Page 1

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 14 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Komisi I DPRD NTB yang membidangi urusan hukum 1234567890123456789012345678901212 dan pemerintahan, memastikan pihaknya akan mengkriti1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 si Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat 1234567890123456789012345678901212 DPRD NTB tahun anggaran 2020. Pihaknya akan mencer1234567890123456789012345678901212 mati pos-pos belanja yang diduga tidak wajar. 1234567890123456789012345678901212 Demikian ditegaskan Ketua Komisi I DPRD NTB, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Syrajuddin kepada Suara NTB, Sabtu (11/1). Dikatakan1234567890123456789012345678901212 nya, upaya pihaknya untuk membongkar pos-pos belanja 1234567890123456789012345678901212 dalam DPA Sekretariat DPRD itu, lantaran tingginya per1234567890123456789012345678901212 hatian masyarakat terhadap program belanja yang dinilai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tidak wajar di lembaga perwakilan rakyat itu. 1234567890123456789012345678901212 Salah satu yang saat ini jadi perhatian masyarakat 1234567890123456789012345678901212 adalah soal anggaran pengadaan empat mobil dinas Pimp1234567890123456789012345678901212 inan DPRD NTB yang menelan anggaran sampai Rp2,6 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 miliar. Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

Komisi NTB Komisi I DPRD DPRD NTB Cermati Belanja Diduga Cermati Belanja Tak Wajar Terindikasi Tak Wajar

Tak Ikut SKD, Pelamar P1/TL Wajib Cetak Kartu Ujian CPNS Mataram (Suara NTB) Pelamar CPNS 2018 yang lulus passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan status P1/TL yang mendaftar pada rekrutmen CPNS 2019 diwajibkan tetap mencetak kartu ujian. Meskipun mereka memilih tidak ikut SKD CPNS 2019. “Iya (pelamar P1/TL tetap wajib mencetak kartu ujian CPNS),” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S.STP Bersambung ke hal 15

16 HALAMAN NOMOR 255 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dana Rehabilitasi Asrama Haji Diduga Bermasalah Mataram (Suara NTB) Dana peruntukan rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan Haji (BPKH) mencatat, nilai temuan Rp1,1 miliar pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan harus dikembalikan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan BPK itu ditindaklanjuti BPKH. Dalam surat yang ditindaklanjuti BPKH tersebut diurai tiga poin temuan. Pertama, terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi gedung pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebesar Rp1.170.816.830. Dana bermasalah itu dialokasikan dari anggaran kemaslahatan yang diberikan oleh BPKH. Poin kedua, berdasarkan

hasil pemeriksaan BPK, masalah pada pembayaran itu disebabkan kelebihan volume pekerjaan rehabilitasi. Seperti rehabilitasi gedung, untuk hotel dengan temuan sebesar Rp373.115.542, temuan gedung Mina sebesar Rp235.957.012, temuan gedung Sofha 242.920.236, temuan pada Gedung Arofah sebesar Rp290.602.840. Terakhir, temuan pada gedung PIH sebesar Rp28.602.840. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

TEMUAN BPK - Tampak depan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok yang rehabilitasinya jadi temuan BPK dan BPKH.

Proyek Dermaga Sebotok Diduga Tak Beres Mataram (Suara NTB) Kondisi proyek Dermaga Sebotok di Pulau Moyo, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa mulai mengkhawatirkan. Belum genap dua tahun dibangun, mulai nampak kerusakan pada fisik bangunan. Proyek ini dinilai tak beres oleh warga setempat. Dermaga ini menjadi sorotan setelah dibangun justru tidak bisa berfungsi maksimal untuk sandaran kapal. Kapal barang dan penumpang merapat di sisi berbeda. Bersambung ke hal 15

Yus Harudian Putra (Suara NTB/dok)

TO K O H Antisipasi Narkoba Masuk Gili BADAN Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB menyasar pulau- pulau kecil atau gili di Pulau Lombok untuk identifikasi kasus narkotika. Tim BNN sedang gencar memetakan potensi masuknya narkoba dengan pencegahan dini melalui proteksi masyarakat lokal. Sebagaimana dilakukan Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen.Pol.Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra akhir pekan kemarin, Bersambung ke hal 15

Gde Sugianyar Dwi Putra (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

DIPERBAIKI - Kondisi Dermaga Sebotok setelah dilakukan perbaikan.

Ujung Tombak NTB Satu Data

(Suara NTB/Dishub Sumbawa)

TERWUJUDNYA program NTB Satu Data disebut memerlukan pembenahan sistem pengumpulan data secara menyeluruh. Khususnya dalam hal sinkronisasi data yang dimiliki pemerintah provinsi dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota. ‘’Harus ada satu sistem yang menjembatani ini. Sehingga NTB Satu Data itu benar-benar ada. Ini yang sekarang sedang kita buat,’’ ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH, Bersambung ke hal 15 I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/dok)

’’Kampung Unggas’’

Program Industrialisasi yang Mulai Berproduksi PROGRAM industrialisasi yang dicanangkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah tidak lagi hanya mimpi. Satu persatu program itu mulai teralisasi. Desember 2019 lalu, gubernur telah meresmikan pabrik

minyak kayu putih di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Pabrik yang berada di kaki Gunung Tambora itu dibangun sejak tahun 2018 dikelola PT Sanggaragro Karya Persada, sudah mulai berproduksi dan dideklarasikan sebagai pabrik terbesar di

TINJAU- Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah saat meninjau ‘’Kampung Unggas’’ di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

Indonesia yang bakal menjadikan NTB sebagai pusat industri minyak kayu putih terbesar di dunia. Setelah peresmian pabrik minyak kayu putih menyusul program unggulan ‘’Kampung Unggas’’ mulai berproduksi. Salah satunya adalah industri

peternakan ayam ras di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Usaha peternakan unggas yang dikelola PT. Perkasa Group (sebuah perusahaan investasi dari Makassar) telah mampu menghasilkan 115 tray telur per harinya dari

3.900 ekor ayam. ‘’Kita bersyukur pengusaha dari Makassar ini memilih NTB (Lombok-Sumbawa) untuk mengembangkan usahanya,’’, ujar Dr. Zul dalam rangkaian kunjungan kerjanya Pulau Sumbawa, Minggu (12/1). Bersambung ke hal 15


SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 14 Januari 2020

Halaman 2

Petugas Pilkada Kota Mataram akan Diasuransikan Pantau Kesehatan Pengungsi SELAMA berada di pengungsian, warga Pondok Perasi harus terus diperhatikan. Pihak kecamatan Ampenan mengatensi kondisi kesehatan warga Pondok Perasi selama musim hujan. Lokasi pengungsian warga masih rentan terjadi banjir dan genangan. Camat Ampenan, Syamsul Irawan mengatakan, masalah kesehatan warga Pondok Perasi memang harus dipantau. Dari pemantauan pihak kecamatan selama ini, untuk sementara waktu selama berada di pengungsian, kondisi kesehatan warga masih normal. “Selama berada di tenda pengungsian, bisa dikatakan alhamdulillah masih sehat. Kalaupun ada warga (Suara NTB/ist) Syamsul Irawan yang alami gatal-gatal, mungkin itu terkena gigitan nyamuk. Kemarin juga ada donatur dari pihak ketiga datang memberikan obat penangkal gigitan nyamuk,” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (13/1). Kata Syamsul, warga pengungsi sudah ditangani secara serius dari Pemerintah Kota Mataram. Juga, setelah pemberian obat nyamuk tadi, kondisi warga aman dari gigitan nyamuk. “Ini kan ada indikasi terserang gatal-gatal, tapi setelah pemberian Autan tadi alhamdulillah bisa berkurang,” ungkap Camat yang baru menjabat ini. “Kalau kita lihat kondisi di lapangan juga ada perubahan pola membangun Huntara. Kemarin belum jadi, kita upayakan bisa dihuni dulu ke Huntara yang sudah jadi agar lebih nyaman. Sekarang sedang berlangsung pembuatan lantai Huntara, tinggal dinaikkan atapnya saja,” paparnya. Selama ini, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram terkait pemantauan kondisi kesehatan warga selama berada di pengungsian. Bukan hanya itu ungkap Syamsul, Pemkot Mataram juga melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram sudah memfasilitasi segala keperluan warga selama berada di pengungsian. “Untuk pembangunan Huntara memang kita koordinasi dengan Disperkim. Untuk kebutuhan air dan segala macamnya, kita juga sudah koordinasi dengan Dinas PUPR kota Mataram. Kita juga terus memantau bersama pak Lurah terkait kebutuhan warga,” lanjut Syamsul. Ia berharap pengerjaan Huntara dapat segera terselesaikan. Karena, hujan yang mengguyur kota Mataram masih kerap turun. “Tapi alhamdulillah, selama dua hari terakhir, potensi hujan sudah berkurang di Mataram. Kita harap tidak terjadi apa-apa sampai hari ke depan. Kecamatan juga selalu sigap memantau kondisi warga, karena ini sudah menjadi kewajiban bersama,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/fit)

Mutasi Hal Biasa MESKI sejumlah pihak mengait-ngaitkan mutasi yang baru saja dilakukan walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terhadap 150 ASN lingkup Pemkot Mataram, sebagai mutasi beraroma politis, namun bagi Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Mataram, Herman, AM.d., mutasi merupakan hal yang biasa terjadi. Selain merupakan amanat undang-undang, mutasi juga kewenangan kepala daerah. Tujuannya, bagaimana mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Termasuk, untuk akselerasi program Pemkot Mataram. ‘’Mutasi ini kan bagian dari penyegaran birokrasi,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (13/1) kemarin. Politisi Gerindra ini melihat, mutasi yang dilakukan Walikota Mataram baru-baru ini menyasar 150 pejabat eselon III, sudah sesuai dengan aturan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kalaupun ada pihak yang mengaitkan mutasi ini dengan Pilkada, sah-sah saja. Namun menurut Herman, mutasi yang dilakukan Walikota Mataram, merupakan kebutuhan birokrasi. ‘’Ini untuk membantu kepala daerah melaksanakan pemerintahan,’’ cetusnya. Toh, lanjut dia, secara undang-undang, mutasi tersebut tidak melanggar aturan. Perkara ada pihak-pihak yang suka maupun tidak suka, itu merupakan hal yang biasa terjadi. Karena, sambung Herman, tidak ada hal-hal yang menabrak regulasi. Anggota Dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini menyadari, tentu ada saja pihak-pihak yang menyoal mutasi itu karena memang tahun 2020 ini merupakan tahun politik. Mutasi ini seyogiyanya harus dilihat secara objektif bahwa memang ada kebutuhan mendasar untuk perbaikan pelayanan publik ataupun mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan. ‘’Mungkin sebelumnya ada pejabat yang pensiun atau promosi jabatan,’’ ucapnya. Mantan anggota Komisi II ini mengatakan, mutasi diperlukan untuk perbaikan birokrasi. Juga, memberikan kesempatan kepada pejabat yang berprestasi. Sehingga, jelas jenjang karirnya. ‘’Sehingga, tidak menutup kesempatan. Semua punya kesempatan di birokrasi secara bertahap,’’ imbuhnya. Herman berharap kepada para pejabat yang telah diamanahkan jabatan baru (hasil mutasi, red) agar menjalankan amanah yang telah diberikan Walikota Mataram dengan sebaik-baiknya. ‘’Dimanapun di tempatkan, semangat melayani masyarakat selaku pamong, harus dilaksanakan,’’ pungkasnya. Karena bagaimanapun, ASN merupakan pelayan publik yang harus m e n j a lankan amanah jabatannya. (fit) Herman

Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram mendorong para petugas penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dimasukkan sebagai peserta penerima asuransi. Bentuk perlindungannya yakni didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi, Senin (13/1) menyampaikan, pihaknya sedang mendorong supaya penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan KPPS mendapatkan perlindungan saat menjalankan tugas. “Tahap awal saya akan mengajak BPJS Ketenagakerjaan untuk bertemu dengan komisioner KPU,” kata Hariadi. Pemberian asuransi dinilai penting melihat tugas PPS maupun KPPS di lapangan cukup berat. Sebagai penyelenggara mereka bekerja keras menyukseskan pelaksanaan Pilkada. Pengalaman pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 lalu, petugas KPPS dan PPS menjadi korban karena kelelahan

bekerja. Disnaker berupaya agar petugas mendapatkan perlindungan. Untuk sumber pembiayaan kata mantan Camat Mataram ini, akan dikomunikasikan dengan KPU dan Bawaslu. Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Soni Suharsono menambahkan, pihaknya siap mengakomodir dan dipastikan negara hadir untuk memberikan perlindungan apapun yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan kegiatan dari KPU maupun Bawaslu, sehingga ahli waris memiliki rasa nyaman. “Kami siap memberikan perlindungan segala aktivitas

berkaitan dengan ekonomi,” tambahnya. Premi dikeluarkan dihitung berdasarkan upah minimum kota (UMK). Saat ini, UMK Mataram Rp2.184.485. Artinya, premi dibayarkan Rp11.800/orang. Dengan premi itu, petugas PPS dan KPPS mendapatkan dua jaminan yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Asuransi diterima peserta sejak perubahan PP 82 menjadi Rp42 juta bagi peserta meninggal dunia. Terkait dengan masa kerja lembaga ad hoc tidak permanen atau dikontrak beberapa bulan saja? Soni mengatakan, keanggotaan bisa dilanjutkan bilamana petugas KPPS maupun PPS ingin melanjutkan. BPJS

Ketenagakerjaan akan menghitung sebagai BPJS non penerima upah atau peserta mandiri. “Bisa dilanjutkan kalau memang mau. Nanti bisa mendaftar sebagai peserta mandiri,” tambahnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menyampaikan, jaminan kecelakaan kerja maupun kesehatan lembaga ad hoc telah disiapkan dalam anggaran Pilkada tahun 2020. Penyiapan anggaran itu berdasarkan imbauan dari KPU RI. Sementara, dalam peraturan KPU tidak mengatur terkait kerjasama dengan lembaga penjamin. Apalagi petugas KPPS maupun PPS dan PPK memiliki masa kerja berdasarkan kontrak. “Kita sudah siapkan dianggarkan Pilkada untuk jaminan kecelakaan kerja dan kesehatan,” kata Husni. Besaran tali asih yang disiapkan oleh KPU bagi PPK, PPS maupun KPPS disesuaikan berdasarkan standar yang ditentukan oleh KPU RI.

Untuk yang meninggal dunia santunan diberikan Rp30 juta. Namun demikian, di Kota Mataram perlu disesuaikan dengan kondisi anggaran. Ketua Panwaslu, Hasan Basri mendukung rencana pemberian asuransi bagi petugas penyelenggara pemilu mulai tingkat kecamatan, kelurahan hingga lingkungan. Tetapi perlu dilihat juga apakah porsi anggaran telah disediakan atau tercantum dalam nota perjanjian hibah daerah. Mestinya, itu harus dibahas di awal perencanaan anggaran. “Cuma harus ditahu juga urgensi asuransi bagi PPS dan KPPS dalam Pilwalkot,” tambah Hasan. Hasan melihat tugas lembaga ad hoc tersebut tidak terlalu berat dibandingkan pada Pilpres maupun Pileg lalu. Justru, ia berbalik bertanya ke Disnaker dasar memasukan KPPS, PPS dan PPK sebagai keanggotan BPJS Ketenagakerjaan. Justru didorong adalah mereka diperbanyak bimbingan teknis. (cem)

Dewan Atensi Perpindahan SD Model Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatensi perpindahan SDN Model ke SDN 36 Mataram yang berada di lingkungan Pajang Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram. Perpindahan SDN Model ini selain mendapat protes, warga setempat menilai fasilitas belajar mengajar di SDN 36 Mataram tak representatif. “Protes warga harus diperhatikan, jangan sampai mengabaikan protes warga. Pada prinsipnya saya sudah sampaikan ke Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan Kota Mataram, harus ada solusi yang berkaitan dengan itu agar bisa mempertemukan antara pihak sekolah, warga setempat serta wali murid SDN Model,” kata Didi kepada Suara NTB, Senin (13/1). Menurutnya, harus ada solusi permanen yang harus dikeluarkan pihak Pemkot Mataram. Kondisi ini jelas Didi, sudah lama dan berlarut-larut. DPRD Kota Mataram kecewa mengingat lambatnya penyelesaian masalah ini. “Persoalannya memang ini tidak bisa cepat diselesaikan,” pungkasnya. Untuk itu, Pemkot Mataram agar segera melakukan komunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan pada masalah tersebut. “Ini ada dua sisi yang samasama menekan. Orang tua siswa SMPN 14 Mataram itu menekan untuk bagaimana ruang belajarnya itu terpenuhi. Untuk memenuhi itu, terpaksa SDN Model yang menggunakan fasilitas SMPN 14 itu harus pindah. Mau pindah protesnya ada dua, dari orang tua murid SDN Model sendiri dan dari warga di Lingkungan Pajang,” paparnya. Bukan hanya itu lanjut Didi,

dari semua aspek juga mestinya Pemkot Mataram harus memberikan perhatian. Baik sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SDN Model dan SMPN 14 Mataram. Juga lanjut Didi, dari masyarakat yang menolak mestinya Pemkot juga memberikan perhatian. “Saya kira ini ada miskomunikasi di ketiga pihak, padahal SDN Model ke sana itu (SDN 36 Mataram, red) bersifat sementara, tidak permanen. Sementara menempati itu, Pemkot Mataram mencari solusi permanen atau untuk jangka panjang,” jelasnya. Sehingga kata Didi, Dewan kota Mataram perlu kiranya menyampaikan ke Pemkot Mataram melalui Dinas Pendidikan kota Mataram agar bisa menengahi semua pihak. Baik pihak SMPN 14 Mataram, orang tua murid SDN Model Mataram, dan warga yang menolak di Lingkungan Pajang Kelurahan Pejanggik Mataram. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Drs, H. Lalu Fatwir Uzali, menjelaskan, agar masalah ini semua pihak diminta bisa bersepakat. Bahwa, kasus ini adalah kepentingan pendidikan di Mataram. Karena itu, ia akan menampung semua solusi yang diberikan oleh DPRD Kota Mataram. “Masalah tolak-menolak ini bisa saja terjadi. Untuk itu kita ingin berembug lagi, kita mohon kepada orang tua SDN Model untuk menahan diri dan bersabar saja. Karena saya yakin ini akan selesai. Kemarin juga kita sudah sampaikan kepada Dewan kota Mataram terkait masalah ini,” jelasnya. Penggabungan SDN Model ke SDN 36 Mataram menjadi solu-

(Suara NTB/ron)

MENOLAK – Seorang warga melintas di depan spanduk penolakan rencana penggabungan SD Model di SDN 36 Mataram di Pajang, Mataram, Senin (13/1). si yang bersifat sementara bukan jangka panjang. Ia mengatakan, SDN Model ini harus tetap eksis karena merupakan aset bagi masyarakat kota Mataram. “Cuma permasalahan tadi, saya pikir berawal dari kondisi murid di SMPN 14 Mataram yang masih belajar secara lesehan,” jelasnya. “Saya sebagai orang yang bertanggungjawab di ranah pendidikan kota Mataram, menganggap bahwa ada anak di SMPN 14 yang masih belajar di luar kelas selama musim hujan. Ini kan masalah juga,” pungkasnya. Dinilainya, pendidikan seharusnya ada kesetaraan sehingga yang belajar di luar kelasdi SMPN 14 Mataram ini harus juga mendapat perhatian. Kata

Fatwir, salah satu cara menyetarakan itu dengan menitip atau menggabungkan SDN Model itu untuk sementara waktu ke SDN 36 Mataram. “Untuk itu, saya mohon kepada warga Pajang agar penitipan ini bisa diterima dengan jangka waktu yang bersifat sementara sebelum Pemkot bisa mengadakan lahan untuk SDN Model ini,” akunya. “Jadi inilah dunia pendidikan. Saya tidak ingin adanya kegaduhan ini terus kita akan berseteru dalam memecahkan masalah pendidikan,” pintanya. Ia pun meyakini, warga di Lingkungan Pajang tidak akan menghalangi Pemkot Mataram jika ada kebersamaan pendapat dan kesepahaman tentang murid-murid di dua sekolah tersebut.

Fatwir pun akan mendiskusikan dengan semua pihak yang berkepentingan. Baik warga Pajang, orang tua SDN Model dan pihak SMPN 14 Mataram dalam waktu dekat ini. Ia menambahkan, pada Sabtu (18/1) mendatang, Dinas Pendidikan Kota Mataram akan berusaha mempertemukan semua pihak. “Pekan ini kita akan berusaha mempertemukan supaya kita tidak saling mengklaim ini ada kepentingan pribadi. Ini kan merupakan kepentingan kita bersama, dan mari bicarakan secara kekeluargaan,” jelasnya. Ia pun berharap, solusi jangka panjang, Pemkot Mataram bisa mengadakan lahan untuk lokasi mendirikan bangunan SDN Model dalam dua tahun ke depan. (viq)

KPK Minta Pejabat Segera Laporkan BKPSDM Validasi Kartu Ujian Pelamar CPNS Harta Kekayaan Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyurati kepala daerah agar memerintahkan semua pejabat struktural melaporkan harta kekayaan. Batas pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sampai 31 Maret mendatang. Pejabat pun terancam kena hukuman disiplin jika tak mematuhi hal itu. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Taufik Priyono membenarkan KPK telah bersurat ke kepala daerah meminta agar pejabat struktural mulai dari bendahara pengeluaran, pejabat pengadaan barang dan jasa hingga pimpinan OPD melaporkan harta kekayaan mereka. “Sudah ada surat kita terima. Tinggal disampaikan ke masing masing pimpinan OPD,” kata dia ditemui, Senin (13/1). Pelaporan LHKPN hingga 31 Maret 2019 belum mencapai 100 persen. Sebab, dua pejabat struktural dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan dan alih tugas. Tetapi akumulasi hingga akhir Desember 2019 secara keseluruhan pejabat struktural 100 persen melaporkan harta kekayaan mereka. “Tersisa dua orang. Mereka telah kena sanksi,” ucap Yoyok, sapaan akrabnya. Kecenderungan pegawai enggan mengisi LHKPN dikarenakan melihat sanksi. Oleh karena itu, Peraturan Walikota telah direvisi. Dalam Perwal Nomor 26 Tahun 2019

lebih tegas mengatur sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka. Sanksi yang diatur mulai sedang hingga berat. Sanksi sedang berupa penundaan gaji berkala dan penurunan pangkat. Sementara, sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan. “Kendalanya masalah pemahaman wajib atau tidak mengisi LHKPN. Setelah revisi Perwal, kalau tidak melapor dikenakan sanksi,” tegasnya. Pengisian LHKPN bagi pejabat pimpinan tinggi akan dipandu oleh admin masing - masing OPD. Yoyok menambahkan, pengisian dokumen kepemilikan harta kekayaan dipermudah oleh KPK. Bukti kepemilikan rekening cukup difoto saldo terakhir di bulan Desember. Tidak seperti tahun sebelumnya harus

meminta rekening koran. Bagi pejabat tahun sebelumnya telah melaporkan kepemilikan aset barang bergerak dan tidak bergerak bisa menggunakan dokumen sebelumnya. Kecuali ada penambahan kepemilikan aset. “Kalau yang sudah melapor tahun lalu bisa pakai dokumen yang lama,” imbuhnya. Rata - rata sebagian besar pejabat kooperatif melaporkan harta kekayaan mereka. Dan, diharapkan tahun ini angka partisipasi capaian meningkat. Koordinator Pelaporan LHKPN Kota Mataram, Rudi menyampaikan, sampai saat ini, baru 38 pejabat yang telah mengisi LHKPN di Kota Mataram. Sementara yang lain masih dalam proses. ‘’Partisipasi akan meningkat menjelang penutupan atau batas akhir pengisian sampai 31 Maret,” tandasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

PELAPORAN LHKPN - Koordinator Pelaporan LHKPN Kota Mataram, Rudi menunjukkan progres pelaporan harta kekayaan pejabat di Lingkup Pemkot Mataram. Pelaporan hingga Senin (13/1) baru 38 pejabat yang telah menyelesaikan laporan.

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, melakukan validasi kartu ujian pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS). Seleksi kompetensi dasar (SKD) digelar 27 Januari mendatang. Khusus pelamar dari luar daerah validasi dilakukan saat ujian. Proses validasi dimulai pukul 08.00 Wita di halaman Kantor BPKSDM di Jalan Pejanggik, Kelurahan Mataram Barat, Senin (13/1). Sebelum stand dibuka, pelamar sudah menunggu untuk menvalidasi kartu ujian mereka. Avianti Wirya Puspitowati, pelamar asal Pagutan datang sejak pagi untuk memvalidasi kartu ujian. Dia mengaku baru pertama kali mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Formasi dilamar adalah dokter. “Baru pertama. Kebetulan saya baru melahirkan,” katanya ditemui, Senin (13/1). Meski pertama kali, Avianti perlu mempersiapkan diri. Selain belajar, mental juga dinilai penting dipersiapkan. Hal senada disampaikan Ahmad Dali Wahyu Pratama. Kesiapan mental bagian yang perlu dipersiapkan sebelum bertarung pada seleksi kompetensi dasar 27 Januari yang akan datang. Berbeda dengan Avianti. Dali sudah memiliki pengalaman pada penerimaan CPNS tahun 2019 lalu. Mengambil formasi teknik informasi di Sumbawa, ia sempat masuk passing grade. Tetapi harus kalah bersaing pelamar lain-

nya pada perangkingan. “Masuk passing grade. Tapi ndak lolos pada saat perangkingan,” ucapnya. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menjelaskan, pihaknya melakukan pengesahan kartu peserta ujian CPNS selama tujuh hari. Dari 4.610 pelamar lolos administrasi telah dibagi jadwal validasi dibatasi 700 pelamar setiap hari. “Kita bagi berdasarkan abjad nama. Sehari itu kita layani 700 pelamar,” kata Muja. Syarat validasi pelamar membawa kartu ujian yang telah dicetak berwarna dilengkapi kartu identitas. Panitia penerimaan CPNS memiliki kebijakan bagi pelamar yang berada di luar Pulau Lombok. Validasi bisa dilakukan pada saat pelaksanaan SKD. Muja menambahkan, alasan validasi dilaksanakan lebih awal supaya panitia tidak kesulitan pada saat ujian. “Pelamar dari luar daerah ini kan tidak banyak. Saya kira kita tidak kewalahan melayani,” tandasnya. Disampaikan Muja, pelaksanaan tes SKD mulai digelar Senin (27/1). Sebelum tes, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan simulasi peralatan pada Rabu (15/1). Untuk mekanisme seleksi panitia memulai dengan pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA. Baru disusul diploma dan strata satu. “Satu kali pelaksanaan tes itu 75 peserta. Kita akan bagi lima sesi setiap hari,” demikian kata Muja. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 14 Januari 2020

Halaman 3

Industri Keuangan Masih Tumbuh Menjanjikan di NTB (Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Siswa SMAN 7 Mataram yang menjadi juara 1 Hilo Marketer Academy foto bersama.

