SUARA NTB
Selasa, 14 Januari 2020
Rusman Dibebastugaskan dari Jabatan Kadis Dikbud NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH dibebastugaskan dari jabatannya oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc terhitung mulai tanggal 13 Januari 2020. Surat Keputusan (SK) pembebastugasan tersebut berdasarkan surat pengunduran diri yang diajukan Rusman beberapa waktu lalu dengan alasan merasa tidak mampu lagi sebagai Kepala Dinas Dikbud NTB. Plt Kepala BKD NTB, Drs. H. Adam, MM yang dikonfirmasi Senin (13/1) malam mengatakan SK pembebastugasan Rusman telah terbit, Senin (13/1) kemarin. Selanjutnya, telah ditunjuk Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqon, S.Pd, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB. “Hari ini (kemarin, red) sudah terbit SK penunjukan Plt Kepala Dinas Dikbud, Pak Aidy Furqon. Pak Rusman sudah dibebastugaskan sejak tanggal 13 Januari. Dikabulkan permohonan pengunduran dirinya,” kata Adam. Ditanya alasan pengunduran diri mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB itu, Adam mengatakan sesuai dengan surat pengunduran diri yang diajukan. Rusman merasa sudah tidak mampu lagi menjadi Kepala Dinas Dikbud NTB. “Kalau kita baca karena merasa tak mampu. Namanya Dikbud luas. Kemudian beliau mungkin latar belakangnya. Sehingga beliau, kalau lebih lanjut mengalami kendala. Sehingga keputusan beliau mengundurkan diri,” ungkapnya. Mengenai penempatan Rusman setelah tidak lagi menjadi pejabat struktural, Adam mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Apakah nanti ditempatkan di Dinas Dikbud atau BKD NTB, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Tetapi yang jelas, kata Adam, Rusman akan memasuki usia pensiun pada tahun ini. Selain Rusman, gubernur sebelumnya sudah membebastugaskan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME dari jabatannya, 8 Januari lalu. Pembebastugasan Irnadi juga berdasarkan surat pengunduran diri yang diajukan yang bersangkutan. Karena ingin fokus menghadapi persoalan keluarga yang sedang dihadapi. (nas)
Antisipasi Narkoba Masuk Gili Dari Hal. 1 saat mendatangi Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Menikmati pemandangan sambil gowes bersama BNN Cycling Community, Gde Sugianyar mendekati masyarakat lokal yang sedang beraktivitas di Dusun Gedang Siang, Desa Gili Gede Indah. ‘’Saya di sini untuk mengingatkan kepada bapak- bapak dan ibu- ibu, agar mewaspadai potensi masuknya narkoba. Kenali ciri- ciri narkoba dan pelakunya. Segera laporkan jika ada yang ditemukan mencurigakan,’’ pesan Gde Sugianyar kepada warga, lantas menyerahkan nomor ponsel dalam kartu nama. Pada kesempatan itu, Kepala BNN memberi gambaran aturan yang meringankan bagi pengguna atau pecandu narkoba. Jika datang ke BNN atau instansi penegak hukum melapor diri, tidak akan diproses hokum. Melainkan ditindaklanjuti dengan rehabilitasi atau proses penyembuhan. ‘’Beda dengan ketika ditangkap, maka ancaman hukumannya adalah empat tahun penjara,’’ kata Gde Sugianyar. Mendengar penjelasan itu, beragam respons warga. Ada yang geleng- geleng kepala, sebagian memilih opsi paling ringan, melapor agar tidak dipidana. Ada juga yang perpikir lebih sadar. ‘’Ya, lebih baik jangan pakai narkoba. Kan aman. Ndak perlu dipenjara dan ndak perlu direhabilitasi,’’ ujar Munawir, warga setempat.
