Edisi Kamis 13 Desember 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 13 DESEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 232 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sinergi Unram-Bank NTB Syariah dan Australia

Sukses Tingkatkan Produktivitas Petani Jagung di Lahan Kering dan Tekan Pengaruh Rentenir Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) dan PT. Bank NTB Syariah didukung Pemerintah Australia sukses mendongkrak produktivitas petani jagung di lahan kering. Dengan program ARISA, hasil produksi meningkat, biaya produksi lebih efisien. Keuntungan jauh lebih tinggi.

ARISA atau Aplied Research and Innovation System in Agriculture adalah sebuah program kemitraan untuk meningkatkan pendapatan petani jagung di

lahan kering. Program ini didanai oleh Pemerintah Australia yang dimulai sejak tahun 2017 lalu di NTB. Sasarannya di Lombok Utara, Lombok Timur dan Sumbawa, berakhir tahun 2018 ini Tim penelitinya diketuai Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M. Sc, Agr., Ph.D. Anggotanya Ir. Sudirman, M. Sc.,Ph.D, Ir. I Wayan Suadnya M. Agr., Ph.D, Ir. Rosmilawati, MS dan Dr. Ir. I Wayan Sudika, MS. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Dari kiri ke kanan, Ir. I Komang Damar Jaya, M. Sc, Agr., Ph.D, Kukuh Rahardjo dan Prof. L. Husni

Ketergantungan Dana Pusat Tinggi

Pemprov Genjot PAD, Perjalanan Dinas Pejabat Diperketat Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa NTB masih sangat bergantung dari dana pusat. Kondisi fiskal daerah yang demikian, justru membuat Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota semakin semangat menggali dan memaksimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ketergantungan NTB terhadap dana pusat sebesar 68 persen.

Kontribusi PAD dalam APBD masing-masing Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota rata-rata sebesar 32 persen.

‘’Memang benar, memang kondisi kita begitu dan banyak provinsi se - Indonesia seperti itu kondisinya. Tapi justru memberikan semangat bagi kita bahwa ke depan harus lebih semangat lagi memaksimalkan semua potensi yang ada,’’ kata Wagub

dikonfirmasi usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Modal 2018 di Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Rabu (12/12) siang.

Wagub mengatakan, Pemprov dan Pemda Kabupaten/ Kota akan terus berupaya

meningkatkan PAD. Sehingga ketergantungan terhadap dana pusat semakin diperkecil.

Dengan kondisi APBD yang dominan dari dana pusat, Wagub mengatakan efisiensi anggaran dilakukan. Supaya anggaran yang terbatas tersebut benar-benar digunakan untuk belanja-belanja yang prioritas. Bahkan perjalanan dinas pejabat ke luar daerah semakin diperketat. ‘’Selama saya dan Pak Gub ada, mereka pergi harus izin

saya dulu. Kalau ndak ada izin saya, ndak boleh pergi. Selama ini mungkin sudah ketat.

Kita lanjutin yang bagus.

Ndak ada kepala dinas ke luar daerah tanpa sepengetahuan saya,’’ tegas Wagub.

Menurutnya, izin keluar daerah hanya akan diberikan kepada kepala OPD jika perjalanan dinas tersebut penting. Artinya, mereka ke luar daerah melakukan perjalanan dinas bukan sekadar pergi tanpa hasil yang jelas. (nas)

Pemeriksaan Belanja Modal

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp1,3 Miliar

TO K O H Tutup Tambang Emas Ilegal Prabu BUPATI Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, SH mengaku khawatir dengan aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Prabu akan berdampak terhadap sektor pariwisata di wilayah selatan.

Untuk itu, ia menegaskan tambang emas ilegal tersebut akan segera ditutup oleh Pemda. ‘’Kita akan carikan jalan keluar terbaik. Kita tutup, itu sebuah keniscayaan. Penutupan itu tidak terlalu berdampak luas kepada masyarakat,’’ kata Suhaili dikonfirmasi usai menerima LHP BPK RI atas pemeriksaan belanja modal dan pengelolaan keuangan desa di Mataram, Rabu (12/12) siang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

TERIMA LHP - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menerima LHP Belanja Modal 2018 dari BPK RI Perwakilan NTB.

H.M. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tunggakan Kerugian Negara

Ibnu Salim

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu belanja modal atau infrastruktur dan pengelolaan dana desa 2018.

Khusus untuk belanja modal Pemprov NTB, BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto mengatakan secara umum ada beberapa temuan. ‘’Pertama, adanya kemahalan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian kekurangan volume pekerjaan, lalu keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan adanya pengelolaan dana desa yang belum sesuai ketentuan yang ada,’’ kata Hery saat penyerahan LHP BPK RI terhadap belanja modal dan pengelolaan keuangan desa di kantornya, Rabu (12/12).

Terkait pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) ditemukan penggunaannya bukan untuk kepentingan desa.

Ada DD dan ADD yang digunakan untuk kepentingan yang lain.

Bersambung ke hal 15

SELAIN menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat NTB juga mencatat temuan kerugian negara dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian sudah melunasi, selebihnya masih menunggak hingga menyisakan Rp17,134 miliar.

Hal itu terungkap dalam laporan akhir tahun Inspektorat terkait progress penyelesaian kerugian negara sejak Januari sampai November 2018.

Total temuan mencapai Rp 51.936.012.442 dan sudah diselesaikan Rp 34.801.194.792. ‘’Sehingga masih ada tersisa Rp 17.134.817.650.

Bersambung ke hal 15

Pemerintah Perbanyak Pilihan dan Model Rumah Tahan Gempa Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan percepatan pembangunan rumah akibat gempa tidak bisa secepat yang diinginkan. Karena ada klausul di Inpres No. 5 Tahun 2018 bahwa rumah yang akan dibangun dengan dana negara itu harus tahan gempa. ‘’Jadi bukan rumah biasa. Nah, agar tahan gempa ini harus melalui serangkaian ujian dari Kementerian PUPR,’’ jelas gubernur dalam akun media sosialnya, yang dikutip Suara NTB, Rabu (12/12) sore kemarin.

Gubernur bersama Kepala BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dan Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT sedang menemui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR kaitan

dengan usulan pilihan rumah tahan gempa model lainnya. Gubernur menjelaskan, alasan Kementerian PUPR cukup hati-hati merekomendasikan model rumah tahan gempa.

Karena tak ada jaminan bahwa gempa sudah selesai dan tak datang lagi. Sehingga, jika gempa datang kembali, rumah yang dibangun sudah teruji cukup kuat untuk berdamai dengan gempa tersebut. ‘’Minimal mengurangi risiko akibat bencana,’’ katanya.

Dikatakan, model rumah yang sudah lulus uji tahan gempa belum banyak. Baru rumah model Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dan Rumah Instan Baja (Risba) yang lulus uji tahan gempa.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

BERTEMU - Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat bertemu Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Rabu (12/12) di Jakarta.

Perbaikan Infrastruktur Akibat Bencana Tunggu Usulan Pemprov PEMPROV NTB mengaku anggarannya terbatas untuk perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana.

Sehingga satu satunya harapan dialokasikan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam catatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, banjir dan tanah longsor di NTB pada 2018 menyebabkan ruas jalan dan jembatan rusak parah.

Dibutuhkan anggaran sekitar Rp120 miliar. Namun karena defisit, harapan sumber anggaran dari BNPB. Kepala BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum menegaskan, mekanisme untuk meminta bantuan anggaran pusat adalah permohonan. Tentu saja, katanya, permohonan itu dilengkapi dengan data titik kerusakan, volume dan data detail terkait kerusakan. ‘’Kita menunggu pengajuan permintaan, baru diteruskan ke BNPB,’’ ujarnya menjawab Suara NTB kemarin.

Karena domain masalah bencana ada di pihaknya, maka data tentu disiapkan juga. Disinkronkan dengan

catatan atau hasil asesmen PUPR. Sementara juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho dihubungi terpisah Suara NTB menjelaskan, untuk pencairan anggaran dari pihaknya tentu ada mekanisme, meskipun sifatnya kebencanaan. ‘’Nggak bisa diajukan langsung diberikan. Ada mekanismenya,’’ jawabnya via ponsel.

Pemprov NTB dan kabupaten/kota disarankannya menyiapkan rencana aksi pada Rehab Rekon (RR) pascabencana gempa maupun banjir serta longsor yang menjadi penyebab jalan serta jembatan rusak. Diketahuinya, rencana aksi itu sedang disusun. Dari perencanaan itu, akan diketahui berapa kebutuhan anggaran dan unit yang akan dilakukan perbaikan total atau pemeliharaan. ‘’Nanti akan diketahui berapa banyak kebutuhan untuk jalan dan jembatan itu,” tandasnya.

Kepala Bidang Bina Marga PUPR, Ir.H. Syahdan sebelumnya mengatakan, Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

Halaman 2

APK Caleg Masih Ditemukan di Zona Terlarang

Libatkan Remaja

Mataram (Suara NTB) Tim terpadu penertiban alat peraga kampanye tengah diuji nyalinya. Pasalnya, zona terlarang atau steril masih ditemukan terpasang alat peraga kampanye (APK).

KERAJINAN cukli di Lingkungan Rungkang Jangkok perlahan mulai ditinggalkan. Tak ada regenerasi yang melanjutkan industri rumahan yang memiliki nilai arsitektur tinggi tersebut.

Perlu pelibatan remaja menghidupkan kembali warisan yang dikenal masyarakat lokal maupun mancanegara tersebut.

Lurah Sayang – saying, Romi Karmin mengakui, kerajinan cukli dulunya menjadi mata pencaharian masyarakat. Industri tersebut tumbuh dan berkembang pesat di tengah masyarakat.

Sejak lesunya perekonomian membuat gairah kerajinan itu turut menurun.

“Kalau dulu memang iya. Sekarang sudah ndak begitu lagi,” kata Romi ditemui Selasa (11/12). Sebagian besar perajin beralih profesi sebagai pengepul barang bekas. Modal tak banyak, tetapi mendatangkan penghasilan cukup besar.

Masyarakat di Lingkungan Rungkang Jangkok memilih pekerjaan itu. Barang bekas diperoleh tak dijual secara mentah, tetapi disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi. “Ndak kayak pengepul di tempat lain. Kalau warga di sana dibuat kerajinan dulu,” jelasnya.

Menghidupkan kembali kerajinan cukli yang telah menjadi salah satu kerajinan khas Kota Mataram, setelah kerajinan emas - mutiara di Sekarbela, butuh kerja keras.

Pihaknya kata Romi, melibatkan remaja dalam kegiatan – kegiatan tersebut.

Kedua, kembali mempromosikan kerajinan masyarakat melalui lomba-lomba. Tak semua remaja memiliki ketertarikan menggeluti kerajinan tersebut. Paling tidak menurut dia, mereka terlibat mensosialisasikan ke masyarakat luar.

Minimnya segmentasi pasar juga jadi penghalang berkembangnya usaha cukli. Oleh karena itu, harus ada intervensi dari instansi teknis maupun lembaga lainnya untuk mempromosikan. “Salah satu BUMN juga memberikan bantuan ke warga,” akunya. (cem)

Tiga zona terlarang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) serta Pemkot Mataram. Yakni, sepanjang Jalan Langko hingga depan Polsek Cakranegara, Jalan Udayana dan bundaran di Lingkar Selatan by pass.

Namun di Jalan Pejanggik atau tepatnya billboard samping eks RSUP NTB dan perempatan Karang Jangkong terpasang baliho caleg.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan, penertiban APK maupun bahan peraga kampanye modelnya secara terpadu oleh tim. Tim telah bersurat 1x24 jam ke peserta pemilu untuk menurunkan APK maupun bahan kampanye mereka.

Hasan mengakui, APK terpasang di samping eks RSUD NTB. Akan tetapi, Panwascam telah menurunkan baliho milik caleg.

“Laporannya siang tadi sudah diturunkan oleh tim terpadu,” kata Hasan dikonfirmasi, Rabu (12/12) siang.

Pelarangan pemasangan APK jelas Hasan, dibagi menjadi tiga. Pertama, sesuai zona. Seperti di Jalan Langko

hingga depan Polsek Cakranegara, Jalan Udayana dan bundaran by pass di Lingkar Selatan.

Kedua, larangan berdasarkan tempat itu seperti tempat ibadah, kantor pemerintahan dan pusat pendidikan.

Ketiga, berdasarkan konten atau isi bahan kampanye. Apakah bermuatan SARA atau tidak. Tiga komponen tersebut telah disampaikan ke peserta pemilu dalam hal ini partai politik.

Panwascam diperbolehkan memberikan imbauan apakah sifatnya tertulis maupun lisan. “Kalau tidak diturunkan oleh parpol maka tim terpadu yang menurunkan,” katanya.

Selama ini sambung Hasan, caleg mengklaim tidak tahu aturan. Bahkan, mereka menuding Bawaslu tidak pernah mensosialisasikan. Kapasitas Bawaslu hanya mensosialisasikan aturan ke parpol. Parpol nantinya yang menyampaikan ke caleg mereka.

Dia menduga parpol tidak masif mensosialisasikan ke calegnya. Atau bahkan, caleg ini yang sengaja tidak mau tahu. “Kita sudah undang parpol sosialisasi. Parpol juga menandata-

(Suara NTB/cem)

ZONA TERLARANG - APK salah seorang caleg dipasang di Jalan Pejanggik, Kota Mataram. Kawasan tersebut seharusnya steril atau zona terlarang pemasangan APK maupun bahan kampanye. ngani fakta integritas,” tandasnya.

Namun demikian, Bawaslu tidak mau tahu dengan caleg. Karena dalam aturan mereka berkewajiban menyampaikan informasi ke peserta pemilu (parpol) bukan ke caleg.

Terkait sanksi Hasan mengatakan, caleg yang melanggar aturan hanya diberikan sanksi administrasi seperti penurunan APK. Kecuali, kampanye dalam masjid baru kemudian dikenakan sanksi pidana. (cem)

Romi Karmin (Suara NTB/cem)

Kecewa Kinerja Pemkot

Dekatkan Anak dengan Alquran Mataram (Suara NTB) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anak Soleh sejak dini membiasakan peserta didiknya dekat dengan Alquran.

Program di sekolah secara rutin digelar mengajari siswasiswi terbiasa hatam quran.

Motivasi terus diberikan untuk mendorong lebih dekat serta anak cinta terhadap kita suci umat muslim tersebut.

Pada Rabu (12/12), peserta didik SDIT Anak Soleh melakukan khotmil quran.

Sebelumnya kata Wakil Kepala Sekolah, Lilik Srihartini, diawali dengan shalat dhuha bersama. Khotmil quran atau hatam quran rutin dilaksanakan dua kali setahun.

Agenda ini digelar usai melaksanakan ujian semester.

Sekolah ingin membiasakan anak dekat dengan Alquran.

“Anak - anak dibiasakan hatam quran. Kalau di sekolah setiap hari belajar,” kata Lilik.

Pihak sekolah menginginkan peserta didiknya selalu dekat

dengan Alquran. Lilik mengatakan, dengan pergaulan saat ini serta ke depannya memiliki tantangan bagi anak - anak.

Minimal mereka telah memiliki pegangan untuk diri sendiri untuk dekat dengan Allah.

Selain sebagai kegiatan rutin tambahnya, tujuan khotmil quran adalah memotivasi anak - anak untuk terus mengaji. Lilik cukup bangga dengan keseriusan anak didiknya bahwa dalam enam bulan telah hatam alquran 7 kali.

DPRD Soroti Proyek Monumen Mataram Metro

(Suara NTB/dok)

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini mengaku kecewa terhadap kinerja keuangan Pemkot Mataram. Pasalnya, serapan keuangan Pemkot Mataram hingga mendekati berakhirnya tahun anggaran 2018 masih sekitar 50 persen lebih. Serapan rendah seolah menjadi masalah klasik di Kota Mataram. Kasus ini terus berulang setiap tahunnya.

Data monitoring dan evaluasi LKPP Kota Mataram dari triwulan I, II dan III serapan keuangan maupun fisik tak pernah sesuai target. Triwulan I target serapan keuangan 18,61 persen, namun realisasi 8,81 persen. Triwulan II, dari target 43,74 persen, serapan 31,39 persen. Dan, di triwulan III dari target 74,46 persen terealisasi 52,27 persen.

Postur anggaran Pemkot Mataram di 2018 sekitar Rp1,5 triliun. Dengan rincian belanja tidak langsung Rp585 miliar. Untuk belanja pegawai Rp520 miliar lebih dan non pegawai Rp64,59 miliar. Sedangkan belanja langsung Rp954 miliar. Belanja pegawai Rp120 miliar dan belanja non pegawai Rp833,63 miliar. Dari belanja non pegawai alokasi belanja jasa Rp481 miliar dan belanja modal Rp352,39 miliar. ‘’Anggaran sudah ada, APBD sudah ditetapkan tepat waktu, apalagi yang ditunggu,’’ kata Zaini kepada Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin. Lain halnya kalau ada force majeure, minimnya serapan anggaran masih dapat dimaklumi. Sedangkan kondisi di Mataram baik-baik saja. Ini menimbulkan keheranan kalangan Dewan.

Ketua Fraksi Demokrat ini menduga, rendahnya serapan keuangan Pemkot Mataram, sangat berkaitan erat dengan kemampuan SDM (Sumber Daya manusia). Zaini menyebut capaian 50 persen hingga menjelang tutup tahun sebagai capaian yang sangat rendah. ‘’Apa sih kendalanya,’’ tanyanya.

Padahal, lanjut Zaini, program eksekutif sendiri yang menyusun berikut mengusulkan anggaran. Namun toh akhirnya mereka juga yang tidak bisa mengeksekusinya. ‘’Ini larinya ke SDM. Apakah tidak ada koordinasi, apakah tidak pernah rapat kinerja,’’ imbuh mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini. Politisi dari dapil Selaparang ini menyayangkan kalau anggaran 2018 ini bakal kembali menjadi Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) pada tahun anggaran berikutnya. ‘’Untuk apa kita bahas APBD tepat waktu kalau begini jadinya,’’ sesalnya.

Termasuk dalam serapan anggaran yang minim ini adalah program pokir Dewan.

Dengan serapan anggaran yang minim ini, tegas Zaini, jelas masyarakat yang dirugikan. (fit) H.M. Zaini

(Suara NTB/ist)

KHOTMIL QURAN - Siswa - siswi SDIT Anak Soleh secara berkelompok melakukan khotmil quran. Ini salah satu dinamika kelas yang dilaksanakan selama dua kali dalam setahun. Biasanya digelar usai ujian semester.

Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram menyoroti proses pengerjaan proyek monumen Mataram Metro kurang transparan.

Proyek di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru senilai Rp1,5 miliar telah diserahterimakan pekerjaanya alias di PHO, tetapi hingga Rabu (12/12) rekanan terlihat masih bekerja.

“Ini artinya tidak transparan,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gde Wiska, S.Pt. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, setidaknya pemilik proyek memiliki dasar menyerahterimakan pekerjaan. Jika rekanan masih bekerja berarti pekerjaan tersebut belum tuntas.

Definisi PHO diketahui bahwa pekerjaan tersebut tuntas.

Artinya, tidak ada lagi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh rekanan. “Kalau PHO kan sudah beres semua. Terus ngapain ada pekerjaan lagi,” kritiknya.

Wiska menegaskan, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura beserta Kepala Bagian Layanan Pengadaan Ir. Moh. Suryadi untuk meminta penjelasan. Dewan juga akan turun mengecek langsung pekerjaan fisik di lapangan.

“Kita akan turun cek ke lapangan. Kadis PU dan Kabag Balap kita panggil dulu meminta penjelasan,” katanya.

(Suara NTB/cem)

DISOROT - Proyek monumen Mataram Metro menjadi sorotan wakil rakyat di Lingkar Selatan. Pasalnya, proyek itu telah di PHO - kan ternyata rekanan masih belum tuntas menyelesaikan pekerjaan.

Wiska tak habis pikir dengan alasan dilontarkan Kadis PUPR. Semestinya, pemilik proyek terbuka saja dengan kondisi rill pekerjaan miliknya. Walaupun di sana ada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kemudian dianggap semaunya.

Sebagai besar proyek fisik PUPR akan dievaluasi. Dan, akan jadi catatan bilamana apa dilaporkan tak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Jangan karena ada TP4D di sana, kemudian semaunya,”

kritiknya.

Pengerjaan proyek monumen di bundaran tahun ini adalah kali kedua. Di tahun 2019 telah dialokasikan anggaran Rp11 miliar untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Terhadap sorotan itu, Mahmuddin Tura dikonfirmasi via ponselnya tak memberikan tanggapan apapun. Pesan dikirim melalui aplikasi what’sApp hanya dibaca saja. Demikian pula ketika wartawan mengirimkan foto pekerja sedang mengerjakan tiang monumen juga tak digubris. (cem)

“Totalnya ada 67 siswa.

Mereka ada yang hattam 1 sampai 7 kali,” sebutnya. Terlepas dari tradisi sekolah mendidik siswa – siswi, juga mewujudkan sekolah ramah anak. Konteksnya bagaimana sekolah memberikan ruang kreativitas bagi siswa - siswi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, khotmil quran di SDIT Anak Soleh

sebagai rangkaian sekolah ramah anak. Artinya, anak berkreativitas dengan keinginan mereka. Sehingga, tidak terus menerus ditempa oleh pelajaran sifatnya menghitung dan lainnya.

“Tapi anak juga diajari agama, kearifan lokal dan lain sebagainya,” kata Dewi. Kegiatan semacam ini biasanya dilaksanakan usai ujian sekolah. Siswa - siswi semangat berkreativitas menunjang prestasi mereka. (cem/*)

Validasi SKB akan Diserahkan ke BKN Mataram (Suara NTB) kan ke masing - masing kabuBadan Kepegawaian dan paten/kota.

Pengembangan Sumber Daya “Panselnas yang menentuManusia (BKPSDM) Kota kan dan mengumumkan nanMataram, belum merilis ha- ti,” jawabnya. Secara keselusil perangkingan seleksi ko- ruhan 615 peserta mengikuti mpetensi bidang yang digelar SKB. Dari sesi pertama hingSelasa (11/12). ga ke empat, tiga peserta diValidasi data hasil seleksi laporkan tidak hadir tanpa akan diserahkan ke Badan keterangan jelas.

Kepegawaian Negara (BKN).

Peserta SKB yang memiliMenurut Kepala BKPSDM ki sertifikat pengajar memiliKota Mataram, Baiq Nelly ki peluang besar lulus menjaKusumawati mengatakan, di pegawai negeri sipil. Seperhasil SKB belum bisa dieks- ti disebutkan Nelly sebelumpos meskipun penilaian sudah nya, ada 15 peserta yang telah otomatis keluar. Data seleksi memiliki sertifikasi pengajar. akan divalidasi ke BKN, baru Praktis, mereka mendapatkemudian diekspos. kan skor 100. Dan, ini diprior“Kita validasi dulu baru itaskan pada seleksi kompediekspos. Kalau sekarang be- tensi bidang. Dan, diintegrasilum bisa,” jawab Nelly kan lagi dari nilai sebelditemui, Rabu (12/ umnya.

12). Hasil dari sele“Prioritasnya ksi kompetensi mereka lolos. Tapi dasar dan seleksi diintegrasikan dulu. kompetensi bidang Passing grade-nya akan diintegrasiaman atau tidak,” kan. Dari hasil inkata Nelly. Skor petegrasi itu kemunilaian SKB 60. Pedian panitia seleserta tetap melalui ksi nasional sistem perangk(Panselnas) peneringan. Nilai imaan calon peSKB dan SKD gawai negeri akan diintesipil mengrasikan oleh geluarkan Panselnas. h a s i l Data tersedefinitif. but akan diSelanjutolah dan hinya diutung baru mumkan selanjutnya dan disdivalidasi erahdan verifikaBaiq Nelly Kusumawati si. (cem) (Suara NTB/cem)

SUARA NTB

Kamis, 13 Desember 2018

Halaman 3

Bidang Pengendalian

Terapkan Sistem Jemput Bola, Konsultasi Ramah ’’Nol Rupiah’’ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan pelayanannya, DPM-PTSP di bawah komando Kepala Dinas, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si digawangi empat bidang.

Bidang Perizinan, Bidang Potensi dan Promosi, Bidang Pengendalian dan Bidang Pengembangan dan Kerjasama.

IDANG Pengendalian, bidang ini memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Diantaranya, penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pengendalian penanaman modal. Penyusunan rencana kebutuhan investasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan pengendalian penanaman modal. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengendalian penanaman modal. Pendataan penanam modal dan beberapa Tupoksi lainnya.

Terkait dengan pendataan penanam modal, Bidang Pengendalian secara cermat melakukan inventarisasi. Bahkan untuk melakukan pendataan, Bidang Pengendalian di bawah komando Kepala Bidang, Baiq Yunita Puji Widiani, ST,M.Si ini, menerapkan sistem jemput bola. Sistem ini diterapkan, untuk mendapatkan data realisasi investasi perusahaan. ‘’Karena ada kecenderungan, investor yang berinvestasi tidak kooperatif. Memang tidak semua (tidak kooperatif). Tetapi ada yang tidak kooperatif, sehingga mengharuskan kami turun langsung ke lapangan

Baiq Yunita Puji Widiani, ST,M.Si

Dra. Nunung Triningsih, MM.

melakukan inventarisasi,’’ ujar Yunita yang dibenarkan Sekretaris DPMPTSP, Dra.Nunung Triningsih, MM. Tak dipungkiri bahwa ada perusahaan yang kooperatif ada juga yang tidak. Jadi izin yang dipegang dengan rencana investasi tinggi. ‘’Nyatanya di lapangan setelah cek lokasi,hanya lahan. Bahkan lahanpun belum ada, apalagi orang atau kantor,’’ katanya.

Sistem jemput bola ini menurutnya sangat efektif untuk memastikan realisasi investasi di lapangan. ‘’Dalam pembinaan sekaligus pengawasan ke lapangan yang kita dilakukan, ada beberapa investasi yang ditemukan ternyata fiktif,’’ katanya. Nunung memberi contoh ketika pengawasan dilakukan ke salah satu lokasi investasi di wilayah Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam permohonan izin disebutkan, akan dibangun fasilitas pariwisata (hotel) di sana. ‘’Ternyata proyeknya tidak ada.

Yang ada lahan kosong dipenuhi semak belukar. Sudah mengantongi izin, mereka belum action. Jangankan proyeknya, pengelolanya saja tidak ada,’’ katanya. Inilah salah satu tantangan yang harus dihadapi Bidang Pengendalian dalam memastikan investasi di NTB. Persoalan lain yang kerap dihada-

pi Bidang Pengendalian, ada oknum investor yang tidak kooperatif melaporkan investasinya. Menunggu penanam modal (investor) kooperatif melaporkan investasinya secara kontinu sesuai aturan yang berlaku, memang tidak mudah. Ada yang tidak paham bahwa setiap penambahan investasi sekecil apapun harus dilaporkan.

Masih ada yang tidak kooperatif, sehingga harus didatangi.

Saat didatangi, kerap juga perlakukan tidak bersahabat yang diterima tim dari Bidang Pengendalian. ‘’Kendala di lapangan banyak kita temui. Kami pernah tidak diterima, bahkan diusir. Namun setelah dilakukan pendekatan, akhirnya mereka (investor) itu memahami langkah pengawasan yang sedang kami lakukan,’’ jelasnya.

