Kelurahan Bintaro Jaya, tepatnya di Pondok Perasi Ampenan. Itu jalan keluarnya seperti apa. Karena kalau dibiarkan berlarut larut akan menimbulkan masalah lain,” katanya. Meski tidak meyakini Rusunawa merupakan solusi mengatasi kekumuhan di pesisir, namun menurut Muhtar, sepanjang itu dilakukan dengan baik, dapat menjadi alternatif penyelesaian persoalan tersebut.” Itu harus kita lakukan,” cetusnya. Karena, lanjut anggota dewan dari dapil Ampenan ini, tidak mungkin merelokasi warga pesisir ke daerah yang jauh dari pantai. Karena bagaimanapun ini berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. “Kalaupun ada Rusunawa pesisir itu, kita sesuaikan dengan mata pencaharian masyarakat,” pungkasnya. Dia menyarankan supaya Rusunawa pesisir didesain dengan kearifan lokal masyarakat. Tujuannya supaya tidak menyulitkan masyarakat yang ada di daerah pesisir. Karena seperti diketahui, rata rata masyarakat pesisir bermatapencaharian sebagai nelayan. Pada bagian lain, Muhtar mengapresiasi rencana Pemkot Mataram yang akan menertibkan batas bangunan yang ada di wilayah pesisir. “Kalau memang ini mau ditertibkan, perlu ada sosialisasi terlebih dahulu,” tegas politisi Gerindra ini. Oleh karena itu, Dewan mendorong Pemkot Mataram menyelesaikan persoalan rumah kumuh di Kota Mataram sesuai target, yakni sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada tahun 2021 mendatang. Penangan rumah, katanya, juga bisa dengan pokir (pokok pikiran) dewan. Dewan ingin supaya masyarakat dapat menikmati tempat tinggal yang nyaman dan layak. Di luar wilayah pesisir, penanganan rumah kumuh bagi masyarakat yang sudah jelas kepemilikan lahannya, seharusnya tidak ada kendala bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Pada prinsipnya, kata Muhtar, Dewan dan Eksekutif memiliki komitmen yang sama dalam penanganan rumah kumuh. Pada pokir dewan, sekitar enam atau tujuh rumah dapat diintervensi melalui pokir dewan. Kalau ini dilakukan secara konsisten oleh semua anggota dewan, dia yakin, penuntasan rumah kumuh ini, tidak akan terlalu lama. (fit) H. Muhtar (Suara NTB/fit)
(Suara NTB/ist)
DIAMANKAN - Sejumlah pemandu lagu dan juga minuman beralkohol diamankan PPNS bersama Satpol PP dan TNI di sejumlah tempat di Kota Mataram Selasa malam.
Pengusaha Hotel Melati Protes Razia Miras
Mataram (Suara NTB) Razia minuman keras (miras) di sejumlah hotel di Kota Mataram mendapat protes dari kalangan pengusaha hotel melati. Mereka merasa terganggu dengan razia yang dilakukan itu. Terlebih di beberapa hotel yang dicurigai menjual miras ternyata nihil temuan. Nyoman Ananda Sujana, pemilik Hotel Alengka di Karang Siluman Cakranegara memprotes cara-cara yang dilakukan Satpol PP dan aparat gabungan TNI Polri yang datang memeriksa hotelnya, Selasa (12/2) malam. Setelah penggeledahan dilakukan sampai masuk ke dapur, tidak ada ditemukan miras dimaksud. ‘’Protes ini juga disampaikan pemilik hotel melati lainnya kepada saya karena menjadikan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi para pengusaha hotel ketika aparat datang dengan arogan dan tidak bisa menunjukkan surat perintah tugasnya. Ini konyol sekali. Seharusnya aparat yang menerima laporan, sebaiknya menyelidiki dahulu kebenaran laporan tersebut. Lalu apabila sudah A1 atau tepat baru dilakukan operasi. Kalau hal itu memang benar ada, pasti kami dukung. Nah ini wong Pak Nyoman tidak ada jual miras dikatakan sebagai penjual, lalu hotelnya di gerebek kan menimbulkan keresahan. Baik pemilik maupun tamu yang menginap,’’ sesal anggota DPRD Kota Mataram dari dapil Cakranegara, I Gusti Bagus Hari SP yang menerima aduan para pengusaha hotel tersebut. Gus Arik, sapaan akrabnya yang juga pengusaha hotel melati mengaku para pengusaha hotel sudah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Kota Mataram. Dengan rekrutmen tenaga kerja,
membayar pajak dan partisipasi sosial lainnya. ‘’Karena itu kami minta dengan tegas jangan ada lagi hal-hal ini seperti ini terjadi. Terlebih menjelang bulan puasa,’’ pintanya. Aparat diminta jangan tebangpilih.‘’Kalauakanmengadakan razia pekat, lakukan juga di hotel berbintang dan kami siap mendampingi untuk bersama sama turun melakukan razia pekat,’’demikianpolitisiDemokratini. Pemilik Hotel melati lainnya juga mengecam aparat yang melakukan operasi karena perilaku mereka terkadang tidak dengan cara yang santun dan sopan ‘’Iniharusdiperbaiki ke depan karena ingat bahwa kami pengusaha hotel perlu dibina agar lebih bersinergi dengan pemerintah demi kemajuan daerah,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (13/2). Sesuai SOP Dikonfirmasi terpisah, Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu
BPK Audit Pengelolaan Keuangan Pemkot Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, mulai mengumpulkan data terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah Pemkot Mataram tahun 2018. Data awal dijadikan pintu masuk oleh auditor sebelum turun melakukan audit komprehensif. Audit pendahuluan dilakukan selama 19 hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan audit menyeluruh. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M.Syakirin Hukmi membenarkan bahwa, BPK mulai melakukan audit pendahuluan sejak awal Februari. “Iya secara keseluruhan. Data apa dibutuhkan kita kasih,” timpal Syakirin. Sistem pemeriksaan tak jauh berbeda dari tahun - tahun sebelumnya. Syakirin tak bisa menjelaskan detail, karena teknik pemeriksaan disepenuhnya di auditor. Pihaknya hanya berkewajiban menyerahkan data dibutuhkan oleh BPK. “Itu saja ndak ada yang lain. Kami juga tidak pernah berkomunikasi,” ujarnya. Dijadwalkan, audit pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah dimulai pertengahan Maret atau awal April. Tindaklanjut dari pemeriksaan itu dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan. Syakirin berharap, Pemkot Mataram tetap mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). “Kita berharap bisa WTP,” harapnya. Terkait beberapa catatan OPD diminta oleh auditor negara sepuluh instansi. Tetapi, Pemkot Mataram menyiapkan lima belas. Pihaknya lebih banyak menyediakan sebagai ancang - ancang ke depannya. (Suara NTB/cem) (cem) H. M. Syakirin Hukmi
Pancapati kepada Suara NTB, membenarkan pihaknya telah melakukan razia miras di sejumlah tempat di Kota Mataram. Namun kegiatan itu tidak dilakukan sendiri oleh Satpol PP. ‘’Semalam itu, salah satu kegiatan PPNS. Kebetulan PPNS di Kota Mataram itu Sekretariatnya ada di kami, di Satpol PP. Kegiatan PPNS semalam melakukan pengawasan Perda No. 2 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. ‘’Kenapa kok tempat atau loka-
si-lokasi itu? Karena ada laporan, ada data yang dimiliki PPNS, termasuk dari Dinas Perdagangan juga tadi malam turun. Bahwa di lokasi-lakasi itu belum memiliki izin berjualan minuman beralkohol. Sudah punya, katanya tapi setelah diperiksa ternyata hanya punya surat izin tempat usaha,’’ ungkap Bayu. Sehingga, PPNS melakukan penertiban, didukung oleh Satpol PP dan TNI. ‘’Kenapa harus melibatkan TNI? Karena PPNS punya kewenangan meminta bantuan dari siapa saja. Turun sendiri juga bisa, tanpa Pol PP juga bisa,’’ tegasnya. Bayu membantah kalau razia yang dilakukan PPNS bersama Sapol PP dan aparat TNI, tidak sesuai SOP. ‘’Yang dilakukan itu sudah ada Perdanya, sudah ada
Perwalnya. Kalau memang ada keberatan, ya silakan dilayangkan keberatannya kepada pihak kami,’’ tutupnya. ‘’Jadi jangan ada pikiran kita tebang pilih atau kita mencaricari kesalahan ya atau ada bahasa-bahasa yang menyatakan Pol PP bermain. Semua sesuai aturan main dan SOP yang ada,’’ demikian Bayu. Bayu meminta para pemilik usaha yang terkena razia agar segera melengkapi izinnya. ‘’Jangan menuding tempat usaha lain dengan mengatakan itu tidak dirazia atau itu kok diloloskan. Kami yang tahu mana lokasi yang harus didatangi. Jangan mengatur-ngatur petugas, tapi jalankan usaha sesuai aturan yang berlaku di kota ini,’’ pungkasnya. (fit)
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan NTB Peringkat Ke-32 Mataram (Suara NTB)Rupanya tidak saja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang menjadi PR besar pemerintah daerah karena berada di urutan terendah di Indonesia. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi NTB nyatanya juga berada di urutan ke-32. Dari buku literatur IPK Kemenaker, kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi NTB tahun 2017 diukur menggunakan IPK (Suara NTB/bul) menunjukkan NTB di perH. Musta’in ingkat 31 dari 34 provinsi. Dan urutan ke 8 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kategori besar. Dan tahun 2018 posisi NTB ada di urutan ke 32. Dari Sembilan indikator utama yang diukur, ada enam diantaranya yang masuk kategori baik (e”5), sedangkan 3 indikator utama lainnya masuk kategori belum baik (Â5). Beberapa indikator yang menjadi acuannya diantaranya, perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta jaminan sosial tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Agus Patria, MH mengatakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Disnakertrans NTB untuk berkoordinasi dengan stakeholders, termasuk antar dinas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di sub sektor. “Gubernur menginginkan percepat terus pelayanan. Bila perlu kita datangi mereka untuk memberikan pelayanan. Tanpa harus menunggu masyarakat di kantor,” jelas Agus Patria. Sekretaris Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Musta’in, SS juga tak menampikannya. Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam skala besar misalnya soal pelatihan-pelatihan. Tingkat serapan tenaga kerja yang dilatih kurang, karena tidak dilakukannya analisis ketenagakerjaan. Produktivitas tenaga kerja yang juga masih rendah. Demikian juga soal tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang masih rendah akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota. Hal ini berlaku bagi perusahaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Honorer di pemerintah saja belum semua menerapkan UMP/ UMK. Padahal itu ketentuan pengupahan minimum,” ujarnya. Penerapan pengupahan ini tidak boleh diberlakukan semaumau perusahaan. Harus ada koordinasi dengan Dinas Nakertrans untuk penangguhan pengupahan, bagi perusahaan-perusahaan yang memang tidak mampu menggunakan standar pemerintah. Demikian juga soal banyaknya perusahaan yang koordinasinya dengan pemerintah kurang. Terutama dalam hal perencanaan penggunanaan tenaga kerja. Sebut saja KEK Mandalika, mestinya perusahaan harus merencanaan kebutuhan tenaga kerjanya. Apa saja jenis pekerjaan yang akan diisi. Dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Untuk mendongkrak IPK, salah satu poin penting adalah penganggaran pemerintah untuk melaksanakan seluruh program-program pembangunan ketenagakerjaan. Perangkingan ini dilakukan oleh Kemenaker sejak tahun 2010. Hingga saat ini, tak satupun NTB mendapatkan penghargaan di bidang ketenagakerjaan. Karena itulah menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama. Tidak saja Disnakertrans agar posisi IPK NTB bergeser ke arah yang lebih baik. (bul)
BPJS Ketenagakerjaan Jamin Tanggungan untuk Intan Pratiwi Mataram (Suara NTB) BPJS Ketenagakerjaan memastikan menanggung biaya pengobatan hingga pulih bagi Intan Pratiwi, korban kecelakaan tunggal yang didampingi oleh Anggota DPRD Kota Mataram. Sebelumnya diberitakan Suara NTB 12 Februari 2019 berjudul “Anggota DPRD Kota Mataram Pertanyakan Asuransi Kecelakaan” di dalamnya disinggung perihal wali korban yang sempat dipimpong oleh BPJS saat melakukan pengajuan asuransi. (Suara NTB/bul) Dalam keterangan Kabid Yulia Ika Wardani Pelayanan selaku Pejabat pengganti sementara Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, Yulia Ika Wardani, didampingi Kabid Umum dan Asuransi, Mansur, bahwa korban atau keluarganya, sama sekali belum melakukan komunikasi langsung, hingga beritanya diturunkan. “Karena memang tidak ada laporan, termasuk dari pihak perusahaan tempatnya bekerja. Setelah terbit pemberitaan baru kami tahu ada kejadian demikian,” kata Yulia memberikan klarifikasi, Rabu (13/2) kemarin. Meski begitu, pihak BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan komunikasi dengan korban, bahkan dengan perusahaan tempatnya bekerja untuk merampungkan seluruh syarat-syarat pengajuan tanggungan. Yulia mengatakan, saat ini sedang proses penyelesaian dokumen dari pihak perusahaan dan korban. “Kalau saja dari kejadian, sudah dilaporkan langsung kepada kami. Kami pasti berikan tanggungan. Karena kecelakaannya (meskipun kecelakaan tunggal) terjadi saat ini sedang berangkat kerja,” jelas Yulia. Dijelaskan bahwa, BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang menjalankan 4 program jaminan sosial bagi masyarakat pekerja, yakni ; Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Khusus untuk jaminan kecelakaan kerja sendiri ruang lingkupnya adalah segala risiko kecelakaan yang terjadi akibat aktivitas kerja mulai dari rumah berangkat ke tempat kerja, melaksanakan aktivitas di lokasi kerja sampai kembali lagi ke rumah atau pulang. Jika dalam proses tersebut terjadi risiko yang tidak diinginkan maka dapat melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk segera diproses manfaat perlindungannya. “Yang sering menjadi miskomunikasi di masyarakat adalah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan menjamin seluruh pesertanya dari resiko kecelakaan akibat aktivitas kerja. Mulai dari rumah berangkat menuju tempat kerja, kemudian melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya (Bekerja) sehari-hari, sampai pulang dari tempat kerja kembali ke rumah. Maka adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” jelas Yulia. Perlu diketahui bersama tata cara penanganan kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh peserta dimulai dari laporan yang diterima oleh perusahaan dari tenaga kerjanya atau walinya, kemudian pihak perusahaan akan melaporkan kecelakaan kerja tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan terdekat, dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja. Laporan tersebut bisa melalui surat, media elektronik atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. BPJS Ketenagakerjaan memiliki provider kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas atau yang biasa disebut Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) di berbagai wilayah di NTB. Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan dan diindikasi termasuk dalam ruang lingkup Kecelakaan Kerja yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan dapat langsung mendatangi PLKK untuk segera mendapat penanganan sampai sembuh sesuai kebutuhan medis secara gratis. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Kapal Tangkap Berukuran Besar Mulai Masuk ke PP Teluk Awang Mataram (Suara NTB) Penantian panjang terjawab. Pelabuhan Perikanan (PP) Teluk Awang di Pujut, Kabupaten Lombok Tengah akhirnya mulai disinggahi kapal-kapal besar pengangkut ikan. Pelabuhan perikanan yang telah lama dinantinanti ini, telah menunjukkan geliatnya. Perdana tahun 2019 ini, tiga kapal besar masuk. Diantaranya, dua kapal tangkap dan satu kapal pengangkut telah melakukan bongkar muat ikan tanggal 9 Februari 2019. Kapal-kapal itu adalah 2 kapal purse seine KS 1, GT (gross tonnage) 125 dan KS XX GT 145. Mendaratkan ikan cakalang dan layang sebanyak 145.000 Kg (145 ton) dengan nilai sekitar Rp2,115 miliar. Penegasan yang disampaikan Akmal, Kepala Unit SKPT (Sentra Kelautan Perikanan Terpadu) Kementerian Kelautan Perikanan, sejak ditangani Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, promosi terus dilakukan ke perusahaan-perusahaan perikanan di dalam negeri. Kapal yang melakukan bongkar muat perdana di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang baru-baru ini masuk adalah kapal-kapal penangkap ikan yang base came-nya di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka melakukan muat ikan dari kapal penangkap ke kapal penampung di Pelabuhan Teluk Awang setelah dikeluarkannya surat keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) oleh SKPT Teluk Awang, dan Surat Izin Berlayar, serta SLO (Surat Laik Operasi) dari PSDKP Labuan Lombok. Pelabuhan Teluk Awang dinilai sangat representatif sebagai pelabuhan pendaratan ikan. Bahkan melebihi pelabuhan perikanan lainnya di Indonesia. “Mereka yang sudah melihat sendiri Pelabuhan Perikanan Awang, bahkan termotivasi merubah izinnya untuk berpangkalan di Awang,” kata Akmal kepada Suara NTB di Ma-
(Suara NTB/ist)
BONGKAR IKAN - Kegiatan bongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Awang taram, Rabu (13/2) kemarin. Komunikasi terus dibangun dengan stakeholder. Pelabuhan Perikanan terus dipromosikan. Mengingat ketersediaan infrastrukturnya yang cukup mendukung sebagai Pelabuhan Perikanan. Sembari dilakukan pemenuhan infrastruktur pendukung lainnya secara bertahap. Diantaranya, cold storage, penyedia air bersih, dan SPBN. Upaya yang dilakukannya, agar sesegera mungkin Pelabuhan Perikanan Awang diresmikan sebagai UPT Kementerian Kelautan Perikanan. Dan menjadi pelabuhan perikanan yang siap digunakan untuk pengolahan ikan dan ekspor langsung tanpa melalui daerah lain. “Kita sedang mengarah ke
sana,” jelas Akmal. Pelabuhan Perikanan Awang, memiliki lahan seluas 9 hektar. Satu hektar yang baru dimanfaatkan. Pelabuhan untuk sandar dan bongkarnya kapal-kapal perikanan telah cukup representatif. Dengan masuknya kapal-kapal penangkap dan kapal penampung melakukan muat, efeknya sangat terasa bagi masyarakat setempat. Misalnya, penggunaan tenaga kerja lokal untuk bongkar muat, pemenuhan seluruh kebutuhan awak kapal. Akmal mengatakan, saat ini ia sudah berkoordinasi dengan Pemda Lombok Tengah untuk merumuskan kebijakan penarikan retribusi bagi kapal-kapal yang beroperasi di Teluk Awang. Saat ini, ka-
pal-kapal tangkap berukuran besar yang ada di Benoa, Bali juga sedang dalam tahap proses izin di pusat untuk masuk ke Pelabuhan Teluk Awang. “Masyarakat setempat sudah sangat mendukung. Ini menjadi hal yang sangat positif bagi investasi masuk ke Pelabuhan Awang. Dampaknya ke depan akan sangat besar terhadap pembangunan daerah,” demikian Akmal. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si menyebut, dengan relokasi izin bongkar muat kapal tonase besar ke Pelabuhan Perikanan Teluk Awang merupakan pintu masuk menuju industri perikanan tangkap di NTB.
“Ini baru awal. Dimana hasil tangkapan yang dibongkar muat di Pelabuhan Awang diangkut ke Banyuwangi. Kedepan kita dorong agar pemilik kapal tersebut membangun Unit pengolahan ikan (UPI) di Lombok sebagai kelanjutan pengelolaan hulu hilir,” ujarnya. Sasarannya ke depan produk perikanan berupa bahan baku pengolahan dan pemasaran berlabel NTB. kebutuhan air untuk sementra ini disuplai PDAM Loteng menggunakan tangki. Kedepan, kata kepala dinas, direncanakan ada sumur bor atau pengolahan air laut jadi air tawar, demikian juga dengan BBM akan difungsikan SPDN milik salah satu koperasi di areal PP Teluk Awang. (bul)
Investor Pengelola Pasar Kebon Roek Rakernas Adeksi di Mataram Bangkitkan Sektor Ekonomi Belum Ada Kabar Mataram (Suara NTB) Pengusaha asal Jakarta yang bakal mengelola Pasar Kebon Roek, hingga kini belum memberikan kabar tentang tindaklanjut rencana pengelolaan. Pemkot Mataram khawatir investor tersebut sama saja dengan calon investor sebelumnya yang hanya memberikan harapan. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, setelah pertemuan dengan Walikota pertengahan Januari lalu, belum ada tindaklanjut dari investor. Padahal, Pemkot Mataram memberi peluang ke pengusaha. “Belum ada kabar sampai sekarang,” kata Mahmuddin dikonfirmasi, Rabu (13/2). Investor asal Jakarta berencana menanamkan modal Rp200 miliar. Konsepnya menata lahan seluas 4 hektar di Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara menjadi pasar tradisional pola modern. Mahmuddin menegaskan, pengalaman sebelumnya, investor lainnya juga menawarkan diri berinvestasi. Keseriusan itu ditunjukkan melalui peletakan batu pertama di kawasan Taman Wisata Loang Baloq. Pemkot Mataram menjadikan itu sebagai pembelajaran, sehingga
dan Pariwisata
(Suara NTB/cem)
SEMRAWUT - Pedagang di Pasar Kebon Roek terlihat semrawut. Pedagang berjualan di areal parkir dan tangga. Salah satu pasar di Kota Mataram ini rencananya akan dikelola investor agar kesan semrawut tak tampak lagi. mengedepankan prinsip kehati - hatian. “Kita juga khawatir di PHP,” tandasnya. Pengusaha tersebut kata Mahmuddin, sebenarnya tidak perlu repot. Analisis dampak lingkungan dan perencanaan telah rampung. Mereka tinggal mengeksekusi saja. Oleh karena itu, Pemkot Mataram enggan berpatokan ke investor. Penataan Pasar Kebon Roek diupayakan mencari sumber anggaran melalui APBN. Untuk pe-
nataan diperkirakan membutuhkan anggaran Rp70 miliar. “Proposal sudah kita ajukan ke pemerintah pusat,” tandasnya. Pun nantinya, pemerintah pusat menyetujui anggaran penataan pasar tersebut, otomatis peluang investor tertutup. Mahmuddin lebih teknis menyampaikan, lahan seluas 4 hektar dibangun satu lantai. Konsep ini sesuai arahan Kementerian Perdagagan. Pedagang di Pasar ACC dan Kebon Roek akan digabung. (cem)
Karyawan Diminta Melapor, Disnakertrans Makin Tegas ke Perusahaan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Agus Patria mengimbau para pekerja untuk melaporkan perusahaanperusahaan tempatnya bekerja, jika perusahaan tersebut tak menjalankan ketentuan dan perundang-undangan. Dinas Nakertrans akan menyisir seluruh perusahaan, baik perusahaan milik pemerintah, maupun perusahaan swasta untuk memastikan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan dalam hubungan industrialnya. Laporan-laporan yang masuk juga direspon langsung dengan menerjunkan tim. Seperti halnya yang dilakukan terhadap RSUP NTB. Disnakertrans NTB telah menerima laporan perihal pengupahan yang dilakukan kepada ratusan karyawan rumah sakit milik Pemprov NTB itu. Berdasarkan laporan yang diterimanya,
RSUP NTB memberikan pengupahan di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) NTB tahun 2019 sebesar Rp2.012.610. “Tim sudah kita turunkan untuk melakukan pembinaan,” kata H. Agus Patria kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (13/2) kemarin. Dari hasil komunikasi timnya dengan pihak RSUP NTB, manajemen telah menyanggupi untuk menggunakan standar UMP yang ditetapkan pemerintah. Rencananya diberlakukan pada Maret 2019 ini. Selain RSUP NTB, Disnakertrans juga telah menerima laporan dari dari beberapa perusahaan dengan persoalan yang sama. Pengupahan di bawah standar UMP. Karena itu, kata H. Agus Patria, ia tak pandang bulu. Perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah menurutnya aturan akan tetap ditegakkan. “Kita tidak berada di pihak perusahaan, atau juga di
pihak karyawan. Kita berada di tengah-tengah. Kalaupun sampai kepada proses hukum, kita akan lakukan,” tegas mantan Inspektur Inspektorat Provinsi NTB ini. Rencananya tahun ini timnya akan dikerahkan lebih massif. Tidak saja menunggu laporan dari karyawan. Secara bergilir perusahaan akan didatangi untuk memastikan hubungan industrialnya telah berjalan sesuai aturan. “Tidak ada satupun yang tidak kita periksa. Kita lakukan mediasi kalau ada persoalan-persoalan yang kita temukan, atau dilaporkan,” imbuhnya. Ia mengimbau karyawan untuk berani menyampaikan kepada pemerintah bila dalam praktik perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan dan undang-undang ketenagakerjaan. “Kalau tidak dilaporkan dan tidak ada bukti-bukti, kita juga tidak bisa berbuat banyak. Kita dorong mereka percaya kepada pemerintah,” tegasnya. (bul)
Mataram (Suara NTB) Rencana pelaksanaan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Adeksi 2019 di Kota Maaram terus dimatangkan. Rakernas ini, diharapkan menjadi momentum bangkitnya sektor perekonomian dan pariwisata Kota Maaram khususnya dan Pulau Lombok pada umumnya. Rakernas Adeksi di Mataram menargetkan kehadiran peserta 1.000 orang. Demikian ditegaskan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB usai memimpin rapat teknis pelaksanaan Rakernas Adeksi bersama semua OPD lingkup Pemkot Mataram, Rabu (13/2) kemarin. ‘’Dari konsep dan sarana penunjang, itu persiapannya bisa dikatakan sudah 75 persen,’’ sebutnya. Sementara sisanya, tinggal menunggu kepastian. ‘’Misalnya ya bagaimana mencetak baliho untuk memastikan apakah presiden atau wakil presiden,’’ katanya. Terkait harapan bagaimana agar Rakernas Adeksi ini mampu memberi efek tetes bagi masyarakat pelaku usaha ekponomi pariwisata, Didi mengungkapkan, bahwa semangat ditunjuknya Mataram sebagai tuan rumah Adeksi adalah agar mampu membangkitkan kondisi Kota Mataram pascagempa. Ini, lanjut Didi, menjadi pertahuran bagaimana agar Rakernas Adeksi ini bisa sukses. ‘’Ini bentuk kontribusi Adeksi untuk mendorong percepatan pemulihan pascagempa. Diharapkan dengan rakernas Adeksi ini semakin bersemangat kita untuk
pulih sepulih-pulihnya,’’ katanya. Bagian yang tidak terpisahkan adalah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh peserta Adeksi. Termasuk melakukan kegiatan berwisata. ‘’Masing-masing daerah berinteraksi dalam bentuk apa. Ini akan membangkitkan aspek psikis,’’ ungkapnya. Didi mengajak semua pihak menjadikan rakernas ini sebagai momentum untuk memberikan syiar kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Mataram sudah pulih. Tidak lagi dalam posisi masih ada masalah terkait gempa. ‘’Banyak juga daerah yang nanya, aman gak,’’ cetus Didi. Pertanyaan ini wajar karena citra yang terbangun di luar sana bahwa Kota Mataram belum 100 persen pulih. ‘’Dengan rakernas ini kita harapkan dapat lebih menyakinkan peserta Adeksi bahwa Mataram dan Pulau Lombok sudah pulih,’’ pungkasnya. Didi menegaskan, tidak perlu lagi ada kekhawatiran untuk datang berkunjung ke Mataram maupun ke Pulau Lombok. Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini memastikan bahwa efek Rakernas Adeksi tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha tertentu saja. ‘’Ada juga rombogan Adeksi yang memilih menginap di hotel lain di luar arena Adeksi, dan itu kami tidak bisa batasi. Kami persilahkan,’’ katanya. Rakernas Adeksi ini juga sekaligus sebagai ajang promosi bagi hotel-hotel lainnya berikut pelaku UKM di Mataram. (fit)
(Suara NTB/ist)
RAPAT ADEKSI - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi bersama Wakil Ketua H. Muhtar dan I Wayan Sugiarta saat rapat teknis dengan OPD lingkup Pemkot Mataram terkait persiapan Rakernas Adeksi di Mataram tanggal 25 – 27 Februari mendatang.