SMAN 7 Mataram Juarai Hilo Marketer Academy Mataram (Suara NTB) – SMAN 7 Mataram keluar sebagai juara 1 lomba Hilo Marketer Academy se-Indonesia. Sebanyak 10 tim lebih perwakilan HMA dari setiap provinsi se-Indonesia mengikuti kompetisi marketing antar SMA/SMK di Jakarta. SMAN 7 Mataram menjadi wakil untuk IBT (Indonesia Bagian Timur) yang seblumnya telah melewati tahap seleksi antar sekolah se-NTB (sebanyak 10 seklolah) lalu berhasil menjadi pemenang wakil NTB dan melaju di tahap Region melawan wakil dari IBT (Indonesia Bagian Timur) lainnya yaitu Bali, Ambon dan Jayapura. Pada seleksi tingkat region, SMAN 7 Mataram berhasil menjadi pemenang untuk Wakil IBT dan melaju ke tingkat nasional di Jakarta kemarin. Kegiatan HMA di Jakarta belangsung selama tiga hari, tanggal 7 - 9 Januari 2020. Dari 10 provinsi lebih wakil perwakilan dari setiap daerah SMAN 7 Mataram berhasil menjadi juara 1 dan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp5 juta. Hilo Marketer Academy akan terus diselenggarakan oleh brand Hilo sebagai wadah bagi SMA/ SMK melatih ilmu marketing dan entrepreneurshipnya agar bisa lebih siap untuk tantangan global di masa mendatang. (*)

Mataram (Suara NTB) Industri keuangan diyakini akan tumbuh cukup menjanjikan di Provinsi NTB untuk tahun 2020 ini. Optimisme ini ditopang oleh pergerakan sektorsektor pendukung lainnya. Pada 2019 lalu, salah satu indikatornya adalah melejitnya pertumbuhan keuangan syariah. Dibuktikan dengan pertumbuhan asetnya mencapai 30,70 persen periode Januari-Oktober 2019. Persentase pertumbuhan bank umum syariah di NTB bahkan jauh lebih besar dibandingkan bank umum nasional. Aset bank syariah di NTB sudah mencapai Rp15,2 triliun hingga Oktober 2019. Sehingga kontribusinya terhadap semua bank di NTB sebesar 31,18 persen dari seluruh aset bank di NTB. Kemudian kinerja dari sisi dana pihak ketiga (DPK) berupa tabungan dan deposito juga tumbuh sebesar 57,7 persen. Total dana pihak ketiga yang sudah dihimpun sebesar Rp10,4 triliun periode Januari-Oktober 2019. Lalu pembiayaan juga tumbuh sebesar 26,88 persen yakni sebesar Rp9,66 triliun

dengan tingkat persentase pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) hanya 1,7 persen atau masih relatif jauh dari ketentuan maksimal sebesar 5 persen. “Secara umum pertumbuhan industri keuangan di NTB cukup bagus. Secara umum NTB sudah bangkit, tapi pertumbuhannya tidak sebesar sebelum gempa,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan. Ekonomi NTB di papan atas didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Tiga sektor tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang cukup

baik. Dibuktikan dengan tumbuhnya kredit di masing-masing sektor itu. Karena itulah, orang nomor satu di OJK NTB ini meyakini pertumbuhan industri jasa keuangan dapat mengungguli pertumbuhan industri keuangan secara nasional. Bahkan tahun 2021 mendatang ia membayangkan pertumbuhan industri keuangan di provinsi ini sangat melejit. “Pariwisata juga terus berkembang. Ekspor pertanian sudah mulai dilakukan,” imbuhnya. Baru-baru ini Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah melepas ekspor manggis dan kopi ke Tiongkok dan Korea Selatan. Ekspor perdana

pada 17 Deseber 2019 di puncak HUT NTB ini, kata Farid memperlihatkan tumbuhnya semangat para petani, atau pengusaha di sektor ini. Belum lagi sektor kelautan perikanan yang juga telah mulai dilakukan oleh para pengusaha atas nama NTB. “Walaupun nilai ekspornya masih kecil-kecil. Tapi semangatnya sudah mulai tumbuh,” ujarnya. Selain itu, pegadaian swasta juga ekspansif ke NTB. Baru-baru ini, OJK NTB telah melakukan fit and proper test kepada direksi salah satu pegadaian swasta yang akan membuka sebanyak lima cabang di NTB. Dalam waktu dekat, otoritas telah mengeluarkan izin-izinnya. “Kemarin saya sudah ketemu dengan pemegang sahamnya, sepertinya dia komit ivestasi dan mau mengembangkan, 2020 targetnya juga cukup tinggi. Untuk gadai memang bagus

Farid Faletehan (Suara NTB/bul)

di NTB, katanya termasuk tinggi potensinya, daerah yang sangat bagus untuk industri pegadaian, khususnya emas,” kata Farid. Indikatorindikator itulah yang menujukkan optimisme pertumbuhan industri keuangan di provinsi ini. (bul)

Minimalisir Proyek Bermasalah, Kejati Panggil Seluruh ULP Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi memanggil seluruh Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mengoptimalkan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. “Besok (hari ini, red) dipanggil semua, ULP, PPK, semua dipanggil,” kata Asisten Bidang Perdata dan Tun Kejaksaan Tinggi NTB, Tende, SH, MH. Pemanggilan dilakukan untuk mengingatkan seluruh ULP dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar pelaksanaan proyek dilakukan lebih awal. Bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi, proyek di(Suara NTB/bul) laksanakan maksimal palTende ing lambat Bulan April. “Tidak lagi molor. Jangan tendernya nanti bulan lima. Akibatnya penyelesaian proyek menjadi molor, timbul Silpa,” katanya Senin (13/1) kemarin saat melakukan pertemuan dengan manajemen Bank NTB Syariah. Tende mengatakan, ingin mengingatkan kepada seluruh pemilik proyek untuk mematangkan kesiapan pelaksanaan proyek pada awal tahun ini (Januari). Jangan sampai tender dilaksanakan telat. Sebab dampak lainnya yang ditimbulkan adalah potensi proyek-proyek terbengkalai dengan banyak alibi. Selain itu, dijabarkan Tende, pemenang tender tidak boleh lagi telat melaksanakan pekerjaan. Ketika ULP telah memenangkan kontraktor, tidak lagi ada alasan bagi kontraktor untuk menunda-nunda pelaksanaan proyek. Menunggu hingga pencairan anggaran per termin. “Kalau sudah menang, laksanakan. Mau pakai modal siapa, tapi harus dilaksanakan. Sehingga tidak molor penyelesaian proyek. Kalau uangnya ada kan tinggal dicairkan nanti,” imbuhnya. Selain itu, ULP dan PPK diingatkan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di lapangan. Ia menyebut soal fee proyek, minimal 10 persen tidak boleh lagi ada. Pemenang proyek juga diharapkan tidak juga menggunakan penawaran terendah. Karena akan berdampak kepada kualitas proyek. “Kalau pemerintah punya proyek, anggarannya Rp5 miliar, masak ditawar lagi proyeknya jadi Rp3 miliar. Uang yang disiapkan pemerintah sudah ada Rp5 miliar. Ngambil keuntungan sih wajar-wajar saja,” katanya. Pelaksanaan proyek menurutnya harus dilaksanakan profesional. Harapannya, ketika proyek telah dimenangkan. Harus dilaksanakan secepatnya agar cepat tuntas. Tidak boleh lagi ada alasan pemenang tender, menunggu alat, menunggu tenaga kerja. Ia mengingatkan agar ditinggalkan pola-pola lama pengerjaan proyek agar tidak tersaing dengan orang luar. Tende mengambil contoh proyek fisik gedung Kejaksaan Tinggi NTB. Pengerjaannya dilaksanakan tepat waktu dan berkualitas. Penyelesaian proyek juga terjadwal, karena dilaksanakan secara profesional dan komitmen. Harapannya juga demikian untuk proyek-proyek lainnya di NTB. (bul)

(Suara NTB/bul)

DEPO JAYA BANGUNAN - Azizi menunjukkan salah satu produk elektronik/kelistrikan yang tersedia di Depo Jaya Bangunan

Depo Jaya Bangunan Siapkan Kejutan Imlek Mataram (Suara NTB) Depo Bangunan Jaya Bangunan sebagai supermarket bahan bangunan terbesar di NTB akan menyiapkan kejutan bagi konsumen. Kejutan awal tahun diberikan dalam rangka menyambut Imlek. Kejutan ini berlaku bagi seluruh konsumen yang berbelanja di Depo Jaya Bangunan di Jalan Brawijaya Mataram, dengankelipatan belanja tertentu. Kejutan Imlek ini rencananya akan dimulai pada 15 Januari 2020 ini hingga puncak perayaan Imlek, kata Marketing Promosi Depo Jaya Bangunan, Arie Ashghar Azizi. Depo Jaya Bangunan adalah supermarket bangunan terbesar di NTB. menyediakan puluhan ribu jenis perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga. Dari lantai hingga atap. Setiap tahun, Depo Jaya Bangunan mengadakan promo khusus kepada seluruh pelanggan. Untuk kejutan Imlek tahun 2020 ini, identik dengan angpau. Dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa dan

Asia, angpau adalah bingkisan dalam amplop merah yang biasanya berisikan sejumlah uang sebagai hadiah menyambut tahun baru Imlek atau perayaan lainnya. “Konsepnya, kita siapkan angpau kepada konsumen. Dengan ketentuan belanja dengan nominal tertentu, berhak mengambil angpau. Dengan kelipatan belanja tertentu, boleh mengambil lebih dari satu angpau. Isi angpau beragam, dari uang, voucher atau hadiah-hadiah menarik lainnya,” katanya kepada Suara NTB. Depo Jaya Bangunan sudah berusia 11 tahun. Tingkat kepercayaan konsumen cukup tinggi. Bisa dilihat dari tingginya jumlah pengunjung yang datang berbelanja setiap hari. Kelebihan Depo Jaya Bangunan adalah alat dan bahan – bahan rumah tangga yang disediakan sangat lengkap. Kata Azizi, Depo Jaya Bangunan mengedepankan konsep satu tempat belanja untuk seluruh kebutuhan. Depo Jaya Bangunan menjadi supermarket bahan bangunan yang sangat nyaman. Seluruh bahan bangunan yang disediakan menguta-

APPI NTB Sayangkan Penarikan Kendaraan Harus Melalui Pengadilan

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi RI telah mengeluarkan putusan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang

Hadi Sutarno

mengharuskan melalui pengadilan. Penarikan jaminan fidusia, termasuk di dalamnya adalah kendaraan, tidak boleh lagi dilakukan sembarang oleh finance melalui tenaga eksternalnya. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan utang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya. Keluarnya putusan MK ini langsung direspon oleh perusahaanperusahaan finance yang ber-

operasi di NTB. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTBpun telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. “Kita sayangkan aturan Undang-undang ini disetujui MK. Tetapi apapun yang menjadi amanat hukum di Indonesia ini, ya harus kita patuhi,” kata Ketua APPI Provinsi NTB, Hadi Sutarno. Ditemui di kantornya, di Armada Finance di Mataram, Senin (13/1) kemarin, putusan terbaru ini menurutnya berlaku bagi pemilik jaminan (kendaraan) yang merasa keberatan atas penarikan jaminannya, boleh mengajukan keberatan ke pengadilan. Bila jaminan (kendaraan) sudah bukan lagi di tangan pertama (dipindah tangankan) tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan, maka jaminan tersebut dapat ditarik langsung oleh tenaga eksternal. “Sebetulnya ada klausal yang disetujui oleh nasabah dan lembaga pembiayaan, saat melakukan perjanjian. Klausal itulah yang dilaksanakan,” ujarnya. Keberadaan

tenaga internal (debt collector), kata Hadi selama ini telah cukup membantu lembaga-lembaga pembiayaan untuk mengatasi nasabahnasabah yang wanprestasi. Dengan turunnya putusan MA yang terbaru ini, dikhawatirkan akan berimbas pada bisnis lembaga pembiayaan. “Teman-teman finance kaget juga sebenarnya dengan putusan MA yang baru ini. Karena merasa sudah terbantu sekali dengan tenaga-tenaga eksternal. Tapi mau bagaimana lagi,” imbuhnya. Pada dasarnya, perusahaan pembiayaan juga telah melakukan berbagai macam pendekatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan nasabah. Pengambilan kendaraan misalnya, adalah tindakan terakhir yang diambil lembaga pembiayaan. “Selama masih ada ruang negosiasi, kita lakukan negosiasi. Tidak langsung ada tindakan. Karena menggunakan tenaga eksternal juga biayanya besar. Kalau mentok, kita kuasakan,” kata Hadi. (bul)

makan kualitas produk terbaik dan terkini. “Barang-barang diambil langsung dari pabrikan. Kualitas dan har-

ganya sangat bersaing, diutamakan untuk kepuasan konsumen,” demikian Azizi. (bul)


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 14 Januari 2020

Halaman 4

Dimulai 27 Januari

Pendaftaran Calon Sekda Dimulai PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melalui tim panitia seleksi (pansel), Selasa (14/ 1) ini secara resmi membuka peneriman calon Sekretarias Daerah (Sekda) Lotim. Pengumuman seleksi ini terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hingga 28 Januari mendatang. Adapun syarat utama bagi calon sekda ini minimal sudah menduduki eselon IIB. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Moh. Isa, pelaksanaan pansel ini untuk mengganti H. Rohman Farly yang dalam waktu (Suara NTB/yon) dekat berakhir masa jabaH. Moh. Isa tannya. Untuk itu diharapkan calon sekda mendaftar sebanyak-banyaknya apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Calon sekda, ujarnya, harus mampu menjabarkan visimisi Kabupaten Lotim dalam bentuk makalah yang penulisannya harus dilakukan secara tulis tangan oleh setiap calon di hadapan tim pansel. Langkah ini untuk melihat kemampuan eksekusi, analisa, sehingga ditemukannya calon sekda yang berkualitas dan mumpuni. Penulisan makalah secara tulis tangan inipun sebanyak 10 halaman. “Bagaimana pun peran sekda sebagai orang ketiga di kabupaten. Jadi kemampuannya harus mumpuni dan mampu menjabarkan apa yang menjadi visi-misi bupati dan wakil bupati melalui makalah itu,” terangnya. Dalam pemilihan sekda ini tidak harus adanya rekomendasi dari organisasi tertentu. Maka dari itu yang mengetahui persis sekda yang layak membantu eksekusi program kepala daerah adalah tim pansel yang sudah dibentuk. Di mana sekda harus sudah yang terukur kemampuannya di tatanan birokrasi. “Proses seleksi sekda ini pun terbuka untuk umum masyarakat Lotim baik yang saat ini bertugas di seluruh Provinsi NTB. Apabila memenuhi syarat dan ketentuan, maka dipersilakan untuk mendaftar untuk kemudikan dilakukan pansel oleh tim,” jelas Sekretaris Pansel Sekda ini. (yon)dilakukan secara tulis tangan oleh setiap calon di hadapan tim pansel. Langkah ini untuk melihat kemampuan eksekusi, analisa, sehingga ditemukannya calon sekda yang berkualitas dan mumpuni. Penulisan makalah secara tulis tangan inipun sebanyak 10 halaman. “Bagaimana pun peran sekda sebagai orang ketiga di kabupaten. Jadi kemampuannya harus mumpuni dan mampu menjabarkan apa yang menjadi visi-misi bupati dan wakil bupati melalui makalah itu,” terangnya. Dalam pemilihan sekda ini tidak harus adanya rekomendasi dari organisasi tertentu. Maka dari itu yang mengetahui persis sekda yang layak membantu eksekusi program kepala daerah adalah tim pansel yang sudah dibentuk. Di mana sekda harus sudah yang terukur kemampuannya di tatanan birokrasi. “Proses seleksi sekda ini pun terbuka untuk umum masyarakat Lotim baik yang saat ini bertugas di seluruh Provinsi NTB. Apabila memenuhi syarat dan ketentuan, maka dipersilakan untuk mendaftar untuk kemudikan dilakukan pansel oleh tim,” jelas Sekretaris Pansel Sekda ini. (yon)

Teluk Kombal Dilanda Banjir Rob Tanjung (Suara NTB) Perkampungan warga di Dusun Teluk Kombal, Desa Pemenang Barat, seolah menjadi langganan banjir rob. Kali ini pun, banjir melanda sejumlah rumah warga dengan ketinggian air disebutkan mencapai 80 cm. Kepala Dusun Teluk Kombal, Multazam, kepada wartawan Senin (13/1) mengakui, jumlah rumah yang terdampak banjir rob sekitar 35 unit atau Kepala Keluarga. Dari jumlah itu, dua KK terpaksa dievakuasi ke rumah keluarganya. “Banjir Rob terjadi Minggu malam. Ada 35 unit rumah yang terdampak, dan 2 KK dievakuasi,” ungkap Multazam. Ia mengakui, ketinggian air yang mencapai 80 cm itu tidak berpengaruh signifikan bagi keamanan dan kenyamanan warga setempat. Rumah warga yang dibangun dengan struktur rumah panggung, menyebabkan warga masih bisa tinggal dan tidur pada malam hari. Berbeda bagi dua KK yang harus mengungsi, mereka tidak bisa tinggal di kediamannya dengan alasan keamanan. Hanya saja, air pasang yang sampai ke rumah warga itu masih menggenang sampai Senin kemarin. Dilihat dari ketinggian air, kejadian kali ini lebih parah dari rob tahun - tahun sebelumnya. Banjir rob ini sendiri sebut Multazam, merupakan fenomena yang terjadi setiap tahun. Rumah warga yang berada di pinggiran Pantai Teluk Kombal, rentan tergenang saat terjadinya air pasang. “Di setiap purnama air lautnya pasang. Sedangkan di sini belum ada pintu air, jadi air yang surut ini tidak bisa keluar lagi,” ujarnya. Warga setempat sudah mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak penyakit akibat genangan air itu. Sehingga pada Senin pagi, kepala dusun bersama warga bergoong royong menjebol dan membuat saluran pada talud pembatas di dekat pantai. “Air sudah menyusut, karena kami gotong royong menjebol talud pembatas yang ada di pantai,” imbuhnya. Hingga berita ini ditulis, pemantauan maupun pengiriman bantuan dari Pemda KLU belum dilakukan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD KLU, Pasek Suparta, mengakui pihaknya belum mendapat informasi dari masyarakat. “Warga di Teluk Kombal sudah tidak mengganggap (banjir rob sebagai musibah, red), sehingga tidak melaporkan diri,” kata Pasek singkat. Meski demikian, pihaknya tetap turun ke Teluk Kombal untuk melakukan pemantauan. Sementara pihaknya juga sudah meminjampakaikan penyedot ke kepala dusun dari tahun yang lalu. (ari)

(Suara NTB/ist)

BANJIR ROB - Rumah warga di Dusun Teluk Kombal, Desa Pemenang Barat tergenang air banjir rob, Senin (13/1) pagi.

Tes CPNS Lotim Dilaksanakan 20 Hari Selong (Suara NTB) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019 akan memasuki tahapan selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Di Kabupaten Lotim, pelaksanaan SKD secara serentak dilakukan sesuai jadwal se-Indonesia yakni pada tanggal 27 Januari 2020. Untuk pelaksanaan dilakukan selama 20 hari mengingat jumlah pelamar CPNS Lotim cukup banyak. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/1), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Moh. Isa, mengaku jika telah menetapkan tahapan tes CPNS Lotim. Penetapan ini, berdasarkan jumlah pelamar yang mencapai 11.093 pelamar. Untuk itu, pelaksanaan tes dilakukan sebanyak 6 shift setiap hari selama 20 hari. “Selama pelaksanaan tes SKD, kita menggunakan 6 shift setiap hari hingga pukul 20:00 wita. Karena kita merupakan peserta kedua terbanyak setelah Loteng,” katanya. Dalam pelaksanaan tes ini, H. Moh. Isa mengaku jika dari segi sarana dan prasarana lokasi tes sudah siap di gedung Computer Asissted

Test (CAT) kompleks kantor BKPSDM Lotim. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PLN Selong untuk menjamin ketersediaan listrik waktu pelaksanaan tes selama 20 hari itu. Untuk itu, ia menyarankan kepada pelamar untuk mempersiapkan diri dan bersaing secara sehat. Persyaratan-persyaratan administrasi yang dibutuhkan waktu pelaksanaan tes seperti pembuatan kartu harus disiapkan dan mengetahui waktu tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Nanti kita juga akan umumkan waktu pelaksanaan tes setiap pelamar,” ungkapnya. Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh ten-

(Suara NTB/yon)

LOKASI TES - Inilah gedung Computer Asissted Test (CAT) Lotim yang menjadi lokasi pelaksanaan tes CPNS tahun anggaran 2019. aga guru sebanyak 273 forma- tenaga teknis. Di mana untuk si umum dan tidak ada formasi, tenaga kesehatan 152 for- tahun ini Kabupaten Lotim si khusus dengan usia maksimasi dan sisanya 57 formasi hanya membuka untuk forma- mal 35 tahun. (yon)

Soal Mutasi, Komisi III Panggil Plt. Kadis Dikbud Lotim PUPR dan Direktur RSUD Kritik BKPSDM Proyek Fisik Amburadul

Tanjung (Suara NTB) Kinerja jeblok pada pengelolaan proyek fisik IGD (pengembangan) RSUD dan retaknya Jembatan Lendang Galuh, terus menjadi sorotan. Kali ini, giliran Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melayangkan panggilan kepada dua petinggi OPD, yakni RSUD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemanggilan kepada Direktur RSUD KLU, H. Samsul Hidayat, dan Plt. Kadis PUPR KLU, Kahar Rizal, ST., dilakukan Senin (13/1). Khusus Kahar, ia tidak hanya sebagai Plt, melainkan Sekretaris Dinas PUPR, juga mantan Kepala Bidang Bina Marga serta PPK (pejabat pembuat komitmen) pada proyek jembatan Lendang Galuh. Ketua Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos., mengatakan undangan kepada dua pejabat OPD itu seiring dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh Komisi III terhadap kinerja kegiatan fisik selama 2019. Komisi III sendiri, sudah pernah turun monev ke RSUD sementara dan melihat langsung kondisi fisik RSUD yang tidak layak untuk pelayanan warga yang sakit. Alih-alih proyek selesai, IGD justru mangkrak karena progresnya hanya 17 persen. IGD yang diklaim sebagai sarana vital, seharusnya mendapat pengawalan ekstra saat proses pelaksanaannya. Ia menduga ada pengawasan yang lemah, sehingga kontraktor seenaknya melalaikan kewajiban menuntaskan IGD. Sebaliknya jembatan Lendang Galuh, Artadi menilai

(Suara NTB/ari)

PANGGIL - Komisi III DPRD KLU memanggil Plt. Kadis PUPR dan Direktur RSUD KLU terkait belum tuntasnya proyek di 2 OPD ini. sangat dibutuhkan dalam jawab kerusakan pada jemmendukung interkoneksi batan Lendang Galuh murni wilayah. Jembatan ini akan akibat faktor alam. Untungnmenghubungkan lalu lintas ya, retaknya jembatan terjadi warga dari Desa Sokong ke pada periode pemeliharaan, Desa Tanjung dan Desa sehingga kerusakan telah ditangani oleh pihak ketiga. Sokong ke Desa Tegal Maja. “Untuk jembatan Lendang “Kita tidak ingin pengerjaan proyek vital lambat dik- Galuh, saya sendiri sebagai erjakan seperti IGD. Sehingga PPKnya. Secara visualisasi perencanaan di LPSE untuk dan spesifikasi sudah bagus. program 2020 harus diperce- Talud yang longsor itu terjadi karena curah hujan tinggi, pat,” pinta Artadi. Politisi Partai Gerindra ini debit air yang besar menjadi menegaskan, pejabat terkait pemicu rusaknya talud di yang memutuskan pemenang sayap jembatan, sehingga retender juga harus lebih selek- tak,” paparnya. Penanganan jembatan Lentif. Ia menilai, jika IGD diserahkan kepada kontraktor dang Galuh disebutkannya, seyang lebih siap maka hasiln- suai dengan saran dari dinas. ya tidak akan mengecewakan Sebelum perbaikan, jembatan DPRD serta masyarakat pada disurvei secara teknis, sehingumumnya. “Intinya kita min- ga muncul saran untuk pemta di 2020 ini lebih baik lagi. bongkaran talud. Talud di Aspirasi-aspirasi masyarakat bagian barat dibangun ulang diprioritaskan oleh Dinas oleh kontraktor. “Karena saya PUPR, dan jangan sampai baru menjabat sebagai Plt terulang IGD dan jembatan Dinas PU, jadi untuk program-program pembangunan Lendang Galuh,” tandasnya. Menjawab berbagai sorotan yang selain di Bidang Bina Komisi III, Plt. Kepala Dinas Marga (BM), saya belum banPUPR, Kahar Rizal, men- yak tahu,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyayangkan pelaksanaan mutasi tingkat satuan pendidikan di daerah ini minim koordinasi. Pasalnya hingga saat ini, konsep untuk mutasi masih dipegang oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan bukan pada ranah Dinas Dikbud itu sendiri. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. M. Zainudin, kepada Suara NTB, Senin (13/1). Menurut Zainudin, pelaksanaan mutasi merupakan hal biasa. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum ada konsep oleh Dinas Dikbud terkait mutasi melainkan dilakukan langsung oleh bupati melalui BKPSDM. “Kita menerima mutasi dengan baik. Hanya saja konsep di Dinas Dikbud yang tidak ada,” ungkapnya. Untuk itu, ujarnya, hal inilah yang perlu diketahui oleh publik terutama para guru ASN. Di mana saat ini dinilai bahwa setiap ada mutasi merupakan kewenangan, keinginan dan kebijakan dari Dinas Dikbud. Padahal, Dinas Dikbud hanya pelaksana dari penetapan yang dilakukan oleh BKPSDM. Dampak dari tidak adanya konsep inipun membuat penempatan beberapa guru terkesan rancu. Misalnya ada guru SMP secara tiba-tiba dimutasi menjadi guru SD. Begitupun guru kelas dimutasi menjadi guru mata pelajaran. Adanya proses mutasi yang menurut Zainuddin menyimpang dari

aturan itu berdampak pada tunjangan sertifikasi guru yang bersangkutan. Adapun untuk guru yang mendapat tunjangan sertifikasi di Kabupaten Lotim sebanyak 608 orang ASN dan 9.000 non ASN. “Guru PNS melakukan pemetaan oleh BKPSDM sesuai kebutuhan sekolah. Melakukan mutasi sesuai kebutuhan sekolah. Konsep di Dinas Dikbud yang belum ada,” akunya. Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Lalu Alwan Wijaya, menegaskan jika proses mutasi guru di satuan pendidikan bukan tidak ada konsep. Akan tetapi inilah yang nantinya akan diperbaiki dan dikoordinasikan secara baik supaya kondusif. “Intinya mekanisme yang harus dijalankan dengan baik,” jelasnya. Meski Dinas Dikbud belum diberikan kewenangan penuh untuk melakukan mutasi. Namun untuk pemetaan guru yang dimutasi baik SD maupun SMP dilakukan oleh Dikbud dan dilakukan penyesuaian, sehingga inilah yang nantinya dilakukan perbaikan dan koordinasi dalam pelaksanaan mutasi. Terkait adanya dua hal baik pengawas dan kepsek yang dipromosi, karena ada proses yang belum berjalan. Misalnya adanya kepsek yang naik dan turun, dasar penilaian yang dilakukan yakni kinerja. Apabila kinerjanya buruk maka diturunkan, begitupun sebaliknya serta dilakukan seleksi. (yon)

Akomodir Pasar Perhotelan

Bank NTB Syariah Buka KCP Pemenang Tanjung (Suara NTB) Geliat ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berkembang. Oleh Bank NTB Syariah, pangsa pasar itu dilihat potensial terhadap penghimpunan maupun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Alasan inilah, Bank NTB Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Kecamatan Pemenang, Senin (13/1). Peresmian Bank NTB Syariah KCP Pemenang dihadiri Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., Direktur Dana dan Jasa, H. Saharudin, Kepala Cabang Bank NTB Syariah Cabang Tanjung, H. Kelana, serta karyawan. Sekda KLU H. Suardi usai peresmian mengatakan, Bank NTB Syariah harus selangkah di depan dalam intermediasi pelayanan perbankan kepada masyarakat. Sebagai bank plat merah, keunggulan produk dan kemudahan dalam pelayanan Bank NTB Syariah akan mendorong masyarakat untuk mengakses bank milik masyarakat NTB tersebut.

