Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 13 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 180 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi’’

Penyebab Suhu Panas

Posisi Matahari Tepat di Atas Lombok Mataram (Suara NTB) Akhir -akhir ini masyarakat mengeluhkan suhu panas yang tidak biasa hingga mencapai 33 derajat celcius. Hal ini disebabkan matahari saat ini tepat di atas Pulau Lombok. Kondisi diperparah dengan kemarau panjang. Diperkirakan situasi ini akan mereda setelah masuk November saat transisi memasuki musim hujan. Menurut Prakirawan Stasiun Klimatologi BIL, I Gusti Agung Angga, sebelum Oktober terjadi pergerakan semu matahari yang dipengaruhi rotasi Bumi. Sejak awal Oktober, posisi matahari tepat di atas Pulau Lombok atau NTB umumnya. Bersambung ke hal 11

Kanal Aspirasi Warga, Media Pengawasan Kepala OPD Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuka kanal aspirasi bagi warga melalui ‘’Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi’’. Setiap hari Jumat, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB membuka pintu pendopo dan kantor gubernur untuk menerima langsung aspirasi warga NTB. Kegiatan perdana dimulai, Jumat (12/10) pagi kemarin di halaman Kantor Gubernur NTB. Gubernur NTB, bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima aspirasi, masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari mahasiswa, praja

IPDN Kampus NTB hingga petugas kebersihan. Dr.Zul pada kesempatan dialog mengatakan, ia bersama Wagub masih kurang daei sebulan dilantik menjadi kepala daerah. Namun, banyak masyarakat yang ingin bersilaturahmi dari pagi sampai malam. ‘’Kita menolak, kasihan juga. Oleh karena

itu kita belajar dari berbagai tempat yang rata-rata forum-forum seperti ini sudah banyak dilakukan di daerahdaerah lain,’’ kata Dr. Zul. Dengan adanya kanal seperti “Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi” diharapkan masyarakat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya ke gubernur maupun wakil gubernur. ‘’Kita dapat feedback yang konstruktif juga. Di sisi yang lain bisa menjadi media pengawasan yang bagus,’’ katanya. Jika ada Kepala OPD atau aparatur pemerintah daerah yang tidak benar dalam menjalankan tugas atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka akan dapat langsung disampaikan. ‘’Kalau ada kepala dinas, aparat pemerintah yang kurang benar, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

ASPIRASI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menerima aspirasi warga secara langsung di halaman Kantor Gubernur, Jumat (12/10) pagi.

TO K O H Puji KSB Pulihkan Pendidikan MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy memuji Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah secara cepat dan tanggap mengambil langkah penanganan pascagempa sehingga kegiatan pendidikan tidak terdampak terlalu lama. ‘’Saya sudah dapat laporan dari staf saya Pak Bupati, terkait penanganan masalah sekolah oleh Pemda pascagempa yang dilakukan secara cepat. Saya senang karena pemda dan masyarakat bahu membahu untuk menormalkan lagi aktivitas pendidikan di daerah,’’ Bersambung Muhadjir Effendy ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Nego dengan Pemerintah Pusat PEMERINTAH sudah membuat rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabenca gempa NTB. Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp12 triliun lebih. Berdasarkan kewenangan, kebutuhan anggaran kabupaten/kota terdampak mencapai Rp6 triliun. Sedangkan untuk provinsi sekitar Rp800 miliar. Sisanya, sekitar Rp7 triliun menjadi tanggungan pemerintah pusat. ‘’Kita sudah final, kebutuhan Rp12 triliun itu dibagi dua hal. Bersambung H. Ridwan Syah ke hal 11 (Suara NTB/nas)

Terdakwa Kasus BPR Divonis 30 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Terdakwa kasus merger PT. Bank BPR NTB M. Ihwan dan Mutawalli dijatuhi hukuman penjara 2,5 tahun (30 bulan penjara). Putusan dijatuhkan Jumat (12/10) oleh hakim Pengadilan Tipikor Mataram. Atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pengacara terdakwa menyatakan pikir-pikir. Pertimbangan hakim dibacakan bergilir Ketua Majelis AA Ngurah Putu Rajendra, SH.,MH didampingi hakim ad hoc Abadi, SH dan Fathurrauzi, SH. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, terkait keputusannya menyetujui dan mencairkan anggaran BPR senilai Rp 1,06 miliar yang melanggar prosedur berujung tindak pidana. Kedua terdakwa terbukti melanggar sesuai dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair pasal 2 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ‘’Menjatuhkan kepada terdakwa M. Ihwan dengan pidana penjara dua tahun dan enam bulan penjara. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

SIDANg - Terdakwa M. Ihwan dan Mutawalli berdiri saat mendengarkan amar putusan hakim dalam perkara merger PT. Bank BPR NTB.

Untuk Bangun Huntara

Anggaran Pengiriman Mahasiswa ke Luar Negeri Rp1,4 Miliar Dialihkan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalihkan anggaran yang semula dialokasikan untuk beasiswa mahasiswa ke luar negeri untuk membangun hunian sementara (huntara) bagi korban gempa. Dalam APBD Perubahan 2018, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk pengiriman mahasiswa ke luar negeri sebesar Rp1,4 miliar. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP menjelaskan biaya atau beasiswa mahasiswa ke luar negeri berasal dari anggaran non pemerintah. ‘’Ternyata semuanya bisa dibiayai oleh kampus, anggaran non pemerintah. Uang itu kita alihkan ke huntara. Semuanya Rp1,4 miliar,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di Mataram, Jumat (12/10) siang. Seberapa banyak huntara yang akan dibangun dengan uang sebesar Rp1,4 milar tersebut? Ridwan mengatakan, tergantung biaya yan dihabiskan untuk membangun satu unit huntara. Pasalnya, biaya pembangunan huntara

ada yang Rp3 juta sampai Rp5 juta per unit. Mengenai anggaran pembangunan huntara sebesar Rp1,4 miliar ini, Ridwan mengatakan masih dilakukan pembahasan. Apakah polanya dalam bentuk hibah atau Pemprov yang akan langsung membangun. ‘’Saya pikir uangnya kita kumpulkan dulu, kita bawa ke huntara. Sehingga ada percepatan untuk mereka (korban gempa) bisa kembali ke rumah,’’ terangnya. Ridwan mengatakan, masih banyak huntara yang dibutuhkan korban gempa. Karena kemampuan APBD terbatas, gubernur mengajak pihak swasta dan BUMN untuk membangunkan masyarakat korban gempa huntara. Realisasi pembangunan huntara korban gempa NTB masih minim. Data yang dihimpun Pusat Komando Penanggulangan Bencana NTB, hingga saat ini jumlah huntara yang telah terbangun sebanyak 10.687 unit. Bersambung ke hal 11

Harga Bawang Merah Anjlok

Saatnya NTB Beranjak ke Industri Olahan Mataram (Suara NTB) Harga bawang merah di NTB pada musim panen tahun ini anjlok. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, telah meminta Kepala Dinas Perdagangan untuk terus memantau persoalan ini. Gubernur mengatakan, persoalan anjloknya harga komoditas pertanian itu bukan saja bawang. Tetapi juga komoditas pertanian lainnya seperti cabai, tomat dan lainnya. Hal ini disebabkan berlakunya hukum pasar. Kalau suplainya banyak, sedangkan permintaan sedikit maka harga akan turun. Untuk itu, Dr. Zul mengatakan sudah saatnya NTB beranjak ke industri olahan produkproduk pertanian. ‘’NTB sudah saatnya beranjak ke industri pengolahan. Mau bawang, cabai, tembakau dan lain sebagainya,’’

ujarnya dikonfirmasi di Mataram, Jumat (12/10) siang. Menurut gubernur, jika NTB beranjak ke industri olahan maka akan banyak lapangan pekerjaan baru yang akan terbuka di daerah ini. Komoditas bawang, kata Dr.Zul dapat dikirim juga ke luar daerah. Tetapi, jika dapat diolah di dalam daerah maka akan memberikan nilai tambah yang besar bagi petani. Jika harga komoditas bawang sudah sangat mengkhawatirkan, pemerintah dapat melakukan intervensi. Jika persoalannya sangat serius dan butuh intervensi pemerintah pusat melalui BUMN untuk menyerap bawang petani, bisa saja dilakukan. ‘’Saya sudah minta Kepala Dinas Perdagangan untuk melihat ini. Kita lihat dulu. Nanti kalau kita rasa perlu, bisa

saja,’’ tandasnya. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, produksi bawang petani di daerah ini pada bulan Oktober sebanyak 21.000 ton. Produksi bawang tertinggi pada bulan Juli lalu mencapai 44.000 ton. Sedangkan Agustus sebanyak 22.000 ton. Pada tahun lalu, produksi bawang di NTB sebanyak 165.000 ton. Tahun 2018 ini produksinya jauh meningkat menjadi 260.000 ton. Harga bawang petani saat musim panen raya seperti di Bima turun drastis mencapai Rp5.000 - 7.000 per kg. Berdasarkan Permendag, harga pembelian terendah di tingkat petani untuk bawang konde basah Rp15.00 per kg, Rp18.000 konde kering dan R22.500 rogol kering. Sedangkan harga jual untuk konsumen Rp32.000. (nas)

(Suara NTB/dok)

ANJLOK- Produksi bawang merah di Kabupaten Bima melimpah. Pada musim panen raya seperti bulan ini, harga komoditas ini anjlok.


SUARA NTB Sabtu, 13 Oktober 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Perumnas dan Kekalik Rawan Banjir Mataram (Suara NTB) Warga Kota Mataram harus waspada terhadap banjir saat musim hujan. Tidak hanya disebabkan oleh tersumbatnya drainase, namun juga disebabkan karena letak tempat itu yang terlalu rendah. Misalnya Perumnas dan Kekalik yang dianggap sangat rawan terkena banjir.

Butuh Pemecah Gelombang SEBAGIAN besar wilayah di Kelurahan Bintaro dekat pantai. Sebagian besar warga kelurahan ini juga bekerja sebagai nelayan. Dekatnya rumah mereka dengan pantai membuat lingkungan ini kerapkali diterjang banjir rob saat gelombang tinggi. Warga Bintaro sudah lama mengusulkan agar pemecah gelombang bisa dipasang di pantai ini. Namun hingga saat ini belum ada satupun pemecah gelombang yang terpasang. “Saat ini yang paling dibutuhkan warga, terutama yang tinggal di pesisir pan(Suara NTB/dok) tai seperti di Pondok Perasi Lalu Issugiono dan sekitarnya itu adalah pemecah gelombang. Sudah lama diusulkan, tapi belum realisasi,” kata Lurah Bintaro, Lalu Issugiono, Jumat (12/10). Menurutnya, warga Bintaro selalu diterjang banjir ketika gelombang tinggi. Ini sangat menyulitkan warganya, terutama yang tinggal di pinggir pantai. Harapan mereka, agar alat pemecah gelombang itu bisa segera diberikan. Sehingga warga tidak perlu khawatir akan adanya banjir meski ada gelombang. “Sudah beberapa kali kita lakukan rapat, memang katanya ditindaklanjuti. Ya saya bilang sama warga, kita tunggu saja. Mau bagaimana lagi, kita harus bersabar,” ujarnya. Ia berharap Pemerintah Kota Mataram bisa segera memberikan pemecah gelombang bagi warga. Hal ini juga demi keselamatan warga. Sebab selama ini mereka selalu dihantui oleh banjir rob saat musim gelombang tiba. Ini sangat menimbulkan keresahan bagi warga yang tinggal di sekitar pantai. “Warga kan takut kalau ada gelombang, karena tidak ada pemecah gelombang. Jadi pinggir pantai rawan banjir. Itulah mengapa kita sangat butuh pemecah gelombang ini,” ujarnya. Ia dan warganya berharap pemecah gelombang ini dapat segera dihadirkan di Bintaro. Dengan demikian, warga bisa lebih tenang jika ada gelombang yang sebelumnya berpotensi merendam rumah mereka. (lin)

“Kalau di Kota Mataram ini ada beberapa tempat yang rawan banjir, misalnya Perumnas dan Kekalik. Itu karena letaknya yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Mataram,” kata Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. Amiruddin, M.Si. Ia mengatakan bahwa 70 persen wilayah di Kota Mat-

aram ini rawan bencana. Termasuk gempa dan banjir. Sehingga warga diminta untuk tetap waspada jika ada tanda-tanda akan ada bencana. “Harus kita akui 70 persen wilayah kita ini rawan bencana. Terutama banjir, ini karena drainase yang kadang tersumbat dan adanya pendangkalan sungai. Nah ini ka-

lau sudah sungai, bukan ranah kita lagi. Itu ranahnya BWS,” ujarnya. Pihaknya mengkhawatirkan soal banjir rob yang mengancam Kota Mataram. Terutama yang berada di wilayah pesisir. Sebab datarannya yang jauh lebih rendah dibandingkan tempat lain di Kota Mataram. “Yang rawan juga itu bagian

Sekarbela dan sekitarnya. Makanya perlu kita buatkan jalur evakuasi,” ujarnya. Menurutnya, warga Kota Mataram harus mulai mencari informasi tentang wilayah atau daerahnya. Sehingga bisa lebih sigap ketika bencana datang. Apalagi bencana ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Sehingga warga perlu mengetahui langkah-langkah mitigasi bencana yang baik. “Kalau dari Pemerintah, salah satu yang dilakukan dengan membuat jalur evakuasi. Ini penting untuk diketahui oleh warga Kota Mataram. Jadi

Perbaiki Kantor Pemerintahan

Pemkot Ajukan Anggaran Rp29 Miliar

Sosialisasikan LP2B KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SP.t., meminta Pemkot Mataram lebih giat melakukan sosialisasi keberadaan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Sebab, konsekuensi dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram yang sebentar lagi akan disahkan oleh pemerintah pusat, adalah keberadaan LP2B. ‘’Inikan. undangundang yang mengamanatkan seperti itu,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Oleh karena itu, Pemkot Mataram harus mengikuti amanah undang-undang. Karena, kalau berlarut-larut akan berdampak kepada daerah. ‘’Sekarang pintar-pintarnya kepala daerah bagaimana mensosialisasikan LP2B itu,’’ cetusnya. Sehingga, petani dalam hal ini tidak merasa dirugikan. Menurut Wiska, kalau lahan itu bukan milik petani penggarap, ke depan harus ada kebijakan yang berpihak kepada petani. Misalnya membuatkan mereka kelompok. Selanjutnya melakukan pembinaan agar hasil pertaniannya bisa menghidupi rumah tangganya. ‘’Hasil yang didapatkan paling tidak dapat menghidupi keluarganya,’’ katanya. Sehingga mereka tidak lagi berniat menjual lahan pertanian miliknya. Dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini, seharusnya tidak ada lagi alasan petani pemilik lahan menolak LP2B. Karena sejatinya undang-undang ini sudah sangat lama. Sejak zaman pemerintahan Presiden SBY. ‘’Ini dalam rangka bagaimana meningkatkan ketahanan pangan agar tidak impor beras,’’ cetusnya. Pemkot Mataram harus ada strategi maupun kebijakan pro petani supaya petani pemilik lahan, tidak tergiur menjual sawahnya. Oleh karena itu, lanjut Wiska, saat pembahasan Perda RTRW itu, dewan meminta eksekutif mengidentifikasi lokasi-lokasi lahan pertanian. Baik yang berada di pinggir jalan maupun di dalam gang dan lain sebagainya. Sebab, untuk sawah-sawah yang berada di pingggir jalan, bisa saja, para pemilik lahan tergiur menjual sawahnya. Apalagi memang tren harga lahan sangat menggiurkan. ‘’Secara teknis ini yang lebih tahu Dinas Pertanian maupun Dinas PUPR,’’ katanya. Setelah itu, Pemkot Mataram harus segera menyiapkan kebiajakan yang bersifat mendukung keberlangsungan LP2B ini. Seperti menggratiskan bibit, pupuk maupun PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). ‘’Apalagi sekarang ada sistem mina padi. Jadi selain menanam padi, petani juga bisa memelihara ikan. Mereka akan diberikan penyuluhan. Sehingga mereka akan sadar manfaatnya akan sangat luar biasa. (fit)

I Gede Wiska (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

TANGKAPAN NELAYAN - Seorang nelayan di Pantai Penghulu Agung, mengumpulkan ikan tongkol hasil tangkapannya, Jumat (12/10). Ikan tongkol ini akan dijual secara konvensional ke pasar tradisional di Mataram. Jika dijual ecer Rp4.000 - Rp5.000/ekor. Berbeda halnya dibeli satu ikat, ikan tokol berisi lima ekor dihargai Rp15.000.

Perbaikan Sekolah di Mataram Masih Menunggu Keputusan Provinsi Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat telah menyetujui anggaran sebesar Rp5 miliar untuk perbaikan 27 sekolah di Kota Mataram. Masih ada 24 sekolah lagi yang perlu perbaikan. Rencananya ini akan menggunakan anggaran dari APBD Perubahan Kota Mataram. Namun hingga hari ini masih menunggu hasil evaluasi dan masukan dari Pemerintah Provinsi NTB. “Kemarin kan kita siapkan Rp4,2 miliar khusus untuk perbaiki sekolah. Tapi sekarang ini masih menunggu evaluasi dari Provinsi. Apa yang menjadi masukannya agar bisa kita tindaklanjuti,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Syakirin Hukmi. Pihaknya mengaku berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran untuk perbaikan-perbaikan pascagempa ini. Sebab harus sesuai dengan juklak dan juknisnya. Selain itu juga hasil evaluasi beserta catatan-catatan di dalamnya juga harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Mataram. “Itu semua karena kami tidak boleh keluar dari koreksi yang sekiranya diberikan oleh Pemprov

nantinya,” ujarnya. Jika tidak ada halangan, ia mengatakan bahwa hasil evaluasi itu akan diterima pada Senin pekan depan. Dengan demikian pihaknya dapat mengesahkan besaran anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan sekolah di Kota Mataram. “Ini akan jadi acuan kita, nanti misalnya Provinsi rekomendasikan kurang atau lebih dari Rp4,2 miliar, ya harus kita ikuti. Karena penghitungan itu sudah berdasarkan hasil evaluasi,” ujarnya. Pihaknya akan menanyakan lagi terkait beberapa hal yang sekiranya menjadi catatan provinsi. Sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi yang berpotensi pada pelanggaranpelanggaran tertentu. “Semua ada aturannya. Jadi kita tidak bisa keluar dari petunjuk yang diberikan provinsi. Jadi kita tunggu saja. Kita juga mau cepat, biar cepat diperbaiki sekolah-sekolah ini,” ujarnya. Setelah penetapan anggaran, pihaknya bersama OPD terkait akan segera melakukan perbaikan kepada semua sekolah yang rusak akibat gempa. Sehingga para siswa bisa segera belajar kembali di dalam ruangan. (lin)

Bangun Jalan Pinggir Pantai

Pemkot Tagih Janji Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menagih pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan jalan di sepanjang sembilan kilometer pantai Ampenan. Detail engeneering design (DED) telah dua tahun diserahkan. “Mumpung ada Pak Kurtubi dan staf ahli Kementerian ESDM. Mungkin bisa disampaikan nanti kalau ada pertemuan di Jakarta. Supaya rencana bangun

jalan pinggir pantai ini terealisasi,” kata Walikota saat acara penyerahan konverter kit ke nelayan, Jumat (12/10). Walikota menceritakan, pantai Penghulu Agung dulu merupakan kawasan kumuh. Ditempati oleh 50 kepala keluarga. Di satu sisi, setiap bulan Oktober diterjang banjir rob. Bencana alam ini memang tidak sedahsyat gempa. Pemkot Mataram memberikan perhatian dan merelokasi warga. Setelah itu Walikota memiliki harapan membangun jalan

kalau ada bencana, bisa ikuti jalur evakuasi itu,” ujarnya. Besarnya peluang bencana menerjang Kota Mataram membuatnya khawatir, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana. Sudah saatnya warga Kota Mataram memahami soal jalur evakuasi dan langkahlangkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. “Pemerintah Kota Mataram tengah berupaya untuk melengkapi dan memperbaiki sejumlah fasilitas. Sehingga risiko bencana seperti banjir itu semakin kecil,” ujarnya. (lin)

sepanjang pinggir Pantai Ampenan. Infrastruktur di kawasan pantai dibangun dengan tetap mempertahankan nelayan. Dan, kesejahteraan masyarakat sekitar bakal meningkat. “Seandainya jalan ini diwujudkan, lahan dulunya kurang produktif akan terbangun hotel hotel,” ujarnya. Dia mengatakan, tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki pantai sesuai karakter di Pantai Ampenan. Kembali ditegaskan, anggota DPR RI perwakilan NTB maupun staf ahli kementerian dapat

menyampaikan keinginan Pemkot Mataram. Informasi itu bisa saja disampaikan tatkala sounding ke kementerian atau lembaga lainnya. Penataan infrastruktur di pinggir pantai Ampenan akan menambah destinasi wisata di Kota Mataram. Dipastikan, nelayan maupun warga setempat akan berterima kasih. “Masyarakat bisa mengembangkan usaha di sini. Otomatis lokasi ini bisa jadi destinasi wisata,” demikian kata Walikota. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah fasilitas perkantoran rusak akibat gempa bulan Juli lalu. Pemkot Mataram mengajukan anggaran perbaikan sejumlah Rp29 miliar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proposal pengajuan anggaran perbaikan telah disampaikan sejak Agustus lalu. Pemkot Mataram menginventarisasi kerusakan gedung pemerintahan yang rusak. Seperti Kantor Walikota Mataram, Gedung Badan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemadam Kebakaran, kantor camat dan lurah. “Saya sudah ke Jakarta mengecek sejauh mana proposal yang pernah kita ajukan dulu itu,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana dikonfirmasi, Jumat (12/10). Putu menambahkan, Kemendagri telah menyerahkan proposal itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lalu, BNPB menyerahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usulan tersebut diluar dari pengajuan anggaran perbaikan kerusakan fasilitas publik lainnya. “Ini beda lagi,” kata dia. Pihaknya menjemput bola hanya memastikan posisi proposal tersebut. Namun demikian, diharapkan dapat terealisasi. Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin membenarkan permintaan anggaran ke Kemendagri. (cem)