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Ritual Adat ”Bebubus Batu”
Cara Masyarakat Sapit Suburkan Tanaman Masyarakat Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (13/2) menggelar ritual adat Bebubus Batu. Ritual yang sudah turun temurun dalam bebubus atau mengobati tanaman agar tetap subur itu kini dikemas menarik dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. MENURUT Tokoh Adat Desa Sapit, Sukiman, tradisi Bebubus Batu ini adalah sebuah ritual budaya yang setiap tahun digelar. Digelar pada musim tanam dan selalu pilihannya hari Rabu. Ritual dimaksudkan pula sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat hidup rukun, bergotong royong dan tetap dalam kebersamaan keluarga besar. Sebagai sebuah kegiatan budaya yang berulang-ulang digelar semenjak nenek moyang warga Sapit, Sukiman pun mengaku tidak mengetahui asal mula lahirnya Bebubus Batu. Digelarnya kembali terus setiap tahun juga semata menghormati tradisi nenek moyang yang di-
nilai masih sangat positif. Sesuai istilah bebubus dalam bahasa Sasak sama dengan mengobati. Adanya tambahan kata batu, ujarnya, karena lokasinya di Dusun Batu Pandang. Adapun bahan-bahan bebubus ini adalah dedaunan, bahan-bahan makanan lainnya. Dibubus langsung ke tanaman-tanaman yang sudah mulai tumbuh. Ritual adat bebubus ini juga dirangkai dengan dzikir dan tahlilan. Tujuannya memohon kepada Allah SWT agar mengabulkan doa dan kegiatan yang dilakukan. Adanya perpaduan kegiatan zikir ini katanya menunjukkan nilai-nilai keislaman yang melekat di tengah masyarakat.
Pihaknya memastikan dalam prosesi ritual, sama sekali tidak ada kegiatan membuang-buang makanan. Semua makanan yang dibawa menggunakan dulang keliling persawahan dikonsumsi langsung oleh warga setelah acara dzikir dan doa. Panitia Pelaksana yang juga Kelompok Sadar Wisata Langgar Pusaka Sapitl, M. Hijazi Noor ini menjelaskan, ritual adat Bebubus Batu adalah salah satu tradisi yang lama terpendam di suku bangsa Sasak warga Desa Sapit Kecamatan Suela. Tradisi budaya Bebubus Batu sudah dilakukan ribuan kali sudah sejak abad ke 7. Adapun mulai digelar
dalam kemasan Festival Bebubus Batu pertama diadakan tahun 2018. Sementara tahun 2019 ini adalah kali kedua Festival Bebubus 2019 digagas untuk memajukan seni dan budaya agar Desa Sapit lebih dikenal yang sebenarnya memiliki ragam budaya dan sejarah. Selain itu, tujuan dari festival budaya adalah ikut dan menggali potensi produk produk UKM untuk dapat dipromosikan ke publik agar produk lebih dikenal ke masyarakat, yang pada akhirnya produk masyarakat dapat dikenal luas. Harapan panitia adanya festival ini menjadi wahana wisata, pendidikan, budaya dan penyemangat bagi warga masyarakat yang lain untuk lebih menghormati nilai-nilai yang luhur dan budaya. Termasuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, karya yang berupa
(Suara NTB/rus)
PROSESI BEBUBUS BATU - Prosesi ritual adat Bebubus Batu warga Desa Sapit Kecamatan Suela Lotim, Rabu (13/2). nilai nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Sumber
Daya Dinas Pariwisata Lotim, Ahyak Modin mengemukakan, kegiatan Bebubus Batu itu dipandangnya sebagai salah satu event budaya yang bernilai wisata. Terlepas dari in-
stansi yang membidangi kebudayaan sekarang, namun event ini menjadi salah satu daya tarik yang bisa memancing minat wisata berkunjung ke desa wisata Sapit. (rus)
Evaluasi Sekretariat DPRD KLU
Silpa Rp6,7 Miliar, Anggota DPRD Pertanyakan OJT Titipan
Kerugian Capai Ratusan Juta
Wasita Triantara
Tanjung (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara tegas melakukan evaluasi terhadap pelayanan di Sekretariat DPRD, Rabu (13/2). Dalam tanya jawab dengan pejabat Sekretariat DPRD, anggota Komisi I yang banyak berada di Badan Anggaran (Banggar) DPRD, menemukan fakta kinerja sarapan anggaran menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) cukup besar. Selain itu, keberadaan pegawai berstatus OJT (on job training) seolah tidak tabu bagi pejabat Sekretariat Dewan. Pimpinan Rapat, Ardianto, SH., mempertanyakan kinerja anggaran Sekretariat Dewan. Sebagai pihak yang paling banyak mengkritisi Silpa eksekutif, Ardianto tidak menginginkan besaran Silpa menjadi acuan TAPD dan berdampak pada pengurangan anggaran. “Jangan sampai Silpa DPRD menjadi acuan untuk kemudian dikurangi, hanya karena ketidakmampuan Sekretariat Dewan mengelola anggaran. Saya minta kejujurannya, apa penyebab Silpa tinggi. Kemudian pegawai Sekretariat Dewan sebanyak
Dana Perjalanan Miss World 2018 Kunjungi Dinas Anggota Warga Lombok Utara Dewan KLU Diutang
Tanjung (Suara NTB) Miss World 2018, Vanessa Ponce De Leon, bersama Pendiri Yayasan Miss Indonesia, Liliana Tanaya Tanoesoedibjo, mengunjungi warga korban gempa di Lombok Utara, Rabu (13/2). Rombongan Miss World, menyerahkan bantuan paket sembako dan paket pendidikan kepada warga di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga. Turut hadir pada kesempatan itu, Managing Director of Star Media Nusantara, Lina Priscilla Tanaya, Chairwoman and CEO of Miss World and Founder of Beauty With a Purpose, Julia Evelyn Morley, Direktur Miss World, Stephen Douglas Morley, Miss Indonesia 2018, Alya Nurshabrina. Hadir pula bupati pertama Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, perwakilan Pemda KLU, H. Faisol, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan warga setempat.
Belum Masuk Kalender Event Nasional tangan bagi Dispar Lotim. Menyadari tidak boleh dinamai sama dengan Loteng, Lotim pun menamakan kegiatan bau nyale ini dengan sebutan Festival Kaliantan. Meski demikian di dalamnya ada kegiatan bau nyale seperti yang dilakukan di Pantai Seger Kabupaten Loteng. Mengenai persiapan acara Festival Kaliantan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim sudah siap memberikan dukungan dengan merangkai beberapa kegiatan. Persiapan katanya sudah75 persen dan dijadwalkan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy akan menghadiri kegiatan yang digelar sekali dalam setahun itu. “Kita sudah rapat koordinasi persiapan acara tadi (Rabu kemarin),” tuturnya Festival Kaliantan ini adalah salah satu even rutin yang digelar. Ribuan warga datang ke lokasi acara di Tampah
kepada pihak ketiga. “Perihal UP (Uang Persediaan) Sekretariat, informasi saat ini Rp 500 juta. Apakah di setiap perjalanan dinas, UP dipihakketigakan. Saya katakan kawan-kawan telantar mungkin tidak etis, tapi memang tidak diberikan uang saat berangkat. Kami minta supaya tidak dipihakketigakan lagi,” katanya. Ia juga mengkritik, keberadaan tenaga honor (OJT) yang masih eksis tanpa mempertimbangkan upah yang layak seperti tenaga kontrak. “Tenaga kontrak ini main titip tanpa memikirkan dampak.
Kabag Umum DPRD, Muldani mengamini bahwa pada saat keberangkatan DPRD ke luar daerah, DPRD tidak memiliki dana segar. Sehingga alasan inilah yang menyebabkan Sekretariat mengambil opsi mencari dana talangan dari luar. Dana tersebut selanjutnya akan diganti setelah Bagian Keuangan mengajukan UP, dilanjutkan ke GU (ganti uang) melalui BPKAD. “Pada posisi bapak berangkat, kami tidak pegang uang pak,” sebutnya. Sementara perihal tenaga OJT, mantan Kepala Kesbangpoldagri KLU ini mengaku setuju dengan arahan Dewan untuk menertibkan tenaga OJT di luar kontrak. Hanya saja, ia secara gamblang menyatakan tak bisa menolak adanya titipan OJT. “Kalau memang seperti itu, saya sepakat asalkan kita bersama-sama. Kami pada posisi tidak berani menolak (OJT),” tandasnya. (ari)
Dukung Pemulihan Pascagempa
’’Bau Nyale’’ di Lotim Selong (Suara NTB) Kegiatan bau nyale di Pantai Kaliantan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) salah satu kegiatan rutin tahunan yangdigelar masyarakat. Ribuan warga hadir mencari nyale. Adanya kesamaan dengan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) membuat Lotim tidak bisa memberikan acara sama. Pun kegiatan bau nyale di Lotim belum masuk kalender event nasional, sehingga belum ada pula dukungan pemerintah pusat terkait kegiatan tersebut. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lotim, Muhir. Ditemui Rabu (13/ 2), Muhir menjelaskan belum masuknya kegiatan bau nyale Lotim dalam daftar even yang diakui secara nasional menjadi tan-
61 orang, terdiri dari 22 PNS dan 39 non PNS. Banyak juga OJT yang baru, sekitar 8 orang. Bagaimana nasib kontrak mereka,” tanyanya. Selain Ardianto, Anggota Komisi I, Zakaria Abdillah, dan Helmi, keduanya mempertanyakan kinerja pejabat anggaran Setwan yang mengurus dana perjalanan dinas Anggota DPRD. Pasalnya, sejak 3 bulan dilantik hingga perjalanan dinas pekan kemarin, anggaran perjalanan dinas tidak pernah diterima utuh, melainkan harus dipotong untuk membiayai bunga
Sekarang terima satu orang, yang lain ikut. Total 30 orang titipan, bagaimana mengakomodir mereka? Saya sarankan tidak ada bahasa titipan meskipun dari anggota dewan agar tidak keluar dari aturan yang ada,” tandas Zakaria. Sementara M. Hilmi menguatkan, ia masih melihat pengaturan anggaran untuk makan minum rapat DPRD masih amburadul. Ia membandingkan pola pelayanan di Dewan luar daerah, jauh teratur dibandingkan di KLU. “Begitu juga dengan dana perjalanan dinas. Sampai di Surabaya, kami saling tanya. Kok sampai sana dana tidak masuk,” sebutnya. Menanggapi itu, Kabag Keuangan DPRD KLU, Mudir, S.Sos., mengaku Silpa DPRD KLU tahun 2018 sebesar Rp 6,776 miliar dengan rincian Rp 5,876 miliar dari belanja langsung dan sisanya belanja tidak langsung.
Boleq Pantai Kaliantan. Ribuan warga bahkan mendirikan tenda-tenda selama beberapa hari seraya menanti kedatangan nyale yang ada di Pantai Selatan Kabupaten Lotim ini. Terhadap keberadaan PT Temada Pumas Abadi yang saat ini menguasai lahan Tampah Boleq tempat lokasi acara sudah dikomunikasikan. Prinsip semua bisa dijalankan dengan baik. Kegiatan festival diyakini akan berlangsung semarak. Ke depan, Pemkab Lotim siap akan memperjuangkan kegiatan ini lebih meriah lagi dan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Festival Kaliantan ini juga diklaim menjadi salah satu even yang menarik minat kunjungan wisatawan berkunjung ke Kabupaten Lotim. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Mekanisme pencairan anggaran masih menjadi hambatan terbesar dalam mendukung kinerja wakil rakyat. Selama ini, mereka tidak menerima dana tepat waktu saat keberangkatan. Selain itu, anggaran yang mereka peroleh tidak seluruhnya, karena harus dipotong sebagai “bunga” atas pinjaman kepada pihak ketiga. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Zakaria Abdillah, dan M. Helmi, keduanya mempertanyakan tidak tepat waktunya pembayaran dana perjalanan dinas DPRD. Sebagai anggota dewan yang baru dilantik 3 bulan lalu, keduanya mempertanyakan, apakah dinamika dana SPPD Dewan berlaku seperti dimaksud. “Apakah di setiap perjalanan dinas Uang Persediaan (UP) dipihakketigakan? Kalau saya katakan, kawankawan telantar mungkin tidak etis, tapi memang kita tidak diberikan uang saat berangkat. Kami minta supaya tidak dipihakketigakan lagi,” tegas Zakaria. Sementara M. Hilmi menguatkan, anggaran perjalanan dinas Dewan seolah tidak terkelola den-
(Suara NTB/ari)
KUNJUNGI - Miss World 2018, Vanessa Ponce De Leon, bersama Pendiri Yayasan Miss Indonesia, Liliana Tanaya Tanoesoedibjo, mengunjungi warga korban gempa di Lombok Utara, Rabu (13/2). Dalam kunjungannya, rombongan Miss World dan Miss Indonesia menyaksikan kondisi terkini masyarakat korban gempa Lombok Utara. Mereka menangkap kesan, masyarakat sudah mulai bangkit di tengah keterpurukan. Tokoh masyarakat, Aprianto, pada kesempatan tersebut berterima kasih atas kepedulian Yayasan Miss Indonesia dan Founder Miss World, atas bantuan kepada masyarakat. MNC Peduli bekerjasama dengan Yayasan Miss Indonesia, memberi bantuan paket sembako kepada 500 KK dan 200 paket pendidikan untuk anak-anak. “Warga penerima bantuan di 500 KK memperoleh masing-masing satu paket sembako. Dan bantuan paket pendidikan diberikan kepada anakanak, termasuk yang mengaji di Yayasan Al Fatih (Dusun Gondang Timur,” ujarnya. Dikatakan Pendiri Yayasan Miss Indonesia, Liliana Tanaya, Miss Indonesia dan Miss World memiliki koneksi dan keterikatan satu dengan yang lainnya. Miss Indonesia bukan hanya bergerak pada ajang kecantikan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial. Yayasan Miss Indonesia berbuat untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. “Kami bersyukur bisa melakukan bakti sosial tidak sekali dua kali, tetapi konsisten melalui proyek peningkatan kapasitas. Di Miss World, beauty even first, tetapi kami men-
gajukan beberapa proyek seperti MCK, kesehatan. Dan kita menangkan penghargaan 4 kali di Miss world,” ujar Liliana. Sebagai kaum perempuan, Liliana berharap bisa memberi sesuatu yang lebih besar dari yang dilakukan sejauh ini. Khusus kepada warga korban gempa, ia mengingatkan bahwa musibah datang tanpa bisa diduga. Yang bisa dilakukan manusia, adalah tetap semangat dan bangkit dari keterpurukan. Ia juga mengajak warga untuk tidak berlama-lama memikirkan keterpurukan, dan bekerja lebih baik demi negeri dan masa depan. “Kita memiliki iman yang kuat, dan pada saat kita memiliki kekuatan kita akan membangun negeri ini dengan lebih baik lagi. Harapan kami, masyarakat di sini tetap melakukan yang lebih baik lagi,” katanya. Sementara itu, Chairwoman and CEO of Miss World and Founder of Beauty With a Purpose, Mrs. Julia Evelyn Morley , memberi empati yang tinggi kepada warga setempat. Hal ini ditunjukkannya saat memeluk warga, karena menyadari gempa 7.0 magnitudo pada 5 Agustus 2018 memakan korban jiwa mencapai 478 orang. “Ini yang terjadi hari ini. Dan saya ingin Anda tahu, saya berkunjung hari ini untuk mengetahui dan belajar lebih banyak, dan berpikir penuh dari saudara Aprianto. Apa yang terjadi telah dijelaskan bahwa setiap orang telah merasakan apa yang terjadi (gempa),” ujarnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
(Suara NTB/yon)
DUGAAN korupsi bantuan sosial (bansos) dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh oknum koordinator kabupaten (korkab) pendamping, inisial FT, masih berjalan. Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim ini terus menuai titik terang. Pasalnya, dari penghitungan sementara yang dilakukan, jaksa menemukan kerugian negara yang terdapat dalam kasus ini mencapai ratusan juta rupiah. “Saat ini sedang dilakukan perekapan sejak dilakukan penghitungan dari awal dengan bertambahnya dokumendokumen dari setiap pemeriksaan yang kita lakukan. Namun dari penghitungan sementara, kerugian negara mencapai ratusan juta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua saksi,” terang Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/2). Untuk penghitungan dilakukan oleh pihak Kejari Lotim tanpa melibatkan BPK, BPKP, Inspektorat, maupun lembaga auditor lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam penghitungan kerugian negara dalam kasus PKH ini tidak begitu rumit. “Internal kita yang melakukan penghitungan kerugian negara itu. Nanti kita tinggal koordinasi dengan lembaga auditor yang lain,”jelasnya. Menurutnya, unsur pidana itu terjadi ketika kartu masyarakat dipegang oleh korkab, sehingga dalam empat kali tahap pencairan dengan bansos sebesar Rp1,8 juta untuk satu keluarga penerima manfaat (KPM) yang didapatkan dalam setahun. Di mana, yang bersangkutan memainkan peran berupa melakukan pembagian secara bergilir terhadap sembilan kelompok KPM di Kecamatan Montong Gading. Dalam kasus ini, jaksa sudah memeriksa sejumlah kelompok penerima manfaat (KPM) dan pihak dari Dinas Sosial (Lotim). Namun sampai saat ini, kasus dugaan tipikor ratusan uang negara yang dihajatkan untuk warga miskin di Kabupaten Lotim itu belum ada penetapan tersangka. Dalam kasus PKH ini, lanjut Wasita, dugaannya memungut uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat pada tahun 20172018 untuk dana tahap satu dan dua. Namun fakta di lapangan, dana tersebut tidak dibagikan, tapi diduga dipergunakan secara pribadi oleh oknum korkab pendamping PKH. Dugaan praktik dugaan korupsi terhadap dana bantuan PKH oleh FT, dilakukan pada saat dirinya menjabat sebagai pendamping PKH di wilayah Kecamatan Montong Gading tahun 2017 lalu. Dana yang diduga ditilep mencapai ratusan juta rupiah dari yang seharusnya dibagikan ke KPM yang tergabung dalam sembilan kelompok yang terdapat di wilayah tersebut. Akan tetapi hingga memasuki tahun 2018, dana tersebut tidak kunjung dicairkan oleh yang bersangkutan. Sementara, pendamping PKH tersebut naik jabatan menjadi salah satu koordinator kabupaten (Korkab) di Kabupaten Lotim. Kondisi inipun membuat masyarakat geram dan melaporkannya ke aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejari Lotim. (yon)
Mudir
gan baik. Hingga anggota dewan tiba di daerah yang menjadi tujuan kunjungan kerja, pihaknya belum menerima transfer dana perjalanan dinas dari Setwan. “Sampai di Surabaya, kami saling tanya satu sama lain, kok sampai sana dana tidak masuk,” sebutnya. Menjawab itu, Kabag Keuangan Setwan, Mudir, S.Sos., mengakui kepengurusan dana perjalanan dinas Dewan berproses sejak pihaknya memeroleh jadwal Banmus. Seluruh syarat pencairan telah dilalui, namun dana tidak serta merta keluar, karena masih harus diverifikasi oleh BPKAD. “Seperti awal tahun ini, banyak syarat yang diminta. Kami berusaha agar kegiatan berjalan baik,” sebutnya. Ditanya mengenai klaim pihak ketiga dana perjalanan dinas, Mudir membenarkan. “Jujur saja, pihak ketiga, lembaga keuangan entah koperasi,” sebutnya. Ada kalanya pihaknya juga menggunakan dana personal, dengan menggunakan alas perjanjian. Mudir mengklaim, mekanisme yang dilaluinya sah secara aturan. Meski ketika ditanya perihal aturan yang memuat mekanisme pihak ketiga, ia tidak bisa menunjukkan. “Itu sah secara aturan, di tempat lain mungkin sama. Tidak melalui MoU, tetapi saat kita permaklumkan, bapak pimpinan dewan setuju jadi tidak ada soal. Dalam hal ini pimpinan dewan mengiyakan, karena dengan itu kita jadi pergi,” sambungnya. Akibat pinjaman itu, maka secara otomatis kata Mudir, terdapat kompensasi pemotongan “bunga” pinjaman. “Hal lumrah (ada bunga), karena kaitan dengan jasa aturan ndak anuk kita, sepanjang pimpinan dan anggota ndak keberatan itu saja,” tandasnya. (ari)
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Soal Pencoretan Penerima Bantuan Gempa Terapkan ’’Zero Waste’’ PELAKSANA Harian (Plh) Bupati Lombok Barat (Lobar), Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan zero waste untuk mendukung upaya Pemprov NTB mewujudkan daerah bebas sampah. Selain itu, zero waste ini bisa mengurangi penyebaran penyakit dan bencana banjir di wilayah Lobar. Menurut mantan Asisten I Setda Lobar ini, penggalakkan zero waste ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan sampah di Lobar yang se(Suara NTB/her) HJ. Baiq Eva Nurcahyaningsih jauh ini menjadi masalah klasik. Sebab, kata dia, persoalan sampah ini ditangani mulai dari kantor dinas, rumahrumah. Sebelum dibuang, sampah dipilah dulu di masing-masing kantor untuk kemudian kendaraan sampah datang mengangkut. Sampah yang organik, kata dia, bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah plastik (an organik) dibuang ke TPA. “Seperti ini yang kita sudah dilakukan di provinsi dan kita dilombakan di sana. Saya ingin terapkan ini (zero waste) di Lobar, dengan waktu yang sesingkat ini tidak mungkin tapi saya mulai terus dengungkan ke OPD. Dan begitu pak bupati menjabat lagi saya akan sampaikan ke beliau agar teruskan ini,” kata Eva. Program zero waste ini tidak saja bisa diterapkan di OPD saja, namun seluruh lingkungan kantor pemerintahan seperti kecamatan, desa, dan sekolah-sekolah. “Ini bisa diterapkan di semua lingkup kantor, sekolah,” kata dia. Ia mengaku persolan sampah ini memang harus jadi atensi serius sebab banyak penumpukan. Terlebih kata dia di titik-titik jalur keramaian seperti bundaran GMS. Bahkan ketika melewati jalur itu beberapa hari lalu banyak tumpukan sampah, sehingga ia langsung bereaksi dengan meminta OPD membersihkan. “Alhamdulillah sudah dibersihkan, artinya ada tindaklanjutnya,” imbuh Asisten I Setda NTB ini. (her)
BPBD Segera Koordinasi dengan Disperkim Loteng Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana menggelar koordinasi khusus dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, terkait pencoretan sebanyak 8.186 kepala keluarga (KK) dari daftar penerima bantuan perbaikan rumah terdampak gempa. Apakah warga yang dicoret tersebut tidak masuk ketegori penerima bantuan atau tidak. Pasalnya, anggaran perbaikan rumah bagi para korban gempa sudah ada. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs.H.Muhammad, saat dikonfirmasi Suara NTB, terkait pencoretan dari daftar penerima bantuan korban gempa, Rabu (13/2). Menurutnya, daftar KK yang dicoret sebelumnya sudah masuk dalam SK Bupati Loteng sebagai penerima bantuan gempa. Pemerintah pusat juga sudah mentransfer anggaran perbaikan rumah bagi KK. Hanya saja, sampai saat
ini belum bisa diproses, karena masih harus menunggu hasil validasi oleh Disperkim Loteng. “Tapi nyatakan banyak yang dicoret, jadi untuk sementara anggarannya belum bisa kita proses untuk pencairanya,” sebutnya. Sehingga pihaknya merasa perlu untuk memastikan kembali data-data penerima bantuan gempa yang dicoret tersebut. Supaya jelas dasar alasan pencoretan penerima bantuan tersebut. Pihaknya pun
bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat jika nantinya ditanya oleh masyarakat, alasan pencoretan dari daftar penerima bantuan. “Soal layak tidaknya rumah yang terkena dampak gempa memperoleh bantuan atau tidak, kewenangannya memang ada Disperkim Loteng. Tapi kita selaku pelaksana dan penanggung jawab anggaran juga perlu tahu alasan pencoretannya,” jelas Muhammad. Ia mengatakan, soal angga-
Potensi Cabai, Butuh Intervensi Industri Pengolahan Giri Menang (Suara NTB) – Tim Kementerian Pertanian (Kementan) didampingi pihak Dinas Pertanian Lombok Barat (Lobar) turun mengecek kondisi petani cabai di wilayah setempat. Tim ini turun merespon keluhan petani di wilayah Batu Putih Sekotong terkait merosotnya harga cabai. Tim Kementan memantau langsung dampak penurunan komoditi musiman tersebut terhadap petani setempat. Pihak Distan Lobar mengusulkan ke Kementan agar mengintervensi pengolahan cabai yang sejauh ini belum ada di Lobar. Kabid Tanaman Pangan pada Distan Lobar, I Nyoman Sukanda yang ikut turun mendampingi tim Kementan mengatakan, tim Kementan ini turun memantau merosotnya harga cabai yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kementan pun, kata dia, menyebar tim ke semua daerah guna menyerap dampak merosotnya harga cabai. Sebelum tim ini turun, kata dia, pihaknya sudah melapor ke pusat. “Penyebab utama dari harga cabai ini turun adalah mahalnya biaya kargo pesawat, sehingga negosasi terkait hal ini di tingkat pusat,” jelas Sukanda. Menurutnya jika biaya kargo bisa turun, maka harga cabai akan naik lagi, sebab pangsa pasar lebih dinamis. Para pengusaha, bisa memasarkan ke luar daerah. Akan tetapi akibat biaya kargo tinggi pemasaran hanya di lingkup daerah setempat, sehingga harganya murah. Terkait negosiasi terkait biaya kargo kata dia, menjadi kewenangan Kementan. Pihak kementerian sudah bersurat ke PT AP terkait biaya kargo.. Terkait usulan petani cabai perlunya intervensi industri olahan cabai mengantisipasi harga terjun bebas seperti saat ini, pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke Kementan. Menurut dia, memang perlu ada pengolahan cabai menjadi produk jadi, sehingga petani tidak hanya menjual mentahnya saja. Pihaknya mendorong agar Kementan memberikan intervensi industri pengolahan cabai kepada kelompok petani cabai di Lobar. Ihsan Petani Cabai di Batu Putih Sekotong mengakui, kondisi panen kali ini harga cabai anjlok. Padahal perkiraannya, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya biasanya musim penghujan seperti saat ini harga naik. Akan tetapi saat ini harga per kilogram dijual hanya Rp 5.000. Dari hasil jual ini diakui, tidak ada keuntungan. Sebab hanya bisa dibagi tiga dengan ongkos buruh dan penjual. Dimana ongkos buruh Rp 2.000, sisanya Rp 3000 dibagi dua antara penjual dan petani. (her)
(Suara NTB/ist)
PANTAU - Tim Kementan didampingi Distan Lobar saat turun memantau dampak merosotnya harga cabai di wilayah Sekotong Lobar.
gempa bersumber dari laporan berjenjang. Mulai dari tingkat dusun hingga desa dan dilaporkan oleh kecamatan. Data yang ada kemudian dihimpun untuk selanjutnya diverifikasi oleh Disperkim Loteng. Setelah dinyatakan lolos tahap verifikasi, barulah kemudian disampaikan ke BPBD untuk kemudian diajukan ke pemerintah pusat. Artinya, karena data sudah melalui proses verifikasi berjenjang, idealnya memang semua berhak mendapat bantuan, tapi bisa jadi saat dilakukan verifikasi tim verifikasi tidak begitu teliti, sehingga saat divalidasi, ternyata penerima bantuan tersebut tidak memenuhi syarat. “Persoalan inilah yang nanti akan kita bahas secara khusus dengan Disperkim Loteng,” imbuhnya. (kir)
Jabatan Eselon II Lowong di Lobar Bertambah
Rendah, Kepatuhan Caleg Soal Aturan Pemasangan APK Praya (Suara NTB) Tingkat kepatuhan para calon anggota legislatif (caleg) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terkait regulasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dinilai rendah. Hal itu bisa dilihat dari maraknya pelanggaran tentang tata cara serta zonasi larangan pemasangan APK di daerah ini. Demikian diungkapkan Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, kepada Suara NTB, Rabu (13/2). Diakuinya, pihaknya banyak menemukan maupun mendapat laporan soal pelanggaran pemasangan APK caleg di daerah ini. Di mana banyak APK dipasang di tempat-tempat yang tidak dibolehkan, khususnya di pepohonan. Selain itu, ada juga temuan pemasangan APK di jalur-jalur utama yang merupakan zona larangan pemasangan APK. Padahal sesuai regulasi yang sudah disepakati bersama, pemasang APK di pepohonan maupun dijalur utama yang sudah ditentukan termasuk pelanggaran pemilu. Tetapi rupanya para caleg enggan untuk mematuhi regulasi yang ada. Terkait pelanggaran tersebut pihak sudah beberapa kali melayangkan rekomendasi kepada KPU Loteng maupun aparat Satpol PP Loteng untuk menertibkan APK caleg yang menyalahi aturan, tapi rupanya tidak begitu berpengaruh. “Jadi hari ini APK itu ditertibkan, besoknya di tempat yang sama sudah ada APK baru yang terpasang. Bahkan semakin banyak dari sebelumnya,” sebutnya. Padahal kalau bicara pemahaman, dengan ditertibkannya APK oleh aparat, caleg tersebut pasti akan berpikir bahwa apa yang dilakukannya keliru dan pasti tidak akan mengulangi lagi. Tapi yang terjadi justru, semakin ditertibkan APK semakin banyak. Dalam hal ini pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena Bawaslu kapasitasnya hanya memberikan sosialisasi dan rekomendasi saja. Sementara penindakan atau penertiban kewenangannya ada di tangan KPU serta Satpol PP. “Saat ini kita sedang susun rekomendasi supata KPU Loteng memberikan tindakan tegas terhadap caleg yang dinilai tidak patuh pada regulasi yang ada. Tidak hanya berupa tindakan penertiban APK saja,” pungkas Hanan. (kir)
ran perbaikan rumah rusak terdampak gempa sebenarnya tidak ada masalah, karena anggaranya sudah ada tinggal disalurkan sesuai prosedur yang ada. Termasuk bagi rumah yang dicoret dari daftar penerima bantuan gempa. Meski demikian, untuk bisa memperoleh bantuan gempa, harus ada rekomendasi dari BPBD dan Disperkim Loteng. Kalau salah satunya tidak ada, maka proses pencairan anggaran perbaikan rumah rusak terdampak gempa di daerah ini tidak bisa dilakukan. “Memang proses pencairan bantuan gempa tidak sederhana. Ada mekanisme dan aturannya. Karena memang ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya. Masih menunggu Muhammad, data penerima bantuan
(SUara NTB/kir)
DIPERCANTIK - RTH Muhajirin yang akan dipercantik dengan pembangunan air mancur di tengah RTH.