“Dibukanya Kantor Cabang Pembantu ini akan menambah pelayanan menjadi mudah dan cepat. Apalagi di sini dekat dengan perhotelan di tiga Gili, kita harapkan semua berbondong-bondong ke Bank NTB,” harap Suardi. Ia juga mengimbau agar masyarakat Lombok Utara memanfaatkan akses yang disediakan Bank NTB Syariah. Sebab, konsep bisnis islami yang diusung oleh Bank NTB Syariah sejalan dengan karakteristik warga Lombok Utara yang sebagian besarnya Muslim. Pemda KLU, ujarnya, terus berkomitmen untuk member kontribusi dalam mendukung Bank NTB Syariah. Penyertaan modal melalui Perda APBD secara rutin dianggarkan dengan angka kisaran Rp 4-5 miliar setiap tahun. “Kita juga harapkan, Bank NTB ikut membantu perkembangan ekonomi masyarakat kita. Sebagai daerah terdampak gempa, recovery ekonomi kita butuhkan berjalan cepat melalui intervensi

perbankan,” tandasnya. Sementara itu, Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah, H. Saharudin, mengatakan pembukaan KCP Pemenang tidak lepas dari luasnya jangkauan wilayah Pemenang. Lebih dari 600 hotel yang ada di tiga Gili serta daratan Lombok Utara dari Malaka sampai Tanjung, dapat mengakses Bank NTB Syariah KCP Pemenang dengan lebih cepat. “Pemenang cukup luas dan wilayahnya sebagai sentra wisata. KCP Pemenang hadir untuk mendekatkan pelayanan berbasis kepada masyarakat di sini (sektor pariwisata),” ungkapnya. Selain perhotelan, potensi ekonomi Pemenang juga cukup besar dari sisi perdagangan, baik kuliner maupun usaha jual beli barang dan jasa. Dengan hadirnya Bank NTB Syariah di pusat kota, diharapkan ikut mendorong tumbuhnya ekonomi lokal. Saharudin mengakui, nasabah Kecamatan Pemenang merupakan basis funding di Bank NTB Syariah Cabang

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Sekda KLU H. Suardi (kanan) menerima nasi tumpeng dari Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah H. Saharudin saat peresmian KCP Bank NTB Syariah di Pemenang, Senin (13/1). Tanjung. Dana pihak ketiga kantor pusat. Dengan persainyang dihimpun cukup signifi- gan bank yang cukup banyak, kan. Begitu pula, penyaluran insya Allah kita bisa bersaing kembali DPK kepada nasabah. dengan bank lain dengan ke“Di sini basis funding kita, unggulan fitur yang kita milidan ikut menopang dana di ki,” ujarnya optimis. (ari)


SUARA NTB Selasa, 14 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 DPRD Loteng Dibuka

Diawali Kegiatan Reses Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) resmi memulai kegiatan pada masa persidangan kedua tahun 2020 ini. Pembukaan masa persidangan ini ditandai dengan gelaran rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (13/1). Seluruh pimpinan DPRD Loteng hadir lengkap pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Loteng, L. Sarjana. Dari unsur pemerintah daerah hadir Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., perwakilan anggota Forkopimda Loteng serta para pejabat

lingkup Pemkab Loteng lainnya. Adapun masa persidangan kedua tahun 2021 ini, akan diawal dengan kegiatan reses para anggota DPRD Loteng ke daerah pemilihan masing-masing. Masa reses ini terhitung mulai Selasa (14/1) hingga Selasa (20/1) mendatang. Dalam pengantar pembukaan rapat paripurna, L. Sarjana mengungkapkan, beberapa kegiatan pada masa persidangan pertama tahun 2019 lalu yang ditutup dengan penyampaian keputusan pimpinan DPRD Loteng atas penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah

(Suara NTB/dok)

Dukcapil Masih Defisit Blangko DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukapil) Lombok Barat (Lobar) mengalami defisit blangko E-KTP. Menyusul jatah bonus yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 2.000 keping blangko sudah habis dicetak dalam hitungan beberapa hari saja. Kepala Disdukcapil Lobar, H. Muridun mengaku, dalam sehari pihaknya menangani 500 pemohon E-KTP, sehingga blangko E-KTP cepat habis. Pihaknya berencana akan mengambil ke Jakarta, namun masih menunggu anggaran untuk keluar daerah. Ditanya jatah blangko apakah seperti sebelumnya rata-rata 500 keping? Menurut dia kemungkinan jatah blangko ini akan lebih banyak, mengingat saat ini tahun anggaran baru. Diharapkan jatah blangko ini bisa mencapai ribuan keping blangko. Selain E KTP, pihaknya juga menangani pencetakan KTP anak atau identitas anak. Sejauh ini pencetakan KTA ini melampaui target hingga 1.000 lebih keping. “Kalau KTP anak itu kita mulai 2019, tapi melampaui target,” tegas dia. Kabid Pendaftaran Penduduk (Dafduk) pada Dinas Dukcapil Hamdi mengatakan, terkait daftar tunggu pencetakan E KTP atau yang masuk PRR diperkirakan mencapai kurang lebih 10 ribu. “Kurang lebih segitu (10 ribu) Print Ready Record (PRR) di Lobar,” jelas dia. Menurut dia, sejauh ini masih terjadi kekurangan blangko E KTP, karena itu pihaknya selektif betul dalam penggunaan blangko. Pihaknya fokus pada pemohon yang baru perekaman E KTP. Pihaknya tidak mencetak semua, namun warga yang butuh dan datang ke kantor dicetakkan E KTP. (her) H. Muridun

Usung Kader di Pilkada Loteng

PKS Godok 13 Nama Calon Pendamping Praya (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana bakal mengusung kader sendiri untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang. Empat nama pun sudah dipersiapkan. Masing-masing TGH. Patompo Adnan, LC., H. Ahmad Supli, S.H., H.L. Suryade serta TGH. Malik Samiun. Nantinya, salah satu kader PKS ini akan dipasangkan dengan satu di antara 13 nama bakal calon kepala daerah yang telah mendaftar pada seleksi calon kepala daerah di PKS, beberapa waktu lalu. “Pola kita di PKS, satu kader akan dipasangkan dengan bakal calon kepala daerah di luar partai,” terang Wakil Ketua DPD PKS Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., kepada Suara NTB, Senin (13/1). Ia menjelaskan, selain menggodok nama calon kepala daerah dari internal partai, PKS juga tengah mengodok calon pendamping dari kader PKS itu nantinya. Nama-nama yang sudah masuk penjaringan di antaranya, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Ketua DPC Partai Demokrat, Ahmad Ziadi, S.IP., Ketua MPC Pemuda Pancasila Loteng, M. Samsul Qomar, anggota DPRD NTB, H. Achmad Puaddi FT., dan putra Bupati Loteng Ferdian Elmiansyah. Kemudian ada juga nama mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L. Putria, L. Wirahman, Habib Ziadi, mantan Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, serta mantan Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto. Ditambah Dr. Mursid, Kepala Desa Mertak, H. Bangun, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun. Supli mengatakan, PKS melakukan pendalaman terhadap peluang masing-masing bakal calon kepala daerah. Salah satu alat ukurnya melalui survei, baik itu survei di internal partai maupun eksternal. “Saat ini survei sedang berjalan. Untuk mengukur peta dan potensi masing-masing calon kepala daerah. Serta potensinya jika dipasangkan dengan kader PKS yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang,” jelasnya. Soal posisi kader PKS nantinya, Supli menegaskan itu fleksibel. Bisa saja sebagai calon bupati atau sebaliknya, sebagai calon wakil bupati. Tergantung dengan siapa kader PKS nantinya akan berpasangan serta partai politik (parpol) mana yang akan menjadi mitra koalisi PKS di Pilkada Loteng mendatang. Hasil pendalaman itu nantinya kemudian akan disampaikan ke DPP untuk dikaji lebih mendalam lagi. Setelah itu diputuskan dengan siapa akan berpasangan serta partai politik mana yang akan menjadi mitra koalisi. “Yang pasti kita ingin pasangan calon kepala daerah yang diusung PKS nantinya merupakan pasangan terbaik. Dengan peluang memenangkan pilkada paling besar,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Loteng ini. Menurutnya, dengan masa pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah yang masih cukup panjang, PKS tidak mau terburu-buru memutuskan siapa calon kepala daerah yang akan diusung. Dan pastinya PKS sudah punya kriteria dan standar calon kepala daerah yang sesuai. “Seleksi di internal kader berjalan. Begitu pula seleksi untuk ekternal kader. Jadi ujungnya nanti kader terbaiklah yang akan diusung oleh PKS Loteng di Pilkada Loteng mendatang,” pungkas Supli. (kir)

(Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2020. Itu artinya, bulan januari ini, seluruh kegiatan dan anggaran daerah sudah bisa dieksekusi. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan bisa lebih inovatif, guna mempercepat penyerapan anggaran tahun anggaran 2020 ini, sehingga apa yang telah disetujui bersama dalam APBD Loteng bisa dilaksanakan tepat waktu dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Loteng. Kaitannya dengan pelaksanaan APBD Loteng tahun 2020, ujarnya, pemerintah

daerah melalui masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar nanti menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan anggaran semester I. Laporan ini disertai dengan prognosis (rencana) kegiatan semester berikutnya. Lebih lanjut, Sarjana mengatakan, DPRD Loteng merencanakan pembahasan sebanyak lima raperda pada masa persidangan kedua tahun ini. Rencana pembahasan pun sudah dimasukkan dalam jadwal kegiatan DPRD Loteng. “Sebagai agenda awal DPRD Loten akan menggelar reses ke daerah pemilihan masing-mas-

ing,” terangnya. Reses dilakukan guna mendukung percepatan perumusan pokok-pokok pikiran DPRD Loteng, untuk perencanaan anggaran tahun 2021 mendatang. Ditambah beberapa kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota DPRD Loteng. Termasuk rapat kerja masing-masing komisi-komisi di DPRD Loteng dengan OPD leading sector-nya. “Nantinya akan ada kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta kunjungan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019,” ujarnya seraya menambahkan.

(Suara NTB/kir)

RAPAT PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Sarjana (dua kanan) memimpin rapat paripurna pembukaan masa persidangan kedua DPRD Loteng tahun 2020, Senin (13/1). Pihaknya juga sudah menjadwalkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-

jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2019, sekitar bulan april tahun 2020. (kir/*)

Memprihatinkan, Honor GTT Loteng Hanya Rp100 Ribu Per Bulan Praya (Suara NTB) Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Ahmad Supli, S.H., mengaku prihatin dengan kondisi para Guru Tidak Tetap (GTT) di daerah ini. mereka hanya diberikan honor Rp 100 ribu per bulan oleh pemerintah daerah setempat. “Ke depan harus ada peningkatan terkait pendapatan GTT di daerah ini. Kalau hanya sekedar Rp 100 ribu per bulan, saya rasa itu jauh dari rasa keadilan,” ujar H. Ahmad Supli, S.H., pada Suara NTB, Senin (13/1). Dalam hal ini, ujarnya, Pemkab Loteng juga tidak bisa disalahkan, karena kondisi anggaran daerah yang tidak memungkinkan memberikan honor yang besar bagi para GTT. Di satu sisi, para GTT juga tidak menuntut honor besar, walau sebenarnya berharap bisa memperoleh tambahan honor. Kare-

na yang dikejar para GTT hanya soal pengakuan resmi dari pemerintah daerah yang dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan. “SK pengangkatan inilah yang sebenarnya paling diharapkan oleh para GTT. Di samping honor itu tadi. Karena dengan adanya SK pengangkatan tersebut, para GTT bisa mengajukan untuk sertifikasi GTT ke pemerintah pusat,” jelasnya. Tapi terlepas dari itu semua, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi para

guru khususnya GTT di daerah ini. Salah satunya yakni dengan memberikan honor yang lebih layak. ‘’Dan, itu menjadi atensi Komisi IV DPRD Loteng ke depan,’’ tambahnya. Dikatakannya, untuk tahun anggaran 2020 memang masih agak berat. Pasalnya, Pemkab Loteng masih dihadapkan dengan beban anggaran yang cukup berat. Selain harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Loteng, juga harus menyelesaikan tunggakan utang yang belum tuntas. “Kemungkinan pada APBD Loteng 2021 mendatang, baru

(Suara NTB/kir)

H. Supli kita bisa bicara banyak terkait honor GTT Loteng. Karena di tahun itu beban anggaran sudah berkurang,” sebutnya.

Berapa besaran honor yang layak bagi GTT Loteng, Supli mengaku tentu itu akan menjadi bahasan dengan pemerintah daerah nantinya. Yang jelas, honor GTT harus lebih besar dari yang sekarang, karena dengan besaran honor yang sekarang ini, sulit bagi pemerintah daerah untuk menuntut lebih dari para GTT. “Sekarang dengan honor yang hanya Rp 100 ribu per bulan, kemudian kita menuntut para GTT agar lebih disiplin dan giat menjalankan tugas tentu tidak berkeadilan. Walaupun itu bukan alasan bagi GTT untuk bermalas-malasan dalam menjalankan tugas,” ujar politisi PKS ini. Dalam arti, tuntutan dengan penghargaan berupa honor harus berimbang. Barulah bisa bicara soal disiplin dan etos kerja. (kir)

Jadi Lokasi Tes SKD CPNS

SMKN 1 Praya Tengah Benahi Fasilitas Praya (Suara NTB) Pemda Lombok Tengah (Loteng) meminjam lokasi tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun ini di Laboratorium Multimedia SMKN 1 Praya Tengah. Di lokasi ini, sebanyak dua ruangan siap digunakan. “Satu ruang untuk 120 peserta, sehingga total sebanyak 240 peserta tes SKD untuk satu sesi,” kata Penanggung Jawab Laboratorium atau teknisi tes CPNS di SMKN 1 Praya Tengah, Budi Satyawan, S,Kom kepada Suara NTB, Senin (13/1). Ia mengatakan, segala sesuatunya sedang dipersiapkan oleh SMKN 1 Praya Tengah bersama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Loteng agar proses tes SKD berjalan dengan lancar. “Kita yang mapping, karena nanti untuk menyiapkan jaringan listrik dan jaringan komputernya semua dari sekolah. Sementara pembiayaan dari BKPP, pembelian bahan dan jasa instalasinya,” katanya. Jumlah komputer di SMKN 1 Praya Tengah sebanyak 150 unit. Sisanya nanti akan diupayakan oleh BKPP dengan berkoordinasi dengan SMPN 1 Praya. Bahkan, mereka sudah menyanggupi penyediaan 100 unit komputer untuk keperluan tes SKD di SMKN 1 Praya Tengah. “Sebenarnya yang kita butuhkan sebanyak 264 unit komputer, karena harus ada cadangan sebanyak 10 persen di setiap ruangan,” tambahnya. Secara teknis, jumlah peserta di

(Suara NTB/ris)

LOKASI TES - Ruangan Laboratorium Multimedia SMKN 1 Praya Tengah yang menjadi lokasi tes SKD CPNS di Loteng. satu ruangan sebanyak 120 orang, itu merupakan angka yang ideal, karena jika lebih dari jumlah itu, maka peserta akan berdesak-desakan. Setiap hari akan ada lima sesi tes, di mana dalam satu sesi diberikan alokasi waktu masing-masing 2 jam. Sehingga di Loteng, waktu yang dibutuhkan untuk tes SKD maksimal 15 hari yang dimulai dari tanggal 27 Januari mendatang. Adapun untuk memenuhi keterse-

diaan daya listrik, BKPP Loteng kata Budi sudah menyewa genset selama berlangsungnya pelaksanaan tes SKD dengan daya sebesar 60 ribu VA. “Genset ditaruh di dekat meteran listrik tadi, dibuat handle untuk pergantian dari genset dan PLN untuk antisipasi,” jelasnya. SMKN 1 Praya Tengah saat ini memiliki daya 33 ribu watt, sehingga pihaknya akan menaikkan dayanya paling tidak sebesar 48 ribu watt untuk

menyuplai daya ratusan unit komputer yang digunakan oleh peserta tes. “Kami sudah siap, tinggal mempersiapkan jaringan komputer dan jaringan listrik, paling satu minggu sudah selesai,” katanya. Adapun siswa SMKN 1 Praya Tengah, terutama jurusan multimedia kata Budi akan memaksimalkan pelajaran teori dulu karena selama 15 hari, komputer yang ada di sekolah ini akan digunakan oleh peserta tes. (ris)

Distan Larang Penjualan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Digandeng Giri Menang (Suara NTB) Kasus penjualan penggandengan pupuk subsidi dan non subsidi tidak dibolehkan (dilarang) oleh Dinas Pertanian, karena dinilai membebani petani. Akan tetapi praktik terlarang ini justru masih saja terjadi dan dilakukan oleh oknum. Dalam hal ini, pihak terkait diharapkan lebih tegas dalam hal ini, karena yang berwenang dalam tata niaga pupuk ada lingkaran, terdiri dari produsen, distributor hingga pengecer. “Kalau masalah gandeng sudah kami tegaskan melarang, itu kasus sejak bertahun-tahun terjadi. Itu dikeluhkan petani,” tegas Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan pada Dinas Pertanian Lobar I Wayan Sugiarta, Senin (13/1). Ditegaskan, terkait kebijakan gandeng pupuk subsidi dengan non subsidi tidak ada aturannya. Namun praktik ini terjadi sejak bertahun-tahun, sehingga dikeluhkan petani. Padahal pihaknya secara tegas melarang praktik ini, bahkan melalui rapat resmi dengan pihak distributor pihak dinas menyampaikan hal tersebut.

Hanya saja problemnya, aku dia, Dinas Pertanian hanya sifatnya memfasilitasi dan mengawal pupuk diterima oleh petani. Sedangkan kebijakan terkait tata niaga,ada di produsen, distributor dan pengecer di bawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Dari penjelasan pihak terkait bahwa dalam mendistrbusikan pupuk ada kontrak kerja dari produsen ke distributor lalu ke pengecer. Dalam klausul kontrak itu, kalau distributor dengan pengecer ada namanya SPJB (surat perjanjian jual beli). “Itu di samping pengecer menyediakan pupuk subsidi, juga wajib mempromosikan produk non subsidi, dengan alasan ketika kuota (pupuk subsidi) sudah habis, atau alokasi terbatas, masih ada pupuk yang lain bisa digunakan yakni pupuk non subsidi,” jelas dia. Dalam mengendalikan praktik ini, pihak provinsi sudah bersurat kepada ke masing-masing distributor. Dalam surat itu dilarang ada unsur pemaksaan terhadap petani, artinya jangan sampai

petani tidak diberikan tebus pupuk subsidi dengan alasan tidak membeli pupuk non subsidi. Praktik ini, kata dia, sudah terjadi di lapangan, namun sudah dituntaskan. “Yang jelas kami melarang penggandengan bersifat pemaksaan itu, kalau tidak ada pupuk silakan,” tegas dia. Pada bagian lain, diakuinya, alokasi pupuk untuk Lobar menurun drastis pada tahun 2020 ini, menyusul dari jatah pupuk tahun lalu mengacu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebanyak 11 ribu ton baru bisa diajukan melalui sistem online (ERDKK) mencapai 7.100 ton atau sekitar 70 persen. Sehingga hal ini berdampak terhadap alokasi pupuk Lobar dipangkas sebanyak empat ribu. Selain urea, alokasi pupuk SP36 juga menurun sekitar 800 ton. Dengan alokasi pupuk sebesar ini, diperkirakan pupuk di Lobar akan mengalami defisit, sehingga pihak Dinas Pertanian pun mendorong agar kelompok segera mengajukan E-RDKK untuk diusulkan langsung ke pusat.

Dijelaskan penurunan ini dipengaruhi upload E-RDKK sebab untuk tahun 2020 sistemnya baru dibanding tahun sebelumnya. Karena petani menebus pupuk menggunakan RDKK elektronik (ERDKK). Sedangkan tahun sebelumnya petani boleh menebus pupuk menggunakan RDKK manual. Secara subtansi sistem ini tidak banyak bedanya, sebab

basisnya hampir sama dengan RDKK manual. Hanya saja ERDKK juga diharuskan di-upload dan ditambah ada nomor induk kependudukan (NIK). Hal ini untuk memudahkan monitoring dan pengawasan. Petani yang memiliki maksimal dua hektar, maka hanya bisa dilayani per musim untuk dua hektar tersebut. Selebihnya tidak bisa diberikan pupuk subsidi. (her)

(Suara NTB/her)

PENYALURAN - Penyaluran pupuk di Lobar mulai dilakukan, setelah sebelumnya sempat terlambat.


SUARA NTB Selasa, 14 Januari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tujuh Balon Partai Golkar Segera Diundang Sumbawa Besar (Suara NTB) DPD II Partai Golkar telah menyetor tujuh nama bakal calon (balon) Bupati maupun Wakil Bupati yang sebelumnya telah mengembalikan berkas pencalonan. Mereka segara diundang DPD I Partai Golkar NTB untuk menyampaikan visi dan misi pencalonnya. Sebagaimana disampaikan Ketua Tim Pilkada Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, kepada Suara NTB, Senin (13/ 1). Ketujuh nama dimaksud, yakni Dr. Arahman Alamudy (kader internal), Drs. H. Mahmud Abdullah (petahana Wakil Bupati), Dr. Andy Tirta (Rektor UTS), Nurdin Ranggabarani (Suara NTB/ist) (Politisi PPP), H. Syarafuddin Berlian Rayes Jarot (Pejabat AMNT), Muhammad Ridwan dan H. M. Husni Djibril B.Sc (petahana Bupati). Mereka nantinya akan diundang DPD I Partai Golkar NTB untuk menyampaikan visi dan visi pencalonannya. Mengenai siapa yang dipilih, semuanya memiliki peluang yang sama. Meski awalnya, DPD Partai Golkar Sumbawa sempat merekomendasikan nama kader internal, Dr. Arahman Alamudy atau disapa Abi Mang baik sebagai Calon Bupati maupun Wakil Bupati. Dengan catatan, hasil survei elektabilitasnya bagus dan menjanjikan. “Kalau hasil survei Abi Mang bagus, maka kami akan mendorong. Sebab semua nama yang kita serahkan ke DPD I, mesti melakukan survei sendiri menggunakan lembaga survei yang kredibel dan teruji,” terangnya. Menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa ini, ketujuh nama punya peluang yang sama untuk emndapatkan rekomnedasi DPP. Sebab sejatinya, Partai Golkar menginginkan paket pasangan calon yang berpeluang menang. Calon yang memiliki komitmen yang kuat untuk lebih memajukan Sumbawa. Mningkatkan kesejahetraan masyarakat dan tak lupa pula, calon yang bisa membesarkan Partai Golkar di Sumbawa. Lalau bagaimana Berlian menanggapi isu pencalonan dirinya sendiri seperti yang beredar di media sosial? Berlian mengakui ada beberapa kandidat calon Buoati yang mengajak dirinya berpasangan dalam Pilkada 2020 ini. Namun, sampai saat ini, Berlian belum menentukan sikap. Sebab untuk maju ke kontestasi Pilkada banyak hal yang dipertimbangan. Menjadi calon pemimpin harus siap lahir dan batin, karena menyangkut nasib 400 ribu lebih penduduk Sumbawa. Berlian ingin berbuat terlebih dahulu bagi masyarakat sebagai wakil rakyat di DPRD Sumbawa. “Menjadi pemimpin ini bukan hanya soal hasrat untuk berkuasa. Namun harus punya kemampuan, kapasitas dan integritas. Bukan hanya sekedar menikmati jabatan yang ada. Harapan saya masyarakat Sumbawa bisa lebih cerdas dan bijaksana memlilih pemimpinnya. Agar Sumbawa lebih maju, lebih baik dan lebih hebat lagi,”pungkasnya. (arn)

SMKN 3 Sumbawa Juara AWS Se-NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) AWS (Accounting Week UTS) sebuah kompetisi akuntansi antar pelajar yang diselenggarakan oleh Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis-UTS, telah rampung digelar. SMKN 3 Sumbawa keluar sebagai juara. Dalam rilis yang dikeluarkan Humas UTS, Senin (13/1), tahun ini AWS mengangkat tema “BALANCE” (Battle and Lead in Accounting) dengan skala kompetisi lebih besar seNTB. AWS yang dilaksanakan di Kampus Olat Maras (STP) bertujuan memperkenalkan UTS kepada masyarakat secara umum dan memperkenalkan Prodi Akuntansi kepada para siswa secara khusus. Agar dapat meningkatkan kemampuan para siswa maupun mahasiswa dibidang keilmuan akuntansi. Kegiatan yang berlangsung 9-11 Januari 2020 lalu ini dibuka dengan Seminar Perpajakan Nasional dengan pemateri dari KPP Pratama Sumbawa Besar, Bapak Ibnu Wijaya, SST. M. Int. Tax bertemakan “ Mahasiswa Sadar Pajak”. Juga ada materi terkait Beasiswa UTS. Untuk Olimpiade tingkat Siswa tercatat ada 15 finalis yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Para finalis akan memperebutkan juara dengan total hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan meraih Beasiswa UTS (bagi siswa). Hasilnya, Olimpiade Tingkat Siswa se-NTB, Juara 1, Muhammad Ramdani SMKN 3 Sumbawa besar, Juara 2 , Rheisnandya Pradipta Utami SMAN 3 Sumbawa besar dan Juara 3, Muhamad Iksan. SMKN 3 Sumbawa Besar. (arn)

OPD Diminta Percepat Tender Sumbawa Besar (Suara NTB)Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M meminta OPD dapat mempercepat lelang atau tender proyek fisik. Hal ini supaya pekerjaan fisik dapat dilakukan di awal tahun. “Harapannya supaya kegiatan-kegiatan fisik yang ada di OPD, dokumennya segera disampaikan ke ULP. Tentu mulai sekarang harus diselesaikan dokumennya. Sehingga bisa dilakukan pekerjaan itu di awal tahun,” ujar Sekda saat ditemui wartawan di ruangannya, Senin (13/1). (Suara NTB/ind) Menurut Sekda, proses tender H. Hasan Basri diharapkan segera dilakukan. Karena pihaknya tidak menginginkan pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Di mana hal ini dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan. “Seperti harapan Pak Presiden tempo hari agar segera. Jangan numpuk di akhir-akhir tahun. Kalau bisa ditender bulan 1 atau bulan 2, bisa dikerjakan bulan 3. Tentu banyak waktu untuk dikerjakan atau menyelesaikannya,” terangnya. Upaya ini, lanjutnya, supaya pekerjaan tidak terkesan terburu-buru. Selain bisa mempertahankan kualitas juga menjamin kuantitas pekerjaan. “Pertama tidak buru-buru, terus waktu pengerjaannya banyak. Sehingga kita bisa mempertahankan dari sisi kualitas, kuantitasnya bisa dijamin. Itu yang kita harapkan,” tukas Sekda. (ind)

(Suara NTB/ist)

UNIT BARU - Puluhan rumah khusus nelayan di Desa Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah rampung dibangun. Rumah-rumah yang merupakan bantuan pemerintah pusat tahun 2019 lalu tersebut selanjutnya akan dihuni para nelayan setempat yang belum memiliki rumah.

Pembangunan Dermaga Medang Ditargetkan Tuntas Akhir Januari Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Dermaga Bugis Medang, Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa terus digenjot. Untuk menyelesaikan pekerjaan, pelaksana diberikan perpanjangan waktu dengan konsekuensi denda. Dari progres yang ada, diestimasikan proyek belasan miliaran rupiah tersebut tuntas akhir Januari mendatang. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si mengakui, pembangunan Dermaga Meda n g

diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari. Pelaksana diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 20 Februari mendatang dengan konsekuensi denda 1/1000 perhari. Saat ini realisasi fisiknya sudah mencapai 79 persen dan realisasi keuangan baru 40 persen. Di mana material yang sebelumnya berada di atas tongkang sudah diangkut dan balok precast sudah terpasang. “Sudah terpasang balok precast, tinggal dirakit dan sekarang ini sedang bekerja. Tinggal 21 persen pekerjaan yang tersisa. Kalau sudah selesai Abdul Aziz lantai, ting-

gal pemasangan coswai dan material lainnya,” ungkapnya. Diakuinya, pihaknya dilema dalam melakukan pengerjaan. Karena alur masuk untuk pengangkutan material hanya satu arah. Jika misalnya air laut surut, maka kapal tongkang pengangkut material tidak bisa masuk. Sehingga material terpaksa diturunkan di tengah laut. Meskipun demikian, dengan kondisi progres fisik saat ini, pihaknya menargetkan pembangunan dapat dituntaskan akhir Januari mendatang. “Material sudah semua di lokasi. Kalau tidak ada halangan, dari estimasi kami itu selesai tanggal 31 Januari,” jelasnya optimis. Sekarang ini, kondisi di lokasi gelombang laut masih

Pengangkatan Pegawai P3K Belum Ada Kejelasan

intens melakukan pengawasan di lokasi dermaga. “Ini langkah yang dilakukan untuk mempercepat. PPK, KPA dan PPTK sekarang sudah berada di lokasi. Pengawasan tetap dilakukan. Insya Allah awal Februari dermaga sudah bisa dimanfaatkan,”tandasnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumbawa Barat, sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan kepastian terkait nasib 87 orang pegawai P3K yang dinyatakan lulus seleksi di penerimaan tahun 2018 lalu. Akibatnya para pegawai yang nota bene merupakan pegawai kontrak daerah tersebut belum mendapatkan gaji sesuai dengan besaran yang seharusnya diterima oleh pegawai P3K. Kepala BKPSDM, H. Abdul Malik Nurdin S.Sos., M. Si kepada Suara NTB, Senin (13/1) mengatakan, sampai saat ini belum ada tindak lanjut terhadap berkas 87 orang pegawai P3K untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah sebagai dasar pemberian gaji mereka. Bahkan belum ada petunjuk tekhnis bagi pegawai P3K yang sudah melewati passing grade juga masih ada tindakan lebih lanjut. Persoalan ini juga sudah sering disuarakan ke Kementerian terkait, tetapi sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjutnya. Kondisi ini tentu sangat disayangkan terjadi, karena pada dasarnya para pegawai P3K

yang sudah melewati passing grade sudah lama menunggu kelanjutan nasib mereka. Persoalan ini juga tidak ada kaitannya dengan Pemkab tetapi semua itu merupakan wewenang dari Pemerintah pusat. Sementara untuk proses pengusulan data dan pemberkasan semuanya sudah tuntas tinggal menunggu informasi lebih lanjut. Kendati demikian, pihaknya tetap akan berupaya mendapatkan informasi yang baik dari saat ini, supaya nasib P3K tidak digantung tanpa ada kejelasan. “Bolanya sekarang ini di Kemenpan RB, kalau di daerah sudah kita angggap selesai tinggal menunggu informasi lebih lanjutnya saja. Kami juga sangat berharap agar masalah ini bisa segera tuntas supaya ada kepastian bagi pegawai P3K yang dinyatakan lulus passing grade,” ungkapnya. Dikatakannya, dari total pelamar mengikuti tes sekitar 162 orang, yang melewati passing grade hanya sekitar 87 orang saja. Jumlah ini didominasi oleh para tenaga penyuluh sekitar 17 orang (lolos passing grade 100 persen) dan sisanya adalah guru. Bahkan berkasnya sudah dikiram ke Kemenpan RB untuk proses lebih lanjut. Sementara terkait

Rencana Penghapusan Aset Pemerintah Molor

kelulusan dan berapa yang siap untuk diangkat menjadi pegawai masih belum ada informasinya. Karena semua itu tidak ada hubungan dengan Pemerintah daerah karena semua prosesnya di Menpan. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada para pelamar untuk bersabar karena masalah ini bukan kewenangan daerah. Sementara untuk penerimaan P3K di tahun 2020, pihaknya mengaku masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalaupun ada maka pihaknya berharap supaya nasib 87 orang gelombang pertama bisa diberikan kepastian agar nasib mereka tidak menggantung seperti sekarang ini. Apalagi sudah banyak pegawai P3K yang mempertanyakan nasibnya ke BKPSDM, tetapi karena aturannya belum jelas sehingga pihaknya tidak bisa memberikan jawaban. “Kami berharap kepada pelamar yang sudah masuk kategori (lulus passing grade) untuk bersabar menunggu kelanjutan dari pemerintah pusat atau Kemenpan RB. Karena jujur saja daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi lebih lanjut, jika tidak ada kejelasan dari Kemenpan,” tukasnya. (ils)

gumumkan waktu penyerahan syarat dukungan, bakal paslon petahana dapat mendatangi KPU untuk mendapatkan username dan pasword sistem informasi pencalonan (silon). Silon sendiri merupakan merupakan aplikasi daring yang dimanfaatkan KPU dan diperuntukkan bagi calon perseorangan dalam pengimputan data dukungannya. “Kalau mereka sudah punya username dan pasword Silon. Nah lewat aplikasi itulah nanti data dukungannya bisa diinput secara online juga. Selain

tentunya penyerahan data manual pada bulan Februari nanti,” papar Denny. Untuk lolos sebagai peserta di Pilkada serentak KSB 23 September mendatang, paslon perseorangan harus menyerahkan syarat minimal dukungannya ke KPU sebanyak 8.945 dukungan lengkap. “Jadi bukan hanya fotokopi KTP saja. Tapi ada juga lembar formulir B.1-KWK namanya yang harus disertakan pada setiap dokumen dukungannya,” tukas Denny. (bug)

Denny Saputra

(Suara NTB/ist)

pada Suara NTB, Senin (13/1). Pada tahapan Pilkada 2020 yang telah ditetapkan KPU, diakui Denny, pihaknya secara resmi baru akan menggelar kegiatan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan pada 19 Februrari mendatang. Selama lima hari hingga tanggal 23 Februari 2020, KPU akan menerima bakal Paslon yang akan menyerahkan syarat dukungannya. Namun begitu sebelum tahapan tersebut di mulai. Terhitung pada bulan Desember 2019 lalu atau sejak KPU men-

besar. Sebelumnya kapal tongkang pengangkut material sudah didatangkan. Guna melakukan percepatan, selain sudah menambah alat juga tenaga kerja. Bahkan pekerja di lokasi juga bekerja siang dan malam. Termasuk tim dari Dinas Perhubungan juga

(Suara NTB/ind)

Belum Ada Calon Perseorangan Muncul di Pilkada KSB Taliwang (Suara NTB) Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hampir dipastikan tidak diikuti oleh pasangan calon (paslon) jalur perseorangan. Buktinya, hingga kini belum ada satu pun bakal paslon non partai itu menyambangi KPU setempat yang telah mengumumkan masa penyerahan syarat dukungan. “Sampai hari ini belum ada yang datang ke kami. Baik paslonnya maupun itu penghubungnya,” terang Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd ke-

(Suara NTB/ist)

Progres fisik pembangunan Dermaga Bugis Medang.

