Edisi Selasa 13 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 13 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 205 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Turunkan Tim ke NTB

Kejagung Usut Pengadaan Kapal KKP Rp4,4 Triliun Mataram (Suara NTB) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menurunkan tim ke NTB. Tim ini meminta keterangan saksi dan melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengadaan kapal senilai Rp4,4 triliun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagian dari pengadaan kapal itu ada di Lombok dan Sumbawa. ‘’Tim turun ke NTB untuk dalami keterangan saksi-saksi tambahan dan cek barang bukti,’’ jelas Kapuspenkum Kejagung RI, Dr. M. Mukri, SH.,MH menjawab Suara

NTB, Senin (12/11).

Kapuspenkum belum memastikan siapa saja yang diperiksa.

Karena teknis ada di penyidik Jampidsus. Demikian juga soal pemeriksaan fisik kapal belum

TO K O H Tegur Keras Kepala BKD WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menegur keras Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena memutasi dua staf tanpa sepengetahuannya.

Sementara Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si menyatakan mutasi dua staf Wagub tersebut ada dasarnya, yakni menindaklanjuti disposisi dari Sekretaris Daerah (Sekda).

Wagub menyampaikan, teguran tersebut dalam rapat pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (12/11) siang.

Bersambung ke hal 15

dipastikannya. ‘’Intinya pemeriksaan kemarin dalam rangka menguatkan bukti dan keterangan saksi,’’ tandasnya.

Sepengetahuannya, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Objek penyidikan terkait pengadaan kapal berbagai ukuran tahun 2016 pada kementerian yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti itu.

Informasi yang diperoleh, untuk pembuatan 1.365 kapal ukuran 3 GT (gross tonage) disediakan anggaran Rp291,19 miliar. Pembuatan 1.020 kapal 5 GT Rp435,19 miliar. Anggaran

yang sama dialokasikan untuk membuat 720 kapal 10 GT. Jampidsus sudah melakukan gelar perkara untuk penentuan peningkatan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. ‘’Sepengetahuan saya kasus ini memang sudah naik penyidikan. Tapi belum ditentukan tersangka. Menunggu lengkap dua alat bukti cukup dahulu,’’ kata mantan Wakajati Jogjakarta ini.

Sementara informasi diperoleh, pekan kemarin yang dimintai keterangan tiga Kepala Dinas Kelautan dan Peri-

kanan (DKP). Masing masing Hj. Nurma dari DKP Kabupaten Bima, Kadis DKP Kota Bima Siti Zaenab dan Kadis DKP Lobar Ahmad Subandi.

Masing masing daerah itu menerima bantuan kapal bervariasi, dengan kapasitas 5 Gross Ton (GT) sampai 10 GT. Mereka diklarifikasi untuk memastikan telah menerima bantuan dimaksud.

Sementara di Jampidsus Kejagung, penyidik telah memanggil sejumlah pejabat Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan,

Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, mengeluarkan peringatan dini ancaman terjadinya cuaca buruk. Selain hujan lebat, banjir, gelombang tinggi, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana lain seperti longsor.

Banjir bandang di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Minggu (11/11) lalu menjadi salah satu bencana yang sudah terjadi. Di awali curah hujan tinggi, namun tak dukung saluran irigasi serta kawasan hutan penyangga.

BMKG Stasiun Meteorologi BIL mengeluarkan peringatan dini prakiraan cuaca mulai Senin (12/11) hingga Rabu (14/11) mendatang. Dijelas-

kan, ada aktivitas massa udara basah atau fenomena Madden Julian Oscillaton (MJO) dari Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera. Ini diikuti dengan melemahnya aktivitas aliran massa udara kering dari Australia, berdampak pada peningkatan kelembaban udara di wilayah NTB. Kelembaban udara basah dari permukaan lapisan 700 hPa. Keadaan ini memicu

(Suara NTB/nas)

Jadi Ancaman Besar (Suara NTB/ula)

DINAS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menyebutkan seluas 316.364,2 hektare lahan di kawasan hutan ditanami jagung di NTB. Akibatnya, banyak hutan yang dibabat oleh masyarakat untuk ditanami tanaman semusim seperti jagung.

Atas kondisi hutan seperti ini, ancaman banjir dan longsor menghantui. Misalnya, akhir pekan lalu banjir bandang menerjang wilayah di Kabupaten Dompu. Banjir bandang tersebut, kata Dinas LHK NTB, akibat hutan yang gundul. ‘’Akan kelihatan dampaknya kerusakan alam itu.

Bersambung ke hal 15

kapal juga telah dimintai keterangan. Penyidik juga memeriksa Sekretaris Pokja Pengadaan Mesin Kapal Perikanan dan rekanan penyedia mesin kapal.

Ulasan Jampidsus, pada tahun 2016 kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu mengalokasikan dana mencapai Rp4 triliun. Untuk pembuatan 1.365 kapal ukuran 3 GT disediakan anggaran Rp 291,19 miliar. Pembuatan 1.020 kapal 5 GT Rp 435,19 miliar. Anggaran yang sama dialokasikan untuk membuat 720 kapal 10 GT. Bersambung ke hal 15

BMKG dan BPBD Keluarkan Peringatan Dini Ancaman Cuaca Buruk

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KO M E N TTAA R

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Diantaranya Ambar Tri Harnanto selaku Kepala Seksi Tata Kelola, Anjar Hajiono sebagai Analis Perencanaan, Golar Prakoso selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan Angga Ramadhany menjabat Bendahara.

Para pejabat itu diperiksa soal perencanaan pengadaan, pelaksanaan tender, pelaksanaan proyek hingga pembayarannya.

Catatan lain dari Jampidsus Kejagung, pimpinan perusahaan pelaksana pembuatan

AKAN DIRESMIKAN - Bendungan Mila yang menjadi bagian dari mega proyek Rababaka kompleks. Bendungan ini dijadwalkan akan diresmikan Desember 2018 mendatang.

Hutan Gundul, Dua Bendungan Besar di Dompu Terancam Tidak Bertahan Dompu (Suara NTB) – Megaproyek Rababaka kompleks yang menghabiskan anggaran sekitar Rp1 triliun terancam tidak bertahan lama akibat gundulnya hutan di sekitarnya. Sedimentasi yang tinggi saat musim hu-

jan mengancam pendangkalan bendungan. Pemerintah bersama masyarakat didorong bersama – sama menjaga kelestarian kawasan hutan melalui program kemitraan.

Ketua DPRD Dompu, Yuli-

adin, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (12/11) kemarin mengungkapkan, keprihatinannya atas gundulnya kawasan hutan di Dompu khususnya di daerah sekitar mega proyek Rababaka komplek.

Bersambung ke hal 15

pelambatan kecepatan angin dan potensi pertumbuhan awan hujan. ‘’Dari hasil analisa dinamika atmosfer.

Secara umum kondisi cuaca di NTB untuk tiga hari kedepan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang,’’ kata Kasi Observasi dan Informasi Stamet BIL, I Putu Sumadana, S.Si kepada Suara NTB, Senin (12/11).

Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 75.815 Korban Masih 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mengungsi, Huntara 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Kurang 34.281 Unit 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Lebih dari tiga bulan pascagempa NTB, sebanyak 123456789012345678901234567890121 75.815 masyarakat masih mengungsi. Jumlah pengungsi 123456789012345678901234567890121 sebanyak itu tersebar di tujuh kabupaten/kota terdamp123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ak bencana gempa bumi.

123456789012345678901234567890121 Sementara itu, hunian sementara yang sudah terba123456789012345678901234567890121 ngun baru 39.811 unit. Masih ada kekurangan sebanyak 123456789012345678901234567890121 34.281 unit huntara dari kebutuhan sebanyak 74.092 unit.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Koordinator Command Centre Penanggulangan Ben123456789012345678901234567890121 cana Gempa NTB, Tri Budipratitno, M. Si , Senin (12/11) 123456789012345678901234567890121 menyebutkan, sebanyak 75.815 masyarakat yang me123456789012345678901234567890121 ngungsi tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Untuk 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Pulau Lombok, berada di Kota Mataram 12.710 jiwa, 123456789012345678901234567890121 Lombok Utara 42.223 jiwa, Lombok Barat 14.254 jiwa, 123456789012345678901234567890121 Lombok Tengah 2.243 jiwa dan Lombok Timur 3.073 jiwa.

123456789012345678901234567890121 Sedangkan yang ada di Pulau Sumbawa terdapat di 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dua kabupaten terdampak. Yakni Sumbawa dan Sumba123456789012345678901234567890121 wa Barat sebanyak 1.312 pengungsi. Tri menjelaskan, 123456789012345678901234567890121 kebutuhan huntara pengungsi di Kota Mataram sebany123456789012345678901234567890121 ak 3.178 unit, Lombok Barat 3.564 unit, Lombok Utara 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 10.556 unit, Lombok Timur 768 unit, Lombok Tengah 561 123456789012345678901234567890121 unit, Sumbawa dan Sumbawa Barat 328 unit.

123456789012345678901234567890121 Ia menyebutkan, kebutuhan air bersih pengungsi sebany123456789012345678901234567890121 ak 34.116.750 liter. Rata-rata sebanyak 15 liter per hari per 123456789012345678901234567890121 orang. Sedangkan kebutuhan pangan beras 909.780 Kg. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Terkait dengan progres pembangunan huntara, kata 123456789012345678901234567890121 Kepala Diskominfotik NTB ini, hingga saat ini sudah ter123456789012345678901234567890121 bangun 39.811 unit.

123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121

Rapat dengan Menko PMK (Suara NTB/nas)

Daerah Diberikan Keleluasaan Rekrut Aplikator Jakarta (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi NTB di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI di Jakarta, Senin (12/11). Dari hasil rapat ini disimpulkan daerah diberikan kelelu-

asaan merekrut aplikator.

Rapat dipimpin langsung Menko PMK RI, Puan Maharani dengan sejumlah bahasan. Di antaranya percepatan pembangunan/perbaikan rumah pasca bencana NTB, percepatan pemulihan fasilitas umum dan fasilitas sosial, percepatan revisi PP 21/ 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan PP 22/2008 Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Menko PMK Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri percepatan pemulihan pascabencana gempa bumi di NTB di Ruang Rapat Kementerian Koordinato Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Senin (12/11).

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

Butuh Jalan Lingkungan POTENSI terjadinya banjir dan genangan di Kecamatan Sekarbela memang sudah ada sejak dulu. Apalagi dengan melihat kondisi Sungai Ancar dan Sungai Unus yang semakin dangkal.

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Camat Sekarbela, Cahya Samudra, ialah dengan membuat jalan inspeksi atau jalan lingkungan.

“Saya pikir itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, warga juga akan memiliki jalur evakuasi. Selain itu kendaraan berat juga bisa lewat,” ujarnya, Senin (12/11).

(Suara NTB/dok) Ia mengatakan bahwa Cahya Samudra besar kemungkinan air sungai meluap ke jalan dan pemukiman warga. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Hal ini sangat membahayakan warga, terutama yang tinggal di sekitar sungai.

“Kita sebelumnya sudah usulkan agar Sungai Ancar itu dikeruk. Karena sudah semakin dangkal. Tapi belum bisa dilakukan. Tapi kalau kita lihat kemarin tidak separah tahun lalu, karena sudah ada drainasenya di Kekalik itu,” ujarnya.

Selain Kekalik, Kelurahan Baturinggit Selatan juga berpotensi terjadi genangan bahkan banjir jika hujan lebat. Melihat drainasenya yang kecil, sehingga tidak bisa menampung debit air yang besar. “Kami sangat berharap ada perhatian dari Pemerintah agar bisa membantu kami membuat jalan inspeksi ini. Karena ini juga sekaligus penataan di kawasan itu,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada warga untuk tidak menaruh barang berharganya di bawah atau di lantai apabila ada potensi terjadi genangan. Selain itu, warga juga diminta untuk tetap waspada.

Terutama pada saat hujan lebat yang menyebabkan aliran air sungai meluap. “Kami sudah imbau warga untuk tetap waspada dan berhati-hati. Jangan menaruh barang berharga di lantai, selain itu juga untuk segera mencari jalur evakuasi,” ujarnya.

Ia juga mengimbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan. Sebab salah satu penyebab air sungai itu meluap karena aliran sungai tertutupi sampah. “Kemarin itu banyak sekali sampah. Karena sudah lama kering kan sungainya, jadi banyak sampah dan ranting pohon. Sekalinya ada air, langsung dibikin meluap,” ujarnya. (lin)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rp180 Miliar Dana Rekonstruksi Pascagempa Belum Ditransfer Mataram (Suara NTB) Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bakal terganggu. Pasalnya, pemerintah pusat hingga saat ini belum mentransfer Rp180 miliar dana bantuan rekonstruksi. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki menjelaskan, secara keseluruhan anggaran rekonstruksi pembangunan rumah di Kota Mataram sekitar Rp272 miliar. Yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening BPBD baru sekitar Rp100 miliar.

Dana bantuan itu diprioritaskan bagi korban rumah rusak berat. Sedangkan, sisanya dana Rp180 miliar tersendat. “Yang bantuan dana rumah rusak berat Rp50 juta sudah kita transfer ke rekening,” kata Zaki dikonfirmasi, Senin (12/11).

Percepatan rekonstruksi terkendala oleh lambatnya pembentukan kelompok masyarakat (pokmas). Karena, ten-

aga pendamping terbatas. Sementara, rumah yang rusak kategori berat saja mencapai 2.390. Dengan satu pokmas hanya terdiri dari 1 - 20 orang.

Satu Pokmas berbeda pilihan. Artinya, ada yang memilih rumah instan sederhana sehat dan rumah instans konvensional. “Risha ini pun berbeda luas rumah mereka. Kalau ukuran pas 6 x 6 lebih mudah,” ucapnya.

Kendala lainnya sebut Zaki, yakni pembuatan gambar. Tenaga yang diturunkan oleh kementerian terbatas.

Mereka berstatus calon pegawai negeri sipil. Kemudian, ada penambahan dari Kotaku yang umumnya kebanyakan perempuan.

Mereka yang diharapkan bergerak di lapangan tidak mungkin. Sehingga, pihaknya memfokuskan rusak berat si-

fatnya dikelompokkan. “Kita berharap mereka bergerak kan ndak mungkin,” ujarnya.

Keterlambatan pembuatan kelompok berpengaruh. Sebelum masyarakat membentuk kelompok maka anggaran tidak akan pernah cair. Untuk mempercepat pencairan, BPBD memaksimalkan tim sebagai motivator di lapangan.

Pekan ini, mereka diminta bergerak di lapangan. Sebab, pembangunan rumah baik kategori berat, sedang dan ringan harus selesai bulan Maret 2019 mendatang. Polanya, Pokmas diminta membeli panel ke aplikator dan langsung diletakkan di rumah penduduk.

“Kita ini berebutan. Panel juga terbatas,” ucapnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

Ahmad Muzaki

Mustahil Bebas Genangan KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., mengungkapkan bahwa target nihil genangan tahun 2019 adalah sesuatu yang mustahil. Karena anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi baik saluran drainase maupun irigasi di atas Rp100 miliar. ‘’Sementara anggaran kita belum memadai, 20 persen aja belum ada,’’ katanya di ruang kerjanya, Senin (12/11). Memang dari Dinas PUPR target bebas genangan itu dapat terwujud tahun 2019. ‘’Mungkin karena berharap dari dana alokasi khusus,’’ ce(Suara NTB/fit) tusnya. Karena seyogyanya I Gede Wiska drainase harus dibangun lebih dulu dibandingkan jalan. Karena di sejumlah tempat pembangunan jalan yang mendahului drainase, menjadi persoalan. Seperti di perumahan-perumahan, air sampai masuk ke rumah penduduk. Namun dengan kondisi saat ini, membutuhkan anggaran yang besar.

Pada pembahasan APBD Kota Mataram untuk tahun anggaran 2019, Dewan juga akan menyinggung anggaran penanganan banjir. ‘’Kami di Banggar sempat mengkritisi keberpihakan Pemkot Mataram terkait penanganan banjir,’’ akunya.

Banggar meminta beberapa kegiatan agar ditunda, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk penanganan banjir.

Pada bagian lain, komisi yang membidangi masalah pembangunan dan juga kebersihan ini menghargai upaya Pemkot Mataram yang telah menurunkan pasukan biru di waktu yang sangat dibutuhkan. ‘’Namun, itu tidak akan menjawab semua persoalan yang terjadi,’’ sesalnya. Untuk itu, peran yang sama juga diharapkan datang dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) soal penanganan sampah.

Karena, lanjut ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. ‘’Memang PUPR sudah menurunkan pasukan biru di beberapa tempat, tapi tidak maksimal,’’ keluhnya. Wiska melihat, ketidaksinkronan program penanganan banjir di Mataram. Di satu sisi, normalisasi drainase tidak maksimal, namun di sisi lain, penanganan sampah juga belum massif.

Seharusnya, semua pihak berperan, termasuk masyarakat.

Dalam penanganan banjir dibutuhkan sinergisitas antara Dinas PUPR dengan BLH. Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini melihat ada pola pikir yang keliru mengenai tupoksi masing-masing dalam penanganan banjir. Kelurahan dan Kecamatan misalnya masih berada dalam tataran pemikiran bahwa tanggung jawab mereka dari lingkungan ke TPS. Demikian pula dengan BLH. Sementara, Pemkot Mataram belum tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. (fit)

75 Persen Formasi Tenaga Guru Lowong Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah selesai melaksanakan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dari 262 formasi dibutuhkan, sebanyak 75 persen formasi tenaga guru lowong. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengaku sedih dengan sedikitnya formasi tenaga guru yang lulus passing grade.

Padahal, formasi itu sangat dibutuhkan oleh Pemkot Mataram.

Nelly menyebutkan, formasi yang kosong sekitar 93. Sementara, sisanya terisi seperti dokter, apoteker dan tenaga teknis lainnya. “Sedih sekali kita. Padahal, formasi itu banya kita butuhkan,” jawab Nelly ditemui Senin (12/11).

Perubahan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018, diharapkan memberikan angin segar. Misalnya, ada kelonggaran untuk pelamar di satu formasi lulus dua orang bisa dialihkan.

Akan tetapi jawab Nelly, tidak berani dipastikan seperti apa perubahan regulasi tersebut. “Kita tidak tahu aturannya seperti apa. Mudahan saja ada afirmasi sesuai nilainya,” ucapnya.

Menanggapi sedikitnya formasi guru yang lulus passing grade Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Hj. Suhartini terlihat pasrah. Ia akan melihat kebijakan pascaseleksi CPNS apakah yang tidak lulus akan diakomodir atau tidak. “Kita lihat nanti apa maunya setelah ini,” kata dia.

Disdik akan mencoba mengkomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan dengan harapan ada pengangkatan PNS bagi tenaga guru. Kebutuhan guru yang tak terakomodir pada seleksi tahun ini. Disdik menyiasati dengan memaksimalkan tenaga honorer di sekolah. Meskipun terbatas jam pelajaran, tapi mereka dioptimalkan memberikan pembelajaran ke siswa. (cem)

(Suara NTB/cem)

JAGA KEBERSIHAN – Seorang petugas kebersihan sedang menyapu di pinggir jalan dan trotoar di ruas jalan depan Kantor Walikota Mataram, Senin (12/11). Rutinitas ini dilakukan pagi dan siang hari. Mereka termasuk di antara pegawai tidak tetap (PTT) di bawah satu OPD Pemkot Mataram yang diwacanakan untuk dipangkas. Namun khusus bagi PTT seperti petugas penyapu jalananan seperti ini, mereka tak tergantikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

UMK Mataram Diusulkan Naik 8,03 Persen Mataram (Suara NTB) Upah Minimum Kota (UMK) Mataram diusulkan untuk naik sebesar 8,03 persen. Ini dianggap sudah sesuai dengan aturan penetapan UMK sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sehingga total UMK Mataram jika usulan itu disahkan menjadi Rp2.013.000.

“Kita sudah rapat dengan Disnaker dan sudah sepakat untuk mengusulkan kenaikan

UMK sebesar 8,03 persen,” kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Mataram, I Gusti Lanang Praya, Senin (12/11).

Iya mengatakan tidak bisa mengikuti besaran persen kenaikan upah minimu provinsi. Sebab provinsi masih memiliki kekurangan KHL (Kebutuhan Hidup Layak), sedangkan Kota Mataram sudah menetapkan KHL tahun lalu. Karena acuan un-

tuk menaikkan UMK itu bukan dari kenaikan UMP melainkan dari PP Nomor 78 Tahun 2015 itu.

“Nggak bisa kita ikut provinsi karena kalau provinsi itu masih kekurangan KHL tahun lalu, sementara kalau kita itu sudah cukup, jadi kita hanya bisa menaikkan 8,03 persen,” ujarnya.

Usulan itu kini sedang diserahkan kepada Walikota Mataram untuk kemudian

Jadup akan Cair di 2019 Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial Kota Mataram telah menyelesaikan persyaratan penerima jaminan hidup (jadup). Bantuan stimulan ini dipastikan akan cair tahun 2019 mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Hj. Asnayati dikonfirmasi, Senin (12/11).

Jaminan hidup akan diberikan oleh pemerintah ke korban gempa bumi. Per orang mendapatkan uang Rp10.000 per hari atau Rp300.000 per bulan selama tiga bulan ke depan. Asna menyebutkan, sebanyak 2.368 kepala kelurga (KK) telah terdata dan terverifikasi mendapatkan bantuan dana stimulan tersebut.

Kementerian Sosial saat ini kata dia, sedang membahas dengan lintas sektor.

Kendati kondisi telah stabil dimungkinkan masyarakat

(Suara NTB/cem)

Baiq Asnayati korban gempa memperoleh bantuan. Data by name by addres telah di SK - kan. “Ini kan telah di SK - kan,” ucapnya.

Belum terealisasinya pemberian dana stimulan tahun ini, kemungkinan adanya keterbatasan anggaran pemerintah pusat dan perlu pembahasan lagi. Kembali ditegaskan bahwa, bantuan stimulan itu bisa didistribusikan tahun 2019 mendatang.

Pemberian dana stimulan tak seluruhnya diketahui oleh masyarakat. Seperti halnya Ismail, warga Kelurahan Bertais. Jadup alias jaminan hidup baru pertama kali didengar. “Ndak tahu,” jawabnya.

Selama ini, ia hanya mendengar bantuan dana perbaikan rumah dari pemerintah.

Kalaupun ada bantuan seperti itu, Ismail bersyukur. Paling tidak bantuan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. “Iya, mau pakai beli beras dan macam macam,” ucapnya. (cem)

Penanganan Banjir Harus Tuntas Mataram (Suara NTB) Persoalan banjir menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kota Mataram. Luapan air bersumber dari hulu. Agar tak menjadi ancaman, penanganan banjir harus dilakukan secara tuntas atau secara permanen.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memperhatikan beberapa hari ini, intensitas hujan Kota Mataram tidak lebat. Tetapi permasalahan luapan air terjadi setiap tahunnya. Ini dampak dari luapan air dari hulu, sehingga Kota Mataram menerima dampak.

“Di sini tidak hujan, malah luapan air datang dari hulu,” kata Walikota, Senin (12/11).

Secara teknis tidak ada masalah terkait infrastruktur. Hanya saja, debit air begitu besar, sehingga tak tertampung. Walikota menyebutkan, ada dua sungai yang meluap yakni Sungai Ancar dan Sungai Unus. Permasalahan itu berulang tiap tahunnya.

Dia menginginkan ada penanganan permanen oleh instansi teknis, supaya masyarakat bisa lebih tenang. “Sudah jelas penyebabnya faktor alam,” tandasnya. Di satu sisi

disampaikan Walikota, faktor teknis dan non teknis juga jadi pemicu. Faktor teknis berkaitan dengan saluran atau drainase yang belum bagus.

Non teknis menyangkut kesadaran masyarakat. “Iya, ini juga perlu kesadaran semua,” imbuhnya. Pemkot Mataram sebenarnya telah mengusulkan pembangunan bendungan di Babakan. Bendungan ini akan menampung debit air yang besar dari hulu. Hanya saja kata Walikota, proposal diajukan belum disetujui.

Padahal, Pemkot siap menyediakan lahan. (cem)

diserahkan kepada gubernur NTB. Sebab penetapan UMK itu hanya boleh dilakukan oleh Gubernur saja. Ia berharap usulan UMK itu dapat diterima dan disahkan untuk diberlakukan di Kota Mataram.

“Ini masih diusulkan tapi harapan kita supaya usulan ini dapat disahkan. Sehingga UMK Mataram itu bisa naik 8,03 persen tahun depan,” ujarnya.