Mempercantik RTH Muhajirin
Loteng Siapkan Rp3 Miliar
Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun ini telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 3 miliar, untuk melakukan beautifikasi (mempercantik) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muhajirin. Salah satu fasilitas yang akan dibangun berupa taman air mancur tepat di tengah-tengah RTH. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Selasa (12/2). Saat ini, pihaknya tengah melakukan persiapan proses pembangunan fasilitas tambahan dalam rangka beautifikasi
RTH Muhajirin, sehingga diharapkan bulan depan proyek beautifikasi RTH Muhajirin sudah bisa mulai tender. “Target kita proyek penataan RTH Muhajirin ini sudah bisa ditender bulan Maret mendatang,” tegasnya. Pihaknya berharap proyek beautifikasi RTH Muhajirin bisa tepat waktu, karena proyek ditargetkan sudah selesai sebelum perayaan HUT Loteng digelar. Ibaratnya bisa menjadi kado bagi hari jadi Bumi Tatas Tuhu Trasna. Ia menjelaskan, pembangunan taman air mancur sudah direncanakan sejak tahun lalu. Dengan keberadaan taman air mancur bisa semakin memper-
cantik RTH Muhajirin yang saat ini menjadi salah satu lokasi pusat kegiatan masyarakat, terutama pada akhir pekan, RTH Muhajirin tidak pernah sepi dari pengunjung. Air mancur yang dibangun itu nantinya beda dengan air mancur pada umumnya. Air mancur bisa bergerak sesuai dengan iraman musik yang ada. Dan dengan tambahan lampu warna warni, air mancur tersebut akan semakin indah pada malam hari ini. “Dengan keberadaan air mancur ini, masyarakat akan semakin dimanjakan dengan suasana yang indah. Jadi orang akan semakin tertarik untuk datang ke RTH Muhajirin,” pungkasnya. (kir)
Pemda Lobar Minta Pengadilan Tunda Eksekusi Lahan SMPN 2 Gunungsari Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) berharap pihak pengadilan menunda eksekusi lahan SMPN 2 Gunungsari, menyusul rencana eksekusi dilaksanakan hari ini (Kamis, red). Perlunya penundaan eksekusi ini, karena melihat situasi kondisi eksekusi akan berdampak terhadap pelayanan pendidikan bagi ratusan peserta didik di sekolah itu. Apalagi saat ini, siswa dan siswi tengah mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional (UN). Pihak pemda akan menempuh upaya celah hukum menyikapi persoalan lahan ini, langkah apa yang diambil tergantung dari bukti yang diperoleh. “Proses (eksekusi) itu tetap kita hargai, tolong juga menjadi perhatian pihak pengadilan karena memang situasional itu dapat mempengaruhi psikologis siswa yang ada di sana, dan tidak hanya psikologis siswa, namun wali murid dan masyarakat juga berdampak,” kata Kabag Hukum Setda Lobar, Ahman Nuralam, Rabu (13/2). Pihaknya menghargai proses hukum yang dilakukan terhadap lahan SMP 2 Gunungsari. Pemda kata dia tetap menghormati proses dan prosedur hukum tersebut. Hanya saja kata dia, pemda juga tetap berharap agar dalam melakukan upaya hukum itu bisa melihat sikon pelayanan pendidikan di sekolah itu. Berdasarkan alat bukti yang dimiliki pemda, pihaknya akan menempuh upaya hukum yang dimungkinkan guna mempertahankan aset yang sudah masuk dalam daftar inventaris milik daerah. Langkah hukum ini akan terus dilakukan agar tidak ada lagi celah kerawanan gugatan hukum. Mengenai barang bukti kata dia, pihaknya tetap bekerjasama
(Suara NTB/her)
PERTEMUAN - Orang tua siswa SMP 2 Gunungsari menggelar pertemuan di sekolah setempat kemarin. Mereka mengharapkan ada solusi tepat dalam menangani sengketa kepemilikan lahan antara pemkab dan pemilik lahan. dengan BPKAD untuk mencari barang bukti. Sebab secara tupoksi ada di OPD terkait. Sementara itu, orang tua murid mempertanyakan kejelasan nasib para siswa SMPN 2 Gunungsari Kecamatan Gunungsari. Menyusul akan dieksekusinya lahan sekolah oleh Pengadilan Negeri Mataram hari ini. Difasilitasi oleh pihak SMPN 2 Gunungsari. Para orang tua wali murid itu dipertemukan dengan pihak komite, Kecamatan Gunungsari. Dalam pertemuan tersebut pihak sekolah menyampaikan perihal eksekusi serta langkah akan direlokasinya sekolah itu. Di mana rencanaya akan dipindah ke SMPN 4 Gunungsari atau bekas Puskesmas Penimbung. Termasuk pihak pemilik lahan masih memberikan batas waktu relokasi hingga 30 Juni mendatang. Menangapi hal itu perwakilan pihak orang tua wali murid, Nyoman Arsa mengaku dirinya bersama para wali murid lainnya menghormati keputusan eksekusi. ”Kami menghargai itu dan
semua wali murid menerima keputusan itu,” ujarnya. Meski demikian para wali murid masih menginginkan anaknya masih tetap bersekolah di lokasi itu. Terlebih lagi pemilik lahan masih berbaik hati mempersilakan Pemkab menegosiasi untuk membeli lahan itu. Bahkan kalangan DPRD Lobar siap memberikan persetujuan jika Pemkab mau membeli lahan tersebut. Sementara itu Kepala SMPN 2 Gunungsari, Sahrullah mengaku para orang tua wali sudah memahami akan ada eksekusi. Meski banyak wali murid yang meminta agar sekolah tetap dipertahankan.”Bisa saja itu mungkin nanti komite yang akan memperjuangkan,” ujarnya. Pihaknyapun tidak bisa berbuat banyak dengan permasalahan ini. Lantaran hal itu menjadi kewenangan pihak Pemkab Lobar. “Apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, kalau nanti kami diperintahkan untuk pindah ya kami akan pindah,” sambungnya. (her)
Giri Menang (Suara NTB)Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM (BKD dan PSDM) setempat mulai melakukan penggodokan tergadap panitia seleksi (pansel) terbuka pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II. Seleksi ini untuk mengisi jabatan eselon II yang lowong, di antaranya dua Staf Ahli, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Bapenda. Jabatan eselon II inipun dipastikan bertambah menyusul ada beberapa pejabat yang bakal masuk usia pensiun dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Plh Kepala BKD dan PSDM Lobar, Hj Baiq Indriyani FC di ruang kerjanya pada Suara NTB. Indriyani mengatakan, pihak BKD sudah melakukan persiapan pansel terbuka jabatan eselon II. Tim kata dia sudah melakukan beberapa kali pertemuan membahas pembentukan pansel. “Kami sudah mulai (godok) pansel ini, ada empat jabatan eselon II yang lowong yakni Kepala Bapenda, Dispora dan dua staf ahli. Ada juga yang menyusul pejabat eselon II yang akan pensiun dalam waktu dekat,” kata Indriyani. Sejauh ini jabatan yang sudah pasti dipansel empat po-
sisi tersebut. Sedangkan jabatan eselon II yang lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup akan masuk pensiun dalam waktu dekat. Sejauh ini kata dia, pembentukan pansel tengah dalam proses. Pihaknya tengah menyusun SK sebagai salah satu kelengkapan, sehingga setelah Kepala BKD kembali dari umrah, barulah dilakukan pembentukannya. Formulasi tim pansel ini tetap sama seperti sebelumnya terdiri dari pihak pemda dan akademisi. Menurutnya boleh saja menggunakan tim tersebut untuk melakukan pansel lagi. Pelaksanaan pansel ini sudah dianggarkan melalui APBD murni tahun ini. Bagaimana dengan jabatan Eselon III dan IV yang lowong? Menurutnya akan dilakukan pengisian pada mutasi selanjutnya. Pemda, kata dia berencana melakuan assessment esleon IV, sebab sebelumnya baru dilakukan assessment eselon II dan III. Menurutnya kekosongan di sejumlah posisi ini tidak berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. Terkait adanya OPD dan kecamatan yang kekurangan ASN, diakuinya memang ada kekurangan. Hanya saja, OPD seharusnya bisa memetakan kebutuhan ASN selanjutnya diusulkan ke BKD. (her)
Pansus DPRD Loteng Cek Kondisi Wisma di Malang Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) merespon cepat usulan penjualan aset daerah berupa tanah dan bangunan Wisma Loteng yang ada di Kota Malang Jawa Timur (Jatim). Bentuk respons DPRD adalah dengan turun langsung mengecek kondisi tanah serta bangunan yang hendak dijual, Rabu (13/2). “Hari ini (Rabu kemarin,red) Pansus DPRD Loteng mengagendakan untuk mengecek kondisi aset daerah yang diusulkan untuk dijual oleh pemerintah daerah,” ungkap Ketua Pansus DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya. Pansus DPRD Loteng, kata Qomar ingin melihat secara langsung kondisi aset daerah itu. Tujuannya untuk memperoleh gambaran awal kondisi aset sebelum nantinya pansus akan membahas bersama usulan penjualan aset tersebut. Terlebih, bangunan wisma pernah dua kali direhab oleh Pemkab Loteng dengan anggaran yang tidak kecil. “Jadi kami (Pansus) ingin mengetahui secara detail kondisi aset yang. Tidak hanya dari laporan saja.
Barulah kemudian bisa dilakukan pembahasan untuk penjualannya,” terangnya. Selama berada di Kota Malang, Pansus DPRD Loteng juga akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa untuk menghimpun aspirasi dari para mahasiswa. Termasuk soal rencana penjualan aset milik daerah. Aspirasi itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi pihaknya saat membahas rencana penjualan aset daerah itu. Pansus DPRD Loteng diberikan waktu seminggu untuk membahas usulan penjualan aset, apakah disetujui atau tidak. Tujuannya pemerintah daerah bisa segera mengambil sikap terkait keberadaan aset yang dinilai bernilai miliaran rupiah tersebut. Sebelumnya, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengatakan Pemkab Loteng berencana menjual aset berupa tanah dan bangunan yang ada di Kota Malang, karena dinilai tidak produktif lagi dan sudah cukup lama tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa asal Loteng di kota tersebut. Rencana penjualan aset tersebut pun sudah diajukan Pemkab Loteng secara resmi pada rapat paripurna DPRD Loteng, Selasa (12/2). (kir)
(Suara NTB/ist)
MENGECEK - Pansus DPRD Loteng mengecek kondisi wisma Loteng di Kota Malang, Rabu (13/2). Pengecekan dilakukan untuk menindaklanjuti usulan Pemkab Loteng yang ingin menjual wisma ini.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
Halaman 6
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa berhasil naik peringkat dengan meraih penghargaan predikat “B” atau “Baik” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Pemkab Sumbawa yang diterima Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota Wilayah II, di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Rabu 6 Februari lalu. Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, kepada Suara NTB, Rabu (13/2), menyatakan kenaikan peringkat nilai dari CC ke B ini, diperoleh karena kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah membaik. RPJMD telah direvisi, disesuaikan dengan ke-
H. Rasyidi
(Suara NTB/arn)
Terima Penghargaan SAKIP, Sumbawa Naik Peringkat
Jufri
mampuan keuangan daerah yang ada. Sehingga program apa yang termuat di RPJMD bisa ditangani secara bertahap. “Dulu (program) agak banyak padahal kemampuan kita terbatas. Mimpi besar sementara kemampuan kurang. Sehingga kami sesuaikan dan Kemenpan RB yang dibantu Inspektorat Provinsi melihat RPJMD kita sudah bagus dan fokus apa yang kita kerjakan.
Sehingga kita bisa naik peringkat,” terangnya. Kasubag Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Sumbawa, Jufri, S,Si, M.M, menambahkan,
predikat B tersebut menunjukkan sistem yang digunakan dalam manajemen kinerja sudah berjalan baik. Sehingga pencapaian predikat SAKIP
Kabupaten Sumbawa ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada pada predikat “CC” selama 4 tahun berturut-turut. Secara agregat nilai SAKIP Kabupaten Sumbawa pun berada di atas angka Provinsi NTB, dimana 6 Kabupten/Kota dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB meraih predikat B. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota lainnya masih berada pada predikat CC dan C.
Menurut Jufri, evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB adalah menilai implementasi SAKIP untuk memetakan instansi Pemerintah yang dibagi dalam beberapa kategori predikat (AA, A, BB, B, CC, C dan D). Yang menggambarkan kemampuan instansi pemerintah daerah mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran. Kemudian menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas. Serta menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan. “Penghargaan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan manajemen berbasis kinerja. Semua indikator kinerja sudah dapat menujukkan dan mengukur ketercapaian keberhasilan pemerintah. Poin paling besar, ada pada sistem perencanaan dari RPJMD hingga Rencana Kerja Tahunan Pemer-
Korban Gigitan HPR Bertambah, Empat Kasus Positif
Dispopar Sumbawa Mulai Seleksi Pemuda Pelopor Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa mulai menggelar seleksi pemilihan pemuda pelopor tahun 2019. Untuk lima bidang kepeloporan. Yakni bidang pendidikan, bidang agama, sosial dan budaya. Berikutnya, bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata serta bidang inovasi teknologi. Sebagaimana disampaikan Kasi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan PeAman Muslimin muda Dispopar Sumbawa, (Suara NTB/arn) Aman Muslimin S.Sos, pemilihan awal dilakukan di tingkat kecamatan. Masing masing bidang kepeloporan diwakili oleh terbaik I dan terbaik II tingkat kecamatan. Lalu, mereka diikutikan pada tingkat kabupaten. Hasil pemilihan tingkat kecamatan selambatnya selambatnya disampaikan ke Dispopar pada 29 Maret 2019. Sedangkan pemilihan pemuda pelopor tingkat kabupaten dilaksanakan minggu kedua bulan April 2019. Secara umum Aman menjelaskan operasional kepeloporan. Bidang pendidikan meliputi inovasi metodologi dan model pembelajaran. Pengembangan dan pengelolaan pendidikan secara swadaya. Bidang agama sosial dan budaya mencakup agama khususnya dakwah di tengah masyarakat. Yang salah satunya bertujuan kontribusi keagamaan dalam resolusi konflik. Kemudian sosial penggulangan bencana, kesejahteraan sosial, prakarsa kemanusian dan lainnya. Budaya berupa pelatrian budaya melalui seni. Berikutnya bidang pengelolaan SDA, lingkungan dan pariwisata merupakan prakarsa kepeloporan dalam mengkonservasi potensi SDA, lingkungan dan pariwisata. Melalui kegiatan penataan, pengolahan pelestarian, produksi dan pemasaran. Bidang pangan mengutamakan peningkatan nilai guna, pengolahan, pemanfaatan, pengolahan dan pemasaran produksi pangan. Serta bidang inovasi teknologi dalam penciptaan inovasi pengembangan dan rekayasa teknologi berbagai bidang yang menghasilkan karya nyata sendiri. “Kami mengajak pemuda di Sumbawa untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi pemuda pelopor. Dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,”ajak Aman. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Sumbawa terus bertambah. Sementara ini, sudah empat kasus yang dinyatakan positif rabies. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya didampingi Kabid P2PL Agung Riyadi, Rabu (13/2), menyebutkan, kasus gigitan HPR hingga saat ini sudah mencapai 11 orang. Sementara ini pihaknya juga sudah mendapatkan informasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) terkait hasil pemeriksaan laboratorium HPR. Dimana tiga kasus terakhir, terhadap hewan penggigit sudah dinyatakan sebagai rabies. “Dari kemarin ada satu (positif) dan sekarang ada tambahan tiga. Sehingga sudah empat kasus positif rabies yang ada di Kabupaten Sumbawa dari 11 kasus gigitan HPR,” ujarnya saat ditemui di Kantor Bupati.
Dijelaskannya, atas dasar kasus ini pihaknya sudah mengajukan surat telaahan kepada Bupati untuk menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies di Kabupaten Sumbawa. Hal ini sudah direspon Bupati untuk segera menindaklanjuti dengan surat penetapan nantinya. “Beliau (Bupati) tadi sudah merespon segera untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah surat penetapan. Sekaligus nanti akan ada pertemuan intern kami untuk mengatur langkah yang di-
lakukan,” terangnya. Menurutnya, Bupati juga menyarankan untuk membentuk tim reaksi cepat terhadap penanganan rabies ini. Termasuk terhadap upaya penanganan hewan penular untuk menyikapi supaya tidak menyebar luas. Jangan sampai kejadian rabies di Sumbawa massive seperti yang terjadi di Dompu. Hal inilah yang membutuhkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, seperti Dinas Peternakan, Karantina, Pelabuhan, Bandara dan lainnya.
Surya Darmasya dan Agung Riyadi “Ini harus semua kita bergerak untuk mengeliminir masuknya hewan dan mengeliminir hewan yang ada di dalam untuk tidak terinveksi. Seperti apa nanti penanganan-
(Suara NTB/bug)
RAMPUNG - Salah satu gedung di lingkungan KTC yang dinyatakan rampung pembangunannya setelah diberi tambahan waktu 50 hari.