Untuk mendapatkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan, selain dengan jemput bola, Bidang Pengendalian juga mengirimkan nota pengingat sebelum masuk priode pelaporan ke alamat email masing masing perusahaan.’’ Juga ada surat teguran sesuai aturan yang berlaku apabila perusahaan lalai dalam mengirimkan LKPM,’’ jelas Yunita.

Jadi untuk mengejar target realisasi yang telah di tetapkan,

Bidang Pengendalian harus kerja keras dan mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan ke perusahaan.

Terkait dengan pengaduan permasalahan investasi atau the botleneck investasi, telah dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang anggotanya dari OPD terkait dengan penanaman modal. Tim ini tugasnya adalah untuk memfasilitasi investor dalam menyelesaikan the botleneck investasi tadi, setelah investor melakukan pengaduan secara resmi melalui Bidang Pengendalian. ‘’Dalam pengawasan kami bersinergi dengan Kanwil Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi Mataram yang tergabung dalam Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Ini terkait dengan keberadaan dan status dan izin menyangkut keimigrasian dari owner PMA . Maupun warga negara asing yang dipekerjakan di perusahaan tersebut,’’ jelasnya, kepada Suara NTB, Selasa (11/12). Dengan BPJS kesehatan, memastikan apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar anggota BPJS kesehatan.

Dalam hal pelayanan, Bidang Pengendalian juga terbuka menerima konsultasi dari para investor.

DPM-PTSP, melalui Bidang Pengendalian menerima konsultasi tanpa biaya. Konsultasi LKPM online dan layanan pengaduan permasalahan investasi yang ramah. ‘’Kami menerima konsultasi secara terbuka.

Dengan ramah dan bebas biaya.

Kami menyebutnya, pelayanan konsultasi ‘’nol rupiah’’,’’ jelas Nunung.

Dengan berbagai langkah dan pelayanan serta pembinaan yang dilakukan DPM-PTSP melalui Bidang Pengendalian, diharapkan, investor yang menanamkan investasinya di NTB usahanya semakin berkembang. Tumbuh dan berkembangnya investasi, tentu berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat menuju NTB Gemilang. (*)

Kepala Dinas PM-PTSP NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si didampingi Kepala Bidang Pengendalian, menerima pengaduan permasalahan investasi,

Bersinergi dengan Kanwil Hukum dan HAM dalam Timpora, pengawasan terkait PMA dan keberadaan orang asing

Optimis Realisasi Investasi Rp14 Triliun NUSA TENGGARA BARAT (NTB) merupakan salah satu surga investasi di Indonesia.

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki daerah ini sungguh berlimpah dan komplit. Keindahan alamnya, kekayaan hasil lautnya, potensi pertanian dan perkebunan serta peternakan juga pertambangannya, lengkap ada di sini.

Potensi yang dimiliki NTB, merupakan modal besar untuk mengundang investor berinvestasi di provinsi ini. Potensi besar itu juga terpantau Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sehingga tahun 2018 ini, BPKM menargetkan realisasi investasi NTB sebesar Rp14 triliun. Bagaimana realisasinya?

Kepada Suara NTB, Sekretaris DPM-PTSP, Dra.Nunung Triningsih, MM didampingi Kepala Bidang Pengendalian, Baiq Yunita Puji Widiani, ST,M.Si mengungkapkan, pertumbuhan investasi di NTB cukup menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya nilai investasi tahun 2018 (hingga triwulan III) jika dibandingkan tahun 2017.

Disebutkan, nilai investasi yang masuk ke NTB hingga triwulan III 2018 mencapai Rp 13,5 triliun. Dengan rincian, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 9,972,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,552,1 triliun.

Realisasi ini meningkat dari tahun 2017 yang mencapai Rp11,28 triliun. ‘’Melihat perkembangan investasi yang semakin baik, kami optimis target BKPM untuk NTB sebesar Rp14 triliun akan terealisasi. Bahkan kami memprediksi realisasi akan melebihi dari yang ditargetkan pusat,’’ Nunung optimistis.

Dilihat dari jenis usaha yang mendominasi investasi di NTB? Yunita merinci, sektor pertambangan dan pariwisata yang mendominasi. Pada periode Januari September 2018, sektor pertambangan/ energi/ listrik mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp. 9,613 triliun. Posisi kedua adalah sektor pariwisata sebesar Rp 2,043 triliun disusul sektor perhubungan/transportasi sebesar Rp 774,953. miliar. (lihat tabel).

Kemudian PMA di NTB berasal dari 37 negara. Realisasi investasi PMA didominasi dari negara gabungan, Singapura, Perancis, Australia dan Korea Selatan. ‘’PMA dengan nilai investasi terbesar berasal dari negara gabungan. Kemudian diikuti Singapura, Perancis, Australia, Korea Se-

Kegiatan pembinaan dan pengawasan ke salah satu PMA di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah

Rapat penyelesaian permasalahan investasi di lokasi salah satu PMA di Teluk Panggang, Sekotong Barat melibatkan OPD terkait

Tabel: Capaian Investasi PMDN dan PMA

lasatan, Tunisia, Belgia dan lainnya,’’ jelasnya. Sebagian besar investasi PMA berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, KLU dan Kabupaten Lombok Barat.

Dilihat dari realisasi investasi di masing-masing kabupaten/kota.

Nunung merinci, pada periode Januari-September 2018, Kabupaten Sumbawa Barat mencapai realisasi tertinggi. Posisi ke dua, Kabupaten Sumbawa. Posisi ke tiga Kota Mataram dan ke empat Kabupaten Lombok Tengah. (lihat tabel). (*)

Kegiatan pendampingan pengawasan dengan Tim Dalak BKPM RI di Proyek Lombok Peaker PT.PLN.Persero Tabel Realisasi Investasi Kabupaten/ Kota

Tabel Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2017 dan 2018

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pembangunan Desa Perang Multidimensi di Zaman Modern KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim Letkol.

Inf Agus Setiandar mengatakan perang saat ini adalah perang multidimensi. Perang di era modern. Hal ini disampaikan Dandim saat menjawab Suara NTB, di sela apel Babinsa Terbesar se Kabupaten Lotim, Rabu (12/12).

Interpretasi sebagian masyarakat diakui sejauh ini masih ada yang menyebut tugas tentara itu selalu berhadapan dengan perang. Perang saat ini tidak lagi linier dengan aksi saling tembak dan adu kekuatan senjata api. Akan teta(Suara NTB/rus) pi makna pertempuran atau Agus Setiandar perang sudah bergeser jelas.

Khusus menghadapi pertempuran bersenjata sendiri sudah ada satuan tempur yang terus latihan dan siap diterjunkan untuk tempur. Sementara bagi pasukan-pasukan loreng yang ada sekarang tidak saja akan mengadapi ke depan kemungkinan akan terjadi gencatan senjata melawan musuh-musuh yang nyata. Akan tetapi saat ini yang dihadapi adalah perang multidimensi yang juga sangat memerlukan langkah antisipatif.

“Sekarang kan bukan perang linear lagi, bukan perang berhadapa-hadapan. Walaupun musuh teorinya ada di mana-mana.

Perang yang kita hadapi saat ini adalah perang ideologi, peran sosial politik, pertahanan keamanan. Ada astagatra, ada delapan matra yang disasar perang modern,” ungkapnya.

Terhadap para aparat TNI AD, sambungnya selalu diingatkan terkait situasi kekinian tersebut. Diakui diperlukan terus upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para aparat TNI. “Upgrade pemahaman TNI AD dan kita menyesuaikan sumber daya manusianya,” terangnya.

Tentara saat ini diakui banyak yang tamatan SMA sederajat. Banyak dari pasukan TNI AD yang meski status pendidikan terakhir SMA sederajat, namun banyak yang pintar. Upaya peningkatan pengetahuan terus dari aparatur TNI AD dirasa sangat penting, sehingga menjadi TNI yang siaga dalam segala kondisi. (rus)

Wabup: Jangan Sampai Tak Libatkan Babinsa

Selong (Suara NTB) Pengalaman selama 13 tahun menjadi Kepala Desa di Bagik Papan coba diitularkan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi saat pertemuan dengan jajaran Komando Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Rabu (12/12) kemarin. Anggota Babinsa diminta bisa dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan desa.

Diakuinya, selama dirinya menjadi kepala desa selalu melibatkan Babinsa sebagai mitra kerjanya. Begitu juga setelah menduduki posisi sebagai wakil bupati, dirinya juga mengingatkan kepada seluruh kepala desa untuk membangun sinergisitas dengan aparat TNI Angkatan Darat (AD) tersebut.

Apalagi, ujarnya, pemerintahannya bersama H. M. Sukiman Azmy, saat ini memfokuskan pembangunan Lotim pada 2019 mendatang. Hal ini sebagai bentuk penjabaran visi misi menuju masyarakat Lotim yang Adil, Sejahtera, dan Aman. Visi misi itu, dimulai dari pembangunan fisik.

Diakuinya, sedikitnya Rp 300 miliar dianggarkan pada APBD 2019, untuk pembangunan sarana seperti jalan, sa-

luran irigasi, serta pembangunan tower air untuk optimalisasi sumber air Tutuk di wilayah selatan. “Ini, sebagai pengejawantahan dari prinsip jalan mulus sepanjang jalan, air mengalir sepanjang tahun, dan listrik menyala sepanjang hari.

Hal itu, sebagai konsep pembangunan Lombok Timur, demi pemerataan pembangunaan yang berkeadilan,” jelasnya.

Selain infrastruktur lanjut Rumaksi, fokus pembangunan lainnya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ini terkait pula melorotnya posisi IPM Daerah ini, dari semua kabupaten/kota di NTB. Bidang kesehatan sebagai salah satu indikator IPM misalnya, pemerintah menganggarkan Rp 15 miliar. Anggaran itu untuk mempersiapkan Puskes-

mas Keruak dan Puskesmas Aikmel menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana bansos Rp 16 miliar, untuk fungsi kesehatan (BPJS), guna mendukung kebijakan pemerintah, meng-cover biaya kesehatan masyarakat miskin.

Sektor pendidikan, sebagai indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM, Pemerintah berupaya mengurangi angka drop out, dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dasar dan menengah bagi seribu anak yatim, Rp5 miliar dialokasikan secara berkelanjutan selama tiga tahun untuk keperluan itu. Tahun 2019 nanti, Lombok Timur mendapat ADD sebesar Rp307 miliar lebih. Belum lagi ADD, yang bersumber dari APBD Lombok

(Suara NTB/yon)

SOLIDARITAS - Aksi solidaritas puluhan wartawan di Kabupaten Lotim, pascadugaan pengeroyokan dan penganiayaan salah satu wartawan di Lobar, Rabu (12/ 12).

(Suara NTB/dok)

H. Rumaksi Padahal, apapun masalahnya akan bisa diatasi ketika melibatkan Babinsa di dalamnya. Bersama dengan aparat yang lainnya, harus satu pikiran dan satu pola sikap. Tugas pokok Babinsa sebagai tentara bukanlah hanya perang. Apapun yang dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan bisa dibantu pelaksanaannya oleh Babinsa. (rus)

Ritel Modern Menjamur, Pelaku UMKM Diminta Bersaing

Wartawan Lotim Gelar Aksi Solidaritas Selong (Suara NTB) Puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (12/12) menggelar aksi di simpang empat Taman Rinjani Selong. Tindakan ini dilakukan sebagai buntut dari dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap salah satu wartawan di Lombok Barat (Lobar). Mereka menyayangkan dan mengecam kasus tersebut, karena profesi wartawan merupakan tugas mulia yang didasari dengan niat yang baik.

Aksi solidaritas yang berlangsung sekitar 25 menit itu diwarnai dengan pelepasan id card, kamera, koran dan atribut dalam liputan ke jalan raya oleh semua wartawan Lotim yang terlibat dalam aksi, baik dari media cetak, media televisi, radio, dan media online serta dari beberapa organisasi wartawan.

Koordinator Umum Aksi, Syamsul Rizal, menegaskan kekerasan terhadap wartawan tak semestinya terjadi. Menurutnya, profesi wartawan menuntut untuk mengetahui dan mengabarkan setiap kejadian untuk kepentingan khalayak ramai. “Kita lakukan aksi ini sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas bagi profesi wartawan. Wartawan butuh dicinta, bukan untuk dianiaya,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Selaparang TV yang turut turun aksi, Widiyanto dalam orasinya manyampaikan kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Lobar tidak semestinya terjadi. Seorang wartawan, menurutnya, di dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik yang melekat pada profesi ini. Maka dari itu, sangat tidak pantas apabila wartawan yang menjalankan tugasnya demi kepentingan publik mendapatkan perlakuan kriminalitas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. “Setop kekerasan terhadap wartawan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Marsoan. Pimpinan media Corong Rakyat ini mengingatkan aksi yang diduga dilakukan oleh pendukung salah satu calon kades diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagian yang lainnya. Calon kades harus siap kalah dalam pelaksanaan pesta demokrasi dan tugas wartawan untuk mencari, meliput, mengolah suatu berita untuk kemudian dipublikasi. (yon)

Timur sebesar Rp 130 miliar.

Sementara Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Letkol Inf. Agus Setiandar mengingatkan kepada seluruh jajaran Babinsa untuk lebih kreatif dalam memberikan ide-ide pembangunan desa. Sebagai tentara, tugasnya tidak saka menjaga teritorial akan tetapi lebih dari itu.

Kehadiran Babinsa di desadesa diharapkan mampu memberikan solusi atas segala masalah yang dihadapi.

Keberadaan Babinsa di desa dinilai sangat efektif sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Di mana seluruh progam pemerintah, 26 kementerian. Di mana semua punya kepentingan melaksanakan program-programnya sampai ke tingkat desa. Semisal, Kementerian Agama yang tidak ada kantornya di desa, maka peran Babinsa bisa menjalankan tugas-tugas Kementerian Agama.

Kepala desa, katanya, tidak perlu risih atau merasa diawasi dengan kehadiran Babinsa.

(Suara NTB/ari)

COBA - Pekerja mencoba mengolah kayu menjadi Wood Pelet di KLU, Rabu (12/12).

Olah Sampah Jadi Pelet, Pemprov Gandeng Warga KLU Tanjung (Suara NTB) Pemprov NTB meresmikan UPTD Industri Hasil Hutan di lokasi pabrik Wood Pelet, Dusun Benteke, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Rabu (12/12).

Pabrik yang mengolah sampah dan limbah itu nantinya akan melibatkan masyarakat Lombok Utara sebagai penyuplai bahan baku.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Setda NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si., mengatakan keberadaan industri hasil hutan akan mendorong kelestarian lingkungan dan ekonomi warga. Dalam menjalankan pabrik Wood Pelet, roda industrinya tidak dapat berjalan sendiri. Melainkan harus ada keterkaitan dengan berbagai pihak. Lebih jauh lagi industri ini harus sedikitnya melingkupi tiga aspek, antara lain ekologi, ekonomi dan sosial.

“Industri hasil hutan harus berasaskan kelestarian dan ramah lingkungan, dapat menyokong ekonomi masyarakat sekitar hutan,” katanya.

Mengatasi permasalahan

sosial seperti mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat, pabrik pelet ini diharapkan optimal. Baik tu melalui serapan tenaga kerja pabrik, maupun pelibatan masyarakat dalam memasok bahan baku untuk kebutuhan industri.

Keberadaan pabrik ini, diharapkan menjadikan masyarakat lebih akrab dengan teknologi dalam skala industri yang sistematis dan dapat memiliki ‘technical know how’, serta mengarah pada terbentuknya pola pikir masyarakat yang lebih dinamis, edukatif dan bersaing secara global.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Provinsi NTB, Madani Mukarom, menjelaskan pabrik industri hasil hutan ini akan menjawab persoalan masyarakat itu. Pasalnya dalam proses roduksinya, pabrik Wood Pelet membutuhkan bahan baku yang cukup besar.

“Pohon Kaliandra sebanyak 900 hektar sudah disiapin.

Karena memang Kaliandra itu adalah pohon yang bagus energi kalorinya. Rantingnya, pohon lainnya juga bisa dipakai,” ujarnya.

Pihaknya akan menghitung

mengenai harga jual beli bahan baku sesuai jenis kayu, baik yang spesifik pada satu jenis maupun kayu campuran, atau kayu campur kertas.

Pemprov NTB akan membuat empat sampai lima model. Namun secara umum, jenis kayu yang paling bagus kualitasnya adalah Kaliandra, kayu Bantengan, lamtoro.

LH sambung Madani, berkepentingan dengan pabrik ini. Di mana, Dinas LH memiliki tanggung jawab dalam memelihara lingkungan.

“Industri ini menghasilkan pelet kayu, nanti bisa untuk kebutuhan bahan bakar tembakau, untuk PLN sebagai menggantikan batu bara. Bisa juga buat bakar ikan dan ubi, karena baranya bagus,” jelasnya.

Ditambahkan, pabrik Wood Pelet akan menghasilkan 500 kilogram per jam. Pabrik ini sendiri akan bekerja 8 jam sehari, sehingga penting bagi UPTD memastikan ketersediaan bahan baku dengan menggandeng masyarakat. “Jadi bahannya tidak hanya kayu saja, bisa juga kertas. Nanti di sana itu untuk meminimalisir sampah, kita campur kertas, ranting kayu dan lainya,” demikian Madani. (ari)

Selong (Suara NTB) Keberadaan ritel modern di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjamur. Bahkan tak terbendung, karena untuk satu kecamatan, jumlah ritel modern mencapai puluhan. Terkait kondisi demikian, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimintai bersaing agar tetap diminati konsumen.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim, Hj. Rasmiah, keberadaan ritel modern yang semakin menjamur sangat berdampak terhadap penghasilan pelaku UMKM, terutama yang letaknya tidak jauh dari ritel modern itu sendiri. Untuk mencegah semakin menjamurnya ritel modern ini tergantung dari komitmen kepala daerah dalam rangka perizinannya yang merupakan salah satu cara untuk memperketat berdirinya ritel modern di Lotim.

Dikatakannya, tidak ada yang bisa melarang siapapun berusaha di manapun, lebih-lebih dalam rangka pasar bebas.

Akan tetapi apapun bentuknya harus ada komitmen pemerintah daerah terutama dalam pemberian izinnya melalui OPD terkait. Dalam proses perizinannya, Hj. Rasmiah berharap ada sejenis awik-awik dari pemerintah desa atau aturan dari pemerintah daerah untuk menyeleksi berdirinya ritel modern ini.

Diakuinya, saat masih bertugas di Dinas Perizinan Lotim, komitmen pemerintah daerah memberikan izin kepada ritel modern ini satu per kecamatan dan itupun betul-betul kecamatan kota.

“Tergantung komitmen kepala Hj. Rasmiah

daerah. Karena kami memandang ini barang mustahil karena semua kita punya peluang untuk berusaha, lebih-lebih dalam rangka pasar bebas,” ujarnya, Rabu (12/12).

Kendati demikian, komitmen dalam rangka mensejahterakan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha kecil yang harus mampu bersaing dengan ritel-ritel modern yang menjamur saat ini. Dijelaskannya, Dinas Koperasi dan UKM Lotim belum lama ini sudah bekerjasama dengan Bukopin dalam rangka mengantisipasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Ia mengajak untuk bagaimana berkomitmen untuk mengembangkan wirausaha baru, terutama dari UMKM untuk bisa bersaing dengan ritel-ritel modern. Salah satu langkahnya yakni dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga ke depan dapat tampil dan bersaing secara sehat serta UMKM dapat bekerjasama dengan mendatangkan produkproduk dari pabriknya langsung.

Hj. Rasmiah mengakui, kalahnya UMKM bersaing dengan ritel modern ini dikarenakan faktor harga, pelayanan serta kebersihan dari produk tersebut yang dapat menarik perhatian konsumen. Terlebih dalam ritel modern itu terdapat segala kebutuhan, sehingga masyarakat dapat berbelanja di satu tempat dengan tersedianya kebutuhan yang lengkap. “Ritel modern ini juga menyediakan harga yang mampu bersaing dengan pelaku UMKM,”jelasnya. (yon) (Suara NTB/yon)

KPU Waspadai Surat Suara Antardapil Tertukar Dana Rekon, KLU Peroleh Tambahan Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan penyempurnaan terhadap DPT, DPTHP-1, DPTHP-2. Hingga memasuki DPTHP-3 yang akan ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 15 Desember 2018 mendatang, jumlah pemilih di Lotim berkurang sekitar 800 orang dari penyempurnaan DPTHP-2 ke DPTHP-3 sebanyak 906.096 pemilih. Selain itu, KPU Lotim juga mewaspadai tertukarnya surat suara antara daerah pemilihan (dapil).

“Tanggal 15 pleno DPTHP3 oleh KPU RI terkait jumlah pemilih. Namun belum diketahui apakah penetapan itu sudah final atau rekomendasi baru lagi. Posisi kita masih menunggu,”ujar Ketua KPU Lotim, M. Saleh dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (12/12).

Dijelaskan M. Saleh, pengurangan terjadi karena adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan penemuan pemilihan ganda. Apabila jumlah DPT sudah final, maka hal tersebut akan menjadi acuan untuk melakukan pencetakan kertas surat suara ditambah dua

persen dari jumlah DPT tersebut yang pencetakannya dimulai pada bulan Januari 2019.

Adapun untuk logistik yang lain, saat ini bilik dan kotak suara sudah terpenuhi. Alat kelengkapan TPS tahun ini dipastikan dapat terselesaikan. M. Saleh mengatakan, yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan pemilu yakni menajemen logistik, karena itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Untuk Kabupaten Lotim, terdiri dari dua dapil, yakni untuk dapil provinsi dan dapil kabupaten/kota terdiri dari 5 dapil. Untuk dapil provinsi, terdapat dua dapil, yakni Dapil 3 di wilayah utara dan Dapil 4 di wilayah selatan.

“Jadi untuk Dapil NTB 3 dan NTB 4 ini surat suara dan jumlah pemilih berbeda. Jadi harus benar-benar dikelola dengan baik.

Kita tidak ingin kasus tahun 2014 kembali terjadi, yakni salah mengirim surat suara, sehingga mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU),” ujarnya.

Untuk itu, keberadaan logistik harus dikelola betul supaya tidak saling memasuki surat suara antardapil, karena antara dapil

yang satu dengan lainnya surat suaranya berbeda. Inilah yang menjadi atensi dari KPU supaya nantinya surat suara yang didistribusikan oleh divisi logistik tidak tertukar. ‘’Sehingga salah satu strateginya yakni membedakan kantong plastik untuk masingmasing surat suara, baik DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan presiden,’’ terangnya.

Selain itu, keamanan dalam proses distribusi juga sangat penting untuk dilakukan pengawasan. Mengingat mulai saat ini hingga bulan April puncak Pemilu 2019, masih terjadi musim hujan, sehingga faktor cuaca juga diminta untuk diperhatikan. Terlebih kotak suara yang digunakan berasal dari kardus yang ketika terkena hujan berpotensi merusak isi dalam kotak suara itu sendiri.

Dalam pemilu 2019, jumlah TPS di Kabupaten Lotim sebanyak 3.893 TPS dengan perekrutan anggota KPPS dimulai sekitar bulan Maret 2019 dengan penggunaan mekanisme yang sama anggota KPPS berjumlah 7 orang dan 2 untuk Linmas.

Mengingat banyaknya TPS di Kabupaten Lotim, M. Saleh

Rp200 Miliar

(Suara NTB/yon)

M. Saleh meminta kepada PPK dan PPS untuk lebih awal melakukan sosialisasi terhadap ketentuanketentuan persyaratan perekrutan anggota KPPS. Di mana hasil evaluasi KPU, persoalan yang ditemukan di KPPS yakni SDM yang kurang, persyaratan masih cukup berat yang hampir sama dengan persyaratan PPKPPS. “Belum lagi nanti Bawaslu merekrut 1 TPS 1 pengawas.

Jadi SDM ini sangat-sangat dibutuhkan,” ujarnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali memperoleh tambahan anggaran untuk keperluan rekonstruksi rumah rusak akibat gempa. Melalui BNPB, pusat mengucurkan sebesar Rp 200 miliar.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., kepada wartawan di Tanjung, mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 200 miliar. Anggaran itu sendiri berada di BRI dan siap ditransfer ke rekening kelompok masyarakat yang sudah terbentuk.

“Pemerintah juga sudah dropkan kembali uang sebesar Rp 200 milliar sekian, dan ini akan kita bagi lagi ke rekeningrekening yang sudah ada,” kata Najmul, Rabu (12/12).

Ia menjelaskan, saat ini Pemda KLU melalui instansi terkait sedang alam proses mengawal pembangunan rumah warga.

Mengingat sebelumnya, sebanyak 13.886 lembar rekening sudah dibagikan kepada masyarakat.

“Dan yang Rp 200 milliar ini nanti tergantung BPBD yang

akan melakukan nanti. Apakah akan melakukan penambahan terhadap tahap kedua yang jumlahnya 25 ribu itu ataukah membuat rekening baru,” sebutnya.

Bupati dalam hal ini, masih mengukur progres di lapangan dalam rangka membagikan dana tambahan kepada warga lain. Ia menginginkan 13 ribu lebih penerima tahap awal bergerak lebih dulu. Mereka setidaknya menjadi referensi bagi kelompok lain yang akan memperoleh anggaran susulan.

“Proses pembangunannya seperti apa, baru kita bagikan.

Memang yang 13 ribu itu jika dikalkulasikan sebanyak, tinggal dikalikan saja 13 ribu itu dengan Rp50 juta, segitu sudah yang terkucur,” sebutnya.

Najmul menegaskan, Pemda Lombok Utara akan memprioritaskan rekonstruksi rumah rusak berat lebih dulu. Dengan pertimbangan, rumah rusak sedang dan rusak ringan akan direhabilitasi sesuai teknis rumah tahan gempa.

Pada prosesnya pun, sambung Najmul, pihaknya tetap melaku-

kan pendampingan. Maksudnya supaya suatu saat ketika proses verifikasi terakhir, rumah mereka masuk dalam katagori rumah tahan gempa. “Melihat kondisi saat ini, saya menginginkan proses rehab rekon ini bisa lebih cepat dari Yogya, kalau bisa (selesai dalam 2 tahun),” imbuhnya.

Artinya, menurut Najmul, pihaknya tidak bisa memastikan bahwa pada 2019 mendatang rehab rekon akan tuntas.

Bisa jadi lebih lama, karena pertimbangan rasional banyaknya jumlah rumah rusak dan besarnya anggaran yang bergantung dari kucuran dana pusat.

Pemda KLU sendiri terus mengundang pengusaha-pengusaha yang bersedia membantu masyarakat membangun rumah dengan dana sebesar Rp 50 juta.

Di sisi lain, pembentukan pokmas akan terus dibentuk untuk kemudian dibuatkan rekeningnya. “Kalau tidak dilakukan juga, nanti pokmas yang akan menunjukkan pembangunan untuk rumah si ini, kan sama saja artinya. Hanya saja siapa yang mau talangi aja ini dulu,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kabupaten Tangguh Bencana KABUPATEN Lombok Tengah (Loteng) berobsesi menjadi kabupaten tangguh bencana. Seiring status NTB dan Pulau Lombok khususnya sebagai pulau yang rentan terjadi bencana. Sebaga tahap awal, Pemkab Loteng sudah membentuk rule model, berupa desa tangguh bencana.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada wartawan, Rabu (12/12).