Taliwang (Suara NTB)Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat, menyebutkan sedikitnya sekitar Rp5 miliar aset Pemerintah setempat diusulkan untuk dihapus. Aset-aset yang akan dihapus didominasi barang tidak layak pakai yang terhitung sejak tahun 2013 lalu hingga pengadaan tahun 2018. Hanya saja terkait hal itu sampai dengan saat ini belum bisa terealisasi lantaran tim dari KPKNL masih belum turun melakukan pengecekan terhadap aset-aset tersebut. “Sebenarnya untuk usulan penghapusan aset tersebut sudah kita lakukan sejak tahun 2019 lalu, tetapi sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dari KPKNL. Kami juga sudah bersurat dua kali ke mereka, tetapi faktanya sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Upaya penghapusan aset ini tentu sangat berasalan, karena rata-rata aset tersebut sudah banyak yang rusak dan ada juga yang sudah dihibahkan. Jika tidak segera dihapus, akan jadi temuan rutin BPK pada saat audit dilakukan,” ungkap, kepala BPAD, Muhammad Yusuf S. Ip kepada Suara NTB, Senin (13/1). Dikatakannya, miliaran aset yang diusulkan dihapus ini tersebut rata-rata didominasi barang yang rusak akibat pemakaian sebut saja kendaraan dinas dan alat kelengkapan kantor lainnya. Bahkan terhadap usulan tersebut, pihaknya sudah bersurat dua kali ke KPKNL Bima untuk segera melakukan penghapusan terhadap aset ini. Hanya saja sampai dengan saat ini pihak KPKNL masih belum memberikan respon terhadap usulan itu. Bisa jadi molornya penghapusan ini terjadi keterbatasan tenaga karena mencakup pulau Sumbawa. Meskipun demikian, pihakn-

ya tetap berupaya agar aset tersebut tetap dihapus, jika tidak dikhawatirkan tetap menjadi penilaian oleh BPKP. Selain itu, aset ini juga membuat kumuh wilayah perkantoran, karena ratarata sudah tidak ada lagi yang bisa digunakan hanya membuat kotor saja. “Aset yang saat ini tercatat, sengaja kita usulkan untuk dihapus supaya tidak lagi muncul saat diaudit. Kita juga tidak memiliki kewajiban lagi untuk tetap menjaga aset yang sudah rusak tersebut,” ungkapnya. Dikatakannya, persoalan tersebut, pihaknya juga mencatat ada sekitar Rp2 miliar aset yang rusak, bahkan nilai penyusutannya jika dihitung lagi sudah tidak lagi bernilai. Sehingga akan lebih memiliki manfaat dan nilai jika dihapus dan dimusnahkan. Kalaupun ada yang masih bisa digunakan tetapi dianggap tidak layak, maka akan dihibahkan untuk panti asuhan dan ke pondok pesantren supaya bisa dimanfaatkan lagi. Penghapusan aset ini sengaja dilakukan, sehingga saat diaudit BPK tidak lagi muncul dan menjadi temuan nantinya. Apalagi setiap audit dari tim BPK aset-aset yang tidak memiliki manfaat ini menjadi penyumbang terbanyak dari temuan tim BPK. Karena pertimbangan tersebut, maka solusi terbaik dengan dilakukan penghapusa aset. Pihaknya juga menjamin tidak ada lagi aset yang tercecer karena sudah terhimpun semua dalam sistem aset. “Banyak faktor sehingga aset-aset ini kita hapus selain karena kewenangan, barangbarang tersebut juga sudah rusak dan tidak layak pakai. Kita juga menjamin sudah tidak ada lagi aset yang tercecer, baik itu yang hilang maupun masalah yang lain,” tandasnya. (ils)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 14 Januari 2020

Jadwal SKD CPNS di Dompu Menunggu BKN Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk pelamar CPNS tahun 2019 2020 di Pemerintah Kabupaten Dompu mulai dilakukan pada 27 Januari 2020 ini. Namun pembagian jadwal dan waktu pelaksanaan SKD belum bisa ditetapkan karena masih menunggu tim BKN Regional Denpasar. “Besok tim BKN regional Denpasar akan turun melakukan survei lokasi dan langsung menseting tempat pelaksanaan tesnya. Bagaimana keputusan(Suara NTB/ula) nya? Kita tunggu dulu dari Asraruddin tim BKN,” kata Kepala Bidang Pengembangan BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB, Senin (13/1). Diakui Asraruddin, tempat pelaksanaan SKD tetap memanfaatkan fasilitas IT milik SMKN 1 Dompu. Karena ruang IT yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan tes tahun 2019 lalu telah dimanfaatkan untuk ruang kelas, sehingga diarahkan untuk memanfaatkan ruang aula SMKN 1 Dompu. Di ruang aula ini justru mampu menampung hingga 150 orang setiap sesinya. Berbeda dengan ruang IT sebelumnya yang hanya menampung 100 orang per sesi. Setiap harinya direncanakan 5 sesi kecuali untuk hari Jumat. “Kalau manfaatkan ruang belakang, kita harus mencari tambahan PC (Personal Computer), itu aja masalahnya,” katanya. Ketika ruangan yang lebih besar belum bisa dimanfaatkan dan tetap memanfaatkan ruangan lama, pilihannya mengalihkan 4 kelas siswa yang memanfaatkan ruangan tersebut ke gedung SDN 2 Dompu. Rencana ini telah diantisipasi dengan menyurati kepala Dinas Dikpora Kabupaten hingga kepala SDN 2 Dompu. Sehingga siswa kelas 4 dan 5 akan dialihkan ke sekolah sore setelah siswa SMKN 1 Dompu pulang sekolah. Sementara untuk jumlah peserta, Asraruddin mengaku, untuk pelamar CPNS di Kabupaten Dompu sebanyak 6.639 orang peserta dan yang sudah melakukan pengesahan kartu ujian sekitar 5.500 orang. Ketika memanfaatkan ruang kelas yang dimanfaatkan saat pelaksanaan tes CPNS tahun 2018 – 2019 lalu, maka dibutuhkan sekitar 14 hari pelaksanaan tes SKD. Ketika memanfaatkan ruangan di belakang, maka dibutuhkan waktu menyelesaikan pelaksanaan tes SKD sekitar 9 hari. (ula)

Dugaan Penyimpangan Anggaran KNPI Versi Papua Diusut Polisi Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan anggaran program pada Kesatuan Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Dompu versi Papua, diusut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dompu. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk Ketua KNPI, Rihul Rahman. Kanit Tipikor Polres Dompu, Arifurrahman, SH., dikonfirmasi wartawan, Senin (13/ 1) membenarkan jikalau dugaan penyimpangan anggaran hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan program (Suara NTB/jun) KNPI versi Papua tahun 2018Arifurrahman 2019 yang dilaporkan sekelompok pemuda itu, tengah dalam penyelidikannya. “Pemeriksaan awal kemarin sudah kita lakukan untuk Ketua KNPI versi Papua Rihul Rahman. Hari ini untuk bendaharanya,” kata dia. Selain menghadirkan sejumlah pihak tersebut, penyidik telah bersurat ke DPKAD untuk meminta dokumen pencairan anggaran dua tahun terakhir. Karena kuat dugaan alokasi anggaran sebesar Rp400 juta/tahun diselewengkan pengelola. Dalam hal ini KNPI versi Papua yang telah di SK-kan Bupati. Untuk saksi lain, lanjut dia, sangat tergantung pada dokumen laporan pertanggungjawaban yang masih akan dipelajarinya. “Kita cek lagi dokumen SPJ dari KNPI Papua ini, apa saja isinya baru kita kroscek di lapangan. Sejauh pemeriksaan saksi masih kooperatif,” jelasnya. Berdasarkan informasi yang diterima dalam proses penyelidikannya, diketahui bahwa anggaran Rp400 juta/tahun yang dikucurkan pemerintah daerah hanya dialokasikan untuk KNPI versi Papua. Sementara bagi KNPI versi Jakarta tidak memiliki anggaran program dari pemerintah daerah. Kalaupun ada kesepakatan untuk dibagi dua itu jelas menyalahi aturan. “Soal ada atau tidaknya indikasi penyimpangan ini masih kita selidiki. Karena inikan dasarnya laporan,” tandasnya. (jun)

Bupati Ingatkan Camat dan Kades Tidak Ganti Staf Desa Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu kembali mengingatkan Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Dompu terkait larangan penggantian staf Desa. Surat ini dikeluarkan mengingat adanya keinginan beberapa Kepala Desa yang baru dilantik untuk mengganti staf Desa. Camat yang diberi kewenangan mengeluarkan rekomendasi pun diminta untuk selektif dalam mengeluarkan rekomendasi terkait surat Desa. Kepala DPMPD Kabu(Suara NTB/ula) paten Dompu, Haeruddin, Haeruddin SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (13/1) kemarin mengaku telah mengumpulkan Camat se Kabupaten Dompu untuk mempertegas surat Bupati Dompu terkait penegasan pelaksanaan Permendagri No 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Pergantian perangkat Desa juga menjadi kewenangan Camat untuk mengeluarkan rekomendasi. “Kita minta Camat untuk tidak asal keluarkan rekomendasi. Kalau pengangkatan perangkat Desa tidak sesuai prosedur dan Desa meminta rekomendasi, Camat harus membalas suratnya. Jangan dibiarkan atau tidak dijawab. Kalau dalam waktu 14 hari tidak dijawab, itu sama dengan kita setuju. Makanya harus dijawab,” katanya. Dikatakan Haeruddin, perangkat Desa yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun, diangkat sampai usia 60 tahun. Bagi kepala Desa yang tidak melaksanakan, Camat diminta untuk tidak mencairkan penghasilan tetap serta penghasilan lain bagi perangkat Desa yang diangkat. “Kita kumpulkan Camat untuk menyamakan persepsi, biar mereka tidak mudah keluarkan rekomendasi. Rekomendasi dikeluarkan harus dievaluasi dan diverifikasi dulu,” harapnya. (ula)

Halaman 7

Banjir Terjang Tambora, Puluhan Rumah Terendam Bima (Suara NTB) Hujat lebat yang melanda wilayah Bima dan Dompu dua hari atau pada, Minggu (12/1) sore hingga Senin (13/1) menyebabkan banjir di Desa Rasabou Kecamatan Tambora. Puluhan unit rumah, sejumlah fasilitas publik seperti tempat ibadah (masjid), Kantor Pemerintah Desa (Pemdes), Puskesmas dan Sekolah terendam. Bahkan satu jembatan kecil (deker) rusak parah. Warga Desa Rasabou, Zulkarnain mengatakan, banjir yang menerjang Desa setempat usai dilanda hujan lebat selama dua hari berturut-turut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. “Ada sekitar puluhan rumah yang terendam dan tidak ada korban jiwa,” katanya kepada Suara NTB, Senin (13/1). Sementara Camat Tambora, Drs. Isra, mengakui adanya banjir tersebut. Kata dia, banjir terjadi pada Minggu Sore kemarin hingga Senin pagi. Namun saatnya banjirnya berangsur mulai surut. “Dari Minggu hingga Senin kemarin. Jumlah rumah yang terendam ada sekitar 40 unit,” katanya. Selain merendam puluhan unit rumah warga, banjir tersebut lanjutnya, juga menerjang dan merusak pagar Kantor Desa dan Sekolah. Serta pipa air bersih kondisinya rusak parah. “Deker atau jembatan kecil yang diterjang banjir 2019 lalu kini juga rusak, sehingga aktivitas masyarakat lumpuh total,” katanya. Menurutnya jembatan yang

(Suara NTB/uki)

DITERJANG BANJIR - Jembatan kecil yang rusak diterjang banjir di Desa Rasabou Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Senin (13/1). rusak tersebut sudah diusulkan menjadi jembatan penghubung. Bahkan sudah disurvey dan anggaran untuk perbaikan telah disetejui tahun 2020 ini. “Untuk saat ini masih dibuatkan jalan alternatif oleh warga,” katanya. Menurutnya kondisi banjir tersebut telah disampaikan ke

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima. Namun BPBD meminta agar mendata rumah warga yang terendam banjir dan nantinya disampaikan. “Sudah kita laporkan. Kita juga sudah meminta Pemdes agar mendata rumah warga yang terkena dampak banjir,” katanya.

Sementara Koordinator TRC BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Kom. MM, mengaku pihaknya telah menerima laporan banjir Tambora. Saat ini banjirnya telah surut. “Banjir terjadi karena hujan lebat melanda dua hari kemarin sampai hari ini. Tapi banjirnya sudah su-

rut,” katanya. Bambang menanbahkan, memasuki musim penghujan wilayah atau desa-desa di Kecamatan Tambora telah dipetakan rawan terjadi bencana. Salah satunya bencana banjir bandang. “Selain itu rawan angin kencang dan tanah lonsor,” pungkasnya. (uki)

Jalan dan Jembatan Provinsi di Dompu Ditangani Tahun Ini Dompu (Suara NTB) Ruas jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di Kabupaten Dompu akan sepenuhnya ditangani tahun 2020 ini. Sehingga tidak akan ada lagi jalan dan jembatan yang rusak. Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah yang diberi kesempatan menjawab pertanyaan warga saat jumpa Gubernur NTB, Dr H. Zulkieflimansyah dengan warga Kiwu Kecamatan Kilo, Sabtu (11/1) malam mengungkapkan, mulai 2020 ini pemerintah Provinsi NTB telah menganggarkan anggaran hingga Rp.700 M untuk perbaikan jalan dan jembatan. Sekitar Rp.400an M diarahkan untuk jalan dan jembatan di pulau Sumbawa, termasuk diantara untuk Kabupaten Dompu. “Semua jalan provinsi yang ada, termasuk (ruas) Kilo-Kiwu dan simpang Kempo (Dompu)simpang Kore (Bima) ini akan

(Suara NTB/ula)

BERJUMPA WARGA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin dan Asisten II Setda NTB, H. Ridwan Syah saat berjumpa warga Kiwu Kecamatan Kilo, Sabtu (11/1). diperbaiki. Tidak ada lagi jalan yang berlubang dan jembatan yang putus,” kata mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Dompu ini. Tidak hanya perbaikan jalan dan jembatan, Ridwan Syah juga mengungkapkan komitmen Gubernur NTB untuk semua wilayah di NTB

harus tersambung jaringan komunikasi dan internet. Ketika tersambung jaringan internet, kebutuhan akan informasi dan lainnya akan tertangani. “Tekad pak Gubernur, tidak ada blank spot. Semua Desa harus terhubung dengan internet, termasuk di (Kiwu) sini,” kata Ridwan Syah.

Kisruh Pupuk, Wakil Ketua DPRD Minta KP3 Tak Hanya Retorika Bima (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE, meminta Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Bima tidak hanya pandai retorika dalam mengawasi penyaluran pupuk pupuk. “Semua pihak yang tergabung dalam KP3 harus menjalankan amanah dengan baik. Bukan hanya retorika,” katanya kepada Suara NTB, Senin (13/1). Politisi PAN ini mengatakan KP3 harus tetap hadir dan menjelaskan ke masyarakat atau petani terkait pupuk ini. Jangan sampai membiarkan kegaduhan hingga adanya penghadangan di jalan oleh petani. “Harus diantisipasi jauh-jauh hari. Dan ini tugasnya KP3,” katanya. Menurutnya, apabila ada persoalan terkait penyaluran pupuk subsidi dari distributor ke pengecer hingga petani, seharusnya KP3 bersama dengan Pemerintah mengevaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan. “Kisruh soal pupuk ini, mulai persoalan harga melebihi HET, kelangkaan yang berujung penutupan jalan setiap tahun terjadi. Dan ini yang harus dievaluasi dan menjadi perhatian lebih,” katanya. Sebelumnya, Ketua Tim KP3 Kabupaten Bima,

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Dok)

M. Taufik HAK

Drs. H. M. Taufik HAK M.Si, mengingatkan distributor agar tidak menjual pupuk dengan sistem paket (subsidi dan nonsubsidi) dan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). “Tahun 2020 tidak ada lagi distrubutor pupuk nakal yang menjual pupuk paketan dan di atas HET. Apalagi sampai dijual di wilayah yang bukan peruntukkan,” katanya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima ini, meminta Distributor dan Pengecer untuk membantu Pemerintah melayani kebutuhan petani, sehingga tidak berimbas pada penutupan jalan. “Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian masyarakat yang menutup jalan karena pupuk,” katanya. Taufik menegaskan, bagi Distributor yang nakal atau melanggar akan ditindak sesuai aturan yang berlaku dan diganti karena persoalan pupuk setiap harinya berujung demonstrasi. “Saya minta juga Distributor agar menyampaikan laporan setiap persoalan yang muncul di tingkat M. Aminurlah pengecer atau sampai ke tingkat petani,” pungkasnya. (uki)

Masalah kekurangan bahan bacaan bagi kelompok peminat buku baca, kata Ridwan Syah, dengan adanya jaringan internet bisa diakses secara on line. Saat ini, buku bacaan sudah banyak yang buka secara on line dan didownload. “Kalau di sini sudah ada internet, buku itu bisa dilihat lewat internet. Kita

coba komunikasikan dengan providernya Telkomsel atau XL,” ungkap Ridwan Syah. Sementara Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada kesempatan itu mengingatkan kepada warga untuk tidak terlampau keasyikan, sehingga berlebihan dalam membabat hutan untuk dijadikan ladang jagung. “Jangan sampai keasyikan tanam jagung, kita lupa shalat berjamaah. Karena dulu ada sahabat nabi seperti itu. Jangan sampai harta yang menghadirkan kesejahteraan meninggalkan kita dari nilainilai agama kita,” ungkapnya. Sebelum ada jagung dan kesejahteraan, doanya dan shalatnya khusu’. Setelah ada jagung, justru ndak pernah lihat masjid karena di ladang terus menerus. “Apalagi menjelang panen, tidak pernah shalat lagi. Jangan sampai dunia dan urusan materi ini menjauhkan kita dari hidayah Allah SWT, karena ini ujian juga,” katanya. (ula)

Kawasan Kumuh di Kota Bima Capai 83,82 Hektar Kota Bima (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji ME, mengatakan luas kawasan kumuh di Kota setempat mencapai sekitar 83,82 hektar. Hal itu disampaikannya dalam acara serah terima hasil Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) tahun 2019 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) kepada enam Kelurahan. Acara itu juga dihadiri Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH, Senin (13/1). Berdasarkan SK Kekumuhan lanjutnya, luas area perkumuhan di Kota Bima tahun 2018 mencapai sekitar 310 hektar. Pada tahun 2019 sudah menuntaskan kekumuhan 226,19 hektar. “Sehingga totalnya sekarang masih tertinggal sekitar 83,82 hektar,” katanya. Menurutnya melalui Program KOTAKU tahun 2019 ada sekitar 42,13 hektar kawasan kumuh yang ditangani. Tersebar pada enam kelurahan, seperti Panggi, Rontu, Nitu, Oi Fo’o, Lelamase dan Kelurahan Nungga. “Total anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp8 miliar,” katanya. Dalam menuntaskan tahun 2020 lanjutnya, akan dikonsentrasi dua hal, yakni

skala kawasan dan DAK Terintegrasi. Bappeda dan Litbang setempat telah mempersiapkan wilayah Dana Traha dan Spaga untuk Skala Kawasan. “Sementara untuk wilayah Dak Terintegrasi ada empat kelurahan, yakni Kelurahan Tanjung, Dara, Nae dan Paruga,” katanya. Sementara Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan menegaskan kehadiran program KOTAKU bukan untuk Pemerintah atau untuk orang-orang tertentu. Namun untuk semua pihak, pemanfaatannya juga bagi masyarakat yang berada di lingkungan setempat. “Program ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk memanusiakan kita semua. Bagaimana pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya. Disamping itu, Feri mengingatkan seluruh Lurah agar betul-betul memperhatikan asas manfaat dana Kelurahan. Melakukan usul dan saran dengan seluruh elemen masyarakat di tingkat Kelurahan mulai dari LPM, Karang Taruna, RW hingga RT. “Libatkan semua membahas skala prioritas yang harus dilakukan di tingkat Kelurahan masing-masing. Tanyakan kebutuhan masyarakat yang menjadi skala prioritasnya,” pungkasn y a . (uki)

Feri Sofiyan (Suara NTB/Uki)


POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 14 Januari 2020

Halaman 8

Dukungan untuk Makmur - Ahda Tinggal Diformalkan (Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Ketum ABI Pusat, Lalu Ahmad Nurdin Hardi Wirawan, menunjukkan kuitansi pengembalian uang masyarakat, Senin (13/1).

ABI Belum Sepenuhnya Kembalikan Uang Mantan TKI Selong (Suara NTB) Asosiasi Broker Indonesia atau saat ini PT. Aliansi Broker Indonesia (ABI) belum sepenuhnya mengembalikan uang mantan TKI atau PMI Purna setelah dilakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim beberapa waktu lalu. Pihak dari ABI hanya mengembalikan berkas PMI purna berupa, KTP asli, KK asli dan paspor asli. “Hanya berkas aja yang dikembalikan. Sementara untuk uang yang kita setorkan itu tidak dikembalikan,” aku, Sal—purna TKI pada Suara NTB, Selasa (13/2). Mengetahui jika pengumpulan Adminduk, paspor dan penyetoran uang tersebut bermodus penipuan. Masyarakat PMI purna menuntut supaya uangnya dikembalikan secara utuh. Harapan untuk mendapat bantuan sebagaimana dijanjikan justru membuatnya merugi dengan mengeluarkan uang sejumlah uang. Sementara tidak dikembalikannya uang dengan alasan masuk menjadi anggota ABI tidak pernah ada pemberitahuan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum ABI Pusat, Lalu Ahmad Nurdin Hardi Wirawan, mengklaim jika uang masyarakat sudah dikembalikan secara penuh. Untuk pengembalian uang itupun diutamakan yang pertai besar, misalnya atas nama Jakrah yang membawa 200 masyarakat sudah dikembalikan uang sebesar Rp20 juta beserta berkasnya. Adapun besaran bantuan yang sebelumnya dijanjikan kepada PMI purna sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta dengan jumlah PMI purna yang dicari sebesar 500 orang, namun yang datang mengantar berkas sebanyak 700 orang lebih. Akan tetapi, masyarakat yang tidak dikembalikan uangnya itu karena bersedia untuk masuk menjadi anggota ABI. Sementara, Hijrah, mengatakan jika sebagian berkas dan uang sudah dikembalikan sebesar Rp20 juta. Namun masih banyak yang belum dikembalikan. Akan tetapi bagi masyarakat yang sudah bertanda tangan di formulir ABI, uangnya tidak dikembalikan melainkan diberikan sembako berupa mi, beras dan minyak dan pada saat penyerahan berkas dan uang masyarakat diminta tanda tangan untuk masuk ABI. Untuk masuk ABI, masyarakat diminta mengeluarkan uang secara bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp1,5 juta. Namun Hijrah mengaku tetap menuntut supaya uang dan berkas masyarakat dikembalikan secara utuh. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans Lotim, Muhammad Hirsan, mengungkapkan jika pemantauan terus dilakukan. Bahkan, Senin kemarin tim dari Disnakertrans Lotim bersam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah datang ke kantor ABI di Masbagik untuk mengecek aktivitas dan izin dari ABI itu sendiri. Ditambahkan, M. Hirsan, berdasarkan informasi yang didapatkan saat ini, pihak ABI melakukan pembagian sembako terhadap masyarakat yang sebelumnya di dikumpulkan berkas serta sudah menyerahkan uang. Modus yang digunakan oleh ABI masih terus dilakukan pemantauan dan pengawasan. Namun apabila uang masyarakat belum sepenuhnya dikembalikan, maka dari pemerintah akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Direktur ADBMI NTB, Roma Hidayat, mendukung dan mendorong supaya Disnakertrans Lotim mengambil langkah hukum untuk memperjelas kasus ini. Khususnya untuk membersihkan institusi yang tercoreng akibat kepentingan oknum tidak bertanggung jawab. Dikatakannya, pengembailan uang dan berkas masyarakat tidak cukup menyelesaikan suatu masalah lantaran pencatutan nama pemerintah bukan hal sepele dan main-main. (yon)

PKB Eliminasi Kandidat yang Punya Cacat Moral Mataram (Suara NTB) DPW PKB NTB telah menuntaskan penyampaian visimisi kandidat bakal calon yang sudah mendaftar di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari penuh itu, merupakan bagian dari proses internal PKB dalam melakukan penjaringan kandidat yang bakal mereka usung. Ketua tim penjaringan DPW PKB NTB, Makmun, Senin (13/1) menyampaikan ada tiga hal yang disoroti dalam proses penyampaian visi dan misi tersebut. Yakni pertama soal integritas calon, kedua terkait daya dukung kandidat yang bersangkutan dan ketiga soal strategi pemenangan. “Soal integritas ini menyangkut moral figur, kita tidak mau mengusung figur yang secara moral memiliki cacat. Lebih baik kami eliminasi sekarang dari pada dia terungkap nanti sesudah menjadi calon, berat itu,” tegasnya. Terkait daya dukung calon, PKB memastikan bahwa calon yang bersangkutan memiliki potensi dukungan yang luas. Baik dari masyarakat maupun dari partai politik. Kepastian dukungan dari partai lain ditekankan, lantaran PKB tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri, tetapi harus berkoalisi dengan partai lain, dan untuk mencari tambahan partai lain itu menjadi tugas calon. “Kita memastikan bagaimana komunikasi mereka dengan parpol lain, jangan sampai hanya didukung PKB saja tapi ndak ada partai lain yang mendukung. Mengapa itu kita tekankan karana kita punya pengalaman Pilkada dulu, pada menit terakhir ternyata tidak ada dukungan dari partai lain. Karena itu kita minta calon itu sendiri pastikan dukungan dari partai lain,” paparnya. “Selanjutnya soal strategi pemenangannya seperti apa. Karena kami juga akan lihat tingkat elektabilitasnya. Kami pastikan itu karena kami tidak mau mengusung figur yang asal daftar saja hanya untuk meramaikan, itu dipastikan tidak akan proses lebih lanjut,” sambungnya. Setelah pihak memiliki penilaian dari tiga poin tadi, baru DPW PKB kemudian akan mengirimkan nama-nama tersebut ke DPP untuk mengikuti proses penjaringan selanjutnya. Sedangkan bagi figur yang tidak berkesempatan untuk hadir menyampaikan visi dan misinya, mereka akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ke DPP, meskipun peluangnya sangat kecil. “Kami melakukan proses ini supaya nama-nama yang akan kami kirim ke DPP itu tidak mentah. Sehingga kami dalami dulu di sini, supaya bisa menjadi pertimbangan DPP dalam memberikan rekomendasi dukungan. Sambil kita padukan dengan hasil survei yang dilakukan oleh DPP,” kata Makmun. Sementara itu terkait kader, PKB memang memberikan prioritas utama kepada kader. Akan tetapi dalam kebijakan untuk mengusung calon, PKB juga harus realistis. Dimana meskipun kader sendiri yang maju, akan tetapi daya dukungnya rendah, maka PKB tidak akan memaksakan diri untuk konyol. “Semua punya peluang yang sama, baik kader maupun non kader. Meskipun kader ada prioritas, pada akhirnya tingkat keterpilihan yang menentukan. Seperti apa daya dukung yang dimiliki, meskipun kader tapi daya dukungnya kecil, maka tidak bisa kita paksakan. Karena prinsipnya kami di Pilkada 2020 ini kita harus menang,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Paket bakal calon walikota Mataram, HL. Makmur Said dan bakal calon wakil walikota Mataram, H. Badrutamam Ahda sudah final untuk maju berpasangan di Pilkada Kota Mataram 2020. Mereka tinggal selangkah resmi menjadi peserta Pilkada, yakni menanti keluarnya rekomendasi resmi dukungan partai. “InsyaAllah kami berdua sudah sepakat berpasangan. Tinggal seperti apa, kita masih nunggu proses yang ada di partai. Dan mekanisme di partai kita akan ikuti,” ujar Makmur Said yang ditemui usai menyampaikan visi-misi di PKB, Minggu malam lalu. Ia menyatakan, sejauh ini sudah berkomunikasi dengan lima partai politik untuk memuluskan langkah menuju Pilkada Kota Mataram. Di antara partai itu, Gerindra, PPP, Hanura, PKB dan PKPI dan semua partai tersebut sudah ada komitmen dukungan. “Saya dengan Ahda sudah mendaftar di Gerindra, PPP, Hanura, PKB dan PKPI. Sekarang semua masih berproses, meskipun persyaratan kita delapan

kursi, tapi alangkah baiknya kalau semua partai yang tempat kita daftar ini memberikan dukungan,” katanya. Sementara itu, bakal calon Wakil Walikota Mataram, Badrutamam Ahda juga menegaskan bahwa pasangan Makmur-Ahda sudah final maju di Pilkada Kota Mataram. “Kita berdua ini terus berjalan membangun komitmen dan kebersamaan untuk menjadi pasangan,” ujar Ahda. Terkait rekomendasi partai, putra Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ini menegaskan tinggal menunggu finalisasi dari partai-partai pendukung. Sebab pihaknya sudah mengikuti semua proses yang sedang berlangsung di semua parpol. “Kita tinggal menunggu saja finalnya seperti apa rekomendasi partai-partai. Inikan ting-

gal formalnya saja, kami berdua terus berjalan, berkomitmen, dan kebersamaan ini bisa jadi rekomendasi dan pertimbangan partai nanti,” katanya. Disinggung ketidakhadirannya dalam mengikuti penyampaian visi misi di Partai Golkar, padahal ia sudah mendaftarkan di Golkar, Ahda mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut, lantaran kepadatan jadwal. “Kita tidak datang ke Golkar itu, karena mengikuti Mukerwil PPP dan penyampaian visi misi di PKB, “ jawabnya. Sementara itu, Ketua DPW PKB, L. Hadirin Irfani sudah memberikan lampu hijau dukungan kepada pasangan Makmur-Ahda. Sampai ditutupnya pendaftaran, hanya pasangan itu saja yang mendaftar. “Sehingga hanya

(Suara NTB/ndi)

VISI MISI - HL. Makmur Said – H. Badruttamam Ahda mengikuti penyampaian visi dan misi di PKB. mereka yang akan kita proses, kita usulkan ke DPP, tidak ada nama lain, karena memang hanya mereka yang daftar,” ujarnya. Sinyal dukungan juga datang dari PPP, bahwa kemungkinan arah dukungan partai Ka’bah tersebut akan jatuh ke tangan pasangan Makmur-Ahda. Sebab sesuai dengan kriteria pasangan yang akan didukung PPP, hanya

mereka yang memenuhi syarat. “Pertama mereka bukan orang partai, sehingga kemungkinan peluang untuk kita jadikan mereka kader besar. Kedua hanya mereka yang sudah punya pasangan, sementara yang lain belum. Kita akan kirim ke DPP itu adalah yang punya pasangan,” kata Wakil Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir. (ndi)

Rp1,5 Miliar Tunggakan Pajak Hotel Restoran dan Parkir Belum Tertagih

(Suara NTB/ars)

PISAH SAMBUT - Mantan Kapolda NTB yang kini menjabat Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana melewati jajar hormat pedang pora, Senin (13/1) dalam rangkaian pisah sambut Kapolda NTB Tomsi Tohir di Mapolda NTB, Mataram.