Berdasarkan peraturan pemerintah itu, acuan untuk

menaikkan UMK berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kenaikan UMP dianggap bukan menjadi dasar kenaikan UMK. Hanya saja, akan lebih baik jika UMK sama atau lebih besar dari UMP. “Jadi modelnya itu begini, kalau inflasi 10 persen, maka kita ajukan juga kenaikan 10 persen. Karena dalam penetapan UMK, kita tidak bisa keluar dari PP Nomor 78 itu,” ujarnya. (lin)

BPS Belum Hitung Angka Kemiskinan Pascagempa Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram belum menghitung angka kemiskinan di Kota Mataram usai gempa. Hal ini disebabkan karena BPS hanya dapat menghitung angka kemiskinan satu kali dalam setahun.

Sehingga hanya dapat diketahui pada bulan Maret saja.

“Kebetulan kita ndak bisa hitung angka kemiskinan setelah gempa kemarin. Kita bisa tahu angka kemiskinan itu setiap bulan Maret. Jadi yang sekarang ini akan kita ketahui Maret 2019 nanti,” kata Kepala BPS Kota Mataram, Isa Ansori, Senin (12/11).

Ia mengatakan bahwa itu sudah menjadi ketentuan.

Sehingga pihaknya tidak dapat berbuat lebih banyak.

Padahal angka kemiskinan itu sangat penting untuk menjadi acuan Pemkot Mataram dalam menjalankan programnya. Dengan demikian program yang dilakukan oleh masing-masing SKPD bisa tepat sasaran.

“Kita hanya bisa menghitung terkait dampaknya.

Seperti halnya kemarin di sektor perhotelan itu mengalami penurunan jumlah hunian kamar. Termasuk juga pada sektor ekonomi seperti UKM yang mengalami penu-

runan juga,” ujarnya.

Dengan tidak adanya data dari BPS ini seharusnya membuat Pemkot Mataram melakukan penghitungan secara mandiri. Sehingga bisa merancang programprogram tertentu guna mengurangi jumlah warga miskin di Kota Mataram ini.

“Kami akan lakukan penghitungan lagi nanti. Yang jelas kalau sekarang kita belum bisa hitung lagi,” ujarnya. Sementara itu, ada kemungkinan bahwa jumlah warga miskin semakin bertambah.

Sebab banyak warga yang menjadi korban dan kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan pekerjaan. Hal ini tentu saja akan memicu terjadinya penambahan warga miskin di Kota Mataram.

“Kemarin kita juga sempat lihat memang ada penurunan omzet untuk PKL atau industri kecil ini. Penurunannya cukup banyak setelah gempa itu. Ada datanya di Provinsi, kalau di kita tidak ada, hanya sampel saja,” ujarnya. Pemerintah Kota Mataram diharapkan mampu memberikan program-program pengentasan kemiskinan dengan tepat sasaran.

Dengan demikian, warga bisa segera bangkit dan keluar dari garis kemiskinan. (lin)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

Halaman 3

Tas Travel Tenun Pringgasela Dipasarkan ke Berbagai Negara Mataram (Suara NTB) Kain tenun Pringgasela, Lombok Timur seperti memiliki daya pikat berbeda.

Salah satu buyer dari Australia tertarik memasarkannya ke berbagai negara di belahan dunia, Asia, Eropa, maupun Timur Tengah.

Tenun yang rencananya akan dipasarkan secara global ini diminta dalam bentuk kain tenun produk turunan berupa tas perjalanan wisata (travel bag). Pemilik Sentosa Sasak Tenun Pringgasela, M. Maliki selaku produsen, telah mendatangani kontrak bekerjasama dengan salah satu buyer dari Australia pada ajang pameran Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) di Jakarta, dengan difasilitasi oleh BP3ED Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Maliki mengatakan, perjanjian kerjasama yang disepakati ini belum rigid tentang berapa kebutuhan, periode permintaan, dan harga penjualan yang diterimanya. Belum mengarah sejauh itu. Perjanjian kerjasama masih sebatas saling mengikat agar hasil produksinya tak dijual ke pihak lain.

“Dari kerjasama kemarin, yang diminta brand Terune Dedare. Tas travel dengan brand ini tidak diperkenankan kita menjualnya ke pihak lain. Dia yang buat brand-

nya. Kalau brand lain, tidak masalah,” demikian Maliki.

Rencananya, tas travel tenun ini akan dikirim ke belasan negara yang menjadi pasar utama buyer dimaksud. Saat ini Maliki tengah mempersiapkan diri, menggandeng sejumlah mitra untuk memenuhi permintaan buyer dari negeri Kanguru itu.

Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, buyer tersebut akan melakukan sesi pemotretan dengan model yang ia bawa sendiri. Tidak hanya itu, desain-

er juga akan didatangkan untuk memenuhi model dan bentuk tas travel yang akan dibuat.

“Soal bahan bakunya (kain tenun), kami sudah cukup siap.

Untuk membuatnya dalam bentuk tas, saya harus meminta bantuan mitra dari konveksi,” jelas Maliki.

Ketertarikan buyer Australia ini untuk kain/tas tenun Pringgasela, tambah Maliki, lebih kepada pertimbangan motif, jenis pewarnaan (mengutamakan pewarna alam) telah sesuai dengan pangsa pasarnya di berbagai negara.

Padahal, dalam pameran PPEI yang diikutinya, tidak sedikit jumlah hasil kerajinan tenun lainnya dari berbagai

(Suara NTB/bul)

KAIN TENUN - Beberapa model tas travel berbahan dasar kain Tenun Pringgasela asal di Indonesia.

Maliki menyebut, tindak lanjut kerjasama nantinya kain-kain tenun yang telah dibuat dalam bentuk tas,

akan diekspor langsung ke Australia, menggunakan nama SKA (Surat Keterangan Asal) dari NTB. “Saya sudah diminta un-

tuk mempersiapkan rekening untuk menindaklanjuti kerjasama ini,” demikian pelaku industri lokal binaan Bank Indonesia ini. (bul)

Indocement Kenalkan Rumah Tahan Habibi Garden Raih Dua Gempa RAPI di Lombok Penghargaan Tingkat Asia Pasifik The NextDev Telkomsel

Mataram (Suara NTB) The NextDev Telkomsel, Habibi Garden, berhasil meraih dua penghargaan tingkat Asia Pasifik pada ajang Singtel Group Future Makers 2018 yang diadakan di Kota Sydney, Australia pada 6 hingga 9 November 2018.

Habibi Garden meraih dua penghargaan yaitu People Choice Award Asia Pasific Investment Summit 2018 dan Best of The Best Future Makers 2018 yang berhasil mengalahkan startup dari negara Australia, Singapura, Thailand dan Filipina.

Kolaborasi Singtel Group dalam Asia Pacific Impact Investment Summit 2018 menjadi ajang pencarian enterpreneur, startup, dan badan amal yang paling berdampak sosial melalui solusi teknologi terkini.

“Kami bangga atas kemenangan yang diraih oleh aplikasi The NextDev, Habibi Garden, ini. Melalui kemenangan ini telah membuktikan bahwa karya anak bangsa telah diakui dan sekaligus mengharumkan nama Indonesia di tingkat Asia Pasifik. Selamat kepada Habibi Garden atas pencapaian yang luar biasa ini,” kata GM External Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin.

Tujuan utama diadakannya Singtel Group Future Makers 2018 adalah untuk mengembangkan inovasi teknologi yang lebih jauh ke depan serta menyelesaikan sebagian masalah sosial dan lingkungan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Para kontestan dari berbagai negaratersebutmelakukan pitching atas karya mereka di hadapan para juri ahli Impact Investment Summit 2018 yang terdiri dari Lisa Cotton (Founder and CEO Ideology Group), Julian Harris(Executive Chairman search365.ai, Robobai.com, and Inawisdom.com), dan Sarah Pearson (Chief Innovation Officer di Australian Department of Foreign Affairs and Trade).

10 aplikasi Singtel Group Future Makers yang berpartisipasi pada tahun ini antara lain adalah Habibi Garden dan Squline dari Telkomsel (Indonesia), Commsync dan ImmCalc dari Optus (Australia), Aevice Health dan XCLR8 dari Singtel (Singapura), BagoSphere dan The Spark Project dari

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Pemenang The NextDev Telkomsel, Habibi Garden, berhasil meraih dua penghargaan yaitu People Choice Award Asia Pasific Investment Summit 2018 dan Best of The Best Future Makers 2018.

Globe (Filipina), Local Alike dan VT Thai dari AIS (Thailand).

Telkomsel mengirimkan Habibi Garden dan Squline yang merupakan startup terbaik dari program The NextDev untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam Singtel Group Future Makers tahun ini.

Habibi Garden merupakan aplikasi spesialis Internet-ofThings (ioT) dalam ketepatan bidang agrikultur. Tujuan utamanya adalah membantu para petani dan penanam di Indonesia agar dapat “berbicara” dengan tanaman mereka.

Penggunaan sensor Habibi Garden mampu mengurangi tingkat gagal panen dan meningkatkan produksi hingga 200% dengan cara memantau semua parameter kunci pertumbuhan tanaman, mulai dari temperatur, kelembapan, curah hujan, kesuburan tanah, kandungan nutrisi tanah, hingga keasamannya. Habibi Garden adalah startup terbaik dalam Telkomsel The NextDev Competition 2016 dan startup terbaik dalam Telkomsel The NextDev Academy 2017.

“Sejak pertama diluncurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) kami, The NextDev, bertujuan untuk menggali potensi anak muda Indonesia dalam menciptakan mobile apps yang mampu memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat.

The NextDev mengajak anak

BWS Diminta Normalisasi Sungai di Sambelia Selong (Suara NTB) Warga Sambelia, Lombok Timur sedang dilanda kecemasan. Menyusul datangnya musim hujan. Banjir menjadi momok menakutkan. Warga berharap, pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I mengintervensi, sebelum terlambat.

Rasa khawatir akan terjangan banjirinidiungkapkanCamatSambelia, Zaitul Akmal ditemui usai mengikuti kegiatan peresmian Puskesmas Pembantu bantuan Indocement dan Dompet Dhuafa di Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Senin (12/11) kemarin. Harapannya, BWS ikut melakukan normalisasi sungai di wilayah timur Kabupaten Lombok Timur ini.

Sambelia tetap terancam banjir ketika hujan mengguyur dari atas Gunung Rinjani. Beberapa titik daerah aliran sungai berpotensi meluap lantaran hingga kini belum dilakukan program normalisasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kata Zaitul telah mencoba mengintervensi dengan menurunkan alat berat. Tetapi tetap saja tak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat sendirian.

“Kemampuan daerah Lombok Timurjugaterbatas.Harusdiduku-

ng oleh BWS, sebagai yang punya kewenangan di sungai,” ujarnya.

Warga Sambelia merasa khawatir akan terjangan banjir. Melihat material tanah yang menimbun kali, lebih tinggi dari dataran perkampungan.

“Hujan sedikit saja, akan meluap ke kampung-kampung,” jelas Zaitul.

Ancaman banjir ini hampir untuk semua desa di Kecamatan Sambelia, kecuali Desa Padak. Mengingat datarannya yang lebih tinggi dari aliran sungai. Kekhawatirannya ditambah dengan informasi longsor yang terjadi di dataran atas di Gunung Rinjani akibat gempa yang beberapa waktu lalu mengguncang.

“Kalau sampai longsoran itu menampung air, tampungan air dari longsoran akan jebol,” kata Zaitul.p Terpisah, Abdul Hanan dari BWS Nusa Tenggara I, mengatakan sementara ini belum ada desain ke sana. “Usulan desainnya tahun 2017 dan di 2018. Cuma waktu itu, dari pembina didelete karena pagunya tidak ada. Untuk konstruksi belum tahu juga, karena desainnya belum ada.

Tahun depan (2019) yang dikonstruksi rehabilitasi Sabo dan Belanting,” demikian Hanan. (bul)

muda untuk mewujudkan imajinasi dan ide mereka dalam hal pengembangan Kota Pintar dan Desa Pintar, serta menjadi bagian dari program untuk membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tambah Denny.

Denny menambahkan Telkomsel juga konsisten melakukan penggelaran jaringan hingga ke pelosok negeri, agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat terhubung dengan internet dan layanan digital. Hal ini merupakan upaya Telkomsel di dalam membangun ekosistem digital di Indonesia.

Upaya Telkomseltersebut perlu dilakukan bersamasama dengan berbagai pihak yang juga ingin membuat perubahan ke arah yang lebih baik.

Untuk itu sejak tahun 2015 Telkomsel meluncurkan program CSR yang melibatkan berbagai stakeholders, seperti The NextDev, yang mengundang anak muda Indonesia untukberkompetisimembuat aplikasi Smart City. ”Kami berkomitmen dan berharap The NextDev ke depan akan semakin mendukung perkembangan ekosistem digital di Indonesia.

Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkontribusi secara aktif memanfaatkan teknologi untuk melahirkan solusi yang memberikan dampak sosial yang positif di berbagai daerah di indonesia dapat diwujudkan,’’ demikian Denny. (bul)

Senin, 12 November

Selong (Suara NTB) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (Indocement), produsen Semen Tiga Roda, bekerjasama dengan Dompet Dhuafa memberikan bantuan kepada masyarakat Kecamatan Sambelia, Lombok Timur berupa Puskesmas Pembantu di Labuan Pandan.

Puskesmas yang dibangun dengan konsep tahan gempa ini, sekaligus diharapkan menjadi media edukasi kepada masyarakat luas tentang bangunan tahan gempa.

Indocement secara resmi memperkenalkan bangunan Rumah Pracetak Indocement (RAPI) melalui Pustu yang sekaligus akan dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan kesehatan di Sambelia.

Pembangunan Puskesmas Pembantu dengan penerapan bangunan pracetak tahan gempa ini sebagai tindak lanjut dari program edukasi tahan gempa yang telah dilaksanakan Indocement sebelumnya di Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur, kata Marketing Manager Indocement, Kelvin Tjendar.

Pembangunan tersebut sekaligus menjadi perwujudan semangat Hari Bangunan Indonesia (HBI) yang jatuh pada 11 November dalam upaya menciptakan bangunan dan tenaga pembangun berkualitas dengan menerapkan prinsip kearifan lokal Indonesia.

Upaya disambut sangat antusias oleh masyarakat setempat untuk menerapkan konsep bangunan tahan gempa bagi huniannya. Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi turut menyampaikan apresiasinya saat menghadiri acara peresmian Pustu tahan gempa ini.

Sarana kesehatan ini menurut Bupati, akan menjadi fasilitas tambahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Tidak saja itu, konsep bangunan tahan gempa ini juga dapat diadopsi oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan program, H. Sukiman juga memberikan tambahan fasilitas dua bangunan rumah tahan gempa dengan rangka baja di samping Pustu ini.

Kelvin menambahkan, dibantu para tukang bangunan yang sebelumnya telah mendapatkan edukasi bangunan tahan gempa dari Indocement, Puskesmas dengan konsep RAPI ini dapat diselesaikan dalam waktu

(Suara NTB/bul)

CINDERAMATA - Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi (paling kanan) menerima cinderamata dari Marketing Manager Indocement, Kelvin Tjendar saat serah terima dan peresmian Pustu Labuan Pandan persembahan Indocement dan Dompet Dhuafa kurang dari dua minggu.

Serah terima dan peresmian Puskesmas dilangsungkan pada hari ini Senin (12/ 11) oleh Indocement, D o m p e t Dhuafa, pihak pemerintahan dan kepala Pusekesmas setempat.

Segera setelah diresmikan, Puskesmas dibuka untuk umum dan diadakan juga pengecekan kesehatan oleh dokter-dokter yang bertugas.

“Dengan dibangunnya Puskesmas Pembantu ini Indocement berupaya menyalurkan semangat Hari Bangunan Indonesia kepada masyarakat Lombok agar

bangkit dan bersama-sama menyiapkan bangunan tahan gem-

pa yang aman untuk seluruh masyarakat,” katanya. (bul/*)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 PEMDA Lombok 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Utara merespon kelu12345678901234567890123456789012 han warga terkait ter12345678901234567890123456789012 ancam mangkraknya 12345678901234567890123456789012 bangunan hunian se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mentara (huntara).

12345678901234567890123456789012 Sebagai bentuk sikap 12345678901234567890123456789012 tegas, Pemda Lom12345678901234567890123456789012 bok Utara memberi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 izin kepada calon pe12345678901234567890123456789012 milik huntara untuk 12345678901234567890123456789012 memindahkan ban12345678901234567890123456789012 gunan ke permuki12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 man masing-masing.

12345678901234567890123456789012 Sekda Lombok 12345678901234567890123456789012 Utara, Drs. H. Suar12345678901234567890123456789012 di, MH., Senin (12/ 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 11) mengutarakan, 12345678901234567890123456789012 program Pemda 12345678901234567890123456789012 Lombok Utara pas12345678901234567890123456789012 cagempa adalah 12345678901234567890123456789012 mendorong warga 12345678901234567890123456789012 H. Suardi 12345678901234567890123456789012 kembali ke rumah 12345678901234567890123456789012 dari lokasi pengungsian.

Untuk itu, bangunan 12345678901234567890123456789012 huntara yang dibutuhkan harus relevan dengan 12345678901234567890123456789012 pemanfaatannya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Kita ingin mendorong masyarakat kembali ke ru12345678901234567890123456789012 mah. Ketika huntara yang dibangunkan itu silakan 12345678901234567890123456789012 dibawa ke rumah masing-masing penerima. Ya boleh 12345678901234567890123456789012 dibongkar,” kata Sekda kepada wartawan.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sebagaimana diketahui, puluhan huntara yang 12345678901234567890123456789012 dibangun oleh BUMN Pertamina masih belum bisa 12345678901234567890123456789012 ditempati warga. Itu bisa dilihat di Dusun Terengan 12345678901234567890123456789012 Daya dan Karang Montong Daya - Desa Pemenang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Timur, Kecamatan Pemenang. Penyebabnya Pertam12345678901234567890123456789012 ina belum memasang listrik dan air bersih.

12345678901234567890123456789012 Menurut hemat Suardi, ia mempersilakan warga untuk 12345678901234567890123456789012 memindahkan huntara itu dari pada melihatnya mangkrak.

12345678901234567890123456789012 Tentunya calon pemilik agar berkoordinasi dengan pemil12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ik lahan. Mengingat kesepakatan antara Pertamina dan 12345678901234567890123456789012 pemilik di mana material menjadi milik pemilik lahan set12345678901234567890123456789012 elah masa pemanfaatan berakhir dalam 2 tahun.

12345678901234567890123456789012 “Pengambilan kebijakan itu sesuai arahan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bupati. Jangan berpikir melakukan penjarahan.

12345678901234567890123456789012 Silakan komunikasi dengan baik demi hidup aman 12345678901234567890123456789012 dan nyaman,” jelasnya.

12345678901234567890123456789012 Disampaikan Sekda, berdasarkan data pengungsi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bencana gempa alam Badan Penanggulangan Ben12345678901234567890123456789012 cana Daerah (BPBD) Lombok Utara, lokasi pengungsi 12345678901234567890123456789012 sebanyak 269 titik yang melibatkan warga sebanyak 12345678901234567890123456789012 23.932 KK atau setara 83.979 jiwa. Pengungsian itu 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tersebar di Kecamatan Pemenang 49 titik dengan 12345678901234567890123456789012 jumlah 3.625 KK (13.246 jiwa), di Kecamatan 12345678901234567890123456789012 Tanjung sebanyak 67 titik dengan sebaran 5.709 12345678901234567890123456789012 KK (19.269 jiwa).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Selanjutnya di Kecamatan Gangga seba12345678901234567890123456789012 nyak 44 titik dengan 5.055 KK atau setara 12345678901234567890123456789012 18.377 jiwa, di Kecamatan Kayangan seba12345678901234567890123456789012 nyak 55 titik dengan jumlah pengungsi 5.289 12345678901234567890123456789012 KK (18.865 jiwa), serta Kecamatan Bayan se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 banyak 54 titik dengan jumlah pengungsi se12345678901234567890123456789012 banyak 4.263 KK atau setara 14.222 jiwa. (ari) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Izinkan Huntara Dipindah

(Suara NTB/ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Dinilai Berbelit, AMPLU Tolak Juknis Bantuan

Tanjung (Suara NTB) Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPLU) kembali menggelar hearing ke DPRD Lombok Utara, Senin (12/11). Mereka mendesak DPRD Lombok Utara untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), seiring APMLU yang telah menghimpun 7.000 petisi menolak petunjuk teknis (juknis) BNPB dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa.

“Kami sudah himpun 7.000 petisi menolak juknis bantuan. Menjadi catatan penting, rekonstruksi bangunan tahan gempa harus kembali kepada konsep pemberdayaan budaya lokal,” lokal ujar Sekretaris AMPLU, Asmayandi.

Pihaknya tetap pada komitmen menolak bantuan melalui mekanisme yang diatur BNPB. Selain berbelit-belit, tidak adanya wujud progres yang dilakukan Pemda KLU menjadi alasan kuat.

“Kami melakukan pendekatan ke pemerintah lokal KLU tidak ada progres, malah gerakan AMPLU dituduh seperti gerakan subversif,” cetusnya.

Sementara, Kordum AMPLU, Tarpi’in mendesak agar lembaga DPRD Lombok Utara, membentuk pansus guna menindaklanjuti indikasi tidak transparannya pengelolaan

bantuan donatur. Sumber-sumber bantuan dan penyaluran kepada korban gempa harus dibuktikan by name by address.

“Ini penting untuk dievaluasi sehingga realisasi bantuan yang sudah diberikan bisa jelas. Pansus wadah bagi rakyat untuk keterbukaan informasi. Tidak cukup Pemda klaim sudah menyalurkan tetapi bisa dibuktikan secara konkrit,” cetusnya.

Sementara itu, anggota AMPLU, Endri Susanto mengaku masih aneh melihat faktaBupati H. Najmul Akhyar dan Wabup KLU Sarifudin tidak sejalan. Acuannya penandatanganan kesepakatan membawa persoalan ke Jakarta belum sinkron antara paket pimpinan daerah. Pihaknya juga mulai meragukan legitimasi lembaga DPRD, karena DPRD belum mampu menghadirkan kepala-

kepala OPD dalam aksi hearing kedua AMPLU. Menanggapi itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., turut menyayangkan jajaran SKPD yang diundang lembaga DPRD tidak hadir.

Meski demikian ditegaskannya, di level pemerintah tidak ada persoalan terkait permintaan warga mengajukan persoalan juknis ke tingkat pusat.

“Walaupun ada kesan pemerintah terbelah, tidak ada kesepahaman antara Bupati dan wakil Bupati. Tetapi untuk dimaklumi, tugas saya bukan mengambil policy (kebijakan), tugas saya sesuai UU adalah mengkoordinasikan dari level sekda sampai kadiskadis. Itu yang saya tekankan, kita harus kompak,” paparnya.

Wabup kembali curhat di hadapan warga, dimana ia merasa mendapat fitnah dan

(Suara NTB/rus)

SIAGA BENCANA - Satpol PP diberikan pelatihan siaga bencana, Senin (12/11).

(Suara NTB/rus)

MULAI DIPASANG - Panel Risha mulai terpasang untuk pembangunan rumah korban gempa di Sambelia.

Direktur PDAM, Raden Waliadin, SE., Senin (12/11).

Ia belum bisa memastikan kapan perbaikan jalan nasional selesai, di mana prosesnya juga menentukan pelayanan PDAM. Dalam perbaikan jalan, pipa PDAM di pinggir jalan dibongkar. Akibatnya pipa rusak dan harus dipasang kembali.

“Pipa yang rusak belum berani pastikan, berapa batang yang akan dipergunakan, tapi jelas terganggu. Kita permaklumkan ke

lain sebagainya.

“Yang itu saya tahan, saya rasakan. Saya sadari sebagai pemerintah tidak wajar sampaikan ini, tapi inilah kondisinya,” curhatnya.

Pada kesempatan itu, Wabup menegaskan keberangkatan ke Jakarta dilakukan hari Rabu (esok). Ia pun meminta agar AMPLU, DPRD dan pejabat daerah satu suara saat berada di pemerintah pusat.

Sementara, Pimpinan DPRD KLU, H. Djekat Demung, secara singkat memutuskan bahwa DPRD juga akan berangkat ke Jakarta. Ia akan mengutus masing-masing Komisi di DPRD untuk mengawal warga KLU di Jakarta. Terhadap desakan untuk membentuk Pansus Dana Gempa di DPRD, Ketua Komisi III, Narsudin, S.Ag., menyatakan akan merapatkan permintaan itu melalui ruang fraksi. (ari)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy melarang aktivitas panitia pembangunan masjid yang meminta-minta sumbangan di tengah jalan.

Bupati sudah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyisir seluruh tempat yang masih melakukan aktivitas tersebut.

Sekretaris Satpol PP Lotim, Sabrun yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (12/11) mengatakan pihaknya sudah mulai menyisir jalan negara yang digunakan warga memungut sumbangan.

“Kemarin dari Masbagik sampai Jenggik sudah kita datangi dan akan berlanjut bagian utara Lotim, lintas jalan nasional dulu,” ucapnya.