Saat ini jelasnya, pihaknya sudah membentuk tiga desa tangguh bencana.

(Suara NTB/dok) Masing-masing Desa Aik H. Muhammad Berik, Karang Sidemen serta Desa Kuta Kecamatan Pujut. Ketiga desa tersebut dipilih, karena merepresentasikan tiga jenis potensi bencana. Masing-masing, potensi bencana longsor di Desa Aik Berik. Kemudian potensi bencana erupsi Gunung Rinjani serta potensi bencana banjir dan tsunami di Desa Kuta. “Prinsip dari desa tangguh bencana ini ialah bagaimana mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana. Maupun penanganan pasca bencana,” jelasnya.

Dengan begitu, ketika bencana terjadi diharapkan masyarakatnya sudah siap, sehingga bisa meminimalisir potensi kerugian, baik itu kerugian material, terlebih lagi korban jiwa. Setelah masyarakat juga sudah siap dengan langkah-langkah pemulihan pascabencana terjadi.

“Model-model penanganan bencana maupun pasca bencana di desa tangguh bencana itulah yang ke depannya bisa diaplikasikan oleh desa-desa sekitarnya. Dan, terus berkembang ke semua desa yang ada. Sehingga pada akhirnya nanti, Loteng bisa bertransformasi menjadi kabupaten tangguh bencana,’’ ujarnya.

Di masing-masing desa tangguh bencana tersebut, saat ini sudah ditempatkan fasilitator desa yang sudah dilatih menangani bencana. Fasiliator tersebut kemudian melatih relawan bencana di masing-masing desa dari kalangan pemuda setempat. Untuk selanjutnya relawan tersebut juga memberikan pelatihan di lingkungan sekitarnya tentang tata cara menghadapi bencana hingga penanganan pascabencana.

Jadi memang konsep desa tangguh bencana tersebut lebih pada bagaimana bisa mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat di daerah terkait potensi bencana. Termasuk bagaimana menghadapi bencana serta penanganan pascabencana. “Kalau soal fisik itu, hanya aspek pendukung saja.

Yang paling penting ialah mengubah pola pikir masyarakat,” pungkas Muhammad. (kir)

35 Cakades Petahana Kalah di Pilkades Serentak Giri Menang (Suara NTB) Sebagian besar calon kepala desa (cakades) petahana tumbang pada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang digelar Senin (10/12). Dari 62 cakades petahana yang ikut bertarung hanya 27 yang menang dan 32 lainnya kalah. ‘’Banyaknya kades petahana yang tumbang menjadi fenomena tak hanya di Lobar, namun di daerah lain,’’ ujar Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lobar, Suhamdi, Rabu (12/12).

Menurutnya, dari 62 cakades petahana yang maju, ada 15 petahana yang tidak maju dengan sejumlah alasan. Di Kecamatan Gunungsari, ujarnya, dari 10 desa yang pilkades, hanya 4 petahana yang menang, sedangkan 6 petahana kalah.

Sementara Amir Amrain Putra, calon kades terpilih pada pilkades Bagik Polak Kecamatan Labuapi mengaku heran banyak calon petahana yang kalah. Di Labuapi saja dari 7 desa yang menggelar pilkades, 3 petahana menang, sedangkan 3 lainnya kalah. Sisanya 1 desa calon petahana tidak ikut. Fenomena ini menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi bagi para kades yang sudah mau maju lagi pada pilkades nanti.

Bahkan yang mengherankan dia, di daerah Narmada ada salah satu calon yang dianggap memiliki SDM mumpuni dan track record yang bagus di masyarakat bisa tumbang oleh calon pendatang baru. Di Gunungsari pun demikian, kades yang dikenal aktif turun ke masyarakat juga bisa tumbang oleh calon lain. Menurutnya menjadi kades memang harus sering melihat kondisi di bawah, termasuk menyerap apa informasi di bawah. Selain aktif membantu warga yang memiliki kebutuhan.

Sementara sejumlah pendukung calon kades petahana Desa Kuripan Timur mendatangi Kantor Dinas PMD untuk meminta agar pihak panitia melakukan penghitungan ulang di 4 TPS. Pasalnya, pihak saksi dari cakades petahana menemukan ada surat suara yang belum tercoblos, namun disahkan. Selain itu, ada ditemukan surat suara milik cakades petahana justru masuk ke cakades lain. Para pendukung ingin memastikan semua temuan dengan dilakukan penghitungan ulang.

Cakades petahana, Husni Tamrin mengatakan kedatangannya ke kantor untuk meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang. Karena ada di TPS 5 yang diduga saksi nya diintimidasi, sehingga tidak berani berbuat apa-apa. Di TPS itu ada suara belum tercoblos, namun disahkan. Selain itu, setelah dilakukan penghitungan ulang ditemukan ada sudah suaranya terselip kertas suara di calon lain. “Karena itu kami minta keadilan dari panitia agar dilakukan penghitungan suara ulang di 4 TPS. Masing-masing TPS 4,5,6 dan 7,” tegasnya.

Kasi Pemerintahan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Lobar Suhamdi mengatakan ada tiga desa yang mengadukan permasalahan ke dinas terkait yakni Sedau, Kuripan Timur dan Lembah Sari. Permasalahan yang diadukan beragam, ada terkait pemilih bukan orang setempat.

Selain itu, di Sedau diminta penghitungan ulang di semua TPS, karena selisih suara 5 biji. Termasuk di Kuripan timur juga penghitungan ulang dengan selisih 1 suara. “Kita terima saja dulu aduan ini,” jelasnya. Terkait semua aduan ini akan diterima selama 3 hari dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh majelis Penyelesaian sengketa. Hasil keputusan majelis ini bersifat final dan mengikat tidak bisa banding. (her)

(Suara NTB/her)

DATANGI - Pendukung salah satu cakades Kuripan Timur yang mendatangi kantor Dinas PMD Lobar menuntut penghitungan suara ulang, Rabu (12/12).

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid (2 dari kiri) menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto, Rabu (12/12).

Penyerahan LHP BPK

DD dan ADD Jadi Prioritas untuk Diselesaikan Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Rabu (12/12) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Tahun anggaran 2018, Pengelolaan Keuangan Desa Tahun anggaran 2017 sampai Semester I Tahun anggaran 2018, serta Efektivitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai dengan Semester I tahun anggaran 2018 kepada seluruh Kepala Daerah se-NTB. Untuk Lombok Barat (Lobar), LHP diterima Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Imam Kafali di Aula Gedung BPK RI Perwakilan NTB di Mataram.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, masih terdapat kelemahan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas pen-

gelolaan belanja modal daerah dan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD). “Ada beberapa hal yang dicatat dalam LHP antara lain bendahara desa tidak memungut atau menyetorkan pajak sesuai ketentuan, kemahalan harga atas pekerjaan barang dan jasa, kekurangan volume pekerjaan fisik, pembebasan tanah yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, dan

lainnya,” jelas Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto usai menyerahkan LHP. Berdasarkan hal tersebut, pihak BPK memberikan rekomendasi untuk melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan DD dan ADD. Setidaknya LHP ini diharapkan dapat digunakan dengan baik dalam mengambil keputusan untuk

Kasus Pemukulan Wartawan

Polisi Periksa Saksi dan Terduga Pelaku Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) bertindak cepat menindaklanjuti kasus pemukulan wartawan Radar Lombok Zulfahmi yang terjadi Senin (10/12) lalu. Rabu (12/12) siang, Polres Lobar memangil para saksi dan terduga pelaku sebanyak enam orang.

Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan terkait insiden pemukulan tersebut.

Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah warga Desa Terong Tawah yang dilaporkan, karena diduga terlibat dalam pemukulan. “Kita jalani proses penegakan hukum. Harus dilakukan (pemanggilan),” terangnya.

Mereka yang dipanggil pihak kepolisian berjumlah enam orang.

Mereka diduga melakukan pemukulan Senin (10/12) sore lalu.

Ke enam orang ini dipanggil untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas perbuatannya.

Meski, Selasa (11/12) malam diketahui telah dilakukan upaya mediasi. Di mana warga mendatangi rumah korban untuk meminta maaf atas insiden tersebut.

Namun Heri menegaskan pihaknya akan tetap memang-

(Suara NTB/dok)

Heri Wahyudi gil warga untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih kasus ini masuk ranah pidana murni, sehingga penyelidikan akan tetap dilakukan. “Meski sudah dimediasi kasusnya tidak bisa dicabut. Mereka juga harus menghargai proses hukum,” ucapnya.

Apalagi, pihaknya pun sudah memenuhi tuntutan sejumlah warga massa pendukung salah satu calon kades yang diketahui tumbang. Misalnya mendatangkan penghulu Desa Terong Tawah yang juga sempat didatangi massa.”Proses hukum kita lanjutkan. Mediasi yang telah

dilakukan tetap menjadi pertimbangan kami,” tegasnya.

Sementara Zulfahmi selaku korban membenarkan upaya mediasi telah dilakukan.

Sejumlah warga datang ke rumahnya meminta maaf didampingi Ketua DPRD Lobar Iman Kafali. “Insya Allah saya memaafkan mereka,” ujarnya.

Pertimbangan Fahmi, sapaannya warga pelaku pemukulan adalah masyarakat yang tinggal satu dusun dan satu desa dengannya.”Saya lahir, besar dan tinggal di dusun ini bersama anak dan istri serta bersama keluarga. Faktor kehidupan sosial bermasyarakat jadi pertimbangan saya,” bebernya.

Ia mengaku tidak mungkin hidup di sebuah lingkungan sosial yang tidak bersahabat dengan anak dan istrinya. Fahmi mengaku tidak ingin ada rasa benci dan dendam di masyarakatnya sendiri jika masalah ini dibiarkan berlarut. Saat ini Fahmi masih menunggu arahan pihak kepolisian. “Terima kasih atas dukungan dan support dari teman teman wartawan yang ada di NTB, semua Forum Wartawan yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih,” ucapnya. (her)

Selesaikan Dam Mujur

Pemprov dan Loteng Harus Duduk Bersama Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB, diminta segera duduk bersama guna menyikapi dua proyek besar yang akan dilaksanakan di daerah ini. Pembangunan Dam Mujur serta rencana pembangunan jalan tol bandara-Kuta, supaya pemerintah kabupaten dengan provinsi bisa satu langkah. Hal itu penting, agar dua proyek besar tersebut bisa segera terwujud.

Menurut anggota DPRD NTB, H. Ruslan Turmuzi, yang dihubungi wartawan di kantor Bupati Loteng, persoalan yang dihadapi kedua proyek tersebut hampir sama, yakni soal pembebasan lahan, sehingga sampai saat ini, kedua proyek

belum juga bisa dilaksanakan.

Padahal anggaran pembangunannya sudah ada, apakah itu Dam Mujur maupun jalan tol bandara-Kuta. “Tinggal sekarang bagaimana pemerintah kabupaten dan provinsi menyatukan sikap dan langkah. Bagaimana bisa menjawab persoalan yang ada,” terangnya politisi asal Loteng ini.

Biasanya, kalau ada pembangunan fisik yang dibiayai dari pemerintah pusat untuk pengadaan lahannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Namun dalam hal pembangunan Dam Mujur ataupun tol bandaraKuta tersebut, jelas pemerintah kabupaten tidak akan mampu.

Tanpa ada dukungan sharing dari pemerintah provinsi.

Bahkan, pihaknya meminta pemerintah pusat juga turun

tangan membantu mendukung membiayai pembebasan lahan.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, sulit rasanya bagi Pemkab Loteng untuk memikul beban membebaskan lahan pembangunan Dam Mujur maupun tol bandara-Kuta. kalau tidak dikeroyok bersama dengan pemerintah provinsi dan pusat,” tegasnya.

Kalaupun dipaksakan, bisa saja. Tapi butuh waktu bertahuntahun baru pembebasan lahan selesai, keburu anggaran dialihkan untuk progam yang lain.

Buktinya, untuk jalan tol bandara-Kuta rencananya akan dibangun tahun 2018 ini. Tapi karena lahannya belum siap, akhirnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat dialihkan ke program yang lain. (kir)

koreksi di tahun 2019. ‘’Setelah kami sampaikan (LHP, red) kita mohon 60 hari sudah ada tindak lanjutnya,” jelasnya.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rachmat Agus Hidayat menjelaskan beberapa hal yang menjadi temuan di Lobar. Pertama terkait regulasi mengenai pembaharuan peraturan bupati tentang pengelolaan DD kemudian diikuti dengan juklak dan juknisnya. Kedua ada kekurangan spek pada fisik di beberapa desa, namun beberapa desa sudah sanggup untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kemudian terkait pajak, administrasi dan persoalan tentang bagaimana perencanaan untuk alokasi

dana desa yang harus disinkronkan dengan apa yang disusun dalam APBDes. Secara keseluruhan temuantemuan di desa ini, ujarnya, sudah ada kesanggupan dari kepala desa, DPMPD dan daerah untuk menindaklanjuti paling lama 60 hari. Pihaknya di Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap desa-desa ini. ‘’Pada prinsipnya kami di Inspektorat, selama menerima alokasi dana desa tiap tahunnya kita memeriksa 30 desa. Jadi selama lima tahun hingga saat ini kami sudah memeriksa 150 desa. Dari total 119 desa berarti ada desa yang sudah diperiksa dua atau tiga kali,’’ tegasnya. (her)

Kasus Gunung Prabu, DPRD NTB Dukung Pemkab Loteng Praya (Suara NTB) Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang akan mengambil langkah tegas dengan menutup tambang emas ilegal di Gunung Prabu Desa Prabu, mendapat dukungan Komisi IV DPRD NTB. Apalagi dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari adanya aktivitas tambang emas ilegal, jika dibiarkan.

“Memang dampaknya sekarang belum dirasakan. Tapi beberapa tahun depan, dampaknya baru akan terlihat,” ungkap anggota Komisi IV DPRD NTB, H. Ruslan Turmuzi, saat ditemui wartawan di kantor Bupati Loteng, Rabu (12/12).

Menurutnya, dampaknya bukan hanya bagi manusia.

Tambang emas ilegal juga akan berdampak buruk pada sektor lainnya, khususnya sektor pariwisata. Di mana, pariwisata dan tambang itu ibarat dua sisi mata uang. Tidak akan bisa bertemu dan selalu bertentangan.

“Ibaratnya air dan minyak, seperti itulah perumpamaan pariwisata dan tambang. Tidak akan bisa bersatu,” tegasnya.

Meski demikian, ujarnya, pemerintah daerah juga harus memikirkan solusi bagi warga eks tambang nantinya. Jangan sampai tambang ditutup, tetapi warganya tidak diberdayakan, karena bisa menimbulkan ekses yang kurang baik juga.

Untuk itu, pihaknya berencana akan memanggil Pemkab Loteng untuk rapat bersama guna menentukan solusi terbaik dari persoalan ini. Harapannya tentu, masyarakat di kawasan

tambang tidak merasa dirugikan, jika aktivitas tambang dihentikan. “Sedianya kita (komisi IV DPRD NTB) datang hari ini ke Loteng untuk berkoordinasi. Tapi karena masing-masing sedang banyak kesibukan, selanjutnya koordinasi akan kita lakukan di provinsi,” tegas politisi asal PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, perwakilan warga Desa Prabu L. Muhtar, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali rencananya tersebut. Karena bisa berimplikasi pada pada hal. Yang paling utama warga bisa dipastikan bakal kehilangan mata pencarian utamanya, karena menambang sudah menjadi mata pencarian bagi sebagian besar warga Desa Prabu, khususnya sejak beberapa tahun terakhir ini.

Ketergantungan warga akan keberadaan tambang emas tersebut juga sangat besar. Di mana saat ini hampir 90 persen warga Desa Prabu mengantungkan hidupnya dari hasil usaha tambang emas. Dan, sejak tambang emas kondisi ekonomi masyarakat sekitar berangsur mulai membaik.

Di mana kalau dulu, sebelum ada tambang emas tersebut hampir 90 persen warga Desa Prabu hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi sekarang justru sebaliknya, lebih dari 90 persen warga Desa Prabu hidup sejahtera. Menurutnya, langkah yang paling bijak sekarang ialah pemerintah memfasilitas warga agar bagaimana bisa memperoleh izin galian, sehingga aktivitas tambangnya menjadi resmi dan legal. (kir)

(Suara NTB/kir)

BERTEMU - Anggota DPRD NTB, H. Ruslan Turmuzi (kiri) dan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, bertemu di kantor Bupati Loteng membahas soal penanganan tambang emas Gunung Prabu, Rabu (12/12).

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Dinas PUPRPP KSB Target Rampungkan Pagar Keliling Kompleks KTC Tahun Depan Pembangunan pagar keliling kompleks Kemutar Telu Center (KTC) - pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ditargetkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) setempat rampung pada tahun 2019 mendatang.

MELALUI Bidang Cipta Karya, pada tahun 2018 ini Dinas PUPRPP KSB sudah mulai merintis pembangunan tahap awal tembok pembatas kompleks yang terletak di kelurahan Kuang kecamatan Taliwang itu. Adapun pengerjaan awalnya pemasangan struktur batu pondasi pagar mengelilingi kompleks KTC sepanjang sekitar 2,9 kilo meter. “Untuk struktur batunya seperti yang dilihat di lapangan sudah selesai ya. Nah nanti kita lanjut tahap 2 tahun 2019,” kata Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUPRPP KSB, Abdul Azis, ST., M.Eng kepada Suara NTB. Pada pengerjaan finalisasinya di tahun 2019, Bidang Cipta Karya akan menempatkan relling pagar mengitari kompleks KTC. Dijelaskan Azis, untuk relling pagar pihaknya telah merancang dan memilih material berupa besi anti karat (stainless

steel). Nantinya tinggi relling pagar akan mencapai sekitar 0,70 sampai 1 meter. “Bahannya kami sengaja pilih yang tahan karat karena posisinya di ruang terbuka dan selalu terpapar berbagai kondisi cuaca setiap harinya,” sebutnya.

Menurut Azis, pembangunan pagar pembatas kompleks KTC itu pihaknya turut pula memikirkan estetika dan manfaat lainnya. Karena itu di seputaran pagar pembatas nantinya akan pula dibangun jalan setapak untuk rute jogging (olahraga). Rute itu akan mengikuti panjang pagar sehingga masyarakat yang memanfaatkannya bisa melihat seluruh fasilitas perkantoran di lingkungan KTC sambil olahraga. “Kami sengaja juga buat rute jogging dekat dengan pagar pembatas supaya masyarakat aman berolahraga karena tidak perlu khawatir berpa-

Sentra IKM di KSB Masih Butuh Dana Rp1,5 Miliar Agar Bisa Beroperasi Taliwang (Suara NTB) Keberadaan bangunan gedung sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Desa Poto Tano, yang dibangun tahun 2017 yang menelan anggaran Rp1,4 miliar dari dana Alokasi Khusus (DAK) sampai saat ini belum bisa digunakan. Sebab, masih ada beberapa sarana pendukung lainnya yang belum dilengkapi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,5 miliar.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag) dan UMKM, Ir. Amin Sudiono MM kepada Media ini, Rabu (12/12) tidak menampik masih belum bisa digunakannya bangunan itu karena fasilitasnya yang masih kurang. Makanya di tahun 2019 pihaknya akan mengupayakan supaya anggaran untuk penambahan fasilitas pendukung bisa disetujui. Sehingga asas manfaat dari keberadaan sentra IKM bisa dirasakan oleh masyarakat.

Selain fasilitas, ada beberapa bagian bangunan yang rusak setelah diguncang gempa dan harus bisa segera diperbaiki. Jika tidak, maka bangunan tersebut akan rusak begitu saja dan tidak memberikan manfaat. “ Kita upayakan di tahun 2019 perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung bisa tuntas. Sehingga asas manfaat dari kebedaannya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas,” ungkapnya.

Menurutnya, item pekerjaan yang harus ditambah agar bangunan itu bisa representatif yakni mesin untuk pengepakan kemasan, mesin produksi dan sarana pendukung lainnya seperti musholla. Adanya penambahan sarana ini, diharapkan akan menjadi pelecut bagi para pelaku usaha di KSB untuk terus meningkatkan produktifitas usaha yang dimiliki.

Sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku usaha akan semakin meningkat. Selain itu, sentra IKM ini juga akan menjadi salah satu lokasi pemasaran produk hasil olahan masyarakat. Tentu tujuan akhir, untuk bisa menurunkan angka kemiskinan di KSB. “Kita berharap keberadaan dari sentra IKM ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat KSB. Tentu kedepan masih ada upaya lain yang akan kita lakukan agar keberadaannya bisa semakin maksimal,” tandasnya. Seraya menyebutkan, sementara untuk saat ini dinas terkait masih melakukan inventarisasi terhadap para pelaku usaha yang akan menempati gedung itu. (ils)

pasan dengan kendaraan waktu berlari atau sekedar jalanjalan saja,” paparnya.

Pembangunan pagar keliling KTC ini sendiri, pada bagian lain telah menutup akses masyarakat sekitar menuju ke rumah atau lahan pertanian mereka. Kondisi ini pun tidak dipungkiri Azis. Namun demikian ia menyatakan, sejak awal pembangunan pagar pihaknya telah menginformasikan kepada masyarakat bahwa akses menuju rumah dan lahan mereka yang berada tepat di pinggir KTC akan ditutup. “Dan sejauh ini tidak ada warga yang menolak karena Perda RDTR Taliwang akses yang mereka gunakan selama ini memang masuk lingkungan KTC,” cetusnya.

Meski menutup akses jalan masyarakat sekitar, Dinas PUPRPP KSB sudah menyiapkan solusi lainnya. Azis

(Suara NTB/bug)

DIBANGUN - Struktur pagar keliling KTC yang telah selesai dibangun Dinas PUPRPP KSB tahap pertama di tahun 2018 ini (foto kiri). Pedestrian (trotoar) jalan utama KTC yang telah diperbaiki (foto kanan). menyebutkan, di tahun depan membuat akses masyarakat di paikan, pada tahun ini pihaknya KTC sebagai upaya menambah mellaui Bidang Perumahan sekitar lingkungan KTC itu seki- memiliki beberapa item peker- fungsi lain lingkungan pusat pedan Permukiman, Dinas PU- tar 4 meter. Menurut Azis, pe- jaan untuk membenahi lingkun- merintahan KSB itu.

“Akan banyak fungsinya.

PRPP akan membangun jalan merintah dalam hal ini hanya gan KTC. Selain pembangunan melingkar mengelilingi ko- akan membangun jalannya, se- tahap pertama pagar keliling Konsep KTC tidak sekedar mpleks KTC untuk akses mentara untuk lahan diharapkan KTC, ada juga pengerjaan perbai- nantinya jadi pusat perkantomasyarakat namun tidak ter- kesediaan masyarakat menyedi- kan jalur pedestrian (trotoar) ran, tapi juga sebagai fasilitas hubung lagi secara langsung ke akannya. “Tidak banyak kok, pada jalan utama KTC serta nor- sosial (fasos) dengan kita temdalam kompleks. “Kalau maksimal 4 meter saja. Tapi kan malisasi drainase utama untuk patkan misalnya sarana sekarang kan buat jalannya mereka punya akses jalan sendi- mengatasi genangan air saat olahraga salah satunya yang langsung ke KTC. Nah nanti ri dan soal ini pun sudah kita ko- musim hujan tiba. “Mudah- trek jogging itu. Dan mungkin jalannya sendiri di luar pagar munikasikan dengan masya- mudahan semuanya bisa selesai ke depan akan banyak lagi farakat sekitar dan mereka sangat tepat waktu sebelum akhir tahun silitas lainnya yang bisa kita posisinya,” urainya. ini,” imbuhnya seraya menam- tempatakan di KCT,” samLebar jalan baru yang akan setuju,” klaimnya.

Selanjutnya Azis menyam- bahkan pembenahan kompleks bung Azis.(bug/*) dibangun pemerintah untuk

KSB Akui Kesulitan Tangani Rumah RS dan RR Taliwang (Suara NTB) BPBD Kabupaten Sumbawa Barat, mengaku masih kesulitan untuk menangani rumah yang masuk dalam kategori rusak sedang (RS) dan rusak ringan (RR). Hal tersebut terjadi karena masih minimnya tenaga fasilitator yang akan mendampingi proses pengecekan terhadap rumah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Rabu (12/12) mengatakan, untuk saat ini anggaran perbaikan rumah RS dan RR masih mengendap di rekening. Bahkan dari total anggaran yang telah dikucurkan Rp25 miliar yang terserap baru sekitar Rp8 miliar.

Jumlah inipun masih penanganan rumah rusak tahap pertama, sementara untuk tahap kedua masih belum dieksekusi sama sekali.

Khusus untuk rumah rusak sedang dan ringan. Apalagi pokmas cenderung tidak berani mencairkan anggaran jika tidak didampingi fasilitator.

Oleh karena itu, pihaknya

berharap supaya tenaga fasilitator ini bisa ditambah, sehingga penanganan rumah rusak bisa cepat. “ Harus kita akui penanganan rumah RS dan RR masih menjadi PR yang belum ada solusinya.

Makanya kita minta agar tenaga fasilitator bisa terus ditambah,” ungkapnya.

Dikatakannya, permasala-

(Suara NTB/ind)

mahnya secara mandiri agar bisa bekoordinasi dengan Pokmas. Sehingga pada saat perbaikan nantinya bisa transparan dan tidak ada yang ditutup tutupi lagi. Sementara untuk penanganan rumah rusak berat di tahap pertama sudah tuntas semua.

“Kita berharap supaya masyarakat bisa berkordinasi sebelum melakukan perbaikan rumah RS dan RR dengan tim pendamping yang ada.

Sehingga penyimpangan penggunaan anggaran bisa semakin ditekan saat dilakukan perbaikan,” tandasnya. (ils)

Proyek Sanitasi di Sumbawa Diluncurkan

Disnakertrans Tangani Puluhan Kasus Pekerja Migran Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumbawa tahun 2018 ini cukup tinggi. Berdasarkan pengaduan yang diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), sejak Januari hingga saat ini tercatat sebanyak 88 kasus. Kasus tersebut ada yang sudah diselesaikan dan ada yang masih dalam proses penanganan.

Kasi Penempatan dan Pengendalian Tenaga Kerja Luar Negeri Disnakertrans Sumbawa, Ida Farida menyebutkan, ada 88 kasus yang ditangani di tahun 2018 ini. Baik terhadap pekerja migran yang berada di luar negeri maupun yang masih berada di penampungan. “Ada yang sudah di luar negeri dan ada yang masih di dalam negeri (penampungan),” ujarnya, Rabu (12/12) kemarin.

Dari penanganan yang dilakukan, sejauh ini sudah diselesaikan 35 kasus. Kemudian 4 kasus pekerja migran meninggal dunia dan 49 kasus sedang dalam proses penanganan.

Terhadap yang berada di luar negeri kebanyakan kasusnya karena overstay. Sedangkan yang berada di penampungan mereka tidak betah dan meminta dipulangkan. “Kasusnya kalau yang di luar negeri kebanyakan overstay. Kalau yang di dalam negeri (penampungan) minta pulang gratis,” jelasnya.