Hilangkan Aset Negara

Sebelas ASN Dituntut Ganti Rugi Mataram (Suara NTB) Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi Kota Mataram, melakukan perhitungan aset hilang. Sebelas aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan bersalah dan diminta ganti rugi atas aset yang hilang. Sidang majelis pertimbangan TPTGR memanggil empat organisasi perangkat daerah. Di antaranya, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan dan Sekretariat DPRD. Asisten III Setda Kota Mataram Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menyampaikan, diundangnya empat OPD itu untuk pen-

etapan pengenaannya. Rata rata mereka mau mengembalikan atau ganti rugi. “Kita berikan waktu satu tahun mengembalikan,” kata Evi. Perhitungan penggantian kerugian tersebut dilihat dari tahun pengadaan. Misalnya, sepeda motor dihitung tahun pengadaan, nilai penyusutan. Persentase penggantian tergantung di mana aset itu hilang. Apakah saat bekerja atau tidak. “Ada persentase penilaiannya,” ucapnya. Secara akumulatif sebelas ASN diminta ganti rugi berjumlah Rp20 juta. Tim memberikan waktu setahun

mengembalikan, tetapi bisa secepatnya tergantung besaran nilai ganti rugi. Tidak saja saat ini kata Evi, tim juga mengevaluasi sejauh mana progres penyelesaian aset tahun - tahun sebelumnya. Karena, ada saja yang pernah ditetapkan tapi belum menyelesaikan. “Kita juga minta mereka menandatangani ketetapan mutlak,” ucapnya. Bagaimana dengan aset diduga dikuasai mantan anggota Dewan? Evi mengaku, belum mengecek sejauh itu. Tim hanya menghitung kendaraan dinas yang hilang. Nilai ganti ruginya Rp15 juta. (cem)

1.246 Nelayan Belum Terima Bantuan Konversi BBM Mataram (Suara NTB) Sejumlah 1.246 nelayan Ampenan, Kota Mataram belum menerima bantuan konversi bahan bakar minyak ke elpiji. Pengalihan bahan bakar minyak (BBM) ke tabung melon dinilai lebih efisien. Pemerintah pusat, Jumat (12/ 10) baru menyerahkan 200 unit konverter kit ke nelayan. Belum terdistribusinya keseluruhan bantuan, kata Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Sujihartini, karena nelayan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nelayan harus memiliki kartu nelayan, asuransi, KTP, mesin ketinting dan sampan. “Kebanyakan nelayan pakai mesin tempel,” kata Sujihartini. Data diusulkan ke pemerintah pusat 1.400 nelayan. Baru 200 nelayan dapat bantuan. Bantuan diberikan berupa mesin ketinting kapasitas 6,5 PK. Menurut dia, nelayan di Mataram bersyukur usulannya terealisasi. Sedangkan, kabupaten/kota di NTB belum diberikan jatah. “Ini pilot project. Kita syukur dapat bantuan. Daerah lain seperti di Lotim dan Lombok Barat ndak ada. Ini kita terus kita lobi - lobi,” katanya. Konversi bahan bakar minyak ke elpiji kata dia, lebih menghemat biaya dikeluarkan nelayan. Satu tabung melon ukuran 3 kg sebanding dengan 7 liter solar atau bensin. Dari segi pengeluaran relatif kecil. Penggunaan-

(Suara NTB/cem)

BANTUAN - Nelayan di Ampenan memasang konverter kit di perahu miliknya. Bantuan diserahkan Jumat (12/10) di Pantai Penghulu Agung sebagai pilot project pengalihan bahan bakar minyak ke elpiji bagi nelayan. nya pun bisa mencapai dua atau tiga hari. Sujihartini menambahkan, stok elpiji tak perlu dikhawatirkan. Per hari nelayan disiapkan 23 ribu tabung, tanpa mengurangi jatah kebutuhan rumah tangga. “Sudah ada agen khusus tempatnya beli. Jadi ndak perlu khawatir,” ucapnya. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menegaskan, bantuan konverter kit diharapkan tidak kali ini saja. Nelayan di Ampenan jumlahnya banyak, sehingga menikmati secara merata. Pengalihan bahan bakardariminyakkegasmengurangi biaya. Negara juga tidak perlu mengeluarkan subsidi. Juga, bermasalah dari aspek lingkungan. “Kebijakan mengurangi BBM ke elpiji ini sangat bagus. Jangan ada

konversi lagi,” ucapnya. Kebijakan pengalihan bahan bakar diharapkan Sahran, nelayan Penghulu Agung bisa mengurangi pengeluaran. Untuk melaut butuh uang Rp60 ribu untuk beli bahan bakar dan bekal. “Mudah - mudahan sih lebih murah,” harapnya. Sahran belum mencoba berapa tabung dihabiskan untuk melaut ke Gili Poh di kawasan Lembar, Lombok Barat. Ini kali pertama dia mencoba elpiji sebagai bahanbakar.“Belumsayacoba,”ucapnya. Jika informasinya seperti disampaikan pemerintah, dipastikan ia bersama rekan - rekannya dapat menekan pembiayaan. Sahran menambahkan, hasil melaut diperoleh tak menentu. Per hari antara Rp50 ribu - Rp150 ribu. (cem)


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 13 Oktober 2018

Halaman 3

Masih Ada Pemadaman, PLN Diminta Transparan Mataram (Suara NTB) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB diminta transparan soal klaim surplus daya/cadangan listrik yang dimiliki. Menyusul masih dilakukannya pemadaman, dengan alasan perbaikan dan perawatan jaringan. Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR-RI, Dr. Kurtubi usai membagikan paket konkit untuk nelayan Penghulu

Kurtubi

Agung, Mataram, Jumat (12/ 10) kemarin. Kurtubi mengatakan masih menerima laporan masyarakat soal pemadaman listrik yang masih dilakukan oleh PLN Wilayah NTB. Padahal, masyarakat telah mendapatkan informasi, konon kapasitas pembangkit listrik yang ada di NTB telah melebihi kebutuhan saat be-

ban puncak. Faktanya, pemadaman masih selalu ada. Penjelasan dari PLN menurut Kurtubi selalu disampaikan soal adanya infrastruktur distribusi transmisi yang mengalami kendala. Entah gardunya atau jaringannya yang bermasalah karena adanya pohon tumbang. “Kita perlu mendapat informasi yang jujur dari PLN, apa memang betul setiap hari setiap minggu ada pemadaman karena adanya pohon tumbang, atau adanya gardu yang rusak. Apakah gardu itu semua dalam posisi sudah tua. Sehingga rusaknya giliran. Ini jadi koreksi

untuk PLN NTB,” ujarnya. Ia meminta PLN memperhatikan keluhan masyarakat. Ia mengimbau General Manajer PLN NTB untuk lebih banyak mengontrol infrastruktur distribusi/transmisi betul-betul dalam kondisi yang bagus. “Jangan setiap kali pemadaman alasannya itu ke itu. Padahal kapasitas pembangkitnya katanya besar. Ini yang harus dijelaskan ke publik agar PLN jujur menjelaskannya. Sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik,” imbuhnya. Ia juga meminta maintenance infrastruktur yang ada

ditingkatkan. Dari gardu induk, kabel, transmisi. Control harus dilakukan intensif untuk menghindari terjadinya gangguan yang dapat memicu pemadaman dan merugikan konsumen. Ia juga menyarankan agar PLN merencanakan RUPTL menuju listrik yang lebih bersih, memperbanyak pebangunan listrik dari energi baru dan terbarukan. Pada saatnya PLN harus siap mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sehingga saat industri dikembangkan, dalam rangka industrialisasi. Listrik telah tersedia untuk mendukung

penyediaan listrik bagi industri menjadi stabil 24 jam. Kontrol Komisi VII DPRRI untuk PLN Wilayah NTB, setiap dilakukan pertemuan dengan direksi PLN di Jakarta, dewan tetap menekankan agar listrik di NTB dioptimalkan. Tidak boleh PLN lalai yang menyebabkan masih terjadinya pemadaman. “Itu saya selalu sampaikan di Jakarta,” jelas Kurtubi. Demikian juga dalam agenda kunjungan ke PLN NTB. Kepada manajemen juga tetap diingatkan untuk tetap menjaga stabilitas distribusi daya ke pelanggan (bul)

(Suara NTB/bul)

Honda PCX 150 yang Memikat Hati Masyakarat Mataram (Suara NTB) Honda PCX 150 berhasil memikat hati masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian skutik premium produksi PT Astra Honda Motor (AHM) ini meraih gelar “Favorite Motorcycle by Survey” pada Gridoto Award 2018 yang dirilis di Jakarta, Rabu (10/10). Hasil survei ini menyatakan, skutik premium Honda PCX 150 ini menjadi salah satu sepeda motor yang dipercaya oleh masyarakat dalam hal kualitas produknya, serta digunakan sebagai kendaraan pilihan utama untuk mendukung gaya hidup kaum urban. GM Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin melalui keterangan resmi kepada Suara NTB mengungkapkan, PCX hadir di Indonesia pertama kali pada tahun 2010 dengan mesin 125 CC, diikuti generasi kedua berkapasitas mesin 150 CC pada tahun 2012. Awal 2018 ini, AHM memutuskan untuk merakit di dalam negeri menyusul permintaan yang terus meningkat. “Sejak diproduksi oleh anak bangsa, Honda PCX semakin diminati pecinta skutik berteknologi tinggi ini. Permintaannya terus meningkat hingga kami harus kerja keras untuk memenuhinya. Terima kasih atas kepercayaan konsumen terhadap skutik premium kami,” ungkapnya. Apresiasi masyarakat untuk Honda PCX itu melengkapi 10 penghargaan yang diperoleh AHM. Selain difavoritkan masyarakat, PCX juga meraih penghargaan Scooter Automatic 150 Cc terbaik. Honda Goldwing mendapatkan dua penghargaan, yaitu Big Bike terbaik dan The Most Viewed Video Motorcycle Category. Gridoto.com juga memberikan penghargaan lain terhadap produk sepeda motor Honda yaitu sepeda motor Dual Purpose 150 cc terbaik untuk Honda CRF150L, Scooter Automatic 110-150 cc Entry Level terbaik untuk Honda BeAT dan penghargaan Sport 250 Cc serta Best Acceleration Motorcycle untuk Honda CBR250RR. Penghargaan spesial diberikan untuk bebek Honda Revo X yang dinobatkan sebagai sepeda motor dengan konsumsi bahan bakar terbaik. Salah satu artikel yang membahas tentang Honda BeAT dinobatkan sebagai The Most Read Article Motorcycle Category. “Sederet penghargaan yang diterima AHM ini menjadi bukti, produk-produk yang dihadirkan Honda mampu menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia. Kami berharap awarding ini bisa menjadi panduan dan rujukan masyarakat untuk memilih produk dan teman aktivitas sehari-hari. Penghargaan ini kami persembahkan untuk konsumen setia Honda di manapun mereka berada,” demikian Muhibbuddin. Seluruh penghargaan kategori kendaraan roda dua dan roda empat telah melewati proses penjurian oleh tester berpengalaman. Jangka waktureview dilakukan selama satu tahun dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti desain, fitur, performa, kenyamanan, value for money, serta jumlah varian. Dalam hal survey, GridOto Award mengukur minat dan awareness masyarakat terhadap produk otomotif, khususnya mobil dan sepeda motor, pada periode 10-25 September 2018. Gridoto.com melakukan survei secara online sepanjang periode tersebut, dan berhasil menjaring 1.098 responden dari seluruh wilayah di Indonesia. Responden paling banyak berusia antara 26-35 tahun, diikuti usia responden 18-25 tahun. Sekitar 85 persen di antara responden berjenis kelamin pria dengan beragam kemampuan daya beli. (bul/Humas Astra NTB)

(Suara NTB/ist)

PCX - PCX sebagai produk Honda mendapat penghargaan Scooter Automatic 150 Cc terbaik. Honda Goldwing mendapatkan dua penghargaan, yaitu Big Bike terbaik dan The Most Viewed Video Motorcycle Category

Banyak Tertangkap di Tanjung Luar

Hiu Kejen Dilarang Diekspor Mataram (Suara NTB) Satu lagi jenis hiu yang dilarang diperjualbelikan ke luar negeri (di ekspor), Hiu Kejen. Hiu Kejen masih banyak tertangkap jaring nelayan di Pelabuhan Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur. Pelabuhan Tanjung Luar menjadi pelabuhan yang legendaris dan dikenal paling banyak mendaratkan hasil tangkapan jenis hiu. BPSPL (Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Denpasar rencananya akan melakukan sosialisasi kepada nelayan setempat agar hasil tangkapannya tak mubazir. “Hiu Kejen akan masuk dalam perlindungan terbatas dan tidak dapat diperdagangkan ke luar Indonesia,” kata L. Adrejatu, Tim Reaksi Cepat BPSPL Denpasar di Mataram. Kesepakatan internasional telah menetapkan jenis pari dan hiu yang dilarang ditangkap dan diperjualbelikan (dilindungi penuh), dan jenis yang dilarang dijual ke luar negeri. Jenisnya yang dilindungi penuh, hiu paus, hiu tutul, hiu bodoh, pari manta, pari gergaji, pari sentani/hiu sentani. Hiu masih menjadi komoditas ekspor. Meskipun, ekspor tak dilakukan langsung dari NTB. Melainkan diekspor oleh pengusaha-pengusaha pengepul di Surabaya. Dari hasil rekapitulasi BPSPL Denpasar, selama tahun 2018 ini, jumlah kiriman organ hiu dari NTB tercatat 24.450 Kg. terdiri dari sirip 9.566 Kg, kulit 8.334 Kg, tulang 5.750 Kg, ekor 600 Kg, dan dalam bentuk minyak 200 Kg. Tujuan negara ekspornya, Cina dan Hongkong. Biasanya digunakan untuk bahan baku

(Suara NTB/bul)

HIU KEJEN - Hiu Kejen diTanjung Luar, Lombok Timur. Hiu jenis ini akan masuk jenis yang diatur terbatas dilarang dijual ke luar negeri. kosmetik, maupun menu-menu khusus di restoran. Ekspor langsung dari NTB, tambah L. Adrejatun catatannya sangat kecil, kisaran 15 Kg. “Baik ekspor maupun kiriman ke luar daerah, paling banyak dari Tanjung Luar, dan Rumbuk, Lombok Timur. Disana ada nelayan khusus yang penangkap hiu,” jelas L. Adrejatun kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (12/10) kemarin. Pengiriman biasanya dalam

bentuk kering, dan basah. Dalam proses pengiriman organ hiu ini, biasanya pengepul menyampaikan laporan ke BPSPL Denpasar untuk diberi rekomendasi. Sebelum rekomendasi diterbitkan, pengecekan terlebih dahulu dilakukan untuk memastikan kemungkinan adanya organ-organ hiu dan parimanta yang dilarang ditangkap dan diperjualbelikan. “Kalau tidak ketemu jenis yang dilarang diperjualbelikan,

biasanya kita minta untuk diturunkan. Dan dimusnahkan. Kasian juga sih sebenarnya nelayan, sudah ditangkap dan mubazir. Karena itulah, biar tidak sia-sia hasil tangkapannya, kita akan berikan sosialisasi kepada kelompok-kelompok nelayan,” jelas L. Adrejatun. Melihat harga jualnya, untuk sirip hiu kering kisaran harga sebelumnya Rp3 juta/Kg. belakangan harganya turun menjadi Rp2 juta sampai Rp2,5 juta

perkilo. Tulang dijual Rp100 ribu/Kg sampai Rp120 ribu/Kg. Dan kulit dijual tak sampai Rp400 ribu/Kg. Hiu termasuk komoditas perikanan yang harganya menggiurkan. Akan tetapi pengawasan, penangkapan dan pengirimannya dilakukan ketat. Bukan tidak diperbolehkan sama sekali. Beberapa jenis hiu dan pari masih boleh ditangkap dan diperjualbelikan hanya di dalam negeri. (bul)

200 Nelayan di Mataram Diberi Paket Konkit Gratis Mataram (Suara NTB) Giliran nelayan di Kota Mataram diberi fasilitas konverter kit (konkit) gratis oleh Kementerian ESDM melalui PT. Pertamina (Persero). Sebelumnya, paket yang sama didistribusikan perdana kepada nelayan di Lombok Tengah sebanyak 500 paket. Untuk pendistribusian kedua kali di tahun 2018 ini, nelayan di Kota Mataram diberi 200 paket (kepada 200 nelayan) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pascagempa. Paket konkit diserahkan secara simbolis kepada penerimanya oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, bersama Staf Ahli Kementerian ESDM, Eddi Hariyadhi, Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. Kurtubi, serta GM MOR V PT. Pertamina diwakili Abdul Manan. “Dengan konverter kit berbahan bakar elpiji, nelayan bisa

menghemat biaya operasional penggunaan LPG sampai dengan sekitar 30% dengan asumsi tanpa ada subsidi. Bila dengan subsidi yang berlaku sekarang ini baik untuk bensin maupun elpiji, maka penghematan yang diperoleh bisa mencapai sekitar 50%. Dengan LPG juga memberikan energi bersih, mengurangi konsumsi BBM,” demikian Eddi Hariyadhi di lokasi penyerahan di Pantai Penghulu Agung, Ampenan Mataram, Jumat (12/10) kemarin. Pembagian paket perdana konverter kit BBM ke elpiji terdiri atas beberapa komponen, yaitu mesin penggerak, konverter kit, as panjang, balingbaling, 2 buah tabung elpiji 3 kg, as panjang dan baling-baling, serta aksesoris pendukung lainnya (reducer, regulator, mixer, dan lain-lainnya). Abdul Manan menyebut atas nama Pertamina mengapresiasi pemerintah/stakeholder dalam hal ini kementerian ESDM atas program konversi BBM ke elpiji bagi nelayan kecil di Kota Mataram, dan sebelumnya di Kabupaten Lombok Tengah. “Tentunya kami pihak Pertamina siap mendukung kelancaran program ini dengan menyiapkan kebutuhan isi ulang elpiji tabung 3 Kg. dengan harapan para nelayan dapat merasakan manfaat dari program konversi ini dan semakin sukses dan berkembang pemakaian elpiji untuk mesin perahu nelayan kedepannya,” demikian Manan. Bantuan konkit tak serta merta didistribusikan. Kriteria nelayan yang mendapatkan paket konverter kit BBM ke BBG sesuai Perpres No.126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil antara lain nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT), berbahan bakar bensin atau solar dan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP), memiliki kartu nelayan, belum menerima bantuan lain dan diusulkan oleh dinas teknis di kabupaten/kota. Pada tahun 2016 dan 2017 telah Kementerian ESDM melalui PT. Pertamina (Persero) telah membagikan 5.473 dan 17.081 unit paket konverter kit. Semen-

(Suara NTB/bul)

GRATIS - Penyerahan bantuan konkit gratis secara simbolis kepada nelayan di Kota Mataram kemarin. tara hingga Desember tahun ini, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 294 K/10/MEM/ 2018 akan dibagikan sejumlah 25.000 unit konverter kit untuk 55 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada Tahun 2017 yang lalu, 2.000 paket perdana telah dibagikan kepada nelayan Lombok Timur dan 165 paket perdana kepada nelayan Lombok Barat. Kemudian tahun 2018 ini, kegiatan pembagian paket perdana konverter kit untuk nelayan di wilayah NTB berlanjut, dimana wilayah sasarannya meliputi Kabupaten Lombok Tengah 500 paket (telah terdistribusi), Kota Mataram (200 paket), Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara akan dibagikan sebanyak total 1.921 unit. Pada akhirnya, dengan pembagian paket perdana konverter kit BBM ke LPG ini diharapkan manfaat penggunaan LPG khususnya untuk kapal nelayan kecil sebagai bahan bakar yang murah, nyaman, ramah lingkungan dan aman dapat terwujud dengan baik dan harapannya dapat membantu kesejahteraan nelayan kecil di lombok pascagempa. Secara khusus, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh turut memberikan apresiasi dan menyampaikan terimakasihnya. Harapannya agar seluruh nelayan di Kota Mataram sebanyak 1.200 nelayan diberi fasilitas ini. (bul/*)


SUARA PULAU LOMBOK 1234567890123456789012345678901212 Halaman 4

SUARA NTB Sabtu, 13 Oktober 2018

Tak Terdaftar di BKN

Banyak Tenaga Honor K2 Tidak Lulus Seleksi

MASALAH kekeringan dan krisis air bersih terjadi tiap tahun di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Wilayah Kecamatan Jerowaru, sepertinya menjadi langganan kekeringan, karena memang hanya mengandalkan air tadah hujan. Selain Jerowaru, wilayah kecamatan lainnya juga pada musim kemarau ini turut kena dampak. Mengatasi masalah itu, seperti disampaikan Wakil Bupati H. Rumaksi Sj, Pemkab Lotim mencoba untuk mencari jalan keluar. MenuH. Rumaksi Sj rutnya, perlu ada solusi permanen untuk segera mengatasi musibah tahunan tersebut. Saat ini, ujarnya, pemerintah daerah sedang melakukan feasibility study atau studi kelayakan tentang sumber-sumber mana mana yang akan dialirkan ke wilayah yang mengalami krisis air bersih. Pertama adalah air dari Bendungan Pandanduri. Diketahui, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah mulai akan tetapi belum maksimal. Sumber lainnya pernah disebut Bupati Lotim., H. M. Sukiman Azmy akan mengalirkan kembali mata air dari Trengwilis. Diketahui dulu, sudah terpasang pipa air bersih ke selatan. Pipa pipa tersebut yang diduga saat ini dikuasai orang lain akan diambil kembali untuk dimanfaatkan untuk memanfaatkan air ke wilayah selatan. “Pipa itu kita akan ambil alih supaya betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bagian Selatan,” terangnya. Pengananan krisis air bersih ini disebut merupakan skala prioritas yang akan ditangani Pemkab Lotim di bawah pimpinan H. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi. Untuk sementara wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih ini diantarkan air bersih menggunakan mobil-mobil tangki milik pemerintah daerah. Disebut sebanyak 150 tangki masingmasing 5.000 liter ini bergerak mengangkut air dan membagibaginya secara gratis warga yang terpapar krisis air bersih. Pendistribusian air ke para warga yang terbilang kena musibah kekeringan ini terus akan dilakukan pemerintah daerah sampai air yang diwilayah-wilayah kekeringan tersebut stabil. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Formasi CPNS untuk tenaga honorer Kategori 2 (K2) awalnya menjadi angin segar bagi para pelamar pada kelompok tersebut. Alih-alih bisa mengikuti tes CPNS, banyak dari mereka yang tidak lulus seleksi dan verifikasi administrasi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. M. Najib, MPd., mengakui, hingga verifikasi sampai Kamis (11/ 10) lalu, jumlah pelamar CPNS dari peserta tenaga honor K2 yang lulus sebanyak 10 orang. Angka itu sama dengan jumlah kuota yang disiapkan yakni 10 kursi. Tenaga honorer K2 yang terganjal syarat administrasi lebih disebabkan belum terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara BKN). Persoalan yang ada di K2 di KLU, banyak dari mereka tidak masuk dalam database BKN sehingga secara otomatis mereka terpental dari daftar pelamar yang boleh mengikuti tes CPNS. “Pasti tidak bisa masuk (lulus seleksi) dia, sekalipun sudah merasa terdaftar di K2 dan sudah S1,” katanya. Najib mencatat, hingga pe-