Nana Titip Keamanan NTB ke Tomsi Mataram (Suara NTB) – Anggota Polda NTB mengiringi Irjen Pol Nana Sudjana melepaskan tugasnya di NTB, Senin (13/1). Nana yang kini sudah menjadi Kapolda Metro Jaya menitip pesan kepada penggantinya sebagai Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir Balauw dengan pesan keamanan. Tangis haru Nana mengiringi acara perpisahan. Pataka Polda NTB diserahkan dari Nana ke Tomsi melalui sebuah upacara di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB, Mataram, Senin siang. Selanjutnya, Nana diiring dengan tradisi jajar hormat pedang pora, taburan bunga, dan tarian semangat anggota TNI. Nana pergi dengan perasaan haru. Baginya, NTB sudah seperti rumah walaupun dia hanya bertugas selama sembilan bulan. Kondusivitas NTB adalah harga mati. “Kalau NTB tidak aman, investor lari,” ujarnya dalam

wawancara seusai upacara serah terima pataka. Hal itu didasarkannya pada geliat NTB yang pesat membangun pariwisata. Melalui hadirnya The Mandalika di Kuta, Lombok Tengah yang disusul perhelatan balap motor kelas primer Moto GP tahun 2021 mendatang. “Pengawalan destinasi wisata unggulan Mandalika adalah masalah lahan. Kita ada tim satgasnya ini merupakan proyek nasional yang harus dikawal betul,” tegas Nana. Nana juga menekankan kerawanan wilayah NTB yang berupa konflik sosial. Hal itu bisa muncul kapan saja dalam bentuk perang antarkampung, perkelahian pemuda, serta blokir jalan. “Antisipasi betul konflik sosial,” pesan Nana kepada Tomsi. Yang tidak bisa dianggap remeh lagi yakni peluang kemunculan aksi kelompok radikal. Selama Nana menjabat, tercatat dua kasus

penangkapan terduga teroris di Kota Bima dan Sumbawa. “Selama ini upaya deradikalisasi TNI dan Polri cukup intens untuk mengembalikan mereka (anggota kelompok radikal) kembali ke masyarakat,” terangnya. Kejahatan konvensional pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor juga menurut Nana adalah hal yang harus mendapat atensi serius. Pencurian tersebut tidak berdiri sendiri. “Ini selain karena faktor ekonomi, juga para pelaku ini ketagian narkoba. Tidak punya uang sehingga mencuri untuk membeli narkoba,” jelas Nana. Sementara Tomsi menanggapi serius arahan dari pendahulunya itu. Seraya berjanji memberikan perhatian dengan bekal soliditas dan sinergitas dengan TNI. “Kita akan berupaya terus meningkatkan keamanan masyarakat NTB,” ucapnya. (why)

Mataram (Suara NTB) – Tunggakan pajak hotel dan restoran Kota Mataram sejak tahun 2014 masih mengendap sampai tahun 2020 ini. Demikian juga dengan tunggakan pajak retribusi parkir yang mentok. Hal itu bakal terus memancing temuan auditor setiap tahun apabila pembayaran tunggakan kembang kempis. Upaya penagihan melalui surat kuasa khusus kepada jaksa Kejari Mataram memang sudah membuahkan hasil. “Kami berharap ada penyelesaian. Tidak cukup hanya dengan komitmen saat komunikasi. Di tahun 2020 ini, ada Rp1,5 miliar tunggakan pajak yang akan kita selesaikan,” kata Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejari Mataram I Putu Agus Ary Artha, ditemui Senin (13/1). Tunggakan pajak salah satu hotel di Jalan Sriwijaya Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram juga macet pembayaran. Tunggakan masih tersisa Rp900 juta. Bahkan, pembayaran terakhirnya pada Februari 2019 lalu sebesar Rp400 juta. Total tunggakan pajak hotel sudah tertagih sebesar Rp1,136 miliar dari total tunggakan Rp2,34 miliar. “Pada prinsipnya sudah dibicarakan dengan pihak hotel dan pihak BKD (Badan Keuangan Daerah). dia (penunggak) sampaikan masih dikomunikasikan dengan manajemen,” terangnya. Tunggakan hotel dua lantai ini termasuk bebal. Pajak hotel restorannya terutang sejak tahun 2014. Sampai kini pun tunggakan itu berjalan dengan denda. Pembayaran, kata Ary, diutamakan untuk cicilan pokok pajak terutangnya. “Kalau dari pajaknya tidak bisa ada keringanan, tapi kalau denda mungkin bisa itu pun tergantung dari dewan dan Pemkot-nya. Kita membantu penagihannya,” kata Ary. Tunggakan lainnya muncul dari pajak retribusi parkir di RSUD Kota Mataram sebesar Rp664,73 juta. tunggakan itu baru dibayarkan Rp30 juta pada tahun 2019 lalu. Sisa tunggakan itu pembayaran dipakai skema baru yang disepakati bersama antara pihak ketiga pengusahaan parkir, manajemen RSUD Kota Mataram, dan BKD Kota Mataram. Skemanya yakni pembayaran sebesar Rp60 juta per bulan dalam jangka waktu 10 bulan. “Dari pihak pengelola bersedia mencicil mulai bulan Maret ini. Ini harus lunas sebelum kontrak dia berakhir 2021 nanti,” pungkas Ary. Penagihan tunggakan pajak rumah sakit umum darah

(RSUD) Kota Mataram dan hotel di Jalan Sriwijaya belum ada titik temu. Pelibatan kejaksaan sebagai penerima kuasa tak memberi efek kejut. Tunggakan pajak hingga kini belum tertagih. Tunggakan pajak parkir di RSUD mencapai Rp600 juta. Tunggakan ini terhitung sejak tahun 2018 lalu. Demikian pula, tunggakan pajak hotel GL mencapai Rp900 juta juga belum terselesaikan. Tunggakan pajak hotel diduga terhitung sejak tahun 2016 lalu. Ditempat terpisah, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menjelaskan, penyelesaian tunggakan pajak parkir tetap difasilitasi oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mataram. Panjangnya penyelesaian tunggakan itu sebenarnya belum ada titik temu antara pengelola dengan Badan Keuangan Daerah (BKD). Pengelola parkir rumah sakit sanggup menyicil, tetapi jangka waktu diberikan belum cocok. “Sebenarnya belum nemu waktu yang cocok saja. Mereka siap mengembalikan,” katanya, Senin (13/1). Herman tidak mengetahui detail permasalahannya. Informasi awal diterima adalah, tunggakan itu muncul sejak tahun 2018 lalu saat terjadinya bencana gempa bumi. Kala itu, lahan parkir di RSUD digunakan sebagai tempat perawatan. Secara otomatis parkir tidak berfungsi. Namun, BKD tetap menghitung bahwa parkir tetap beroperasi. Ditegaskannya, pengelola parkir dilihat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan. Pun, diberikan sanksi dinilai tidak efektif. Apalagi melelang pengelolaan parkir rumah sakit. Pemenang tidak dijamin memberikan pelayanan baik. “Kenapa kekurangan yang ada diperbaiki. Kalau lelang lagi kan tidak ada jaminan pemenang memberikan jaminan pelayanan yang baik,” ujarnya. Pengelola cukup kooperatif memberikan keterangan ke Kejaksaan. Pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan pengelola parkir dan Kejaksaan. Mereka siap menyelesaikan tunggakan dengan catatan diberikan waktu menyicil. “Kita cari win – win solution. Jangan saling serang seperti ini. Saya juga tidak mau mengurus parkir. Ngurus pasien saja begitu banyak saya sudah pusing,” tambahnya. Owner Hotel GL, Anita Achmad dikonfirmasi terkait tunggakan pajak hotel mencapai Rp900 juta tidak merespons pertanyaan wartawan yang dikirim via pesan singkat what’sApp. Pertanyaan hanya dibaca saja. (why/cem)


SUARA NTB

Selasa, 14 Januari 2020

Halaman 9

Menyikapi Dugaan Anggaran Siluman Setwan NTB dan Kesejahteraan Petani MEMBACA Harian Umum Suara NTB, Rabu 8 Januari 2020 yang lalu tentang Forum Transparansi Anggaran (Fitra) yang tengah mempertanyakan masalah anggaran siluman kendaraan dinas (Randis) Pimpinan DPRD NTB. Hal ini dilihat adanya APBD Provinsi NTB sebesar Rp5,6 triliun, sedangkan belanja direncanakan sebesar Rp5,76 triliun, sehingga terjadi defisit Rp160 miliar. Adapun dasar pengelolaan anggaran adalah RPJMD dan RKA SKPD dan tentu kewenangan adalah pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Sehingga apabila bertentangan dengan hal yang merupakan pedoman, maka dapat dikatakan perencanaan kurang ideal karena memaksakan kebutuhan tersier menjadi primer. Komponen APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kalau memperhatikan lebih lanjut kondisi APBD Provinsi NTB dimana porsi belanja pegawai sebesar Rp 1.462.884.468.000,- adalah cukup besar, sedangkan belanja modal Rp 900.026.436.470 tampak kecil (Suara NTB, 7 Januari 2020).Apabila dicermati, dalam hal ini telah terjadi peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, di mana peningkatan permintaan agregat dapat terjadi melalui peningkatan permintaan kon-

sumsi swasta, investasi swasta, ekspor, serta peningkatan belanja daerah. Dari berbagai komponen yang ada, hanya komponen belanja daerahlah (belanja modal) yang merupakan variabel eksogen. Sedangkan konsumsi rumah tangga akan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan sektor swasta (yaitu pendapatan daerah setelah membayar pajak atau membayar hibah). Demikian pula rencana investasi swasta sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah dan iklim investasi, antara lain tingkat suku bunga dan faktoryang tidak dapat dilupakan yaitu risiko ketidakpastian. Jadi berbagai komponen yang disebutkan tersebut di atas merupakan komponen agregat yang endogen, sedangkan belanja daerah adalah variabel eksogen yang sulit dipengaruhi oleh permintaan lain. Kalau saja direnungkan letak kelebihan variabel belanja daerah (modal) dibandingkan dengan komponen-komponen permintaan agregat yang lain seperti pembelian mobil mewah, maka dikatakan bahwa komponen belanja daerah (modal) disebut sebagai motor penggerak perekonomian di daerah NTB. Ya,memang betul bahwa peningkatan belanja daerah (modal) akan mengurangi sur-

Pengembangan Pariwisata Lotim

Fokus Kembangkan Destinasi Wisata Favorit Selong (Suara NTB) Pariwisata diakui bisa menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam perbaikan perekonomian. Hanya saja upaya pengembangan pariwisata ini dinilai memang masih mengambang. Pemerintah belum fokus mengembangkan destinasi wisata favorit yang menjadi entry point dari para wisatawan. Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Homestay Lotim, Jumaedy kepada Suara NTB, Senin (13/1) kemarin. Menurutnya, destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Trengwilis, Tetebatu, Tetebatu Selatan, Kembang Kuning dan Jeruk Manis. Banyak juga yang ke Loyok dan Pringggasela. Lainnya ada di wilayah pantai-pantai di wilayah Lotim bagian selatan. Para pelaku wisata yang memainkan peranan di wilayah tersebut merupakan pemain-pemain di tingkat bawah. Yakni pelaku yang berinvestasi sendiri membangun homestayhomestay atau tempat-tempat meningap sederhana di desadesa wisata. Perhatian terhadap para pelaku wisata yang banyak bersentuhan langsung dengan warga ini diniilai belum banyak mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Meski tanpa bantuan pemerintah, para pelaku wisata ini bisa bergerak sendiri. Melakukan aktivitas promosi sendiri secara mandiri. Para pelaku wisata ini dinilai menjadi para pejuang wisata tanpa pamrih. Para tamu yang datang ini pun semua sudah booking secara online. Meski mainannya tak sekelas hotel berbintang, namun para pelaku wisata Lotim ini secara pelan tapi pasti terus berkembang. Seperti Asosiasi Homestay sendiri saat ini anggotanya terus bertambah. Tidak saja di Lotim, bahkan orang-orang di Lombok Tengah pun minta bergabung dan dibina oleh pelaku wisata Lotim. Menurut Jumaedy, geliat kunjungan wisatawan ke Lotim ini sebenarnya cukup ramai. Karenanya warga Lotim dipersilakan untuk membangun homestay-nya dengan memanfaatkan rumah-rumah yang kosong. Lotim sudah banyak dikenal sebagai salah satu pilihan tempat kunjungan wisatawan. Seperti Trengwilis, banyak tamu yang datang tanpa mengenal situasi high season maupun low season dalam kunjungan wisatawan. Okupansi homestay tidak terganggu dengan situasi musim. Pada destinasi-destinasi yang sudah terpromosi oleh pelaku wisata harapannya bisa diperkuat lagi oleh pemerintah di destinasi-destinasi wisata favorit tersebut. Pasalnya, jika tidak dilakukan fokus maka tidak akan bisa berkembang dengan baik. “Yang diminati wisatawan ini kan pantai dan pinggiran hutan,” terangnya. Fokus pemerintah harapannya diarahkan kepada dua kawasan tersebut. Persiapkan infrastrukturnya secara lebih matang dan lebih baik. Masukkan dalam rencana strategis pemerintah ke depan. Sebelumnya, Kepala Bidang Pemasaran menyebut belum ada kerangka yang jelas mengenai konsep pengembangan wisata Lotim ke depan. Padahal, Bupati Lotim sudah memastikan pariwisata ini akan menjadi salah satu pilihan utama dikembangkan. Untuk mewujudkan keinginan besar Bupati tersebut, segala persiapan pembangunan infrastruktur kepariwisataan diharapkan bisa dilakukan. Bangun infrastruktur jalan menuju destinasi wisata. Termasuk persiapkan sarana prasarana penunjang pariwisata. (rus)

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) plus anggaran atau meningkatkan defisit aggaran. Akan tetapi kalau kita mau berpikir lebih maju bahwa kenaikan belanja modal akan menghasilkan kenaikan pendapatan daerah, utamanya berasal dari kenaikan penerimaan pajak yang akan melebihi kenaikan belanja modal. Untuk kita jelas, bahwa variabel belanja modal akan semakin semarak karena pengaruhnya tidak hanya sekali atau terbatas pada belanja modal itu saja, tetapi sasarannya meluas dan berantai, seperti belanja modal ini akan memicu investasi swasta agar dapat menggalakkan ekspor, yang berimplikasi padapeningkatan konsumsi melalui kebijakan distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga pendapatan nasional dapat meningkat akibat besarnya belanja modal. Untuk itu kita tidak pesimis kalau kita defisit anggaran yang terpenting bagaimana mengelola anggaran yang fleksibel. Pemerintah Provinsi NTB sebagai wakil pusat yang berada di daerah akan membantu daerah-daerah, kabupaten kota dalam memecahkan masalah pokok yang mendasar bagi kehidupan masyarakat di daerah.

Dengan melihat para anggota dewan memiliki mobil baru yang setiap lima tahun dianggarkan lalu diadakan pelelangan terbatas, sedangkan masyarakat di bawah sedang menghadapi masalah lainnya seperti pupuk yang sulit, pengadaan bibit, dan sebagainya. Karena apa? bahwa semua masyarakat sangat membutuhkan pangan. Makanan pokok masyarakat NTB adalah beras yang diolah dari padi, dan padi inimerupakan bagian yang penting dalam pertanian di Indonesia pada

umumnya.Untuk itu diperlukan tinjauankhusus mengenai perkembangan kesejahteraan para petani. Perkembangan kesejahteraan petani pada umumnya ditentukan dengan perkembangan harga tingkat riil padi dan perkembangan tingkat produktifitasnya. Kalau kita melihat dan berandai-andai, maka citra petani dapat digambarkan sebagai seorang produsen, sedangkan citra pegawai atau pekerja akan terefleksikan sebagai konsumen. Kedua pandangan yang berbeda ini tentu saling membutuhkan, oleh karena cara memandang petani ini sebagai produsen akan melahirkan suatu pandangan untuk mengetahui kebutuhan petani dalam upaya meningkatkan produksinya serta mensejahterakan kehidupannya yang kelak melahirkan industri-industri. Tetapi kalau saja kita menghayati kehidupan para petani yang hidup di pedesaan, mereka pada hakikatnya adalah petani meghasilkan komoditas pertanian dan menjualnya di pasar, dan dari hasil penjualannya tersebut sebagian dibelanjakan komoditas non pertanian seperti halnya untuk membeli pakaian, alatalat kesehatan, biaya pendidikan, dan sebagainya. Kalau ada sisa dari belanjanya, maka

mereka akan menabungnya. Mungkin hal yang kurang tepat kalau kita memandang para petani sebagai produsen saja, lalu dengan hasilnya meningkat dan hasilnya mereka jual murah kepada masyarakat. Sebab kehidupan petani dengan pendapatan yang paspasan itu bukanlah tujuannya, sehingga sering dikatakan bahwa kesejahteraan petani meningkat apabila kemampuan membeli komoditas yang diperlukan juga meningkat. Petani menghasilkan padi sebagai komoditi primer oleh karena pangan memiliki peranan khusus. Oleh karena itu mengapa kita tidak berani meningkatkan belanja modal untuk berinvestasi di sektor pertanian dan hanya dalam kehidupan kita di Indonesia, khususnya di NTB tersedia pangan yang cukup dalam arti luas, sehingga sumber daya manusia menjadi meningkat. Untuk itu kita dapat kita menitikberatkan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga berbagai aspek gizi dan pangan akan mendapat tempat yang semakin penting. Karena apa? Karena SDM erat kaitannya dengan kualitas pangan dan gizi. Saat ini pemerintah NTB telah menyiapkan tenaga-tenaga terdidik melalui kegiatan belajar keluar negeri secara berangsur-angsur. Kita berharap, kelak duta-duta kita yang belajar ke luar negeria-

kan dapat merubah peluang ekonomi yang lebih baik dengan memperhatikan berbagai perubahan di dalam sistem ekonomi kita untuk mewujudkan pasar yang lebih terbuka. Sebab saat ini pergeseran orientasi pembangunan ekonomi kita semakin bereksis keluar sehingga dampaknya akan sangat memberi pengaruh terhadap pasar. Pola pikir kita dengan adanya pergesaran orientasi ekonomi kita ke pasar terbuka, maka harapan kita tiada lain adalah agar petani padi menjadi bangkit karena meningkatnya harga beras dan komoditi, sehingga petani di desa akan hidup gaya kota. Sektor pertanian pangan sangat berperan dalam menyumbang bahan kepada industri pangan, mengingat masyarakat NTB masih tergantung dengan beras sebagai makanan pokok. Hal yang menggembirakan bahwa telah banyak pemikir tentang politik pangan. Sehingga timbulnya dukungan teknologi pangan. Hal ini nampaknya dipandang sudah cukup karena dengan hasil panen setiap tahun cukup. Hal ini yang keliru karena tidak saja di bidang pertanian, tetapi juga bidang industri. Masyarakat tidak membanggakan mobil mewah, tetapi bagaimana politik dari dewan yang terhormat meningkatkan kehidupan petani di desa. (*)

Jangan Jatuh Miskin karena Rokok Selong (Suara NTB) Sebuah lembaga penelitian menyebutkan ternyata konsumsi rokok 19,2 persen di Indonesia itu dari kategori orang-orang miskin. Fakta lainnya, membeli rokok ini juga ternyata menjadi kebutuhan keempat masyarakat setelah makanan, pendidikan dan perumahan. Tidak heran, melihat hasil penelitian tersebut naiknya harga rokok bisa berkorelasi dengan angka kemiskinan. Meski demikian, warga diminta jangan sampai jatuh miskin karena rokok. Hal ini dikatakan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan. Menurut dia, ketika konsumsi rokok meningkat, konsumsi bahan makanan justru menjadi rendah. Inilah yang tampak terjadi korelasi negatif. Fakta ini yang dibenarkan menjadi potensi pemicu kemiskinan. Kepada Suara NTB via ponselnya, Senin (13/1) kemarin, Azlan mengatakan, rokok memang menjadi item keempat dari sisi pengeluaran masyarakat. Hal

ini karena dilihat merokok menjadi kebiasaan warga. Namun kebiasaan tersebut diharapkan tidak berujung pada terganggunya kesehatan masyarakat yang juga justru bisa menyebabkan kemiskinan. Lotim diketahui angka kemiskinannya tertinggi di NTB. Data BPS 16,15 persen atau 193 ribu lebih. Angka ini diharapkan tidak bertambah dengan makin mahalnya harga rokok. Dalam upaya mengendalikan rokok sambung Azlan, tidak cukup dengan meningkatkan nilai cukai rokok. Pasalnya, para

perkokok pasti akan memiliki alternatif lain. Masyarakat perkok yang tidak mampu membeli kretek misalnya akan mencoba beralih memilih rokok tradisional. Teori ekonomi, bisa gunakan bahan alternatif. Alternatif ini adalah membuat rokok trandisional. Untuk itu, aspek kesehatan ini harusnya bisa dijadikan pertimbangan utama. Selian menaikkan cukai rokok, maka harus pula digencarkan sosialisasi bahaya rokok bagi kesehatan. Lotim sebagai daerah penghasil tembakau virginia ter-

baik ini memang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). DHB CHT tersebut banyak digunakan untuk pembangunan Lotim. Akan tetapi di sisi lain, harus menjadi perhatian rokok ini juga menggangu derajat kesehatan. Sebagai penghasil tembakau, sambungnya, perlu dianalisa dan dihitung lebih jauh dari segala faktor seberapa besar kita peroleh manfaat dari sektor tembakau bandingkan dengan sektor kesehatan sebagai akibat. “Ini perlu penelitian lebih lanjut,” imbuhnya. Apakah sebutan sebagai daerah penghasil tembakau ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan jumlah gangguan penyakit yang muncul dan besaran biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi

(Suara NTB/rus)

Muhammad Azlan derajat kesehatan masyarakat. “Berlaku hukum perbandingkan biaya dengan manfaat,” paparnya. (rus)

Harga Rokok Naik

APTI: Tembakau Juga Harus Naik Selong (Suara NTB) Kenaikan harga rokok diharapkan juga berimbas pada kenaikan harga bahan bakunya, yakni tembakau virginia. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap harga tembakau tahun 2020 ini juga bisa ikut naik. Meski kenaikannya tidak setinggi kenaikan harga rokok. Ketua APTI Lotim, Lalu Sahabudin kepada Suara NTB, Senin (13/1) kemarin mengemukakan, kenaikan harga tembakau ini cukup 10-20 persen saja. Dengan demikian akan bisa lebih berpihak kepada petani tembakau. Dia tidak menampik, dengan harga yang berlaku sebelumnya daun terbaik dibeli perusahaan seharga Rp45 ribu perkilogram krosok. Harga pembelian pada tahun 2019 itu diakui menuai polemik yang cukup panjang.

Menurut Sahabudin, musim tanam 2020 ini harus bisa lebih baik dibandingkan tahun 2019 lalu. Dia mengaku sudah berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dan Kepala Biro Ekonomi. Harapannya Pemprov NTB melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait pertembakauan. “Kita minta aturan pertembakauan ini dikuatkan,” katanya. Perda dan Pergub yang sudah lama dinilai sudah tidak efektif. Ada celah yang dianggap kurang menguntungkan bagi petani. Antara lain dalam penetapan harga, banyak perusahaan yang tidak melakukan rapat harga. Hal inilah yang membuat harga sangat variatif dari perusahaan yang satu dengan yang lain. Menurutnya, dalam penetapan harga ini semestinya pemerintah yang melakukannya. Yakni mengundang perusahaan dan petani dan pihak ter-

kait. Pemerintah bisa mengundang perusahaan untuk duduk bersama. Cara ini dianggap akan bisa menjawab persoalan petani. Petani tembakau dipastikan tidak akan demo lagi. Jika dalam penetapan harga ini masih saja bisa dipermainkan, maka akan menimbulkan masalah lagi. Ketika sudah ada payung hukum yang jelas berupa Perda yang mengatur soal tata niaga pertembakauan, maka dipastikan tidak akan ada lagi yang main-main. Termasuk perusahaan-perusahaan mitra. Dipastikan tidak akan ada lagi toleransi dan negosiasi dalam mengatasi problem pertembakauan. Lemahnya regulasi saat ini harus diperbaiki agar bisa lebih kuat. Dengan demikian, saat terjadi masalah yang menghimpit petani tembakau maka pemerintah bisa bertindak tegas. (rus)

(Suara NTB/ist_penrem)

SAMBUTAN - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat menyampaikan sambutan dalam acara Persit KCK.

Danrem 162/WB : Keluarga Korem Harus Harmonis Demi Kelancaran Tugas Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut HUT Korem 162/WB ke 59 tahun 2020, Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 162 menggelar seminar Psikologi Keluarga yang disampaikan Ibu Vequentina Puspa Indah, M.Psi., di Aula Sudirman Makorem jalan Lingkar Selatan nomor 162 Mataram, Sabtu (11/1). Acara seminar dengan mengangkat tema “Persit Berperan Dalam Ketahanan Keluarga Guna Menunjang Tugas Prajurit Wira Bhakti”, dihadiri Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ram-

dhani, S.Sos. SH. M.Han., Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori, para Kasi, Dandim jajaran Korem, Dan/Ka Satdisjan, para Perwira dan Ibu-ibu Persit KCK Koorcab maupun Cabang jajaran Koorcab Rem 162. Dalam sambutannya, Danrem 162/WB menyampaikan dalam berkeluarga pasti memiliki pilihan yang terbaik untuk dinikahi. Namun setelah berkeluarga, baik suami maupun istri pasti memiliki segala kelebihan dan kekurangan yang menjadi konsekuensi dari sebuah keluarga. “Ini harus diterima

bersama dengan lapang dada, sabar dan ikhlas sehingga aman dan damai dalam menjalani bahtera rumah tangga,” ujar Danrem. Ditekankan kepada seluruh Komandan satuan jajaran Korem 162/WB agar lebih peduli melakukan konseling kepada prajurit serta keluarga lain, sehingga dapat mengantisipasi timbulnya permasalahan keluarga prajurit. Sebab akan berpengaruh pada psikologi dan berdampak pada kurang optimal pelaksanaan tugas. Sementara Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162 Ny.