Dijelaskannya, pengaduan kasus yang masuk lebih dominan yang berada di dalam negeri. Mereka tidak betah di penampungan dan ingin pulang ke rumahnya. Pihaknya tetap berupaya agar mereka bisa diberangkatkan. Meskipun ada juga sebagian yang tetap pulang karena memiliki anak. Bahkan ada juga yang masih gadis karena dipengaruhi oleh pacarnya. Sedangkan terhadap yang berada di luar negeri, pi haknya berupaya tetap berupaya dengan bersurat ke KBRI melalui Kemenlu. Hanya saja biasanya banyak yang sudah pulang meskipun tidak melapor. “Banyak yang tidak melapor kalau sudah pulang yang overstay.

Tetapi kita tetap mengupayakan untuk mencari tahu.

Biasanya pihak Kemenlu atau KBRI minta kami untuk menelusuri apakah mereka sudah tiba atau tidak. Kami pasti turun ke lapangan, walaupun sangat minim sarana,” pungkasnya. (ind) Ida Farida

han lain yang saat ini muncul yakni masyarakat mulai meminta uang ganti rugi terhadap dana pribadi yang telah digunakan untuk perbaikan rumah tersebut. Tentu dana ini tidak bisa dicairkan begitu saja, tapi harus ada gambaran kondisi sebelum diperbaiki dan sudah. Tetapi faktanya tidak demikian, melainkan asal bangun saja sehingga pihaknya merasa sangat kesulitan untuk mencairkan anggaran ganti rugi tersebut.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya masyarakat yang akan memperbaiki ru-

(Suara NTB/arn)

AKREDITASI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, didampingi Direktur RSUD bersama Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Akreditasi RSUD Sumbawa Tahap Pertama Diverifikasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc membuka secara resmi Survei Verifikasi Akreditasi Tahap I RSUD Sumbawaoleh Komisi AkreditasiRumah Sakit, Rabu (12/12) di Aula RSUD Sumbawa. Yang dihadiri peninjau dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Bupati menyampaikan untuk meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan di RSUD, perlu diambil langkah-langkah bagi peningkatan mutu dan kinerja. Melalui pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan perbaikan kinerja secara komprehensif. Dalam kaitan tersebut, Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar baku yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayananRumah Sakit secara berkesinambungan. Sesuai amanatUU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Maka

upaya meningkatkan mutu pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien secara berkesinambungan,Rumah Sakit wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali.

Akreditasi itu sendiri, lanjut Bupati, merupakan pengakuan terhadap mutu pelayananRumah Sakit. Setelah dilakukan penilaian oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi, bahwa Rumah Sakit tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Adapun standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh RumahSakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Sedikitnya ada 323 standar yang diuraikan ke dalam 1.218 Elemen Penilaian (EP) yang harus dipenuhi dokumennya oleh Rumah Sakit.

Bupati berharap kegiatan verifikasi akreditasi tahap I yang akan dimulai berjalan dengan baik. Bisa lebih memotivasi pihak-pihak terkait, terutama seluruh jajaran RSUD Sumbawa agar terus berupaya meningkat-

kan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Kepada TimVerifikasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit,Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungannya dalam mendorong peningkatan mutu dan kinerja pelayanan di RSUD Sumbawa.

Sementara itu, Direktur RSUD Sumbawa dr. Dede Hasan Basri melaporkan, pada 1214 Desember 2017, telah dilakukan survei akreditasi, dan RSUD Sumbawa telah mendapatkan sertifikat akreditasi Madya (3 bintang) dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada 6 januari 2018. Satu tahun sejak dilakukannya survei akreditasi tersebut, KARS kembali melakukan verifikasi tahapI yang bertujuan untuk memverifikasi temuan dan tindak lanjut dari hasil survey akreditasi dalam bentuk Program Perbaikan Strategi (PPS). Program perbaikan strategi ini akan menjadi rekomendasi Tim Komisi Akreditasi untuk mengetahui bahwa system perbaikan mutu telah dilaksanakan oleh RSUD Sumbawa. Akreditasi Rumah Sakit berlaku selama 3 tahun. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Yayasan Plan International Indonesia (YPII) bersama Pemkab Sumbawameluncurkan proyek Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu Water for Women Project (Proyek WfW), Rabu (12/12) kemarin.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan akses air dan sanitasi merupakan salah tujuan MDG’s dan salah satu program prioritas nasional yang termuat dalam RPJMN. Pemerintah pusat juga memiliki target universal dalam memenuhi akses air minum dan sanitasi. Untuk mencapai target tersebut, berbagai program diluncurkan termasuk salah satunya program 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum terpenuhi untuk masyarakat, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik. Pemprov NTB dalam hal ini juga meluncurkan gerakan Basno.

Disampaikan, selain melalui dana APBD yang tertuang dalam DPA OPD terkait, untuk mempercepat pencapaian universal akses air minum dan sanitasi ini, Pemkab juga telah menginstruksikan kepada para Kepala Desa untuk menyelaraskan program prioritas Pemda dengan Pemdes dalam penyusunan APBDes termasuk mengakomodir program universal akses air minum dan sanitasi ini dalam penggunaan dana desa.

Kemudian untuk pelibatan dunia usaha melalui dana CSR, Bupati berharap agar diinisiasi pembentukan forum CSR agar pemanfaatan dana tersebut dapat direncanakan dan diimplementasi dengan baik terutama dalam membantu percepatan universal akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat.

Selain itu, Baznas juga mempunyai peran strategis dalam percepatan universal akses air minum dan sanitasi, sehingga dana yang dihimpun dari umat dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Bupati juga berharap kepada Pokja AMPL Kabupaten Sumbawa sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik di tingkat

daerah, agar dapat bersinergi dengan berbagai pihak, baik OPD, NGO, dunia usaha, Baznas, Perguruan Tinggi dan semua komponen masyarakat di Kabupaten Sumbawa untuk ikut terlibat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Sementara itu, Thrive Project Manager YPII James Ballo melaporkan, proyek WfW akan dilaksanakan di 32 desa dan akan di replikasi oleh Pemda di desa lainnya di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Alas Barat, Rhee, Batulanteh, Sumbawa, Moyo Hilir, Lape, Lopok dan Plampang . Proyek WfW ini telah dijalankan mulai tahun 2018 di Provinsi NTT dan NTB dengan didanai oleh The AustralianDepartment of Foreign Affair and Trade (DFAT) Jakarta. Dalam pelaksanaan proyek ini, YPII akan bermitra dengan pemerintah lokal dalam hal ini Dinas– dinas yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL), Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Posyandu, Pengusaha Sanitasi, sekolah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang ada di wilayah dampingan.

Kehadiran Proyek WfW merupakan bentuk dukungan YPII terhadap pemerintah. Bersamapemerintah, YPII berupaya untuk menjamin akses sanitasi yang setara dan berkelanjutan bagi semua pihak terutama bagi kelompok marginal. Sehingga berkontribusi pada upaya pemerintah dalam mengurangi angkastunting atau masalah gagal tumbuh pada anak. Seperti yang diketahui bersama bahwa berdasarkan hasil PSG (Pemantauan status Gizi) tahun 2107 angka stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 % lebih tinggi dari rata – rata nasional yang hanya 29,6 %. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2016, yaitu 29,9 persen atau naik menjadi 7,29 persen. Sedangkan akses air dan sanitasi terbaru di Kabupaten Sumbawa adalah akses air bersih 75%, akses jamban sehat permanen 59%, akses jamban semi permanen 4%, akses sharing 15%, akses BAB sembarangan 22%dan akses jamban 78%. Sedangkan angka stunting di Kabupaten Sumbawa sebesar 21.61%. (arn)

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Diungkap, Penjualan Pupuk Lampaui HET di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Praktik penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta penjualan pupuk jenis subsidi dan nonsubsidi secara paketan berhasil diungkap di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima.

L. Aksar Ansori

KPU NTB Khawatirkan Muncul KTP Palsu Jelang Pemilu Dompu (Suara NTB) Ketua KPU NTB, L Aksar Ansori mengungkapkan kekhawatirannya soal kemunculan KTP – El palsu menjelang Pemilu 2019. Hingga saat ini belum ada alat pendeteksi KTP – El palsu atau tidak di tingkat TPS yang dimanfaatkan pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Di KPPS ndak punya alat untuk menyatakan KTP itu palsu atau tidak, sehingga sangat mungkin kalau ada orang yang membuat KTP palsu. Menggunakan hak pilih tidak perlu terdaftar di DPT, tapi cukup membawa KTP di TPS. Dimana KPPS tidak memiliki alat untuk menilai ktp itu asli atau tidak. Itu yang sebenarnya kami cemas, kalau itu benar – benar terjadi,” tegas Aksar Ansori.

Ia pun mengharapkan, aparat Kepolisian dan aparat terkait lain dapat mendeteksi kemungkinan ini sejak dini.

Jangan sampai ada orang yang membuat KTP palsu untuk Pemilu. Tapi sejauh ini belum ada informasi di NTB ditemukan KTP – El palsu atau KTP – El yang tercecer.

“Alhamddulillah sampai hari ini belum kami dengar (ada ditemukan KTP – El palsu) di NTB,” terangnya.

L. Aksar Ansori juga menjelaskan kekhawatiran netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dengan munculnya dugaan titipan dari kelompok tertentu agar komisioner KPU bisa lolos. Ia pun memastikan, KPU sudah mengantisipasinya dengan sistem perekrutan yang meminimalisir intervensi pihak lain dalam perekrutan.

Perekrutan komisioner saat ini menggunakan CAT dengan passing grade minimal 60 untuk KPU Provinsi dan sistem perankingan di KPU Kabupaten/Kota. Sistem ini akhirnya hanya 8 orang calon komisioner KPU NTB yang memenuhi passing grade menuju 5 besar.

Namun ia tidak menampik, peran perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswa serta kepemudaan dalam mendidik seseorang menjadi pemimpin. Hal itu terlihat secara nasional. Tetapi latar belakang itu tidak bisa menggugurkan nilai integritas, dan kompetensi seseorang.

Begitu juga bila komisioner yang terpilih didominasi wajah baru, dipastikan proses pelaksanaan Pemilu akan tetap berjalan seperti biasa. Karena KPU memiliki perangkat hingga tingkat KPPS dan sistem kerjanya sudah jelas.

Seleksi komisioner KPU Dompu saat ini memasuki tahapan 10 besar untuk menuju 5 besar. Dari 10 nama yang lolos, hanya 2 orang komisioner KPU Dompu yaitu Agus Setiawan, SH dan Drs. Arifuddin. Sisanya merupakan aktivis sosial kemasyarakatan dengan berbagai latar belakang pendidikan. (ula)

KPU Berikan Kursus Kepemiluan Bagi Mahasiswa dan Pemuda Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa memberikan kursus kepemiluan terhadap mahasiswa dan pemuda pada Rabu (12/12) kemarin. Kegiatan yang digelar di kantor KPU tersebut, dalam rangka menghadapi Pemilu 2019 mendatang.

Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa, Sudirman, S.Ip menjelaskan, kursus kepemiluan ini dihajatkan untuk membuka jaringan akses kepada masyarakat yang wajib pilih agar mendapat pemahaman seputar kepemiluan. Diantaranya mengenai desain Pemilu 2019, produk hukum yang menjamin proses pemilu berjalan dengan baik, penyelenggaraan pemilu hingga pelaksanaan tahapan teknis. “Jadi pertama kita harapkan para mahasiswa dan pemuda ini bisa mendapatkan pemahaman,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihajatkan untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu.

Pihaknya berharap para peserta kursus ini nantinya bisa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di wilayah mereka masing-masing. Mereka bisa terlibat aktif karena sudah mendapatkan pemahaman. “Saya berharap setelah kursus teman-teman ini bisa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu nanti di wilayah masing-masing. Bisa jadi terlibat sebagai anggota PPK, PPS, minimal KPPS pada saat hari ha,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, para peserta kursus juga diharapkan bisa menjadi agen pembawa informasi tentang pelaksanaan pemilu kedepannya. “Minimal mereka bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di tempatnya masing-masing bahwa tanggal 17 April 2019 itu pelaksanaan Pemilu serentak,” tukas Sudirman.

Adapun kegiatan kursus ini merupakan gelombang pertama dengan peserta mahasiswa dan pemuda. Selanjutnya akan menyasar pemuda yang ada di kecamatan dan aktifis lainnya. Pihaknya memberikan kursus, supaya para peserta bisa langsung mendapatkan informasi kepemiluan dari sumber utamanya. ”Kami yakin dalam konstruksi membangun demokrasi ini, tidak ansih pemilu itu diselenggarakan oleh KPU. Keterlibatan Aktifnya tidak hanya oleh penyelenggara pemilu. Tetapi juga harus ada keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong proses kepemiluan ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.(ind)

(Suara NTB/ind)

KURSUS KEPEMILUAN - Sejumlah komisioner KPU Kabupaten Sumbawa berpose bersama peserta kursus kepemiluan di kantor KPU Sumbawa, Rabu (12/12).

Pengungkapan praktik penjualan ilegal tersebut dilakukan oleh Anggota Babinsa Kelurahan Kendo, Pelda Safruddin dan Anggota Intel Kodim 1608 Bima, Serma Laurense M, belum lama ini.

Pelda Safruddin mengatakan, pengungkapan praktik tersebut menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang meresahkan adanya praktik penjualan pupuk subsidi diatas HET oleh pihak pengecer.

“Saat dilakukan investigasi, pupuk tidak hanya dijual diatas HET. Tapi pupuk subsidi juga dijual secara paketan dengan pupuk nonsubsidi,” katanya.

Hal itu berdasarkan hasil keterangan dari sejumlah warga, yakni Fuad, H. Gani (38) dan Ihra. Keduanya mengaku membeli pupuk pada dua pengecer UD Curi Mori milik Hasnah dan UD La Ozan milik Sry Wahyu Ningsih.

“Di dua tempat ini mereka membeli Rp135 ribu perpaket. Pupuk subsidi Rp100 ribu dan non subsidi Rp35 ribu per 5 kilogram,” katanya.

Sementara Pemilik UD Curi Mori, Hasnah mengakui menjual pupuk subsidi dan nonsubsidi secara paketan dengan harga Rp135 ribu perpaket. Hal itu dilakukan dengan terpaksa karena khwatir pupuk nonsubsidi tidak terjual.

“Terus terang saja kami terpaksa melakukannya karena khwatir pupuk nonsubsidi gak terjual,” katanya.

Ia mengaku tidak ingin menjual pupuk nonsubsidi, hanya saja pihak Distributor menekan agar membeli. Bahkan mengancam tidak akan memberikan jatah pupuk subsidi apabila tidak mengambil pupuk nonsubsidi.

“Daripada jatah pupuk tidak diberikan kami terpaksa mengambil juga pupuk nonsubsidi, karena ditekan oleh pihak Distributor,” ujarnya. (uki) (Suara NTB/Ist)

UNGKAP - Babinsa dan Intel Kodim membongkar praktik penjualan pupuk di atas HET dan pupuk subsidi dan nonsubsidi yang dijual paketan.

Perpanjangan SIUP di Kota Bima Dinilai Belum Sesuai Mekanisme

(Suara NTB/ula)

DISKUSI - Ketua KPU NTB, L Aksar Ansori dan komisioner KPU Dompu saat diskusi bersama media di Dompu, Rabu (12/12).

660 Disabilitas Dompu Masuk DPT 2019

Dompu (Suara NTB) Sebanyak 660 orang penderita disabilitas seKabupaten Dompu terdata sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019. Penderita disabilitas memiliki hak yang sama dalam memilih dan bukanlah orang gila. Di NTB sendiri, penderita disabilitas tercatat sebanyak 8.365 orang.

“Ada miskomunikasi di publik dengan pemberitaan media TV dan media cetak nasional belakangan ini. Kenapa saya sebut miskomunikasi? Ini muncul di publik kata – kata gilanya, kata ndak warasnya. Padahal kami tidak mengenal kata – kata (gila) itu dalam proses pendataan pemilih,” tegas Ketua KPU NTB, L Aksar Ansori dalam diskusi bersama media di Dompu, Rabu (12/12).

KPU dalam mendata pemilih termasuk kepada penyandang disabilitas dan itu bukan hanya saat pemilu

2019. Berdasarkan data kepemiluan, pendataan penderita disabilitas sejak pemilu 1955. Karena mereka memiliki hak yang sama dalam memilih sesuai putusan MK, rekomendasi Bawaslu dan putusan HAM internasional yang menyebutnya disabilitas. Disabilitas mental, disabilitas grahita, bukan sebagai orang yang gila dan hilang ingatan karena bisa disembuhkan. “Ini yang mesti diluruskan.

Miskomunikasi, seolah – olah KPU mendaftar orang gila.

Padahal yang dimaksud itu disabilitas grahita (terbatas mental). Itu bukan gila menurut dokter,” katanya.

Ia pun memastikan, KPU memiliki standar dan prosedur dalam mendata pemilih. Selain mengadu pada DP4 yang diserahkan pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri, juga dilakukan proses rekap KTP-El, maupun melalui sistem agar seluruh elemen data tidak anomali dan tidak terjadi kegandaan.

Berdasarkan data KPU, pemilih disabilitas di NTB seban-

yak 8.365 orang. Terdiri dari tuna daksa sebanyak 2.368 orang, tuna netra sebanyak 1.784 orang, tuna rungu/wicara sebanyak 2.065 orang, tuna grahita sebanyak 1.063, dan disabilitas lainnya sebanyak 1.085 orang.

Komisioner KPU Dompu, Suherman, S.Pd pada kesempatan yang sama mengungkapkan, jumlah penderita disabilitas yang tercatat dalam DPT sebanyak 660 orang. Terdiri dari tuna daksa 176 orang, tuna netra 171 orang, tuna wicara/tuna rungu 178 orang, tuna grahita 83 orang, dan disabitas lainnya 52 orang. “Penderita disabilitas yang terdaftar dalam DPT kita ada 660 orang,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya baru menetapkan DPT hasil perbaikan kedua.

DPT pemilu di Kabupaten Dompu saat ini sebanyak 162.180 pemilih. Jumlah ini berkurang dari DPT hasil perbaikan sebelumnya yaitu 162.253 pemilih. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Mekanisme Perpanjangan Surat Izin dan Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Palayan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bima dikeluhkan karena dinilai belum sesuai mekanisme yang berlaku.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Bima, Hadi Santoso, ST, MM, Rabu (12/12). Keluhan itu didasari pengalaman timnya saat mengurus perpanjangan SIUP pada Dinas PMPTSP setempat belum lama ini.

Dikatakannya saat proses mengurus perpanjangan SIUP, pihak Dinas PMPTSP setempat justru meminta berbagai persyaratan. Layaknya seperti saat mengurus izin perusahaan baru. “Kita diwajibkan untuk melampirkan NPWP, IMB, BPJS, Materai, SIUP Asli, SPPL dari Dinas LH, dan lain-lain,” katanya.

Padahal menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 7/M-DAG/PER/9/2017, SIUP akan berlaku selama Perusahaan perdagangan tersebut menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu lagi diperpanjang. “Sayangnya sampai detik ini Dinas belum menjalankan Permendag ini,” ujar pria yang juga Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Bima ini.

Hadi menyayangkan lambannya Dinas PMPTSP dalam mengaplikasikan Permendag tersebut. Padahal Permendag tersebut telah dikeluarkan hampir dua t a h u n yang lalu, sejak Febru-

ari 2017. “Salah satu indikator penting investasi adalah regulasi yang adaptif dan mudah. Selain faktor keamanan dan kenyamanan,” terangnya.

Bahkan selama ini, Ia mengaku sudah beberapa kali diundang dalam rapat terpadu oleh Dinas PMPTSP. Selama pertemuan itu, menyarankan kepada Dinas agar bisa mempermudah berbagai pengurusan perizinan sehingga tercipta kenyamanan iklim investasi.

“Kota Bima ini andalannya sektor perdagangan dan jasa.

Dan itu bisa terus didorong dengan menciptakan iklim investasi yang baik,” pungkas Ketum DPD AKLINDO Provinsi NTB ini.

Sementara Kepala Dinas PMPTSP Kota Bima, Plt. H. Ahmad, mengaku belum mengetahui adanya keluhan tersebut. Hanya saja Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan bawahannya untuk menanyakan persoalan tersebut. “Saat ini saya sedang dinas luar. Nanti saya akan cek informasi ini,” pungkasnya via telepon seluler. (uki)

Hadi Santoso

Wahid Foundation Gelar Workshop Pengembangan Budaya Inklusif di Sekolah Kota Bima (Suara NTB) – Wahid Foundation menggelar kegiatan Workshop Pengembangan Budaya Inklusif di lingkungan sekolah, di Aula Paruga Convention Hall, Kota Bima pada, Rabu (12/12).

Kegiatan itu dihadiri puluhan perwakilan Kepala Sekolah dan Guru di Kota Bima Workshop itu juga menghadirkan Magister Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bima, Intan Sari dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), Dr. Mahnan Marbawi, yang akan berbagi pengalaman program pengembangan budaya damai di sekolah.

Capacity Building Senior Officer, Wahid Foundation Hafizen, mengatakan workshop tersebut

bertujuan untuk merumuskan konsep pendidikan inklusif. Pendidikan yang menerima semua orang dengan berbagai latar belakang identitas dan perbedaan kemampuan fisik.

Dikatakannya, dalam mengembangkan budaya inklusif di sekolah, perlu ada kolaborasi antara seluruh stakeholder. Baik Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk memperkuat kehidupan yang harmonis.

“Workshop ini diharapkan akan menghasilkan dokumen rekomendasi terkait pendidikan inklusif di Bima,” katanya.

Hafizen menambahkan, workshop tersebut merupakan salahsatu rangkaian Festival Dana Mbojo Ma Taho yang rencananya digelar selama dua hari. Mulai 12 Desember hing-

ga 13 Desember.

“Dalam Festival ini juga akan digelar Talkshow Media Massa, Talkshow Bima dan Islam Damai, Talkshow Parenting Anak Berkebutuhan Khusus, Kompetisi pentas dan pameran budaya local,” katanya.

Hafizen mengatakan, tujuan Festival tersebut untuk menyebarkan islam damai dan bersahabat bagi semua kalangan. Diharapkan kegiatannya juga mengangkat nama Bima didunia bisa berdampinan harmonis tanpa memandang suku, ras dan agama dan keterbatasan fisik.

“Kegiatan ini diharapkan juga dapat mempromosikan Budaya Bima yang cinta damai. Termasuk menangkal inteloransi dan radikalisme yang melekat di Bima selama ini,” pungkasnya. (uki/*)

(Suara NTB/Uki*)

WORKSHOP - Workshop Pengembangan Budaya Inklusif di lingkungan sekolah yang digelar Wahid Foundation di Aula Paruga Convention Hall, Kota Bima, Rabu (12/12).

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Kampanye Caleg Tak Hadirkan Narasi Pendidikan Politik

Mataram (Suara NTB) Masa kampanye pemilu 2019, sudah berlangsung jalan tiga bulan lebih.

Namun demikian, sampai saat ini, belum nampak ada kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu, khusus dari calon anggota legislatif (caleg) yang menghadirkan kampanye pendidikan politik bagi masyarakat.

Diamati dari sejumlah baliho, spanduk, stiker dan alat peraga kampanye (APK) lainnya milik para caleg yang sudah tersebar menyesaki ruang publik.

Nyaris tidak ada satupun yang memuat konten narasi kampanye berbau pendidikan politik.

Hal itu juga diungkapkan oleh pengamat politik dari Uni-

versitas Muhammadiyah Mataram, Ayatullah Hadi. Kepada Suara NTB dia mengatakan belum melihat ada aspek pendidikan politik yang disampai-

kan ke masyarakat dalam kampanye yang sejauh sudah dilakukan oleh para caleg.

“Kampanye yang menghadirkan pendidikan politik itu misalnya dengan narasi pilihlah caleg yang berpengalaman, memilih rekam jejak bersih anti korupsi. Tapi itu tidak muncul dalam kampanye caleg kita,” katanya.

Lebih jauh dikatakan Ayatullah, narasi kampanye para caleg

tidak mencerdaskan dan mendidik. Karena konten narasi kampanye yang mereka Pampang di berbagai APK, termasuk di media sosial, lebih hanya menonjolkan keinginan diri agar dipilih.

“Kalau konten kampanyenya hanya mohon dukungan pilih saya, itu tidak mencerdaskan sebenarnya. Kalau menurut saya adalah mestinya mereka jualan program sebenarnya,” cetusnya.

sebanyak-sebanyaknya, maka partai politik harus mendorong calegnya agar menghadirkan narasi kampanye yang mendidik. Sehingga bisa menggaet hati para calon pemilih.

“Selain menghadirkan calon yang sudah mengakar di masyarakat, narasi kampanye yang bermuatan pendidikan politik ini juga penting,” pungkasnya. (ndi)

Kasus Korupsi Merger PD BPR

Parpol Koalisi Jokowi-Ma’ruf di NTB Solidkan Mesin Politik Mataram (Suara NTB) Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi NTB pasangan Capres/Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf), untuk pertama kalinya melaksanakan rapat pemenangan Rabu (12/12), sejak dibentuk beberapa bulan lalu.

Rapat yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar, dipimpin langsung oleh Ketua TKD NTB, H. Misbach Mulyadi didampingi Sekretaris, Made Slamet. Tampak juga beberapa perwakilan partai koalisi serta dari tim relawan ikut hadir dalam rapat tersebut.

Salah satu yag menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, mengenai soliditas mesin politik partai pengusung dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Hal itu sangat dibutuhkan, mengingat NTB merupakan salah satu daerah tempat Jokowi pada periode pertamanya, Pilpres 2014 lalu, menelan kekalahan telak.

“Kita semua paham, bagiamana dulu kita (Jokowi) kalah. Nah sekarang bagaimana kita memaksimalkan peran parpol pengusung dalam menggalang Kemenangan di NTB,” kata Misbach.

Dikatakan Misbach, dari kalkulasi kekuatan politik yang dimiliki dari semua partai pengusung, maka secara elektoral, Jokowi-Ma’ruf berada di atas angin.

Tapi kemudian, hal itulah yang menjadi tantangan saat ini, bagaimana kemenangan secara elektoral itu dapat menjadi kenyataan pada hari H pencoblosan, tanggal 17 April 2019 mendatang.

Namun demikian, TKD sangat menyadari jika dalam pelaksanaan pemenangan, banyak tantangan dilematis yang dihadapi oleh partai di lapangan dalam mengkampanyekan Jokowi-Ma’ruf. Tapi, dalam hal kontestasi untuk meraih kemenangan, tidak ada pilihan untuk tetap bergerak.

“Meskipun ada juga pemikiran dilematis, di satu sisi partai harus menang. Tetapi tidak ada pilihan, memenangkan capres kita harus dilakukan, termasuk oleh Golkar,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut juga, membahas terkait saksi. Tahap pertama TKD akan merekrut 150 orang.

Mereka kemudian akan diberikan pelatihan saksi.