Sesuai perintah Bupati H. M. Sukiman Azmy semua aktivitas minta sumbangan di jalan jalan tidak diperbolehkan lagi. Tidak saja di jalan nasional, jalan-jalan kabupaten dan provinsi juga dilarang.

Pertimbangan utamanya adalah aktivitas minta minta di jalan raya ini mengganggu ketertiban umum. Sangat mengganggu pengguna jalan raya. Aktivitas mencari sum-

bangan itupun sangat rawan terjadi kecelakaan.

Saat kendaraan umum berlalu tidak jarang mengebut.

“Bis bis besar dan kendaraan lain itu kan banyak yang lalu lintas di jalan,” terang Sabrun.

Larangan Bupati bukan tanpa solusi. Terhadap semua panitia masjid yang melakukan aktivitas di jalan raya itu dipersilakan membuat proposal kepada Pemda Lotim.

Satpol PP yang melakuka penindakan siap langsung memfasilitasi proposal panitia pembangunan langsung ke bupati. “Jadi kita menindak bukan tanpa solusi, kita siap fasilitasi penyampaian proposalnya,” ungkapnya.

Mengenai besaran nilai uang bantuan pemerintah daerah untuk kelanjutan pembangunan masjid menjadi kewenangan penuh bupati.

Kepala Seksi Operasi dan Pemgendalian Sat Pol PP, Saparudin alias Apeng menambahkan semua lokasi memang didatangi oleh anggotanya.

Tindakan tegas aparat ini karena menganggap lebih banyak bahayanya dibandingkan manfaatnya. (rus)

Buat Panel Risha, Aplikator Korban Gempa di Tete Batu Butuh Huntara Akui Masih Lemah

Selong (Suara NTB) Aplikator pembuat panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengakui masih lemah dalam pembuatan panel. Pada tahap tahap pertama proses pembuatan panel diperlukan proses panjang.

“Hampir semuanya lemah di tahap awal, masih dibutuhkan kesabaran,” jawab Iskandar salah satu aplikator yang mengerjakan panel Risha di Sambelia saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (12/11).

Informasinya para aplikator ini masih butuh waktu panjang untuk membuat panel. Sementara target penuntasan pembangunan ini mendesak, yakni April 2019 mendatang harus dirampungkan.

Iskandar menyakinkan seluruh rumah saat ini sudah selesai pondasinya. Apalagi pelaksana teknis pembuat Risha sudah mengantongi Rp 2,4 miliar dana bantuan korban gempa untuk pengadaan panel ini saat ini sudah dikirim ke 12 kelompok masyarakat (pokmas) pertama.

“Kita terus akan kirim satu

per satu per pokmas,” ucapnya. Kemarin, sambungnya sudah dipasang satu unit Risha di Pokmas Risha Gembira Desa Obel Obel. Sebanyak dua unit sudahh terpasang di Desa Belanting saat kunjungan Presiden Ir. H. Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dua unit juga sedang dipasang di Dusun Mekarsari Desa Madayin.

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy sebelumnya mengingatkan agar seluruh pihak terkait termasuk para aplikator agar mempercepat proses pembuatan.

Pasalnya hujan sudah tiba. Bupati tidak ingin warga Lotim ini masih tinggal di bawah tenda.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS meminta pemerintah supaya memberikan perhatian khusus terhadap lokasi-lokasi pengungsian korban gempa baik yang ada di Kabupaten Lotim maupun daerah-daerah lainnya di NTB. Seperti memberikan perhatian tentang tempat tinggal, karena sejauh ini masih banyak masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Dari pantauannya, jumlah

huntara yang terbangun saat ini belum maksimal. Akibatnya masih banyak masyarakat yang bertempat tinggal di tenda-tenda pengungsian yang hanya beratapkan terpal. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat mengancam kondisi kesehatan dari masyarakat.

“Kita lihat saat ini masih banyak masyarakat tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Inilah yang harus diberikan atensi khusus,”ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Senin, (12/11) di Lotim.

Dengan masyarakat tinggal di bawah terpal pengungsian, dikhawatirkan munculnya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, seperti wabah malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan beberapa jenis penyakit lainnya yang dapat timbul pada musim pancaroba ini. Ironisnya, terpal-terpal yang digunakan sebagai tenda pengungsian masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan. “Dengan masyarakat tinggal di tenda pengungsian. Tentu serangan penyakit ini kita khawatirkan,” ungkapnya. (rus/yon)

Pelebaran Jalan Nasional, Pelayanan PDAM di Pemenang Terganggu Tanjung (Suara NTB) Pelanggan air bersih PDAM Lombok Utara di wilayah Kecamatan Pemenang diharapkan bersabar.

Bahwa seiring perbaikan dan pelebaran jalan nasional di ruas jalan raya Tanjung - Bayan, distribusi air terganggu akibat proyek tersebut.

“Pelebaran jalannya dilakukan oleh provinsi, panjangnya sekitar 5 km dan tersisa sekitar 2 km. Jelas pelayanan air bersih terganggu,” ujar

(Suara NTB/ari)

HADIR -Wabup KLU Sarifudin menghadiri pertemuan dengan AMPLU yang menolak juknis bantuan dari BNPB bagi korban gempa.

Bupati Larang Panitia Masjid Minta Sumbangan di Jalan

Anggota Satpol PP Dilatih Mitigasi Bencana Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) termasuk daerah yang rawan kena bencana, mulai bencana sosial maupun bencana alam. Beragam bentuk bencana sudah pernah hadir di gumi patuh karya ini.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun dituntut untuk bisa tanggap bencana. Senin (12/11), anggota Satpol PP ini diberikan pelatihan mitigasi bencana. Upaya ini sebagai langkah strategis aparat Pol PP untuk lebih tanggap dan sigap mengatasi bencana alam.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Lotim Saparudin mengatakan pemberian latihan mitigasi bencana ini semata untuk memberikan pencerahan kepada seluruh anggota, baik anggota laki laki maupun perempuan.

Satpol PP Lotim harapnya bisa tangguh dan cekatan dalam menghadapi segala bentuk musibah. Lotim sebagai daerah rawan, tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang tidak diduga-duga terjadi musibah bencana yang tidak diinginkan.

Diketahui saat musibah gempa dan tsunami Donggala dan Palu Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu banyak aparat Satpol PP yang justru jadi korban. Kejadian tsunami diketahui saat ada acara di pesisir Palu.

Kejadian seperti di Palu diharap tidak terjadi di Lotim.

Semua aparat Satpol PP bisa lebih tanggap dan siaga menghadapi musibah bencana apapun yang datang. Ketika terjadi musibah Satpol PP bisa mengetahui apa yang dilakukan melakukan langkah penyelamatan.

Tanda-tanda awal akan terjadi musibah setidaknya juga bisa lebih dulu diketahui oleh anggota. Selain sebagai aparat penegak Peraturan Daerah, Satpol PP juga dituntut bisa hadir membantu warga lain saat musibah datang melanda.

Dalam pelatihan diberikan pemahaman kepada para anggota beberapa teknik penyelamatan. Seperti memadamkan api saat terjadi kebakaran. Teknik mengatasi musibah gempa bumi seperti yang telah melanda Lotim beberapa waktu terakhir ini. (rus)

Halaman 4

warga, kita sampaikan ada proyek apalagi mereka juga melihat,” sambungnya.

Ia mengakui, sebelum digali sudah ada koordinasi antara pemilik kegiatan, kontraktor dengan Pemda KLU dan PDAM. Staf PDAM juga diterjunkan ke lapangan untuk mengawasi proses pengangkatan pipa guna meminimalisir kerusakan. Sebab penggalian tanah di pinggir aspal dilakukan sedalam 1,5 meter.

PDAM kata dia, meminta

pula agar pelebaran jalan dilakukan sebelah ruas. Ruas sebelahnya lagi dilakukan belakang hari, sehingga kekurangan air tidak menyeluruh di semua warga.

“Kita sudah mengupayakan normalisasi air pipa, satu yang sudah normal itu di matabair Erat Kleang (Dusun Jangkar, Desa Samaguna, Kecamatan Tanjung) sebesar 20 liter per detik. Kalau di musim hujan pasokannya antara 40 sampai 50 liter per detik,” jelasnya.

PDAM juga mengupayakan penambahan debit air di mata air Jongplangka, di mana perbaikan sudah selesai. Saat ini PDAM tinggal menunggu proses penambahan debit untuk mendukung pelayanan air bersih.

“Kerusakan dan kerugian PDAM sebesar Rp 25 miliar lebih sudah kota sampaikan ke instansi-instansi terkait di daerah dan pusat. Harapan kita, PDAM bisa dibantu untuk mendukung pelayanan ke depan,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Masyarakat korban gempa di Desa Tete Batu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai menjerit.

Pasalnya, ratusan masyarakat masih berada di tenda-tenda pengungsian pasca terjadinya gempa beruntun beberapa waktu lalu. Masyarakat yang rumahnya hancur membutuhkan hunian sementara (huntara), karena hujan sudah turun.

Kepada Suara NTB, Senin (12/11), Kepala Desa Tete Batu, Azidi, mengaku, kondisi di Desa Tete Batu cukup memprihatinkan. Masyarakat masih banyak bertahan di bawah tendatenda pengungsian akibat rumahnya hancur diguncang gempa. Alasan masyarakat bertahan di tenda pengungsian lantaran rumahnya hancur serta terbatasnya huntara. Jumlah huntara yang terbangun di desa yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani ini sangat sedikit, sehingga masyarakat masih banyak tidur di bawah tenda terpal.

Azidi mengaku, selaku kepala desa meminta kepada pemerintah untuk secepatnya mendistribusikan bantuan untuk korban gempa, yakni sebesar Rp50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan. “Terpenting saat ini kita butuh hunian sementara, hunian yang layak sebagai tempat masyarakat kita berteduh sementara,” ujarnya.

Dibutuhkannya huntara tersebut dikarenakan curah hujan di Desa Tete Batu cukup signifikan. Bahkan selama sepekan terkadang hujan tak kunjung berhenti. Untuk

itu, huntara sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebelum masyarakat terserang penyakit akibat bertahan di tendatenda pengungsian.

Adapun berdasarkan pendataan kerusakan dampak gempa yang dilakukan oleh Pemkab Lotim, untuk kerusakan akibat gempa di Desa Tete Batu sebanyak 500 lebih bangunan terbagi dalam rusak berat sebanyak 200 rumah, sisanya masuk dalam rusak sedang dan ringan. Selain rumah, sejumlah tempat ibadah dan fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan. (yon)

Azidi

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

Kantongi Izin Operasi SETELAH menunggu cukup lama, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) akhirnya memperoleh surat izin operasi dari pemerintah pusat. Itu artinya, PPN Awang kini sudah bisa melakukan aktivitas bongkar muat hasil laut di semua dermaga yang ada. Tidak hanya itu sudah bisa dimasuki kapal-kapal dengan bobot di atas 30 gross ton (GT).

“PPN Awang sudah mengantongi surat izin operasi dari pemerintah pusat,” aku Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, saat (Suara NTB/dok) dikonfirmasi Suara NTB, Nasrun Minggu (11/11).

Adanya surat izin operasi tersebut, maka kapal-kapal sudah diperbolehkan melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan laut di PPN Awang. Meski selama ini aktivitas bongkar muat hasil tangkap laut sesungguhnya sudah berjalan. Namun hanya untuk kapal-kapal kecil milik nelayan. Belum ada kapal dengan kapasitas besar yang melakukan aktivitas bongkar muat, karena secara prosedur tidak boleh aktivitas bongkar muat, kalau belum ada surat izin operasional dari pemerintah pusat.

Begitu surat izin operasi dari pusat turun, sejumlah kapal besar yang selama ini nyandar di Teluk Benoa Bali sekarang sudah mulai masuk ke PPN Awang. “Total akan ada sekitar 100 kapal dari Teluk Benoa yang akan berlabuh dan sandar di PPN Awang. Tapi untuk saat ini baru beberapa kapal saja yang sudah masuk,” terangnya.

Ia pun mengaku, keluarnya surat izin operasi dari pemerintah pusat terhadap PPN Awang sekaligus mengakhiri penantian panjang terkait operasional PPN Awang. “Bagian akhir dari sebuah proses pembangunan pelabuhan ialah pelabuhan tersebut bisa beroperasi,” imbuh Nasrun.

Pun demikian, pengembangan PPN Awang masih akan terus berlanjut. Penambahan sejumlah fasiltas pendukung juga masih akan dilakukan, karena masih ada beberapa fasilitas pendukung pelabuhan yang masih harus disiapkan serta ditingkatkan kualitasnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Pemda Lobar Desak Pusat Tinjau Ulang ’’Passing Grade’’ Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meninjau ulang standar passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Apalagi, sebagian besar pelamar tidak lolos passing grade yang sudah ditetapkan. Dampaknya banyak formasi yang tidak terpenuhi di Lobar. Dari 7.355 peserta yang mengikuti SKD itu hanya 87 pererta yang lolos. Sedangkan jumlah formasi yang dibutuhkan sekitar 219.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Moh. Taufiq yang dikonfirmasi, Senin (12/11), mengaku, bukan tanpa alasan Pemkab Lobar meminta peninjauan kembali passing grade, sebab kondisi minimnya peserta lolos tidak dialami Lobar saja.

Namun secara nasional hampir

sebagian besar wilayah Indonesia. “Dari 219 formasi yang baru terpenuhi 87, dan itu akan dites lagi, sehingga kami mengharapkan ditinjau kembali passing grade. Karena ini sudah skalanya nasional,” sambungnya.

Surat pengajuan peninjauan dari Pemda Lobar sudah disam-

paikan kepada pihak Pemprov NTB. Nantinya pihak provinsi yang akan bersurat langsung kepada Badan Kepegawaian Negera (BKN). Sejauh ini pihaknya masih menunggu kabar terkait pengajuan itu. Namun dari kabar pemerintah pusat sudah berencana menijau kembali ter-

Pemda Ragu Jual Aset di Mataram Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) sepertinya masih ragu menjual aset daerah di Kota Mataram. Hal ini disebabkan aset tersebut masih bermasalah, lantaran masih digugat di pengadilan dan dilaporkan ke Ombudsman. Pihak Pemda tengah mengkaji beberapa opsi untuk aset tersebut, apakah dijual ataukah dikerjasamakan? Itupun Pemda harus menunggu kepastian perihal persoalan Aset tersebut.

Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengaku rencana penjualan aset ini pun masih dihadapkan beberapa kendala seperti status aset ini juga ada pihak lain yang mengklaim hingga diseret ke pengadilan. Di samping itu, pun aset ini statusnya belum jelas, meski pihak Inspektorat sudah menyatakan hak kepemilikan yaitu milik Pemda Lobar.

“Kita sendiri pernah dipanggil oleh Ombudsman, walaupun kita sendiri dari hasil pemeriksaan Inspektorat aset itu adalah milik Pemkab Lobar, kita tidak ingin dikemudian hari ada masalah, makanya kita klir-kan semuanya dulu baru bisa dijual atau seperti apalah nantinya,” jelasnya.

Mengikuti proses tuntutan dari pihak lain, lanjut H.Moh. Taufiq, pihak pemda akan melihat dulu sejauh mana tuntutan mereka. Karena berdasarkan informasi, proses tuntutan aset ini dimasukkan ke pengadilan.”Aset ini kan masih belum clear masih ada urusan dengan pihak lain,” ujarnya. (her)

kait passing grade itu.”

Menurutnya setiap daerah memiliki perbedaan kemampuan dalam menjawab soal itu.

Bahkan di salah satu daerah terdapat hanya 3 persen yang lolos, sehingga peninjauan kembali itu dirasakan sangat dibutuhkan.

Seperti diketahui untuk bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) syarat pesertanya minimal 3 kali dari formasi yang dibutuhkan. Sedangkan dari hasil SKD itu terdapat beberapa formasi di Lobar yang kurang dari syarat minimal itu.

Bahkan terdapat formasi yang tidak ada satupun pesertanya yang lolos. (her)

(Suara NTB/dok)

H. Moh. Taufiq

Sepuluh Pejabat Baru Loteng Dilantik

Jembatan di Pelangan Harus Dibangun Lagi Giri Menang (Suara NTB) Kontraktor yang membangun proyek jembatan penghubung daerah terisolir Dusun Gunung Embit Desa Pelangan Kecamatan Sekotong diminta bertanggung jawab untuk membangun kembali proyek jembatan yang hanyut tersebut. Pasalnya, proyek ini sendiri belum selesai dikerjakan, karena masih dalam tanggung jawab rekanan. Proyek jembatan ini hanyut pekan kemarin akibat tergerus air sungai deras dampak intensitas hujan yang tinggi.

Kepada wartawan, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, menegaskan, proyek jembatan di Pelangan bukan ambruk sebab proyek itu belum selesai dikerjakan. Jembatan ini baru tahap pemasangan rangka. “Ya resikonya diperbaiki kembali, nanti kontraktor yang bertanggungjawab,” tegas sekda.

Ia menegaskan, terkait beban anggaran tetap tanggung jawab kontraktor. Ia menekankan agar pengerjaan proyek diselesaikan.

Menurutnya, karena kondisi post majeure, maka bisa dimaklumi diperpanjang masa pengerjaannya sebab dampak alam.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Lobar, Made Artadana mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim ke lokasi proyek untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Hasil pantauan lapangan itu sudah dibahas bersama kontraktor untuk mengambil langkah selanjutnya. “Saya rapatkan dengan kontraktor untuk langkah penanganan selanjutnya,”imbuhnya.

Terkait rekanan dan pengawas Dinas PUPR yang kurang menindaklanjuti masukan warga terkait proyek itu, menurut Made hal ini akan menjadi bahan evaluasi nantinya. Ia mengklaim proyek ini sudah hampir selesai pengerjaannya. Bahkan progresnya mencapai 60-70 persen, sesuai kontrak tambah Made pengerjaan proyek ini hingga akhir bulan November. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/kir)

TAGIH JANJI - Aksi warga korban gempa yang menagih janji pemerintah ke DPRD Loteng untuk membangun huntara dan hunian tetap.

Warga Korban Gempa Tuntut Janji Pemerintah Praya (Suara NTB) Ratusan warga korban terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (12/11) menggelar aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka menuntut janji pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan korban dampak gempa. Bagaimana tidak, sejumlah janji pemerintah kepada para korban gempa hingga saat ini banyak yang belum terealisasi.

Mulai dari dana bantuan rehap rumah, dana jaminan hidup (jadup) hingga pembangunan rumah sementara (huntara). Sementara kondisi warga korban terdampak gempa kini sangat memprihatinkan, karena sudah lebih dari tiga bulan tinggal di tenda-tenda darurat.

“Dengan datangnya musim hujan, kondisi warga korba gempa semakin sulit. Untuk tenda saja, terpal yang digunakan untuk membuat tenda sudah berlapis tiga. Namun air hujan tetap saja masuk ke dalam tenda warga,” keluh koordinator aksi Munawir Haris.

Untuk itu, warga korban gempa meminta pemerintah benar-benar serius memperhatikan kondisi warga yang terkena dampak gempa. Kalaupun bantuan dana rehap

rumah tidak bisa segera terealisasi, paling tidak huntara bisa cepat terbangun, sehingga beban warga korban gempa tidak terlalu berat.

Ia pun mengaku, kalau sampai sebulan ke depan janji-janji pemerintah tidak juga terealiasi, maka bisa dipastikan kondisi para korban gempa bakal semakin parah. “Saat ini saja kondisi warga korban gempa sudah sangat sulit. Jadi penanganan segera harus dilakukan. Jika tidak ingin melihat para korban gempa semakin sengsara,” tandasnya.

Pada bagian lain, korban gempa penerima bantuan pembangunan rumah Risha (Rumah Instan Sehat Sederhana) meminta kontrak PT. Pilar Garuda Bima selaku rekanan penyedia panel rumah risha, ditinjau ulang. Bahkan bila perlu dibatalkan untuk kemudian diganti dengan rekanan yang lain. Lantaran kinerja rekanan bersangkutan dinilai lamban.

Menurut warga saat ini proses pembangunan rumah Risha progressnya sangat lamban. Karena droping panel rumah risha oleh penyedia juga terlambat. “Di dalam kontrak yang sudah ditandatangani menyebutkan, begitu kontrak ditandatangani maka 10 hari kemudian panel sudah datang. Namun yang terjadi

sampai saat ini panel belum juga datang,” aku Erwandi, perwakilan warga.

Di satu sisi, warga korban gempa kondisinya kian terdesak.

Karena hujan sudah mula turun, maka mau tidak mau pembangunan Risha harus dipercepat.

Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.SE., yang menemui warga berjanji akan mengawal apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan warga, khususnya janji pembangunan huntara. Dalam hal ini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Adapun terkait kejelasan dana bantuan rehab rumah korban gempa, bila dipandang perlu DPRD Loteng akan langsung mengadu ke pemerintah pusat.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, mengatakan terkait pembangunan huntara saat ini masih berjalan. Pihaknya pun mengaku butuh waktu untuk menyelesaikan pembangunan huntara, mengingat jumlah yang akan dibangun cukup banyak.

Namun pihaknya berkomitmen untuk mempercepat pembangunan huntara, agar paling tidak telat akhir bulan Desember mendatang, pembangunan seluruh huntara yang ditargetkan bisa selesai. (kir)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Empat Penyelam Nyaris Hilang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Informasi yang diperoleh hak Kepolisian, BPBD LomGiri Menang (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dari Inaq Penah, salah seorang bok Barat, masyarakat setSampai hari ketiga pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 keluarga korban bahwa korban empat dan pihak terkait laincarian Deni Alkarim (27), 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berangkat memancing dari ru- nya juga ikut membantu salah seorang nelayan asal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mah hari Sabtu sekitar pukul dalam proses pencarian.

Labuan Poh Desa Batuputih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 07.00 pagi. Korban berangkat Kecamatan Sekotong yang Untuk pencarian hari ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berdua bersama salah satu te- tiga ini, pihak SAR tidak tenggelam di perairan La1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mannya. Ia mengaku sudah melakukan penyelaman buan Poh Sabtu (10/11) lalu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 was-was, sebab sampai pukul mengingat cuaca dan arus belum juga berhasil ditemu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 09.00 korban belum juga pu- bawah laut yang cukup kenkan oleh tim SAR bersama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lang. Sebab biasanya, korban cang. Namun pencarian dikepolisian dan warga yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sudah kembali memancing lakukan dari permukaan ikut membantu pencarian.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ikan sekitar pukul 09.00-10.00. laut menggunakan RB 220 Bahkan, empat diver atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sekitar pukul 09.00 lebih, te- Mataram, rubber boat dan penyelam yang ikut melaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 man korban pulang dan mem- juga peralatan dan armada kan pencarian sempat hi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 beritahu ke keluarga bahwa dari potensi unsur terkait lang terbawa arus. Untung1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 korban tenggelam di laut. nya empat orang diver yang yang ikut dalam pencarian.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 epala Kantor Pencarian dan Ia menambahkan pencarian berasal dari warga setempat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pertolongan Mataram I Nyoman bakal dilakukan selama 7 berhasil ditemukan di perai1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sidakarya membenarkan kejadi- hari,seandainya tidak meran Pantai Batu Bata yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 an ini. Sejak menerima laporan, mungkinkan untuk melakuterletak di perbatasan Desa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pihaknya langsung menindaklan- kan penyelaman karena Pelangan dengan Buwun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mas. Kondisi ke empat DISELAMATKAN - Tim penyelam yang berhasil diselamatkan juti laporan dengan menerjunkan arus yang kencang pihak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ABK dari Rescue Boat 220 Mat- SAR masih bisa lakukan penyelam lemas, karena setelah lama mengapung di laut.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang pergi memancing ikan ber- pancingnya tersangkut di karang. aram dan tim rescue ke lokasi ke- pencarian dari permukaan lama mengapung di laut.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Korban melaut Sabtu seki- sama rekannya tersebut diduga Akibat derasnya arus korban pun jadian dengan menggunakan 2 laut dan penyisiran di sepa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tar pukul 09.00 lebih. Korban terjatuh dari sampan akibat kail terjatuh dan ikut terseret ombak. unit rubber boat. Selain itu, pi- njang pesisir pantai.(her) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Nelayan Labuan Poh Sekotong Belum Ditemukan

Praya (Suara NTB) Sebanyak 10 pejabat baru lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (12/11) diambil sumpah jabatannya. Pejabat yang dilantik terdiri dari dua pejabat tinggi pratama (eselon II) serta sisanya pejabat administrasi setingkat eselon III. Proses mutasi pejabat itu terkesan mendadak, karena dilihat dari SK mutasinya baru ditandatangani oleh Bupati Loteng Senin paginya.

Pejabat yang diambil sumpahnya oleh Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., di antaranya, Camat Praya H. Ridwan Mahruf diangkat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi) Loteng lowong sejak awal Agustus lalu. Kemudian Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng, Ihsan S.Hut., diangkat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Sementara untuk jabatan eselon III yang diambil sumpah jabatannya, beberapa namanya di antaranya merupakan pejabat lama. Bahkan ada yang

sempat menduduki jabatan eselon II sebelum kemudian tanpa jabatan dan kini diangkat lagi sebagai pejabat eselon III. Di antaranya, Ir. Pan Rahayu Samsor, diangkat menjadi Kabag Organisasi Setda Loteng yang sebelumnya lowong.

