Edisi 13 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 13 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 178 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bayar Iklan Petahana dari APBD

Amaq Asrul: Itu Bagian dari Korupsi DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan yang makin akrab disapa Amaq Asrul menyampaikan pendapatnya soal banyaknya iklan-iklan dari bakal calon kepala daerah di sejumlah media massa. Menurutnya, iklan berupa penerimaan penghargaan dari sejumlah pihak yang sengaja dipasang di media oleh petahana dengan tujuan meningkatkan elektabilitas yang pembayarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu bagian dari tindak pidana korupsi.

Demikian Pandangan Amaq Asrul yang juga Bupati

Lombok Timur (Lotim). Salah satu bakal calon Gubernur NTB dari jalur independen ini menilai, iklan dengan tendensi politik oleh petahana harus dihindari menggunakan anggaran negara.

Iklan dengan tujuan untuk meningkatkan elektabilitas yang dibayar dari anggaran pemerintah daerah itu harus diusut oleh aparat hukum. Bayar iklan di media semisal Rp 1520 juta menggunakan APBD atau anggaran pemerintah itu tidaklah dibenarkan. ‘’Kalau ada pasang iklan tentang penghargaan, dengan tujuan anda seorang petahana ikut Pilkada

itu bagian dari ranah korupsi,’’ tegasnya kembali.

Menggunakan uang rakyat itu untuk kepentingan rakyat.

Bukan untuk kepentingan politik dari oknum bupati atau oknum gubernur yang ingin maju lagi sebagai calon. Menggunakan uang rakyat untuk mendapatkan pujian dari rakyat jelas itu kepentingan pribadi. ‘’Itu mencuri uang negara,’’ imbuhnya.

Amaq Asrul meminta petahana lebih baik tidak melakukan tindakan yang mengarah ke korupsi. Jika ingin pasang iklan untuk tujuan suksesi Pilkada, disarankan Amaq Asrul lebih baik menggunakan uang pribadi. ‘’Kalau dibiayai Bagian Humas itu korupsi,’’ tegasnya.

Katanya, pemasangan iklan memang bisa membuat menjadi makin populer. Tujuannya sudah pasti agar bisa naik elektabilitas. Akan tetapi jika

menggunakan uang daerah, maka harus ditindak segera oleh aparat penegak hukum. ‘’Itu tindakan korupsi secara terus menerus, berencana dan sistematis,’’ katanya.

Selaku pejabat daerah, harus menciptakan pemeritahan yang responsif, pemerintah harus menutup celah-celah yang berpotensi penyalagunaan wewenang. Baik untuk menjadi bupati maupun gubernur. Apalagi daerah dihadapkan lagi dengan kondisi keterbatasan sumber anggaran pembangunan dengan komposisi yang kecil dari pusat.

Keinginan Bupati Lotim, penggunaan anggaran daerah harus betul-betul dimanfaatkan oleh masyarkat.

Bersambung ke hal 15

Amaq Asrul

Mandeg di Kejaksaan dan Kepolisian

Somasi NTB Pertanyakan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi Mataram (Suara NTB) Sejumlah kasus dugaan korupsi pernah diproses Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB. Pada awal penanganan, ramai mencuat ke permukaan diberitakan media. Namun lambat laun tenggelam. Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB mempertanyakan tidak konsistennya penegak hukum dalam menuntaskan perkara. ‘’Setiap hari pemberitaan mengenai korupsi tidak pernah berhenti dan selalu terungkap kasus-kasus yang baru. Tapi banyak kasus lama yang hilang kabarnya,’’ kata peneliti pada Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH, MH, Kamis (12/10).

Sebagai lembaga yang konsen mengamati kinerja penegak hukum, se-

lalu mencatat hal-hal yang baru dan terus berkembang seputar kasus korupsi yang terjadi di NTB. Khususnya yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian.

Secara nasional, dalam catatannya kepala daerah yang terkena OTT KPK mencapai 78 orang. Belum termasuk

TO K O H

Proyek PLTS Labangka Adapun kasus-kasus dugaan korupsi yang patut untuk mendapatkan klarifikasi dari aparat penegak hukum diantaranya, dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa.

Bersambung ke hal 15

MARAK - Di bukit-bukit di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat marak dibangun vila. Pembangunan ini diduga sebagai penyebab kerapnya kawasan wisata ini dilanda banjir. Berita selengkapnya di halaman 5

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menginstruksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi anggaran. Terutama OPD-OPD yang realisasi anggarannya masih jauh di bawah target.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi di selasela jeda Rapat Pimpinan (Rapim) membahas penyerapan anggaran 2017 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (12/10) siang kemarin. ‘’Ini terus kita dorong OPD dan ini evaluasi yang kesekian kalinya. OPD

diminta segera merealisasikan, itu instruksinya Pak Gubernur,’’ kata Wagub.

Berdasarkan data Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, realisasi fisik dan keuangan APBD-P NTB 2017 sampai 11 Oktober masingmasing sebesar 74,18 persen dan 61,99 persen. Sementara itu, target realisasi fisik dan keuangan sampai 31 Oktober 2017 masing-masing sebesar 88,14 persen dan 88,40 persen.

Dari 45 OPD lingkup Pemprov NTB, realisasi keuangan 10 OPD masuk zona kuning atau masih jauh di bawah target.

Bersambung ke hal 15

Rendah, Realisasi KUR TKI di NTB

KO M E N TTAA R Siapkan Dua Draf Raperda SETELAH Perubahan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 211 tentang PT. GNE dikembalikan oleh DPRD NTB. Pemprov NTB kembali mengajukan Raperda tentang Penyertaan Modal PT. GNE ke legislatif.

Pemprov menyatakan rencana penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah ini cukup layak sesuai dengan hasil kajian Tim Penasihat Investasi Daerah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) – Realisasi Kreadit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (KUR) TKI di NTB masih rendah. Berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, realisasi KUR TKI di daerah ini sampai 30 September lalu baru sebesar Rp 3,2 miliar lebih. ‘’Untuk realisasi KUR TKI memang masih rendah. Kami sudah mendorong terus kepada perbankan agar mempermudah persyaratan pengajuan untuk mendapatkan KUR bagi TKI tersebut,’’ Bersambung ke hal 15

Opini WTP Terancam

Gubernur Bentuk Tim Percepatan Peralihan Aset (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Belum tuntasnya peralihan aset dari Pemda Kabupaten/Kota ke Pemprov NTB membuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diraih selama enam kali berturut-turut terancam. Untuk itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membentuk tim percepatan peralihan aset supaya segera dituntaskan paling lambat tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si disela-sela jeda Rapat Pimpinan (Rapim) membahas penyerapan anggaran di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (12/10) siang kemarin. Wagub menjelaskan, masalah

aset ini menjadi salah satu fokus yang dibahas lantaran dapat mempengaruhi opini WTP yang diraih selama ini. ‘’Karena ini akan mempengaruhi WTP kita. Ketika aset-aset dari kabupaten/kota tentang peralihan kewenangan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014. Ada beberapa kabupaten/kota yang belum menyerahkan aset maupun dokumen-dokumen. Ini penting segera diselesaikan,’’ kata Amin.

Dalam Rapim tersebut, kata Wagub, gubernur menginstruksikan supaya persoalan aset akibat peralihan kewenangan pada beberapa bidang itu dituntaskan paling lambat Desember mendatang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/why)

sampai saat ini dalam penanganannya,’’ kata Johan.

Patut dipertanyakan, karena menurutnya jangan sampai kasus-kasus yang sudah ditangani tersebut raib tanpa penjelasan.

Realisasi Keuangan 10 OPD Jauh di Bawah Target

Jaringan Internasional Sasar NTB PENGUNGKAPAN kasus narkoba yang masuk ke kawasan NTB menandakan daerah ini masih menjadi target peredaran narkoba.

Asal barang dari kawasan Indonesia lain bahkan luar negeri mengindikasikan pemain di NTB juga merupakan cabang jaringan narkoba internasional. ‘’Kalau dibilang di sini ada pelaku jaringan internasional, jaringan nasional ya ada,’’ ungkap Kepala BNNP NTB, Bersanbung ke hal 15

kasus korupsi kakap lainnya, namun dapat terpantau oleh publik perkembangannya. Selain mengapresiasi kerja-kerja aparat penegak hukum dalam menindak kasus-kasus korupsi. Namun sejumlah kasus lama dipertanyakan perkembangannya. ‘’Dalam pemantauan Somasi NTB selama ini, selain kasus-kasus SP3 yang dikeluarkan, ada beberapa kasus dengan nilai proyek yang fantastis di atas Rp 10 miliar bahkan ratusan miliar rupiah belum jelas perkembangannya. Di samping puluhan kasus yang nilai proyeknya di bawah Rp 10 miliar, belum menemukan titik terang

RAPIM - Suasana Rapim yang dipimpin Gubernur NTB, TGH.M. Zainul Majdi.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

Halaman 2

Terbebas dari Penyakit Mata

Harus Segera Difungsikan KALANGAN anggota DPRD Kota Mataram terkejut dengan pemeriksaan Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmudin Tura oleh Kejaksaan terkait proyek Mataram Water Park (MWP). “Proyek itu kan sudah dikerjakan sesuai dengan anggaran. Terkait peruntukannya tergantung arah kebijakan Pemkot Mataram melalui Dinas PU dikerjakan. Sekarang permasalahannya pada prinsipnya dalam suatu kegiatan kalau ada kesalahan memang harus diproses,’’ kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Oleh karena itu, Dinas PU Kota Mataram memang harus mengerjakan sesuai anggaran.

Waktu anggaran disusun, tentu sudah dibuat program MWP yang mana fungsinya untuk menunjang kegiatan olahraga seperti untuk latihan atlet renang. “Menurut saya di sini keterbukaan saja. Kalau memang sudah dikerjakan dengan baik, saya kira ndak ada masalah,” ujar Ketut Sugiarta. Kalau pemeriksaan Kepala Dinas PUPR Kota Mataram terkait MWP karena dianggap tidak sesuai spesifikasi sehingga terjadi pemborosan anggaran, hal itu memang harus ditelusuri.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram ini, dalam kasus MWP, Dinas PU hanya bertugas sebagai pihak yang melaksanakan pembangunan. Namun mengenai programnya adalah kebijakan Pemkot Mataram. Sekarang tinggal bagaimana sikap Pemkot Mataram. Kalau memang kedalaman kolam tidak sesuai dengan standar, harusnya ada kebijakan untuk itu. Sehingga MWP tidak mubazir seperti sekarang ini. “Kalau sekadar untuk latihan kan masih bisa,” cetusnya.

Anggota Dewan dari dapil Mataram - Sekarbela ini melihat bahwa kelemahan Pemkot Mataram adalah lamban dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Ketut Sugiarta tidak menampik bahwa tidak sesuainya kedalaman kolam dengan standar untuk atlet, sudah diketahui sejak lama. Sayangnya Pemkot Mataram belum menyikapi hal itu. “Solusinya nggak ada. Pemkot mendiamkan itu,” sesalnya. Sehingga kalau sekarang Dinas PU diperiksa Kejaksaan, ia berharap, pejabat bersangkutan memberikan keterangan sesuai tupoksinya dalam pembangunan proyek MWP. Agar MWP tidak terus mangkrak, Ketut Sugiarta menyarankan Pemkot Mataram segera memfungsikan kolam renang MWP. Misalnya untuk latihan para atlet maupun siswa.

“Tidak apa-apa kalau sekedar untuk latihan, toh bukan untuk lomba,” katanya.

Sehingga siswa - siswa tidak harus membayar untuk bisa latihan di kolam renang milik swasta. Namun demikian harus dipastikan dulu pengelolanya. (fit)

Ketut Sugiarta (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

WARGA BINTARO – Sejumlah anak-anak dan warga tampak asik bercengkerama di sebuah jalan lingkungan di Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (12/10). Mereka menolak membuat surat pernyataan yang menyebutkan lahan di sana bukan miliknya. Tapi mereka juga menolak untuk pindah dari sana, juga enggan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang akan dibangun Pemkot Mataram.

Nelayan Bintaro Tolak Direlokasi ke Rusunawa Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram merelokasi warga nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, terancam tidak berjalan mulus. Warga sepakat menolak jika harus direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Warga juga mnenolak pindah dari lahan yang ditempatinya saat ini.

Pemkot Mataram telah mempersiapkan anggaran untuk merelokasi lahan seluas satu hektar. Lahan itu nantinya dijadikan lokasi untuk membangun rumah nelayan. Dua konsep ditawarkan apakah membangun rumah tapak ataukah rumah susun. Alternatif diambil oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman membangun rusunawa. Solusi ini mengingat luas lahan dibutuhkan tidak banyak dan bisa membangun dua atau tiga twin blok.

Sementara itu, lahan yang

ditempati warga saat ini merupakan lahan sengketa. Dalam putusan pengadilan, pemilik dimenangkan. Pemkot Mataram ingin membebaskan lahan itu tetapi tidak memenuhi syarat karena lahan dibebaskan masih diduduki oleh warga. Oleh karena itu, pemerintah meminta persyaratan ke warga untuk mengakui bahwa tanah itu merupakan bukan milik mereka dengan membuat surat pernyataan. “Surat pernyataan itulah jadi syarat membebaskan tanah itu,” kata Kadis PKP Kota Mataram,

H.M.Kemal Islam, Kamis (12/10).

Pihak kelurahan telah meminta masyarakat menandatangani surat pernyataan tersebut, tetapi ditolak oleh warga. Penolakan warga akan jadi kendala.

Padahal, pemerintah telah memiliki iktikad baik untuk menata. Kalau pun masyarakat tidak mau direlokasi. Maka salah satu cara dilakukan dengan mengeksekusi. “Salah satu cara kita eksekusi,” jawabnya.

Kemal mengatakan, tugasnya hanya menyiapkan pembangunan. Pembebasan lahan

dan berkaitan dengan administrasi di masyarakat jadi tanggungjawab lurah dan camat. Perkim saat ini telah menyiapkan desain pembangunan rumah tipe 21.

Dari data diterima sekitar 400 kepala keluarga bakal direlokasi. Keterbatasan kemampuan penganggaran maka akan dilakukan secara bertahap dan melihat skala prioritas. “Ini program berkelanjutan. Dan, kita sudah rencana itu saat mantan Walikota dulu,” ujarnya.

Rencana relokasi warga telah disosialisasikan oleh kelurahan. Kalaupun tetap ditolak, maka salah satu caranya dengan melakukan eksekusi.

“Berita acara pertemuan sudah ada dan tanda tangan warga. Kalau tidak mau kita

(Suara NTB/dok)

H. M. Kemal Islam eksekusi,” kata H.L. Mukhsin, Lurah Bintaro. (cem)

Retribusi Parkir di Mataram Diaudit Kasus DBD di Mataram Menurun Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan telah meminta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap retribusi parkir di Kota Mataram. Saat ini Auditor Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemkot Mataram ini telah turun mengumpulkan data dan keterangan (pulbaket dan puldata). “Inspektorat NTB juga turun mengawasi ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Kamis (12/10).

Pemeriksaan ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi. Dishub akan mengetahui titik mana saja perlu dibenahi berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat. Sebenarnya, pola penataan jukir ini sudah dilaksanakan sejak awal tahun lalu.

Dengan pemberlakukan karcis, sosialisasi bahkan penindakan. Meskipun diakui, ini belum berjalan secara maksimal sehingga perlu pembenahan secara komprehensif.

Untuk penataan diutamakan pengawasan. Dishub akan menambah personel dengan menggeser staf ke UPTD Perparkiran. “Kalau dikatakan personel kurang tidak juga.

Karena kita banyak petugas.

(Suara NTB/cem)

H. Khalid Tapi nanti kita geser saja yang lain ke UPTD,” ujarnya.

Titik parkir di Kota Mataram sekitar 900 titik dengan koordinator delapan orang.

Koordinator ini juga akan dipetakan. Misalnya, satu koordinator memegang 20 - 30 jukir. Khalid mengatakan, pengawasan terbatas karena berkaitan standar operasional prosedur di unit kerja.

Dia mengklarifikasi terkait target parkir yang tidak per-

nah tercapai. Bahkan, Kejati NTB telah meminta keterangan sejumlah pejabat di Dishub. Target tidak pernah tercapai karena ada target selalu dinaikkan oleh Dewan.

Dishub memulai dari Rp 800 juta sampai kemudian dinaikkan menjadi Rp 2 miliar.

Sementara, pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 masih dalam masa transisi.

Butuh waktu menyesuaikan agar produk hukum ini bisa berjalan maksimal. “Kita ini baru berjalan. Butuh proses dong. Coba Perda yang lain kan banyak yang hanya mengisi lemari saja,” kritiknya.

Ia pernah berpikir mau menggunakan honor ke juru parkir (jukir). Ini justru akan semakin rumit bahkan berpotensi jadi masalah baru dan jadi temuan aparat penegak hukum.

Terkait permintaan audit, Inspetorat akan siap melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, tetapi harus menunggu rampungnya pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat NTB. “Tunggu dulu Inspektorat NTB selesai. Baru kita masuk,” ucapnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kota Mataram mengklaim kasus deman berdarah dengue (DBD) menurun di tahun 2017. Angka itu setelah menerima laporan terakhir bahwa penderita bulan September mencapai 800. Meskipun demikian, sebagian kelurahan di Mataram rentan terjangkit DBD. Data Dinas Kesehatan pada tahun lalu penderita DBD mencapai 900 orang. Dibandingkan, pada bulan September tahun ini sekitar 800 penderita. Turunnya penderita akibat gigitan nyamuk aedes aegypti tersebut karena pola hidup bersih dan sehat masyarakat di lingkungan. Termasuk angka bebas jentik terus menurun.

“Alhamdulillah, tahun ini kita menurun dibandingkan tahun lalu. Kalau tidak salah dulu itu sekitar 900 - an. Sekarang ini di bawah itu,” klaim Kadis Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi ditemui di Mataram, Kamis (12/10). Meskipun demikian, ia mengakui ada empat warga setelah cek laboratorium positif terjangkit deman berdarah dengue.

Peristiwa itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan PSM dan larvanisasi. Untuk fog-

ging belum dilakukan. Yang paling penting kata dia, bagaimana menekan angka bebas jentik di lingkungan. Bila itu mampu ditekan oleh masyarakat dipastikan penderita DBD semakin menurun. “Kalau jentik dibasmi pasti berkurang,” ucapnya.

Tahun lalu, banyak kelurahan di Kota Mataram rawan terserang DBD. Kelurahan Ampenan Utara dulunya bebas DBD atau masih kategori putih terjangkit nyamuk aedes aegypti tersebut. Kelurahan paling rentan terserang yaitu, Kelurahan Karang Baru, Monjok, Pagutan Barat, Bintaro dan kawasan di pinggir aliran sungai dan pantai.

Ia mengamati masyarakat sudah mulai sadar melakukan pola hidup sehat dan bersih.

Dengan rutin bergotong royong serta menjaga pola makanan.

“Yang penting jaga makanan dan lingkungan,” pintanya.

Melihat perubahan cuaca tak menentu saat ini, Usman mengatakan, penyakit yang rentan terjadi adalah inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan diare. Tidak diketahui detail angka jumlah penderita diare dan ISPA. Tetapi perubahan cuaca ini sangat berpengaruh terhadap dua penyakit tersebut. (cem)

Jabatan Lowong di Kota Mataram OPD Diminta Siapkan Inovasi Pelayanan Publik Diyakini akan Terisi Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito yakin pengisian dua jabatan pimpinan tinggi yang lowong bakal disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendari). Walaupun hingga kini belum memberikan jawaban terhadap usulan tersebut. “Kita sudah ajukan permohonan ke Kemendagri.

Tinggal kita tunggu jawabannya. Tapi, Insya Allah kita diberikan izin,” kata Sekda menjawab peluang batalnya mutasi karena aturan UU Pilkada 2016, Kamis (12/10).

Kemungkinan batalnya pengisian jabatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Sosial mengacu Undang - Undang Pilkada Tahun 2016 dalam pasal 71. Dalam aturan itu disebutkan bahwa daerah yang melaksanakan atau mengikuti pemilihan kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan sebagai calon.

Jika mengacu aturan tersebut maka Pemkot Mataram tidak bisa melaksanakan mutasi. Kecuali, mendapatkan persetujuan Kemendagri yang ditindaklanju-

ti dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

Seperti diketahui, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tengah sibuk berkampanye dan mencari dukungan Partai Politik untuk bertarung pada Pilkada 2018 mendatang.

Keputusan maju pada kontestasi di NTB mengisyaratkan sebagai kepala daerah sejak Agustus lalu tidak boleh merombak jabatan. Bila itu tetap dilaksanakan kepesertaannya sebagai calon akan dibatalkan.

Sekda mengaku masih menunggu jawaban dari Kemendagri.

Surat permohonan pengisian jabatan telah dikirim. Pengisian ini pun tergantung jawaban Pemerintah Pusat .

“Belum ada, jadi kita masih menunggu,” jawabnya.

Keputusan pahit akan diambil oleh Pemkot Mataram dengan tetap menunjuk pelaksana tugas (Plt) bilamana Kemendagri tidak mengizinkan melaksanakan mutasi. “Kalau tidak diizinkan, tidak kita isi,” cetusnya.

Surat pengajuan pengisian jabat a n dikirim Senin (9/10) l a l u . (cem)

H. Effendi Eko Saswito

(Suara NTB/cem)

PERINGATAN Hari Penglihatan Sedunia sekaligus diluncurkannya Proyek Seeing is Believi yang dipusatkan di Rembiga membawa harapan terutama bagi masyarakat yang selama ini belum terlalu memperhatikan kesehatan matanya. Menurut Lurah Rembiga, Sunardi, S.H, pihaknya sangat mengapresiasi adanya acara tersebut dilakukan di daerahnya.

“Apalagi lokasi acaranya diadakan di sekolah yang menjadi sekolah model di sini,” terangnya saat ditemui di sela-sela acara, Kamis. Sunardi menjelaskan ia merasa (Suara NTB/uul) bangga karena Rembiga Sunardi terpilih mewakili kota Mataram untuk tingkat provinsi NTB. “Kelurahan Rembiga dipercaya sebagai tuan rumah untuk acara seperti ini merupakan suatu kebanggaan sendiri untuk kami,” jelasnya.

Sunardi mengatakan acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian kacamata gratis serta pengobatan bagi anak-anak. “Kita awali dulu dari anak-anak baru nantinya akan kita kembangkan ke masyarakat,” tukasnya. Ia menambahkan jika di wilayahnya, kasus penyakit mata seperti katarak tidak banyak ditemukan. “Tapi ada satu-dua karena setiap wilayah pasti ada,” jelasnya.

Pendataan untuk masyarakat yang menderita penyakit mata seperti katarak, kata Sunardi, belum pernah dilakukan di wilayahnya. “Dengan adanya acara ini, kami mengharapkan masyarakat di sini bisa bebas dari penyakit katarak,” ujarnya. Agar lebih diterima dan dipahami masyarakat, pihaknya akan terus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan mata.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Puskesmas supaya nyambung kepada masyarakat serta anak-anak sekolah,” kata Sunardi. Ia juga berharap acara serupa dapat terus diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mata. (uul)

Mataram (Suara NTB) Sistem pelayanan publik di pemerintahan akan di lombakan tingkat provinsi. Masing masing kabupaten/kota, termasuk Kota Mataram tengah mempersiapkan inovasi pelayanan publik. Agar lebih memudahkan diminta satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan satu inovasi.

Sejauh ini, ada sembilan OPD di lingkup Pemkot Mataram telah menyiapkan inovasi pelayanan publik. Di antaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

Dari sembilan OPD itu telah disiapkan 16 inovasi. Namun demikian, itu tidak cukup sehingga diminta masing - masing OPD punya inovasi. “OPD harus punya satu inovasi atau one agency one inovation,” kata Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito.

Inovasi pelayanan publik diharapkan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

Sekda mengatakan, Kementerian Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi telah memberikan apresiasi ke tiga OPD di

Mataram. Yaitu, Dukcapil, RSUD, dan DPMPTSP. Oleh Pemerintah Pusat, Kota Mataram dijadikan model pelayanan publik. “Secara kebetulan pelayanan publik sedang dilombakan,” kata dia.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H.L. Herman Maha Putra menjelaskan, yang mau dilombakan inovasi pelayanan publik di NTB ada tiga.

Yaitu, Mataram Emergency Service, loket, antar obat gratis empati (artis cantik).

Dibuatkanya tiga inovasi itu disinergikan dengan surat keputusan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata. Dua kementerian itu telah menunjuk RSUD Kota Mataram sebagai hospital tourism untuk wilayan Indonesia Timur. “Sebelumnya, belum bisa menjadi pemenang karena ada kekurangan. Tapi kita berusaha biar dapat juara,” ungkapnya.

Di Dinas Pertanian akan mencoba membuat inovasi dari pupuk organik. Pupuk dari tumbuh - tumbuhan dan kotoran hewan ditawarkan ke petani untuk mengurangi penggunaan pestisida. “Kalau di Pertanian mencoba pupuk organik,” kata Ir. H. Muttawali selaku Kadis Pertanian. (cem)

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

Ekspor Gula Merah Terganjal Sertifikat Organik Mataram (Suara NTB) – Gula aren yang diproduksi di NTB belum memenuhi standar untuk diekspor ke luar negeri.

Persoalan utamanya, karena belum mengantongi sertifikat organik.

Sertifikasi organik merupakan bentuk jaminan pemerintah, bahwa produk gula kelapa tidak dihasilkan dengan menggunakan proses terkontaminasi kimia. Termasuk pada proses penanamannya harus menggunakan pupuk organik.

Sertifikat inilah yang diminta harus ada oleh para buyer di luar negeri. Ketua Asosiasi Aren (Suara NTB/bul) Indonesia (AAI) Provinsi NTB, H. Mustaan H. Mustaan mengaku untuk mendapatkan sertifikat tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Infonya yang terbaru, minimal Rp 200 juta baru dapat sertifikat organik,” kata Mustaan kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (12/10) kemarin.

Potensi gula aren di NTB begitu besar. khususnya di Kabupaten Lombok Barat, petani sudah mampu memproduksi hingga 2,5 ton seminggu. Sementara untuk gula merah semut, saat ini produksinya hanya mampu mencapai 1 ton seminggu.

“Ini baru produksi yang buat. Yang tidak buat gula merah masih banyak,” kata H. Mustaan.

Sertifikat organik ini menjamin produksi gula merah dapat dikirim ke berbagai negara. Apalagi, permintaan dari luar negeri angkanya tidak kecil. Para produsen gula merah ini sebenarnya sangat berharap dapat menggarap pasar yang lebih luas. Sayangnya, karena biaya yang harus disiapkan untuk mendapatkan sertifikat organik menjadi hambatan keinginan tersebut.

Bila menyiapkan sendiri biaya tersebut, H. Mustaan mengatakan tentu tak mungkin. Karena itu, kendala yang dihadapi ini pernah disampaikannya kepada dinas yang membidangi. Dengan harapan mendapat dukungan.

Selain sertifikat organik, persoalan lainnya adalah masih tingginya kadar air gula yang di produksi oleh para petani. Ketentuan internasional, kadar air maksimal 3 persen. Namun karena dibuat secara manual, kadar air saat ini bahkan mencapai 4 persen. Tentu untuk standarisasi kadar air ini, diperlukan peralatan produksi yang modern. Serta didukung mesin pengovenan untuk mengurangi kadar airnya.