“Tadi rapat perdana kita untuk menindaklanjuti rapat TKD se-Indonesia, salah satu agendanya dalam rangka penggalangan pemenangan, kita rekrut saksi sebanyak 150 orang, untuk diberikan TOT,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua Tim pemenangan JokowiMa’ruf dari kalangan profesional, Wewe Anggreaningsih, menambahkan, ia mendorong agar partai politik bisa bersikap lebih tegas kepada kadernya, agar lebih agresif lagi dalam bergerak memenangkan Jokowi-Ma’ruf di NTB. “Kita salut dengan PDIP, yang mengeluarkan kebijakan tegas tidak akan melantik caleg yang memiliki suara melampaui suara Jokowi. Nah di parpol lain kalau belum bisa seperti itu, minimal melakukan inventarisir persoalan yang dihadapi di internal. Apakah masalah di kadernya atau dipendukungnya,” katanya.

“Intinya partai supaya bisa berisikap tegas dan itu harus, jangan ada kebijakan kita separuh hati,” sambungnya. (ndi)

Pengamatan Ayatullah Hadi, sejauh ini masyarakat masih belum merasakan kehadiran partai politik dalam memberikan solusinya hidup kepada masyarakat. Tapi malah sebaliknya, parpol menunjukkan dirinya sebagai sarang para koruptor. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya kader parpol yang tersangkut kasus korupsi.

Untuk dapat meraih suara

Mutawali Ajukan Kontra Memori Banding

(Suara NTB/why)

SAKSI - Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, HL. Muhammad Sidik (kiri) memberi kesaksian dalam perkara pungli SD/SMP dengan terdakwa Sudenom.

Dugaan Pungli SD/SMP

Sidik Terima ’’Kertas Sakti’’ dari Sudenom Mataram (Suara NTB) – Terdakwa pungli kepala SD/ SMP di Kota Mataram menjalani sidang lanjutan, Selasa (11/12). Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi Kabid Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, H Lalu Muhammad Sidik sebagai saksi. Sidik diminta menjelaskan proses pungutan ke 16 kepala SD. Dalam dakwaan jaksa, Sidik disebut mengumpulkan para kepala SD dalam sebuah pertemuan. Di dalam rapat, Sidik mengungkapkan permintaan Sudenom soal saweran duit masing-masing Rp2 juta.

“Saya dikasih selembar kertas. Itu isinya daftar nama sekolah sama angka-angka Rp2 juta. Itu daftarnya 16 sekolah,” kata Sidik menjawab pertanyaan ketua majelis hakim, Suradi.

Dia mengaku tidak menanyakan keperluan permintaan uang tersebut. Hanya dia menerjemahkan pimpinannya itu sedang butuh duit. Sepengetahuannya, sang mantan Kadisdik Kota Mataram sakit dan sejak 5 Mei 2018 intens berobat.

Kala itu, Sidik bercerita, Sudenom bersama dirinya mendampingi Walikota H Ahyar Abduh sedang meninjau SMPN 6 Mataram. Di pertengahan acara, Sudenom tumbang. Belakangan dia tahu Sudenom terserang stroke.

“Saya tidak tanyakan, dan be-

liau (Sudenom) tidak menjelaskan. Saya pikir itu (permintaan uang) untuk berobat. Tanpa dikasih tahu pun kita-kita ini tahu beliau ini sakit,” paparnya.

Usai menerima titah Sudenom, Sidik menelepon 16 kepala SD. Sesuai dengan daftar yang disetor Sudenom. Para kepala sekolah pun hadir. Awalnya mereka diberi pembinaan sesuai dengan bidang tugas Sidik.

“Awalnya saya sampaikan pembinaan, pas di akhir baru saya sampaikan (permintaan Sudenom),” ucapnya.

Dia pun berkoordinasi dengan Kabid Ketenagaan pada Disdik kota Mataram, Hj. Sri Winarni.

Winarni sebelumnya juga mendapat permintaan yang sama dari Sudenom tetapi menolak karena tidak sanggup.

Tapi belakangan uang dari 16 kepala SD dikumpulkan juga melalui Winarni. Duit terkumpul Rp32 juta.

“Saya ketemu papasan dengan Buk Win (sapaan Winarni).

Dia bilang sudah beres. Ya sudah tidak pernah saya tanya lagi, tidak pernah juga dikabari beliau (Sudenom),” ungkap Sidik.

Penasihat hukum Sudenom, Mochtar M Saleh menanyakan kertas yang diberikan kliennya ke Sidik. “Apakah ada paraf atau tidak,” tanya dia. “Tidak, hanya ada nama sekolah, nomor dan nominal,” jawab Sidik.

Mochtar kemudian menggali tentang indikasi adanya perintah dari Sudenom disertai paksaan mengenai permintaan uang tersebut.

“Tidak ada paksaan, saya hanya diminta mengumpulkan kepala sekolah kemudian menyampaikan permintaan beliau,” jawab Sidik.

“Tidak perlu dijelaskan tujuannya, teman-teman kepala sekolah sudah tahu kalau beliau sedang sakit,” imbuh dia seraya berkata tidak tahu kalau perbuatan tersebut termasuk Pungli.

Terdakwa Sudenom menanggapi kesaksian Sidik. Dia menerangkan tentang kenapa hanya 16 kepala SD dari total 147 SD yang ada di Kota Mataram.

“Agar tidak berat untuk mengganti. Saya bilang ke dia, carikan saya pinjaman langsung ke pribadi-pribadi, jangan memaksa, seikhlasnya saja,” kata Sudenom yang tidak membantah kesaksian disampaikan Sidik.

Sidang kemudian ditunda sampai Kamis (3/1/2019) mendatang. Jaksa diminta hakim untuk menghadirkan kembali terdakwa beserta saksi-saksi yang hendak diperiksa.

Dalam kasus tersebut, Sudenom didakwa memungut duit dari 37 kepala SD dan 21 kepala SMP yang total jumlahnya mencapai Rp117,2 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) – Mutawali mantan Direktur PD BPR Lombok Timur terdakwa perkara korupsi konsolidasi PD BPR menjadi PT BPR 2017, menyampaikan berkas kontra memori banding. Hal itu untuk menguatkan pembelaannya atas vonis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Kami sudah serahkan kontra memori banding. Isinya tidak etis saya sampaikan.

Intinya kami juga sampaikan pembelaan berikut fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan,” kata Suhartono, penasihat hukum Mutawali, dihubungi kemarin.

Hartono menambahkan, dia menyebut kliennya seperti yang sudah menjadi fakta persidangan dan ter-akta-kan pada vonis hakim, Mutawali mengeluarkan uang dalam sebagian keperluan atas perintah.

Perintah dari Pengarah Tim Konsolidasi, Manggaukang Raba yang diantaranya untuk percepatan Perda Penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB. “Itu fakta yang ada, dari kesaksian Pak Husni (Sekretaris Tim Konsolidasi, Direktur PD BPR NTB Lobar), dan Pak Syamsudin (Penanggung Jawab Tim Konsolidasi). Dari situ saja sudah kelihatan. Jaksa perlu teliti melihat itu,” bebernya.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi mengatakan, pihaknya sudah menerima berkas kontra memori banding tersebut.

“Kita sudah kirimkan ke Pengadilan Tinggi,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi secara terpisah.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejati NTB menyerahkan memori banding perkara korupsi konsolidasi PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Selanjutnya serahkan ke Pengadilan Tinggi NTB. Di bundel A, berisi berkas putusan, berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan persidangan, surat dakwaan, hingga pleidoi. Adapun di bundel B, merupakan surat pernyataan banding yang diajukan JPU Kejati NTB.

Dilengkapi memori banding.

Jaksa penuntut umum Kejati NTB mengajukan banding atas vonis dua terdakwa, mantan Direktur PD BPR Lombok Timur, Mutawali dan mantan Direktur PD BPR Sumbawa, Ihwan.

Jaksa menilai hukuman hakim lebih ringan dari tuntutannya yang diajukan. Hakim juga dinilai mengesampingkan fakta-fakta di persidangan.

Ketua tim konsolidasi PD BPR menjadi PT BPR NTB, Ikhwan dan wakil ketua tim Mutawali divonis terbukti bersalah menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengelola dana konsolidasi delapan PD BPR NTB sebesar Rp1,8 miliar.

Sesuai pembuktian pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dana dipakai untuk kebutuhan yang tidak tercantum di dalam term of references (TOR) konsolidasi. Malahan sebagian dipakai untuk ongkos percepatan Perda di Pansus DPRD Provinsi NTB. Sejumlah dana untuk percepatan perdana senilai Rp200 juta dikeluarkan atas perintah mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Manggaukang Raba.

Kemudian pengadaan server dan sistem IT sebesar hampir Rp400 juta tanpa mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Pengeluaran tambahan itu kemudian dibuatkan pertanggungjawaban fiktif.

Para terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan dana konsolidasi sebesar Rp1,8 miliar tahun 2016.

Caranya dengan membuat kuitansi kegiatan rapat di Hotel Aston Inn sebanyak 14 lembar senilai Rp322 juta, daftar terima honor tim penilaian kinerja direksi dan divisi sebesar Rp229 juta, daftar terima honor tim pengkajian akademis sejumlah Rp134 juta.

Kemudian daftar terima biaya BBM dan sewa mobil tim penilai kinerja direksi Rp198 juta. Sementara penggunaan dana riil untuk kebutuhan konsolidasi hanya Rp807 juta. (why)

Kasus Solar Ilegal

Penyidik Periksa Ahli Migas

(Suara NTB/ndi)

DISKUSI - Ketua TKD NTB, H. Misbach Mulyadi (kiri) tengah berdiskusi dengan Ketua Tim Pemenangan Profesional, Wewe Anggreaningsih (Kanan), terkait pemenangan Jokowi-Ma’ruf di NTB.

Mataram (Suara NTB) Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB melanjutkan penyidikan kasus solar subsidi ilegal dengan pemeriksaan saksi. Satu diantaranya ahli migas. Selanjutnya menyusul ahli pidana.

“Itu nanti ahli migas, dari Hiswana Migas,” sebut Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, Rabu (12/12).

Pemeriksaan ahli, sambung dia, untuk keperluan penjelasan mengenai BBM yang diatur sebagai subsidi atau nonsubsidi. Kemudian bagaima-

na soal pola distribusi berikut rangkaian ekonominya.

“Seperti apa usaha minyak dan gas ini, memperdagangkan migas ini bagaimana. Sekitar itu,” kata Darsono.

Sebelumnya, Polda NTB menyita 1.000 liter solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Pelaku membeli solar bersubsidi diduga tanpa mengantongi surat izin.

Dua pelaku, sopir berinisial HB dan MA mengangkut solar dimaksud pada Rabu (5/ 12) lalu atas suruhan IM. Solar rencananya bakal diecer ke

pengomprong tembakau.

HB dan MA disangka melanggar pasal 53 huruf b dan d UU RI No 22/2001 tentang Migas. Pembelian BBM bersubsidi dalam skala besar harus turut menyertakan surat legal yang dikeluarkan pihak pemerintah.

Tujuan pelaku mendistribusikan secara ilegal itu juga diduga untuk mendapat keuntungan lebih tinggi. Keduanya tidak dapat menunjukkan surat yang legal baik sebagai pengecer ataupun distributor. Tersangka IM dijerat dengan pasal 55 dan atau Paaal 53 Huruf b dan d UU RI No 22/2001 tentang Migas. (why)

Guru Honorer SD Dihukum 1 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Guru honorer SMA Gotong Royong Laju, Kabupaten Bima, Herman Miskan dihukum penjara selama 1 tahun.

Selain itu terdakwa korupsi Dana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak dan Meubelair SD ini juga dihukum membayar denda Rp50 juta.

Ketua majelis hakim, Suradi menghukum terdakwa berdasarkan pembuktian pasal 3 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut hakim, terdakwa terbukti turut serta dalam penyimpangan Dana

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak dan Meubelair empat SD di Laju, Langgudu, Kabupaten Bima sebesar Rp31 juta.

“Oleh karenanya menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun,” kata Suradi seperti dikutip Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi.

Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp50 juta, apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Terdakwa langsung menerima vonis hakim sementara jaksa penuntut umum Wayan Suryawan mengaku masih pikir-pikir.

Herman terbukti menerima upah dari empat kepala sekolah atas jasa pembuatan proposal penerima alokasi anggaran Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud RI tahun 2012.

Mantan Kepala SDN Laju, Abubakar Arsyad memberi Rp6 juta; mantan Kepala SDN Inpres Laju, Murtalib memberi Rp10 juta; mantan Kepala SDN UPT Laju, Jamaluddin memberi Rp6 juta; serta mantan Kepala SDN Inpres Pasir Putih Laju, Muhammad M Saleh menyetor Rp9 juta.

Terdakwa mengetahui dana yang diterimanya itu berasal dari dana yang peruntu-

kannya bagi rehabilitasi ruang kelas rusak. Uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa Herman.

Keterlibatan Herman berupa penyusunan proposal perbaikan ruang kelas yang mencakup harga upah dan bahan, rencana anggaran belanja, profil dan dokumentasi sekolah, daftar perkiraan upah, dan pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.

Proposal dibuat dengan sepengetahuan Rusdy, rekanan pekerjaan perbaikan ruang kelas empat SD tersebut. Padahal terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikat khusus teknis bangunan, ataupun struktur kepengurusan di masing-masing

sekolah tersebut.

Proposal disetujui Kemendikbud RI. SDN Inpres Pasir Putih Laju mendapat Rp369,6 juta; SDN Inpres Laju mendapat Rp371,9 juta; SDN Laju mendapat Rp232,2 juta; dan SDN UPT Laju memperoleh Rp220,7 juta.

Terdakwa kemudian diminta kembali untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan swakelola perbaikan ruang kelas empat SD tersebut.

LPJ dibikin berdasarkan kuitansi pembayaran, buku kas sekolah, nota pembayaran, yang diserahkan masing-masing kepala sekolah kepada terdakwa. (why)

(penrem)

PELETAKAN BATU PERTAMA - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdahni saat peletakan batu pertama SDN Nomor 5 Labuan Lombok.

Korem 162/WB Tunjukkan Kepedulian pada Dunia Pendidikan Selong (Suara NTB) Mendukung peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Korem 162/WB bekerjasama dengan PT. Intracto Penta Prima Servis (IPPS) membangun kembali SDN Nomor 5 Labuan Lombok Kabupaten Lombok Timur.

Selasa (11/12) lalu, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdahni, S.Sos. SH. M.Han., didampingi perwakilan pimpinan PT. IPPS melaksanakan peletakan batu pertama SDN Nomor 5 Labuan Lombok.

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan kegiatan itu selain dalam rangka dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika ke 73 Tahun 2018, juga sebagai wujud perhatian TNI AD khususnya Korem 162/WB terhadap dunia pendidikan dan masa depan generasi muda NTB. Menurutnya, berbagai cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari wajib belajar 9 tahun hing-

ga Pemerintah kini mewajibkan belajar selama 12 tahun atau hingga SMA sederajat. “Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat NTB menuju NTB gemilang,” kata lulusan Akmil 93 tersebut.

“Pendidikan merupakan fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Untuk itu sambungnya, melalui peletakan batu pertama pembangunan sekolah dasar ini, diharapkan dapat membantu bagi kemajuan pendidikan di wilayah ini, sehingga nantinya akan tercipta generasi muda yang handal yang mampu menjadi tauladan dan bertanggung jawab serta mampu memajukan bangsa dan negara,” jelasnya.

Acara peletakan batu pertama SDN Nomor 5 Labuan Lombok tersebut dihadiri Sekda Lotim H. Rahman Farly, Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, Kapolres Lotim AKBP Ida Bagus Made Winartha, S.I.K. (ars/*)

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Presiden Minta Kadin Percepat Pemulihan Fisik dan Ekonomi Lombok Mataram (Suara NTB) Kamar Dagang Indonesia diminta oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mempercepat pemulihan (recovery) Lombok pascagempa.

Tak hanya itu, Kadin juga diminta untuk memulihkan ekonomi Bali kedua ini.

Hal ini disampaikan Ketua Kadindo, Rosan P Roeslani saat menyerahkan bantuan sarana kesehatan secara simbolis di Desa Tiniga, Kecamatan Tanjung. Disaksikan langsung oleh Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar.

Rosan menyebut, baru-baru ini ia dipanggil secara khusus oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk membahas persoalan penanganan gempa Lombok. Terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan rumah tinggal bagi para korban gempa.

“Presiden dan Wapres sudah panggil saya untuk mempercepat pembangunan rumah sebanyak 80 ribuan unit bagi korban gempa di

Lombok,” ungkapnya.

Rosan mengatakan tidak hanya fisik semata. Kadin juga tengah merancang konsep pemulihan kembali ekonomi Lombok. Ia menyebut tengah merumuskan langkah yang paling cepat untuk memulihkan ekonomi daerah ini untuk mengakselerasikan pembangunan-pembangunan di daerah.

Dalam kunjungannya kemarin, Rosan datang bersama rombongan. Didampingi Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Heri Prihatin, AR dan jajarannya.

Salah satu yang menjadi perhatian Kadin sebagai upaya recovery Lombok adalah membantu pembangunan fasilitas umum di sembilan titik di

Lombok Utara dan Lombok Timur.

Kadindo Bidang Properti bekerjasama dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) telah melaksanakan pembangunan fasilitas publik di beberapa titik pasca gempa bumi yang mengguncang Lombok pada Juli 2018 lalu.

Rosan menyatakan, dengan disediakannya fasilitas-fasilitas publik ini dapat memberi semangat kepada masyarakat Lombok. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo memaparkan, Kadindo fasilitas ini dibangun dari dukungan banyak pengembang properti nasional dan perusahaan-peru-

sahaan lainnya. Sedikitnya tercatat ada 29 perusahaan dan organisasi yang bersinergi dan bergandengan tangan untuk memberikan bantuan bagi masyarkat korban gempa di Lombok ini.

Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar menegaskan percepatan pembangunan kembali Lombok pascagempa tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Seluruh stakeholders dapat memberi kontribusinya.

Ia berkeinginan, recovery Lombok, terutama Lombok Utara dapat melampaui recovery Yogya yang dianggap paling cepat dan mendapatkan penghargaan PBB. “Recoverynya 3 tahun, dan membangun 15 ribuan unit rumah. Kita ingin, di bawah tiga tahun Lombok Utara telah selesai pembangunan rumah-rumah tahan gempa.

Karena itu, semua proses kita

(Suara NTB/kir)

Sopir Angdes Demo DPRD Loteng sukan para sopir sulit akibat penumpangan yang jauh berkurang untuk mengurus izin juga sulit. Karena harus ke Mataram segala,” aku L. Supardiana, koodinator aksi.

Tidak hanya itu, para sopir juga mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian agar menindak tegas kendaraan pick up yang mengangkut penumpang. Karena itu sangat berpengaruh terhadap penumpang angkutan umum yang ada di daerah ini. “Kita tidak melarang adanya pick up.

Tapi kalau sampai mengangkut penumpang, sesuai aturan harus ditindak,” imbuhnya.

Sementara kenyataan di lapangan, aparat justru terkesan ada pembiaraan. Sehing-

ga tidak memberikan efek jera bagi para sopir mobil pick up.

Jadi wajar kalau para sopir pick up leluasa mengakut penumpang yang jelas-jelas melanggar aturan.

Namun sayang, keinginan para sopir untuk bertemu pihak terkait gagal. Pasalnya, perwakilan KPPRD dan Polres Loteng tidak hadir. Hanya dari perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng serta anggota DPRD Loteng saja yang hadir. Sehingga pertemuan untuk membahas tuntutan para sopir urung digelar.

“Berhubung pihak-pihak yang terkait banyak yang tidak hadir, maka kita minta pertemuan dijadwalkan kembali,” ungkap anggota DPRD Loteng,

Hari Libur

BI Tetap Layani Penukaran Uang yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran Mataram (Suara NTB) Meski dihitung libur pada tanggal 29 dan 30 Desember 2018 ini, Bank Indonesia akan tetap tetap melayani penukaran uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Mengingat, tanggal tersebut merupakan batas akhir penukarannya.

Bank Indonesia memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menukar uang tersebut. Adapun waktu layanan adalah dari jam 08.00 Wita hingga jam 12.00 Wita. Selain layanan penukaran uang yang dicabut, menurut Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ocky Ganesia, tanggal 29 dan 30 Desember 2018 Bank Indonesia tidak melayani kegiatan operasional lainnya.

“Khusus penukaran ini adalah layanan operasional terbatas sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia untuk melayani masyarakat secara optimal,” jelas Ocky di temui di Mataram, Rabu (12/12) kemarin.

Seperti diketahui, terdapat empat pecahan uang kertas yang dicabut dan ditarik dari peredaran yaitu uang pecahan Rp 100.000 bergambar Pahlawan Proklamator Dr.Ir. Soekarno dan Dr.H Mohammad Hatta, pecahan Rp 50.000 bergambar Pahlawan Nasional WR. Soepratman, pecahan Rp 20.000 bergambar Pahlawan Nasional Ki Hadjar Dewantara, dan pecahan Rp 10.000 bergambar Pahlawan Nasional Tjut Njak Dhien.

(Suara NTB/bul)

PENUKARAN UANG - Penukaran uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran di Bank Indonesia NTB kemarin.

Hingga kemarin, masyarakat yang menyimpan uang – uang yang sudah dinyatakan dicabut dan ditarik dari peredaran ini secara sadar melakukan penukaran di Bank Indonesia. Salah seorang penukar misalnya, Khaidir yang sengaja datang dari Kabupaten Dompu hanya sekedar menukar pecahan Rp100.000 sebanyak 153 lembar atau senilai Rp 15.300.000,00 dan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 80 lembar atau senilai Rp4.000.000,00.

Ia langsung ke Bank Indonesia di Mataram mengingat bank umum di daerah setempat sudah tidak dapat melayani penukaran uang tersebut. Sesuai Peraturan

percepat,” jelasnya.

Demikian juga untuk bantuan dari pemerintah sebesar Rp50 juta untuk pembangunan rumah rusak berat, Pemkab Lombok Utara juga menawar-

kan kepada stakeholdernya untuk memodalinya. Dengan jaminan dana yang akan ditransfer oleh pemerintah.

“Penerimanya sudah jelas, besaran yang diterima sudah

jelas. Kita harap, siapa yang punya modal mulai bangun rumah ini. karena besok atau lusa, sama saja. Uangnya sudah ada jaminan,” demikian bupati. (bul)

HERO Group ”Bangkitkan” Lombok Melalui Pendidikan

DEMO - Sopir angkutan umum Loteng menggelar aksi demontrasi di kantor DPRD Loteng, Rabu (12/12) kemarin.

Praya (Suara NTB) Puluhan sopir angkutan desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (12/12) kemarin, menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD setempat. Dalam aksinya, para sopir memprotes beberapa kebijakan baru yang cukup menyulitkan mereka. Terutama soal adanya pengalihan status angkutan umum plat kuning menjadi angkutan plat hitam, secara sepihak oleh pihak KPPRD. Selain itu para sopir juga mendesak supaya pengurusan pembuatan SIM A umum tetap di Polres Loteng tidak harus di Polda NTB. Karena akan cukup menyulitkan para sopir. “Kalau begini caranya, sudah pema-

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Rosan P Roeslani dan jajaran Kadindo berdiskusi dengan Bupati Lombok Utara untuk penanganan gempa

Bank Indonesia No.10/33/ PBI/2008 tanggal 25 November 2008, pada periode lima tahun kedua, yaitu sejak 31 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2018 penukaran hanya dilakukan di Kantor Bank Indonesia.

Sedangkan periode lima tahun pertama, yaitu sejak 31 Desember 2008 sampai dengan 30 Desember 2013 penukaran dapat ditukar di Bank Indonesia atau Bank umum.

Sebagai catatan di Bank Indonesia Provinsi NTB, 1 Desember hingga 12 Desember 2018 penukaran uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sudah mencapai Rp29.940.000. (bul)

L. Mas’ud, saat menerima para sopir angkutan desa di ruang Banmus DPRD Loteng.

Untuk itu, pihaknya meminta sopir melalui asosiasinya bersurat ke DPRD Loteng. Supaya DPRD Loteng yang mengundang pihak-pihak terkait dalam persoalan ini. “Prinsipnya kita mendukung aspirasi para sopir. Tapi tentu DPRD Loteng tidak dalam kapasitas mempengaruhi kebijakan dari instansi terkait. Semua harus dijalankan sesuai aturan yang ada,” tandasnya.

Tidak puas dengan hasil pertemuan di kantor DPRD Loteng, para sopir kemudian mendatangani kantor KPPRD Loteng. Guna menyampaikan kekecewaan para sopir angkutan desa tersebut. (kir)

Mataram (Suara NTB) PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) melakukan simbolis Peletakan Batu Pertama di Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah, Dusun Nipah, Lombok Utara, pada 6 Desember 2018 lalu. Kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian HERO Group membangkitkan Lombok pascagempa dari bidang pendidikan.

Gempa bumi yang menimpa Pulau Lombok sejak akhir Juli 2018 lalu menyisakan luka mendalam pada masyarakat juga berdampak pada kerusakan berbagai infrastruktur.

Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah rumah masyarakat yang rusak akibat gempa sebanyak 216.519 unit. Dengan rincian, rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit dan rusak ringan 108.306 unit.

Lombok Utara sendiri menjadi salah satu wilayah yang mengalami kerusakan dan kerugian yang besar, termasuk juga fasilitas pendidikan. Kondisi inilah yang kemudian menggerakkan HERO Group untuk ikut meringankan beban dengan memberikan bantuan berupa pembangunan sekolah sementara yang akan membantu para siswa menerima pelajaran dengan lebih layak.

“Kami percaya pembangunan sekolah pascabencana gempa di Lombok ini dapat memberikan andil besar untuk membangkitkan kembali Lombok dan masyarakat, terutama anak-anak sekolah.

Mereka butuh tempat untuk belajar dan mereka berhak untuk terus mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu hal ini

(Suara NTB/bul)

PELETAKAN BATU PERTAMA - Iwan Nurdiansyah, GM Corporate Secretary PT Hero Supermarket Tbk (duduk dua dari kanan) bersama perangkat desa dan kecamatan melakukan simbolis peletakan batu pertama untuk pembangunan sekolah sementara di Dusun Nipah, Lombok Utara menjadi salah satu fokus kami dalam membantu penyediaan sarana pendirikan di Lombok,” Ungkap Tony Mampuk, GM Corporate Affairs PT Hero Supermarket Tbk. Dengan bantuan fasilitas pendidikan ini, diharapkan anak-anak sekolah akan dapat lebih fokus belajar dan mengejar ketertinggalan yang mungkin dialami setelah gempa terjadi.

“Kami berdoa juga untuk pemulihan semua aspek di Lombok, sehingga Lombok menjadi seperti dahulu, kota yang terkenal akan keindahan alam dan budayanya,” demikian Tony.

Kegiatan pembangunan sekolah ini akan memberikan dampak baik untuk anak Madrasah yang berjumlah sekitar 70 orang. Pembangunan

ini meliput 4 ruang kelas yang ke depannya akan digunakan untuk aktivitas belajar mengajar para murid pada masa pemulihan pascagempa. Pembangunan sekolah diperkirakan berjalan selama sekitar 1 bulan dan akan selesai di akhir Desember 2018.