Komisi II Bakal Panggil Dinas Dikbud Lotim Selong (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengambil sikap terkait polemik pengadaan buku muatan lokal (mulok) yang dihajatkan bagi satuan pendidikan tingkat SD/ MI dan SMP/MTs di Lotim. Dalam menyikapi persoalan ini, Komisi II akan memanggil Dinas Dikbud Lotim untuk meminta keterangan dan klarifikasi. Wakil Ketua Komisi II Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, Murnan Jumat (12/10) mengatakan, buku yang sudah menyebar hampir ke semua satuan pendidikan khususnya SD dan SMP di Kabupaten Lotim itu. Komisi II meminta supaya buku tersebut ditarik secara total, jangan sampai ada yang jatuh ke tangan peserta didik. Pasalnya, buku pembelajaran harus benar-benar dapat mendidik dan membentuk karakter anak. Meski pantun dan jampi-jampi Sasak yang tertuang dalam buku itu merupakan bentuk aslinya. Namun tidak semestinya dijadikan bahan referensi guru, apalagi akan menjadi koleksi perpustakaan yang menjadi pusat pembelajaran siswa. “Buku itu memang harus dilakukan verifikasi ulang. Untuk yang sudah beredar harus ditarik total dari satuan pendidikan,” ujarnya. Murnan menilai masih banyak pantun dan jampi-jampi Sasak yang lebih positif dan memiliki nuansa lebih mendidik untuk dijadikan referensi guru maupun siswa dalam pembentukan karakter mereka. Sementara dalam buku yang beredar itu, dinilai sangat tidak layak disebarluaskan di tingkat satuan pendidikan lantaran dapat merusak moral dan karakter siswa. “Hajatan dari buku yaitu untuk memberikan pencerahan, karakter terhadap siswa. Bukan merusak moral siswa,” kritiknya. Maka dari itu, dari penolakan peredaran buku itu di lapangan. Sudah sepatutnya dilakukan perbaikan dengan terlebih dahulu dilakukan seminar dan melibatkan pihak-pihak terkait untuk kemudian apakah layak dijadikan sebagai bahan referensi di tingkat satuan pendidikan. Terkait persoalan inipun, Komisi II akan melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak Dinas Dikbud dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga persoalan ini dapat tuntas secara baik-baik. (yon)

Dispar NTB Akui Baru Sentuh Sembalun Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, mengakui selama ini pemerintah provinsi baru bisa menyentuh Sembalun di Lombok Timur (Lotim) untuk pembangunan sejumlah fasilitas wisata. Sementara wilayah Lotim bagian selatan belum disentuh. Sedangkan untuk Sembalun yang merupakan kawasan Gunung Rinjani masuk menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). “Selatan Lotim ini kan belum KSPN, sehingga intervensi pusat ke Sembalun,” ungkapnya dalam dialog bersama Pemkab Lotim yang dipimpin Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy di Selong, Jumat (12/10). Pihaknya berharap Sembalun bisa menjadi pintu masuk. KSPN ini ditetapkan oleh pusat dan menjadi payung hukumnya. Khusus tata ruang memang perlu ditekankan betul, karena Sembalun juga luas. Jika tidak disiplin dalam tata ruang maka tinggal menunggu waktu. Kesan Sembalun sebagai daerah agro wisata, kesan menjadi pintu masuk Rinjani ini akan menjadi masalah ke depan jika tidak memperhatikan tata ruang. Tata ruang ini harus diketatkan dan dikonsistensikan. Selanjutnya dikatakan, selama ini Lotim masih belum banyak investasi bidang pariwisata. Salah satu kelemahannya adalah dalam upaya meyakinkan investasi. Menjawab persoalan itu, Faozal mengatakan dalam waktu dekat akan membuat business gathering dengan menghadirkan pelakupelaku dan pebisnis bidang pariwisata. Akan coba disusun kembali map turism di Lotim. Untuk itu perlu segera akan dilakukan Focus Group Discussion yang akan melibatkan semua komunitas wisata. Termasuk komunitas desa wisata dan komunitas lainnya. Pihaknya akan mencoba menyusun paket kunjungan wisata ke Lotim. Selama ini paket kunjungan, kecuali Sembalun Lotim masih ditinggalkan, karena sejumlah masalah. Ketua PHRI Lotim, Saprudin sebelumnya mengutarakan pembangunan Sembalun ini dalam tiga tahun terakhir ini sangat pesat. Hanya saja masalah tata ruang katanya perlu diperhatikan. “Sembalun sangat pesat perkembangannya. Akan tetapi, miris kita lihat, karena banyak bangunan yang terbangun dengan tak jelas,” ungkapnya. Saprudin yang juga anggota DPRD Lotim ini, khawatir Sembalun seperti Senggigi, menjadi destinasi wisata yang tak menarik. Terlihat seperti pembangun rest area di kawasan Lapangan Sembalun tersebut dianggap akan jadi sumpek, jika disesaki dengan bangunan. (rus)

kan ini, pendaftar tes CPNS K2 di Lombok Utara yang lolos verifikasi hanya sebanyak 10 orang. Sementara, jumlah pelamar TH K2 yang usia di bawah 35 tahun sekitar 70 orang. Namun, meskipun usia peserta K2 layak menurut ketentuan usia, mereka tetap tidak bisa mengikuti tes CPNS, karena pertimbangan tidak terdaftar dalam database BKN. Najib mengakui, jumlah peserta yang lulus seleksi menurut data di BKN itu diketahui setelah pihaknya melakukan konsultasi. “Itu yang dikatakan BKN saat kunjungan kami ke Jakarta belum lama ini,” imbuhnya. BKD PSDM KLU secara kelembagaan tak menyangkal, ketiadaan nama tenaga honor K2 di database BKN dikeluhkan. Pasalnya, mereka yang belum terdaftar tidak hanya ditolak bisa mengikuti CPNS tetapi sejak pendaftaran nama mereka

sudah ditolak oleh sistem. “Oleh BKN dan Kemenpan RB, kami diminta untuk mengecek kembali permasalahan tersebut. Sebab setelah diperiksa ternyata hanya ada 10 K2 yang berhasil lolos pendaftaran dan verifikasi. Yang 10 orang ini sudah terdaftar di BKN,” paparnya. Terbatasnya nama K2 di BKN tambahnya tidak hanya merugikan pelamar CPNS kategori tersebut, tetapi juga daerah. Sebab tidak ada jaminan 10 orang yang nantinya mengikut tes itu akan mengklaim 10 kursi yang disediakan. Jika ternyata jumlah pelamar K2 yang lulus tidak sampai 10 orang, maka kesempatan untuk menambah tenaga guru hilang begitu saja. “Memang pelamar sama dengan kuota yakni 10 orang, tapi tak menjamin mereka lulus tes. Mereka tetap ditentukan oleh passing grade,” sebut mantan Kabag Keuangan Setwan KLU ini. (ari)

Sebagian Besar Bangunan di KLU Langgar Tata Ruang

Pengerukan Kolam Labuh Labuhan Haji Dilanjutkan

Buku Mulok Berbau Pornografi

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/rus)

Tangani Krisis Air Bersih

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tanjung (Suara NTB) meter dari sungai besar dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kecuali bangunan pemer- 10 meter dari sungai kecil. 1234567890123456789012345678901212 intah, sebagian besar ban- Pemanfaatan sungai di te1234567890123456789012345678901212 gunan di sepanjang jalan di ngah perkampungan dapat 1234567890123456789012345678901212 Kabupaten Lombok Utara dilakukan dengan terlebih 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (KLU) dapat dikatakan me- dahulu dibuatkan jalan ins1234567890123456789012345678901212 langgar tata ruang. Mengacu peksi selebar 10 meter. 1234567890123456789012345678901212 Perda No. 9 tahun 2011 tenMenanggapi Perda dan 1234567890123456789012345678901212 tang RTRW, sebagian besar keluarnya SE tersebut, Ke1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bangunan yang masih ber- pala Dinas PUPR Lombok 1234567890123456789012345678901212 diri berada di area yang de- Utara, H. M. Zaldy Rahadi1234567890123456789012345678901212 kat dengan sempadan jalan. an, ST. MT., mengakui 1234567890123456789012345678901212 Atas kondisi itu, Pemda Pemda KLU perlu sosial1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Lombok Utara mengeluar- isasi lebih sering untuk 1234567890123456789012345678901212 kan Surat Edaran (SE) No. memberikan pemahaman 1234567890123456789012345678901212 188.64/454/DPUPR/2018 kepada masyarakat. Tidak 1234567890123456789012345678901212 tentang pemanfaatan dan hanya menyangkut isi Per1234567890123456789012345678901212 pengendalian tata ruang di da dan SE, melainkan pent1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 KLU, tanggal 13 September ingnya Izin Mendirikan 1234567890123456789012345678901212 2018. SE itu mengatur 3 Bangunan (IMB). 1234567890123456789012345678901212 poin, yakni ketentuan semIa menjelaskan, minat 1234567890123456789012345678901212 padan jalan sesuai Perda 9/ mengurus IMB di kalangan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 2011 yakni garis sempadan warga sangat rendah. Dom1234567890123456789012345678901212 jalan nasional (Senggigi - Pe- inan warga hanya mengurus 1234567890123456789012345678901212 menang - Bayan) berjarak 22 IMB saat berurusan dengan 1234567890123456789012345678901212 meter dari as jalan, dan garis pihak bank. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sempadan pagar di sisi jalan Zaldy menilai IMB ba1234567890123456789012345678901212 nasional adalah 11 meter. ngunan rumah yang identik de1234567890123456789012345678901212 Garis sempadan jalan dan ngan IMB tempat usaha mem1234567890123456789012345678901212 sempadan pagar sebesar jar- buat masyarakat enggan. Aki1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ak tersebut berlaku juga untuk batnya, masyarakat dalam 1234567890123456789012345678901212 ruas jalan provinsi (Pusuk - pe- membangun tidak memperha1234567890123456789012345678901212 rempatan Pemenang). Sedang- tikan kesesuaian tata ruang. 1234567890123456789012345678901212 kan untuk jalan kabupaten, Ia menambahkan, Pemda 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 garis sempadan jalan diatur Lombok Utara juga perlu 1234567890123456789012345678901212 18,5 meter dari As jalan dan memberi contoh penindakan 1234567890123456789012345678901212 jarak 9,25 meter untuk garis terhadap bangunan yang me1234567890123456789012345678901212 sempadan pagar dari as jalan. langgar Perda Tata Ruang. 1234567890123456789012345678901212 Tidak hanya itu, SE juga Misalnya, bangunan tempat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mengingatkan masyarakat usaha yang tidak sesuai 1234567890123456789012345678901212 terkait pemanfaatan ruang dirobohkan oleh pemerintah 1234567890123456789012345678901212 sekitar sungai pada jarak 50 setelah melalui prosedur. (ari) 1234567890123456789012345678901212

Selong (Suara NTB) Pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji tahun ini akan dilanjutkan. Kejelasan kelanjutan pengerukan kolam labuh Pelabuhan Haji ini dibuktikan dengan kembali didatangkannya kapal berukuran besar yang saat ini sudah bersandar di Pantai Labuhan Haji. Untuk mengantisipasi kegagalan kembali pada proyek senilai sekitar Rp40 miliar dari APBD murni 2018 ini, Komisi IV DPRD Lotim meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan izin dan segala persyaratan yang ada. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/10), Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menyampaikan, dalam pengerukan tersebut memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti izin pengerukan, pembuangan limbahnya, izin lingkungan dan beberapa persyaratan lainnya. Pasalnya, batalnya beberapa kali pengerukan dikarenakan belum diurusnya berbagai izin untuk dilakukan pengerukan kolam labuh tersebut. Komisi IV sudah memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengerukan kolam labuh Labuhan Haji terkait izin-izin dan segala persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu. Ia juga mengingatkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memperhatikan izin-izin dari setiap proyek yang masuk sebelum dilakukan proses tender. “Izin pengerukan dan segala persyaratan ini seharusnya menjadi bagian terpenting yang harus diperhatikan. Jangan asal tender,” ujarnya. Kendati pengerukan kolam Labuh Labuhan Haji sudah masuk proses tender serta kapal keruk sudah didatang-

(Suara NTB/yon)

SANDAR - Kapal keruk Kolam Labuh Labuhan Haji yang saat ini sudah bersandar di Pelabuhan Labuhan Haji, Lotim. kan. Politisi partai Golkar ini mengungkapkan belum tentu pengerukan dapat dilakukan tergantung dari kepala daerah saat ini. Terlebih dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi, tidak tertuang masalah pengerukan kolam Labuan Pelabuhan Labuhan Haji. Apalagi izin-izin itu harus ditandatangani oleh bupati selaku kepala daerah. Komisi IV berpandangan supaya

pemanfaatan dermaga Labuhan Haji harus jelas pascadilakukan pengerukan. Jangan sampai tidak ada pemanfaatan yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat setelah dilakukan pengerukan dengan anggaran yang cukup besar. “Jadi harus dipikirkan pemanfaatannya,” jelasnya. Ditambahkannya, apabila waktu proses pengerukan sebelum masuk pada APBD murni tahun 2019 tersisa waktu sekitar 70 hari. Waktu yang di-

nilai begitu singkat ini dikhawatirkan tidak dapatnya terealisasinya proses pengerukan di samping kemungkinan proses pengurusan izin-izin dalam pengerukan itu dikantongi. Hasan Rahman juga meminta kepada ULP supaya tidak asal melakukan proses tender sebelum melihat izin-izin dalam setiap proyek yang masuk. “Mestinya izin-izin dan segala persyaratan yang harus didahulukan diselesaikan sebelum dilakukan proses tender,”tegasnya. (yon)

Bicara Pembangunan Pariwisata

Bupati Sukiman: Semua Ada di Lotim “Desember 2019, semua jalan hotmiks,” sebutnya.

Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menegaskan dalam bidang pariwisata, Lotim merupakan daerah yang paling lengkap. Menurut Bupati Lotim ini, semua ragam dan bentuk destinasi wisata ada di Kabupaten Lotim. DEMIKIAN diutarakan Bupati Sukiman dalam pertemuan sinkronisasi program kepariwisataan NTB di di Pendopo II, Jumat (12/10). Bupati mengaku, Lotim memiliki gunung, Lembah pantai dan beragam jenis hasil karya. “Pingin lihat gunung, ada Rinjani,dan tidak ada penampakan lebih indah selain dari Sembalun. Seperti berada di Jepang dengan Gunung Fujiyama. Saat berfoto di Sembalun, orang tanya kapan ke Jepang,” ucap bupati. Lotim punya pantai. Semua yang bagus bagus ada di Lotim. Lotim juga memiliki banyak gilli-gili yang indah, seperti Gili Kondo, Gili Petagan, Gili Sunut dan pulaupulau kecil lainnya. Sumber Daya Manusia Lotim juga sangat luar biasa. Dari dulu pemimpin NTB banyak dari Lotim. Akan tetapi, sambungnya orang nomor satu di Lotim ini mempertanyakan mengapa para pejabat provinsi yang ada di Lotim ini, seperti tidak punya kepedulian bangun Lotim. “Mentang mentang jadi pejabat di provinsi disebut Lotim seolah-olah masa lalu. Para pejabat provinsi yang be-

(Suara NTB/rus)

SAMPAIKAN - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menyampaikan pandangannya mengenai upaya pembangunan pariwisata Lotim bersama pelaku pariwisata, Jumat (12/10). rasal dari Lotim, mohon pedulilah dengan Lotim,” pintanya. Kelengkapan objek wisata yang dimiliki Lotim ini tidak berbanding lurus dengan kemajuan pembangunan bidang pariwisata. Utamanya dalam bidang pariwisata sebutnya diperlukan untuk meningkatkan koordinasi.Dalam koordinasi tidak bisa menang sendiri, karena inti dari koordinasi adalah saling bergandeng tangan. Kesempatan bertemu dengan para pelaku wisata se NTB yang hadir di kesempatan itu dimanfaatkan bupati untuk mengungkap semua persoalan mengenai pariwisata. Pertama mengenai Sembalun yang disebut sudah menjadi ikon dunia. Hanya saja masih perlu banyak sentuhan. Kondisi saat ini Sembalun sudah banyak dikuasai orang. Pemilik lahan justru banyak dari luar daerah. “Pemiliknya ada bernama mister bla-bla,” ungkapnya. Sembalun dengan view Gunung Rinjani. Hanya saja

untuk trekking ke Rinjani ini ke depan diinginkan Bupati Sukiman setiap tamu yang mendaki harus menyesuaikan pakaiannya dengan adat setempat. Tidak diinginkan pakaian wisatawan yang terlihat bikini keluar masuk Rinjani. Beberapa daerah, sebut Sukiman, seperti di Imogiri, siapapun masuk ke salah satu objek wisata harus menggunakan pakaian adat. Wisatawan diminta untuk berhenti menggunakan pakaian yang kurang sesuai dengan adat budaya. Sementara itu, untuk wilayah Lotim bagian selatan yang terkenal dengan pantainya mulai tahun 2019 mendatang akan fokus dibangunkan infrastruktur. Semua jalan katanya harus hotmiks. Tidak boleh ada jalan di selatan yang menuju objek wisata tidak hotmiks, mulai Pantai Telone, Sunut, Pink, Seriwe, Kaliantan, Ekas dan tempat-tempat indah lainnya akan tuntas pembangunan infrastrukturnya dalam 1 tahun.

Tidak Mau Seperti Senggigi Konsep pembangunan infrastruktur jalan di Selatan ini akan memperhatikan tata ruang. Laut, pantai, jalan baru kemudian boleh bangun hotel. Pembangunan pariwsata Lotim tidak diinginkan Bupati Sukiman seperti Senggigi Lombok Barat. Pantai tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Inginnya bisa seperti Kuta Lombok Tengah, pantai bisa dengan bebas diakses oleh masyarakat umum. Tidak ada privatisasi pantai. Pembangunan pariwisata sambungnya bisa terwujud dengan tiga kunci utama. Air mengalir sepanjang hari, listrik menyala sepanjang tahun dan infrastruktur jalan mulus. Ketiga tiga hal ini terpenuhi, diyakini akan banyak investasi bidang pariwisata yang masuk di Lotim. Pariwisata dalam pandangan Bupati Sukiman ini merupakan masa depan bagi Lotim. Masa depan Lotim ini katanya bukan pada pertanian atau sektor lain. Tapi pada bidang jasa pariwisata.Sehingga diperintahkan semua yang terkait dengan bidang pariwisata ini segera bergerak menyusun konsep pembangunan pariwisata ke depan. Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal menjelaskan sengaja datang ke Lotim bersama dengan para pelaku wisata Lotim bertemu dan berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Lotim soal pariwisata. Bersama para pelaku wisata, sambungnya turut coba diyakinkan bahwa Lotim

juga sudah memiliki desain yang bisa dikoneksikan dengan program kepariwisataan yang ada di provinsi NTB. Pertama, sambungnya mengenai pengembangan destinasi. Destinasi merupakan jualan untuk para pelaku wisata ke para wisatawan. Di antaranya, pembangunan jalan ke objekobjek wisata. Di mana, sejauh ini persoalan inftrastruktur jalan selalu menjadi penyakit. Termasuk bicara soal keamanan yang kerap menjadi keluhan para pelaku wisata. Lebih khusus mengenai Sembalun, pembangunannya saat ini seperti tak terkontrol. Bicara soal tata ruang ini harus diketatkan. Selanjutnya juga mengenai kesinambungan dengan para pelaku wisata. Banyak asosiasi belum dimiliki Lotim. Ke depan ini akan dibangun, sehingga ada jembatan antara pemerintah dengan industri. Sementara itu, Ketua Asosiasi Tiket Indonesia (ASTINDO), Awanadhi Aswinabawa menyampaikan sejauh ini grup perjalanan susah untuk ke Lotim. Salah satu kendalanya, seperti saat berada di Pantai Pink, kena pungutan. Hal ini dinilai kurang bagus untuk pariwisata. Pihaknya juga mengkritik, pembangunan objek wisata selama ini setelah rampung, namun gamang dalam mengelola. Hal inilah, katanya, yang bisa menyebabkan tidak meningkatnya pembangunan pariwisata atau bahkan terjadi stagnan. Selanjutnya, secara prinsip dalam pembangunan pariwisata dari kalangan industri siap untuk mendukung Lotim. (rus)


SUARA NTB Sabtu, 13 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Alami Penyakit Komplikasi