“Kita belum ada yang miliki mesin oven. Untuk mengurangi kadar air belum bisa,” katanya lagi.

Mengapa ia juga tertarik menggarap pasar internasional ini?

H. Mustaan mengatakan karena potensi harga jual yang lebih tinggi tentunya. Tetapi karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, produksi masih untuk memenuhi kebutuhan gula merah di tingkat lokal (pasar tradisional). (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pekerja Informal Diberi Kemudahan Miliki Rumah Mataram (Suara NTB) Pemerintah saat ini sedang membuat rumusan untuk memudahkan para pekerja sektor informal untuk memiliki rumah layak huni. Tahun 2018 mendatang, kebijakan terbaru ini sangat memungkinkan akan diberlakukan.

Jika berbicara ideal, jumlah penduduk NTB yang sudah mencapai 5 juta jiwa, masih kekurangan ketersediaan rumah sebanyak 350 ribuan unit.

Sementara melihat tingkat pertumbuhan penduduk, setidaknya dalam setahun harus dibangun 25.000 unit rumah.

Kebutuhan setiap tahun ini, harusnya dapat dipenuhi. Baik yang disiapkan oleh pengembang, maupun yang dibangun secara swadaya. Demikian ungkap Kepala Dinas Peruma-

han Provinsi NTB, Ir. I.G.B. Sugiharta, MT, di Kantor Gubernur, Kamis (12/10) kemarin.

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan ini, tentu tidak mungkin dilaksanakan di Kota Mataram. Karena itu, Dinas Perumahan tetap berkoordinasi dengan persatuan Real Estate Indonesia (REI) untuk membangun perumahan di kawasan-kawasan pinggir dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah.

Pemerintah menyiapkan

bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk subsidi bunga, fasilitas dan sarana prasarana dasar. Misalnya, jalan lingkungan, drainase. Tahun depan, pemerintah akan meluncurkan program yang dapat memudahkan MBR di sektor informal.

“Kalau yang sektor formal, PNS dan pegawai-pegawai BUMN, bank tentu tak merasa ragu untuk menyalurkan kredit KPR. Nah, yang informal, ini sedang dirumuskan kebijakan-

nya,” imbuhnya.

Bagaimana mekanismenya?

Sugiharta mengatakan, bagi yang bekerja di sektor informal, akan diajarkan menabung selama enam bulan di bank. Besaran tabungan bisa terpenuhi setidaknya 5 persen dari harga rumah. Jika bank menganggapnya layak dibiayai, pemerintah akan memberikan bantuan tambahan dalam bentuk penguatan uang muka sebesar maksimal Rp 30 juta.

“Itulah yang menjadi jaminan bagi pekerja informal mendapatkan pembiayaan dari perbankan,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga sedang merumuskan mekanisme lain untuk mendukung

masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal untuk memiliki rumah layak huni.

Bisa dalam bentuk jaminan dari koperasinya.

Masyarakat yang bekerja di sektor informal ini menurut kepala dinas, potensi penghasilannya tidak kalah dengan mereka yang bekerja di sektor formal.

Karenanya, untuk meyakinkan perbankan, pemerintah menyiapkan terobosan.

“Kalau dilihat, masyarakat yang bergerak di sektor informal ini pendapatan lebih tinggi dari pegawai negeri. Cuma pendapatannya tidak jelas. Inilah yang akan dibuatkan formulanya oleh pemerintah,” demikian Sugiharta. (bul)

Kasus Penyaluran KUR di NTB akan Dilaporkan ke Kemenkeu

(Suara NTB/bul)

PERAHU NELAYAN - Salah satu perahu nelayan yang terparkir di depan rumah-rumah nelayan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Izin Kapal Tangkap 30 GT Dilimpahkan ke Daerah Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan RI memberikan kemudahan kepada nelayan dalam hal pengurusan izin-izin kapal tangkap bagi nelayan. izinizin kapal dapat diperoleh di daerah, tanpa harus melalui proses pengurusan izin ke pusat.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si di sela-sela kegiatan rapat pimpinan di Kantor Gubernur, Kamis (12/10) kemarin. Untuk izin-izin kapal dengan 30 GT ke atas, dapat dilakukan di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar di Lembar, Lombok Barat.

Ini menjadi kabar baik bagi nelayan, kata kepala dinas. Sebelumnya izin-izin tersebut diperoleh dengan harus mengurus perizinannya sampai ke Kementerian Perhubungan. Belakangan, telah dilimpahkan ke daerah.

Sementara izin-izin kapal tangkap nelayan dari 30 GT ke bawah, permintaan izin-izin kapal terus mengalir. Inipun menurut kepala dinas dapat dipermudah untuk penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal.

“Ini akan berlaku dan kemudahan bagi nelayan,” demikian L. Hamdi kepada Suara NTB. Untuk operasional kapal tengkap nelayan, terdapat beberapa ketentuan perizinan yang harus dimiliki. Grose akte yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan cq KSOP Lembar dan SIPI. Untuk mendapatkan SIPI inilah, harus melampirkan beberapa rekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan, seperti surat ukur kapal dan pemanfaatan kapal.

Saat ini jumlah kapal milik nelayan dari tonase 7 GT sampai 30 GT sebanyak 4.000 kapal tangkap. Baru 200-an yang dikeluarkan izinnya.

Sisanya, sebagian izinnya belum kedaluwarsa, dan sebagian lagi yang harus diperpanjang izinnya.

Total jumlah kapal tangkap dari jenis perahu sampai kapal 30 GT, kepala dinas menyebutnya mencapai 50.000-an unit. dengan hasil tangkapan yang terdata sebanyak 48.000 ton setahun.

“Kita tetap fasilitasi kemudahan izin-izinnya, karena di laut juga ada patroli kapal,” demikian L. Hamdi.

Hal itu agar tidak mempengaruhi hasil tangkapan nelayan setiap tahun. Bila kapal-kapal dimaksud tidak memiliki izin tangkap, atau izin-izinnya telah kedaluwarsa, tentunya para nelayan akan khawatir dan was-was melaut.

Bagaimana dengan keberadaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), kepaKamis,12/10/17 la dinas juga menegaskan, dengan terbentuknya pengurus baru yang lebih lengkap, pemerintah akan lebih mudah berkoordinasi dengan para nelayan.

Apa yang menjadi program pemerintah dan apa yang menjadi aspirasi nelayan, dapat disampaikan melalui wadah ini.

“Kita juga akan memperkuat kerjasama dengan HNSI untuk mempermudah dukungan kepada para nelayan,” demikian L. Hamdi. (bul)

Telkomsel Bantu Tandon Air untuk Pengungsi Gunung Agung Mataram (Suara NTB) Sebagai wujud kepedulian sosial Telkomsel kepada warga Bali yang berada di posko pengungsian, khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem lokasi yang terdekat dengan Gunung Agung, VP Business Support Telkomsel Area Jawa Bali, Frangky D Pandensolang menyerahkan bantuan sosial berupa 4 unit tandon air di 4 posko pengungsian warga, antara lain Desa Antiga Kelod Karangasem, Desa NgisKelodKarangasem,DesaNgis Kaja Karangasem dan Lapangan Sutasoma Gianyar.

Sebelumnya, Telkomsel sebagai satu-satunya operator selular milik Indonesia, juga telah menyerahkan bantuan donasi CSR berupa paket sembako, masker, selimut, karpet, obat-obatan, vitamin dan lainnya, senilai puluhan juta rupiah ke warga yang berada di posko pengungsian utama GOR Swecapura, Klungkung.

Tidak lupa pula, fasilitas telepon Gratis bagi pengungsi yang membutuhkan untuk koneksi

Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi XI DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA., memberi tanggapan atas dugaan salah sasaran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTB. Wakil rakyat NTB di Senayan inipun akan menjadikannya pembahasan di komisi XI dan dilaporkan langsung kepada Kementerian Keuangan RI. H. Willgo mengatakan, persoalan ketimpangan data penyaluran KUR di NTB, akan dijadikan contoh kasus untuk dibahas secara nasional. Bila di NTB sebagai provinsi yang tidak terlalu besar saja angka penyaluran KURnya timpang yang dilaporkan oleh 12 perbankan dengan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan hingga Rp 1,8 triliun, ia mempertanyakan bagaimana kondisinya secara nasional.

Data milik Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah NTB merekap data SIKP Kementerian Keuangan RI. Bahwa, penyaluran KUR di NTB oleh 12 Perbankan, BRI, Mandiri, BNI, Bank NTB, BRI Syariah, BCA, BPD Bali, BPD NTT, Maybank, Bank Artha Graha Int, dan CTBC Bank tercatat sebesar Rp 582 miliar dari Januari hingga September 2017. Sementara, laporan yang disampaikan oleh 12 perbankan ini, realisasinya sudah mencapai Rp 2,3 triliun, selisihnya Rp 1,8 triliun.

“Tentu harus ada validitasi

keluar juga disediakan oleh satu-satunya operator telekomunikasi yang masih berplat merah ini.

Frangky melalui keterangan resmi Telkomsel kepada Suara NTB mengatakan, bantuan sosial tersebut diserahkan ke lokasi pengungsian di wilayah Gianyar, Karangasem dan Klungkung, sebagai bagaian dan bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat, khususnya stakeholders Telkomsel.

“Kami berharap hal ini secara tidak langsung juga dapat mendukung terwujudnya good coorporate citizenshipTelkomsel sebagai perusahaan yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya,” ujarnya.

“Seiring dengan kepedulian melayani pelanggan dan industri telekomunikasi sebagai bisnis utama, kami secara kesinambungan juga terus berupaya memberi nilai tambah pada masyarakat dan lingkungan, yang selalu menjadi bagian dari kemajuan Telkomsel,” imbuh Frangky. (bul)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN TELKOMSEL - Tandon air bantuan Telkomsel dari alokasi CSR untuk para pengungsi yang terdampak aktivitas Gunung Agung.

data, sinkronisasi harus dilakukan.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Ditjen Perbendaharaan, dan perbankan penyalur KUR. Karena bagaimanapun juga, konsekuensinya dari penyaluran KUR ini terkaitsubsidibungayangdibayarkan oleh pemerintah,” kata mantan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB ini kepada Suara NTB melalui sambungan telephone, Kamis (12/10) kemarin.

Kebenaraan terhadap data menurutnya menjadi sangat penting, agar subsidi bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat sasaran, sebagaimana yang dimaksud dalam skema penyaluran KUR. Sebagai perwakilan rakyat di Senayan, H. Willgo menegaskan tentu keberatan, bila pengusaha yang seharusnya layak mendapat kredit komersil, justru oleh bank diakali untuk mendapatkan kredit yang disubsidi.

“Indikasi ini juga kemungkinan ada seperti itu. Artinya bahwa mereka yang sebetulnya layak kredit komersial seyogiyanya tidak mengambil hak masyarakat yang semestinya mendapatkan KUR,” katanya.

Salah satu contoh dikemukakan, ia mendapatkan laporan dari masyarakat petani di Kabupaten Dompu. Saat mengajukan KUR di salah satu perbankan BUMN, bank tidak bisa memberikan dengan dalih dana bunga lunak yang disalurkan ini telah habis.(bul)

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Retribusi Jasa Wisata di Bangsal Tak Maksimal Terima Permohonan Penanganan HUJAN yang turun beberapa waktu lalu mengguyur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pasalnya, terdapat sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan.

Bahkan untuk saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim sudah menerima puluhan permohonan penanganan dari kerusakan tersebut.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/10), Kepala Pelaksana BPBD Lotim, H. Napsi, MM, mengatakan, hujan seharian beberapa waktu lalu mengakibatkan ru(Suara NTB/yon) saknya beberapa fasiliH. Napsi tas umum berupa jembatan, jalan, saluran irigasi dan pemukiman serta sejumlah fasilitas lainnya. Hal tersebut terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Lotim. Sehingga saat ini pihaknya sudah menerima puluhan permohonan bantuan penanganan bencana yang ditembuskan ke bupati.

“Iya hujan seharian yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan longsor di beberapa lokasi. Saluran irigasi tergerus dan sejumlah dampak lainnya. Itulah yang diminta untuk ditangani oleh masyarakat,” ujarnya.

Dari puluhan surat yang masuk terkait permohonan penanganan bencana tersebut, H. Napsi mengungkapkan pihaknya sudah menurunkan disposisi terhadap petugasnya untuk melakukan cek lokasi sebagaimana permohonan yang masuk. Dari hasil cek lokasi itu, akan dilihat besar maupun kecil kerusakan untuk selanjutnya disampaikan ke bupati.

Mantan Asisten I Setdakab Lotim ini menjelaskan, beberapa wilayah yang yang cukup parah mengalami kerusakan akibat hujan seharian beberapa waktu lalu, seperti di wilayah Kecamatan Montong Gading, Pringgasela dan di Bila Sundung Kecamatan Masbagik. Untuk di Montong Gading, katanya, kondisi jalan yang berubah seperti saluran irigasi ketika hujan turun, begitupan di Pringgasela yang salah satu saluran irigasi tergerus akibat luapan air. Menurut H. Naspi, kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor alam serta usia dari saluran irigasi maupun jembatan yang sudah tua. Selain intesitas hujan yang tinggi. Faktor sampah juga menjadi penyumbang penyebab adanya banjir bandang di beberapa tiitk.

Sementara dari segi peralatan maupun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BPBD dalam penanganan bencana banjir saat musim penghujan, pihaknya sudah sangat siap. Terlebih dengan mantapnya desa yang sudah membentuk, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). Saat ini, desa yang sudah membentuk TSBD sudah mencapai di atas 74 desa terutama desa yang indeks risiko bencananya cukup tinggi.

Manfaat dari keberadaan TSBD itu sendiri sangat dirasakan manfaatnya. “Paling tidak informasi dengan cepat kita dapat dengan terbentuk TSBD di sejumlah desa itu,” ujarnya Unutk perkiraan puncak hujan, disebutkannya akan terjadi antara bulan November hingga Desember 2017. Akan tetapi perkiraan fenomena tersebut suatu saat berubah, karena kondisi cuaca atau alam yang saat ini kian tidak menentu. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Penarikan retribusi jasa masuk kawasan wisata di sejumlah pos terkesan masih belum maksimal. Mencermati data setoran retribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Utara ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sejumlah pos penarikan masih nirretribusi pada periode penarikan Januari - Agustus 2017.

Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Bapenda, total retribusi masuk kawasan wisata di Lombok Utara pada periode Januari - Agustus sebanyak Rp 253,94 juta. Setoran Dispar mengalami fluktuasi, masing-masing Januari sebesar Rp 60,775 juta, Februari sebesar Rp 15,836 juta, Maret sebesar Rp 28,094 juta, April sebesar Rp 24,574 juta. Berikutnya setoran bulan Mei sebesar Rp 35,915 juta, bulan Juni sebesar Rp 11 juta, dan setoran Juli dengan angka tertinggi sebesar Rp 51,425 juta. Terakhir bulan Agustus sebesar Rp 26,321 juta.

Seluruh setoran itu terakumulasi dari penarikan di 8 titik yang ada, yakni Pos Senaru, Bangsal, Teluk Nara, Kerta Gangga, Kertaraharja, Mentigi, Trawangan Kecinan. Dari 8 pos tersebut, Senaru menyumbang persentase tertinggi sebesar 63,95 persen atau sebesar Rp 162,39 juta.

Pos Bangsal dengan tingkat keramaian pengunjung yang

relatif banyak justru hanya menyumbang Rp 44,916 juta atau 17,69 persen saja.

Lebih lanjut dari data tersebut, penarikan retribusi diduga tidak konsisten dilakukan. Di mana dari 8 pos, setiap bulannya ada pos yang nirretribusi.

Bulan Januari, Mei dan Juli ada 3 pos yang nihil setoran, bulan Februari, Maret, April dan Agustus terdapat masing-masing 4 pos nihil setoran, serta pada bulan Juni terdapat 7 pos yang tidak menyetorkan retribusi.

Khusus Bangsal Pemenang sebagai pintu utama menuju 3 Gili, terdapat 2 bulan nirretribusi, yakni bulan Februari dan Juni. Padahal bulan Januari menyumbang Rp 39,505 juta.

Sementara pada bulan Maret di Bangsal hanya menyetorkan Rp 544 ribu saja.

Kepala Bidang Pendapatan pada Bapenda Lombok Utara, Arifin via telepon Kamis (12/ 10), meralat setoran Bangsal pada Agustus sebesar Rp 44,916 juta. Angka yang relatif berimbang dengan setoran Bangsal pada Januari sebesar Rp 39,505 juta. Hal ini dimakluminya, karena pada periode itu Koperasi Karya Bahari dilibatkan memungut.

“Target retribusi yang dibebankan daerah melalui retribusi jasa masuk kawasan wisata untuk Dispar meningkat dari Rp 1 miliar. Sampai saat ini baru terkumpul Rp 253,94 juta,” ungkap Arifin.

(Suara NTB/ari)

MENYEBERANG - Wisatawan saat akan menyeberang dari Trawangan menuju Bangsal Pemenang beberapa waktu lalu. Penarikan retribusi di lokasi wisata ini masih belum maksimal.

Ketua Koperasi Karya Bahari, Sabarudin, mengungkapkan penarikan retribusi jasa masuk wisata melalui loket KKB kembali berlaku pada Agustus 2017. Sebepumnya aktifitas ini terhenti dimana terakhir kali KKB melakukannya pada Januari 2017.

“Pada bulan Februari hingga Juli 2017 ditarik oleh Dispar sendiri. Bulan Agustus kemarin Dispar kembali menitipkan tiket masuk kawasan wisa-

(Suara NTB/rus)

Ali BD Minta Waspadai Dampak Negatif Sentralistik Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan kembali menyoroti UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang yang cenderung sentralistik itu dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif. Dampak inilah yang perlu diwaspadai.

Hal ini disampaikan Ali BD saat menghadiri pertemuan Kopdar Lintas Forum Penggerak Keberdayaan Desa dan Kepulauan Pesisir di Gili Belek Desa Paremas Kecamatan Jerowaru, Kamis (12/10).

Bupati mencontohkan, keberadaan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia. Di mana, kewenangan pengelolaan pulau kecil diambil pemerintah pusat. Itu artinya, kata dia, majikannya semakin jauh. Padahal, menurut Bupati Lotim, otonomi yang sudah berlangsung selama ini sudah cukup baik.

Bahkan sejumlah daerah sudah berhasil dengan kebijakan otonominya. Sementara sebagian besar negara-negara maju di dunia saat ini sudah meninggalkan sentralistik.

Dampak lainnya, proyek pemerintah pusat banyak gagal.

Pemerintah pusat banyak membuat proyek di daerah dan banyak yang gagal. Korupsi itu sesungguhnya ada di pusat.

Di mana, lebih dari 60 persen anggaran negara ini dikelola di pusat. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus dibarengi dengan kebijakan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat itu sendiri.

Menurutnya wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti gotong royong telah ada sejak dulu dan menjadi warisan para orang tua terdahulu dan upaya pemerintah melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dinilainya kurang efektif jika pembangunan tidak diserahkan kepada masyarakat dan hanya berbentuk proyek.

Bupati juga memberikan apresiasi pada penyelenggara yang menggelar Diskusi lintas Forum Penggerak Keberdayaan Desa dan Kepulauan Pesisir yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu pelaksana kegiatan yang diwakili Catur Kukuh Wibowo menjelaskan laut memiliki potensi lebih besar dibandingkan sektor pertambangan yang terbatas pemanfaatannya. Sedangkan laut memiliki potesi yang tidak terbatas jika tidak dicemari dan dimanfaatkan dengan baik.

Harapannya melalui pertemuan langsung dengan masyarkaat pesisir dan pulau kecil, akan menghasilkan kolaborasi setara untuk membangun kedaulatan sosial ekonomi, pengembangan pendidikan berbasis karakteristik lokal dan mencermati aspek-aspek advokasi yang dibutuhkan kepulauan dan pesisir.

Hasil dari diskusi tersebut akan ditindaklanjuti dengan kerjasama dan kolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemendikbud agar menjadi perhatian. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dari 17.446 ribuan, 16.056 yang terdaftar di PBB. Meningkat dari yang sebelumnya 13 ribuan lebih dengan 5 pulau berdaratan besar (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) dan lautan 3 kali lipat total daratannya. (rus)

hanya mengandalkan petugas OJT (tenaga kontrak) Diakui Muhamad, penarikan retribusi oleh petugas OJT tidak maksimal. Dispar menempatkan tenaga kontrak bahkan di tiap-tiap boat yang akan menyeberang, namun hasilnya juga tak memuaskan.

“Penarikan oleh petugas kita ternyata tidak bisa maksimal.

Untuk itu kita mulai kerjasamakan kembali dengan pihak KKB,” ujarnya. (ari)

Terganjal Aturan, Sumber PAD Lotim Banyak Hilang Selong (Suara NTB) Sejumlah larangan penarikan retribusi bermunculan dari pemerintah pusat berdampak bagi daerah. Ganjalan aturan ini sangat berpengaruh pada upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya.

Akibatnya, banyak sumber PAD dari retribusi yang terpaksa hilang.

Menjawab Suara NTB, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Salmun Rahman mengaku pemerintah daerah dituntut untuk bisa mandiri dan otonom. Akan tetapi di sisi lain, banyak kewenangan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten ini dicabut. Padahal, keberhasilan daerah menjadi otonomi salah satu indikatornya adalah seberapa besar PAD. “Kalau terus dicopot bagaimana bisa menjadi daerah otonomi,” ujarnya, Kamis (12/10).

Menurut Salmun, selama ini memang aspek retribusi

cukup banyak menyumbang PAD. Secara keseluruhan target PAD tahun 2017 ini Rp 289 miliar dan diharapkan bisa tercapai targetnya melampaui targat tahun sebelumnya sebelum Rp 259 miiliar.

Menjawab tantangan pencapaian target PAD, sejumlah cara lain coba dilakukan pemerintah daerah. Larangan seperti penarikan retribusi yang disebut pemerintah pusat, karena bisa menghambat investasi tidak lagi dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lotim.

“Kalau masalah retribusi

tergantung kreasi pemerintah daerah, memang, banyak retribusi yang dulu bisa ditarik karena sebuah aturan dan petunjuk atasan tidak bisa ditarik kembali,” imbuhnya. Prinsip dalam penarikan retribusi tidak boleh yang tidak disertai dengan sebuah pelayanan jasa.

Retribusi atau pemungutan pajak daerah salah satunya semua harus mengacu pada aturan perundang-undangan. “Kalau pajak kabupaten kan sudah jelas aturannya, itulah sebabnya UU 28 tahun 2009 ada 11 jenis pajak yang boleh

Belum Jelas, Anggaran Pembangunan Pos di Gili BERKUNJUNG - Bupati Lotim H. Ali Bin Dachlan saat berkunjung ke Gili Beleq, Kamis (12/10).

ta di loket kami,” kata Udin.

Sejak dikerjasamakan, KKB pun mulai memberi setoran rutin tiap bulan. Mulai Agustus hingga September lalu, setoran diserahkan KKB ke Dispar dengan angka variatif.

Terpisah, Kepala Disbudpar Lombok Utara, H. Muhammad, S.Pd., mengamini tidak optimalnya penarikan retribusi masuk kawasan wisata. Setelah selama 5 bulan tak ditarik oleh KKB, Disbudpar pun

Tanjung (Suara NTB) Rencana pembangunan 10 titik pos pengawasan di Gili Trawangan mulai disikapi pesimis. Pemdes pun mengancam tak akan menghibahkan lahan tempat pembangunan pos apabila anggarannya tak jelas.

Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, kepada wartawan Kamis (12/10) menegaskan, pihaknya tidak akan menghibahkan lahan apabila anggaran dari APBD KLU tak jelas juntrungnya. Meski lahan pos dipandang sangat penting, namun keberadaan lahan tanpa anggaran hanya akan membuat lahan yang dihibahkan menganggur. Pemdes pun tak ingin hal itu terjadi. “Kita beri lahan asal anggaran jelas, karena saya tidak mau cuma ngomong saja,” cetus Taufik.

Pos pengawasan keamanan Gili Trawangan, dikatakan Taufik menjadi atensi warga termasuk Pemdes. Alasan itu-

lah, masyarakat bersedia warga secara sukarela membentuk Lang-Lang Gili Trawangan untuk berpartisipasi mengawasi keamanan setempat.

Hanya saja cetus Taufik lagi, pihaknya tidak ingin hanya dijanji saja oleh dinas terkait.

Pemdes menginginkan anggaran yang ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana pengawasan benar ada. “Itu sangat penting karena untuk pengawasan ini harus terkoordinasi. Tapi ya itu tadi, kalau anggarannya ngak ada maka kita tidak akan berikan lahan,” tegas Taufik menutup.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Utara, H. Muhammad, S.Pd., mengatakan rencana pembangunan pos Pengawasan Bangsal tetap seperti komitmen awal.

Selaku instansi yang diserahi kewenangan mengusulkan anggaran sudah membuat

perencanaan untuk mewujudkan rencana tersebut. “Ini sudah kita rencanakan, nanti akan dimasukkan di APBD murni 2018,” ungkapnya.

Muhammad optimis pembangunan 10 titik pos di Gili akan berjalan sesuai rencana. Terlebih lagi, sudah ada kesiapan dari Pemdes untuk menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan pos pengawasan.

Tidak hanya usulan anggaran Pos Pengawasan, Disbudpar juga akan mengajukan kembali usulan anggaran pembangunan Open Stage (panggung terbuka) senilai Rp 1 miliar. Usulan itu sempat dicoret oleh Banggar DPRD KLU lantaran terkendala lahan. “Dulu memang perencanaanya kurang matang, makanya dicoret. Artinya jangan sampai ini terulang kembali,” pungkas mantan Kabag Kesra Lombok Utara ini. (ari)

Tak Fokus, Panitia Pilkades Sokong Pilih Mundur Tanjung (Suara NTB) Salah seorang anggota Panitia Pilkades Sokong, Nursida Syam, memilih mundur dari unsur Kepanitiaan Pilkades.

Ida – sapaan akrabnya membantah pengunduran dirinya, karena adanya proses hukum calon kepala desa di kepolisian.

Sebaliknya ia memilih mundur karena alasan lebih memilih fokus mengelola Klub Baca Perempuan yang dikelolanya.

Dalam surat yang dikirim kepada Ketua BPD Sokong tanggal, Rabu (11/10), Nursida secara gamblang menyatakan pengunduran dirinya. Sejak terbitnya SK Nomor : 01/ BPD/SKG/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong oleh BPD Desa Sokong tersebut di atas.

Dirinya beserta panitia lainnya berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja men-

jalankan amanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Namun demikian, melihat perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, ada hal-hal yang membuat saya tak bisa lagi meneruskan amanah yang diberikan warga Desa Sokong sebagai bagian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong,” sebut Nursida Syam.

Terbitnya surat tersebut kata dia, sekaligus merupakan bentuk permintaan maafnya kepada warga Desa Sokong. Ia sadar diri tidak lagi bisa meneruskan amanah yang diberikan masyarakat melalui BPD Desa.

Di sisi lain, mundurnya salah satu Panitia Pilkades Sokong dinilai positif. Direktur Eksekutif Lombok Utara Corruption Watch (LUCW), Tarpiin Adam, menduga ada

persoalan internal di Panitia Pilkades, terlebih dengan menggelindingnya dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan salah satu calon kades.