Sebelumnya, HERO Group melalui empat unit bisnisnya, Hero Supermarket, Guardian, Giant, dan IKEA telah memberikan bantuan dan dukungan kepada lingkungan di sekitar toko yang mencakup 3 Kelurahan (Kelurahan Monjok, Kelurahan Rambiga dan Kelurahan Karang Baru) maupun daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi di bagian utara Lombok yang dilakukan pada bulan Agustus 2018 lalu. (bul)

Perda Terkait Peningkatan PAD Belum Maksimal Diterapkan Mataram (Suara NTB) Kemampuan fiskal Provinsi NTB, masih sangat lemah.

Hal itu terlihat dari kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat kecil. Berdasarkan perhitungan dari kementerian dalam negeri, PAD hanya hanya berkontribusi sebesar 32 persen terhadap APBD NTB, 68 Persennya masih bergantung dari dana transfer pusat.

Melihat kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, Kementerian Dalam Negeri meminta Pemprov maupun Pemda kabupaten/kota di NTB memaksimalkan potensi-potensi PAD. Terutama terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan dan aset daerah, Johan Rosihan mengakui bahwa dalam APBD 2019, secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 1,91 persen. Penurunan itu disebabkan karena menurunnya pendapatan daerah.

“Permasalahan utama dalam pendataan daerah, karena masih lemahnya analisis terhadap potensi pajak dan retribusi daerah. Kurang optimalnya hasil pengelolaan aset dan lemahnya kinerja BUMD kita,” sebut Johan.

Selain itu, rendahnya target realisasi PAD, meski potensinya cukup besar. Hal itu juga disebabkan karena belum efektifnya peraturan daerah yang terkait dengan peningkatan PAD dilaksanakan oleh SKPD. “Diperlukan kecermatan dalam perhitungan potensi skill dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya dari SKPD. Dan

yang paling penting itu diefektifkan melaksanakan perdaperda yang terkait dengan peningkatan PAD,” katanya.

Ditempat terpisah, anggota komisi IV, Ruslan Turmuzi juga sangat menyayangkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Dalam pemerintahan gubernur baru, ia juga belum melihat program atau langkah-langkah konkret yang memberikan gambaran Rabu, 12 Desember 2018

terobosan dalam upaya meningkatkan PAD, meningkatkan aset daerah, serta meningkatkan investasi selama lima tahun ke depannya.

“Dari beberapa pos pendapatan asli daerah kita itu semuanya mengalami penurunan, baik retribusi maupun dari sektor pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Hanya dana perimbangan saja yang mengalami kenaikan,” terangnya.

Jika situasi tersebut dibiarkan terus menerus, ia khawatir program ‘NTB Gemilang’ yang diusung oleh Pemerintah Provinsi NTB di bawah Gubernur dan Wagub NTB, Dr Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, tidak akan bisa tercapai, karena terbentur oleh persoalan pembiayaan. Padahal untuk pembiayaan satu program, maka mutlak harus disesuaikan dengan pendapatan daerah. (ndi)

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

Juara di Level Nasional POTENSI anak NTB tidak kalah dengan anak daerah lain di Indonesia. Banyak di antara mereka saat mengikuti kejuaraan level nasional mampu mengharumkan nama daerah dan sekolah. Adalah Muhammad Qusayyi Al Jamali, siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram menjadi juara 2 dalam Madrasah Student Leadership Awards (MSLA) di Bogor Jawa Barat belum lama ini.

Baginya, mengikuti MSLA merupakan pengalaman yang luar biasa, karena bisa bertemu dengan peserta lain dari seluruh Indonesia. Apalagi dirinya bisa hadir di acara ini ber(Suara NTB/ist) mula dari mengirim esai dan Muhammad Qusayyi harus berkompetisi dengan Al Jamali 238 peserta se Indonesia. ‘’Dari 238 esai diseleksi menjadi 24 terbaik yang tidak dipatok dari provinsi mana pun. Intinya 24 terbaik. Setelah itu diadakan sesi presentasi tentang esai. Di mana dari 24 terbaik menjadi 9 terbaik,’’ tuturnya, Rabu (12/12).

Setelah esainya terpilih menjadi 9 terbaik. Kemudian dirinya harus mengikuti debat ilmiah bersama peserta lainnya. Di mana konsep debat ilmiah ini, seperti menggunakan konsep debat politik dan tiap peserta diberikan tema-tema berkaitan dengan apa yang sedang melanda Indonesia saat ini. ‘’Seperti kasus radikalisme serta kasus kasus yang dapat merusak generasi muda saat ini. Dan, alhamdulillah atas izin Allah, saya mewakili MAN 2 Mataram mendapat juara 2,’’ tambah pemuda kelahiran 23 April 2002 ini.

Bagi Ketua OSIS MAN 2 Mataram ini, kegiatan yang diikutinya di Bogor merupakan sebuah pengalaman luar biasa yang bisa menjadi bekalnya sebagai generasi muda. Apalagi mengikuti MSLA dilakukan selama 4 hari 3 malam yang diwarnai dengan sejumlah kegiatan, seperti presentasi, debat ilmiah, termasuk sejumlah pembinaan yang cukup bagus dari panitia. (ham)

UN SMA Tak Alami Perubahan Signifikan

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tidak Ada Ruang bagi Sekolah Menerima Siswa Lebih dari Ketentuan Mataram (Suara NTB) Adanya dorongan bagi pemerintah daerah agar ada batasan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA negeri sudah diatur di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang PPDB. Saat ini sekolah tidak bisa lagi menerima siswa melebihi ketentuan yang diatur Permendikbud.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, tidak ada lagi ruang bagi siapapun untuk menerima siswa lebih dari ketentuan. Jika ada yang melanggar akan menerima sanksi berupa tidak diakui oleh kementerian. “Silakan baca Permendikbud tentang PPDB, tidak ada ruang bagi siapapun untuk menerima siswa lebih dari ketentuan,” katanya.

Disinggung dengan adanya aturan penambahan penerimaan siswa di SMA negeri saat PPDB di luar ketentuan awal, menurut Suruji hal itu tidak melanggar kuota penerimaan siswa di satu sekolah.

“Sekarang sekolah tidak bisa lagi menerima siswa lebih dari ketentuan 36 orang per kelas.

Jika lebih, tidak diakui oleh kementerian,” katanya.

Ditemui terpisah, Kepala

Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari mengatakan PPDB SMA negeri dengan sistem zonasi setidaknya sudah kelihatan dampaknya saat ini. “Kita lihat sekarang penyebaran siswa berpestasi ke tingkat nasional, seperti olimpiade mata pelajaran, tidak hanya dominan satu sekolah,” katanya.

Surya berharap, terkait dengan persaingan dan pemerataan sekolah bisa lebih bagus lagi dalam tiga atau empat tahun ke depan. Saat ini pihaknya tengah membangun SMA yang berlokasi di daerah pingggiran terutama terkait sarana dan prasaran. “Menjadi perhatian kita lebih khusus di SMA pinggiran,” katanya.

Pihaknya ingin mengambil kepercayaan masyarakat bahwa semua sekolah baik di

tengah kota atau pinggiran memiliki kualitas yang sama. Dengan aturan PPDB SMA yang mewajibkan semua sekolah menerima siswa miskin juga membuat pemerataan akses. Bagi SMA pinggiran sendiri, pihaknya akan memulai membenahi sarana, prasarana di dalamnya, pemenuhan laboratorium dan lainnya.

“Kalau SMA di pinggiran sudah bagus seperti SMAN 1 Mataram ya jalan terus, nanti seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas, tidak ada lagi sekolah favorit. Dan itu tidak bisa serta merta tahun depan, membangun infrastruktur tidak bisa dua atau tiga tahun,” kata Surya. (ron)

”

Silakan baca Permendikbud tentang PPDB, tidak ada ruang bagi siapapun untuk menerima siswa lebih dari ketentuan,”

H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

Cegah Stunting, Peserta Didik Diukur Tinggi Badan

Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) SMA tahun 2019 tidak mengalami perbedaan signifikan dibandingkan tahun 2018. Namun ada sedikit rentang waktu pelaksanaan UN yang mengakibatkan pelaksanaan UN SMA tidak pada tanggal yang berurutan. Selain itu, di NTB sendiri akan tetap melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), dengan kemungkinan terburuk, satu kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak bisa melaksanakan UNBK. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, mengatakan, tidak ada perbedaan dibandingkan UN tahun 2018 ini. Termasuk pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang tetap dilaksanakan sebelum UN. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadwal UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. “Tidak ada perubahan dibandingkan tahun ini, USBN juga sebelum UN. POS UN secara nasional sudah keluar,” katanya belum lama ini.

Saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan terkait sekolah yang akan melaksanakan UN. Ditargetkan pada 5 Januari 2019 sudah ada peserta final UNBK SMA di NTB. nantinya ketika siswa sudah masuk sekolah lagi pada 2 Januari 2019 barulah bisa memastikan peserta UN. “Ini baru pendataan, jadi tanggal 5 Januari peserta tetapnya sudah final,” katanya.

Pihaknya berupaya agar semua SMA di NTB melaksanakan UNBK. Surya mengaku optimis pelaksanaan UNBK bisa seratus persen di semua sekolah. saat ini sedang dilakukan pendataan kembali. Strategi meminjam dan menyewa peralatan akan coba dilakukan kembali. Pihaknya juga akan mengusulkan ke pemerintah pusat, jika ada bantuan komputer bisa didatangkan lebih awal. “Kita hanya khawatir hanya di KLU yang tidak bisa UNBK Selain itu, pemerintah pusat juga sudah mewacanakan akan memberikan soal UN yang berbeda bagi daerah yang terkena dampak bencana. “Ada kebijakan khusus, bagaimanapun tidak bisa 100 persen sama soal yang diberikan di daerah terdampak bencana,” katanya.

Terutama sampai saat ini masih ada gempa bumi yang cukup memberikan trauma bagi siswa. Pembelajaran di daerah terdampak gempa bumi di Pulau Lombok sempat tertunda tak kurang dari satu bulan, dikarenakan gempa susulan yang terus terjadi dan trauma yang cukup lama. (ron) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Mataram (Suara NTB) akreditasinya B. Tentu ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Institut Keguruan dan membuktikan kualitas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Ilmu Pendidikan (IKIP) MaIKIP Mataram.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 taram kembali menggelar “Dan model perkuliahan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 wisuda Program Magister nya khusus untuk guru yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Pendidikan dan Sarjana sudah menjabat bukan reg1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 pendidikan Periode I Tahun uler. Total jam perkuliah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Akademik 2018/2019. Pada an kita kirim secara ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 wisuda kali ini, ada sebanygantian untuk dikirim ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 ak 636 orang diwisuda.

Larantuka. Sirkulasi wak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Hadir pada kesempatan tu untuk memenuhi kurang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 tersebut Ketua Yayasan lebih 144 SKS itu disetara1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 IKIP Mataram H. Lalu kan dengan standar yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Rusmiady, Senat IKIP Matelah ditentukan Dikti.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 taram, pimpinan dan dosMereka kebanyakan dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 en, Kepala Dinas PendidiSD dan SMK,” ungkapnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 kan dan Kepemudaan Sementara itu, Ketua 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Flores Timur, NTT BerbaYayasan IKIP Mataram, H. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 sis Beda Keda.

Lalu Rusmiady, mengin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Rektor IKIP Mataram gatkan kepada para 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Prof. Kusno, DEA., Ph.D., wisudawan agar benar-be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 menjelaskan wisudawan nar siap menghadapi pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 yang di wisuda berasal dari rubahan. Terutama di era (Suara NTB/dys) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Fakultas Ilmu Pendidikan WISUDA - Sebanyak 636 wisudawan IKIP Mataram diwisuda, millenial, setiap orang di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 (FIP) sebanyak 158 orang, Rabu (12/12). tuntut penuh kreativitas, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Fakultas Pendidikan Mateinovasi menciptakan lapan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 matika dan IPA (FPMIPA) digelar di salah satu hotel di melaksanakan program gan kerja sendiri.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 sebanyak 121 orang, Fakul- Mataram, Rabu (12/12) pagi. tersebut dan kuliahnya diDi samping itu, Rusmi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 tas Pendidikan Olahraga ady mengungkapkan agar Disebutkannya bahwa dari lakukan di Larantuka.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 dan Kesehatan (FPOK) se- 122 orang wisudawan terseSelain itu dari 636 setiap lulusan dapat jadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 banyak 259 orang, dan Fakul- but merupakan mahasiswa wisudawan terdapat 64 orang guru yang mampu menjaga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 tas Pendidikan bahasa dan yang berasal dari Larantuka lulus dengan predikat cum- akhlak. Maka salah satu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 seni (FPBS) 98 orang.

Kabupaten Flores Timur, laude (dengan pujian). Adapun kebijakan pihaknya juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 “Untuk wisudawan dari NTT yang menempuh pendid- wisudawan peraih IPK tert- ialah dengan menggratis1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 fakultas Pendidikan Olahr- ikan Program Sarjana Kepen- inggi yaitu Hifzani Nurwanti kan SPP bagi hafiz Alqu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 aga dan Kesehatan dari didikan Guru Dalam Jabatan dari Program Studi Pendidi- ran. “ Saya ingin melahir1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 259 orang, ada 122 orang ( PSKGDJ). kan guru yang ahlak karikan Kimia dengan IPK 3.84.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 dari Program Sarjana Dikatakan Koesno, IKIP mah. Jangan sedikit sediPSKGDJ ini merupakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Kependidikan Guru dalam program pemerintah yang di- Mataram dipercaya sebagai kit teroris. Ajaran agama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Jabatan (PSKGDJ),” ucap- tugaskan pada IKIP Mat- tempat pelaksanaan program Islam adalah rahmatanlila1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 nya dalam wisuda yang aram. Sementara untuk PSKGDJ tidak lain karena lamin,” ungkapnya. (dys) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

Tantangan di Era Digital, IKIP Terus Kembangkan Kualitas

Mataram (Suara NTB) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Midwifery, Program Studi D IV Kebidanan STIKES Mataram, rutin melakukan pengukuran gizi terhadap para peserta didik di sejumlah PAUD di Kota Mataram. Pengukuran gizi dan tinggi badan dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting dan memastikan kesehatan peserta didik.

Dosen Prodi D IV Kebidanan STIKES Mataram, Endy Bebasari, menjelaskan salah satu sebab inisiatif pihaknya melakukan pengukuran gizi dan tinggi badan bagi peserta didik ialah lantaran pentingnya pengecekan gizi pada anak secara berkala. Hal demikian untuk mencegah terjadinya stunting.

Selama ini kesadaran mengetahui gizi anak atau peserta didik PAUD di lembaga-lembaga pendidikan masih sangat terbatas. Hal tersebut lantaran belum semua memprogramkannya. Jikapun ada sebagian yang sudah memprogramkan, namun belum menjangkau keseluruhannya.

Oleh sebab itulah, pihaknya berinisiatif melalui UKM Midwifery Prodi D IV Kebidanan STIKES Mataram,

UKUR - Mahasiswa yang tergabung dalam UKM Midwifery Program Studi D IV Kebidanan STIKES Mataram mengukur peserta didik di salah satu PAUD. Hal ini merupakan salah satu cara mencegah stunting.

(Suara NTB/dys)

membantu sejumlah PAUD melakukan pengukuran gizi dan tinggi badan pada anak didik mereka. Sehingga dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan anak didik dapat dipantau setiap saat guna menghindari terjadinya stunting pada anak.

“Tidak semua PAUD sudah tersentuh oleh puskesmas. Karena puskesmas lebih ke PAUD yang besar besar. Maka dari itu kita turun ke PAUD. PAUD malah bersurat untuk meminta pengukuran status gizi. Setiap bulan ada pengukuran status gizi,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan Endy, biasanya status gizi hanya dilihat dari berat badan, namun seiring dengan pemberantasan stunting yang diprogramkan pemerintah, pihaknya juga melakukan pengukuran tinggi badan. “Penting mereka dapat pengaetahuan seperti ini untuk sekolah.

Puskesmas belum bisa menjamin,” bebernya.

Di samping melakukan pengukuran gizi pada anak didik, UKM Midwifery Prodi D IV Kebidanan STIKES Mataram, juga memberi edukasi pada guru PAUD setempat.

Harapannya ialah agar mereka mampu dan dapat mandiri mengukur gizi anak didik mereka di masa mendatang.

“Gurunya tidak saja memperhatikan perkembangan tapi bisa lihat pertumbuhan juga. Punya pemahaman dasar terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Sehingga bisa mandiri tanpa menunggu puskesmas,” tutupnya. (dys)

Semua Sekolah Harus Meningkatkan Kualitas Mataram (Suara NTB) Semua sekolah, baik swasta maupun negeri harus meningkatkan kualitasnya.

Sekolah negeri dengan jumlah siswa yang melampaui daya tampung juga akan menyebabkan kualitas sekolah anjlok. Sementara bagi sekolah swasta, dengan keterbatasan sarana dan prasarana dituntut untuk mampu kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.

Hal itu disampaikan Pemerhati Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Syafril, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (11/12).

Menurutnya, antara sekolah negeri dan swasta harus sama-sama meningkatkan kualitas.

Menurutnya, dalam kebijakan nasional bahwa rasio guru dengan siswa mestinya 1:35.

Sementara kenyataannya banyak sekolah negeri yang melampaui rasio yang ditentukan oleh pemerintah.

“Akhirnya suasana ruang belajar yang seperti itu akan menghambat mutu proses belajar mengajar. Guru akan sangat kesulitan untuk melakukan evaluasi by process,” katanya.

Sementara itu, guru juga dituntut untuk melakukan evaluasi setiap hari. Ia meya-

kini guru tidak akan mampu melakukan evaluasi berbasis proses. Karena itulah, pemerintah daerah harus melakukan intervensi pada setip kebijakan pemerintah.

“Saya yakin guru akan sulit melakukan evaluasi proses mengingat jumlah siswa dalam ruangan yang terlalu banyak. Suasana belajar dengan jumlah siswa yang melampaui standar normal juga tidak akan kondusif karena k o n sentrasi dan suhu ruangan akan sangat mempengaruhi situasi belajar,” jelas Syafril.

Ia mencontohkan, di negara-negara yang maju dan terbaik pendidikannya seperti Finlandia, Selandia Baru, Swiss, Denmark, Korea Selatan, Kanada, dan lainnya jumlah siswa dalam satu ruangan tidak ada yang melebihi 30 orang. Karena mereka sangat tahu konsep belajar yang dinamis, menyenangkan, serta bermutu yakni ketika keseimbangan antara siswa, ruang belajar, dan guru sangat diperhatikan.

“Anehnya Indonesia menghendaki kemajuan pendidikan dengan berkaca pada Eropa dan Amerika.

Kurikulumnya diambil, tapi lupa tata pamong dan mutu proses belajarnya,” pungkasnya. (ron)

Syafril (Suara NTB/dok)

Halaman 11

Kamis, 13 Desember 2018

Hari Ini, Zohri Tampil di Porprov Ketua Panpel Cabor Atletik, H. Suhaimi yang diwawancara Suara NTB di Mataram,

Rabu (12/12) kemarin mengatakan Zohri akan turun di satu nomor saja yakni 200 meter.

Nomor tersebut memang bukan nomor yang dijuarai Zohri pada kejuaraan dunia. Namun

yang pasti Zohri hanya ingin turun disatu nomor saja.

“Zohri akan bertanding di satu nomor saja. Itu yang saya tau. Dia akan ikut di nomor 200 meter,”ucapnya.

Suhaimi yang merupakan pimpinan Pengprov PASI NTB ini tidak dapat menjelaskan alsan Zohri tampil disatu no-

mor saja. Namun, dia mengatakan bahwa penampilan Zohri hari ini akan meramaikan GOR 17 Desember Turide Mataram. Pasalnya Zohri akan bersaing dengan sejumlah atlet senior terbaik NTB. Seperti Fadlin, Iswandi juga akan bersaing dengan Zohri.

Sementara itu, Lalu Mu-

hammad Zohri yang dikonfirmasi via ponselnya belum bisa dihubungi. Keikutsertaan Zohri di Porprov NTB 2018 sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat NTB. Pasalnya Zohri belum lama ini telah menghebohkan dunia atas prestasinya di beberapa event internasional.

Suhaimi berharap keikutser-

taan Zohri di event itu tak hanya untuk prestasi. Namun diharapkan dapat menjadi trauma healing bagi warga Lombok yang belum lama ini berduka akibat diluluhlantakkan gempa berkekuatan 7 SR. Dalam hal ini korban gempa di Lombok bisa kembali bangkit dan terhibur melihat penampilan Zohri.(fan) (Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Juara dunia atletik U-21, Lalu Muhammad Zohri akan ambil bagian di pertandingan atletik Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X yang berlangsung di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (13/12) pukul 08.30 pagi ini. Atlet asal Lombok Utara itu akan tampil di nomor 200 meter putra.

Ingin Jadi Akpol

(Suara NTB/fan)

PALING ATAS - Bendera Kabupaten Lotim berkibar paling atas di saat tim tenis beregu putrinya tampil sebagai juara di pertandingan Tenis Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Lapangan Tenis Gebang Mataram, Rabu (12/12).

Lotim Juarai Tenis Beregu Putri Mataram (Suara NTB) Tim tenis Lombok Timur (Lotim) berhasil mengalahkan Kota Mataram 2-1 di laga final beregu putri cabang olahraga tenis yang berlangsung di Lapangan Tenis Gebang Mataram, Rabu (12/12). Hasil tersebut menempatkan Lotim sebagai juara dan berhasil membawa pulang medali emas.

Sementara itu juara dua diraih Kota Mataram dan membawa pulang medali perak. Selanjutnya juara tiga bersama diraih oleh Lombok Barat (Lobar) dan Sumbawa. Masing-masing kabupaten itu sama-sama membawa pulang medali perunggu.

Pantauan Suara NTB di lokasi, pertandingan beregu putri mempertemukan tiga tim, yakni tim single bebas usia, single junior dan doble bebas usia. Dipertandingan single bebas usia, tim Lotim menurunkan Prima Mega Lestari, sementara Kota Mataram diperkuat Putu.

Pertemuan single bebas usia ini dimenangkan oleh atlet Kota Mataram, Putu dengan skor 2-0 (6-2-62). Skor 1-0 untuk tim Kota Mataram. Selanjutnya dipertandingan single junior putri, Lotim menurunkan Deisya Alpina, sementara Kota Mataram menurunkan Mita. Pertemuan Deisya dan Mita dimenangkan

Berada di Urutan Bawah

Ketua KONI Lotim Ingatkan Atlet Jaga Kedisiplinan Selong (Suara NTB) Kontingen Lombok Timur (Lotim) pada ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Proprov) tercatat paling minim memperoleh medali.

Hingga memasuki hari ke empat laga, Rabu (12/12), baru 1 emas yang diraih dari cabang tenis. Tim tenis Lotim berhasil mengalahkan Kota Mataram 2-1 di laga final beregu putri cabang olahraga tenis yang berlangsung di Lapangan Tenis Gebang Mataram, Rabu (12/12). Hasil tersebut menempatkan Lotim sebagai juara dan berhasil membawa pulang medali emas.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim, Lalu Makbul Maya, mengaku, sulitnya para atlet asal Lotim ini meraih prestasi tertinggi dalam beberapa lagi terakhir yang diikuti. Meski demikian, Ketua KONI Lotim masih menaruh harapan besar kepada para atletnya.

Minimnya perolehan medali ini dikhawatirkan membuat target 41 medali emas tidak bisa tercapai. Namun, Lalu Makbul, menegaskan, target tersebut sedari awal sebenarnya tidak keluar dari KONI, melainkan target yang disepakati oleh masing-masing cabor.

Kemudian diakumulasi sehingga muncul angka 41 medali emas.

Diakuinya, banyaknya atlet yang gagal meraih emas. Salah satu penyebabnya diduga karena para atlet banyak yang tidak disiplin. Di antaranya, salah satu atlet Muay Thai yang kalah dari lawannya karena kondisi kurang sehat. Ketidakdisiplinan juga terlihat di cabang olahraga sepak bola. Informasi yang diterimanya, para pemain lapangan hijau ini semalam sebelum bertanding begadang sampai larut malam. Informasi lainnya terlalu meremehkan lawan. Padahal, Lotim melawan Sumbawa beberapa waktu lalu di babak pertama sudah bisa 3-0 namun dibantai pada babak kedua, sehingga skor akhir 3-4.

Melihat fakta-fakta itu, Lalu Makbul Maya mengingatkan para atlet kontingen Lotim ini untuk menjaga kedisiplinan. Jaga kesehatan dan merancang strategi-strategi jitu sebelum melawan para lawannya.

Fakta lainnya, sejauh ini atlet Lotim banyak tumbang di laga terakhir, seperti Taekwondo sebutnya sebenarnya sangat diharapkan bisa meraup emas. Akan tetapi, lawannya merupakan atlet yang sudah tingkat nasional. Hal ini membuat atlet Lotim hanya bisa bertahan di medali perak. Diakui, lawan memang cukup tangguh, sehingga atlet Lotim perlu meningkatkan skil dan strateginya.

Panahan sebutnya, hanya selisih satu angka saja dari lawannya, sehingga atlet Lotim hanya bisa memperoleh perak.

Panah dari kelas beregu putra harapannya bisa mengobati kekecewaan dan bisa menghadiahkan medali emas untuk Lotim.

Begitupun atlet-atlet lain yang belum tanding diharapkan betul bisa memberikan kabar gembira bagi warga Lotim. (rus)

Deisya dengan skor 2-0 (6-2,61) untuk Lotim.

Skor kedua tim menjadi imbang 1-1, pasalnya tim beregu Kota Mataram unggul di single pertama, sedangkan Lotim unggul di single junior.

Karena skor kedua tim imbang, pertandingan dilanjutkan dengan double bebas putri. Dipartai ketiga ini Lotim menurunkan Meita-Deisya sedangkan Kota Mataram menurunkan Putu/Lia. Pertemuan double bebas usia tersebut dimenangkan oleh Lotim dengan skor 2-0 (6-2 dan 6-3).

Atas hasil kemenangan 2-1 itu Lotim pun dinobatkan sebagai juara dan berhasil mem-

bawa pulang medali emas.

Sementara itu, Ketua Panitia (Panpel) Cabor Tenis melaporkan tenis lapangan mempertandingkan dua kelas, yakni beregu putri dan beregu putra. Event itu melibatkan lima kabupaten/kota, yakni Kota Mataram, Lotim, Lobar, Sumbawa dan Dompu Untuk pertandingan beregu putri sudah berakhir dan penyerahan medali dipercayakan kepada Ketua KONI Lotim yang atletnya sukses menjuarai event itu. Sementara pertandingan tenis putra masih tengah berlangsung, dan diperkirakan final, Kamis (13/12) hari ini. (fan)

LALA Latifa Annisa Aprilia (16) salah satu atlet cantik yang menekuni olah raga tenis. Selain cantik atlet yang memiliki tinggi badan 156 sentimeter ini juga berprestasi di bidang olahraga tenis.

Di pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X yang berlangsung di Lapangan Gebang Mataram, Rabu (12/12), pelajar kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Mataram yang biasa disapa Lala ini sukses membawa Kota Mataram meraih medali perak di beregu putri.