Sepakat dengan itu, Kepala BNN mengimbau agar masyarakat benar- benar menjauhi narkoba dengan pola hidup sehat. Dengan kesadaran yang tinggi itu, ia yakin masyarakat Gili Gede akan mudah mendeteksi masuknya barang haram tersebut, selanjutnya berkoordinasi dengan masyarakat untuk langkah antisipasi. Kepala BNN juga mengabarkan keberhasilan pihaknya mengungkap 2 Kg sabu dari warga Aceh. Barang bukti 2 Kg adalah jumlah yang fantastis dan terbesar di NTB, jika dihargakan senilai Rp3 miliar. ‘’Bisa dibayangkan, bagaimana kalau 2 Kg sabu itu masuk ke NTB. Maka 11.820 orang akan menjadi pemakai sabu itu. Sangat berbahaya,’’ katanya. Masyarakat pada kesempatan itu menyampaikan, belum sepenuhnya mengetahui jenis jenis narkoba, termasuk cirri- ciri pengguna dan membaca gelagat pelaku. Mereka berharap BNN turun secara khusus untuk memberikan sosialisasi pencegahan kasus narkoba. Keinginan itu direspons Sugianyar. Agenda, personel dan materi penjelasan disiapkan untuk forum yang lebih resmi dengan warga Gili Gede. Kepala BNN meyakinkan, masyarakat harus diproteksi sejak dini dengan mengenalkan ciri ciri narkotika dan cara mengantisipasi. (ars)
Ujung Tombak NTB Satu Data Dari Hal. 1 saat dikonfirmasi, Senin (13/1). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan pengembangan aplikasi Rudats oleh Diskominfotik NTB dan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Rudats sendiri merupakan proyek perubahan sistem untuk mengakomodir data di kabupaten/kota berbentuk aplikasi digital. Program tersebut sampai saat ini telah diuji coba di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kabupaten Lombok Utara (KLU), dan Kota Bima. Diterangkan Gede, program tersebut ke depan akan dipusatkan di provinsi dengan penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama. Sistem yang sama juga akan ditempatkan di kabupaten/kota untuk kemudian disalurkan hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Diskominfotik tengah mengadakan koordinasi lanjutan dengan BPS NTB untuk program sinkronisasi data tersebut. Mengingat BPS NTB berperan sebagai Pembina PPID Utama . Di sisi lain, Gede menerangkan bahwa salah satu masalah yang berusaha dipecahkan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan hingga di tingkat desa. Untuk mengakomodir kebutuhan data tersebut, kolaborasi dengan program lainnya, yaitu Revitalisasi Posyandu diharapkan bisa menjadi jawaban. ‘’Sistem informasi Posyandu itu juga bisa (membantu) mengakomodir data,’’ ujarnya. Dikonfirmasi terpisah Kepala BPS NTB, Suntono, menerangkan bahwa masalah utama pendataan di NTB saat ini adalah banyaknya data yang tidak sinkron atau berbeda antara yang dimiliki pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. ‘’Misalnya data jumlah siswa atau jumlah
guru, kalau kita jumlahkan seringkali tidak cocok dan tidak pas antara yang dari kabupaten dan provinsi,’’ ujarnya, Senin (13/1). Perubahan data itu bahkan sering terjadi sejak di tingkat desa. Karena itu, pengelolaan data dari tingkat desa menjadi penting diperhatikan untuk mewujudkan NTB Satu Data. “Kita akan coba integrasikan dengan program Revitalisasi Posyandu. Itu nanti jadi ujung tombang pengumpulan data,’’ ujar Suntono. Dalam hal ini, kader-kader Posyandu akan diberikan peningkatan kapasitas berupa edukasi teknik pengumpulan data. Hal tersebut memungkinkan dilakukan mengingat dana desa juga dapat dialokasikan untuk pengumpulan data. Hal tersebut untuk menjawab masalah proses dan tata cara pengumpulan data yang disebut masih sering menghasilkan data yang kurang relevan. “Tidak banyak yang paham bagaimana data dikumpulkan. Mulai dari instrumennya, indikator, definisi harus beres,” ujar Suntono. Mengingat tugas kader Posyandu yang semakin bertambah, Suntono mengharapkan agar besaran insentif yang diberikan bagi kader Posyandu dinaikkan. ‘’Kalau sekarang sekitar Rp150. Kalau bisa dinaikkan karena bebannya juga bertambah, tugasnya jadi ditumpukkan di situ,” ujarnya. Terkait program Rudats, salah satunya bertujuan untuk menjembatani pengambilan data dari desa langsung ke pemerintah provinsi. Walaupun begitu, sebelum mencapai target tersebut penguatan-penguatan di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan masih perlu dilakukan. (bay)
Halaman 15
Kabid Pembinaan Ketenagaan Ditunjuk Jadi Plt Kadis Dikbud NTB Mataram (Suara NTB) – Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., resmi ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB. Aidy menggantikan Kepala Dinas Dikbud NTB, H.