Namun demikian, Adam melihat mundurnya panitia Pilkades beberapa hari jelang pencoblosan sebagai hal normatif. Sebaliknya seagai LSM pelapor atas kasus tersebut, diakuinya bahwa LUCW telah melayangkan surat dan meminta Polda NTB mengambil aloh kasis tersebut.

“Kami juga akan mengadukan kinerja lembaga terkait yang berhubungan langsung dengan kasus dugaan ijasah palsu ini, seperti Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Polres dan Kemenag Lombok Utara. Kalau sampai kasus ini tidak ada keputusan, maka saya akan bubarkan LUCW,” ujarnya. (ari)

diambil oleh daerah, di luar 11 itu tidak boleh,” imbuhnya.

Karena ada bagian-bagian, diantaranya retribusi, jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Yakni yang tidak tetap sifatnya, misalnya, di perizinan tertentu tadinya boleh daerah untuk memungut sekarang tidak boleh.

Adanya batasan dari pemerintah pusat tersebut siap saja dipatuhi oleh pemerintah daerah kabupaten Lotim. Tidak saja di Lotim pemberlakuannya tapi juga semua daerah. Meski demikian, ada upaya mendapatkan PAD, seperti regulasi mengenai pemanfaatan jasa umum berupa aset pemda yang dikelola atau disewakan ke pihak ketiga sepanjang tidak dijual.

Contoh lainnya,Pemda punya tanah yang tadinya tidak

(Suara NTB/rus)

Salmun Rahman datangkan hasil PAD, kemudian ada yang kelola agar mendatangkan hasil. Pun pada keberadaan aset bangunan dan pelatan lainnya diyakinkan bisa juga sebagai sumber PAD dalam pengelolaannya. (rus)

115 Anggota BPD Disumpah Praya (Suara NTB) Sebanyak 115 anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di 15 desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, di pendopo Bupati Loteng, Kamis (12/10).

Para anggota BPD ini merupakan hasil pemilihan berdasarkan regulasi dan ketetapan pemerintah yang baru.

Yang salah satunya mewajibkan adanya anggota BPD dari unsur perempuan. “Sebagai perwakilan warga di desa, anggota BPD harus bena-benar mampu menjalankan dan menyuarakan aspirasi warganya,” pesan Bupati Loteng.

Tidak kalah penting, BPD merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan dan mensukseskan pembangunan di desa. Untuk itu, anggota BPD harus mampu bersinergi dengan kepala desa. Tidak malah kemudian menjadi lawan politik dari kepala desa.

“Sinergitas antara BPD dengan kepala desa, sampai sejauh ini belum begitu terlihat. Untuk itulah, keberadaan para anggota BPD yang baru ini bisa menjadi contoh yang baik. Bagaimana membangun sinergitas yang baik di pemerintahan desa,” ujarnya.

Pasalnya, kalau kemudian kepala desa dengan anggota BPD tidak bersinergi, maka proses pembangunan didesa akan menjadi sulit. Pemban-

gunan pun tidak akan berjalan maksimal. Ujung-ujungnya yang rugi masyarakat desa itu sendiri. Tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin. Menurutnya, BPD memainkan peran vital dalam mensukseskan jalannya pembangunan. Tanpa dukungan dari BPD, pemerintah desa tidak akan mampu menjalankan proses pembangunan dengan optimal, sehingga menjadi penting kepala desa dan BPD bersinergi serta bekerjasama membangun desa.

Adapun desa-desa yang anggota BPD-nya baru dilantik di antaranya, Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut, Desa Dakung dan Desa Praimake Kecamatan Praya Tengah. Kemudian Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat, Desa Aikbual dan Desa Semparu Kecamatan Kopang ditambah Desa Mekar Damai Kecamatan Praya, Desa Jango dan Desa Stuta Kecamatan Janapria.

Di Kecamatan Pringgarata ada empat desa, yakni Desa Arjangka, Desa Menemeng, Desa Sisik dan Desa Taman Indah.

Ditambah lagi Desa Teduh Kecamatan Praya Barat Daya serta Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang. (kir)

(Suara NTB/kir)

SALAMI - Bupati Loteng H.M. Suhaili FT, menyalami anggota BPD yang baru dilantik di Pendopo Bupati Loteng, Kamis (12/10).

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pemicu Banjir di Senggigi Wakili NTB Lomba PHBS dan LBS DESA Bagik Polak Kecamatan Labuapi mewakili Lombok Barat (Lobar) dan NTB pada lomba Perilaku Hidup Bersih (PHBD) dan Sehat serta Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) tingkat nasional. Desa yang dipimpin Amir Amraen Putra ini mewakili NTB di tingkat nasional setelah di lomba yang sama di level kecamatan, kabupaten hingga provinsi memperoleh juara I. Saat ini pihak desa setempat tengah melakukan persiapan menghadapi penilaian dari tim pusat.

Menurutnya, lomba PHBS ini (Suara NTB/her) berawal dari penilaian tingkat Amir Amraen Putra kecamatan dan kabupaten serta provinsi. Hasil penilaian tersebut, desanya raih juara I, sehingga mewakili NTB di level nasional. Aspek apa saja yang dinilai?, menurutnya terdapat 10 indikator yang dinilai namun paling utama perilaku manusia (warga) yang hidup sehat dan lingkungan bersih dan sehat. Pemikiran masyarakat juga dinilai, karena mau hidup bersih dan sehat, tidak merokok dalam ruangan.

Dari semua indikator ini, jelasnya, desanya dinilai bagus dan memenuhi. Untuk mengubah mind set masyarakatnya agar hidup sehat, setiap hari minggu pihaknya menggelar senam. Warga juga bergotong royong lebih dulu di rumah sebelum senam bersama di kantor desa.

Dari sisi jambanisasi, jelasnya semua warga sudah buang air di jamban, sehingga desanya diberi predikat Open Defecation Free (ODF) . Untuk mempersiapkan penilaian lomba ini, pihaknya tetap menjaga lingkungan tetap bersih. “Kalau masyarakat sadar hidup bersih dan sehat, maka mudah,”jelasnya.

Di samping itu, pihaknya terus intens turun melakukan sosialiasi. Selain itu, pihaknya mampu menekan peredaran miras. Pihak desa juga melarang kecimol, karena pihak desa melarang aktivitas warga yang dinilai pekerjaan yang kurang produktif dilarang.

Selain berpestasi di tingkat provinsi di nasional pihaknya secara pribadi juga berhasil meraih juara satu penghargaan sebagai kades berprestasi dan inovatif, sehingga diberi hadiah umrah tahun 2016 lalu. (her)

BPD Ditantang Lahirkan Banyak Regulasi Praya (Suara NTB) Kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat sorotan dari pemerintah daerah yang dinilai masih belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya. Hal itu, salah satunya bisa dibuktikan dengan masih minimnya produk hukum atau regulasi di tingkat desa yang berhasil ditelurkan oleh BPD. “Salah satu bentuk nyata kerja-kerja BPD itu ialah berupa peraturan desa (perdes) atau bentuk regulasi lainnya.

Inilah yang belum banyak dihasilkan oleh BPB-BPD di daerah ini,” aku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, kepada Suara NTB, Kamis (12/10).

Untuk itu, tahun depan, pihaknya terus mendorong para anggota BPD di Loteng bisa memainkan peran dan fungsinya seoptimal mungkin supaya bisa menghasilkan regulasi-regulasi yang baik bagi masyarakat dan desanya sebanyak mungkin. Sekaligus bisa mendukung proses pembangunan di desa itu sendiri.

Menurutnya, masih banyak hal yang perlu diatur dengan regulasi di tingkat desa. Peluang itulah yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh anggota BPD. Supaya proses pembangunan di tingkat desa bisa berjalan optimal. “Dukungan regulasi yang tepat di tingkat desa, sangat menentukan keberhasilan proses pembangunan di desa itu sendiri,” ujarnya.

Meski demikian, Jalaludin mengaku, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para anggota BPD di daerah ini yang masih lemah, menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kinerja BPD. Terutama dalam hal melahirkan regulasi di tingkat desa.

Untuk itu, ke depan pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas anggota BPD di daerah ini.

Lahirnya regulasi tentang desa yang salah satunya mengatur tentang BPD juga diharapkan bisa semakin memperkuat peran BPD di desa. Tidak kemudian, BPD hanya menjadi pelengkap. Tetapi tidak mampu memberikan peran yang optimal bagi jalan pembangunan di desa. (kir)

Belum Final, Dukungan Partai Golkar ke Fauzan Khalid Praya (Suara NTB) Hingga kini Partai Golkar belum menentukan sikap terkait kemana dukungan akan diberikan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Barat (Lobar). Mesti tidak menampik dukungan sudah mengarah kepada calon petahana H. Fauzan Khalid. Namun keputusan masih belum final. Itu artinya, belum ada satupun calon kepala daerah yang dipastikan akan didukung oleh Partai Golkar.

“Memang arah dukungan kita sudah mengarah kepada H. Fauzan Khalid, kita akui itu. Tapi itu (Suara NTB/kir) belum final,” tegas Ketua HariH. Misbach Mulyadi an DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, kepada Suara NTB di Pendopo Bupati Lombok Tengah, Kamis (12/10).

Misbach mengaku kalau peluang Partai Golkar mendukung calon petahana terbuka lebar. Bahkan, Partai Golkar sudah membuka lebar-lebar pintu dukungan kepada Bupati Lobar aktif tersebut. Namun pasti tidaknya dukungan tergantung pembicaraan terakhir antara Partai Golkar dengan calon bersangkutan.

Sebagai partai pendukung, pihaknya meminta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon petahana jika ingin mendapat dukungan Partai Golkar di Pilkada Lobar mendatang. Salah satunya dan yang paling utama ialah komitmen mendukung pasangan kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar di Pilkada NTB. “Kalau mahar politik tidak ada itu. Kami hanya minta komitmen calon bersangkutan untuk bersama-sama mendukung pasangan Suhaili-Amin yang bakal diusung Partai Golkar di Pilkada NTB tahun 2018 mendatang,” ujarnya. Kalau tidak ada komitmen seperti itu, untuk apa Partai Golkar mengusung calon petahana, jika beda dukungan pada Pilkada NTB. Disinggung peluang untuk mengusung calon kepala daerah lainnya selain calon petahana, mantan anggota DPRD NTB ini, menegaskan masih terbuka. Walaupun arah dukungan Partai Golkar lebih mengarah ke calon petahana. Namun, ujarnya, semuanya tergantung pembicaraan akhir, karena ada beberapa kader Partai Golkar yang berencana untuk ikut dalam kontestasi politik di Lobar tahun 2018 mendatang. “Prinsipnya, arah dukungan Partai Golkar masih belum final. Itu artinya, semua kemungkinan masih bisa terjadi,” ujarnya. (kir)

Mesin Penyedot Air Senilai Ratusan Juta Rupiah Mangkrak

Giri Menang (Suara NTB) Mesin penyedot air senilai ratusan juta rupiah yang dipasang di Muara Sungai Melase Batulayar mangkrak. Mesin yang dipasang bersamaan dengan pembangunan talud sungai dengan total anggaran miliaran rupiah dikerjakan tahun 2014. Mesin ini dihajatkan untuk menyedot air sungai ketika terjadi banjir, namun hingga kini belum bisa beroperasi.

Bahkan, proyek talud bendung muara ini menjadi salah satu pemicu banjir di kawasan Senggigi.

Fauzi warga setempat menuturkan, semenjak dipasang bersamaan dengan pentaludan sungai tersebut mesin penyedot air yang dipasang di pinggir sungai tidak pernah hidup. “Mesin ini dipasang kalau ndak salah tahun 2014, bersamaan dengan pembangunan talud sungai. Informasi dari pihak pemborong Waktu itu nilainya kurang lebih 500 juta,” jelas Fauzi.

Seingatnya, talud dan mesin ini dibangun ketika puasa untuk mengurai air Sungai Tanak Embet- Teloke - Melase.

Namun ironisnya, mesin itu hanya sekali dilakukan uji coba, namun tak pernah hidup lantaran tak ada air yang disedot. Bahkan semenjak dipasang mesin ini tak bisa beroperasi, sehingga mesin ini praktis tak bisa digunakan sejak saat itu. Sebab sekitar 1 tahun kemudian, mesin itu dicoba dihidupkan, namun tidak bisa. Untuk pengelolaannya, pihak hotel yang diserahkan untuk menyimpan kuncinya.

“Pas air naik, mesin ini mau dihidupkan untuk sedot air namun tidak bisa juga. Sehingga terjadi

banjir, karena kalau datang air tertahan sehingga membeludak ke rumah warga,”jelasnya.

Selain mesin itu mengkrak, pintu air di Muara Sungai itu juga rusak, sehingga tidak bisa diputar. Akibatnya, pintu air ini pun dibiarkan terbuka. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat sekitar, terutama warga Tanak Embet sebab akibat air sungai tak bisa disedot menyebabkan daerah setempat sering dilanda banjir.

Sementara Kade Senteluk Fuad Abdul Rahman menyatakan, mesin penyedot air di muara sungai tak berfungsi sejak dibangun. Bahkan ada pintu airnya tak bisa dipakai karena rusak. “Mesin pompa penyedot air ini tidak bisa dipakai, sejak tiga tahun lalu,” imbuhnya. Menurutnya, mesin ini dipasang oleh pusat melalui provinsi. Namun mesin ini mubazir, karena tak bisa dimanfaatkan Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lobar, Made Artadana mengakui di depan Hotel Jay-

(Suara NTB/her)

TAK BERFUNGSI - Mesin pompa air (pengendali banjir) di Sungai Melase Batulayar mangkrak akibat tak bisa difungsikan. akarta terjadi luapan air, karena dimensi gorong-gorong di daerah itu sudah tidak mampu menampung air. Pihaknya sudah mengusulkan ke Balai Jalan dan BWS untuk direncanakan program pelebaran gorong-gorong.

“Kaitan dengan bangunan goronggorong dan mesin pompa air (pengendali banjir) itu dibangun sat-

ker pusat, memang ada pompa dibangun oleh satker pusat. Namun belum bisa difungsikan secara optimal,” jelasnya.

Diakui, aset ini belum diserahterimakan ke pemda sampai saat ini. Kondisi saat ini memang pompa yang ada setelah selesai dibangun, belum berfungsi optimal, sehingga perlu diperbaiki ke-

mudinya. Diakui, banjir yang terjadi di luar kapasitas, sehingga bangunan ini tidak mampu menampung banjir yang ada. Kondisi ini, ujarnya, diperparah, di saat air laut pasang terjadi arus balik dari air laut, sehingga saling bertemu di muara. Hal ini pula menyebabkan mesin pompa terganggu. (her)

10 Hektar Bukit di Senggigi Kritis Akibat Alih Fungsi Giri Menang (Suara NTB) Maraknya pembukaan bukit di kawasan wisata Senggigi untuk pembangunan vila menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir yang kerap melanda kawasan wisata ternama tersebut. Bahkan catatan pihak desa, terdapat 10 hektar lahan di perbukitan tersebut dialihfungsikan menjadi lokasi pembangunan vila. Maraknya alih fungsi lahan untuk pembangunan vila ini ditengarai perizinan untuk pembangunan vila yang diduga amburadul.

Kepala Desa Batulayar Barat, H. Darmawan mengakui sekitar 10 hektar lebih bukit di wilayahnya dibuka untuk pembangunan vila. “Puluhan vila ada di bukit wilayah Batulayar ini. Di desa kami kemungkinan di atas 50-60 vila ada. Vila ini dibangun di atas bukit, lahan yang dibuka untuk vila ini ada sekitar 10 hektar, itu lahannya sebagian besar kritis,” akunya, Kamis (12/10).

Disebutkan, secara rinci ia mengaku lupa jumlah pasti vila yang ada di wilayahnya, karena hampir di setiap dusun ada saja bukit yang dibuka untuk bangunan vila, terutama di Batu Bolong, Batu Bolong Griya, Duduk, Batulayar Utara, Batulayar Selatan dan Melase. Hanya satu dusun yang tak dibangun vila yakni Dusun Dudu Atas.

“Kisaran sekitar 10 hektar ini dibuka untuk vila, lahan ini kritis karena dialihfungsi,” akunya, seraya menambahkan,

tidak semua kritis, sebab ada sebagian ditanami lagi pohonpohon yang produktif dan non produktif.

Dijelaskan, Darmawan izin vila diatas bukit tidak banyak diterbitkan beberapa waktu terakhir. Kebanyakan izin vila yang sudah terbangun diterbitkan jauh sebelumnya. Baru-baru ini, pihak desa mempersoalkan perizinan di wilayah Batu Bolong yang keluar saat era kades sebelumnya. Izin ini diduga bermasalah, sehingga ketika pengerjaan dan kapling tanah untuk lokasi pembangunan tak dikontrol. Akibatnya terjadi penumpukan tanah menyebabkan longsor saat ini.

Camat Batulayar, Suparlan S.Sos tak menampik jika maraknya pembukaan lahan atas bukit di kawasan Senggigi menjadi pemicu banjir. Pihaknya pun memperketat perizinan vila di atas bukit, terutama di wilayah Senggigi Batulayar dan Batulayar Barat. Namun kendala diakui selama ini izin pembangunan vila sejauh ini belum diperolehnya, padahal sudah lama pihaknya meminta ke SKPD terkait.

“Soal izin itu, kami sejak beberapa tahun lalu sudah minta izin yang diterbitkan di wilayah Batulayar. Sampai saat ini kami belum dapat tembusan terkait data itu, satupun belum ada. Sehingga kami tidak pernah tahu jumlah izin,” kilahnya. Hal ini menyulitkan pihaknya untuk

melakukan penanganan baik pengawasan dan pengendalian.

Dikonfirmasi terkait langkah penanganan terhadap vila tersebut, Kepala Satpol PP Lobar Mahnan, SSTP., mengakui belum mendapatkan tembusan data jumlah izin vila yang diterbitkan di kawasan bukit wisata Senggigi. Pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD yang mengeluarkan izin, mana saja vila yang sudah punya izin dan mana vila yang belum berizin.

Yang jelas pengawasan dan pengendalian ada di SKPD, temasuk Satpol PP akan memperkuat.

Sementara itu Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Made Artadana menyatakan, terkait penanganan persoalan banjir di wilayah Senggigi dalam jangka panjang pihaknya melakukan pembagian tiga segmen, yakni segmen I mulai dari Jembatan Meninting-Jayakarta, Jayakarta - Batu Bolong, lalu segmen II Batu Bolong Senggigi inti dan segmen III Senggigi inti - Pasifik-Kerandangan.

Terkait penanganan dbanjir ini sudah direncanakan secara prinsip penanganan tidak bisa sepotong-potong. Namun harus ditangani mulai dari hulu - hilir, sebab di di Senggigi terdapat pula persoalan lingkungan, sehingga perlu dituntaskan penyebab banjirnya sampai pada distribusi air banjir sampai lingkungan. (her)

Pilkada NTB

Partai Golkar Rayu Demokrat dan PKS Praya (Suara NTB) Partai Golkar masih terus bergerilya mencari dukungan ke sejumlah partai politik untuk bisa sama-sama mengusung pasangan H. M. Suhaili FT – H. Muh. Amin (Suhaili-Amin) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang. Selain Partai Hanura, Partai Golkar terus berupaya meyakinkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) supaya mau mendukung pasangan Suhaili - Amin.

Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, kepada Suara NTB di Pendopo Bupati Loteng, Kamis (12/10), menegaskan, kalau dari sisi persyaratan dukungan, pasangan Suhaili–Amin sudah mencukupi.

Karena selain diusung Partai Golkar, pasangan tersebut juga diusung oleh Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Walaupun surat dukungan resmi dari PKB belum diterima. Namun dari kesepakatan yang telah dibangun, PKB dipastikan bakal mengusung pasangan Suhaili-Amin.

Meski demikian, Partai Golkar masih belum mau berhenti mencari tambahan dukungan. Semakin banyak partai pengusung, tentunya peluang menang pasangan SuhailiAmin semakin besar. “Jadi dengan semua partai kecuali partai yang sudah menentukan dukungan, komunikasi masih terus kita bangun,” klaimnya.

Kalau dari PKS, ujarnya, beberapa petinggi partai memang sudah mengutarakan penolakannya untuk mendukung pasangan SuhailiAmin. Tapi itukan bukan sikap resmi partai.

Dengan kata lain, meski petinggi partai tidak mendukung, tetapi partai menyatakan mendukung, maka tidak ada alasan bagi petinggi partai bersangkutan untuk tidak mendukung pasangan Suhaili-Amin. “Kita tidak habis harapan. Komunikasi terus dibangun. Walau-

pun dari internal partai bersangkutan ada penolakan,” akunya.

Pasalnya, kata dia, dinamika politik NTB saat ini masih sangat cair. Artinya, semua kemungkinan masih bisa terjadi, kecuali partai-partai yang sudah pasti menyatakan dukungan. “Kan masih ada beberapa partai yang belum menentukan sikap. Jadi arah dukungan masih bisa berubah-ubah. Tergantung peta dan bacaan politik masing-masing partai,” ujar mantan anggota DPRD NTB ini.

Disinggung rencana deklarasi pasangan Suhaili-Amin, Misbach mengaku masih belum ditentukan kapan dan di mana akan dilaksanakan. Pihaknya sampai sejauh ini masih mencari tempat dan tanggal yang pas, untuk menggelar deklarasi pasangan Suhaili-Amin.

Tapi yang jelas, akan diupayakan secepatnya.

Mengingat, masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilkada NTB sudah semakin dekat. Mesin partai di semua tingkatan juga harus segera digerakkan, walau sejauh ini sudah mulai berjalan.

Harapan senada juga disampaikan H. Muh. Amin. Kepada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Kamis siang, Ketua DPW Partai Nasdem ini, mengaku optimis SK dukungan dari Partai Golkar dan PKB segera turun. Pihaknya, ujarnya, masih terus memperjuangkan agar DPP Partai Golkar dan DPP PKB segera mengeluarkan SK bagi pasangan Suhaili-Amin.

H. Muh. Amin yang juga Wakil Gubernur NTB ini, yakin Golkar dan PKB akan mendukung dirinya maju bersama Suhaili di Pilkada NTB. ‘’Kalau PKB, seperti sering disampaikan Pak Ketua DPW, jika arah dukungan ke kami (Suhaili-Amin, red). Untuk itu, kami terus berjuang mendapatkan dukungan dari DPP untuk mendukung kami maju di Pilkada NTB,’’ ujarnya yakin. (kir)

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat penyelarasan program kemiskinan di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (12/10).

Entaskan Kemiskinan, Pemkab Lobar Anggarkan Rp 67 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) memangkas target penurunan kemiskinan sebesar 2 persen lebih dari sebelumnya ditargetkan 14 persen lebih menjadi 16 persen lebih. Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, Pemkab Lobar mengalokasikan dana Rp 67 miliar lebih.

Hal ini terungkap dalam rapat penyelerasan program kemiskinan yang dihadiri Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama SKPD lingkup Pemkab Lobar, Kamis (12/10).

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baihaqi memaparkan, ada lima sasaran prioritas. Kelima sasaran prioritas tersebut antara lain, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90%, angka kemiskinan turun menjadi 16,25%, tingkat pengangguran terbuka 3,5%, inflansi 2,77% dan indeks gini rasio 0,273%.

Menurutnya, sinkronisasi dan sinergi prioritas pembangunan tahun 2018, terdiri dari bidang pendidikan dan kesehatan. Bidang ini lebih kepada penekanan kualitas dan aktualisasi budaya. Pagu anggaran bidang ini, telah disiapkan sebesar Rp 189,9 miliar. Bidang lain

meliputi perumahan dan permukiman, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, disiapkan dana Rp 126,1 miliar.

Untuk bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata, ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, ditekankan pada peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah disiapkan pagu anggaran sebesar Rp 42,1 miliar. “Demikian pula bidang penanggulangan kemiskinan dan polkumham masing-masing disipkan pagu anggaran Rp 67,4 miliar dan Rp 5,8 miliar,”jelasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun memberikan kebijakan positif.

APBD 2018, kata dia terfokus pada infrastruktur yang sasarannya meliputi jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan industri kecil/usaha kecil.

Khusus untuk industri dan usaha kecil, bupati lebih bijaksana melirik produksi gula aren atau gula semut. Alasannya, karena air nira sebagai bahan baku pembuatan gula aren, hampir 10 ribu liter per hari disulap menjadi minuman tuak. “Jumlah ini kita ambil rata-rata per kecamatan,” terangnya. (her)

Proyek PJU di Bagik Polak Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) yang diprogramkan tahun 2015 mangkrak.

Pasalnya, saat itu pengadaan tiang PJU sebanyak 17 unit sudah dilakukan Dinas Tata Kota (Dinas Perumahan dan Permukiman saat ini). Namun, tiang-tiang PJU dibiarkan tergeletak di pinggir jalan.

Mangkraknya proyek PJU ini menuai protes keras dari Kepala Desa Bagik Polak, Amir Amraen Putra ditemui di kantornya, Rabu (11/10) lalu. Menurutnya, program ini termasuk program gagal, karena dilaksanakan sesuatu setengah hati, sehingga proyek ini pun tak bisa dinikmati masyarakat.

Seharusnya, program ini menjadi program keterpaduan desa dengan Pemkab Lobar, dalam hal Dinas Perumahan dan Permukiman.

Dijelaskan, program ini diusulkan tahun 2015 lalu yang merupakan usulan desa ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Tahun berikutnya tiang PJU sudah didistribusikan.

Namun berganti tahun hingga saat ini sudah dua tahun tiang PJU belum dipasang.

Pihaknya beberapa kali sudah menyampaikan persoalan ini ke dinas terkait, namun selalu dijawab tidak jelas.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar H. L. Winengan menyatakan pemasangan tiang PJU diserahkan ke desa, karena selaku pihak yang bertanggung jawab. Pihaknya siap memasangkan kabel dan lampu setelah tiang dipasang (berdiri).

“Silakan lampu itu dipasang desa, nanti setelah tiang berdiri kami akan pasang kabel dan lampunya,” jelas Winengan. (her)

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

Pemda KSB Mulai Susun RIP Bandara Sekongkang Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) bandara Sekongkang untuk acuan pengembangannya ke depan.

“Kita pakai konsultan dari Jakarta untuk mengerjakannya,” terang Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB kepada wartawan, Kamis (12/10).

(Suara NTB/bug) Dokumen RIP bandara disH. Amry Rakhman usun untuk kebutuhan pengembangan 20 tahun ke depan. Kepada konsultan pelaksana dalam laporan pendahuluannya, Pemda KSB meminta sejumlah hal untuk dapat diterapkan, dianalisis secara mendalam. Di antaranya menyiapkan langkah jangka panjang dan pendeknya dengan melihat faktor ekonomis dan sisi hukumnya. Selain itu, menganalisa sejumlah alternatif yang bisa digunakan agar keberadaan bandara milik Pemda KSB tersebut memenuhi seluruh syarat dan kriteria sesuai ketentuan.

Sebenarnya, saat ini Bandara Sekongkang sudah dapat dimanfaatkan. Landasan pacu yang dimiliki bandara sepanjang 750 meter sudah bisa didarati oleh beberapa jenis pesawat berkapasitas kecil. Amri mengatakan, Pemda KSB menginginkan ke depan perlu dilakukan pengembangan agar pemanfaatan bandara bisa terus menyesuaikan. Setidaknya ada empat alternatif yang diajukan Pemda untuk dapat dikembangkan kepada konsultan penyusun RIP. Pertama mengoptimalkan fasilitas bandara yang telah ada saat ini. Kedua, kemungkinan memperpanjang landasan pacu agar bisa didarati pesawat dengan jumlah penumpang di atas 20. Ketiga, mengubah arah landasan pacu dari posisi yang ada saat ini, dan terakhir mencari alternatif lokasi lain untuk pengembangan jangka panjang.