Keikutsertaan Lala di pertandingan olahraga tenis Porprov NTB ternyata mengundang rasa penasaran penonton. Beberapa penonton seperti Ketua Pelatih NTB, Jamaluddin Maladi mengatakan, selain menjadi atlet Lala juga pantas menjadi model. Lantas apa tanggapan Lala?

Diwawancara Suara NTB, di selasela pertandingan, Lala tersenyum malu mendengar dirinya dipuji.

Namun demikian Lalu juga mengakui bahwa dirinya sering disebut atlet paling cantik yang berprestasi di olahraga tenis.

Putri pasangan Lalu Tawang dan Nurhayati seolah tak ingin menggubris tanggapan orang disekitar. Pasalnya, meski mendapat tawaran menjadi model, dia mengaku tetap memilih jadi atlet. Alasannya dia sangat suka dengan olahraga tenis.

Lala mengaku belajar tenis sejak delapan tahun yang lalu. Saat itu dia duduk di kelas 3 SD 25 Ampenan. Ayahnya yang menyukai olahraga tenis memintanya coba- coba belajar tenis, alhasil akhirnya dia pun suka.

Peraih medali perunggu di Popwil 2018 ini mengatakan kecintaannya di olahraga tenis bukan sekedar senang. Namun atlet yang mengidolakan petenis dunia Serena Williams ini bercita-cita menjadi atlet juara nasional. Harapannya, bila sukses di event nasional, dia ingin seperti atlet senior NTB yang menjadi Polwan setelah berprestasi di olahraga.

Namun bila dia sukses meraih medali di event internasional, dia bercita-cita ingin menjadi Akpol.(fan)

Kontingen KSB Dulang Emas di Cabor Panahan Mataram (Suara NTB) Puasa medali emas kontingen Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X berakhir. Memasuki hari keempat gala Porprov NTB, Rabu (12/12) kemarin, KSB akhirnya bisa menyabet medali emas melalui Cabor Panahan.

Di cabang olahraga ini, para atlet KSB tidak sekedar menutup puasa medali emasnya dengan meraih 1 medali.

Tetapi ada 5 medali emas yang berhasil didulang para atlet dari 6 kategori nomor yang dipertandingkan. Selain medali emas, atlet panahan KSB menyabet 1 medali perak dan 8 medali perunggu sehingga dinyatakan sebagai juara umum di Cabang Panahan.

Adapun medali emas yang diperoleh atlet KSB berasal dari 5 kelas yang dipertandingkan di Cabor Panahan. Diantaranya, kelas Beregu Putra Recurve 40 Meter, kelas Beregu Putra Coumpount 50 Meter melalui tim KSB I, kelas Coumpount Perorangan Putra 70 Meter, kelas Compount Perorangan Putri 50 Meter dan kelas Recurve Kelas Standar Nasional Perorangan 40 Meter.

Atlet panahan pertama yang membuka peluang perolehan emas KSB di Cabor Panahan ini adalah, Sohibul Fikri yang tampil di kelas Recurve Standar Nasional Perorangan 40 Meter. Atlet muda KSB ini berhasil mendominasi skor di tiap babak, mulai dari penyisihan hingga ke final. Di mana di final ia berhadapan langsung dengan at-

(Suara NTB/bug)

GEMBIRA - Bupati KSB, H. W. Musyafirin bergembira menyemangati salah satu atlet panahan yang berhasil meraih medali emas di Porprov NTB. let panahan kontingen kota Mataram.

Raihan medali emas di Cabor Panahan ini pun disyukuri oleh kontingen KSB. Sebab dalam 3 hari sebelumnya, dari sejumlah Cabor yang telah dipertandingkan, KSB terakhir hanya mampu bercokol di posisi 9 klasemen peraih medali di Porprov NTB dengan mengantongi 5 medali perak dan 7 medali perungggu.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KSB, H. Zaedul Bahri, SH mengatakan, prestasi Cabor Panahan itu akan menjadi pemicu semangat seluruh atlet yang bertanding di sejumlah Cabor lainnya untuk berjuang menyumbangkan medali emas dan menjadi yang terbaik di Cabor diikutinya.

“Saya yakin atlet kita akan bersemangat lagi melihat perolehan Panahan ini,” katanya kepada wartawan.

Menurut dia, belum adanya

perolehan medali emas dalam 3 hari terakhir pelaksanaan Porprov NTB sebenarnya bukan karena upaya atlet tidak maksimal. Hanya saja dari sejumlah Cabor yang dipertandingkan, belum satu pun Cabor merupakan andalan kontingen KSB untuk mendulang emas.

“Ada Cabor yang memang kita punya target emas, tapi setelah atlet kita bekerja maksimal tapi belum mampu tampil sebagai yang terbaik di kelasnya,” ujarnya.

Ia pun optimis, pundi medali emas kontingen KSB masih akan bertambah. Pasalnya beberapa Cabor andalan yang didapuk mampu mendulang medali belum dipertandingkan, seperti Cabor Tinju, Karate dan Pencak Silat. “Di tiga Cabor ini kami optimis akan menambah perolehan medali emas kita. Jadi sampai sekarang target masuk 3 besar di terakhir kita masih punya peluang,” imbuhnya. (bug)

Lala Latifa Annisa Aprilia

Sumbawa Terus Kumpulkan Emas di Porprov X Sumbawa Besar (Suara NTB) Kontingen Kabupaten Sumbawa terus mengumpulkan pundi pundi medali emas hingga hari ketiga Porprov NTB ke X tahun 2018. Sementara ini, Sumbawa mengumpulkan 18 medali emas.

Hari ketiga pelaksanaan Porprov, Rabu (12/12) kemarin, beberapa medali kembali berhasil diraih sejumlah cabang olahraga. Cabor Atletik berhasil menambah 4 emas, 1 perak, 2 perunggu. Sepeda 1 perak, 1 perunggu. Panahan 2 perak, 1 perunggu. Takraw 1 perak. Balap motor 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Drumband 1 emas, 1 perak. Biliar 1 emas, 1 perunggu. Menembak 3 emas. Dengandemikian, perolehan medali sementara Kabupaten Sumbawa hingga berita ini diturunkan Rabu sore, yakni 18 emas, 12 perak dan, 13 perunggu.

Pada sore hari ketiga tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H Mahmud Abdullah sempat mengalungkan medali para pemenang atletik. Salah satunya Safwaturrahman atlet lompa jauh asal Sumbawa yang berhasil meraih medali emas dalam pertandingan yang berlangsung di lintasan atletik GOR Turide.

Wabup pun turut bangga dengan prestasi para atlet Sumbawa di semua cabor yang berlaga di Porprov. Prestasi ini perlu terus ditingkatkan. “Kami Pemkab Sumbawa turut bangga dengan prestasi yang sudah diraih, meskipun saat ini peringkat sementara dibawah Kota Mataram. Pada Porprov ke IX lalu Sumbawa berada di peringkat ketiga,”katanya.

Khusus untuk atletik, perlu pembinaan lebih, karena atletik cukup banyak menyumbang medali. Termasuk cabor lain yang juga perlu terus didukung.

Ketua KONI Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah yang turut mendampingi Wabup menyatakan prestasi sejauh ini cukup baik. Bahkan dari cabor menembak sudah mendapatkan 10 emas. Diharapkan cabor cabor lain dapat terus menyumbangkan medali. (arn)

(Suara NTB/ist)

PERAIH MEDALI - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah berfoto bersama dengan Wakil Ketua KONI Sumbawa,Varian Bintoro dengan para peraihmedali usai pengalungan medali di Porprov NTB 2018.

SUARA NTB

Kamis, 13 Desember 2018

Penyandang Disabilitas di Lotim Siap Gunakan Hak Pilih Selong (Suara NTB) Sebanyak 1.687 penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berhasil didata KPU Lotim.

Ribuan penyandang disabilitas itu nantinya akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu yang digelar pada bulan April 2019.

Ketua KPU Lotim, M. Saleh, Rabu (12/12) mengatakan, untuk pemilih penyandang disabilitas terdapat lima kategori. Salah satunya disabilitas grahita yang masuk soal keterbatasan mental.

Penyandang grahita tetap dimasukkan dalam DPT. Namun jika ada dari keterangan

dokter mengatakan yang bersangkutan gila, maka itu menjadi dasar KPU untuk mengeluarkannya dari DPT. Bahkan beberapa kasus yang terjadi di Lotim, sudah didapatkan keterangan dari keluarganya berdasarkan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan memang gila, sehingga beberapa waktu lalu dikeluarkan dari DPT. “Apabila tidak ada surat keterangan itu, kami juga tidak berani mengeluarkannya. Tapi kita juga memasukkannya dalam kategori disabilitas,” jelasnya.

Adapun dari pendataan yang dilakukan, tercatat se-

banyak 1.687 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Lotim yang dimasukkan dalam DPT yang penyebarannya merata di semua kecamatan di Lotim. Di antaranya untuk tuna daksa sebanyak 571 pemilih tuna netra 384 pemilih, tuna rungu/wicara 381 pemilih, tuna grahita 162 pemilih dan disabilitas lainnya sebanyak 189 pemilih.

Dalam pencoblosannya, penyandang disabilitas diberikan kemudahan seperti tidak perlu melakukan antre ketika

datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. “Jadi ada perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Untuk memperlancar pengunaan hak suara, penyandang disabilitas ini dipersilakan membawa pendamping baik dari keluarga, masyarakat umum maupun KPPS. Apabila masuk ke balik suara, maka pendampingnya harus membuat surat pernyataan untuk tidak mempublikasikan calon mana yang dipilih. (yon)

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.2130AD NOKA/NOSIN : NBO1310343/NBE-1010236 AN.FITRI RACHMAWATI HLG D’SKTR LINGKAR SELATAN AMPENAN

HLG STNK R2 YAMAHA MIO DR.4920 ML NOKA/NOSIN : MH314D205BK280784/1D1278875 AN.DEWI NURMALA HLG D’SKTR LEMBAR

HLG STNK R2 HONDA DR.2635 YE NOKA/NOSIN MHIJBK114GK47311/JBK1E1345187 AN. PARMONANGUN SITINJAK HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3471 YE NOKA/NOSIN : MH1JBK116GK359122/JBK1E1357238 AN. PARMONANGUN SITINJAK HLG DSKTR WILAYAH KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 4147 MC NOKA/NOSIN MH1JBK11XGK300879/ JBK1E-12986226 AN.RUSLI HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3469 YE NOKA/NOSIN: MHIJBK112GK355701/JBKE1353668 AN.PARMONANGUN SITINJAK HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM HLH STNK R2HONDADR.3468 YE NOKA/NOSIN : MH1JBK11XGK359110/JBK1E1357279 AN.PARMONANGUN SITINJAK HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB.081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG STNK R2 HONDA DR.5839 BT NOKA/NOSIN : MH1JF5116BK805428/JF51E1802231 AN.DEWI NURMALA HLG D’SKTR LEMBAR HLG STNK R2 HONDA DR.5727 BJ NOKA/NOSIN: MH1JB91139K600050/JB91E1595603 AN.IR KETUT SETIASA HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.4600 CO NOKA/NOSIN : MH3SE9010FJ020D62/ E3R4E-0020070 AN.ARIN ASTARINI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4189 AA NOKA/NOSIN : NB24900222/NBE1198416 AN.H.ABD.HAMID HLG D’SKTR JL.SALEH SUNGKAR AMPENAN HLG BPKB R4 MOBIL TOYOTA KIJANG SUPER DR.1280AC NOKA/NOSIN : MHF11KF80-00055016/7K0196411 AN.BAKHTIAR HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R4 SUZUKI KATANA DR.641 AF NOKA/ NOSIN : SJ410-0296481/ F1OS-ID-130922 AN.LALU WIRABANGSA,S.SOS HLG D’SKTR JL.UMUM TERARA MENUJU SELONG

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 13 Desember 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

Kurangi Ketergantungan Dana Pusat KEMAMPUAN fiskal daerah yang masih rendah menyebabkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat sangat tinggi. Jika tidak ada dana pusat, maka daerah tidak akan mampu membiayai dirinya sendiri. Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan potensi sumber daya yang dimiliki menjadi alasan daerah masih sangat bergantung pada anggaran pusat. Sementara keinginan daerah untuk membangun berbagai macam fasilitas umum hingga rencana pemekaran daerah cukup tinggi pula. Namun, semuanya terbentur anggaran daerah dan negara yang sangat minim.

Inilah fakta yang menyebabkan daerah belum mampu membangun berbagai macam fasilitas yang diharapkan. Anggaran yang diharapkan sangat terbatas. Daerah belum mampu menghasilkan PAD yang besar untuk memenuhi apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Meski seluruh pemerintah daerah sudah mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan presiden di Istana Negara, dana ini dianggap masih belum cukup.

Daerah masih harus terus melobi pihak kementerian atau lembaga donatur untuk membantu pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di daerah masing-masing.

Misalnya, dalam membangun bandara, pelabuhan, bendungan atau menyelenggarakan event berskala nasional dan internasional pemerintah daerah mesti melobi kementerian atau lembaga negara untuk membantu pendanaan atau kegiatan. Namun, di satu sisi saat pihak kementerian atau lembaga negara sudah siap membantu, terkadang daerah juga tidak siap untuk melaksanakannya.

Untuk itulah, tidaklah salah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Drs. Syarifuddin, MM., meminta pemerintah daerah memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana pusat.

Daerah memiliki banyak potensi PAD yang bisa dimaksimal, seperti, optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Jika daerah mampu memanfaatkan potensi asetnya secara maksimal, maka tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat akan semakin sedikit.

Secara perlahan, namun pasti daerah-daerah di NTB, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bisa mandiri dan tidak selalu melulu bergantung pada pusat.

Memang, kalau melihat fakta di lapangan, rata-rata daerah di NTB ini masih belum mampu memaksimalkan potensi aset yang dimiliki. Malahan, aset yang semestinya memberikan keuntungan besar bagi daerah, justru tidak memberikan kontribusi. ‘’Kesalahan’’ pada pelaksanaan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di era pemimpin-pemimpin sebelumnya dijadikan ‘’kambing hitam’’ atas ketidakmampuan daerah memaksimalkan pengelolaan aset. Padahal, jika daerah serius, selalu ada jalan untuk mencari solusi. Seperti sering disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., ‘’where there is a will, there is a way (di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan). Artinya, kalau aparatur pemerintah serius mencari potensi PAD yang bisa dikembangkan, pasti ada jalan atau solusi yang dihasilkan.

Untuk itu, kita berharap daerah mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan tidak selalu bergantung pada anggaran pusat. Pemerintah daerah harus mencari jalan, agar penyumbat atau rasa pesimisme yang selama ini muncul bisa diatasi.

Setidaknya dengan cara ini, tingkat ketergantungan daerah pada dana pusat akan bisa dikurangi. Daerah tidak lagi menjadi beban bagi pusat dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Yang penting, kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan. (*)

OPINI

Halaman 14

Warisan Pembangunan bagi Generasi Milenial EBERAPA pendapat menyatakan bahwa generasi milienial merupakan generasi pembunuh berdarah dingin. Maksud dari pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa kehadiran generasi milenial ternyata telah memperkecil lapangan perkerjaan konvensional akibat perubahan gaya hidup dan pengusaan teknologi generasi milenial saat ini.

Sebuah kekhawatiran yang dinilai cukup memiliki dasar alasan di mana generasi milenial telah menggeser pola konsumsi masyarakat kita belakangan ini. Generasi milenial tidak hanya mampu menciptakan marketshare di dalam ruang virtual yang tidak berwujud. Namun, kapasitas penguasaan teknologi informasi juga menjadi kelebihan generasi ini di mana pengetahuan dan teknologi yang berkembang mengiringi kemampuan generasi milenial menghasilkan sebuah penemuan yang baru dan unik.

Dalam hal pola konsumsi, variasi konsumsi yang dilakukan oleh generasi ini juga berubah menyesuaikan kebutuhan dan keingingan mereka. Dalam pengamatan yang ada, produk pleasure menjadi jenis produk yang sering dimanfaatkan oleh generasi ini. Pengamatan ini tidaklah salah, karena pertumbuhan ekonomi yang tercipta saat ini timbul oleh karena shifting dari pola konsumsi dan kehidupan masyarakat yang memberikan nilai tambah, khususnya nilai tambah di daerah urban.

Dalam realitasnya, pernahkah terpikirkan jika generasi milenial yang ada saat ini tidak selalu identik dengan generasi yang hidup di daerah perkotaan saja? Atau, generasi yang selalu diidentikan dengan gaya hidup hedonisnya? Ternyata, masih banyak generasi milenial yang hidup di daerah terpencil ataupun hidup di daerah-daerah yang masih jauh dari kehidupan perkotaan yang selalu dianalogikan sebagai kehidupan yang mewah.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa kesenjangan ekonomi

Oleh :

Rostamaji Korniawan

(Pranata Humas Ahli Muda Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan) juga terjadi diantara generasi milenial. Tidak semua generasi milenial memiliki penghasilan yang mencukupi. Bagi generasi milenial yang hidup di lingkungan perkotaan, kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan sangat terbuka lebar bagi mereka, meskipun persaingan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut mempersempit gerak langkah mereka. Berbeda dengan generasi milenial yang tinggal di daerah terpencil. Mereka kurang mendapatkan akses informasi dan kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Minimnya informasi akibat kesenjangan kualitas pendidikan juga menyebabkan mereka minim akan inisiatif untuk berusaha membangun daerah mereka menjadi daerah yang lebih baik.

Sebuah ironi di mana media dan masyarakat terlihat ambigu melambungkan secara berlebihan generasi milenial sebagai bonus demografi di Indonesia di masa yang akan datang. Bonus demografi memang benar adanya dan ini harus diperhatikan oleh semua pihak agar generasi milenial yang diunggulkan tidak terjebak di dalam pola permasalahan klasik yang sama di mana kesenjangan sosial diantara mereka masih terjadi di negara ini.

Catatan dari Biro Pusat Statistik memperkuat adanya kesenjangan ini di mana mayoritas penduduk berusia di atas 15 tahun memiliki pekerjaan utama di sektor pertanian, industri, perdagangan, rumah makan, dan jasa akodmodasi. Artinya sektor-sektor tersebut dinilai hanya memberikan sejumlah penghasilan di bawah standar kelayakan hidup saat ini. Berbeda bagi para tenaga kerja yang berkerja di sektor jasa di mana sektor ini selalu menghasilkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Harus diakui bahwa Indonesia terjebak di dalam persoalan middle income trap, meskipun nilai GDP

Indonesia mengalami peningkatan yang sangat besar. Kesenjangan penghasilan itu memang masih ditemukan, termasuk kesenjangan penghasilan yang diperoleh generasi milenial kita saat ini. Tidak semua generasi milenial menikmati gaya hidup hedonis seperti yang dialami generasi milenial yang hidup di daerah perkotaan. Mereka ada yang bekerja sebagai seorang buruh, petani, tenaga honorer, petugas kebersihan, atau bahkan seorang kasir pada mini market yang berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi ini tentu memperlihatkan sebuah realitas yang sebenarnya dari ragam pekerjaan generasi milenial kita saat ini.

Contoh kasus ksesenjangan lainnya dapat kita lihat pada proses kelulusan peserta CPNS tahun 2018 ini. Sebagian besar peserta ternyata tidak berhasil mendapatkan nilai passing grade yang diharapkan. Kondisi ini jelas memperlihatkan masih adanya kesenjangan mutu pendidikan dan akses informasi yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ini tentu menjadi sebuah tantangan dan pekerjaan rumah bagi generasi milenial itu sendiri. Bagaimana caranya agar kita semua dapat mewariskan peningkatan mutu pembangunan secara menyeluruh agar generasi milenial maupun generasi homeland (generasi Z) dapat melanjutkan misi pembangunan bangsa ini dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang selalu berubah setiap saat.

Mewarisi Fiskal Yang Prudent Setidaknya, pemerintah telah mewariskan pengetahuan dan mekanisme pengelolaan fiskal secara prudent. Sebuah warisan yang bertujuan untuk memandirikan bangsa ini di dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kemandirian yang tentunya tidak mengabaikan

kunci kerja sama di dalam pluralitas masyarakat nasional maupun masyarakat global.

Hasil pengelolaan fiskal yang sudah baik ini harus terus dikembangkan agar fiskal yang dikelola oleh negara tidak hanya sekedar menghasilkan ketaatan saja, tetapi hasil yang benar-benar memberikan ukuran adanya peningkatan mutu belanja dan penerimaan negara kita.

Oleh sebab itu, negara ini membutuhkan warisan rencana pembangunan yang konsisten dan tidak berubah, meskipun ada pergantian kepemimpinan. Dan harapan itu tentunya berada di seluruh tangan anak bangsa, tanpa harus membedakan setiap generasinya.

POJOK Pemeriksaan belanja modal, BPK temukan potensi kerugian negara Rp1,3 miliar Harus diusut tuntas

*** APK caleg masih ditemukan di zona terlarang Ketegasan Bawaslu dipertanyakan

***

RADIO

Sinergi dengan Seluruh OPD Terkait

Kemenpar Apresiasi FTKP Lobar Paling Aktif di Indonesia Giri Menang (Suara NTB) Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Lombok Barat (Lobar) telah dua tahun terbentuk. Keberadaan FTKP inipun mendapatkan apresiasi dari kementerian Pariwisata karena dinilai paling aktif di Indonesia bersama daerah Sabang. Karena itu tahun depan, forum yang di bawah naungan Dinas Pariwisata ini pun akan mendapat suntikan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih untuk pelatihan. Di samping itu, forum ini terus aktif melakukan pertemuan membahas berbagai persoalan yang muncul menyangkut pariwisata.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ispan Junaidi, M.Ed., saat rapat evaluasi FTKP mengangkat tema “memperkuat potensi dan posisi desa wisata mengungkit pertumbuhan ekonomi masyakarat Lobar”. Pertemuan ini dihadiri oleh Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni, sejumlah kadis, Ketua FTKP, Kades Desa Wisata, para pelaku wisata dan pengurus organisasi pariwisata.

“Selama dua 2 tahun FTKP ini dibentuk. Alhamdulillah dianggap dinilai Paling aktif di Indonesia bersama Sabang oleh kementerian,”kata Ispan.

Berbagai persoalan dibahas dan difasilitasi oleh Forum ini, mulai dari masalah sampah, sampan, energi, lampu jalan hingga bangunan di kawasan wisata.

Menurutnya, persoalan pariwisata ini adalah multi efek dan dimensi, sehingga semua pihak harus dilibatkan.

Karena itu ia pun terus membangun sinergidenganOPDlain.Iarencananyaakan membuat semacam kontrak komitmen dengan OPD baik dengan Disperidag dan Dinas Koperasi. Dari kontrak komitmen ini nanti, ia akan berkolaborasi untuk menangani daerah wisata sesuai dengan leading sector OPD. “Termasuk dengan para pelaku usaha, hotel, operator sudah semua kita diskusi. Sebab tidak mungkin pariwisata ini kita kerjakan sendiri,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang diwakili Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni mengatakan ke depan forum ini harus lebih meningkatkan dan memperkuat potensi

(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)

Kadis Pariwisata Ispan Junaidi desa wisata untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan cita-cita seluruh masyarakat Lobar. Saat ini desa tidak lagi menjadi penonton dalam pembangunan tetapi telah menjadi pelaku dalam kegiatan pembangunan itu sendiri. Ia mengakui sangat banyak potensi di desa yang bisa dikelola dan dikembangkan bersama oleh pe-

Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni merintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Dalam pengembangan ini sudah tentu butuh perencanaan yang strategis.

“Tinggal bagaimana kita membuat sebuah perencanaan yang strategis dalam menentukan sektor usaha apa yang akan difokuskan untuk dijalankan,”katanya.

Dijelaskan, salah satu sektor potensi yang dapat dikembangkan ad-

(Suara NTB/her)

EVALUASI - Kegiatan pertemuan evaluasi FTKP di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (12/12). alah pariwisata. Potensi ini ada di hampir semua desa di Indonesia. Bentuknya berupa potensi kebudayaan hingga wisata alam. Ini bisa dijadikan sebuah konsep bisnis yang bisa dijalankan oleh masyarakat desa. Un-

tuk itu objek wisata itu harus bisa dikemas agar tetap menarik.

Khusus untuk objek wisata alam, Lale menekankan perlunya menjaga alam agar tetap indah dan alami. (her/*)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 13 Desember 2018

Pemerintah Perbanyak Pilihan dan Model Rumah Tahan Gempa Dari Hal. 1 ‘’Yang bisa membuat rumah yang sudah lulus tahan gempa ini juga nggak banyak. Jadi bisa dipahami kalau produktivitasnya masih sedikit dan terkesan lambat,’’ terang gubernur.

Ia mengatakan, Pemprov sudah menggesa dengan melatih pengusaha-pengusaha lokal di STIP Banyumulek agar yang bisa membuat rumah tahan gempa ini lebih banyak. Diharapkan dengan banyak yang bisa membuat, jumlahnya lebih banyak di pekan-pekan ke depan. ‘’Hari ini (kemarin) kami mengantar langsung ke Dirjen Cipta Karya yang membuat model rumah Risbari dengan baja ringan agar segera bisa di- approve PUPR. Alhamdulillah approval-nya mudah-mudahan bisa selesai minggu depan,’’ harapnya.

Sehingga banyak jumlah rumah yang bisa diselesaikan ke depannya. Dengan banyaknya pilihan dan model rumah tahan gempa, akan banyak rumah yang dibangun dalam waktu segera.

Lima bulan penanganan pascabencana gempa NTB, realisasi pembangunan hunian tetap (huntap) korban gempa masih lamban. Dari 75.138 unit rumah masyarakat yang rusak berat,

huntap yang terbangun atau sudah jadi sebanyak 93 unit.

Berdasarkan data Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi NTB sampai 8 Desember 2018, sebanyak 93 unit huntap yang sudah terbangun terdiri dari Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Konvensional (Riko), Rumah Instan Kayu (Rika) dan Rumah Cetak Raswari Indonesia (RCI).

Dengan rincian, Risha yang sudah jadi sebanyak 49 unit. Sedangkan Risha yang sedang dibangun sebanyak 1.408 unit. Data sementara, jumlah korban gempa yang memilih membangun Risha sebanyak 4.149 KK. Riko yang sudah terbangun sebanyak 25 unit.

Riko yang sedang dibangun sebanyak 789 unit.

Jumlah masyarakat korban gempa yang memilih membangun Riko sebanyak 4.228 KK. Rika yang sudah terbangun sebanyak 11 unit dan sedang dibangun 288 unit.

Masyarakat yang memilih Rika sebanyak 4.333 unit.

Sedangkan RCI yang sudah terbangun 8 unit. Masyarakat yang memilih membangun RCI sebanyak 40 KK. (nas)

Tutup Tambang Emas Ilegal Prabu Dari Hal. 1 Ia mengatakan, penutupan tambang ilegal tersebut bukan untuk kepentingan pemerintah.

Tetapi penutupan itu untuk kebaikan semua masyarakat Loteng. ‘’Karena akan berdampak sangat luar biasa kalau tak ditutup.

Dari informasi media saja, itu sudah membuat pariwisata, berpikir tamu datang lagi. Itu kita khawatirkan,’’ katanya.