Selanjutnya ada juga nama mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Ir. L. Haris Munandar serta Murti, S.H., mantan Kepala Satpol PP, diangkat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Loteng. Selain itu ada Hairul Bahtiar diangkat sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) serta L. Nikman Bohari, dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mutasi jabatan kali ini fokus untuk mengisi sejumlah jabatan yang lowong dan sudah berproses cukup lama, khususnya untuk pengisian jabatan eselon II. “Sudah melalui proses seleksi oleh panitia seleksi (pansel),” sebut Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri. (kir)

(Suara NTB/kir)

LANTIK - Wabup H. L. Pathul Bahri melantik dan mengambil sumpah pejabat lingkup Loteng, Senin (12/11).

Hujan, PMI Loteng Tetap Salurkan Air Bersih Praya (Suara NTB) Bantauan air bersih bagi warga terkena dampak kekeringan hingga kini masih terus dilakukan PMI Lombok Tengah (Loteng). Meski hujan sudah mulai mengguyur wilayah ini, karena kebutuhan air bersih masih cukup tinggi.

“Prinsipnya selama masyarakat butuh air bersih, kita tetap akan salurkan air bersih,” tegas Sekretaris PMI Loteng, H. Sumum, S.H.MPd., kepada Suara NTB, Senin (12/11).

Untuk mendukung penyaluran air bersih, pihaknya menyiapkan dua mobil tangki pengangkut air. Dan, semua bantuan air bersih tersebut tidak dipungut biaya alias gratis, Relawan PMI Loteng, Supardi, menambahkan, permintaan air bersih saat ini masih cukup banyak. Walau-

pun hujan sudah mulai turun.

Namun sumber-sumber air bersih warga saat ini masih kering, sehingga cukup banyak yang mengajukan permintaan bantuan air bersih.

Ia mengatakan, dalam sehari pihaknya bisa sampai empat kali menyalurkan air bersih. Tergantung banyaknya permintaan yang masuk pada hari itu. Bahkan di satu lokasi, bisa dilayani oleh dua mobil tangki PMI Loteng sekaligus.

Penyaluran air bersih sendiri, tidak hanya tergantung permintaan yang masuk.

Pihaknya juga telah menyusun jadwal distribusi air di titik-titik kekeringan yang paling parah. Pihaknya secara berkala akan tetap dikirim air bersih, bisa tiga atau empat hari sekali. (kir)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/ist)

SALURKAN - PMI Loteng sedang menyalurkan air bersih di Dusun Montong Desa Selong Belanak, Minggu (11/11).

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Seleksi CPNS KSB

226 Formasi, hanya 43 Peserta yang Lulus Taliwang (Suara NTB) – Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah berakhir. Dari 2.435 peserta yang mengikutinya hanya 43 pelamar dinyatakan lulus.

Jumlah peserta yang lulus itu sangat jauh dari harapan.

Sebab, berdasarkan kuota yang dibuka pada penerimaan tahun ini, Pemda KSB menyiapkan 226 formasi reguler, terdiri dari 148 formasi guru, 70 formasi tenaga kesehatan dan 8 tenaga teknis. Selain itu ada juga tambahan 12 formasi khusus bagi tenaga guru honorer K2 yang sejak awal tidak ada satu pun pelamar dinyatakan memenuhi syarat.

“Yang lulus 43 orang itu, untuk tenaga guru hanya 7 formasi terisi, tenaga kesehatan 32 dan tenaga teknis 4 orang,” terang juru bicara Pansel CPNS KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut kepada wartawan, Senin (12/11).

Ia mengaku, jumlah pelamar yang dinyatakan memenuhi passing grade (nilai minimal kelulusan) tes SKD itu benar-benar diluar harapan. Secara persentase, kuota penerimaan yang dipenuhi dari jumlah peserta yang lulus itu hanya sebesar 1,81 persen.

“Bayangkan saja ada 195 formasi yang tidak bisa kita isi.

Padahal kesempatan penerimaan CPNS, kita tidak tahu apakah akan ada lagi tahun depan,” timpalnya.

Minimnya jumlah peserta yang lulus SKD itu, diungkapkan Mars, telah disampaikan Pemda KSB ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemda KSB bersama sejumlah daerah lainnya berharap adanya kebijakan dari BKN untuk menurunkan standar nilai (passing grade) tes SKD. Dengan begitu jumlah pelamar yang telah mengikuti seleksi kemungkinan dapat diakomodir.

“Ini kan isu nasional. Bukan di kita saja yang pesertanya sedikit lulus tapi hampir di seluruh daerah. Dan banyak daerah sudah menyampaikan hal yang sama seperti kita ke BKN,” ungkapnya. Menurut dia, menurunkan standar nilai tes SKD menjadi solusi terbaik untuk memecahkan persoalan minimnya jumlah pelamar yang bisa direkrut melalui penerimaan CPNS tahun ini. Sebab jika kebijakan lain ditempuh pemerintah pusat, maka konsekuensi anggaran menjadi persoalan baru yang harus dihadapi.

“Misalnya membuat tes ulang atau buka rekrutmen lagi kan butuh dana. Makanya kita minta diturunkan saja standar nilainya, nanti peserta yang masuk dalam standar nilai baru itu kita seleksi lagi,” bebernya.

Meski terhitung minim jumlah peserta yang dinyatakan lulus tes SKD, Mars menyampaikan, pelaksanaan tes CPNS KSB tahun ini terbilang sukses. Sejak hari pertama pelaksanaan hingga terakhir, panitia tidak mendapatkan kendala berarti.

“Kami berterima kasih juga kepada semua pihak yang mendukung kegiatan seleksi ini sampai rampung,” imbuhnya seraya menambahkan para peserta selanjutnya akan mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB).

“Untuk jadwal SKB kami masih menunggu arahan pusat.

Kami berharap yang sudah lulus SKD agar menyiapkan diri menghadapi tes tahap terakhir ini,” demikian Mars. (bug)

Jumlah Pemilih Sumbawa Bertambah hingga 6000 Lebih Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan hasil Pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2, total jumlah pemilih Pemilu 2019 di Kabupaten sebanyak 331.099 orang. Bertambah sebanyak 6.639 orang dari jumlah DPT sebelumnya sebanyak 324.460 pemilih. Dengan jumlah TPS sebanyak 1.423 unit.

Demikian disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, Senin (12/11) kemarin. Ia menjelaskan, adanya penambahan jumlah pemilih dis(Suara NTB/arn) ebabkan beberapa hal. DiSudirman antaranya, dari Gerakan Melindungi Hak Pilih yang sebelumnya dilaksanakan KPU selama 60 hari. Kemudian, ada data dari DP4 non DPT yang diturunkan KPU RI untuk diverifikasi faktual kebenarannya di lapangan. “Ada memang nama nama yang belum terdata oleh KPU,” terangnya.

Selain itu, juga ada tambahan dari pemilih pemula yang baru terdaftar. Dengan hasil DPTHP 2, sejauh ini data pemilih di Sumbawa sudah dianggap final untuk Pemilu 2019, baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatig (Pileg).

“Kita berharap data yang ini sudah valid. Sebab data ganda sudah kita bersihkan, data pemilih yang meninggal sudah kita bersihkan. Kita juga sudah memberikan kesematan 60 hari sebelumnya bagi pemilih yang belum terdaftar untuk didaftar sebagai pemilih,” pungkasnya. (arn)

Desa Jangan Lagi Telat Susun RAPBDes Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengalaman tahun tahun sebelumnya, pemerintah desa selalu telat menyusun hingga menetapkan Rancangan APBDes. Yang bisa menghambat pencairan dana desa tahap pertama. Sehingga untuk tahun 2019, desa dtekankan tidak lagi terlambat.

Kasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa, Ibrahim S.E, M.Ak, Senin (12/ 11) kemarin, Sesuai Permendagri 113 Tahun 2015 (Suara NTB/arn) yang kemudian diturunkIbrahim and alam Perbip No. 12 tahun 2015, RAPBDes disusun mulai Oktober hngag batas terakhir penetapan 31 Desember setiap tahunnya.

“Namun seperti tahun lalu, penetapan RPABDes selalu melewati tahun anggaran. Belum ada (desa) yang tepat waktu,” sebutnya. Padahal, keterlambatan ini bisa menghambat pencaaran dana desa tahap pertama. Sebab syarat penyaluran dana desa tahap pertama sebesar 200 persen, apabila APBDes telah disampaikan Ke Bupati. Tahun ini, penyusunan APBDes malah lebih berat lagi. Dengan adanya perubahan Permendagri 113 tahun 2015 menjadi Permendagri No. 20 tahun 2018, yang belum mengatur aplikasi Siskudesnya di Permendagri yang baru.

Untuk itulah, dari hasil Bimtek di Mataram belum lama ini, lanjut Ibrahim, sementara ini untuk mengejar penyusunan RAPBDes 2019, desa disarankan menggunakan cara manual. Sambil menunggu lounching aplikasi Siskudes sesuai Permendagri yang baru. “Informasi dari Bina Pemerintahan Desa lounching aplikasi Siskudes dalam bulan ini juga,” tukasnya. Sekarang ini, desa sedang melakukan penyusunan RAPBDes. Dengan Siskudes secara manual. Sambil menunggu aplikasi Siskudes baru. (arn)

(Suara NTB/ils)

TUTUPI JALAN - Sisa material longsoran yang masih menutupi bahu jalan yang merupakan akses menuju Desa Talonang dan desa lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Akses ke Talonang Masih Lumpuh, Pembersihan Terus Dilakukan Taliwang (Suara NTB) Pasca diterjang longsor beberapa hari yang lalu, akses menuju desa Talonang dan desa lainnya masih lumpuh. Akibat kondisi tersebut, kini masyarakat mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan bantuan pertanian juga masih sangat kesulitan untuk bisa diterima jelang musim tanam pertama.

Camat Sekongkang, Syafruddin ‘Roni’ kepada Suara NTB, Senin (12/11) tidak menampik kondisi yang dialami oleh tiga desa tersebut. Apalagi untuk saat ini hujan masih terus terjadi di wilayah setempat, sehingga material longsoran juga akan terus menumpuk.

Meskipun demikian, pihak terkait tetap berupaya agar akses utama tersebut bisa dilalui kendaraan minimal roda dua (sepeda motor). Bahkan saat ini sudah ada dua unit alat berat yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan sisa material longsoran itu. Sehingga akses menuju

tiga desa (Lemar Lempo, Talonang dan Tatar Loka) bisa segera dilalui. Selain itu, pihaknya juga meminta agar AMNT juga bisa membantu untuk melakukan pembersihan. Jika hanya dua ekskavator yang digunakan, maka waktu untuk pembersihannya juga akan lama nanti.

“Memang saat ini sudah ada proses pembersihan material longsoran, tetapi sampai dengan saat ini masih belum bisa dilalui kendaraan.

Apalagi material longsorannya cukup banyak, sehingga alat berat yang telah disiapkan saat ini juga kewalahan,”

ungkapnya.

Dikatakannya, dari tujuh kilometer jalan yang tertimbun longsor, mulai tanjakan naga sampai ke Talonang yang sudah ditangani baru sekitar enam kilometer saja. Sementara sisanya belum ditangani dan pohon-pohon besar juga masih belum disingkarkan dari jalan itu.

Kondisi tersebut kembali diperparah dengan masih minimnya sarana untuk pembersihan material longsoran.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap peran serta dari semua pihak supaya penanganan jalan yang masih ter-

tutup longsor bisa dilakukan dengan cepat dan maksimal.

Sehingga ribuan warga di tiga desa tidak lagi terisolir seperti saat ini.

“Memang proses penanganan longsor ini masih belum maksimal kita lakukan karena keterbatasan sarana.

Meskipun demikian, kita tetap meminta peran serta dari semua pihak (AMNT dan perusahaan lainnya) supaya bisa membantu,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD KSB dari Dapil III, Abidin Nassar, SP, MP, juga mendesak supaya Pemprov NTB segera mengambil sikap terkait longsor yang telah terjadi. Penanganan terhadap jalan provinsi ini juga harus bisa dipercepat, karens potensi untuk longsoran susulan masih terus terjadi.

Jika longsoran awal tidak

dengan cepat ditangani, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan material nantinya. Tentu penanganannya juga akan berlangsung lama dan masyarakat yang dirugikan nantinya. Untuk itu, penanganan jalan yang setiap tahunnya mengalami hal sama (longsoran) harus bisa diberikan solusi supaya tidak terulang. Baik itu dengan peningkatan jalan maupun hal yang lain. Sehingga tidak ada kejadian yang sama saat musim hujan terjadi di wilayah setempat.

“Kami minta jalan yang saat ini tertimpun longsoran dan putus bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Jika tidak dampaknya yang akan ditimbulkan akan sangat banyak dan masyarakat yang akan dirugikan nanti,” tandasnya. (ils)

Tahun Ini, Tiga RPH di Sumbawa Dibenahi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) secara bertahap terus melakukan pembenahan terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada. Di tahun 2018 ini, sebanyak tiga RPH yang dibenahi. Kepala Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin kepada wartawan, Senin (12/ 11) kemarin membenarkan hal tersebut. Tiga rumah potong yang dibenahi yakni yang berada di Lape, Plampang dan Empang.

“Jadi tiga yang pembenahan tahun ini dari dana APBD. Yakni Empang, Plampang dan Lape.

Untuk Empang dan Plampang sudah selesai dan sudah mulai dipakai. Sedangkan Lape sedang dalam proses pembenah-

an,” ujarnya.

Menurutnya, pembenahan ini dilakukan supaya pemotongan dilakukan di rumah potong. Tidak lagi memotong di rumah seperti yang sebelumnya dilakukan di lokasi tersebut. Dimana fasilitas yang dibenahi mulai dari pagar, listrik, ketersediaan air, termasuk tempat pembuangan limbah dan lainnya. Sehingga kebersihannya bisa terjamin dan bisa mendeteksi jika hewan yang akan dipotong memiliki penyakit.

“Yang tadinya mereka potong di rumah, itu tidak boleh lagi.

Harus potong di rumah potong.

Harapan kita semua pejagal tidak memotong lagi di luar, karena riskan. Kalau ada sumber penyakit, ketika dipotong di luar kan itu tidak terdeteksi. Tetapi kalau dipotong di Poskeswan, itu diperik-

sa dulu. Darahnya akan terdeteksi penyakit yang ada,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini rumah potong ada di sejumlah lokasi yakni di Alas, Utan, wilayah kota, Moyo Hilir, Lape, Plampang dan Empang. Rumah potong tersebut sudah beroperasi, hanya saja masih harus diperbaiki.

Termasuk yang berada di Alas ada gangguan karena adanya gempa beberapa waktu lalu.

Namun karena anggaran terbatas, pembenahan akan dilakukan secara bertahap.

“Tahun depan pembenahan itu di Alas dengan Moyo Hilir. Yang lainnya juga menyusul tergantung anggaran. Kita juga harapkan bantuan pusat. Tapi kita belum dapat gambaran bagaimana kesediaan pusat membantu kita,” pungkasnya. (ind)

Dua Menara Telekomunikasi Terindikasi Langgar Aturan Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistika (Kominfotik) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. Burhanuddin, MM, menyebutkan sedikitnya ada dua menara telekomunikasi yang diduga melanggar aturan.

Baik itu aturan tata ruang, maupun terkait dengan masalah izin pembangunan menara.

Terhadap dua operator menara yang melanggar itu, Pemkab juga sudah melayangkan surat teguran dan peringatan terkait hal tersebut.

“Memang sampai dengan saat ini ada dua menara telekomunikasi yang kami surati karena sudah melanggar aturan tata ruang. Kita juga sudah menyurati dan melayangkan surat teguran untuk bisa memindahkan dan membongkar menara yang melanggar tersebut. Tapi sampai dengan saat ini masih belum dilakukan, untuk itu kita akan

kembali layangkan surat peringatan,” tegasnya saat ditemui Suara NTB, Senin (12/11).

Dikatakannya, menara diduga melanggar aturan yakni menara BTS di lingkungan Motong. Aturan yang telah dilanggar yakni Perda Tata Ruang, hal tersebut terjadi karena pembangunan BTS dilakukan di atap rumah dan akan sangat berbahaya jika menara BTS itu jatuh dan menimpa masyarakat.

Terkait dengan masalah ini, pihaknya sudah melayangkan dua kali surat peringatan untuk bisa menertibkan menara BTS dimaksud. Tetapi faktanya sampai saat ini masih nihil tanpa ada progres, untuk itu dalam waktu dekat ini pihak terkait akan kembali memanggil para operator menara ini. Jika setelah dipanggil tidak juga memberikan progres, maka pihak terkait juga akan berkoordinasi dengan BKPRD untuk melaku-

kan penertiban secara paksa.

“Kita sudah layangkan surat peringatan agar bisa menertibkan sendiri sebelum kita lakukan secara paksa,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain menara yang ada di lingkungan Motong, menara lain yang juga diberikan teguran yakni di kecamatan Maluk. Menara tersebut terindikasi belum mengantongi izin dari dinas terkait untuk pembangunannya tapi fakta di lapangan sudah dibangun.

Terhadap masalah ini, pihaknya sudah meminta kepada operator untuk bisa melengkapi izin yang ada sebelum bisa digunakan oleh masyarakat. Jika tidak, maka pihak terkait tidak akan segan-segan untuk memutus layanan jaringan ke menara dimaksud.

Jika hal tersebut dilakukan maka menara telekomunikasi tidak akan berfungsi secara maksimal. (ils)

(Suara NTB/ind)

BOLOS - Sejumlah siswa yang kedapatan bolos sekolah mendapatkan pembinaan di Kantor Satpol PP Sumbawa.

Bolos, Enam Pelajar Terjaring Pol PP Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak enam pelajar bolos sekolah terjaring dalam operasi rutin Satpol PP Kabupaten Sumbawa, Senin (12/ 11). Pelajar dari beberapa SMA dan SMK tersebut didapati sedang main di warnet saat jam pelajaran berlangsung. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP setempat untuk kemudian diberikan pembinaan.

Kabid Trantibummas Satpol PP Sumbawa, Desire Jadi, S.Sos kepada wartawan membenarkan adanya sejumlah pelajar yang diamankan tersebut.

Dalam operasi rutin yang dilaksanakan, mereka tengah asyik bermain di salah satu warnet sambil merokok. Padahal saat itu masih berlangsung jam pelajaran. “Mereka kami temukan sedang main di Warnet sambil merokok,” ujarnya.

Para pelajar ini kemudian diamankan untuk diberikan pembinaan. Ternyata, dari

pengakuan beberapa pelajar, ada yang sudah sering mengonsumsi alkohol bersama orang dewasa. Hal ini tentunya tidak sepantasnya dilakukan, karena mereka merupakan generasi penerus.

“Saya tanya cita-cita mereka, ada yang ingin menjadi dokter, polisi Lapas dan pengusaha sukses. Tentu kalau mau meraih cita-cita harus sekolah dengan bagus. Makanya tadi kami sudah memberikan pembinaan dan pengertian supaya tidak lagi mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan,” jelasnya.

Pihaknya berharap, supaya para orang tua dapat bekreja sama untuk membimbing anaknya. Begitupula guru juga diharapkan dapat mengecek dan memantau anak didik di sekolah. Pihaknya pun siap bekerjasama untuk memebantu melakukan operasi terhadap siswa yang membolos sekolah. (ind)

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Perambahan Masif Terjadi, Kawasan Hutan Kritis Bima (Suara NTB) Kawasan hutan daerah di Kabupaten Bima kondisinya sangat kritis. Bahkan kondisinya berlangsung sejak lama. Kawasan hutan tersebut dijadikan tegalan dan lahan penanaman pertanian semusim salahsatunya jagung.

(Suara NTB/ula)

H. Agus Bukhari

(Suara NTB/ula)

Yuliadin

Dewan Ingatkan Pembahasan KUA/PPAS Harus Dilakukan Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos mengingatkan pembahasan bersama antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan Banggar Dewan soal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 harus tetap dilakukan. Walaupun rencana pembangunan daerah tidak ada yang terlalu rumit karena sudah lebih awal dibahas.

“Pembahasan – pembahasan rencana pembangunan ini, sebenarnya antara DPRD dan eksekutif itu tidak ada yang dibahas yang terlalu jelimet. Karena itu sudah lebih awal dibahas. (pembahasan kembali) Antara eksekutif dan legislatif ini hanya penyesuaian – penyesuaian saja. Jadi kesepahaman soal porsi anggaran saja. Jadi tidak ada masalah. Jadi harus bertemu. Harus kita rapatkan di DPRD bersama TAPD,” kata Yuliadin, S.Sos saat dikonfirmasi soal KUA/PPAS APBD tahun 2019 yang hingga saat ini belum dibahas pasca diserahkan eksekutif akhir Juli 2018 lalu.

Yuliadin yang sedang tugas dinas di luar daerah mengaku, hingga saat ini belum ada komunikasi terkait rencana pembahasan KUA/PPAS bersama TAPD. Sekembalinya ke Dompu Selasa atau Rabu (13-14/11) ini, akan dikomunikasikan dengan TAPD. “Setelah saya pulang besok, saya coba komunikasikan,” kata Yuliadin, Senin (12/11).

Terkait pengaduan DPRD Dompu ke Provinsi atas sikap eksekutif yang enggan memenuhi panggilan Dewan termasuk untuk membahas KUA/PPAS APBD 2019, Yuliadin mengaku, sudah bertemu dengan Gubernur dan asistennya. Pada prinsipnya, pemerintah Provinsi siap mengasistensi bila ada kemandekan hingga menjelang batas waktu pengesahan APBD 30 November mendatang.

“Pemprov siap memfasilitasi dan memediasi Dewan dengan eksekutif bila hingga jelang batas waktu pengesahan APBD, komunikasinya masih mandek,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI selaku ketua tim anggaran pemeritah daerah (TAPD) mengaku dalam pekan ini akan menyampaikan nota keuangan APBD Dompu tahun 2019 ke Dewan. Penyampaian nota keuangan dilakukan menyusul semakin terbatasnya waktu pengesahan APBD. “Satu dua hari kedepan akan kita serahkan raperda APBD (nota keuangan) ke Dewan,” ungkapnya.

Penandatanganan kesepahaman bersama antara eksekutif dan legislatif soal KUA/PPAS APBD tahun 2019, dikatakan Agus Bukhari, semula akan dilakukan bersamaan dengan paripurna pengambilan keputusan soal APBD perubahan 2018.

Tapi karena ada desakan dari beberapa anggota Dewan untuk diagendakan secara terpisah dan hingga saat ini belum ada kepastian. “Bolanya (kewenangannya) ada di Dewan,” katanya.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan, dana transfer untuk Kabupaten Dompu tahun 2019 dan menjadi bagian dari pendapatan APBD 2019 sebesar Rp993,779 M. Alokasi ini terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp29,963 M, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp589,832 M, dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp194,820 M, DAK non fisik sebesar Rp84,008 M, dana insentif daerah (DID) sebesar Rp24,359 M, dan Dana Desa sebesar Rp70,794 M. (ula)

Dikpora KSB Minta Pembangunan RKBS Dipercepat Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kontraktor pelaksana mempercepat penyelesaian pembangunan Ruang Kelas Bangunan Sementara (RKBS) di sejumlah sekolah yang terdampak gempa.

Terdapat 42 sekolah penerima bantuan RKBS di KSB. Di mana pembangunannya ditangani pihak ketiga di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). “Kita sudah mendorong kontraktornya melalui Kementerian PU segera menyelesaikan semua RKBS di setiap sekolah,” cetus Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajuddin kepada wartawan, Senin (12/11).

Ia menjelaskan, sebelumnya pihak pelaksana telah menjanjikan penyelesaian RKBS di 42 sekolah penerima pada akhir Oktober lalu. Namun dalam perjalannya target itu tidak dapat dipenuhi, bahkan hingga akhir bulan hanya 5 unit sekolah yang bisa diselesaikan pembangunan RKBS-nya.

“Yah kita tidak tahu apa kendalanya. Yang jelas sampai waktu yang dijanjikan baru 5 sekolah yang RKBS-nya bisa digunakan,” ungkapnya.

Saat ini kata Tajuddin, pihaknya kembali meminta mempercepat pembangunan RKBS sekolah yang belum rampung.

Pasalnya ruangan tersebut saat ini sangat dibutuhkan mengingat musim penghujan telah tiba. “Intensitas hujan sudah mulai tinggi dalam beberapa hari ini. Artinya kalau tidak ada tempat aman bagi siswa saat belajar di sekolah, maka kegiatan KBM akan terganggu,” paparnya.