“Untuk alternatif keempat kami minta konsultan melihat ke kecamatan Poto Tano. Di sana ada areal luas di sekitar Sagena yang mungkin bagus untuk pengembangan jangka panjang,” kata H. Amry. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Jangan Beri Bantuan untuk Petani Perambah Hutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah geram dengan aksi pembalakan liar yang makin marak. Ia mengingatkan bencana banjir beberapa waktu lalu yang disebabkan perambahan hutan oleh masyarakat yang membuka lahan baru untuk menanam jagung.

“Jangan sampai terulang lagi, mengingat akhir Bulan November sudah memasuki musim tanam. Sudah tidak ada waktu lagi untuk saling menyalahkan. Tapi saat ini harus segera diambil keputusan dan tindakan tegas terhadap pelaku pembalakan liar. Khusus untuk Dinas Pertanian melalui KUPT jangan memberikan bantuan bibit

jagung dan pupuk, kepada para petani yang merusak hutan,” tegas Wabup, dalam pertemuan Kamis (12/10) kemarin, di Kantor Bupati Sumbawa.

Terkait maraknya kasus perambahan hutan yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Sumbawa. Hadir pada acara tersebut pejabat dari Polres Sumbawa, Kodim 1607 Sumbawa, para Camat dan

KPH Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas langkahlangkah konkret guna mencari strategi dan formula yang dapat dijadikan solusi untuk meminimalisir dampak kerusakan hutan akibat pembalakan liar atau perambahan.

Seperti contoh kasus pembabatan hutan tutupan Kaswan-

Baik dan Lancar Manajemen PT AMNT menilai RTK hingga kini terus berjalan baik dan lancar. Tercatat lebih dari 762 karyawan AMNT telah menyepakati untuk mengakhiri hubungan kerja secara sukarela.

“Mewakili manajemen, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada rekan-rekan karyawan yang turut serta dalam program RTK ini atas sumbangsih tenaga dan pikiran selama bekerja di perusahaan,” kata Andika Wijaya, Juru Bicara AMNT Site Batu Hijau.

Selain penyelesaian RTK, Andika menyatakan, PT AMNT juga tengah melaksanakan proses aliansi strategis dengan MacMahon. Dan berdasarkan keputusan pemegang saham PT AMNT terhitung 1 November 2017 mendatang operasi Departemen Tambang AMNT di Batu Hijau seluruhnya akan ditangani oleh AMNT & MacMahon sebagai aliansi.

MacMahon sendiri saat ini AMNT sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT AMNT. Di mana MacMahon Australia hanya memiliki saham sebesar 44,3% dalam perusahaan tersebut. “Dengan begitu AMNT sebagai perusahaan pemegang saham tunggal terbesar di MacMahon,” terang Andika.

Disebutkannya, mulai 9 Oktober 2017 AMNT akan melakukan pemindahan status kepegawaian terhadap karyawan AMNT yang bekerja di Departemen Tambang menjadi karyawan aliansi MacMahon. Proses pemindahan ini dilakukan secara bertahap dan dengan pendekatan sukarela. “Ada sekitar 1200 karyawan yang diharapkan akan ikut serta dalam program transisi ini ,” sambung Andika.

Selanjutnya ia menyampaikan, sebelum bekerja, karyawan yang telah bersedia bergabung dalam program Aliansi AMNT – MacMahon akan diberikan paket khusus aliansi. Adapun paket tersebut pertama paket normatif atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan perhitungan 2-1-1 dan manfaat lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Paket ini sendiri akan diberikan saat pengakhiran masa kerja dengan AMNT yakni akhir bulan Oktober 2017, atau sekitar 6 minggu setelahnya bagi karyawan yang mengikuti program PPUKP. Kedua, tambahan pembayaran yang disebut “Insentif Aliansi”. Berupa pembayaran tambahan di luar normatif dan akan dibayarkan pada bulan Oktober 2018 dan Oktober 2019. Pembayaran mencakup bantuan tempat tinggal, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan insentif dan terakhir pembayaran Saving Plan yang dibayarkan sekitar 4 minggu setelah pengakhiran hubungan kerja.

Selain itu, perusahaan juga memberikan 7 kemudahan bagi karyawan yang bersedia bergabung dalam program Aliansi MacMahon ini yang telah disampaikan dalam memo bersama antara AMNT dan MacMahon No. 590/PD-RM/ AMNT/X/2017. “Saat ini sebagian besar karyawan telah menyatakan persetujuan atas penawaran paket di atas, dan mulai menyerahkan/melengkapi berkas-berkas untuk kepentingan pembayaran paket aliansi dan pengambilan Saving Plan,” urai Andika. (bug)

(Suara NTB/ist)

ADMINISTRASI - Salah seorang karyawan PT AMNT yang sedang menyelesaikan proses administrasi pengajuan RTK.

gi dan Sampar Dangar wilayah Desa Ongko Kecamatan Empang. Dimana kasus-kasus seperti itu mengancam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang bila tidak segera ditindaklanjuti akan terjadi benturan antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap aktivitas tersebut.

Wabup berharap agar pihak terkait khususnya Koramil, Polsek, Camat dan unsur Muspika agar segera berkoordinasi agar dapat bersinergi dalam pencegahan pembukaan lahan baru yang merusak hutan.

Wabup juga berharap kepada Kepala Desa agar jangan ter-

lalu mudah dalam pembuatan sporadik mengingat kondisi hutan sudah sangat memprihatinkan.

Wabup optimis dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam jagung. Tanpa harus membuka lahan baru, target 1 juta ton jagung per tahun dapat diwujudkan Kabupaten Sumbawa. Di akhir pertemuan Wabup menginstruksikan kepada seluruh unsur terkait untuk segera memfungsikan Surat Keputusan Satuan Tugas Pengendali dalam rangka Pengendalian Operasi dan Pencegahan Kerusakan Hutan di Kabupaten Sumbawa. (arn)

Diduga Salahi Izin Tinggal, WNAAsal AS Diamankan Taliwang (Suara NTB) Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal California, AS, Aroon Becker (26) terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum (Polisi) dan pihak Imigrasi Sumbawa Besar. Hal ini terjadi lantaran yang bersangkutan diduga telah menyalahi izin tinggal di wilayah Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, bahwa Aroon Becker diamankan lantaran dia kedapatan sedang melakukan aktivitas mengajar di salah-satu SD di wilayah kertasari. Dimana dalam proses mengajar, pria dengan nomor Paspor 498025013 dan berlaku hingga 3 Desember 2022 tersebut, mengajar bahasa Inggris dan teknik sepakbola. Bahkan aktivitas belajar mengajar ini juga sudah dilakukan yang bersangkutan sejak tiga hari yang lalu yang melibatkan 20 orang siswa di sekolah tersebut.

Kapolsek Taliwang, Iptu Budi-

DPRD KSB Belum Puas dengan Penjelasan PT AMNT Taliwang (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku belum puas dengan penjelasan yang disampaikan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait seumlah isu di tambang Batu Hijau selama ini.

Ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. HM. Thamzil mengatakan, pihaknya telah meminta kepada unsur pimpinan agar pertemuan membahas sejumlah isu di PT AMNT melibatkan seluruh komisi. Pasalnya dalam beberapa kali pertemuan yang diagendakan pihaknya, tidak pernah dihadiri oleh personel manajemen PT AMNT yang mampu mengambil kebijakan untuk menuntaskan persoalan.

“Mungkin kalau lintas komisi, karena banyak hal yang akan kita pertanyakan maka bisa dihadirkan pihak pemangku kebijakan perusahaan langsung,” cetusnya.

Di Komisi I sendiri, pengaduan karyawan PT AMNT terutama soal pelaksanaan program Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) yang sedang berjalan saat ini cukup banyak.

Menurut Thamzil, selama ini pihaknya ingin mendengarkan langsung secara rinci penjelasan manajemen untuk menuntaskan keluhan yang diajukan para karyawan.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I Muhammad Hatta. Ia menyatakan, selama ini informasi yang diperolehnya dari manajemen PT AMNT tidak bisa dijadikan acuan pihaknya sebagai pegangan untuk menuntaskan keluhan para karyawan. “Jadi yang dihadirkan hanya mendengar apa yang kita bahas saat pertemuan. Tanpa mereka bisa memberikan solusi,” sesalnya.

Halaman 6

(Suara NTB/ind)

PEMUSNAHAN – Suasana saat proses pemusnahan barang bukti sabu di halaman Polres Sumbawa, Kamis (12/10).

Polres Sumbawa Musnahkan Puluhan Poket BB Sabu Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, Kamis (12/10). Puluhan poket sabu yang diperoleh dari dua orang terduga kurir tersebut dimusnahkan di halaman Polres Sumbawa. Dalam pemusnahan dihadiri pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa, dan BNNK Sumbawa.

Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Mulyadi, SH kepada wartawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan diperoleh dari tersangka Sh alias Rul (20) warga Kecamatan Alas. Dari tan-

gannya diperoleh 16 poket sabu yang dibungkus plastik obat warna bening seberat 1,31 gram. Kemudian barang bukti dari tersangka Hd (32) perempuan asal Kampung Mande, Kelurahan Bugis.

Saat penangkapan ditemukan sabu 17 poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening seberat 15,39 gram. Sabu yang dikirim dari Mataram melalui travel tersebut disembunyikan dalam kotak ditutupi dengan buah salak.

“Untuk sabu yang dimusnahkan dari Sh 14 poket yang dimusnahkan dengan berat 1,13 gram. Sisanya dibawa ke Balai POM untuk dilakukan uji

lab. Sementara dari Hd dimusnahkan 15 poket dengan berat 14,99 gram. Sisanya untuk uji lab dan sebagai barang bukti di Persidangan,” ujarnya.

Dijelaskannya, penanganan terhadap keduanya sejauh ini dalam proses pemberkasan sambil menunggu hasil uji lab dari BPOM Mataram. Keduanya dikategorikan sebagai kurir. Akibat perbuatan yang dilakukan keduanya diancam dengan hukuman minimal 4 rtahun penjara dan maksimal 12 tahun.

Dari pengembangan keduanya, pihaknya sudah mengantongi identitas pemilik sabu. Saat ini pihaknya tengah melakukan pengejaran. (ind)

Fikom UTS Manfaatkan Facebook untuk Perkuliahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Facebook menyediakan sarana pesan sebagai media komunikasi yang bersifat rahasia, dan status untuk mempublikasikan sebuah informasi kepada penggunanya. Fasilitas inilah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dunia maya dalam segala bidang, termasuk pendidikan.

Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Teknologi Sumbawa menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, yang mencoba mengembalikan fungsi awal media sosial Facebook untuk melaksanakan perkuliahan.

Kulbook (Kuliah on Facebook) yang dimotori oleh MIftahul Arzak, S.Ikom., MA menjadi metode perkuliahan yang diperkenalkan tidak hanya kepada mahasiswa dari FIKOM secara khusus, juga kepada masyarakat pengguna Facebook lainnya.

Kegiatan Kulbook ini terlaksana dengan metode yang sama seperti seminar langsung. Terdiri dari seorang moderator, notulen, dan tiga orang narasumber yakni, Syukri Rahmat (Ketua KPU Kabupaten Sumbawa), Miftahul Arzak, S.Ikom., MA (Dosen Ilmu Komunikasi, UTS), dan Yadi Satriadi, S.Ikom (Peneliti Olat Maras Institute).

Seperti disampaikan Divisi Media Partner Seminar & peluncuran Buku Komunikasi Politik 2.0, Firda Wahyu Ningtiyas, Kulbook dilaksanakan di sebuah akun Facebook ‘Seminar Komunikasi Politik’, diawali dengan elaborasi dan perkenalan dari moderator, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi/pembahasan oleh masing-masing narasumber.

Pada kolom komentar, netizen (khalayak pengguna internet) dipersilahkan untuk mengundang netizen lainnya untuk bergabung ke dalam forum atau yang lebih dikenal dengan istilah mention.

Netizen dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada narasumber setelah dipersilahkan oleh moderator. Moderator dibantu oleh notulen untuk memilih komentar-komentar terbaik yang akan ditanggapi oleh para narasumber.

Namun, netizen juga diperbolehkan secara pribadi untuk mengirimkan pertanyaan dan tanggapan ke kolom pesan akun Facebook narasumber di luar kegiatan diskusi. Diskusi online ini juga mengapresiasi netizen yang menanggapi materi atau memberikan pertanyaan terbaik kepada narasumber dengan berbagai hadiah berupa aksesoris elektronik.

Diskusi online ini merupa-

kan kerjasama antara dosen dan mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk mengkampanyekan penggunaan internet secara positif kepada anak muda. Sehingga sasaran utama dari dilaksanakannya Kulbook adalah siswa SMA dan Mahasiswa yang tingkat penggunaan facebooknya cukup tinggi di Sumbawa.

Acara puncak yaitu seminar dan peluncuran buku ‘Komunikasi Politik 2.0’ dilaksanakan di Kantor Bupati Sumbawa Rabu lalu. Diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa SMA, Mahasiswa, dan anggota partai-partai politik yang eksis di Kabupaten Sumbawa.

Seminar yang terselenggara atas kerjasama Fakultas ilmu Komunikasi UTS dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Sumbawa (ARPUSDA), dirangkaikan dengan peluncuran buku ‘Komunikasi Politik 2.0’ karangan Miftahul Arzak, S.Ikom., MA oleh Ir. Mustafa selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah Sumbawa.

Buku tersebut merupakan hibah Penelitian Dosen pemula (PDP) oleh Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) dan didukung oleh Center of Communication (COC) Sumbawa. (arn)

man Perangin- angin kepada Suara NTB, Kamis (12/10) kemarin membenarkan telah dilakukannya penangkapan terhadap WNA asal Amerika tersebut.

Hanya saja dia enggan memberikan informasi lebih jauh baik itu tujuan dari WNA ini datang ke Sumbawa Barat ataupun tujuan dia memberikan pengajaran terhadap siswa-siswi di SD tersebut.

“Saat ini yang bersangkutan sudah kita serahkan ke Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang dilakukan di Sumbawa Barat,” sebutnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) melalui Kabid Lattas Penta Taufik Hikmawan mengatakan, setelah memeriksa dokumen tenaga kerja yang ada dinas terkait, pihaknya meyakini bahwa WNA yang diamankan tersebut tidak memiliki izin untuk bekerja. Tetapi diduga yang bersangkutan datang hanya untuk berlibur. (ils)

Dispopar Sumbawa Himpun Laporan Kegiatan FPM 2017 Sumbawa Besar (Suara NTB) Kegiatan Festival Pesona Moyo (FPM) tahun 2017 sudah berakhir beberapa waktu lalu.

Selain adanya kegiatan pra, juga kegiatan lain dalam rangka promosi masih tetap berlangsung hingga Desember mendatang. Khusus Kegiatan FPM sendiri, pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa tengah menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan.

“Sekarang sedang kita himpun seluruh laporan dari masing-masing koordinator.

Baik kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten maupun di kecamatan,” kata Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si saat dikonfirmasi, Kamis (12/10).

Dijelaskannya, setelah laporan dari masing-masing koordinator kegiatan diselesaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini guna melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan, termasuk kendala-kendala apa yang dihadapi. Selain itu juga untuk membenahi kegiatan FPM kedepan supaya jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Harus jauh lebih baik kedepan. Karena itu bukan hanya tuntutan kita, tetapi seluruh masyarakat Sumbawa,” ujar H. Jun. Terkait FPM ini, diakuinmya sudah diusulkan pemerintah Provinsi kepada pemerintah pusat untuk menjadi bagian dari salah satu kalender pemerintah pusat. Dimana ada empat kegiatan di NTB ini yang diusulkan menjadi event nasional untuk tahun depan. Di Sumbawa yakni Festival Penona Tambora dan Festival Pesona Moyo.

Terkait hal tersebut, beberapa waktu lalu staf khusus Kementrian Pariwisata Bidang Kebudayaan juga sudah datang ke Sumbawa menyampaikan secara tekhnis. Dimana dari 100 festival yang sedang dicari, baru ditemukan 10 yang memenuhi syarat secara umum. Kemudian ada tambahan 50 termasuk didalamnya Festival Pesona Moyo. Saat ini pihaknya juga tengah melakukan beberapa keleng-

H. Junaidi

kapan terkait apa saja yang diinginkan oleh tim.

“Kita sedang menyusun laporan FPM. Seluruh ini kita rangkum semua untuk kita sampaikan ke pemerintah pusat dan provinsi. Laporan itu juga akan dievaluasi, sejauh mana FPM memberikan kekhasannya, keunikannya.

Sehingga wajar dan pantas disuport pemerintah pusat. Insya Allah tanggal 14 dan 15 nanti kami akan melakukan rakor di Provinsi terkait dengan kegiatan festival,” tukasnya.

Pihaknya berencana akan mengundang para camat untuk bersama-sama mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah maupun yang belum dilaksanakan. Hal ini dalam rangka menyusun kalender event untuk tahun 2018. Karena diharapkan akhir tahun nantinya bisa direncanakan untuk diluncurkan di pemerintah pusat. Sehingga awal tahun 2018 pihaknya sudah mempunyai pegangan mengenai jadwal tetap tentang kegiatan promosi yang dilaksanakan.

Selain itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait destinasi yang layak menjadi tempat untuk melakukan promosi. Sehingga tidak sematamata meempromosi atraksiatraksi, tetapi didukung dengan destinasi sebagai tempat pelaksanaannya. Jika selama ini banyak atraksi yang dilaksanakan diluar destinasi, maka kedepannya harus melekat destinasinya. Seperti halnya pelaksanaan Gebyar Pesta jagung yang dilaksanakan di Pantaiu Saliper Ate. Kemudian Kegiatan Bagorek yang dilaksanakan di Ai Panas.

“Festival Pesona Moyo tahun depan kita ingin fokus untuk dilaksanakan di Pulau Moyo dan sekitarnya. Nanti untuk kegiatan festival lain juga dipilah.

Sehingga target dari setiap kegiatan itu menjadi jelas. Makanya untuk tahun ini jika ada kritik dan saran, akan menjadi masukan kepada panitia untuk mencoba membuat fokus kegiatan kedepannya.

Karena dengan dukungan semua pihak dan kebersamaan akan membuat pariwisata itu maju,” pungkasnya. (ind/arn/*)

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Tujuh Pejabat Bersaing Rebut Kursi Sekda Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Panitia seleksi (Pansel) Sekda Kota Bima, membuka pendaftaran sejak 28 September lalu, dan ditutup pada Rabu (12/10) kemarin. Tercatat hanya ada tujuh pejabat eselon II yang resmi mendaftar.

“Tujuh orang pejabat ini bersaing meraih kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima,” kata Sekretaris Tim Pansel Sekda Kota Bima, Rusdan HAR, kepada Suara NTB, Kamis (12/10).

Rusdan menyebutkan, tujuh orang pejabat itu meru(Suara NTB/uki) pakan pejabat ruang lingkRusdan HAR up pemerintah Kota Bima.

Antara lain, Drs. H. Supratman M.AP yang juga kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, Kepala Dikbud, H. Fakhrunroji, Kepala DLH, Asisten II, Muhktar Landa S.Sos. “Kemudian, Drs. M. Farid M.Si Asisten I, Ir. Supawarman Kepala Diskominfo, serta Drs. H. Muhiddin MM, kepala Dinsos,” sebutnya.

Menurutnya, setelah resmi penutupan pendaftaran. Saat ini, pihaknya tengah menyeleksi bahan administrasi dari tujuh calon Sekda tersebut. Yang dijadwalkan berlangsung selama sehari. “Hasil seleksi ini akan diumumkan pada 13 Oktober mendatang. Setelah itu berlanjut tes manajerial/ psikologi dan berlanjut pada tahapan berikutnya,” katanya.

Rusdan yang mantan Kabag Umum Setda Kota Bima ini menegaskan, sesuai dengan jadwal atau tahapan seleksi yang sudah ditentukan. Hasil penetapan seleksi orang ketiga di pemerintah Kota Bima itu akan diketahui penghujungan bulan ini.

“Yang jelas, penetapan hasil akhir dan pengumuman dilakukan 31 Oktober 2017 mendatang. Sembari berharap dukungan dan doa masyarakat agar seleksi Sekda dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Seleksi sekda tahun 2017 ini merupakan kali kedua dilakukan pemerintah Kota Bima. Sebelumnya tahun 2016 lalu, juga pernah dibuka seleksi. Hanya saja, tidak membuahkan hasil. Para peserta yang mendaftar tidak ada memenuhi persyaratan sampai akhir. (uki)

Abdullah Belum Putuskan Rencana Praperadilan Kembali Kasus K2 Dompu (Suara NTB) Rencana Abdullah, SH, MH dari Yayasan Tambora Bangkit (Yarki) Dompu kembali mengajukan praperadilan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan pasca ditariknya gugatan dalam sidang kedua lalu, belum ada kepastian. Gugatan praperadilan atas kasus hukum pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K-2) justru dinilai dapat memperkeruh keadaan Dompu.

Hal itu disampaikan Abdullah, SH, MH kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Rabu (11/10) malam. “Yang jelas, semuanya sudah siap, disusun secara seksama. Cuman (Suara NTB/ula) kemarin dinasehati banyak Abdullah orang. Dipertanyakan tujuannya apa, maksudnya apa.. Saya juga bingung juga. Tapi insyaallah satu dua hari, ada keputusan,” kata Abdullah.

Ia mengaku, tidak ingin dibilang macam – macam karena tidak maju mendaftarkan kembali gugatan praperadilan kasus K2.

Karenanya ia sedang mempertimbangkan segalanya. “Saya sendiri ndak mau dibilang ini itu karena ndak maju lagi,” katanya.

Sebelumnya, usai pembacaan putusan hakim yang dipimpin oleh Toni Widjaya H. Hilly, SH, mengabulkan pencabutan gugatan praperadilan oleh Abdullah, SH, MH dari Yayasan Tambora Bangkit (Yarki) Dompu pada sidang kedua, 28 September 2017 lalu, Abdullah mengaku, pencabutan itu dilakukan karena ada beberapa kelemahan dalam gugatan yang sifatnya prinsip dan tidak bisa diperbaiki dalam proses persidangan. Sehingga akan disusun kembali berkas, tim dan strategi untuk mengajukan kembali untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Selain itu, ada pihak lain yang mestinya masuk sebagai tergugat dalam perkara gugatan praperadilan ini belum masuk. Pada gugatan berikutnya akan dimasukan, termasuk para tergugat yang ada saat ini. Gugatan ini semula direncakan akan didaftarkan kembali pada 2-3 Oktober lalu.

Berdasarkan rilis yang diajukan pemohon tertanggal 12 September 2017 lalu, pemohon hendak menguji terkait tenggat waktu melekatnya status tersangka terhadap Drs. H. Bambang M. Yasin dalam kasus dugaan korupsi pengangkatan CPNS K2 Dompu dan dua alat bukti yang dikumpulkan termohon 1 (Kepolisian). (ula)

Inspektorat : Ada Anggaran untuk Renovasi Kantor Dinas LH Dompu (Suara NTB) Kekisruhan soal rehab dan penimbunan halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Dompu yang diduga tidak ada anggarannya akhirnya terjawab. Hasil monitoring Inspektorat, anggaran tersedia dalam daftar program dan anggaran (DPA) Dinas LH yang disesuaikan dengan kondisi kantor yang baru.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. MoH. Syaiful HS, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (12/ 10) kemarin, mengaku sudah melakukan monitor(Suara NTB/ula) ing terkait kekisruhan reH. Moh. Syaiful HS hab, penimbunan dan pembuatan taman di kantor Dinas LH atas dugaan penggunaan anggaran lebih dulu. Hasil klarifikasi, diketahui anggarannya tersedia di DPA Dinas LH. “Anggarannya ada. Tinggal menyesuaikan antara kantor lama dan kantor baru,” katanya.

Ia pun mengakui, tidak adanya papan informasi soal rehab, timbunan tanah dan pembuatan taman dicurigai menggunakan anggaran lebih dulu karena tidak terdapat papan informasi.

“Saya tanya papan informasi yang ndak ada. Makanya pantas dicurigai (belum ada anggaran),” terangnya.

Namun diakui H. Syaiful, kehadirannya di Dinas LH hanya untuk monitoring dan belum pada tatan pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan akhir tahun. “Akhir tahun baru kita periksa. Sekarang saya hanya turun monitoring biasa saja,” jelasnya.

Kekisruhan rehab kantor Dinas LH Dompu ini dipicu oleh banyaknya pekerjaan fisik di kantor bekas kantor UPTD Dinas Peternakan Kabupaten Dompu tersebut. Padahal Dinas LH sendiri baru masuk ke kantor ini sekitar Juli 2017 dan Januari – Juli 2017 digunakan sebagai kantor Dinas P3A Dompu. (ula)

(Suara NTB/uki)

TES URINE - Kepala BNNK Bima, menyerahkan hasil tes urine pejabat ruang lingkup pemkab Bima, kepada Bupati Bima, Kamis (12/10).

BNNK Rahasiakan Hasil Tes Urine Bupati dan Pejabat Bima Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 51 pejabat ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bima termasuk Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mendadak menjalani tes urine narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima di ruang rapat Bupati, Kamis, (12/11).

“Selain puluhan pejabat dan Bupati. Tes urine ini juga diikuti oleh Wakil Bupati, Drs. Dahlan M. Noer, Sekda, Drs. H. Taufik Hak. M.Si,” kata Kepala BNNK Bima, Ahmad SH kepada Suara NTB. Dikatakannya, pejabat yang menjalani tes tersebut

merupakan para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan para Kepala Bagian (Kabag) lingkup Setda Kabupaten Bima.

“Pelaksanaan dilakukan secara mendadak dan Bupati yang mendapat kesempatan pertama kemudian disusul

Wakil Bupati dan ikuti pejabat lainnya,” kata Ahmad.

Bagaimana hasilnya ? Ahmad mengaku hasil tes urine tersebut belum bisa dibeberkan secara jelas dan secara kepada publik. Ia menegaskan hasilnya masih bersifat rahasia. “Hasilnya rahasia. Tapi

Disperindag Resahkan Pengiriman Gabah ke Luar Daerah Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu, H. Iskandar meresahkan aktivitas penjualan gabah keluar daerah. Kegiatan ini dikhawatikan mengganggu persediaan stok beras di Dompu, terlebih rentan memicu kerugian di tingkat petani.

“Saya selaku pemerintah maupun secara pribadi meresahkan pengiriman gabah keluar itu, alasan (petani) di lapangan bagaimana tidak jual keluar daerah karena tinggi harga belinya. Kenapa Sumbawa berani beli tinggi kemungkinan palelenya itu mainkan daci timbangan,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (12/10).

Masyarakat mestinya tidak tergiur dengan harga

tinggi yang ditawarkan palele luar daerah, melainkan harus tetap menaruh kewaspadaan.

Bila perlu memilih untuk menyediakan stok gabah sendiri guna memenuhi kebutuhan keluarga tiap tahunya.

