Edisi Selasa 13 Agustus 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 13 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 126 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Tak Ingin Investasi Abal-abal di NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sangat welcome dengan investasi yang masuk ke daerah ini. Bahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., telah mengingatkan jajarannya untuk membantu dan memberi kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah ini. Kemudahan diberikan kepada investor yang benar-benar berinvestasi, bukan investor aba-abal. ‘’Kami akan membantu, supaya betul-betul para investor bisa melakukan investasi. Tapi kami tidak mau investasi yang abal-abal,’’ tegas Gubernur saat menerima jajaran PT. Eco Solutions Lombok (ESL) di ruang kerjanya, Senin (12/8). Tumbuhnya investasi di NTB menurut Dr.Zul, tentu akan berdampak positif bagi kemajuan daerah. Terutama dalam peningkatan dan pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat

Rekrutmen CPNS 2019 Dimulai Oktober

di NTB, yang akan berdampak pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah. Pada prinsipnya Pemprov menyambut baik masuknya investasi di NTB. Namun di satu sisi tentu pemerintah juga harus selektif. Karena pemerintah tidak ingin ada investor abalabal yang hanya menjadi broker saja. Kemudian tidak melakukan pembangunan dan lahan investasi menjadi tidak produktif. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

INVESTASI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menerima jajaran PT. ESL terkait percepatan realisasi investasi di Lotim dan KSB.

PT. ESL Nunggak Pembayaran Kontraktor Proyek Kapal Iuran IUPJWA Rp6 Miliar SMK di Dikbud NTB Didenda

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB telah mengusulkan 800 formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Kendati demikian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si menerangkan sampai saat ini, petunjuk dan tanggal pelaksanaan rekrutmen CPNS dan P3K tersebut belum ada dipastikan. ‘’Perkiraan di bulan Oktober sesuai informasi yang kita terima,’’ ujar Fathurrahman kepada Suara NTB, Senin (12/ 8) di Mataram. Bersambung ke hal 15

Bima Harahap

INVESTASI PT. Eco Solutions Lombok (ESL) di Kawasan Tanjung Ringgit, Hutan Sekaroh, Lombok Timur (Lotim) terhambat persoalan lahan. Sejak mendapatkan izin pada 2013, hingga saat ini belum ada progres pembangunan di kawasan tersebut. Di sisi yang lain, PT. ESL menunggak pembayaran iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) sekitar Rp3,4 miliar lebih di kawasan tersebut. PT. ESL juga berkewajiban membayar iuran IUPJWA sekitar Rp3,2 miliar lebih, untuk investasi yang berada di

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP yang dikonfirmasi usai memimpin rapat fasilitasi investasi PT. ESL di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (12/8) siang, menjelaskan investor asal Swedia itu sudah mengantongi izin di Kawasan Tanjung Ringgit Hutan Sekaroh sejak 2013 lalu. Namun sampai sekarang belum beroperasi. ‘’Sebagaimana kita maklumi, ada banyak persoalan,’’ kata Ridwan. Disebutkan, ada lima persoalan yang menjadi penghambat. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Rekanan pengadaan kapal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB dijatuhi denda. Nilai yang harus dibayar mencapai miliaran rupiah, akibat keterlambatan pekerjaan pada akhir 2018 lalu. Denda itu dijatuhkan kepada kontraktor PT. SFM akibat kapal tidak beroperasi hingga batas waktu kontrak. Sebab dalam kontrak, kapal seharusnya sudah beres perizinan tanggal 31 Desember 2018 lalu. Sehingga pada 2019 awal sudah dapat dioperasikan. Namun hingga jangka waktu itu, izin belum keluar sehingga dianggap pekerjaan belum tuntas. Perizinan itu tertuang dalam kontrak untuk penger-

jaan kapal latih SMK sebanyak 11 unit senilai Rp24 miliar tahun 2018 lalu. Selain klausul terkait fisik kapal, juga berkaitan dengan dokumen izin layar dari Kementerian Perhubungan. Sehingga Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merekomendasikan rekanan membayar denda keterlambatan per hari. ‘’Kita rekomendasikan denda kepada rekanan miliaran rupiah. Angka persisnya belum bisa kita sampaikan, karena masih dalam proses perhitungan dengan uang jaminan di bank garansi,’’ kata Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indraparaja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Senin (12/8). Bersambung ke hal 15

TO K O H Ingatkan Kontraktor Waduruka

(Suara NTB/ars)

Koalisi Masyarakat Antar Ribuan Salinan Petisi Tolak Kunker Dewan ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) – Koalisi Masyarakat Sipil yang menggagas petisi menolak kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD NTB ke luar negeri mendatangi Kantor Gubernur NTB, Senin (12/8). Mereka mengantarkan langsung salinan petisi yang telah disetujui oleh hampir 25.000 orang tersebut. Bersambung ke hal 15

KAWASAN SIRKUIT – Foto drone pintu barat menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah. Kawasan ini akan menjadi bagian pengembangan sirkuit MotoGP yang akan dioperasikan tahun 2021 mendatang.

Ditawarkan ke Investor

BUMN Siap Berikan Penjaminan Proyek Jembatan Lombok - Sumbawa Mataram (Suara NTB) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) siap menjamin pembiayaan proyek jembatan Lombok Sumbawa. Apabila ada investor yang berminat, PII akan mendukung pembiayaan jembatan yang akan menghubungan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut. ‘’Jembatan Lombok Sumbawa salah satunya yang dibahas dan ditawar-

’’

(Suara NTB/bay)

ASPIRASI - Asisten I Setda NTB, Hj. Eca Nurcahyaningsih, mendengar penyampaian dari koalisi masyarakat terkait petisi menolak kunker DPRD NTB ke luar negeri, Senin (12/8).

kan ke PII. Respons mereka sangat positif,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (12/8) siang. Bentuk investasinya perlu dikaji lebih mendalam. Apakah bentuknya investasi cepat atau lambat. Kalau memungkinkan, jembatan Lombok Sumbawa adalah jalan tol. Bersambung ke hal 15

Jembatan Lombok - Sumbawa salah satunya yang dibahas dan ditawarkan ke PII. Respons mereka sangat positif H. Azhar

(Suara NTB/dok)

Ibnu Salim

INSPEKTORAT Provinsi NTB kembali mengingatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima agar memproses denda keterlambatan pekerjaan. Sebab hingga awal Agustus, belum ada progres pembayaran denda senilai Rp Rp286.752.287. ‘’Kita masih menunggu penyelesaian denda dari rekanan,’’ kata Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH., M.Si., Senin (12/8). Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

Halaman 2

Harus Ada Regulasi Jelas BANYAKNYA Rumah Dinas (Rumdis) yang enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Dasan Agung Baru mebuat camat Selaparang gerah. Hal itu merupakan contoh yang tidak patut ditiru oleh masyarakat. Saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (12/8), Camat Selaparang, Sudirman menyampaikan, kasus tunggakan PBB rumdis di Kelurahan Dasan Agung Baru ini terjadi setiap tahun. Dari kecamatan sendiri kata Sudirman, pihaknya hanya bertugas menverifikasi dan mengindenti(Suara NTB/dok) Sudirman fikasi di lapangan. “Kita tidak punya kemampuan untuk menagih itu, yang menagih langsung dari BKD, mereka sendiri kewalahan,” kata Camat Selaparang ini. Di dalam rapat dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) kota Mataram, kecamatan Selaparang sering menyampaikan terkait persoalan tunggakan PBB rumdis ini. Dari BKD sendiri lanjut Sudirman, sampai saat ini belum memiliki cara jitu untuk menarik PBB di setiap rumdis di sana. “Setiap kali rapat koordinasi, masalah ini selalu kita sampaikan seperti tadi. Kita sudah kasih saran kepada BKD supaya rumdis ini dipisahkan dari kewenagan kelurahan Dasan Agung Baru, karena ini mempengaruhi kinerja kami,” tutur Sudirman. Padahal menurut aturannya, setiap PBB rumdis harus dibayar oleh orang yang menempatinya. “Umpamanya yang menempati rumdis itu adalah pekerja dari Dinas terkait, kadang-kadang mereka tidak mau bayar. Seperti itu. Kasusnya kan Rumdis ini banyak yang kosong. Siapa yang mau bayar?” tanya Sudirman. Pihak kecamatan memiliki kepentingan dalam merealisasikan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang). “Karena kinerja kami akan dinilai. Jadi, semua objek-objek itu dimasukkan dalam daftar SPPT. Tatkala ada yang menunggak akan langsung mempengaruhi realisasi SPPT tadi,” jelasnya. Sudirman menerangkan, jika rumdis tadi tidak membayar PBB, maka SPPT dari Kecamatan Selaparang akan menurun. “Misalkan dari 30 persen akan menurun jadi 5 persen lantaran rumdis ini tidak bayar PBB. Seharusnya dari BKD sendiri mempunyai regulasi jitu. Misalnya pada tahap mendata, siapa yang tinggal di situ, kita pastikan dulu statusnya. Jika statusnya sudah pasti, kita kan bisa memberikan mereka sanksi kalau tidak bayar,” terangnya. Dalam rapat koordinasi, kecamatan Selaparang berkali-kali menyampaikan ke BKD terkait kasus tersebut. “Sampai sekarang kita mentok, selalu alasannya klasik. Ini kan masalahnya setiap tahun. Kita kewalahan. Kalau bisa kita blacklist saja rumdis ini. Kita perjelas siapa yang tinggal supaya enak kami menagih,” tuturnya. Sudirman berpandangan, BKD sendiri harus memiliki regulasi jitu. “Sebenarnya, pertama ini harus dipisahkan dari kelurahan Dasan Agung Baru. Kedua harus didata secara valid dan harus ada tindakan tegas. Ini kan kasusnya saling lempar,” tutup Sudirman. (viq)

(Suara NTB/cem)

DIFABEL - Seorang anak difabel bermain perosotan di SLB Mataram baru - baru ini. Pemkot Mataram diharapkan memberi akses seluas - luasnya bagi anak berkebutuhan khusus. Bukan saja fasilitas ruang publik dan pelayanan lainnya, tapi kesempatan bekerja di sektor formal. Apalagi Kota Mataram telah mendapatkan penghargaan kategori madya sebagai Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Nunggak Pajak

Oknum Pejabat Pengusaha Katering Ditelusuri Mataram (Suara NTB) Inspektorat akan menelusuri indikasi pejabat yang menunggak pajak usaha katering. Auditor akan turun setelah tim dibentuk sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai auditor pengawas internal pemerintah (APIP), kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui, Senin (12/8) Inspektorat belum bisa bergerak menelusuri dugaan tunggakan pajak. Komisi Antirasuah baru saja mensosialisasikan peran – peran yang nanti dibentuk oleh Badan Keua-

ngan Daerah (BKD). Tim akan dibentuk yang terdiri dari sosialisasi, pengawalan, pengamanan, pemeriksaan dan lainnya. Peran Inspektorat ditentukan dari hasil pembentukan tim tersebut, apakah sebagai pengawalan atau fungsi lainnya. “Kita kan baru berkomunikasi dengan KPK. Nanti setelah terbentuk tim baru kita tahu,” kata

Alwan. Setelah tuntutan KPK ini rampung, Inspektorat baru akan menelusuri penunggak pajak. Termasuk tunggakan pajak oleh oknum pejabat di Pemkot Mataram. Namun demikian sambung Alwan, pihaknya tidak mau berspekulasi apakah benar ada pejabat yang menunggak pajak atau

tidak. Semuanya berdasarkan kerja tim. “Tidak bisa kita berspekulasi oknum ini yang nunggak pajak,” tandasnya. KPK sebelumnya merilis pengusaha hotel, restaurant dan tempat hiburan di Kota Mataram yang diindikasi menunggak pajak. Total tunggakan mencapai miliaran rupiah. Tidak saja pengusaha. Oknum pejabat di Pemkot Mataram juga jadi bagian yang menunggak pajak usaha jasa boga mencapai Rp200 juta. Disinyalir oknum pejabat hendak menghilangkan jejak

dengan mengubah nama usaha katering miliknya. Modus ini agar petugas pajak menganggap usaha kateringnya bangkrut. Praktiknya, jasa boga miliknya tetap berjalan dan menerima pesanan baik dari perorangan maupun pemerintahan. Persoalan ke depan kata mantan Kadis Perdagangan ini, tergantung dari hasil pembentukan tim. Pengawasan secara rutin penunggak pajak menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja. (cem)

Lahan Pertanian di Mataram Kian Menyempit Jadi ”Ladang” Pengabdian DARI bidan ke panggung politik. Kalimat ini nampaknya pas untuk menggambarkan perjalanan karir Mita Dian Listiawati, AM.d.Keb. Berangkat dari seorang bidan desa, dia berhasil duduk sebagai anggota DPRD Kota Mataram masa tugas 2019 - 2024. Bahkan mengalahkan beberapa petahana di dapil (daerah pemilihan) Sandubaya pada Pileg April lalu. Ditemui Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (12/8), Mita, demikian perempuan kelahiran 17 Januari 1990 ini disapa, mengatakan, terpilihnya dia sebagai anggota dewan, akan dijadikan ladang pengabdian kepada masyarakat. Mita termotivasi duduk di parlemen karena ingin menjadi penyambung lidah masyarakat. “Saya enam tahun menjadi bidan desa. Setiap hari saya turun ke masyarakat. Di situ saya banyak menerima keluh kesah masyarakat. Tidak sebatas keluhan bidang kesehatan tapi juga hal hal lain di luar kesehatan, seperti ekonomi dan pendidikan,” akunya. Menurut dia, politik merupakan jalan terbaik untuk dia bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Tekadnya terjun di dunia politik ternyata mendapat sokongan dari keluarga dan juga masyarakat. “Saya ingin mempertahankan hak - hak masyarakat,” tuturnya. Masih banyaknya masyarakat yang terbelakang berikut keluhan mereka, membuat Mita terpanggil untuk tampil sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Mataram. Mita ingin terpilihnya dia sebagai wakil rakyat akan menjadi solusi atas aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan kepadanya. “Kalau saya tidak ada upaya untuk berbuat, di situlah saya berpikir saya harus terjun di politik,” kata anggota Dewan dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini. Diakui Mita bahwa banyaknya anggota Dewan petahana menjadi tantangan terberat dirinya saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Mataram. Namun demikian, dengan ikhtiar dan dukungan dari keluarga dan masyarakat, Mita berhasil menempati posisi kedua tertinggi dalam perolehan suara pada Pileg. Mengantongi 1.977 suara, menjadi modal bagi Mita untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di DPRD Kota Mataram. Karena, dengan menjadi anggota Dewan, paling tidak akses ke pemerintah menjadi lebih mudah. “Dibandingkan ketika saya menjadi bidan desa,” sebutnya. Meski berangkat dari latar belakang tenaga kesehatan namun Mita akan segera beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang baru. Sementara itu mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram yang jumlahnya mencapai 10 orang, menurut Mita menunjukkan bahwa perempuan juga mampu sejajar dengan lakilaki. “Justru karena banyaknya perwakilan perempuan di situ kita akan membuktikan bahwa perempuan mampu bekerja dan mampu bersaing dengan laki-laki,” demikian Mita. Dia pun tidak ingin m e m b u a t masyarakat yang telah memilihnya, m e r a s a kecewa. Untuk itu, Mita berkomitmen akan berbuat semaksimal mungkin untuk masyarakat. (fit) Mita Dian Listiawati (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Seluas 509 hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Mataram mendapat perhatian penuh dari Dinas Pertanian Kota Mataram. Karenanya para petani di kota ini dituntut untuk segera beralih ke urban farming. Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (12/8), Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, kegiatan pertanian tidak akan hilang selama para petani di Kota Mataram segera beralih ke urban farming. “Kita lihat, Surabaya dan Jakarta yang begitu padat kan tetap punya Dinas Pertanian. Kota Mataram akan mengarah menjadi urban farming. Sekarang Mataram sedang mengarah ke sana. Iya, jadi tidak lagi mengurus pangan tadi,” kata Mutawalli. Dikatakan, saat ini masyarakat kota Mataram yang ingin menjadi petani dan

tidak meiliki lahan yang lahan luas tak perlu khawatir. “Saatnya sudah kita gunakan hidroponik atau agro yang merupakan bagian dari urban farming,” katanya. LP2B yang tersisa 509 hektar ungkap Mutawalli, tidak akan digunakan lagi untuk membangun perumahan ataupun lainnya. “Kita akan jaga sebisa mungkin. Selain lahan 509 hektar tadi. Masyarakat juga bisa menanam di pekarangan rumahnya,” katanya. Dari sisa lahan pertanian di Kota Mataram, fungsi Distan tetap sama. 509 hektar tadi, akan menjadi fokus Distan dalam mengolah lahan agar lebih produktif. Masalah lain yang dihadapi petani saat ini kata Mutawalli, para petani di kota Mataram saat ini membutuhkan perhatian dalam pengelolaan sisa lahan yang 509 hektar, baik air, pu-

Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan Tak Berpengaruh di Mataram Mataram (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat menonaktifkan kepesertaan penerima iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak berpengaruh bagi warga di Kota Mataram. Verifikasi mulai dilakukan melalui musyawarah kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Puskesmas gratis. Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2014. Sementara, berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat menonaktifkan kepesertaan penerima iuran BPJS Kesehatan sedang diverifikasi kembali oleh Dinas Sosial. Verifikasi difokuskan pada masyarakat yang mendapatkan iuran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. “Mudah – mudahan Disos segera melakukan verifikasi PBI yang dari APBN,” kata Usman dikonfirmasi, Senin (12/8). Sumber pembiayaan pelayanan kesehatan dari APBN dan APBD. Khusus dari APBN menanggung sekitar 153 ribu jiwa. Sementara, APBD hanya 17 ribu jiwa lebih. Usman menyebutkan, pembiayaan dari APBD untuk PBI sekitar Rp5 miliar. Dan, Rp4 miliar lainnya pembiayaan bagi

masyarakat yang mendapatkan perawatan di kamar kelas III rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, tapi tidak tercover BPJS Kesehatan. “Totalnya itu sekitar Rp9 miliar,” sebutnya. Penonaktifan kepesertaan bantuan iuran tersebut dipastikan tidak berpengaruh. Pemerintah pusat akan mengganti warga dikategorikan mampu tapi masuk kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah dengan warga yang tidak mampu. Penggantian ini berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang diverifikasi kembali oleh Disos. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebelumnya mengatakan, pihaknya sedang memvalidasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebagai tindaklanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang menonaktifkan secara nasional. Kebijakan pemerintah pusat ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi untuk mengambil langkah – langkah. Kemungkinan pembiayaan dari APBD sedang dikaji. Karena demikian kata Walikota, masih banyak program lainnya belum diselesaikan, sehingga jangan sampai mengganggu. “Kita kaji dulu. Kalau memungkinkan kita akan biayai. Kan banyak juga program lain yang harus kita selesaikan,” tandasnya. (cem)

(Suara NTB/viq)

LAHAN BERKELANJUTAN - Salah satu lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 409 hektar di Karang Pule Mataram. Pemkot tidak akan memberikan izin mendirikan bangunan untuk perdagangan dan sejenisnya di atas lahan tersebut. puk, dan bahan pertanian lainnya. “Kalau masalah air baku untuk pertanian di kota Mataram masih aman,” katanya. Distan sendiri kata Mu-

tawalli, telah menyiapkan beberapa sumur untuk menghadapi musim kering di lahan LP2B yang tersisa. Terkait pencemaran air, Distan akan

melakukan pengecekan di lapangan.” Kita akan tinjau dulu apakah sawah di Mataram tercemar atau tidak,” jelasnya. (viq)

Tiga Jabatan Eselon II Segera Dipansel Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menjadwalkan melelang tiga jabatan eselon II. Permintaan rekomendasi pengisian jabatan akan dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dua jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang lowong yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Menyusul jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan ditinggalkan Drs. Cokorda Sudira Muliarsa awal September mendatang. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi, Senin (12/8) telah mempersiapkan administrasi untuk pengisian tiga jabatan. Pengisian ini pun telah diminta oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. PPK menilai tidak baik terlalu lama jabatan strategis di organisasi perangkat daerah lama lowong. Kekosongan jabatan ini akan mempengaruhi penilaian kinerja. “Jabatan yang lowong sementara waktu di Plt – kan ke asisten. Asisten sebagai pembantu kepala daerah juga banyak kesibukan,” kata Nelly. Nelly mengakui, telah mempersiapkan administrasi baik itu analisis jabatan dan analisis beban kinerja. Kemungkinan tiga jabatan akan dipansel bulan Agustus ini. Yang telah kosong ada dua jabatan. Yakni, posisi ditinggalkan oleh Drs. Sutrisno di DPPKB dan Hj.Tasnim di Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan, Kepala DPMPTSP Drs. Cokorda Sudira Muliarsa akan pensiun

awal September. Dikatakan Nelly, pansel boleh dilaksanakan. “Artinya, ketika kosong bisa langsung diisi dari hasil pansel,” tandasnya. Rencana pansel akan digelar setelah dilakukan rotasi jabatan. Dari mutasi akan terlihat apakah tiga jabatan ini tetap ataukah ada perubahan sesuai kewenangan kepala daerah. Kemungkinan perubahan tak diekspose oleh Nelly. Dia menyerahkan sepenuhnya ke pejabat pembina kepegawaian. Lelang jabatan pimpinan tinggi pratama sudah ada dari Walikota. PPK melihat berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, terlalu lama pimpinan OPD memegang suatu jabatan akan berpengaruh terhadap kinerjanya. (cem)

Baiq Nelly Kusumawati (Suara NTB/cem)

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Menunggu Pembebasan PBB bagi Pensiunan di NTB Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, sehingga setiap orang wajib melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan aturan. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara di bidang perpajakan antara lain, PBB, PB1, PPN, dan lain sebagainya.Demikian pula halnya bahwa ia juga dapat menuntut haknya kepada negara. PAJAK Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sektor yang telah dialihkan sebagai pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut dipandang dalam rangka memberikan kepastian hukum sehingga telah disesuaikan terhadap ketentuan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2009 yaitu tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yangdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/

PMK.03/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/ 2009 tersebut, kemudian diberlakukan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 82/ PMK.03/2017, tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diundangkan dalam berita negara RI Tahun 2017 No. 875. Pada pasal 2 ayat 1 mengatur tentang pengurangan PBB antara lain karena kondisi tertentu yaitu terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa dan lainnya, dan diatur pula pada pasalpasal lainnya tentang cara wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan. Tetapi peraturan tersebut

LPJKP NTB Diberi Penghargaan Nasional Mataram (Suara NTB) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB mendapat penghargaan nasional. Penghargaan diberikan oleh LPJK Nasional karena tertib administrasi dan kontribusi kepada Lembaga. Penghargaan diterima oleh Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah, ST, MT pada acara Rakornas dan HUT LPJK Ke-20 di Grand Mulya Hotel Bogor, 8 Agustus 2019. LPJK Provinsi NTB masuk sepuluh besar nasional, urutan ke sembilan provinsi yang mendapat penghargaan ini. Tropi penghargaan “Completed Contribution Resgistration July 2017- June 2019” dari LPJK Nasional, di serahkan langsung oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU PR dan LPJK Nasional. LPJK Provinsi NTB diberi penghargaan ini karena dianggap sukses melaksanakan kewajibannya. Melakukan percepatan sertifikasi kepada tenaga-tenaga ahli dan tenaga-terampil. LPJK NTB juga dinilai dapat dijadikan contoh. Karena tetap melaksanakan kewajibannya, memberikan kontribusi penerimaan lembaga nasional. Kendatipun secara finansial mengalami defisit. Demikian juga dengan kelengkapan administrasinya. Tropi penghargaan ini selanjutnya diserahkan kembali oleh Nurul Hijah kepada Badan Pelaksana (Bapel) di LPJK Provinsi NTB. Di terima oleh Badan Pelaksana melalui Manajer Eksekutif LPJK NTB, M. Kamaruddin beserta tim dari USBU dan USTK, Senin (12/8) di sekeretariat LPJK NTB. Bagi Nurul Hijah, Badan Pelaksana adalah yang paling cocok menerima penghargaan tersebut. Sebab inilah kerja tim, bukan kerja perorangan. LPJK Provinsi NTB tetap berupaya melaksanakan tupoksi dengan sebaikbaiknya. Tanpa terkecuali, melaksanakan kewajiban memberikan penerimaan kepada LPJK Nasional. Meskipun, finansialnya defisit. Penerimaan kepada lembaga nasional, disetorkan dari biaya-biaya sertifikasi yang dilakukan LPJK NTB. Misalnya, sertifikasi tenaga ahli muda dengan biaya Rp1 juta. Rp75 ribu ke LPJK Nasional + Rp50 ribu untuk pengembangan jasa Konstruksi. Demikian juga untuk sertifikasi tenaga ahli madya. Tenaga terampil kelas III, kelas II dan kelas I. Ada ketentuan berkontribusi ke nasional. “Kewajiban kita ke Lembaga nasional, wajib kami sampaikan. Kendatipun kami defisit. Karena menurut saya, orang yang tidak mau membayar utang adalah orang yang tidak punya harga diri. Jadi utang kita kepada Lembaga Nasional harus disetorkan. Bagaimanapun keadaannya,” kata Nurul Hijah. Karena komitmen inilah, LPJK Provinsi NTB mendapatkan apresiasi yang tinggi. Diberi penilaian sebagai salah satu peringkat dari 34 LPJK Provinsi di Indonesia. Pada periode Juli 2017 – Juni 2019, ratusan juta kontribusi NTB kepada nasional. Manajer Eksekutif LPJK Provinsi NTB, M. Kamaruddin juga menyampaikan terimakasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya, masuk 10 besar LPJK terbaik di Indonesia tentu menjadi cambuk dalam bekerja untuk menjadi lebih baik. Secara bersamaan, pada LPJK Provinsi NTB juga turut memperingari HUT LPJK ke-20. Sejumlah kegiatan dilaksanakan di Mataram. Diantaranya, senam sehat, lomba-lomba dan doorprize. Kegiatan dipusatkan di Kantor Dinas PUPR bersama seluruh masyarakat jasa konstruksi. Didukung oleh Bank NTB Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Astra Motor NTB, kegiatan ini terlaksana cukup meriah. Hadir dalam acara itu, Asisten II Gubernur, M. Ridwansyah dan Kepala Dinas PU PR Provinsi NTB, Ir. Azhar, MM. Penanggung Jawab HUT LPJK, Ahlul Wakti. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

Ketua LPJK NTB, Siti Nurul Hijjah menyerahkan tropi penghargaan dari LPJK Indonesia kepada Direktur Eksekutif, M. Kamaruddin.