“Kami sudah memantau progressnya. Alhamdulillah hampir semua sekolah sudah mulai dikerjakan, progresnya antara 60 sampai 80 persen. Tapi kami minta tetap dipercepat karena hujan sudah turun hampir tiap hari, kasihan siswa kalau kehujanan saat belajar,” sambung Tajuddin.

Selanjutnya ia menyampaikan, pembangunan gedung permanen bagi sekolah rusak berat akan ditangani sepenuhnya oleh Kementerian PUPR. Hanya saja pembangunan baru akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Sementara untuk sekolah yang mengalami kerusakan sedang dan ringan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menyalurkan anggaran berikutnya ada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) KSB. “Tahun ini kita sediakan sekitar Rp6,25 miliar untuk memperbaiki sekolah yang mengalami rusak sedang dan ringan. Dan tahun depan masih ada sekolah yang akan kita sentuh lagi dengan program yang sama,” imbuh Tajuddin. (bug)

(Suara NTB/bug)

RKBS - Gedung RKBS yang telah dibangun di salah satu sekolah di KSB. Dinas Dikpora KSB telah meminta kepada kontraktor pelaksana pembangunan RKBS agar proses pembangunannya dipercepat.

Demikian dikatakan Kabid Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Zainal Arifin ST, MT. Kata dia di Kabupaten Bima terbagi dua kawasan hutan. Pertama kawasan hutan di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kedua kawasan hutan daerah.

“Nah hutan daerah yang

diawasi Pemerintah Daerah inilah yang kondisinya sangat kritis,” katanya kepada Suara NTB, Senin (12/11).

Dikatakannya hutan daerah yang kondisinya kritis tersebut akibat masifnya perambahan untuk tegalan dan lahan pertanian jagung. Masifnya perambahan hutan tersebut hingga menyebabkan

berkurangnya titik mata air.

“Dari sekitar 300 mata air yang tersebar di sejumlah Kabupaten Bima separuh diantaranya sudan sangat kritis dan debit airnya sangat menurun,” katanya.

Mengantisipasi agar kerusakan hutan daerah tidak meluas, Zainal mengatakan Pemerintah beberapa kali menggelar Rapat

Koordinasi (Rakor) bersama dengan TNI/Polri, Camat hingga Kepala Desa untuk menyamakan langkah menangani persoalan tersebut.

“Misalnya, menyatukan langkah melakukan reboisasi secara maksimal serta berupaya menjaga mata air,” katanya.

Selain itu, Bupati juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dan Surat Instruksi (SI) kepada seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) menganggarkan melalui APBDes untuk mengatasi kerusakan hutan daerah. “Terutama mengatasi

lahan yang terlantar dan lahan sekitar mata air,” katanya.

Tidak hanya itu, DLH setempat juga akan terus memberikan edukasi dan migitasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta melakukan pembibitan mandiri untuk penghijauan atau reboisasi.

“Kita terus turun ke lapangan melihat kondisi hutan dan mengecek mata air. Seperti di Kecamatan Tambora, Sanggar, Parado Lambitu, Lambu, Wawo dan Madapangga,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

PENOLAKAN - Sekelompok pemuda melakukan aksi unjuk rasa menolak pelantikan DPD II KNPI Kota Bima, di depan halaman Paruga Convention Hall, Senin (12/11).

Pelantikan KNPI Kota Bima Diwarnai Penolakan Kota Bima (Suara NTB) Pelantikan pengurus DPD II KNPI Kota Bima diwarnai aksi unjuk rasa oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Forum Darah Juang, di depan halaman Paruga Convention Hall, Senin (12/11).

Aksi demonstrasi tersebut sebagai bentuk penolakan karena sejak proses pemilihan hingga pelantikan dinilai tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Serta mempertanyakan pengurusnya dipenuhi anggota partai politik.

Tidak hanya itu massa aksi

juga menyorot dan mempertanyakan proses pencairan anggaran oleh Pemerintah Kota sebanyak Rp100 juta belum lama ini. Mengapa anggaran tersebut dicairkan sementara pengurus KNPI belum sah.

“KNPI yang dilantik hari ini cacat hukum dan cacat administrasi. Makanya kami mendesak agar pelantikannya segera dibatalkan,” ucap Korlap aksi Eldan S.Sos. Dikatakannya KNPI yang merupakan wadah pemuda yang independen kini menjadi lembaga politik praktis. Sebab sebagian besar pengurusnya adalah

sejumlah para politisi dan pengurus partai politik. Termasuk Ketua KNPI Kota Bima terpilih, Mutmainah Haris yang merupakan pimpinan salahsatu parpol di Kota Bima. “KNPI adalah lembaga indenpenden. Bukan lembaga politik,” ujarnya.

Sementara, anggaran Rp100 juta yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Bima dinilai juga tidak jelas pemanfaatannya. Ironisnya lagi lanjut Eldan dicairkan jauh hari sebelum pelaksanaan pelantikan.

“Artinya, dana yang dicairkan ini tidak sesuai mekanis-

UMK Dompu Ditetapkan Pekan Ini Dompu (Suara NTB) Upah minimum Kabupaten (UMK) bagi pekerja lajang dengan masa kerja 1 tahun di Dompu pada 2019 akan ditetapkan dalam pekan ini. Direncanakan, besaran UMK sekitar Rp2,050 juta atau mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp1,850 juta per bulan. Penerapan UMK di Dompu sering tidak sesuai dan itu bergantung kepada kesepakatan antara pekerja di lapangan.

Hal itu diakui Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Sadaruddin, SE kepada Suara NTB di kantornya. “In sha Allah pekan ini akan ditetapkan upah minimum kabupaten.

Karena sudah ada ketentuannya, dan UMP-nya sudah kita dapat, jadi tinggal ditetapkan saja (untuk UMK),” katanya.

UMK untuk Dompu tahun 2019, dikatakan Sadaruddin, sekitar Rp2,050 juta per bulan

(Suara NTB/ula)

Sadaruddin dengan bagi pekerja bujang masa pengabdian 1 tahun. Ketetapan ini naik dari UMK tahun 2018 sebesar Rp1,850 juta per bulan. “Ada peningka-

tan dari tahun ini,” ungkapnya.

Terkait masih banyaknya pemberi kerja belum membayar upah seperti ketetapan UMK, menurut Sadaruddin, bergantung kepada pekerja. Kondisi ini tidak bisa dipaksakan pihaknya, karena pencari kerja dan pemberi kerja sama – sama saling membutuhkan. “Kalau ada kesepakatan seperti itu, kita ndak bisa tindak.

Karena pencari kerja biasanya membutuhkan pekerjaan itu, sementara pemberi kerja belum mampu membayar sesuai UMK,” jelasnya.

Namun, Sadaruddin mengaku, beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Dompu seperti PT STM (perusahaan tambang Huu) maupun PT SMS (perusahaan perkebunan dan pabrik gula di Pekat), gaji karyawannya sudah sesuai UMK. “Kita akan terus dorong pemberi kerja menggaji sesuai UMK. Bila ada yang tidak sesuai, bisa dilaporkan dan akan kita proses,” jelasnya. (ula)

Fraksi PAN Desak Pemkab Perhatikan Aset PT DMB Pascabubar

Taliwang (Suara NTB) Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Muhammad Hatta, mendesak Pemkab Sumbawa Barat (KSB), memperhatikan jumlah aset PT DMB pasca dibubarkan melalui RUPS. Hal tersebut dianggap penting, jika tidak dikhawatirkan akan ada penyimpangan dan hal yang tidak diinginkan. Karena pada prinsipnya berapapun jumlahnya harus masuk ke kas daerah.

“Kalau masalah pembubaran PT DMB kita sudah sama-sama setuju karena sudah seharusnya dibubarkan. Tetapi yang harus kita perhatikan yakni aset selama DMB itu ada. Karena bisa jadi, aset tersebut merupakan aset bersama (tiga daerah pemilik saham). Bahkan untuk pembagiannya juga harus sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing daerah di DMB,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (12/11).

Dikatakannya, yang namanya aset PT DMB merupakan hak tiga daerah yang memiliki saham.

Tentu nilai ekonomis dari asetaset ini sudah pasti ada dan bernilai jual tinggi. Tetapi yang penting diperhatikan yakni masalah pembagian dari total penjualan dari aset tersebut. Bahkan untuk besaran pembagiannya diharapkan juga dengan porsi saham di PT DMB, yakni 40 persen untuk KSB Provinsi 40 dan Sumbawa 20 persen. Kalaupun ada opsi lain, maka itu akan diserahkan sepenuhnya kepada hasil keputusan rapat tiga daerah pemilik saham.

Tetapi yang jelas, aset-aset PT DMB yang dimiliki selama ini harus dibagi sesuai secara merata dan tidak ada yang disembunyikan (transparan).

“Kita minta masalah aset ini harus bisa menjadi atensi kita bersama. Karena satu rupiahkan dari aset DMB ini akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di daerah,” tandasnya.

Menanggapi masalah tersebut, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM saat ditemui Suara NTB mengatakan, untuk masalah aset DMB, dalam waktu dekat ini akan kembali dirapatkan. Hanya saja Pemkab KSB tidak butuh asetnya melainkan besaran rupiah dari aset yang dimiliki oleh DMB selama ini. Hal ini tentu sangat beralasan, karena rata-rata asetnya berada di provinsi dan pulau Lombok.

Jika asetnya berada di KSB, tanpa dikomando juga Pemkab KSB yang akan mengeksekusi aset itu. Meskipun demikian, pihak terkait tetap akan membahasnya terlebih dahulu dengan pemilik saham yang lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya ketersinggungan di antara pemilik saham.

“Kita pada hakikatnya tidak butuh aset, melainkan uang dari penjualan aset itu. Karena sangat tidak mungkin kita memiliki aset di daerah lain,” tandasnya. (ils)

me dan ketentuan karena KNPI Kota Bima belum ada kepengurusan yang sah,” katanya.

Pantauan Suara NTB, meski ada aksi demonstrasi proses pelantikan yang dihadiri Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, Pengurus KNPI Pusat dan Ketua KNPI Provinsi NTB, Hamdan tersebut berjalan aman dan lancar.

Ketua KNPI Kota Bima, Mutmainah Haris menegaskan, pihaknya tidak akan alergi terhadap kritikan. Hanya saja Ia meminta kritikan yang konstruktif bukan melakukan penghinaan. “Kami

tetap menerima segala kritikan.

Tapi antara kritikan dan menghina harus tetap bisa dibedakan oleh semua pihak,” katanya.

Pada kesempatan itu anggota DPRD Kota Bima ini mengahak seluruh jajaran pengurus KNPI Kota agar bisa membaca dan menterjemahkan setiap kritikan yang ada, menunjukkannya dengan kinerja. “KNPI adalah tempat berhimpun para pemuda. Kita sebagai pengurus KNPI Kota Bima harus menjadi teladan yang baik bagi Pemuda dan Pemudi di Kota Bima,” pungkasnya. (uki)

KPU KSB Tambah Jumlah Anggota PPK Pemilu 2019 Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2019 mendatang.

Penambahan dua anggota menjadi lima anggota PPK itu sesuai dengan surat edaran KPU Pusat mengikut amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/PUU XVI/2018 tanggal 5 November 2018. “Jadi penambahan dua anggota PPK ini berlaku untuk seluruh KPU kabupaten/ kota,” kata komisioner KPU KSB, Supriadi, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (12/11).

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, ia menjelaskan, KPU KSB sudah memulai tahapannya. Kemarin KPU KSB telah mengundang para calon anggota PPK.” Dua hari sebelumnya kami juga sudah verifikasi data para calon yang akan kita seleksi ini,” urainya.

Sesuai ketentuan, rekrutmen dua calon tambahan anggota PPK diambil dari anggota PPK penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 yang tidak

terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK Pemilu 2019.

Atau lima calon anggota PPK peringkat ke-6 sampai 10 hasil seleksi calon anggota Pilkada serentak tahun 2018.

Menurut Supriadi, seluruh calon anggota PPK yang memenuhi syarat tersebut telah pihaknya hubungi. Selanjutnya mereka akan mengikuti tahapan seleksi yang akan dilaksanakan sesuai arahan KPU Pusat. “Tadi mereka kita hadirkan dalam rapat koordinasi untuk mendengarkan tahapan lanjutan yang akan kita laksanakan,” timpalnya.

Ia menyampaikan, KPU KSB akan segera menyusun materi bahan tes wawancara dua calon anggota tambahan PPK itu. Berdasarkan jadwal, tes wawancara akan dimulai pada tanggal 14 sampai 15 November dan penetapan anggota terpilih pada 20 November.

“Untuk pelantikannya kami sudah jadwalkan tanggal 2 Januari 2019. Semoga dengan tambahan anggota ini kinerja PPK kita di Pemilu 2019 nanti semakin baik dan efektif,” harap Supriadi. (bug)

(Suara NTB/bug)

CALON PPK - Rapat koordinasi antara KPU KSB dengan para calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

SUARA NTB

Selasa, 13 November 2018

(Suara NTB/her)

Halaman 8

(Suara NTB/her)

Peserta pertemuan FTKP pose bersama

Kadis pariwisata Ispan Junaidi

(Suara NTB/her)

Salah seorang peserta, H. Abdul Majid saat menyampaikan masukan

(Suara NTB/her)

Suasana pertemuan FTKP berlangsung antusias.

FTKP Lobar Sinergikan Pemdes, Pokdarwis dan OPD Perkuat Pengembangan Desa Wisata Giri menang (Suara NTB) Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Lombok Barat memfasilitasi pertemuan dengan para kades di desa wisata, Pokdarwis, pelaku wisata dengan kepala OPD, kecamatan dan unsur terkait di Kebon Raja Gunungsari kemarin.

Pertemuan bertajuk “pengembangan dan penguatan ekonomi desa wisata” ini bertujuan untuk menyatukan persepsi segenap pihak untuk membangun sinergi bersama.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pariwisata Ispan Junaidi, kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi, kepala Disnaker Rusditah dan para sekretaris dinas dan Kabid. Ispan menjelaskan, pertemuan ini untuk menyatukan persepsi membangun sinergi dengan mempertemukan antara kepala desa wisata dan Pokdarwis dengan kepala OPD terkait. “Karena itu para kades dan Pokdarwis dipertemukan dengan OPD-OPD terkait. Intinya kita sinergi ke dalam dulu bahwa pariwisata itu kan harus dikeroyok bersama.

Sehingga masing-masing OPD

tergerak menganggarkan sesuai tupoksi,” kata Ispan. Melalui FTKP yang terbentuk 2 tahun tersebut, sebagai fasilitasi.

Tahun depan Dispar mendapatkan kepercayaan dari pusat untuk program pelatihan. Karena itu melalui pertemuan ini juga diserap berbagai masukan dari desa dan Pokdarwis. Dalam pertemuan itupun terbangun bagaimana mengagas mainset pariwisata dan pelayanan prima. Berbagai masukan peserta menjadi acuan program tahun depan. Masalah di masingmasing daerah berbeda-beda.

Semua OPD jelasnya sudah jelas perannya dalam membantu desa wisata. Kominfo dan Disperindag membantu dalam hal penguatan di desa sesuai tupoksi. Menurutnya jika dikeroyok bersama maka akan lebih cepat penanganan di desa wisata.

Pengembangan wisata, lanjut Ispan, juga bisa berhasil jika ada ide dan gagasan dari masyakarat. Sejauh ini potensi desa wisata yang dimiliki di Lobar lengkap.

Seperti keanekaragaman geologi dengan alam pantai, goa, gunung

dan keanekaragaman hayati serta budaya. Didesa pun memiliki potensi berbeda. Seperti di Sekotong ada potensi gili. Lingsar dengan kekayaan budaya dan alamnya, Langko produk olahan lokal.

Kades Buwun Mas, Rochidi mengatakan, pihaknya sudah berupaya mengarahkan DD untuk pariwisata. Dari Rp3,7 miliar DD dan ADD, pada tahun 1-2 diarahkan untuk fisik sebesar 62 persen, lalu tahun ke 3 turun menjadi 50 persen dan 12 persen ditambah untuk pemberdayaan termasuk pembentukan Pokdarwis dan penguatan kelembagaan untuk membangun SDM. Pelaku wisata asal Buwun, H. Mas Abdul Majid dalam pertemuan itu memberikan masukan bagiamana pengembangan wisata Lembar dan Sekotong. Di masing-masing daerah ini memiliki ciri khas untuk maju, Lembar dengan Pelabuhan dan Sekotong dengan wisata. Ia pun ingin menikahkan kedua daerah ini agar saling jangkau satu sama lain sebab daerah wisata tidak bisa jalan sendiri-sendiri. (her/*)

BKKBN Gelar Promosi Pelayanan KB dan KR Berkualitas SJSN di Ponpes Sabilul Falah L-Safa Aikmel Timur Selong (Suara NTB) Perwakilan BKKBN NTB, terus meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menggelar Promosi Pelayanan KB dan KR Berkualitas SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) di Ponpes Sabilul Falah L-Safa Aikmel Timur yang dilaksanakan Minggu (11/10).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr.Drs. Lalu M. Makripudin, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, Direktur Lini Lapangan BKKBN Pusat, Drs. Wahidin, M.Kes, Kepala DP3AKB Lotim, H. Suroto, SKM, M.Kes, pengurus Ponpes dan Pokja Kampung KB serta ratusan masyarakat setempat.

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. M. Makripudin, menjelaskan bahwa tujuan KB untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Program KB merupakan program untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melawan stunting, gizi buruk dan beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan kebodohan dan lambatnya berpikir terutama bagi anak. Apabila ini terjadi, ketika anak itu memasuki usia produktif maka mengalami masalah dalam berpikir. Artinya, program KB bertujuan untuk meningkatkan IQ anak-anak.

Dijelaskannya bahwa perhatian orang tua terhadap anak harus terus ditingkatkan mulai dari ketika anak itu berada dalam perut ibu atau sedang hamil. Bentuk perhatian yang diberikan yakni seorang ayah harus sering-sering mengelus-elus perut istri. Setelah anak itu lahir diberikan air susu ibu selama 6 bulan hingga 2 tahun.

Apabila itu dilakukan maka anak menjadi sehat dan cerdas. “Untuk mewujudkan itu maka dilakukan dengan program KB,” ujarnya.

Dijelaskan pula apabila menggunakan alat kontrasepsi oleh perempuan tidak cocok, maka dianjurkan laki-laki menggunakan Metode operasi Peria

(MOP) ini. Penggunaan alat kontrasepsi baik oleh perempuan maupun laki-laki sangat penting karena dengan menggunakan alat kontrasepsi maka kehidupan suatu keluarga semakin sehat terencana dengan baik.

Direktur Lini Lapangan BKKBN Pusat, Drs. Wahidin, MKes, mengharapkan supaya seluruh pasangan subur dapat dilayani KB yang baik dan berkualitas.

Apabila masyarakat tidak dilayani dengan baik dan berkualitas, maka masyarakat melaporkan ke pemerintah dalam hal ini instansi terkait. Pada kesempatan itu, dijelaskannya beberapa alat kontrasepsi berupa, implant, suntikan, iud, pil, kondom, MOP, MOW. Ditegaskan, bahwa tugas dan kewajiban ibu menyusui minimal 2 tahun. Selain sebagai pemenuhan terhadap hak anak. Diberikannya ASI ibu terhadap anak juga berdampak pada kesehatan dan kecerdasan anak yang kelak menjadi pemimpin masa depan. Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki tingkat kecerdasan

yang tinggi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Apabila tidak melakukan MOW, berpeluang mengganggu masa depan ibu, termasuk MOP bisa menyebabkan fatal,” ujarnya.

Adapun cara penggunaan KB berkualitas yakni dengan melakukan konseling dengan baik. Dimana petugas harus memberikan penjelasan secara detail sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan pemahaman yang jelas.

Kepala BP3AKB Lotim, H. Suroto, SKM, M.Kes, pernikahan usia muda sangat berdampak buruk kepada keberlangsungan hidup seseorang. Supaya tidak melakukan pernikahan dini dan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang bepretasi, menjadi pemimpin masa depan. Semangat menunda usia perkawinan sebelum waktunya harus terus disosialisasi dan digalakkan.

Pimpinan Cabang BPJS Selong, Dr. Gerry Adhikusuma, mengungkapkan promosi pelayanan KB-KR untuk mewujudkan generasi yang unggul. Ia mengajak supaya masyarakat datang ke Puskesmas ketika sehat dan bukan ketika sakit. Serta merencanakn kehidupan untuk

menciptakan masyarakat yang andal dan unggul. Salah satunya dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Peran keluarga berencana yakni merencanakan kehidupan yang berkualitas. Dengan JKN, katanya, datang ke puskesmas tidak membayar serta alat kontrasepsi ditanggung oleh BPJS. Maka dari itu, ia mengimbau supaya masyarakat aktif memeriksakan kesehatan alat reproduksinya. Jangan sampai ketahuan ketika sakit mulut rahim dan kanker payudara.

Dibentuk masyarakat yang andal, unggul, berkualitas dan generasi emas. Menggunakan fasilitas kesehatan. “Mari menjalankan program berencana dan kesehatan reproduksi,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, mengungkapkan, KB perlu disosialisasikan untuk mengatur jarak anak. Apabila mengatur jarak anak, maka orang tua lebih bisa memberikan perhatian dan kasih sayang. Sehingga kebijakan pemerintah memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan kepada ibu-ibu yang berkesempatan hadir untuk menyampaikan sosialisasi itu kepada anak dan menantunya untuk menggunakan alat kontrasepsi dan mengatur jarak kehamilan.

Diakhir acara, dilakukan pengundian kupon terhadap masyarakat yang hadir di lokasi. (yon/*)

(Suara NTB/yon)

Kepala DP3AKB Lotim, H. Suroto, SKM, MKes, memberikan sambutan.

(Suara NTB/yon)

Penyampaian Materi oleh Direktur Lini Lapangan BKKBN Pusat, Drs. Wahidin, MKes

(Suara NTB/yon)

Pemberian Materi oleh Pimpinan BPJS Cabang Selong, dr. Gerry Adhikusuma

(Suara NTB/yon) (Suara NTB/yon)

Pemberian bantuan dan doorprize kepada peserta sosialisasi yang hadir di Ponpes Sabilul Falah L-Safa Aikmel Timur.

Para pemateri Promosi Pelayanan KB dan KR Berkualitas dalam SJSN di Ponpes Sabilul Falah L-Safa Aikmel Timur.

(Suara NTB/yon)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena memberikan sambutan.

SUARA NTB

Selasa, 13 November 2018

Halaman 9

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Peringatan Hari Pahlawan Momentum Introspeksi Diri Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menggelar upacara peringatan hari pahlawan. Momentum ini dijadikan sebagai bahan intropeksi diri bagi generasi.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menegaskan, momentum ini sebagai bentuk atau cara Pemkot Mataram menghargai jasa para pahlawan. Dengan kegigihan mereka berjuang, sehingga masyarakat dapat menikmati kemerdekaan dan merasakan segalanya.

Peringatan hari pahlawan dilaksanakan 10 November sekaligus sebagai momentum mengintropeksi diri sebagai bagian dari masyarakat yang diperjuangkan sedemikian rupa.

“Semangat kepahlawanan jadi semangat bersama di era yang berbeda,” kata Walikota

usai upacara bendera, Senin (12/11).

Orang nomor satu di Kota Mataram ini melihat, tantangan ke depan berbeda. Untuk itu, dia meminta masyarakat memperkokoh persatuan, menegakan NKRI dari segala pengaruh yang berusaha memecah belah bangsa ini.

Dia mengajak masyarakat memperkuat semangat kepahlawanan. Dan, ini harus dimiliki dan aplikasikan oleh masyarakat.

Terlepas dari itu, Walikota juga mencermati tantangan yang dihadapi Kota Mataram saat ini, bagaimana mengentaskan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan persoalan lainnya.

“Apalagi baru saja kita merasakan bencana.

Kita harus bangkit kembali untuk merekonstruksi dan rehabilitasi,” tegasnya Ketua Legion Veteran Cabang Mataram, H. Margono juga mengingatkan, generasi jangan sekali - kali melupakan sejarah. Dia bersama pahlawan lainnya memperjuangkan negara seu-

tuhnya hingga mempertaruhkan nyawa.

“Selagi kami dapat memberikan kepada negara akan kami laksanakan. Kecuali, saya tidak mampu,” kata dia.

Estafet perjuangan tinggal dilanjutkan oleh generasi saat ini. Konteks perjuangan tak lagi bertempur di medan perang. Tetapi banyak hal yang perlu disumbangkan bagi NKRI. Margono berpesan, generasi muda yang memiliki pendidikan tinggi diharapkan kembali ke daerah masing - masing.

Mereka diajak membangun dan membesarkan daerah dan negara ini.