Menurut dia, keuntungan yang diperoleh palele ini tak tanggung-tanggung. Bisa 5 Kg beras dalam 100 Kg gabah yang ditimbang. “Pada waktu kita sepi panen beras kita habis mau makan apa kita.

Main orang itu kadang 5 Kg satu kali timbang,” ujarnya.

Persoalan ini tentunya memicu kerugian sehingga menuntut pihaknya segera turun tangan melakukan sosialisasi, terlebih menyediakan fasilitas alat timbang yang dapat dipercaya keakuratanya.

Sementara itu, Dalam hal menjaga stabilisasi harga khususnya beras Disperindag hanya bisa mengintervensi bahan pokok tersebut ketika masuk pasar, dengan dasar

harganya sudah tidak lagi mampu dijangkau oleh masyarakat, Juga persedian stoknya minim.

“Intervensi masuk pasar kita itu apabila harga sudah tidak lagi mampu dibayar oleh masyarakat atau persediaan stok minim,” jelasnya.

H. Iskandar, menambahkan saat ini masyarakat menikmati harga kelas medium. Kelas itu menurutnya tidak cukup ideal mengingat Dompu merupakan salah satu daerah penghasil gabah yang cukup tinggi. Namun untuk meyikapi itu, baiknya petani menyetok sendiri hasil gabah untuk kebutuhan keluarga hingga waktu-waktu tertentu.

“Salah satu tugas kami, pertanian ya bagaimana masyarakat ini tidak menjual semua gabahnya,” pungkas dia. (jun)

Angka Laka Lantas di Sumbawa Barat Menurun Taliwang (Suara NTB) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Sumbawa Barat mencatat angka kasus kecelakaan lalu lintas (laka lalin) menurun cukup drastis di tahun 2017. Di tahun 2017, pihaknya hanya menangani 37 kasus laka lalin. Hal tersebut sangat berbeda dengan tahun 2016 lalu, yang mencapai angka 71 kasus. Sementara untuk tingkat fatalitas juga menurun dari angka 17 orang yang meninggal di tahun 2016, menjadi 11 orang yang meninggal.

“Alhamdulillah angka kasus laka lalin kita menurun cukup drastis tahun 2016 lalu.

Kita juga akan terus berupaya maksimal untuk menurunkan angka kasus tersebut, bahkan kita targetkan di tahun 2018 angka kasus ini turus diturunkan,” ungkap Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Lantas

(Suara NTB/dok)

Tira Karista Iptu Tira Karista SIK, Kamis (12/10) kemarin.

Dikatakannya, untuk menurunkan angka kasus

tersebut, saat ini pihaknya tengah gencar-gencarnya melakukan giat razia dan sosialisasi kepada masyarakat umum dan para pelajar. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui progra safety riding dengan melibatkan komunitas ojek dan motor. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat akan semakin sadar dan patuh terhadap aturan lalu lintas. Sehingga kedepannya angka laka lalin di Sumbawa Barat bisa semakin ditekan. Terkait penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi, rata-rata karena kelalaian dari para pengguna kendaraan.

“Rata-rata faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di KSB karena kelalaian para pengguna jalan, masalah inilah yang akan kita atensi terus,” tukasnya. Sehingga kasus laka lalin di KSB bisa semakin diturunkan. (ils)

jumlah yang hadir ada 50 orang ditambah satu orang kepala Bagian,” ujarnya.

Ia menegaskan pelaksanan tes urine tersebut, mendadak dilakukan. Dengan tujuan agar hasil tes yang didapatkan benar-benar akurat dan merupakan langkah awal untuk mendeteksi penggunaan narkoba di kalangan pejabat.

“Tujuannya meningkatkan kinerja Pemkab Bima dalam memberikan pelayanan prima. Nantinya setelah tes urine ini, pejabat pemkab bersih

dari narkoba maupun obatobatan yang dapat merugikan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti menegaskan, tes urine tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pejabat terbebas dari penyalahgunaan narkoba. “Tes urine ini akan berlanjut kepada ASN level tingkat bawah untuk memastikan pejabat pemkab bersih dari narkoba,” pungkasnya. (uki).

Perlu Regulasi Perekrutan TKI di Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Dompu, M Nursalam, mengungkapkan salah satu syarat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) merekrut tenaga kerja di suatu daerah adalah memiliki kantor cabang resmi. Namun sayangnya, Dompu belum memiliki regulasi yang mengharuskan PJTKI itu memiliki kantor cabang di Dompu, sehingga tak heran PJTKI yang berkantor cabang di wilayah manapun di NTB ini bisa merekrut TKI asal Dompu.

“Makanya kedepan kalau itu tidak melanggar peraturan yang lebih atas kita perlu berpikir bahwa PJTKI yang berhak melakukan perekrutan di Dompu harus memiliki kantor cabang,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya belum lama ini.

Inisiatif ini rencananya akan dikomunikasi terlebih dahulu pada pemerintah daerah dengan harapan dibuatkan perda-nya. Karena berdasarkan pengalaman, ketika TKI asal Dompu direkrut PJTKI yang berkantor cabang diluar daerah pihaknya mengalami

kesulitan untuk mengontrol dan berkoordinasi.

Baik saat pengiriman tenaga kerja maupun penanganan kasus yang menimpa TKI Legal maupun non prosedural.

“Kita mau mempersyaratkan itu tapi kita belum ada regulasinya, itu mungkin alasanya.

Kasu-kasus TKI yang selama ini terjadi kesulitan kita menanganinya karena kita harus mendatangi kantor cabanganya, koordinasi makanya nanti pemerintah mungkin bisa memikirkan,” harapnya.

M. Nursalam menambahkan, ketika regulasi itu dibuat bisa dipastikan penanganan kasus TKI yang bermasalah akan dapat maksimal dilakukan, termasuk ini sebagai upaya menekan keberadaan calo-calo TKI ilegal yang masih berkeliaran bebas.

Aturan yang ada saat ini lanjut dia, setiap PJTKI yang memiliki kantor di pusat ketika ingin merekrut TKI NTB harus memiliki salah satu kantor cabang.

Namun untuk bisa lebih dikhususkan keberadaanya perlu dibuatkan regulasi. “Sekarang kantor cabang di Sumbawa dia masih bisa rekrut di Dompu, terkecuali ada regulasi biar lebih khusus lagi,” jelasnya. (jun)

Tiga Kecamatan Ujicoba Kawasan Ekonomi Integrasi Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima akan mengujicoba pengembangan kawasan ekonomi integrasi di wilayah Kecamatan Wera, Sape dan Lambu pada tahun 2018 mendatang.

Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bima, Agusalim M. Si, mengaku pengembangan ekonomi integrasi, pada tiga kawasan tersebut lebih diprioritaskan pada produk sektor pertanian yakni bawang merah sebagai pengungkit.

“Tujuannya dari produk unggulan desa menjadi produk unggulan kawasan,” ucapnya kepada Suara NTB. Selain itu, pada kawasan atau wilayah yang berada di Kabupaten Bima bagian timur ini, akan dibangun sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola secara bersama. “BUMDes ini sebagai unit pengelolaan bawang merah,” katanya.

Agusalim menjelaskan, pihaknya mengembangkan ekonomi integrasi pada kawasan tersebut karena tiga syarat pendukung telah terpenuhi, antara lain, ada sebuah produk unggulan, pasar bahan baku serta ada infrastruktur lengkap, pelabuhan Sape yang menghubungkan daerah Indonesia bagian timur.

“Tiga wilayah ini rata-rata petani bawang merah, irigasinya pertanian yang lengkap. Sehingga kedepan bisa menjadi kawasan aglomelarasi khusus wisata agro pertanian,” katanya.

Tidak hanya itu, pada tahun yang sama, pihaknya akan menggembangkan eko wisata mangrove, salahsatu pesisir yang berada di desa Rato, perbatasan Lambu dan Langgudu.

Untuk menunjang peningkatan perekonomian. “Dapat jadi wisata minibahari. Konsepnya telah ada tinggal menunggu realisasi saja,” pungkas Agusalim. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

Halaman 8

Pilkada NTB

PDI-P Harapkan Ali - Selly Gunakan Jalur Parpol

Mataram (Suara NTB) Sejak mengumumukan dirinya maju di Pilkada NTB 2018, bakal calon Gubernur NTB, H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD), berkomitmen menggunakan jalur independen. Bahkan persyaratan dukungan untuk jalur independen juga sudah disiapkan oleh Ali BD. Tapi belakangan, muncul isu yang menyebutkan bahwa Ali BD juga tengah mempersiapkan opsi untuk maju lewat jalur dukungan partai politik. Isu itu berasal dari PDI-P, salah satu partai yang memang telah mendeklarasikan diri mendukung penuh Bupati Lombok Timur itu untuk maju di Pilkada NTB 2018.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI-P NTB, Ir. Made Slamet, MM, ketika

Tolak Penyertaan Modal DPRD NTB mengembalikan Raperda perubahan atas perda nomor 5 tahun 2011 tentang PT Gerbang NTB Emas (GNE) kepada eksekutif. DPRD NTB menilai usulan penyertaan modal untuk PT GNE sebesar Rp 55 miliar dalam perubahan perda tersebut dinilai kurang tepat sasaran.

Salah satu anggota DPRD NTB yang juga tergabung dalam Pansus IV, yang melakukan pembahasan terhadap raperda tersebut, Drs. Ruslan Turmuzi, menyatakan bahwa rencana penyertaan (Suara NTB/dok) modal Rp 55 miliar untuk PT Ruslan Turmuzi Gerbang NTB Emas dinilai tidak tepat.

“Tidak tepat penyertaan modal itu. Karena tidak menunjukkan keuntungan yang diharapkan,” katanya.

Ia menegaskan, masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harus diurus Pemerintah Provinsi daripada harus memberikan penyertaan modal terhadap PT GNE. “Kita fokus saja terhadap persoalan kemiskinan, sesuai dengan rencana program RPJMD 2018,” ujar politisi PDI-P itu.

Menurut dia, jumlah masyarakat miskin NTB sangat tinggi.

Bahkan, dari data BPS jumlah masyarakat NTB yang hampir miskin mencapai 2,5 juta orang dari total penduduk mencapai 4,5 juta orang.

“Ini harusnya dievaluasi. Belum lagi kita terima pelimpahan terkait dengan pendidikan. Banyak guru honor berteriak karena belum juga diangkat dan gaji belum terbayarkan,” jelasnya.

Karena itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD NTB ini menolak uang sebesar Rp 55 miliar untuk penyertaan modal inti PT GNE tersebut. ”Kalau ini tidak diurus, sama artinya Pemprov NTB menyimpan bom waktu yang pada akhirnya meledak,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua panitia Khusus IV DPRD NTB, Johan Rosihan, ST yang melakukan pembahasan terhadap raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 itu, memutuskan mengembalikan rancangan perda (ranperda) tersebut kepada Pemprov NTB untuk membahas Raperda penambahan modal PT GNE sebesar Rp 55 miliar tersebut.

Panitia Khusus IV, setelah mempertimbangkan aspek-aspek yang menyangkut urgensi dari pembentukan perda ini memutuskan mengembalikan raperda tersebut kepada Gubernur. (ndi)

paikan ke atas (DPP),” ujarnya.

Dijelaskan Made Slamet, adapun alasannya kenapa PDIP juga berkeinginan kuat untuk mendorong Ali BD supaya maju lewat jalur parpol, supaya ketika Ali BD menjabat sebagai Gubernur NTB 2018-2023, kelak jika terpilih, maka Ali BD bisa membangun kemitraan yang baik dengan perlemen.

“Supaya kita enak nanti dengan parlemen, nanti saat jadi Gubernur

cari partai mitra koalisinya.

Lalu dengan partai mana PDIPakanberkoalisi.Sementaradukungan partai sudah mulai mengurucut, hanya menyisakan dua partai yang belum memiliki kejelasan arah dukungan yakni Partai Hanura dengan lima kursi dan PBB tiga kursi. Jika PDI-P mampu merangkul dua partai itu, maka syarat 13 kursi sudah bisa dipenuhi. Tapi sebesar apa kemungkinan bagiPDI-Pbisamenarikkeduapartai itu untuk ikut bergabung ?

“Inikan sudah mainannya di atas. Nanti urusan di atas sudah itu, yang punya kewenangan itu. Kami sekarang konsolidasi terus,” pungkasnya. (ndi)

Berpasangan dengan Ali BD

Subuhunnuri Belum Dapat Lampu Hijau dari Hanura Mataram (Suara NTB) – Bakal Calon Gubernur NTB, H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD), makin kuat digadang-gadang akan bergandengan dengan Ketua DPD Partai Hanura Kota Mataram H. Subuhunnuri dalam kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018. Sejumlah baliho pasangan Ali BD - Subuhunnuri ini juga sudah bertebaran di sudut-sudut jalan.

Dikonfirmasi terkait kepastian soal pasangan ini, Subuhunnuri mengaku sudah tidak ada keragunan lagi. Bahkan dirinya sudah melakukan pertemuan beberapa kali belakangan ini untuk membahas rancangan paket tersebut.

“Kami berdua Ali BD dan H Subuhunnuri (An-Nur) sudah membahas kekuatan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Kami bersepakat untuk mengintensifkan aksi menyapa masyarakat,” kata Subuhunnuri, ketika dikonfirmasi wartawan di Mataram.

Ia menjelaskan, rencana berpasangan bersama Ali BD itu, diyakini setelah dirinya melakukan pertemuan khusus dengan Bupati Lombok Timur itu. Dikatakan Nuri, hasil pertemuannya dengan Ali BD itu telah menelurkan beberapa poin penting. Salah satunya adalah mengintensifkan komunikasi, memperbanyak aksi nyata untuk masyarakat, termasuk menjabarkan program yang hendak dilakukan. “Pesan pak Ali BD, terus bergerak untuk rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga membuka data perkembangan paket AnNur yang hasilnya sangat menggembirakan dalam berbagai kalkulasi ilmiah, survei, pemetaan, dan analisa. An-Nur selalu berada dalam urutan yang baik. Pertemuan khusus itu, juga untuk memantapkan alur kerja tim yang sudah dibentuk sehingga capaian yang dilakukan dapat terukur dan ter-

Soal Misteri Rp 1,8 Triliun KUR, Farouk Muhammad Minta Perbankan Lebih Cermat

arah.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Koalisi Rakyat Senang (AnNur), Sigap juga menambahkan bahwa dua sosok ini memang merupakan paket komplet. Ali merupakan sosok penuh pengalaman yang sudah teruji. Pernah memimpin partai, dua periode memimpin Kabupaten Lombok Timur, hingga aktif bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Ini adalah beberapa hal yang menggambarkan sosoknya.

Sedangkan, Subuhunnuri menurutnya adalah sosok muda yang sukses menginspirasi banyak orang. Berangkat dari latar belakang tak mampu, kini ia sukses dengan usaha yang digeluti.

Di kancah politik, Nuri juga “moncer”, dengan cepat ia mengemban amanah sebagai Ketua Hanura Mataram. Sosok muda yang terus ingin berbuat untuk daerahnya menurut Sigap pantas diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. “Muda, energik, visioner,” katanya menggambarkan sosok Nuri.

Dikonfirmasi terpisah soal hal itu, ketua panitia Tim Pilkada DPD Partai Hanura NTB, Yeyen Septian Rachmat, mengatakan bahwa, pihaknya belum mengetahui perkembangan politik yang sedang dibangun oleh Bung Nuri. Karena saat ini, simulasi pasangan yang akan didukung oleh Hanura sudah diambil alih oleh DPP. (ndi)

Polda Periksa Ahli Kehutanan

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Senator asal Daerah Pemilihan NTB, Prof. Farouk Muhammad menekankan pentingnya mengembalikan fokus penguatan usaha kecil melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat sasaran.

Penegasan itu disampaikan Farouk saat dikonfirmasi Suara NTB terkait temuan menyangkut dugaan penyaluran KUR yang salah sasaran.

Seperti diketahui, baru-baru ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menemukan perbedaan yang sangat mencolok antara data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan data dari pihak perbankan.

Berdasarkan data versi Kemenkeu melalui SIKP, penyaluran KUR di NTB sampai 30 September lalu sebesar Rp 582 miliar lebih. Sementara, versi perbankan yang menyalurkan KUR di daerah ini, jumlahnya sudah mencapai Rp 2,3 triliun lebih.

Dengan demikian terdapat selisih sekitar Rp 1,8 triliun data KUR yang belum terpantau penyalurannya. Karena tidak dilaporkan dalam SIKP, KUR sebesar Rp 1,8 triliun tersebut tak urung memunculkan kekhawatiran akan salah sasaran.

“Kami khawatir kalau ternyata ada komersial yang ngambil KUR tadi. Itu yang disebut salah sasaran,” kata Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A. Sementara, Kepala BI Perwakilan NTB, Prijono, menegaskan bahwa data penyaluran KUR di SIKP dengan perbankan semestinya sama. Perbedaan data di SIKP dengan perbankan, bisa jadi karena belum dilaporkan ke SIKP oleh perbankan.

Terkait problematika ini, Farouk Muhammad menegaskan pentingnya memastikan duduk persoalan penyaluran KUR ini.

Terlebih, Farouk menilai angka Rp 1,8 triliun adalah sebuah angka yang besar. Jika data KUR tersebut tidak dilaporkan dalam SIKP, hal itu juga bisa menjadi indikasi awal dari persoalan.

Farouk mengapresiasi langkah yang akan diambil Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB dengan mengundang semua pelaku perbankan di NTB untuk mengklarifikasi persoalan ini. Dengan demikian, bisa diperoleh kejelasan menyangkut duduk persoalannya.

Apapun hasil dari proses klarifikasi nanti, ia berharap temuan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi pihak perbankan. Sebab, bagaimanapun juga pendataan yang baik adalah salah satu kunci utama dari keberhasilan dan efektivitas program pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Senator kelahiran Sape, Bima ini menegaskan, saat ini problematika penyaluran program-program pemerintah adalah seringnya terjadi salah sasaran. Akibatnya, dana besar yang digelontorkan pemerintah melalui KUR dan program-program lainnya justru dinikmati oleh masyarakat yang ekonominya sudah mapan.

Menurut mantan Gubernur PTIK ini, model penghimpunan data seperti SIKP seharusnya bisa menjadi perangkat untuk mendeteksi gejala salah sasaran dalam penyaluran KUR. “Bahkan bila perlu tidak hanya KUR, tapi bansos, hibah, program rumah subsidi dan lain sebagainya semua dibuat skema pendataan yang terintegrasi. Sehingga kita bisa mengetahui dan langsung mengecek sasarannya,” ujar senator tiga periode ini. (*) Prof. Farouk Muhammad

dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/10) menyebutkan, memang pihaknya tengah berusaha mengantarkan pasangan Ali-Selly supaya maju menggunakan jalur partai politik. Ketika ditegaskan terkait hal itu, Made Slamet mengatakan bahwa pihaknya tidak ragu untuk opsi itu.

“Ya, kan pak Ali juga ndak pernah bilang menolak partai, dan bagi kami kan harus itu, karena kami juga sudah sam-

kan di parlemen juga enak, supaya lancar,” katanya pada Suara NTB. Jika memang demikian, lantas dengan partai mana PDI-P akan berkoalisi untuk mencukupkan syarat minimal jumlah kursi perlemen? Sementara PDI-P sendiri hanya memiliki lima kursi di DPRD NTB, dan masih membutuhkan tambahan delapan kursi lagi untuk mencapai syarat minimal 13 kursi perlemen.

Made Slamet menjawab bahwa ia sangat yakin akan bisa mengajak parpol lainnnya untuk bergabung bersama PDI-P mendukung pasangan Ali-Selly maju lewat jalur partai politik. Untuk urusan itu, PDI-P diberikan tugas men-

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Polda NTB melanjutkan penyidikan illegal logging kayu Sonokeling dengan tersangka cukong asal Kuripan, Lombok Barat berinisial GN. Penyidik menguatkan pembuktian unsur pidana pembalakan liar dengan mengambil keterangan ahli kehutanan.

Ahli kehutanan dimaksud dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Pemeriksaan itu untuk melengkapi berkas dengan tersangka GN dalam kasus penebangan dan pengangkutan 870 batang kayu Sonokeling.

Materi pemeriksaan antara lain mengenai status perlindungan kayu Sonokeling serta menambah keterangan hasil lacak balak di hutan Mareje Bonga RTK-13.

“Itu nanti dari ahli Dinas Kehutanan. Pemeriksaan ahli kehutanan,” kata Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, dikonfirmasi Kamis (12/10).

Sebanyak 870 batang kayu Sonokeling diamankan Polda NTB akhir September lalu. Kayu yang diangkut dengan truk kontainer ekspedisi itu diduga dari kawasan Hutan Mareje Bonga RTK 13.

Dalam praktiknya, truk yang dihentikan petugas di Jalan Raya Lembar, Gerung, Lombok Barat itu memuat kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang disertakannya.

Dalam dokumen disebutkan kayu yang diangkut sejumlah 636 batang atau setara 10,5 kubik. Kayu yang diangkut dengan truk kontainer bernomor polisi L 9186 UN tertera berasal dari Lombok Barat.

Dari hasil lacak balak, kayu itu tidak dapat dibuktikan pemilik kayu mengenai asal muasalnya, 80 persen dari 870 batang tersebut diduga dari kawasan hutan.

Pemilik kayu berinisial MG alias GN (45), warga Kuripan, Lombok Barat sebagai tersangka atas dugaan membeli, memasarkan, mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Sangkaan pidananya, pasal 87 ayat 1 huruf b juncto pasal 12 huruf l UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (why)

(Suara NTB/ist_Polres Mataram)

BABAK BELUR - Pelaku pencurian sepeda, Holidi alias Eper digiring polisi dalam kondisi babak belur diamuk massa karena kedapatan mencuri Kamis (12/10) dini hari.

Residivis Babak Belur Diamuk Massa Mataram (Suara NTB) – Nasib apes dialami Holidi alias Eper Kamis (12/10) dini hari lalu. Aksinya mencuri sepeda di Lingkungan Mujahidin Sukaraja, Ampenan Tengah, Ampenan. Hasilnya, residivis pencurian itu babak belur digiring ke kantor polisi.

Holidi beraksi sekitar pukul 02.30 Wita menggondol sepeda Genio Soulbeat warna hitam.

Aksinya mencuri sepeda seharga Rp 1,2 juta itu gagal total. Bahkan ia mendapat ‘bonus’ dari warga.

Selain ditelanjangi, Holidi yang berasal dari Jempong

Timur, Jempong, Sekarbela juga babak belur diamuk massa. Polisi yang dihubungi Kepala Lingkungan Mujahidin, Suparman kemudian langsung mendatangi tempat kejadian perkara.

Holidi yang baru satu bulan ke luar dari penjara diungsikan ke RS Bhayangkara untuk mendapat perawatan sebelum dibawa ke ruang tahanan Polres Mataram.

Kapolsek Ampenan, Kompol Tauhid saat dikonfirmasi mengungkapkan, pelaku merupakan residivis kasus pencurian.

“Sudah bolak balik penjara. Dia

ini juga merupakan orang yang masuk dalam daftar pantauan polisi,” ujarnya.

Holidi dipenjara tahun 2013 lalu akibat terbukti merampok helm, beras, dan cincin di wilayah Ampenan.

Usai menjalani seluruh pidana penjaranya, Holidi tak juga jera. Dia ditangkap lagi ada tahun 2016 karena mencuri Honda Supra Fit. Dia kemudian dihukum penjara 1 tahun 10 bulan.

“Untuk saat ini kasus itu masih penyidikan dan pelaku sudah ditahan,” pungkas Tauhid. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

Halaman 9

Pelaku Pariwisata Sumbawa Merasa ”Dianaktirikan” Mataram (Suara NTB) Keberadaan pelaku pariwisata sangat erat kaitannya dengan kemajuan destinasi wisata di suatu daerah. Tidak sedikit dari pelaku pariwisata yang melakukan promosi secara mandiri. Misalnya pelaku pariwisata di Pulau Sumbawa yang kerapkali melakukan promosi sendiri, misalnya melalui media sosial.

Kendati demikian, para pelaku pariwisata ini tetap berharap Pemda dapat membantu lebih dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih memperkenalkan potensi wisata di daerahnya.

Boden misalnya, pelaku pariwisata asal Kabupaten Sumbawa, merasa bahwa Pemprov NTB hanya fokus pada pariwisata di Pulau Lombok saja. Padahal menurutnya potensi wisata di Pulau Sumbawa juga tidak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan. Hanya

Mataram (Suara NTB) Hotel Idoop merupakan salah satu hotel yang ada di Kota Mataram. Letaknya yang strategis dan berada di pusat Kota Mataram menjadikan hotel ini sebagai salah satu pilihan tamu untuk menginap. Bukan itu saja, hotel ini juga menyajikan berbagai menu menarik. Salah satunya grilled fish mahi-mahi. Dengan bahan utama dari ikan mahi-mahi dengan daging yang sangat empuk.

“Kami berupaya untuk memberikan sajian yang menarik dengan rasa yang berbeda namun tetap nikmat,” kata Manager Hotel Idoop Yoshie Sukendar Anwar, di Mataram, Kamis (12/10).

Grilled mahi-mahi yang merupakan perpaduan antara grilled fish mahi-mahi dengan sambal matah khas idoop hotel. Apalagi ikannya merupakan ikan segar tanpa tulang. Sehingga pelanggan dapat menikmatinya tanpa harus khawatir dengan tulang ikan.

“Tamu bisa merasakan nuansa yang berbeda dengan sajian yang nikmat di hotel kami,” ujarnya.

Yoshie mengatakan pihaknya akan memberikan pelayanan yang maksimal bagi setiap tamunya. Selain itu, ia juga berharap tamunya merasa senang saat berada di Hotel Idoop.

“Kami punya 96 kamar dan tiga ruang pertemuan. Kami berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada setiap tamu kami,” ujarnya.

Selain itu, ada pula Kafe Warhol yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat bersantai bersama rekan-rekan.

Sebab konsep yang diusung kafe ini sangat cocok dengan anak muda. Hotel ini berada di Jalan Swaramahardika No.883 Mataram.

“Kami berharap anda merasa senang dan pelayanan kami memuaskan anda. Silakan datang untuk menginap atau mencicipi aneka hidangan kami yang dibuat oleh chef berpengalaman dengan rasa yang nikmat,” ujarnya. (lin)

Karcis Masuk Mahal

Fasilitas di Pantai Pink akan Ditingkatkan Selong (Suara NTB) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Timur mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait pengkajian ulang tiket masuk Pantai Pink, Jerowaru yang terkesan mahal dan memberatkan para pengunjung. Akan tetapi fasilitas di kawasan Pantai Pink akan ditingkatkan untuk memanjakan para pengunjung agar sebanding dengan biaya masuk yang dikeluarkan.

Demikian disampaikan, Kepala KPHL Rinjani Timur, Lalu Saladin, Ka(Suara NTB/yon) mis, (12/10).

Lalu Saladin Dikatakannya, rencana peningkatan fasilitas di kawasan Pantai Pink, beberapa waktu lalu sudah dilakukan survei. Sejumlah fasilitas yang rencananya akan dibangun di kawasan Pantai Pink seperti pembangunan dermaga atau tambatan perahu bagi para wisatawan di tahun 2017 ini serta sejumlah fasilitas lainnya di tahun-tahun mendatang. “Kita akan tingkatkan fasilitas di kawasan Pantai Pink, seiring belum diubahnya peraturan yang berlaku saat ini,”ujarnya.