(Suara NTB/bul)

Puncak peringatan HUT LPJK di Mataram di Kantor Dinas PUPR Provinsi NTB. Hadir langsung kepala Dinas PU PR NTB, dan Asisten Gubernur NTB

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) belum mengatur wajib pajak PBB yang telah melaksanakan pengabdian pada negara (pensiunan) baik itu PNS, ABRI, maupun Kepolisian. Sebab orang-orang ini adalah subjek pajak yang telah mengabdi langsung kepada negara yang memerlukan perhatian. Setiap individu pengabdi yang telahmasuk ke jenjang pensiun pasti merasakan perubahan besar dari masa tugasnya terdahulu. Hal ini dibuktikan dengan beban kehidupan seorang PNS yang akan melanjutkan masa baktinya di luar struktur pemerintahan (kedinasan) dibekali jumlah jaminan pensiunnya yang sangat sederhana, sehingga untuk mengukir masa jayanya tidak mungkin dapat terulang lagi. Dilihat dari segi fisik, pendapatan semasa tugasnya yang lalu sudah berkurang. Selain memperoleh gaji tetap,mereka sebelumnya juga memperoleh uang kesra, lembur dan sebagainya. Keten-

tuan itu kini telah berakhir. Perbandinganpenghasilan masa tugas dengan pensiun sungguh sangat berbeda. Seorang pensiunan yang hanya menerima tunjangan sebesar 75% dari gaji pokok, sangat memerlukan perhatian terlebih untuk menghadapi kemajuan dan perkembangan pembangunan saat ini. Kita sering melihat pemberitaan di berbagai media-

baik televisi swasta, portal berita online, dan lain sebagainya yang memberitakan bahwa Jakarta telah mengeluarkan kebijakan terhadap pensiunan. Pergub No. 42 Tahun 2019 membebaskan para pensiunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), hal tersebut tentu didasarkan realita dari kehidupan pensiunan yang sebelumnya mereka telah menyerahkan pengabdiannya kepada negara. Diketahui bahwa undangundang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian, semua Peraturan Pemerintah yang didasari atas UU tentu berlaku bagi seluruh Pegawai di Indonesia, sehingga diperoleh pemikiran juga bagi DPRD Provinsi agar pensiunan yang berdomisili di NTB mendapat kebijakan yang serupa, seperti halnya Pergub

No. 42 Tahun 2019 yang membebaskan para pensiunan dari membayar PBB. Kebijakan seperti dimaksud kami kira kurang dihayati bagi mereka yang kini berada pada masa tugas. Apabila mendengar mereka yang kini dalam masa pensiun, maka nampak beban yang telah di rasakan dalam membayar PBB. Sebab pada umumnya, objek pajak yang ditempatinya digunakan sebagai tempat tinggal, terkecuali objeknya menghasilkan rupiah dan dijadikan tempat usaha. Hal ini agar menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi para wakil rakyat yang terhormat untuk dapat dipikirkan, sebab DPRD-lah yang lebih mengetahui beban para pensiunan ini. Harapan bagi para pensiunanadalah agar mereka mendapatkan perhatian oleh pemerintah, dengan caradibebaskannyadari kewajiban membayar PBB yang telah menjadi beban tetap para pensiunan. Kita tidak bisa berpikir bahwa penghasilan bagi para pensiunan yang hanya

berasal dari tunjangan akan dapat menghidupi mereka dengan layak pada umumnya.Lain halnya bagi mereka yang memperoleh bantuan dari putra-putrinya, mereka mungkin masih dapat membayar segala beban seperti biaya listrik, PBB dan lainnya, Sedangkanyang lainnya diharapkan untuk dapat membuka usaha pada umumnya. Namun hal tersebut menjadi suatu kendala, dikarenakan mereka pensiun diusia lanjut, sehingga sulit bagi mereka untuk tetap produktif berwirausaha. Dari hal pemikiran di atas, timbul satu pertanyaan:”Kapan kiranya pensiunan di NTB mendapat jaminan pembebasan PBB?” Hal ini menjadi harapan kami dan para pensiunan lainnya, agar DPRD dapat segera mengagendakan masalah pembebasan PBB bagi pensiunan, sehingga menjadikan suatu kenang-kenangan bagi para wakil rakyat yang terhormat terhadap para abdi negara yang kini masihterus menunggu dan berharap.(*)

Dikeluhkan, Penyaluran BPNT Melalui Agen e-BRILink di Lobar Mataram (Suara NTB) Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lombok Barat mendapat keluhan dari Dinas Sosial Lobar. Sejumlah fakta lapangan diminta dievaluasi. Mekanisme penyaluran BPNT ini sebaiknya melalui Perum Bulog. Sejumlah keluhan disampaikan secara terbuka oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Zainul Muttaqin. Misalnya ketika dilakukan perluasan pada bulan Juni lalu, koordinasi langsung dengan agen eBRILink sulit dilakukan. Saat tim turun dengan pendamping BPNT, menelusuri setiap kecamatan, sejumlah temuan di lapangan. Misalnya, ada agen e-BRILink yang ditemukan hanya menjual pulsa. Misalnya di Sekotong, kemudian di Lembar yang masih menjual bahan-bahan bangunan. “Tidak ada sembako yang dijual sama sekali.

Termasuk di Batu Putih Sekotong, hanya menjual pulsa. Dengan catatan, ketika akan realisasi BPNT, mereka baru siapkan beras dan telurnya. Perannya seperti broker,” kata Zainul Muttaqin. Lalu di Kediri, tim justru tidak menemuka tempat lokasi penjualan. Tapi namanya tercantum sebagai agen eBRILink. Menyiapkan BPNT. “Tapi tempatnya ndak ada. Jangankan untuk menjual bahan-bahan itu,” terangnya. Ada juga ditemukan agen eBRILink yang mobile. Ditemukan di Gunung Sari. Padahal, sayaratnya agen BPNT harus pedagang yang menjual sembako. Termasuk

juga ditemukan ada pengurangan kuantitas besar yang distribusikan. Di Gunung Sari di Jatisela di temukan, KPM menerima beras 6 Kg dan 1 trai telur. Setelah dilakukan penimbangan, beras yang diterima kurang dari 6 Kg. “Enam kilo kurang seperempat. Dengan harga Rp11.000. seharusnya kalau berasnya premium, saya bandingkan dengan kualitas yang sama beras di tempat lain, harganya Rp10.000. maksud saya kalau dikembalikan ke Bulog, lebih tepat sasaran dan tepat jumlah dan tepat harga sesuai kualitas,” paparnya. Karena itu, setidaknya ia meminta kepada perbankan,

(Suara NTB/bul)

JAMUR LINGZHI - Andi Hertanto melakukan pengecekan budidaya jamur Lingzhi yang terkenal mahal.

Potensi Ekspor, NTB Mulai Kembangkan Jamur Obat Mataram (Suara NTB) Andi Hertanto tak pernah berhenti belajar tentang jamur budidaya. Salah satu jenis yang tengah dikembangkan di NTB adalah jamur Lingzhi. Jamur ini berkhasiat obat, harganyapun fantastis, Rp1 juta sekilo. Andi Hertanto adalah pegiat budidaya jamur. Ia terus belajar tentang jamur. Tak tanggung-tanggung, belajarnya juga sampai luar negeri. Berbagai jenis jamur budidaya telah dikembangkan. Sekitar 10 jenis. Budidaya jamur digeluti sejak tahun 2008. Andi Hertanto juga kerap “berkelana” keliling Indonesia, hanya sekedar berdiskusi langsung dengan pegiat-pegiat jamur budidaya. Di NTB, ia telah membangun kemitraan dengan 100 lebih petani jamur. Ia menyuplai bahan baku untuk budidaya jamur kepada mitra-mitranya. Bibit ia sediakan. Ilmu budidaya jamur juga ia bagikan dengan ikhlas. Tujuannya, agar produksi jamur di NTB dapat memenuhi kebutuhan yang saat ini masih jauh kurang. Didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, bersama-sama juga didirikan sekolah budidaya jamur di Keru, Kabupaten Lombok Barat. Di Dusun Kebun Sirih, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Andi Hertanto telah mengembangkan budidaya jamur. Andi telah menyediakan lapangan pekerjaan kepada puluhan masyarakat setempat yang kini lebih produktif. Berkuintal-kuintal jamur didistribusikan sehari ke pasar-pasar. Belum lagi permintaan hotel, rumah sakit untuk jenis-jenis tertentu. Jamur juga dibuat sate. Tetapi tetap saja permintan harian masih kewalahan dipenuhi. Andi Hertanto mulai mengembangkan satu jenis jamur yang berbeda. Jamur Lingzhi. Di Indonesia, ada beberapa yang mengembangkannya. Dan satu-satunya dikembangkan di NTB. Berkhasiat obat untuk pencegahan sel kanker, tumor, melancarkan peredaran

darah. Penyakit jantung, menghilangkan lemak, memperbaiki kerusakan sel, meregenerasi sel. Diabetes, asma, nyeri sendi, menjaga kesehatan tulang, memperbaiki sistem pencernaan serta sederet manfaat obat lainnya. Andi Hertanto menyebut jamur ini sebagai jamur herbal. Lingzhi dikembangkan sejak awal tahun 2019 ini. Namun masih terbatas. Jamur ini agak berbeda dengan jamur budidaya lainnya. Teksturnya keras seperti kayu, warnanya oranye tua, mendekati cokelat. Bentuk diameternya setengah bulat atau hampir bulat. Tidak bisa dikonsumsi langsung seperti jamur biasa. Andi Hertanto sementara ini membuat Lingzhi menjadi tepung menggunakan mesin penggilingan yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Setiap kali memanen, hasil panenan dikirim langsung ke tempat penggilingannya dengan cara paket. “Mesin penggilingnya saja harganya miliaran. Belum mampu kita memiliki alat tersebut. Sementara ini harus bolak balik sampai dia menjadi tepung,” demikian Andi, ditemui di tempat produksinya di Pemepek. Jamur yang telah digiling, kemudian di kemas per 100 gram dengan harga jual Rp100 ribu. Tepung jamur Lingzhi ini dijadikan campuran kopi, ngeteh, atau dapat diseduh dengan air hangat. Diminum dua kali sehari. “Bagi yang keracunan obat. Setelah minum takaran satu sendok teh, biasanya efek langsung bisa sampai 50 kali ke kamar kecil dalam sejam. Yang mimisan bertahun-tahun juga berhenti. Karena itu banyak sekali permintaan. Bahkan sampai luar daerah mesen,” terang Andi. Sementara ini Andi masih mengenalkan jamur ini ke kantor-kantor. Pemesannya terbilang cukup tinggi. Jika dikembangkan dalam skala besar jamur Lingzhi adalah salah satu komoditi ekspor yang banyak dicari. “Tapi saya fokus untuk dalam daerah saja dulu. Karena dalam daerah sendiri belum bisa saya penuhi permintaannya,” demikian Andi. (bul)

BRI untuk melakukan evaluasi di lapangan. Pimpinan Cabang BRI Mataram, sebagai pihak yang membawahi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram, Dwi Hendro Susatyo mengatakan, tentu tak bisa baginya mengawasi seluruh agen di lapangan. Karenanya, ia meminta agar dilaporkan secara tertulis untuk ditindaklanjuti. Informasi, atau keluhan dari Dinas Sosial Lombok Barat harus dicocokkan dengan pihak terkait lainnya. “Kalau memang tidak bagus, bersurat saja ke kita. Kita cocokkan. Informasinya tidak bisa sepihak saja,” demikian Dwi. Sementara itu, Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif Kantor Perwakilan BI NTB, Iwan Kurniawan mendorong pihak perbankan yang ditugaskan menyalurkan BPNT agar lebih siap dari sisi infrastruktur dan SDM yang dimiliki. Infrastruktur yang memadai akan dapat membantu kelancaran penyaluran BPNT. Selain itu, bank penyalur dituntut leb-

ih proaktif melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait terhadap data dan kinerja agen penyalur sehingga tidak ditemukan masalah seperti yang dikeluhkan. “Harusnya ada koordinasi setiap bulan. Dilakukan oleh bank bersama Dinas Sosial untuk menemukan solusinya. Kita berharap memang bisa memberikan layanan yang terbaik sehingga akan bisa memberikan dukungan bagi program BPNT,” urainya. Bank Indonesia ditugaskan untuk ikut mengawasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Bantuan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat tentang transaksi non tunai sesuai dengan program gerakan nasional non tunai yang dikampanyekan dalam beberapa tahun terakhir ini. “Perbankkan juga harus siap menjawab berbagai keluhan keluarga penerima manfaat di NTB, khususnya terkait keterbatasan jumlah agen,” tandasnya. (bul)

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Aplikator Kabur

Pemkab Pastikan Uang Warga Aman Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim) menegaskan kaburnya sejumlah aplikator pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lotim tidak menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Pihaknya juga memastikan uang masyarakat untuk pembangunan RTG tidak ada yang dibawa kabur oleh aplikator. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, dipastikannya tidak ada uang masyarakat yang dibawa kabur oknum aplikator karena sistem kerja pembangunan RTG saat ini 50 persen dibayar setelah kerja dan tidak ada istilah uang muka. Berbeda halnya ketika masih dipegang PUPR pusat, pihak aplikator diberikan uang muka. Sehingga kejadian aplikator kabur bermunculan sementara pokmas belum selesai belum membangun rumah. “Memang ada beberapa aplikator yang kabur. Saat dipegang oleh PUPR pusat dan ada uang muka. Yang jelas saat kaburnya tidak ada uang yang mereka bawa. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Pola kerja sekarang lain. Jadi harus kerja dulu baru dibayar,” ujarnya, Senin (12/8). BPBD menilai kaburnya sejumlah aplikator itu dimungkinkan karena tidak memiliki modal awal untuk mengerjakan rumah masyarakat. Menurutnya, sejak tanggal 12 April sejak diserahkannya RTG ke Pemda sudah tidak ada lagi pemberian uang muka kepada aplikator sebelum bekerja. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pemutusan kon-

trak terhadap aplikator yang tidak menuntaskan pekerjaannya dari waktu yang sudah ditentukan dan diganti dengan aplikator dan suplayer yang profesional. Adapun saat ini jumlah RTG yang sudah dibangun cukup banyak, RTG yang sudah jadi sebanyak hampir 4.000 ribu dan berproses 8.000 lebih. Dari jumlah 8.000 ini yang sudah diberikan uang sebanyak 7.437 orang. Artinya terdapat masyarakat yang sudah bekerja membangun rumahnya meskipun belum ada di rekeningnya. Itupun diperbolehkan ketika bangunan sudah selesai dan sesuai spesifikasi RTG. Seperti yang dialami korban gempa di wilayah Kecamatan Sambelia, Sa’odah yang mengaku pasrah atas pembangunan rumahnya kembali oleh pemerintah pasca gempa. Bangunan RTG jenis Riko yang dipilihnya pembangunannya tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Pihak aplikator hanya bekerja sampai pembangunan pondasi kemudian hilang entah kemana. “Pondasi sudah lama jadi, kemudian dibiarkan seperti ini,” katanya kepada Suara NTB. Akibat dari itu, Saodah

Pemerataan Pendidikan Disabilitas DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)NTB melalui Pendidikan Menengah (Dikmen) dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Lombok Timur (Lotim) berencana bakal menambah gedung PK-PLK di daerah ini, terutama di wilayah selatan. Pembangunan gedung ini untuk melakukan pemerataan pendidikan khususnya bagi peserta didik penyandang disabilitas. Menurut Kepala UPT Dikmen dan PK-PLK Lotim, H. M. Mashun, sampai saat ini Lotim masih kekurangan gedung PK-PLK khususnya yang berstatus negeri. Jumlah gedung PK-PLK atau akrab dikenal Sekolah Luar Biasa (SLB) ini di Kabupaten Lotim baru terdapat dua dua unit yang terdapat di wilayah Selong dan Masbagik. Sementara jumlah kebutuhan masih banyak, terutama di wilayah selatan. Dua PK-PLK yang negeri SLBN Masbagik di wilayah Kecamatan Masbagik untuk mengakomodir masyarakat di barat dan utara, sementara untuk PK-PLK SLBN Selong di Selong untuk mengakomodir wilayah tengah. Sehingga didirikannya gedung PK-PLK di wilayah selatan untuk mengakomodir wilayah Sakra, Keruak dan Jerowaru. “Keberadaan PK-PLK ini untuk pemeratan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (12/8). Sebagaimana amanat undang-undang dasar (UUD) 1945 bahwa seluruh masyarakat baik disabilitas atau masyarakat normal berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga hadirnya PK-PLK untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami keterbatasan mental tersebut dan tidak mengesampingkan pendidikannya sebagaimana sekolah reguler. “Tenaga pendidik untuk PK-PLK khusus negeri masih terbatas. Sementara dalam PK-PLK ini terdapat jenjang pendidikan dari SD, SMP hingga SMA,” ungkapnya. Sementara, kata H. Mashun, prestasi anakanak penyandang disabilitas cukup baik. Siswa disabilitas dari Lotim tahun ini berhasil menjadi juara I desain grafis tingkat nasional. Dengan adanya pemerataan pendidikan ini maka wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anak dapat juga dimiliki oleh anak-anak penyandang disabilitas. (yon) H. M. Mashun (Suara NTB/yon)

mengaku sampai saat ini masih tinggal di tenda pengungsian yang terletak di samping rumahnya. Di bawah tenda itu ia tinggal bersama suami dan anak-anaknya. Saodah menuturkan, alasannya memilih Riko, karena diyakini pembangunan lebih cepat. Namun sayang, pihak aplikator meninggalkan pembangunan rumahnya yang masih dalam proses. Camat Sambelia, Zaitul Akmal, tidak menampik telantarnya sejumlah RTG korban gempa. Persoalan itu sudah ditangani dengan dibentuk pokmas dan ditangani oleh aplikator lain. Ditegaskannya bahwa korban gempa tidak perlu khawatir, karena pembangunan RTG akan tetap dilanjutkan. “Iya memang ada aplikator yang kabur. Tapi itu sudah kita tangani, aplikator lain sudah tanda tangan kontrak dengan masyarakat,” ujarnya. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Oknum aplikator, asal Jambi, diduga membawa kabur uang pokmas. Korbannya kali ini adalah Pokmas Jambu dan Pokmas Becat Jari – keduanya ada di Dusun Sira Daya, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung.

Ketua Pokmas Becat Jari Suhaili, mengakui progres rekonstruksi rumah warga pada kelompok tersebut mandek. Pasalnya, PT. HPG selaku pihak ketiga, tidak melanjutkan pekerjaan rekonstruksi sejak lebaran Idul Fitri lalu. Dari kedua pokmas itu, jumlah uang yang diduga dibawa kabur masing-masing Rp 50 jutaan dari Pokmas Becat Jari, dan Rp 10 juta dari Pokmas Jambu. “Mungkin itu dah kelalaian kami, tidak periksa (selektif) lebih awal, kami hanya memikirkan bagaimana rumah bisa cepat terbangun,” akunya. Kelalaian dimaksud Suhaili, adalah sejak awal mereka tidak jeli melihat rentang waktu pengerjaan rumah. Meskipun ada Surat Perintah Kerja (SPK), namun tidak tercantum periode pengerjaan rumah dari tanggal mulai sampai tanggal berakhir pekerjaan. Warga percaya begitu saja, terlebih saat aplikator datang dan menawarkan diri secara baik-baik. Saat ini warga berharap ada solusi dari pemerintah dan aparat kepolisian. Sebagaimana kasus tersebut sudah dilaporkan warga ke Pemdes, BPBD KLU dan Polres Lombok Utara. Dikuatkan Bendahara Pokmas Becat Jari, Zul Isnain, anggota pokmas sangat yakin dengan janji manis oknum aplikator tersebut. Hingga mereka tidak ragu untuk membuat kesepakatan kontrak rekonstruksi menggunakan PT. HPG. Sejak awal

ang Wakapolres Lotim, Kompol Bayu Eko Panduwinoto, Senin (12/8). Dikatakan Bayu, pemusnahan ini dilakukan sebagai komitmen dan transparansi pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Lotim. Ditegaskannya, narkoba dapat merusak anak-anak, orang tua bahkan para pemda dan semua kalangan. Maka dari itu, Bayu berharap partisipasi masyarakat untuk bersamasama perang melawan narkoba. “Mari kita sama-sama berkomitmen perang melawan narkoba. Narkoba perusak generasi bangsa,”tegasnya. Disampaikan lebih jauh, mantan Kasat Lantas Polres Lotim ini mengajak kepada awak media untuk ikut menyebarkan bahaya mengkonsumsi narkoba agar diketahui oleh masyarakat luas. Termasuk berharap kepada masyarakat

pengerjaan hingga sekarang sudah terpancang tiang dan balik tarik, rumah warga tidak dilanjutkan lagi.. Terpisah, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BPBD KLU, Wardoyo, S.Sos., mengklaim persoalan Pokmas Sira Daya sudah terselesaikan. Dugaan uang pokmas yang dibawa kabur oleh aplikator telah ditindaklanjuti langsung oleh aparat di

bawah melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Menurutnya, bukan pemilik perusahaan yang menggelapkan uang masyarakat, melainkan oknum yang dipercaya sebagai tukang. “Sudah diselesaikan, informasi dari Babin, pemilik perusahaan yang mengerjakan sudah dihubungi dan dalam waktu dekat akan datang,” kata Wardoyo. Sementara kasus serupa

yang melibatkan pokmas di Samik Bangkol, hingga kini belum diketahui oleh BPBD, karena belum dilaporkan. Setidaknya, BPBD akan menelusuri keberadaan Pokmas Samik Bangkol melalui Babinsa dan Pokmas setempat. “Soal Pokmas Samik Bangkol, kita belum tahu. Nanti kita cek lewat Babinsa. Kalau memang ada kasus, kita bisa proses secara hukum,” tandasnya. (yon/ari)

Bupati Minta Semangat Pejuang KPU Lotim Tetapkan Veteran Harus Diteladani Caleg Terpilih Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy meminta para generasi muda meneladani semangat perjuangan veteran. Semangat pejuang ini dinilai bisa menjadi inspirasi para generasi penerus bangsa. Nlai-nilai kepahlawanan para veteran yang gigih berjuang untuk Indonesia. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim Iswan Rakhmadi saat bertemu Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi NTB di Selong, Senin (12/8), menyebut ada tiga kategori pejuang. Pertama pejuang kemerdekaan yang merupakan pejuang dengan segenap jiwa raganya berjuang untuk meraih kemerdekan Indonesia. Kedua pejuang pembela kemerdekaan merupakan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan veteran pembela perdamaian dunia yang bertugas di negara-negara konflik dan utusan dari Dewan Keamanan PBB. Keberadaan pejuang atau veteran tersebut lanjut bupati saat ini sudah semakin berkurang, karena sebagian telah wafat. “Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih bagi para vet-

(Suara NTB/Humas dan Protokol Lotim)

POTONG TUMPENG - Dewan Pimpinan Daerah LVRI NTB, H. Abdul Kadir memotong tumpeng disaksikan Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy di Selong, Senin (12/8). satu tugas dari veteran adalah eran,” ungkap bupati. Pemda Kabupaten Lotim menanamkan nilai-nilai permemberikan perhatian den- juangan dan mensosialisasigan mengalokasikan angga- kan semangat perjuangan keran untuk membantu para pada generasi muda. Mantan veteran. Ia memberikan ban- Bupati Lombok Timur 1988tuan Rp 3 juta per orang set- 1993 menyebut LVRI bersama iap tahun untuk veteran mela- pemerintah dan masyarakat lui dana hibah bagi organisasi siap melanjutkan pewarisan veteran. Total dana yang di- nilai-nilai kejuangan 45 kepahibahkan Rp 551 Juta. “Ke da generasi penerus bangsa. Meski usia tak lagi muda, depan veteran pembela perdamaian juga diupayakan akan para veteran diharapkan dapat mendapat perhatian yang menyumbangkan pemikiran untuk membangun daerah, negara sama,” ungkap bupati. Ketua DPD LVRI NTB, dan bangsa tercinta. “Tetaplah Brigjen (Purn) TNI H. Abdul aktif dan semangat agar hidup Kadir mengutarakan, salah lebih bermakna,” tutupnya. (rus)

Lotim Tunggu Realisasi Pengangkatan Guru Honor Pemprov NTB Selong (Suara NTB) Pemprov NTB pada tahun 2017 lalu sudah melakukan seleksi terhadap ribuan guru honorer di tanah bumi gora ini. Akan tetapi, hasil seleksi tersebut sampai sekarang belum terealisasi. Adapun jumlah guru honor mulai dari SMA, SMK dan PK-PLK di Kabupaten Lotim sebanyak 1.335 orang

dan PNS sebanyak 989 orang. “Memang untuk guru honorer ini Pemerintah NTB sudah melakukan tes seleksi untuk diberikan SK gubernur. Akan tetapi sampai saat ini kita masih menunggu realisasi pengangkatannya dari pemerintah provinsi,” terang Kepala UPT Dikmen dan Layanan Khusus-Pendidikan Lay-

Polres Lotim Musnahkan Barang Bukti 460,99 Gram Sabu Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Lombok Timur (Lotim) memusnahkan barang bukti tindak pidana narkotika jenis sabu sebesat 460,99 gram. Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender bertempat di Polres Lotim. Pemusnahan dilakukan langsung Wakapolres Lotim, Kompol. Bayu Eko Panduwinoto, Kepala Pengadilan Kelas II B Selong, perwakilan Kejari Lotim dan unsur pemerintah. Barang bukti sabu yang dimusnahkan tersebut diamankan dari dua orang tersangka. Barang bukti seberat 460,99 gram mengalami pengurangan dari jumlah awal di TKP seberat 508 gram. “Barang bukti dikurangi dengan kepentingan laboratorium, sampel lab, dan persidangan,” ter-

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Saodah, korban gempa di Sambelia menunjukkan pondasi RTG jenis Riko yang nganggur setelah ditinggal kabur oknum aplikator.

(Suara NTB/yon)

MUSNAHKAN - Wakapolres Lotim, Bayu Eko Panduwinoto, bersama Ketua PN Selong, perwakilan Kajari dan pemerintah melakukan pemusnahan barang bukti sabu di Mapolres Lotim, Senin (12/8). untuk aktif melaporkan peredaran narkoba ke aparat penegak hukum. Pihak kepolisian siap melakukan penindakan dan menangkap para pelaku pengedar, pemakai dan bandar narko-

ba. “Mari kita bersamasama jaga keluarga masingmasing supaya terhindar dan menjauhi narkoba. Mari kita sama-sama perangi narkoba,”tegasnya lagi. (yon)

anan Khusus (PK-PLK) Lotim, H. M. Mahsun, Senin (12/8). Dalam seleksi guru honorer yang dilakukan pada tahun 2017. Para guru honorer itu mengikuti tes potensi akademik, tes uji kompetensi dan itu di luar rekrutmen PPK. Penggajian untuk guru honorer ini akan dilakukan melalui Jasa Jam Mengajar (JJM) dari pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan SK gubernur. Sementara jumlah guru yang sudah memegang JJM saat ini sebanyak 600 guru. “Honornya tergantung JJM nya itu. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor dengan terikat SK yang diterbitkan pemerintah daerah,” jelasnya. H. Mashun menyampaikan, keberadaan guru honorer dalam dunia pendidikan sangat membantu di tengah keterbatasan guru yang berstatus negeri. Peran guru honorer ini pun dinilai cukup produktif karena tugas dan amanah yang diembannya dijalankan dengan baik meski honor yang didapatkan setiap bulan sangat minim. Maka dari itulah, sudah semestinya pemerintah memperhatikan kesejahteraan dari para guru honorer ini supaya perekonomian keluarganya dapat terjaga. “Kita berharap supaya secepatnya ada realisasi dalam pengangkatan guru honor yang sebelumnya sudah mengikuti tes. Kita masih tunggu dari pemerintah provinsi,” ujarnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) akhirnya menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih, Senin (12/8). KPU menetapkan caleg terpilih setelah menerima salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Umum serentak. Putusan MK tersebut menolak seluruhnya gugatan penggugat dan sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Ketua KPU Lotim, M. Junaidi memimpin rapat pleno terbuka penetapan yang dihadiri seluruh komisioner KPU Lotim, Sekretaris Daerah Lotim H. Rohman Farly, Komisioner Badan Pengawas Pemilu dan undangan perwakilan dari pimpinan partai-partai politik. Terkait putusan MK, diterangkan ada dua permohonan gugatan untuk KPU Lotim. Satu permohonan yang ditarik dan satu lagi melalui proses sidang pembuktian di depan majelis hakim MK. Keputusan final MK untuk tergugat KPU Lotim pada Kamis tanggal 8 Agustus lalu dan inkrah. “Itu yang menjadi dasar hukum kita melakukan pleno,terhitung sejak tanggal A agustus sudah diterima salinan putusan. Sehingga diambil empat hari setelah putusan MK baru digelar pleno,” terangnya. Adapun perolehan masingmasing kursi dari partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 ini yakni PKB memperoleh 4 kursi, Partai Gerindra 5 kursi, PDIP dengan 4 kursi, Partai Golkar dengan 5 kursi, Nasdem 4 kursi, Partai Garuda 0 kursi, Partai Berkarya 1 Kursi, PKS 5 kursi, Perindo 0, PPP dengan 5 kursi, PSI nihil kursi, PAN 5 Kursi, Partai Hanura 3 Kursi, Demokrat 5 kursi, PBB 3 kursi, PKPI 1 kursi. “Total 50 kursi,” ucap Junaidi. Adapun caleg-caleg terpilih tersebut, pertama dari daerah pemilihan (Dapil) Lotim dari PKB atas nama H. Huspiani dengan 2.846 suara sah. Dari Partai Gerindra Muallani dengan 3.949 suara sah, PDIP ada Baiq Nurhasanah 3.005 suara sah, Golkar H. Daeng Paelori 5.218 suara sah, Partai Berkarya Gusti Bagus Adi Tri-

sna 1.894 suara sah, PKS TGH Lalu Wildan Zikrullah dengan 5.000 suara sah, PPP Saefurruhaidi 3.072 suara sah, PAN Baidullah 3.215 suara sah, Demokrat H. Saeful Bahri 3.501 suara sah, PBB Rabiatun 2.989 suara sah. Dapil II dari PKB ada Hasbullah dengan 4.649 suara, Gerindra Khaeril Anwar 4.792 suara sah, PDIP Fauzul Haryandi 2.128 suara sah, Golkar Yusran Aida 3.023 suara sah, Partai Nasdem Nurhasanah dengan 4.171 suara sah. PKS Murnan dengan 3.211 suara sah. PBB Lalu Husnan Karyadi 3.034 suara sah, PAN Waes Qarni dengan 1.158suara sah, Demokrat H. Abdul Azis 4.472 suara sah, PBB Tanwirul Anhar dengan 5.259 suara sah, PKPI atas nama Abdul Muhit dengan 2.209 suara sah. Dapil III, Gerindra atas nama M.Yusri 3.876 suara sah, Golkar M. Zakir 4.796 suara sah, Nasdem Lalu M. Ali 2.015 suara sah, PKS Asmat 4.960 suara sah, PPP Lalu Hatman 2.591 suara sah, PAN Safrudin 2.211 suara sah, Hanura atas nama Izharuddin 3.068 suara sah, Demokrat Amrul Jihadi 2.485 suara sah. Dapil IV, PKB atas nama Abrorni Luthfi 4.490 suara sah, Gerindra M. Badran Achsid 3.185 suara sah, Nirmala Rahayu dari PDIP dengan 3.102 suara sah, Golkar Lalu Hasan Rahman dengan 4.482 suara sah. Nasdem M Tohri Azhar dengan 3.038 suara sah. PKS H. Nadri Hamzah 3.390 suara sah, PPP Farouk Bawazier 4.193 suara sah, PAN Sarbini 2.697 suara sah, Demokrat H. Suminggah 3.732 suara sah, PBB Muliyadi 4.507 suara sah. Terakhir dari Dapil V PKB atas nama Mahrus 2.680 suara sah, Gerindra H. M. Holdi 1.720 suara sah, PDIP Marianah 4.658 suara sah, Golkar Saefullah 3.483 suara sah, Rupnih dari Partai Nasdem 2.366 suara sah. PKS Abdul Halid 3.948 suara sah, PPP H. Ruhaiman 4.806 suara sah, PANTirmizi 3.435 suara sah, Hanura atas nama Muktamat 5.993 suara sah dan terakhir dari Demokrat Abdul Hafidz dengan 3.730 suara sah. (rus)

(Suara NTB/rus)

TANDATANGAN - Komisioner KPU Lotim menandatangani berita acara penetapan caleg terpilih pascaputusan MK, Senin (12/8).