“Kalau sudah pendidikan tinggi kembali ke daerah. Jangan lupakan dari mana kita berasal,” demikian kata Margono. (cem/*)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana pose bersama veteran

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan veteran saling hormat

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat menjadi pembina upacara pada perinagatan Hari Pahlawan

Walikota Ziarah ke Makam Maulana Syaikh Mataram (Suara NTB) Peringatan hari Pahlawan tahun ini, ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Usai menggelar apel, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh ziarah di makam pahlawan Al-Magfurulahu Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, Lombok Timur.

Dalam ziarah makam tersebut, Walikota didampingi Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito, Asisten I Lalu Martawang, Asisten III Baiq Hj. Evi Ganevia dan pimpinan OPD, camat dan lurah se - Kota Mataram.

Walikota mengatakan, kedatangannya berzi-

arah langsung ke makam Maulana Syaikh karena, pendiri Nahdatul Wathan merupakan pahlawan nasional yang mempunyai jasa bagi bangsa, terutama masyarakat NTB. Sepanjang hidupnya telah mencurahkan diri membangun masyarakat.

“Selain bergerak pergerakan kemerdekaan dan tanpa henti terus membina masyarakat.

Terutama di bidang sosial dan dakwah,” kata Walikota, Senin (12/11).

Menurut Walikota, ziarah makam akan menjadi tradisi pada setiap kegiatan hari pahlawan.

Disamping, acara apel dan seminar serta berkunjung ke makam pahlawan di Majeluk. (cem/*)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh disambut santri di Pancor, Lombok Timur

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersalaman dengan security saat ziarah makam di Pancor, Lombok Timur

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ziarah ke makam Maulana Syaikh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat berada di Pancor, Lombok Timur

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan jajarannya di makam Maulana Syaikh

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan jajarannya berdoa bersama

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tabur bunga di makam Maulana Syaikh

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan jajarannya di makam Maulana Syaikh

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

Guru Negeri Kurang KABUPATEN Lombok Tengah (Loteng) mengalami kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekolah harus merekrut guru honorer untuk mengisi kekurangan itu.

Pemerintah daerah juga memberikan SK dan intensif bagi guru honorer itu.

Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H. Sumum, S.Pd., SH., M.Pd., ditemui pekan kemarin mengatakan, jika melihat jumlah seluruh guru di Loteng, maka tidak akan kekurangan guru. Namun, diakuinya, jumlah guru berstatus ASN masih kurang. Ia menyebutkan, guru ASN SD dan SMP di Loteng sebanyak 3.829 orang, sedangkan guru Tidak (Suara NTB/dok) Tetap (GTT) SD dan SMP H. Sumum sebanyak 4.351. total guru SD dan SMP baik ASN maupun GTT sebanyak 8.180 orang.

“Ndak kekurangan guru kita, kelebihan malah, hanya kekurangan guru negeri (ASN),” akunya.

Dengan ada banyaknya guru tidak tetap, maka ada regulasi untuk sertifikasi. Pihaknya sudah membuatkan SK Bupati dengan pemberian insentif, bukan honor karena jika honor maka harus sesuai upah minimum. “Yang penting itu bisa diberikan SK sesuai arahan pemerintah pusat,” katanya.

Selain itu, terkait dengan masih rendahnya kompetensi guru, Sumum mengakui hal itu. Pihaknya sudah membuat strategi percepatan yang sedang dikembangkan, yaitu dengan membuat Kelompok Kerja Guru (KKG) kelas rendah dan KKG kelas tinggi. “Saya ambil satu orang guru yang jadi mentor, itu yang dilatih, pembiayaannya dari pemerintah daerah,” katanya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan lembaga INOVASI. INOVASI melatih narasumber guru inti. Guru inti itu yang melatih di KKG. “Kalau pelatihan secara menyeluruh, akan menghabiskan waktu sampai enam tahun, kalau pelatihan dari bawah, itu akan bergerak bersama,” katanya. (ron)

PENDIDIKAN

Anggaran Pendidikan NTB di Bawah 20 Persen Mataram (Suara NTB) Dari Data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2017 menunjukkan anggaran pendidikan NTB yang berasal dari APBD mengalami kenaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Meski demikian, angka itu masih di bawah 20 persen. Namun Pemerintah Provinsi NTB mengklaim anggaran pendidikan di NTB sudah melampaui 20 persen.

Pada NPD tahun 2017, anggaran pendidikan NTB sebesar 10,7 persen jauh lebih besar dibandingkan tahun 2016 yang hanya 3,1 persen atau tahun 2015 yang hanya 1,9 persen.

Nilai anggaran pendidikan yang tercantum di NPD tidak termasuk transfer daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji,

dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan anggaran pendidikan di NTB sudah melebihi batas 20 persen. Ia mengatakan anggaran pendidikan di NTB sebesar Rp 1,2 triliun dari total Rp5,4 triliun APBD NTB. “Tidak ada penambahan, karena sudah mencapai batas maksimum kapasitas,” ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan yang dihitung oleh NPD

(Suara NTB/ist)

Satutik Rahayu

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Tim Dosen FKIP Unram foto bersama usai menggelar Workshop Teknik Pebuatan Video Pembelajaran bagi Guru-guru SMP Negeri 1 Gunungsari Lombok Barat .

itu merupakan belanja langsung. Jika seluruh anggaran yang dihitung anggaran pendidikan di NTB mencapai Rp1,2 triliun.

Suruji menegaskan, total anggaran pendidikan di NTB yang mencapai Rp1,2 triliun itu merupakan total yang ada di DPA. Peruntukkannya untuk dana sertifikasi dan dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS). Selain itu, dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan anggaran pendidikan di NTB sudah memenuhi syarat, karena melebihi 20 persen.

NPD sendiri merupakan program Kemendikbud untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu provinsi. NPD dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan, khususnya di daerah sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. (ron) H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

Perkuat Mental SDM, Unram Dirikan Rumah Layanan Umat

Dosen FKIP Unram Laksanakan Pengabdian pada Masyarakat Mataram (Suara NTB) Tim Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) yang terdiri 3 dosen yaitu Drs. I Gde Mertha, M.Si., Satutik Rahayu, M.Pd dan Dra. Hj. Nur Lestari, M.Pd menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi. Mereka melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen yang bergabung dalam program pengabdian masyarakat yang didanai oleh dana BOPTN Tahun 2018 ini melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Workshop Teknik Pembuatan Video Pembelajaran bagi Guru-guru SMP Negeri 1 Gunungsari Lombok Barat” selama 2 hari.

“Kegiatan workshop teknik pembutan video pembelajaran penting dilakukan dengan tujuan membekali guru-guru tentang pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis audio dan visual yang digabung menjadi audiovisual,” papar I Gde Mertha, Senin (12/11).

Dosen Pendidikan Biologi Universitas Mataram ini juga menambahkan bahwa sekarang merupakan era perkembangan teknologi yang sangat pesat-pesatnya. Seorang guru harus melek teknologi. Jangan hanya sebagai pengguna media tetapi harus bisa membuat media sendiri.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama, 22 Oktober 2018. Tim pengabdian memberikan pelatihan dengan mengajak satu guru IPA sebagai model dalam pembuatan video pembelajaran.

“Dalam pembuatan video pembelajaran banyak yang harus disiapkan yang pertama adalah menentukan model, alat-alat pendukung, pembuatan naskah/skrip, pengambilan gambar, produksi video, rendering dan burning,” papar Satutik Rahayu, salah satu anggota tim pengabdian.

Produk yang dihasilkan dari kegiatan workshop hari pertama berupa video percobaan IPA yang telah di-HAKI-kan.

Pada hari kedua, 27 Oktober 2018 dilaksanakan pelatihan teknik pembuatan video dengan melibatkan guru-guru SMP Negeri 1 Gunungsari Lombok Barat.

Pada kegiatan ini tim menjelaskan beberapa teknik pembuatan video dari mulai teknik pengambilan gambar, produksi video, program yang digunakan untuk produksi sampai bagaimana cara mendaftarakan hak cipta.

Satutik Rahayu mengatakan hasil kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat bagi guru guru untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam pembuatan media audiovisual. Pada akhir kegiatan Tim pengabdian menyerahkan hasil video pembelajaran IPA kepada Kepala Sekolah Drs. Sukri Abdurahman. (nas/*)

Halaman 10

(Suara NTB/ist)

KONSORSIUM - Tim konsorsium PTS dan JFI yang terlibat dalam program pembinaan anak-anak terdampak gempa di Lobar dan Lombok Utara.

Ummat dan JFI Evaluasi Program Penanganan Anak Terdampak Gempa Mataram (Suara NTB) Tim konsorsium Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bekerjasama dengan Jatim Foundation Indonesia (JFI), melakukan evaluasi atas capaian penanganan anak terdampak gempa. Sebelumnya, rangkaian kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian kedua pihak, karena tidak sedikit yang terdampak gempa Lombok adalah anak anak.

Bertindak sebagai ketua tim adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Drs. H. Arsyad Abd Gani, M. Pd. Ia menyatakan, kegiatan itu dalam rangka mengevaluasi hasil capaian selama satu bulan sebelumnya. Di mana penanganan anak terdampak gempa berjalan di empat posko bencana, yaitu di Desa Kerandangan Lombok Barat, tiga lainnya di Lombok Utara, yakni

Desa Rempek, Desa Lading Lading dan Desa Gangga.

Menurut rektor, tim Konsorsium PTS sangat apresiasi dan berterima kasih kepada tim JFI. Lebih khusus disampaikannya kepada Koordinator JFI Yulianti. Kegiatan yang kemudian disebut EPPATG 2018 ini, berlangsung sesuai rencana ditandai dengan berbagai upaya penanganan bagi anak korban gempa, seperti bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, kesehatan dan hukum.

Menurutnya, melalui kegiatan itu, pihaknya dapat meningkatkan mutu dan kualitas masing-masing tim konsorsium PTS ke depan. “Tentu partisipasi pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan, sehingga sinergi program terus digalakkan bersama untuk keberlanjutan program

kegiatan ini,” harap Rektor.

Kepala Kantor Urusan Internasional Ummat, Dr. Lukman, M.Pd menambahkan, akan terus memfasilitasi dan mengkomunikasikan kepada pihak Pemerintah Provinsi NTB, kota dan kabupaten untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal ini berkaitan dengan masa depan anak-anak yang harus dilindungi untuk menjadi generasi masa depan.

Terlebih, nanti akan bertepatan dengan Hari Anak se-Dunia pada tanggal 20 November 2018.

Hal ini akan mendorong agar tim JFI dapat membantu berdirinya sekolah model entrepreneur gratis bagi anak-anak kurang mampu di NTB. Meski demikian ia melihat program ini tidak mudah, namun paling penting adalah dukungan masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan. (ars/*)

Direktur Politeknik Medica Farma Husada Mataram Jadi Wakil Presiden AASMT Mataram (Suara NTB) Kongres ke 4 ASEAN Association Of School Medical Technology (AASMT) yang dihelat di Kota Yangon, Myanmar sejak tanggal 8-10 November 2018 menjadi momen bersejarah bagi Direktur Politeknik Medica Farma Husada Mataram Syamsuriansyah, M. Kes. Putra kelahiran Desa Dena, Kabupaten Bima ini terpilih menjadi Wakil Presiden AASMT Periode 2018 – 2020 secara aklamasi oleh perwakilan dari 8 negara yang hadir pada acara itu.

Namun, bagi Muma Dena, sapaan akrab Syamsuriansyah, menjadi Wakil Presiden AASMT bukanlah tujuannya.

Bagi dia, kehadiran di organisasi bergengsi tingkat ASEAN ini, yang terpenting adalah pengalamannya yang cukup berharga tentang bagaimana berinteraksi dengan kolega akademisi kesehatan yang tersebar di ASEAN saat ini.

“Saya sungguh mendapat pengalaman yang berharga bisa hadir di acara kongres AASMT di Myanmar. Selain itu, sangat besar pula harapan kami agar Indonesia bisa sejajar dengan Negara-negara lain di ASEAN hingga Asia Pasifik,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (12/11).

Menurutnya, di tahun 2019, Indonesia akan menjadi tuan rumah Management Board Meeting AASMT, Pada kegiatan tersebut, Pulau Lombok, Provinsi NTB terpilih menjadi venue (lokasi)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Penasehat, Presiden dan Wakil Presiden AASMT Syamsuriansyah (paling kanan) berpose bersama Menteri Kesehatan Myanmar Myint Htwe. kegiatan. ”Tolong bantu kami dengan Wakil Presiden untuk menyambut kegiatan AASMT terpilih yang memaini dengan bekerja sama dan kai sarung di acara penutupan mensukseskannya di tahun ini. He is good person, respect to 2019 mendatang. Rencannya others culture,” pujinya.

Selain itu, Muma Dena kegiatan Management Board Meeting AASMT dan Asia juga mengaku, sebagai Wakil Pasific Research Of SMT Presiden AASMT dirinya meConference akan digelar pada miliki tanggung jawab yang tanggal 8-9 November 2019 di besar terhadap peningkatana kapasitas Pendidikan Tinggi Pulau Lombok,” ujarnya.

Untuk pencapaian ini, pi- Teknologi Laboratorium Mehaknya mengucapkan terima dis di Asia Tenggara.

Diakuinya, para peserta kasih kepada AIPTLMI dan Politeknik Medica Farma Husa- dari negara-negara ASEAN seda Mataram yang selalu men- lalu senang dengan kehadiran dukung kegiatannya. Ia men- para peserta yang memprojelaskan, dalam kegiatan kon- mosilan keunikan daerah. Di gres yang ditutup secara resmi tahun lalu, ia hadir dengan oleh Menteri Kesehatan Myan- pakaian khas budaya Lombok.

“Saya tahun lalu di pertemar dr. Myint Htwe. Menteri pun memberikan apresiasi ter- muan seperti ini, memakai hadap Indonesia sebagai nega- baju adat sasak atau budaya ra yang akan menjadi Tuan lombok. Sungguh kegiatan Rumah Management Board yang luar biasa. Banyak pengalaman yang kami dapat.

Meeting tahun 2019.

“Saya suka makanan Indo- Dan pastinya, Indonesia we nesia dan sangat terkesan did it!,” ungkapnya.(r/*)

Mataram (Suara NTB) Guna memperkuat kualitas SDM baik bagi mahasiswa dan masyarakat, Unram melalui program Beasiswa Kader Surau Universitas Mataram (Unram) resmi mendirikan Rumah Layanan Umat berlokasi di Jalan Gili Gede Nomor 14 Kelurahan Karang Baru, Suradadi Timur, Mataram.

Dalam keterangannya, Mudaris Kader Surau Unram Ulwan Hasbiani, menjelaskan, jika perkembangan program yang telah berjalan selama 3 bulan.

Dukungan dan kerjasama antara kampus dengan masyarakat memperkuat dan memperkokoh keberhasilan program.

Dikatakan Ulwan, masyarakat Lingkungan Suradadi Timur menyambut baik program ini dan senantiasa melibatkan Kader Surau Unram dalam kegiatan masyarakat.

Ulwan juga berpesan untuk menitipkan anak-anak Kader Surau kepada masyarakat agar dapat membimbing dalam bersosialisasi di masyarakat.

Terlebih komitmen Kepala Lingkungan Suradadi Timur

terhadap keberadaan Kader Surau yang telah kontribusi banyak pada upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat setempat selama 3 bulan ini.

Bahkan masyarakat Lingkungan Suradadi siap untuk mendukung program kerja yang disiapkan oleh Rumah Layanan Umat Kader Surau Unram.

Wakil Rektor III Unram Dr. Muhammad Natsir, SH,.

M.Hum., menyampaikan program Kader Surau yang diamanahkan ke kampus Unram, hal ini sejalan dengan visi misi kampus untuk membentuk karakter pribadi mahasiswa yang Islami.

Dikatakan Natsir, tiap tahunnya, pihak kampus melakukan seleksi salat dan mengaji Al Qur’an kepada calon mahasiswa. Natsir berpesan kepada Kader Surau untuk menjaga nama baik almamater dan juga masyarakat lingkungan Suradadi Timur.

“Salah satunya adalah dengan menghidupkan masjid, serta merangkul remaja masjid karena masjid adalah pusat kegiatan Islam,” ungkapnya. (dys)

Syamsuriansyah Dianugerahi sebagai Anggota Kehormatan PASMETH Mataram (Suara NTB) Direktur Politeknik Kesehatan Medica Farma Husada Mataram, Syamsuriansyah, M.Kes., memperoleh anugerah sebagai anggota kehormatan Philipina Association of School of Medical Technology and Public Health (PASMETH) pada kegiatan ASEAN Association of School Medical Technology (AASMT) Congress di Kota Yangon, Myanmar, Jumat (9/11). Anugerah ini diserahkan langsung Presiden PASMETH Dean Bernard U. Ebuen bersama sekretarisnya Dr. Ferdinand A. Mortel.

Presiden PASMETH Dean Bernard U. Ebuen, menjelaskan, penganugerahan yang diberikan kepada Syamsuriansyah di acara itu bukan tanpa alasan. Selama ini, ujarnya, PASMETH melihat sosok Syamsuriansyah selalu memberi dukungan penuh kepada tujuan PASMETH. “Saudara Syam menunjukkan sikap dan kesediaannya untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di asosiasi mau menjadi mitra PASMETH. Dan yang dilakukannya ini, dalam upaya secara bersama-sama meningkatkan kesejahteraan umum dari pemangku kepentingan pendidikan teknologi kesehatan di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik,” ungkap Dean Bernard di hadapan peserta Kongres, Jum’at (9/11).

Pihaknya memberikan suara bulat untuk menganugerahkan Syamsuriansyah menjadi orang luar negeri pertama bagi pihaknya yang ditunjuk sebagai anggota kehormatan.

Sementara itu, Direktur Politeknik Kesehatan Medica Farma Husada Mataram, Syam-

suriansyah merasa bersyukur atas kesempatannya bisa hadir di acara ini. Menurutnya, misi utama dari pertemuan AASMT ini adalah mengkolaborasi pendidikan Tekhnologi Laboratorium Medik (TLM) yang ada di Asia Tenggara, Momentum AASMT yang merupakan gerakan atas inisiasi Dr. Annie Valdez ini sudah mendapat persetujuan dari seluruh pengurus dan anggota PASMETH di ASEAN. Menurutnya, asosiasi ini merupakan wadah yang cocok dalam mengetahui perkembangan TLM dan dunia kesehatan masyarakat di negara-negara ASEAN saat ini. “Sebagai auditor, saya diberikan amanah untuk memastikan kurikulum dan instruksinya dari hasil pertemuan ini dapat diimplementasikan di Indonesia. Dan harapannya, seluruh tenaga kerja bidang TLM dan kesehatan masyarakat nanti dapat bekerja di negara-negara yang ada di Asia Tenggara,” jelas dia.

Ia mengatakan, pada pertemuan level ASEAN ini akan menciptakan peluang kerjasama lintas negara terkait dengan keberadaan TLM atau Analis Kesehatan dalam keterlibatannya di dunia kerja saat ini. “Bisa kita bayangkan jika hal ini berjalan baik. Anak- anak TLM/Analis Kesehatan dapat bekerja di Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia dan lain-lain,” ucapnya.

“Dan saya akan berupaya melakukan diplomasi dengan Presiden AASMT agar pelaksanaan Kongres tahun depan 2019 dapat diselenggarakan di Indonesia tepatnya di Pulau Lombok atau di Pulau Sumbawa, NTB,” tambahnya. (r/*)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Direktur Politeknik Kesehatan Medica Farma Husada Mataram, Syamsuriansyah (kanan) berpose bersama Presiden PASMETH Dean Bernard U. Ebuen pada acara AASMT Congress Yangon, Myanmar, Jumat (9/11).

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

Lotim Petakan 12 Cabor Unggulan Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Timur (Lotim) sudah mulai memetakan cabang olahraga unggulan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, di Mataram, 9-17 Desember 2018. Mereka mengaku punya 12 cabang olahraga unggulan yang siap merebut medali emas di ajang multi event regional NTB itu.

Bidang Kepelatihan KONI Lotim, Lalu Ahmadi yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (12/11) kemarin mengatakan 12 cabor yang menjadi unggulan KONI Lotim itu adalah karate, senam, pencak silat, muay thai tarung derajat, tinju dan enam cabor yang tak bisa disebutkannya.

“Kita (KONI Lotim) sudah menetapkan 12 cabor unggulan.

Kami yakin dari 12 cabor unggulan itu akan mampu memberikan kontribusi medali emas sebanyak-banyaknya,” ucapnya.

Selain menetapkan 12 cabor unggulan, Ahmadi juga menjelaskan keterlibatan atlet KONI Lotim di Porprov NTB 2018. Dia mengatakan KONI Lotim akan menurunkan sebanyak 226 atlet untuk mengikuti 24 cabor dari 26 cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB. Menurut Ahmadi, dari 24 cabor yang akan diikuti KONI Lotim di Porprov NTB 2018 terdapat sebanyak 12 cabor unggulan Lotim yang siap mendulang kepingan medali emas. (fan)

Harry Marra akan Latih 40 Pelatih Mataram (Suara NTB) Setelah dinantikan cukup lama, pihak Dispora NTB akhirnya memberikan kepastian kedatangan Harry Marra ke NTB. Mantan tim pelatih nasional Amerika Serikat itu akan hadir di Mataram, 17-20 November untuk memberikan pelatihan kepada 40 pelatih level satu dan 40 atlet atletik dari kabupaten/kota yang dipilih oleh Dispora NTB. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (12/11) kemarin mengatakan pihak Dispora NTB bekerjasama dengan Pengprov PASI NTB guna mendatangkan pelatih yang sukses mengantarkan atlet atletik Indonesia meraih medali perak di nomor estafet 4x100 meter putra di Asian Games 2018.

Mantan tim pelatih nasional Amerika Serikat itu sengaja dihadirkan oleh Dispora NTB di NTB untuk memberikan pelatihan pelatih kepada 40 pelatih level satu dan 40 atlet dari kabupaten/kota di NTB. “Dispora, KONI NTB dan Pengprov PASI NTB akan menghadirkan Hary Marra pada tanggal 17-20 November. Harry akan melatih 40 orang pelatih level satu NTB dan 40 atletatlet terbaik yang akan di tes dan dilihat kemajuan berlatihnya dari 10 Kabupaten/Kota, PPLP, Pelatda Mayung dan Pelatda Mayung Harapan,” ucapnya seraya menambahkan kedatangan Harry Marra ke NTB akan didampingi Sekjen PB PASI dan Pelatih Nasional, Eni Nuraini.

Kedatangan Harry Marra itu sempat mengundang rasa penasaran sejumlah atlet dan pelatih di NTB. Bahkan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengaku kaget mendengar rencana kedatangannya. Andy kaget karena pelatih yang didatangkan oleh Dispora NTB bukan pelatih biasa. Namun Harry Marra merupakan mantan tim pelatih nasional Amerika Serikat yang sangat menarik perhatian banyak negara di Asia. (fan)

Tim Keabsahan Mulai Verifikasi Data Atlet Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, 9-17 Desember 2018, panitia Porprov NTB mulai melakukan pendataan atlet.

Mereka mulai melakukan verifikasi data atlet yang diserahkan KONI kabupaten/ kota, di Sekretariat KONI NTB, Senin (12/11).

Anggota tim Keabsahan Panitia Porprov NTB, Nasaruddin M.Kes yang ditemui Suara NTB ditengah-tengah melakukan verifikasi data atlet di Sekretariat KONI NTB kemarin mengatakan pihaknya sudah menerima entri by name atlet yang diserahkan oleh 10 KONI kabupaten/kota

di NTB sebagai peserta Porprov NTB. Data atlet itu kini diverifikasi oleh tim Keabsahan Panitia Porprov NTB. “Sekarang kita sedang mulai melakukan verifikasi data atlet Porprov NTB. Verifikasi dimulai dari pemerikasaan Ijazah, KTP, keterangan sehat dan akte kela-

hiran atlet kita periksa satupersatu,” ucapnya.

Pantauan Suara NTB di lokasi, giliran KONI Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang melakukan verifikasi data atlet. Sementara KONI kabupaten/kota lain kata Nasaruddin akan menyusul.

Dalam verifikasi itu terda-

pat empat perwakilan dari KONI Lotim yang hadir, yakni Bidang Kesejahteraan Atlet, Lalu Sutrisno, Haryono (Wakil Sekretaris), Suhardi (Staf di Sekretariat KONI Lotim) dan Lalu Ahmadi (Bidang Kepelatihan).

Bidang Kepelatihan KONI Lotim, Lalu Ahmadi yang diwawancara Suara NTB mengatakan KONI Lotim telah menyiapkan sebanyak 226 atlet yang akan berlaga di Porprov NTB. Ratusan atlet itu akan ambil bagian di 24 cabor dari 26 cabor yang

dipertandingkan.

Lanjutnya, sebanyak 226 nama atlet Lotim tengah diverifikasi oleh Tim Kebasahan Panitia Porprov NTB sebelum bertanding di 24 cabor.

Mereka berharap sejumlah data atlet yang diserahkan datanya saat itu tidak ada kendala, sehingga semua atlet lotim yang di data dapat ambil bagian di Porprov NTB. “Kita sejak pagi tadi menunggu hasil verifikasi atlet.