Rusman, SH., MH., yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Dikbud NTB. Penunjukkan Aidy Furqon sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Dikbud NTB melalui Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H.
Lalu Gita Aryadi, M.Si., tertanggal 13 Januari 2020. H. Aidy Furqon yang dikonfirmasi Suara NTB Senin (13/1) malam mengakui adanya penunjukan dirinya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud NTB. Ia menerima surat perintah tugas itu pada Senin sore. ‘’Betul,
Dana Rehabilitasi Asrama Haji Diduga Bermasalah Dari Hal. 1 Catatan ketiga dalam temuan BPK yang diteruskan BPKH itu, pihak UPT diwajibkan menyelesaikan temuan tersebut paling lambat 7 Januari 2020 melalui rekening Bank BTN Syariah. Temuan pengelolaan dana kemaslahatan itu sudah diteruskan ke Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu. Dikonfirmasi terpisah soal temuan BPK yang diteruskan BPKH itu, Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok H. Abdurrazak Al Fakhir membe-
narkannya. Namun temuan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab dia sebagai Kepala UPT perpanjangan tangan Kementerian Agama RI. ‘’Itu kan perusahaan, pihak ketiga, bukan saya. Uangnya kan di pihak ketiga,’’ kata Abdurrazak kepada Suara NTB Minggu (12/1) malam. Temuan BPK itu sudah dilayangkan ke pihak ketiga PT. KJ selaku pelaksana proyek rehabilitasi gedung. Tembusan surat disampaikan ke BPK RI dan BPKH sebagai respons yang dilakukan pihaknya atas temuan itu. ‘’Suratnya sudah kita layang-
kan, BPK sudah tahu,” jawabnya. Temuan tersebut terkait dengan Contract Change Order (CCO) yang tidak dibuat oleh perusahaan sehingga mempengaruhi kualitas proyek.”Dia tidak bikin CCO, salah dia sendiri. Tapi dia siap kembalikan (temuan, red),’’ ujarnya. Pengembalian akan dilakukan secara bertahap, diperkirakan mulai Februari 2020 mendatang. Dia membantah deadline pengembalian per 7 Januari lalu. Melainkan berlaku satu tahun, pengembalian pun sesuai kemampuan perusahaan hingga tuntas. (ars)
Komisi I DPRD NTB Cermati Belanja Terindikasi Tak Wajar Dari Hal. 1 Kemudian juga soal rencana renovasi rumah dinas Ketua DPRD NTB, yang dianggarkan Rp 4 miliar. ‘’Kita akan cermati kembali rencana pengadaan mobil dinas dan pengadaan sarana dan prasarana seperti rumah jabatan. Seperti apa urgensinya belanja-belanja itu, kita akan buka DPA-nya Sekretariat Dewan,’’ tegas Syrajuddin. Menurutnya dari sisi regulasi memang dibenarkan dan bahkan diwajibkan soal pengadaan rumah jabatan dan kendaraan dinas bagi pejabat. Namun terkait hal ini, khusus di DPRD NTB bukan soal tidak disediakan. Menurutnya negara sudah menyediakan rumah dinas dan mobil dinas, sehingga sangat wajar jika penganggaran untuk rumah dinas dan mobil dinas itu dipertanyakan masyarakat di APBD 2020. ‘’Rumah jabatan dan mobil itu wajib, dan itu sudah disediakan oleh negara. Tapi sepanjang yang ada itu masih layak, buat apa diadakan lagi. Karena itulah perlu untuk tinjau kembali. Kita akan lihat seperti apa esensinya,’’ tegasnya. Dalam rangka itu, Komisi I pun akan kembali mengagendakan rapat khusus dengan Sekretariat DPRD NTB. Di sana Komisi I akan mengupas lebih dalam sejumlah item anggaran yang dianggap tak wajar untuk diprogramkan. Setelah itulah baru kemudian Komisi I akan menerbitkan rekomendasinya terhadap sejumlah item belanja tersebut, apakah bisa dilanjutkan atau ditunda dan dialihkan untuk pembiayaan program yang lain. ‘’Kemarin memang sudah kita rapatkan dengan Sekretariat, tapi tidak cukup waktu. Karena itu kami sepakat secara khusus akan rapatkan lagi, bila perlu sampai malam. Kita ingin dalami program-programnya. Kita tinjau ulang, baru kita akan terbitkan rekomendasi Komisi I. Apakah diloloskan atau ditunda,’’ jelasnya.