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pembenahan Destinasi Mandek Usulan Pelantikan Anggota DPRD Baru Diajukan ke Gubernur Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menerima salinan keputusan KPU Loteng terkait penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih untuk DPRD Loteng hasil Pemilu legislatif tahun 2019. Untuk selanjutnya, Pemkab Loteng segera mengusulkan pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru ke Gubernur NTB. Hal itu diungkapkan Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (12/8). “Hasil penetapan caleg terpilih hasil Pemilu 2019 sudah kita terima. Untuk kemudian kita ajukan ke Gubernur, untuk pelantikannya,” sebut Amin. Namun sebelumnya, Pemkab Loteng akan melakukan validasi dan verifikasi kembali terhadap berkas dan dokumen para caleg terpilih tersebut. Itu dilakukan untuk menghindari kesalahan pada dokumen yang diajukan nantinya. Terutama yang paling sering kesalahan penulisan nama. Termasuk pada dokumen pendukung lainnya. “Kita upayakan seminimal mungkin antisipasi kesalahan terkait pengajuan usulan pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru ini. Inilah perlunya validasi dan verifikasi data serta dokumen yang ada,” tegasnya. Dalam hal ini pihaknya akan berupaya secepatnya menuntaskan proses validasi dan verifikasi supaya usulan pelantikan bisa segera diproses. “Bila perlu kalau hari ini (Senin, kemarin) selesai validasi dan verifikasi berkas, usulan pelantikan langsung kita sampaikan ke Gubernur. Atau paling lambat besok pagi (hari ini, red),” tandas Amin. Soal kapan kemudian anggota DPRD Loteng yang baru akan dilantik, itu tergantung Gubernur NTB SK pelantikan bisa cepat ditandatangani atau tidak. Namun demikian, pihaknya berharap bisa segera. Paling tidak sebelum tanggal 17 Agustus mendatang, anggota DPRD Loteng yang baru sudah diambil sumpah jabatannya. Harapannya, untuk perayaan HUT RI, para anggota DPRD Loteng yang baru itu nantinya sudah bisa berpartisipasi. “Prinsipnya kita serahkan ke Gubernur, soal kapan pelantikannya. Yang pasti, kita sudah berupaya semaksimal mungkin mempercepat proses pengusulan pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru,” ujar mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng ini. Sebelumnya, pada Minggu (11/8), KPU Loteng sudah menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi dan anggota DPRD Loteng terpilih hasil Pemilu legislatif tahun 2019, di Illira Hotel Praya dengan Partai Gerindra berhasil memperoleh kursi terbanyak bersama-sama dengan Partai Golkar sebanyak 7 kursi. Diikuti kemudian oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 6 kursi. Kemudian Partai Hanura dengan 2 kursi, Partai Nasdem 4 kursi serta Partai Bulan Bintang (PBB) 3 kursi ditambah Partai Berkarya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan PDI Perjuangan masing-masing satu kursi, melengkapi 50 kursi yang ada di DPRD Loteng. “Dengan telah digelarnya rapat pleno penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih ini, maka tugas KPU Loteng dinyatakan selesai,” ujar Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin. (kir)

Berikut Daftar Nama Anggota DPRD Loteng yang baru hasil Pemilu 2019 Daerah Pemilihan 1 (Praya-Praya Tengah) No. Nama Caleg Terpilih Partai Asal 1 Haji Ahkam, S.IP - Partai Kebangkitan Bangsa 2 Lalu Muhibban - Partai Gerindra 3 H. Muhdan Rum, S.Pd.I - Partai Gerindra 4 H. Lalu Sarbini - Partai Golkar 5 Ihwan Sutrisno, S.Pd - Partai Berkarya 6 H. Supli, SH - Partai Keadilan Sejahtera 7 H. M. Mayuki, S.Ag - Partai Persatuan Pembangunan 8 Yasir Amrillah, S.Pdi - Partai Amanat Nasional 9 Ahmad Ziadi, S.IP - Partai Demokrat 10Lalu Arif Rahman Hakim, SE. - Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan 2 (Kopang-Janapria) No. Nama Caleg Terpilih Partai Asal 1 Prayatna Wirahadi Saputra, ST - Partai Kebangkitan Bangsa 2 M. Tauhid, S.IP - Partai Gerindra 3 H. Lalu Ahmad Rumiawan, S.Sos - Partai Golkar 4 Haji Lalu Kelan, S.Pd - Partai Golkar 5 Tohri, S.Pdi - Partai Nasdem 6 Ahmat Rifai, S.Pdi - Partai Keadilan Sejahtera 7 Muslihin - Partai Persatuan Pembangunan 8 Sunaryawan, S.Pdi. - Partai Hanura 9 Roman Adji Karunia - Partai Demokrat

Anggaran Dispar Kembali Dipangkas Rp500 Juta

Giri Menang (Suara NTB) – Anggaran pada Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) kembali dipangkas sebesar Rp500 juta disebabkan defisit anggaran. Dampak pemangkasan anggaran ini, semua belanja ATK dan makan minum di OPD ini minim. Pemangkasan anggaran ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan event yang sebentar lagi digelar oleh Dispar. Mensiasati itu, Kepala Dispar Lobar Ispan Junaidi, mengaku terpaksa ngamen ke pusat mencari sponsor yang bisa mem-back up event yang digelar Pemkab Lobar. Event ini begitu penting dilaksanakan, di tengah kondisi kunjungan wisatawan yang masih rendah, meski ada peningkatan dibandingkan sebelumnya. Ditambah lagi, pengaruh dari kekurangan dana ini mengakibatkan pembenahan destinasi yang menjadi tugas pemkab stagnan (mandek, red). “Anggaran kami dipangkas lagi Rp 500 juta, belanja ATK dan makan minum minim bahkan ndak ada,” akunya, Senin (12/8). Pihaknya kesulitan di ten-

gah minimnya anggaran ini. Lebih-lebih pihaknya akan menggelar dua event dalam waktu dekat ini, yakni Festival Senggigi dan Festival jazz. Menurut dia pelaksanaan event yang rencananya digelar bulan September nanti tetap terkendala anggaran, di mana anggaran untuk dua event ini masingmasing hanya Rp 200 juta. Dana ini masih minim sekali, karena cukup untuk sewa panggung selama empat hari butuh dana besar, karena idealnya dana yang diperlukan Rp 500 juta lebih. Karena itulah ia ngamen ke pusat mencari sponsor untuk mendukung kegiatan ini. “Senin (hari ini, red) saya berangkat ke Jakar-

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) Budi Darmajaya yang baru memiliki kiat-kiat yang akan diterapkan dalam mengatasi masalah sampah yang tak kunjung terselesaikan di wilayah Lobar. Salah satunya dengan menerapkan teknologi. Pihaknya akan memasang teknologi semacam monitor di lokasi-lokasi tempat pembuangan sampah (TPS), alat ini akan dipakai melihat kondisi tumpukan sampah, sehingga sebelum menumpuk dan menjadi keluhan warga pihak dinas bisa langsung mengangkutnya. Pihaknya juga akan menambah volume pengangkutan sampah untuk mensiasati kondisi armada angkutan yang masih minim. ”Selama ini kan masih sebatas komunikasi telepon, di sana sampah penuh, angkut. Ini akan saya ubah dengan cara menerapkan teknologi. Contohnya kita pasang teknologi di TPS, setelah penuh kita angkut, sehingga tak perlu jauh-jauh kita ke sana dulu memonitor (melihat), baru diangkut. Ini kan cara lama,” ungkapnya, Senin (12/8). Untuk itu, pihaknya akan

memasang monitor pemantau di titik-titik pembuangan sampah. Nanti, ketika TPS penuh, pihaknya tinggal mengangkut. Dalam mendukung program ini, DLH akan melibatkan desa dan kecamatan serta ada petugas pengawas yang bisa dilibatkan memonitor. Menurut dia, jika teknologi ini diterapkan maka tidak lagi kesannya penanganan sampah ini “menunggu laporan” dari warga karena mengeluhkan sampah yang menumpuk. “Tidak perlu lagi kita menunggu laporan keluhan warga, karena kita langsung bisa melihat melalui monitor itu,” jelas dia. Pihaknya juga berencana menjalin kerjasama MoU dengan desa-desa yang ada di pinggiran kota untuk penanganan sampah dan kebersihan lingkungan. Adanya MoU ini bisa saling menguntungkan dan praktis. Selain itu pihaknya akan memberikan penghargaan kepada desa dan kecamatan yang terbersih. “Senang kan mereka kita berikan reward, desa dan kecamatan terbersih. Selama ini kan ndak ada itu. dengan reward ini mereka bisa termotivasi, ini keinginan kami ke depan,” jelas dia. (her)

No. Nama Caleg Terpilih Partai Asal 1 Tarip - Partai Kebangkitan Bangsa 2 Lalu Ramdan, S.Ag - Partai Gerindra 3 Lalu Muhammad Iqbal - Partai Golkar 4 Haji Lalu Arabiah - Partai Nasdem 5 Mahrup - Partai Keadilan Sejahtera 6 Lalu Sunting Mentas - Partai Persatuan Pembangunan 7 Lalu Firmansyah - Partai Hanura 8 Adi Bagus Karya Putra - Partai Demokrat 9 Legewarman, S.IP. - Partai Bulan Bintang

No. Nama Caleg Terpilih Partai Asal 1 Haji Lalu Sarjana - Partai Kebangkitan Bangsa 2 Rusman - Partai Gerindra 3 Lalu Muhammad Akhyar - Partai Golkar 4 Majrun - Partai Nasdem 5 H. Muhammad Bintang - Partai Keadilan Sejahtera 6 Lalu Nursa’i - Partai Persatuan Pembangunan 7 M. Eka Harya Putra - Partai Demokrat Daerah Pemilihan 5 (Jonggat-Pringgarata) No. Nama Caleg Terpilih Partai Asal 1 H. Ihsan, SH.I - Partai Kebangkitan Bangsa 2 Muhalip - Partai Gerindra 3 Suhaimi, SH - PDI Perjuangan 4 Lalu Erlan, SH - Partai Golkar 5 Sri Retnowati, S.Sos - Partai Keadilan Sejahtera 6 Sukatmi - Partai Persatuan Pembangunan 7 Andi Mardan - Partai Demokrat 8 Didik Ariesta, S.Ag., S.Pdi - Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan 6 (Batukliang-Batukliang Utara) No. Nama Caleg Terpilih Partai Asal 1 Dra. Nurul Adha HMZ - Partai Kebangkitan Bangsa 2 Muhammad Nasib, SP - Partai Gerindra 3 Syarifudin, S.Ag - Partai Golkar 4 H. Muhammad Sidik Maulana - Partai Keadilan Sejahtera 5 Lalu Muh. Syarif Hidayatullah, S.Pdi. - PPP 6 Jumrah, SH - Partai Demokrat 7 Zulpan Azhari, S.Ag. - Partai Bulan Bintang Sumber: KPU Loteng

Sementara untuk pembenahan destinasi ini membutuhkan dana besar, sehingga ia pun tidak bisa memperhatikan detinasi wisata Senggigi terus menerus, sebab wilayah Lobar ini sangat luas yang harus dibangun. Ia harus membangun Sekotong, menata Narmada-Lingsar dan menciptakan destinasi wisata berbasis desa di Sesaot. Di tengah-tengah ada Gunung Sasak Kuripan, ada Pantai Kuranji Labuapi yang perlu diperhatikan. Untuk menata dan membenahi destinasi, ia lagi-lagi harus ngamen ke pusat, sehingga untuk program penataan destinasi ini, ia memperoleh DAK dari pusat 100 persen. Sedangkan support anggaran dari APBD sangat kecil. Artinya dalam keadaan fiskal lemah pun ia bisa berbuat dan tidak diam, sehingga yang menikmatinya nanti tentu pelaku usaha hotel, pelaku wisata dan pihak lainnya. (her)

DLH Lobar Terapkan Teknologi Atasi Sampah

Daerah Pemilihan 3 (Pujut-Praya Timur)

Daerah Pemilihan 4 (Praya Barat-Praya Barat Daya)

ta untuk meminta bantuan ke pusat, saya kesana kemari mencari sponsor,” jelas Ispan. Lebih jauh dijelaskan, eventevent ini penting dilaksanakan untuk memulihkan kembali kunjungan wisatawan. Sejauh ini pelan tapi pasti ada peningkatan kunjugan wisatawan ini, sebab terdapat peningkatan kunjungan sekitar 20 persen dari sebelumnya. Pemda bersama semua pihak sudah melakukan banyak hal dalam meningkatkan kunjungan ini. “Kalau tugas saya sebagai dinas membenahi destinasi saja intinya, kami juga promosi citra daerah,”jelas dia. Menyangkut faktor eksternal seperti harga tiket pesawat yang masih mahal

di luar kemampuan pemda. Sebab tiket dan bagasi berbayar ini kebijakan negara. Menurut dia dengan adanya kebijakan pemerintah meminta AirAsia menjadikan hub-nya di Lombok pengaruhnya cukup bagus. Kalau ini dibarengi dengan keterlibatan semua komponen, baik pemprov, BPPD, kabupaten tidak diam serta institusi pelaku bisnis berjalan semua maka ia optimis kunjungan ini akan pulih seperti sedia kala. Tentu keamanan dan kenyamanan wisatawan tetap dijamin, sehingga pembenahan destinasi wisata ini tidak boleh berhenti. Diakuinya soal pembebahan destinasi ini menjadi persoalan serius. “Ini jadi persoalan serius kita, hanya disitu (pembenahan destinasi red), karena keterbatasan anggaran,”tegas dia. Diakui mantan kadis Dikpora ini, selama ini terjadi mandek pada pembenahan destinasi sebab keterbatasan anggaran.

(Suara NTB/her)

NGADAT - Kendaraan pengangkut sampah yang ngadat didorong oleh petugas.

(Suara NTB/ist)

ANTRE - Warga Gontoran Kecamatan Lingsar saat antre mengambil air. Daerah ini termasuk sumber air namun dilanda kekeringan tiap tahun.

Ironi, Daerah Sumber Air Langganan Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) – Daerah yang memiliki sumber air berlimpah di Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) menjadi langganan kekeringan hampir tiap tahun. Kali ini krisis air akibat kekeringan yang dialami warga jauh lebih parah. Semua warga di empat dusun di desa ini dilanda kekeringan sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi ini diperparah adanya pengeringan irigasi sawah di wilayah Nirbaya, lantaran masih dilakukan perbaikan. Demikian disampaikan Kepala Desa Gontoran, Salihin pada Suara NTB, Senin (12/8). Dijelaskan daerahnya memang termasuk sumber air, namun selalu dilanda kekeringan. “Kali ini lebih parah, sampai empat dusun terkena. Kalau tahun lalu juga dilanda kekeringan tapi keburu hujan warga tidak alami kekeringan berkepanjangan,” jelas dia. Menurutnya, hampir semua sumur warga kering. Bahkan warga sudah berswadaya, bahkan warga menambah kedalaman sumur yang digali hingga dua meter, namun airnya kering juga. Empat dusun yang

mengalami kekeringan di antaranya Dusun Gontoran Utara, Gontoran Selatan, Gontoran Timur dan Gontoran Dalem. Empat dusun ini didiami 450 KK atau sekitar 1.350 jiwa. Sejauh ini penanganan pemda masih sebatas menyalurkan air bersih ke warga. Itupun pengiriman bergilir dengan daerah lain yang terdampak. Untuk mengatasi krisis air tiap tahun ini, pihaknya berharap pemda memberikan program pamsimas ke daerahnya. Meski pun ada rencana tahun depan pemasangan pamsimas ini, namun menurut dia bisa dipercepat, karena ada dua desa yang tidak mau mengambil program pamsimas tahun ini. “Ini yang kami minta agar bisa dipasang di desa kami. Karena kekeringan ini mendesak untuk ditangani,” jelas dia. Alternatif lain yang diupayakan kalau pamsimas ini tidak bisa, pihaknya akan mengusulkan penggalian sumur sedalam 40 meter yang rencananya ditempatkan di tiga titik paling parah terkena kekeringan. Sedangkan untuk kebutuhan listriknya nanti masyarakat

yang akan menanggungnya. Pihaknya hanya butuh biaya pengeboran yang kedalaman 18 meter biayanya Rp 7 juta. Tinggal dipasangkan mesin pompa air dengan ukuran pipa 4 inchi. “Instalasi pipanya nanti bisa kami swadayakan, atau kami anggarkan lewat APBDes,” jelas dia. Pihaknya juga sudah meminta ke PDAM agar bisa menyambungkan pipa ke daerahnya. Hanya saja pihak terkait beralasan belum ada jaringan ke wilayah setempat. Pihaknya memiliki alternative penyambungan pipa, jika PDAM mau melayani warganya. Ada titik sambungan PDAM berjarak 1 kilometer dari wilayahnya. Warga kata dia sudah siap membayar pemasangan. Sejauh ini ada 50 warga yang menyatakan kesiapannya. Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib mengaku sudah mulai turun melakukan droping air ke daerah terdampak kekeringan. Termasuk di wilayah Lingsar tersebut. “Kami terus turun bersama dinas terkait dibantu polres, Bank NTB dan pihak terkait lain,” jelas dia. (her)

Puluhan Ton Garam Petani Sekotong Diserap Industri Garam yang dihasilkan petani Sekotong tidak hanya diserap untuk kebutuhan ASN lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) saja, namun puluhan ton garam yang dihasilkan petani Sekotong sudah diserap oleh industri. Setiap bulan tak kurang 10 ton garam diserap oleh PDAM untuk mengolah air. Bahkan kontrak kerjasama penyerapan garam petani ini bakal bertambah lima titik lagi dengan kapasitas 50 ton. Ke depan garam ini akan lebih dikembangkan menjadi produk olahan lainnya supaya bernilai tinggi. “Garam yang diproduksi petani garam Sekotong sudah masuk industri pengolahan air PDAM,” jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar (DKP) H. Ahmad Subandi, akhir pekan kemarin. Ia mengatakan, dari ketentuan syarat industri pengolahan air PDAM kadar NaCl garam yang dihasilkan melampaui target. Dari kandungan 98,5, namun sudah melampaui hingga 99,2 persen dan kadar air rendah hanya 1,0 persen. Tingginya kandungan NaCl ini, karena pem-

buatan garam masih dilakukan secara alami di mana waktu panen lebih diperpanjang. Sebelumnya panen dilakukan 12-15 hari menjadi 17-20 hari. Garam dibiarkan menumpuk dulu di tambak, supaya kandungan airnya semakin kecil dan kandungan NaClnya semakin besar. Sebelumnya, PDAM hanya uji coba di satu titik saja untuk penggunaan garam ini. Uji coba ini, jelas dia, sudah berjalan empat bulan dengan jumlah garam yang diserap mencapai 40 ton, di mana setiap bulannya garam yang di-

ambil 10 ton. Namun setelah melihat hasil uji kadar NaCl garam ini, PDAM pun akan menambah pesanan untuk lima titik lagi menjadi enam titik. Di mana dalam satu titik dipesan garam sebanyak 10 ton, sehingga totalnya mencapai 50 ton yang harus disiapkan dalam satu bulan. “Artinya kami menyiapkan 60 ton garam setiap bulan untuk treatment airnya PDAM,” jelas dia. Menurut dia penggunaan garam untuk treatment ini lebih bagus, dibandingkan bahan lain, karena air bisa lebih jernih. Untuk menjamin kesinambungan produksi garam ini agar bisa memenuhi kebutuhan ASN dan PDAM, pihakmya akan mengembangkan garam ke kawasan Bengkang Desa Buwun Mas seluas 15 hektar. karena garam ini masuk program unggulan Bupati dan dan indikator utama RPJMD, pihaknya pun memback up penuh pengembangan garam di kawasan Sekotong. Mengantisipasi pengolahan

(Suara NTB/ist)

OLAH GARAM - Garam di Sekotong mengolah garam menggunakan sistem geoisolator. garam secara geoisolator yang produksi musiman, ketika musim panas mengandalkan media air, namun musim hujan tidak bisa berproduksi. Tahun depan pihaknya akan uji coba menggunakan sistem tunnel menggunaan terpal, bisa panen

sepanjang tahun tergantung suhu. Selama ada matahari garam bisa diproduksi, dengan suhu 28-30 derajat celsius. “Kami akan uji coba tahun depan dengan sistem tunnel, kami dapat anggaran dari pusat,” jelas dia. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Pandangan Umum Fraksi Dewan Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD 2019 (2 Habis) Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi Fraksi di DPRD Sumbawa telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2019, Jumat malam lalu. Beberapa point disampaikan sebagai catatan masukan maupun kritik bagi Pemrintah Daerah. Seperti Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicaranya, Hamzah Abdullah disampaikan beberapa catatan penting dalam Ranperda APBD P 2019 yang akan disahkan. Diantaranya, terkait dengan pendapatan, pada umumnya komponen pendapatan daerah ratarata mengalami peningkatan. Pertama, PAD mengalami peningkatan sebesar 13,12%, peningkatan terjadi pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 19,90% dan pajak daerah meningkat sebesar 9,40% . Sementara retribusi daerah mengalami penurunan sebesar

1,98%. Kedua, dana perimbangan juga mengalami peningkatan 0,07%. Peningkatan terjadi pada bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 1,92%. Yang semula dianggarkan Rp. 49.940.996.000 menjadi Rp. 50.901.030.000. Ketiga,lainlain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar 2,30%. Dari komponen bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 11,08%. Kemudian terhadap komponen pendapatan yang mengalami penurunan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah terus mendorong kinerja aparaturnya. Selanjutnya fraksi partai Gerindra ingin menyampaikan beberapa catatan penting lainnya. Seperti dalam menyikapi musim kemarau panjang yang berakibat kurangnya ketersediaan air bersih di beberapa wilayah, Fraksi Gerindra meminta Pemkab mengoptimalkan pasokan air bersih

Bupati Sumbawa Harapkan Garuda Tetap Beroperasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejak awal Agustus 2019, Maskapai Garuda Indonesia tidak lagi beroperasi di Sumbawa. Mengenai hal ini, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, berharap Garuda kembali beroperasi bahkan bisa menambah jadwal penerbangannya. “Tetap pemerintah Sumbawa berharap Garuda itu untuk ada penerbangan kembali. Tetapi harapan kita jangan sekali untuk bisa mengisi. Kemudian jadwalnya diukur betul, ada yang sore, ada yang pagi,” terangnya kepada wartawan. Disampaikannya, yang mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap Garuda dimungkinkan karena jadwal terbangnya baik dari dan ke Sumbawa yang tidak pas. Kemudian kedua juga dari segi ekonomi harga tiketnya yang cukup tinggi. Makanya diharapkan agar Garuda tetap beroperasi dengan mengatur jadwal penerbangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan penumpang. Kemudian harga tiket yang cukup mahal juga diharapkan bisa disesuaikan. “Tetap kita harapkan Garuda itu terbang. Karena sebenarnya pilihan masyarakat jauh lebih hebat dan mudah kok. Coba saja lihat. Cuma semakin lama jadwal tidak tertata dengan baik, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian harga juga agak lebih tinggi, ini yang menyurutkan semangat masyarakat,” jelasnya. Hengkangnya Garuda dari Sumbawa, lanjut Bupati, tentunya berpengaruh. Karenanya, Bupati menghimbau jika Garuda ingin membangun ekonomi Indonesia secara keseluruhan, maka harus juga memperhatikan dan peduli terhadap Sumbawa. Apalagi Sumbawa juga merupakan daerah kunjungan wisata yang dipersiapkan dari dulu sampai sekarang. (ind/arn)

bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan ini. Terkait pengaduan masyarakat tentang beroperasinya sebuah club malam/discotik di hotel Sernu, yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat sekitar dan umumnya masyarakat Sumbawa yang notabene sangat religious, Fraksi Gerindra meminta Bupati menindak tegas alias menutup dan melarang pendirian discotik di kabupaten Sumbawa. Sekaligus meminta penjelasan Bupati terkait keberadaan diskotik ini terutama aspek perizinannya. Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Bunardi, meminta penjelasan Pemkab terhadap program-program masyarakat yang diserap melalui pokok-pokok pikiran DPRD tahun anggaran 2019 yang tidak terealisasi. Sekaligus meminta penjelasan pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran tersebut. Fraksi Demokrat melalui

juru bicaranya, M. Yasin Musamma S.AP, memberikan sejumlah catatan penting sebagai masukan bagi Pemkab. Diantaranya, berharap kepada pemerintah daerah untuk kembali melakukan evaluasi terhadap kewenangan provinsi dan kabupaten terkait masalah hutan di kabupaten Sumbawa yang tidak maksimal dalam hal pengawasannya. Dengan melihat kondisi hutan yang sudah sangat memperihatinkan dan fungsi hutan yang sudah berubah dari tahun ke tahun. Kemudian, Fraksi Demokrat mengharapkan Pemkab untuk mencari mata air baku di Ai Ngelar desa kerekeh. Mengingat kondisi sekarang debet air dari Semongkat sudah jauh berkurang yang semula dari 600 liter/detik sekarang tinggal hanya 200 liter/ detik, yang juga pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat pelayanan PDAM Sumbawa.