Keluarga Balita Miskin Asal Buwun Mas Tak Mampu Bayar Biaya Berobat Raut wajah M. Sukriawan terlihat sedih. Pria asal Dusun Eyat Bau Desa Buwun Mas Kecamatan sekotong ini tampak lelah mengurus perawatan balita bernama Muhammad Rio Agustino (2 bulan). Muhammad Rio Agustino, divonis mengalami penyakit komplikasi jantung dan pneumonia. PRIA yang berprofesi sebagai buruh ini pontang panting mencari pinjaman untuk memenuhi biaya selama menunggu anaknya yang dirawat di Rumah Sakit Tripat Gerung yang sudah memasuki hari ke 14. Belum lagi ia terbebani dengan biaya berobat yang harus dibayar Rp12 juta di RSUD Tripat. Untungnya ia memperoleh dana bansos dari Pemda sebesar Rp 5 juta untuk membayar sebagian biaya berobat balitanya yang baru berusia dua bulan lebih. Ditemui di ruang ICU RSUD Tripat pagi kemarin, ia bersama istri dan ibunya tengah menunggu di luar ruangan ICU tempat di mana balitanya dirawat. Ia menuturkan, balitanya

lahir tanggal 4 Agustus sehari sebelum gempa melanda Lombok. Ketika dilahirkan, anaknya dalam kondisi prematur dengan usia 7 bulan di kandungan. Hampir dua pekan lalu, anaknya tiba-tiba mengalami kejang. Ia pun membawa balitanya ke Puskesmas Sekotong. Hanya beberapa jam dirawat di puskesmas dirujuk ke Rumah Sakit Tripat Gerung. Di rumah sakit, balitanya langsung masuk ke IGD lalu dibawa ke ruang perawatan Irna Anak. Setelah diperiksa pihak medis memberitahukan jika balitanya sakit pneumonia dan jantung. Sehingga selang dua jam masuk ke Ruang Perawatan Irna Anak, kondisinya balitanya memburuk, sehing-

ga pihak medis pun membawa balitanya ke ICU. “ Kata dokter setelah diperiksa anak saya sakit pada jantung dan sesak (pneumonia),”jelasnya. Bahkan ketika ditangani balitanya napasnya sempat hilang, sehingga diberikan alat bantu. Balitanya sudah hampir dua pekan berada di rumah sakit, saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan kemungkinan dibawa kembali ke ruang perawatan. Namun, saat ini kebingungan bagaimana menanggulangi pembayaran biaya perawatan balitanya. Ia mengaku empat hari setelah dirawat di rumah sakit, pihak keluarga mengurus bansos ke Pemda dan ia pun dibantu Rp 5 juta untuk biaya pengobatan. Namun ada sisa sekitar 6-7 juta dari biaya yang diberitahukan pihak rumah sakit Rp 13 juta. Pihak keluarga juga telah menguruskan BPJS, namun belum aktif, sebab baru dibuat empat hari lalu. Ia berharap tak dibebani biaya dan bisa ditanggung oleh BPJS. Sebab ia sendiri hanya se-

bagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 70 ribu per hari. Itupun ia menjadi buruh di Bali, belum dipotong biaya makan dan kos-kosan. Per bulan ya hanya bisa membawa pulang uang Rp 1,5 juta. Ia sendiri tak lulus SMA, sebab baru kelas dua ia berhenti sekolah lantaran terkendala biaya. “Untuk makan sehari-hari selama menunggu anak saya saja, saya pinjam dulu ditetangga. Belum lagi Bapak saya mengalami sakit, pernah dioperasi sekali,” akunya. Sementara itu Dirut RSUD Tripat Gerung drg. Arbain Ishak mengatakan, pihak rumah sakit tak akan membebankan biaya berobat kepada pihak keluarga kalau sudah ada BPJS. Meski belum aktif sebab menunggu 14 hari, menurutnya tidak masalah sebab pihak rumah sakit akan menunggu pembayaran dari BPJS. “Kami tidak akan pungut biaya berobat,”jelas Arbain. Kalaupun nanti belum ada kartu Jamkesmas, pihaknya akan meminta agar keluarga menguruskan. (her)

(Suara NTB/her)

RAWAT - Kondisi balita Muhammad Rio Agustino asal Buwun Mas yang masih dirawat di Rumah Sakit Gerung. Keluarga mengaku tak mampu membayar biaya berobat di rumah sakit.

Anggaran Dipangkas

Tak Memberatkan Pengusaha DINAS Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) menanggapi keluhan sejumlah pengusaha hotel dan hiburan terkait tingginya tarif izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB) sebesar 25 persen. Pihak DPMPTSP menilai besaran tarif yang ditarik Pemda tersebut tak memberatkan para pengusaha, sebab nilainya tidak terlalu besar. Pasalnya selama setahun lebih tarif ini diberlakukan tidak ada (Suara NTB/dok) keluhkan dari para pengusaha H. Dulahir ke dinas terkait. Selain itu, dengan tarif ini penjualan minuman beralkohol bisa dikontrol Pemda, sehingga tidak jor-joran di bawah. “Setelah kami melakukan peninjauan lapangan tidak ada pengusaha yang keberatan, mereka terima saat membayar pajak,” kata Kepala DPMPTSP Lobar H. Dulahir kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (12/10). Dijelaskan tarif ITPMB ini sudah berlaku sejak setahun. Dijelaskan hasil peninjauan lapangan tidak ada pengusaha yang keberatan atas tarif ini, bahkan ketika pembayaran tidak ada protes. Di awal-awal pemberlakuan tarif ini, jelasnya, ada yang keberatan. Namun setelah dilakukan pendekatan dan penjelasan kepada para pengusaha, akhirnya mereka bisa menerima. Sebab, katanya, tarif ini memang murah, tarifnya hanya dipungut Rp 30 juta untuk restoran, hotel Rp 50 juta sedangkan hiburan Rp 75 juta. Itupun jelasnya hanya ditarik 3 tahun sekali, sesuai masa berlaku izin tersebut. “Itu sangat murah sekali,” jelasnya. Lebih jauh kata Dulahir selama ini pembayaran pajak lancarlancar saja. Sebab tidak ada keberatan. Sejauh ini Terdapat 120 izin ITPMB yang sudah terbitkan ITPMB baik restoran, hotel dan hiburan. Tahun depan ada 9 yang mati, pihaknya akan memberikan toleransi bagi pengusaha yang memperpanjang izin selama satu bulan. Ia menambahkan hasil survei lapangan yang dilakukan pihaknya terdapat 25 potensi ITMB yang akan dibuka tahun depan. ITPMB ini berasal dari usaha hotel, restoran dan hiburan yang rencananya dibuka tahun depan. Terkait pengawasan dan pengendalian ITPMB sendiri pihaknya rutin turun, setiap bulan timnya turun bergantian ke kecamatan yang memiliki potensi ITPMB. Hasilnya, ditemukan beberapa lokasi yang tak berizin, sehingga sudah ditindak tegas berupa penertiban bahkan ada beberapa pengusaha yang sudah masuk ke pengadilan dan putusan inkracht. Pihaknya koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan lokasi usaha ilegal. (her)

ADD-DD Sejumlah Desa Dilaporkan ke APH

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Inspektorat Lombok Barat (Lobar) menerima aduan atau laporan terkait sejumlah desa yang dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) baik ke kepolisian dan kejaksaan terkait dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) serta alokasi dana desa (ADD). Pihak polres telah melakukan audit terkait pengelolaan dana di desa yang dilaporkan tersebut. Hasil audit itu telah diserahkan kepada pihak berwajib di mana

H. R. Agus Hidayat kasus tersebut dilaporkan. Inspektur pada Inspektorat Lobar H. R. Agus Hidayat mengatakan, terkait kasus ADD dan DD Desa Kuripan Induk yang dilaporkan ke polres ia mengaku belum mendapat laporan dari bawahan. Yang jelas, katanya, pasti jika ada aduan ini masuk ke APH, maka pasti diberitahukan ke Inspektorat. Sebab mengacu SE antara Mendagri, BPKP, dan Kementerian Desa bahwa setiap ada pengaduan pasti ada koordinasi dengan Inspektorat. Sebab pihaknya akan melakukan audit terhadap pengelolaan dana yang diadukan tersebut, lalu hasil audit diserahkan ke pihak berwajib yang menangani kasus tersebut. “Ada beberapa persoalan ADD dan DD yang dilaporkan ke aparat, ada ke kepolisian dan kejaksaan,”kata Inspektur. Dijelaskan, sejauh ini ada beberapa pengaduan yang diterima terkait laporan ADD dan DD. Aduan ini, jelasnya, sejenis ketidaktransparanan, tidak sesuai nilai. Kasus ini, jelasnya, diadukan ke kepolisian dan kejaksaan serta ke Inspektorat. Aduan yang masuk ke Inspektorat ditangani langsung oleh pihaknya. Ditanya terkait jumlah kasus yang diadukan, ia mengaku tak tahu persis, namun ada sejumlah kasus diadukan baik ke Inspektorat maupun APH. Terkait berlanjut atau tidak penanganan kasus ini diserahkan sepenuhnya ke APH, sebab pihaknya tidak bisa mengintervensi. Sebab ada sudut pandang dan pertimbangan dari masing-masing aparat penegak hukum tersebut. Pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi, baik dengan kepolisian, BPK dan BPKP bahkan pihak DPR RI. Sehingga katanya, terkait jumlah kasus ADD dan DD terbilang kecil di Lobar dibanding daerah lain. Menyoal 12 desa sebagai pilot projects audit BPK, sejauh ini katanya tengah berlangsung. Pihaknya belum bisa mengungkap sejauh mana progresnya sebab masih berlangsung.(her)

Pemda Akui Tak Maksimal Tangani Bencana Giri Menang (Suara NTB) Dampak berkurangnya pendapatan daerah disebabkan pendapatan asli daerah yang hilang dampak gempa berimbas sangat fatal terhadap belanja daerah untuk pelaksanan program kegiatan baik di APBD perubahan tahun 2018 dan APBD murni 2019. Dampak dari itu, banyak anggaran belanja yang dipangkas, sehingga program pun banyak dibatalkan. Akibatnya, Pemda pun tak maksimal melaksanakan program kerja yang telah direncanakan baik di RPJMD. Termasuk program penanganan dampak bencana gempa yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur di daerah setempat. Sekda Lobar H. Moh. Taufiq yang dikonfirmasi, Jumat (12/ 10) mengatakan, dengan kondisi defisit keuangan daerah akibat gempa menyebabkan banyak anggaran belanja banyak yang terkoreksi atau dikurangi. “Sehingga kita tidak terlalu maksimal melaksanakan program, karena banyak penguran-

gan belanja,” jelas sekda. Anggaran APBD perubahan ini, jelasnya, diarahkan juga ke penanganan bencana meski diakui kurang maksimal akibat pendapatan yang berkurang. Total APBD perubahan Rp 1,6 triliun, namun anggaran ini menunggu hasil evaluasi dari pemprov. Sebab ada dari

pendapatan-pendapatan yang dimasukkan informasinya ada terkoreksi seperti dana bagi hasil cukai tembakau. “Kemungkinan pendapatan yang kita masukkan akan terkoreksi seperti pajak rokok akan berkurang,” jelasnya. Akibat pengurangan ini tentunya akan berdampak

terhadap program yang dilaksanakan Pemda. Pihaknya juga memasukkan pengurangan pendapatan sebesar Rp 67 miliar dalam APBD-P, sehingga dampaknya beberapa program yang telah direncanakan terpaksa dibatalkan. Sebelumnya kalangan DPRD Lobar meminta agar Pemda mengarahkan anggaran untuk penanganan Bencana. Bahkan pihak DPRD menyisir total anggaran yang bisa diarahkan untuk penanganan bencana mencapai Rp 15-20 miliar. Dana ini, jelasnya, bisa diarahkan membangun kerusakan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat seperti irigasi, akses jalan usaha tani yang dinilai

(Suara NTB/her)

H. Moh. Taufiq langsung berdampak masyarakat. (her)

ke

Disokong AIIB Akhir Oktober, Pedagang ITDC Mengaku Sudah Asongan Tempati Lapak Baru Tak Kesulitan Dana

Praya (Suara NTB) Sebanyak 350 pedagang asongan yang selama ini berjualan di sepanjang kawasan Pantai Kuta Lombok Tengah (Loteng) segera dipindahkan ke lapak yang baru akhir Bulan Oktober mendatang. Pembangunan lapak bagi pedagang asongan di kawasan The Mandalika sudah masuk tahap akhir dan rencananya akan diresmikan awal bulan November mendatang. “Fasilitas UKM Mandalika ini nanti akan diresmikan bersaman dengan event TNI Marathon The Mandalika, tanggal 4 November mendatang,” ungkap Deputi Project Director The Mandalika, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Jumat (12/10). Namun sebelum itu, akhir bulan Oktober para pedagang asongan sudah harus mengisi lapak yang ada, sehingga pada saat diresmikan semua lapak yang ada sudah terisi para pedagang asongan. Diakuinya, jika dibandingkan antara jumlah pedagang asongan dengan fasilitas UKM yang tersedia memang tidak sebanding, karena jumlah pedagang asongan jauh lebih banyak dari lapak yang tersedia, sehingga tidak semua pedagang asongan bakal kebagian lapak. “Dari hasil pendataan yang ada, jumlah pedagangan ason-

(Suara NTB/kir)

PEDAGANG - Pedagang asongan Pantai Kuta tengah menjajakan dagangan di kawasan Pantai Kuta. Akhir bulan ini, para pedagang asongan yang ada akan dipindah ke fasilitas UKM Mandalika. gan dikawasan Mandalika sekitar 500 orang. Sementara lapak yang tersedia sekitar 300 unit,” akunya. Namun demikian, bagi pedagang asongan yang tidak kebagian jatah lapak di fasilitas UKM Mandalika ini tidak perlu khawatir. Karena masih ada beberapa fasilitas serupa yang juga akan dibangun dan dilakukan secara bertahap

serta disesuaikan dengan perkembangan kawasan. Ia menjelaskan, di masingmasing kawasan akan dibangun satu fasilitas UKM yang bisa menampung ratusan pedagang asongan. Adanya pola seperti ini, tidak ada lagi pedagang asongan yang berjualan di area pantai, sehingga kawasan pantai benar-benar bebas dari pedagang asongan. (kir)

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 rekanan. Hal yang ke depan lainnya, agar dalam mengerPraya (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh terulang kembali. jakan proyek bersungguh123456789012345678901234567890121234567890123456789 Daerah (DPRD) Kabupaten Jadi seleksi terhadap rekan- sungguh supaya hasilnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Lombok Tengah (Loteng) an proyek harus benar-benar bisa maksimal. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sebelumnya TP4D Lomengingatkan kepada Organ- dilakukan dengan ketat, kare123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 isasi Perangkat Daerah (OPD) na kalau sudah bermasalah, teng menemukan setidakn123456789012345678901234567890121234567890123456789 lebih selektif dalam memilih maka yang rugi masyarakat. ya ada empat proyek ber123456789012345678901234567890121234567890123456789 rekanan proyek. Hal ini untuk Tidak bisa menerima man- masalah di Loteng, masing123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengantipasi munculnya faatnya secara maksimal dari masing dua proyek pemban123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gunan jalan di Dinas Perproyek bermasalah, karena keberadaan proyek tersebut. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Terhadap rekanan proyek hubungan (Dishub) Loteng kualitas dan kemampuan re123456789012345678901234567890121234567890123456789 kanan sangat menentukan yang bermasalah, sikap tegas serta dua proyek pemban123456789012345678901234567890121234567890123456789 keberhasilan pelaksanaan harus ditunjukkan oleh OPD gunan pasar di Dinas Per123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang ada. Bila perlu OPD men- industrian dan Perdagansuatu proyek. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Memilih rekanan proyek jatuhkan sanksi tegas. Jangan gan (Disperindag) Loteng. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Atas temuan tersebut, Kotidak boleh asal pilih. Harus sampai justru OPD tidak ber123456789012345678901234567890121234567890123456789 selektif dan hati-hati. Jan- daya di hadapan rekanan. Pada- misi II DPRD Loteng sempat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan sampai salah pilih re- hal proyek rekanan bersangku- memanggil OPD terkait. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kanan proyek,” ujar anggota tan itu bermasalah. “Kalau Guna mengklarifikasi proyek123456789012345678901234567890121234567890123456789 Komisi II DPRD Loteng, Mu- memang rekanan tersebut proyek bermasalah tersebut. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 proyeknya bermasalah, tindak “Prinsipnya ke depan seleksi halip, Jumat (12/10). 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Menurutnya, munculnya tegas saja,” ujarnya. Itu pent- harus lebih ketat. Supaya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 proyek-proyek bermasalah ing untuk bisa memberikan hasilnya bisa maksimal,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 di daerah ini salah satu efek jera bagi rekanan ber- tandas politisi asal Partai 123456789012345678901234567890121234567890123456789 penyebab, karena kualitas sangkutan maupun rekanan Gerindra ini. (kir) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Dewan Minta OPD Selektif Pilih Rekanan

Praya (Suara NTB) Dana yang dibutuhkan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung di kawasan The Mandalika, diakui memang cukup besar mencapai hingga Rp 4,2 triliun lebih. Namun demikian, pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan mengaku kini sudah tidak pusing lagi soal anggaran. Itu setelah AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) menyatakan siap mendukung biaya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pola pinjaman jangka panjang. Deputi Project Director The Mandalika, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Jumat (12/10), mengatakan pihak ITDC sudah mencapai kesepakatan dengan AIIB soal rencana pinjaman dana pengembangan KEK Mandalika. Di mana, kesepakatan besaran pinjaman mencapai hingga 300 juta Dollar Amerika atau setara Rp 4,5 triliun. Hanya saja, kata Adi dari besaran pinjaman yang disiapkan pihak AIIB tersebut, kemungkinan tidak seluruhnya akan dicairkan, yakni sekitar 200 juta Dollar Amerika atau sekitar

Rp3 triliun saja. Sisanya sekitar Rp 1,2 triliun akan disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan pola National Interest Account (NIA). Ia menjelaskan, dana hasil pinjaman itu nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung kawasan, seperti jalan dan beberapa hotel ditambah beberapa fasilitas pendukung yang dinilai produktif. Adapun fasilitas lainnya akan dibangun menggunakan anggaran dari ITDC sendiri. Untuk proses pengajuan pinjaman sendiri, saat ini sebenarnya sudah bisa diajukan. Namun belum diajukan oleh pihak ITDC, karena masih belum mendesak. Mengingat, fasilitas yang akan dibiayai dari dana hasil pinjaman belum dimulai. Pihaknya masih fokus pengembangan di kawasan sebelah barat dengan dana dari modal ITDC. Nanti pengembangan sudah bergeser ke wilayah tengah dan timur, barulah butuh dana yang lebih besar. ‘’Dan, itu akan menggunakan dana pinjaman. Jadi pencairan dana pinjaman tidak sekaligus. Tetapi bertahap sesuai kebutuhan yang ada,’’ terangnya.(kir)

Tradisi ’’Madak’’ Bakal Ditata Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal menata pelaksanaan tradisi madak yang digelar warga Loteng bagian selatan setiap akhir Bulan September dan Oktober di kawasan Pantai Kuta. Penataan diharapkan, bisa meminimalisir dampak negatif dari gelaran tradisi lokal ini. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H. L. Putria, saat dihubungi Suara NTB di Pantai Kuta, Jumat (12/10). Penataan dalam hal ini, ujar Putrie bisa berupa pemindahan lokasi madak. Tidak lagi dikawasan Pantai Kuta. Mengingat, kawasan pantai tersebut saat ini sudah ditata oleh pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Atau bisa saja, lokasinya tetap di kawasan Pantai Kuta, tapi akan ditata supaya tidak meninggalkan kesan kumuh dan kotor. Diakuinya, selama ini, keluhan yang muncul setiap kali madak digelar, ada beberapa lokasi yang kotor dan kumuh. Sementara kawasan Pantai Kuta saat ini kondisinya sudah jauh berbeda, yakni lebih rapi dan bersih setelah ditata pihak ITDC. “Inikan kontradiktif den-

gan napas dari pariwisata yang sangat erat kaitannya dengan kebersihan,” terangnya. Menurutnya, tradisi ini perlu ditata supaya dalam pelaksanaannya bisa lebih baik. Bahkan bila perlu tradisi madak bisa dijadikan event wisata dan bisa mendatangkan wisatawan. “Nanti semua elemen terkait dari tradisi madak ini akan kita kumpulkan. Untuk mencari solusi terbaik dari kegiatan tradisi madak ini,” sebutnya. Supaya tradisi madak bisa tetap digelar. Tetapi tidak sampai menimbulkan dampak negatif bagi kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya. Sementara itu, Deputi Project Director The Mandalika, H. Adi Sujono, mengaku pihaknya siap memfasilitas warga yang menggelar madak dengan membantu menyiapkan tenda bagi warga. Termasuk fasilitas toilet umum di lokasi madak. Asalkan warga juga komit untuk sama-sama menjaga kebersihan lokasi madak. “Tapi dengan catatan, sebelum madak warga koordinasi dengan kita. Jangan tiba-tiba begitu saja menggelar madak. Tanpa berkoordinasi dengan kita. Jadi kita bisa mempersiapkan kebutuhan sejak awal,” ujarnya. (kir)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 13 Oktober 2018

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Parlementaria

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Penetapan APBD P 2018 (1)

Catatan Komisi I dan Komisi II DPRD Sumbawa

(Suara NTB/arn)

Syamsul Fikri Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah menetapkan APBD Perubahan 2018, dalam Paripurna Kamis lalu. Namun ada beberapa usul saran dan catatan yang disampaikan dalam Laporan Komisi. Untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti Pemkab. Berikut catatan Komisi I dan Komisi II DPRD Sumbawa. Komisi I melalui Ketuanya, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, diantaranya, menyoroti pengelolaan dana desa yang dapat berimplikasi hukum sebagaimana yang sudah terjadi terhadap sejumlah kepala desa. Makanya diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar terus

melakukan monitoring, evaluasi sekaligus melakukan pembinaan. Sehingga tidak ada lagi kepala desa maupun perangkat desa yang tersangkut persoalan hukum. Dinas PMD juga diminta melakukan pengawasan terhadap program kredit SAHABAT yang sekarang ini sudah berjalan. Serta memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes, untuk meningkatkan kemampuan menajemen serta profesionalitas dalam tugas. Sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelengaraan program KERABAT. Kemudian terhadap Satuan Pol PP dan Perlindungan Masyarakat, diharapkan agar fungsi keamanan dan ketertiban umum perlu diperkuat. Mengingat sekarang ini masih marak ditemukan terjandinya pelanggaran sosial dan pelanggaran moral di tempat-tempat publik seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimanfaatkan sebagai tempat maksiat terutama