Ditegaskan Syrajuddin bahwa pihaknya sepakat dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB yang meminta agar pengadaan rumah dinas dan mobil dinas itu agar ditinjau ulang. Karena hal itu bisa mencoreng nama baik lembaga di mata rakyat. Sebab belanja dengan habiskan anggaran besar itu dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya sedang “sakit” pascabencana gempa. ‘’Kita melakukan ini bukan soal ada tekanan atau tidak. Tapi kita harus realistis, di tengah kondisi masyarakat kita seperti ini, dihantam bencana, kekeringan, banjir, gempa kita juga kemarin divisit anggaran, kok sekarang mau belanja yang sangat tidak realistis. Dalam kondisi masyarakat seperti itu kita harus punya empati, prioritas kita adalah masyarakat, sehingga kalau ada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, kenapa tidak itu kita kesampingkan dulu,” pungkasnya. Komisi I Tak Bisa Memveto Sementara Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad menjawab rencana dari Komisi I yang ingin meninjau ulang sejumlah item belanja di Sekretariat Dewan yang nilai anggarannya dianggap terlalu besar. Menurut Mahdi, Komisi I tidak bisa memveto atau membatalkan program yang sudah tercantum di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD tersebut. ‘’Ndak bisa dibatalkan, kecuali dulu memang anggaran Setwan itu dibahas di Komisi I. Sekarang ndak bisa. Kalau pimpinan bilang eksekusi, ya dieksekusi. Karena anggaran dan program itu sudah di Perda-kan. Dan program itu sudah disusun sesuai regulasi, dan harganya segitu, yang penting kita tidak langgar aturan,’’ tegasnya, Senin (13/1). Dijelaskan Mahdi, bahwa berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD NTB yang baru, penyusunan dan pembahasan
anggaran Sekretariat DPRD tidak lagi dilakukan oleh Komisi I. Melainkan dilakukan oleh Pimpinan Dewan bersama Setwan. Sehingga soal kebijakan anggaran dan program di Sekretariat, tidak bisa diutak-atik lagi oleh Komisi I. ‘’Komisi I hanya mengevaluasi program Sekretariat. Di dalam Tatib itu untuk pembahasan anggaran Sekretariat dilakukan pimpinan bersama Setwan dan ditetapkan dalam paripurna. Di dalam tatib itu tidak disebutkan bahwa mitra kerja Setwan itu adalah Komisi I, tapi Pimpinan Dewan,’’ jelasnya. Adapun kegiatan rapat Sekretariat Dewan dengan komisi I dilakukan hanya sebagai bentuk penghargaan atas undangan dari Komisi I. Menurut Mahdi jika mengacu pada Tatib yang baru, maka Sekretariat melakukan rapat terkait program dengan pimpinan, sehingga pada dasarnya tidak ada hak Komisi I untuk melakukan evaluasi pada program Sekretariat Dewan. ‘’Kita rapat dengan Komisi I kemarin itu cuma sebagai bentuk penghargaan Sekretariat atas undangan Komisi I, sehingga Setwan hadir dalam rapat Kerja itu. Nanti terkait dengan kebijakan program itu, kita akan rapatkan dengan pimpinan, karena yang melakukan pembahasan itu bukan Komisi I tapi Pimpinan sama Sekwan,’’ tegasnya. Mahdi pun mengingatkan kepada Komisi I supaya kembali kepada Tatib DPRD. Bahwa masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah dibagi apa yang menjadi lingkup tugas dan wewenangnya. Sehingga ia berharap masing-masing AKD tidak bertindak melampaui kewenangannya. ‘’Jangan kita terlalu melampaui kewenangan masing-masing. Komisi punya kewenangan, Pmpinan punya kewenangan, sudah diatur semua dalam tatib. Jangan saling memasuki, jadi ndak ada yang mis komunikasi,’’ pungkasnya. (ndi)