Mudah-mudahan sebanyak 226 atlet kami tak ada masalah,” harapnya. (fan)

Ardiansyah Ikut Seleknas SEA Games Mataram (Suara NTB) Atlet Pelatda Mayung NTB, Ardiansyah siap berlaga di ajang Seleknas atlet muay thai yang berlangsung di Jakarta, 25 November 2018.

Atlet peraih medali emas di Kejurnas Muay Thai tahun 2017 itu akan ambil bagian di kelas 63 Kilogram putra.

Ardiansyah yang ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (12/11) kemarin mengatakan seleknas yang akan berlangsung di Jakarta dalam waktu dekat ini merupakan ajang seleksi atlet persiapan mengikuti SEA Games 2019. Dia sendiri siap ambil bagian di ajang seleksi atlet muay thai nasional itu.

“Surat pemanggilan ikut

(Suara NTB/fan)

Pelatnas sudah saya terima.

Rencananya saya akan ikut Seleknas di kelas tarung 63 Kilogram putra,” ucapnya.

Ardiansyah yang merupakan atlet peraih medali emas di eksebisi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat 2016 mengatakan Seleknas atlet SEA Games bakal menjadi yang pertama bagi dirinya. Pasalnya, selama ini dia belum pernah mengikuti Seleknas persiapan Asian Games.

Meski Seleknas tersebut bakal menjadi yang pertama kali diikuti, namun Ardian bernyali besar mengikuti singel event itu. Pasalnya dia memasang target meraih medali emas. “Target saya meraih medali emas. Karena

SIAP TAMPIL - Atlet Pelatda Mayung NTB, Ardiansyah saat berlatih beberapa waktu lalu. Ardiansyah mengaku siap tampil di Seleknas atlet muay thai di Jakarta, 25 November 2018. Ia akan berlaga di kelas 63 Kilogram putra.

yang untuk lolos Seleknas akan diambil yang juara,” kelasnya.

Ditanya terkait persiapan menghadapi event itu, Ardian mengaku sudah menjalani persiapan yang matang. Pasalnya dia sudah menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) cukup lama. Dalam hal ini Ardian sudah menjalani latihan selama dua tahun di Pelatda Mayung NTB. Pelatda tersebut merupakan program KONI NTB dalam rangka persiapan atlet menghadapi PON 2020.

Dengan persiapan yang relatif panjang itu Ardian punya rasa optimis yang tinggi.

Dia yakin bisa merebut tiket mengikuti Pelatnas SEA Games 2019. Selain punya persiapan yang matang, Ardian juga sudah berpengalaman tampil di event nasional hingga level dunia. Tahun lalu dia mewakili Indonesia tanding di kejuaraan dunia muay thai di Thailand. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 13 November 2018

Kejari Mataram Musnahkan Barang Bukti Perkara Pidana

(Suara NTB/why)

BAKAR - Pemusnahan barang bukti sitaan dari terpidana selama periode akhir 2017 sampai 2018, Senin (12/11) di Kantor Kejari Mataram.

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah barang bukti hasil tindak pidana dimusnahkan di Kantor Kejari Mataram, Senin (12/11). Beberapa di antaranya, narkotika, senpi rakitan, merkuri, air keras, sodium sianida, dan ponsel. Barang bukti itu dimusnahkan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, I Ketut Sumedana menyebutkan, barang bukti tersebut dari perkara rentang 2017-2018. “Ini dari kasus yang sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,” ucapnya di sela acara pemusnahan.

Rinciannya, berupa sabu sebanyak 305,99 gram, ganja 96,27 gram, ekstasi 15,67 gram. Barang bukti itu dari 36 kasus yang inkrah tahun 2018.

Kemudian, satu bilah senjata tajam, satu senjata api rakitan, 26 jeriken air raksa,

889 bungkus soda kristal, 13 botol merkuri, satu drum sianida, dan 20 buah ponsel. Barang sitaan seperti HP, sabu dan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara senjata api rakitan serta senjata tajam dimusnahkan dengan dipotong.

Sumedana mengatakan, sementara barang bukti berbahan cairan seperti merkuri dan potasium akan diserahkan ke Balai Lingkungan Hidup.

Acara pemusnahan barang bukti, di hadiri oleh Wakapolres Mataram, Kompol. Nanang Budi Santosa, Kepala BNN Kota H. Nur Rachmat, Pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB, Pengadilan Negeri Mataram, Satuan Brimob Polda NTB dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (why)

Halaman 12

Penduduk Belum Masuk DPT Cukup Signifikan Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB menggelar rapat konsolidasi dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota, sebelum menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap II tingkat Provinsi NTB. Ditemukan jumlah penduduk belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah cukup signifikan.

Rapat konsolidasi dilaksanakan di KPU NTB, Senin (12/ 11). “Hari ini kita rapat konsolidasi dulu dengan semua kabupaten/kota untuk persiapan pleno penetapan DPTHP tahap II besok ini (Selasa/13/ 11),” kata anggota KPU NTB bidang data dan informasi, Hesti Rahayu, kepada wartawan saat dikonfirmasi di sela-sela rapat konsolidasi.

Dijelaskan Hesty, bahwa semua kabupaten/kota telah selesai melakukan rapat pleno penetapan DPTHP tahap II. Sebelum pleno tingkat propinsi, pihak terlebih dahulu melakukan rapat konsolidasi untuk mensinkronkan data hasil pleno masing-masing.

“Karena kemarin rata-rata kabupaten/kota telah melakukan pleno, maka akan dilanjut-

kan pleno tingkat provinsi. Tapi sebelum itu kita konsolidasi dulu untuk menyingkronkan kronologis dan keterangan datanya. Sehingga ketika ada pihak yang bertanya kita bisa jelaskan kronologisnya,” jelasnya.

Diketahui perbaikan DPT tahap dua tersebut dilakukan berawal dari temuan Menteri Dalam Negeri, bahwa di NTB terdapat sekitar 737 ribu lebih penduduk yang ada dalam DP4 belum terakomodir dalam DPT. Dari temuan tersebut kemudian dilakukan penelitian oleh KPU ke lapangan.

Dari hasil penelitiannya, diakui Hesty, pihaknya menemukan penduduk dalam DP4 yang belum terakomodir dapat DPT tersebut. Namun pada saat dikonfirmasi ia masih belum menyebutkan total jumlahnya, karena konsolidasi masih sedang berlangsung.

“Artinya dari 737 ribu orang

LOWONGAN

HLG STNK R4 SUZUKI FORSA DR 448 AC NOKA/NOSIN SA410-009228/F10BID.105229 AN JAROT SUBANA HLG D’SKTR JL.UMUM MATARAM MENUJU PRAYA LOMBOK TENGAH

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

yang tersebar di seluruh kabupaten/kota itu memang kita temukan ada data baru yang tidak ada dalam DPT. Setelah perbaikan ini ada perubahan yang lumayan besar. Tetapi kita belum bisa berikan hasilnya sebab rapat masih berlangsung, ini karena baru tiga kabupaten/kota yang sudah,” pungkasnya. (ndi)

BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.I N G G R I S , B.INDONESIA.Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/ 085239922229

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

(Suara NTB/ndi)

Hesti Rahayu

HILANG

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 13 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

OPINI

Halaman 14

Akhiri Polemik Data Beras Oleh: Ike Rahayu Sri, SST, MM

Belum Siap Hadapi Musim Hujan PULAU Lombok dan NTB pada umum sejak sepekan terakhir mulai dilanda hujan. Musim hujan ini sekaligus menjadi penanda bahwa Kota Mataram harus waspada. Selain karena berada di dataran rendah, sejumlah daerah di NTB nampaknya belum siap menghadapi musim hujan.

Padahal, hujan ini merupakan siklus tahunan. Seharusnya dampak terburuk dari musim hujan inipun harus diantisipasi dari jauh-jauh hari.

Namun, masalah kembali berulang seiring datangnya musim hujan. Banjir dan genangan sulit dihindari. Di Kota Mataram misalnya.

Meski sudah memasang target menuntaskan titik genangan pada tahun 2019 mendatang, hal itu nampaknya akan sulit terwujud. Pemkot Mataram sepertinya belum siap untuk itu. Ketidaksiapan ini terlihat dari masih adanya titik genangan.

Alih-alih berkurang seperti yang ditargetkan, titik genangan ini justru bertambah. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Mataram untuk menuntaskannya. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memperhatikan beberapa hari ini, intensitas hujan di Kota Mataram tidak lebat akan tetapi permasalahan luapan air terjadi. Ini diklaim air di hulu, sehingga Kota Mataram menerima dampaknya.

Secara teknis, menurut Walikota, tidak ada masalah terkait infrastruktur. Hanya saja, debit air begitu besar, sehingga tidak tertampung.

Setidaknya ada dua sungai yang meluap yakni Sungai Ancar dan Sungai Unus. Dan, permasalahan itu berulang setiap tahunnya. Oleh karena itu, harus ada penanganan permanen oleh instansi teknis, supaya masyarakat bisa lebih tenang.

Genangan di Mataram dipicu oleh faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis berkaitan dengan saluran atau drainase yang belum bagus.

Faktor non teknis menyangkut kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tahunan ini, memang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Masyarakat juga harus berperan aktif, jangan hanya menjadi penonton saja.

Paling tidak masyarakat dapat membantu pencegahan banjir atau genangan dengan tidak membuang sampah di saluran. Beberapa titik genangan mengindikasikan bahwa masyarakat masih menjadikan saluran sebagai tempat membuang sampah. Karena, luapan air yang menggenang, juga disertai sampah rumah tangga. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi kalau saja masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) teknis terkait penanganan banjir ini, bersinergi dengan baik.

Di Mataram misalnya. Setidaknya ada dua OPD yang terlibat langsung dalam penanganan masalah banjir ini. Yakni Dinas PUPR dan Dinas LH (Lingkungan Hidup). Sayangnya dua OPD itu seperti berjalan sendiri-sendiri. Ketika Dinas PUPR menurunkan pasukan biru untuk membersihkan saluran, Dinas LH justru tidak melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat yang membuang sampah ke sungai maupun saluran.

Karena bagaimanapun, normalisasi ini merupakan solusi jangka pendek. Sehingga, jika lagkah normalisasi ini tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak, tentu akan menjadi sia-sia. Baru hujan sebentar, akan muncul genangan di mana-mana. Langkah jangka pendek ini juga harus dilakukan secara tuntas. Pasukan biru yang mengangkat sedimentasi dari sungai dan saluran, harus langsung membuangnya ke tempat pembuangan air. Kalau hanya dibiarkan menumpuk di pinggir saluran, begitu hujan datang, akan jatuh lagi ke saluran.

Dengan telah dilakukannya pengadaan kendaraan roda tiga pengangkut sampah, seharusnya Pemkot Mataram sudah harus memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Meski sanksi ringan, namun pemberian sanksi ini sekaligus dapat menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa membuang sampah di saluran sangat berbahaya. (*)

ADAN Pusat Statistik kembali merilis angka produksi padi nasional sebesar 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 32,42 juta ton beras pada tanggal 24 Oktober 2018. Selang sepekan, seluruh provinsi melakukan rilis produksi padi tak terkecuali Nusa Tenggara Barat.

Luas panen padi di Nusa Tenggara Barat pada periode januari-september 2018 sebesar 262,30 ribu hektar dan dengan memperhitungan potensi luas panen sampai desember 2018, maka luas panen menjadi 281,01 ribu hektar. Produksi padi diperkirakan sebesar 1,40 juta ton gabah kering giling setara dengan 0,79 juta ton beras untuk tahun ini.

Selama ini pemerintah selalu mengingatkan pentingnya akurasi statistik beras dalam pengambilan kebijakan pangan terkait fluktuasi harga beras di masyarakat. Kenaikan harga beras dipasaran baik ditingkat masyarakat maupun petani sangat dipengaruhi banyak hal seperti produksi, stok dan cadangan maupun distribusinya.

Statistik beras yang akurat diharapkan mampu memberikan informasi surplus atau defisit produksi beras supaya pemerintah segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri maupun menjaga stabilisasi harganya. Menurut Jogiyanto H.M. (2010:10) fungsi informasi adalah untuk menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai informasi.

Fungsi informasi tidak mengarahkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi untuk mengurangi keanekaragaman dan ketidakpastian yang menyebabkan diambilnya suatu keputusan yang baik. Data beras yang bersumber dari produksi padi senantiasa menuai polemik dan perdebatan dalam beberapa tahun oleh beberapa pengamat yang terus mempersoalkan kesahihannya. Anggapan bahwa data produksi padi over estimate tercermin dengan tetap dilakukannya impor beras medium.

Akurasi Data Beras Ditenggarai salah satu alasan dikemukakan pemerintah mengapa dilakukan impor beras medium karena pemerintah tidak memiliki data pangan resmi selain untuk menjaga stok beras, setelah Badan

(Fungsional Statistisi BPS Provinsi NTB) Pusat Statistik “puasa� merilis data pangan mulai 2015. Sejak itu tidak lagi dikeluarkannya data produksi beras, melainkan hanya data ekspor dan impor beras. Padahal data pangan menyangkut stabilitas nasional. Dirilisnya angka produksi padi tersebut ternyata masih belum mengakiri polemik data beras baik ditingkat daerah maupun nasional. Pro dan kontra data tersebut masih terjadi dengan adanya simpang siur data yang bersumber dari SKPD maupun peraturan daerah. Luas panen dan luas lahan yang termuat dalam PERDA NTB Nomor 10 tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, rata-rata indeks pertanaman padi sebesar 2,07 di tahun 2018 dengan luas panen 471.728 hektar dari luas baku sawah sebesar 227.607 hektar sementara ketetapan yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional no 399/KEP-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penetapan Luas Baku Sawah NTB sebesar 227.786 hektar (Suara NTB, 2/11/2018). Dan dari hasil hitung-hitungan yang dilakukan tahun 2018 menggunakan metode pengumpulan data terbaru, yakni Kerangka Sampel Area (KSA) luas panen padi di Nusa Tenggara Barat sebesar 281,01 ribu hektar.

Kepentingan Bersama untuk NTB Gemilang Metode penghitungan dengan kerangka sampel area merupakan metode baru untuk mendapatkan luas panen dengn cara mengamati fase tumbuh padi pada lokasi terpilih dengan menggunakan handphone berbasis android. Metode pengumpulan data produksi yang dilakukan sebelum dan sesudah 2016 menggunakan metode “Eye Estimate� atau pandangan mata untuk menghitung luas panen sampai dengan menghasilkan produksi padi yang merupakan hasil perkalian dari luas panen dan produktivitas. Untuk menjaga kepentingan bersama terkait dengan hasil produksi beras sedianya harus dipahami bahwa: Pertama, penggunaan metode pengumpulan data eye estimate atau pandangan mata disebut-sebut sudah tidak relevan dilapangan

RADIO

karena dianggap bersifat subjective measurement. Sesungguhnya, ketidakakuratan data produksi padi telah diduga oleh banyak pihak sejak 1997. Dengan perhitungan luas lahan baku sawah yang cenderung meningkat sementara fenomena di lapangan adanya pengalihan fungsi lahan baik untuk industri, perumahan atau infrastruktur, meskipun di sisi lain juga ada proses pencetakan sawah. Walaupun sudah diduga sejak lama, akan tetapi upaya perbaikan metodologi perhitungan produksi padi baru dilakukan pada tahun 2015. Melalui serangkai uji coba yang panjang sehingga tahun 2018 dilakukan pengumpulan data luas panen padi menggunakan metode kerangka sampel area yang dianggap mampu mengukur secara objective measurement. Dengan perbedaan cara pengumpulan dan metodologi tidak seharusnya membandingkan hasil produksi padi tahun 2018 dengan tahun sebelum-sebelumnya.

Kedua, harapannya perbaikan metode pengitungan produksi padi melalui kerangka sampel area mampu untuk memperbaiki kualitas data pangan. Upaya memperbaiki metodologi dengan menggunakan metode kerangka sampel area untuk penghitungan data pangan melibatkan berbagai unsur pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN); Badan Informasi dan Geospasial (BIG); serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Berbagai tahapan perhitungan jumlah produksi beras telah dilakukan secara komprehensif mulai dari perhitungan luas lahan baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras.

Banyaknya pihak yang berkontribusi dan berwenang dalam perbaikan data pangan maka keputusan hasil data produksi padi menjadi beras supaya disikapi lebih positif.

Ketiga, Dengan penyempurnaan tersebut pemerintah berharap simpang siur data produksi beras yang selama ini terjadi bisa terpecahkan.

Fakta telah menunjukkan bahwa sekalipun menggunakan metode

baru, terbukti produksi padi tahun ini masih lebih tinggi daripada kebutuhannya. Nyatanya untuk mencukupi konsumsi beras masyarakat Nusa Tenggara Barat terdapat surplus beras sebesar 178 ribu ton beras, artinya Nusa Tenggara Barat masih mengkukuhkan diri sebagai lumbung pangan nasional.

Keempat, Berbagai kelemahan baik cara pengumpulan maupun metodologi harus terus untuk disempurnakan tetapi tidak untuk terus-menerus diperdebatkan. Tantangan kedepan yang harus dilakukan adalah upaya meraih kedaulatan pangan, kondisi tersebut tak sepantasnya membuat semua pihak berpangku tangan apalagi berdebat.

Berbagai terobosan teknologi dan inovasi pangan dalam memperhitungan produksi beras agar terus dilakukan agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan segala kebijakan utamanya tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat untuk menuju kemandirian pangan dan meletakkan kepentingan petani diatas segalanya.

POJOK DBMKG dan BPBD keluarkan peringatan dini ancaman cuaca buruk Masyarakat harus tingkatkan kewaspadaan

*** Rp180 miliar dana rekonstruksi pascagempa belum ditransfer Rekonstruksi akan terkendala

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 13 November 2018

Kasus ITE Telepon Mesum

Eksekusi Nuril Bisa Ditunda Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum menyiapkan eksekusi putusan Mahkamah Agung pada kasus ITE yang menjerat Baiq Nuril Maknun. Menurut standar prosedur operasional jaksa, eksekusi bisa dilakukan paling lambat satu bulan sejak putusan inkracht. ‘’Jaksa yang menangani (perkara itu) akan memanggil yang bersangkutan untuk pelaksanaan eksekusinya,’’ ucap Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumadane dikonfirmasi Senin (12/11).

Jaksa penuntut umum, sambung dia, sudah menerima pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Negeri Mataram. Dia menambahkan, secara normatif jaksa penuntut umum baru bisa mengeksekusi setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. ‘’Setelah inkracht, menurut SOP maksimal satu bulan,’’ terangnya. Meski demikian, jaksa tidak gegabah untuk langsung mengeksekusi, melainkan melihat apakah ada upaya hukum lanjutan dari terdakwa.

Sumadane mengaku belum menerima surat permohonan penundaan eksekusi dari pihak penasihat hukum terdakwa. ‘’Penundaan bisa saja untuk alasan hukum,’’ ujarnya.

Terpisah, Ketua Tim Penasihat Hukum Nuril, Joko Jumadi menyebut sudah mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. ‘’Ada keterangan saksi, teman-teman Nuril yang diperdalam soal pihak yang menyebarkan rekaman itu,’’ ujarnya dihubungi lewat telepon.

Menurutnya, Nuril merupakan korban kriminalisasi sebab setelah rekaman menyebar, H Muslim dimutasi dari jabatan kepala sekolah.

Mahkamah Agung memvonis Nuril bersalah menyebarkan konten elektronik mengandung kesusilaan.

Hakim agung menghukum Nuril dengan penjara enam bulan dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Baiq Nuril Maknun sebelumnya di Pengadilan Negeri Mataram dibebaskan dari segala tuntutan, pada 27 April 2017 lalu. Jaksa lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nuril merekam pembicaraan telepon dirinya dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim, dalam satu waktu di bulan Desember 2014.

Nuril yang bekerja sebagai staf tata usaha di sekolah itu dilecehkan secara verbal dalam percakapan telepon tersebut, yang inti isinya mengenai gaya-gaya dalam berhubungan intim.

Alasannya, Nuril sudah muak jadi objek pelecehan atasannya. Rekaman itu juga yang menurutnya bisa menjadi bukti bahwa dirinya tidak ada hubungan spesial dengan si kepala sekolah.

Kawan kerjanya, Imam Mudawin kemudian meminta rekaman pembicaraan telepon tujuannya untuk dilaporkan ke pihak dinas. Dengan persetujuan Nuril, rekaman digandakan ke laptop Imam Mudawin. Selanjutnya menyebar sampai ke siswa-siswa. (why)

Tegur Keras Kepala BKD Dari Hal. 1 Wagub kecewa lantaran dua stafnya dipindah BKD tanpa koordinasi terlebih dahulu.

Wagub mengungkapkan dia mengetahui dua stafnya ‘’hilang’’ usai balik dari Jakarta. Di mana saat dicari ternyata sudah tidak ada. Ia meminta BKD agar mengubah SOP terkait pemindahan staf di lingkup Pemprov NTB. Ia juga meminta agar kasus yang sama jangan sampai terulang kembali. Ia menegaskan pemindahan karyawan di lingkup Pemprov tidak bisa seperti barang yang lain.

Apalagi ada istilah disediakan tempat pembuangan. ‘’Ini kejadian pertama dan terakhir.

SOP-nya diubah,’’ tegas Wagub.

Rohmi meminta setiap pemindahan staf agar dikomunikasikan terlebih dahulu.

Apalagi sampai sekarang dua staf yang hilang tiba-tiba belum ada penggantinya. Koordinasi, kata Wagub mencerminkan suatu sinergitas yang baik dalam pemerintahan.

BKD diminta agar tidak main-main meski hanya memindahan staf. Sebab, kata Wagub ia lebih mengetahui

mana staf yang kapabel membantu Wagub dalam bekerja.

Dikatakan, jika ada staf yang bermasalah seharusnya dibina bukan malah dibuang. Hal ini menjadi catatan disampaikan Wagub bagi seluruh Kepala OPD agar jika ada staf yang bermasalah jangan asal membuangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan pemindahan atau mutasi dua staf Wagub tersebut ada dasarnya. BKD dalam memindahkan staf tentu telah sesuai dengan prosedur. ‘’Kita kerja sesuai dengan alas, ada dasarnya. Itu disposisi Sekda,’’ jelasnya.

Sebelum memindahkan staf, kata Fathurahman tentunya BKD mengacu pada aturan. Pengisian jabatan di tempat vital seperti di ruang gubernur dan wakil gubernur harus dihadapkan dengan pimpinan. ‘’Ada penggantinya, namun tidak secepat itu, harus dihadapkan ke gubernur atau wakil gubernur dulu apakah disukai atau tidak,’’ katanya. (nas)

Jadi Ancaman Besar Dari Hal. 1 Memang kerusakannya cukup tinggi. Potensi bencana masih cukup tinggi, kalau sehari semalam, pasti banjir. Harus siapsiap,’’ kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (12/11) siang.

Madani menyebutkan, luas lahan kritis di NTB sebanyak 578 ribu hektare. Dari jumlah tersebut seluas 316 ribu hektare berada di dalam kawasan hutan.

Luasnya kawasan hutan yang rusak, kata Madani akibat adanya perambahan dan illegal logging. Ia mengatakan, kesadaran masyarakat sekitar hutan masih sangat rendah.

Bahkan ketika petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama aparat, malah dibawakan parang dan golok oleh masyarakat. Hal ini terjadi terutama di wilayah Dompu dan Bima.

‘’Upaya kami tetap melakukan dengan jumlah personel yang terbatas tadi.

Dengan akses yang terbatas.

Saya perintahkan 24 jam bekerja petugas kami itu. Ada juga masyarakat yang belum mau, kita dihadang. Mereka bawa golok, parang di Dompu dan Bima,’’ katanya.

Madani menyebutkan, jumlah petugas pengamanan hutan (pamhut) yang ada saat ini sebanyak 430 orang.

Dengan luas hutan NTB yang mencapai 1,071 juta hektare, rasio jumlah petuhas 1 : 2200 hektare. Artinya, satu pamhut menjaga 2.200 hektare.

Idealnya seperti Pulau Jawa, kata Madani satu pamhut menjaga 50 hektare hutan. Artinya, NTB masih membutuhkan 2.200 pPamhut lagi. ‘’Minimal nanti satu petugas 500 hektare, jadi 2.200 petugas dibutuhkan,’’ sebutnya. (nas)

75.815 Korban Masih Mengungsi, Huntara Kurang 34.281 Unit Dari Hal. 1 Tersebar di Lombok Utara 31.533 unit, Lombok Barat 1.967 unit, Lombok Timur 3.453 unit, Lombok Tengah 461 unit, Kota Mataram 265 unit, Sumbawa 993 unit dan Sumbawa Barat 1.139 unit.

Masih ada kekurangan se-

banyak 34.281 unit huntara.