Fraksi partai demokrat mempertanyakan pembangunan pasar baru yang sampai saat ini belum difungsikan. Fraksi Demokrat juga meminta Pemkab memberikan insentif bagi tenaga sukarela perawat, GTT/PTT melalui SK Bupati. Kemudian segera merealisasikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap), baik jenis RISA, RIKA maupun RIKO. Berikutnya, terkait dengan pariwisata air terjun, Pemkab diharapkan dapat membuka akses jalan menuju air terjun Bidari Agal di desa Marente kecamatan Alas. Pemkab juga diminta serius memperhatikan dan mengawasi proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Mengingat di lapangan ditemukan adanya dugaan oknum yang menjual bibit padi dan jagung bantuan pemerintah yang bertuliskan tidak diperjual belikan. Tetapi di lapangan diperjual belikan kepada petani. Frak-

goptimalkan proses verifikasi basis data terpadu melalui dinas terkait. Karena hal tersebut menjadi dasar dalam penentuan peserta penerima bantuan iuran BPJ melalui APBD. Fraksi Bintang Keadilan juga berharap Pemkab perlu lebih mendalam melakukan evaluasi seberapa efektif anggaran belanja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pengurangan angka kemiskinan. Program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif. Pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk pembangunan. Sehingga anggaran belanja dapat terserap dengan dengan maksimal, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. (arn/*)

Akibat Puso, Produksi Gabah Defisit Hingga 1.800 Ton Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) Sumbawa Barat, mencatat sekitar 360 hektar lahan padi dinyatakan gagal panen dari total luas lahan terdampak sekitar 1.619 hektar yang tersebar di kecamatan Poto Tano, Seteluk dan Taliwang. Gagal panen mengakibatkan sekitar 1.800 ton gabah tidak bisa dihasilkan di Musim Tanam Kedua (MT II) tahun 2019. Kepala Distanbunnak kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian dan Tanaman Pangan Saiful Ulum SP kepada Suara NTB, Senin (12/8) mengatakan, memang kondisi musim kemarau yang mengakibatkan gagal panen di terjadi di tahun 2019 diluar prediksi. Karena biasanya di tahun sebelumnya musim kemarau selalu terjadi bulan Juli hingga bulan September. Tetapi yang terjadi di 2019 musim kemaraunya maju ke bulan Mei, padahal waktu tersebut para petani baru mulai untuk menanam padi dan itu berakibat fatal terhadap hasil pertanian. Kendati demikian, pihaknya

mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi supaya petani yang gagal panen tidak terlalu merugi akibat fenomena cuaca tersebut. Salah satunya dengan memberikan bantuan bibit baik padi maupun jagung di musim tanam berikutnya. Hanya saja untuk tahun ini, pihaknya harus merelakan kehilangan 1.800 Ton Gabah dari target yang sudah ditetapkan akibat musim kemarau panjang tersebut. “Memang kita harus akui kita defisit gabah hingga 1.800 Ton di tahun 2019, lantaran prediksi awal musim kemarau kita meleset dari biasanya. Kita sudah berupaya maksimal un-

tuk menyelamatkan lahan dengan mendistribusikan mesin pompa air berukuran 5 PK dan 10 PK, tapi hasil yang kita dapatkan masih nihil,” ungkapnya. Dikatakannya, sampai dengan saat ini baru tiga lokasi yang sudah melaporkan masalah kekeringannya yakni di kecamatan Seteluk sekitar 1.486 hektar, di Taliwang sekitar 173 hektar dan Poto Tano sekitar 130 hektar. Hanya saja untuk dua lokasi Poto Tano dan Taliwang baru memasuki kekeringan sedang hingga berat, tetapi sangat berpotensi terjadi Puso (gagal panen) karena pasokan airnya sudah tidak ada. Terhadap dua lokasi terse-

but, saat ini tim sudah turun ke lapangan untuk membantu masalah pengairannya. Sehingga lahan tersebut bisa diselamatkan dari Puso dan masalah lainnya. Selain pola penanganan darurat, pihaknya juga akan berupaya untuk menciptakan sumber mata air di lokasi-lokasi yang rawan kekeringan sebut saja di Poto Tano, Seteluk, sebagian Taliwang dan Jereweh. Pihaknya juga harus berfikir keras lagi lantaran lahan yang gagal panen tersebut hanya sebagian kecilnya saja yang sudah masuk asuransi program AUTP, selebihnya petani harus menanggung secara mandiri kerugian yang timbul dari musibah musim kemarau tersebut. “Memang persoalan kekeringan selalu terjadi setiap tahunnya di tiga lokasi tersebut dan tahun ini yang terparah. Maka dari itu, kami

(SuaraNTB/ils)

Saiful Ulum akan berupaya maksimal untuk menambah sumber mata air bagi para petani. Sehingga musibah puso (gagal panen) yang kiranya terjadi diminimalisir,” pungkasnya. (ils)

KPPN Dorong Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

KSB Siapkan Ratusan Juta Bayar Jasa Pengabdian Dewan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) telah menyiapkan anggaran untuk membayar biaya jasa pengabdian 25 anggota DPRD KSB periode 2014-2019 yang sebentar lagi memasuki masa purna tugas. Untuk membiayai pendapatan terakhir para anggota DPRD tersebut, Pemda KSB merogoh kocek sebesar Rp240.660.000. “Sudah kita siapkan, nilainya Rp240 juta lebih,” terang kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, SE kepada wartawan, Selasa (12/8). Pemberian dana jasa pengabdian itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hal Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam ketentuan ini besaran dana yang diterima mulai dari ketua, wakil ketua (jajaran pimpinan) hingga anggota berbeda-beda. Untuk ketua DPRD ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok ketua. Bagi wakil ketua sebesar 80 persen gaji pokok ketua dikali 6 dan terakhir bagi anggota sejumlah 75 persen gaji pokok dikali enam bulan. Dijelaskan Nurdin mengacu ketentuan di atas, bagi ketua DPRD KSB akan menerima dana jasa pengabdian sebesar Rp12.600.000 atau Rp2.100.000 (gaji pokok) dikali enam bulan. Dua wakil ketua masing-masing Rp10. 600.000 atau Rp1.680.000 (75 persen gaji pokok) dikali enam bulan. Berikutnya bagi 22 jajaran anggota DPRD KSB, masingmasing memperoleh biaya jasa pengabdian 9.420.000 (75 persen gaji pokok) dikali 6 bulan masa kerja. Menurut Nurdin, tidak semua anggota DPRD KSB mendapatkan dana jasa pengabdiannya secara penuh. Perhitungan akan disesuaikan dengan masa jabatan tiap anggota. “Hanya unsur pimpinan dan anggota yang menjabat lima tahun penuh yang dapat sesuai hitungan utuh. Kalau yang masuk lewat PAW misalnya, maka akan menyesuaikan dengan masa jabatannya,” timpalnya. Selanjutnya ia mengatakan, setiap tahun anggaran biaya pimpinan dan anggota DPRD selalu disediakan melalui APBD. Tidak saja untuk pembiayaan gaji dan tunjangan tetapi biaya lainnya yang masuk dalam tanggungan keuangan daerah. “Anggota dewan itu kan ada bermacam hak keunangannya ditanggung pemerintah. Termasuk misalnya biaya kematian seandainya ada anggota yang meninggal. Itu ada. Dan setiap tahun tetap kita siapkan di APBD karena kan ajal seseorang dapat kaNurdin Rahman pan saja,” imbuhnya. (bug)

si Demokrat juga mohon kepada Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengevaluasi banyaknya desa yang belum merealisasikan bantuan khusus APBD tahun 2018. Karena keterlambatan Pemkab menerbitkan SK yang bersifat bantuan khusus tersebut. Sedangkan Fraksi Bintang Keadilan melalui juru bicaranya, Rosihan S.E, berharap adanya peningkatan belanja bantuan sosial berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Sumbawa. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan belanja bantuan sosial dari total belanja karena sangat berdampak terhadap masyarakat. Terutama terkait dengan alokasi bantuan premi jaminan kesehatan daerah untuk peserta BPJS kepada masyarakat yang kurang mampu/ miskin yang jumlahnya masih banyak yang belum terakomodir dalam BPJS. Dengan terus men-

(Suara NTB/ist)

FASILITAS KEAMANAN - Tim Bappeda Litbang bersama Dishub dan DLH KSB turun ke ruas jalan TGKH MZAM untuk persiapan penempatan fasilitas keamanan jalan, Senin (12/8).

Status Pengemudi Tabrakan Maut Belum Ditentukan Taliwang (Suara NTB) Polres Sumbawa Barat, mendalami kasus kecelakaan lalu lintas di jalan TGKH. Zainuddin Abdul Madjid. Bahkan para saksi juga masih terus diperiksa secara intensif. Sementara, pengemudi mobil Daihatsu Sigra dengan nomor Polisi DK 1822 WI, juga masih mengamankan diri di Mapolres dan belum diproses lebih lanjut. Sementara ketiga korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Kapolres melalui Kasat Lantas Iptu Gde Caka Pratyaksa Ratsuko S.IK, kepada wartawan, Senin (12/8) mengatakan, memang untuk saat ini status pengemudi masih belum kita tentukan karena masih ada proses pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi. Sementara pengemudi sudah mengamankan di Mapolres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihaknya juga mengaku masih kesulitan menggali informasi karena minimnya saksi. Kebanyakan saksi yang diperiksa hanya mendengar dan menolong korban saat kejadian tersebut terjadi. Sementara yang melihat langsung kejadian tersebut masih belum ditemukan. Kendati demikian, pihak terkait berencana kembali melakukan olah TKP untuk menentukan siapa yang bersalah, apakah pengemudi mobil atau pemotor. Sampai saat ini, tim masih buta terkait Laka Lalin yang merenggut nyawa satu keluarga tersebut. Maka dari itu, olah TKP lanjutan diharapkan mampu menentukan langkah lebih lanjut atas kasus tersebut.

(SuaraNTB/ils)

Gde Caka Pratyaksa Ratsuko “Memang sampai saat ini kami belum menetapkan status dari pengemudi Sigra maut, karena keterangan para saksi masih kurang. Meskipun demikian, kita tetap upayakan agar kasus tersebut bisa segera tuntas supaya ada kepastian hukum bagi keluarga korban,” ungkapnya. Dikatakannya, jika melihat dari kondisi kendaraan yang ringsek di bagian depan, bisa dipastikan kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan di atas 80 kilometer per jam. Sementara dari posisi motor yang ditabrak, bisa jadi satu keluarga tersebut hendak keluar dari gang langsung terhantam mobil dan terseret hingga beberapa meter dari TKP awal. Menurutnya, berdasarkan keterangan pengemudi mobil, bahwa pengendara motor tersebut ngebut tanpa melihat kiri kanan apakah ada kendaraan

atau tidak. Hanya saja keterangan dari pengemudi ini belum bisa dipastikan kebenaranya. Bisa jadi kesaksian yang diberikan pengemudi hanya sebatas untuk pembelaan diri semata, sehingga kesaksiannya belum dianggap sebagai salah satu informasi yang valid. Sementara itu, terkait kecepatan mobil, pengemudi sudah mengakui bahwa kendaraan tersebut sengaja dipacu secara maksimal. Tetapi yang jelas, kasus tersebut masih menjadi atensi pihaknya untuk segera dituntaskan karena jika masalah ini dibiarkan berlarut maka tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan kepolisian akan berkurang. Sementara itu, Pemerintah KSB langsung mengambil langkah cepat melengkapi fasilitas pengaman di jalan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid (TGKH MZAM), pasca kecelakaan tragis tersebut. Senin (12/8) kemarin, di bawah koordinasi Bappeda Litbang setempat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) turun lapangan melakukan persiapan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan alat tanda keselatan jalan lainnya di ruas jalan yang membela kota Taliwang tersebut. “Kami memang mengatensi kecelakaan yang terjadi di hari lebaran Idul Adha di mana sampai jatuh korban jiwa. Makanya hari ini kami turun lapangan mengecek kondisi jalan untuk penempatan PJU dan alat keselamatan jalan di sana,” kata sekretaris Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut, M.Si. (ils/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Guna meminimalisir penggunaan uang tunai, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sumbawa mendorong satker menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Penerbitan ini khusus untuk instansi vertikal yang uang persediaannya diatas Rp 20 juta. “Penerbitan penggunaan KKP dalam rangka pelaksanaan anggaran. Jadi kami dorong untuk mengganti uang persediaan yang dulu berupa uang tunai, itu 40 persennya dalam bentuk KKP. Instransi vertikal khususnya yang uang persediaannya diatas Rp 20 juta. Untuk dinas-dinas tidak diwajibkan,” kata Kepala KPPN Sumbawa, Ermina Tri Lestari.

Diakuinya, KKP ini dimaksudkan supaya meminimalisir penggunaan uang tunai. Kemudian satker tidak lagi membawa uang tunai tetapi bisa menggunakan kartu kredit. Pihaknya pun dari KPPN sudah menggunakan KKP sejak tahun 2018 lalu. Bahkan sudah melakukan sosialisasi dan melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan pihak bank. Saat ini selain KPPN, sudah ada lima satker lainnya yang sudah menerbitkan KKP. Pihaknya mendorong satker lain agar 31 Agustus mendatang sudah menggunakan KKP tersebut. “Kalau kita ada 36 satker. Jadi sudah ada lima satker yang menerima KKP. Kami dorong sampai 31 Agustus sudah harus menggunakan KKP,” tandasnya. (ind)

Satu Paket DAK di Sumbawa Masih Tender Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski sudah memasuki Agustus, namun belum semua paket Dana Alokasi Khusus (DAK) di Sumbawa sudah berkontrak. Dari 89 paket DAK, satu paket diantaranya saat ini masih proses tender. Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, ST, M.Eng menyebutkan, saat ini ada 88 paket DAK yang sudah selesai ditender . Sedangkan satu paket, yakni pengadaan peralatan pendidikan SKB Kabupaten Sumbawa dan Media Pendidikan SKB Kabupaten Sumbawa dari Dinas Dikbud dengan pagu Rp 357.857.000, masih tender. Menurut Pipin, pihaknya baru menerima dokumen lelang satu paket ini pada 7 Agustus lalu. Pihaknya juga tidak mengetahui lamanya dokumen disampaikan. Hanya saja berdasarkan keterangan dari pihak dinas, batas terakhir pelaporan paket ini hingga 21 Agustus 2019. “Kalau kenapa lama masuk, tanya dinasnya. Cuma yang kami terima ini tanggal 7 Agustus 2019. Dan kami sudah tanyakan ke Dikbud kemarin kenapa tanggal sekian baru masuk, mereka mengatakan masih bisa sampai tanggal 21 Agustus. Sehingga kita berani melakukan tender,” terangnya. Paket ini, menggunakan sistem tender cepat. Saat ini sudah ada tujuh penyedia yang mendaftar. Jika nantinya ada penyedia yang melakukan

(Suara NTB/ind)

Pipin Shakti Bitongo penawaran, maka pemenangnya sudah bisa ditentukan pada Jumat mendatang. “Tender cepat paling cepat tiga sampai empat hari. Kalau ada yang memasukkan penawaran maka hari Jumat sudah ada pemenang.” Dimungkinkannya, paket dari Dinas Dikbud ini masuk dalam kategori paket yang diatur PMK 145/PMK.07/2018, tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2018 dan 2019, untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Dalam ini salah satu isinya mengatakan, untuk penyaluran DAK fisik tahap I, upload dokumen persyaratan ke aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Agustus 2019. (ind)

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dompu Targetkan Tekan Kemiskinan Hingga 10,3 Persen (Suara NTB/jun)

DI JEMBATAN - Warga melintas dengan kendaraan bermotor di jembatan Kandai Dua yang kondisinya cukup memprihatinkan. Buruknya kondisi jembatan ini mengancam keselamatan warga penggunanya.

Dewan Ingatkan Perbaikan Jembatan Kandai Dua Dompu (Suara NTB) Ketua Fraksi Nasdem DPRD Dompu, M. Iksan, S.Sos mengancam pemerintah daerah (Pemda) Dompu akan menghambat proses pembahasan rancangan APBD 2020 bila pembangunan jembatan Kandai Dua tidak diperhatikan. Jembatan ini sudah lama dijanjikan pemerintah untuk diperbaiki, terlebih menjadi akses satu – satunya persawahan so Doro Cumpa dan penghubung ke Kelurahan Kandai 1 Dompu. Hal itu disampaikan Iksan saat menyampaikan interupsi kepada pimpinan Dewan yang memimpin paripurna kesepahaman bersama KUA/PPAS APBD 2020 di ruang sidang utama DPRD Dompu, Senin (12/8). “Saya ingin mengingatkan kepada pemerintah daerah soal komitmennya untuk perbaikan jembatan Kandai Dua dalam beberapa bulan kedepan. Kalau tidak, saya pastikan akan menghambat proses pembahasan APBD (2020) akan datang,” kata Iksan saat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH. Tidak hanya Iksan yang menyampaikan interupsi terkait perbaikan jembatan yang kondisinya rusak, tapi juga Drs. Muhtar, politisi PDIP. Ia mendukung langkah Iksan dan ia juga meminta keseriusan pemerintah untuk membangun jembatang penghubung Kota Baru dan Bali 1. Rencana pembangunan jembatan penghubung tersebut hingga saat ini belum juga direalisasikan. Menanggapi pernyataan Iksan, Yuliadin, S.Sos selaku pimpinan rapat menyatakan, itu bagian dari upaya Iksan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di dapil 2 dan itu menjadi komitmen bersama Dewan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. “Silahkan disampaikan dalam agenda rapat-rapat Dewan dengan TAPD dan organisasi perangkat daerah (OPD) kedepan,” kata Yuliadin. Usai rapat paripurna, Iksan menyatakan, jembatan Kandai Dua yang merupakan jembatan baja dan lantainya menggunakan papan kayu kondisinya kini cukup memprihatinkan. Kayu yang menjadi dasar lantai jembatan banyak yang patah, sehingga pengendara sangat hati-hati melintasi jembatan ini. Padahal jembatan tersebut menjadi penghubung satu-satunya warga dengan area persawahan di so Doro Cumpa dan sekitarnya yang didominasi milik warga Kandai Dua. Jambatan ini juga menjadi jembatan alternatif bagi kendaraan kecil menuju Kandai Satu. “Sekarang menggunakan kayu, harus ditingkatkanlah. Apalagi itu sudah berulang kali dijanjikan pemerintah,” ungkap Iksan. (ula)

Bupati Dompu Diklarifikasi BKN Soal CPNS 256 Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin diklarifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, terkait kejelasan status 256 CPNS KII yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Agenda tersebut merupakan tidak lanjut dari pertemuan BKN dan Ombudsman RI. Asisten I Setda Dompu, H. Sudirman Hamid, M. Si yang turut mendampingi Bupati saat itu menyampaikan, HBY sapaan akrab H Bambang M Yasin diundang ke BKN un(Suara NTB/jun) tuk menjelaskan persoalan Sudirman Hamid yang dihadapi CPNS KII dari kelompok 256. Namun pembahasan itu belum sampai pada persoalan status CPNS yang bermasalah tersebut. “Dalam pertemuan itu belum bicara kaitan dengan status. Itu masih mau dianalisis kembali oleh Deputi Wasdal,” katanya kepada Wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/8). Kendati baru sebatas klarifikasi, namun beberapa poin yang menjadi pegangan pihaknya saat ini bahwa Deputi Wasdal BKN yang memimpin langsung agenda tersebut berkomitmen menyelsaikan persoalan 256 CPNS KII. Tetapi memang masih diperlukan beberapa kali pertemuan lagi dengan pihak-pihak terkait. Dan hasil akhir nantinya, lanjut Sudirman Hamid, akan diserahkan ke Obudsman dalam waktu yang tidak terlalu lama. Intinya belum ada keputusan final terkait status CPNS 256 dalam pertemuan jajaran pemerintah daerah bersama BKN beberapa waktu lalu. “Menurut saya sepertinya masih ada beberapa kali pertemuan lagi oleh pihak BKN. Belum final karena memang kemarin hanya ingin mendapat klarifikasi saja,” tandasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Dompu menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Dompu tahun 2020. Target pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 disepakati hanya Rp986,277 M. Pemda menargetkan penurunan angka kemiskinan tahun 2020 menyisakan 10,3 persen dan IPM berada 67,9 poin. Kesepakatan KUA/PPAS APBD Dompu tahun 2020 ini diambil dalam paripurna Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH beserta anggota Dewan lainnya, Senin (12/8). Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar APBD Dompu tahun 2020 mendatang berjalan optimal, sehingga kepentingan rakyat dapat dilayani secara maksimal seperti yang diamanahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu, dimana tahun 2020 ditargetkan tingkat kemiskinan berada pada posisi 10,3 persen, IPM menjadi 67,09 poin, pertumbuhan ekonomi 6 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 2,07 persen.

“Semoga dengan nota kesepakatan ini, rencana KUA PPAS APBD tahun 2020 yang telah dihasilkan ini akan membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Dompu,” harap Wakil Bupati Dompu. Berdasarkan laporan Banggar DPRD Dompu yang dibacakan oleh Nadirah, SE. Akt disebutkan, secara makro kebijakan umum APBD tahun 2020 masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan sebagaimana kebijakan umum APBD sebelumnya. Tapi ada penajaman arah kebijakan seperti soal komitmen pada pengurangan kemiskinan, penataan kota, pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup dan pelayanan pemerintahan. “Ini menandakan adanya keinginan untuk terus memperbaiki pelayanan publik

langsung didapati keduanya tengah memecah kristal sabu untuk diedarkan ke pelanggan. Dari total temuan 12 poket plastik transparan ukuran 5x6 cm itu diketahui beratnya 21,20 gram. Atas temuan ini Tim Opsnal di bawah komando Kanit Lidik Satresnarkoba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun kemudian melanjutkan proses penggeledahan. Hingga didapati bukti-bukti lain yang menguatkan dugaan bahwa HI dan As merupakan pengguna sekaligus pengedar barang haram itu. Seperti mislanya 15 buah sedotan yang tiga diantaranya sudah dimodifikasi, dua buah skop sabu, satu buah tabung kaca, satu unit alat timbang digital dan masih banyak bukti lainnya. “Ini statusnya kurir atau pengedar karena dari sisi barang buktinya lumayan tidak mungkin hanya untuk pemakaian. Dan yang bersangkutan seperti biasa kalau sudah dalam proses tidak mau menyebut kelompoknya,” jelas dia. Kendati pasutri ini enggan

(Suara NTB/ula)

NOTA KESEPAHAMAN - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin menandatangani nota kesepahaman bersama untuk KUA/ PPAS APBD 2020 dengan Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, dalam paripurna Dewan, Senin (12/8). biayaan daerah ditetapkan Rp0,-. Artinya, tidak ada pendapatan pembiayaan yang biasanya bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya maupun pengeluaran daerah yang biasanya diarahkan untuk investasi daerah. Target pendapatan daerah ini jauh di bawah APBD perubahan 2019 yang ditetapkan sebesar Rp1,157 triliun, terdiri dari PAD sebesar Rp103 M, dana perimbangan sebesar Rp869,221 M, dan lain – lain

pendapatan daerah yang sah sebesar Rp184,871 M. Begitu juga dengan belanja daerah yang cukup jauh perbedaannya. Di APBD perubahan 2019 ditetapkan sebesar Rp1,157 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp602,457 M, dan belanja langsung sebesar Rp600,724 M. Pada APBD perubahan 2019, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa sebesar Rp45,954 M dan menjadi penutup devisit APBD perubahan 2019. (ula)

KASN Rekomendasikan Walikota Kembalikan Jabatan ASN Demosi

(Suara NTB/jun)

PANAH – Barang bukti anak panah yang digunakan tiga terduga pelaku untuk memanah korbannya, Senin (12/8).

Di Bawah Umur, Tiga Terduga Pemanah Tetap Diproses Dompu (Suara NTB) – Kasus pemanahan kembali terjadi di Dompu. Kali ini melibatkan tiga bocah di bawah umur asal Kelurahan Kandai II dan Desa Bakajaya. Mereka Gf (17) Ir (15) dan Am (17). Akibat perbuatannya, satu orang korban kritis tertembus anak panah di bagian pinggang sebelah kiri. Kabag Ops Polres Dompu, AKP. Putu Kardhianto, SH, MH, menyampaikan, aksi pemanahan yang dilakukan pelajar di bawah umur ini terjadi Sabtu (10/8), tepat ketika menggelar konvoi malam takbiran di depan SDN 1 Woja. Belum diketahui pasti motif di balik aksi kejahatan itu. Namun, mengingat pelaku dan korban diketahui bagian dari anggota geng pemanah misterius yang selama ini meresahkan masyarakat, kuat dugaannya ada ketersinggungan diantara mereka sehingga berujung pemanahan. “Masalah dendam dan tidaknya masih kita dalami,” ungkapnya. Diakui, baik korban dan tiga terduga pelaku memang ter-

catat anak dibawah umur. Tetapi tidak berarti hal tersebut membatasinya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain karena pertimbangan sudah pernah memberikan pembinaan, juga barang bukti yang ditemukan cukup banyak. Seperti misalnya, 13 buah anak panah, lima buah ketapel dan satu unit kendaraan yang dipersiapkan untuk beraksi. Mengacu pada temuan itu, lanjut Putu Kardhianto, ini artinya tiga anggota geng ABS sudah mepersiapkan dan merencanakan aksi jahat mereka. Sehingga mau tidak mau harus diberikan efek jera sebagai pelajaran bagi geng serupa dan kalangan muda lainnya. “Untuk memberikan efek jera supaya yang lain tidak mengikuti gaya mereka perlu diproses hukum. Tapi tetap sesuai dengan prosedur dan didampingi oleh pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam penanganan kasus anak,” jelasnya. Selain tiga terduga otak pemanah misterius yang mengakibatkan korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit itu.