Proyek Dermaga Sebotok Diduga Tak Beres Dari Hal. 1 Dana yang dihabiskan mencapai Rp 8,785 miliar tidak sepadan dengan fisik dan fungsinya. Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perhubungan RI ini semakin jadi sorotan setelah ditemukan kerusakan pada pondasi. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebotok Juraid dihubungi Suara NTB via ponsel menyesalkan pekerjaan pihak rekanan yang terkesan asal- asalan. ‘’Kami sudah melihat langsung. Pondasi induk proyek itu mulai rusak digerus air laut. Padahal belum dua tahun dibangun. Lama- lama terkikis pondasinya,’’ kata Juraid. Dilihat dari konstruksi bangunan, ia curiga bahan bahannya tidak sesuai spesifikasi. “Batu yang digunakan batu sekitar pantai,” kata Juraid kemudian menunjukkan foto- foto awal ketika proyek dibuat. Campuran semen ditengarai tidak berkualitas, karena begitu mudah terkikis air laut. Batu batu jenis coral pantai mulai muncul setelah semen terkikis. Belum lagi soal pemanfaatan dermaga yang jadi keluhan dua tahun terakhir. Kapal barang dan kapal penumpang tidak bisa sandar karena posisi plat dermaga yang terlalu tinggi. Akhirnya ABK seringkali menggunakan sisi dermaga yang lebih rendah untuk sandar kapal. Alih alih untuk perahu, dermaga ini benar benar tidak bisa dimanfaatkan. Belum lagi permukaan dermaga yang dipasang paving block. Lambat laun makin turun dan dikhawatirkan jebol. Kondisi ini akan dibahas
dengan Kepala Desa Sebotok dan perangkat desa lainnya. Mereka akan menyampaikan ke Pemkab Sumbawa agar segera bertindak, setidaknya melakukan antisipasi dengan perbaikan. ‘’Yang jelas kami kecewa dengan anggaran besar, tapi kondisi proyeknya seperti ini, tidak bisa maksimal pemanfaatannya oleh masyarakat,’’ sesalnya. Informasi dari aparat desa setempat, dermaga itu akan jadi penunjang program nasional pengembangan potensi laut dan darat dengan koneksi tiga destinasi wisata dunia, yakni Saleh, Moyo dan Tambora atau disingkat Samota. Keberadaan dermaga akan memangkas jarak dari Tambora, Calabai, Badas, Moyo. Dalam waktu normal menghabiskan waktu tujuh sampai delapan jam. Dermaga Sebotok Sudah Clear Sementara informasi yang diperoleh, pembangunan Dermaga Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas sudah dituntaskan tahun 2017 lalu. Namun pascapengerjaan, sempat mendapat sorotan warga karena adanya beberapa kerusakan. Terhadap hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa sudah melakukan pengecekan dan memastikan perbaikan sudah dilakukan sejak lama. Kepala Dishub Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si membenarkan hal tersebut. Diungkapkannya, Dermaga Sebotok dikerjakan pada tahun 2017 melalui DAK afirmasi Kemendes PDT dengan anggaran sekitar Rp 8,7 miliar. Pembangunannya sudah diselesaikan dan sudah dimanfaatkan. “Itu
sudah clear pembangunannya,’’ jelasnya, Senin (13/1). Pihaknya mengakui sempat adanya kerusakan di Dermaga Sebotok. Yakni kerusakan pada cosway sebelah kanan dermaga dan paving blok. Cosway terkikis karena terjadi banjir saat curah hujan yang tinggi saat itu. Namun laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Pihak kontraktor pelaksana sudah melakukan perbaikan dengan menghabiskan anggaran Rp 20 juta. Perbaikan diakuinya dilakukan pada saat masa pemeliharaan. ‘’Cosway sebelah kanan yang dipersoalkan betul memang ada jebol sedikit terkikis akibat banjir. Itu sudah diperbaiki oleh kontraktor pelaksananya menghabiskan anggaran Rp 20 juta. Termasuk paving blok sudah diperbaiki,’’ jelasnya. Selain itu, lanjutnya, PPK juga sudah turun melakukan pengecekan. Begitupula Inspektorat juga melakukan pengecekan, dan tidak ada masalah terkait Dermaga Sebotok. Sehingga sampai saat ini dermaga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Artinya Dermaga Sebotok sudah clear, tidak ada masalah dan dimanfaatkan. ‘’Karena ada laporan, PPK sudah turun, tidak ada masalah. Inspektorat pun sudah turun mengecek tidak ada masalah Dermaga Sebotok. Pengecekan dilakukan tahun 2019 lalu. Laporan ini (kerusakan) adalah laporan dulu. Itu sudah lama, dan sudah pernah hearing di DPRD. Kondisi sekarang sudah diperbaiki. Itu diperbaiki masih dalam tahap pemeliharaan. Sudah clear,’’ pungkasnya.(ars/ind)