Kirana Rizal Ramdhani pada kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan berbagi tips terkait peranan ibu-ibu dalam sebuah keluarga. Apalagi sebagai Persit yang tidak hanya dituntut untuk mengurus suami dan anak, namun juga mendukung suksesnya pelaksanaan tugas suami sebagai Prajurit TNI AD. “Untuk itu, psikologi keluarga ini sangat baik untuk diketahui, dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan keluarga atau individu dalam keluarga,” jelasnya. (ars/*)


PENDIDIKAN STIE AMM Mataram Gelar Pembekalan PKL bagi Mahasiswa

SUARA NTB Selasa, 14 Januari 2020

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram menggelar pembekalan mahasiswa program D3 peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) tahun akademik 2019/ 2020. Kegiatan Pembekalan PKL dilaksanakan pada Senin (13/1) sampai dengan Selasa (14/1) di Kampus STIE AMM Mataram. Pembicara yang menyampaikan materi berasal dari internal kampus STIE AMM dan juga pihak perusahaan serta relasi yang menjadi tempat PKL mahasiswa STIE AMM. Ketua Panitia yang juga Kepala Lembaga Pengembangan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) STIE AMM, Rusli Amrul, SE., M.Ak., dalam laporannya mengatakan, jumlah mahasiswa yang akan mengikuti PKL sebanyak 32 orang, dengan rincian 12 orang dari D3 Akuntansi, dan 20 orang dari D3 Keuangan dan Perbankan. Ia menekankan, ada perbedaan pada PKL kali ini, di mana PKL akan diselenggarakan selama tiga bulan, tidak seperti sebelumnya yang hanya satu bulan. Pihaknya juga berupaya

mencari tempat PKL agar mahasiswa bisa maksimal mengikuti PKL. “Kami bertujuan agar para mahasiswa bisa maksimal praktik di lapangan. Tahun lalu kebanyakan hanya membantu, kita upayakan mahasiswa bisa maksimal. PKL dilakukan selama tiga bulan di lokasi PKL,” katanya. Lokasi PKL mahasiswa D3 STIE AMM yaitu di Bank Indonesia, KPP Mataram Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Bank BTN, PT. Nutrifood, Hotel Sheraton, Lembaga INSET, Inkubator, dan Koperasi Madani. “Kami harapkan di program PKL ini mahasiswa bisa maksimal, ketika praktik kerja lapangan benar-benar bekerja dengan baik, karena ini mempertaruhkan nama Lembaga. Kemampuan mahasiswa dipraktikkan di lokasi,” harapnya. Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM., dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan pembekalan, menyampaikan, PKL menjadi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengelolaan perusahaan atau lembaga. Mahasiswa mempelajari

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 UNIVERSITAS Mataram (Unram) pada tahun ak12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ademik 2020/2021 ini mencanangkan akan men12345678901234567890123456789012 erbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 12345678901234567890123456789012 (SKPI) bagi lulusan. 12345678901234567890123456789012 Hal itu disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Aka12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 demik Agusdin, SE., MBA., DBA saat Rapat dengan 12345678901234567890123456789012 seluruh Wakil Dekan bidang Akademik di lingkungan 12345678901234567890123456789012 Unram di kantor Rektorat Unram, belum lama ini. 12345678901234567890123456789012 Agusdin menjelaskan bahwa SKPI adalah surat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan 12345678901234567890123456789012 Tinggi yang berisi informasi tentang pencapaian aka12345678901234567890123456789012 demik atau kualifikasi dari lulusan. 12345678901234567890123456789012 Dia menambahkan kualifikasi lulusan dalam SKPI 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diuraikan dalam bentuk narasi yang menyatakan ca12345678901234567890123456789012 paian pembelajaran lulusan dalam suatu format 12345678901234567890123456789012 standar yang mudah dipahami oleh masyarakat 12345678901234567890123456789012 umum. “SKPI ini bertujuan sebagai pendamping 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ijazah yang bisa menunjukkan kompetensi lulusan,” 12345678901234567890123456789012 paparnya, Senin (13/1). 12345678901234567890123456789012 Namun demikian, Dosen Fakultas Ekonomi dan 12345678901234567890123456789012 Bisnis (FEB) Unram itu menegaskan SKPI bukanlah 12345678901234567890123456789012 pengganti Ijazah maupun 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pengganti transkrip aka12345678901234567890123456789012 demik. “SKPI ini dibentuk 12345678901234567890123456789012 untuk memberikan 12345678901234567890123456789012 penjelasan yang objektif 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dari prestasi dan 12345678901234567890123456789012 kompetensi lulusan 12345678901234567890123456789012 serta meningkatkan 12345678901234567890123456789012 kelayakan kerja terlepas 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dari apapun program 12345678901234567890123456789012 studi lulusan” ungkapnya. 12345678901234567890123456789012 Agusdin mengatakan 12345678901234567890123456789012 adanya SKPI ini 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masyarakat bisa 12345678901234567890123456789012 memahami 12345678901234567890123456789012 kualifikasi 12345678901234567890123456789012 lulusan 12345678901234567890123456789012 dengan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mudah jika 12345678901234567890123456789012 diban12345678901234567890123456789012 dingkan 12345678901234567890123456789012 dengan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 membaca 12345678901234567890123456789012 transkrip 12345678901234567890123456789012 akademik. 12345678901234567890123456789012 (dys) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Agusdin 12345678901234567890123456789012

Punya Sertifikat Pendamping

(Suara NTB/dok)

Halaman 10

teori di bangku kuliah, praktik di lapangan akan berbeda sesuai kondisi yang ditemui. “Kalian bisa melihat organisasi dan pengelolaan perusahaan. Nantinya mahasiswa STIE AMM setelah lulus harus mengerti dengan pengelolaan perusahaan dan bisa juga belajar membuka usaha sendiri. Saudara memanfaatkan sebaik-baiknya. PKL ini selama tiga bulan, cukup memadai sehingga anda sudah bisa merekam pengelolaan di sana,” kata Umar Said di hadapan peserta pembekalan. Ia juga menekankan kepada mahasiswa agar rajin bertanya dan menganalisa saat mengikuti PKL. Mahasiswa juga diminta untuk menjaga nama baik dan kredibilitas STIE AMM. Mahasiswa juga diharapkan bersungguh-sungguh mengikuti PKL. “Apakah mahasiwa mampu untuk menyerap, ataukah masih belum sehingga nanti jadi penilaian kita. Nantinya anda juga akan dapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Itu tidak sembarangan dikeluarkan, “ ujar Umar Said. Saat sesi pemberian materi, Rusli Amri selaku Kepala

LP3M menyampaikan materi tentang etika profesionalisme kerja. Ia menjelaskan tentang pengertian profesionalisme kerja, ciri-ciri profesionalisme, ia juga menyampaikan tentang etika bekerja dan contohnya, dan ciri karyawan berkualitas di tempat kerja. Selain itu, pembicara lainnya yaitu Customer Development Coordinator di PT Nutrifood Indonesia Area NTB, M. Nur Alim menyampaikan materi Budaya Kerja dan Administrasi Perkantoran. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan tentang produk, visi dan misi Nutrifood, dan budaya perusahaan di Nutrifood. Menurutnya, di mana pun bekerja atau berusaha, visi dan misi menjadi sangat penting. Ia juga menekankan budaya kerja di Nutrifood yaitu menganggap tempat kerja sebagai rumah kedua. “Kalau tidak menganggap tempat kerja jadi rumah kedua, akan bermalasmalasan,” katanya. Materi juga diisi oleh pihak PT. Bank BTN dengan materi tantangan SDM di dunia perbankan. Selain itu dari KPP Mataram Barat dengan materi akuntansi dan perpajakan (dile-

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Ketua STIE AMM, H. Umar Said, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pembekalan PKL pembekalan mahasiswa program D3 peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) tahun akademik 2019/2020, di Kampus STIE AMM, Senin (13/1). ma dan solusinya). Serta, materi penyusunan laporan tugas akhir dan penilaian yang disampaikan Rusdi, M.Acc.AK. Seusai kegiatan pem-

bekalan PKL, akan dilanjutkan dengan koordinasi masing-masing kelompok PKL dengan pembimbing lapangan, serta evaluasi dan koordinasi rencana pro-

gram kegiatan PKL di lapangan pada Rabu (15/1). Sementara pada Kamis (16/1) dilakukan penyerahan kelompok PKL ke lokasi PKL. (ron/*)

Kekurangan Sarana UNBK

Disdik Kota Mataram Koordinasi dengan Dikbud NTB Mataram (Suara NTB) – Kekurangan sarana penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada SMP di Kota Mataram masih cukup banyak. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kota Mataram memastikan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB agar SMP bisa meminjam atau berbagi sumber daya penunjang UNBK dengan SMA dan SMK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihanya sudah berkoordinasi dengan Dinas Dikbud NTB, jika masalah kekurangan laptop atau komputer klien akan dibantu oleh Dinas Dikbud NTB. “Contohnya SMPN 17 Mataram kekurangan laptop akan kerja sama dengan SMAN 10 Mataram, begitu juga dengan SMPN 24 Mataram akan kerja sama dengan SMAN 7 Mataram,” katanya. Menurutnya tidak perlu ada nota kesepahaman, karena sudah ada koordinasi di antara kepala dinas. Ia mengakui sudah bertemu langsung dengan Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, dan Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud NTB, Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R. “Karena ini pelaksanaan nasional, semuanya berkoordinasi. Cukup dengan berkoordinasi. Sudah koordinasi dari atas, sekolah harus melaksanakan dan menyukseskan,” kata Fatwir. Terpisah, Kepala SMPN 9 Mataram, Imam Purwanto, S.Pd., mengakui pihaknya kesulitan untuk melengkapi sarana penunjang UNBK. Tahun 2020 ini merupakan kali per-

tama SMPN 9 Mataram akan melaksanakan UNBK, termasuk juga menjadi pelaksanaan terakhir jika rencana penghapusan UN di tahun 2021 benar-benar dilaksanakan. Imam mengatakan, SMPN 9 Mataram sudah mengikuti simulasi UNBK yang lalu. Namun karena keterbatasan sarana, siswa terpaksa mengikuti simulasi dengan cara satu laptop untuk dua siswa. SMPN 9 Mataram mendapatkan bantuan laptop sebanyak 18 unit, ditambah dari guru sebanyak 13 unit, dan dari orang tua siswa sebanyak 9 unit. Dengan jumlah siswa 240-an orang. Dibutuhkan setidaknya 80 unit, tapi sementara yang ada hanya 40 unit. “Kami sudah simulasi kemarin, dengan penuh keterbatasan, karena yang saya harapkan laptop dari orang tua, ternyata minim, karena kategori siswa kita banyak dari kemampuan ekonomi kelas menengah ke bawah,” katanya.

H. Lalu Fatwir Uzali

Menurut Imam, nantinya saat UNBK setiap siswa harus masing-masing menggunakan satu laptop. Oleh karena itulah pihaknya bekerja keras agar bisa melengkapi sarana. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan meminta bantuan ke SMA/SMK. Pihaknya menunggu koordinasi antara dinas pendidikan sehingga proses peminjaman lebih mudah dilakukan. (ron)

(Suara NTB/dok)

Pascasarjana UIN Mataram Berhasil Luluskan Doktor Pertama Mataram (Suara NTB) Program pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 10 Januari lalu telah melakukan ujian terbuka promosi doktor perdana S3 UIN Mataram. Prasetya Utama, M.Kes., resmi menyandang gelar doktor pertama dari UIN Mataram tahun akademik 2019/2020. Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Suprapto menyebut Prasetya Utama, merupakan PNS di BPSDMD Provinsi NTB. Kini resmi menyandang gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasi pada ujian terbuka yang digelar 10 Januari lalu. Di hadapan dewan penguji yang terdiri dari tujuh orang dewan penguji berhasil mempertahankan disertasinya. Ketujuh dewan penguji di antaranya ialah Prof. Suprapto, Dr. H. Adi Fadli, Prof. Lukmanul Hakim, Dr. Moh Fakhri, Prof. Mutawalli, Prof.

H. Abdul Mujib dan Prof. H. Masnun. Dengan ujian terbuka promosi doktor perdana S3 UIN Mataram ini, telah melahirkan lulusan doktor pertama setelah dibuka beberapa tahun silam. Tentunya hal ini sangat membanggakan bagi institusi, karena telah berhasil meluluskan doktor pertama. Menurutnya, Prasetya Utama dalam penelitian disertasinya mengangkat disertasi berjudul “Pengaruh intensitas menghafal Al Qur’an terhadap stress akademik dan prestasi akademik santri di Pondok Pesantren Qur’an Ibnu Masykur Halimatussa’diyah Kabupaten Lombok Tengah. Kini dengan adanya lulusan pertama doctor pascasarjana UIN Mataram menjadi pilihan utama bagi masyarakat melanjutkan studi baik pada jenjang strata (SI), Strata II (SII), dan strata III (SIII). (dys)

(Suara NTB/ist)

SIDANG TERBUKA - Suasana sidang terbuka promosi doktor pertama UIN Mataram.

(Suara NTB/dok)

Suraji

(Suara NTB/dok)

H. Adnan Muchsin

Terapkan FDS, Dibutuhkan Uji Coba Mataram (Suara NTB) Penerapan Full Day School (FDS) atau sekolah sehari penuh bagi SMP negeri di Kota Mataram memerlukan persiapan yang matang. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan uji coba FDS di beberapa sekolah. Hasil uji coba itu dievaluasi dan kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan penerapannya di seluruh sekolah. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin, pada Senin (13/1). Menurutnya, perlu dilakukan uji coba di beberapa sekolah kira-kira mampu melaksanakan FDS, seperti SMPN 2 Mataram, SMPN 1 Mataram, SMPN 15 Mataram, dan SMPN 6 Mataram. “Setelah uji coba baru dievaluasi, tidak bisa seluruhnya (langsung) melaksanakan full day school,” katanya. Selain itu, ia juga menyampaikan perlu diperhatikan fasilitas pendukung lainnya, seperti tersedianya kantin dan musala atau tempat ibadah yang memadai bagi seluruh siswa. “Ini bagaimana makan siang anak-anak, barangkali perlu dipersiapkan itu untuk makan siang, tempat salat juga. Fasilitas pendukung pembelajaran perlu dipersiapkan sekolah,” katanya. Menurutnya, FDS atau

sekolah sehari penuh bagus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena pembelajaran dilakukan dari pagi sampai sore hari. Dengan begitu siswa mendapatkan pengawasan dari guru-gurunya. Tidak hanya itu, siswa juga bisa menggunakan waktu berlibur yang lebih panjang di akhir pekan. Sementara itu, Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., dihubungi terpisah mengatakan, SMPN 16 Mataram mendukung kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Terkait dengan rencana FDS, pihaknya akan mengikuti kebijakan tersebut. “Dengan usulan hari Jumat siswa tetap bisa pulang pukul 11.30 Wita supaya siswa dan guru bisa melaksanakan Salat Jumat di lingkungannya masing-masing,” katanya. Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Mataram, M Taufik mengatakan, rata-rata SD dan SMP di Kota Mataram sebenarnya siap menerapkan FDS, namun pihaknya tidak akan mengambil kebijakan secara gegabah. Penerapannya harus melalui diskusi berbagai pihak terkait. “Wacana memang sudah ada dari dulu, tetapi kami masih kaji lagi,” ujarnya. (ron)


SUARA NTB

Kepengurusan Pelti NTB Berakhir Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Kepengurusan Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) NTB yang dipimpin Jamaluddin Malady akan berakhir bulan Mei tahun 2020. Pihak Pelti NTB membuka kesempatan kepada sejumlah figur pencinta tenis di NTB untuk mencalonkan diri sebagai calon Ketua Pelti NTB periode 2020-2024. Ketua Pelti NTB, Jamaluddin Malady yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Senin (13/1) mengatakan kepengurusan Pelti NTB periodesasi 2014-2020 (Suara NTB/fan) yang dipimpin oleh dirinya Jamaluddin Malady akan berakhir akhir bulan Mei 2020. Namun sebelum berakhir periodesasi organisasi pengatur olahraga tenis NTB ini pihaknya akan menggelar Musprov Pelti NTB pertengahan bulan Mei 2020. Selain penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan Pelti NTB yang berakhir tahun 2020, agenda Musprov Pelti NTB adalah pemilihan ketua umum Pelti NTB 2020-2024. Lewat Musprov Pelti NTB itu Jamaluddin yang biasa disapa Jamal membuka kesempatan pada semua pencinta olahraga tenis di NTB untuk mencalonkan diri. “Dalam Musprov Pelti NTB nanti, saya berharap kepada Pengcab/Pengkot Pelti di kabupaten/kota di NTB agar mengusulkan figur calon ketua yang peduli dengan kemajuan prestasi olahraga tenis di NTB,” ucapnya. Ditanya terkait dirinya apakah akan mencalonkan diri lagi? Jamal mengatakan akan menyerahkan pada pengcab/ pengkot Pelti kabupaten/kota di NTB. “Bila saya diusulkan untukemcalonkan diri lagi saya siap maju,” jelasnya. Lanjutnya, meski siap mencalonkan diri lagi, namun Jamal berharap ada figur lain yang juga ikut mencalonkan diri dalam Musprov Pelti NTB 2020-2024. Figur yang diharapkan Jamal adalah figur yang mau berkorban tenaga, waktu untuk kemajuan prestasi olahraga tenis di kancah nasional. Selain itu, figur ketua Pelti NTB kedepan harus komit melaksanakan event-event regional dan nasional tiap tahun. Diakuinya selama satu periode menjadi ketua Pelti NTB, dirinya bekerjasama dengan Pelti Pusat sudah menggelar enam kali event nasional di NTB. Selain itu lewat kepemimpinannya, tenis NTB berhasil meraih medali perunggu di PON Jabar 2016 serta meloloskan tim putra dan tim putri di PON Papua tahun 2020. Diharapkan, kedepan Pelti NTB harus dipimpin oleh figur yang lebih baik lagi supaya prestasi tenis NTB dapat terus ditingkatkan di level nasional. (fan)

Halaman 11

KONI NTB Segera Rampungkan SK Pelatda PON

Mataram (Suara NTB) KONI NTB berkomitmen untuk melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) atlet PON pada awal tahun 2020. Saat ini pihak KONI NTB sedang menggodok nama-nama atlet yang akan masuk dalam SK Pelatda PON tahun 2020 tersebut. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (13/1) kemarin mengatakan pihaknya sudah mencatat sejumlah nama atlet yang masuk dalam SK Pelatda PON tahun 2020. Sedikitnya sudah tercatat sebanyak 101 atlet yang akan masuk dalam SK Pelatda PON 2020. Jumlah atlet itu berasal dari 13 cabor dibawah binaan KONI NTB. “Ada sekitar seratus satu atlet yang sudah masuk dalam data KONI NTB. Tinggal meneyelesaikan nama-

nama pelatih” ucapnya. Andy Hadianto yang juga menjabat Direktur Umum PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini mengatakan pihaknya berharap Pelatda PON NTB dapat segera dilaksanakan pada awal tahun 2020. Namun untuk bisa melaksanakan Pelatda secepatnya pihak cabor diminta segera mempercepat mengumpulkan SK PB Cabor yang menjelaskan atlet-atlet lolos PON. Sementara itu sebanyak 101 atlet yang bakal masuk dalam Pelatda PON itu sebagian besar hasil dari lapo-

ran secara tertulis oleh pengurus cabor provinsi masingmasing berdasarkan hasil Pra-PON tahun 2018. Dalam hal ini dari 13 cabor yang lolos PON baru beberapa cabor yang menyerahkan data atlet lolos PON sesuai SK PB Cabor. Diantaranya tenis lapangan dan tarung derajat. Sementara sisa 11 cabor lainnya masih berkoordinasi dengan PB Cabor masing-masing. Sambil menunggu SK PB Cabor masing-masing, pihak KONI NTB bekerjasama dengan Pemprov NTB telah melakukan langkah-langkah

Audit Rababaka Ditargetkan Rampung Akhir Januari

Disnakertrans KSB Yakin Pengusaha Patuhi UMK Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meyakini seluruh pengusaha di daerah akan mematuhi besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 yang telah ditetapkan. Meski sebelumnya besaran nilai UMK dikoreksi dan betambah dari yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK). “Memang berubah dari usulan awal (naik). Tapi kami yakin pengusaha di (Suara NTB/ist) tempat kita ini pasti akan Muslimin HMY membayar upah karyawannya sesuai UMK yang telah disahkan provinsi,” klaim kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si kepada wartawan, Senin (13/1). Keyakinan Disnakertrans KSB itu berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Menurut H. Muslimin hampir setiap tahun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pihaknya belum menemukan adanya perusahaan yang menggaji karyawan di bawah UMK. Terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang dan usaha pendukungnya. “Perusahaan yang proyeknya di dalam Batu Hijau bahkan menggaji karyawannya di atas rata-rata UMK selama ini,” sebutnya seraya menambahkan usaha ritel modern yang beroperasi di KSB juga selama ini sangat patuh dengan ketentuan UMK. “Sebenarnya ada dua jenis usaha yang kita kontrol ketat sistem gajinya harus ikut UMK. Pertama perusahaan subkont PTAMNT dan ritel modern. Tapi kalau UMKM kan belum bisa karena skala usaha mereka masih rumah tangga,” sambung H. Muslimin. Ia pun kembali menyampaikan soal terkoreksi naiknya UMK dari usulan awal. H. Muslimin menjelaksan, DPK tidak bisa mempertahankan usulan UMK 2020 sebesar Rp 2.247.000 atau naik sebesar 7 persen sesuai disepakati di tingkat kabupaten. Karena koreksi dari provinsi yang menaikkannya menjadi Rp 2.278.710 juga memiliki landasan aturan yang jelas. Yakni ketetapan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebesar 8,51 persen. “Kita harus ikuti karena kalau tidak tahun depan kita tidak punya acuan untuk penyesuaian upah. Itu konsekuensinya,” paparnya. Terhadap kenaikan UMK tahun 2020 itu, kini Disnakertrans KSB mulai melalukan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja. Mantan Dinas Pertanian KSB ini menyebutkan, pihaknya akan lebih intensif menggelar pertemuan sosialisasi mengingat UMK tahun ini berubah dari usulan DPK. “Sebelumnya kan kita pernah sosialisasi awal mengacu UMK usulan. Tapi ada perubahan makanya kita akan ulang sosialisasinya lagi mengikuti yang sudah ditetapkan provinsi,” imbuhnya.(bug)

(Suara NTB/aan)

PENCAK SILAT - Tiga anak kecil memainkan atraksi gerakan pencak silat saat pembukaan kejuaraan Tapak Suci Championship I Se-NTB, di Padepokan Silat, Turide, Mataram, baru-baru ini.

BPBD Dompu Petakan Daerah Rawan Bencana Alam Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah, SE, M.Sc nomor 36-990 tentang penetapan status siaga darurat bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, telah melakukan pemetaan daerah rawan. Hanya saja, untuk penempatan posko kesiapsiagaan masih menunggu persetujuan Bupati. Untuk banjir bandang misalnya, cukup potensial meluap dan merendam pemukiman warga di sepanjang bantaran Sungai Silo, Laju dan Baka yang berada di Kecamatan Dompu dan Woja. Sementara di Kecamatan Kempo ancaman tersebut ada di Desa Tolokalo dan Songgajah. “Kalau Kilo itu di perbatasan Lasi dan Kiwu. Ini daerah yang paling rawan sekali banjir,” ungkap Kepala Bidang Kedarurat dan Logistik BPBD Dompu, Marwan saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/1). Bencana alam lain yang tidak

(Suara NTB/jun)

Marwan kalah mengancam ditengah cuaca buruk ini ialah tanah longsor. Di mana peta daerah rawannya tersebar hampir di semua kecamatan. Namun, baru beberapa titik saja yang berani dipastikan seperti tanjakan Nanga Tumpu, jalur menuju Dermaga Kempo, Desa Mbuju, Kereke, Teka Sire dan terbaru di bukit Kelurahan Dorotangga. Beberapa wilayah tersebut,

lanjut dia, menjadi langganan rutin tanah longsor ketika intensitas hujan cukup tinggi. Sedangkan angin puting beliung, setelah merusak ratusan rumah beberapa waktu lalu sangat sulit diprediksi titik-titik rawannya. “Kalau puting beliung ndak seperti dulu ada daerah-daerah khusus langganan. Sekarang sulit kita bisa prediksi atau petakan,” jelasnya. Terhadap sejumlah wilayah dengan ancaman bencana alam itu, disamping mengupayakan pembangunan pos kesiapsiagaan. BPBD sudah turun langsung untuk sosialisasi ke tengah masyarakat, termasuk memberi buku panduan bagi hatib jumat agar mengingatkan jamaahnya untuk senantiasa menaruh kewaspadaan terhadap bencana alam, baik banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan sebagainya. “Buku panduan dari BNPB itu sebagai bahan penceramah mengingatkan warga dalam mengantisipasi bencana alam,” pungkasnya. (jun)

Rencana Penempatan Transmigran Baru di Blok Batu Nampar Molor Taliwang (Suara NTB)Rencana Pemkab Sumbawa Barat, untuk bisa kembali menambah wilayah transmigrasi baru di Kecamatan Sekongkang di tahun 2020 terancam molor hingga tahun 2021 mendatang. Hal tersebut terjadi lantaran blok Batu Nampar yang sebelumnya disiapkan oleh Pemerintah harus kembali dilakukan revisi salah satunya dokumen Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) setelah terakhir direvisi pada tahun 2010 lalu. Upaya revisi ini juga dilakukan jangan sampai lahan seluas 572 hektar yang disiapkan sudah ada yang mencaplok dan itu akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. “Memang rencana awal kita di awal tahun 2020 akan dilakukan penempatan di daerah transmigrasi baru Blok Batu Nampar. Tapi karena masih ada dokumen yang harus direvisi rencana tersebut akhirnya

molor hingga tahun 2021 mendatang, karena harus ada kajian terlebih dahulu sebelum dilakukan penempatan. Upaya itu juga kita lakukan supaya jangan sampai terjadi masalah nantinya pada saat penempatan sebut saja lahan diterima oleh transmigran sudah ada yang punya,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB, Senin (13/1). Dikatakannya, sesuai dengan SK dari Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai kawasan transmigrasi, maka proses penyiapan lahan lokasi baru harus segera dilakukan. Karena harus dilakukan revisi RTSP akhirnya rencana penempatan di Blok Batu Nampar tidak bisa terealisasi untuk tahun ini (2020).