Wilayah Pesisir Masih Alami Krisis Air Bersih Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, akan terus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Pasalnya sampai dengan saat ini beberapa desa terutama di wilayah pesisir masih krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Jumat (12/10) mengatakan, harus diakui bahwa saat ini beberapa wilayah di Sumbawa Barat masih mengalami kekeringan terutama di wilayah pesisir. Kalaupun terjadi hujan, tetapi hujan ini tidak masuk ke dalam tanah melainkan hanya di permukaannya saja. Hal ini bisa terjadi karena intensitasnya masih kecil. Bahkan khusus untuk di daerah pesisir, pihak terkait akan menambah armada pengangkutan air. Jika di desa terdampak kekeringan, membutuhkan satu tangki hingga dua tangki. Maka di wilayah pesisir pihaknya menambah armada hingga tiga tangki dalam satu hari. “Kita tetap akan mendistribusikan air bersih ke masyarakat dan wilayah pesisir menjadi prioritas kami,” ujarnya. Dikatakannya, hingga saat ini sudah ada sekitar ratusan tangki air bersih yang didistribusikan ke masyarakat. Hanya saja, masyarakat masih tetap mengeluh karena pendistribusian yang dianggap tidak maksimal. Seperti yang terjadi di desa Tua Nanga, kecamatan Poto Tano yang masih merasa air yang didistribusikan tidak maksimal karena terbatas. Selain itu, tidak hanya desa ini saja yang mengalami kekeringan, melainkan desa lain juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar masyarakat bisa bersabar dan menerima setiap bantuan air yang diberikan. Pihaknya juga akan berupaya maksimal untuk melakukan pendistribusian air bersih ke masyarakat. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. “Kita juga akan berupaya maksimal supaya pendistribusian air bersih ini tetap dilakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga, perpanjangan masa tanggap bencana kekeringan juga akan kita tambah,” tandasnya. (ils)

Lama Jadi Sengketa, Pulau Kalong Kini Milik KSB Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengklaim bahwa pulau Kalong yang sebelumnya masih dalam status quo masuk ke dalam 16 pulau di wilayah setempat. Klaim ini tentu sangat beralasan yakni SK Gubernur NTB nomor 289 di tahun 2009. Selain itu, terbitnya surat Dirjen Batas Administrasi Wilayah yang menyebutkan status dari pulau Kalong masuk dalam wilayah perairan KSB juga semakin memperkuat alasan pemerintah setempat. “Sebenarnya pulau tersebut (Kalong) sudah sangat jelas milik KSB, tidak ada alasan lagi Sumbawa untuk tidak bisa menerimanya dan mengklaim Pulau itu milik mereka. Bahkan hasil konsultasi terbaru, Pemerintah provinsi juga akan segera memasang PAL (batas wilayah) dua kabupaten di Pulau. Tinggal kita tunggu saja progres dari Provinsi untuk bisa memberikan ketegasan terhadap status pulau Kalong,” ungkap Kabag Pemerintahan KSB M. Endang Arianto S. Sos, MM kepada Media ini, Jumat (12/10). Dikatakannya, terkait persoalan ini KSB pada hakikatnya tetap komit Pulau itu masuk dalam wilayah administrasinya. Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di pertemuan terakhir juga tidak berani untuk mengubah SK gubernur 289 tahun 2009 dan Surat Dirjen itu. Dengan kata lain, Provinsi mengakui bahwa status dari pulau Kalong milik Sumbawa Barat dan tidak terbantahkan lagi. (ils)

pada malam hari. Sehingga diharapkan kegiatan patroli dan pangawasan ditingkatkan. Khusus terhadap pelajar, Satpol PP diminta melakukan upaya preventif dengan melakukan pembinaan secara langsung dan kontinu kepada sekolah-sekolah. Selanjutnya untuk menjaga kewibawaan dan keamanan personil Satpol PP, Komisi I mewacanakan kelengkapan alat pengamanan diri untuk mengantisikasi kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan terhadap personel Satpol PP. Sehingga dapat menjadi pelindung dari tindakan arongan dan anarkis masyarakat. “Kami harapkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan pengadaan alat pengamanan diri tersebut pada APBD 2019 mendatang,”harapnya. Terhadap Bakesbangpoldagri, diharapkan terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dicurigai dan berpotensi menimbulkan terjadinya radikaslisme. Per-

(Suara NTB/jun)

Agus Salim Alternatif dimaksud yakni adanya lokasi khusus tempat mereka menjalankan usahanya di luar lokasi-lokasi yang

dilakukan rehabilitasi. Komisi II melalui juru bicaranya, I Nyoman Wisma, meminta otimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selalu mengupdate data obyek dan subyek pajak daerah serta retribusi daerah. Seiring dengan menjamurnya usaha sarang burung walet, agar dapat dilakukan pendekatan dan pendataan pada seluruh objek pajak burung walet dengan bekerjasama dengan paguyuban pengusaha sarang burung walet dan pihak karantina. Sehingga setiap pengiriman sarang burung walet dapat terpantau dan ditarik pajaknya. Untuk penataan pedagang, pasar dan pedagang kaki lima diharapkan gebrakan lebih besar. langkah penertiban pasar seketeng yang sempat tertunda dapat dilakukan secara terus menerus. Sehingga pasar yang rapi dan nyaman dapat tercipta. Kemudian pendataan dan pendistribusian kartu pedagang atau e - money hendaknya dapat segera

dilakukan. Keberadaan pembangunan pasar Brang Bara dan pasar Utan yang segera diluncurkan, agar dapat dimanfaatkan oleh pedagang dan masyarakat pada 2018. Sedangkan terkait pembangunan kelautan dan perikanan pada rancangan program APBD P 2018, program lahan terintegrasi. Yang tidak hanya menghasilkan garam tetapi juga ikan, dan mendukung pembangunan Industri Kecil Menengah (IKM). Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan keberadaan pabrik pengolahan ikan dengan IKM. Menguatkan kelembagaan IKM, penataan dan pengelolaan pasarnya dan tata aturan lain dengan membangun aglomerasi atau kluster IKM. Soal peningkatan PAD dari produk local, pihaknya menyambut baik keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang penggunanan tenun khas sumbawa pada lingkup Pemkab. Kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan usaha kerajinan tenun di daerah ini. Diharapkan, produk lokal lain-

(Suara NTB/arn)

I Nyoman Wisma nya dapat dilakukan afirmasi kebijakan yang serupa. Hal ini dapat diselaraskan dengan keberadaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang dibangun di kompleks STP Kecamatan Moyo Hulu. Komisi II juga beerharap dilakukan pergantian Direktur Perusda Sabalong Samawa setelah pejabat sebelumnya mundur.Terhadap Direktur PDAM Batu Lanteh diharapkan segeraditetapkan secara permanen. Mengingat hal ini sangat mempengaruhi kinerja PDAM. Banyak masyarakat yang mau berlangganan PDAM, tidak bisa dilayani karena manajemenPDAM yang kurang terkontrol dengan baik. (arn/*)

Puluhan Miliar Anggaran Rekonstruksi Masih Mengendap Taliwang (Suara NTB) Pimpinan cabang Bank BRI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Agung Suryajati Kusuma menyebutkan, anggaran untuk perbaikan rumah tahap pertama sudah mulai ditransfer oleh pemerintah pusat sekitar Rp35 miliar. Hanya saja dari jumlah tersebut, yang terserap hanya sekitar Rp8,6 miliar atau sekitar 346 penerima saja yang tersebar di wilayah setempat. “Memang anggaran sudah ada di kita, tapi sampai saat ini baru sebagian kecil yang mulai disalurkan ke penerima. Hal ini terjadi karena masih ada data-data yang belum diselesaikan oleh Pemkab. Karena dana ini tidak bisa cairkan, jika syarat pencairan tidak bisa dilengkapi. Apalagi penyaluran dana stimulan

ini juga diawasi secara ketat,” ungkapnya saat ditemui Suara NTB usai mengikuti Rakor, Jumat (12/10). Dikatakannya, masih mengendapnya anggaran ini tentu disayangkan karena untuk saat ini tahapan pembangunan pasca gempa sudah harus dilakukan. Terlebih lagi anggarannya sudah ada dan

tinggal menunggu syarat lainnya agar penyaluran bisa segera dilakukan. Jika verifikasi dan validasi kerusakan sudah selesai, maka uang yang masih mengendap di Bank langsung dikirim ke rekening masing-masing. Bahkan rekening para penerima bantuan tahap kedua sekitar 3000 orang penerima juga sudah

mulai dibuatkan rekening meskipun anggaran untuk itu belum ada kepastian. “Kalau data memang sudah valid dan hal-hal lainnya sudah lengkap kita akan langsung transfer rekening. Kita juga tidak butuh waktu lama untuk itu,” ungkapnya. Dia mengatakan, sebenarnya dari BRI sudah tidak ada kendala untuk tahapan pencairan dana ini. Tetapi yang masih belum selesai di pemerintahnya yang masih melakukan verifikasi dan proses validasi data kerusakan. Sedangkan untuk rekening Kelompok Masyarakat (Pok-

mas) yang selesai dikerjakan saat ini sudah mencapai angka 124. Tapi alangkah baiknya, dalam penyaluran dana ini bisa dilakukan kepada peliuk (blok) yang datanya sudah lengkap bisa lebih diproritaskan untuk dicairkan terlebih dahulu. Sehingga pelaksanaan pembangunan pasca gempa ini bisa terlihat dan tidak ada yang saling menunggu. “Intinya kami sudah sangat siap menyalurkan dana ini ke penerima jika syaratnya sudah lengkap. Kita juga menjamin tidak ada pemotongan nanti saat penyaluran dana itu,” tandasnya. (ils)

”Illegal Fishing” Berlanjut, Pengawasan Laut Malah Menurun

(Suara NTB/arn)

WISATA BUDAYA - Inilah Istana Dalam Loka yang diharapkan dapat dikembangkan sebagai wisata budaya dan religi di Sumbawa.

Promosi Gencar, Destinasi Wisata Harus Lebih Menjual Sumbawa Besar (Suara NTB) Sumbawa sedang gencargencarnya melakukan promosi wisata. Untuk mendukung itu, destinasi wisata perlu dikembangkan secara komprehensif dan lebih menjual. Sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan PAD Sumbawa. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Khaeruddin, S.E, juga memandang perlunya keterlibatan pemuda dalam mendukung pengembangan pariwisata Sumbawa. Sehingga akan banyak memunculkan ide dan kreativitas dalam-

Penertiban PKL Dijamin Tak Memutus Mata Pencaharian Dompu (Suara NTB) – Satpol PP bersama instansi terkait baru-baru ini sudah turun mendata Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar jalan. Jumlahnya diakui cukup banyak dan sangat mengganggu pengguna jalan. Untuk itu, Satpol PP kini berencana melakukan penertiban. Namun demikian, tegas Kasat Pol PP Dompu, Agus Salim, penertiban itu tidak serta merta akan memutus mata pencaharaian para PKL, melainkan pemerintah akan tetap berupaya maksimal mencari alternatif terbaiknya. “Jadi Bupati juga tidak menginginkan kita menertibkan orang tanpa ada solusi,” kata dia saat dikonfirmasi Suara NTB.

an dan fungsi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), folum lintas etnis, serta forum lainnya, diharapkan agar terus dilakukan pembinaan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sementara untuk lembaga Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang terus menunjukan kinerjanya yang baik dalam melakukan pengawasan. Sehingga program-program fisik yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah menjadi lebih maksimal. Pihaknya berharap tugas konstitusional ini dapat terus ditingkatkan. Apresiasi yang sama juga disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbawa yang terus melakukan upaya preventif terhadap peredaran narkoba. Sekarang inimulai timbul kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, yang dibuktikan dengan adanya laporan orang tua maupun keluarga korban narkoba kepada BNN Sumbawa agar anaknya maupun keluarganya

dilarang Perda seperti taman kota juga trotoar jalan. Dari Satuan Pol PP sendiri alternatif tersebut sampai saat ini belum ada. Agus Salim lebih menekankan pihak-pihak yang berkompeten seperti Disperindag, PU dan Dishub yang harus memutuskan. Sementara satuannya hanya menginginkan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Trantibum) Nomor 11 tahun 2017 diterapkan masyarakat. Manakala sudah ada solusi namun PKL tetap bersikukuh bertahan dengan berbagai alasan, Agus Salim memastikan akan mengambil langkah tegas bahkan tak segan-segan memproses hukum para pelanggar perda ini. (jun)

mendukung pengembangan wisata. Selain itu, sebagai salah satu simbol budaya Samawa yang masih kokoh, Istana Dalam Loka. Namun, destinasi ini seolah hanya berdiri gedung tanpa isinya. Untukitu, Istana Dalam Loka bisa dijadikan wisata religi di Sumbawa. “Kami mendorong pemerintah daerah, untuk menduplikat semua benda-benda Kesultanan seperti mahkota dan lain sebagainya. Sehingga Sumbawa bisa tergambar pada masa kesultanannya,” katanya. Begitu pula, terhadap evenevent yang lahir dari insiatif

masyarakat yang mengangkat tema pelestarian budaya perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Sebagai wujud mempertahankan dan pelestarian budaya. Setiap event-event budaya yang dilakukan dapat mempertimbangan nilai, adat dan norma sebagai tau Samawa yang berlandaskan Syariat Islam. “Perlunya pembangunan Seliper Ate yang lebih nyaman dan ramah anak. Dimana pembangunannya terintegrasi dengan program dinasdinas terkait lainnya,” harap Khaeruddin. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Illegal Fishing (pengeboman potasium dan lainnya) di Sumbawa masih saja terus terjadi. Baik itu di kawasan Teluk Saleh, maupun di perairan Sumbawa bagian barat. Sementara sejak kewenangan kelautan diambil alih Provinsi, frekuensi pengamanan laut di Sumbawa menjadi menurun. Kepala Bidang Pengendalian dan Sumber Daya Dinas Perikanan Sumbawa, Zulkifli S.Pi, telah melayangkan permohonan ke Provinsi untuk menambah frekuensi pengamanan laut di Sumbawa. Serta berharap adanya MoU antara Pemprov NTB dengan Pemkab terkait pengawasan laut ini. Sebagai landasan yuridis bagi Kabupaten, untuk membantu dari segi penganggaran pengamanan laut ini. “Kami sudah meminta ke Provinsi dan mereka berjanji akan meningkatkan frekuensi pengamanan laut di Sumbawa. Karena sekarang ini berkurang intensitasnya. Kita lihat saja nanti pada 2019,” terangnya. Sementara di sisi lain, diakuinya Illegal Fishing masih saja terus terjadi. Tidak hanya di Teluk Saleh yang wilayahnya dari Timur Sumbawa hingga Pulau Moyo. Tetapi juga di perairan bagian barat Sumbawa. Seperti di Pulau Panjang, Pulau Seringit (Alas), Pulau Temudong dan lainnya. Perairan sekitar kecamatan Alas dan Buer.

“Bahkan, kasus yang kami proses dan tangani saat ini, dua orang pelaku Illegal Fishing dari wilayah barat Sumbawa. Kita proses, biar ada efek jera bagi pelaku. Sebab saya juga punya kewenangan penyidikan. Besok kalau ada kasus yang diserahkan ke kami, tetap akan kami proses,” kata Zulkifli yang juga Penyidik PNS Diskanlut Sumbawa ini. Hal ini bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan zero destruktif fishing di Sumbawa. Mengingat masih ada sejumlah titik paling rawan pengeboman ataupun potasium di Sumbawa saat ini. Seperti di Pulau Panjang, Temudong yang terkenal dengan keindahan terumbu karangnya dan perairan di Teluk Saleh. Pengeboman ikan di Teluk Saleh bisa mengancam keberadaan mamalia hius paus yang kini diharapkan menjadi obyek wisata di Tarano Sumbawa. Maraknya Illegal Fishing di Teluk Saleh, sebelumnya juga sempat mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Sumbawa. Melalui juru bicaranya, I Nyoman Wisma, yang berharap agar dapat diintensifkan pengawasan dan perlindungan kawasan perairan laut. Sehingga kita tidak semata-mata menargetkan PAD dari masyarakat. Namun juga memberikan perlindungan atas usaha mereka. (arn)


Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 13 Oktober 2018

Halaman 7

CERPEN

Semut-Semut di Kepala Aluna Karisma Fahmi Y Aluna menyapu-nyapu semut di atas meja dengan tisu. Ia tak habis pikir. Pelayan mengantar segelas besar jus alpukat lima menit yang lalu dan semut-semut itu sudah trengginas berkeliaran di atas mejanya. PAGI itu ia memutuskan untuk bersantai di sebuah kafe. Kafe yang terletak di lantai paling atas sebuah mall. Ia duduk di pojok ruangan, di dekat jendela besar yang menghadap ke arah perumahan yang padat. Dari jendela besar itu ia bisa menikmati hamparan langit yang membentang seperti lukisan. Dari tempat duduknya, perumahan yang berdesakan di bawah seolah mengajaknya untuk meninggalkan segala rupa kesedihan, kepadatan, dan juga kesepian. Dinding dan genting-genting terlihat lusuh kaku. Mobil-mobil yang melintas di jalanan nun jauh di bawah sana pun tak terdengar kebisingannya. Dengan alunan musik kafe yang halus dan lirih, sempurnalah tempat itu sebagai pelarian. Ia ingin bersantai dan meletakkan semua kesedihan. Namun semut-semut itu menyita perhatiannya. Ia baru duduk beberapa saat ketika semut-semut itu menjelajah ke mejanya. Ia tak tahu dari mana semut itu datang. Jumlahnya tak banyak, barangkali tak lebih dari dua puluh, namun makhluk itu kelayapan ke sana ke mari di atas meja. Ia yakin semut-semut itu tidak datang untuk mengerubuti jus alpukat yang ia pesan. Mereka jenis semut lembut dengan kaki panjang, semut-semut pemakan kue, jelas mereka tak menginginkan jus alpukat dingin di gelasnya. Mereka, semut-semut itu, berjalan mengelilingi meja. Lalu apa yang mereka cari? Semut-semut itu berkeliaran menuju arah sembarang seolah kehilangan radar. Ia tahu, makhluk kecil itu memiliki sensor terhadap gula dan makanan, sedang di mejanya, tak secuil makananpun bakal mereka temukan. Ia memang hanya memesan jus alpukat dan tidak tertarik untuk memesan makanan. Ia menerapkan prinsip memakan sayur dan buah. Ia harus mematuhinya karena pola makan sembarangan membuatnya ngeri ketika melihat wajah dan tubuhnya sendiri saat bercermin. Ia tidak akan memesan makanan apapun karena kafe itu -sebagaimana kafekafe yang lain- hanya menyediakan makanan dengan kolesterol dan lemak jenuh tinggi. Ia tak akan memesan makanan. Jadi, untuk apa semut-semut itu mendatangi mejanya? Sensor apa yang membuatnya berjalan di atas mejanya? Ia hampir menyerah ketika melihat semut-semut itu tak berkurang meski berkali-kali ia mengibaskannya. Mereka berjalanjalan ke segala penjuru, dan ia terus menyapu-nyapunya dengan tisu. Ia tak ingin membunuh semutsemut itu. Ia ingat cerita ayah tentang seorang panglima perang yang dibantu oleh kawanan semut sebelum mereka maju berperang. Semutsemut itu membantu mengumpulkan biji-biji jewawut yang tersebar di padang rumput, Aluna. Bayangkan, kalau saja tak ada kawanan semut itu, maka prajurit-prajurit itu akan kelaparan. Tak ada manusia yang

memenangkan perang dalam keadaan lapar. Kisah itu selalu diceritakan ayahnya sebelum tidur, membuatnya bergidik ngeri membayangkan jumlah semut yang membantu mengumpulkan tujuh karung jewawut yang tersebar di padang rumput yang luas sebelum matahari tenggelam. Aluna memang harus berterima kasih pada semut. Ayahnya pernah diselamatkan oleh semut-semut hutan. Paman Deni, adik ayah yang seorang pelaut, memberikan semut-semut jepang pada ibu untuk pengobatan ayah. Itu langsung kubawakan dari hutan, kata Paman Beni, sangat ampuh untuk mengobati penyakit gula. Bertahun-tahun gula darah ayah tinggi. Dua tahun terakhir ayah hanya bisa duduk di kursi roda dan tak melakukan apapun selain mengomel dan meracau sepanjang hari. Mengapa kau biarkan sampah dan kotoran menggunung di dekatku, Layla? teriaknya pada ibu. Mengapa meja makan selalu berantakan? Mengapa kau tak juga mengerti, Aluna? Bergeraklah lebih cepat, Aluna! Semua itu membuat Aluna dan ibunya lelah. Lelaki itu tiba-tiba menjadi diktator ulung yang kemauannya harus dipenuhi dengan cepat. Padahal sebelumnya ayah adalah seorang yang ramah dan ceria. Ayah pula yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bercerita bersamanya, sementara ibu akan lebih banyak sibuk dengan pekerjaan rumah. Mereka berdua, ia dan ibu, harus berterima kasih pada semut-semut itu. Semut-semut itu mengurangi penderitaan ayah di kursi roda selama beberapa bulan. Sebelumnya kaki ayah tak mampu menopang berat badannya yang terlalu besar. Ayah harus menggunakan kursi roda. Dua bulan menelan semut-semut itu, ayah kembali bisa berjalan meski hanya di sekitar rumah dan sesekali mengelilingi perumahan. Aluna selalu menemaninya setiap pagi. Semut-semut itu telah mengembalikan kaki ayah. Ibu menyimpan semut-semut itu di toples kaca. Semut-semut hitam pekat itu terus bergerak dan saling berhimpitan. Ibu memberinya garam batu. Semut-semut itu berebut memakannya. Garam batu itu pelan-pelan terkikis dan benar-benar habis sekitar tiga bulan. Ibu mengambilnya, dua-tiga ekor semut setiap hari, memasukkannya ke dalam kapsul dan memberikannya pada ayah. Semut-semut itu tak boleh mati, kata Paman Deni, Semut-semut itu harus hidup dan memakan gula dalam tubuh. Ayah menelan kapsul-kapsul itu sebelum tidur dan sebelum makan. Dan benar saja, semut-semut hitam pekat itulah yang membuat ayah kembali sehat. Ayah kembali ceria. Ayah kembali bercerita tentang panglima perang yang memenangkan perang karena pertolongan sekawanan semut yang mengumpulkan tujuh karung jewawut sebelum matahari tenggelam. Mereka bisa mengalahkan raja yang bengis dengan bantu-

(www.rotfl.me)

an semut, Aluna. Sikap ayah kembali manis. Ayah tak lagi membentakbentak ibu, tak lagi memakinya dengan kasar. Dan Aluna membalas cerita ayah dengan cerita tentang semut yang memasuki dirinya dan membuat sarang di tubuhnya, layaknya semut-semut yang telah menyembuhkan kaki ayah. Aluna bercerita tentang Paman Deni yang juga telah memasukkan semut-semut ke dalam dirinya, dalam perutnya yang lama kelamaan membuncit. Ia membayangkan perutnya kini dipenuhi semut. Ia ingin semut-semut itu terus tumbuh seperti halnya semut-semut di dalam toples. Mendengar cerita itu, ibunya menangis. Ayahnya berang. Ayah membuang toples semut ke sungai seberang rumah yang airnya kecoklatan. Toples semut itu berlayar di atas sungai seperti halnya Paman Deni. Lelaki pembawa semut itu sedang berlayar ke Eropa dan tak tahu menahu tentang semut-semut yang tumbuh cepat di dalam tubuh Aluna. Kesehatan ayah kembali memburuk sementara semut yang ada dalam tubuh Aluna semakin membesar. Ayah membiarkan dirinya kembali ke kursi roda dan menjatuhkan dirinya dengan keras hingga mengenai pinggiran kamar mandi dan tak bisa bangun lagi. Dokter menyalahkan semut-semut itu. Semut-semut hutan itu hidup

di dalam tubuh ayah. Semut itu tak hanya memakan gula dalam darah ayah, tetapi juga memakan dan menggerogoti ginjalnya, membuatnya kesakitan sepanjang hari-hari terakhirnya. Ayah meninggal di hari kelima perawatan di ICU. Aluna menangis, baginya itu kepergian yang mendadak. Ibu menangis lebih keras lagi. Berkalikali ibu pingsan, menyalahkan Paman Deni yang membawakan semut itu untuk ayah, dan juga semut yang telah bersarang di tubuh Aluna. Sejak itu ibu dan Aluna lebih banyak diam. Ibu menyalahkan dirinya sendiri yang meracik dan memasukkan semut-semut itu ke dalam kapsul, dan memberikannya pada ayah setiap malam, sementara Aluna menyesal telah membiarkan Paman Deni memasukkan sarang-sarang semut ke dalam tubuhnya dan membuat ayahnya sedih. Ibu menyusul ayah sebulan setelah hari itu. Kini Aluna tinggal seorang diri. Di bulan keenam kematian ayahnya, Aluna mengunjungi makam. Ibu dan ayahnya dimakamkan berdampingan. Ia membawa serta toples besar berisi semut ke makam ayahnya. Suatu malam yang tenang, ia melahirkan bayi merah dengan bantuan seorang bidan. Ia kecewa, karena bayi itu bukan semut sebagaimana yang ia bayangkan, sebagaimana yang telah dikatakan Paman Deni kepadanya. Ia kecewa.