Lima Gedung di Lingkungan KTC Rampung Taliwang (Suara NTB) Pembangungan lima gedung kantor di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya dinyatakan rampung. Proyek kelima gedung ini sebelumnya diberi tambahan waktu 50 hari setelah dinyatakan tidak dapat selesai hingga kontraknya berakhir Desember lalu. “Iya. Kelima gedung yang kita beri tambahan waktu pengerjaan sekarang
(Suara NTB/ind) (Suara NTB/ind)
Masyarakat Diimbau Tetap Waspadai Hujan Lebat Sumbawa Besar (Suara NTB) Intensitas hujan di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa hari ini cukup tinggi. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan dua siklon. Masyarakat tetap diminta waspada hingga beberapa hari kedepan. Kepala BMKG Sumbawa, Endriyono, S.P menyampaikan, dalam beberapa hari ini curah hujan cukup intens. Mengingat adanya pengaruh dari pertumbuhan dua siklon tropis di Indonesia yaitu siklon tropis Gelena dan siklon tropis Oma. Adanya aktivitas tersebut cukup berpengaruh pada pertumbuhan awan, sehingEndriyono
(Suara NTB/ind)
nya nanti akan kita bicarakan dengan lintas sektor terkait. Yang jelas, kami setiap ada kasus gigitan tetap akan memberikan penanganan kesehatan,” pungkasnya. (ind/arn)
Antisipasi Rabies di KSB, Dikes Siapkan Vaksin
BPBD Siapkan Tim Siaga Bencana Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa menyiapkan tim piket siaga darurat bencana. Tim ini dibentuk guna menindaklanjuti setiap adanya kejadian bencana secara cepat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Rahim, mengakui tim piket siaga darurat bencana sudah dibentuk. Tim ini siap menindaklanjuti setiap adanya informasi kejadian bencana di Arahim suatu wilayah. Baik bencana banjir tanah longsor, angin puting beliung dan bencana lainnya. “Saat ini tim sudah dibentuk. Rencananya kerja dari tim akan berlangsung dari Februari hingga April mendatang. Begitu ada informasi dari masyarakat tim ini dapat langsung menindaklanjuti,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (13/2). Dijelaskannya, dalam beberapa hari ini curah hujan cukup tinggi. Dimungkinkannya hujan masih akan berlangsung. Untuk itu masyarakat dihimbau tetap waspada, terutama yang berada di bantaran kali atau daerah yang rawan bencana. Disamping itu masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat, yang dapat membuat saluran ataupun drainase tersumbat. (ind)
intah Daerah. Dalam dua tahun RPJMD sudah bisa dicapai,” tukas Jufri. Dilansir Suara NTB sebelumnya, Pada saat penyerahan penghargaan SAKIP, Menpan RB mengatakan, melalui implementasi SAKIP paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan. Tidak lagi sekkedar pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara efektif dan efisien. Penggunaan anggaran dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas. Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan program kegiatan yang tidak mendukung capaian atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orientasi kinerja saat ini mengalami perubahan besar, bekerja tidak hanya membuat laporan atau hanya sekedar untuk menyerap anggaran. (arn/*)
ga terjadi hujan lebat kemudian angina kencang dan juga petir. “Kalau tidak ada pengaruh atau fenomena yang lain, sebenarnya musim hujan sudah ada penurunan. Karena kita sudah melewati puncak musim penghujan, akhir Januari sampai awal Februari. Trennya menurun. Tapi karena ada fenomena global terjadi pertumbuhan dua siklon tropis, itu cukup berpengaruh terhadap cuaca,” ujarnya, Rabu (13/2). Dijelaskannya, pertumbuhan siklon tropis ini biasanya berlangsung seminggu. Makanya, pihaknya menghimbau masyarakat tetap waspada hingga beberapa hari kedepan. Begitupula terhadap nelayan disarankan untuk menunda dulu pekerjaannya sambil menunggu kondisi normal. (ind)
sudah dinyatakan selesai,” terang Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB, Abdul Azis, ST, M.Eng kepada wartawan, Rabu (13/2). Ia menjelaskan, saat ini Proses PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima pertama antara kontraktor pelaksana dengan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kelima proyek itu sudah mulai dilaksanakan. Selanjutnya seluruh gedung dinyatakan memasuki masa pemeliharaan yang masih menjadi kewajiban kontraktor pelaksana. “Pelaksanaan konstruksi selesai, kini mereka tinggal pemeliharaan saja,” cetusnya. Menurut Azis, selama tahapan pemeliharaan, gedung kantor yang baru selesai itu kini sudah bisa ditempati. Namun ia menyebutkan belum dapat dalam pekan ini karena masih diperlukan beberapa sentuhan kecil seperti pembersihan material sisa bangunan dan pembersihan tiap ruangan kantor. “Sekarang sebenarnya masih dalam masa tambahan waktu. Dan baru berakhir tanggal 14 Februari. Artinya masih sehari lagi sampai pukul 12 malam besok,” paparnya. Sedianya, lima dari 10 gedung kantor yang dibangun di lingkungan KTC itu, sesuai kontrak, pengerjaannya berakhir per tanggal 26 Desember 2018 lalu. Akan tetapi kontraktor pelaksana tidak dapat menyelesaikannya sehingga PPK Dinas PUPRPP selaku penanggung jawab pengelola program memberi-
kan tambahan waktu 50 hari. Dengan tambahan waktu itu, kontraktor pelaksana pun diberi sanksi berupa denda. Azis kembali menjelaskan, keterlambatan penyelesaian kelima bangunan kantor itu bukan karena kesengajaan oleh kontraktor pelaksana ataupun terlambatnya eksekusi programnya oleh pihak Dinas PUPRPP. Keterlambatan dikarena kondisi eksternal yakni kejadian gempa yang terjadi di tahun 2018 lalu. Akibat bencana gempa itu, konraktor pelaksana mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan pekerjaan. Alasannya, para pekerjanya yang rata-rata berasal dari pulau Lombok harus kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk memberbaiki huniannya yang rusak diterjang gempa. “Pekerja mereka banyak dari KLU (lombok utara). Nah setelah kita kaji usulannya dan akhirnya sepakat kita adendum dengan menunda pengerjaan sekitar 1 bulan dari jadwal,” urainya. Setelah pekerjaan kembali dilanjutkan, kegiatan pembangunan kelima gedung ternyata juga tidak bisa selancar yang diharapkan. Kondisi cuaca di akhir-akhir masa kontrak turut memperlambat pekerjaan yang saat itu sudah memasuki proses finishing. “Tapi posisi kita beri tambahan waktu dulu kan juga memang progresnya sudah di atas 90 persen. Dan ada komitmen mereka (pelaksana) untuk menyelesaikannya dalam 50 hari sesuai tambahan waktu yang diberikan,” imbuh Azis. (bug)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat, tengah menyiapkan vaksin khusus guna menangani kasus rabies (virus anjing gila). Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai salah satu bentuk antisipasi munculnya kasus yang saat ini sudah masuk ke Kabupaten Sumbawa. Kepala Dikes, H. Tuwuh S. Ap Kepada Suara NTB, Rabu (13/2) mengatakan, meskipun sampai saat ini di KSB belum ditemukan adanya kasus tersebut, tetapi tidak ada salahnya kebutuhan penanganannya disiapkan terlebih dahulu. Sehingga pada saat kasus ini muncul bisa ditangani cepat dan tidak menyebar. Selain upaya itu, pihaknya juga berencana menggelar rapat dengan leading sektor terkait (Pol PP dan Distanbunnak) untuk bisa melakukan elimanasi masuknya virus yang disebabkan oleh anjing gila ke KSB. Tidak menutup kemungkinan juga di Poto Tano nantinya akan ada tim khusus yang akan memantau arus mobilisasi anjing-anjing baik keluar dari Pulau Sumbawa maupun masuk. Dengan pola demikian, Dikes yakin kasus rabies akan semakin ditekan di KSB khususnya dan Pulau Sumbawa. “Kita sudah siapkan pola penanganan khusus terhadap kasus rabies yang saat ini sudah meluas ke Kabupaten Sumbawa. Kita juga berharap kasus ini tidak muncul di KSB, kalaupun ada kita sudah siapkan langkah antisipasi, “ ungkapnya. Dikatakannya, saat ini sudah muncul surat surat edaran dari Pemerintah untuk mewaspadai munculnya kasus rabies. Dimana dalam surat edaran tersebut menyebutkan bahwa, bagi pemilik HPR (anjing, kucing dan kera) diharapkan untuk memelihara hewan tersebut dengan cara dikandangkan dengan baik. Pemerintah juga akan segera melakukan pemeriksaan di pintu masuk KSB, jika ditemukan ada anjing yang terindikasi rabies, maka akan langsung dimusnahkan. Tetapi yang sangat diharapkan saat ini yakni peran serta dari masyarakat. Artinya, jika ditemukan anjing dengan ciri-ciri rabies diharapkan untuk melaporkan. Sehingga bisa langsung di eliminasi (dimusnahkan) sementara jika ada warga yang terinveksi virus rabies itu, juga diminta untuk melaporkan diri guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. “Pemkab sudah mengeluarkan surat himbauan kaitannya dengan kasus rabies ini. Makanya kita minta supaya masyarakat bisa waspada, jika ditemukan di lapangan agar bisa melaporkan untuk kita tangani lebih lanjut,” imbuhnya. (ils)
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Bupati Perintahkan SKPD Tunda Pelaksanaan Pokir Usai Pileg Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin memerintahkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Dompu untuk menunda pelaksanaan program kegiatan yang diajukan melalui pokok pikiran (Pokir) Dewan tahun 2019. Program kegiatan fisik atau non fisik tersebut bisa dilaksanakan setelah tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Dompu, Muhammad Ikhsan, SST, MM dalam rilisnya sesuai hasil rapat tertutup pimpinan SKPD yang dipimpin langsung Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin di rapatnya, Rabu (13/2). Berdasarkan laporan kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Drs H. Muhibuddin, MSI dalam
rapat tersebut, semua program kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD tahun 2019 sudah bisa dilaksanakan. “Untuk urusan program Pokir, Bupati menegaskan urusan tersebut akan kita mulai pelaksanaannya setelah Pileg/ Pilpres selesai,” kata Muhammad Ikhsan dalam rilisnya. Saat dikonfirmasi maksud penundaan pelaksanaan pro-
Bima Punya 1.925 Hektar Lahan untuk Bawang Putih Bima (Suara NTB) – Selain memiliki lahan menanam bawang merah, Kabupaten Bima juga memiliki lahan produktif untuk mengembangkan komoditas bawang putih. Bahkan, diperkirakan luasnya mencapai 1.925 hektar. Hal itu dikatakan Kabid Holtikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Syahrial, SP, kepada Suara NTB, Rabu (13/2). Kata dia, ribuan lahan produktif tersebut tersebar pada 6 dari 18 Kecamatan. “Ada sekitar 1.925 hektar lahan potensial di Kabupaten Bima untuk (Suara NTB/Uki) pengembangan bawang Syahrial putih,” katanya. Dikatakannya 6 Kecamatan tersebut antara lain, Tambora, Belo, Donggo, Lambitu Langguddu dan Lambitu. Bahkan diatas lahan di sejumlah Kecamatan tersebut telah ditanam bawang putih. “Di Kecamatan Lambitu sudah dilakukan penanaman sejak tahun 2017. Hasilnya juga cukup melimpah,” katanya. Syahrial mengatakan pada tahun 2019 ini Kabupaten Bima baru diberikan kesempatan oleh Pemerintah Pusat untuk mengembangkan bawang putih. Alokasi anggaran yang disuport melalui APBN itu seluas 100 hektar. “Kalau tidak ada kendala tahun 2019 ini kita mulai kembangkan komoditas bawang putih ini,” katanya. Menurutnya pengembangan komoditas tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan swasembada pangan. Sebab kebutuhan bawang putih selama ini, diimpor dari negara Thailand dan India. “Kita ingin bawang putih ini bisa diproduksi lebih banyak, supaya tidak perlu lagi dipasok atau didatangkan dari luar,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/ula)
Satu Dokter Mundur, Pemda Dompu Ajukan Penggantian CPNS Dompu (Suara NTB) Pelamar CPNS formasi dokter umum di RS Pratama, dr. Aroma Harum tidak melengkapi berkas CPNS tahun 2018 hingga batas pengajuan berkas dan dinyatakan mengundurkan diri. Untuk memenuhi formasi yang ditinggalkan, Pemda Dompu mengajukan penggantian ke pemerintah pusat. Hal itu disampaikan kepala bidang pembinaan dan pengadaan pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, Rabu (13/2/2019) kemarin. “Satu orang mengundurkan diri. Sekarang sedang kita urus, apakah bisa diganti atau tidak,” kata Asraruddin. Ia pun mengaku, pihaknya memiliki waktu untuk menyampaikan pemberkasan ke BKN regional Denpasar hingga 28 Februari 2019 mendatang. Sebanyak 229 orang formasi CPNS untuk Kabupaten Dompu tahun 2018 yang dinyatakan lulus dan 1 diantaranya mengundurkan diri. Terkait perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Asraruddin mengatakan, sesuai hasil kesepakatan dalam rapat kepala BKD se-NTB disepakati untuk meminta penjadwalan ulang ke pemerintah pusat. Karena dalam APBD tahun 2019, Pemda tidak menganggarkan untuk P3K. “Jangankan untuk gaji, anggaran untuk seleksi ndak ada di APBD,” katanya. Permohonan penjadwalan ulang ini baru diajukan ke pemerintah pusat dan belum ada jawaban. Kabupaten Dompu sendiri mendapat alokasi 511 orang, terdiri dari guru sebanyak 470 orang dan penyuluh pertanian Kementrian Pertanian 41 orang. Penyuluh pertanian ini adalah mereka yang selama ini menjadi tenaga harian lepas atau tenaga bantu (THL/TB) dari Kementrian Pertanian. Data mereka ini ada di BKN dan sudah dikirim ke daerah. “Sesuai PP 48 (2018), P3K ini usianya minimal 20 tahun sampai usia 1 tahun sebelum pensiun untuk jabatan yang diduduki, berarti sampai 57 tahun,” kata Asraruddin. (ula)
Asraruddin
gram kegiatan dari usulan Pokir anggota Dewan, dikatakan Muhammad Ikhsan, Bupati tidak secara eksplisit menyampaikan alasan penundaan. Tapi program tersebut tetap akan dilaksanakan setelah pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang selesai dilaksanakan. “Ndak secara eksplisit beliau (Bupati) sampaikan (alasan
penundaan),” kata Ikhsan. Ia juga mengaku tidak tahu secara pasti total anggaran untuk pokir Dewan tahun 2019. Karena sudah masuk tekhnis, ia mempersilahkan untuk konfirmasi secara langsung ke BPKAD atau Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu. Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH yang dikonfirmasi terpisah meminta semua pihak terutama eksekutif untuk melihat persoalan berdasarkan regulasi aturan. Ketika anggaran sudah bisa dijalankan, ndak ada alasan untuk dihalangi. “Ini persoalan program, ndak ada ko-
relasinya dengan persoalan politik (Pileg). Sepanjang di awal tahun bisa dilaksanakan, laksanakan. Ndak bisa dibuat aturan seperti (penundaan) itu. Persoalnya, terkait urgensinya untuk pembangunan,” katanya. Ia pun mengaku akan melihat perkembangan terkait permintaan Bupati menundaan pelaksanaan program dari usulan pokir Dewan setelah Pileg. “Sekarang persoalannya, kita harus pake kacamata hitam putih. Jangan sampai kita pake kacamata kuda. Obyektiflah melihat, jangan dilihat subyektif,” harapnya. (ula)
(Suara NTB/humas Pemda Dompu)
RAPAT - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat memimpin rapat tertutup bersama pimpinan SKPD di lingkup Pemda Dompu, Rabu (13/2).
Diduga Langgar Netralitas, Oknum Kepsek Direkomendasikan ke KASN dan Bupati Bima (Suara NTB) Oknum Kepala Sekolah inisial N, direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bupati Bima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima karena terbukti melanggar netralitas sebagai ASN. Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah, SH mengungkapkan berkas rekomendasi pelanggaran administrasi oknum N, telah diserahkan ke Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK, M.Si pada Senin (11/2). “Kita rekomendasikan ke Bupati Bima sebagai Pembina ASN Pemerintah Kabupaten Bima. Berkasnya diterima oleh Sekda,” katanya, Rabu (13/2). Dikatakannya, dari rangkaian proses tahapan yang dilakukan oleh pihaknya, persoalan tersebut melahirkan dua keputusan. Yakni berupa dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) dan pelanggaran Administrasi. Hanya saja, setelah dilakukan rapat Pleno oleh anggota Sentra Gakkumdu dengan kajian yang mendalam termasuk memintai petunjuk dari Pakar hukum Tata negara, kasus
tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana Tipilu. “N dinyatakan telah melanggar adminstrasi, karena itu kami menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Bima untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. Selain merekomendasikan kepada Bupati Bima sebagai atasan Kepsek tersebut. Pelanggaran administrasi berupa kampanye yang dilakukan oleh N melalui akun media sosial facebook pribadi tersebut direkomendasikan juga ke Komisi ASN. “Kita harap persoalan ini bisa menjadi pelajaran bagi ASN lainnya agar tetap netral dalam Pemilu,” katanya. Abdullah menambahkan N telah melanggar UU nommor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang ASN yang terdapat pada Pasal 2 huruf f yang bunyinya bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”. “Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” katanya.
(Suara NTB/Ist)
REKOMENDASI - Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah, menyerahkan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi oknum Kepsek inisial N kepada Sekda Kabupaten Bima, belum lama ini. Seperti diketahui, oknum Kepala Sekolah (Kepsek) inisial N dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima, lantaran diduga
Pemanfaatan Labuhan Lalar Masih ”Angin-Anginan” Taliwang (Suara NTB) Pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar di Kecamatan Taliwang, sampai saat ini belum maksimal. Bahkan dermaga yang dibangun dengan dana ratusan miliar terse but, hanya menunggu kapal tongkang yang membawa batu bara saja yang menggunakan untuk bongkar. Sementara untuk kapal jenis lainnya (penumpang) belum ada yang merapat satupun, sejak kapal cepat Datu Seran Ekspres yang melakukan uji coba pelayaran beberapa tahun yang lalu. “Kita akui memang untuk sementara ini kita hanya mengandalkan Kapal pembawa batu bara saja yang sandar. Sedangkan untuk kapal dengan jenis lainnya (kapal penumpang) belum ada satupun yang sandar. Jika tidak ada bongkar batu bara, maka secara otomatis dermaga ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Makanya kita kesulitan untuk mengalokasikan dana untuk dermaga lagi, karena akan siasia karena tidak bisa memberikan manfaat yang Kevin,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KSB, Ir. Irhas Rah-
muddin Rayes M. Si kepada Suara NTB, Rabu (13/2). Dikatakannya, sejak dermaga selesai dibangun beberapa tahun silam, ada banyak operator kapal penumpang yang mencoba untuk menyandarkan kapalnya di dermaga. Tetapi fakta di lapangan tidak ada satupun operator yang mau menyandarkan kapalnya. Pernah dilakukan uji coba untuk kapal angkutan, tetapi karena arusnya yang deras, akhirnya lambung kapal bocor dan tidak ada lagi yang mau datang untuk menyandarkan kapalnya. Selain karena arus yang cukup deras, hal lain yakni tingkat penurunan air yang dianggap sangat ekstrem. Sehingga kapal-kapal yang akan sandar lebih memilih dermaga lain yang dianggap lebih aman. Melihat kondisi tersebut, maka kebanyakan operator sangat enggan untuk bisa menggunakan dermaga tersebut. “Permasalahan di dermaga ini sangat kompleks yang mengakibatkan operator kapal-kapal ini enggan menyandarkan kapalnya di dermaga. Makanya kita berencana untuk kembali menata dermaga Lalar ini supaya bisa
dimanfaatkan secara maksimal,” imbuhnya. Bahkan Pemkab juga sudah memiliki rencana untuk bisa memaksimalkan kembali keberadaan dermaga, seiring dengan dibangunnya Smelter. Maka hal itu (penataan) sudah menjadi keharusan untuk dilakukan. Karena dermaga yang eksis dermaga Benete akan dialihkan fungsinya ke dermaga Labuhan Lalar. Hal tersebut terjadi karena dermaga Benete ini, dijadikan dermaga khusus PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Bahkan dalam waktu dekat proses perubahan status akan segera dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi. Setelah hasil pertemuan ini rampung maka akan langsung diserahkan ke pusat untuk dilakukan pembahasan kembali terkait nasib dermaga labuhan lalar ini. “Kita tetap akan memaksimalkan keberadaan dermaga labuhan lalar dan penataan lanjutan. Karena ketika dermaga benete menjadi dermaga khusus maka dermaga lalar harus sudah berfungsi secara maksimal,” tandasnya. (ils)
47 Anak Dompu Ikuti Seleksi Program Kuliah ke Luar Negeri Dompu (Suara NTB) Program pengiriman putra putri NTB kuliah ke luar negeri (LN) yang menjadi andalan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018 – 2023 mendapat apresiasi dari pemuda Dompu. Hingga tahap akhir, sebanyak 47 pemuda Dompu mengikuti seleksi. Kepala UPT Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, S.Pd kepada Suara NTB, Rabu (13/2/2019) kemarin mengungkapkan, sebanyak 80an pemuda Dompu yang mendaftar ikut seleksi kuliah ke Luar Negeri. Dari jumlah itu tinggal 47 orang yang mengikuti seleksi tahap akhir dan berakhir, Rabu kemarin. “Yang sudah terdaftar dari 80an pemuda Dompu, tinggal 47
anak pada tahap akhir. Nanti tinggal diurutkan (dipilih berdasarkan syarat),” katanya. Setelah dinyatakan dipilih untuk kuliah ke China, para pemuda – pemudi ini akan mendapatkan pelajaran bahasa. Yaitu pemantapan bahasa Inggris dan pemantapan bahasa China yang dipusatkan di Mataram. Mereka juga diberi waktu pemberkasan hingga Mei 2019. “Karena semua syarat dan dokumen harus ditranslet ke bahasa Inggris. Pemberangkatannya paling lambat September – Oktober (2019), karena pemerintah China akan menerbitkan LOAN untuk visa ijin tinggal,” katanya. Terkait rumah bahasa di masing – masing daerah yang
direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mendukung putra putri NTB kuliah ke luar negeri (LN), dikatakan Ahmad Taufik, hingga saat ini belum dilounching. Sehingga di semua UPT Dikmen belum dibentuk. “Semua belum ada, bukan hanya di (UPT Dikmen) Dompu,” katanya. Program kuliah ke LN bagi putra putri NTB ini menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018 – 2023 untuk meningkatkan kualitas SDM. Pada tahun 2018 lalu, putra putri NTB juga sudah dikirim ke Polandia dan negara lainnya. Harapannya, mereka ini memiliki wawasan yang luar dan berinteraksi dengan dunia Internasional. (ula)
mengkampanyekan Caleg di akun sosial media pribadi. Oknum Kepsek SMP di wilayah Tambora tersebut mengkampanyekan oknum
Caleg DPRD Dapil II yakni Kecamatan Madapangga dan Bolo yang diketahui anak sulung Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. (uki)
Walikota Bujuk Warga Terdampak Banjir yang Enggan Direlokasi Kota Bima (Suara NTB) – Ratusan warga Kota Bima yang bermukim di sekitaran bantaran sungai hingga kini masih enggan untuk direlokasi. Hal itu menjadi perhatian Pemerintah setempat. Bahkan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE turun tangan membujuk warga. Hal itu terlihat saat orang pertama di Kota Bima ini memberikan arahan kepada warga khusus wilayah Kecamatan Rasanae Barat, di aula SMKN 1 Kota Bima, Rabu (13/2). Lutfi meminta keikhlasan warga yang masih bermukim di bantaran sungai agar mau direlokasi. Karena menurut Lutfi, persoalan relokasi tidak hanya untuk kepentingan sejumlah masyarakat ataupun hanya Pemerintah sendiri. Akan tetapi kepentingan seluruh masyarakat Kota Bima. “Kebersamaan kita ini untuk kepentingan dan keselamatan seluruh masyarakat Kota Bima dan untuk membangun Kota Bima yang lebih baik,” katanya. Pada kesempatan itu, Lutfi memberikan tiga opsi atau pilihan kepada warga untuk memilih terkait relokasi. Yang pertama, relokasi mandiri dengan menerima dana bantuan pembangunan rumah di atas lahan yang dimiliki pribadi setelah dilakukan penetapan batas sempadan sungai. “Kedua relokasi mandiri di lahan lain yang dimiliki sendiri atau yang ketiga relokasi ke tempat permukiman baru yang telah disediakan Pemerintah,” katanya.
Tercatat dari sebanyak 92 warga yang bermukim bantaran sungai di wilayah Kecamatan Rasanae Barat yang akan direlokasi. Namun hanya setengah yang hadir. Lutfi berharap warga lain yang belum hadir diundang kembali pada pertemuan berikutnya di kecamatan lain. “Hal ini agar warga bisa memahami program bantuan pembangunan rumah. Sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dapat dilaksanakan dengan cepat,” harap Lutfi. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Ir. H. Syarafuddin, MM, berharap dengan adanya arahan Walikota tersebut, warga terdampak banjir yang menolak direlokasi bisa memberikan pernyataan kesediaan untuk direlokasi. “Kita harap setelah adanya penjelasan terkait bantuan pembangunan rumah, warga memberikan kepastian mau direlokasi,” katanya. Dia menyebutkan dari sebanyak 1.200 KK di Kota Bima yang bermukim bantaran sungai dan tercatat akan mendapatkan Bantuan Dana Rumah (BDR) bantuan hibah rehablitasi dan rekonstruksi tahun 2017, sebanyak 586 KK masih enggan untuk direlokasi. “Ratusan KK ini yang bermukim di bantaran sungai ini tersebar pada 5 Kecamatan dan 26 Kelurahan di Kota Bima. makanya kita berikan arahan agar mau direlokasi,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
BUJUK WARGA - Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi memberikan arahan sekaligus membujuk warga yang bermukim di bantaran sungai agar mau direlokasi, di aula SMKN 1 Kota Bima, Rabu (13/2).
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Rapim TNI - Polri di NTB
Sinergisitas dan Soliditas Kunci Pengamanan Pemilu 2019 (Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berpose bersama kader usai pembekalan Pembekalan Caleg dan Konsolidasi Partai Perindo untuk Pemenangan Pemilu 2019 di Mataram
Perindo Dukung Infrastruktur Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) – Pemulihan industri pariwisata NTB diyakini bisa cepat pulih pascabencana gempa bumi yang mengguncang wilayah ini. Pembangunan infrastruktur, perbanyakan destinasi wisata dan promosi diharapkan segera membangkitkan wisata provinsi ini. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) seusai Pembekalan Caleg dan Konsolidasi Partai Perindo untuk Pemenangan Pemilu 2019 di Mataram, NTB, Senin (11/2/2019). Dia optimis, pariwisata NTB mampu menjadi yang terdepan dengan dukungan ekosistem yang baik. Dengan strategi promosi dan dukungan pemerintah, NTB dapat menarik minat pelancong domestik dan mancanegara. “Saya pernah ke Mandalika, indah sekali. NTB sangat cocok untuk pariwisata, harus kita kembangkan, kita bangun ekosistemnya,” kata HT. Diungkapkannya, pembenahan infrastruktur harus cepat dilakukan sebagai langkah awal membangkitkan pariwisata NTB. Dengan penanganan yang baik, hal ini akan memberikan persepsi positif bagi turis bahwa NTB cepat tanggap dan aman. Selain pembangunan infrastruktur jalan dan bandara, diperlukan pula penyediaan sarana dan prasarana penunjang, mulai dari penginapan dan spot kuliner. Begitu pula konsep, pengemasan, branding serta promosi yang tak kalah penting. “Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya masalah infrastruktur, dengan segala ekosistemnya, termasuk harus ada promosinya,” ujar HT. Menurutnya, saat ini wisatawan asing yang datang ke Indonesia terkonsentrasi di tiga titik, yaitu 40 persen ke Bali, 30 persen ke Jakarta, 15 persen ke Batam dan sisanya tersebar di seluruh Indonesia, termasuk NTB. Dengan ekosistem yang memadai, HT yakin pariwisata NTB bisa menarik setidaknya 15 persen wisatawan asing yang datang ke Tanah Air. Untuk itu, HT berpesan kepada seluruh kader dan caleg untuk bekerja keras dan militan memenangi Partai Perindo di Pemilu 2019. Dengan begitu, partai berlambang rajawali biru ini bisa membuat kebijakan tepat sasaran dan mempercepat kemajuan pariwisata NTB. “Partai Perindo harus menang di sini, harus punya anggota dewan yang cukup di provinsi, di kabupaten dan kota. Sehingga bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran bagaimana membangun pariwisata yang benar,” kata pria yang juga Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Olahraga Biliar Seluruh Indonesia ini. Selain di legislatif, Hary Tanoe juga berharap kader-kader Partai Perindo kelak ada yang bisa menduduki kursi eksekutif di NTB agar Partai Perindo betul-betul bisa mengembangkan NTB secara komprehensif. Ketua Umum Perindo juga mengungkapkan tiga prioritas Partai Perindo dalam membangun Indonesia ke depan. Pertama, mempersempit kesenjangan kesejahteraan dan pembangunan. Kedua, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, karena Indonesia mengalami bonus demografi, maka kebutuhan lapangan kerja terus meningkat setiap tahunnya. “Ketiga, melalui sektor pendidikan. Ini penting karena ini salah satu sarana untuk meningkatkan produktivitas masyarakat,” ujarnya. Ke depan, dibutuhkan percepatan di sektor pendidikan, sehingga bisa lebih banyak lagi masyarakat yang bisa tamat perguruan tinggi. (r/*)
Mataram (Suara NTB) – TNI dan Polri bekerja ekstra keras menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2019. TNI dan Polri perlu tetap rukun dan harmonis. Keamanan punya peran vital pesta akbar demokrasi ini berjalan sukses. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto menegaskan pentingnya aparat bersikap netral dan solid dalam gelaran Pemilu 2019 ini. “Kebijakan TNI itu menjaga netralitas dan memberi bantuan pengamanan dengan azas prioritas sesuai eskalasi,” ucapnya, Rabu (13/2). Hal itu diungkapkannya usai Rapat Pimpinan TNI-Polri di NTB 2019 di Mataram. Rapim juga dihadiri Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri serta Danrem 162/ Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani. Benny menambahkan, dalam Rapim dijabarkan strategi pengamanan untuk
mendukung kesuksesan Pemilu 2019. Tujuannya agar TNI tetap berjalan sinergis dengan Polri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Strategi utama kita ada dua, netralitas dan soliditas supaya kita mampu bersinergi dengan semua komponen. Tugas kita ini mendukung KPU dan Bawaslu yang punya hajatan,” jelasnya. Pengerahan pasukan TNI, sambung Benny, terbatas pada ketika terjadi kontijensi atau keadaan yang menggang-
gu stabilitas negara. “Tapi sampai saat ini semua normal. Tidak ada hal yang menganggu. Kita doakan bisa tetapi selalu begini,” terangnya. Menurutnya, salah satu tolak ukur keberhasilan Pemilu yakni dapat dilihat dari partisipasi masyarakat memberikan hak suaranya. Keamanan dan kondusivitas daerah mendukung terwujudnya hal tersebut. Sementara Juri menyebutkan, Polda NTB mengeluarkan 2/3 kekuatannya untuk penga-
(Suara NTB/why)
Mustofa
manan Pemilu 2019. Selama tahapan kampanye ini, situasi NTB kondusif. “Kita berjalan sesuai rencana pengamanan. Ada mekanismenya di setiap tahapan. Kalau ada eskalasi nanti TNI backup,” jelasnya.
Turut hadir diantaranya Kapolres dan Dandim se-NTB. Rapim TNI-Polri tersebut menindaklanjuti kegiatan yang sama yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo di Jakarta akhir Januari lalu. (why)
PDIP Targetkan Tambah Tiga Kursi di Mataram
(Suara NTB/why)
STNK BODONG - Kapolres Mataram Saiful Alam menunjukkan barang bukti STNK bodong, Rabu (13/2).
Mantan ’’Debt Collector’’ Cetak STNK Palsu untuk Motor Bodong Mataram (Suara NTB) – Bisnis jual beli STNK palsu KPW alias GJ (38) terbongkar. Residivis kasus penggelapan ini memalsukan STNK bermodal blanko bekas. STNK palsu ini dipakai untuk menyamarkan kendaraan bodong. Aksi KPW terbongkar berkat penangkapan pelaku pencurian motor Kawasaki Ninja 250 berinisial MR pada Januari lalu. Motor bodong itu dibekali STNK palsu yang dicetak tersangka KPW. “Indikasi para pemesan STNK ini adalah pemilik motor yang tidak memiliki surat. Motor hasil curian,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam Rabu (13/2). Tersangka KPW ditangkap Senin (11/2) di rumahnya di Batukumbung, Lingsar, Lombok Barat. Rumahnya itu dibuat serupa studio ubahan STNK. Lengkap dengan mesin cetak, laptop, dan peralatan
pertukangan. Modusnya, tersangka membeli blanko STNK asli bekas cabutan motor macet kredit. Dia yang mantan debt collector ini membeli blanko STNK dari kawannya seharga Rp100 juta. Selanjutnya tersangka mengubah isi data STNK sesuai permintaan pemesan. “Untuk sepeda motor Rp500 ribu. Kalau mobil Rp2 juta. Dua bulan ini dia sudah buat 11 STNK palsu,” ungkap Alam. Untuk lebih mengelabui keaslian STNK, tersangka juga membubuhkan cap stempel Dirlantas Polda NTB. Tentu saja stempel bikinan sendiri. Di rumah tersangka ditemukan peralatan pemalsuan seperti laptop, mesin cetak, lembar notice pajak, pensil warna, kir asuransi Jasa Raharja, penghapus, pemotong, dan sisa lembar STNK yang belum sempat diubah. “Sampai saat
ini dia masih bekerja sendiri. Tapi dia belajarnya sewaktu dia di penjara. Ada narapidana kasus yang sama. Di orang tersebut dia belajar,” ujarnya. Sementara KPW mengaku menerima pesanan melalui telepon. Selanjutnya data STNK dibuat sedemikan rupa sesuai dengan permintaan. Untuk membuat satu lembar STNK palsu itu, dia hanya membutuhkan waktu dua hari. “Biasanya yang banyak pesan yang dari wilayah timur. Setelah jadi saya kirim lewat bis,” terangnya. KPW mengaku memalsukan lembar STNK membutuhkan keahlian dan kesabaran. “Yang paling susah itu pas ngangkat hurufnya. Kalau salah, kertasnya robek. Sudah ndak bisa kepakai dah itu,” aku KPW. KPW terancam hukuman paling lama enam tahun penjara sesuai dengan rumusan pasal 263 KUHP. (why)
Kerugian Negara KPU NTB ’’Dideadline’’ Tuntaskan Kasus DD/ADD Pendataan DPTb dan DPK Kemuning Rp820 Juta Mataram (Suara NTB) – Polres Sumbawa Barat resmi menerima hasil audit kerugian negara dugaan korupsi DD/ADD Kemuning Kecamatan Sekongkang. Dugaan penyimpangan pengelolaan DD/ADD tahun 2017 ini terindikasi merugikan negara Rp820 juta. “Kerugiannya dari perhitungan Inspektorat Rp820 juta,” beber Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustofa ditemui di Mataram, Rabu (13/2). Dia menyebutkan, audit kerugian negara itu akan dijadikan alat bukti tambahan untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Dua bukti permulaan yang cukup sudah dikantongi. “Bukti permulaan itu yang jadi dasar kita menaikkan kasus ini ke penyidikan,” ujarnya. Mustofa mengatakan, mantan Kepala Desa Kemuning masih akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan. Saat ini masih sebagai saksi. “Calon tersangka sudah pasti ada. Tapi nanti kita periksa dulu mantan kadesnya,” kata Mustofa. Kasus itu ditelusuri polisi setelah Desa Kemuning masuk salah satu desa yang terlambat membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DD/ADD pada tahun 2017 lalu. Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat turun tangan. Laporan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Angkanya mencapai Rp935,2 juta. Polres Sumbawa Barat kemudian melanjutkan pengusutan dengan menerjunkan tim Unit Tipikor Satreskrim. Penyidikan mengungkap seperti dugaan awal. Mustofa mengatakan DD/ADD tersebut sebagian diantaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. “Kita masih dalami ini apakah ada dipakai untuk keperluan pribadi atau seperti apa,” pungkasnya. (why)
(Suara NTB/why)
RAPIM - Pangdam IX/Udayana Benny Susianto bersama Kapolda NTB Achmat Juri usai memimpin Rapim TNI-Polri 2019 di Mataram, Rabu (13/2).