Edarkan Sabu, Pasutri Dibekuk Polisi Dompu (Suara NTB) – Pasangan Suami Istri (Pasutri) inisial HI (45) dan As (44) akhirnya dibekuk polisi. Mereka diduga menjadi pengguna sekaligus pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Belasan poket barang haram itu disita saat penggeledahan di rumahnya, Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru, Kamis (4/ 8) Pukul 22.00 Wita. Kabag Ops Polres Dompu, AKP. Putu Kardhianto, SH, MH., kepada wartawan mengungkapkan, penangkapan sepasang suami istri yang diduga menjadi pengedar sabu tersebut buah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti jajaran Satresnarkoba. Di mana keduanya kerap bertransaksi dan melakukan pesta sabu-sabu di kediamannya. “Berdasarkan informasi masyarakat kemudian kita petakan sehingga kita dapatkan pelaku,” kata dia saat menggelar jumpa pers di Mapolres, Senin (12/8). Ketika penggerebekan ber-

oleh pemerintah daerah dan DPRD,” katanya. Berdasarkan struktur rancangan APBD tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam KUA/PPAS yang telah melalui kajian pembahasan bersama oleh Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), diantaranya pendapatan daerah yang meliputi PAD sebesar Rp121,184 M, dana perimbangan sebesar Rp704,580 M, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp160,512 M. Sehingga total target pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp986,277 M. Untuk belanja daerah dalam KUA/PPAS APBD 2020 direncanakan sebesar Rp986,277 M, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp632,770 M, belanja langsung sebesar Rp353,507 M. Sementara pem-

(Suara NTB/jun)

BARANG BUKTI – Kabag Ops Polres Dompu, Putu Kardhianto, saat menunjukan barang bukti sabu hasil penggeledah di kediaman HI dan As, Senin (12/7). membeberkan jaringan pengedar lain. Putu Kardhianto menegaskan, akan terus melakukan pendalaman informasi. Termasuk membongkar sumber kepemilikan barang yang dikabarakan berasal dari luar daerah tersebut. Sementara alasan HI dan As mengedarkan barang haram

ini sendiri, tidak lain karena telah mereka kecanduan dan inggin menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. “Disamping yang bersangkutan kecanduan mengguanakan tentu untuk mendapatkan hasil dari penjualan,” pungkasnya. (jun)

Masih terdapat beberapa orang anggota lain yang turut diamankan. Hanya saja, sejauhmana keterlibatan mereka belum diketahui pasti karena masih dalam proses pemeriksaan. Dan untuk menekan aksi semacam ini kedepan, Putu Kardhianto berharap peran serta masyarakat dalam mengontrol pergaulan anak. Termasuk menginventarisir geng pemanah misterius yang mulai tumbuh di wilayah ini. “Siapapun yang disebut dalam proses ini baik kelompok dan sebagainya akan kita proses,” pungkasnya. (jun)

Kota Bima (Suara NTB) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akhirnya mengeluarkan rekomendasi terkait aduan Pejabat dan ASN Pemerintah Kota Bima yang menilai proses mutasi, rotasi dan demosi ada kejanggalan. Rekomendasi yang dikeluarkan itu, meminta orang pertama Kota Bima ini untuk segera mengembalikan jabatan kepada Pejabat yang didemosi karena tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan kepegawaian. Humas KASN, Taufik mengatakan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi hasil klarifikasi terkait aduan proses mutasi, rotasi dan demosi ASN Pemerintah Kota Bima beberapa waktu lalu. “Sudah dikeluarkan dan rekomendasinya sudah kita kirim ke Pemerintah Kota Bima, belum lama ini. Kemungkinan sudah diterima hari ini,” katanya saat dikonfirmasi via ponsel, Senin (12/8). Taufik mengungkapkan, isi rekomendasi yang dikirimkan tersebut yakni meminta Walikota Bima untuk mengembalikan jabatan pejabat yang telah dinonjobkan atau yang diturunkan jabatannya (demosi). “Rekomendasinya berisi permintaan agar mengembalikan jabatan jabatan yang diturunkan,” ujarnya. Ia mengaku, lahirnya rekomendasi tersebut setelah KASN melakukan klarifikasi dan meminta keterangan pihak terkait, salahsatunya Walikota Bima. hasilnya disimpulkan proses demosi yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan kepegawaian. “KASN menyimpulkan

demosi yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan sehingga jabatan semula harus segera dikembalikan,” katanya. Menurut Taufik, jika Kepala Daerah (Walikota.red) tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KASN akan mengirim kembali surat penegasan. Hanya saja KASN akan memberikan waktu selama satu bulan. “KASN akan mereview kembali dalam waktu satu bulan, bila satu bulan belum ditindaklanjuti kita akan kirimkan kembali surat penegasan,” katanya. Kalaupun nantinya tidak melaksankan rekomendasi tersebut, KASN akan mengirim surat peringatan yang ditembuskan kepada Kemendagri, Menpan RB hingga melaporkan ke Presiden. “Intinya rekomendasi yang kita keluarkan harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah (Walikota.red), jika tidak kita akan melaporkan ke Presiden,” tegasnya. Dikonfirmasi terpisah Walikota Bima melalui Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, H. Abdul Malik M. AP, mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima surat masuk apapun yang bersumber dari KASN. “Belum ada surat apapun yang masuk, yang bersumber dari KASN,” katanya. Lantaran belum adanya surat rekomandasi tersebut, Malik mengaku pihaknya belum bisa mengomentari banyak terkait rekomendasi itu. Namun setelah surat tersebut telah diterima pihaknya akan segera menginformasikannya. “Saya belum bisa komentari banyak soal ini, nanti setelah kita terima suratnya dulu,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Mataram

PDI-P Kantongi Nama Pendamping Selly Mataram (Suara NTB) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram. Ir. Made Slamet mengaku, pihaknya telah mengantongi nama kandidat bakal calon wakil walikota yang akan mendampingi Hj. Putu Selly Andayani, maju di Pilkada Mataram 2020 mendatang. Namun demikian, PDI Perjuangan masih menyimpannya dan menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan ke publik. Demikian disampaikan Made Slamet saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (12/8) kemarin. Menurutnya, penentuan sosok yang akan menjadi pendamping Selly tersebut di Pilwakot Mataram telah melalui penggodokan dan pengkajian politik yang sangat matang dengan berbagai kalkulasi politik. “Sudah dikantong namanya, tapi belum kami keluarkan. Sebelum kami putuskan,

kami petakan dulu calon wakil ini. Kami hitung semuanya, karena sebagai manusia semua orang punya nilai plus dan minus. Nah wakil ini tentu orang yang bisa tutupi kekurangan ibu Selly. Sehingga, nanti pasangan yang akan kita usung ini menjadi pasangan yang ideal,” ungkapnya. Ketika diminta lebih jelas tekait dengan kriteria sosok figur yang bakal menjadi wakil Selly tersebut. Apakah so-

soknya seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, yakni dari kalangan kelompok religius dan melenial? Made Slamet menjawab diplomatis. Menurutnya tanpa disampaikan secara gambalang, masyarakat Mataram sudah bisa melihatnya sendiri. Sebab sampai sejauh ini, namanama yang muncul akan bertarung sudah mulai mengerucut dan menurut Made Slamet, tidak jauh-jauh dari

nama-nama itu. “Saya kira masyarakat sudah tahulah nama-nama yang sudah muncul ini, siapasiapa saja orangnya kan sudah kelihatan. Nah artinya masyarakat kota ini adalah pemilih cerdas dan rasional, jadi tidak mungkin kami akan ajukan yang mau coba-coba saja, beda kalau di daerah lain bisa saja karena faktor uang atau apa,” katanya. Ketika ditegaskan apakah figur yang dimaksudkan PDIPerjuangan itu adalah sosok Badruttamam Ahda, putra dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh? Sebab selain isu Selly yang akan berpasangan dengan Ahda sudah sangat banyak dibicarakan, asumsi politik pasa-

ngan Selly-Ahda itu juga semakin diperkuat dengan pertemuan antara Ahyar Abduh dengan Ketua DPD PDI-Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat yang juga suami dari Selly, yang sudah dilakukan beberapa kali baru-baru ini. Menanggapi hal itu, Made Slamet menjawabnya dipolomatis. “Saya tidak tahu kalau soal pertemuan itu kedua tokoh itu, karena kami secara kepartaiab tidak pernah diajak bicara soal itu. Sehingga pertemuan kedua tokoh itu bisa saja itu urusan silaturahmi atau undangan. Tapi yang jelas saya sebagai ketua cabang partai, bekerja untuk Pilwakot Mataram on the track,” katanya.

Ditempat terpisah, Ahyar Abduh yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan bahwa belum ada kesepakatan terkait pasangan Selly-Ahda. Karena selama ini belum pernah ada pembicaraan kearah sana dengan pihak Selly. “Bagaimana mau final pembicaraan ke arah sana untuk memasangkan Ibu Selly dengan Ahda sampai saat ini belum pernah ada,” tegasnya. Dikonfirmasi terkait dengan pertemuan antara dirinya dengan ketua DPD PDIP atau dengan Selly. Ahyar menyatakan pertemuan tersebut tidak pernah direncanakan, dan dalam pertemuan itupun tidak ada pembicaraan masalah pilkada Kota Mataram. “Iya

ada beberapa momen dimana kita bertemu, tapi semua tidak di rencanakan, dan tidak ada pembicaraan ke arah itu (Pilwakot)” jelasnya. Disinggung bila paket SellyAhda terbentuk, Ahyar menjawab diplomatis bahwa ia sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat Kota Mataram.”Politik ini dinamis, andaipun harus maju maka kita harus menang, masih panjang jalannya, biarkan masyarakat yang menilai dan memilih yang terbaik,” ujarnya. Ahyar juga tidak membantah bila dukungan terhadap Ahda terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. (ndi)

Kapolda NTB Tekankan Proses Penyidikan Harus Profesional Mataram (Suara NTB) Fungsi reserse kriminal (Reskrim) pada kepolisian memegang peranan penting dalam keamanan daerah. Profesionalitas penyidik Reskrim perlu terus dijaga. Selain agar penegakan hukum berjalan optimal, penuntasan kasus juga menentukan persepsi masyarakat atas kinerja kepolisian. Hal itu ditekankan Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana saat membuka Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim di Mataram, Senin (12/8) kemarin. “Ini upaya peningkataan sumber daya manusia. Kita harapkan fungsi reskrim ini profesional,” ucapnya. Nana menambahkan bahwa profesionalisme Reskrim berkaitan dengan keberhasilan pengungkapan kasus. Penyidikan sebagai jalan represi atas pelaku pelanggaran hukum. “Fungsi Reskrim mempunyai peran memberikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Itu melalui upaya pengungkapan kasus. Sampai sekarang kita lihat perkembangan situasi Kamtibmas di NTB cukup kondusif,” terangnya. Kapolda menjelaskan penindakan hukum lewat serangkaian penyidikan sebagai tindakan represif diambil ketika imbasnya meresahkan masyarakat. Selain itu, penindakan juga untuk menjerat pelaku tindak pidana menonjol. Namun, cara itu bukan satu-satunya jalan menciptakan keamanan daerah. “Kita tidak hanya meningkatkan peran represif, tetapi juga pencegahan melalui Bhabinkamtibmas,” sebut Nana. Wilayah NTB, sambung dia, masih diliputi kejahatan konvensional sebagai kasus yang banyak masuk ke meja penyidikan. Kasus itu antara lain pencurian biasa, perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor. “Ini kita atensi untuk kasus 3C ini karena NTB ini daerah wisata sehingga harus terjamin keamanannya,” tandas Nana. Berdasarkan catatan Ditreskrimum Polda NTB per 8 Agustus 2019, kejahatan konvensional Curat, Curas, dan Curanmor terjadi sebanyak 1.372 kasus sepanjang Januari sampai Juli 2019. Rinciannya 534 kasus Curat; 128 kasus Curas; dan 710 Curanmor. Sejumlah kasus itu baru bisa diselesaikan 350 kasus. Jumlah kasus yang sudah terungkap untuk Curat 219 kasus; Curas 51 kasus; dan Curanmor 80 kasus. (why)

(Suara NTB/why)

RAKERNIS - Kapolda NTB Nana Sudjana memimpin Rakernis Fungsi Reskrim, Senin (12/8) di Mataram.

Korupsi Kredit Serba Guna Bima

Hakim Banding Kuatkan Vonis Tiga Terdakwa Mataram (Suara NTB) Korupsi kredit serba guna Bank NTB Cabang Bima berlanjut ke Pengadilan Tinggi NTB. Hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram atas vonis terdakwa Hasnah, Evi Rahmawati dan Rita Elmiati. Mereka tetap dipidana penjara. Vonis banding itu diputuskan ketua majelis hakim I Dewa Made Alit Darma serta hakim anggota Mas’ud, dan Sarwoko. Vonis diputuskan dalam musyawarah hakim 29 Juli lalu. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan sudah menerima petikan putusan tersebut. “Isinya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama,” ujarnya dikonfirmasi Senin (12/8) kemarin. Isi putusannya yakni menerima permintaan banding terdakwa dan penuntut umum. Kemudian menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang dimintakan banding tersebut. Para terdakwa diputuskan tetap berada dalam tahanan kota. Terdakwa Evi Rahmawati dihukum penjara satu tahun dua bulan. Sementara Rita Elmiati dan Hasnah divonis penjara satu tahun. Masing-masing terdakwa itu juga dihukum membayar denda Rp50 juta yang apabila tidak dibayarkan maka harus diganti dengan kurungan satu bulan. Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan mengatakan belum memutuskan upaya hukum lanjutan atas vonis banding tersebut. “Kami baru menerima petikan putusan tersebut. Masih ada waktu untuk mengambil sikap,” ujarnya dikonfirmasi terpisah. Pun demikian dengan penasihat hukum terdakwa Evi dan Hasnah, Deni Nur Indra. Deni menyatakan masih mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. “Saya akan tanyakan dulu ke klien. Apakah mau menggunakan upaya hukum lanjutan atau tidak,” jelasnya. Terdakwa Evi Rahmawati, Rita Elmiati, dan Hasnah terbukti korupsi yang merugikan BUMD Bank NTB Cabang Bima sebesar Rp165,6 juta. Mereka dihukum sebab terbukti melanggar pasal 3 juncto pasal 18 ayat UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Terdakwa Hasnah adalah mantan bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima, sementara Evi dan Rita, keduanya pada tahun 2011 lalu berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Terdakwa Evi dan Rita bermodal SK CPNS dan persyaratan khusus lainnya mengajukan Kredit Serba Guna (KSG) ke Bank NTB cabang Bima. Kredit diajukan dengan plafon Rp100 juta dan masa angsuran 96 bulan. Mereka mengajukan kredit sebagai PNS Dinas Peternakan Kabupaten Bima padahal mereka berdinas di Dinas Kesehatan. Pengajuan persyaratan kredit itu dibantu manipulasinya oleh terdakwa Hasnah. Pinjaman tersebut bertolak belakang dengan pemenuhan kewajiban yang diatur dalam klausul perjanjian. Evi menggunakan uang pinjaman kredit itu untuk membangun rumah kos. (why)

(Suara NTB/ndi)

PETISI - Koalisi Masyarakat Sipil NTB menyerahkan petisi publik menolak kunker ke luar negeri yang sudah ditandatangani 25 ribu orang. Mereka diterima langsung oleh pimpinan DPRD Provinsi NTB.

Kunker Dewan ke Luar Negeri akan Digugat ke APH Mataram (Suara NTB) Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil NTB, mendatangi DPRD NTB, Senin (12/8). Mereka menyampaikan aspirasi publik, petisi menolak kegiatan kunjungan kerja berjemaah para wakil rakyat ke luar negeri di akhir masa jabatan yang menelan anggaran Rp3,5 miliar. “Ada 25 ribu orang yang sudah menandatangani petisi tolak kunker DPRD NTB. Kami kemudian ingin bertemu dengan pimpinan DPRD untuk serahkan petisi ini. Masyarakat yang menolak kunker tersebut karena dinilai tidak bermanfaat,” tegas juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil NTB, Ramli Ernanda. Kegiatan kunker tersebut dinilai Ramli tidak saja hanya mencoreng nama lembaga

legislatif tersebut, namun juga pemerintah daerah di mata daerah-daerah lainnya dan juga masyarakat. Karena kunker yang menelan anggaran lumayan besar itu dilakukan di tengah-tengah kondisi masyarakat NTB yang belum pulih perekonomian mereka pascabencana gempa bumi. “Harusnya para wakil rakyat mengarusutamakan kepentingan publik yang lebih luas, bukan kepentingan pribadi. Karena Kunker ini tidak ada sama sekali manfaatnya untuk daerah,” ujar Ramli yang juga merupakan Sekjen FITRA NTB itu. Atas dasar itulah, koalisi masyarakat sipil NTB atas nama rakyat bakal menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat yang

membelanjakan uang rakyat untuk hal yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah. “Petisi ini bukan langkah terakhir, tapi kami sudah berdiskusi dengan tim hukum, bahwa kami akan mengambil langkah hukum untuk lakukan gugatan publik. Ada beberapa celah hukum yang bisa digunakan untuk menuntut uang rakyat itu bisa diselamatkan,” tegas Ramli. Kedatangan koalisi masyarakat sipil NTB ke DPRD NTB untuk menyerah petisi menolak kunker ke luar negeri tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang didampingi oleh Wakil Ketua I, TGH. Mahalli Fikri, Wakil Ketua III, Abdul Hadi dan Sekretaris DPRD, Mahdi Muhammad. Menanggapi tuntutan dari koalisi masyarakat sipil tersebut, TGH. Mahalli Fikri yang

Kasus CSR PDAM Giri Menang

Sahyan tersebut. Dia menjelaskan penahanan ini untuk menguatkan efek jera terhadap pelaku korupsi. Tersangka Sahyan ditahan atas sangkaan pelanggaran pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sahyan akan mendekam untuk masa penahanan selama 20 hari. selanjutnya dapat diperpanjang 40 hari lagi apabila masih ada keperluan di tahap penyidikan. Jaksa memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan penyidikan kasus sampai dilimpahkan ke pengadilan. “Penahanan ini untuk kecepatan dan ketepatan dalam penanganan kasus. Saya pikir ini tidak akan ada penangguhan penaha-

tidak pernah sempat jalanjalan, karena habis waktu untuk meeting, mulai kami bertemu konjen, teman-teman mahasiswa di sana, jadi sampai kami pulang itu kami meeting terus,” tuturnya. Adapun output yang diperoleh dari Kunker tersebut, yakni memastikan kerja sama luar negeri NTB dengan pihak Turki, terutama di sektor pendidikan. Dimana NTB di bawah Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah memiliki prioritas untuk meningkatkan SDM dengan mengirim putra dan putri daerah belajar ke luar negeri. “Jadi banyak hal yang kita dapat, dan ini tidak lepas dari program Gubernur, dan DPRD sebagai lembaga yang punya hak budgeting, untuk bisa mendukung program Gubernur ini kan kita perlu tahu lebih jauhnya seperti apa,” pungkasnya. (ndi)

Dugaan Penjualan Aset Pemkot Mataram

Jaksa Tahan Kades Lingsar Mataram (Suara NTB) Jaksa Pidsus Kejari Mataram menjebloskan Kades Lingsar, Lombok Barat Sahyan ke sel tahanan, Senin (12/8) sore kemarin. Penahanan itu atas dasar Sahyan yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR PDAM Giri Menang tahun 2019. Sahyan bakal mendekam di sel untuk 20 hari ke depan. Sahyan yang baru efektif menjabat selama enam bulan ini lebih dulu diperiksa sebagai tersangka. setelah menjalani pemeriksaan, Sahyan diboyong menuju Lapas Mataram untuk menjalani penahanan. “Tersangka kasus korupsi harus ditahan karena korupsi adalah kejahatan luar biasa,” tegas Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana mengonfirmasi penahanan tersangka

bertindak sebagai juru bicara Dewan, menjelaskan bahwa perjalanan kunker ke luar negeri tersebut bukanlah ajang pelesiran para wakil rakyat di akhir masa jabatan, sebagaimana dituduhkan. “Perjalanan luar negeri yang mereka tolak ini kan sudah dilaksanakan baik yang ke Turki, Itali dan Swiss, sudah terlaksana. Kalau itu dianggap tidak ada gunanya dan manfaatnya buat daerah dan menuduh ini jalan-jalan atau berwisata belaka, sesuguhnya tidak benar sama sekali,” tegas Mahalli. Dituturkan Mahalli, yang memimpin rombongan kunker ke Turki, menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah ada sempat untuk pergi jalanjalan, karena padatnya kegiatan pertemuan-pertemuan yang digelar dengan pemerintah setempat. “Justru begitu kami sampai di sana, kami

nan karena ini tindak pidana korupsi,” terangnya. Dalam kasus itu, jaksa penyidik Pidsus menghitung kerugian negara dalam kasus itu sebagai kerugian total. Dana sebesar Rp165 juta dianggap sebagai kerugian negara. Dana yang masuk dari PDAM Giri Menang tidak pernah melalui pembahasan di tingkat BPD. Penggunaannya diduga tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasar tujuan pemberiannya, dana CSR dihajatkan untuk kegiatan reboisasi, kegiatan sosial, serta stimulus modal usaha. Dana CSR yang seharusnya untuk desa dikirimkan melalui rekening pribadi. Selain dipakai sendiri, dana itu diduga dipakai Kades untuk dibagikan sebagai tunjangan hari raya (THR) saat Idul Fitri 1440 H 2019 lalu. (why)

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Kades Lingsar Sahyan dinaikkan ke mobil tahanan Kejari Mataram, Senin (12/8) sore.Tersangka korupsi dana CSR PDAM Giri Menang ini diduga menyalahgunakan dana 165 juta.

Penanganan Kasus Pertokoan Cilinaya Jalan di Tempat Mataram (Suara NTB) Berkas penanganan kasus dugaan penjualan aset Kota Mataram di pertokoan Cilinaya, Cakranegara tersimpan di tumpukan arsip. Kasus itu belum disentuh lagi sejak intensif diselidiki tahun 2017 lalu. Penanganan kasus belum dihentikan. Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menjelaskan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. “Setelah saya buka lagi berkasnya, saya lihat sekilas itu belum ditemukan adanya penjualan,” ucapnya, Senin (12/8) kemarin. Dia menyebutkan dalam berkas itu terdapat bukti surat, keterangan saksi yang sudah diambil sebelumnya. Kasus itu menurutnya masih akan didalami lebih lanjut lagi. “Ini kan penyelidikannya sebelum saya masuk. Setahu saya ini belum dihentikan. Nanti saya coba gelar perkara lagi. Kita pastikan posisi kasusnya di mana,” kata Joko. Sebelumnya pada tahun 2017 lalu, Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram sudah sampai pada pemeriksaan fisik. Hal itu setelah penyidik mengantongi dokumen antara lain, dokumen perjanjian kerjasama antara PT PCF dengan Pemkot Mataram, salinan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) serta sertifikat yang diduga dipecah menjadi sebanyak 57 bagian. Pemkot Mataram kala itu

(Suara NTB/dok)

Joko Tamtomo mengklaim bahwa perjanjian dengan PT. PCF mengenai kerjasama pengelolaan lahan seluas 39.900 m2 pada tahun 1996. Perjanjian disempurnakan lagi pada 11 Juni 2002 dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun. Belakangan muncul dugaan peralihan HGB dari PT PCF kepada pihak lain tanpa seizin atau rekomendasi dari Pemkot Mataram. PT PCF mengklaim hanya merupakan kesalahan administrasi. Akta notaris seharusnya tertuang jual beli sewa bangunan. Disebutkan dalam adendum perjanjian kerjasama dengan Pemkot Mataram, PT PCF dapat mengalihkan hak secara berjangka sesuai pasal 5 kepada orang atau badan hukum lainnya dengan memakai perjanjian tersendiri setelah mendapat persetujuan dari pihak kedua. (why)

SUARA NTB

Selasa, 13 Agustus 2019

Halaman 9

Foto bersama 28 Anggota Dewan dengan Bupati dan stakeholder terkait

Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan DPRD KLU

28 Orang Anggota Dewan Disumpah, Dua Menyusul Tanjung (Suara NTB) Rapat paripurna pelantikan anggota DPRD masa bakti 20192024 di Hotel Medana Bay Marina, (12/8) berlangsung khidmat. Pelantikan yang dimulai pukul 11.40 Wita itu dihadiri oleh Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Irnadi Kusuma, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, SIK., Dandim 1606 Lobar diwakili oleh Pabungdim, Mayor Inf Raden Sugondo, Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Komisioner KPUD KLU, Komisioner Bawaslu, Sekda KLU, Pejabat OPD Pemda KLU dan Kepala Instansi Vertikal, Pengurus Parpol, Pimpinan Perusda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta unsur keluarga anggota dewan terpilih. Sebanyak 30 anggota DPRD KLU itu tertuang dalam SK Gubernur No. 171.2-582/2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD KLU masa jabatan 2019-2024. Ketiga puluh anggota dewan itu meliputi, Ada Malik, SIP (PKB), Artadi, S.Sos (Gerindra), Rianto, SH (Gerindra), I Made Karyasa, S.Pd.H (PDI), Ikhwanu-

in, S.Ag (Golkar), Fajar Marta S.Sos (Nasdem), Nurhardin S.Ag (Golkar), H. M. Arsan (PAN), Bagiarti, SH (Demokrat) Zaenuddin (Demokrat), Saparudin (PBB), Hj. Galuh Nurdiyah (PKB), Putrawadi (PKB), Salitep (Gerindra), Hakamah (Gerindra), Tusen Lasima, SH (PDIP) Debi Ariawan (Golkar), Yusuf, S.Pd.I., M.Pd.I (PKS), Narsudin, S.Sos (PPP), Arif Usman (PAN), Sadirman (PAN), H. Burhan M. Nur (Demokrat), Rusdianto (PBB), Nasrudin, S.HI. (Gerindra), L. M. Zaki (PDIP), Mariadi, S.Ag (Golkar), Raden Nyakradi, S.Pd. (Golkar), Kamah Yudiarto, S.Sy. S.Sos (Nasdem), Ruhaiman, A.Md. (PAN) dan Kardi A.Ma (Demokrat). Dari 30 dewan itu, sebanyak 28 orang dilantik sesuai jadwal, sedangkan 2 orang lain masing-masing H. M. Arsan dan Yusuf, menyusul akan dilantik sekembali dari Mekah. Bersamaan dengan itu, ditetapkan pula Ketua sementara DPRD KLU, yakni Nasrudin, S.HI., dan Wakil Ketua sementara, H. Burhan M. Nur, SH. Agenda paripurna itu dilalui dengan rangkaian pembukaan rapat paripurna oleh Ketua Dewan lama, H. Burhan M. Nur, dilan-

Pengambilan sumpah dan janji oleh Ketua PN Mataram jutkan dengan pembacaan SK Gubernur NTB terkait penetapan anggota dewan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan pengambilan sumpah dan penyematan lencana oleh Ketua PN Mataram, dan serah terima palu pimpinan. “Kami berharap dilantik kembali bisa menularkan semangat dan wawasan kepada anggota dewan baru. Dan kepada mantan anggota dewan yang

tidak terpilih kembali, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, sumbangsih pikiran dan tenaga dalam membangun daerah,” kata Burhan. Sementara, Ketua Sementara DPRD KLU, Nasrudin, pada kesempatan yang sama berterima kasih kepada mantan anggota dewan, kepada Bupati, KPUD KLU, Bawaslu serta unsur TNI/ Polri yang ikut mengamankan Pemilu serentak sehingga ber-

jalan dengan aman dan kondusif. “Kepada anggota dewan baru, mari kita bekerja dengan penuh amanah dan tanggungjawab demi berlangsungnya pembangunan di daerah Tioq Tata Tunaq yang kita cintai,” ucapnya. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., dalam sambutan yang disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., berharap ikrar sumpah menjadi tekad, semangat

pengabdian dalam mensejahterakan masyarakat. Semua yang memangku amanat adalah pelayan kepada yang memberi amanat. “Rakyat telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada saudara untuk menjadi wakilnya, menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat, mewujudkan regulasi yang tepat dan bermanfaat, menentukan kebijakan fiskal daerah maupun fungsi-fungsi pengawasan, dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara yang kita banggakan ini, terlebih lagi setelah bencana gempa bumi mengoyak pada tahun 2018 silam,” kata Gubernur. Dikatakan, pemilihan umum serentak tanggal 17 April 2019 lalu telah terlaksana dengan baik dan sukses. Dalam arti sukses penyelenggaraan dan sukses hasil, ditandai dengan terpilihnya para anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara untuk periodisasi 5 tahun ke depan melalui kompetisi politik dengan penuh etika dan kedewasaan. Terpilih atau tidak terpilih, menurut Gubernur, adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Sehingga hari ini, seluruh per-

bedaan yang terjadi dalam masamasa pemilu harus dihilangkan. Jangan sampai proses Pilkada, Pilpres dan politik, menghilangkan kejernihan pikiran dan akal sehat yang mengorbankan persaudaraan dan persahabatan. Sesuai dengan kedudukan dan fungsi DPRD yang telah diamanahkan oleh konstitusi, Gubernur berharap DPRD Kabupaten Lombok Utara dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaikbaiknya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Para calon legislatif kemarin seluruhnya merupakan perwakilan dari suara rakyat, sehingga penting kepada para anggota DPRD yang baru untuk melakukan komunikasi dan rekonsiliasi dengan seluruh elemen masyarakat. Sekarang saudara-saudara adalah perwakilan rakyat Kabupaten Lombok Utara. Dengan tugas dan fungsinya, saudara-saudara saat ini berkewajiban memberikan kerja, karya dan kinerja serta pengabdian terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (ari/*)

Ketua PN Mataram sematkan lencana kehormatan DPRD

28 anggota DPRD KLU diambil sumpah oleh Ketua PN Mataram

Tiga mantan pimpinan dewan periode 2014-2019 pose bersama

Ketua sementara DPRD KLU pimpin sidang perdana penutupan paripurna pascapelantikan