(Suara NTB/ist)

H. Andy Hadianto persiapan pelaksanaan Pelatda PON 2020. Selain melaksanakan pertemuan dengan cabor, pihak KONI NTB ber-

sama Pemprov NTB juga menyiapkan prasarana olahraga guna menunjang kegiatan Pelatda PON 2020. Salah satu upaya dilakukan untuk persiapan Pelatda PON, KONI NTB dengan pihak Dispora NTB telah mempersiapkan tempat pemondokan atlet. Rencananya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun Pemprov NTB di Wilayah Batu Layar, Senggigi Lombok Barat (Lobar) akan digunakan untuk penginapan atlet. Selanjutnya asrama yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram juga akan dipertahankan untuk pemondokan atlet Pelatda PON. Selain penginapan, pihak KONI NTB juga telah memantau kesiapan prasarana olahraga yang ada di Kota Mataram. (fan)

Meski demikian, pihaknya sudah mengusulkan sekitar 200 kepala keluarga (kk) yang akan menempati lokasi baru tersebut. Itu artinya, masing-masing orang akan diberikan lahan sekitar 2 hektar baik itu untuk membangun rumah dan juga perkebunan. Sehingga para transmigran baru ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan angka kemiskinan juga akan mampu diturunkan secara signifikan. Meski lokasi baru yang akan ditempati tersebut dijamin tidak ada lagi masalah baik itu tanah ulayat (adat) maupun masalah lainnya, pihaknya tetap akan melakukan pengecekan ulang terhadap lokasi itu. Mengingat pengecekan terakhir dilakukan yakni di tahun 2010 lalu, itu artinya sudah ada sekitar 10 tahun lokasi tersebut tidak dilakukan pengawasan. “Untuk revisi RTSP kita butuh waktu satu tahun karena harus di ekspos dulu ke Kemen-

terian untuk bisa mendapatkan persetujuan. Sehingga paling lambat di awal tahun 2021 baru akan ada penempatan transmigrasi baru di Blok Batu Nampar tersebut,” sebutnya. Ditambahkannya, terkait dengan warga yang akan ditempatkan di lokasi baru tersebut, pihaknya saat ini tengah mengusulkan ke Pemerintah supaya bisa 80-20. Itu artinya, 80 persen ditempati oleh masyarakat dari KSB sementara sisanya merupakan orang dari luar. Dengan jumlah 80 persen tersebut, pihaknya sangat berharap porsi utama yang akan diberikan bagi masyarakat di desa Talonang Baru sedangkan sisanya akan dipilah lagi untuk diisi oleh tujuh kecamatan lainnya. Sedangkan porsi untuk warga dari luar KSB akan mengambil jatah 20 persen yang disiapkan. Pemkab KSB sengaja mengusulkan supaya daerah penem-

patan didominasi oleh masyarakat lokal, supaya tidak kecemburuan antara masyarakat asli dengan pendatang yang ditempatkan di kawasan transmigran. Kendati demikian, pihak terkait tidak bisa mengintervensi lebih jauh karena masalah itu merupakan hak dan wewenang dari Pusat. Tapi yang jelas 200 KK yang sudah diusulkan ke Kementerian di awal tahun 2019 lalu merupakan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Sekongkang dan kecamatan lainnya yang berada di KSB. “Kita sudah usulkan ke Kementerian PDT terkait jumlah KK yang akan menempati lahan yang kita siapkan itu, tinggal menunggu proses selanjutnya. Kita juga berharap dalam waktu dekat ini sudah ada kepastian waktu sehingga kita bisa langsung mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat penempatan nanti,” tandasnya. (ils)

Dompu (Suara NTB) – Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si, mengakui proses audit investigasi untuk penghitungan kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka masih berlangsung. Dari 50 item bermasalah dalam sejumlah program fisik dan non fisik tahun 2018, baru 47 item rampung dikerjakan. Sisanya masih memerlukan klarifikasi lanjutan pada para pihak terkait. “Masih ada tiga item yang belum selesai, tapi kita tergetkan akhir Januari ini rampung,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/12). Dari ketiga item yang membutuhkan klarifikasi lanjutan tersebut, salah satunya berkaitan dengan rencana pembentukan desa wisata Rababaka. Di mana titik penekanan nantinya pada pihak ketiga selaku pelaksana yakni soal jenis dan sejumlah fasilitas wisata yang akan dibangun. Sementara disinggung temuan awal dari 47 item yang telah rampung di audit, Muhibuddin mengakui adanya indikasi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara tersebut. Akan tetapi, mengingat prosesnya masih berjalan ia enggan membeberkan. “Dari 47 item sudah ada gambaran, nantikan satu kesatuan laporan itu ndak bisa saya laporkan sepotong-sepotong,” jelasnya. Audit investigasi untuk menindaklanjuti permintaan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu ini, tambah dia, lamban dituntaskan bukan karena

(Suara NTB/jun)

Muhibuddin adanya unsur kesengajaan. Tetapi murni akibat banyaknya pihak yang mesti dihadirkan dari puluhan item laporan. Seperti misalnya untuk penerima bantuan sapi, itu terdapat 40 orang yang harus dimintai keterangan satu persatu. Belum termasuk pelaksana proyek fisik, non fisik dan sebagainya. “Yang kelompok sapi saja 40an orang, itu kita panggil satu-satu benar ndak terima sapi. Untuk kepala desa berapa kali ndak tahu, tim yang lebih tahu itu,” tandasnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, gagal memenuhi targetnya menuntaskan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka hingga akhir tahun 2019. Sebagaimana target yang telah ditetapkan. Lambannya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dianggap pemicu utama. (jun)

Mirawan Ingin Pertajam Rekornas Mataram (Suara NTB) Ajang Asian Youth Games akan dihelat di Bogor Jawa Barat (Jabar) bulan April 2020. Atlet atletik PPLP NTB, Mirawan dipastikan ambil bagian mewakili tim atletik Indonesia di event internasional tersebut. Ditemui Suara NTB di Lapangan Lawata Mataram, Senin (13/1), Mirawan mengatakan keikutsertaan dirinya mewakili tim atletik Indonesia di event internasional tingkat pelajar itu sudah pasti. Pasalnya, dia salah satu atlet pelajar terbaik nasional yang sukses meraih medali emas di nomor 400 meter perorangan putra. Tak hanya sukses meriah medali emas, namun di event tingkat pelajar nasional tahun 2019, atlet asal Kabupaten Lombok Utara iu juga berhasil mencatat waktu terbaik nasional pada nomor 400 meter putra, yakni 48.54 detik. “Saya akan dipanggil ikut Asian Youth Games di Bogor bulan April, Soalnya catatan waktu saya terbaik di level pelajar nasional,” ucapnya seraya menambahkan bahwa catatan waktu yang dibuatnya saat meraih medali emas di Popnas 2019 adalah 48.54 detik. Bagi Mirawan tampil di event internasional

tahun ini bakal menjadi yang kedua kalinya. Pasalnya pada awal tahun 2019, ia juga berhasil meraih medali perak untuk tim Indonesia lewat nomor tim estafet 4x400 meter putra di Asian School Games di Jawa Barat (Jabar) tahun 2019. Lanjutnya, keikutsertaan dirinya di Asian Youth Games tahun 2020 nanti diharapkan akan lebih baik lagi. Pasalnya, selain turun di nomor estafet 4x400 meter putra, ia juga ingin turun di nomor 400 meter putra perorangan. Tampil di nomor 400 meter nanti, Mirawan bertekad akan membanggakan nama bangsa Indonesia. Pasalnya dia punya ambisi ingin kembali mempertajam rekornas pelajar yang dipegangnya saat ini. “Yang pasti target saya ingin mempertajam rekornas saya. Mudahmudahan saya bisa,” harapnya. Untuk merealisasikan target tersebut, Mirawan akan terus berusaha mempersiapkan diri lebih baik lagi. Sebelum dipanggil Pelatnas, saat ini dia menjalani latihan di Lintasan Atletik Lawata Mataram dan Lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram. (fan)

Mirawan

(Suara NTB/ist)

Selasa, 14 Januari 2020


SUARA NTB

Selasa, 14 Januari 2020

Pemda Dinilai Gantung Masalah Aset Jagaraga Giri Menang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) diminta agar bertindak tegas menertibkan aset di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan. BPKAD jangan sekadar gertak sambal melakukan penertiban aset tersebut. Pasalnya, setelah mengirimkan surat perintah (SP) pertama sebulan lalu, sampai saat ini belum ada lagi SP kedua. Langkah tegas pemda diperlukan agar warga tidak terombangambing dalam ketidakjelasan. Perwakilan warga di Dusun Tegal, Herman mempertanyakan kejelasan penanganan aset. Sebab sejak awal BPKAD berjanji menindaklanjuti proses penertiban aset diDesaJagaraga.“Sayanilailemah BPKAD, karena SP pertama dikeluarkan, lalu sebulan lebih sampai saat ini belum ada lagi surat peringatan kedua. Masyarkat yang jadi gelisah, kasian masyarakat digantung,” tegas Herman. Dengan

ketidakjelasan langkah Pemda ini, masyarakat di bawah menjadi gelisah tidak menentu karena menunggu seperti apa keputusan pemda dalam persoalan ini. Menurutnya, kalau langkah pemda jelas ingin menertibkan seharusnya dilakukan saja. Kalau Pemda beralasan melaksanakan putusan pengadilan, maka gusur dulu. Barulah bagaimana warga diakomodir agar bisa mendapatkan tanah disana. Polanya ini perlu dirumuskan. Namun proses ini lemah,padhal warga berharap ada titik terang. “Jangan sampai warga ini digantung,”jelas dia. Persoalan adanya warga yang mengaku membeli lahan itu perkara lain, seharusnya pemda menertibkan dulu baru mencari formulasi bagaimana solusi terhadap beberapa warga tersebut. Sementara itu, menanggapi hal ini Kepala BPKAD Lobar Fauzan Husniadi mengatakan pihak Pemda tetap melakukan langkah tegas meminta pengosongan lahan terse-

but. Pemda harus melaksanakan itu sesuai prosedur, sebab kalau tidak maka akan menjadi masalah. “Kami tetap minta lahan itu dikosongkan karena kalau ndak, akan menjadi masalah,” tegas dia, sembari Pemda mencari solusi terbaik. Ada beberapa solusi yang perlu dikonsultasikandengandewandan pihak penegak hukum. Pihaknya

HILANG HLG STNK R4 NISSAN TERRANO DR.1469 AZ NOKA/NOSIN : WND21F50162/Z24-956326Y AN.SRIWATI MORGAN HLG D’SKTR JL.GAJAH MADA JEMPONG HLG STNK R2 HONDA DR.3943 CG NOKA/NOSIN : MHIJF8117DK958484/ J F 8 1 E - 1 9 5 2 2 7 6 AN.PELAPOR HLG D’SKTR KAMPUS MUHAMMADIYAH MATARAM

akanmemintalegalopiniondandiskusikandenganDewanuntukmencari solusi terbaik. (her)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6993 HV NOKA/NOSIN : MHIJFD111FK496999/JFD1E1486192 AN.ANAS USMAN HUSNUDDU’A HLG D’SKTR JL.SURANADI –NARMADA/ JL.A.YANI NARMADA

Halaman 12

HILANG

HILANG

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA DR.5338 AZ NOKA/NOSIN : MHIJB51125K062833/JB51E1066111 AN.RAIS DJAMALUDDIN HLG D’SKTR EPICENTRUM MALL KEL.PUNIA KEC.MATARAM KOTA MATARAM

HLG STNK R4 TOYOTA AVANZA DR.1241 CD NOKA/NOSIN : MHFFMRGK34K032448/DA48352 AN.DRS.COK RAI SUDARSANA HLG DIJALAN RAYA GIANYAR

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

HLG BPKB R2 YAMAHA DR.3867 HF NOKA/NOSIN : MH328D30CBJ563185/28D2562864 AN.ZAITUN HASANAH HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM

TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

HLG STNK HONDA R2 DR.5703 EC NOKA/NOSIN : MHIJBK11XKK591280/JBK1E1587655 AN.BAIQ RAHMAYATI HLG D’SKTR PANTAI NIPAH LOMBOK UTARA MENUJU KOTA MATARAM

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809


SUARA NTB

Selasa, 14 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13


SUARA NTB Selasa, 14 Januari 2020

OPINI

Halaman 14

Dampak Sosial Korupsi Antisipasi Bertambahnya Orang Miskin RENCANA kenaikan harga rokok, rupanya membuat Pemda cukup terusik. Pasalnya, rokok tidak hanya menjadi konsumsi orang kaya, tapi juga masyarakat miskin. Kenaikan harga rokok ini dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di daerah ini. Sebuah lembaga penelitian menyebutkan konsumsi rokok di Indonesia, 19,2 persen dari kalangan orang miskin. Fakta lainnya, membeli rokok ini juga ternyata menjadi kebutuhan keempat masyarakat setelah makanan, pendidikan dan perumahan. Pemerintah resmi menaikkan harga rokok seiring penetapan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 tentang tarif cukai hasil tembakau, keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Kenaikan tarif cukai rokok terbesar ada pada jenis rokok Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 29,96 persen. Untuk cukai rokok jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) naik sebesar 25,42 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) 23,49 persen dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) 12,84 persen. Berdasarkan data Pemprov NTB, jumlah masyarakat miskin di NTB pada Maret 2019 sebanyak 735.960 jiwa. Rokok kretek filter menjadi penumbang terbesar kedua pembentuk garis kemiskinan makanan setelah komoditi beras. Sedangkan sektor perumahan menjadi penyumbang terbesar pembentuk garis kemiskinan non makanan. Kontribusi rokok pembentuk garis kemiskinan di pedesaan sebesar 8,83 persen. Sedangkan di perkotaan kontribusinya sebesar 11,95 persen. Sementara beras, kontribusinya sebagai pembentuk garis kemiskinan di pedesaan sebesar 27,65 persen dan perkotaan sebesar 21,41 persen. Tetapi dampak kenaikan harga rokok ini juga diprediksi akan berdampak terhadap petani tembakau. Sebagaimana diketahui, NTB merupakan salah satu penghasil tembakau virginia terbesar di Indonesia. Apabila pabrik rokok mengurangi jatah pembelian tembakau, maka akan berimbas kepada petani. Yang perlu dipikirkan alternatif lain untuk mensubstitusikan produk tembakau ke produk lain. Kebijakan ini harus berjalan beriringan. Jangan sampai membatasi tanaman tembakau tetapi tak ada alternatif lain. Produk lain yang setara, punya nilai ekonomi yang tinggi seperti tembakau. Mengantisipasi bertambahnya orang miskin, Pemprov NTB sudah mulai memikirkan langkah-langkah strategis. Salah satunya melibatkan kampus dalam memberantas kemiskinan. Pemprov NTB melakukan terobosan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan menggandeng perguruan tinggi. Mulai tahun ini, Pemprov melalui Dinas Sosial NTB menerjunkan 900 mahasiswa ikut memberantas kemiskinan dari desa. Sebanyak 90 desa miskin yang ada di Pulau Lombok menjadi sasaran 600 mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Mahasiswa menggali potensi dan sumber daya di desa yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan desa miskin di 90 desa miskin yang ada di Pulau Lombok. Langkah ini diyakini akan berkontribusi terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan dengan adanya gelombang besar mahasiswa yang diterjunkan ke desa-desa miskin di NTB. Pelibatan ribuan mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, harus disiapkan konsepnya ketika mereka berada di lapangan. Bila perlu, sebelum mahasiswa diterjunkan ke desa-desa banyak masyarakat miskin, harus diberikan pelatihan terlebih dahulu. Dengan menggerakkan mahasiswa ikut memberantas kemiskinan, maka Pemda akan terbantu dari sisi SDM. Pasalnya, selama ini Pemda memiliki SDM yang sedikit. Mahasiswa merupakan SDM yang sudah siap diterjunkan untuk membantu Pemda menyelesaikan persoalan kemiskinan. (*)

AAT ini korupsi bukan hanya berputar di level birokrasi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten melainkan sudah mulai menjangkiti pemerintah desa dan dusun. Laku korup sebetulnya bisa tercium sedari merumuskan program kerja, menyusun anggaran hingga pelaksanaan program. Menjalarnya korupsi semakin mencemaskan ketika berpengaruh terhadap kehidupan sosial orangorang desa. Kajian Syed Hussein Alatas menunjukkan bahwa perkembangan korupsi seperti memperlihatkan bagaimana akarakar korup menghunjam kuat dan berkesinambungan dengan faktor sosial sebelumnya. Korupsi menjangkiti pelbagai bidang sosial; pranata dan praktik-praktik lain. Keduanya sama-sama menjadi sumber terjadinya korupsi. Perkembangan korupsi saat ini bagi Alatas merupakan akibat dari perilaku korup terdahulu yang pada akhirnya merembet lebih lanjut dan mempengaruhi korupsi di masa mendatang. Korupsi sebagai sebab rusaknya hubungan sosial bila dilihat dari gejala-gejala yang tampak di tengah masyarakat. Perilaku korup bukan hanya berdampak secara institusional seperti di tatanan pengelola negara, daerah atau pemerintahan desa. Korupsi juga berdampak dalam perilaku sosial yang dapat mempengaruhi hubungan antar seseorang atau suatu kelompok. Bedanya, yang pertama dilakukan oleh orang atau kelompok yang memiliki akses birokrasi sedangkan yang kedua dapat dilakukan oleh siapun yang tak bisa menghindar dari jebakannya. Korupsi di level terbawah salah satunya dipengaruhi oleh adanya anggaran berjumlah besar yang diperuntukkan bagi desa. Potensi kepala desa dan kepala dusun untuk melakukan tindakan macam itu lebih terbuka dari sebelumnya. Ini dibuktikan misalnya dari jumlah kepala desa yang ketahuan melakukan tindakan korup. Untung misalnya ada kesadaran masyarakat untuk mengambil sikap. Di beberapa tempat, alih-alih demikian, kelompok elit desa malah terjebak dalam hal serupa. Itu sebabnya dalam kon-

Oleh: Mohamad Baihaqi Alkawy (Mahasiswa Magister Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN Yogyakarta) testasi pemilihan kepala desa hingga kepala dusun tak jarang politik uang (sogokan) dilakukan secara massif. Kemenangan kandidat diukur dari berapa jumlah modal yang dikeluarkan untuk membayar suara per kepala. Tak hanya itu, dampak perilaku korup yang lebih berbahaya bisa dilihat dari rendahnya tingkat kepercayaan antar sesama. Interaksi sosial berjalan dengan penuh perhitungan: “saya beri dan saya dapat�. Dengan kata lain segala tindakan diukur dari bayaran. Hubungan kuat antara kehidupan sosial dengan perilaku korup berpilin satu sama lain. Korupsi yang tampak saat ini adalah akibat dari lemahnya sistem dan manusia yang tak bertanggungjawab. Sistem yang buruk terjadi bilamana dalam proses sosial terbangun sebuah kesepakatan yang tidak sehat, yaitu kesepakatan antara oknum tertentu dengan menyisipkan kepentingan masingmaisng. Ikatan sosial yang telah terbangun sekian lama kini menunjukkan wajah lainnya. Sistem sosial-masyarakat sudah bergeser akibat adanya mekanisme institusional yang turut mengubah watak masyarakat. Pada titik itulah gejala korupsi seperti penyogokan, pengangkatan keluarga sebagai petugas desa, sikap saling tidak percaya antar masyarakat menjadi tinggi. Gesekan sosial pun berpotensi mengemuka saat kondisi institusi mulai lemah. Pengaruh Masuknya Modal Buruknya sistem disebabkan karena lemahnya integritas individu. Faktor yang sangat mempengaruhi individu antara lain keinginan dan kebutuhan untuk hidup mewah demi berbeda dengan yang lain. Ambisi hidup mewah diperparah dengan situasi di mana pada titik tertentu status sosial seseorang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas barang belanjanya sehari-hari. Tingkat kepercayaan antar sesama yang telah menjadi modal kuat nyaris sulit dijumpai. Oknum-

RADIO

oknum yang memperoleh akses kekuasaan baik dalam pemerintahan maupun di lingkup swasta kerap menyeleweng dari keinginan masyarakat. Kalau korupsi dilihat sebagai virus yang menjalar dalam kehidupan sosial (epidemi) maka untuk memotongnya perlu menata kembali sistem sosial kita. Tapi apa daya, ikatan sosial yang didamba-dambakan ternyata telah digoyahkan oleh modal. Ikatan sosial luntur, gotong royong dirusak oleh kepentingan elit lewat istilah partisipasi semu. Sistem sosial yang telah terbangun lama dengan mudahnya direduksi secara perlahan. Nilai-nilai yang mendorong terwujudnya bentuk ikatan sosial dikemas sesuai kepentingan masing-masing pihak. Lalu bagaimana menghadapi perubahan sosial macam ini? Di permukaan, pergeseran sosial akan tampak dari pola interaksi yang sudah mulai berubah menjadi transaksi. Ikatan kekerabatan yang telah terbangun lewat gotong royong berubah menjadi kekuatan modal dan upah. Salah satu contoh misalnya dalam menggarap sawah awalnya dilakukan lewat sistem gotong royong dan balas jasa (besiru), kini sudah mulai bergeser ke sistem upah. Dalam membangun rumah, awalnya dikerjakan lewat sistem gotong royong kini jam kerja sudah dihitung per hari. Dulu, tak butuh waktu lama, rumah akan berdiri megah tanpa membutuhkan banyak biaya dari tuan rumah. Kini akumulusi untung-rugi semakin tinggi. Dalam bekerja, seseorang akan melihat jumlah gaji per kepala. Sistem boirokrasi desa pun memfaatkannya untuk kepentingan politis. Itu sebabnya institusi pemerintahan terbawah seperti kepala dusun sudah tidak lagi dipilih lewat jalur musyawarah mufakat dengan mengandalkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kini kepala dusun umumnya dipilih lewat voting. Dengan begitu salah seorang calon kepala dusun akan berupaya mempengaruhi masyarakat lewat begaram cara. Baik memperkuat ikatan sosial maupun meningkat-

kan jumlah finansial. Muncul dan berkembangnya oknum-oknum baru yang melihat masyarakat sebagai objek dimulai dari situasi ini. Pada situasi semacam itulah, sebuah sistem birokrasi bergerak. Sistem yang dijalankan dalam situasi demikian membuka ruang bagi pelaku rasuah. Akhirnya korupsi tidak hanya tertanam dalam watak melainkan juga berkembang menjadi laku dan kebiasaan sehari-hari. Hal itu mempersubur tumbuhnya calon-calon koruptor yang lain. Bila begini, dapat lihat bagaimana korupsi itu bekerja. Di permukaan orang-orang desa yang pada awalnya memegang teguh ikatan kekeluargaan, secara bertahap berubah mulai dari individu yang satu ke individu yang lain. Individu itu berada dalam sistem yang buruk. Waktu terus bergerak dan situasi demikian menjadi pabrik yang terus mencetak embrio-embrio koruptor yang siap menikam kita.

POJOK Dana rehabilitasi Asrama Haji diduga bermasalah Harus diusut tuntas

*** Tunggakan pajak parkir RSUD dan hotel belum tertagih Dibutuhkan langkah cerdas dan tegas

***


SUARA NTB

Selasa, 14 Januari 2020

Rusman Dibebastugaskan dari Jabatan Kadis Dikbud NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH dibebastugaskan dari jabatannya oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc terhitung mulai tanggal 13 Januari 2020. Surat Keputusan (SK) pembebastugasan tersebut berdasarkan surat pengunduran diri yang diajukan Rusman beberapa waktu lalu dengan alasan merasa tidak mampu lagi sebagai Kepala Dinas Dikbud NTB. Plt Kepala BKD NTB, Drs. H. Adam, MM yang dikonfirmasi Senin (13/1) malam mengatakan SK pembebastugasan Rusman telah terbit, Senin (13/1) kemarin. Selanjutnya, telah ditunjuk Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqon, S.Pd, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB. “Hari ini (kemarin, red) sudah terbit SK penunjukan Plt Kepala Dinas Dikbud, Pak Aidy Furqon. Pak Rusman sudah dibebastugaskan sejak tanggal 13 Januari. Dikabulkan permohonan pengunduran dirinya,” kata Adam. Ditanya alasan pengunduran diri mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB itu, Adam mengatakan sesuai dengan surat pengunduran diri yang diajukan. Rusman merasa sudah tidak mampu lagi menjadi Kepala Dinas Dikbud NTB. “Kalau kita baca karena merasa tak mampu. Namanya Dikbud luas. Kemudian beliau mungkin latar belakangnya. Sehingga beliau, kalau lebih lanjut mengalami kendala. Sehingga keputusan beliau mengundurkan diri,” ungkapnya. Mengenai penempatan Rusman setelah tidak lagi menjadi pejabat struktural, Adam mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Apakah nanti ditempatkan di Dinas Dikbud atau BKD NTB, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Tetapi yang jelas, kata Adam, Rusman akan memasuki usia pensiun pada tahun ini. Selain Rusman, gubernur sebelumnya sudah membebastugaskan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME dari jabatannya, 8 Januari lalu. Pembebastugasan Irnadi juga berdasarkan surat pengunduran diri yang diajukan yang bersangkutan. Karena ingin fokus menghadapi persoalan keluarga yang sedang dihadapi. (nas)

Antisipasi Narkoba Masuk Gili Dari Hal. 1 saat mendatangi Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Menikmati pemandangan sambil gowes bersama BNN Cycling Community, Gde Sugianyar mendekati masyarakat lokal yang sedang beraktivitas di Dusun Gedang Siang, Desa Gili Gede Indah. ‘’Saya di sini untuk mengingatkan kepada bapak- bapak dan ibu- ibu, agar mewaspadai potensi masuknya narkoba. Kenali ciri- ciri narkoba dan pelakunya. Segera laporkan jika ada yang ditemukan mencurigakan,’’ pesan Gde Sugianyar kepada warga, lantas menyerahkan nomor ponsel dalam kartu nama. Pada kesempatan itu, Kepala BNN memberi gambaran aturan yang meringankan bagi pengguna atau pecandu narkoba. Jika datang ke BNN atau instansi penegak hukum melapor diri, tidak akan diproses hokum. Melainkan ditindaklanjuti dengan rehabilitasi atau proses penyembuhan. ‘’Beda dengan ketika ditangkap, maka ancaman hukumannya adalah empat tahun penjara,’’ kata Gde Sugianyar. Mendengar penjelasan itu, beragam respons warga. Ada yang geleng- geleng kepala, sebagian memilih opsi paling ringan, melapor agar tidak dipidana. Ada juga yang perpikir lebih sadar. ‘’Ya, lebih baik jangan pakai narkoba. Kan aman. Ndak perlu dipenjara dan ndak perlu direhabilitasi,’’ ujar Munawir, warga setempat.

Sepakat dengan itu, Kepala BNN mengimbau agar masyarakat benar- benar menjauhi narkoba dengan pola hidup sehat. Dengan kesadaran yang tinggi itu, ia yakin masyarakat Gili Gede akan mudah mendeteksi masuknya barang haram tersebut, selanjutnya berkoordinasi dengan masyarakat untuk langkah antisipasi. Kepala BNN juga mengabarkan keberhasilan pihaknya mengungkap 2 Kg sabu dari warga Aceh. Barang bukti 2 Kg adalah jumlah yang fantastis dan terbesar di NTB, jika dihargakan senilai Rp3 miliar. ‘’Bisa dibayangkan, bagaimana kalau 2 Kg sabu itu masuk ke NTB. Maka 11.820 orang akan menjadi pemakai sabu itu. Sangat berbahaya,’’ katanya. Masyarakat pada kesempatan itu menyampaikan, belum sepenuhnya mengetahui jenis jenis narkoba, termasuk cirri- ciri pengguna dan membaca gelagat pelaku. Mereka berharap BNN turun secara khusus untuk memberikan sosialisasi pencegahan kasus narkoba. Keinginan itu direspons Sugianyar. Agenda, personel dan materi penjelasan disiapkan untuk forum yang lebih resmi dengan warga Gili Gede. Kepala BNN meyakinkan, masyarakat harus diproteksi sejak dini dengan mengenalkan ciri ciri narkotika dan cara mengantisipasi. (ars)

Ujung Tombak NTB Satu Data Dari Hal. 1 saat dikonfirmasi, Senin (13/1). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan pengembangan aplikasi Rudats oleh Diskominfotik NTB dan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Rudats sendiri merupakan proyek perubahan sistem untuk mengakomodir data di kabupaten/kota berbentuk aplikasi digital. Program tersebut sampai saat ini telah diuji coba di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kabupaten Lombok Utara (KLU), dan Kota Bima. Diterangkan Gede, program tersebut ke depan akan dipusatkan di provinsi dengan penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama. Sistem yang sama juga akan ditempatkan di kabupaten/kota untuk kemudian disalurkan hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Diskominfotik tengah mengadakan koordinasi lanjutan dengan BPS NTB untuk program sinkronisasi data tersebut. Mengingat BPS NTB berperan sebagai Pembina PPID Utama . Di sisi lain, Gede menerangkan bahwa salah satu masalah yang berusaha dipecahkan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan hingga di tingkat desa. Untuk mengakomodir kebutuhan data tersebut, kolaborasi dengan program lainnya, yaitu Revitalisasi Posyandu diharapkan bisa menjadi jawaban. ‘’Sistem informasi Posyandu itu juga bisa (membantu) mengakomodir data,’’ ujarnya. Dikonfirmasi terpisah Kepala BPS NTB, Suntono, menerangkan bahwa masalah utama pendataan di NTB saat ini adalah banyaknya data yang tidak sinkron atau berbeda antara yang dimiliki pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. ‘’Misalnya data jumlah siswa atau jumlah

guru, kalau kita jumlahkan seringkali tidak cocok dan tidak pas antara yang dari kabupaten dan provinsi,’’ ujarnya, Senin (13/1). Perubahan data itu bahkan sering terjadi sejak di tingkat desa. Karena itu, pengelolaan data dari tingkat desa menjadi penting diperhatikan untuk mewujudkan NTB Satu Data. “Kita akan coba integrasikan dengan program Revitalisasi Posyandu. Itu nanti jadi ujung tombang pengumpulan data,’’ ujar Suntono. Dalam hal ini, kader-kader Posyandu akan diberikan peningkatan kapasitas berupa edukasi teknik pengumpulan data. Hal tersebut memungkinkan dilakukan mengingat dana desa juga dapat dialokasikan untuk pengumpulan data. Hal tersebut untuk menjawab masalah proses dan tata cara pengumpulan data yang disebut masih sering menghasilkan data yang kurang relevan. “Tidak banyak yang paham bagaimana data dikumpulkan. Mulai dari instrumennya, indikator, definisi harus beres,” ujar Suntono. Mengingat tugas kader Posyandu yang semakin bertambah, Suntono mengharapkan agar besaran insentif yang diberikan bagi kader Posyandu dinaikkan. ‘’Kalau sekarang sekitar Rp150. Kalau bisa dinaikkan karena bebannya juga bertambah, tugasnya jadi ditumpukkan di situ,” ujarnya. Terkait program Rudats, salah satunya bertujuan untuk menjembatani pengambilan data dari desa langsung ke pemerintah provinsi. Walaupun begitu, sebelum mencapai target tersebut penguatan-penguatan di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan masih perlu dilakukan. (bay)

Halaman 15

Kabid Pembinaan Ketenagaan Ditunjuk Jadi Plt Kadis Dikbud NTB Mataram (Suara NTB) – Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., resmi ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB. Aidy menggantikan Kepala Dinas Dikbud NTB, H.

Rusman, SH., MH., yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Dikbud NTB. Penunjukkan Aidy Furqon sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Dikbud NTB melalui Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H.

Lalu Gita Aryadi, M.Si., tertanggal 13 Januari 2020. H. Aidy Furqon yang dikonfirmasi Suara NTB Senin (13/1) malam mengakui adanya penunjukan dirinya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud NTB. Ia menerima surat perintah tugas itu pada Senin sore. ‘’Betul,

Dana Rehabilitasi Asrama Haji Diduga Bermasalah Dari Hal. 1 Catatan ketiga dalam temuan BPK yang diteruskan BPKH itu, pihak UPT diwajibkan menyelesaikan temuan tersebut paling lambat 7 Januari 2020 melalui rekening Bank BTN Syariah. Temuan pengelolaan dana kemaslahatan itu sudah diteruskan ke Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu. Dikonfirmasi terpisah soal temuan BPK yang diteruskan BPKH itu, Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok H. Abdurrazak Al Fakhir membe-

narkannya. Namun temuan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab dia sebagai Kepala UPT perpanjangan tangan Kementerian Agama RI. ‘’Itu kan perusahaan, pihak ketiga, bukan saya. Uangnya kan di pihak ketiga,’’ kata Abdurrazak kepada Suara NTB Minggu (12/1) malam. Temuan BPK itu sudah dilayangkan ke pihak ketiga PT. KJ selaku pelaksana proyek rehabilitasi gedung. Tembusan surat disampaikan ke BPK RI dan BPKH sebagai respons yang dilakukan pihaknya atas temuan itu. ‘’Suratnya sudah kita layang-

kan, BPK sudah tahu,” jawabnya. Temuan tersebut terkait dengan Contract Change Order (CCO) yang tidak dibuat oleh perusahaan sehingga mempengaruhi kualitas proyek.”Dia tidak bikin CCO, salah dia sendiri. Tapi dia siap kembalikan (temuan, red),’’ ujarnya. Pengembalian akan dilakukan secara bertahap, diperkirakan mulai Februari 2020 mendatang. Dia membantah deadline pengembalian per 7 Januari lalu. Melainkan berlaku satu tahun, pengembalian pun sesuai kemampuan perusahaan hingga tuntas. (ars)

Komisi I DPRD NTB Cermati Belanja Terindikasi Tak Wajar Dari Hal. 1 Kemudian juga soal rencana renovasi rumah dinas Ketua DPRD NTB, yang dianggarkan Rp 4 miliar. ‘’Kita akan cermati kembali rencana pengadaan mobil dinas dan pengadaan sarana dan prasarana seperti rumah jabatan. Seperti apa urgensinya belanja-belanja itu, kita akan buka DPA-nya Sekretariat Dewan,’’ tegas Syrajuddin. Menurutnya dari sisi regulasi memang dibenarkan dan bahkan diwajibkan soal pengadaan rumah jabatan dan kendaraan dinas bagi pejabat. Namun terkait hal ini, khusus di DPRD NTB bukan soal tidak disediakan. Menurutnya negara sudah menyediakan rumah dinas dan mobil dinas, sehingga sangat wajar jika penganggaran untuk rumah dinas dan mobil dinas itu dipertanyakan masyarakat di APBD 2020. ‘’Rumah jabatan dan mobil itu wajib, dan itu sudah disediakan oleh negara. Tapi sepanjang yang ada itu masih layak, buat apa diadakan lagi. Karena itulah perlu untuk tinjau kembali. Kita akan lihat seperti apa esensinya,’’ tegasnya. Dalam rangka itu, Komisi I pun akan kembali mengagendakan rapat khusus dengan Sekretariat DPRD NTB. Di sana Komisi I akan mengupas lebih dalam sejumlah item anggaran yang dianggap tak wajar untuk diprogramkan. Setelah itulah baru kemudian Komisi I akan menerbitkan rekomendasinya terhadap sejumlah item belanja tersebut, apakah bisa dilanjutkan atau ditunda dan dialihkan untuk pembiayaan program yang lain. ‘’Kemarin memang sudah kita rapatkan dengan Sekretariat, tapi tidak cukup waktu. Karena itu kami sepakat secara khusus akan rapatkan lagi, bila perlu sampai malam. Kita ingin dalami program-programnya. Kita tinjau ulang, baru kita akan terbitkan rekomendasi Komisi I. Apakah diloloskan atau ditunda,’’ jelasnya.