Mataram (Suara NTB) KPU RI memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB untuk menuntaskan penyusunan rekapitulasi pendataan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 sampai tanggal 15 Februari ke depan. KPU Provinsi NTB bersama KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan rapat koordinasi tahapan penyusunan DPTb dan DPK. Dalam Rakor tersebut KPU dapat mengidentifikasi pemilih yang berpotensi masuk dalam DPTb dan DPK. Adapun mereka tersebar di Kawasan tiga Gili di Lombok Utara, Kawasan Tambang Maluk di Sumbawa Barat, Kampus UTS di Sumbawa, Mahasiswa IPDN di Lombok Tengah, Santri Ponpes di Lombok Barat, Warga Binaan Lapas, tidak terkecuali mahasiswa yang tinggal di Kota Mataram. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan pendataan pemilih pada Pemilu 2019 ini berbeda dengan Pemilu 2014 lalu. Dimana pada pemilu tahun 2014 lalu, pemilih didata berdasarkan fakta dimana seseorang berdomisili, sedangkan pada Pemilu 2019 pemilih didata berdasarkan alamat yang tertera dalam e-KTP nya. “Bayangkan di suatu lembaga pendidikan dengan peserta didik dari bermacammacam alamat asalnya, ini memang kerumitan tersendiri. Namun kita harus yakin bisa menuntaskan DPTb ini sesuai deadline yang ditentukan KPU. Data anomali dan data potensi DPTb harus kita tuntaskan agar tidak ada persoalan pada hari pemungutan suara nanti,” tegas Suhardi. Sementara itu, Ketua Divi-
(Suara NTB/ist)
RAKOR - KPU Provinsi NTB menggelar Rakor pendataan DPTb dan DPK bersama KPU kabupaten/kota si Data KPU Provinsi NTB H. Syamsuddin mengatakan DPTb, pada tahap awal harus lebih maksimal dilakukan. Pada tahap awal ini sebagian besar potensi DPTb harus dituntaskan. Sisa DPTb akan kita selesaikan pada tahap kedua bahkan sampai mendekati hari pemungutan suara. “Upaya keras menyelesaikan DPTb di tahap awal adalah sebagai upaya memperjelas pemenuhan logistik, serta sebagai bentuk tertib administrasi sehingga memudahkan petugas mencermati warga yang hadir. Karena itu, KPU kabupaten/kota diimbau agar membuat pos-pos pengaduan DPTb sedekat mungkin dengan potensi DPTb itu,” jelasnya. Adapun sebaran potensi pemilih tambahan tersebut yakni kampus Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) sekitar 1.500 orang. Tapi pada tahap awal sudah diidentifikasi sebanyak 350 orang, dan sudah mendaftar diposko yang dibuka sebanyak 40 oorang. Dalam rakor tersebutdisampaikan jika potebsi pemilih tambahan tersebut terdata semua, maka kemungkinan besar akan dibangun dua Tempat
Pemungutan Suara (TPS) tambahan di sekitar kampus UTS. Di Lapas Sumbawa, jumlah warga binaan lebih dari 500 orang yang akan dibangunkan satu TPS. Kemudian termasuk didalamnya potensi DPTb sebanyak 362 orang, jika semua DPTb terdata kemungkinan kita akan menambah 1 TPS lagi di Lapas Sumbawa. Untuk kawasan Tambang Maluk, komisioner KPU Sumbawa Barat Deny Wan Putra yang hadir dalam Rakor tersebut menyampaikan pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan manajemen PT. Amman untuk mengetahui berapa sesungguhnya potensi DPTb pada Hari H Pemungutan Suara. Dikawasan Maluk sudah ada 27 TPS yang menampung DPTb pada hari pemungutan suara, jelas Deny. Sementara itu komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Darmawan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Loteng akan segera Pleno untuk menentukan apakah Praja IPDN sebanyak 225 orang itu akan dibuatkan TPS khusus di kawasan IPDN, atau akan disebar di TPS sekitar kawasan IPDN itu. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Secara nasional, elektabilitas PDIP berada di atas angin. Sejumlah lembaga survei meramalkan partai banteng moncong putih itu bakal keluar menjadi pemenang Pemilu 2019. Didaerah, berharap tingginya popularitas PDIP tersebut dapat ikut berdampak. Sehingga kemenangan PDIP tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga daerah. PDIP Kota Mataram salah satu yang berharap mendapatkan imbas elektabilitas nasional tersebut. “Ya harapan kami di Kota Mataram ini, apa yang jadi survei secara nasional itu akan berimbas di Kota Mataram. Di nasional menang, di daerah juga menang,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, Rabu (13/2) kemarin. Saat ini PDIP memiliki lima kursi di DPRD Kota Mataram. Pada pemilu 2019, ditargetkan menambah tiga kursi, sehingga menjadi delapan kursi dari enam daerah pemilihan. Dengan demikian, ada dua dapil yang menjadi target dapat menyumbangkan lebih dari satu kursi. “Target kita delapan kursi dari enam dapil ini. Kami melihat ada
dua dapil unggulan untuk menambah kursi lebih dari satu, yakni dapil Cakra dan dapil Mataram. Sekarang kan lima kursi dari lima dapil, dengan bertambahnya satu dapil kami bertekad rebut satu kursi,” jelasnya. Sementara itu untuk DPRD Provinsi NTB dari dapil Kota Mataram sendiri, PDIP akan berusaha tetap mempertahankan satu kursi yang ada sekarang ini. Diketahui PDIP memiliki satu kursi dari lima kursi jatah dapil Kota Mataram untuk DPRD NTB. Namun demikian ditegaskan Wiska, bahwa target-target yang telah disampaikan tersebut tidak bisa akan terealisasi tanpa usaha dan kerja keras dari mesin politik. Karena itu makin dekatnya pemilu 2019 ini, PDIP mengintensifkan pergerakan mesin politik ke akar rumput. “Tapi tentu kita ndak akan bisa merealisasikan target-target tadi tanpa ada perjuangan dan kerja-kerja politik. Kita baik di legislatif dan organisasi sudah punya target kemenangan Pemilu 2019, maupun Pilpres khususnya di Kota Mataram,” pungkasnya. (ndi)
Jadi Ketua Tim Pemenangan PKS, Dr. Zul Tak akan Ambil Cuti Kampanye Mataram (Suara NTB) Sebagai kader partai, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah menegaskan kesungguhan dan komitmennya untuk memenangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilu legislatif 2019. Ia mengaku memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memenangkan partainya. ”Sebagai kader tentu sudah kewajiban saya memenangkan PKS di Pileg,” katanya kepada wartawan di selasela menemui politisi Partai Berkarya, Titiek Soeharto di Mataram, Rabu (13/2). Dr. Zul sapaan akrab orang nomor satu di NTB itu mengaku dirinya sudah diberikan tugas dan tanggung jawab dari DPW PKS NTB, sebagai ketua Tim Pemenangan PKS NTB di Pemilu legislatif 2019. Karena itu, ia memastikan dirinya di berbagai kesempatan selalu mengemkampanyekan dan bergerak bagi kemenangan PKS di NTB. “Secara pribadi saya selalu bergerak bagi kemenangan PKS di Pileg,” ucap mantan Anggota DPR RI tersebut. Lantas, kapan dirinya akan mengambil cuti, untuk terjun langsung sebagai juru kampanye bagi PKS di NTB. Dr Zul menegaskan, untuk bisa mengemkampanyekan PKS, dirinya tak harus mengambil cuti dari jabatan sebagai Gubernur NTB. Baginya, dirinya setiap waktu dan setiap saat selalu bergerak, mensosialisasikan dan mengkampanyekan PKS kepada masyarakat pemilih di Pileg 2019. “Untuk berkampanye kan tidak harus formal. Saya setiap hari selalu mengemkampanyekan PKS,” tandasnya. Terkait optimisme PKS NTB dengan kader sebagai
Gubernur NTB akan berimbas kepada peningkatan elektoral dan raihan suara partai di NTB pada Pemilu 2019. Dr Zul mengatakan, sudah semestinya PKS NTB percaya diri dan optimis untuk menyambut kemenangan pada Pileg 2019. Apalagi mengingat, PKS NTB sudah berhasil mengantarkan kadernya sebagai Gubernur. “Tentu dong, PKS harus optimis menang Pileg di NTB. Kan sekarang Gubernur kader PKS,” imbuhnya. Ditanya lebih jauh soal arah dukungan dirinya secara pribadi di Pilpres. Meski PKS mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Dr Zul memilih tidak berkomentar. “Soal itu saya tidak usah komentar ya,” ungkapnya. Ditempat terpisah, Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi membenarkan PKS NTB sudah memberikan mandat kepada Dr. Zulkieflimansyah sebagai ketua Tim Pemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2019. Sebagai ketua Tim Pemenangan PKS di Pileg, Dr Zul memiliki tugas dan peran untuk mengonsolidasikan dan mengordinasikan seluruh sumber daya politik dan perangkat pendukung dimiliki partai bagi kemenangan di Pileg 2019. Dengan kader PKS sebagai Gubernur NTB, sekaligus sebagai ketua Tim Pemenangan PKS di Pileg, diharapkan bisa memperkuat struktur dan jejaring dimiliki bagi kepentingan pemenangan di Pileg 2019. “Beliau (Dr Zul.) hanya bertugas bagi kemenangan PKS di Pileg. Sementara di Pilpres beliau tidak masuk struktur pemenangan. Jadi beliau fokus di kemenangan di Pileg,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Ketua Tim Pemenangan Pileg PKS NTB, Dr. Zul bersama Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi dan pengurus lainnya berpose bersama usai rakor pemenangan pemilu baru-baru ini.
SUARA NTB
Kamis, 14 Februari 2019
Halaman 9
Belum Pasti, Penerapan Tingkat Kesulitan Soal UN di NTB
(Suara NTB/ist)
TUNJUKKAN - Owner Nurea Boutique dan Phone Shop menunjukan produk bertabur diskon di bulan kasih sayang. Diskon ini diberikan dalam rangka merayakan Ultah Nurea Boutique dan Phone Shop yang Ke-2.
Sambut Ultah Ke-2, Nurea Berikan Diskon 50 Persen Matram (Suara NTB) – Nurea Boutique dan Phone Shop sebentar lagi merayakan hari jadinya yang ke-2 tepat dengan perayaan hari kasih sayang 14 Februari. Ditemui di gerainya Selasa (12/2), Owner Nurea Boutique dan Phone Shop Putut Tri Hertanto, ST., menjelaskan dalam momentum perayaan Ultah Ke-2, Nurea akan memberikan diskon hingga 50 persen kepada seluruh pelanggan. ‘’Ini sebagai perwujudan terimakasih kita karena sudah bersedia menjadi pelanggan setia Nurea,” katanya. Diskon ini, kata Putut, akan diberikan sepanjang Bulan Februari. ‘’Jadi diskon ini kita berikan dari awal sampai akhir Februari untuk barang-barang yang kita diskon. Kalau dari Nurea Boutique kita berikan diskon untuk seluruh item seperti atasan, bawahan, gamis, hijab, sepatu dan aksesoris. Khusus untuk Nurea Phone Shop kita berikan diskon 20% untuk aksesoris HP dan Service HP,’’ sebutnya. Harga aksesoris setelah diskon paling murah bisa didapatkan dengan harga Rp10ribu. ‘’Jadi kita benar-benar ingin memuaskan pelanggan pada bulan diskon ini,’’ cetusnya. Untuk Penjualan produk-produk yang sedang diskon, ia mengungkapkan bahwa ada target khusus penjualan per hari. “Kita sih gak muluk-muluk ya. Tetapi memang ada target penjualan perharinya dan sepanjang awal Bulan Februari sampai sekarang, alhamdulillah setiap hari hampir mencapai target. Kita benarbenar mengutamakan kualitas produk yang kami jual,’’ katanya. Pelanggan selain mendapat produk yang berkualitas, juga bisa mendapat harga yang benar-benar terjangkau. Apalagi dengan diskon yang diberikan sekarang, harganya tentu akan jauh lebih murah. Nurea Boutique dan Phone shop berlokasi di Jalan Panjitilar Negara Komplek Ruko Majapahit No.1 mengusung tema homely. Putut ingin pelanggan datang ke Nurea seperti rumah sendiri “Jadi saya ingin membangun suasana yang benar-benar nyaman ketika mereka berbelanja ke sini. Bahkan di phone shop kami setiap pelanggan yang datang kami suguhkan kopi dan setiap pembelanjaan handphone akan kami berikan hadiah-hadiah menarik. Kami juga mengutamakan pelayanan terbaik. Ya harapannya mereka tidak cuma berbelanja sekali tetapi juga akan datang kembali,” harapnya. (r)
Eksekusi Terdakwa Kasus Sekaroh
Jaksa Tunggu Salinan Putusan MA Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) saat ini masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus terbitnya puluhan sertifikat bodong di kawasan hutan lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Pasalnya, berdasarkan website MA, proses kasasi yang diajukan oleh Kejari Lotim terhadap lima terdakwa yang merupakan eks pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim dikabulkan. “Posisi saat ini kita masih menunggu salinan putusan resmi dari MA. Ketika salinan itu turun, barulah kita dapat melakukan eksekusi,” terang Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim, Wasita Triantara, Rabu (13/2). Berdasarkan putusan MA, kata Wasita, kelima terdakwa diputus 2 tahun penjara, denda Rp100 juta dengan subsidair 6 bulan. Selain itu, kelima terdakwa ini dipastikan masih hidup dan keberadaannya saat ini tetap dipantau. “Apabila putusan keluar sekarang, langsung kita eksekusi. Kita tidak mau menunda-nunda,” tegasnya. Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan bebas terhadap lima terdakwa kasus penerbitan 31 sertifikat hak milik didalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lotim. Dalam putusan itu, kelima terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan yang diberikan, sehingga majelis hakim menyatakan seluruh berkas perkaranya baik berupa dokumen maupun keterangan saksi dan dari KemenLHK batal demi hukum. Untuk itu, dari putusan itu, Kejari Lotim melalui JPU diminta untuk membebaskan seluruh terdakwa dari statusnya sebagai tahanan kota. Atas dasar itu, pihak Kejari Lotim melakukan kasasi dan kemudian dikabulkan oleh MA. (yon)
Mataram (Suara NTB) Penerapan tingkat kesulitan soal yang berbeda bagi daerah terdampak bencana seperti di NTB sudah diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun kepastian bentuk dan cakupan wilayahnya masih belum pasti. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., dikonfirmasi pada Rabu (13/2) mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Namun diakuinya kebijakan kekhususan pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana sudah dituangkan di Prosedur Operasional Standar (POS) UN tahun 2019. “Masih kami koordinasikan dengan pemerintah pusat,” katanya. Pemerintah pusat sendiri
memang menyiapkan soal UN dengan dengan tingkat kesulitan tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). Namun khusus di NTB sendiri akan diberikan kekhususan karena pembelajaran sempat terganggu oleh bencana gempa bumi. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan sudah ada kesepakatan antara pihaknya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar tingkat ke-
sulitan soal UNBK tidak sama dengan daerah lain yang menerapkan soal dengan tingkat kesulitan tinggi. Pihaknya sudah meminta untuk diterapkan di seluruh NTB, tapi jika tidak bisa, maka diterapkan di daerah tertentu saja. “Sudah ada kesepakatan dari Kemendikbud tingkat kesulitan disesuaikan, kita minta seluruh NTB, bukan hanya Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kalau tidak bisa seluruh NTB, minimal tujuh kabupaten/ kota terdampak,” jelas Suruji.
Suruji menekankan, kekhususan soal itu terutama untuk mengurangi bobot soal untuk materi siswa kelas XII, karena kelas XII terkena dampak yang paling banyak. Selain itu, Model Ujian Nasional (UN) SMA/SMK di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan tetap menggunakan UN Berbasis Komputer (UNBK) di tahun 2019. Seperti diketahui, KLU merupakan salah satu kabupaten yang mengalami dampak terparah pascagempa bumi di Pulau Lombok dan sekitarnya pada Bulan Juli dan Agustus 2018 lalu. Banyak bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, termasuk sarana penunjang UNBK. Namun Dinas Dikbud
NTB meyakini bisa tetap melaksanakan UNBK dengan pola berb e d a i n i . (ron)
Umar (Suara NTB/dok)
Pangdam IX/Udayana Tinjau Hasil Opster TNI di Lobar Mataram (Suara NTB) Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI, Benny Susianto, S.IP, dalam rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Lombok, NTB, usai membuka Rapim TNI-Polri di Mataram, Rabu (13/2) pagi, meninjau sasaran fisik opster TNI 2019, yakni pembangunan Rumah Hunian Sementara (Huntara) di Dusun Munawaroh dan Dusun Bawaq Bagik, Desa Medas Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Pangdam, Mayjen TNI, Benny Susianto yang didampingi Danrem 162/WB, Kolonel (Czi), Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos,SH, M.Han, sempat berbincang-bincang dengan warga masyarakat yang menerima dana stimulan dari pemerintah pusat. Benny, mengingatkan kepada warga, dana tersebut tidak dikasi dalam bentuk uang kepada warga penerima bantuan, namun dalam bentuk bahan atau material. Hal ini dengan maksud tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Sehingga uang tersebut betul-betul untuk dipergunakan untuk pembangunan rumah. “Saya khawatir, nantinya dana tersebut akan disalahgunakan untuk membeli yang lain-lain, membeli tempe goreng atau membeli yang lain yang lain di luar kebutuhan rumah yang dibangun. Artinya uang tersebut harus diperguakan untuk membeli bahan bangunan seperti semen,” ucapnya. Pangdam juga menjawab, pertanyaan salah satu warga yang rumahnya mengalami rusak ringan dengan mendapat bantuan dana stimulan Rp10 Juta. Tenyata saat ia membangun rumahnya hingga rampung, hanya menghabiskan uang senilai Rp5 Juta, lalu sisanya Rp5 Juta, mau dikemanakan? Panglima pun menjawab uang yang masih tersisa tersebut, bisa dipergunakan untuk membangun yang lainnya, contoh bisa membangun WC atau kamar mandi atau memperbaiki yang lainnya. Itu haknya anda. Tapi jangan
(Suara NTB/ist_penrem)
HUNTARA - Pangdam IX Udayana Mayor Jenderal TNI, Benny Susianto saat mengecek hasil pengerjaan huntara di Gunung Sari Lobar. dipergunakan di luar kepentingan untuk rumah. “Karena negara memberikan bantuan dana itu harus dipakai untuk membangun. Oleh sebab itu manfaatkan dana tersebut untuk keperluan membangun rumah. Tidak boleh di luar dari kepentingan itu,’’ tegasnya. Pangdam menegaskan, dana stim-
ulan ini harus dimanfaatkan sebaikbaiknya dan jangan disalahgunakan. Kenapa pemerintah meratakan semua bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak ringan senilai Rp10 Juta. Karena pemerintah tidak bisa menghitung satu persatu, karena jumlahnya cukup banyak. Sehingga untuk mempersingkat waktu, akhirnya
dipukul rata semua dan diberikan masing-masing senilai Rp10 Juta. “Namanya bantuan dana stimulan. Bagi bapak-bapak yang cukup rumahnya diperbaiki dengan biaya Rp8 juta, masih tersisa Rp2 juta, nah dana yang tersisa Rp2 juta ini dapat dipergunakan untuk biaya memperbaiki yang lainnya,” tegas Pangdam. (ars/*)
Bumdes Mart Bisa Jadi Pusat Belanja Selong (Suara NTB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mendorong pemerintah desa untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Salah satunya dengan membuat Bumdes Mart. Pascakebijakan Bupati membatasi izin ritel moden, Bumdes Mart diharapkan hadir dengan tampilan yang sama seperti gaya ritel modern. Dengan demikian, Bumdes Mart ke depan bisa menjadi pusat belanja warga desa.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) H. M. Juaini Taofik. Ditemui di sela acara rapat kerja dengan para kepala yang tergabung dalam Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lotim, Kadis PMD ini menjelaskan, pendirian Bumdes Mart ini semata bukan masalah bisa bersaing atau tidak dengan ritel modern. Tujuan adanya kebijakan Bupati itu membatasi izin ritel modern itu memberikan ruang
kepada Bumdes supaya produk unggulan desa bisa masuk pasar Bumdes. Tata kelola dari bisnis modern seperti yang dijalankan di ritel Modern bisa diadopsi dan diimplemetasikan oleh Bumdes Mart. Manajemen pengelolaan dari Ritel Modern saat ini bisa ditiru di Bumdes Mart. Tempat yang bersih dan nyaman untuk belanja. Termasuk bisa dipelajari proses sirkulasi barang yang dilakoni oleh ritel modern selama ini.