Ia membawa pulang bayinya dengan gontai. Di rumah, ia memasukkan bayi itu ke dalam toples besar, dan berharap bayi itu berubah menjadi semut. Benar saja, semut-semut kecil berbondong-bondong begitu saja ke arah toples mengerubuti si bayi. Ia gembira. Pagi-pagi, ia segera membawa toples besar berisi bayi dan semut-semut itu ke pemakaman untuk berbicara dengan ayahnya. Aluna masih berharap ayah kembali menceritakan pasukan semut pengumpul biji-biji jewawut yang telah menyelamatkan sekelompok prajurit dari kelaparan sebelum berperang. Sejak ayah meninggal, setiap hari Aluna berdiri di tepi sungai di seberang rumahnya, melihat ke arah sungai kecoklatan yang arusnya tak juga lancar. Sungai yang lebih banyak membuat banjir daripada mengalirkan air. Berkali-kali ia mencari ke mana kiranya toples semut itu berlayar. Ia ingin kembali menimang toples berisi semut dan mendengar kembali cerita tentang tentara semut yang mengumpulkan tujuh karung jewawut. Hari itu, toplesnya kembali dipenuhi semut-semut. Ia meletakkan begitu saja toples besarnya di makam ayah dan ibu. Tapi tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada lagi kisahkisah tentang semut. Kini Aluna yakin ayah telah benar-benar marah

dan tak ingin kembali. Ia pulang sambil bersenandung lagu Semutsemut Kecil yang diajarkan ayah padanya. Sebuah lagu di masa kanak-kanaknya yang ceria, sebelum ayah sakit dan menjadi pemarah. Ia ingin melupakan kemarahan ayahnya. Melupakan semut-semut itu. Ditinggalkannya toples semut itu di dekat makam ayah ibunya. Ia berjalan ke kafe dan duduk di sudut ruangan, di dekat sebuah jendela besar yang menghadap ke jalan. Dulu ayah sering mengajaknya ke tempat itu. Ia memesan segelas jus alpukat dingin sambil melihat ke arah jendela besar di sebelahnya. Di luar sana, atap-atap rumah mengecil seperti semut. Mobil-mobil berlalu lalang sepi seperti barisan semut. Manusia yang berjubel di jalanan seperti rentetan semut. Semut datang dan pergi dari hidupnya. Dan semut-semut di atas mejanya masih juga bergerak ke sana ke mari, membuatnya tak bisa duduk tenang. Ia mengibaskan tisu, mengusir semut-semut dari mejanya. Dari mana datangnya semut? Ia terus menerus bertanya pada dirinya sendiri. Rupanya semut itu sudah memenuhi kepalanya. (*) Karisma Fahmi Y lahir di Kota Pare, Kediri. Buku cerpennya berjudul Pemanggil Hujan dan Pembaca Kematian.

PUISI A. Warits Rovi

MALAM BERSAMA IBEL matamu berkenalan dengan cahaya lampu setelah kedip rahasia kau menatap tangkai-tangkai bunga di dada bulan, bibirmu mengucap bahasa entah bikin jam berdentang di ruang dadaku bahwa kamu adalah waktuku,

JALAN BERLEKUK DI BUKIT MONTORRA di punggungmu, lidah suhu mencicip debu patah gugur ranting silang bersujud meratapi mata kaki para pejalan yang menitip jejaknya ke pipi batu, banyak yang mesti kita tuju dari hati yang terlampau piatu, sebongkah batu hitam, selintang carang tajam seronce kalung kembang di balik senyap pangkal langay menunggu kita dengan sebaris tilawah, kaki kita tetap melangkah berteman repihan buah mataba di jalan yang berlekuk sejak purba doa dan upaya memompa darah. Pangabasen, 08.18

di luar, langit berwajah gulita kau-aku memburu subuh di dekat kaca jendela berparam debu,

RITUAL ROKAT BUJU’ tanggal tiga puluh Sya’ban kupungut sebasah bunga diiris melabuhi semangkuk air tumpangi sunyi kijing yang gigil di dalam buju’,

kau menggeliat dengan bibir bertatah senyum senyummu itu yang kurindu puluhan windu hingga tiba malam ini kau melukis masa depan di pinggang papan sunyi aku menjadi kapur di tanganmu yang suci. Dikkodik, 2018

KURSI TUA aku di sini, menanam kenangan ke utas rotan, membiarkan debu sebagai bedak wangiku,

kumasak aneka jajan bajik, tutul, bukgabuk, tajin etem lekat merekat sutil kayu lambang leluhur yang teguh,

dan pintalan sawang laba-laba adalah gaunku yang dijahit waktu,

kusembelih ayam hitam kulit dan bulunya utuh tak dipisah dagingnya diganti jerami digantung menemani ancak putihlah segala bercak.

mengukur diri ke suatu hari ketika aku hanya sebuah tunas jati.

selalu iya untuk yang ingin duduk dan tubuhku tetap runduk,

Gaptim, 08.18

Bungduwak, 08.18

A. Warits Rovi, lahir di Sumenep, 20 Juli 1988. Menulis puisi, cerpen, esai, artikel dan naskah drama.


POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Oktober 2018

Halaman 8

PPP Tawari Rohmi Bergabung Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPW PPP NTB, Nurdin Ranggabarani mengajak Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pascakeluar dari Partai Demokrat, untuk bergabung ke dalam rumah besar partai berlambang Ka’bah. Alasan Nurdin mengajak Rohmi bergabung bersama PPP, untuk memperkuat kekuatan politik pendukung pemerintah di DPRD NTB. Pasalnya, ia melihat pemerintahan saat ini masih cukup lemah di DPRD NTB hanya dengan dukungan dua fraksi saja, yakni PKS dan Demokrat. “Kita mengundang ibu Rohmi untuk bergabung ke PPP. Beliau perlu masuk partai politik, karena untuk mengawal pemerintahan butuh instrumen politik, seperti fraksi. Saya sebagai wakil ketua fraksi melihat, belum cukup dengan pengawalan (dua fraksi) saat ini,” ujarnya. Jika Rohmi bergabung, maka PPP siap untuk menjadi garda terdepan mengawal dan mengamankan kebijakankebijakan pemerintah di DPRD NTB. “Kalau bergabung, maka tentu setiap kebijakan program akan dikawal penuh. Kita kan ingin kawal pemerintahan ini, agar NTB Gemilang bisa kita pahami bersama dan wujudkan,” katanya Kamis (11/10). Tidak hanya itu, Nurdin bahkan menjanjikan PPP akan bergerak untuk mendekati partai-partai yang lain, guna mendukung pemerintah. Namun demikian jika tidak, maka PPP tetap ada berada di luar pemerintah, sebagai mitra kritis. Meskipun ia menawari Rohmi untuk ikut bergabung ke dalam partainya, Nurdin mengaku terkait hal itu belum pernah ada komunikasi sebelumnya dengan Rohmi. “Sejauh ini belum ada komunikasikan resmi,” katanya. Setelah Rohmi ke luar dari Demokrat, banyak partai yang mulai mendekati Rohmi untuk bergabung. Selain PPP, sebelumnya Nasdem lebih dulu menawarkan kepada Rohmi. Bahkan Nasdem telah menyediakan jabatan tinggi untuk Rohmi di Nasdem. (ndi)

Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Fee Proyek Rehab Sekolah Pascabencana Mataram (Suara NTB) Pengadilan Negeri Mataram menolak permohonan praperadilan tersangka pemerasan fee proyek rehabilitasi pascabencana SD/SMP Kota Mataram, H Muhir. Hakim menyatakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan oknum anggota DPRD Kota Mataram oleh Kejari Mataram sah sesuai dengan KUHAP. Hakim tunggal, Gede Sunarjana membacakan putusannya dalam persidangan Jumat (12/10). Hadir dari pihak pemohon tim penasihat hukum yang diketuai Burhanudin. Sementara tim dari pihak termohon dipimpin Anak Agung Gde Putra. “Permohonan praperadilan pemohon tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak untuk seluruhnya,” ucap Sunarjana. Dia berkeyakinan, proses penyidikan yang menjerat pemohon H. Muhir sudah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Diantaranya penetapan tersangka sesuai pasal 7 ayat 1 KUHAP. Yakni yang diawali dengan serangkaian pengumpulan data dan penyelidikan didasarkan pada laporan masyarakat. Proses penyelidikan dilengkapi dengan surat perintah tugas ditandatangani Kepala Kejari Mataram. Pada praktiknya ditindaklanjuti dengan penangkapan dalam operasi tangkap tangan Jumat (14/9) di salah satu warung di Cakranegara, Mataram. Dengan saksi diantaranya Kadisdik Kota Mataram, H Sudenom, dan Staf Disdik Kota Mataram, Tjatur Totok Hadianto yang terlibat serah terima duit Rp30 juta dengan tersangka H Muhir. Juga selanjutnya surat perintah penyidikan (Sprindik) yang didasari pada dua alat bukti permulaan yang cukup. Hal itu seperti diatur 114 KUHAP jo pasal 56 ayat 1 KUHAP dan pasal 17 KUHAP dan pasal 1 butir 14 KUHAP. Sunarjana menyatakan, alasan pembuktian dalil pemohon sudah masuk dalam pokok perkara. Yakni yang mengenai uang tunai fee proyek yang diakui tidak ada pada tangan pemohon saat tertangkap tangan. Usai persidangan, Burhanudin mengaku menghormati putusan hakim. Meski ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan baginya. “Hakim hanya memeriksa soal legalitasnya saja. Tapi tidak menguji bagaimana proses pelaksanaan dari surat-surat itu,” keluhnya. Dia mengatakan akan berupaya maksimal mendampingi kliennya dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, yang bakal digelar perdana pada Selasa (17/10) mendatang. (why)

(Suara NTB/why)

TOLAK - Tim penasihat hukum H. Muhir (sisi kiri) berdiskusi usai mendengar putusan hakim tunggal Gede Sunarjana, Jumat (12/10) yang menyatakan menolak permohonan praperadilan H Muhir untuk seluruhnya.

KPU NTB Targetkan Partisipasi Pemilih 80 Persen Mataram (Suara NTB) Setelah sukses meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak NTB 2018. Dipemilu 2019 ini, KPU Provinsi NTB menaikan target tingkat partisipasi pemilih di NTB mencapai sekitar 80 persen. Diketahui pada Pilkada NTB 2018, partisipasi masyarakat melampaui target, dari 70 persen yang telah ditetapkan, meningkat menjadi 75,12 persen dan secara nasional, partisipasi pemilih NTB termasuk yang tertinggi. Dengan capaian tersebut, kata Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, sekaligus membuktikan, bahwa masyarakat sudah mulai sadar, bahwa pelaksanaan Pilkada tidak sekedar dilihat sebagai acara seremonial politik tahunan semata. “Jika mengacu pada tingkat partisipasi masyarakat meng-

gunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 melampaui target, kita optimis target 80 persen pada Pemilu 2019 bisa tercapai,” katanya Jumat (12/10). Namun demikian, menurut Aksar, meningkatkan partisipasi pemilih tidaklah mudah. Butuh berbagai program dan terobosan supaya masyarakat tergerak untuk mau menggunakan hak pilihnya. Salah satu terobosan yang dilakukan KPU yakni dengan menggandeng berbagai elemen komunitas, ormas dan tokoh agama adalah bagian dari strategi mendorong tingkat

partisipasi pemilih. Transparansi dan akuntabilitas seluruh tahapan Pilkada juga dinilai cukup berkontribusi. “Termasuk transparansi terkait anggaran selama gelaran Pilkada dibuka kepada publik, sehingga semua masyarakat tahu,” katanya. Menanggapi target KPU tersebut, Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid juga merasa optimis bisa tercapai. Ia juga mengacu pada raihan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 yang cukup tinggi, menurutnya wajar jika KPU pada Pemilu 2019 me-

nargetkan 80 persen. Disampaikan Khuwailid, pelaksanaan Pilkada secara umum berjalan baik, meskipun masih ada beberapa catatan yang harapannya dapat sebagai rumusan bersama. Melakukan evaluasi dan perbaikan terkait proses pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2018 dan itu tidak boleh terulang pada Pemilu 2019. “Bawaslu masih menemukan masalah di lapangan, terkait profesionalitas petugas pemutakhiran data pemilih di lapangan. Dan hal itu juga berkaitan erat dengan tingkat partisipasi,” katanya. Oleh karena itu, pada pemilu 2019 ini pihaknya terus memantau proses akurasi pendataan pemilih. Sampai sejauh ini, dari DPT pemilu

(Suara NTB/dok)

L. Aksar Ansori 2019 yang sudah ditetapkan saja masih ada temuan. Seperti pemilih ganda, NIK kosong dan KK kosong. (ndi)

Sidang Pencalonan Ketua BPPD NTB Dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan

(Suara NTB/ist)

PANTAU - Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti bersama Kapolda NTB, Achmat Juri memantau kondisi Polres dan Polsek di wilayah Lombok yang terdampak dalam kunjungannya, Jumat (12/10).

Kompolnas Pantau Kinerja Polda NTB Tangani Gempa Lombok Mataram (Suara NTB) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memantau Polda NTB menangani gempa Lombok. Hasil yang bakal disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo, antara lain persoalan pelayanan publik yang perlu pulih segera. Walau menggunakan sarana seadanya sekalipun demi memenuhi hak-hak masyarakat. Polda NTB mencatat 112 fasilitas perkantoran kepolisian rusak terdampak rangkaian gempa Lombok sejak 29 Juli, gempa magnitudo 7,0 pada 5 Agustus, dan M=6,9 pada 19 Agustus 2018. Pelayanan dasar kepolisian seperti SKCK atau laporan gangguan keamanan praktis lumpuh. Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menilai Polda NTB memiliki tugas yang kompleks selama penanganan gempa Lombok. Mulai dari turut serta

dalam tanggap darurat juga sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Mengevakuasi korban sampai mengantisipasi penjarahan. “Kami nilai kesigapannya dan profesionalitasnya. Hasilnya kami laporkan ke presiden,” ujar Poengky, Jumat (12/ 10) di Mapolda NTB. Beberapa masukannya seperti pelayanan publik. Khususnya di Polres Lombok Utara yang rusak berat. Dia menyatakan, pelayanan publik tetap harus berfungsi. Respons Polri yakni dengan mendirikan ruang pelayanan sementara dengan berbekal kontainer ataupun tenda. Sebab, Inpres Jokowi soal Gempa Lombok menyerukan pelayanan publik harus pulih setidaknya Desember 2018. Kompolnas memantau Gelar Operasi Aman Nusa II Polda NTB dalam penanganan gempa Lombok sejak Kamis (11/10) lalu sampai Sabtu (13/ 10) ini. “NTB ini salah satu daerah rawan gempa bumi, kita pastikan Polri sigap dan cepat tanggap,” sebutnya. Mabes Polri menerjunkan hampir 1.300 personelnya dan menggelontorkan Rp10 miliar

anggaran kontijensi penanganan bencana untuk Polda NTB. Pelaksanaannya perlu dipertanggungjawabkan. Pengalaman Polda NTB menangani bencana, kata Poengky, bakal disusun dalam sebuah laporan yang nantinya dapat dijadikan acuan Polda lain ketika terjadi bencana. Contoh paling dekat, acuan bagi Polri menangani tanggap darurat gempa dan tsunami PaluDonggala, Sulawesi Tengah. Poengky menyebut, tindakan tanggap darurat yang bisa diambil menurut kinerja Polda NTB antara lain, evakuasi umum warga, evakuasi khusus pendaki gunung dan gedung tinggi, penyediaan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, pembersihan puing, pengawalan logistik bantuan, normalisasi harga kebutuhan pokok, sampai penanganan hoaks prediksi gempa. “Sejauh ini dari pemantauan kami, kami mengapresiasi Polda NTB. Hasil kunjungan ini kami akan laporkan sebagai bahan pembuatan arah kebijakan Polri dalam penanganan bencana,” ucapnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Sidang perdana temuan Bawaslu NTB terkait diloloskannya Ketua BPPD NTB, Fauzan Zakaria di Daftar Caleg Tetap (DPT) DPRD NTB oleh KPU sudah digelar Bawaslu RI, Kamis (11/10) di Jakarta. Sidang perdana tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan. Agenda pada sidang pertama itu, yakni pemeriksaan syarat formil dan materiil dari permohonan tersebut dan dinyatakan telah memenuhi syarat. “Bawaslu RI putuskan bahwa syarat formil dan materil terpenuhi, sehingga dilanjutkan lagi ke sidang pemeriksaan,” ujar komisioner Bawaslu NTB divisi hukum, Suhardi, kepada Suara NTB. Sidang pemeriksaan dijadwalkan akan digelar Senin (15/ 10) mendatang. Dalam sidang pemeriksaan ini, KPU NTB selaku terlapor akan dihadirkan. KPU NTB akan dimintai keterangan terkait diloloskannya Ketua BPPD NTB dalam DPT. “Sekarang Bawaslu RI menunggu keterangan dan penjelasan dari KPU NTB,” terangnya. Sesuai aturan, Bawaslu RI harus memutuskan terkait lapo-

ran temuan tersebut dalam tempo selama 12 hari sejak temuan diregister. Sehingga proses sidang harus selesai paling lambat tanggal 20 Oktober mendatang. “Jadi tanggal 20 Oktober nanti sudah ada putusannya. Bawaslu RI akan memutuskan diloloskannya Ketua BPPD NTB di DCT sudah sesuai aturan atau tidak,” katanya. Lebih lanjut disampaikan Suhardi, pihaknya berkeyakinan Bawaslu RI akan memutuskan bahwa KPU sudah melanggar aturan dengan diloloskan ketua BPPD NTB di DCT. Sehingga Ketua BPPD NTB itu harus digugurkan di DCT. Terpisah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi menyatakan, pihaknya siap akan mengikuti semua proses persidangan digelar Bawaslu RI terkait temuan tersebut. “Kita ikuti nanti semua proses di Bawaslu RI” tegasnya. Ia pun memastikan KPU NTB akan tunduk dan patut dengan apapun menjadi keputusan Bawaslu RI terkait hal tersebut. “Iya, apa menjadi keputusan Bawaslu akan kita patuhi” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

SIDANG BAWASLU - Bawaslu RI menggelar sidang atas temuan diloloskan Ketua BPPD NTB di DCT. Tampak komisioner Bawaslu NTB, Suhardi ikut dalam sidang tersebut.