Dalam evaluasi terhadap Perda tersebut serta akan ada pertemuan lanjutan antara pelaku pariwisata, Bapenda, Dinas Pariwisata serta sejumlah pihak terkait lainnya. Pihak KPHL Rinjani Timur selaku pihak yang memiliki kewenangan mengelola Pantai Pink untuk saat ini akan tetap memberlakukan nominal tiket masuk sebagaimana aturan yang ada, yakni sebesar Rp 50.000 untuk wisatawan mancanegara dan Rp 10.000 bagi wisatawan lokal. “Untuk saat ini kita tetap memberlakukan tarif masuk pantai Pink sebesar Rp 50 ribu untuk wisatawan mancanegara dan Rp 10 ribu bagi wisatawan lokal,” jelasnya.

Apabila dalam evaluasi keputusan pembelakuan tarif itu berubah, KPH Rinjani Timur siap memberlakukan sebagaimana keputusan atau aturan terbaru. “Intinya pemberlakukan tarif masuk ke Pantai Pink tetap akan kita laksanakan sesuai besaran atau aturan yang sudah ditetapkan. Apabila aturannya berubah, tentu akan kita ikuti perubahan itu,” tegasnya. (yon)

Tapi tentu saja kami sangat butuh dukungan lebih dari Pemprov untuk promosikan Pulau Sumbawa,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Muhammad Amrullah, pelaku pariwisata asal Sumbawa. Ia melihat Pemda hanya terfokus pada pembangunan dan perluasan akses di

mengajak investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Sumbawa. Sehingga sektor pariwisata di pulau ini bisa semakin maju. Sebab ia melihat keindahan alam di Pulau Sumbawa juga tidak kalah menarik untuk dinikmati oleh wisatawan.

Pemda selama ini merasa tidak dapat berbuat banyak, karena akses dan fasilitas di Pulau Sumbawa dianggap masih kurang. Misalnya penginapan, akses penerbangan dan lain-lain. Hal itulah yang membuat ruang gerak Pemda menjadi terbatas dalam mempromosikan Pulau Sumbawa lebih lanjut. (lin)

Memanjakan Mata di Gili Sunut

(Suara NTB/ist)

Grilled fish Mahi-Mahi di Hotel Idoop

Grilled Fish Mahi - Mahi di Hotel Idoop

saja, ia merasa selama ini Sumbawa belum memiliki porsi lebih dalam promosi pariwisata yang dilakukan oleh Pemprov NTB. “Kami diminta untuk terus berpromosi, kami melakukannya. Kami diminta untuk menjual paket wisata di Sumbawa, kami juga melakukannya.

Pulau Lombok. Dimana hal itu tidak dilakukan pula untuk Pulau Sumbawa. Sehingga ia merasa bahwa perlu melakukan hal serupa untuk memajukan dan memaksimalkan potensi Pulau Sumbawa sebagai destinasi wisata di NTB. “Ini ibarat anak tiri yang kurang diperhatikan. Saya sendiri tidak menyangkal selama ini Pemda sudah membantu, hanya saja saya melihatnya masih kurang. Seperti kata nanggung,” ujarnya.

Sementara itu, di beberapa kesempatan, Wakil Gubernur NTB H.M.Amin juga kerapkali menyinggung soal destinasi wisata di Pulau Sumbawa. Ia

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur memiliki banyak potensi wisata yang dapat dijadikan sebagai destinasi unggulan.

Tidak saja Pantai Pink, di Lombok Timur banyak gili-gili yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Gili Sunut yang ada di Dusun Temeak Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru. Gili ini sudah lumayan dikenal oleh wisatawan lokal, namun belum begitu dikenal wisatawan luar. Sebab Pemda belum mempromosikan Gili Sunut sebagai destinasi wisata untuk dikunjungi wisatawan.

Gili Sunut memiliki garis sejajar dengan wilayah Tanjung Ringgit. Gili ini juga berdekatan dengan Tanjung Bloam dan Pantai Tangsi atau Pantai Pink. Hanya saja, kondisi jalan menuju Gili Sunut masih memprihatinkan.

Sekitar 2 kilometer mendekati lokasi gili ini masih berupa jalan tanah. Pada musim penghujan, kondisi fisik jalannya pun menjadi licin dan sulit dilewati.

“Kalau mau berkunjung sekarang ini waktu yang pas.

Karena di Jerowaru jarang hujan kalau sekarang. Kalau Desember itu kan hujan, jalannya licin, jadi agak bahaya,” kata Pelaku Pariwisata asal Lombok Timur Beri Putra kepada Suara NTB, di Selong, Kamis (12/10).

Ia mengatakan, Gili Sunut memiliki keindahan yang tidak kalah dari gili-gili lainnya. Namun wisatawan harus menyiapkan tenaga ekstra untuk bisa sampai di gili cantik ini. Sebab kondisi jalan yang rusak akan membuat perjalanan wisata-

(Suara NTB/ist)

GILI SUNUT - Keindahan Gili Sunut yang ada di Kabupaten Lombok Timur. wan menjadi sedikit terganggu.

Namun wisatawan yang mampu sampai di gili ini akan tersihir dengan keindahannya. Pemandangan sekitarnya yang memukau, objek wisata yang indah serta lokasi budidaya mutiara yang cukup terkenal.

Kondisi pantai di Gili Sunut

memiliki kesamaan dengan pantai-pantai yang ada di sekitarnya. Tekstur pasir putih bercampur merah muda dan berbentuk butiran merica.

Demikian pula tekstur batu karang yang ada di Gili Sunut, semuanya berwarna pink dan sangat indah dipandang mata.

Tari Nguri, Kesenian Tradisional Asal Sumbawa Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB memiliki banyak kesenian tradisional. Bahkan ada yang sudah masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia. Jika Lombok terkenal dengan tari rudatnya, maka di Sumbawa ada Tari Nguri. Meski belum masuk dalam daftar warisan budaya tak benda, namun kesenian ini menjadi salah satu ciri khas kesenian di Kabupaten Sumbawa.

Kesenian ini kerapkali dipertontonkan pada acara-acara tertentu. Dibawakan oleh penari wanita secara berkelompok. Tarian ini menggambarkan keterbukaan dan keramahtamahan masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk gerak tari. Sehingga kerapkali dijadikan sebagai tarian pembuka pada sebuah acara.

“Di Sumbawa itu banyak jenis tarian. Kalau tari penyambutan biasanya pakai Tari Nguri.

Tapi bisa juga pakai tarian yang lain. Tergantung jenis acaranya,” kata salah satu penari asal Sumbawa Yustika Sari, di Mataram, Kamis (12/10).

Yustika memaparkan bahwa Tari Nguri berawal dari tradisi nguri yang dilakukan oleh masyarakat Sumbawa dulu. Dimana masyarakat memberikan semangat kepada raja yang sedang mengalami berbagai masalah atau bencana melalui

(Suara NTB/ist)

TARI NGURI -Tari Nguri yang dipertunjukkan dalam berbagai acara berbagai persembahan yang sembahan. Dalam pertunjudiberikannya. Tradisi ini meru- kan Tari Nguri ini biasanya dipakan sebuah dukungan, peng- iringi oleh alunan musik tradihormatan serta pengabdian sional seperti gong, genang/genmasyarakat terhadap raja yang dang, rebana besar, serunai memimpin dan menciptakan ke- pelampong, dan satung serek.

“Tari Nguri biasanya dipadumakmuran untuk masyarakat kan dengan musik-musik tradiitu sendiri.

Tari Nguri ini biasanya dita- sional. Penarinya juga dilakukan mpilkan oleh penari wanita se- oleh anak perempuan,” ujarnya.

Yustika berharap Tari Nguri cara berkelompok. Dalam pertunjukannya, para menari den- bisa masuk dalam daftar gan gerakan lemah lembut warisan budaya tak benda Indoyang mengedepankan kesopan- nesia. Sehingga bisa dimasukan dan keramahan. Gerakan kan dalam pelajaran kesenian, dasar dalam tarian ini terdiri khususnya bagi anak-anak di dari gerak batanak, gera- Sumbawa. Sehingga kesenian k nyema, gerak tebe, linting sere, Tari Nguri ini bisa terus lestari. jempit tope dan lunte begitik. Sebab saat ini sangat sedikit Gerakan tersebut dikreasikan dari anak-anak di Sumbawa menjadi satu rangkaian gera- yang mau belajar dan melestarikan penghormatan dan per- kan budaya yang satu ini. (lin)

Keindahan bawah laut yang ada di Gili Sunut yaitu wisatawan dapat menemukan berbagai jenis bintang laut.

Dari yang berwarna biru maupun yang berwarna merah jingga. Demikian juga aneka ragam terumbu karang yang memukau serta kawanan ikan

yang sedang berkerumun.

“Kalau mau snorkeling dan diving memang Gili Sunut itu tempat yang paling pas. Dari semua tempat menyelam yang saya tahu di NTB ini, Gili Sunut yang paling indah bawah lautanya. Ikannya banyak macamnya, selain itu juga bersih,” ujarnya. (lin)

Dispar Klaim Kunjungan Wisatawan Meningkat Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB telah melakukan promosi wisata ke berbagai daerah dan berbagai negara yang dianggap potensial. Promosi itu terlihat membuahkan hasil dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke NTB. Hal ini juga karena NTB cukup diuntungkan dengan dekatnya jarak antara Lombok dengan Bali yang masih menjadi tujuan utama wisatawan.

Artinya, secara geografis, NTB bisa mendatangkan banyak limpahan wisatawan dari Bali.

“Ada peningkatan kunjungan (wisatawan), khususnya di Lombok,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si. Ia mengatakan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, khususnya Lombok tidak terlepas dari posisi geografis Pulau Lombok yang sangat berdekatan dengan Pulau Bali. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke Bali juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke Lombk. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya promosi wisata yang dilakukan oleh Pemda. Dengan mengetahui bahwa Lombok sangat dekat dengan Bali, cukup membuat banyak wisatawan tertarik untuk berkunjung.

”Secara geografis Lombok dekat (dari Bali). Kita secara materi dan destinasi pilihan setelah Bali,” ujarnya.

Meski terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari Bali menuju Lombok, namun Pemda belum memiliki data berapa wisatawan yang menuju Lombok. Sebab data itu juga dapat dihitung pada akhir tahun mendatang. Namun Pemda tetap berharap dengan adanya promosi yang dilakukan secara terus menerus dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. “Secara data kita belum miliki. Tetapi kita melihat ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan,” akunya.

Diketahui bahwa pada tahun 2017 target kunjungan wisatawan ke Lombok mencapai 3,5 juta orang. Dari target ini, 1,5 juta wisatawan mancanegara dan 2 juta orang untuk wisatawan nusantara. Ia berharap banyak kunjungan wisatawan dari Bali ke Lombok, terutama wisatawan mancanegra. Hal ini juga yang membuat Dispar NTB merasa optimis target kunjungan wisatawan ke NTB dapat terlampaui.

“Kita optimis target ini terlampui dan kita menuju 4 juta orang di tahun 2018 yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya. (lin)

Sepuluh Destinasi Andalan di Ujung Bima Mataram (Suara NTB) Tren berwisata semakin melanda wisatawan millenial.

Tidak heran jika wisatawan millenial ini dapat berkunjung ke tiga bahkan sampai lima destinasi dalam satu kali perjalanan. Nampaknya hal ini cukup menarik untuk dilakukan. Selain menghemat waktu, wisatawan mendapatkan keuntungan dengan berkunjung ke berbagai destinasi yang indah dalam satu kali perjalanan.

Misalnya 10 destinasi wisata yang ada di ujung Kabupaten Bima. Terdapat berbagai macam destinasi yang dapat

dikunjungi wisatawan saat berkunjung ke Bima.

Ada Pantai Kalaki, Pantai Lawata, Pantai Amahami, Pantai Pink Bima dan Pantai Ule. Ada pula Pantai Kolo, Pantai Sonumbe, Museum Asi Mbojo, Gua Ringi Ncanga dan Pulau Kambing. Semua destinasi ini wajib dikunjungi. Sebab masingmasing destinasi memiliki keunikan dan keindahan tersendiri.

“Beberapa pantai itu bisa sekali jalan karena lokasinya berdekatan,” kata Warga Sape Kabupaten Bima Muhammad Isnaini, di Mataram, Kamis (12/10).

Salah satu pantai yang pal-

ing banyak dikunjungi wisatawan saat ini adalah Pantai Kalaki. Pantai ini berada di Teluk Bima yang terkenal dengan lautnya yang tenang dan dangkal serta kehidupan bawah lautnya yang masih terjaga. Selain itu ada pula Pantai Lawata yang menjadi favorit wisatawan di Bima. Pantai ini selalu menjadi rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi selama liburan di Bima. Posisinya berada di batas terluar dari Kota Bima berupa tonjolan yang mengarah ke luar teluk.

Selain itu, ada pula Pantai Ule adalah pantai yang hanya berjar-

ak 5 menit berkendara dari pusat kota Bima. Dengan jarak yang dekat dan akses yang mudah pantai ini sempat menjadi tujuan utama rekreasi warga Bima. Ada pula Pantai Kol yang ada di Kecamatan Asakota yang berjarak 30 menit berkendara dari pusat kota. Sehingga sangat mudah diakses oleh wisatawan.

“Memang banyak pantai di Bima. Lokasinya juga dekatdekat, selain itu juga mudah dijangkau,” ujarnya.

Masih di Kecamatan Asakota, ada pula Pantai Sonumbe.

Lokasi pantai ini berada di ujung teluk Bima dan masih sederet

dengan kawasan pesisir pantai Kolo. Dari pusat kota Bima, wisatawan dapat berkendara ke arah utara sejauh 20 kilometer. Selain itu, ada pula wisata berupa gua. Salah satu gua yang ditemukan dan menjadi tujuan wisata adalah Gua Ringi Ncanga. Gua tersebut berada di wilayah administratif kelurahan Oi Fo’o, Kecamatan Rasana’e Timur, Kota Bima yang hanya berjarak sekitar 2,5 kilometer dari pusat kota.

“Masih banyak destinasi wisata di Bima. Saya berharap wisatawan banyak yang datang,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

GUA RINGI NCANGA - Gua Ringi Ncanga yang ada di Bima dan menjadi daya tarik wisatawan.

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Konferensi Internasional: 15 Negara Dipastikan Jadi Tamu UIN Mataram Mataram (Suara NTB) Dalam waktu dekat ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kembali menjadi tuan rumah kegiatan bertaraf internasional yang akan dihadiri oleh 15 negara dan puluhan perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan yang diprakarsai oleh UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Mataram pelaksanaannya akan dipusatkan di salah satu Hotel di kawasan Senggigi tanggal 13 – 15 Oktober 2017.

Acara ini mengusung tema “Bahasa Arab dan Pariwisata Syariah: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

Ketua Pusat Pengembangan Bahasa (P2B UIN Mataram) Dr. H. Lalu Supriadi yang juga sebagai ketua pani-

tia konferensi internasional Bahasa Arab menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah mendiskusikan dan merumuskan berbagai permasalahan pembelajaran Bahasa Arab dan Sastra, Agama Islam, serta menemukan solusi atas berbagai problematika yang dihadapi. Selanjutnya mendiskusikan aspek-aspek nilai dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Arab. Selain itu, untuk melahirkan kreativitas dan inovasi yang berkaitan dengan metode, media, bahan ajar dan evaluasi pembelajaran Bahasa Arab dan Sastra.

Menurutnya, ada 15 negara sudah menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti konferensi internasional yang dilanjutkan dengan diskusi mengenai berbagai penelitian

dan penemuan terkait perkembangan dan interaksi bahasa dan sastra Arab. Selain dari luar negeri, terdapat puluhan universitas dalam negeri yang sudah konfirmasi sebagai peserta konferensi.Adapun yang hadir terdiri atas dosen, peneliti, dan dosen Bahasa Arab. Beberapa universitas delegasi luar negeri yang sudah memastikan kehadiranya adalah dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Inggris, Filipina, Australia, Libya, Sudan, Oman, Saudi Arabia, Aljazair, Yordania, Irak dan Kuwait.

Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., dalam sambutanya pada saat rapat persiapan panitia Konferensi Internasional Bahasa Arab yang berlangsung di ruang rapat

(Suara NTB/ist)

H. Mutawalli utama rektorat yang digelar bebrapa hari lalu sangat optimis melihat kesiapan pelaksanaan konferensi ini.

“Alhamdulillah tahun ini kembali kita diberikan amanah dan kepercayaan sebagai tuan rumah pelaksanaan perhelatan internasional yang akan dihadiri oleh delegasi dari kalangan dosen, peneliti, dan dosen Bahasa Arab,” ujarnya yakin.

Mutawalli berharap agar kegiatan internasional ini dapat juga mendorong kreativitas dan inovasi pembelajaran Bahasa Arab dan Agama Islam serta untuk memberikan wadah bagi pertemuan ilmiah akademik dalam bidang agama Islam, Bahasa Arab, dan pengajarannya. Di samping itu beliau memastikan bahwa dalam agenda konferensi nantinya agar diperbanyak seminar yang akan membahas mengenai pengembangan keil-

muan dan profesionalitas Bahasa Arab.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa rekomendasi penting yang diharapkan adalah diharapkan mampu memberikan masukan akademis dan strategis untuk pengembangan dan pembelajaran serta pengkajian dalam hal bahasa, sastra, dan budaya demi kemajuan pendidikan di dunia. Selain itu, dalam rangka pengembangan lembaga sebagaimana yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang untuk menuju world class university, maka dipandang penting untuk ditindaklanjuti kepada semua delegasi universitas dalam negeri dan luar negeri yang hadir agar dapat menjadi mitra kerjasama.

Berdasarkan pantauan langsung Rektor yang didampingi oleh Kasubag Humas H. Suhirman Adita ke sekretariat panitia hari Rabu, 11 Oktober 2017, Mutawalli memberikan motivasi dan semangat kepada panitia agar memaksimalkan persiapannya untuk menghadapi tamu yang dari berbagai universitas di tanah air dan dari 15 negara yang dalam beberapa hari ini akan mulai berdatangan.

Selain itu, Mutawalli memerintahkan agar semua agenda sebagaimana yang tersusun di time schedule kegiatan dipastikan terlaksana dengan baik mulai dari penyambutan peserta, lokasi acara, transportasi, akomodasi dan publikasi agar dimaksimalkan. (dys/*)

Waspadai Penggunaan Gadget Berlebihan Zonasi Berdampak Positif PENETAPAN zonasi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), rupanya banyak menciptakan perspektif yang berbeda beda, baik terhadap dampak positifnya maupun seabrek perspektif negatifnya. Seperti penetapan zonasi yang diterapkan pada SMAN 1 Lembar, justru lebih terlihat segi positifnya.

Kepala SMAN 1 Lembar Hj. Erni Zuhara mengatakan, kebijakan zonasi ini pasti terdapat segi positif dan negatifnya. Berdasar(Suara NTB/her) kan pengalaman dalam Hj. Erni Zuhara melaksanakan zonasi di sekolahnya dirasa justru segi positifnya lebih mendominasi.

Jika dilihat dari perspektif positif, sistem zonasi tersebut memudahkan input siswa jauh lebih baik kualitasnya, karena selama ini banyak siswa yang berprestasi pilihannya lari ke Mataram, lari ke sekolah besar.

Sekarang, dengan sistem zonasi itu, mereka akan masuk ke sekolah terdekat sesuai domisili mereka. Artinya input siswa jauh lebih berkualitas. ‘’Para juara olimpiade tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional pilihannya hanya ke Mataram semua, nah sekarang mulai masuk ke sekolah kita,’’ ungkap Ibu berjilbab ini.

Kemudian segi positif yang lain adalah pemerataan siswa di sekolah lain menjadi hidup termasuk sekolah tetangga yang sebelumnya menggenjot hanya 21 sampai 22 siswa, sebenarnya dengan jumlah itu tidak cukup, sementara standar minimal nasional itu 32 siswa per kelas. “ Nah sekarang, dengan zonasi ini, sekolah lain yang dulunya kesulitan mendapatkan siswa, sekarang sudah bisa mendapatkan siswa 3 kelas,” ujarnya.

Kemudian kelebihan zonasi, kata Erni Zuhara, sangat membantu teman-teman guru di sekolah lain karena pemerataan siswa. Sekarang guru guru bisa merasa terbantu akibat terpenuhi kewajiban jam mengajarnya, karena dulu persoalan kekurangan siswa sangat menyulitkan temanteman guru karena sesungguhnya teman-teman guru lain, sebagian besar berasal dari SMAN 1 Lembar.

Dampak positifnya semua sekolah disamaratakan, tidak ada predikat untuk suatu sekolah tertentu, sehingga semua sekolah bisa bersaing. “Kemudian sehingga nanti dalam persaingan sekolah, semua sekolah bisa bersaing,”tambah Erni. (her)

Anak-anak di NTB Rawan Kebutaan Mataram (Suara NTB) Penggunaan gadget secara berlebihan mengakibatkan gangguan pada mata.

Gangguan ini banyak menyerang anak-anak di NTB, karena menjadikan gadget sebagai gaya hidup.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, menyebut gangguan penglihatan kini rentan terjadi pada anak-anak akibat penggunaan gadget berlebihan dan tidak sehat.

Selain itu berdasarkan Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) 2014, didukung oleh Fred Hollows Foundation, diketahui bahwa NTB merupakan provinsi dengan prevalensi kebutaan tertinggi kedua di Indonesia yaitu 4 persen pada orang dewasa berusia lebih dari 50 tahun.

Selain masih terkonsentrasinya layanan kesehatan mata di Mataram, tingginya angka kasus gangguan penglihatan di NTB juga disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mata serta masih terbatasnya tenaga kesehatan dalam sistem layanan kesehatan mata.

Pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mata di NTB. Seperti pemerintah telah memiliki banyak layanan kesehatan mata termasuk

(BKMM) telah memiliki banyak layanan kesehatan mata, termasuk Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang secara khusus melayani kesehatan mata masyarakat NTB. “Namun, untuk kesehatan mata khusus pada anak, kami memiliki kendala keterbatasan, baik tenaga, sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Untuk itu kami sangat mengapresiasi dukungan program Seeing is Believing untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga yang sudah ada, dan meningkatkan penjangkauan pelayanan kesehatan mata untuk anak-anak dan masyarakat di NTB,” ungkapnya di sela-sela peringatan Hari Penglihatan Sedunia, Kamis (12/10).

Standard Chartered Bank (Bank) mulai Kamis kemarin meluncurkan Program Seeing is Believing di NTB. Kegiatan peluncuran tersebut diikuti dengan kegiatan screening untuk siswa kelas1, 2, dan 3 pada SDN 11 Mataram.

Selain itu, pada kesempatan itu puluhan siswa diberikan kacamata gratis bagi anak-

anak yang telah memperoleh screening dan diberikan langsung Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang hadir di acara tersebut.

Country Head Brand Marketing sekaligus Perwakilan Manajemen Standard Chartered Bank Indonesia Rosalinda Hoesin, dan East Asia Regional Director The Fred Hollows Foundation (FHF) dr. Phuc Huynh Tan menyebut Program Seeing is Believing merupakan inisiatif global Standard Chartered Bank untuk mencegah kebutaan di komunitas-komunitas di mana bank beroperasi. Program yang telah berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 95 juta dan menyentuh sedikitnya 150,3 juta penerima bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kebutaan dan cacat penglihatan Di NTB, Program Seeing is Believing akan diimplementasikan oleh Fred Hollows Foundation sampai 2020 dan akan menyasar lima Kabupaten/ Kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat,

Aziz Putra Akbar

(Suara NTB/ist)

Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Wakil Gubernur H. Muh. Amin dalam sambutannya mengapresiasi lembaga- lembaga donor internasional yang telah memberikan perhatian pada kesehatan mata anak-anak di NTB. Dirinya menyebut peringatan hari penglihatan sedunia ini sebutnya mengandung makna yang sangat besar manfaatnya mengingat mata sebagai salah satu organ yang berperan besar dalam kehidupan manusia.

“Pentingnya mata dalam seluruh proses kehidupan oleh

karena penting bagi semua orang syukuri nikmat penglihatan ini,” pesan Amin.

Selain itu Amin menyebut berdasarkan angka penderita gangguan penglihatan di dunia yang mencapai angka 19 juta merupakan angka yang mengkhawatirkan ditambah dengan kenyataan bahwa satu dari tiga anak alami kebutaan di daerah-daerah yang tingkat pendapatannya menengah ke bawah. “Sehingga perlu diproteksi dan intervensi untuk hindari kebutaan. Orang tua punya tanggungjawab menjaga anak agar mata mereka tetap sehat,” ujarnya. (dys)

Sekolah Kristen Aletheia Gelar Simulasi Gempa

Dapatkan Pengalaman Berharga Sampai Italia Mataram (Suara NTB) Mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri menjadi pengalaman berharga bagi Muhammad Aziz Putra Akbar, siswa kelas XII IPA SMAN 2 Mataram. Siswa kelahiran 7 September 1998 ini dua bulan yang lalu baru saja pulang dari Italia ke Indonesia. Aziz Putra Akbar berada di negeri Pizza ini selama setahun dan belajar banyak hal di negara yang terkenal dengan sepak bola Liga Italia ini.

Aziz – sapaan akrabnya semestinya sudah duduk di bangku kuliah tahun ini. Namun, karena mengikuti program pertukaran pelajar, Aziz akan menuntaskan pendidikan SMAnya tahun ajaran 2017/2018. Aziz tak pernah menyangka bisa lolos setiap tahap seleksi, dari seleksi administrasi, tes tulis yang terdiri dari tes Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Umum, wawancara, dan penyelesaian dinamika kelompok. Hingga akhirnya ia memilih program AFS dan berangkat ke Italia.

Selama di Italia, Aziz tinggal bersama kedua orang tua angkatnya Irene Poddi dan Livio Melis di sebuah desa terpencil di kepulauan Sardinia Itali. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 4.500 penduduk saja. Selama awal-awal menetap di sana, Aziz mengalami culture shock baik soal cuaca yang sangat dingin maupun bahasa, karena tak seorangpun bisa berbahasa Inggris di sana.

“Culture shock yang paling terasa adalah cuaca. Musim dinginnya dingin sekali. Saya sampai hibernasi. Orang-orang di sana juga jarang ada yang bisa Bahasa Inggris, di sekolah saja hanya guru Bahasa Inggris yang bisa berbahasa Inggris. Jadi saya harus belajar ekstra untuk bisa bahasa Italia. Untungnya ada Google Translate,” tutur Aziz.

Selama mengikuti program pertukaran pelajar, Aziz mengaku banyak sekali belajar mengenai perbedaan. Perbedaan budaya, masyarakat, dan sistem pendidikannya menurut Aziz sangat berbeda dengan di Indonesia, sehingga ia jadi bisa lebih menghargai perbedaan. “Saya juga jadi lebih talk active dari sebelumnya, bisa berkomunikasi dengan orang lebih baik.

Karena di sana kalau saya tidak memulai percakapan dengan orang saya akan merasa kesepian, dari situlah saya belajar untuk lebih komunikatif,” ungkapnya. (ham)

(Suara NTB/dys)

SERAHKAN - Wagub NTB H. Muh. Amin menyerahkan kacamata gratis pada murid SDN 13 Mataram pada acara Hari Penglihatan Sedunia, Kamis (12/10).