Kalaupun di daerah tambang ilegal tersebut ada alasan kemiskinan, menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, Pemda akan mencari alternatif jalan keluar yang lain. Sekarang, katanya, Pemda sedang melakukan identifikasi, menginventarsir berapa masyarakat yang terlibat. Masyarakat yang menjadi pemilik tanah, masyarakat yang kerja maupun yang punya alat berat. Semuanya akan diajak duduk bersama.

Suhaili mengatakan, orang yang melakukan penambangan di lokasi tersebut banyak juga berasal dari luar Loteng. Namun sekarang sudah mulai berkurang. ‘’Mereka spekulatif. Dan banyak yang sudah jera. Informasi dari camat dan kepala desa, sebetulnya mereka sudah mulai jera. Tidak seperti iming-iming yang mereka dengar. Bahwa ternyata di sana banyak emas. Tapi kena batunya dia, mereka rugi,’’ katanya.

Mengenai adanya dugaan tambang ilegal tersebut di belakangnya ada pemodal besar, Suhaili mengatakan semuanya akan diusut. ‘’Yang jelas itu ilegal dan tempat itu bukan diperuntukkan untuk tambang. Segera kita tutup, dan sudah mulai,’’ ucapnya. (nas)

Sukses Tingkatkan Produktivitas Petani Jagung di Lahan Kering dan Tekan Pengaruh Rentenir Dari Hal. 1 Keberhasilan program ini diekspose secara terbuka Rabu (12/ 12) kemarin di Mataram oleh tim penelitinya, bersama Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo dan Rektor Unram, Prof. H. L. Husni.

Program ini lahir dilatarbelakangi 50 persen penduduk miskin hidup di lahan kering.

Petani lahan kering menggantungkan perekonomiannya dengan menanam jagung secara turun temurun. Tetapi tetap kualitas hidup mereka tak berubah. Setiap musim tanam, petani harus meminjam dari rentenir dengan konsekuensi pengembalian bunga pinjaman yang cukup tinggi. Teknologi tak maksimal diterapkan karena beban pengembalian, ujungnya produksi menjadi rendah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata Prof.

Komang Damar Jaya, Unram melalui program ARISA telah mengintroduksi rekayasa teknologi dan rekayasa sosial melalui kemitraan petani jagung di lahan kering.

Melalui program kemitraan sektor publik dan swasta, Unram memperkenalkan kerjasama petani dengan Bank NTB Syariah, PT. Syngenta Indonesia, Pemda, distributor pupuk bersubsidi dan pembeli jagung.

Unram berperan sebagai pendamping dan penyedia teknologi tanam jagung.

Untuk memaksimalkan teknologi ini, lanjut Prof. Ir. I Komang Damar Jaya penyuluhan tehnik budidaya jagung dengan pola basis ganda, yanitu 35 Cm antar baris dan baris ganda, 20 Cm antar tanaman di dalam baris dan 70 Cm antar baris ganda. Dengan pemupukan berimbang dengan ditugal intens dilakukan kepada kelompok tani.

Pada saat yang sama, dilakukan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank NTB Syariah, menjangkau 3.300 orang petani yang tersebar di Lombok Utara, Lombok Timur dan Sumbawa.

Saat realisasi KUR, untuk menjamin pemanfaatan dana tepat sasaran, PT. Syngenta dan distributor pupuk dihadirkan untuk menyediakan kebutuhan petani. Petani lagsung membeli sarana produksi jagung dan hanya uang ongkos tenaga kerja yang

dibawa pulang.

Sampai saat ini, sebanyak 3.300 petani mengetahui adanya program kemitraan ini dan 1.666 orang telah menerima KUR dari Bank NTB Syariah serta menerapkan teknologi tanam jagung yang dianjurkan. Hasilnya, pendapatan petani telah meningkat sampai 156 persen.

Peningkatan pendapatan, jelas diperoleh karena adanya efisiensi penggunaan lahan atau penambahan populasi perhektar akibat cara tanam basis ganda yang diterapkan serta penggunaan pupuk berimbang dengan cara ditugal.

Di samping itu, peningkatan pendapatan petani juga dipengaruhi adanya penurunan jumlah pembayaran bunga hutang dari 30 – 50 persen menjadi 7 persen. ‘’Dengan Bank NTB Syariah masuk sebagai penyedia modal, tidak ada lagi ketergantungan petani pada bank 48 (ngutang 4, bayar 8 : istilah pada rentenir) sehingga penerapan teknologi berjalan maksimal dan efisien,’’ ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo menegaskan, sampai saat ini Bank NTB Syariah telah menggelontorkan KUR sebesar Rp12 miliar kepada 1.600 petani yang melaksanakan program ini. Diharapkan akan terealisasi hingga Rp40 miliar selama setahun ini. secara keseluruhan, KUR telah menembus Rp60 miliar dari target realisasi Rp120 miliar. ‘’Komitmen kami sebagai bank daerah tetap memberi dukungan penuh.

Tidak saja kepada petani jagung, juga kepada peternakan dan industri,’’ demikian Kukuh.

Sementara Rektor Unram, Prof. L. Husni mengatakan, Unram juga bekerjasama dengan Pemerintah Australia untuk mendukung pengembangan peternakan di Pulau Sumbawa. Baru-baru ini, kerjasama juga dibangun dengan Pemerintah Newzeland untuk pemberdayaan masyarakat di Dompu dan Lombok Utara. (bul/*)

Halaman 15

Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Diskop UKM Dompu Komit Kembalikan Geliat UMKM tahun 2019 Dompu (Suara NTB) Geliat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terjadi penurunan di tahun 2018 secara nasional dan berdampak di daerah.

Data pembinaan koperasi UKM tahun 2017 sebanyak 55 persen yang berhasil tumbuh dan sehat menjadi 45 persen di tahun 2018.

Pada 2019, komitmen Dinas Koperasi UKM Dompu mengembalikan geliat UMKM minimal sama di tahun 2017.

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs H Rifaid, M.Pd kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (12/12) kemarin mengungkapkan data hasil rakor bidang koperasi UKM di Provinsi beberapa waktu lalu. Kondisi ini dilihat dari semakin berkurangnya koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).

Kendati mengalami penurunan, di Dompu sendiri tidak setajam kondisi nasional atau provinsi.

“Tugas kita mengembalikan itu minimal sama kondisi tahun 2017 atau lebih,” terangnya.

RAT koperasi dilakukan dalam jangka waktu Januari – Maret setiap tahunnya dan ini menjadi salah satu syarat koperasi itu tumbuh sehat. Untuk meningkatkan jumlah koperasi

yang tumbuh dan sehat, pihaknya sudah menyurati koperasi yang ada untuk menyiapkan pelaksanaan RAT. Karena dari 303 koperasi di Dompu, hanya 149 koperasi yang aktif dan sisanya 154 koperasi tidak aktif.

Selain itu, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu juga mulai memberikan penilaian dan evaluasi terhadap koperasi yang aktif serta sehat. Pada 2018 ini ditetapkan 10 koperasi terbaik. Keterbatasan anggaran sehingga tidak maksimal jalan dan melakukan penilaian.

Ini akan menjadi perbaikan kedepan, karena ini menjadi program rutin setiap tahun. “Ketika optimal dilakukan penilaian akan muncul persaingan secara sehat di antara koperasi, sehingga akan muncul kemauan untuk maju. Itulah yang kita harapkan,” katanya.

H Rifaid juga mengungkapkan, data usaha warga Dompu tahun 2018 yang dihimpun pihaknya sebanyak 1.273 usaha.

Terdiri dari usaha mikro sebanyak 897, usaha kecil sebanyak 249 unit, dan usaha menengah sebanyak 13 unit. Sementara jumlah UKM di Dompu sebanyak 146 UKM dengan 108 jenis usaha. Namun yang baru me-

(Suara NTB/ula)

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Dompu, Drs H Rifaid, M.Pd.

Jajaran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu foto bersama di stand Dinas Koperasi UKM Dompu di arena NTB Expo 2018 lalu.

miliki nomor P-IRT hanya 50 UKM dan memiliki sertifikat halal juga 50 usaha.

Kendala yang dihadapi pelaku UKM di Dompu dikatakan Rifaid, masih kurangnya kesadaran dan fokus dalam membangun usaha. Banyak pelaku usaha yang melakukan usaha karena melihat usaha orang lain dan tidak ingin mencari usaha baru yang belum digeluti orang lain. “Banyak jenis usaha, tapi tidak beragam

produknya,” katanya.

Namun ia memberikan apresiasinya kepada pelaku UKM Dompu yang berhasil tampil di pameran NTB Expo 2018. Kegiatan yang menjadi ajang pameran produk hasil pembinaan Dinas Koperasi UKM ini berhasil menampilkan kekhasan tersendiri.

“Kita Dompu – Bima yang berasal dari suku yang sama. Pada kegiatan itu kita berhasil menunjukan produk kekhasan tersendiri,” ungkapnya.

(Suara NTB/ula)

Tapi kegiatan NTB Expo tahun 2018 ini disebut – sebut kurang meriah pengunjung dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena warga masih fokus membangun pasca diguncang bencana alam dan lokasi pelaksaan kegiatan yang baru serta sulit akses transportasi umum.

“Tapi memang kelihatan sekali ada geliat perkembangan UKM dari kegiatan kemarin,” terangnya. (ula/*)

MDMC Muhammadiyah Penguatan Usaha Rumahan Produk Kirim Relawan ke Sumbawa Olahan Pertanian Harus Terus Didorong Mataram (Suara NTB) Bicara masalah pertanian, tak cukup hanya pada potensi dan kendala-kendalanya saja. Tapi, butuh gagasan dan inovasi untuk mengembangkan sektor ini sehingga membawa dampak manfaat ekonomis pada masyarakat, khususnya menambah pemasukan bagi ibu rumah tangga.

Hal itu yang membuat Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, Dapil NTB II/P. Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK), selalu turun ke lapangan menyerap aspirasi sekaligus memotret peluang-peluang inovasi dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di NTB ini, Rabu (12/12) HBK yang besar perhatiannya terhadap isu pertanian ini mengatakan, salah satu inovasi yang harus terus didorong adalah pengembangan kreativitas pascaproduksi pertanian yakni pengolahan produk-produk turunan.

“Misalnya komoditas cabai. Itu di beberapa Desa di Lombok sudah dikembangkan, diolah menjadi sambal khas Lombok dan dikemas dengan baik. Ini bisa mendorong nilai tambah ekonomis,” katanya.

Pengolahan pascapanen juga tak harus dilakukan

(Suara NTB/ist)

AKRAB – H. Bambang Kristiono (HBK) beserta istri tampak berbincang akrab dengan petani di sebuah lapangan pengeringan cabai di Lombok baru-baru ini. Hasil olah produk pertanian dapat meningkatkan nilai ekonomis. dengan produksi besar-besaran. Bisa dimulai dengan usaha rumahan atau ‘’home industry’’. Kelompok emak-emak bisa memulainya dengan membuat produk-produk makanan khas wilayahnya masing-masing yang bisa diunggulkan.

“Selain sambal, kan bisa juga keripik ubi, atau komoditas lainnya. Yang jelas kalau komoditas pertanian diolah jadi produk turunan, tentu nilai ekonomisnya akan meningkat,” katanya. Ia mengakui, memang dibutuhkan spirit wirausaha dalam hal membuka peluang usaha di sektor

produk olahan pertanian.

Sehingga pihaknya selalu mendorong, dimulai dari kader-kader Gerindra sendiri dalam mengedukasi masyarakat .

HBK menambahkan, untuk pemasaran pun saat ini tidak terlampau sulit, karena perkembangan teknologi informasi yang semakin mendukung. Pola pemasaran online bisa menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan. “Selama produk dan kemasannya baik dan menarik, pasar pasti datang sendiri”, tandasnya. (038/*)

Mataram (Suara NTB) Tim relawan Muhammadiyah turun ke Sumbawa untuk membantu korban terdampak banjir bandang di Kecamatan Empang, Kamis (7/12) lalu. Tim relawan tergabung dalam Muhammadiyah Dissaster Management Center (MDMC), akan bertugas selama beberapa pekan.

Ketua MDMC Muhammadiyah, Muslimin menjelaskan, pengiriman relawan untuk mendukung pemerintah dalam penanganan banjir di Sumbawa. Tim yang dikirim akan mendukung pelayanan medis (layanan kesehatan), logistik, pendataan penyintas (korban), dan pelayanan umum (pembersihan fasilitas umum).

“Banjir bisa terjadi kapan saja selama musim penghujan.

Karena itu perlu langkah antisipatif dini. Salah satunya memperbanyak SDM relawan,” ujarnya. Saat ini, pos MDMC berada di Jalan Merdeka nomor

8 Dusun Masjid Desa Empang Bawa, tepatnya di masjid Nurul Yakin Desa setempat.

Disebutkan Muslimin, pihaknya siap berkoordinasi berbagi informasi dan strategi penanganan dengan siapapun, terutama pemerintah. Bencana banjir berbeda dengan bencana gempa. Ada potensi ancaman penyakit yang cukup tinggi pascakejadian. Sampah yang bercampur di sekitar pemukiman warga adalah salah satu penyebab.

“Untuk itu fokus perhatian kita terletak pada kaum rentan seperti bayi, anak2, ibu hamil, orang cacat, dan lansia,” terangnya. Salah satu kebutuhan mendesak saat ini adalah air bersih, perlengkapan kebersihan, dan pelayanan kesehatan.

“Selebihnya akan dikaji secara terus menerus dari hasil assessment per harinya,” pungkas Muslimin. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

Relawan MDMC yang dikirim untuk membantu pemerintah dalam penanganan banjir Sumbawa.

Dikenal Berkualitas, KLU Kembangkan Udang Vaname Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyadari potensi budidaya udang vaname akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Pemda KLU mulai mengalokasikan anggaran untuk menambah spot-spot budidaya melalui kelompok. Tahun 2019 mendatang, alokasi awal disiapkan sebesar Rp 3 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Agus Tisno, Rabu (12/12), mengungkapkan komitmen Pemda untuk membentuk kampung udang mulai diwujudkan.

Pasalnya, setelah melakukan panen perdana pada salah satu usaha budidaya bulan April 2018 lalu, kualitasnya diakui pasar. Penting bagi pemerintah untuk menambah kuantitasnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Kampung Udang menjadi program kita di tahun 2019.

Nanti masyarakat dilibatkan melalui kelompok-kelompok,” ujarnya.

Melalui kelompok, Tisno menjelaskan, masyarakat akan diberikan sarana, prasarana, termasuk bibit dan pakan awal.

Masyarakat didampingi hingga

mampu berproduksi dan mengelola usaha secara mandiri.

Dengan dana sebesar Rp 3 miliar yang disiapkan, Dishub menargetkan membuat 200 kolam. Estimasi biaya per kolam sebesar Rp 15 juta - Rp 20 juta. “Ke depan kalau ini jalan, bisa dibuat untuk sektor pariwisata kita. Karena bangunnya nanti di pinggir pantai,” ujarnya.

Sebagai lokasi percontohan Kampung Udang, Pemda KLU memproyeksikan Desa Mumbul, Kecamatan Bayan. Hal ini didorong oleh sudah adanya lokasi budidaya yang diusahakan

pengusaha bersama warga.

Pemda berharap, animo masyarakat yang tinggi akan menciptakan iklim usaha dan investasi. Tidak hanya di Kecamatan Bayan saja, tetapi juga kecamatan lain.

Pihak Pemdes sendiri, diharapkan berperan maksimal mengakomodir animo warga.

Mereka yang ingin membentuk kelompok difasilitasi, diverifikasi dan diajukan ke Pemkab.

“Pangsa pasar khusus udang Vaname cukup besar, kalau ini berkembang, kita optimis akan

menghidupak perekonomian masyarakat,” sebutnya optimis.

Tidak hanya itu, di tahun 2019 nanti perhatian Dishublutkan turut menyasar ratusan nelayan di Lombok Utara. Selain bantuan berasal dari APBD, kelompok nelayan yang ada di Dusun Kerakas, Desa Persiapan Segara Katon juga akan diberi bantuan. “Yang ini anggarannya dari Jasindo, nilainya Rp 500 juta. Itu murni untuk kelompok yang akan dikelola koperasi.

Jadi kita fasilitasi melalui MoU kedua pihak,” tandasnya. (ari)

Tunggakan Kerugian Negara Perbaikan Infrastruktur Akibat Bencana Tunggu Usulan Pemprov Dari Hal. 1 untuk jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Lombok akibat gempa beberapa waktu lalu membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Banyak jembatan yang rusak di wilayah Lombok Utara dan Sembalun Lombok Timur, seperti Beburung I dan II, jembatan Kulur dan Kedaton.

Sedangkan jalan dan jem-

batan yang putus akibat banjir dan longsor belum lama ini di Pulau Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan, sekitar Rp120 miliar. ‘’Rp120 miliar yang dibutuhkan untuk memperbaiki permanen. Kita sangat berharap dialokasikan APBD Perubahan. Supaya jangan terlalu lama perbaikannya. Karena akan menambah kerusakan

dengan kondisi hujan seperti ini,’’ katanya.

Akibat belum dianggarkan pada APBD 2019, Syahdan mengatakan masyarakat harus menunggu dalam waktu yang agak lama untuk dibuatkan jembatan permanen. Jembatan yang rusak juga dikhawatirkan akan semakin parah kondisinya. Karena musim hujan baru mulai, belum pada memasuki puncaknya. (ars)

Dari Hal. 1 Ini yang menjadi kewajiban OPD untuk menyelesaikan,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB kemarin.

Berdasarkan data yang disodorkannya, akumulasi temuan itu bersumber dari berbagai kegiatan, dominasi proyek yang mendapat catatan karena kekurangan volume atau kelebihan pembayaran. Kewajiban pengembalian dibebankan kepada rekanan dan panitia pelaksana.

Ada banyak temuan lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan di sekretariat maupun bidang bidang di instansi tersebut. Disyukurinya, sudah ada sikap proaktif dari pimpinan instansi dan jajarannya untuk upaya penyelesaian dimaksud. Sehingga dalam catatan timnya sudah ada yang melunasi, sebagian nyaris lunas namun ada saja yang masih masih penyelesaian. ‘’Rekapitulasi penyelesaian, antara 30 sampai 95 persen. Banyak juga yang sudah 100 persen,’’ sebutnya. (ars)

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp1,3 Miliar Dari Hal. 1 ‘’Ini kita harapkan tak terjadi lagi. Karena dana desa diberikan untuk tujuan yang baik. Sehingga harus kita awasi dan BPK konsen,’’ katanya.

Setelah LHP tersebut diserahkan ke pimpinan DPRD dan kepala daerah, diharapkan dapat ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan.

Terpisah, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si mengatakan ada lima item temuan yang secara umum dalam pemeriksaan belanja modal dari Januari - 31 Oktober

2018 yang berimplikasi pada kerugian negara. Ia menyebut potensi kerugian negara mencapai Rp1,3 miliar. ‘’Antara lain disebabkan keterlambatan pengerjaan proyek yang berimplikasi pada denda, kelebihan volume pembayaran, ada item pajak yang masuk dalam kontrak, seharusnya itu menjadi tanggungan pihak ketiga,’’ terang Ibnu.

Temuan BPK tersebut harus ditindaklanjuti selama 60 hari sejak LHP diterima. Ibnu mengatakan, pihaknya sudah mengklarifikasi kepada OPD yang menjadi objek pemerik-

saan, seperti pajak siap akan ditarik kembali. ‘’Totalnya sekitar Rp1,3 miliar dari lima item tersebut,’’ sebutnya.

Ia mengatakan, tak semua OPD diperiksa BPK. Pemeriksaan dilakukan khusus pada OPDOPD yang mengelola belanja modal cukup besar seperti Dinas PUPR, Dinas Dikbud dan lainnya.

Ia menjelaskan, belanja modal jumlahnya cukup besar. Sehingga BPK melakukan pemeriksaan dari sekarang. ‘’Kalau tak dikerjakan dari sekarang, pertimbangan BPK kan pada saat LKPD 2018 saat diperiksa 2019, itemnya itu juga

diperiksa. Difokuskan tahun ini untuk belanja modal, besok keseluruhan item,’’ terangnya.

Sementara mengenai temuan pengelolaan keuangan desa, mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini mengatakan nantinya Pemprov akan melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota. Kemudian, Inspektorat juga melakukan join audit bersama BPK dalam pemeriksaan dana desa. ‘’Tujuannya pencegahan penyimpangan atau potensi kerugian negara dari pengelolaan keuangan desa, apakah DD dan ADD.

Kelemahan selama ini, pejabat pengelola dana desa. Belum memahami secara keseluruhan bagaimana pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan,’’ katanya.

Menurutnya, sangat penting peran pendamping desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan penggunaan dana desa. Di samping itu, Pemerintah Desa juga dapat meminta TP4D kabupaten melakukan pendampingan agar penggunaan desa sesuai ketentuan. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 13 Desember 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Input Data ASB Tuntas

Penyusunan Renja OPD Terapkan Simda Perencanaan secara Penuh Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan input analisis standar belanja (ASB) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat (Lobar) melibatkan seluruh Kasubbag program OPD untuk melengkapi database pada aplikasi yang menjadi komponen dalam Simda Perencanaan telah dituntaskan. Database ini pun sudah terinput semua, sehingga aplikasi ini dapat berlanjut ke tahap penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD dan Renja OPD yang berbasis website.

Dengan demikian, Musrenbang tahun 2019 untuk penyusunan RKPD 2020 dan KUA PPAS bisa meng-

gunakan e-planning secara penuh. Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi yang ditemui saat penutupan kegiatan input data ASB di Lesehan Kebon Raja, Rabu (12/12) menjelaskan, dengan selesainya input data ASB ini maka kegiatan Musrenbang 2019 untuk penyusunan RKPD 2020 dan KUA PPAS berpeluang bisa menggunakan e-planning secara penuh. ‘’Output yang paling penting, terintegrasinya antara standar satuan harga (SSH) dengan ASB, sebab hal ini menjadi implementasi dari e planning nantinya,’’ katanya.

Hasil input data ini sudah terselesaikan 100 persen. Namun perlu ada revisi, sebab menurut penilaian dari tim Bappeda masih ada beberapa kegiatan dalam ASB bentuknya gelondongan sehingga perlu dirinci kembali. Revisi ini tidak butuh waktu lama, hanya 2-3 jam saja. Dengan terselesaikannya input data ini juga memastikan SSH ini sudah terintegrasi dengan ASB. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari korsupgah KPK bisa diimplementasikan di Lobar pada APBD perubahan 2019 dan secara penuh p a d a APBD 2020.

Dr. H. Baehaqi

“Sebab dasar penyusunan RKPD 2020 dan KUA PPAS beserta APBD adalah e-planning pada Musrenbang 2019,”jelasnya.

Input data ini jelas Baehaqi akan terintegrasi dengan semua OPD dengan server ada di Dinas Kominfo. Sehingga nantinya dalam perencanaan belanja OPD tidak lagi mencatat, sebab begitu mau membeli barang tinggal diklik di aplikasi muncul standar harganya. Dengan demikian lanjut dia, peluang untuk terjadi penyalahgunaan uang bisa ditekan, sebab sudah ada hitungan secara elektronik baik ASB, SSH, item-item yang dibelanjakan juga sudah ada.

OPD yang memiliki belanja barang dan kegiatan yang sejenis tentu harganya seragam dengan seluruh OPD. Kecuali berbeda barang atau kegiatan tentu SSH juga berbeda. “Tidak lagi ada OPD main oretoretan begitu mau belanja. Misalnya, OPD mau

beli alat tulis jenis kertas yang sama jenis A, tentu harganya sama dengan di OPD B karena sudah ada standar satuan harga,”ujarnya.

Kabid Litbang Renbang, Hj. Luh Wayan Wiryati, S.Pt. MM., menambahkan data yang diinput merupakan kelengkapan isian data dalam aplikasi Simda perencanaan. Data yang diinput seluruh satuan belanja yang memiliki ASB. Kalau sudah lengkap database tersebut bisa dilanjutkan ke dokumen perencanaan tahunan RKPD dan Renja OPD. Jika tahap RKPD dan Renja OPD berhasil dihasilkan oleh aplikasi ini maka bisa diintegrasikan menjadi draf KUA PPAS, sehingga penerapan aplikasi ini bisa 100 persen. “Sudah semua terisi data ini, tinggal nanti dilihat oleh OPD apakah sudah tidak ada kesalahan dalam input. Itu nanti diverifikasi lagi dan disempurnakan.

Sebab kalau belum lengkap, tidak bisa menghasilkan Renja OPD dan RKPD,” kata dia. Sebab titik tekan isian data atau input data ini dapat menghasilkan dokum e n perencanaan tahun a n RKPD d a n Renja OPD. (her/*)

Hj. Luh Wayan Wiryati, S.Pt. MM

PENUTUPAN - Kepala Bappeda Lobar didampingi Kabid Litbang Renbang saat penutupan kegiatan input data ASB

ANTUSIAS - Para peserta dari kasubbag seluruh OPD yang tetap antusias sampai hari kedua pelaksanaan input database

Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB

Unram Gelar Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Membangun Revolusi Mental. Kegiatan ini digelar untuk mewujudkan pengembangan kemahasiswaan di lingkungan Unram.

Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni mengatakan di era saat ini, diperlukan keterampilan di bidang manajemen dan berorganisasi bagi setiap mahasiswa. Dengan keterampilan tersebut, diharapkan agar mahasiswa tidak hanya menjadi pemimpin yang berwibawa, tetapi juga yang mempunyai kemampuan teknis yang sesuai dengan tuntutan masyarakat di masa mendatang.

Dijelaskan bahwa sejumlah core competency (kompetensi dasar) yang patut

ditelisik dengan penuh kesungguhan sebagai bekal perjalanan panjang yang masih terbentang di depan para mahasiswa. Di antaranya ialah mempunyai sikap “The strong need for achievement” (tekad untuk sukses).

Seseorang kata dia, harus mempunyai tujuan, arah hidup yang seperti apa dan bagaimana di masa depan.

Hal ini harus ditanamkan di dalam diri sendiri, maka hidup akan lebih bermakna dan teguh untuk mengukir hasil kerja terbaik. Dan orientasi semacam itu akan mendorong setiap insan untuk bertanggungjawab dan berdedikasi, gigih dalam bekerja, ikhlas dalam bertindak, dan saling bekerjasama demi tercapainya tujuan dan harapan.

Selanjutnya ialah memiliki sikap learning spirit (se-

mangat belajar). Kompetensi ini penting sebab dengan semangat untuk menambah pengetahuan yang luas, dengan keterampilan dan keahlian, mahasiswa bisa terus tumbuh berkembang.

Misalnya dengan mengikuti seminar, pelatihan keterampilan manajemen, penjelajahan pengetahuan secara online, rajin membaca buku, atau selalu bergairah untuk melakukan sharing pengetahuan dengan teman.

Sikap lainnya yang harus dimiliki ialah “Spirituality intelligence” (kecerdasan rohani), kompetensi ini yang akan mengajak mahasiswa untuk terus bersandar pada etika moralitas, perilaku kerja yang sarat integritas, etos kerja, gotong royong dan juga kuyup dengan tindakan yang penuh keluhuran. (dys/*)

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni bersama para mahasiswa peserta pelatihan keterampilan manajemen.