Seperti Lombok Utara masih kekurangan 12.481 unit, Lombok Barat 11.975 unit, Lombok Timur 3.203 unit, Lombok Tengah 2.423 unit, Kota Mataram 2.131 unit, Sumbawa dan Sumbawa Barat masing-masing 1.176 unit dan 101 unit. (nas)

Halaman 15

Gerakan Perempuan NTB Siap Menangkan Prabowo-Sandi Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memenangkan Pasangan Capres/Cawapres nomor urut 2 pada Pemilu 2019, perempuan NTB membentuk Organ Gerakan Perempuan untuk Prabowo-Sandi (Gerak Prosa).

Ketua Gerak Prosa NTB, Dewi Sartika, SE mengatakan, organ ini dibentuk oleh sekumpulan perempuan dari berbagai elemen dengan tujuan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 pada Pemilu 2019. ‘’Menurut kami pasangan nomor 2 sangat tepat untuk memimpin bangsa ini. Oleh karenanya, kami bersepakat membentuk wadah pergerakan untuk bantu menangkan beliau berdua (Prabowo-Sandi),’’ kata Dewi.

Lembaga ini, lanjutnya, memi-

liki struktur organisasi dari tingkat provinsi hingga kelurahan dan desa. ‘’Kami punya struktur sampai ke bawah dan setiap saat mensosilisasikan dan mengempanyekan Pak Prabowo dan Pak Sandi,’’ jelasnya.

Kumpulan perempuan yang tergabung di organisasi ini didasari atas keikhlasan dan sukarela. Terbukti, dari mulai rencana pembentukan hingga saat ini biayanya dari urunan pengurus dan anggota. “Alhamdulillah sampai sekarang kami biayai gerakan ini dari hasil urunan,” demikian kata Dewi.

“Semoga apa yang kami lakukan membuahkan hasil, dan pasangan nomor urut 2 dapat memenangkan kompetisi ini nanti pada 17 April 2019, insha Allah.

Aamiin,’’ pungkasnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

FOTO BERSAMA - Foto bersama para pengurus Gerak Prosa NTB.

Pendaftaran Anggota KPU Dugaan Penggelapan Jaspel RSUD Tanjung KLU dan KSB Diperpanjang Polisi Klarifikasi Dokter Pelapor

Mataram (Suara NTB) – Pelapor dugaan penggelapan dana jasa pelayanan (Jaspel) RSUD Tanjung, Lombok Utara, dr. Kurniawan Eko Wibowo menghadap penyidik Senin (12/11).

Dokter spesialis bedah itu dimintai penjelasan soal pemotongan dana Jaspel selama 21 bulan terakhir.

Didampingi penasihat hukumnya, Lalu Anton Hariawan, dr. Iwan –sapaan akrab pelapor— juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB. “Ada 12 nama pasien yang hilang dari data yang kami miliki dengan data yang dari rumah sakit,” kata Anton ditemui usai klarifikasi, Senin (12/11).

Dia menjelaskan, data dimaksud yakni rekapitulasi jumlah pasien yang ditangani dr. Iwan selama 21 bulan, terhitung sejak Agustus 2016. “Satu bulan itu ada rata-rata kerugian klien kami Rp50 juta. Kalau 21 bulan jadi totalnya Rp1 miliar 50 juta,” sebutnya.

Sementara berkas yang diserahkan, antara lain SK dr. Iwan, data rekapitulasi jaspel dr Iawan di RS Bhayangkara Mataram dan data Jaspel pasien yang tidak diba-

yarkan ke dr. Iawan. ‘’Jadi ini seperti yang kami laporkan, dugaannya ada penggelapan dan penyimpangan dalam jabatan,” kata Anton. Selain dr. Iwan, 12 dokter lain yang menerima dana skema Jaspel juga akan dimintai keterangan, berikut Direktur RSUD Tanjung dalam kesempatan yang berbeda sepanjang pekan ini.

Kabid Humas Polda NTB, AKB I Komang Suartana mengonfirmasi, kasus tersebut sedang dalam tahap penyelidikan. ‘’Sedang saya cek soal agenda klarifikasi itu,’’ ucapnya ditemui terpisah. Kasus itu bermula dari laporan dugaan tidak adanya transparansi RSUD Tanjung dalam pengelolaan dana jaspel. Kasus sebelumnya sudah selesai setelah manajemen sepakat untuk transparan, menanggapi somasi dr. Iwan.

Kesepakatan antara Direktur RSUD Tanjung, dr.

Lalu Bahrudin dengan dr.

Kurniawan Eko Wibowo dalam dua lembar masingmasing membubuhkan tanda tangan. Lengkap dengan meterai 6.000 dan tiga saksi.

Isinya antara lain pembagian 100 persen klaim BPJS, 60 persen untuk operasional rumah sakit dan 40 persen untuk Jaspel. (why)

Mataram (Suara NTB) Pendaftaran calon anggota KPU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB telah ditutup, pukul 24.00 Wita, Minggu (11/11) malam lalu.

Tercatat total jumlah pendaftar seluruhnya yang akan ikut seleksi sebanyak 461 orang.

Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPU Provinsi NTB, Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo yang dikonfirmasi, membenarkan bahwa hasil rekap terakhir peserta seleksi yang sudah mendaftar sebanyak 461 orang untuk seluruhnya.

Gatot pun merincikannya, untuk seleksi anggota KPU Provinsi, diikuti oleh 44 orang peserta. Kemudian untuk lima kabupaten/kota yang masuk dalam Timsel I, masing-masing Kabupaten Bima 52 orang, Dompu 31 orang, Lombok Tengah 71 orang, Sumbawa 34 orang dan Kota Mataram sebanyak 54 orang.

Sementara pendaftar untuk lima kabupaten/kota yang masuk dalam Timsel II yang meliputi Kota Bima sebanyak 39. Kemudian Kabupaten Lombok Barat 52 orang, dan pendaftar terbanyak di Kabupaten Lombok Timur 84 orang.

Lombok Utara sebanyak 23 orang dan Sumbawa Barat sebanyak 22 orang.

Namun khusus untuk pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Lombok Ut-

Kejagung Usut Pengadaan Kapal KKP Rp4,4 Triliun Dari Hal. 1 Anggaran pembuatan 210 kapal 20 GT Rp 863,04 miliar. Sedangkan anggaran itemized 30 kapal ukuran 30 GT Rp 49,38 miliar.

Pengadaan kapal tahun 2016 mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uraian hasil pemeriksaan BPK dalam poin pertama, KKP melaporkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.499.681.414.604. Realisasi belanja tersebut di antaranya sebesar Rp 209.227.547.845 berupa pembayaran pembangunan kapal perikanan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pembayaran pembangunan kapal perikanan merupakan

pembayaran 100 persen atas fisik pekerjaan kapal yang belum diselesaikan 100 persen.

Berdasarkan Berita Acara Sarah Terima (BAST) per 31 Desember 2016, diserahkan dari galangan ke koperasi sebanyak 48 kapal dari 756 kapal yang pembayarannya direalisasikan 100 persen.

BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang kewajaran nilai tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Poin kedua, KKP melaporkan persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 854.140.342.585. Saldo persediaan tersebut di antaranya sebesar Rp 367.377.029.467

beru-pa 12 kapal perikanan sebesar Rp 4.613.716.152, sebanyak 684 unit kapal perikanan dalam prosessebesar Rp 204.538.754.929, dan 834 unit mesin kapal perika-nan sebesar Rp 99.351.219.215.

KKP mencatat persediaan kapal berdasarkan pembayaran 100 persen fisik pekerjaan ka-pal yang belum diselesaikan 100 persen.

Atas persediaan mesin kapal perikanan, sebanyak 467 unit berada di lokasi galangan, di antaranya 391 unit tanpa berita acara penitipan. BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup di atas per 31 Desember 2016. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.(ars)

ara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilakukan perpanjangan masa pendaftaran selama satu minggu ke depan. Alasannya, jumlah pendaftar di kedua KPU kabupaten tersebut kurang dari 30 orang sebagimana dipersyaratkan bagi kuota pendaftar minimal harus diikuti oleh 30 orang. ‘’Karena pendaftar di dua kabupaten itu kurang dari 30 orang. Sehingga masa pendaftaran diputuskan untuk diperpanjang,’’ ujar Gatot, ketika dikonfirmasi, Senin (12/ 11) kemarin.

Namun demikian, jika nanti dalam masa perpanjangan selama satu minggu ke depan, jumlah pendaftar tetap di bawah 30 orang. Maka jumlah tersebut akan tetap diproses lebih lanjut oleh Timsel. Meski, kuota pendaftaran minimal dipersyaratkan 30 orang. ‘’Jika nanti tetap pendaftar di bawah 30 orang.

Maka ini kita proses,’’ terangnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram itu, sesudah masa pendaftaran calon anggota KPU NTB dan calon anggota KPU kabupaten/kota sudah ditutup.

Tahapan seleksi akan dilanjutkan, dengan penelitian berkas administrasi pendaftaran. Direncanakan dalam rapat pleno Timsel akan diputuskan lokasi bagi penelitian berkas administrasi pendaftar tersebut.

Hasil penelitian berkas administrasi tersebut, sekaligus diumumkan kepada publik

terkait para pendaftar dinilai memenuhi syarat administrasi, untuk memperoleh respons dari masyarakat. Direncanakan tahapan tersebut akan dilaksanakan dari tanggal 13 18 November mendatang.

Setelah pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi, proses dilanjutkan tes tertulis dengan metode CAT pada 19 November.

Hasil tes CAT ini akan diumumkan pada hari yang sama. ‘’Kemudian ada tes psikologi, wawancara dan kesehatan,’’ katanya.

Ia mengatakan, untuk rangkaian tes seleksi yang akan dilakukan, Timsel sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Rangkaian tes yang akan diikuti pendaftar di KPU NTB maupun kabupaten/kota akan dilakukan serentak. ‘’Semua sudah ditetapkan. Tes psikologi nanti dilakukan oleh tim dari tiga lembaga. Sedangkan tes kesehatan dilakukan di RSUP NTB,’’ katanya.

Nantinya, Timsel hanya bertugas dan bertanggung jawab menjaring pendaftar hingga 10 besar. Selanjutnya, pendaftar terjaring dalam 10 besar tersebut akan diteruskan kepada KPU RI. Kemudian, KPU RI akan melakukan fit and proper test terhadap 10 pendaftar sudah diserahkan Timsel. Keputusan akhir, anggota KPU NTB dan anggota KPU kabupaten kota sepenuhnya menjadi kewenangan dari KPU RI. ‘’Siapa nanti terpilih itu kewenangan KPU RI,’’ pungkasnya. (ndi)

Daerah Diberikan Keleluasaan Rekrut Aplikator Dari Hal. 1 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, antisipasi status dari transisi darurat ke pemulihan menjadi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi serta rencana pemberian jaminan hidup (jadup).

Ditargetkan pada Desember 2019 pemulihan sarana dan prasana vital seperti sekolah, rumah sakit/fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan dan pasar telah selesai.

Gubernur NTB H. Zulkief-

limansyah yang ditemui awak media sesuai rapat menjelaskan paling tidak ada 2 hal yang disepakati pada rapat tersebut. “Yang pertama diberi keleluasaan pemerintah daerah untuk merekrut fasilitator. Karena salah satu masalah yang dihadapi sekarang adalah kekurangan fasilitator. Kedua, rumah yang dibangun tidak terpaku kepada rumah tahan gempa yang telah teruji lab. Tapi boleh jenis rumah lain juga yang ramah gempa,” jelas gubernur. (r)

BMKG dan BPBD Keluarkan Peringatan Dini Ancaman Cuaca Buruk Dari Hal. 1 Hujan lebat dan angin kencang disertai petir itu berpotensi terjadi di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima.

Pihaknya meminta masyarakat untuk berhati-hati akan potensi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang. Ia berharap masyarakat tetap me-

mantau update perkembangan cuaca di laman resmi BMKG. Sebagaimana tahun tahun sebelumnya, BPBD NTB juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai angin kencang, tanah longsor, banjir dan gelombang tinggi. ‘’Tujuan imbauan ini untuk memperkecil dampak korban dan kerugian materil. Jadi masyarakat bisa lebih waspada sejak dini,’’ ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB

Agung Pramuja, Senin (1/12).

Ia menuturkan, imbauan ini sehubungan dengan siklus tahunan yang diperkirakan terjadi sampai April 2019 mendatang menyebabkan cuaca buruk di NTB. Wujudnya terjadi hujan lebat disertai petir. Sehingga kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada di saat bepergian atau ke luar rumah. Terutama masyarakat yang berada di pinggir sungai dan daerah perbukitan. ‘’Berhati-hati

dalam berkendara karena curah hujan sangat tinggi, jalanan licin dan mengaburkan pandangan,’’ pesannya.

Selain itu, pihaknya juga berharap kepada masyarakat NTB turut bersama menjaga lingkungan dengan bergotong royong membersihkan sungai, drainase, parit dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kepada penanggung jawab di lingkungan masyarakat, seperti kepala lingkungan, ketua RT/RW, ke-

lurahan, kecamatan serta pemerintah kota dan kabupaten diminta proaktif melakukan pendataan titik rawan/krisis banjir, longsor, pohon tumbang, dan kebakaran di lingkungan masing masing.

Termasuk memperhatikan kebersihan lingkungan atau di rumah nasing masing, membuang kaleng kaleng plastik yang tidak berguna untuk mencegah berkembangnya jentik jentik nyamuk demam berdarah. (ars)

Hutan Gundul, Dua Bendungan Besar di Dompu Terancam Tidak Bertahan Dari Hal. 1 Kondisinya mengancam kelangsungan dua bendungan besar yang menghabiskan anggaran sekitar Rp1 triliun yaitu Bendungan Mila Kecamatan Woja dan Bendungan Tanju di Kecamatan Manggelewa. ‘’Saya berkesempatan ke Bendungan Mila, ketemu dengan teman – teman NK (kontraktor pelaksana pembangunan bendungan). Pemandangan di depan genangan air di Bendungan Mila sudah tidak ada pohon (gundul),’’ katanya.

Untuk bisa menjaga fungsi Bendungan Mila dan Tanju bertahan lama menampung banyak air, kawasan hutan di sekitar harus dilakukan penghijauan. Sedimentasi saat hujan akibat tidak adanya pohon di gunung sekitar area genangan cukup tinggi.

‘’Saya mendapat penjelasan langsung dari teman – teman NK, kalau bendungan ini untuk bisa bertahan lama, pertama gunung yang ada di depan harus dihijaukan. Karena sedimentasi dengan tidak adanya pohon itu, sangat cepat. Satu – satunya jalan menanam kembali pohon kayu di area hutan yang sudah gundul,’’ ungkapnya.

Reboisasi hutan yang gundul akibat dibabat warga tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi harus melibatkan bersama – sama masyarakat. Mereka yang memanfaatkan lahan setempat harus diajak untuk menanam kembali pohon bersama dan ini harus segera dilakukan. ‘’Kita prihatin (dengan kerusakan hutan). Untuk menanam kembali pohon, caranya hanya bersama rakyat,’’

terangnya.

Bila upaya represif ditempuh untuk mengeluarkan rakyat dari hutan yang terlanjur dibabat untuk ditanami jagung, menurut Yuliadin, mustahil dilakukan. Karena akan chaos dengan rakyat dan menyebabkan instabilitas di daerah. ‘’Satu – satunya cara, kita ajak rakyat yang sudah ada di hutan, mari kita menanam pohon. Misalnya pemerintah provinsi memberi jaminan untuk mendapatkan pohon tanaman keras,’’ katanya.

Dengan melibatkan masyarakat menanam pohon kembali, maka mereka akan terlibat dalam pengawasan hutan. Kegagalan dalam reboisasi hutan beberapa waktu lalu mestinya dijadikan pelajaran, tapi bukan berarti menghentikan pelibatan warga maupun upaya reboisasi.

‘’Selaku wakil rakyat, tidak ingin juga rakyat tidak diselamatkan. Jadi sama – sama kita selamatkan. Rakyat kita selamatkan, hutan juga lebih – lebih kita selamat,’’ harapnya.

Program aksi hamparan dengan menanam kembali hutan bersama rakyat menjadi bagian dari program pemberdayaan. Untuk bisa sukses membutuhkan kesabaran dan tidak bisa dengan saling menyalahkan. Pemerintah maupun rakyat harus bersinergi. ‘’Jadi tidak boleh juga semata – mata menyalahkan pemerintah atau rakyat sendiri. Kita ini jadikan pelajaran (kerusakan hutan). Kalau kita saling menyalahkan, tidak akan selesai persoalan,’’ ungkapnya.

Kerusakan hutan di Dompu ini sudah mulai dirasakan dampaknya. Selain debit air yang banyak berkurang, pen-

dangkalan bendungan dan sungai akibat sedimentasi cukup tinggi. Banjir bandang pun tidak terhindarkan.

Bencana banjir di Desa Songgajah dan Desa Tolokalo kecamatan Kempo, Jumat (9/ 11) lalu sebagai dampak dari gundulnya hutan di So Kesi.

Sekitar 2.500 hektare kawasan hutan di So Kesi telah dijadikan area hutan kemasyarakatan (HKm). Dalam pelaksanaannya, fungsi hutan beralih dengan ditanami tanaman semusim dan membabat semua kayu.

Karena sekadar ingin menguasai lahan, beberapa pemegang hak pengelolaan lahan di HKm dipindah tangankan dengan cara jual beli lahan. Akibatnya rencana awal program HKm untuk pemberdayaan masyarakat, belum bisa terwujud. (ula)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 13 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk di Apitaik

Penduduk Berkualitas Merupakan Aset Bangsa

Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat, Taruna, memberikan materi

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu M. Makrifudin saat memberikan sambutan kualitas anak harus diperhatikan untuk menjadi anak hebat dan dalam mewujudkan itu tidak ada yang tidak bisa selama ada kemauan. NTB harus menjadi daerah yang melahirkan generasi-generasi hebat.

“Perubahan menjadi lebih baik hanya bisa dilakukan oleh diri

Foto masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pengendalian penduduk di Ponpes Al Wustho Dasan Tapen Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, M. Makrifudin, memberikan hadiah dorprize kapada pemenang

(Suara NTB/yon)

Para pemateri sosialisasi program pengendalian penduduk di Ponpes Al Wustho Dasan Tapen Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya

ketentuan yang seharusnya. Sehingga itu menyebabkan tingkat kecerdasan anaknya kurang maksimal. Selain itu, ia mengimbau kepada ibu-ibu untuk terus bersemangat dan belajar terkait perkembangan teknologi saat ini. Langkah itu penting dilakukan untuk menjawab kebutuhan anak-anaknya. “Ibu-ibu juga jangan berhenti belajar. Anak-anak saat ini sangat berani untuk bertanya, jadi seorang ibu dan orang tua harus bisa menjawab pertanyaan anak,” pesannya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, mengungkapkan jumlah penduduk di Kabupaten Lotim sekitar 1,3 juta jiwa dan IPM NTB berada pada urutan ke-29 sebelum gempa berdasarkan penilaian mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan. Untuk itu, untuk terus meningkatkan IPM NTB yang diiringi dengan berkualitas SDM. Dia meminta kepada orang tua untuk tidak menikahkan anakanaknya di bawah umur. Melainkan lebih fokus kepada pemenuhan hak-hak anak.

Terpenting saat ini, katanya,

(Suara NTB/yon)

berkeluarga. Maka langkah tersebut dapat menekan jumlah kasus KDRT/KTPA dan PHA. Termasuk dengan menyuarakan program perlindungan anak mulai dari tingkat dusun, desa/kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat kabupaten serta aktif melakukan berbagai bentuk advokasi berbasis data dan fakta kepada penentu kebijakan di semua tingkatan, terutama dukungan dana desa.

Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat, Taruna, mengharapkan supaya kualitas perempuan menjadi salah satu bagian terpenting yang harus ditingkatkan. Alasanya karena perempuan memiliki peran yang sangat penting di dalam meningkatkan kualitas anak-anaknya mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, merawat hingga ia tumbuh dewasa dan bekerja. “Ketika perempuan itu cerdas, Insha Allah anak yang dirawat dan dididiknya cerdas,” ujarnya.

Sementara fakta saat ini, katanya, banyak perempuan yang tidak ingin menyusui anaknya dengan memberikan ASI sebagaimana aturan dan

(Suara NTB/yon)

merupakan aset bangsa.

Yang paling utama harus dilakukan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas yakni meminimalisir kasus pernikahan dini. Semua kehamilan direncanakan, mengatur jarak dan lainnya. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu, melainkan juga oleh laki-laki.

Ketika istri sedang hamil, maka laki-laki harus lebih banyak berada di rumah sehingga membuat istri semakin nyaman dan tenang.

Kepala DP3AKB Kabupaten Lotim, H. Suroto, SKM, M.Kes menjelaskan bahwa dalam mencegah pernikahan usia anak. Baik pengendalian penduduk maupun program KKBPK atau KB. Di mana intinya ada upaya pendewasaan usia perkawinan bagi semua anak dan remaja khususnya di Lotim.

Bagi yang sudah kawin harus merencanakan kehamilan dan jumlah anak dengan baik sesuai kemampuan dan sesuai anjuran pemerintah.

Apabila menunda usia kawin, ikut program KB dengan merencanakan dan mengatur jumlah anak bagi yang sudah

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk khususnya di provinsi NTB, Perwakilan BKKBN NTB terus menggencarkan sosialisasi program pengendalian penduduk bertempat di Ponpes Al Wustho Dasan Tapen, Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya, Minggu (11/10). Program yang dilaksanakan BKKBN NTB bersama mitra kerja yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS. Pengendalian penduduk penting dilakukan dalam upaya mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu M. Makrifuddin mengungkapkan bahwa penduduk yang berkualitas merupakan aset bangsa. Untuk itu, sudah saat ini masyarakat saat ini peduli terhadap kehidupan anak-anaknya mulai dari asupan gizi, kesehatan hingga pendidikan anak. Anak-anak yang dididik saat ini, katanya, merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus dirawat, dijaga dan diberikan pendidikan yang terbaik. Pasalnya, anak maupun penduduk yang berkualitas

sendiri dan mempersembahkan generasi-generasi hebat dan cerdas untuk membangun bangsa,” tegasnya.

Diakhir kegiatan, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI memberikan bantuan dan doorprize terhadap Ponpes Al Wustho

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, saat memberikan materi

Foto bersama semua pemenang dorprize dalam sosialisasi pengendalian penduduk di Ponpes Al Wustho

Minim, SLB di Loteng Mataram (Suara NTB) Sekolah Luar Biasa di Lombok Tengah (Loteng) masih sangat minim. Jumlah seluruh SLB hanya ada empat SLB dengan luas wilayah Loteng yang sangat luas. Oleh karena itu, pendidikan inklusi menjadi solusi.

Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H. Sumum, S.Pd., SH., M.Pd., mengatakan di Loteng hanya ada empat SLB, sementara luas wilayah sangat luas. Dengan kondisi itu, Loteng masih sangat kekurangan SLB. Oleh karena itu pada tahun 2012, Loteng sudah mendeklarasikan diri sebagai daerah penyelenggara pendidikan inklusif.

“Kami lebih awal dalam gebrakannya, sehingga pada tahun 2012 sudah deklarasi sebagai daerah penyelenggara pendidikan inklusi,” katanya.

Namun ia mengakui, pihaknya membutuhkan bantuan untuk mengembangkan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi sendiri memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah umum. Dengan begitu, anak berkebutuhan khusus yang mobilitasnya minim, bisa mengakses pendidikan. “Memberi kesempatan kepada anak bangsa,” katanya.

Ia mengakui pendidikan inklusi sudah berjalan di Loteng. Namun ia mengingatkan jangan me-

miliki ekspektasi berlebihan seperti harus ikut UN dan lainnya. “Yang penting berikan dulu akses pendidikan,” katanya.

Salah satu kendala yang dihadapi pada penerapan sekolah inklusi yaitu kualitas guru pengajar yang perlu ditingkatkan. Karena itu, pihaknya menyekolahkan guru di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk pendidikan inklusi. Sebanyak 38 guru sudah dikuliahkan di sana untuk mendukung program inklusi. Sedangkan untuk guru lain, pihaknya mendatangkan pihak Unesa untuk memberikan bimbingan.

Dukungan organisasi non pemerintah yang menjalankan program inklusi juga dinilainya tepat.

Program dari swasta untuk pendidikan inklusi bisa membantu pemerintah daerah. Seperti yang dilakukan oleh Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) di Loteng. “Inovasi membuat program setara, dengan merekrut fasilitator daerah, dilatih kemudian menentukan sekolah sasaran di luar yang sudah kami lakukan,” kata Sumum. (ron)

Dasan Tapen Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya beserta masyarakat yang hadir. Bantuan dan doorprize yang diberikan berupa kulkas, laptop, kipas angin, sound system, kompor gas dan sejumlah dorprize lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. (yon/*)