(Suara NTB/ist)

PEMBUKAAN - Pemukulan gendang beleq oleh Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi bersama Rektor UT, Ojat Darojat, sebagai tanda dibukanya Disporseni UT Wilayah Timur yang digelar di Mataram.

Perkuat Silaturahmi Antar-Mahasiswa

UT Gelar Disporseni Wilayah Timur Mataram (Suara NTB) Universitas Terbuka (UT) melaksanakan Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga, dan Seni Mahasiswa (Disporseni) Wilayah Timur di Asrama Haji NTB, Mataram, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober. Pembukaan Disporseni dilaksanakan Kamis (12/10) di Aula Asrama Haji NTB. Disporseni ini diikuti 13 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) UT di wilayah timur dengan peserta lebih dari 288 orang. Kegiatan ini untuk memperkuat silaturahmi antarmahasiswa UT dari berbagai daerah.

Ketua Panitia Disporseni UT Wilayah Timur, sekaligus Kepala UPBJJ-UT Mataram, Dra. Ngadi Marsinah, M.Pd., menjelaskan, Disporseni adalah kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan UT untuk kegiatan kemahasiswaan. Dalam setiap tahunnya penyelenggaraan terbagi pada tiga wilayah, yaitu wilayah barat, tengah, dan timur. Pada tahun 2017, Disporseni diadakan di wilayah timur, yaitu di Kota Mataram, NTB, dengan UPBJJ-UT Mataram sebagai tuan rumah.

Kegiatan yang dilaksanakan ini, bertujuan untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengembangan,

penalaran, bakat dan minat mahasiswa UT. “Membangun dan membina komunikasi antara mahasiswa UT sehingga dapat menimbulkan kedekatan, kesetiaan, dan kebanggaan terhadap almamaternya,” kata Marsinah.

UPBJJ-UT peserta Diporseni wilayah timur yaitu Jayapura, Sorong, Ambon, Ternate, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Majene, Kupang, Denpasar, dan Mataram sebagai tuan rumah. Mata lomba yang akan dipertandingkan sebanyak enam mata lomba, seperti debat ilmiah, Teknologi Informasi (TI), Tari, Nyanyi, Bulu Tangkis, dan Tenis Meja. Untuk lomba nyanyi, tari, debat ilmiah, TI, dan tenis meja berlangsung di Asrama Haji, sedangkan bulu tangkis diadakan di lapangan GOR Bulu Tangkis Garuda.

Pembukaan Disporseni wilayah timur itu dibuka Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Rektor UT, Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus, Ph.D. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan Disporseni hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai ajang kompetisi, tetapi dijadikan sebagai medium berbagi ilmu. Disporseni, menurutnya, merupakan salah satu sarana untuk mempererat silaturra-

him, menggalang sinergitas serta ajang bertukar pikiran antarsesama mahasiswa.

“Masa depan Republik Indonesia berada di tangan anakanak muda. Boleh saja UT itu sistem belajarnya jarak jauh tapi bukan berarti kualitasnya tidak baik, UT memang biayanya murah tetapi kualitasnya tidak berarti murahan, UT adalah salah satu jalan negara untuk menjalankan amanahnya,” tutur gubernur.

Rektor UT, Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus, Ph.D., mengatakan, pesan yang ingin disampaikan, melalui kegiatan ini bisa menjaga tali silaturahmi antara mahasiswa lintas daerah, terutama di Indonesia bagian timur.

“Orang tidak hanya cukup dengan kecerdasan, dibutuhkan juga memiliki jaringan, dan mampu mengatur waktu,” katanya.

Di samping itu, pihaknya ingin menanamkan nilai kejujuran dan sportivitas. Menurutnya bukan hanya juara yang ingin diraih dalam Disporseni ini, tapi juga menanamkan nilainilai dan bisa mengimplementasikan kejujuran itu. “Melalui ajang ini kita juga ingin mempromosikan UT ke masyarakat luas,” kata Ojat. Pembukaan itu dihadiri pula oleh unsur pemerintah daerah serta mitra-mitra UT lainnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Aletheia menggelar simulasi bencana gempa Kamis (12/10) di sekolah. Para siswa sebelumnya diajari mengenai cara melindungi diri jika terjadi gempa bumi. Setelah itu suasana dibuat seolah-olah terjadi gempa bumi, dan para siswa melakukan cara-cara untuk melindungi diri yang sudah diajarkan. Kegiatan ini diharapkan dapat melatih siswa Sekolah Kristen Aletheia agar dapat melindungi diri ketika terjadi gempa bumi.

Kepala SMP Aletheia, Vironika Endras B, S.Pd., ditemui selepas kegiatan menyampaikan, simulasi gempa ini merupakan program sekali dalam setahun yang digelar setiap tahun oleh pihaknya.

Kegiatan ini dilakukan agar siswa tahu cara melindungi diri apabila benar-benar terjadi bencana gempa bumi.

“Harapan kami tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan apabila bencana itu terjadi, apalagi wilayah NTB ini kan juga rawan gempa. Ini untuk pembelajaran anak-anak untuk mengatasinya,” katanya.

Kegiatan ini diikuti oleh 424 siswa SD dan SMP Kristen Aletheia, juga melibatkan guru dan karyawan sebanyak 35 orang yang berperan menjadi tim evakuasi. Sebelum ada simulasi, siswa sudah diberikan penjelasan cara melindungi diri jika terjadi gempa. Seperti anak-anak meletakkan tas atau buku di atas kepala mereka, kemudian jalan bersama guru menuju titik kumpul yang ditentukan, yaitu halaman sekolah.

“Sudah kami buat jalur evakuasi, salah satu cara sekolah mengatasi apabila terjadi gempa,” kata Vironika.

Saat simulasi siswa memang tidak diberitahukan sebelumnya, kegiatan berlangsung secara spontan. Dengan pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya, para siswa mengikuti arahan para guru, kemudian mempraktikan apa yang diajarkan sebelumnya. Siswa yang berada di lantai atas mengikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Simulasi ini diharapkan ketika terjadi gempa, tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan.

“Guru dan karyawan semua berperan menjadi tim evakuasi, memberi informasi terjadi gempa. Memang sudah kami bagi, siswa sudah turun di jalur masing-masing, agar jangan sampai bertubrukan, biar tidak terjadi kepanikan.

Mereka menuju titik kumpul di lapangan,” urai Vironika.

Kegiatan itu juga melibatkan pihak Rumah Sakit Bhayangkara Mataram sebagai tim medis. Kaur Diklit RS. Bhayangkara, Iptu D. Sahabuddin, mengatakan, pihaknya dari tim medis mendukung jalannya simulasi ini.

Diskenariokan ada siswa dan guru yang ketakutan di pojok tangga, itulah yang dievakuasi menuju ambulans. “Lalu kita bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara,” katanya.

Menurutnya, gempa bumi tidak pernah diketahui waktu terjadinya. Melalui simulasi ini, menyiapkan anak-anak bisa melakukan evakuasi jika terjadi gempa bumi yang terjadi secara tiba-tiba itu. (ron)

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Kegiatan simulasi gempa bumi yang dilaksanakan Sekolah Kristen Aletheia, Kamis (12/10). Simulasi ini bertujuan untuk melatih kesiapan siswa jika terjadi bencana gempa bumi.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

Danrem 162/WB Nakhodai Pertina NTB Mataram (Suara NTB) Danrem 162/ Wira Bhakti (WB), Kol. Inf. Farid Makruf kembali dipercaya menakhodai Pengprov Pertina NTB. Komandan Korem 162/WB itu ditunjuk secara aklamasi dalam Musprov pengurus cabor tinju yang digelar di Hotel Golden Palace, Rabu (11/10) malam.

Pantauan Suara NTB di lokasi, Musprov Pertina NTB yang berlangsung pukul 20.00 hingga 23.00 itu dihadiri Pengurus Pusat (PP) Pertina, Hengky Silatang, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Danrem 162/WB, Kol. Inf. Farid Makruf dan perwakilan Pengcab Pertina di 10 kabupaten/kota di NTB. Musprov Pertina NTB yang berlangsung selama tiga jam itu dimulai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta hasil kejurnas tinju yang diraih atlet Pertina NTB selama tahun 2012 hingga 2016 yang dibacakan oleh Sekum Pertina NTB, H. Haryoto AZ. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan ketua Pertina NTB. Untuk memperlancar prosesi pemilihan ketua Pertina NTB itu, peserta Musprov memilih H. Lalu Imam Maliki sebagai Pimpinan Sidang. Di acara pemilihan ketua umum Pengprov Pertina NTB itulah Danrem 126/WB dipilih secara aklamasi.

Sebelum menetapkan Danrem sebagai Ketua Pertina NTB 2017-2021, pimpinan sidang, H. Lalu Imam Maliki menjelaskan terlebih dahulu bahwa pimpinan Pertina NTB selama ini langsung dijabat oleh Danrem 162/WB. Karena jabatan ketua Pertina NTB ex-officio.

“Sesuai tradisi kita selama ini bahwa pimpinan Pertina NTB dijabat langsung oleh Danrem 162/WB karena memang jabatan ketua Pertina NTB ex officio. Itu artinya pimpina Pertina dijabat langsung oleh pak Danrem,” ucapnya.

Mendengar penjelasan pimpinan sidang, peserta rapat langsung menyetujui dan meminta kesediaan Danrem 162/ WB untuk langsung memimpin kembali Pertina NTB tanpa harus melalui perhitungan suara. Selain memilih Danrem 162/WB sebagai ketua Pertina NTB, Musprov Pertina NTB juga membentuk tim formatur yang akan menyusun kepengurusan Pertina NTB masa Bhakti 2017-2021. Tim Formatur langsung dipimpin Danrem 162/WB. Pada kesempatan itu juga Darem 162/WB mengatakan siap menerima kepercayaan yang diberikan kepadanya. Danrem mengaku siap pimpin Pertina NTB dan membawa prestasi tinju kearah yang lebih baik lagi. Dengan catatan dia meminta seluruh pengurus tinju di NTB terus meningkatkan kerjasama dalam membangun prestasi olahraga di NTB. (fan)

Vamos Menang Tipis Atas Mataram FC Mataram (Suara NTB) Tim kebanggaan NTB, Vamos Mataram berduel dengan Mataram FC di hari ketiga Open Turnamen Futsal Internasional Gubernur Cup NTB V di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (12/ 10). Hasilnya, Vamos Mataram unggul dengan skor tipis, 3-2 atas Mataram FC. Pertemuan kedua tim yang berada dalam satu Manajemen itu berlangsung cukup ketat.

Mereka bermain sepenuh hati dihadapan pendukungnya. Meski demikian Vamos Mataram yang merupakan tim juara liga futsal profesional 2016 berhasil tampil menjadi yang terbaik.

Sebelum unggul atas Mataram FC, tim Vamos Mataram sebenarnya kecolongan lebih dahulu di babak pertama. Sebab pemain Mataram FC, M. Mukti Ali mencetak gol pertama di menit ke-5.

Setelah ketinggalan 0-1 barulah pemain Vamos Mataram mulai bangkit dan menununjukan permainan yang sesungguhnya. Tidak membutuhkan waktu lama, baru satu menit kebobolan pemain tim Vamos Mataram Alfajri Zikri langsung menyamakan kedudukan di menit ke-6 dan skor 1-1.

Setelah satu menit gol tercipta, tim Mataram FC kembali dikejutkan oleh gol yang dicetak L. Oggi Atman di menit ke -7 dan skor 2-1 untuk Vamos. Selanjutnya di menit ke-10 Vamos Mataram menambah satu gol lagi lewat

Syahidansyah Lubis dan skor 3-1 untuk Vamos.

Skor 3-1 tidak berubah hingga berakhir laga babak pertama. Kemudian memasuki babak kedua, kedua tim tidak banyak memberikan ancaman, dari beberapa peluangyang ada, tim Vamos Mataram gagal mencetak gol. Sementara itu Mataram FC hanya bisa memperkecil kekalahan dengan mencetak satu gol lewat M. Hafis. Dan pertandingan dimenangkan oleh Vamos Mataram dengan skor 3-2.

Hasil ini memberikan peluang Vamos Mataram untuk bisa mengejar posisi Runner Up. Sebab, Vamos Mataram berhasil mengantongi poin tiga atas kemenangan itu.

Sementara untuk peringkat satu kelasemen sementara masih diraih Alcatraz dengan mengantongi poin enam.

Sementara tim MAC Malaysia yang sempat menjadi ancaman Alcatraz harus tertinggal tiga poin dengan Alcatraz.

(Suara NTB/Ist/JP)

BEREBUT BOLA - Pemain Vamos Mataram, Nur Ali (kanan) berebut bola dengan pemain Mataram FC, L. Swananda di Turnamen Futsal Gubernur NTB Cup V di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (12/10).

Pasalnya tim MAC Malaysia yang sempat meraih poin tiga kalah 3-6 saat meladeni tim

GBFC Malaysia di laga hari kedua, Rabu (11/10) malam lalu. Hingga Berita ini ditulis

masih berlangsung pertandingan antara Alcatraz melawan MAC Malaysia. (fan)

Kontingen POMNAS Terancam Dipangkas

Farid Makruf (Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Keberangkatan kontingen mahasiswa NTB mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Makassar, 14-21 Oktober 2017 mengalami sedikit masalah finansial. Meski demikian, pihak BAPOMI NTB mengaku akan tetap berjuang mencarikan tambahan anggaran agar 32 atlet bisa berangkat semua.

Ketua Umum BAPOMI NTB, Dr. H. M. Natsir SH. MH, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/10) kemarin membenarkan bila pihaknya mengalami kesulitan finansial untuk memberangkatkan semua atletnya di POMNAS. Pasalnya anggaran yang ada di kas BAPOMI NTB hingga kemarin belum cukup untuk membiayai 32 atlet yang akan dikirim ke POMNAS 2017.

Terkait masalah finansial

itu pihak BAPOMI NTB mengumpulkan sejumlah atlet POMNAS di Lantai Tiga Rektorat Unram kemarin. Pihaknya memberikan pengarahan terhadap sejumlah atlet tersebut guna menjelaskan kondisi kelengkapan dan keuangan BAPOMI NTB. “Keputusannya besok (hari ini-red), kalau anggarannya tidak cukup terpaksa kita memangkas sebanyak tujuh atlet. Tentunya kita akan memilih atlet-atlet yang terbaik dan berpeluang meraih med-

ali untuk mengikuti POMNAS,” ucapnya.

Lanjutnya, meski sedang mengalami kesulitan finansial, namun pihak BAPOMI NTB akan tetap berjuang untuk mencarikan tambahan dana keberangkatan atlet.

Saat ini kata Natsir pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI NTB guna mencari tambahan dana.

Selain berkoordinasi den-

gan KONI NTB, pihak BAPOMI NTB juga berkoordinasi dengan Dispora NTB dan Gubernur NTB guna mencarikan jalan keluar atas kesulitan finansial yang dihadapi kontingen POMNAS NTB. “Besok kepastiannya, apakah semua atlet kita berangkatkan atau tidak. Karena besok kontingen POMNAS NTB akan dilepas,” jelasnya.

Ditambahkannya, bila

RUPA-RUPA

HILANG

RUPA-RUPA

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner .

JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

HILANG STNK R2 DR6975BE NOKA/NOSIN : MH35TL0067K811664/5TL-811139 AN. DRS. IZZADDIN HM,SH HILANG DISEKITAR JL. TANJUNG KARANG KOTA MATARAM

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

tidak ada hambatan rencananya BAPOMI NTB akan mengirim 32 atlet untuk mengikuti ajang multi event tingkat mahasiswa nasional itu. Puluhan atlet itu akan mengikuti tujuh cabor dan dari 14 cabor yang dipertandingkan. Yakni atletik, pencak silat, karate, kempo, tarung derajat dan dua cabor lagi yang tidak diingatnya. (fan)

SALON

HILANG STNK R4 TOYOTA DR910 NOKA/NOSIN : MHFZR69G6D3062222/2KDU246020 AN. KEJAKSAAN TINGGI MATARAM HILANG DISEKITAR JL. LANGKO AMPENAN HILANG BPKB R2 HONDA DR2888J NOKA/NOSIN :MH1KC2003CK054317/ KC21E-1054651AN. DINAS PERTANIAN TPH ALAMAT JL. PEJANGGIK NO. 10 MATARAM HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R4 HONDA JAZZ DR1702AG NOKA/NOSIN : MHR6D37304J003432/ L15A4-1047587 AN. SRI WATI HILANG DISEKITAR JL. RAYA GUNUNG SARI

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Jumat, 13 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 13 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ILLEGAL loðging atau perambahan hutan tidak bisa hanya ditanga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ni satu atau dua kali. Butuh perhatian serius dari Organisasi Perangkat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Daerah (OPD) bersama aparat keamanan dan unsur lainnya. Kasus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 banjir yang melanda Kota Bima dan beberapa daerah di NTB akhir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tahun 2016 lalu cukuplah menjadi pelajaran buat kita dan tidak terulang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kembali. Banjir yang terjadi cukuplah hanya saat itu saja dan tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menimpa masyarakat di tempat lain.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Namun, kita menyadari kasus illegal logging masih jadi pekerjaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rumah yang bisa terjadi setiap waktu. Saat petugas pengamanan hu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tan, polisi dan tentara lengah, saat itulah oknum-oknum yang tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bertanggung jawab mulai melakikan aksinya. Diamankannya barang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bukti hasil illegal logging di kawasan hutan Sesaot akhir pekan kemar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 in menunjukkan kasus illegal logging yang tak pernah mati. Kasus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 illegal logging terus menjadi momok yang sangat menakutkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat, karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Untuk itu, peran serta masyarakat dan ketegasan aparat keamanan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan pemerintah terhadap pelaku illegal logging sangat diharapkan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jika selama ini, ada pelaku illegal logging yang ditangkap dan diberi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan hukuman yang tidak sesuai dengan kejahatan, maka harus ditin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dak lebih tegas lagi. Selama ini, ada kesan, jika hukuman terhadap 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pelaku illegal logging sangat ringan, sehingga kasusnya terus teru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lang dan semakin berani.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Penyidik Polda NTB seperti disampaikan Kasubdit IV Tipidter Di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 treskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, terus melanjutkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 penyidikan illegal logging kayu Sonokeling dengan tersangka cukong 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 asal Kuripan, Lombok Barat berinisial GN. Penyidik menguatkan pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 buktian unsur pidana pembalakan liar dengan mengambil keterangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ahli kehutanan. Ahli kehutanan dimaksud dari Dinas Lingkungan Hidup 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan Kehutanan Provinsi NTB. Pemeriksaan itu untuk melengkapi ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kas dengan tersangka GN dalam kasus penebangan dan pengangku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tan 870 batang kayu Sonokeling.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Melihat apa yang dilakukan Polda NTB ini, kita sebagai warga san1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gat berharap ada tindakan tegas terhadap pelaku illegal logging atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kasus perusak lingkungan lainnya. Kita tidak ingin, kasus banjir-banjir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bandang yang terjadi di beberapa kabupaten/kota pada musim hujan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tahun 2016 lalu terulang hanya gara-gara ‘’kecerobohan’’ dalam melaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan pengawasan hutan. Bisa dibayangkan, bagaimana warga yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terdampak banjir masih merasakan hingga sekarang ini.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Infrastruktur yang rusak, seperti jalan, saluran irigasi, bangunan sekolah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan perkantoran masih belum sepenuhnya bisa dibangun kembali. Hal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ini sebagai akibat orang-orang yang terus melakukan perusakan hutan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Meski demikian, dalam melakukan pengawasan terhadap hutan, aparat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak bisa sendiri. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam melaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan pengawasan sangat besar, terutama dalam mencegah orang-or1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ang yang sengaja ingin merusak hutan. Di satu sisi, kita khawatir, jika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat sekitar hutan tidak diberdayakan, mereka akan mengikuti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ajakan pihak-pihak tertentu melakukan illegal logging dengan imbalan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang lebih besar. Inilah yang harus diantisipasi. Untuk itu, pihak-pihak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang menjadi otak dalam kasus illegal logging harus diberikan huku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 man maksimal agar menjadi pelajaran bagi pihak lain. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Hukum Maksimal Pelaku ’’Illegal Logging’’

OPINI

Halaman 14

Pilkada 2018 dan Pendidikan Politik AHUN depan, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Juni 2018. Untuk daerah NTB, ada pemilihan gubernur dan wakilnya, juga pemilihan sejumlah bupati dan walikota beserta wakilnya.

Mulai kini, ada baiknya kita memikirkan tentang agenda Pilkada tahun depan itu. Apalagi banyak masalah politik yang belum selesai seperti konflik partai politik (parpol), rendahnya kesadaran politik dan berdemokrasi masyarakat. Semua itu meniscayakan perlunya pendidikan politik kritis bagi masyarakat, dan agenda ini pada dasarnya benar-benar mendesak untuk dirumuskan secara matang dan dilaksanakan.

Parpol sekarang sudah dipandang gagal dalam memberikan pendidikan politik dan membumikan demokrasi substansial. Pendidikan politik yang diberikan justru makin meneguhkan anggapan bahwa politik itu kotor dengan manuver dan affair politik yang selama ini dilakukan politisi parpol.

Pendidikan politik oleh parpol akhirnya tak lebih dari pembodohan masyarakat yang mengatasnamakan rakyat, bangsa, negara dan demokrasi untuk melegitimasi langkah politis mereka dalam meraih kekuasaan pemerintahan.

Secara konseptual, para teoritisi politik memang mengatakan bahwa parpol adalah institusi politik yang paling utama berkewajiban memberikan pendidikan politik bagi masyarakat (J Lapalombara & M Weiner, 1966; RE Dawson & K Prewitt, 1968; LW Pye, 1963; G Almond, 1978; M Duverger, 1967; G Sartori, 1976). Namun hal itu dengan sendirinya terpatahkan dengan kenyataan empiris bahwa parpol tidak berbakat dalam memberikan pendidikan politik yang bagus. Ini terjadi karena pada dasarnya ideologi parpol

Oleh:

Hendrizal, SIP, MPd

(Dosen PPKn FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang) berkecenderungan mencapai kekuasaan, sehingga semua strategi, langkah dan aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka mencapai kekuasaan tersebut. Lainnya tidak.

Realitanya parpol cenderung tidak pernah memberikan pemahaman pada masyarakat awam bagaimana memilih pemimpin daerah atau negara yang ideal. Atau juga memilih wakil rakyat yang bisa dipercaya tanpa menggiring opini masyarakat pada kehendak parpol, yakni pemimpin daerah atau negara dari parpol tersebut. Bahkan pada hakikatnya hal itu merupakan kampanye terselubung parpol bersangkutan secara lebih halus.

Maka parpol cenderung tak bisa diharapkan memberikan pendidikan politik berkualitas bagi masyarakat.

Dalam kerangka pendidikan politik seperti ini pun minim sekali parpol yang melaksanakannya, justru lembaga swadaya masyarakat (LSM) banyak berperan dalam pendidikan politik bagi masyarakat awam selama ini.

Tapi dalam implementasinya, kini banyak oknum LSM yang hanya berorientasi proyek. Cuma mengejar dana operasional. Selain itu, ternyata banyak juga para politisi yang mendirikan LSM yang concern dalam bidang pendidikan politik dan demokratisasi.

Dengan lobi dan deal politik antara politisi pemilik LSM dengan organisasi penyandang dana, bisa dipastikan kerja pendidikan politik dan demokratisasi dari LSM tadi cuma sebagai bagian dari strategi politik yang bertugas melegitimasi kebijakan parpol dengan data dan fakta ilmiah yang acap dimanipulasi. Hal itu apalagi ketika organisasi penyandang dana itu adalah bagian dari pe-

merintah.

Ujung-ujungnya tidak ada pendidikan politik kritis yang diberikan untuk masyarakat awam. Sejatinya masyarakat bukannya tidak tahu bahwa mereka dibodohi oleh parpol dan beberapa oknum LSM itu. Namun itu tak lebih dari sekadar kesadaran naif yang tak berani berbuat untuk berontak dari pembodohan politik tersebut.

Sebagian masyarakat malahan mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan sesaat saja dalam momen-momen politik.

Saat momen pilkada tiba contohnya, maka masyarakat mengharap adanya money politcs sebagai upah mereka untuk memilih pemimpin. Semua uang yang diberikan calon diterima, sesudah itu terserah mereka apakah akan memilih yang memberi uang atau tidak, atau bahkan golput. Ini dilakukan karena rata-rata masyarakat sudah muak dengan janji palsu para politisi parpol.

Idealnya, masyarakat yang sudah demikian acuh tak acuh itu (sebagai pertanda gagalnya demokratisasi yang dijalankan parpol, LSM dan pemerintah) mendapatkan pendidikan politik kritis. Yaitu pendidikan politik yang berusaha membekali masyarakat dengan analisis kritis terhadap parpol, meliputi visi misi, konstituen, track record pemenuhan janji, ideologi, kepentingan dan siapa yang berada di balik parpol itu.

Selain itu, dalam konteks diperbolehkannya calon independen, maka diberikan juga analisis kritis profil calon tersebut. Yaitu saat sudah diumumkan calon-calon independen itu dalam masa pemilihan, meliputi latar pendidikan dan politik, track record pribadi, siapa dan kepentingan apa yang berdiri di belakang mereka.

Segala analisis kritis itu seharusnya tanpa tendensi ke arah kepentingan parpol manapun, objektif, berbasis data/fakta yang valid, dan berorientasi menggali daya kritis masyarakat awam. Dari hal ini diharapkan bisa memahamkan mereka dan akhirnya menjadi landasan pengambilan keputusan politik apa yang akan diambil dalam momen-momen politik itu.

Tapi bagaimana kita mengharapkan pendidikan politik kritis datang sedangkan parpol dianggap gagal dan oknum LSM pun relatif berorientasi proyek?

Di sinilah kita perlu menyadarkan kembali peran parpol dan LSM. Mumpung masih satu tahun lagi. Selain itu, perlu pula dihadirkan institusi lain yang relatif netral dan memiliki kemampuan serta potensi tinggi dalam memberikan pendidikan politik kritis itu. Institusi itu ialah kampus.

Selama ini barangkali kampus bukan dianggap sebagai bagian yang perlu terlibat dalam memberikan pendidikan politik, sebab ia berada dalam dimensi pendidikan. Tapi dalam kegamangan atas realita sosial-politik di depan, kampus memiliki segudang modal sosial dan budaya untuk memenuhinya. Kampus bisa dianggap ideal. Sebab ia sebagai pusat pengembangan intelektual, sumber transformasi ilmu dan sosial masyarakat, dan relatif tidak berkorelasi langsung dengan ranah politik praktis.

Kinilah momennya yang tepat bagi intelektual kampus untuk terlibat langsung dalam memberikan pendidikan politik kritis bagi masyarakat.

Meminjam terminologi Antonio Gramsci (1971), intelektual kampus perlu membumi menjadi intelektual organik yang berhadapan dengan realita rendahnya kesadaran politik dan berdemokrasi masyarakat. Mulai kini, turunlah dari menara gading itu!

Rendah, realisasi KUR TKI di NTB Lagu lama yang tak pernah menemukan solusi

***

Retribusi parkir di Mataram diaudit Indikasi penyimpangan harus diusut tuntas

RADIO

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 13 Oktober 2017

Kasus Merger BPR, Kejati Gali Data dari Perusda NTB

Kegiatan Satgas TMMD 100 KLU bersama masyarakat

Kompak Bersama Masyarakat

Pekerjaan Satgas TMMD 100 KLU Capai 67 Persen Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 100 Tahun 2017 Kodim 1606/Lobar telah memasuki hari ke 15. Pekerjaan fisik yang dilakukan TNI bersama warga adalah pembuatan jalan dan pembangunan jembatan plat beton panjang 9 meter dan lebar 4 meter yang menghubungkan dua dusun.