Dinas PMD sendiri sedang membangun kerjasama dengan yayasan Mahadesa untuk membangun kapasitas Bumdes Mart. “Kalau ritel modern ini bisa melayani banyak hal, maka di Bumdes Mart ini bisa melakukan semua pelayanan itu, seperti beli token listrik, isi pulsa, mengirim barang dan lain sebagianya,” ungkapnya Bumdes Mart nantinya diharapkan tidak sekadar menjual barang. Semisal pembelian pulsa listrik bisa dilakukan di Bumdes Mart. Soal
anggaran diyakinkan desa bisa mengalokasikannya. Dari hasil diskusi Mahadesa, untuk membangun manajemen IT minimal Rp 50 juta. Aset desa diketahui sekarang sudah banyak. Selama ini digunakan simpan pinjam bisa diarahkan bangun Bumdes mart. Kekayaan penyertaan modal desa ke Bumdes sudah rata-rata di atas Rp100 juta dari dana yang sudah ada inipun diyakini bisa digunakan untuk membangun Bumdes Mart. (rus)
Penanganan Stunting Berbasis Desa (2-habis)
Peningkatan Pemahaman Pola Asuh Cegah Stunting Kasus stunting diintervensi dengan program 1.000 hari. Sejak ibu mengandung, melahirkan, sampai bayi di bawah dua tahun. Persoalan gizi dipangkas dengan pemberian pemahaman pola asuh yang benar. NTB punya tren penurunan stunting atau bayi pendek ratarata 2,5 persen per tahun sejak tahun 2007. Kala itu, angka stunting menyentuh 49 persen. Satu dasawarsa kemudian, angkanya menjadi 33,49 persen. BALITBANG Kementerian Kesehatan RI menuntaskan Riset Kesehatan Dasar 2018, dengan sampel 300 ribu rumah tangga di 98 kota, 416 kabupaten pada 34 provinsi se-Indonesia. Hasilnya, proporsi status gizi sangat pendek dan pendek Provinsi NTB pada indeks 33,49 persen. Masih di bawah ratarata nasional 30,8 persen. Pemerintah pusat turun tangan lewat Kemendes PDTT RI yang menerbitkan Permendes 3/ 2018 tentang 100 desa prioritas pada 10 Kabupaten Prioritas Stunting. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi menurunkan stunting membutuhkan kerja berbagai lini. “Kita tidak bicara
sesaat, kita tidak mengobati anak tapi lebih banyak mencegah,” ucapnya ditemui akhir awal Januari lalu. Namun ketika kasus stunting sudah terjadi, maka jalan pintas yang diambil dengan memberi asupan gizi lewat tablet multivitamin. Juga pemberian makanan tambahan. Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), penanganan stunting bagian dari menanggulangi kelaparan dan kemiskinan serta mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. “Nanti pada tahun 2030, tujuannya tercapai mengakhiri se-
gala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional tahun 2025 untuk penurunan stunting,” kata Nurhandini. Penanganannya juga berupa perbaikan pola makan dengan memperhatikan kualitas gizi. Perbaikan pola asuh, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, edukasi pengasuhan, penanganan masa kehamilan, serta praktek pengasuhan. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan risiko terjadinya stunting. Faktor lainnya pada ibu yang mempengaruhi adalah postur tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan. Mengutip Didik Budijanto pada Buletin Stunting 2018 (2018) Kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal juga berkaitan dengan terjadinya stunting. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan
untuk ibu hamil dan balita. Sedangkan sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Menurut Joint Child Malnutrition Estimates tahun 2018, negara dengan pendapatan menengah ke atas mampu menurunkan angka stunting hingga 64%, sedangkan pada negara menengah ke bawah hanya menurunkan sekitar 24% dari tahun 2000 hingga 2017. Pada negara dengan pendapatan rendah justru mengalami peningkatan pada tahun 2017. “Stunting ini jangan dianggap cuma bayi pendek. Ini kekurangan gizi mempengaruhi tumbuh kembang fisik. Termasuk otak juga, kecerdasan,” pungkasnya. Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes RI, Doddy Iswardi penanganan stunting melibatkan 12 kementerian dan lembaga. Dia mengatakan, menyalahkan genetika sebagai penyebab stunting tidak tepat. “Ini tinggal pola asuh dan kondisi lingkungan. Untuk Lombok Timur tidak ada masalah soal makanan,” ujarnya di Selong, Lombok Timur Januari lalu. (why)
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
Berkolaborasi untuk UNBK Komit Tingkatkan Kualitas SDM UNIVERSITAS Islam Negeri (UIN) Mataram terus berbenah. Aspek kualitas terus jadi perhatian yang harus dikembangkan. Di antaranya dengan komitmen mengirimkam dosen-dosen UIN belajar ke luar negeri. Di samping pengembangan infrastruktur yang kini di saat bersamaan juga tengah dilakukan. “Misalnya melalui prngiriman para dosen ke sejumlah negara seperti Australia dan Perancis,” kata Rektor UIN Mataram, Prof. H. Mutawali, MAg., Rabu (13/2). Menurutnya, upaya me(Suara NTB/dok) ngembangkan kampus terH. Mutawali us dilakukan untuk pengembangan masyarakat serta lembaga. Untuk itu berbagai upaya terus menerus dilakukan. Pengembangan infrastruktur kampus dengan membangun gedung tambahan di kampus dua Jempong kini dalam tahap pengerjaan. Pengembangan infrastruktur secara bersamaan dengan pengembangan SDM. “Kami sedang berkonsentrasi membangun infrastruktur, sehingga pada masa masa yang lalu kita akan kembangkan SDM,” jelas Mutawali. Selain itu, kepada pengelola program pascasarjana agar terus meningkatkan kualitas mengingat sebuah perguruan tinggi akan terkenal tergantung dari program pascasarjana. “Makanya bagusnya UIN sangat tergantung dari wajah pascasarjana,” ujarnya seraya meminta para civitas akademika untuk bersama-sama membangun lembaga. “Mari persiapkan diri kita agar jadi lembaga yang baik, “ jelasnya. (dys)
UNPK Diutamakan Ikut UNBK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) atau pendidikan non formal diminta untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019 ini. UNPK mengakomodir pendidikan kesetaraan yaitu paket B dan Paket C. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., yang juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia UN NTB, mengatakan, pelaksanaan UN mengakomodir dua opsi, diutamakan UNBK, baik itu di SMP atau sederajat dan SMA/SMK dan M. “Kemudian untuk paket C tahun ini diminta untuk semua UNBK, lalu bagi mereka yang tidak bisa ber-UNBK, maka disediakan opsi kedua yaitu UN Kertas Pensil (UNKP), begitu pula yang pendidikan non formal,” katanya, Rabu (13/2). Sementara itu, SMA dan SMK di NTB dipastikan 100 persen menyelenggarakan UNBK, termasuk di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang terkena dampak cukup parah saat bencana gempa bumi tahun 2018 lalu. “Fix, 100 persen SMA/SMK dan MA melaksanakan UNBK,” kata Aidy. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan Jadwal UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019 dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sedangkan, untuk UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019. Dan pengumuman hasil UN SMP/ MTs pada 2728 Mei 2 0 1 9 . (ron) H. Aidy Furqon (Suara NTB/ron)
PGRI Apresiasi Larangan Rayakan Hari Valentine Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengeluarkan larangan perayaan Valentine bagi para pelajar. Tak hanya itu, Walikota Mataram juga mengeluarkan larangan yang sama agar para pelajar tidak merayakan hari yang populer disebut hari kasih sayang itu. Sekretaris PGRI NTB, M. Yusuf mengapresiasi surat larangan perayaan valentine tersebut. Menurutnya poin-poin dalam larangan itu sudah tepat, karena tradisi itu tidak sesuai dengan budaya bangsa. “Secara pribadi sekaligus sebagai pendidik sangat setuju untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk mau mengubah pemahaman para kaum muda yang mungkin selama ini tidak mengetahui asal usul hari valentine,” ungkap M. Yusuf. Larangan itu, kata Yusuf agar kita tidak tergerus oleh budaya yang kurang sesuai dengan keimanan kita sebagai Muslim. Mengingat bagi kaum muslimin harus berhati-hati, karena bisa saja terjatuh dalam tradisi yang salah apabila dia salah meletakkan maksud hatinya. Dikatakan dalam ajaran agama hal demikian tidak diperbolehkan, karena tak sesuai dengan karakter budaya bangsa dan agama. Oleh karena itu sepatutnya tidak dikerjakan para pelajar. “Namun jika diperhatikan, fenomena sekarang tidaklah demikian. Kebanyakan kaum muda yang merayakan valentine dengan berbagai macam tradisinya itu sama sekali tidak berhubungan dengan agama. Bahkan jarang sekali dari mereka yang mengerti hubungan valentine dengan tradisi di luar mereka,” ujarnya. Lebih jauh disebutkan bahwa praktik dalam valentine yang telah mentradisi di kalangan kaum muda, telah menjurus kepada kemaksiatan yang dapat dikategorikan perbuatan terlarang. Misalkan merayakan valentine dengan mengutarakan rasa sayang di tempat yang sepi dan hanya berduaan. “Atau merayakan valentine bersama-sama yang menggannggu ketertiban umum. Apalagi merayakannya dengan pesta pora yang memubazirkan harta,” ungkapnya. Oleh karena itu perlu ada ketegasan dari pemerintah dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama memperbaiki etika, dan moral anak bangsa, apalagi di era milineal sekarang ini pengaruh media elektronik dalam hal ini media internet yang tidak mengenal ruang, usia anak, remaja dan dewasa. (dys)
Cara Sekolah Pinggiran Kota agar Tetap Eksis Mataram (Suara NTB) SMPN 12 Mataram dan SMAN 6 Mataram berkolaborasi dengan saling berbagi sumber daya sarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk menyukseskan UNBK tahun 2019 ini. Meski berada di daerah pinggiran Kota Mataram, dua sekolah itu ingin tetap eksis dengan melaksanakan UNBK bagi siswa-siswanya. Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, mengatakan, pihaknya sudah sejak tahun 2017 lalu berbagi meminjam atau berbagi sumber daya dengan SMAN 6 Mataram. Cara itu, menurutnya merupakan cara paling aman, efisien, dan efektif jika dibandingkan dengan meminjam laptop ke siswa atau orang tua siswa. “Sebagai sekolah pinggiran, kalau tidak dibuatkan lompatanlompatan yang bisa membedakan dengan sekolah-sekolah mapan, SMPN 12 Mataram akan selamanya merangkak atau merayap seperti itu-itu saja,” katanya. Diakuinya, SMPN 12 Mataram dan SMAN 6 Mataram sudah sepakat kerjasama untuk saling pinjam sesuai kebutuhan tanpa berbiaya. Pada tahun 2017, SMPN 12 Mataram menumpang secara utuh dengan membawa beberapa buah komputer milik SMPN 12 Mataram ditambah beberapa lagi meminjam dari sekolah lain, seperti dari SMPN 9 Mataram dan SMAN 3 Mataram. “Di tahun 2018 lalu, kami UNBK mandiri di SMPN 12 Mataram. Kami dapat satu paket bantuan komputer dan
server dari pusat. Cukup untuk satu ruang lab. Sisanya, lab kedua, full pinjam dari SMAN 6 mataram,” katanya. Saat ini komputer dan laptop yang dimiliki oleh SMPN 12 Mataram sekitar 40-an komputer dan satu server. Mustajib mengatakan, pihaknya meminjam 43 komputer dan satu server di SMAN 6 Mataram. “Secara empiris kami sudah melakukan itu (berbagi sumber daya). Dan secara formal, kami sudah mengirim surat (untuk seterusnya) untuk resource sharing ke SMAN 6 Mataram dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan Dikbud Provinsi NTB beberapa waktu lalu,” katanya. Ditemui terpisah, Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto mengatakan, tidak boleh gengsi dengan resource sharing atau berbagi sumber daya. Bekerjasama dengan sekolah lain merupakan kebutuhan dan keharusan atas dasar persamaan hak dan kedudukan. “Dan lebih penting, ini seluruh fasilitas negara yang bisa digunakan seluruh anak bangsa, kalau kebetulan ada tempatnya di sekolah kita sia-
(Suara NTB/ist)
TRY OUT MANDIRI - Siswa SMPN 12 Mataram saat mengikuti try out mandiri di sekolah beberapa waktu lalu. SMPN 12 Mataram melengkapi sarana sekolah dengan cara berbagi sumber daya dengan SMAN 6 Mataram. papun boleh memanfaatkan. Dengan SMPN 12 Mataram kita kerja sama sudah lama, ada pengertian perasaan saling membutuhkan,” katanya. Peralatan komputer di SMAN 6 Mataram sebanyak 60 unit, sekolah membutuhkan setidaknya 120-an unit. Kekurangan itu dilengkapi
dengan meminjam di sekolah lain sebanyak 50 komputer. “Ada perangkat komputer yangmasihkurang,terusakankita tambah, selama ini kerja sama dengan SMPN 12 Mataram, saling pinjam alat, saat ujian SMA, kami meminjam alat. Dan, saat ujian SMP, SMPN 12 Mataram kami pinjamkan,” katanya.
Langkah ini menurut Sunoto, sebagai upaya bagi sekolah yang berada di pinggiran kota Mataram untuk dapat eksis dengan mengikuti perkembangan teknologi. “Kami harus lebih maju dari siapapun, supaya bisa mengimbangi sekolah lain yang berada di tengah kota,” katanya. (ron)
SMKN 4 Mataram Mundur Jadi Lokasi Tes UTBK Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) terus mematangkan kesiapan tes SBMPTN tahun 2019. Di antaranya membangun kerjasama dengan melibatkan puluhan SMA di Kota Mataram sebagai tempat lokasi tes Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN. Hanya saja, dari puluhan sekolah itu satu sekolah menyatakan diri mundur menjadi lokasi pelaksanaan tes UTBK. SMKN 4 Mataram mundur
sebagai lokasi tes UTBK. Surat pernyataan mundur sudah diterima Unram. Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan, menjelaskan mundurnya SMKN 4 Mataram sebagai salah satu lokasi tes UTBK tidak mempengaruhi persiapan pelaksanaan UTBK. Meski awalnya Dikbud NTB juga menawarkan sekolah pengganti. “Jumlah komputer sama, tapi kemarin ada pengurangan
Pelaksanaan UNBK Bergantung pada Kreativitas Kepala Sekolah Mataram (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Mataram, Dra. Hj. Suhartini menyebutkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sangat bergantung dari kreativitas kepala sekolah. Terutama dalam upaya menyiapkan sarana UNBK di sekolah masing-masing. Sebagian besar SMP negeri di Kota Mataram masih belum bisa melaksanakan UNBK karena keterbatasan sarana pendukung UNBK di sekolah. “Itu semua kreativitas kepala sekolah untuk memajukan peserta didiknya untuk supaya lebih baik dalam pelayanan pendidikan, asal tidak memungut uang dari siswa,” ujar Suhartini, Rabu (13/2). Disinggung terkait bisa dilakukannya upaya berbagi sumber daya dengan SMA/SMK, menurutnya pihaknya tidak pernah mengarahkan sekolah. Ia mengatakan, sekolah bisa di mana saja meminjam sarana, sekolah pun bisa meminjam laptop atau sarana penunjang UNBK ke orang tua siswa asal diberikan oleh orang tua siswa. “(Kami) ndak pernah mengarahkan, ikhtiar kepala sekolah saja untuk membuat sekolah berintegritas sesuai tujuan pendidikan. Namanya minjam di mana saja boleh, kan ke orang tua juga boleh pinjam asal dikasih,” jelas Suhartini. Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan upaya berbagi sumber daya dengan SMA/SMK sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Ia mencontohkan, antara SMPN 12 Mataram dan SMAN 6 Mataram saling berbagi sumber daya agar bisa melaksanakan UNBK. Dari data yang diperoleh di Disdik Kota Mataram, sebanyak sembilan SMP negeri di
Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. Sementara itu 13 SMP swasta juga akan melaksanakan UNBK. Sedangkan untuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta akan mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram akan tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Dan, sebanyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga akan melaksanakan UNKP. Terpisah, Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar, mengatakan bahwa SMPN 1 Mataram menetapkan jika tahun ini masih menggunakan UNKP. Menurutnya sangat riskan kalau seluruh siswa harus ujian ke sekolah lain dengan cara meminjam sarana ke sekolah lain. Di SMPN 1 Mataram belum memiliki sarana penunjang UNBK. “Ini akan membebani psikologi siswa (jika meminjam sarana ke sekolah lain) dan merepotkan karena siswa kami cukup banyak,” katanya. Akbar menambahkan, pihaknya sudah mengupayakan membuat proposal ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan server. Itu dilakukan atas anjuran tim monev dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu. “Sehingga kami menunggu dulu respons dari Kementerian baru bisa mengambil langkah. Mungkin tahun depan akan melaksanakan UNBK,” katanya. Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019. Dan pengumuman hasil UN SMP/MTs pada 27-28 Mei 2019. (ron)
dari dinas, karena ada yang mengundurkan diri SMKN 4, karena di saat bersamaan ada kegiatan. Pak Kadis sebenarnya mau mengganti dengan sekolah yang lain,” ungkapnya. Tanpa keikutsertaan SMKN 4 Mataram sebagai lokasi tes, pada dasarnya komputer yang dimiliki Unram juga sudah cukup, sehingga tidak berdampak. Sekolah-sekolah itu, katanya, nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan tes. Sekolahsekolah yang dipilih kata dia
merupakan sekolah yang memiliki kelengkapan komputer. Pusat Teknologi Informasi Komunikasi Unram ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan tes SBMPTN tahun 2019, termasuk juga sudah melakukan survei sekolah-sekolah sebagai tempat pelaksanaan tes. Tes di sekolah adalah sebagai tambahan atas kekurangan komputer yang dimiliki kampus. Sementara untuk lokasi tes, kata Ruspan, terdapat peruba-
han. Jika informasi awal setiap calon peserta boleh memiliki lokasi tes, namun informasi yang benar ialah lokasi tes calon peserta ditentukan oleh sistem yang ada. Sementara untuk lokasi hanya ada empat tempat. Dua lokasi di Pulau Lombok dan dua lokasi di Pulau Sumbawa. “Ada dua lokasi tes yaitu Pulau Lombok di Lotim dan Kota Mataram dan Sumbawa Bima dan Sumbawa. Lokasi tes juga akan ditentukan oleh sistem,” ungkapnya. (dys)
UNBK Tingkat SMP
SMPN 2 Lingsar Targetkan Tahun Depan, SMPN 3 Labuapi Lancar Giri Menang (Suara NTB) Kepala SMPN 2 Lingsar, Tajuddin, S.Pd menargetkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bisa dilaksanakan tahun depan. Tahun ini pihaknya berupaya melakukan persiapan lebih dulu dengan mengusulkan tambahan perangkat tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar. Kepala SMPN 2 Lingsar, Tajuddin mengatakan pihaknya tidak berani memaksakan diri melaksanakan UNBK, karena terkendala prasarana seperti komputer dan server. Untuk mensiasati ini, pihaknya bisa saja melakukan upaya kerjasama dengan sekolah lain, seperti SMA dan SMK sekitar, hanya saja dampak psikoligis dan mental anak dikhawatirkan terganggu pada saat menjawab soal. Sekarang ini, ujarnya, jumlah komputer yang ada baru 20 unit dan 1 server bantuan dari pusat. Ditambah ada komputer di sekolah, sehingga komputer baru ada sebanyak 30 unit. Namun komputer yang ada di sekolah tak memenuhi spek. Perangkat komputer yang diperlukan, kata dia, jika 300 siswa butuh 3 sesi UNBK, sehingga butuh 100 unit komputer dengan 3 server. Sejauh ini pihaknya masih kekurangan 70-80 komputer dan 2 server. Pihaknya menargetkan tahun depan, UNBK bisa digelar. Pihaknya akan meminta
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
Tajuddin
Sumasno
bantuan ke dinas terkait untuk pengadaan perangkat tersebut. Sedangkan untuk ruangan sendiri sudah ada. “Tahun ini kita persiapkan dulu, kami minta bantuan ke dinas,” jelas dia. Saat ini, pihaknya sedang melakukan persiapan pelaksanaan USBN dan sudah melaksanakan try out dan program pengayaan setiap 3 kali seminggu dilakukan di sekolah. Pengayaan ini dilakukan setelah pulang sekolah dan direncanakan selama 2 bulan ke depan. Setiap hasil try out, jelas dia, akan dievaluasi, sejauh mana tingkat kemampuan anak dalam mengerjakan soal. Pihaknya tidak menggunaan soal UN yang dulu, namun guru diminta membuat soal sendiri sesuai dengan apa yang telah diajarkan, akan tetapi tidak terlepas dari kisi-kisi. Setelah hasil try out ini akan dievaluasi secara kontinyu di mana kendala yang dihadapi siswa. Ia menambahkan jumlah siswa
dan siswi yang mengikuti ujian sebanyak 350 lebih. Sementara itu, Kepala SMPN 3 Labuapi Sumasno mengatakan persiapan UNBK di sekolahnya tidak ada masalah. Sebab semua perangkat sudah siap. Pihaknya sudah ikut simulasi UNBK, beberapa hari lalu. “Tidak ada masalah persiapan pelaksanaan UNBK di sekolah kami, tinggal digelar saja,” kata Sumasno. Tahun ini, kata dia, menjadi tahun ke tiga pelaksanaan UNBK di sekolahnya. Pada UNBK kali sebanyak 193 anak yang ikut. Pihaknya juga telah melakukan persiapan berupa pengayaan sejak 3 minggu lalu. Hasil simulasi sendiri kata dia, kualitas nilai perlu ditingkatkan lagi, sebab ia berharap agar UNBK kali ini nilai yang diperoleh lebih bagus lagi. “Untuk itu kami persiapkan lebih awal, “ jelas dia. (her)
SUARA NTB
Kamis, 14 Februari 2019
Halaman 11
Iswandi Incar Tiket SEA Games 2019
(Suara NTB/jun)
SERAHKAN BDT - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin saat menyerahkan BDT yang diterbitkan TNP2K pada perwakilan masing-masing camat, Rabu (13/2).
Penyaluran Bansos Harus Mengacu BDT Dompu (Suara NTB) – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Dompu kerap ditemukan bermasalah. Diduga akibat proses validasi data yang syarat kepentingan serta perubahan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang luput dari verifikasi. Karenanya, pemerintah daerah menekankan agar setiap pemberi bantuan mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Demikian ditegaskan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH., saat memberi sambutan pada agenda musyawarah Desa/Kelurahan BDT sistem layanan rujukan-Salaru Dompu serta sosialisasi kerjasama Dinas Sosial dan Bappeda Litbang tentang pengawasan penyaluran Bansos di Aula PKK, Rabu (13/2). “Untuk memudahkan titik fokus pembangunan pada subyek yang tepat maka seluruh stekholder harus berangkat dari satu data, yaitu BDT,” katanya. Basis data terpadu yang diterbitkan TNP2K penting menjadi acuan instansi terkait dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga tidak ada istilah penerima PKH, Rastra atau bedah rumah kumuh yang salah sasaran. Selama ini berbagai persoalan itu muncul akibat data rujukan yang dipakai kurang akurat serta luput dari proses verifikasi lapangan. Cotoh kasus di beberapa Desa/Kelurahan terdapat masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan, pun ada warga yang sudah meninggal dunia namun masih mendapat bantuan sosial tiap tahunnya. “Kebanyakan data yang dipakai selama ini terutama oleh kepala desa itu data dua tiga tahun lalu, kadang-kadang orang sudah meninggal masih di data, orang yang sudah tidak miskin masih dikatakan miskin padahal tolak ukurnya sudah ada,” jelasnya. Selain itu, ungkap Wabup, praktek yang biasanya diterapkan pemberi bantuan terutama aparatur desa yakni melihat orang-orang yang memang mendukungnya untuk menduduki jabatan di desa tersebut, termasuk memiliki ikatan kekeluargaan. Parahnya, ada beberapa desa yang juga terpaksa membagi rata rastra dengan pertimbangan keadilan meski sebetulnya tidak diperbolehkan, sebab akan menyulitkan upaya pengetasan kemiskinan di Dompu. “Karena bantuannya dibagi rata jadi sedikit yang diperoleh, sehingga menyulitkan mereka untuk merubah hidupnya. Dan kedepan saya harap desa bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk rapat validasi data penduduk miskin,” pungkasnya. (jun)
Bawaslu Awasi Kegiatan Reses Anggota DPRD KSB Taliwang (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sepekan terakhir intens melakukan pengawasan terhadap kegiatan reses anggota DPRD setempat. Terutama para anggota yang akan maju kembali bertarung di Pemilu 17 April mendatang. Anggota Bawaslu KSB, Khairuddin, ST mengatakan, pihaknya fokus mengawasi reses para anggota DPRD petahana karena kegiatan itu sangat rentan disusupi oleh agendaagenda kampanye anggota bersangkutan yang kembali menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu mendatang. Sementara secara aturan hal tersebut dilarang karena bukan bagian dari kampanye Pemilu. “Agenda reses itu jelas kegiatan mereka sebagai anggota DPRD bukan sebagai Caleg yang akan maju di Pemilu mendatang. Jadi tidak boleh ada kampanye sedikit pun,” tegasnya kepada Suara NTB, Rabu (13/2). Ia mengakui, memantau bentuk pelanggaran yang kemungkinan dilakukan Caleg petahana dalam kegiatan resesnya cukup rumit. Karena dalam proses penyerapan aspirasi, tak jarang anggota DPRD bersangkutan menjanjikan sesuatu kepada konstituennya yang hadir dan patut diduga sebagai bentuk kampanye. Namun demikian Bawaslu sudah memiliki rambu-rambu dalam menganalisa setiap penyampaian Caleg di setiap resesnya. “Yang paling jelas misalnya mengikutkan alat-alat peraga yang menyosialisasikan langsung dirinya untuk dipilih. Itu sudah pasti pelanggaran,” katanya. Untuk memastikan reses anggota DPRD sekaligus Caleg petahana itu tidak disusupi agenda kampanye. Khairuddin menyebutkan, pihaknya mengerahkan seluruh anggotanya mulai dari Panwascam hingga pengawas tingkat desa. Dan ia memastikan tidak ada agenda reses anggota DRPD terutama yang kembali nyaleg tidak dalam pantauan pihaknya. “Kami tidak ingin kecolongan, makanya saya minta pada anggota jangan sampai ada yang lolos (reses) anggota DPRD petahana tidak dipantau,” tegasnya. Dari hasil pantauan sementara ini, Khairuddin mengaku, belum menemukan bentuk pelanggaran berat Caleg petahana dalam agenda resesnya. Hanya saja pelanggaran indikasi pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh simpatisan Caleg bersangkutan dengan menyertakan simbol-simbol kampanye saat reses berlangsung. “Misalnya saat berfoto, ada pendukungnya di tengah undangan reses yang menunjukkan jari sebagai simbol nomor Caleg bersangkutan. Tapi kalau bentuk lain misalnya spanduk atau stiker kami belum menemukan. Artinya mereka tertiblah menjalankan agenda resesnya sejauh ini,” cetus Heru sapaan akrab Khairuddin. Selanjutnya ia menyampaikan, secara umum tingkat kepatuhan Parpol peserta Pemilu di KSB cukup baik. Heru bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di NTB. Tingkat pelanggaran Pemilu di KSB sangat minim baik yang dilakukan Parpol maupun para Calegnya. “Contoh terkait pemasangan APK (alat peraga kampanye). Dari pantauan kami minim sekali ada APK yang dipasang di luar zona. Tidak seperti di tempat lain, semrawut bahkan ada yang di luar zona dan melanggar estetika,” Khairuddin tukasnya.(bug) (Suara NTB/bug)
Mataram (Suara NTB) Atlet atletik andalan NTB Iswandi masih dipercaya mewakili NTB di kancah nasional. Atlet yang pernah menyandang gelar pelari tercepat di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau tahun 2012 ini kembali dipersiapkan mewakili NTB di Pra-PON hingga PON di Papua Tahun 2020. Iswandi yang diwawancara Suara NTB di sela-sela menjalani latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (13/2) menu-
turkan kegiatan latihan yang diikutinya di GOR Turide Mataram cukup beralasan. Pasalnya dia menjadi salah satu atlet dari 17 atlet atletik yang dipersiapkan PASI NTB dan KONI NTB mengikuti PraPON 2019 hingga PON 2020. “Latihan ini dalam rangka persiapan Pra-PON atletik dan menghadapi PON XX di Papua tahun 2020. Target saya lolos limit SEA Games dulu,” ucapnya. Mantan pelari tercepat di Indonesia ini akan dipersiap-
kan mengikuti tiga nomor atletik di ajang single event mau pun multi event nasional. Tiga nomor tersebut adalah perorangan 100 meter, 200 meter dan estafet 4X100 meter. Menjalani persiapan di tiga nomor atletik, atlet berusia 28 tahun ini mengaku tak berani sesumbar. Pasalnya persaingan di nomor sprinter sangat ketat, apalagi saat ini telah muncul atlet muda, Lalu Muhammad Zohri yang berhasil merebut gelar juara dunia 100 meter Usia 21 tahun di
Finlandia tahun 2018. Catatan waktu Zohri 10.18 detik kata Iswandi sulit dikalahkannya, sebab catatan waktu terbaiknya 10.43 detik. Meski dirasakan sulit menghadapi Zohri, Namun Iswandi masih memiliki ambisi membawa harum nama NTB di multi event nasional. Iswandi berharap bisa menjadi satu tim estafet 4x100 meter NTB bersama Zohri dan atlet lainnya. Tidak hanya bertekad membawa tim estafet 4x100
meter NTB juara PON. Namun Iswandi juga berambisi untuk dapat tampil bersama Zohri di tim estafet atletik Indonesia di SEA Games 2019. Target Iswandi untuk perkuat tim estafet Indonesia di SEA Games 2019 cukup beralasan. Pasalnya ia sudah lepas dari cedera panjang yang menimpa kakinya. “Kaki saya sudah sembuh, dan sekarang saya sudah bisa menjalani latihan berat. Saya optimis bisa meraih tiket SEA Games 2019,” ujarnya. (fan)
ISWANDI - Mantan pelari tercepat Indonesia, Iswandi mengikuti latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (13/2). (Suara NTB/fan)
Iswandi Disarankan Pindah ke 400 Meter
Mataram (Saat NTB) Peluang Iswandi meraih medali emas di nomor 100 meter atletik nasional dinilai sangat tipis. Beberapa pihak menyarankan Iswandi pindah ke nomor 400 meter agar bisa merebut medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020. “Iswandi sulit dapat meraih medali emas di 100 meter. Sebab lawannya Iswandi, Lalu Muhammad Zohri punya catatan waktu yang sangat tajam. Saran saya Iswandi sebaiknya dipersiapkan di nomor 400 meter,” ucap salah seorang pembina olahraga di NTB yang tak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu pelatih Atletik NTB, I Gusti Bagus Wirasantana yang dimintai tanggapannya oleh Suara NTB, Rabu (13/2) kemarin terkait usulan Iswandi pindah nomor mengatakan usulan tersebut cukup rasional. Namun dia tak dapat memaksakan atlet untuk beralih ke nomor lain.
“Kalau Iswandi pindah di nomor 400 meter sangat memungkinkan bisa meraih medali emas di level nasional. Tapi kita kembali lagi kepada atletnya. Apakah dia mau,” ucapnya. Menurut Bagus, bila melihat dari segi usia memang sangat sulit Iswandi meningkatkan kecepatan larinya
di nomor 100 meter. Pasalnya usia Iswandi tidak lagi dikatakan muda, yakni 28 tahun. Diakuinya peningkatan speed di nomor 100 meter dan 200 meter dapat dilakukan pada saat usia atlet masih muda, yakni sekitar 19 hingga 25 tahun. Namun usia Iswandi saat ini sudah tidak muda lagi dan sangat sulit mengalahkan catatan waktu Zohri. Meski sulit meningkatkan kecepatannya, namun Iswandi kata Bagus masih dapat dian-
dalkan NTB untuk perkuat tim estafet 4x100 meter. Pasalnya catatan waktu yang pernah dicatat Iswandi di 100 meter masih dapat bersaing di kancah nasional. Sebagaimana diketahui catatan waktu terbaik Iswandi di 100 meter 10.41 detik. Sementara pesaingnya, Lalu Muhammad Zohri mencatat waktu terbaik 10.18 detik. Kalau dilihat selisih catatan waktu kedua atlet ini cukup jauh berbeda. Zohri lebih tajam 0,23 detik. (fan)
Tes Calon Pelatih Pelatda Mayung Berlanjut Mataram (Suara NTB) Tes calon pelatih Pelatda Mayung ternyata masih berlanjut. Sebanyak empat pelatih cabor menjalani tes tulis di Sekretariat KONI NTB, Selasa (13/2). Pantauan Suara NTB di lokasi terdapat empat orang pelatih yang menjalani tes. Terdiri dari dua pelatih cabor kempo, sementara dua pel-
atih lainnya dari cabor atletik dan pencak silat. Panitia Tes Calon Pelatih Pelatda Mayung,Wibowo Budi Santoso yang dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela kegiatan tes calon pelatih mengatakan, tes tersebut akan menjadi kesempatan terakhir bagi calon pelatih cabor yang masuk dalam Pelatda Mayung 2019.