Anggota DPRD sebelum pelantikan

Mantan Pimpinan DPRD menyerahkan Randis Pimpinan kepada Kabag Sidang Setwan KLU

Pimpinan Parpol dan Pejabat KPUD hadiri pelantikan

Aparat TNI Polri saat menghadiri paripurna pelantikan DPRD

Penandatanganan SK penetapan anggota DPRD KLU

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

Tingkatkan Mutu, PMP Harus Dikawal Mataram (Suara NTB) – Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus dikawal, sehingga peningkatan mutu pendidikan di NTB cepat bisa tercapai secara signifikan. Salah satu komponen yang bisa melakukan pengawalan peningkatan mutu pendidikan adalah Fasilitator Daerah (Fasda) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Menurut Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS) LPMP NTB Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd,, PMP yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus ada yang mengawal, sehingga peningkatan mutu pendidikan di NTB akan cepat bisa tercapai secara signifikan. Fasda berasal dari pengawas sekolah, kepala sekolah maupun dari guru yang berprestasi. “Fasda inilah yang akan melakukan pengawalan penjaminan mutu pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menegah (SPMPDM) khususnya SPMI,” katanya. SPMI dilaksanakan melalui lima siklus, yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi dan penetapan standar mutu pendidikan baru apabila Standar Na-

sional Pendidikan (SNP) sudah terpenuhi ataupun melampaui SNP. Fasda akan melakukan pendampingan kesatuan pendidikan dalam rangka melihat keterlaksanaan SPMI. Tahun 2018 Provinsi NTB sudah memiliki 40 Fasda SPMI dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Masing-masing fasda akan mendampingi 2 sampai 3 sekolah model. Sekolah model adalah sekolah yang diusulkan oleh dinas pendidikan provinsi untuk jenjang pendidikan menengah dan kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan dasar, dan ditetapkan oleh LPMP NTB untuk menjalankan Penjaminan Mutu Pendidikan disatuan pendidikan dalam pencapaian SNP atau melampaui SNP. Made menjelaskan, sekolah yang akan ditetapkan sebagai Sekolah Model harus memenuhi beberapa kriteria

di antaranya: Akreditasi B, belum memenuhi SNP, letaknya strategis, dan yang terpenting adalah sekolah mempunyai komitmen yang tinggi dalam penjaminan mutu pendidikan khususnya dalam menjalankan SPMI. Pada tahun 2019 Provinsi NTB mempunyai 200 sekolah model, satu sekolah model mempunyai lima sekolah imbas. Jumlah sekolah imbas NTB kurang lebih 1000 sekolah imbas. “Sekolah model akan dipakai sebagai acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam implementasi SPMI, sebagai pusat sumber belajar, sebagai laboratorium serta sebagai narasumber,” kata Made. Saat Penutupan Bimbingan Teknis Fasda SPMI bertempat di LPMP NTB, Jumat (9/8) telah dibacakan dan ditandatangani Komitmen Bersama oleh semua Fasda SPMI se-Provinsi NTB yang berjumlah 85 orang disaksikan oleh Kepala LPMP NTB, Narasumber Bimtek Fasda SPMI, dan Panitia. Pada intinya, kata Made, komitmen bersama ini berisi tentang kesanggupan Fasilitator Daerah SPMI untuk melakukan pengawalan SPMI di semua satuan pendidikan terutama di sekolah model dan sekolah imbas. (ron)

Peduli Lingkungan, Sebelum KBM Siswa Bersihkan Sampah Mataram (Suara NTB) Program zero waste mendapat sambutan hangat masyarakat NTB. Di lingkungan dunia pendidikan, sejumlah sekolah mulai terbiasa menyadarkan para siswanya untuk memperhatikan lingkungan sekitar mereka agar terbebas dari sampah. Sebagaimana dilakukan siswa siswi SMKN 2 Mataram pada Senin pagi. Wakasek Sulman Haris, menjelaskan sejak pagi pukul 07.25 hingga 07.50, pihak sekolah menggelar kegiatan peduli lingkungan. Sebelum turun ke area yang telah ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan pembagian area lokasi kegiatan. Pembagian untuk masing-masing kelas dilakukan berbeda. Kelas X, XI dan XII Jurusan UPW, bersihbersih halaman lingkungan sekolah dilakukan pada bagian halaman depan sekolah dari timur sampai barat dan taman depan sekolah dari gerbang masuk timur sampai dengan barat. “Kelas X, XI dan XII RPL Musholla Pojok Barat, Sekitar Kantin Barat Bawah Tower dan Ruas Belakang Gedung Lantai 3 Bagian Utara didampingi Kaprog dan wali kelas,” ujarnya, Senin (12/8). Sedangkan untuk kelas X, XI dan XII dilakukan di seputar halaman dekat tiang bendera hingga dekat ruang BK terus dan ruang animasi depan ruang UKS. Adapun untuk siswa

(Suara NTB/ist)

BERSIHKAN - Siswa siswi SMKN 2 Mataram sedang membersihkan halaman sekitar sekolah dari sampah, Senin (12/8). Kelas X, XI dan XII BDP, bersih lingkungan di mulai dari Kantin depan kopsis, barat aula dan timur tiang bendera, sampai ruang NA dan tiang restok. “Kelas X, XI dan XII OTKP selasar depan Depan Ruang Lab dan sekitarnya sampai dengan utara Lantai 2 gedung barat. Kelas X dan XI DKV, mulai dari gerbang barat sampai selatan musala barat,” ungkapnya. Melalui kegiatan bersih lingkun-

gan ini, pihak sekolah berharap lahir kesadaran pada keluarga besar sekolah untuk memulai peduli terhadap lingkungan sekitar. Tentunya dengan kesadaran yang tumbuh dari masing-masing siswa. “Kalau untuk anggota ekskul rohis, sapu dan pel serta membersihkan lumut tempat wudu’ di sekitar Islamic Center didampingi Pembina Imtak dan Rohis,” terangnya. (dys)

IKIP Komitmen Beri Beasiswa Berprestasi Mataram (Suara NTB) IKIP Mataram salah satu kampus swasta tertua yang terus berkomitmen mengembangkan pendidikan di NTB. Banyak upaya yang telah dilakukan kampus ini. Humas IKIP Mataram Ismail Marzuki, menyebut salah satu bentuk perhatian IKIP Mataram terhadap setiap mahasiswa yang berprestasi dalam berbagai bidang adalah dengan memberikan beasiswa dalam bentuk penggratisan biaya kuliah dengan du-

rasi waktu sesuai prestasi yang diraih. Dikatakan bahwa pada semester Genap TA 2018/2019, mahasiswa IKIP Mataram berhasil menoreh prestasi di bidang olahraga, bahasa dan sains pada level regional, nasional dan internasional. Pada level regional beasiswa diberikan kepada tiga mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris atas keberhasilan meriah Juara III National University Debating Championship (NUDC) di Denpasar. Selanjutnya, kata dia, pada level

nasional, penghargaan diberikan kepada mahasiswa FPMIPA atas keberhasilan meraih hibah PKM Kemenristekdikti dan untuk prestasi internasional, penghargaan juga diberikan kepada atlet-atlet FPOK IKIP Mataram seperti M. Wildan, Lalu M. Zohri, Ardiansyah, Adit Agustia. ‘’Seluruh bentuk dan jenis prestasi yang diberikan tertuang dalam SK Rektor IKIP Mataram dan diserahkan langsung kepada mereka,’’ ujarnya. (dys)

Lobar Dapat Jatah DAK Rp40 Miliar untuk Perbaikan

Bangun RKB dan Revitalisasi Sekolah Akibat Gempa Giri Menang (Suara NTB) Tahun ini, Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mendapatkan bantuan Rp 5.5 miliar dari pemerintah pusat untuk perbaikan sekolah rusak akibat gempa. Sebanyak ratusan sekolah diperbaiki melalui bantuan ini. Sejauh ini perbaikan sekolah ini pun telah rampung. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Dikbud Lobar Lalu Wira Kencana saat ditemui diruang kerjanya mengatakan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan di Dinas Dikbud, berasal dari dua sumber anggaran yaitu dari APBD dan APBN melalui DAK. Dia menyebutkan, dana yang bersumber dari APBD terbagi tiga seksi, yakni Bidang PAUD, bidang SD dan bidang SMP. Namun diakuinya bahwa yang bersumber dari APBD nilainya sangat kecil, karena di tahun ini di Bidang Paud saja terdapat 20 kegiatan, baik itu pembangunan RKB, rehabilitasi dan penembokan dengan nilai Rp1,8 miliar. Sedangkan di Bidang SD terdapat 12 kegiatan, yaitu pembangunan RKB, rehabilitasi dengan nilai Rp1,3 miliar serta di Bidang SMP sejumlah 12 kegiatan yang sama, yaitu rehabilitasi dan penembokan dengan nilai Rp2 miliar. “Totalitas anggaran APBD di tiga di bidang ini mencapai Rp5,2 miliar,” ungkapnya. Sedangkan sumber anggaran dari DAK, lanjut Lalu Wire, nilainya cukup fantastis di mana tahun 2019 ini terjadi peningkatan dari tahun anggaran 2018 yang hanya mendapat Rp16 miliar. Untuk tahun 2019 naik menjadi tiga kali lipat yaitu Rp40 miliar lebih. Kenaikan DAK ini kata Wire, dikarenakan banyaknya sekolah-sekolah yang ada di Lo-

merekrut dosen-dosen muda guna menggantikan beberapa dosen senior yang pensiun dan masa persiapan pensiun tahun ini,” imbuhnya. Pelantikan kali ini dilakukan pada tingkat Program Studi, LPPM, LPM, Biro Promosi, dan Kepala Tata Usaha. “Para pejabat baru diharapkan mampu bekerja mengikuti regulasi dan kesepakatan yang telah ditetapkan untuk menjadi motivator dan motor pada periode tinggal landas nanti,” tambahnya. Ketua Dewan Pengurus Yayasan 45 Mataram, Brigjen (Purn) TNI Abdul Kadir, S.IP., berpesan agar mengelola dan memanfaatakan secara optimal seluruh fasilitas yang ada dan sedang dibangun untuk

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Salah satu pejabat yang baru dilantik (kiri) menandatangani pakta integritas di hadapan Rektor Universitas 45 Mataram, Evron Asrial.

meningkatkan kualitas akademik mahasiswa dan dosen. Sedangkan Ketua Dewan Pembina Yayasan 45 Mataram, Drs. H. Lalu Azhar, berharap agar rektor menyusun program peningakatan sumber daya dosen dalam bentuk melanjutan pendidikan program doktoral (S3).

(Suara NTB/her)

Lalu Wira Kencana bar terjadi kerusakan diguncang gempa Agustus 2018 lalu. Hal ini menjadi kebijakan pemerintah pusat menilai bahwa sekolah di Lobar perlu ditingkatkan bantuan penanganan untuk dibangun RKB, rehabilitasi terhadap sekolah yang dimaksud. “Alhamdulillah realisasi ini, Mendikbud hanya menganggarkan untuk semua sekolah-sekolah yang rusak ringan dan rusak sedang. Tahun ini sekolah yang terdampak gempa akan tertangani,” jelasnya. Terkait sekolah yang kategori rusak berat, menjadi domainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan jumlah sekitar 12 sekolah yang akan ditangani. Namun hingga sekarang rencana tersebut masih belum terealisasi sebagian besar. Akan tapi, hal ini, pemerintah daerah masih berharap dan menunggu kapan akan dieksekusi puluhan sekolah yang masih belum tertangani ini.”Dari 15 sekolah yang rusak berat, hanya 3 sekolah yang

sudah tertangani,” paparnya. Selain itu, Lobar mendapat bantuan anggaran revitalisasi untuk 1 sekolah yaitu SDN 1 Bengkel dengan nilai anggaran Rp1,6 miliar.”Sekolah ini dibongkar semua dan akan di tingkat dua, karena jumlah ruang kelas di sekolah ini tidak sebanding luas tanah dan jumlah siswa di atas 400 siswa,” terangnya. Semua data bersumber dari data dapodik. Dengan data itu menjadi dasar Kemendikbud untuk menentukan skala prioritas. Jika kemudian masih ada sekolah yang tidak mendapatkan DAK, itu dikarenakan persoalannya ada di data dapodik. “Jadi perlu kami tegaskan bahwa, jika ada sekolah yang tidak dapat bantuan rehab atau sekolah yang terlihat rusak itu karena persoalannya ada di data dapodik, sebab data ini menjadi acuan Kemendikbud,” tegasnya. DAK ini akan menyasar 365 sekolah dasar, itu artinya ada sekitar 98 sekolah yang akan direhabilitasi. Kemudian ada 5 sekolah yang akan dibangunkan rumah dinas guru dan 19 sekolah yang akan dibangunkan RKB. “Jadi totalnya ada 120 yang akan tanggulangi dari DAK,” ujarnya. Mengenai porsi anggaran APBN melalui DAK, semuanya akan diswakelola. Sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD semuanya akan dipihakketigakan.”Sekarang DAK semuanya sedang berproses untuk masa pencairan tahap pertama sebesar 25 persen. Insya Allah Minggu depan sudah bisa dilaksanakan oleh sekolah,” bebernya. Sekolah dengan sistem swakelola ini akan ditangani oleh Panitian Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S). Sedangkan panitianya sedang pembentukan sehingga untuk mulai pelaksanaannya tunggu proses pencairan terlebih dahulu. (her/*)

STIKES Yarsi Mataram Rangkaikan Acara Yudisium dengan ”Talk Show” Mataram (Suara NTB) STIKES Yarsi Mataram melaksanakan kegiatan yudisium pada Rabu (7/ 8) lalu. Ada yang berbeda pada kegiatan itu, STIKES Yarsi Mataram merangkaikan yudisium dengan acara talk show bekerja sama dengan Panggung Inspirasi Bisnis (PIB). Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S.Kep., Ns., MPH., mengatakan, mahasiswa yang mengikuti yudisium adalah mahasiswa Program Profesi Ners, Program Studi Ilmu Keperawatan jenjang S1 dan D3 serta Program Studi Kebidanan jenjang D3. Jumlah total peserta sebanyak 204 mahasiswa. (Suara NTB/ist) “Kami mengadakan acara yang TALK SHOW - Kegiatan Talk Show sebagai rangkaian dari Yudisium sangat penting dan ditunggu-tunggu STIKES Yarsi Mataram belum lama ini. mahasiswa yaitu Acara Yudisium. Berbeda dengan acara yudisium bi- PT. Tri Utami Jaya. Nasrin H. Muhtar Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. asanya, pada saat yudisium sekarang pencipta teh kelor, masker kelor, dan Zulkahfi, S.Kep., NS., M.Kes., dalam ini kami rangkaikan dengan acara talk banyak lagi produknya yang sudah sambutannya menyampaikan alumshow bekerjasama dengan Panggung sampai mancanegara. ni jangan takut untuk mengambil peInspirasi Bisnis (PIB),” katanya. Heri mengatakan, tema talk show luang-peluang kerja yang banyak, baik Pada acara talk show itu menghad- adalah Peluang dan Tantangan Profe- di dalam negeri maupun ke luar irkan dua orang pembicara yaitu Prof. si Kesehatan, mengulas langkah-lang- negeri. “Tinggal mantapkan niat dan Dr. Suprapto, M.Ag., yang merupakan kah yang ditempuh mahasiswa sete- sempurnakan ikhtiar dan doa, insya Guru Besar UIN Mataram, dan Nas- lah lulus untuk memanfaatkan pelu- Allah kesusksesan akan mudah didarin H. Muhtar yang merupakan Owner ang kerja di zaman industri 4.0. pat,” ujarnya. (ron)

Rektor Universitas 45 Mataram Lantik 11 Pejabat Baru Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas 45 Mataram melantik 11 pejabat baru di lingkungan Universitas 45 Mataram, Kamis (8/8) lalu. Pelantikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja Universitas 45 Mataram. ”Satu semester ke depan, kami sedang mempersiapkan landasan untuk periode tinggal landas mengikuti pekembangan zaman,” ujar Rektor Universitas 45 Mataram Dr. Evron Asrial dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (12/8). Beliau menambahkan, program Universitas 45 Mataram kali ini adalah melakukan go public untuk mendekatkan dan mengenalkan kampus kepada masyarakat. “Untuk itu, kami sedang

Halaman 10

Selesai pelantikan, para pejabat yang dilantik menandatangani Pakta Integritas sebagi salah bentuk tanggungjawab dalam mengelola Universitas 45 Mataram. Mereka akan mulai menempati jabatannya masing-masing setelah dilantik. (dys)

Selasa, 13 Agustus 2019

SUARA NTB

NTB Siap Jadi Tuan Rumah Sirnas Bulutangkis Mataram (Suara NTB) Pengurus Besar (PB) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) telah menunjuk NTB sebagai tuan rumah Sirkuit Nasional (Sirnas) Bulutangkis yang akan berlangsung di Mataram, 2-7 September 2019. Event yang akan berlangsung selama enam hari ini akan melibatkan kurang lebih 100 atlet nasional yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini mengatakan Sirnas bulutangkis kali ini bakal menjadi yang ke-empat kali dilaksanakan pihahnya di Mataram. Sebelumnya PBSI NTB juga pernah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sirnas di tahun 2017, tahun 2015 dan 2008. “Sirnas bulutangkis tahun 2019 ini akan menjadi yang keempat kali, sebelumnya kita juga pernah menjadi tuan rumah Sirnas Bulutangkis di tahun 2017, 2015 dan 2008,” ucapnya. Junaidin mengatakan alasan pengurus besar bulutangkis memilih NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan event bergengsi itu karena memang NTB pernah sukses menjadi tuan rumah Sirnas tahun 2017. Dan Pengprov PBSI NTB sebagai pihak panitia lokal mengaku siap menjandi tuan rumah yang baik. Bukti kesiapan NTB menjadi tuan rumah event ini yakni dengan mempersiapkan arena pertandingan. Dalam hal ini PBSI NTB sudah memilih GOR 17 Desember Turide Mataram sebagai lokasi penyelanggaraan event itu. Selain itu pihak pengurus cabor bulutangkis sudah menyosialisasikan event itu kepada masing-masing klub dan pengcab bulutangkis di kabupaten/kota di NTB. Junaidin berharap sejumlah klub dan pengcab bulutangkis di kabupaten/kota di NTB dapat menyiapkan atlet untuk Ikutserta di event itu. Selain itu partisipasi masyarakat pencinta olahraga bulutangkis di NTB juga diharapkan hadir mendukung penampilan atlet-atlet yang ambil bagian di event itu khususnya dukungan untuk atlet NTB diharapkan lebih besar. Penyelenggaraan Sirnas di NTB juga diharapkan dapat menggairahkan pembinaan olahraga bulutangkis di NTB. Sehingga ke depan akan lahir atlet-atlet NTB yang berprestasi nasional, dan mampu membanggakan Marwah bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya kelaskelas yang dipertandingkan terdiri dari tiga kategori yakni kategori, remaja, taruna dan senior putra/putri. (fan)

KONI akan Evaluasi Atlet dan Pelatih Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi atlet cabor yang sudah ambil bagian di ajang Prakualifikasi PON 2019. Bagi atlet unggulan yang gagal meraih tiket PONakan didegradasi dari program pemusatan latihan daerah (Pelatda) Mayung NTB. “Kita akan pulangkan ke cabor masing-masing bila ada atlet Pelatda Mayung NTB yang gagal meraih tiket PON,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara (Suara NTB/dok) NTB di Sekretariat KONI H. Andy Hadianto NTB belum lama ini. Pernyataan ini dilontarkan pimpinan KONI NTB setelah mendengar beberapa atlet Pelatda Mayung NTB yang gagal meraih limit PON di Kejurnas Atletik di Jawa Barat (Jabar)1-6 Agustus 2019. Diakui Andy bahwa terdapat beberapa atlet Pelatda Mayung NTB yang gagal meraih limit PON. Andy enggan menyebutkan nama-nama atlet Pelatda Mayung yang tidak lolos PON, namun dia mengakui bahwa ada beberapa atlet yang gagal meraih limit PON. Menurut Andy sejumlah atlet yang gagal lolos PON harus dievaluasi dan dikembalikan ke cabor bila ada atlet Pelatda KONI NTB yang gagal meraih tiket PON 2020. “Kita akan panggil pelatih dan pengurus cabor yang sudah ikut Pra-PON agar segera melaporkan hasil Pra-PON,” jelasnya. Menurutnya, pihaknya akan melakukan perombakan di tingkat atlet dan pelatih bila ada atlet Pelatda NTB yang gagal lolos PON 2020. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan atlet unggulan lain mengikuti Pelatda Mayung NTB. “Kami akan melakukan perombakan di tingkat atlet dan pelatih yang ada di Pelatda. Kita sudah memberikan kesempatan untuk ikut kejurnas, tapi kalau tidak bisa berprestasi tak mungkin kita pertahankan,” tegasnya. Sementara itu Informasinya bahwa ada beberapa atlet Pelatda Mayung NTB yang gagal lolos PON usai tampil di Kejurnas Pra-PON atletik di Bogor belum lama ini. Diantaranya adalah atlet atletik, Arif Rahman, Abdul Razak dan atlet tolak peluru, NI Putu Yogiswari. (fan)

Sumbawa Terus Berpacu Turunkan Stunting Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa salah satu dari tujuh kabupaten/kota di provinsi NTB yang masuk zona merah kasus stunting. Kasus stunting di Sumbawa masih di atas 30 persen. Hal ini membuat Pemkab setempat terus berpacu melakukan percepatan penurunan. Penjabat Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd mengakui, dari data survey riset kesehatan dasar Sumbawa termasuk dari tujuh kabu(Suara NTB/ind) paten/kota zona merah kaH. M. Ikhsan sus stunting. Kemudian ada data pembanding yakni pekan penimbangan balita yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap semua anak di bawah dua tahun. Ternyata angkanya berada di bawah 20 persen. Meskipun demikian, tentunya daerah tidak bisa menilai sendiri. Makanya dari data riset kesehatan dasar, pihaknya terus berpacu melakukan percepatan penurunan angka stunting. “Kita terus berpacu. Jadi kita tidak tinggal diam. Atas perintah Pak Bupati, kita melakukan penanganan dengan membentuk tim percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya. Diungkapkannya, dalam penanganan stunting ada delapan aksi yang dilakukan. Pertama sudah dilakukan analisis isu yang melahirkan data lokasi stunting. Dari awalnya lokusnya ada 10 desa di 7 kecamatan berkembang menjadi 25 desa di 11 kecamatan. Selanjutnya dilakukan aksi kedua melakukan penyusunan program kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut. “Karena ini sifatnya lintas sektor, maka kita tidak bisa membebankan kepada satu OPD saja. Karena ini masalah gizi, ada intervensi spesifik yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan untuk memantau status gizi. Terutama untuk 1000 hari pertama kelahiran. Intervensi sensitifnya itu dari lintas sektor yang bisa membantu,” terangnya. Selain itu, kata H. Ikhsan, Pemkab juga sudah melakukan aksi ketiga yakni rembuk stunting. Dari pelaksanaan kegiatan itu, terdapat sembilan langkah yang harus dilakukan. Sekarang ini akan memasuki tahapan keempat yakni menyusun regulasi agar Dana Desa (DD) bisa digunakan untuk penanggulangan stunting. (ind/arn)

Halaman 11 (YouTube/TheAFCHub)

TENDANGAN - Pemain Bank of Beirut, bersiap melepaskan tendangan yang dikonversi menjadi gol ke gawang Vamos Mataram dalam laga lanjutan Grup C, AFC Futsal Club Championship 2019, di Thailand, Senin (12/8).

Kalah 0-4, Vamos Tetap Lolos Mataram (Suara NTB) Sempat menahan imbang di babak pertama, Tim futsal asal Kota Mataram, Vamos Mataram harus mengakui kehebatan lawan setelah kebobolan 0-4 atas Bank of Beirut (BOB) di laga lanjutan penyisihan Grup C AFC Futsal Club Championship 2019, di Thailand, Senin (12/8). Pantauan Suara NTB di layar televisi, wakil Indonesia, Vamos Mataram sebenarnya sudah tampil maksimal di turnamen tersebut. Buktinya, di babak pertama mereka sukses menahan imbang 0-0. Sayangnya, Vamos Mataram lengah di babak kedua. Gawang Vamos Mataram, yang dikawal Muhammad Nizar yang tampil impresif di babak pertama berulangkali bobol di babak kedua. Para pemain BOB juga tampil dengan penyelesaian akhir yang brilian, sehingga Vamos Mataram harus menelan kekalahan 0-4. Vamos sendiri bukannya tanpa perlawanan. Perwakilan Indonesia itu beberapa kali melakukan serangan yang membahayakan gawang BOB. Seperti yang terjadi pada menit kedelapan kala Alfajri Zikri melepaskan tembakan dari jantung pertahanan BOB. Sayangnya, bola masih melenceng tipis di sisi kanan gawang.