Polair Polda NTB Amankan Rumput Laut Tanpa Surat Karantina Mataram (Suara NTB) Dua truk pengangkut rumput laut asal Kabupaten Bima berurusan dengan polisi. Sebab, truk tersebut mengangkut total

30 ton rumput laut yang akan dikirim secara ilegal. Sopir masing-masing truk diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. “Mereka jalan tanpa dilengkapi dengan surat dari karantina,” kata Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda NTB, AKBP Erwin Ardiansyah, Jumat (12/10). Dia menjelaskan, komoditi rumput laut harus melewati pemeriksaan karantina apabila hendak dibawa dari satu area ke area yang lain. Apabila tidak ada, kata dia, maka diduga melanggar pasal 31 ayat 1 dan atau ayat 2 juncto Pasal 6 UU RI No 16/1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. “Yang mereka bawa ini tidak ada keterangan karantina yang tujuannya diperiksa untuk mendeteksi apabila ada organisme pengganggu tumbuhan,” jelasnya. Dua truk diamankan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat pada Kamis (11/10) sore sekitar pukul 16.30 Wita. Dua truk masing-masing mengangkut 15 ton rumput laut dari Ambalawi, Kabupaten Bima. Setelah pemeriksan ditemukan tidak ada kelengkapan karantina, dua sopir diamankan. Yakni masing-masing AM (23) warga Beli, Bima pengemudi truk Duta Expired bernomor polisi EA 8501 SZ, dan AP (41) warga Ambalawi, Bima pengemdi truk EA 8477 SZ. Dari pemeriksaan, terungkap rumput laut tersebut akan dibawa ke Surabaya, Jawa Timur. “Di sana ada pembelinya. Mereka mengantarkan,” ujar Erwin. (why)


SUARA NTB

Sabtu, 13 Oktober 2018

Guru Terdampak Gempa di Sumbawa Dibantu Rp11 Miliar Mataram (Suara NTB) – Bantuan uang tunai bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terdampak gempa di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak Rp11.256.000.000. Bagi GTK berstatus PNS akan mendapatkan bantuan sebanyak Rp1,5 juta per bulan selama enam bulan. Sedangkan bagi GTK Non PNS mendapatkan bantuan sebesar Rp2 juta per bulan selama enam bulan. Hal itu disampaikan Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si., pada Jumat (12/10). Berdasarkan data yang disampaikannya, total bantuan uang tunai bagi GTK di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp5.851.500.000, sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat

sebesar Rp5.405.500.500.000. “Data itu diperbarui oleh Ditjen GTK Kemendikbud per 10 Oktober,” ujarnya. GTK terdampak di Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.106 orang, dengan rincian sebanyak 583 GTK Non PNS, dan 523 GTK PNS. Sementara GTK terdampak di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1.056 orang, dengan rincian sebanyak 435 GTK non PNS dan 621 orang merupakan GTK PNS. “Total 2.162 GTK terdampak,” sebut Minhajul. Sementara itu berdasarkan data Kemendikbud sampai dengan 8 Oktober, sekolah terdampak gempa di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 193 sekolah. Dan sebanyak 20.775 siswa terdampak gempa bumi di dua Kabupaten itu. Minhajul menjelaskan, alur

pembangunan satuan pendidikan terdampak, dalam waktu paling lambat satu tahun, sekolah yang mengalami rusak berat akan dirobohkan untuk dibangun kembali. Proses belajar mengajar harus tetap berlangsung meskipun dilakukan di ruang kelas darurat. “Pembangunan gedung sekolah terdampak diharapkan sesuai dengan sistem zonasi,” ujarnya. Strategi pembelajaran yang dilakukan pihaknya pascabencana yaitu pembelajaran awal di kelas darurat sementara, baik di halaman sekolah maupun di lokasi pengungsian. Stategi pelaksanaan pembelajaran disesuaikan situasi dan kondisi masing-masing. Pembelajaran yang dilakukan menyesuaikan dengan mengedepankan kegiatan permainan, psikoedukasi dan psikososial. Selain itu, memaksimalkan penggunaan media-media pendidikan, alat permainan, alat peraga, dan alat pendukung lainnya. “Memaksimalkan metode dan strategi pembelajaran luar ruang, pembelajaranpolasekolahalam,dan sejenisnya,” jelas Minhajul. (ron)

Halaman 9

Kembangkan Bisnis

Mahasiswi Unram Perkuat Produk Lokal Mataram (Suara NTB)Arus globalisasi mengakibatkan terkikisnya kebudayaan dan kecintaan masyarakat Indonesia pada budaya semakin menurun. Masyarakat Indonesia lebih cenderung mengkonsumsi produk impor daripada produk lokal demi memenuhi trend fashion saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan total impor barang konsumsi sepanjang Agustus 2017 sebesar USD1,19 miliar atau naik 9,39% dibandingkan bulan lalu. Sedangkan selama Januari sampai Agustus 2017 tercatat sebesar USD9,07 miliar atau naik 11,76% dibandingkan Januari sampai Agustus. Hal inilah yang mendorong kelima mahasiswi Universitas Mataram (Unram) yang beranggotakan Peri Anggraeni (S1 Sosiologi Semester 4), Ririn Ayu Prastika (S1 Sosiologi Semester 4), Rizki Amalia Nuraini (S1 PGSD FKIP Semester 4), Vivin Wulantari (S1 PGSD FKIP Semester 4), dan Ulia Arta Sari (S1 PGSD FKIP Semester 4)

membuat suatu inovasi baru berupa JONES (Jam Oleh-oleh Tenun Etnik Sasambo). Mereka tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bidang Kewirausahaan yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenrisetdikti. JONES merupakan jam tangan yang dikombinasikan dengan sentuhan kain tenun khas Suku Sasak, Samawa dan Mbojo. Kain tenun merupakan salah satu produk kearifan lokal suku Sasak, Samawa dan Mbojo. Kain tenun di daerah ini memiliki desain dan motif khas yang mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi, khususnya dalam segisegi kemampuan teknis, estetis, kadar makna simbolik dan falsafah yang terdapat di dalamnya berbeda dengan daerahdaerah yang ada di Indonesia. Ririn Ayu Prastika, anggota PKM menyebut istilah SASAMBO sendiri adalah singkatan dari Sasak, Samawa, Mbojo. Inovasi ini memiliki banyak keunggulan secara budaya, latar jam didesain menggunakan ikon SASAMBO dan bunyi khas Suku SASAMBO sebagai pengingat waktu shalat yang secara tidak langsung ikut melestarikan budaya. Sementara Peri Anggraini menyebut inovasi ini sebagai jawaban atas permasalahan yang di hadapi oleh generasi penerus bangsa dikarenakan saat ini budaya lokal sudah

Lima mahasiswi Unram pencetus inovasi JONES

HLG BPKB R2 SUZUKI DR 5114 BI NOKA/NOSIN MH8CF48CA8J-289233/ F484-ID-287705 AN SAMIR HLG DSKTR KAMPUNG BUGIS AMPENAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

HILANG

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

HLG STNK R2 HONDA DR 5422 BF NOKA /NOSIN MHIJF12137K244166/ JF12E-1247985 AN GHIELDA EVERLY RAHARJA HLG SKTR JL.PANCASILA 5 LENDANG LEKONG

semakin menarik. Jika proses penjahitan selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengemasan jam JONES. Pengemasan dilakukan bertujuan untuk membuat tampilan jam menarik serta agar tidak mudah berdebu. Setelah semua tahapan produksi jam JONES, selanjutnya tim memasarkannya dengan mengikutkan jam JONES pada acara bazar, menjual secara online, dan menjual secara face to face. (dys)

mulai terkikis serta banyak pemuda yang tidak mau menggunakan produk lokal dan mereka lebih tertarik menggunakan produk impor. Ririn juga menambahkan, jika tahap observasi sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah penjahitan dan mendesain background jam JONES. Langkah selanjutnya adalah penjahitan strap jam dan mendesain background jam. “Pembuatan jam JONES kami lakukan selama tiga minggu. Dimulai dari persiapan alat dan bahan, menentukan dimensi alat serta menentukan mekanik atau cara kerja alat,” terang Vivin Wulantari selaku koordinator produksi. Tahap selanjutnya adalah proses pengemasan dan penambahan filosofi jam. Agar tampilan jam JONES terlihat

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HILANG

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB

Sabtu, 13 Oktober 2018

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt


RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Oktober 2018

Dugaan Korupsi Pol PP, Tiga Tersangka Ditahan Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima menahanan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bima tahun anggaran 2014 lalu. Ketiga tersangka yang ditahan tersebut merupakan pejabat internal Sat Pol PP Sat setempat. Ke empat, yakni Kd, Ik dan Sb. Pantauan Suara NTB saat sebelum dilakukan penahanan, ketiganya tiba lebih awal di Kantor Kejari setempat sekitar pukul 08.30 Wita. ‘’Waktu pemanggilan tidak kita tentukan. Tapi yang jelas hari ini (kemarin) kasusnya naik tahap II,” kata Kasi Pidsus Kejari Bima I Wayan Suryawan SH kepada Suara NTB, Jumat (12/10). Wayan mengatakan, tiga tersangka dalam kasus yang ditangani sejak empat tahun lalu tersebut langsung ditahan. Alasan penanahan karena dikhawatirkan ketiganya akan berupaya melarikan diri serta menghilangkan barang bukti. “Tiga tersangka kita kenakan Pasal 2 juncto pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi (Tipikor) dan sesuai hasil audit BPKP kasus ini telah merugikan negara sekitar Rp400 juta,” ujarnya. Wayan menambahkan, dalam kasus tersebut pihaknya menetapkan empat tersangka. Hanya saja satu orang tersangka sudah diproses. Untuk satu tersangka telah divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp100 juta. ‘’Satu tersangka bernama Edi Darmawan. Ia divonis pada bulan April 2018 kemarin,” pungkasnya. (uki)

Posisi Matahari Tepat di Atas Lombok Dari Hal. 1 ‘’Ini yang menyebabkan kondisi suhu di Lombok lebih panas dari sebelumnya. Suhu sekitar 33 derajat,’’ sebutnya menjawab Suara NTB, Jumat (12/10). Tidak saja Lombok, cuaca panas ini juga dirasakan masyarakat di Pulau Sumbawa, khususnya di Bima dan Kabupaten Sumbawa. Suhu tertinggi bahkan tembus hingga 36 derajat celcius. Situasi ini diperparah dengan musim kemarau panjang. Kecenderungan pada musim kemarau tidak ada awan yang

memproteksi bumi dari cahaya langsung matahari . ‘’Sebab musim kemarau tidak ada awan. Jadi gelombang pendek matahari langsung ke bumi. Jadi tidak ada penghalang. Beda dengan musim hujan, masih ada awan yang jadi penghalang cahaya matahari ,’’ jelasnya. Diperkirakan pergerakan semu matahari akan bergerak ke Selatan. Setelah masuk November sampai Januari 2019, matahari akan kembali ke posisi ekuator. (ars)

Puji KSB Pulihkan Pendidikan Dari Hal. 1 kata Mendikbud dalam kunjungan kerjanya ke KSB, Jumat (11/10). Ia mengaku, kehadirannya ke KSB dan Kabupaten Sumbawa untuk meninjau langsung dampak bencana gempa yang melanda wilayah NTB. Terutama terhadap fasilitas pendidikan dan aktivitasnya pascagempa. ‘’Sekaligus menggantikan Pak Presiden yang urung datang ke sini. Mungkin masyarakat dan Pemda KSB kecewa karena Pak Presiden tidak jadi dating. Minimal kehadiran saya memberikan bukti bahwa pemerintah pusat tetap ada perhantian kepada daerah,’’ katanya. Kedatangan Mendikbud ke KSB untuk melihat langsung aktivitas pendidikan di daerah pascagempa tidak sendiri. Dihadapan bupati Mendikbud menyatakan, datang dengan tim penuh. Pihaknya sengaja membawa hampir seluruh direktorat di kementeriannya agar proses penanganan persoalan pendidikan di KSB dapat tuntas sepenuhnya dengan cepat. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM pada kesempatan itu berterima kasih atas

kedatangan Mendikbud ke KSB. Ia menyatakan, kehadiran Mendikbud sebagai bukti bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan KSB dan NTB pada umumnya. ‘’Ini yang membuat kami berbangga hati menjadi bagian NKRI. Walau ada di pelosok negeri tapi perhatian pusat penuh. Bayangkan saja sebelum Mendikbud datang, Mensos dan menteri PU sudah pernah datang untuk membantu kita menangani bencana gempa ini,’’ katanya. Kepada Mendikbud, bupati juga melaporkan terkait upaya pemulihan kegiatan pendidikan yang telah dilakukan Pemda pasca gempa. Bupati menyatakan, sejak gempa 19 Agustus lalu kegiatan pendidikan tidak lama terhenti. Bahkan saat ditetapkan masa tanggap darurat sejumlah sekolah tetap melaksanakan aktivitas belajar mengajar. ‘’Untuk sekolah yang rusak saja yang diliburkan. Tapi setelah dibuatkan ruang kelas sementara mereka kembali sekolah,’’ katanya. (bug)

Nego dengan Pemerintah Pusat Dari Hal. 1 Pertama berdasarkan kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota. Kewenangan kabupaten/kota itu sekitar Rp6 triliun. Kewenangan provinsi sekitar Rp800 miliar. Sisanya adalah kewenangan pusat,’’ sebut Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dikonfirmasi di Mataram, Jumat (12/10). Kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa itu tak semua ditangani APBD kabupaten/kota. Melihat kemampuan fiskal daerah, Pemprov dan tujuh Pemda kabupaten/kota yang terdampak bencana sedang nego dengan pemerintah pusat. ‘’Bisa saja meskipun itu kewenangannya kabupaten/kota bisa ditangani pusat. Dari kebutuhan anggaraen Rp 12 triliun, kewenangan provinsi tak sampai Rp1 triliun, pusat sekitar Rp7 triliun. Sisanya kabupaten/kota,” jelas Ridwan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ditargetkan selama satu tahun atau sampai 2019 mendatang. Untuk itu, Pemda akan mengupayakan pendanaan dari APBN melalui Kementerian/ lembaga terkait. Ridwan mengatakan Pemda berharap ada penambahan dana transfer dari pemerintah pusat tahun 2019 mendatang. Seperti penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmatif penanganan bencana. “Kita akan mendatangi kementerian untuk menganggarkan melalui APBN baik melalui dana DAK, dekon. Karena rencana aksi ini jadi rujukan pusat. Itu yang mau kita kejar. Kita harus kawal,” katanya. Namun Ridwan tak merinci kebutuhan anggaran recovery masing-masing kabupaten/kota terdampak gempa. Ia menjelaskan kebutuhan recovery tersebut berdasarkan hitungan-hitungan empat sektor

yang mengalami kerusakan. Seperti sektor perumahan,infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor. Sebelumnya, dalam rapat penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB, beberapa waktu lalu disebutkan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan NTB mencapai Rp10,19 triliun. Pada waktu itu disebutkan nilai kerusakan akibat gempa mencapai Rp12,4 triliun dan kerugian sebesar Rp2,49 triliun. Untuk sektor perumahan, nilai kerusakan mencapai Rp 9,2 triliun dengan kerugian sebesar Rp 1,52 triliun. Dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, kata Ridwan membutuhkan anggaran sebesar Rp7,04 triliun. Kedua, sektor infrastruktur dengan nilai kerusakan Rp 110,32 miliar dan kerugian sebesar Rp432,79 miliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur sebesar Rp266,87 miliar. Ketiga, sektor sosial nilai kerusakan mencapai Rp2,21 triliun dan kerugian sebesar Rp 189,59 mliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini mencapai Rp 1,99 triliun. Keempat, sektor ekonomi produktif nilai kerusakan sebesar Rp585,18 miliar dengan jumlah kerugian Rp603,68 miliar. Sementara kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini diperkirakan sebesar Rp683,68 miliar. Terakhir, lintas sektor dengan nilai kerusakan Rp578,91 miliar dan kerugian Rp 131,34 miliar. Kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor ini sekitar Rp 683,69 miliar. (nas)

Halaman 11

Formasi Dokter Gigi Belum Ada Peminat di Dompu Dompu (Suara NTB) Jumlah pendaftar CPNS di Kabupaten Dompu secara online sudah mencapai 3.410 pendaftar dan dokumen yang sampai melalui pengiriman via pos sudah 1.559 pelamar. Kendati pelamar mencapai ribuan, formasi untuk tenaga dokter gigi belum satupun yang melamar. Kepala BKD Dompu, Ir Ruslan kepada Suara NTB , Jumat (12/10) kemarin mengungkapkan, jumlah lamaran CPNS yang diterima pihaknya melalui paket pengiriman Pos Indonesia sudah mencapai 1.559 pelamar. Sementara yang mendaftar di sistem pendaftaran online untuk Kabupaten Dompu sudah mencapai 3.410 orang pendaftar. Berkas lamaran ini masih ditunggu hingga 15 Oktober 2018 stempel pos. ‘’Masa pendaftaran sampai 15 Oktober,’’ katanya. Berdasarkan data pendaftar di situs online SSCN menurut Ruslan, untuk formasi dokter gigi belum satupun tersisi dari 2 formasi

yang diminta untuk RSUD dan UPTD Puskesmas Soriutu. Begitu juga dengan formasi guru honorer K2 baru 5 orang yang mendaftar secara online dari 42 formasi yang diminta. Pihaknya masih menunggu hingga batas akhir pendaftaran 15 Oktober 2018. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan SDM pada Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH yang dihubungi terpisah mengaku, tidak bisa berbuat apa – apa ketika ada formasi yang tidak terisi saat masa pendaftaran. Formasi tersebut akan dibiarkan kosong bila tidak ada pelamarnya. ‘’Kalau sampai batas waktu pendaftaran tidak ada pelamarnya, kita biarkan. Karena kita ndak bisa apa – apa,’’ katanya. Pendaftaran CPNS pada rekrutanmen CPNS tahun 2018 hanya bisa dilakukan pada satu instansi pemerintah dan pendaftaran ini berlangsung serentak secara nasional. Sehingga pelamar tidak bisa mengajukan

(Suara NTB/ist)

VERIFIKASI - Suasana saat verifikasi faktual di kantor BKDPSD Kabupaten Dompu untuk meneliti berkas para pelamar CPNS tahun 2018. pendaftaran di beberapa daerah dan pendaftaran pertama

Bertambah, ASN Pemprov NTB Eks Napi Koruptor Mataram (Suara NTB) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB eks napi koruptor bertambah satu orang. Semula, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah ASN eks napi koruptor lingkup Pemprov NTB sebanyak tujuh orang. Kepala Bidang Pengembangan BKD NTB, Raisah, SE, MM mengatakan pihaknya sudah melakukan verifikasi berdasarkan data BKN. Dari delapan orang ASN eks napi koruptor, sebanyak enam orang masih aktif menjadi

aparatur negara. “Dari tujuh orang yang masih aktif enam orang. Malah delapan orang jumlahnya. Ditambah satu orang yang tidak ada di data BKN itu,” kata Raisah dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/10). Mengenai pemecatan ASN eks napi koruptor tersebut, Raisah mengatakan Pemprov masih menunjuk peraturan teknis (Pertek) dari pemerintah pusat. Saat ini baru Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Men PANRB dan Kepala BKN yang baru diterima. Sedangkan aturan teknis-

nya belum turun hingga saat ini. “Sudah dilakukan pendataan, sudah lengkap. Tinggal menunggu Pertek, baru kita eksekusi,” katanya. Kata Raisah, saat ini sedang dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pusat. Sehingga kemungkinan eksekusi pemecatan ASN eks napi koruptor tersebut akan menunggu putusan MK. “Sekarang sedang judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dari KORPRI pusat yang mengajukan judicial review,” ujarnya. (nas)

Terdakwa Kasus BPR Divonis 30 Bulan Penjara Dari Hal. 1 Membebankan denda kepada terdakwa sebesar Rp50 juta. Apabila denda tidak dibayarkan sebagaimana ketentuan, maka akan diganti dengan penjara satu bulan,’’ kata Ketua Majelis Hakim perkara merger PT. Bank BPR NTB ini. Atas putusan yang dibacakan langsung itu, terdakwa M. Ihwan yang menjabat sebagai ketua tim konsolidasi meger PT. Bank BPR NTB diberi kesempatan mempertimbangkan menerima atau menempuh upaya hukum lanjutan. Bunyi amar putusan juga sama untuk terdakwa Mutawalli, pada perkara ini didakwa bersalah dalam posisinya sebagai Wakil Ketua tim konsolidasi merger BPR. Hakim juga menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta kepada terdakwa mantan Direktur PD. BPR Lombok Timur ini. Mutawalli juga diberi kesempatan melakukan upaya hukum atau menerima. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya yang meminta hakim menjatuhkan hukuman masing masing empat tahun penjara. Selain itu kedua terdakwa diminta dijatuhi denda masing masing Rp 382 juta. Terdakwa M. Ihwan melalui kuasa hukumnya Dr. Umaiyah, SH.,MH menyatakan pikir pikir atas putusan hakim tersebut. Jawaban sama juga disampaikan Mutawalli melalui kuasa hukumnya. JPU Budi Tridadi, SH.,MH juga menyatakan

sama. “Kami pikir pikir dulu yang mulia,” jawabnya. Usai sidang Ihwan menunjukkan rasa tidak puas, karena pihak JPU tak kunjung memproses Manggaukang Raba, Mantan Kabiro Ekonomi Setda NTB yang dinilai bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Sebab posisi Manggaukang Raba sebagai pemilik PT. Bank BPR NTB mewakili Pemprov NTB, sehingga semua tindak tanduknya bergantung pada putusan Manggaukang Raba. Kekecewaan juga disampaikan Mutawalli. Terkait upaya untuk mengusut peran Manggaukang Raba ini, JPU menolak berkomentar lebih jauh. Budi Tridadi menjelaskan, kapasitasnya hanya menindaklanjuti putusan hakim itu. “Apakah akan menerima atau upaya hukum lanjutan, itu saja. Soal kemudian ditindaklanjuti atau tidak, itu nanti kan urusannya Pidsus,” jawabnya singkat. Mengarah ke Manggaukang Raba Dua terdakwa perkara korupsi konsolidasi PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB, Ihwan dan Mutawali saat membacakan nota pembelaannya sama sama mengarahkan ke Manggaukang Raba adalah pihak lain yang bertanggungjawab dalam kasus itu. Nota pembelaan yang diberinya judul ‘kekuasan dan kewenangan cenderung kepada sikap Kesewenangan’. Berangkat dari PD BPR NTB yang memberi kontribusi laba namun minim perhatian dari Pemprov NTB.