tadi jam 5 (pukul 17.00 Wita) saya terima Surat Perintah Tugas tersebut,’’ ujar Aidy mengakui. Ia mengatakan, akan menjalankan amanah tersebut secara maksimal untuk kemajuan pendidikan di NTB. Aidy juga memohon dukungan para guru, kepala sekolah, pengawas, dan keluarga besar Dinas Dikbud NTB serta masyarakat. “Untuk membanggakan NTB melalui pendidikan dan kebudayaan,” katanya. Di surat perintah tugas itu tertulis, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas, di samping tugas Aidy Furqon sebaga Kepala Bidang Pembinaan Ketena-
gaan Dinas Dikbud NTB, juga sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud NTB sampai dengan diangkatnya Kepala Dinas Dikbud NTB yang definitif. Selain itu, tugas-tugas yang dilaksanakan adalah semua tugas atau urusan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Dinas Dikbud NTB. Termasuk di dalamnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggara APBD dan APBN. Kecuali pengambilan keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. (ron)
Tak Ikut SKD, Pelamar P1/TL Wajib Cetak Kartu Ujian CPNS Dari Hal. 1 dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menegaskan bahwa pelamar dengan status P1/TL yang pada saat mendaftar memilih tidak mengikuti ujian SKD, tetap diwajibkan mencetak kartu ujian. Bagi pelamar yang P1/TL-nya ditolak oleh instansi agar tetap mengikuti ujian terlepas dari pilihan pada saat mendaftar. Untuk pengesahan kartu ujian CPNS, Yus mengatakan khusus untuk Pemprov NTB, pelaksanaannya pada saat tes SKD. Sedangkan untuk kabupaten/ kota, ia meminta agar pelamar menanyakan langsung ke BKD atau BKPSDM kabupaten/kota untuk informasi detilnya. Khusus untuk pelamar CPNS Pemprov NTB, pengesahan kartu ujian dilaksanakan pada saat ujian. Para pelamar yang ikut SKD harus hadir satu jam sebelum ujian. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk pengesahan kartu ujian, registrasi dan pengarahan sebelum pelaksanaan tes SKD. Tahun lalu, untuk Pemprov NTB, ada 29 pelamar CPNS 2018 yang lulus passing grade tetapi tidak lulus CPNS karena kuota terbatas. Tersebar untuk sejumlah formasi, seperti guru matematika, guru fisika, guru kimia, perawat, apoteker, nutrisionis, pranata laboratorium kesehatan, guru teknik instalasi tenaga listrik, ragiografer, asisten apoteker dan bidan. Pendaftar seleksi CPNS 2019 kategori P1/TL diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 23 Tahun 2019. Penjelasan tentang definisi pelamar seleksi CPNS 2019 kategori P1/TL dijelaskan di dalam Lampiran I PermenpanRB 23/2019, huruf B, nomor 21. Isi ketentuan tersebut, P1/ TL adalah peserta seleksi CPNS 2018 yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018. Selain itu, mereka masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir. Pelamar kategori P1/TL adalah peserta seleksi CPNS 2018 dengan nilai hasil SKD me-
menuhi passing grade (sesuai dengan PermenPAN-RB 37/ 2018), akan tetapi dinyatakan tidak lolos usai proses integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan. Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar dalam penerimaan CPNS 2018. Pilihan jabatan dan instansi yang diinginkan pelamar, bisa sama ataupun tidak dengan yang dilamar saat mendaftar seleksi CPNS 2018. Peserta P1/TL mendapatkan peluang menggunakan nilai terbaik antara hasil SKD Tahun 2018 dan SKD 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB dalam seleksi CPNS 2019. Pemprov sudah merencanakan tes SKD rekrutmen CPNS 2019 akan mulai dilakukan 27 Januari mendatang. Pelaksanaan tes direncanakan selama 16 hari dengan jumlah peserta atau pelamar yang berhak ikut SKD sebanyak 7.706 orang. Untuk Pemprov NTB, lokasi tes SKD akan dilaksanakan di Kantor BKD NTB yang berada di sebelah timur kompleks Kantor Gubernur NTB. Diketahui, total jumlah pelamar CPNS 