Gawang Vamos mulai kebobolan di menit ke-25. Pemain BOB berhasil membobol gawang Vamos lewat kaki Suphawut Thueanklang yang berdiri tanpa pengawalan melesatkan gol dari kanan gawang dan skor 1-0 untuk BOB. Baru satu menit gol tercipta, gawang Vamos kembali bobol pemain BOB, gol kedua BOB diciptakan oleh Ahmad Kheir. Setelah melepaskan diri dari pengawalan Ali Khalilvand. Ahmad Kheir melepaskan tendangan terukur yang bersarang di gawang Vamos dan skor 2-0 untuk BOB. BOB semakin menjauh di menit ke-31. Ali Tneich mengumpan bola ke tiang jauh Vamos. Bola kemudian disambar Steve Koukezian yang berdiri bebas, skor bertambah menjadi 3-0 untuk keunggulan BOB. Pemain BOB kembali menambahkan kemenangan di menit ke-39 melalui tendangan jarak jauh, Steve Kouke-

zian menjebol gawang Vamos yang kosong melompong akibat tampil power play. Gol ke empat itu sekaligus menjadi gol terakhir dan skor 4-0 untuk kemenangan BOB. Ofisial Vamos Mataram, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi via ponselnya mengatakan meski kalah dari BOB 0-4, namun Vamos Mataram tetap lolos ke babak delapan besar. Pasalnya Vamos hanya kalah sekali di babak penyisihan dan meraih posisi runner-up Grup C. “Vamos lolos delapan besar dengan status runner grup C, 6 point, karena dua kali menang lawan Soro FC Tajikistan dan VUC Myanmar. Vamos kalah satu kali lawan Bank of Beirut di laga ketiga. Dan di babak delapan Vamos akan melawan antara Nagoya Oceans Jepang atau Mes Sungun Iran,” ucap Agus yang saat itu mengaku ikut mendampingi tim Vamos Mataram. (fan)

Delapan Atlet Menembak Latihan di Pelatnas Mataram (Suara NTB) Delapan atlet menembak NTB ditarik latihan di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Jakarta, Jumat (9/8) . Mereka adalah Bagus Soleh, Mariandi, Bima Putra Eka Budi KW, Akhmad Rifqi M, Supadmi, Yuni Catur Wati, Dewa Ayu Alice Denita dan Liza Rizna Widjajanti Pelatih Menembak Pelatnas Asal NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Jumat (9/8) mengatakan dirinya sengaja menarik atlet-atlet menembak unggulan NTB latihan di Pelatnas karena dirinya menjabat pelatih Pelatnas dan jarang berada di NTB. “Kan saya ada di pelatnas. Jadi saya tarik atlet-atlet saya untuk latihan bersama

saya di Pelatnas,” ucapnya. Andik Budi Hariono yang telah sukses mengantarkan sebanyak 10 atlet lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020 sengaja menarik delapan atlet ke Pelatnas agar persiapan atlet NTB lebih maksimal menghadapi PON 2020. Maklum delapan atlet itu sudah mengantongi tiket PON 2020. Selain itu fasilitas latihan di Pelatnas jauh lebih lengkap dibanding di NTB. “Di sini fasilitas lebih bagus dan mereka bisa belajar bersama atlet Pelatnas lainnya,” ucapnya. Keikutsertaan atlet NTB latihan di Pelatnas tidak mudah, hal itu bisa terjadi karena Andik pelatih

Biliar akan Kirim Delapan Atlet di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga biliar telah menetapkan delapan atlet yang akan berlaga di Pra-PON Biliar yang akan berlangsung di Jakarta 2128 Agustus 2019. Delapan atlet itu adalah atlet yang menorehkan prestasi di kejuaraan biliar tingkat regional NTB belum lama ini. “Kita sudah menetapkan delapan atlet yang akan kami kirim ke Pra-PON di Jakarta. Mereka atlet peraih medali emas di kejuaraan tingkat regional NTB,” ucap Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB, Bahtiar Tamrin ketika bertandang ke Sekretariat KONI NTB,Senin (12/8) kemarin. Kedatangan Bahtiar ke Sekretariat KONI NTB saat itu untuk melaporkan nama-nama atlet NTB yang akan mengikuti Pra-PON 2019 sekaligus meminta dukungan dana Pra-PON dari KONI NTB. “Mudah-mudahan bantuan dana dari KONI NTB cukup untuk biaya keberangkatan atlet,” ucapnya. Dikatakan Bahtiar, dirinya butuh dana sekitar Rp40 juta untuk membiayai keberangkatan atlet mengikuti ajang kualifikasi PON selama delapan hari nanti. Anggaran itu untuk biaya akomodasi dan transportasi atlet selama mengikuti event tersebut. Namun demikian, belum diketahui bantuan dana yang akan diterima cabor biliar dari KONI NTB. Informasinya dana Pra-PON cabor yang dicairkan oleh KONI NTB untuk masing-masing cabor mulai dari Rp10 juta untuk cabor non unggulan hingga lebih dari Rp10 juta untuk cabor potensial dan unggulan. Sementara itu atlet cabor biliar rencananya akan berangkat mengikuti Pra-PON tanggal 20 Agustus 2019. Mereka akan mengirim enam atlet putra dan dua atlet putri. (fan)

menembak di Pelatnas. Andik mengambil keputusan untuk mendatangkan atlet NTB latihan di Pelatnas dengan harapan atlet menembak NTB dapat meningkatkan prestasi dan memberikan kontribusi medali emas di PON 2020. Selain itu dukungan dari pihak sekolah menembak, klub, pengcab Perbakin Mataram, Pengprov Perbakin NTB dan orang tua atlet sangat besar. Orang tua atlet dan pengurus cabor ikut mendukung segala biaya akomodasi dan transportasi delapan atlet selama latihan di Pelatnas. (fan)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selong (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Lotim, 1234567890123456789012345678901212 Izzuddin tidak menampik fakta fasilitas-fasilitas olahr1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 aga masih sangat minim perhatian. Seperti dilihat Ge1234567890123456789012345678901212 langgang Olahraga (GOR) Selaparang di Selong. 1234567890123456789012345678901212 “GOR ini menjadi pusat perhatian kita,” ucapnya saat 1234567890123456789012345678901212 diwawancara di kantor Bupati, Senin (12/8) kemarin. Dia 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menjelaskan, aset milik pemerintah daerah Kabupaten 1234567890123456789012345678901212 Lotim yang diperuntukkan sebagai tempat sarana dan 1234567890123456789012345678901212 prasarana pelatihan olahraga tidak pernah terurus se1234567890123456789012345678901212 lama sekian tahun lamanya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Diantaranya keberadaan kolam renang, asrama dan fa1234567890123456789012345678901212 silitas latihan olahraga lainnya. Rencananya, ke depan bisa 1234567890123456789012345678901212 difungsikan lebih maksimal. Jadikan balai diklat untuk 1234567890123456789012345678901212 para atlet. Paling utama kata Izzudin adalah asrama. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 GOR itu sendiri diketahui sudah dilakukan penembo1234567890123456789012345678901212 kan. Selanjutnya yang menjadi perhatian adalah rumput 1234567890123456789012345678901212 lapangan yang perlu ditata menjadi lebih baik. Secara 1234567890123456789012345678901212 bertahap penataan sarana dan prasarana olahraga ini 1234567890123456789012345678901212 diinginkan bisa menjadi lebih baik. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tidak ditampik, di luar juga ada sejumlah aset sempat 1234567890123456789012345678901212 diserobot sejumlah oknum. Hal ini masuk gugatan hukum 1234567890123456789012345678901212 dan Dispora Lotim memastikan 1234567890123456789012345678901212 sudah menang dalam proses 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 persidangan dan dalam waktu 1234567890123456789012345678901212 dekat akat dieksekusi. “Insya 1234567890123456789012345678901212 Allah kita sudah menang dalam 1234567890123456789012345678901212 sidang perdata,” ucapnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Aset dimaksud adalah lahan 1234567890123456789012345678901212 pramuka yang berlokasi di Saleh 1234567890123456789012345678901212 Sungkar Kecamatan Pringgabaya. 1234567890123456789012345678901212 Aset milik Pemda yang sebelumn1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ya menjadi tempat latihan 1234567890123456789012345678901212 pramuka ini sempat dikuasai 1234567890123456789012345678901212 orang. Di lokasi tersebut 1234567890123456789012345678901212 dibangun ruko dan rumah. 1234567890123456789012345678901212 Dan semua sudah diselesai1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan secara hukum. “Kalau 1234567890123456789012345678901212 sudah inkrah tidak ada 1234567890123456789012345678901212 tuntutan balik maka kita 1234567890123456789012345678901212 minta diratakan,” 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Izzuddin imbuhnya. (rus) 1234567890123456789012345678901212

Fasilitas Olahraga Minim Perhatian

(Suara NTB/rus)

SUARA NTB

Selasa, 13 Agustus 2019

Perekrutan P3K dan CPNS di Mataram Bulan Oktober Mataram (Suara NTB) Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Kota Mataram tahun 2019 dijadwalkan bulan Oktober mendatang, bertepatan dengan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, formasi untuk P3K belum juga ditetapkan Pemkot Mataram. Ditemui seusai rapat, Senin (12/8) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati M, SE.,M.Ak menyampaikan, perekrutan P3K akan dilakukan setelah perekrutan CPNS periode 2019 Oktober mendatang. “Iya, Sesuai hasil rapat pemerintah kota Mataram, perekrutan P3K dan CPNS akan dilakukan sesuai jadwal nasional bulan Oktober mendatang,” tegas Nelly. Nantinya kata Nelly, Pemkot Mataram akan mengatur jadwal sesuai jadwal nasional. “Jadwalnya sama, mungkin berkelanjutan iya untuk P3K. Seperti jadwal sebelumnyalah, CPNS dulu baru P3K,” pungkasnya. Terkait perekrutan P3K, Nelly juga menegaskan belum memastikan berapa kuota yang akan diisi oleh calon pendaftar P3K tersebut. Pemkot Mataram baru bisa memastikan kuota setelah mengetahui berapa jumlah CPNS yang lolos.

“Setelah kita tahu berapa kuota dan berapa yang lolos (CPNS), dengan dasar itu nanti formasi P3K ini ditentukan,” tuturnya. Nelly sudah mengajukan formasi yang akan diisi oleh P3K Oktober mendatang. “Tapi kita belum dapat kuota untuk masing-masing CPNS maupun P3K,” katanya. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penambahan (APBD-P) kota Mataram, total anggaran untuk P3K sebesar Rp2 miliar. “Ini (anggaran, red) kan gabung dengan yang lain. Untuk gaji-gaji yang masuk kita kan sentralkan di BKPSDM, gak mungkin bisa mendedektsi yang bulan ini di SKPD-nya bagaimana, sehingga disentralkan untuk di BKPSDM sehingga totalnya untuk P3K Rp2 miliar,” ungkap Nelly. “Tapi sebenarnya kebutuhan untuk yang P3K sekitar Rp1,1 miliar. Kita mulai ajukan dan penghitungan bulan Agustus 2019. Tapi sampai saat ini belum. Kita akan lihat sisa anggaran, Insha Allah janjinya sebelum Oktober akan keluar definitifnya untuk P3K,” lanjut Nelly. (viq)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.4497 AK NOKA : MH331B001AJ562289/NOSIN : 31B562350 AN.PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG D’SKTR JL.LANGKO MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.4523 AK NOKA : MH345P001AK02074/NOSIN :45P026289 AN.PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK NO.16 KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4587 AK NOKA : MH1JF9114BK70254/ NOSIN:JF91E.1365471AN.PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 KAWASAKI DR.4944 AK NOKA : MH4LX150EEJP04150/ NOSIN : LX1BOCEPFZ2013 AN.PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG D’SKTR JL.PPEJANGGIK NO.16 MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA JUPITER Z DR.6455 AY NOKA : MH32P20026K 140763/NOSIN : 202-140058 AN.MADE NURATA,BSC HLG D’SKTR JL.RAYA SEMPARU

RUPA-RUPA

HLG BPKB YAMAHA DR.2994 EC NOKA : MH31PA002DK280561/NOSSIN : IPA280892 AN.MUHAMMAD SALEH HLG D’SKTR KOTA MATARAM

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 13 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

OPINI

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

Halaman 14

Literasi Media Sosial Benahi Penyaluran BPNT PENYALURAN Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mendapat keluhan. Tidak hanya keluhan dari masyarakat, juga dari dinas. Oleh karena itu, penyaluran BPNT ini harus segera dibenahi. Seperti diketahui, penyaluran BPNT ini di bawah naungan Dinas Sosial. Fakta maraknya keluhan masyarakat dalam praktik penyalurannya, membuat mekanisme penyalurannya harus dievaluasi. BRI, melalui agen-agen BRILink-nya yang selama ini menjadi penyalur bantuan itu, rupanya belum sesuai memenuhi harapan. Hal inilah yang kemudian membuat munculnya dorongan kepada Perum Bulog menggantikan BRILink sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan itu. Keluhan disampaikan secara terbuka oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Zainul Muttaqin. Misalnya ketika dilakukan perluasan pada bulan Juni lalu, koordinasi langsung dengan agen e-BRILink sulit dilakukan. Saat tim turun dengan pendamping BPNT, menelusuri setiap kecamatan, sejumlah temuan di lapangan. Misalnya, ada agen e-BRILink yang ditemukan hanya menjual pulsa. Misalnya di Sekotong, kemudian di Lembar yang masih menjual bahan-bahan bangunan. Tidak ada sembako yang dijual sama sekali. Termasuk di Batu Putih Sekotong, hanya menjual pulsa. Ketika akan realisasi BPNT, mereka barulah mereka menyiapkan beras dan telur. Sehingga peran mereka lebih mirip broker. Lalu di Kediri, tim justru tidak menemuka tempat lokasi penjualan. Tapi namanya tercantum sebagai agen e-BRILink. Ada juga ditemukan agen e-BRILink yang mobile ditemukan di Gunung Sari. Padahal, sayarat agen BPNT harus pedagang yang menjual sembako. Termasuk juga ditemukan ada pengurangan kuantitas besar yang distribusikan. Di Gunung Sari di Jatisela di temukan, KPM menerima beras 6 Kg dan 1 trai telur. Setelah dilakukan penimbangan, beras yang diterima kurang dari 6 Kg. Oleh karena itu, Perum Bulog NTB melakukan persiapan secara menyeluruh dalam menyukseskan penyaluran BPNT kepada masyarakat penerima manfaat yang rencananya akan mulai diberlakukan secara serentak pada September 2019. Ini sejalan dengan persiapan yang telah dilakukan Bulog. Bulog punya komoditi berupa beras dan juga telur. Sehingga seluruhnya sudah sangat siap. Rencananya, pemerintah akan memberikan kewenangan kembali kepada Perum Bulog untuk mendistribusikan bantuan pangan pemerintah. Tanggal 20 Agustus akan ada rapat nasional untuk memastikan pendistribusian bantuan pangan dari pemerintah. Setelah itu kita bahas lagi teknis pelaksanaannya di daerah. Data dari Dinas Sosial Provinsi NTB menyebutkan bahwa total penerima BPNT di NTB, mencapai 378.424 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Belum termasuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa yang saat ini sedang dalam pendataan. Sementara belum menerima BPNT, dua kabupaten ini, masih menerima Raskin. Dalam sebulan, 1 KPM menerima Rp110.000. Langsung masuk ke rekening penerima. Ditarik menggunakan kartu, semacam ATM. BPNT ini diterima oleh KPM tidak dalam bentuk uang. Melainkan, dibelanjakan untuk kebutuhan pangan. Beras dan telur yang diberikan langsung oleh agen-agen BRI. Agen BPNT nantinya harus menjual barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya barang yang dibeli dari Bulog harus dijual ke penerima manfaat dengan harga yang ada tidak boleh lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika terdapat agen yang menjual di luar ketentuan maka akan dikenakan sanksi. Agen penyaluran BPNT dari Bulog, baik RPK, Klontong ataupun lainnya akan dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang ada. Sehingga agen ini benar – benar terdata dan memenuhi kriteria yang ada. Jangan sampai, ada agen yang menjual tidak sesuai dengan peruntukkannya seperti menjual pulsa, bahan bangunan ataupun lainnya selain sembako. (*)

ELAIN memiliki minat baca yang rendah, bangsa Indoenesia juga menjadi negara paling maju dalam hal akses internet. Berdasarkan hasil survey Most Litered Nation in The World yang dilakukan oleh Connecticut State University pada 2016 lalu, Indonesia menempati urutan ke 60 dari 61 negara yang diteliti terkait minta baca masyarakat. Indonesia persis berada satu digit di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwania (61). Sementara itu, Indonesia masuk lima besar negara paling kecanduan internet. Situs HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Report yang dirilis pada Januari 2019 menempatkan Indoensia negara ke-5 di dunia paling kecanduan internet. Rata-rata penduduk Indonesia mengakses internet selama 8 jam 36 menit setiap hari (Kumparan.com/25/06). Rendahnya minat baca masyarakat, disertai disrupsi digital—dimana masyarakat dapat mengakses internet secara bebas dan mudah. Realitas dan kebenaran tidak dilihat secara fakta objektifitas. Tetapi orang akan melihat kebenaran dengan halusinasi di depan layar gadget. Meminjam istilah Yasraf Amir Piliang, fenomena ini disebut virtaul reality. Membangun Nalar Krtis Disrupsi digital, haoks, hate speech di media sosial, dan penyebaran konten SARA, terutama menjelang Pemilu 2019 lalu telah memberikan kekhawatiran bagi kehidupan berbangsa. Pemerintah memutuskan untuk menutup sementara akses media sosial seperti Whatsup, Facebook dan Youtube untuk menghindari penyebaran informasi bohong saat demo di Bawaslu tangal 21 dan 22 Mei lalu. Ekspresi politik masyarakat lebih tanpak seperti peertempuran medan perang daripada kontestasi ideologi yang konstruktif. Isinya tak lebih dari sekedar cacian, hinaan, keberutalan dan kekerasan verbal di media sosial. Polarisasi masyarakat juga terbagi pada kubu ‘aku’ dan ‘dia’, sedang yang lain—atau lian adalah orang yang berbeda dan harus segera dicaci maki, dihinakan, kalo perlu dilucuti harkat personalitas kepribadiannya. Politik menjadi kehilangan daya lgeraknya sebagai perwujudan keadilan dan kemaslahatan bersama. Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. Politik kehilangan nalar kritisnya. Para politisi lebh suka menampilkan lakon yang dangkal daripada menjadi teladan bagi konsituen dan pengikutnya. Just-

RADIO

Oleh: Anhar Putra Iswanto (Penggiat Pendidikan dan Kebudayaan, Penulis Buku Nihilisme Demokrasi) ru tokoh-tokoh politik lebih suka menyulut api dan membakar semangat kebencian yang tinggi daripada memberikan kesejukan dan air jernih kepada pengikutnya. Secara nyata, masyarakat dapat melihat segala bentuk kedangkalan politik ini di media sosial, lalu mengikutinya dan menyebarkannya secara gembira. Sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran berita hoaks dan konten SARA yang tersebar tidak hanya lewat berita, tapi juga photo dan video, tak ada jalan lain kecuali meningkatkan literasi masyarakat. Literasi Digital Penguatan literasi tidak hanya sekedar membuat masyarakat menjadi gemar dan pandai membaca, tetapi yang lebih penting mengasah nalar kritis masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melakukan pertimbangan filterisasi terhadap semua informasi. Tanpa nalar kritis, orang menjadi berfikir dengan sumbu pendek dan dangkal. Gampang marah, mudah terprovokasi dan sulit punya empati pada orang yang berbeda. Ia akan lebih cenderung merasa paling benar, sedangkan yang lain adalah orang salah yang harus dilawan. Gejala ini tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, justru juga terjadi pada kelompok elit, akademisi, politisiyang mengalami post truth. Kebenaran tak lagi dipandang sebagai obyektivitas, tapi kebenaran sekedar dilihat dari sudut partisan dan kepentingan sesaat. Lantas mereka terjebak pada kekerdilan nalar dan kekeringan etika. Sejak tahun 2017 Kemenkominfo telah menginisiasi untuk melakukan gerakan bertajuk Gerakan Nasional Literasi Digital. Sebuah gerakan yang mengacu pada konsep UNESCO yang bersifat kultural edukatif. Gerakan ini sebagai upaya untuk menyebarkan pengetahuan dan etika digital secara masif dan luas secara populer yang menarik. Gerakan ini berkembang pesat. Puncaknya gerakan ini diapresiasi sebagai “Indonesia Brand of Endorsement of the Year 2018”. Juga mendapatkan penghargaan Champion dalam WSIS Prize 2018 oleh International Telecommunication Union (ITU) PBB. Lantas mengapa penyebaran hoaks justru berkembang pesat pada Pemilu 2019? Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafidno) mencatat selama Januari 2019 terdapat 109 berita hoaks, 58 diantaranya terkait

soal politik. Sedangkan tahun 2018 terdapat 997 berita hoaks, 488 diantaranya bertema politik.Platform media sosial yang lebih sering digunakan untuk penyebaran hoaks pada tahun 2019 dalah Facebook (49,54 persen), Twitter (12,84 persen), dan Whatsup (11,92 persen), (Kompas, 2 Juli 2019). Masalahnya yang lebih serius, dalam sistem politik yang sarat dengan kapitalisasi, penyebaran hoaks dan informasi berkonten SARA justru menjadi bahan bakarnya. Kita menyakasikaninformasi menyebar tanpa melalui pemeriksaan yang akurat. Sehingga mudah menyulut kebencian, kemarahan dan orang menjadi mudah untuk terprovokasi melakukan tindakan melanggar hukum. Pada konteks ini, kebijakan Pemerintah untuk membatasi akses media sosial dengan memblokir sementara media sosial bukan menjadi solusi yang permanen. Yang lebih penting dilakukan adalah memberikan pencerahan lebih strategis kepada publik— sebagaimana amanah UUD 1945 bahwa negara bekewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang mengalami kekerdilan dalam pendidikan, tidak dapat merubah sikap manusia menjadi sikap kritis dan toleran. Individualisme menjadi ciri utama dan tidak suka gotong royong. Masyarakat hidup dengan penuh kecurigaan satu sama lain dan saling tidak percaya. Maka seterusnya polarisasi politik akan memunculkan kebencian dan menganggap orang yang berbeda pilihan politik sebagai musuh. Bukankah frase “cebong” dan “kampret” adalah bentuk dari betapa dangkal peradaban kita. Yang tidak dapat saling menghargai antara satu dan yang lain? Dua Agenda Masa Depan Presiden Joko Widodo yang terpilih kembali sebagai presiden periode 20192024 memiliki kesempatan besar memperbaiki persoalan kritis bangsa ini. Bukan sekedar penyebaran hoaks tetapi yang lebih parah hoaks telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat hidup bersama namun mengalami distrust, saling tidak percaya—yang pada akhirnya akan menjadi bom waktu perang saudara seperti pada negara-negara Timur Tengah. Kita berharap ini tidak sampai terjadi. Yang perlu dilakukan Pemerintah pada masa depan adalah pertama, pen-

guatan literasi digital masyarakat. Kita hidup pada zaman industri disrupsi digital. Segala arus informasi bisa diterima masyarakat tanpa ada filterisasi. Karena itu, pertahanan Bangsa juga harus dilihat dari arus digitalisasi informasi. Bahwa perang militer bisa saja berakhir, tetapi perang siber sejatinya telah dimulai. Negara bertanggungjawab untuk melindungi tumpah air bangsa dari ancaman keterbelahan karena arus hoaks dan informasi menyesatkan. Kedua, pembangunan kebudayaan. Perlu ada terobosan yang lebih sistematis untuk meningkatkan literasi masyarakat—bukan dalam arti sempit—tetapi meningkatkan kecerdasan publik guna memiliki nalar kriris, sistem berfikir yang logis dan tidak bersumbu pendek yang mudah disulut informasi bohong. Sehingga yang dibangun sebenarnya adalah kebudayaan yang bersumbu pada kemanusiaan. Pembangunan kebudayaan yang tidak bersumbu pada pembangunan manusia tidak akan menghasilkan apa-apa. Gagalnya tansformasi kebudayaan sebagai nilai hidup dan pendidikan yang menjadikan orang ber-kebudayaan inilah menjadi bahan bakar dari masyarakat berfikir sumbu pendek, dangkal dan mudah terprovokasi!

POJOK Gubernur tak ingin investasi abal-abal di NTB Karena merugikan daerah dan masyarakat

*** Nunggak pajak, oknum pejabat pengusaha katering ditelusuri Harus diusut tuntas

***

Persiapan Bulog Salurkan BPNT Dimatangkan Mataram (Suara NTB) Perum Bulog NTB melakukan persiapan secara menyeluruh dalam menyukseskan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat penerima manfaat yang rencananya akan mulai diberlakukan secara serentak pada September 2019. Kepala Divisi Regional Perum Bulog NTB, Supriyanto mengatakan, penyiapan secara menyeluruh penyaluran BPNT ini untuk menyukseskan program yang digelontorkan oleh pemerintah. “Makanya kita sudah melakukan persiapan. Bulog punya komoditi itu berupa beras dan juga telur. Sehingga seluruhnya kita sudah sangat siap,” katanya usai pelaksanaan Sosialisasi BPNT di Provinsi NTB tahun 2019 kantor Perum Bulog Divre NTB, Senin (12/8). Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih turut hadir. Bersama Pimpinan BRI Cabang Mataram, Dwi Hendro Susatyo dan Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif Kantor Perwakilan BI NTB, Iwan Kurniawan. Serta perwakilan dari Dinas Sosial di kabupaten/kota. Rencananya, pemerintah akan memberikan kewenangan kembali kepada Perum Bulog untuk mendistribusikan bantuan pangan pemerintah. Saat ini, bantuan pangan didistribusikan melalui agen-agen BRI. “Nanti tanggal 20 Agustus akan ada rapat nasional untuk memastikan pendistribusian bantuan pangan dari pemerintah. Setelah itu kita bahas lagi teknis pelaksanaannya di daerah,” kata Wismatriningsih. Dalam kesempatan ini, kepala dinas kembali menyebut total

penerima BPNT di Provinsi NTB, mencapai 378.424 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Belum termasuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa yang saat ini sedang dalam pendataan. Sementara belum menerima BPNT, dua kabupaten ini, masih menerima Raskin. Dalam sebulan, 1 KPM menerima Rp110.000. Langsung masuk ke rekening penerima. Ditarik menggunakan kartu, semacam ATM. BPNT ini. Diterima oleh KPM tidak dalam bentuk uang. Melainkan, dibelanjakan untuk kebutuhan pangan. Beras dan telur yang diberikan langsung oleh agen-agen BRI. Supriyanto menambahkan, agen BPNT nantinya harus menjual barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya barang yang dibeli dari Bulog harus dijual ke penerima manfaat dengan harga yang ada tidak boleh lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika terdapat agen yang menjual di luar ketentuan maka akan dikenakan sanksi. “Kita kan ada pernyataan yang tidak boleh menjual dengan harga di HET. Kalau itu kita temukan maka akan ada sanksi,” paparnya. Agen penyaluran BPNT dari Balog, baik RPK, Klontong ataupun lainnya akan dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang ada. Sehingga agen ini benar – benar terdata dan memenuhi kriteria yang ada. “Jangan sampai nanti ada agen yang menjual tidak sesuai dengan peruntukkannya seperti menjual pulsa, bahan bangunan ataupun lainnya selain sembako,” imbuhnya. Ia juga memastikan, persiapan Bulog NTB untuk menyalurkan BPNT cukup matang. Apalagi, komoditas yang akan diberikan berupa beras dan telur adalah komoditas utama yang dikelola oleh Bulog. (bul)

(Suara NTB/bul)

Pembahasan persiapan Perum Bulog menyalurkan BPNT

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 13 Agustus 2019

Halaman 15

Amman Mineral Serahkan Hewan Kurban ke Takmir Masjid

(Suara NTB/bay)

KURBAN - Panitia Kurban RSUD NTB sedang menyembelih sapi untuk selanjutnya dagingnya dibagikan kepada warga yang membutuhkan.

RSUD NTB Bagikan 1.000 Paket Daging Kurban Mataram (Suara NTB) – RSUD NTB memotong hewan kurban di halaman belakang rumah sakit, Senin (12/8). Panitia membagikan hewan kurban untuk 1.000 lebih orang penerima. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD NTB, Henny Hardini SKM MPH, yang hadir membuka kegiatan tersebut menyampaikan terimakasih terhadap seluruh pihak yang membantu terkumpulnya hewan kurban di RSUD NTB. Di antaranya civitas hospitalia dan stakeholder terkait yang selama ini menjalin kerjasama dengan RSUD NTB. Henny mengucap syukur melihat antusias civitas hospitalia di RSUD NTB dalam merayakan Hari Raya Kurban, ditandai dengan meningkatnya jumlah hewan kurban yang berhasil dikumpulkan di tahun 2019 jika dibandingkan tahun lalu. “Kalau dilihat trennya Alhamdulillah terus meningkat, sehingga jumlah hewan kurban dari waktu ke waktu terus meningkat juga,” ujar Henny dalam sambutannya, Senin (12/8). Ketua Panitia Hari Raya Kurban RSUD NTB, H. Fathullah Marwan, S.Kep. Ns, MM menerangkan setidaknya ada tujuh ekor hewan kurban yang berhasil dikumpulkan RSUD NTB, yaitu enam ekor sapi dan satu ekor kambing. Seluruh hewan kurban itu akan dibagi menjadi 1.000 lebih paket yang akan dibagikan ke seluruh civitas rumah sakit yang berhak menerima, di antaranya 300 orang tenaga harian lepas, petugas kebersihan dan tim pengaman

yang berjumlah 700 orang, serta masyarakat sekitar RSUD NTB. “Mudah-mudahan dengan hewan kurban ini bisa mencukupi untuk sasaran yang kita targetkan tersebut,” ujar Fathullah saat ditemui di sela-sela kegiatan. Hewan kurban dikumpulkan berkat inisiatif dari karyawankaryawan di RSUD NTB serta pihak terkait yang mengumpulkan infaq. Selain itu, satu hal yang yang berusaha diubah dalam proses pemotongan hewan kurban tahun ini adalah digantinya tas plastik dengan keranjang bambu sebagai wadah pembungkus daging kurban. Hal tersebut diakui Fathullah sebagai bentuk dukungan RSUD NTB untuk menyukseskan program NTB bebas sampah atau NTB Zero Waste yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. “Kita sudah mencanangkan mendukung program Pemerintah Provinsi untuk zero waste,” pungkas Fathullah. Menegaskan hal tersebut, Direktur RSUD Provinsi NTB dr H. Lalu Hamzi Fikri MM MARS menerangkan bahwa dia menginstruksikan penggunaan bahan alami untuk membukus daging kurban guna mendukung program NTB Zero Waste dari pemerintah. “Plastik sudah kita tiadakan, sudah kita ganti dengan besek (keranjang, Red) bambu,” ujar Hamzi. Inovasi itu disebut Hamzi mendapat dukungan dari seluruh civitas rumah sakit yang merasa antusias juga untuk merubah pola pikir tentang pentingnya kebersihan. Disebut Hamzi, hal

Kontraktor Proyek Kapal SMK di Dikbud NTB Didenda Dari Hal. 1 Pada prinsipnya PT.SFM diakui sudah komitmen untuk menyetorkan denda itu ke kas daerah, sebagaimana hasil perhitungan PPK. Namun masih dilakukan perhitungan detail nilai bank garansi kontraktor tersebut. Karena menurut rencana, uang jaminan itu akan dipakai untuk membayar denda keterlambatan. Jika kurang, maka kontraktor berkewajiban menambah. Namun jika sebaliknya, maka PPK akan meminta pembayaran sesuai temuan. ‘’Ini yang masih terus diperhitungkan dengan PPK. Agar pembayarannya segera dimasukkan ke kas daerah,’’ jelasnya. Pada kesempatan itu, Dedi juga menginformasikan tim TP4D juga akan turun ke lapangan untuk mengecek tahap awal pengerjaan jalan nasional Bayan Lombok Utara hingga Sembalun Lombok Timur. Nilai proyek Rp224

miliar tahun 2019 dikerjakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BJN) bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bekerjasama melakukan penataan jalur wisata di sana. ‘’Tim akan turun lapangan mengecek progres awal pelaksanaan di lapangan,’’ jelasnya. Namun tak memastikan soal waktu. Sesuai informasi lelang di LPSE PU, pagu anggaran proyek kakap ini mencapai Rp 224.849.792.000, bersumber dari APBN tahun 2018. Pembangunan ruas jalan nasional ini menjadi keharusan karena menurut pihak Balai Pelaksana Jalan IX Mataram, kualitas jalan saat ini kondisinya rusak di beberapa lokasi. Proyek ini untuk memastikan akses yang layak untuk kegiatan wisata khususnya ke Gunung Rinjani. (ars)

Ingatkan Kontraktor Waduruka Dari Hal. 1 Meski pernah disampaikan sebelumnya, pihaknya kembali mengingatkan kepada PPK agar terus melakukan penagihan kepada rekanan soal denda tersebut. Sebab jika tidak, maka akan menjadi temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‘’PPK untuk berkoordinasi tindak lanjut yang menjadi temuan BPK dengan mitranya, yaitu pihak kontraktor Waduruka agar segera menyelesiakan denda tersebut,’’ sarannya. Pihaknya belum tahu persis alasan pihak rekanan belum membayar denda ke kas daerah, termasuk kendala yang dihadapi PPK. Inspektorat bahkan telah meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) hingga menyurati PPK dan rekanan. Kendati demikian, timnya terus melakukan monitoring sembari menunggu sikap proaktif rekanan.