“Hari ini kesempatan terakhir bagi semua pelatih menjalani tes calon pelatih Pelatda Mayung. Jadi setelah tes ini tidak ada lagi,” ucapnya. Dijelaskan Bowo, tes calon pelatih Pelatda Mayung sesungguhnya sudah dimulai sejak 29 Januari lalu. Namun pada pelaksnaan tes itu tidak semua pelatih bisa ikut. Oleh karena itu pihak panitia mem-
berikan kesempatan kepada pelatih yang belum mengikuti tes. Menurut Bowo, tes yang berlangsung di Sekretariat KONI NTB Jl. Bung Hatta Mataram, Rabu (13/2) kemarin akan menjadi kesempatan terakhir pelatih yang belum mengikuti tes. Pasalnya yang setelah tes tersebut tidak adalagi tes.
Diakuinya, pelaksanaan tes kemarin diikuti sebanyak empat pelatih, diantaranya Arya Yuniawan pelatih atletik, Mardiansyah dari cabor pencak silat, Agus Suhariyanto dan rekannya dari cabor kempo. Dalam kegiatan tes itu masing-masing pelatih diharuskan mengisi lembar jawaban yang sudah disediakan oleh panitia tes. (fan)
Macet, Pelayanan Air Bersih di Dompu
(Suara NTB/fan)
TES - Pelatih pencak silat, Mardiansyah menjalani tes calon pelatih Pelatda Mayung di Sekretariat KONI NTB, Rabu (13/2).
Mardiansyah Akhirnya Jalani Tes Calon Pelatih Pelatda Mayung Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama menunggu panggilan, pelatih silat NTB, akhirnya diberikan kesempatan mengikuti tes calon pelatih Pelatda Mayung 2019. Pelatih yang pernah sukses mengantarkan atlet pencak silat PPLP NTB, Yuliana juara dunia itu hadir atas panggilan KONI NTB. KONI NTB sengaja mengundang Mardiansyah untuk mengikuti tes calon pelatih Pelatda Mayung karena Mardiansyah dinilai sebagai pelatih yang memiliki lisensi kepelatihan nasional serta pernah melatih atlet pencak silat Pelatda Mayung NTB tahun 2018. Mardiansyah yang dikonfirmasi Suara NTB usai mengikuti tes calon pelatih Pelatda membenarkan bila dia telah mengikuti tes calon pelatih Pelatda Mayung. Keikutsertaan Mardiansyah dalam tes calon pelatih Pelatda Mayung NTB tersebut berdasarkan surat pemanggilan dari KONI NTB. Informasi yang diterima Suara NTB, pihak KONI NTB sudah bersurat ke pihak IPSI
NTB untuk mengusulkan kembali pelatih. Pasalnya empat pelatih yang diajukan IPSI NTB tak ada yang memenuhi standar pelatih nasional. “Ada empat pelatih yang diusulkan oleh IPSI NTB. Dua pelatih tidak memenuhi standar, sementara dua pelatih lainnya absen (tidak ikut tes),” ucap panitia Pelatda Mayung Wibowo Budi Santoso kepada Wartawan di Sekretariat KONI NTB, Rabu (13/2). Wibowo mengatakan, pihak KONI NTB terpaksa memanggil pelatih silat,Mardiansyah untuk mengikuti tes, pasalnya panitia Pelatda Mayung sudah menetapkan tiga atlet silat untuk mengikuti Pelatda Mayung 2019. Sementara pelatih silat belum ditetapkan karena IPSI NTB belum mengusulkan kembali pelatih. “Kita sudah bersurat ke IPSI NTB untuk mengusulkan kembali pelatih. Namun belum ada balasan. Kita mengambil sikap memanggil Mardiansyah karena dia pernah melatih di Pelatda Mayung 2018,” jelasnya. (fan)
Dompu (Suara NTB) – Pelayanan air bersih ke sebagian besar pelanggan PDAM di Kecamatan Woja kembali terganggu. Pasalnya, jaringan pipa induk darurat di Bendungan Kemudi rusak dan terangkat dari posisi normal setelah terseret banjir Senin 11 Februari kemarin. Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (13/2) mengatakan, berubahnya posisi pipa induk tersebut membuat tampungan air per detiknya menurun drastis, dari 40 liter kini hanya mampu lima liter. “Biasanya 40 sekarang hanya mampu lima liter, dengan jumlah itu tidak mungkin bisa di layani daerah mana-mana, hanya nampungnya di bak itu saja,” kata dia. Atas adanya gangguan pelayanan selama beberapa hari kedepan itu pihaknya mengingatkan agar para pelanggan tetap tenang, serta tidak melakukan upaya-upaya yang justru akan mengalihkan fokus perhatiannya terhadap perbaikan kondisi pipa induk tersebut. Saat ini, tegas Agus Supandi, PDAM sudah melayangkan surat permohonan bantuan alat berat ke PT. NHK untuk penggalian areal penanaman pipa yang terseret banjir. Upaya itu diakui hanya penanganan darurat semata, sedangkan untuk langkah penanggulangan permanen dengan memperbaiki bendungan Kemudi masih menunggu kejelasan dari instansi tehnis Dinas PU. “Tahun kamarin kita sudah bersurat tapi ndak jadi kerja karena hujan, sekarang kita bersurat lagi ke Bupati, PU, BPBD untuk penanganan permanen itu,” ujarnya. Rencana perbaikan sumber air baku itu diharap bisa terealisasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi teriakan masyarakat akan sulitnya pasokan air. Sementara itu, salah seorang warga di
Lingkungan Gite, M Yusuf kepada Suara NTB mengaku, beberapa hari terakhir memang belum merasakan pasokan air bersih dari PDAM, tetapi beruntung salah seorang tetangganya memiliki sumur sehinga bisa dimanfaatkan sementara waktu untuk memenuhi keperluan rumah tangganya.
Hal serupa juga diakui Abdul Hafiz warga Selaparang, hanya saja kondisi ini tidak begitu membebani lantaran masih bisa mengadalkan saluran irigasi pertanian yang ada sebagai tempat mandi dan sebagainya. “Kecuali untuk minum baru kita beli air, terkadang juga ambil langsung di bak PDAM,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/PDAM)
PERBAIKI PIPA - Tampak petugas PDAM tengah meperbaiki pipa yang rusak terseret banjir, Rabu (13/2).
SUARA NTB
Kamis, 14 Februari 2019
Halaman 12
Pejabat yang Bakal Dilantik Diduga Telah Disiapkan Mataram (Suara NTB) Pelantikan pejabat eselon dua hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPTP) maju dari jadwal ditetapkan sebelumnya. Pejabat yang bakal dilantik disinyalir telah pula disiapkan. Seperti diketahui, 22 pejabat berkompetensi menempati lima formasi JPTP. Yakni, jabatan Kadis Pendidikan, jabatan Kadis Pora, jabatan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta jabatan Kadis Kominfo. Sumber Suara NTB mengatakan, pelaksanaan pansel tak jauh dari sekadar formalitas. Pejabat yang bakal mengisi ja-
batan tersebut disinyalir telah disiapkan. “Nama - namanya sudah disiapkan,” kata sumber. Sumber ini membeberkan, yang berpeluang mengisi posisi strategis itu yakni, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansur. Ia akan ditempatkan di Dispora menggantikan H. Amran M. Amin yang digeser ke Dinas Perdagangan. Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, H. Irwan bakal mengisi jabatan ditinggalkan Miftahurrahman sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Camat Mataram, Hariadi berpeluang mengisi posisi staf ahli bidang pemerintahan, politik dan hukum. Kepala SMAN 2
Mataram, Sahnan dipercaya mengisi posisi Kadis Pendidikan. Dan, jabatan Kadis Kominfo bakal ditempati oleh Kabag Layanan dan Pengadaan, Ir. Moh. Suryadi. “Kalau staf ahli sebenarnya dua orang. Pak Syaekhul dan Pak Hariadi. Peluang besar itu pak camat,” sebut sumber. Kemungkinan nama - nama itu bisa berubah di akhir waktu sebelum dikirim ke KASN. “Tergantung komunikasi dan lobi,” ucapnya. Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, membenarkan ada keinginan walikota melaksanakan mutasi pada Jumat (15/2) besok. Keinginan pejabat pembina kepegawaian telah disampaikan secara lisan ke KASN. “Memang ada keinginan Pak Wali mengisi sesegera mungkin. Jika memungkinkan Hari Jumat,” kata Sekda ditemui Rabu (13/2). Tapi Sekda membantah bahwa nama - nama pejabat yang
bakal dilantik telah disiapkan. Dia berdalih, tim pansel saja belum selesai merekap dan menyerahkan tiga nama ke pejabat pembina kepegawaian. “Ndak ada. Hasil rekap kan belum,” ucapnya. Pertimbangan lebih cepat melantik pejabat murni keinginan kepala daerah. Dengan catatan tidak mengurangi proses. Persoalan rekam jejak sambung Eko, sudah terlihat dari hasil seleksi administrasi. “Beda dengan seleksi Sekda. Rekam jejak harus diumumkan ke publik,” demikian kata Eko. (cem)
(Suara NTB/cem)
PSIKOTES - Para pelamar JPTP Lingkup Pemkot Mataram, serius mengerjakan soal psikotes pada tahap ketiga di Kenari Kantor Walikota Mataram, Rabu (13/2).
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6031 HD NOKA/NOSIN : MH1JF8116AK046294/ JF81E-1049321 AN.SAIFUL KHAIRI HLG D’SKTR JL.RAYA MENUJU SEKOTONG HLG STNK R4 TOYOTA YARIS DR.1719 AR NOKA/ NOSIN : MR054HY91C4700477/INZY705780 AN.ABDUL MA’AD MUNIR HLG D’SKTR JL.SANDUBAYA KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
HLG STNK R2 HONDA DR.6844 CK NOKA/NOSIN : MH1JFB113CK266749/ JFB1E-1263319 AN.HIZAM HERMAWAN HLG D’SKTR JL.SULTAN KAHARUDIN SEKARBELA
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 14 Februari 2019
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
Selektif Pilih Investor JANJI investor yang akan mengelola Pasar Kebon Roek menjadi pasar modern di hadapan petinggi Pemkot Mataram beberapa waktu lalu nasibnya sepertinya tidak jauh beda dengan janji-janji manis investor sebelumnya. Pengusaha asal Jakarta yang bakal mengelola Pasar Kebon Roek hingga kini belum memberikan kabar tentang tindak lanjut rencana pengelolaan seperti dijanjikan. Jika investor ini batal merealisasikan rencana investasinya tentu merupakan kabar buruk bagi Pemkot Mataram yang sudah menggelar karpet merah. Kejadian ini tentu sudah ke sekian kalinya dihadapi oleh Pemkot Mataram saat investor yang janjinya siap berinvestasi, tapi hilang tanpa kabar. Beberapa aset milik Pemkot Mataram sempat dilirik oleh investor dan sudah ada nota perjanjian hingga groundbreaking, tapi investasi yang diharapkan tidak kunjung datang. Bahkan, saat dikonfirmasi keberadaannya oleh perwakilan pemerintah daerah di alamat perusahaan yang diberikan, selalu ada alasan yang disampaikan. Dan hingga kini tidak ada kabarnya sama sekali. Memang kalau dilihat, rencana pengelolaan Pasar Kebon Roek tidak seperti aset-aset daerah yang lain. Jika Pasar Kebon Roek masih sebatas dari investor menyatakan minatnya untuk berinvestasi dan masih ditunggu oleh pemerintah daerah untuk berinvestasi. Sementara penataan eks Pelabuhan Ampenan, Taman Wisata Loang Balok, Mataram Water Park sebelumnya sudah ada perjanjian untuk pengelolaan antara pemerintah dan investor. Namun, dalam jangka waktu tidak terlalu lama, investor yang akan mengembangkan aset ini justru menghilang dan tidak melanjutkan pola kerjasamanya. Jika melihat waktu pertemuan antara investor dan walikota pertengahan Januari 2019 lalu, ada dua kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan pertama, investor tersebut tidak serius berinvestasi dan hanya sekadar penjajakan. Sementara kemungkinan kedua, investor ini masih melakukan persiapan dan perencanaan matang, sehingga masih menunggu waktu tepat untuk merealisasikan investasinya. Namun, munculnya kekhawatiran seperti disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura terhadap keberlangsungan rencana investasi di Pasar Kebon Roek cukup beralasan. Pemkot Mataram khawatir investor sama saja dengan calon investor sebelumnya yang hanya memberikan harapan, tapi tidak mampu merealisasikan janjinya. Untuk itu, adanya harapan terealisasinya janji investor yang akan menjadikan Pasar Kebon Roek sebagai pasar modern ini cukup besar. Apalagi kalau ini terealisasi, dampaknya bagi wajah Kota Mataram, khususnya dan NTB umumnya cukup bagus bagi wisatawan. Pasar Kebon Roek yang biasanya kumuh setidaknya nanti jadi lebih modern dan tertata baik dengan tetap mengakomodir para pedagang yang berjualan di lokasi itu. Sambil menunggu investor yang berencana mengembangkan Pasar Kebon Roek ini, tidak ada salahnya juga Pemkot Mataram terus menjalin komunikasi dengan pihak investor. Jika memang investor bersangkutan tidak serius untuk berinvestasi dengan rencana yang sudah ditawarkan, maka Pemkot Mataram tidak terlalu banyak berharap. Namun, jika dari hasil komunikasi masih ada peluang untuk berinvestasi, tidak ada salahnya juga memberikan kesempatan pada investor bersangkutan. Kesempatan yang diberikan tentunya harus diberikan batasan waktu, sehingga saat investor ini tidak serius, pemerintah langsung bertindak. Meski demikian yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana Pemkot Mataram lebih selektif memilih investor. Jangan sampai investor yang datang ingin berinvestasi hanya investor ‘’Akan’’ yang tidak memiliki modal dan menyampaikan janji-janji saja. (*)
OPINI
Halaman 14
Manajemen Terpadu Limbah Pemilu di NTB Geliat Pemilu semakin menghangat. Seluruh pelosok nusantara kini diwarnai adu kreasi dan strategi antar kandidat dalam berkampanye. Ruang-ruang publik strategis pasti akan dipenuhi beraneka atribut kandidat. Dalam hal ini kedewasaan berpolitik akan diuji. Selain mematuhi aturan formal, penyelenggaraan Pemilu tentunya dituntut juga menjunjung norma, etika, dan estetika. RINSIP kampanye yang harus disadari dan dijunjung tinggi salah satunya adalah ramah lingkungan. Kampanye penting mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat serta tidak merusak lingkungan. Di tengah persaingan berebut suara, masing-masing kandidat berlomba tidak terbatas dalam menyebar atribut. Fenomena ini menunjukkan iklim positif dalam kacamata politik meski mengkhawatirkan secara ekologis. Limbah Pemilu Atribut kampanye yang umum digunakan adalah bendera, baliho, umbul-umbul, rontek, spanduk, leaflet, stiker, kaos, dan lainnya. Kebutuhan yang besar akan atribut tentu akan berdampak positif pada gerak roda ekonomi masyarakat. Harapannya semua kandidat akan melakukan pemesanan kepada UMKM. Tetapi di sisi lain muncul kekhawatiran dampak negatif berupa potensi limbah yang dihasilkan, baik fisikal maupun visual. Misalkan saja setiap pasangan kandidat memasang semua atribut di tiap kampung, maka ruang yang ada pasti tidak akan mampu menampungnya. Keterbatasan ruang atau jalan akan berdampak pada semrawutnya pemasangan atribut. Sangat mungkin pemasangan akan berjejal rapat dan 1 titik dapat menumpuk banyak atribut. Belum lagi, pe-
Oleh: RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
masangan masih berebut lokasi strategis dan tempat legal. Wajar, jika hasilnya atribut di jalan akan berpotensi menjelma jadi sampah visual. Potensi atribut atau alat peraga lain yang bisa menjadi limbah adalah stiker dan kaos. Jangkauan atribut ini adalah rumah bahkan individu. Satu rumah atau individu bahkan dapat menumpuk atribut dari semua parpol. Stiker yang terpasang sembarang berpotensi menjadi sampah visual.Kaos yang umum nya berkualitas buruk akan cepat rusak dan lagi-lagi berpotensi menjadi limbah di rumah. Berdasarkan bahannya, secara umum terdapat potensi limbah pemilu berupa kertas, kain, dan plastik. Kebanyakan atribut kampanye adalah berbahan plastik. Atribut seperti baliho atau banner spanduk yang diproses dengan digital printing menggunakan bahan dasar plastik polietilena dan polipropilena. Selain hasilnya bagus dan prosesnya cepat, harganya pun terjangkau. Bahan plastik kurang ramah lingkungan. Sampah plastik hanya dapat ditangani dengan pemakaian kembali (reuse) maupun daur ulang (recycle). Reuse sampah plastik umumnya pada skala rumah tangga, misalnya tempat cat plastik digunakan kembali untuk pot atau ember. 80% jenis sampah plastik juga dapat diproses kembali atau daur ulang (Syafitrie, 2001). Syarat agar sampah plastik dapat didaur ulang antara lain sampah harus dalam bentuk tertentu sesuai kebutuhan (biji, pellet, serbuk, pecahan), harus homogen, tidak terkontaminasi, serta diupayakan tidak teroksidasi. Agar syarat tersebut terpenuhi, sebelum digunakan sampah plastik haruslah diproses melalui tahapan sederhana, yaitu pemisahan, pemotongan, pencucian, dan penghilangan zat-zat yang ada (Sasse dkk.,1995). Manajemen Terpadu Ramah lingkungan bukan hanya tanggung kontestan, tetapi juga
RADIO
penyelenggara pemilu dan pemerintah. Pertama, kontestan sudah saatnya menjadikan desain ramah lingkungan sebagai jurus kampanye. Dimulai dari hal-hal sederhana, seperti minimalisasi atribut berbahan plastik, tidak memasang atribut di pohon dengan paku, tidak mengganggu lalu lintas, minimalisasi sampah di setiap kegiatan, serta melakukan pengelolaan baik pra, saat, maupun pascakampanye. Kedua, bagi penyelenggara pemilu perlu mengatur, mengawasi, hingga memberi sanksi atas pelaksanaan kampanye agar ramah lingkungan. KPU diharapkan dapat mengatur agar pemasangan atribut dapat dilakukan kolektif dari seluruh peserta pada titik-titik yang ditentukan. Perlu koordinasi dengan peserta agar esensi kampanye sebagai pendidikan politik tidak terkurangi. Sedangkan Bawaslu memiliki ranah kontribusi pada pengawasan dan evaluasinya. Ketiga, pemerintah juga punya ruang tanggung jawab dan wewenang berkontribusi. Pemerintah daerah melalui peraturan bupati/walikota dapat mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Agar optimal dan tidak terkesan membatasi hak kandidat berkampanye, maka perlu koordinasi intensif antara pemerintah daerah, KPU, dan peserta Pemilu. Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan dapat memberikan bimbingan teknis dan jika perlu memfasilitasi peralatan tentang bagimana memilih bahan atribut hingga mekanisme memelihara, mendaur ulang, serta mengelola limbah pemilu yang ramah lingkungan. Satpol PP bekerjasama dengan Bawaslu dapat menjadi ujung tombak dalam mengawasi hingga mencabuti atribut yang terbukti melanggar aturan dan menimbulkan sampah visual. Strategi dan orentasi upaya penanganan mesti berpihak pada masyarakat. Usaha kreatif dapat ditumbuhkan pada produksi berbasis pemakaian kembali. Keberlanjutan usaha ini juga masih dapat
dikembangkan pascaPemilu yaitu untuk menangani sampah iklan di jalanan. Limbah memang berbahaya, namun jika dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan berbalik menjadi berkah. Artinya, penanganan limbah pemilu jika dilakukan secara terpadu dan serius justru dapat menguntungkan secara ekonomis, ekologis, hingga politis. Secara substansial kampanye dituntut menjadi media pendidikan lingkungan. Visi-misi kontestan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan mesti mewarnai proses kampanye. Kita tunggu kontestan pemilu mana yang peduli dan kreatif mendesain kampanye ramah lingkungan, minim limbah, minim sampah visual, dan berkomitmen memperjuangkan isu lingkungan di NTB.
POJOK Kapal tangkap berukuran besar mulai masuk ke PP Teluk Awang Peluang dan kesempatan kerja baru terbuka
*** PDIP desak kasus GNE diusut penegak hokum Menunggu hasil audit investigasi Inspektorat
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2019
TP4D Kawal Dua Proyek Strategis Daerah Dari Hal. 1 Sebelumnya, permintaan resmi untuk pendampingan TP4D diajukan RSUP NTB, melalui pemaparan awal kegiatan Senin (11/2) lalu di Inspektorat NTB. Penjelasan soal item proyek disampaikan Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUP NTB, dr H. Agus Rusdhy Hamid, Sp.OG (K) MARS di hadapan auditor Inspektorat dan tim pendamping kejaksaan dan kepolisian. Sementara Wadir Pelayanan dalam paparannya saat itu menjelaskan, pengadaan untuk sarana dan prasarana alat alat kedokteran itu untuk tahun 2019. Total anggaran mencapai Rp127,6 miliar. Rincian sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp113,38 miliar dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp14 miliar. Pengajuan pendampingan di awal kegiatan, sehingga saat ini tahapannya pihak RSUP sedang menyusun perencanaan untuk pengadaan. Tujuan pendampingan, untuk mengawal dan memastikan pengadaan itu memang sesuai dengan kebutuhan medis setempat. Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menanggapi paparan awal tersebut. Dicermatinya, dari total anggaran pengadaan, sebagian besar tersedia dalam e-catalog, sehingga memungkinkan dilakukan pembelanjaan secara online. Advis juga dilakukan pada tiga jenis peralatan yang tidak masuk dalam e –catalog, dengan nilai cukup besar dari total anggaran itu. Sehingga RSUP meminta semacam legitimasi dari TP4D untuk menggunakan pola lain dalam proses pengadaan. Sehingga kami sarankan jika tidak ada di e-catalog, maka sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018, harus melalui lelang terpisah. ‘’Atas dasar itulah, RSUP meminta pendampingan untuk advis hukum, untuk bisa membantu PPK sehingga proses berjalan sesuai ketentuan,’’ jelas Dedi Irawan. Selain permintaan dari RSUP, TP4D juga turun ke lapangan, mengecek perkembangan pekerjaan fisik proyek kapal latih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Nilai proyek senilai Rp24 mil-
iar itu ditargetkan selesai akhir pekan ini sesuai dengan konrak. TP4D terdiri dari unsur Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, Ditreskrimsus Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB. Tim turun lengkap, menghadirkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berkomunikasi langsung dengan TP4D di lokasi. Dihadirkan juga dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang berwenang melakukan pengkelasan kapal, ahli teknis perkapalan, perikanan dan syahbandar, termasuk tim Project Hand Over (PHO). Proyek ini diketahui milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB dengan nomenklatur proyek kapal latih untuk SMK kelautan se NTB. Proyek pengadaan 11 unit kapal itu dengan bahan fiberglass, saat ini dalam proses pengerjaan oleh CV. SFM selaku pemenang lelang. Proyek disebut alat praktik SMK Nautika Kapal Penangkap Ikan (kapal latih) ini, bersumber dari APBD 2008 dengan nilai Pagu Paket Rp24.585.000.000. Dijelaskan Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, pemeriksaan dilakukan bersama tim lengkap di galangan kapal, Desa Kebon Ayu Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, ada sejumlah temuan, namun sifatnya tidak prinsip. ‘’Seperti tempat tidur yang belum dipasang, alat navigasi juga belum dipasang. Tapi alatnya sudah ada, tinggal di pasang saja. Pertimbangan tidak dipasang karena faktor keamanan,’’ kata Dedi Irawan. Ada sembilan kapal dengan bahan utama fiberglass yang diperiksa siang kemarin bersama tim gabungan termasuk para ahli. Dari jumlah itu, ada dua yang belum tuntas dikerjakan. Catatan pihaknya, dua unit itu harus tuntas Sabtu pekan ini. “Kami sudah memberikan batas waktu, agar sesuai kontrak, pengerjaan tuntas Sabtu ini,” tandasnya. (ars/*)
Tidak Ada Masalah Dari Hal. 1 Selama proses penyidikan dan penetapan tersangka, TR tak ditahan. Berkas sudah dinyatakan P21 oleh Pidsus Kejati NTB dan tinggal dilimpahkan. Menurut Dir Reskrimsus, soal jabatan TR sebagai Kepala BPBD Kabupaten Bima menjadi soal lain. Baginya, tidak ada hubungannya dengan penanganan kasus tersebut. ‘’Kami tetap profesional, apapun jabatannya. Apalagi berkas kasus ini sudah lengkap,’’ ujarnya. Dalam waktu dekat, ia berkoordinasi dengan Subdit III Tipikor untuk mengecek agenda pemanggilan TR dan ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi NTB pun sudah menyatakan berkas kasus ini lengkap. ’’Untuk penyidikan dari kepolisian, kasus fiberglass sudah P-21,’’ beber Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan. Tahap dua merupakan rangkaian selanjutnya penyidikan
kasus yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap. Yakni berupa pelimpahan tersangka dan barang bukti, dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Tersangka TR, pada saat masih berdinas di Dinas PU Kabupaten Bima menjabat Kabid Bina Marga. Kini dia menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Bima. Tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga proyek pengadaan lima sampan fiberglass tersebut merugikan negara Rp159,8 juta. Modus korupsi dalam kasus tersebut, diduga adanya kongkalikong dengan rekanan. Pengadaan lima unit sampan diduga digelembungkan dan di bawah spesifikasi standar. Proyek yang menelan anggaran Rp1 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Transdes itu sebelumnya ditangani Polres Bima. (ars)
Jabatan Kepala Biro Humas dan Biro AP Dipansel Dari Hal. 1 ‘’Baperjakat hanya menyiapkan bahan. Nanti akan disampaikan ke pimpinan,’’ katanya. Saat ini, kata Fathurrahman, ada dua jabatan eselon II yang lowong. Yakni jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol, serta Kepala Biro AP dan LPBJP. Kemudian jabatan eselon III yang akan lowong per 1 Maret sekitar 40 orang dan eselon IV sekitar 100 orang. ‘’Kita utamakan mengisi jabatan yang kosong. Termasuk juga mempanselkan dua jabatan eselon II. Pansel sudah dibuat. Mungkin satu atau dua hari ini dibuka untuk pendaftaran,’’ ungkapnya. Dalam pengisian jabatan eselon III dan IV, kata
Fathurrahman Kepala OPD diberikan kesempatan mengusulkan namanama calon pejabat ke Baperjakat. Usulan Kepala OPD tersebut kemudian digodok di Baperjakat. Namun, tak serta merta apa yang menjadi usulan OPD akan diakomodir. ‘’Namanya OPD banyak motif, ada like dan dislike, loyalitas. Kita akan padukan dengan Baperjakat. Alasan mengeluarkan seseorang dari suatu OPD kenapa, harus kita tahu. Sehingga diminta Pak Gubernur dicermati oleh masing-masing asisten. Tak serta merta usulan OPD dikabulkan. Itu diskresinya di Pak Gubernur,’’ tandasnya. (nas)
Wagub: Angka Buta Aksara di NTB Tidak Mengkhawatirkan Dari Hal. 1 Data yang dikeluarkan BPS terkait distribusi penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf menurut kelompok umur di NTB adalah sebanyak 0 persen untuk penduduk usia 1524 tahun, 2 persen untuk pen-
duduk usia 25-34 tahun, 12 persen untuk penduduk usia 35-44 tahun, 21 persen untuk penduduk usia 45-54 tahun, 33 persen untuk penduduk usia 55-64 tahun, dan 32 persen untuk penduduk usia 65 tahun ke atas. (nas)
Halaman 15
Pelantikan 121 Pejabat di Lotim Mendadak Dibatalkan Selong (Suara NTB) Pelantikan 121 pejabat lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim), Rabu (13/ 2) mendadak dibatalkan. Pembatalan diumumkan sekitar pukul 17.30 Wita oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim di ruang Rupatama lantai II kantor Bupati Lotim. Padahal ratusan pejabat yang akan dilantik untuk menduduki posisi JBT pratama, administrator, dan pengawas itu sudah datang dan siap dilantik sejak pukul 13:30 wita. Pelantikan yang dibatalkan secara mendadak ini cukup membuat para pejabat yang akan mengemban jabatan, baik sebagai JPT Pratama, Administrator dan Pengawas yang pada pagi harinya mendapat undangan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu kecewa. “Gak jadi kami dilantik, kami datang dari pukul 15:00 wita, sungguh mengecewakan,”ujar salah satu calon akan dilantik yang enggan dikorankan namanya. Sekda Lotim, H. Rohman Farly, mengatakan bahwa atas nama pemerintah daerah menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dan keterlambatan dalam pemberian
informasi terkait penundaan pelantikan. Kondisi ini dikarenakan adanya beberapa persoalan administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelantikan dilakukan. ‘’Atas nama pemerintah daerah, kami mohon maaf. Pelantikan kami tunda karena ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan daripada menjadi masalah di kemudian hari,’’ ujarnya. Selain itu, lanjut Sekda, pelantikan seharusnya dilaksanakan pada pukul 13.30 Wita, akan tetapi terpaksa dilakukan penundaan. Untuk kepastian pelaksanaan pelantikan terhadap ratusan yang sebelumnya ditetapkan ini, Sekda mengatakan supaya menung-
Pemuda NU Nilai Penamaan Bandara dengan Nama Pahlawan Sudah Tepat Mataram (Suara NTB) Forum Komunikasi Pemuda Nahdlatul Ulama (NU) NTB angkat bicara soal nama bandara internasional KH. TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid (ZAM). Menurut mereka, penamaan bandara dengan nama pahlawan nasional asal NTB tersebut dinilai sudah sangat tepat. “Sudah selayaknya kita menghargai jasa pahlawan ZAM, maka sangatlah wajar kita untuk menerima dan menetapkan ZAM sebagai bandara kebanggaan warga NTB,’’ kata Ketua Forum Komunikasi Pemuda NU NTB, Suaeb Qury kepada Suara NTB, Selasa (12/2). Suaeb mengajak semua elemen masyarakat untuk bisa menerima penamaan bandara internasional tersebut dengan nama pahlawan ZAM. Sebab perdebatan nama bandara bukan hal yang subtansial. Jika bercermin pada bandara internasional di daerah lainnya juga, hampir rata-rata menggunakan nama pahlawan di daerah tersebut. ‘’Terkait dengan bandara, sudah saatnya se-
mua elemen menerima kenyataan, bahwa bukan saatnya menolak atau ngotot mempertahankan nama BIL. Saya atas nama generasi muda NU, mengimbau agar polemik nama bandara disudahi,’’ katanya. Ditegaskan Suaeb, bahwa bandara tersebut bukan milik satu golongan dan juga kelompok, namun milik semua masyarakat NTB. Begitu juga dengan Pahlawan Nasional Zainuddin Abdul Madjid, juga bukan milik satu golongan, tapi milik semua masyarakat NTB. Terakhir disampaikan bahwa ketetapan nama bandara tersebut juga telah melalui prosedur hukum, mulai dari persetujuan oleh DPRD NTB, pemerintah daerah dan baru kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini, kementerian perhubungan. ‘’Nama Bandara ZAM itu kan sudah prosedural, melalui paripurna DPRD, kemudian diusulkan dan sudah mendapatkan pesetujuan Kemenhub,’’ pungkasnya. (ndi/*)
gu keputusan atas kebijakan berikutnya. ‘’Saya berharap kita semua maklum atas kondisi ini,’’ harap Sekda. Usai menyampaikan penundaan pelantikan, Sekda langsung bergegas meninggalkan lokasi menuju berkerumun ratusan pejabat yang akan dilantik. Para pejabat itu sebagian besar menggunakan full dress, termasuk Sekda. Sementara ketika hendak dikonfirmasi, Sekda terburu-buru meninggalkan kantor bupati. Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BKPSDM) Lotim. Muhammad Hairi, enggan memberikan komentar terkait penundaan yang dilakukan secara mendadak tersebut. Adapun jumlah yang akan di-
Selain itu, tambahnya, STIP ini mampu menghasilkan produk yang bisa diserap oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam arti, produksi yang dihasilkan lebih efisien dan lebih terjangkau UKM, sehingga bisa menghasilkan produk yang membantu UKN meningkatkan hasil produknya tapi efisiensi. Selain itu, produk yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan standar di pasar serta produk yang dihasilkan laku dan terjual. ‘’Makanya seperti pak gubernur bilang STIP ini menjadi inkubator. Di mana STIP mem-
bantu meningkatkan produksi sekaligus juga membantu bagaimana hasil produksi bisa diserap oleh pasar,’’ tambahnya. Hal lain yang bisa dilakukan, ujarnya, adalah bagaimana STIP menjalin kemitraan dengan pihak lain terutama usaha-usaha di bidang perbengkelan las. Dalam hal ini, ujarnya mencontohkan, STIP bisa bermitra dengan pemilik bengkel las di Babakan atau Getap. Dalam menjalin kerjasama ini, ujarnya, pihak STIP menetapkan standar pada pemilik bengkel bisa menaikkan atau meningkatkan kualitas produk sesuai dengan yang sudah disepakati.