2019 di NTB sebanyak 85.870 orang. Dimana, sebanyak 8.248 pelamar dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi. Sehingga, 77.622 pelamar yang berhak untuk ikut SKD. Dengan rincian, Pemprov NTB sebanyak 7.706 orang, Pemkot Mataram 4.611 orang, Pemkab Lombok Barat 3.879 orang, Pemkab Lombok Tengah 15.336 orang, Pemkab Lombok Timur 11.107 orang. Selanjutnya, Pemkab Lombok Utara 5.807 orang, Pemkab Sumbawa Barat 2.083 orang, Pemkab Sumbawa 7.363 orang, Pemkab Dompu 6.639 orang, Pemkab Bima 9.710 orang dan Pemkot Bima 3.381 orang. Sementara total alokasi formasi CPNS di NTB tahun 2019 sebanyak 3.204 formasi. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Pemkot Mataram 275 formasi, Pemkab Lombok Barat 205 formasi, Pemkab Lombok Tengah 479 formasi, Pemkab Lombok Timur 482 formasi. Kemudian, Pemkab Lombok Utara 237 formasi, Pemkab Sumbawa Barat 105 formasi, Pemkab Sumbawa 342 formasi, Pemkab Dompu 249 formasi, Pemkab Bima 241 formasi dan Pemkot Bima 175 formasi. (nas)
Program Industrialisasi yang Mulai Berproduksi Dari Hal. 1 Dr. Zul berharap, ke depannya usaha industri seperti sektor pariwisata, ayam ras ini dapat lebih berkembang di NTB apalagi dengan enam program unggulan dalam Visi Misi NTB Gemilang yang saling mendukung. Bagi President Commissioner Perkasa Group, Audy Joinaldy, Indonesia Timur memiliki potensi dan peluang bisnis yang sangat besar khususnya untuk perunggasan. Banyak perusahaan integrasi yang melakukan ekspansi dan membangun investasi di daerah. Dikatakannya, Indonesia adalah pasar yang sangat besar untuk telur, susu, dan daging. Seiring pertambahan populasi, Audy optimis permintaan pasar akan terus berkembang. Dengan demikian, secara tidak langsung, permintaan untuk meningkatkan produksi telur, susu, dan daging menurutnya menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu juga akan mendorong pengembangan industri pakan ternak, khususnya pakan ayam. Ia menegaskan, karena tingkat konsumsi daging dan telur yang tinggi, NTB belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan masih bergantung daerah lain. Hal itu diamini Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Ir.Hj Budi Septiani. Menurutnya, kebutuhan telur dan daging ayam harus dipasok dari Bali dan Jawa Timur. Sebanyak 600 ribu butir telur per hari didatangkan dari dua daerah tersebut untuk kebutuhan 30 juta butir telur per tahun. Ia menjelaskan, NTB sendi-
ri punya potensi peternakan unggas yang cukup menjanjikan. Namun belum mampu memenuhi semua kebutuhan telur dan ayam dalam daerah. Hal itu menggambarkan peluang usaha peternakan unggas sangat menjanjikan di NTB. Budi mengajak para pengusaha memanfaatkan peluang tersebut dan mau mengembangkan investasi di Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Di samping investor dari luar, ia juga yakin para pengusaha dan peternak lokal bisa mengambil alih peluang itu. Pemerintah daerah didorong agar kabupaten/kota mengembangkan peternakan unggas setidaknya dapat memenuhi kebutuhan telur dan daging ayam di daerah sendiri. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, populasi unggas di NTB per 31 Desember 2018, populasi ternak unggas mencapai 48,6 juta ekor. Terdiri dari 782 ribu ekor ayam kampong, 5,5 juta ekor ayam pejantan, 3,2 juta ekor lebih ayam petelur dan 39,1 juta ekor lebih ayam pedaging. Sementara data tingkat konsumsi protein daging unggas, telur maupun sapi sepanjang tahun 2018, konsumsi daging ayam beku 45.906 Kg, daging sapi beku 215.759 Kg, daging kambing beku 500.000 Kg, dan telur ayam ras 30.501.650 butir setahun. Sementara konsumsi daging sapi olahan 39.930 Kg, daging ayam olahan 73.397 Kg, jeroan 1.500 Kg, daging bebek beku 4.800 Kg. Juga dalam bentuk butter cheese atau keju 28.800 Kg, susu 144.160 Kg, dan olahan susu atau yogurt 2.209 Kg. (r)