Ditegaskan Syrajuddin bahwa pihaknya sepakat dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB yang meminta agar pengadaan rumah dinas dan mobil dinas itu agar ditinjau ulang. Karena hal itu bisa mencoreng nama baik lembaga di mata rakyat. Sebab belanja dengan habiskan anggaran besar itu dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya sedang “sakit” pascabencana gempa. ‘’Kita melakukan ini bukan soal ada tekanan atau tidak. Tapi kita harus realistis, di tengah kondisi masyarakat kita seperti ini, dihantam bencana, kekeringan, banjir, gempa kita juga kemarin divisit anggaran, kok sekarang mau belanja yang sangat tidak realistis. Dalam kondisi masyarakat seperti itu kita harus punya empati, prioritas kita adalah masyarakat, sehingga kalau ada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, kenapa tidak itu kita kesampingkan dulu,” pungkasnya. Komisi I Tak Bisa Memveto Sementara Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad menjawab rencana dari Komisi I yang ingin meninjau ulang sejumlah item belanja di Sekretariat Dewan yang nilai anggarannya dianggap terlalu besar. Menurut Mahdi, Komisi I tidak bisa memveto atau membatalkan program yang sudah tercantum di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD tersebut. ‘’Ndak bisa dibatalkan, kecuali dulu memang anggaran Setwan itu dibahas di Komisi I. Sekarang ndak bisa. Kalau pimpinan bilang eksekusi, ya dieksekusi. Karena anggaran dan program itu sudah di Perda-kan. Dan program itu sudah disusun sesuai regulasi, dan harganya segitu, yang penting kita tidak langgar aturan,’’ tegasnya, Senin (13/1). Dijelaskan Mahdi, bahwa berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD NTB yang baru, penyusunan dan pembahasan

anggaran Sekretariat DPRD tidak lagi dilakukan oleh Komisi I. Melainkan dilakukan oleh Pimpinan Dewan bersama Setwan. Sehingga soal kebijakan anggaran dan program di Sekretariat, tidak bisa diutak-atik lagi oleh Komisi I. ‘’Komisi I hanya mengevaluasi program Sekretariat. Di dalam Tatib itu untuk pembahasan anggaran Sekretariat dilakukan pimpinan bersama Setwan dan ditetapkan dalam paripurna. Di dalam tatib itu tidak disebutkan bahwa mitra kerja Setwan itu adalah Komisi I, tapi Pimpinan Dewan,’’ jelasnya. Adapun kegiatan rapat Sekretariat Dewan dengan komisi I dilakukan hanya sebagai bentuk penghargaan atas undangan dari Komisi I. Menurut Mahdi jika mengacu pada Tatib yang baru, maka Sekretariat melakukan rapat terkait program dengan pimpinan, sehingga pada dasarnya tidak ada hak Komisi I untuk melakukan evaluasi pada program Sekretariat Dewan. ‘’Kita rapat dengan Komisi I kemarin itu cuma sebagai bentuk penghargaan Sekretariat atas undangan Komisi I, sehingga Setwan hadir dalam rapat Kerja itu. Nanti terkait dengan kebijakan program itu, kita akan rapatkan dengan pimpinan, karena yang melakukan pembahasan itu bukan Komisi I tapi Pimpinan sama Sekwan,’’ tegasnya. Mahdi pun mengingatkan kepada Komisi I supaya kembali kepada Tatib DPRD. Bahwa masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah dibagi apa yang menjadi lingkup tugas dan wewenangnya. Sehingga ia berharap masing-masing AKD tidak bertindak melampaui kewenangannya. ‘’Jangan kita terlalu melampaui kewenangan masing-masing. Komisi punya kewenangan, Pmpinan punya kewenangan, sudah diatur semua dalam tatib. Jangan saling memasuki, jadi ndak ada yang mis komunikasi,’’ pungkasnya. (ndi)

Proyek Dermaga Sebotok Diduga Tak Beres Dari Hal. 1 Dana yang dihabiskan mencapai Rp 8,785 miliar tidak sepadan dengan fisik dan fungsinya. Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perhubungan RI ini semakin jadi sorotan setelah ditemukan kerusakan pada pondasi. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebotok Juraid dihubungi Suara NTB via ponsel menyesalkan pekerjaan pihak rekanan yang terkesan asal- asalan. ‘’Kami sudah melihat langsung. Pondasi induk proyek itu mulai rusak digerus air laut. Padahal belum dua tahun dibangun. Lama- lama terkikis pondasinya,’’ kata Juraid. Dilihat dari konstruksi bangunan, ia curiga bahan bahannya tidak sesuai spesifikasi. “Batu yang digunakan batu sekitar pantai,” kata Juraid kemudian menunjukkan foto- foto awal ketika proyek dibuat. Campuran semen ditengarai tidak berkualitas, karena begitu mudah terkikis air laut. Batu batu jenis coral pantai mulai muncul setelah semen terkikis. Belum lagi soal pemanfaatan dermaga yang jadi keluhan dua tahun terakhir. Kapal barang dan kapal penumpang tidak bisa sandar karena posisi plat dermaga yang terlalu tinggi. Akhirnya ABK seringkali menggunakan sisi dermaga yang lebih rendah untuk sandar kapal. Alih alih untuk perahu, dermaga ini benar benar tidak bisa dimanfaatkan. Belum lagi permukaan dermaga yang dipasang paving block. Lambat laun makin turun dan dikhawatirkan jebol. Kondisi ini akan dibahas

dengan Kepala Desa Sebotok dan perangkat desa lainnya. Mereka akan menyampaikan ke Pemkab Sumbawa agar segera bertindak, setidaknya melakukan antisipasi dengan perbaikan. ‘’Yang jelas kami kecewa dengan anggaran besar, tapi kondisi proyeknya seperti ini, tidak bisa maksimal pemanfaatannya oleh masyarakat,’’ sesalnya. Informasi dari aparat desa setempat, dermaga itu akan jadi penunjang program nasional pengembangan potensi laut dan darat dengan koneksi tiga destinasi wisata dunia, yakni Saleh, Moyo dan Tambora atau disingkat Samota. Keberadaan dermaga akan memangkas jarak dari Tambora, Calabai, Badas, Moyo. Dalam waktu normal menghabiskan waktu tujuh sampai delapan jam. Dermaga Sebotok Sudah Clear Sementara informasi yang diperoleh, pembangunan Dermaga Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas sudah dituntaskan tahun 2017 lalu. Namun pascapengerjaan, sempat mendapat sorotan warga karena adanya beberapa kerusakan. Terhadap hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa sudah melakukan pengecekan dan memastikan perbaikan sudah dilakukan sejak lama. Kepala Dishub Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si membenarkan hal tersebut. Diungkapkannya, Dermaga Sebotok dikerjakan pada tahun 2017 melalui DAK afirmasi Kemendes PDT dengan anggaran sekitar Rp 8,7 miliar. Pembangunannya sudah diselesaikan dan sudah dimanfaatkan. “Itu

sudah clear pembangunannya,’’ jelasnya, Senin (13/1). Pihaknya mengakui sempat adanya kerusakan di Dermaga Sebotok. Yakni kerusakan pada cosway sebelah kanan dermaga dan paving blok. Cosway terkikis karena terjadi banjir saat curah hujan yang tinggi saat itu. Namun laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Pihak kontraktor pelaksana sudah melakukan perbaikan dengan menghabiskan anggaran Rp 20 juta. Perbaikan diakuinya dilakukan pada saat masa pemeliharaan. ‘’Cosway sebelah kanan yang dipersoalkan betul memang ada jebol sedikit terkikis akibat banjir. Itu sudah diperbaiki oleh kontraktor pelaksananya menghabiskan anggaran Rp 20 juta. Termasuk paving blok sudah diperbaiki,’’ jelasnya. Selain itu, lanjutnya, PPK juga sudah turun melakukan pengecekan. Begitupula Inspektorat juga melakukan pengecekan, dan tidak ada masalah terkait Dermaga Sebotok. Sehingga sampai saat ini dermaga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Artinya Dermaga Sebotok sudah clear, tidak ada masalah dan dimanfaatkan. ‘’Karena ada laporan, PPK sudah turun, tidak ada masalah. Inspektorat pun sudah turun mengecek tidak ada masalah Dermaga Sebotok. Pengecekan dilakukan tahun 2019 lalu. Laporan ini (kerusakan) adalah laporan dulu. Itu sudah lama, dan sudah pernah hearing di DPRD. Kondisi sekarang sudah diperbaiki. Itu diperbaiki masih dalam tahap pemeliharaan. Sudah clear,’’ pungkasnya.(ars/ind)

tadi jam 5 (pukul 17.00 Wita) saya terima Surat Perintah Tugas tersebut,’’ ujar Aidy mengakui. Ia mengatakan, akan menjalankan amanah tersebut secara maksimal untuk kemajuan pendidikan di NTB. Aidy juga memohon dukungan para guru, kepala sekolah, pengawas, dan keluarga besar Dinas Dikbud NTB serta masyarakat. “Untuk membanggakan NTB melalui pendidikan dan kebudayaan,” katanya. Di surat perintah tugas itu tertulis, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas, di samping tugas Aidy Furqon sebaga Kepala Bidang Pembinaan Ketena-

gaan Dinas Dikbud NTB, juga sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud NTB sampai dengan diangkatnya Kepala Dinas Dikbud NTB yang definitif. Selain itu, tugas-tugas yang dilaksanakan adalah semua tugas atau urusan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Dinas Dikbud NTB. Termasuk di dalamnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggara APBD dan APBN. Kecuali pengambilan keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. (ron)

Tak Ikut SKD, Pelamar P1/TL Wajib Cetak Kartu Ujian CPNS Dari Hal. 1 dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menegaskan bahwa pelamar dengan status P1/TL yang pada saat mendaftar memilih tidak mengikuti ujian SKD, tetap diwajibkan mencetak kartu ujian. Bagi pelamar yang P1/TL-nya ditolak oleh instansi agar tetap mengikuti ujian terlepas dari pilihan pada saat mendaftar. Untuk pengesahan kartu ujian CPNS, Yus mengatakan khusus untuk Pemprov NTB, pelaksanaannya pada saat tes SKD. Sedangkan untuk kabupaten/ kota, ia meminta agar pelamar menanyakan langsung ke BKD atau BKPSDM kabupaten/kota untuk informasi detilnya. Khusus untuk pelamar CPNS Pemprov NTB, pengesahan kartu ujian dilaksanakan pada saat ujian. Para pelamar yang ikut SKD harus hadir satu jam sebelum ujian. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk pengesahan kartu ujian, registrasi dan pengarahan sebelum pelaksanaan tes SKD. Tahun lalu, untuk Pemprov NTB, ada 29 pelamar CPNS 2018 yang lulus passing grade tetapi tidak lulus CPNS karena kuota terbatas. Tersebar untuk sejumlah formasi, seperti guru matematika, guru fisika, guru kimia, perawat, apoteker, nutrisionis, pranata laboratorium kesehatan, guru teknik instalasi tenaga listrik, ragiografer, asisten apoteker dan bidan. Pendaftar seleksi CPNS 2019 kategori P1/TL diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 23 Tahun 2019. Penjelasan tentang definisi pelamar seleksi CPNS 2019 kategori P1/TL dijelaskan di dalam Lampiran I PermenpanRB 23/2019, huruf B, nomor 21. Isi ketentuan tersebut, P1/ TL adalah peserta seleksi CPNS 2018 yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018. Selain itu, mereka masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir. Pelamar kategori P1/TL adalah peserta seleksi CPNS 2018 dengan nilai hasil SKD me-

menuhi passing grade (sesuai dengan PermenPAN-RB 37/ 2018), akan tetapi dinyatakan tidak lolos usai proses integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan. Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar dalam penerimaan CPNS 2018. Pilihan jabatan dan instansi yang diinginkan pelamar, bisa sama ataupun tidak dengan yang dilamar saat mendaftar seleksi CPNS 2018. Peserta P1/TL mendapatkan peluang menggunakan nilai terbaik antara hasil SKD Tahun 2018 dan SKD 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB dalam seleksi CPNS 2019. Pemprov sudah merencanakan tes SKD rekrutmen CPNS 2019 akan mulai dilakukan 27 Januari mendatang. Pelaksanaan tes direncanakan selama 16 hari dengan jumlah peserta atau pelamar yang berhak ikut SKD sebanyak 7.706 orang. Untuk Pemprov NTB, lokasi tes SKD akan dilaksanakan di Kantor BKD NTB yang berada di sebelah timur kompleks Kantor Gubernur NTB. Diketahui, total jumlah pelamar CPNS 2019 di NTB sebanyak 85.870 orang. Dimana, sebanyak 8.248 pelamar dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi. Sehingga, 77.622 pelamar yang berhak untuk ikut SKD. Dengan rincian, Pemprov NTB sebanyak 7.706 orang, Pemkot Mataram 4.611 orang, Pemkab Lombok Barat 3.879 orang, Pemkab Lombok Tengah 15.336 orang, Pemkab Lombok Timur 11.107 orang. Selanjutnya, Pemkab Lombok Utara 5.807 orang, Pemkab Sumbawa Barat 2.083 orang, Pemkab Sumbawa 7.363 orang, Pemkab Dompu 6.639 orang, Pemkab Bima 9.710 orang dan Pemkot Bima 3.381 orang. Sementara total alokasi formasi CPNS di NTB tahun 2019 sebanyak 3.204 formasi. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Pemkot Mataram 275 formasi, Pemkab Lombok Barat 205 formasi, Pemkab Lombok Tengah 479 formasi, Pemkab Lombok Timur 482 formasi. Kemudian, Pemkab Lombok Utara 237 formasi, Pemkab Sumbawa Barat 105 formasi, Pemkab Sumbawa 342 formasi, Pemkab Dompu 249 formasi, Pemkab Bima 241 formasi dan Pemkot Bima 175 formasi. (nas)

Program Industrialisasi yang Mulai Berproduksi Dari Hal. 1 Dr. Zul berharap, ke depannya usaha industri seperti sektor pariwisata, ayam ras ini dapat lebih berkembang di NTB apalagi dengan enam program unggulan dalam Visi Misi NTB Gemilang yang saling mendukung. Bagi President Commissioner Perkasa Group, Audy Joinaldy, Indonesia Timur memiliki potensi dan peluang bisnis yang sangat besar khususnya untuk perunggasan. Banyak perusahaan integrasi yang melakukan ekspansi dan membangun investasi di daerah. Dikatakannya, Indonesia adalah pasar yang sangat besar untuk telur, susu, dan daging. Seiring pertambahan populasi, Audy optimis permintaan pasar akan terus berkembang. Dengan demikian, secara tidak langsung, permintaan untuk meningkatkan produksi telur, susu, dan daging menurutnya menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu juga akan mendorong pengembangan industri pakan ternak, khususnya pakan ayam. Ia menegaskan, karena tingkat konsumsi daging dan telur yang tinggi, NTB belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan masih bergantung daerah lain. Hal itu diamini Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Ir.Hj Budi Septiani. Menurutnya, kebutuhan telur dan daging ayam harus dipasok dari Bali dan Jawa Timur. Sebanyak 600 ribu butir telur per hari didatangkan dari dua daerah tersebut untuk kebutuhan 30 juta butir telur per tahun. Ia menjelaskan, NTB sendi-

ri punya potensi peternakan unggas yang cukup menjanjikan. Namun belum mampu memenuhi semua kebutuhan telur dan ayam dalam daerah. Hal itu menggambarkan peluang usaha peternakan unggas sangat menjanjikan di NTB. Budi mengajak para pengusaha memanfaatkan peluang tersebut dan mau mengembangkan investasi di Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Di samping investor dari luar, ia juga yakin para pengusaha dan peternak lokal bisa mengambil alih peluang itu. Pemerintah daerah didorong agar kabupaten/kota mengembangkan peternakan unggas setidaknya dapat memenuhi kebutuhan telur dan daging ayam di daerah sendiri. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, populasi unggas di NTB per 31 Desember 2018, populasi ternak unggas mencapai 48,6 juta ekor. Terdiri dari 782 ribu ekor ayam kampong, 5,5 juta ekor ayam pejantan, 3,2 juta ekor lebih ayam petelur dan 39,1 juta ekor lebih ayam pedaging. Sementara data tingkat konsumsi protein daging unggas, telur maupun sapi sepanjang tahun 2018, konsumsi daging ayam beku 45.906 Kg, daging sapi beku 215.759 Kg, daging kambing beku 500.000 Kg, dan telur ayam ras 30.501.650 butir setahun. Sementara konsumsi daging sapi olahan 39.930 Kg, daging ayam olahan 73.397 Kg, jeroan 1.500 Kg, daging bebek beku 4.800 Kg. Juga dalam bentuk butter cheese atau keju 28.800 Kg, susu 144.160 Kg, dan olahan susu atau yogurt 2.209 Kg. (r)


Selasa, 14 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Warga Pondok Perasi Datangi BPN Minta Kejelasan Sertifikat Tanah

Mataram (Suara NTB) Puluhan warga RT 08 di Lingkungan Pondok Perasi mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram, Senin (13/1). Mereka meminta kejelasan kepada pihak BPN Kota Mataram atas kejelasan kepemilikan sertifikat tanah lahan sengketa seluas 53 are di Pondok Perasi yang dimiliki ibu Ratna Sari Dewi. Bersama aliansi Forum Warga Pondok Perasi, warga Pondok Perasi mendatangi kantor BPN untuk mempertanyakan legalitas penerbitan sertifikat tanah di RT. 08 Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Warga menuntut BPN kota Mataram tak menerbitkan sertifikat secara sepihak. “Kami menganggap bahwa sertifikat tersebut cacat hukum. Dari awal proses verifikasi pembuatan sertifikat tanah itu tidak jelas. Dari itu kami meminta pihak BPN kota Mataram memverifikasi penerbitan sertifikat atas kepemilikan sertifikat itu,” kata salah satu warga Pondok Perasi yang ikut dalam aksi, Amrullah. Sekaligus sebagai koordinator aksi, Amrullah menjelaskan, BPN Kota Mataram harus

membuka data asal muasal penerbitan sertifikat tanah di lahan RT 08 Linkungan Pondok Perasi. Sebab, menurutnya sertifikat nomor 1508 dari PPAT kecamatan Ampenan pada tahun 1988 itu cacat hukum. “Sertifikat itu gagal secara hukum. Pada tahun 1988 itu kepemilikan tanah atas nama Lalu Arfah. Atas izin beliau kami boleh menempati lahan tersebut. Pada waktu itu camat Ampenan dan BPN melalui surat penangguhan, kami boleh tinggal di sana. Kenapa sekarang kami digusur,” kata Amrullah. Setelah balik nama kata Amrullah, sertifikat nomor 1508 itu balik nama ke Bapak Simbara dan pada tahun yang sama menjadi sertifikat 1607. Berdasarkan asas jual beli kata dia, kepemilikan sertifikat dengan cara balik nama tidak boleh dilakukan se-

belum adanya jual beli dilakukan. “Padahal aturannya jual beli dulu baru balik nama dan muncul sertifikat. Ini kan terbalik, sertifikat dulu baru jual beli,” pungkasnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPN/ATR Kota Mataram, Imam Sunaryo, mengatakan berkas sertifikat tersebut harus dicari terlebih dahulu. Mengingat, pembuatan sertifikat itu dalam waktu yang sangat lama. “Untuk itu kita butuh waktu panjang untuk meneliti dan mencari dokumen-dokumen dasar terbit sertifikat itu,” jelas Imam. Pada proses pembantukan sertifikat, bapak Sembara telah mengajukan permohonan dengan alas hak dengan dasar penguasaan hak milik. “Setelah dokumen sertifikat itu pada tahun 1988 lalu, baru dilaksanakan pengukuran. Pengukuran itu tentu disandingkan dengan

tanah sandingan di sebelahnya. Termasuk kepala Lingkungan dulu ikut mengukur,” katanya. “Nah dokumen-dokumen persyaratan permohonan (pembuatan sertifikat) itu, ditandatangani oleh kepala Lingkungan pada saat itu. Setelah itu baru bisa didaftar dilaksanakan pengukuran dan diperiksa oleh panita saat itu termasuk BPN,” akunya. Dinilai Imam, karena terbitnya sertifikat cukup lama, BPN kota Mataram akan berusaha mencari dokumen sertifikat paling lama dalam jangka waktu satu minggu. “Kita usahakan mencari dokumen-dokumen itu. Setelah kita temukan nanti, kita akan undang dan kita panggil semua warga untuk menyampaikan dasar terbit sertifikat tanah milik Ratna Sari Dewi itu,” pungkasnya. Kepala BPN ini pun akan menyampaikan kondisi real dari dokumen kepemilikan sertifikat lahan RT 08 di Lingkungan Pondok Perasi tersebut. “Kita harus bersikap netral dalam hal ini, kita berdiri di tengah harus netral dan memihak kepada yang benar bukan kepada siapapun,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/viq)

DATANGI BPN - Puluhan warga mendatangi kantor BPN Kota Mataram, Senin (13/1) kemarin. Pihak BPN Kota Mataram meminta warga agar menunggu pencarian berkas sertifikat kepemilikan lahan di RT 08 Lingkungan Pondok Perasi dalam jangka waktu satu minggu. Agar, alas hak kepemilikan tanah tersebut jelas.

Pasokan Air Bersih Hambat Investasi Pasar Renteng Mulai Dibangun di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti sejumlah penampungan air (reservoir) PDAM yang tak berfungsi, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan. Reservoir tersebut berada di wilayah Sekotong dan Gunung Sasak Kecamatan Kuripan serta di Lembar. Hal ini memicu minimnya suplai air PDAM ke sebagian besar wilayah di setempat. Bahkan untuk pengembangan lokasi wisata yang potensi di wilayah Sekotongpun masih terkendala sarana dasar air. Investasi parwisata terhambat, akibat investor yang mau berinvestasi mengeluhkan tidak adanya air bersih. Hal ini dipertanyakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris serta para anggota lain akhir pekan kemarin. “Reservoir air PDAM yang ada di Sekotong dan Gunung Sasak dibangun dengan dana miliaran, tapi sampai saat ini tidak bisa dipakai. Apa penyebabnya. Sehingga berdampak terhadap suplai air ke wilayah Sekotong dan Kuripan,” tegas Munawir. Politisi PAN ini mempertanyakan di saat musim hujanpun kondisi reservoir ini tidak ada air. Anggota Komisi II, Abu Bakar yang juga dari dapil Sekotong mengatakan masyarakat di daerah Sekotong sudah lama tak disentuh pelayanan dasar air bersih. “Sebagian besar belum dilayani, saya mau tanya ke PDAM targetnya sampai berapa tahun baru bisa mengairi (menyalurkan) air kesana,” tanya dia.

Kalaupun tidak ada kejelasan tegas dia, pihaknya dan masyarakat bisa mencari solusi alternatif lain secara mandiri. Sebab kondisi terparah dilanda kekeringan saat musim kemarau. Alternatif yang bisa dilakukan kata dia, bisa saja ada pihak ketiga mengebor atau menyuling dan mengalirkan air ke daerah sekotong khususnya di Gili Gede. Seperti pola yang dilakukan di Gili Terawangan. Namun upaya itu tentu dengan pola yang lebih bagus agar tidak bermasalah. Menurut dia, air menjadi kendala satusatunya di Sekotong dalam pengembangan pariwisata. “Kalau air masuk di daerah kami (sekotong) dipastikan akan jauh lebih maju dibandingkan gili terawangan itu,”tegas dia. Anggota Komisi II lainnya, Saeun menambahkan, menyoal hasil survei yang dilakukan PDAM bahwa tingkat kepuasan masyarakat 97 persen puas. Menurutnya luar biasa kalau mengacu survei, namun hal ini bertolak belakang di lapangan. Faktanya, di daerah Sekotong belum menikmati air PDAM secara keseluruhan. Karena saat ini pipa PDAM hanya baru sampai di kantor Camat, belum sampai ke Sekotong bagian barat dan Buwun Mas. “Tidak ansih menyangkut PDAM saja ini, namun banyak hal, seperti di Sekotong pemda berupaya memaksa investor membangun namun kendalanya air. Kalau mereka dipaksa membangun lalu bertanya, air nya mana,” serunya. Jangankan di

Sekotong, di kantor Dewan saja, kata dia, kerap air PDAM ngadat sehingga menganggu aktivitas di Dewan. Sekretaris PDAM, Syahrir Syair menjelaskan terkait reservoir ini tidak mugkin tidak dimanfaatkan kalau selama debit yang ada sampai ke daerah itu tercukupi dengan elevasi dan jarak. Harus dipahami bersama kata dia, untuk mencapai sumber di Sekotong itu berasal dari Lembah Sempage Narmada. Yang berjarak sekian puluh kilometer melewati daerah dengan topografi tinggi. Di satu sisi, reservoir ini wajib dibangun selain untuk produksi untuk pemerataan aliran air, juga berfungsi pelepas tekan. Sama kasusnya

seperti di reservoir di daerah Gunung Sasak. Menyoal kapan air PDAM bisa disuplai menyeluruh ke Sekotong? Menurut dia dalam pemenuhan air masyarakat bukan hanya tugas PDAM namun negara berkewajiban. Salah satu yang dilakukan dibangunnya bendungan Meninting dan bendung sungai Dodokan, diharapkan mampu menyentuh Sekotong. Kalau bendungan ini selesai dibangun tentunya tidak sampai lima tahun air bisa disuplai lebih maksimal ke Sekotong. “Dengan bendungan Meninting dan kali Dodokan, tidak sampai lima tahun bisa terealisasi (air PDAM disuplai) ke Sekotong. (her)

(Suara NTB/her)

TERKENDALA AIR - Keindahan pantai Sekotong namun sayang tak maksimal digarap akibat terkendala pasokan air.

Praya (Suara NTB) Pasar Renteng Praya yang hangus terbakar tahun 2018 lalu mulai dibangun. Pedagang yang masih bertahan di pasar tersebut diminta agar segera mengosongkan area lantaran per tanggal 7 Januari lalu, pembangunan fisik secara resmi sudah mulai dilakukan. “Kami bersama dengan pihak lurah, Pol PP, Disperindag dan pihak terkait lainnya memang sudah sepakat pemindahan pedagang dari tanggal 18 hingga 23 Desember 2019. Seharusnya sudah kosong sekarang. Namun sampai hari ini ada beberapa pedagang yang masih diam di sana,” kata Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman (Bankim) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Baiq Citra Dewi Widiyantari kepada Suara NTB, Senin (13/1). Ia mengatakan, pada tanggal 7 Januari lalu PPK dan kontraktor proyek langsung ke lokasi untuk memulai pekerjaan fisik. Jika masih ada pedagang yang masih melakukan aktivitas jual beli, mau tak mau kontraktor akan memaksa mereka untuk keluar ke lokasi pasar sementara yang berada di sebelah selatan terminal. “ Akan dipasang pagar keliling dan membatasi area proyek khusus untuk yang berkepentingan saja,” terangnya. Adapun jumlah pedagang di sana sekitar 1700. Mereka diminta pindah ke lokasi sementara di sebelah selatan terminal, karena di lokasi tersebut Pemda sudah menyiapkan lahannya. Dinas Perkim hanya menyiapkan lahan relokasi dan menyiapkan fasilitas penunjang seperti saluran drainase dan lain sebagainya. “Sementara siapa yang menempati dimana itu kami serahkan ke asosiasi

pedagang dan Disperindag untuk menangani itu,” ujarnya. Laman www.bpkp.go.id disebutkan, proyek dengan mekanisme pembayaran tahun jamak (multiyears) tahun 2019-2020 ini didanai oleh Kementerian

PUPR dengan nilai Rp145 miliar. Konsep pasar ini adalah Building Information Model (BIM) dan konsep bangunan gedung hijau yang akan tersistemasi sampai ke pemeliharaan dan ramah lingkungan. (ris)

Profile for e-Paper KMB

Edisi Selasa 14 Januari 2020 | Suara NTB  

Headline : Dana Rehabilitasi Asrama Haji Diduga Bermasalah

Edisi Selasa 14 Januari 2020 | Suara NTB  

Headline : Dana Rehabilitasi Asrama Haji Diduga Bermasalah

Advertisement