lantik itu sebanyak 121 orang terdiri dari JBT Pratama, administrator, dan pengawas. Terkait dengan proses sebelum penentuan siapa-siapa orang yang akan dilantik itu, lebih dari satu minggu dilakukan penyusunan dan persia-
pan berkasnya. ‘’Untuk penyusunan cukup lama, lebih dari satu minggu. Adapun jumlah yang akan dilantik 121 orang. Untuk lebih jelasnya, Pak Sekda yang lebih tahu,’’ ujarnya sembari menghindar konfirmasi media. (yon)
Tak Semua OPD Lobar Laksanakan Program Unggulan Bupati Giri Menang (Suara NTB) – Kebijakan Bupati Lombok Barat (Lobar) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) produk lokal tak semua dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Pasalnya, produk olahan seperti gula aren saja belum semua OPD yang membeli produk tersebut. Dalam Perbup tersebut, Bupati menginstruksikan agar OPD dan perhotelan membeli produk lokal hasil usaha kecil menengah (UKM) di Lobar. Sementara jumlah produksi dari gula aren sendiri mencapai 284,5 kilogram dalam satu hektar. Justru daerah lain yang aktif ingin menjalin kerjasama dengan Lobar untuk menyuplai kebutuhan gula aren. Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian Lobar, Damayanti dikonfirmasi Rabu (13/2) mengatakan, sebetulnya dalam Perbup tentang produk lokal tersebut pengusaha hotel di Lobar harus mengambil produk gula aren dan gula semut dari petani di Lobar, termasuk OPD harus juga membeli gula aren dari petani sehingga setiap ada tamu disuguhkan minuman dari gula aren tersebut. Dikatakan, dalam setiap pertemuan pihaknya sudah mengusulkan agar setiap OPD mengambil gula aren dari para petani. “Sebetulnya sudah ada OPD yang membeli produk lokal (gula aren), tapi ada juga OPD yang belum,” kata dia. PihaknyamendorongagarOPD
Kembangkan STIP, DRD Siap Bantu Pemprov NTB Dari Hal. 1
(Suara NTB/yon)
BATAL - Sejumlah pejabat yang akan dilantik, Rabu (13/2) siang kemarin. Namun pelantikan batal dilakukan dikarenakan adanya persoalan administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Tidak hanya itu, STIP harus membantu memasarkan produk yang dihasilkan mitra, sehingga tidak ada yang dirugikan dan bisa memberdayakan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang serupa. Jika ini berhasil setidaknya, salah satu program gubernur bisa berjalan dan tergantung dari manajemen STIP. Meski demikian, tambahKetua Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mataram ini, semuanya tergantung dari pihak pengelola STIP, karena DRD hanya membantu pemerintah dari sisi pemikiran dan pendapat, bukan dari sisi kebijakan. (ham)
memberikan contoh kepada pengusaha dengan membeli produk lokal. Sebab pihak hotel dan ritel modern saja sudah ada yang membeli produk lokal hasil petani. Namun jumlahnya masih sebagian hotel dan ritel, belum semua membeli produk lokal tersebut. Dijelaskan Damayanti, seandainya setiap bulan saja OPD mengambil produk lokal gula aren sebanyak 2 atau 3 kilogram, maka hal ini sangat membantu petani lokal. Apalagi belum lagi ditambah dengan para tamu. Sebetulnya lanjut dia Bupati sudah menyarankan kepada semua OPD agar menyuguhkan gula aren bagi para tamu di kantor OPD masing-masing. Terkait produk lokal gula aren ini tambah dia, beberapa waktu lalu ada study banding dari Pemda Kelungkung Bali yang datang ke Lobar. Daerah terkait pernah
menerapkan program gula aren dan gula semut juga, bahkan hasil produksinya cukup banyak, namun belakangan kolaps karena bahan baku habis. Daerah terkait pun meminta kerjasama dengan Lobar untuk menyuplai kebutuhan gula semut di hotel agar bisa mengambil dari Lobar. Namun phaknya belum menyanggupi, karena perlu meningkatkan produksinya. Sejauh ini tambah dia, luas areal pengembangan pohon enau (aren) seluas 310 hektar lebih dengan produksi mencapai rata-rata 284,5 kilogram dalam satu hektar. Jika dikalikan dengan jumlah luasan areal pengembangan enau maka produksi mencapai 88.505 kilogram atau 88,5 ton lebih. Dimana jumlah kelompok petani aren sendiri 26 kelompok dengan melibatkan petani sekitar 1.700 orang lebih. (her)
Fokus Perbaiki Kinerja Dari Hal. 1 ‘’Langkah-langkah kita sudah ada. Terutama kita sudah melihat dan mengevaluasi kinerja,’’ ujarnya. Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini menambahkan evaluasi kinerja GNE juga dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evaluasi kinerja ini diminta langsung oleh manajemen PT. GNE sejak beberapa tahun terakhir. Evaluasi kinerja yang dilakukan BPKP terhadap GNE untuk mengetahui kinerja manajemen GNE dalam hal ini direksi. Hasil evaluasi kinerja BPKP, kata Wirajaya juga menjadi bahan catatan Pemprov melakukan perbaikan perusahaan milik daerah tersebut di masa mendatang. ‘’Kalau memang terjadi hal seperti itu (dugaan korupsi). Di sana ada Sistem Pengendalian Internal (SPI). Itu perlu kita optimalkan. Kita harapkan bisa optimal juga bekerja. Begitu juga direksi mengoptimalkan sumber daya yang ada, dengan melihat peluangpeluang bisnis ke depan,’’ imbuhnya.
Mantan Penjabat Walikota Bima ini mengharapkan kinerja PT.GNE semakin baik ke depan. Dengan meminta dilakukan evaluasi kinerja keuangan dan perusahaan, harapannya benar-benar akuntabilitas dan transparansi dapat dipertanggungjawabkan. Seperti diketahui, PT. GNE menjadi sorotan setelah munculnya dugaan kebocoran keuangan sebesar Rp3,1 miliar. Nilai ini diduga merupakan akumulasi dari penggunaan anggaran dari tahun 2014 – 2017. Akibat dugaan kebocoran anggaran itu, internal PT. GNE melakukan audit melibatkan auditor independen. Audit kemudian diperkuat dengan pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dari hasil audit internal, ada indikasi potensi kerugian PT. GNE mencapai Rp3,1 miliar. Saat ini, Inspektorat NTB sedang melakukan audit investigatif mengenai dugaan kebocoran keuangan PT. GNE sebesar Rp3,1 miliar tersebut. Bahkan, Inspektorat sudah memeriksa salah satu mantan direktur perusahaan daerah tersebut. (nas)
PDIP Desak Kasus GNE Diusut Penegak Hukum Dari Hal. 1 ‘’Sudah jelas korupsinya di situ. Contoh soal ada pegawainya punya perusahaan dalam perusahaan di situ. Sudah begitu uang perusahaan dikirim ke rekening pribadinya. Belum jual ini jual itu, siapa yang tahu, ndak ada pengawasan di situ,’’ katanya. Karena mengetahui indikasi praktik keliru yang terjadi di dalam PT GNE itulah, menjadi alasan mengapa Fraksi PDI-P di DPRD NTB tegas menolak untuk menyetujui usulan penambahan modal sebesar Rp85 miliar yang diajukan pada tahun anggaran 2018 lalu ke DPRD NTB. ‘’Karena ini dikelola oleh orang-orang yang tidak profesional. Maka ketika diminta uang tambahan, Fraksi PDIP menolak. Stop, jangan, saya bilang. Ini bahaya,’’ katanya. Karena itulah ia mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk langsung masuk mengusut dugaan praktik pembacakan terhadap keuangan negara di PT GNE tersebut. Ia tidak setuju jika Inspe-
ktorat yang melakukan pemeriksaan terhadap potensi kerugian negara dalam laporan dugaan kebocoran anggaran sebesar Rp3,1 miliar tersebut. ‘’Karena itu segera masuk aparat hukum untuk mengusutnya, kepolisian atau kejakasaan, bila perlu KPK. Bukan diperiksa oleh Inspektorat lagi. Karena dia itu lembaga semacam pembimbing hokum. Terlambat kalau Inspektorat, karena sudah ada kerugian negara, makanya masuk ke APH,’’ tegasnya. Rachmat juga menegaskan tidak percaya terhadap kinerja Inspektorat, untuk melakukan audit terhadap keuangan PT GNE. Sebab ia menduga Inspektorat sengaja melakukan pembiaran terhadap praktik korupsi selama ini di PT GNE. ‘’Kok Inspektorat baru sekarang tergopoh-gopoh, ke mana selama ini? Tidak memantau, tidak memberikan telaah, atas menempatan orang di mana? Kalau sekarang ujug-ujug mau diperiksa sama Inspektorat, ndak perlu, biar
APH yang masuk,’’ ujarnya. Sementara itu ketika ditanya terkait piutang DPD PDI-P pada PT. GNE senilai Rp 130 juta? Rachmat menegaskan bahwa pihaknya akan membayar utangnya. Hanya saja selama ini tak pernah ada tagihan yang diterima dari pihak PT GNE, terkait piutang yang akan dibayarnya. Ia juga menegaskan, tujuannya mengungkapkan dugaan adanya praktik korupsi di PT. GNE tersebut bukan lantaran kerena dia masih punya utang di sana. ‘’Bukan karena saya ada utang lantas saya keberatan, tidak. Kalau soal utang piutang itu, datang ditagih lah saya. Biar saya tahu yang mana harus saya bayar. Tapi ini tidak pernah ada yang datang. Besok saya ditagih, besok saya bayar, ndak boleh ndak bayar utang. ‘’ Menanggapi pernyataan Rachmat Hidayat itu, Manajer Operasional PT. GNE Ahmad Jaelani AP mengapresiasi sebagai bentuk kepedulian PDIP untuk pembenahan internal. Namun terkait dorongan agar kasus ini ditangani
penegak hukum, dijelaskannya, proses penanganan Inspektorat saat ini merupakan kesepakatan internal. Selain itu, atas konsultasi dengan Pemprov NTB sebagai pemilik saham. Soal kemudian bisa ditindaklanjuti ke penegak hukum, menurutnya, akan tergantung hasil Inspektorat. ‘’Maka kami sekarang menunggu proses audit investigasi di Inspektorat. Apapun hasilnya, kalau misalnya nanti didorong ke penegak hukum, ya tentu kita akan ikuti,’’ ujarnya. Terpisah, Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si melalui Irbansus I Gede Putu Aryadi, Senin (11/2) kembali menegaskan penjelasan sebelumnya. Bahwa penanganan laporan PT. GNE untuk audit investigasi sedang dalam proses klarifikasi. Menurutnya, penyerahan laporan ke pihaknya sudah langkah tepat sesuai kesepakatan antara Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Perjanjian Kerja Sama (PKS) di samping mandat
dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Negara. Poinnya, tiap pengaduan masyarakat, akan diproses APIP sebelum diputuskan penyelesaian secara administrasi atau pidana. ‘’Jadi tidak bisa langsung ke APH. Toh, kalau langsung ke APH, nanti pasti akan diserahkan ke kami untuk audit awal,’’ jelasnya. Dalam hal audit investigasi kasus PT. GNE, jauh sebelumnya ia sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan maupun Kepolisian, dalam bentuk pemberitahuan. Sehingga, ketika tidak menutup kemungkinan kasus ini diteruskan ke salah satu lembaga itu, maka APH sudah punya gambaran kasusnya. ‘’Untuk itu, kita lihat dulu, seperti apa hasil audit investigasi nanti. Kalau ada mensrea (unsur niat jahat), bisa jadi ditindaklanjuti ke APH,’’ pungkasnya. (ndi/ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 14 Februari 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Sepuluh Ribu Korban Gempa Dicoret sebagai Penerima Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Hasil uji publik yang dilakukan tim verifikator Pemda Lombok Barat (Lobar) menemukan ada 10 ribu lebih penerima bantuan korban gempa tak memenuhi kriteria dan syarat dari sisi kerusakan. Mereka dicoret lantaran khawatir nantinya menimbulkan persoalan hukum. Pemda sendiri kembali turun melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak. Jika ditemukan tak penuhi syarat, maka korban gempa bisa dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. “Data hasil uji publik itu ada sekitar 10 ribuan yang tak penuhi syarat. Itu kita coret karena tidak penuhi kriteria, karena nanti kita diaudit makanya harus tetap akuntabel dan tepat sasaran,” tegas Kabid Perumahan pada dinas Perkim Lobar, Lalu Ratnawi, kemarin. Dijelaskan, data penerima yang tak memenuhi kriteria ini tetap diusulkan oleh desa, sehingga jumlah korban gempa yang belum terdata menerima bantuan bertambah. Hal ini kata dia berdampak terhadap jumlah korban gempa yang
belum masuk SK penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Padahal hasil verifikasi sebelumnya warga ini memang tak layak memperoleh bantuan. Untuk itu jelas dia, pihaknya tengah melakukan pengecekan ulang untuk mengeluarkan warga yang tak berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dalam verifikasi dan validasi ini pihak Dinas Perkim meminta bantuan tenaga dari para tagana yang ada di Dinas Sosial. Dari perkiraannya setelah dilakukan validasi lagi paling jumlah warga yang belum masuk data sekitar 3 atau 4 ribu lebih. Dijelaskan, warga yang sudah dicoret saat verifikasi akibat tak masuk keteria dan tak layak mendapatkan bantuan justru diusulkan lagi setelah uji publik oleh para Kades, sehingga hal ini yang membuat data membengkak. “Itu yang buat jumlahnya membengkak
menjadi 10 ribu KK usulan setelah uji publik itu, padahal perkiraan dari jumlah itu yang masuk data sekitar 3 atau 4 ribu KK, finalnya nanti,” jelas dia. Untuk mengeluarkan warga yang tak layak ini dari data, tim akan turun lagi melakukan pemeriksaan di lapangan. Menurutnya kaitan dengan masalah data ini ia menduga pasti yang salahkan tim teknis sebab dianggap tidak becus melakukan pendataan. Padahal kata dia warga yang sudah dicoret dimasukkan atau diusulkan lagi oleh Kades. Ditanya soal adanya kades yang tidak berani mengeluarkan warga dari data? Ia paham kalau kades tidak berani karena takut didemo warganya. Sehingga terkesan tim teknis yang dijadikan benteng oleh mereka. Ia menegaskan jika ditemukan tidak sesuai kriteria, maka akan dicoret dari data.Sehingga jelas dia, meskipun warga sudah menerima buku tabungan jika hasil tim turun pengecekan rumah msh berdiri kokoh atau tak layak mendapatkan bantuan maka bisa dibatalkan mendapatkan bantuan. “Ini biar tepat sasaran dan akuntabiltas,”jelas dia. (her)
(Suara NTB/mhj)
DI ATAS TROTOAR – Para PKL yang mendirikan tendanya di atas trotoar di Loang Baloq, Mataram.
Penertiban PKL Jadi Kewenangan Camat dan Lurah Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram mengingatkan Camat Sekarbela dan Lurah Tanjung Karang untuk melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah masing-masing. Salah satu di antaranya yang semakin banyak dan menjamur berjualan di atas trotoar di kawasan Loang Baloq di Jalan Lingkar Selatan. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan sudah pernah melakukan pembinaan terhadap PKL di Loang Baloq. Untuk penataan menjadi kewenangan Camat Sekarbela dan Lurah Tanjung Karang. “Untuk PKL yang di Loang Baloq, Pak Camat yang melakukan penataan ke mereka itu,” ujar Bayu Pancapati kepada Suara NTB, Selasa (12/2). Sebelumnya Satpol PP Mataram sudah melakukan penyuluhan pada PKL bahwa yang mereka tempati itu melanggar aturan. “Jadi kewenangan
penuh ke dia. Kita sempat turun juga langsung. Belum ada lagi permintaan Pak Camat Sekarbela untuk penertiban di sana,” beber Bayu Pancapati. Bayu mengungkapkan, penertiban sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Mataram Nomor 22 Tahun 2013, tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah. Salah satunya adalah penataan terhadap PKL. Satpol PP tidak menginginkan penertiban dengan cara membogkar seperti di daerah lain. “Kalau kita mau pakai cara-cara Jakarta, Suarabaya atau Makassar habis dia, bersih sekali. Tapi pemerintah Kota Mataram dalam hal ini, Bapak Walikota Mataram sangat-sangat bijak menyikapi warga masyarakatnya,” kata Bayu Pancapati. Lanjutnya, tidak hanya penataan pada PKL yang ada di Loang Baloq, tapi di Lapangan Karang Pule juga menjadi
tugas Camat dan Lurah. Kalau PKL masih bandel dan tidak bisa diatur, maka Satpol PP akan bertindak. “Tidak mau ditata oleh kepala wilayahnya, baru kami yang turun,” tegas Bayu. Camat Sekarbela, Cahya Samudra dikonfimasi mengatakan, akan melakukan penertiban bersama dinas terkait. “Bersama-sama dengan dinas terkait,” singkatnya. Sementara, Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi mengakui sebelumnya sudah melakukan penertiban PKL, yang jualan di atas trotoar dan sekarang para PKL sudah turun dari trotoar. Penertiban ini, dilakukan bersama pihak Kecamatan, Satpol PP, Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas dan Dinas Perdagangan. “Kalau ada pedagang yang masih jualan yang tidak sesuai pada koridornya, maka jualan di tanah pribadi jadi ndak bisa kita tertibkan. Tapi secara umum sudah semua kita tata dan sudah tertata,” katanya. (mhj)
KASN Turun Pantau Seleksi JPTP Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun memantau langsung proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Lingkup Pemkot Mataram. Tim panitia seleksi (pansel) telah bekerja profesional. KASN ingin memastikan bahwa seleksi dipastikan tak sekadar formalitas. Asisten KASN, Anton Sumaryanto menegaskan, asumsi itu boleh saja berkembang. Tetapi penentuan tim pansel itu diperbolehkan atau tidak, tergantung dari penilaian KASN. Rekam jejak dan biodata tim pansel diperiksa. “Jadi tidak ada istilah formalitas,” tegas Anton usai memantau proses asesmen, Rabu (13/2). KASN kata dia, selalu menepis tudingan yang berkembang di kalangan birokrasi. Pembentukan tim pansel berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Stigma bahwa pejabat yang menempati posisi tertentu dipastikan tidak ada. Karena bisa pelaksanaannya dipantau dan media juga menyaksikan. “Jadi tidak ada kesan sponsor atau titipan,” ucapnya. Secara faktual kata Anton, tim
pansel bekerja profesional. Setelah tahapan dilalui, tim akan menyerahkan tiga nama ke kepala daerah. Dari tiga nama itu akan dipilih satu pejabat yang dinilai layak menempati posisi tertentu. Jika pemilihan pejabat tidak tepat sambungnya, akan berdampak terhadap pemberian pelayanan ke masyarakat. “Kalau tidak tepat yang rugi kan PPK (pejabat Pembina kepegawaian),” pungkasnya. Tetapi secara umum pelaksanaan seleksi JPTP di Kota Mataram dinilainya telah berjalan peraturan
perundang - undangan. Aparatur sipil negara yang mendaftar telah diseleksi dan melalui berbagai tahap. Pihaknya merasa bangga bahwa proses seleksi JPTP di Kota Mataram cukup transparan. Terkait pelantikan pejabat maju dari jadwal sebelumnya, Anton mengatakan, tidak ada masalah. Selama proses dan tahapan telah dilalui. Jika tim pansel lebih cepat mengajukan, KASN akan merespon dengan mengeluarkan rekomendasi. “Iya, tidak masalah. Tergantung tim pansel,” demikian kata dia. (cem)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
”Be My Valentine”
Romantisnya Makan Malam di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Hari kasih sayang atau yang pada umumnya disebut “valentine’s day” sudah di depan mata. Bagi yang belum memiliki rencana untuk melewati hari kasih sayang dengan pasangan tercinta, bisa mencoba tawaran dari Golden Palace Hotel Lombok. Hotel berbintang empat di Mataram Lombok ini siap memberikan romantisme menyeluruh untuk perayaan Valentine melalui acara Valentine’s Day yang bertema “Be My Valentine” Romantic Dinner. Alunan musik dari Live Band yang dipadu dengan pemandangan gemerlap lampu kota Mataram, akan menemani malam spesial di Hari Kasih Sayang. Acara makan malam romantis ini akan berlangsung di Roof Top Garden Lt. 12 Golden Palace Hotel Lombok tepat pada 14 Februari 2019 dimulai pukul 19.00 Wita. Paket yang ditawarkan sangat terjangkau hanya seharga Rp250.000,- nett per pasangan, sudah temasuk berbagai sajian menu untuk romantic dinner yang diiringi live music sehingga para pengunjung akan merasakan sensasi kemewahan yang romantis di acara makan malam ini. Executive Chef yang handal telah mempersiapkan menu special untuk dinikmati bersama pasangan dimulai dari makanan pembuka yaitu Mimosa Golden Salad atau Waldorf Salad, Pacific Seafood Choeder Soup atau Tomato Marinara Soup kemudian dilanjutkan dengan hidangan utama seperti Grilled Beef Dragon Sauce atau Chicken Marenggo Butter Rice dan terakhir ditutup oleh Chocolate Lava Cake atau Romantic Mousse. Untuk menambah keseruan dalam acara ini Golden Palace Hotel Lombok juga mengadakan Doorprize dengan hadiah – hadiah menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok untuk beristirahat sembari menikmati makanan khas Pulau Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com (r)