Dusun Soloh dan Dusun Kuripan desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU). Progresnya pun sudah mencapai 67 persen.

Danramil 1606-10/Gangga Kapten Inf M. Yuni Priharyono selaku Danki Satgas TMMD mengatakan, semua pekerjaan fisik rata-rata sudah berjalan 60-84 persen. Meliputi pembangunan deker plat beton type W. 1 dua unit, pemasangan pondasi deker plat beton di Desa Persiapan Menggala Kecamatan Pemenang yang dicapai 84 persen.

Pembukaan jalan baru panjang 412 x lebar 7 meter hasil yang dicapai saat ini 65 pers-

en. Pembangunan talud pengaman badan jalan panjang 40 meter x tinggi 3 meter di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, hasil yang dicapai 60 persen. ‘’Alhamdulillah sampai hari ke 15 ini pelaksanaan berjalan lancar tanpa kendala, mudahmudahan kegiatan ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan,’’ ujarnya.

Danramil juga menyampaikan bahwa kegiatan TMMD ke 100 menerjunkan 150 personel dari TNI, Kepolisian 9 personel, Pemda 2 personel dan dari masyarakat 120 orang tapi diluar dugaan masyarakat sangat-sangat antusias terjun untuk bergabung dengan Satgas TMMD ke 100 Kodim/Lobar. ‘’Diharapkan dengan jumlah personel tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan dapat tepat waktu yang ditentukan,’’ tegas Danramil. ‘’Harus selesai satu bulan, kalau tidak selesai operasi TMMD bisa dikatakan gagal secara waktu,” demikian tekad Danramil.

Danramil juga mengutarakan bahwa kegiatan tersebut disam-

Jaringan Internasional Sasar NTB Dari Hal. 1 Kombes Pol. Imam Margono menanggapi soal maraknya peredaran narkoba ke wilayah NTB. Para pelaku tersebut bergerak dengan simpul terputus. Sehingga pengungkapannya membutuhkan koordinasi antarpenegak hukum di daerah lain.

Masuknya narkoba ke suatu wilayah dari wilayah lain tidak hanya melanda NTB. Karena narkoba merupakan tipe kejahatan lintas provinsi bahkan lintas negara. ‘’Bukan hanya NTB. Semua daerah sekarang sudah menjadi pasar para pelaku narkoba jaringan nasional maupun internasional,’’ ungkap mantan Wakapolda NTB itu.

Semakin ketatnya aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam memerangi narkoba membuat para pengedar maupun kurir menggunakan segala cara untuk membawa masuk narkoba ke NTB. Contohnya Nurdin (46) warga Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam yang kedapatan membawa sabu seberat 223, 95 gram yang disimpan di anusnya. Tersangka ditangkap di Lombok International Airport (LIA) Selasa (10/10) lalu.

Satu kasus lainnya yakni pada Januari 2017 lalu, warga negara Malaysia, M Redzuan memasok sabu dari Malaysia dengan modus yang sama, yakni menyimpan sabu seberat 127,44 gram.

Hakim Pengadilan Negeri Praya, Agustus lalu menjatuhkan hukuman terhadap Redzuan dari jeratan pasal 114 ayat 2 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika, yakni 12 tahun penjara beserta denda Rp 1 miliar subsidair 3 bulan.

Imam menegaskan, pihaknya akan bekerja keras untuk mengungkap bandar dan pengedar narkoba di wilayah NTB. Bahkan bila perlu ia menginstruksikan tembak mati terhadap para pelaku tersebut. ‘’Ini kejahatan serius, luar biasa. Kita berupaya mulai dari pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat,’’ pungkasnya.

Menurut catatan BNNK Mataram, tingkat prevalensi atau penyalahgunaan narkoba khusus di Kota Mataram pada tahun 2015 mencapai 1,6 persen atau setara 7.300 jiwa dari total penduduk. (why)

Siapkan Dua Draf Raperda Dari Hal. 1 Hal tersebut diungkapkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (12/10) siang kemarin. ‘’Layak (diberikan tambahan penyertaan modal). Karena seperti yang sudah saya bilang, tingkat kelayakan itu ada yang revenue-nya setahun, prospeknya bagus,’’ ujarnya.

Chairul menjelaskan, alasan dikembalikannya Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 211 tentang PT. GNE. Karena kontennya adalah penyertaan modal maka Dewan meminta supaya Pemprov mengajukan Raperda tentang Penyertaan Modal PT. GNE. Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini mengaku sejak awal Pemprov sudah menyiapkan dua draf Raperda. Sehingga ketika Raperda perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2015 dikembalikan, Pemprov kemudian mengajukan Raperda tentang Penyertaan Modal PT. GNE ke Dewan.

Terkait dengan kontribusi PT. GNE yang masih minim bagi daerah dalam bentuk setoran dividen tiap tahun dikaitkan dengan permintaan tambahan penyertaan modal puluhan miliar. Chairul menjelaskan penambahan penyertaan modal itu tidak bisa dilihat akan langsung memberikan dividen pada tahun berikutnya.

Kontribusi dari perusahaan daerah, lanjutnya, bukan

Halaman 15

hanya dilihat dari besaran dividen yang disetor ke kas daerah tiap tahun. Tetapi, dapat juga dilihat kontribusi perusahaan daerah itu bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat. ‘’Yang kalau dikompensasi, besar juga kontribusinya,’’ katanya.

Besaran tambahan penyertaan modal yang akan diberikan kepada PT. GNE, lanjut Chairul sepenuhnya akan ditetapkan dalam APBD. Itupun setelah ditetapkannya Perda tentang Penyertaan Modal PT. GNE. Artinya, kata Chairul, penambahan penyertaan modal kepada PT. GNE itu bukan diberikan sekaligus dalam satu tahun anggaran tetapi bertahap.

Diketahui, PT. GNE mengajukan tambahan penyertaan modal sekitar Rp 55 miliar sehingga modalnya menjadi Rp 75 miliar. Dengan modal dasar sebesar Rp 75 miliar tersebut, rencananya akan dialokasikan untuk pengembangan sejumlah unit usaha.

Diantaranya, GNE Beton Rp 22,5 miliar, GNE Konstruksi dan Properti Rp 5 miliar, Perbengkelan Modern dan Assembling Rp 7,5 miliar, GNE Agrobisnis dan Perdagangan Umum Rp 7,5 miliar, GNE Agrifood Rp 1,875 miliar, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 1,875 miliar. Serta biaya umum dan pembangunan gedung Rp 10 miliar. (nas)

but antusias warga. Apalagi budaya gotong-royong benar-benar terasa kebersamaan antara masyarakat. ‘’Begitu pula masyakat dengan Satgas. Hal ini patut kita apresiasi, karena inilah yang terpenting menggugah kembali rasa persatuan dan kesatuan, mempererat ikatan silaturrahim antar masyarakat,’’ ujarnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Pemeriksaan saksi masih terus berlanjut dalam penyidikan kasus merger PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Kepentingan Kejaksaan untuk menggali data dari manajemen Perusahaan Daerah (Perusda) NTB. Pemeriksaan kali ini untuk menguatkan bahan penentuan kerugian negara.

‘’Yang diperiksa hari ini staf Perusda Pemprov NTB,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH sesuai informasi dari tim penyidik, Kamis (12/10).

Saksi yang diperiksa itu Idham,SE, staf Perusda dan BUMD Setda NTB. Pemeriksaan untuk men-

guatkan informasi dan data tentang penggunaan anggaran pada proses merger BPR. Menurut Dedi, ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya terhadap Idham. Sehari sebelumnya Idham juga diperiksa bersama dua saksi lainnya, Direktur PD BPR Kota Mataram,

Johariah dan Kepala Divisi Operasional PD BPR Lombok Tengah.

“Karena diperlukan data dan keterangan tambahan, sehingga staf ini dipanggil lagi,” terang Dedi.

Bagaimana kabar ekspose perkara dengan BPKP? Dedi menjelaskan, soal waktu masih akan

dibahas kembali dengan tim auditor. Namun pada dasarnya bahan pihaknya sudah matang untuk melakukan ekspose kembali.

Mengenai hasil ekspose perdana, BPKP mengaku pada dasarnya data dari Kejaksaan sudah lengkap hanya tinggal disempurnakan. Korwas Investigasi BPKP NTB Ngatno, SE mengatakan, teknis audit rencananya dalam bentuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). “Tinggal membentuk tim,” ujarnya belum lama ini. (ars)

Somasi NTB Pertanyakan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi Dari Hal. 1 Proyek PLTS Interkoneksi 1 MW di Kecamatan Labangka ini hingga kini belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Awal pelaksanaan proyek dengan nilai anggaran keseluruhan Rp 31,8 miliar ini, dibangun 70 unit pembangkit. Dari jumlah ini hanya 38 unit yang bisa dimanfaatkan. Kuat dugaan hasil pengerjaan proyek ini tidak sesuai spesifikasi. Kasus ini ditangani Polres Sumbawa.

Gedung TES KLU Kasus lainnya, dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) bencana tsunami KLU. Gedung ini dibangun tahun 2014 yang dihajatkan untuk menampung korban tsunami yang diinisiasi Badan Nasional Penanggungan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk mengerjaan gedung tersebut ditunjuk Direktorat Jenderal Cipta Karya NTB sebagai pelaksana. Anggaran gedung berkapasitas 3000 jiwa itu bersumber dari APBN senilai Rp 19,6 miliar. Gedung tersebut dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas dasar minimal yang diperlukan.

Seperti air bersih, toilet, dapur, tempat pertolongan pertama, dan dilengkapi pula dengan jalur evakuasi yang efektif serta jalan akses yang baik.

Gedung TES sengaja dibangun di Lombok Utara. Karena wilayah tersebut rawan bencana. Tapi dalam pelaksanaan-

nya diduga bermasalah dan sebelumnya diusut Ditreskrimsus Polda NTB. Kasus APBD Ganda Dugaan APBD ganda Kota Mataram juga dipertanyakan.

Kasus ini dilaporkan 23 Juli lalu oleh KetuaDPD PDI-P NTB, H.Rachmat Hidayat bersama kader PDIP tahun 2015.

APBD Kota Mataram 2015 diduga ganda. Selisih belanja dari kedua APBD tersebut mencapai Rp 29 miliar lebih. Sehingga, ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Kasus ini masih ditangani Kejati NTB. PLTU Jeranjang Dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Lombok Barat (Lobar). Persoalan ini berawal dari sering terjadinya pemadaman yang dikhawatirkan menghambat investasi. Kondisi ini diperburuk mesin PLTU Jeranjang yang tak kunjung beroperasi.

Pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara itu berada di dua lokasi, yakni di Dusun Taman dan Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.

PLTU yang dibangun di Dusun Taman dinamakan PLTU 1 Lombok berkapasitas 1 x 25 MW yang dibiayai oleh APBN sesuai DIPA Departemen ESDM tahun anggaran 2009. Total biaya pembangunan PLTU itu sebesar Rp 296,3 miliar, dan khusus tahun anggaran 2009 pelaksanaan proyek tersebut mendapat dukungan dana stimulus sebe-

sar Rp 68,8 miliar.

Selain alokasi DIPA reguler tahun 2009 juga dikucurkan dana Rp 64,2 miliar. Pelaksanaan proyek PLTU 1 Lombok itu dipercayakan kepada perusahaan konsorsium. Sementara PLTU di Dusun Jeranjang dinamakan PLTU 2 Lombok berkapasitas 2 x 25 MW yang dibiayai dari anggaran PLN (APLN) yang juga merupakan bagian dari Program Percepatan 10 ribu MW Tahap I. Nilai kontrak yang terbagi dalam dua bagian mata uang yakni sebanyak 30,7 juta dolar Amerika dan Rp 354,3 miliar. Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi ditangani Polda NTB. Dugaan Korupsi PLN NTB Kasus ini di laporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Indonesia (LBH SI).

Dasar laporan indikasi kerugian negara pada dua mesin operasional pembangkit listrik PLN di Bima dan Sumbawa, karena ada perubahan kontrak PT PLN Persero dengan salah satu rekanan penyedia mesin pembangkit di PLTD Ni’u, Kota Bima. Dalam kontrak perjanjian dibuat, PLN sebagai penyedia bahan bakar MFO untuk pembangkit, dengan alasan lebih hemat. Dengan perhitungan, untuk 1 liter MFO bisa mengasilkan 4 KW listrik.

Namun versi pelapor, PLN sebagai pihak yang menyiapkan bahan bakar, justru lebih sering menggunakan bahan bakar solar. Dampak penggunaan solar itu, ada pemborosan. Dia menghitung, jika

Gubernur Bentuk Tim Percepatan Peralihan Aset Dari Hal. 1 Beberapa bidang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 antara lain bidang pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB, kehutanan, perikanan dan kelautan.

Amin menjelaskan, peralihan aset dari kabupaten/kota sebagian besar sudah dilakukan. Namun ada sebagian kecil yang masih belum tuntas. “Ini penting bagi kita untuk segera dituntaskan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan, gubernur telah memerintahkan dibentuk tim percepatan untuk menuntaskan persoalan peralihan aset dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi ini. Sehingga, LKPD Pemprov NTB tahun 2017 yang akan dilaporkan pada 2018 mendatang tidak ada kesalahan yang berujung

kepada opini.

“Kita akan tetap punya niat baik dan iktikad untuk menindaklanjuti amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang beberapa sektor yang kewenangannya dipindahkan ke provinsi,’’ katanya.

Chairul tak menyebutkan secara rinci kabupaten/kota mana saja yang masih belum menyerahkan asetnya ke pemerintah provinsi sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tersebut. Pemda kabupaten/kota sebenarnya sudah menyerahkan dokumen aset tersebut.

Tetapi karena belum punya gedung, akhirnya masih ditempati. Misalnya, eks Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan. Di Dinas Kehutanan, misalnya ada mobil patroli kehutanan. ‘’Dokumennya sudah diserahkan tapi fisik belum. Ada yang seperti itu. Ini kan mengganggu neraca aset dan pelaporan di LKPD,’’ terang mantan Inspek-

tur Inspektorat NTB ini.

Chairul menambahkan, dalam tim percepatan peralihan aset ini, Pemprov akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Persoalan peralihan aset ini, kata Chairul menjadi atensi gubernur supaya segera dituntaskan.

“Atensi Pak Gubernur seperti itu. Jadi tingkat kesalahan seperti apa? Kan ndak bisa kita punya niat baik tetapi secara fisik masih dikuasai dan dibutuhkan oleh kabupaten/kota.

Secara dokumen dan fisik itu harus dicek. Kalau dia menyerahkan perangkat komputer tujuh buah maka tujuh harus ada secara fisik,” imbuhnya.

Dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, Chairul mengatakan hanya ada beberapa kabupaten/kota saja yang masih belum menyerahkan aset ke provinsi. “Targetnya harus tahun ini selesai. Apapun kondisinya,” tandasnya. (nas)

Realisasi Keuangan 10 OPD Jauh di Bawah Target Dari Hal. 1 Kemudian, ada 4 OPD dengan realisasi fisik yang masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Ke 10 OPD dengan realisasi keuangan masih rendah tersebut antara lain Biro Hukum, Biro Kesra, Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Penanaman Modal PTSP, DPMPD Dukcapil, BKD, Satpol PP dan Badan Penghubung Daerah.

Meskipun ada 10 OPD yang realisasi keuangan jauh di bawah target, Wagub menyatakan tidak ada yang terlalu parah penyerapan anggarannya. Bahkan, katanya, secara nasional NTB berada pada posisi kedua dengan penerapan anggaran ter-

baik setelah Jawa Timur.

Persoalan ada beberapa OPD yang serapannya masih berada di bawah target, Wagub menyatakan akan terus digenjot. Ia mencontohkan seperti Biro Kesra yang realisasi keuangannya masih merah. Realisasi keuangan OPD ini merah lantaran mendapatkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan. Kemudian ada kegiatan yang cukup besar yakni MTQ Tingkat Provinsi yang masih belum dilaksanakan karena sudah ada jadwal pelaksanaannya. ‘’Begitu dilaksanakan maka jelas realisasi anggaran akan naik,’’ terangnya.

Amin mengatakan, dalam Rapim tersebut, semua OPD optimis dapat merealisasikan

anggaran sesuai dengan target sampai berakhirnya tahun anggaran Desember mendatang. Ia mengatakan, masih ada waktu sekitar dua bulan lebih untuk mengejar target realisasi anggaran.

Disinggung mengenai target serapan anggaran yang tidak pernah tercapai setiap bulan dan triwulan, Wagub menyatakan serapan anggaran dapat dilihat pada akhir tahun.

Selama ini, kata Wagub, serapan anggaran selalu mendekati 100 persen pada akhir tahun anggaran. ‘’Target ndak pernah tercapai (tiap bulan).

Tapi bisa mencapai target sampai Desember. Artinya, komitmen serta realisasi pada akhir tahun harus 100 persen,’’ tandasnya. (nas)

dengan MFO membutuhkan 1 liter untuk menghidupkan 4 KW mesin, maka dengan solar butuh 1,1 liter. Harga MFO patokan pasaran Rp 7.000 per liter. Sedangkan solar Rp 10.000 per liter, sehingga ada selisih Rp 3.000.

Asumsinya ada selisih harga MFO dan HSD adalah sekitar Rp. 3.000 per liter ini dijadikan dasar perhitungan kerugian negara, periode Juli 2011 sampai dengan Agustus 2014.

Dalam kurun waktu itu, biaya BBM solar yang digunakan PLN untuk total produksi, mencapai Rp 472 miliar lebih.

Sementara jika menggunakan MFO, total produksinya mencapai Rp 317 miliar lebih. Sehingga diduga pelapor menemukan selisih kerugian negara Rp 155 miliar dan kasusnya ditangani Kejati NTB. Proyek Bibit Kedelai Dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bibit kedelai bersubsidi mencuat setelah adanya hasil investigasi anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis. Ia menemukan bibit yang tidak layak tanam. Bibit itu ditemukan di sejumlah kelompok tani Kecamatan Lambitu dan Langgudu. Padahal sepengetahuannya, bibit kedelai bersubsidi itu disalurkan pemerintah melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Rp 22 miliar. Ratusan hektare lahan kedelai yang ditanami pada Musim Kemarau Pertama (MK1) tidak tumbuh. Diduga

bibit yang dibagikan kepada petani di itu bukan kedelai bibit tapi kedelai konsumsi.

Kemudian dugaan lain adalah bahwa ada kelompok pertanian penerima bantuan yang diduga fiktif. Kasus ini ditangani Polres Bima.

Mesin Perontok Jagung Kasus pengadaan mesin perontok jagung dan padi dari Dinas Pertanian Provinsi NTB berupa proyek pengadaan pemipil jagung dan padi itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan anggaran Rp 100 miliar. menggunakan sistem E-Katalog atau pembelian menggunakan sistem online dibeli dengan harga Rp 22,5 juta perunit.

Sementara itu, dalam pengadaan proyek ini, mesin tersebut dibeli sebanyak 1100 unit mesin untuk dibagikan kepada para petani namun sebagian diduga mangkrak. Kasus ini belum jelas perkembangannya di Polda NTB. Meski sudah dilimpahkan ke Inspektorat, namun menurtrnya tetap menjadi tanggung jawab Ditreskrimsus.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Dedi dikabarkan saat ini konsen melakukan pendampingan bersama TP4D di Bima. Terpisah, Wadir Reskrimsus Polda NTB, I. G. P. G Ekawana P, SIK juga belum bisa dikonfirmasi soal perkembangan kasus tersebut. (ars)

Rendah, Realisasi KUR TKI di NTB Dari Hal. 1 kata Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram, Mucharom Ashadi, S.Ag ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/10) siang kemarin.

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, perbankan yang sudah menyalurkan KUR TKI di daerah ini antara lain Bank BRI sebesar Rp 592,9 juta lebih, Bank Mandiri Rp 136 juta lebih, Bank Maybank Rp 248 juta lebih, Bank Artha Graha Rp 816 juta lebih, Bank Sinarmas Rp 42 juta lebih dan CTBC Bank Rp 1,3 miliar lebih. Sehingga, total KUR TKI yang sudah disalurkan bank penyalur di NTB hingga 30 September lalu baru sebesar Rp 3,2 miliar lebih.

Mucharom mengatakan, rendahnya realisasi KUR TKI di NTB akibat berat atau sulitnya persyaratan dari perbankan kepada calon debitur atau calon TKI. Dimana, pihak perbankan masih meminta agunan kepada calon TKI yang mengajukan kredit. ‘’Calon TKI ini kan berangkat tak punya biaya. Seharusnya diperingan persyaratan-persyaratan untuk mengajukan KUR TKI ini,” katanya.

Selain persoalan persyaratan yang dinilai memberatkan calon TKI yang ingin memperoleh KUR, Mucharom mengatakan perbankan enggan menyalurkan lantaran mereka tidak memiliki perwakilan di negara penempatan TKI terse-

but. Sehingga pengembalian KUR dikhawatirkan tidak akan bisa dipenuhi oleh TKI bersangkutan.

Mucharom menambahkan, seharusnya tidak ada hal seperti itu yang menjadi penghambat calon TKI mendapatkan KUR. Pasalnya, di daerah asal mereka mempunyai keluarga. Sehingga pengembalian KUR itu bisa lewat keluarga yang ada di sini.

Ia mengaku sudah meminta kepada bank penyalur KUR ini supaya memberikan kemudahan kepada para calon TKI untuk mendapatkan KUR tersebut. Ia mengungkapkan, realisasi KUR TKI di NTB masih banyak di Lombok Tengah.

Para calon TKI yang mendapatkan KUR tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan perbankan. ”Kami terus koordinasi dengan perbankan. Supaya memberikan keringanan kepada calon TKI mendapatkan KUR itu,” terangnya.

Mucharom tak memungkiri dengan ketatnya persayaratan dari perbankan membuat calon TKI lebih memilih meminjam di rentenir untuk biaya berangkat ke luar negeri. Sebenarnya, tujuan pemberian KUR TKI adalah memberikan kemudahan bagi calon TKI untuk mendapatkan KUR tersebut. “Adanya KUR TKI ini untuk membantu supaya mereka tidak lari ke rentenir.

Makanya kita minta supaya perbankan ini mempermudah persyaratan untuk memperoleh KUR ini,” harapnya. (nas)

Amaq Asrul: Itu Bagian dari Korupsi Dari Hal. 1 Seperti ruang besar yang tersiar selama ini dengan memamerkan perolehan penghargaan.

Harus ada uraian jelas apakah itu untuk kepentingan pribadi atau institusi pemerintah.

Jika muatannya untuk kepentingan pribadi, maka disitulah jelas ada indikasi abuse of power. Itu penyalagunaan wewenang. Itulah bagian dari korupsi dan perlu diusut segera oleh aparat penegak hukum sampai tuntas. (rus/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 13 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SDN 2 Jagaraga Bangun Sarana Baru Giri Menang (Suara NTB) Dalam mendukung sektor pendidikan yang bermutu, tidak sekadar mengasah pendidikan akademik serta kegiatan non akademik semata. Namun, dari segi sarana dan prasarana fisik juga menjadi sektor penunjang layanan pendidikan yang sukses. Seperti langkah yang dilakukan SDN 2 Jagaraga, yakni tengah giat perbaikan kualitas pendidikan lewat kegiatan tiga mata program fisik saat ini.

Kepala SDN 2 Jagaraga, Lombok Barat (Lobar), Jainuddin, SPd yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, sektor pembangunan pendidikan ini adalah gerakan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan fasilitas yang memadai. Termasuk memberikan dorongan dan motivasi proses belajar mengajar akan diperoleh, sehingga dapat menciptakan SDM yang berkualitas. “Langkah ini menjadi perhatian kami untuk ikut memikirkannya. Kami mempunyai program pembangunan sarana dan prasarana di sini,” ungkapnya.

Program sekolah merupakan perwujudan kita dalam membangun dan mengembangkan penataan ruang lingkup sekolah, apalagi, mengingat sekolah ini sebelumnya, menjadi sekolah yang terlihat kumuh dan terbelakang. Karena mestinya lingkungan sekolah itu harus didukung oleh sarana, sehingga anak anak dapat menikmati fasilitas pendukung yang memadai.

Bentuk fisik yang dilaksanakan adalah pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pagar tembok depan sekitar 80 meter, dan pemasangan paving block lebih kurang 80x40 cm. Pemasangan paving block dan rehabilitasi ringan untuk peninggian pagar tembok tersebut menjadi landasan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sekolah. (her)

Prof. Eny Yuliani, Pendaftar Pertama Calon Rektor Unram Mataram (Suara NTB) Wakil Rektor II Unram, Prof. Dr. Ir Eny Yuliani, M.Si., mendaftarkan diri sebagai calon rektor Unram periode 2017-2021, Kamis (12/10).

Prof. Eny menjadi pendaftar pertama sejak panitia penjaringan dan pemilihan Rektor Unram membuka pendaftaran sejak tanggal 11 Oktober.

Ketua Panitia Pemilihan I Gde Pasek mengatakan pendaftaran bagi calon rektor

dibuka sampai tanggal 18 Oktober mendatang. Jika pada waktu yang telah ditentukan tersebut pendaftar tidak mencapai empat orang, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftatan.

“Kalau pun hanya tiga orang (maka) lanjut. Hari ini Bu Eny mendaftar pertama,” terang Gde Pasek, Kamis (12/10). Menurut Gde Pasek, berdasarkan info yang diterima panitia banyak calon rektor yang akan mendaftar. “Dihitung-hitung mungkin lebih dari

lima orang,” ujarnya.

Dirinya meyakini dinamika pemilihan rektor pasti ada, namun bentuk persaingannya berbeda dengan persaingan di partai politik. “Kubu-kubuan itu ada tapi tidak sekeras di partai politik.,” ujarnya.

Rektor Unram Prof. Sunarpi menyebut meski terjadi dinamika, pihaknya berusaha untuk menghindari konflik dengan cara berusaha menjaga dan menaati aturan yang ada sehingga jan-

gan sampai ada yang menyimpang baik yang diturunkan dari statuta, dan Permenristek Dikti. “Kalau semua itu ditaati saya kira kita semua percaya diri dengan hasil itu,” imbuhnya.

Tak lupa, Rektor dua periode ini mengingatkan para calon agar siap menang dan kalah sebagai konsekuensi persaingan. Yang menang harus siap menerima amanah, dan begitu juga bagi yang kalah tidak larut dalam sedih berkepanjangan. “Berjalan

fair saja, harapan kita selesai proses dan keluar rektor baru. Siap menang siap kalah,” katanya.

Sunarpi menyebut kondisi kampus dengan di luar kampus seperti lembaga politik itu jauh berbeda, kalau di luar saat kalah bahkan tidak bisa ketemu lagi sama teman. Sedang di kampus, diharapkan hal itu tidak akan terjadi. “Kalau di sini kan balik lagi, mau kemana lagi. Dan harus dirangkul bagi calon yang kalah,” urainya. (dys/*)

(Suara NTB/dys)

KETERANGAN - Rektor Unram, H. Sunarpi dan ketua panitia memberikan keterangan terkait proses penjaringan dan pemilihan calon rektor.