“Sebagaimana fakta persidangan, permasalahan konsolidasi justru disebabkan oleh pemegang saham dengan meminta sejumlah dana secara bertahap melalui Manggaukang Raba,” ujar M. Ihwan. Manggaukang Raba saat konsolidasi PD BPR NTB menjabat sebagai Karo Ekonomi Setda NTB. Dalam tim konsolidasinya, posisinya selaku pengarah. “Sebagai pejabat eksekutif Manggaukang meminta dana hingga mencapai Rp770 juta dengan alasan untuk diberikan kepada anggota Legislatif guna percepatan perda,” imbuh Ihwan. Dia menyebut nama-nama legislator DPRD NTB seperti Johan Rosihan, H Muzihir dan Guntur. Runutan aliran duit itu juga melibatkan anggota tim konsolidasi melalui wakil ketua terdakwa Mutawali, diantaranya bendahara, Dende Suci Hartiani, Sekretaris tim, H Husni, dan L Syamsudin. Di sidang terpisah, terdakwa Mutawali mengatakan, dua nama disebut terakhir bahkan melakukan penyerahan uang secara langsung di Surabaya dengan nilai Rp30,6 juta. “Kami yang melaksanakan terlaksananya perintah untuk menyerahkan sejumlah dana kepada pejabat eksekutif dan legislatif yang mana diri saya tidak terlibat didalam proses tersebut,” jelasnya. “Hal ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi saya, apakah orang-orang eksekutif dan legislatif merupakan korporasi orang-orang kuat sehingga tidak bisa disentuh sedikitpun oleh penegak hukum di NTB ini?,” tanya Mutawali. (ars)

yang digunakan. Kondisi ini membuat pencari kerja tidak

memiliki banyak pilihan untuk melamar. (ula)

Tangani Bencana

Pemprov NTB Satukan Persepsi dengan Relawan Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., memberikan apresiasi pada seluruh relawan yang telah bekerja maksimal dalam membantu menangani korban gempa yang terjadi di NTB. Apresiasi wagub ini disampaikannya saat bertemu dengan perwakilan relawan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/10). Wagub yang didampingi Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos., Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB Ir. I Gusti Bagus Sugiharta menjelaskan, jika pertemuan dengan relawan ini penting dilakukan, agar komunikasi dan penanganan gempa sejalan dengan yang dilakukan pemerintah daerah. “Ya inti dari pertemuan ini untuk menyatukan persepsi, karena kan kerja penanganan bencana ini kerja kita bersama. Komunikasi harus nyambung, persepsi kita harus sama, supaya kita dalam satu gerak langkah bersama,” katanya. Diakuinya, bencana gempa yang terjadi di Palu, Donggala dan Sigi Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan bantuan para relawan. Itu artinya, jika ada relawan yang akan membantu korban di daerah lain agar dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal

ini Dinas Sosial. Artinya, agar penanganan korban gempa di Lombok bisa dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia. “Mungkin mereka bisa berkoordinasi dengan baik untuk membagi diri. Yang jelas kita minta informasikan ke Pak Kadis Sosial keberadaan mereka di sini sampai kapan,” katanya. Pada kesempatan itu, Ketua Forum Komunikasi Bank Sampah Bintang Sejahtera ( F K - B S B S ) NTB, Syawaluddin, SE., menuturkan bagaimana dirinya dan keluarganya di Kabupaten Lombok Utara yang juga korban gempa berusaha melakukan pembenahan. Pembenahan yang dilakukan adalah membenahi mental dulu, karena tidak ingin terus mengalami trauma akibat gempa. Selama ini dia melihat, sejak gempa terjadi, banyak bantuan berdatangan ke lokasi bencana, baik di Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat dan daerah terdampak. Dari bantuan yang disalurkan ini banyak nantinya akan menyisakan sampah. Untuk itu, atas inisiatif dirinya dan anggota FK-BSBS di 11 desa menggumpulkan sampah dan diolah menjadi produk yang berguna. Pihaknya mengklaim cara yang dilakukan sedikit tidak mampu mengurangi trauma warga akibat gempa. (ham)

Anggaran Pengiriman Mahasiswa ke Luar Negeri Rp1,4 Miliar Dialihkan Dari Hal. 1 Sementara, kebutuhan huntara jika mengacu pada laporan jumlah rumah masyarakat yang rusak berat sekitar 83.000 unit. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Tri Budiprayitno, SIP,M. Si menyebutkan, dari 83.000 rumah rusak berat yang telah didata dan dilaporkan, sudah terverifikasi sebanyak 63.000 unit lebih. ‘’Sehingga kalau huntara baru sebesar 10.600 unit. Maka persentasenya bisa dihitung

masih banyak yang dibutuhkan,’’ katanya. Sebanyak 10.687 unit huntara tersebut dibangun oleh lembaga non pemerintah atau Non Goverment Organization (NGO).Menurut Tri, masih banyak huntara yang dibutuhkan masyarakat. Pemprov NTB telah meminta beberapa pihak untuk membangun huntara. Pemerintah pusat telah menghimpun beberapa BUMN dan Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa lembaga yang akan membangun sekitar 50.000 unit huntara. (nas)

Kanal Aspirasi Warga, Media Pengawasan Kepala OPD Dari Hal. 1 kan akan malu kalau dikemukakan oleh publik di depan banyak orang,’’ kata gubernur. Dengan penampilan yang cukup santai, mengenakan hem dipadukan dengan celana jean warna senada, gubernur yang dilantik 19 September lalu ini menerima dan menjawab semua aspirasi dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, forum seperti ini menjadi tempat masyarakat yang punya pemimpin. Dan pemimpin hadir di tengah masyarakat. Gubernur mengatakan, forum seperti ini bukan konsep orisinil dari pemerintah provinsi. Ia mengatakan konsep seperti ini sudah dilakukan Bupati Bantaeng yang sekarang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Setiap hari Jumat, diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpinnya secara langsung. Gubernur mengatakan, mulai minggu depan program ‘’NTB Care’’ berjalan. Di mana warga yang punya keluhan

dapat menyampaikannya melalui media sosial yang dinamakan ‘’NTB Care’’. ‘’Kita sedang merancang sistemnya supaya apa yang diinginkan masyarakat NTB segera direspons. Sehingga masyarakat dan pemimpinnya begitu dekat,’’ ujarnya. Hari perdana kegiatan ‘’Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi’’, gubernur mendapatkan banyak aspirasi dan masukan dari warga. Bukhori Muslim, salah seorang warga Bima menyampaikan kepada gubernur agar dapat diberikan akses permodalan mengembangkan usaha peternakan itik dan lele yangs edang dirintisnya. Mahasiswa program Bidik Misi yang lulus pada 2008 ini, mengaku menganggur. Ia setamat kuliah dengan predikat yang cukup bagus. Ia melamar pekerjaan di berbagai instansi dan sekolah. Namun tak kunjung mendapatkan panggilan diterima bekerja. Akhirnya, Bokhori Muslim memiliki ide membangun ekonomi mikro dengan membuat peternakan lele dan itik. ‘’Saya tak punya modal, tapi tekad. Saya minta akses

permodalan Rp20 juta. Tidak selamanya sarjana hukum jadi PNS, tapi bisa menjadi pengusaha,’’ katanya. Bukhori juga menanyakan soal pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Akan dikemanakan mahasiswa yang telah dikirim ke luar negeri tersebut setelah mereka lulus. Menjawab hal tersebut, gubernur meminta Bukhori terus mengembangkan usahanya. Untuk pemberian modal usaha, biasanya lembaga keuangan akan melihat apakah bankable atau tidak. Orang nomor satu di NTB ini memberikan semangat kepada Bukhori untuk terus mengembangkan usaha peternakan itik dan lele yang sudah dirintis. ‘’Jadi mulai saja dulu. Yang hebat itu jatuh tujuh kali tapi punya kemauan dan kemampuan bangkit delapan kali. Anda harus memberikan contoh, bahwa anak muda bisa. Ndak ada orang langsung sukses. Semua ada fasenya,’’ Dr.Zul memberi semangat. Mengenai ide mengirim mahasiswa atau anak muda NTB belajar di luar negeri.

Gubernur menjelaskan, orang yang punya pengalaman internasional akan bisa kompetitif di mana saja mereka berada. ‘’Anak-anak NTB yang lebih baik dari saya banyak. Sayang kalau talenta ini tak dioptimalkan,’’ katanya Dr. Zul mengatakan, anakanak muda NTB yang dikirim ke luar negeri tidak harus kembali ke daerah ini. Keberanian moral mengirim anak muda NTB belajar ke luar negeri diharapkan bentuk kontribusi daerah ini pada nasional dan dunia. ‘’Saya berharap anak-anak itu bahkan sebagian besarnya ndak usah kembali. Jadilah orang sukses di Jakarta dan nanti sukses di seluruh dunia. Yang paling dibutuhkan NTB ini kontribusinya,’’ katanya. Menurutnya, percuma mereka kembali ke NTB secara fisik tetapi tak berkontribusi bagi daerah. Anak-anak muda NTB yang dikirim ke luar negeri disiapkan untuk menjadi pemimpin nasional, dapat berkiprah di Jakarta. Dengan belajar di luar negeri, kata Dr. Zul bukan karena kualitas peranguruan

tinggi di Indonesia kalah. Bahkan ia mengatakan kualitas perguruan tinggi di Indonesia lebih tinggi dari universitas terkenal atau yang hebat-hebat di luar negeri. Misalnya pascasarjana di UI jauh lebih berat dibandingkan pascasarjana di luar negeri. ‘’Tapi yang jadi kekhawatiran saya, dengan sistem politik seperti sekarang, primordialisme kita tinggi sekali. Belum pernah sebagai bangsa yang diperjuangkan oleh founding father, terjadi defisit sosial seperti ini,’’ ujarnya. Gubernur juga menerima aspirasi dari masyarakat Bima, yang meminta perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Wera. Pasalnya, kondisi jalan sudah puluhan tahun belum pernah diperbaiki. Mengenai hal ini, gubernur meminta langsung Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah yang hadir pada kesempatan tersebut memberikan perhatian. Gubernur mengatakan perbaikan jalan di Kecamatan Wera akan menjadi prioritas Pemprov NTB. Karena di wilayah tersebut pemandangannya juga cukup bagus. (nas)


BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 13 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

UNW Mataram Gelar Lokakarya AMI Mataram (Suara NTB) – Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di NTB terus melakukan pembenahan dan pengembangan dalam berbagai aspek, baik pada pengembangan manajemen, sumberdaya, dan tata kelola kelembagaan. Beberapa waktu yang lalu UNW Mataram mengadakan lokakarya Audit Mutu Internal (AMI) yang diikuti oleh 40 orang peserta yang mewakili 9 fakultas di UNW Mataram. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari STIE Perbanas Surabaya. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai paket kegiatan PT asuh antara kedua perguruan tinggi STIE Perbanas surabaya dengan UNW Mataram. Wakil Rektor I UNW Mataram, Dr.H. Lalu Muhyi Abiddin menjelaskan bahwa untuk menjadi kampus yang unggul dan diminati masyarakat maka UNW akan terus melakukan peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan kapasitas sumber daya. “Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan ini,” ungkapnya. Sementara itu ketua LPMPP sekaligus koordinator kegiatan lokakarya Audit Mutu Internal (AMI), Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., mengatakan bahwa, luaran dari kegiatan ini adalah dimilikinya auditor internal yang mumpuni, yang akan diberikan tugas secara khusus dalam melalukan audit secara objektif dan kritis terhadap kegiatan dan tata kelola di UNW Mataram, utamanya di tingkat Prodi. “Kami harus terbuka sekaligus korektif terhadap adanya kekurangan, kami harus mampu membaca diri dengan baik, jika ingin maju, dan kami juga harus memiliki banyak opsi dalam mengembangkan UNW Mataram ke depan, utamanya terkait dengan kualitas dan mutu, dan Alhamdulillah proses itu tengah berjalan dengan baik,” ungkapnya. Sirajul menambahkan, selain diisi dengan pemaparan tentang teori audit mutu, peserta juga dibimbing untuk melakukan praktik audit mutu internal di lingkup Prodi UNW Mataram, sehingga pengetahuan peserta tentang audit mutu menjadi lebih utuh. (ron)

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA - Foto bersama peserta lokakarya Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh UNW Mataram, beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber yang berkompeten dari STIE Perbanas Surabaya.

Unram Kembangkan Sampah Jadi Barang Berharga

(Suara NTB/ist)

UJIAN ONLINE - Pelaksanaan ujian tengah semester dengan sistem online di SMP Lenterahati Islamic Boarding School. Pembelajaran sehari-hari di SMP Lenterahati juga menggunakan sistem online.

SMP Lenterahati Terapkan Sistem Pembelajaran ’’Online’’

Mataram (Suara NTB) Seiring dengan perkembangan zaman yang semua kegiatannya menggunakan sistem online dan digital, SMP Lenterahati Islamic Boarding School membawa gebrakan baru pada dunia pendidikan yaitu dengan menerapkan sistem Pembelajaran dan Ujian online pada seluruh siswanya yang berjumlah 27 orang. Kepala SMP Lenterahati, M. Aminuddin, S.Pd., ditemui disela-sela proses ujian tengah semester dengan sistem online pada Jumat (12/10) menjelaskan bahwa ujian dengan sistem online ini baru pertama kali diterapkan oleh SMP Lenterahati. “Program ini pertama kali dilaksanakan karena ini adalah angkatan pertama di SMP Lenterahati. Jadi tujuan kami dengan adanya sistem online ini lebih praktis dari pengerjaan dan penilaiannya,” jelasnya. Wakil Kepala SMP Lenterahati Bidang Kurikulum, M. Jaozi , S.Pd., menambahkan untuk sistem online tidak hanya dilaksanakan saat ujian,

tapi juga diterapkan pada sistem pembelajaran. Pemberian semua tugas menggunakan sistem online. Teknis, sekolah langsung membuatkan akun kepada setiap santri. “Nanti dapat diakses sendiri oleh para santri, jadi sudah dipilah-pilah untuk masingmasing mata pelajaran, dapat memudahkan para santri. Kami juga membuatkan akun untuk wali santri, setiap wali dapat melihat perkembangan dan nilai anak-anak mereka di sekolah,” tambahnya. M. Aminuddin mengatakan, para santri melaksanakan ujian tengah semester sejak Senin (8/10) sampai den-

Pemuda KLU Dilatih Jadi Fasilitator Anak Mataram (Suara NTB) Sejak musibah gempa melanda Lombok, kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan setelahnya muncul di masyarakat. Masyarakat menjadi penting mengetahui ketahanan dalam menghadapi musibah. Salah satunya ialah kesadaran pemulihan psikologis anak terdampak musibah. Hal inilah yang melatarbelakangi relawan Hilal Merah Indonesia (HILMI) FPI untuk mengadakan “one day private class training” bagi 120 pemuda mahasiswa asal KLU. Pelatihan akan dimulai 15-20

Oktober dengan pembagian menjadi empat sesi. Arief Septia Prayudha, relawan (HILMI) dalam keterangannya menjelaskan kegiatan “One Day Private Class Training” nantinya akan menghasilkan 120 orang yang akan bergabung menjadi fasilitator Anak dan menjadi anggota Komunitas Fasilitator Anak-Lombok/ KOMFAS Anak-Lombok dan mengikuti seluruh aturan dan tugas fungsi komunitas. Setelah mengikuti pelatihan, mereka selanjutnya akan turut berjuang melindungi hak-hak

anak, dan menjadi fasilitator-fasilitator kebaikan lainnya di tanah lombok. Terutama dalam menghadapi bencana yang memungkinkan trauma healing bagi anak korban bencana. Dikatakan bahwa banyak materi yang nantinya diberikan terhadap para peserta. Umumnya ialah pengetahuan akan pentingnya pemahaman secara psikologis dan hukum menangani anak-anak. Seperti materi hak dan perlindungan anak, psikososial program, teknik bercerita, cara cerdas berkomunikasi, dan the power of planner. (dys)

Tingkatkan Prestasi Akademik Lewat Ekskul Olimpiade Sains Mataram (Suara NTB) – SMAN 4 Mataram berupaya meningkatkan prestasi akademik. Salah satu langkah awal yang dilakukan yaitu menjaring siswa yang memiliki prestasi akademik melalui tes olimpiade tingkat sekolah. Nantinya siswa yang lulus akan dibina dalam ekstrakurikuler (Ekskul) Olimpiade Sains. Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/10) mengatakan, pihaknya mulai menata prestasi akademik siswa. Sekitar satu minggu yang lalu sudah dilaksanakan tes olimpiade tingkat sekolah. “Tujuannya dari tes itu supaya sekolah nanti bisa mendapatkan bibit unggul yang akan kita bina dalam ekskul olimpiade,” jelasnya. Pihaknya akan menyi a p k a n pembina olimpiade y a n g berkualifikasi. Bahkan Khalid berencana m e n g gunakan dosen Unram yang bisa menangani olimpiade sains untuk membimbing siswa. Langkah ini merupakan salah satu terobosan. Jika biasanya sekolah memilih

salah satu yang menonjol, tapi kali ini tidak, sekolah melaksanakan tes secara keseluruhan. Dengan begitu, bisa diketehui kemampuan siswa sebenarnya. “Mungkin ada siswa yang tidak terlalu pamer kepintarannya, bisa ikut terjaring di ekskul Olimpiade ini. Kita jadi tahu mereka, agar jangan salah merekrut siswa,” kata Khalid, Pada olimpiade sain sebelumnya, SMAN 4 Mataram belum banyak berprestasi. Pihaknya tidak mau SMAN 4 Mataram hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi pelaku. Dengan adanya ekskul Olimpiade sains dan pembinaan yang terus menerus diharapkan SMAN 4 Mataram bisa berbicara banyak, baik olimpiade sains nasional tingkat Kota, sampai den-

gan tingkat nasional. Khalid menekankan, pentingnya penguatan pengetahuan siswa pada bidang sains karena saat ini memasuki zaman teknologi 4.0. di mana mengharuskan siswa betul-betul menguasai sains. Tidak hanya itu, SMAN 4 Mataram juga terus mengupayakan peningkatan minat baca siswa. Dimulai dengan pemberian penghargaan kepada siswa yang melakukan kunjungan dan membaca terbanyak di perpustakaan. “Setelah upacara kita berikan penghargaan, supaya anak-anak meningkat minat baca. Fasilitas perpustakaan juga diperbaiki, sekarang full AC supaya nyaman. Saya juga membuat pojok baca, supaya anak bisa membaca dengan rileks dan santai,” katanya. (ron)

gan Sabtu (13/10) untuk sepuluh mata pelajaran umum dan lima mata pelajaran kepondokan. Diakuinya tidak ada kendala yang ditemukan sejak sistem pembelajaran online diterapkan. “Semua pihak, dari santri sampai wali santri merespon dengan baik sistem ini,” akunya. Aminuddin berharap kedepan pelaksanaan pembelajaran online di SMP Lenterahati bisa berjalan lebih maksimal. Serta dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain agar menerapkan sistem ini. “Khususnya untuk wilayah NTB bisa menerapkan sistem ini secara merata,” harapnya. (r/ron)

Mataram (Suara NTB) Laboratorium Pusat Unggulan Biosains dan Bioteknologi Universitas Mataram (Unram) tengah mengembangkan berbagai produk dari bahan dasar sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Di antaranya ialah dari rumput laut dari jenis spesies tak terpakai. Di antara produk yang tengah dikembangkan ialah pembuatan pupuk alga organik, produk kosmetik anti ultraviolet, sabun rumput laut, obat luka rumput laut. “Konsentrasi riset di sini mengembangkan beragam produk rumput laut,” kata Kepala Laboratorium Pusat Unggulan Biosains dan Bioteknologi Unram, Prof. Ir. H. Sunarpi. Seluruh produk yang dikembangkan berbahan dasar rumput laut dengan spesies tak terpakai. Mantan Rektor Unram ini menjelaskan, rumput laut spesies ini seringkali dianggap sampah oleh masyarakat. Jenisnya tidak diperjualbelikan. Bahkan dianggap tak memiliki nilai ekonomi, sehingga tak terpakai. “Rumput laut yang digunakan beda dengan rumput laut yang biasa dikomersilkan. Ini sampah laut gak terpakai,” ujarnya. Oleh karenanya setelah melalui serangkaian uji laboratorium, dihasilkan bahwa rumput laut spesies tersebut mempunyai banyak khasiat yang berguna bagi masyarakat. Pemanfaatan barang-barang yang sering dianggap tak bernilai inilah yang akan dikembangkan pihaknya kedepan. Kini semua produk yang dihasilkan tengah dalam tahap sosialisasi ke sekolah dan masyarakat. Sebelum akhirnya nanti diproduksi secara masal. Pihaknya ingin melihat respon masyarakat terlebih dahulu. Sejauh mana masyarakat menerima produk dari rumput laut ini. “Harapannya bisa jadi industri, karena bahan bakunya diambil dari rumput laut yang belum dimanfaatkan sama sekali, bukan rumput laut yang sudah diperjualbelikan pada umumnya atau dengan kata lain sampah laut,” kata Sunarpi menjelaskan. Dijelaskan Sunarpi secara spesifik bahwa banyak manfaat dihasilkan dari rumput laut ini. Salah satu yang juga dikembangkan ialah rumput laut sebagai obat anti kanker. “Kita juga sedang meneliti rumput laut anti kanker. Secara lab kita sudah tahu mana saja yang berpengaruh pada kanker. Kita uji dengan membuat hewan kanker, seberapa jauh bisa jadi obat,” imbuhnya. Berkat upaya pemanfaatan rumput laut ini, Sunarpi menjelaskan bahwa pihaknya pun telah menemukan identifikasi baru tempat-tempat bagi tumbuh kembangnya rumput laut. Serta terklasifikasi juga jenis-jenis rumput laut yang digunakan untuk jadi bahan tertentu. Mengingat perbedaan jenis rumput laut, mempunyai khasiat berbeda pula. Selanjutnya sebagai harapan besar dari penelitian berkelanjutan ini, masyarakat akan mampu memanfaatkan barang-barang tak bernilai di sekitar mereka. Paling tidak mampu dimanfaatkan sebagai media pemenuhan kebutuhan dasar setiap hari. (dys)

Edisi Sabtu 13 Oktober 2018 | Suara NTB  

Headline : ’’Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi’’ Kanal Aspirasi Warga, Media Pengawasan Kepala OPD

Edisi Sabtu 13 Oktober 2018 | Suara NTB  

Headline : ’’Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi’’ Kanal Aspirasi Warga, Media Pengawasan Kepala OPD

Advertisement