‘’Infonya akan segera disetor,’’ katanya. Pada kesempatan sama, Ibnu Salim juga membeberkan penyelesaian denda kerugian daerah oleh KONI Provinsi NTB. Pihak KONI sudah menyetorkan semua temuan ke kas daerah senilai Rp 256.969.215. Dari total itu, dikurangi Rp 15.100.000 yang disisihkan untuk membayar honor panitia sesuai temuan sebelumnya. ‘’Jadi total yang disetor ke kas daerah sebesar Rp. 254.367.115. Sudah selesai semua,” pungkasnya. Terpisah, PPK Proyek Waduruka, Mustakim, ST.,MT mengakui hingga kini belum ada penyelesaian dari rekanan untuk pembayaran denda dimaksud. Ia pun mengaku belum tahu persis kendalanya. “Kita sudah surati, tidak tahu apa kendalanya,” jawabnya singkat. (ars)

tersebut menjadi tanda penerapan bebas sampah yang telah sampai pada tataran implementasi di RSUD NTB. (bay)

Taliwang (Suara NTB) Memperingati Hari Raya Idul Adha 1440 H, PT Amman Mineral NusaTenggara (Amman Mineral) dan karyawan perusahaan serta aliansi yang tergabung dalam Yayasan Muslim Batu Hijau (YMBH) menyerahkan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak di sekitar wilayah usaha tambang Batu Hijau, seperti Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan beberapa wilayah di Pulau Lombok, NTB. Tahun ini total hewan kurban yang terkumpul sebanyak 74 ekor, yang terdiri dari 40 ekor kambing dan 34 ekor sapi. “Idul Adha selalu mengingatkan kita untuk senantiasa ikhlas, bersyukur dan berbagi. Oleh karena itu, di Hari Raya Idul Adha ini kita manfaatkan sebagai momentum untuk berbagi hewan kurban kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah usaha kami,” kata Anita Avianty, Head of Corporate Communications Amman Mineral.” Kemudian dalam upaya menekan jumlah sampah plastik,

(Suara NTB/ist)

Karyawan Departemen Social Responsibility Amman Mineral Nusa Tenggara Menyerahkan Hewan Kurban kepada perwakilan masyarakat dan panitia kurban. Amman Mineral telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Takmir Masjid yang menerima bantuan hewan kurban untuk menyerahkan daging kurban kepada

Gubernur Tak Ingin Investasi Abal-abal di NTB Dari Hal. 1 Pada kesempatan tersebut hadir juga Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H.W. Musyafirin, MM dan pejabat Pemkab Lombok Timur (Lotim) serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB. Diketahui, PT. ESL telah mendapatkan izin investasi di Kawasan Tanjung Ringgit, Lotim. Mereka telah mengantongi izin sejak 2013 lalu. PT. ESL diberikan izin untuk pengembangan pariwisata di kawasan hutan Sekaroh seluas 339 hektare. Selain di kawasan Tanjung Ringgit Lotim, PT. ESL juga berinvestasi di kawasan Gili Balu, KSB. Rencananya, PT. ESL akan mengusulkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Selat Alas. Mengenai keterlambatan

penerbitan izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJWA), di kawasan hutan Provinsi NTB oleh PT. ESL. Gubernur menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan PT. ESL belum membayar kewajiban kepada negara sebagai syarat utama penerbitan IUPJWA. Pembayaran iuran tersebut sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2014, tentang optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk IUPJWA di KSB sebesar Rp 3.297.458.000. Sedangkan di Lotim Rp 3.491.700.000. Sehingga total iuran yang harus dibayar sebesar Rp 6.789.153.000,-. Besaran pembayaran tersebut dihitung berdasarkan luas area. Sedangkan untuk pembayarannya langsung disetor ke kas negara, untuk selanjut-

nya dilakukan penerbitan IUPJWA oleh pemerintah. Menanggapi hal tersebut, pihak PT. ESL dihadapan gubernur, Bupati KSB dan pejabat Lotim beserta jajaran OPD lingkup Pemprov NTB menyatakan kesiapannya. Untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada negara secepatnya. Karena ini sebagai syarat untuk bisa mendapatkan IUPJWA. Untuk memulai proses pembangunan investasi di Lombok Timur dan KSB. Gubernur menjelaskan, Pemda hanya memastikan tidak ada pelanggaran aturan. Jangan sampai ada lahan tidak termanfaatkan. ‘’Banyak potensi investasi di Lotim dan Sumbawa. Tapi jangan sampai di tangan yang keliru,’’ pungkas orang nomor satu di NTB ini. (nas)

PT. ESL Nunggak Pembayaran Iuran IUPJWA Rp6 Miliar Dari Hal. 1 Pertama, persoalan lahan. Banyak sertifikat hak milik yang terbit di lokasi yang menjadi izin investasi PT. ESL. Ke dua, ada lokasi investasi yang belum clear. Ke tiga, persoalan kemitraan dengan masyarakat. Ke empat, kewajiban PT. ESL mengenai pembayaran iuran IUPJWA. Dan terakhir, adanya wilayah perairan yang masuk izin PT. ESL disinyalir diserobot oleh perusahaan lain. ‘’Tadi dalam rapat, Pak Gubernur, Bupati KSB sepakat bahwa kita perlu ramah terhadap investor. Supaya investasi ini bergerak cepat,’’ kata Ridwan. Namun, kewajiban PT. ESL sesuai peraturan yang ada terkait dengan pembayaran iuran IUPJWA harus tetap dibayar. PT.ESL juga sedang meminta Izin untuk membangun di tiga gili di KSB sejak 2016. Tepatnya di Gili Balu yang dimohonkan PT. ESL sejak 2016. Tetapi pada waktu itu belum diproses karena belum ada desain tapak. Sekarang, desain tapak sudah disusun PT. ESL dan disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2018. ‘’Persoalannya, kita meminta kepada PT. ESL menyelesaikan dulu kewajibannya. Membayar iurannya sekitar Rp3 miliar di Lombok Timur, satu lagi Rp3 miliar di KSB. Sehingga total Rp6 miliar. Kita ingin iktikad baik, kita selesaikan satu-satu,’’ kata mantan Kepala Bappeda NTB ini. Terpisah, Direktur Hukum PT. Eco Region Indonesia, Bima Harahap menjelaskan penyebab belum adanya pembangunan di kawasan Hutan Sekaroh. Ia menjelaskan sejak mendapatkan izin pada 2013, pihaknya tidak bisa mengakses lokasi. Kontainer yang dibawa untuk dijadikan ba-

ngunan kantor dihadang oleh Satpol PP Lombok Timur pada waktu itu. Dengan pergantian kepemimpinan di Lotim, Bima mengatakan PT. ESL memiliki harapan baru. Setelah Bupati Lotim kembali dijabat Drs. H. M. Sukiman Azmy, pihaknya punya harapan bisa masuk ke lokasi. Dulunya, kata Bima, kontainer yang dipasang, dibakar oleh warga. Begitu juga plang-plang yang dipasang, dicabut warga. ‘’Harapan kita bisa lari lagi. Makanya kita sering ketemu dengan Bupati dan pemerintah provinsi. Masalah-masalah yang dulu tak bisa diselesaikan, masalah sertifikat, peladang liar dan sebagainya. Semoga sekarang lebih cepat kita selesaikan,’’ harapnya. Ia berharap, tahun ini sudah mulai bisa dilakukan pembangunan di kawasan Hutan Sekaroh. Rencananya, PT. ESL dalam jangka panjang akan membangun 5.000 kamar hotel. Karena lokasinya berada di kawasan hutan, maka bangunan hotel maksimal dua lantai. Hotel yang dibangun sejenis vila. ‘’Kurang lebih 5.000 kamar. Izin kita peroleh 339 hektare,’’ sebutnya. Investasi yang disiapkan untuk dua tahun ke depan sekitar 5 juta dolar Amerika. Jika ditambah dengan pembangunan klinik, investasinya mencapai 10 juta dolar Amerika. Investasi bertahap, dua tahun ke depan paling tidak kita 5 juta dolar Amerika. Bagian selatan jalan akan ada klinik, itu menunggu KEK, 2-3 tahun selesai. KEK selesai, klinik jalan mungkin 100 juta dolar Amerika. Terkait dengan kewajiban sebesar Rp6 miliar untuk pembayaran iuran IUPJWA di Sekaroh dan KSB. Bima mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan Pemda. Sebe-

narnya, kata Bima, kewajiban ini timbul sebelum izin keluar. Untuk di kawasan Hutan Sekaroh, izin PT. ESL keluar pada Agustus 2013. Ia mengaku sudah membayar kewajiban ini tetapi pada waktu itu izin PT. ESL mau dibatalkan oleh bupati, karena mau digantikan investor lain. Sehingga iuran IUPJWA yang dibayarkan dikembalikan. ‘’Jadi uang itu dikembalikan ke kita. Inilah yang mau kita diskusi. Apakah kewajiban kita ini mengikuti peraturan yang lama atau peraturan yang baru,’’ kata Bima. Ia mengatakan, seharusnya hukum tak berlaku surut. Sejak 2015, ketika iuran yang dibayarkan dikembalikan. Bima mengatakan, di mana mereka harus membayar iuran tersebut. Dan berapa besaran iuran yang harus dibayar. ‘’Seharusnya kita bayar kembali apa yang kita bayarkan pada waktu itu. Nah ini sebenarnya kita sangat pingin bayar,’’ ujarnya. Ia menyebutkan, dulunya iuran yang harus dibayar sebesar Rp339 juta sesuai dengan luas izin yang diberikan. Pada waktu itu, satu hektare, iurannya sebesar Rp1 juta. Namun dalam aturan yang baru, meskipun PP belum ada, Bima mengatakan iuran IUPJWA per hektare sebesar Rp10 juta. Sehingga tunggakan iuran yang harus dibayar nilainya miliaran rupiah. Hal inilah yang dipertanyakan. ‘’PNBP kita bayarkan ke pemerintah pusat. Tapi yang mengatur tarifnya pemerintah provinsi. Ini yang sekarang kita pingin diskusi,’’ katanya. Terkait persoalan lahan, pihaknya berharap segera selesai. BPN diharapkan segera membatalkan puluhan sertifikat yang berada di kawasan hutan Sekaroh. Pasalnya, dari sisi hukum juga sudah ada putusan pengadilan. (nas)

masyarakat dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti besek bambu, daun pisang ataupun menghimbau masyarakat penerima manfaat kurban untuk membawa wadah sendiri dari rumah. Hal ini merupakan wujud nyata kepedulian Amman Mineral terhadap

lingkungan. Selain penyerahan hewan kurban, Amman Mineral juga menggelar shalat Idul Adha di lima lokasi operasi tambang Batu Hijau. Shalat Idul Adha diikuti oleh karyawan dan keluarga karyawan Amman Mineral, perusahaan aliansi, para mitra kerja dan kontraktor. (r)

BUMN Siap Berikan Penjaminan Proyek Jembatan Lombok - Sumbawa Dari Hal. 1 ‘’Tetapi itu nanti akan dikaji analisis FS-nya lebih mendalam. Jembatan Lombok Sumbawa ini masih rencana. Kalau ada investor yang mau, nanti mereka (PII) langsung lakukan kajian,’’ kata Azhar. Jika ada investor yang berminat membangun jembatan Lombok - Sumbawa, lanjut Azhar, PII akan melakukan kajiannya. Baik feasibility study (FS) maupun Detailed Engineering Design (DED). ‘’Jadi daerah hanya memandu saja. Sudah kita tawarkan, PII siap membantu kalau ada investor yang berminat,’’ tandasnya. Sebelumnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengungkapkan sesuai hasil pra studi kelayakan atau preFS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan sebesar Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per kilometer. Artinya, dengan panjang jembatan 16,5 km, total biaya konstruksi paling sedikit Rp16,5 triliun. Jika ditambah dengan asesorisnya, maka butuh biaya sekitar Rp20 triliun. Bagi pemerintah provinsi, kata Ridwan, akan memastikan kelayakannya secara

ekonomi. Menurut perhitungan dengan investasi sebesar itu, akan kembali modal sekitar 20 tahun. Ketika itu layak secara teknis dan ekonomis juga akan dilihat dari aspek lingkungan. Menurutnya, setelah studi kelayakan tuntas dilakukan, maka proposalnya dapat diajukan ke pemerintah pusat dan swasta. Ia mengatakan, keberadaan jembatan Lombok-Sumbawa cukup penting karena merupakan urat nadi jalur logistik nasional dari Aceh ke NTT. Keberadaan jembatan ini penting untuk interaksi antardua wilayah, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa. Selain itu, keberadaan industri smelter dan industri turunannya juga menjadikan jembatan LombokSumbawa patut menjadi perhatian untuk direalisasikan. ‘’Dengan adanya jembatan ini akan memberikan kemudahan yang luar biasa. Tidak saja bagi orang KSB, tetapi orang yang bekerja di industri smelter dan industri turunannya yang ada di Lombok Timur dan sekitarnya,’’ katanya. Dengan adanya jembatan ini maka jarak tempuh dari Kayangan - Poto Tano akan menjadi 15 menit. Berbeda jika menggunakan kapal penyeberangan KayanganPoto Tano, jarak tempuhnya bisa sampai dua jam. (nas)

Rekrutmen CPNS 2019 Dimulai Oktober Dari Hal. 1 Tahapan pertama yang baru dilalui oleh Pemprov NTB adalah input data terkait pemenuhan jabatan dan nomenklatur yang dibutuhkan daerah. Disebut Fathurrahman, salah satu yang ditunggu-tunggu pihaknya sampai saat ini adalah informasi terkait kuota penerimaan yang ditentukan oleh pusat, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan. Formasi yang telah diajukan, terdiri dari 500 formasi CPNS dan 300 formasi P3K. Sebagian besar masih ditujukan untuk menjaring tenaga guru dan kesehatan yang jumlahnya masih kurang di NTB. Diakui Fathurrahman, jumlah itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencukupi beban kerja yang masih membutuhkan 3.000 PNS. Diterangkan Fathurrahman bahwa Pemprov mengusulkan formasi sesuai dengan surat edaran Men-PANRB tentang pengadaan ASN tahun 2019 yang menyatakan usulan formasi harus melihat kemampuan keuangan daerah. Di mana, rasio belanja pegawai terhadap belanja publik tidak boleh melebihi 50 persen.

‘’Kita melihat dari komposisi formulasi dari APBD, jadi jangan sampai juga walaupun kita dalam analisis beban kerja masih kurang SDM yang ada, tapi tentu patokannya juga harus dengan kemampuan keuangan,’’ ujarnya. Fathurrahman berharap, agar pusat dapat mengabulkan permohonan kuota untuk 800 formasi yang telah diajukan. Mengingat jumlah tersebut telah didasarkan pada perhitungan rasio ABPD dan kebutuhan PNS di NTB. Khusus untuk rekrutmen P3K, pemerintah berencana akan menghabiskan sisa eks honorer K2 yang tidak lulus seleksi pada rekrutmen sebelumnya. Diterangkan Fathurrahman, sebanyak 288 orang terdiri dari 234 eks honorer K2 tenaga pendidik dan kesehatan. Kemudian sisanya merupakan eks honorer K2 tenaga teknis. Untuk peserta yang lulus rekrutmen P3K tahap I sendiri disebut Fathurrahman masih menuggu Nomor Induk Pegawai (NIP) yang sedang diproses di Kementerian. Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi guna memastikan kapan waktu tepatnya proses penempatan peserta P3K mulai dilaksanakan. (bay)

Koalisi Masyarakat Antar Ribuan Salinan Petisi Tolak Kunker Dewan ke Luar Negeri Dari Hal. 1 Penggagas petisi dengan tajuk Tolak Kunjungan Kerja DPRD NTB Ke Luar Negeri, Hasan Ghifari, mengaku aksi pengantaran salinan tandatangan petisi yang dibuat melalui media change.org tersebut sebagai bentuk tuntutan sikap dari Pemprov NTB. Jumlah salinan petisi yang diantarkan sendiri mencapai 1.000 eksemplar. ‘’Semangat awal petisi ini sebenarnya sebagai kritik kami,’’ ujar Hasan, Senin (12/ 8) di Mataram. Gubernur NTB sendiri melalui Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Eca Nurcahyaningsih, M.Si menerima petisi tersebut. Menurut Hasan,

petisi itu pertama kali digagas pada tanggal 2 Agustus 2019 lalu. Tujuan utamanya adalah untuk mengkritisi kunjungan kerja DPRD NTB ke negaranegara Eropa dengan menghabiskan dana mencapai Rp3,5 miliar. ‘’Petisi ini akan terus bergulir. Artinya tidak menutup kemungkinan lebih dari 25.000 ini akan terus berjalan,’’ tegas Hasan. Disebutnya, anggota DPRD NTB yang terlibat dalam kunjungan kerja tersebut telah menunjukkan hilangnya perhatian terhadap krisis yang terjadi di tengah masyarakat. Terlebih soal pemulihan pascagempa yang sampai saat ini belum selesai. Pengajuan petisi itu telah

mendapatkan dukungan juga dari beberapa lembaga seperti Somasi NTB dan Fitra NTB. ‘’Tolong kepada legislator kami sense of crisis-nya (kepekaan terhadap krisis masyarakat, Red) tolong dihidupkan. Atas nama nurani dan rasa kemanusiaan terhadap kami semua,’’ ujar Hasan. Senada dengan itu Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda, menegaskan bahwa diantarkan salinan petisi langsung kepada Gubernur NTB sebagai bentuk protes terhadap kunker anggota DPRD NTB ke luar negeri. Disebut Ramli, para anggota dewan tersebut harusnya bersedia mengorbankan kepentingan pribadi mereka untuk kepentingan

masyarakat, terutama untuk masyarakat KLU yang sampai saat ini masih dalam proses pemulihan pascagempa. ‘’Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik mereka, setelah pulang ini (anggota dewan harus) menyampaikan hasil kunker mereka ke masyarakat. Agar kekecewaan masyarakat bisa sedikit terobati,’’ ujar Ramli. Walaupun begitu, dirinya menyangsikan hal tersebut dapat dilaksanakan. ‘’Sebenarnya dengan keberangkatan mereka ini, ya tidak menghasilkan apa-apa. Tujuan mereka yang memang sekadar jalanjalan menghabiskan masa jabatan yang tinggal beberapa hari lagi,’’ tegas Ramli. Untuk itu, Ramli men-

erangkan bahwa pihaknya akan menempuh cara-cara lain seandainya anggota dewan di DPRD NTB dan Pemprov NTB tidak menunjukkan komitmen sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kunker tersebut. Ditegaskan Ramli, pengantaran salinan petisi semata-mata untuk melihat bagaimana respon dari pemerintah dan anggota dewan sendri. ‘’Kalau tidak ada komitmen untuk membatalkan perjalanan mereka, kami akan melakukan gugatan hukum, gugatan publik, mungkin semacam class action untuk menggugat Gubernur dan Mendagri,’’ pungkas Ramli. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 13 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pascasarjana UIN Mataram Terima Tim Audit Mutu Internal Mataram (Suara NTB) Peningkatan mutu akademik merupakan komitmen Tim Manajamen Pascasarjana UIN Mataram. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas atau mutu kegiatan akademik di Pascasarjana, selama seminggu terakhir, beberapa hari lalu tim Audit Mutu Internal (AMI) LPM UIN Mataram melakukan monitoring dan evaluasi di semua prodi S2 dan S3. Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Prof. Suprapto menjelaskan tim AMI mengunjungi Kaprodi S2 HKI, Kaprodi S2 ES, Kaprodi S2 PAI, Kaprodi S2 MPI, Kaprodi S2 PBA, Kaprodi S2 KPI dan Kaprodi S3 PAI didampigi staf akademik masing-masing prodi secara serius memberikan informasi kepada tim AMI. Sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, Tim AMI berdialog secara langsung dengan dengan para Kaprodi dan tim akademik pascasarjana. Sejumlah pertanyaan berkaitan dengan proses perkuliahan, kedisiplinan dosen dan mahasiswa, target pencapaian perkuliahan dan lain-lain menjadi fokus utama tim monev AMI LPM UIN Mataram. Dijelaskan bahwa kegiatan monev ini merupakan kegiatan rutin yang dimaksudkan sebagai kontrol atas pelaksanaan pelayanan akademik di pascasarjana berlangsung secara benar sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, Tim AMI juga memberikan beberapa rekomendasi semisal perlunya kontrol implementasi Rencana pembelajaran smester (RPS) pada setiap dosen. Selain itu tim juga merekomendasikan pihak Prodi untuk mendorong mahasiswa agar segera menyelesaikan tesis maupun disertasi tepat waktu. Tim AMI juga memberi apresiasi kepada pihak pascasarjana yang telah mewajibkan mahasiswa melakukan plagiarism checker terhadap semua karya tulis mereka agar tidak terjadi tindak plagiasi alias menjiplak karya milik orang lain. (dys)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan Korupsi Pengadaan Sarpras Porprov Loteng Didalami Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih terus mendalami dugaan korupsi pada pengadaan sarana dan prasaran (sarpras) bagi atlet dan cabang olahraga (cabor) untuk keperluan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 lalu di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat. Sejumlah pihak terkait satu demi satu terus dipanggil dan dimintai keterangan. Termasuk para ketua cabor di Loteng. “Kasusnya masih lidik (penyelidikan,red),” tegas Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (12/8). Disinggung sudah saksi termasuk ketua-ketua cabor yang sudah dimintai keterangan, Rafles belum bersedia mengungkapnya. Namun yang pasti, timpalnya, penyidik Polres Loteng saat ini

tengah dalam tahap pendalaman kasus. Untuk keperluan peningkatan status kasus tersebut ke penyidikan. Dengan kata lain, kalau sudah bisa naik ke tahap penyidikan, polisi sudah menemukan indikasi penyimpangan dalam kasus tersebut. “Kami (penyidik) dalam tahap pendalaman untuk naik sidik (penyidikan),” tandas Rafles.

Sejumlah ketua cabor yang dikonfirmasi Suara NTB mengaku sudah mendapat panggilan untuk dimintai keterangan oleh penyidik Polres Loteng. “Sudah ada panggilan, rencananya saya Jumat penuhi panggilan peyidik Polres Loteng,” aku M. Samsul Qomar, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Loteng. Hal senada juga disampai-

kan Ketua Brigde Loteng, Lalu Ramdan. Pihaknya sudah mendapat informasi kalau ada panggilan kepolisian untuk klarifikasi terkait penanganan kasus di Polres Loteng. “Tapi soal kasus apa, saya belum tahu betul. Informasi soal kasus di Dispora Loteng,” ujarnya. Ia pun menegaskan siap memenuhi panggilan pihak kepolisian jika keterangan dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Tapi karena yang lebih tahu soal pembagian sarpras oleh Dispora Loteng ketua harian, mungkin ketua harian yang ada akan datang. Kasus dugaan korupsi pengadaan sarpras di Dispora Lo-

teng mencuat akhir tahun 2018 lalu. Saat itu para atlet mengeluhkan kualitas seragam kontingen Porprov yang disiapkan oleh Dispora Loteng. Tidak hanya itu beberapa sarpras yang bagikan ke cabor yang bertanding di Porporv NTB tahun 2018, dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi. Pengadaan sarpras bagi atlet Porprov dan cabor Loteng tersebut dialokasikan sebesar Rp1 miliar lebih oleh Pemkab Loteng. Semula anggaran tersebut akan dilelola oleh KONI Loteng. Namun karena terbentur regulasi, anggaran tersebut termasuk pengadaan sarpras akhirnya dikelola oleh Dispora Loteng. (kir)

Perlu Pengintegrasian Pendidikan Inklusi dalam Kurikulum PGSD Mataram (Suara NTB) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti diamanatkan oleh konstitusi. Hal inilah yang men-

dasari pentingnya pemenuhan pendidikan berkualitas dapat diterima oleh setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) bersama Universitas Mataram (Unram) dan Dinas Pendidikan Lombok Tengah melaksanakan Lokakarya Pengarusutamaan Pendidikan Inklusi dalam Kurikulum PGSD sebagai tindak lanjut dari pertemuan koordinasi antara ketiga belah pihak yang telah terselenggara pada 26 Juli 2019 lalu. Lokakarya yang dilaksanakan Rabu (7/8) lalu, juga menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan program penguatan mutu pendidikan inklusi di sekolah dasar. Lokakarya ini dikemas dalam tema “Konsep dan Filosofi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi” dengan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, H. Sumum, S.Pd, SH, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram, Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc., dalam sambutannya mengharapkan, dari lokakarya itu bisa dikreasikan buku ajar pada masing-masing mata kuliah dengan mengintegrasikan pendidikan inklusi pada materi-materi kuliah, sehingga

mahasiswa bisa menangkap ide pendidikan inklusi. Harapan ini disambut baik oleh INOVASI yang mendukung pemenuhan pendidikan inklusi berkualitas. Provincial Manager INOVASI di NTB, Edy Herianto, mengatakan INOVASI menghubungkan FKIP dengan Lombok Tengah. Ia mengajak untuk membuat kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa membuat buku ajar, alat peraga khusus untuk mengembangkan pendidikan inklusi. “Mudah-mudahan kami dari INOVASI selalu siap mendukung. Suatu saat, harapannya mahasiswa belajar inklusi di Unram ini. Inklusi adalah bagian yang sangat penting bagi kita. Mari kita dengan program ini benar-benar menjadikan inklusi sebagai bagian dari hidup kita,” kata Edy Herianto. Lombok Tengah merupakan kabupaten yang berkomitmen pada pemenuhan pendidikan inklusi yang berkualitas dengan mencanangkan Lombok Tengah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi di semua jenjang pendidikan pada 24 September 2012. Dinas Pendidikan Lombok Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan inklusi melaksanakan pengembangan kapasitas Guru Pembimbing Khusus (GPK) melalui program kewenangan tambahan di UNESA Surabaya yang dimulai tahun 2014 dengan 5 GPK, 2016 (13 GPK), tahun 2017 dan 2018 masingmasing sejumlah 6 GPK. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H. Sumum, S.Pd, SH, M.Pd., dalam pemaparannya mengatakan, guru-guru harus diberikan pemahaman, karena kita hidup di dunia global. Harus disikapi dengan menguasai ilmu tentang pendidikan inklusi, sehingga mereka tidak perlu menganggap ABK harus ke SLB. (ron)

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA - Lokakarya Pengarusutamaan Pendidikan Inklusi dalam Kurikulum PGSD yang dilaksanakan INOVASI bersama Unram dan Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Rabu (7/8).