SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SABTU, 13 APRIL 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 35 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Minta Doa Yatim Piatu
Partai Berkarya NTB Optimis Loloskan Dua Wakil ke Senayan Mataram (Suara NTB) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi NTB menggelar doa bersama anak yatim piatu, Jumat (12/4) kemarin. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Jalan Panji Tilar Negara Nomor 23 Mataram itu, untuk mendoakan para Calon Anggota Legislatif (Caleg) meraih suara terbanyak dan simpati rakyat untuk Partai Berkarya. ‘’Doa ini untuk semua calon anggota DPR RI dari Berkarya. Semoga Allah ijabah doa anak yatim piatu,’’ kata Darmawan kepada Suara NTB. Sedikitnya 400 anak yatim dan piatu
yang diundang dalam doa dan dzikir bersama sore itu. Bukan sekadar untuk kepentingan partainya, namun menurut Darmawan, lebih pada nilai sosial dan pemberdayaan kepada masyarakat. ‘’Dari awal Partai Berkarya, sudah 2000 yatim piatu yang kita undang. Ini merupakan tradisi kami,’’ ujarnya. Dengan doa anak anak tersebut, ia berharap partainya lebih berkah dan dapat mencapai target perolehan suara 65 persen. ‘’Dan intinya bisa mengirim dua wakil DPR RI dari NTB,’’ ujarnya optimis. Bersambung ke hal 11
Pejabat Pemprov dan Polda NTB Datangi Mabes Polri PEJABAT Pemprov NTB, Polda NTB dan BP3TKI Mataram menyambangi Mabes Polri, Jumat (12/4) siang. Kedatangan pejabat Pemprov, Polda NTB dan BP3TKI Mataram ini untuk berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang sedang menangani kasus Tindak Pidana Pendagangan Orang (TPPO), di mana korbannya sekitar 500 orang dari NTB. Berdasarkan informasi, dua orang tersangka diduga berasal dari NTB. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui modus operandinya bagaimana. ‘’Kemudian bagaimana pengakuan tersangka, berapa orang yang di sini dan sebagainya,’’ Bersambung ke hal 11
TO K O H Pantau ’’Serangan Fajar’’
(Suara NTB/ars)
KBRI Pulangkan 500 Warga NTB Diduga Korban TPPO Mataram (Suara NTB) Sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah memulangkan secara bertahap 1000 lebih korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Indonesia. Dari jumlah itu, sedikitnya 500 orang diantaranya berasal dari NTB.
(Suara NTB/dok)
PRAKTIK ‘’serangan fajar’’ turut masuk dalam kerawanan Pemilu 2019. Polda NTB bersama Bawaslu NTB membentuk tim untuk memantau. Pemberi maupun penerima berpotensi terjerat pidana. ‘’Serangan fajar’’ rentan terjadi pada masa tenang maupun di hari pemungutan suara. Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri mengatakan, kepolisian mengatensi tindak pidana Pemilu melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Selain itu ada juga tim yang diterjunkan untuk patroli. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ars)
Caleg DPR RI Dalil 2 Pulau Lombok Dharwati Pratama Sari terlibat pengajian dengan anak anak yatim piatu. Ketua DPW Partai Berkarya Darmawan hadir saat pengajian dengan yatim piatu, Jumat kemarin (foto kanan).
‘’Sudah. Sebagian besar sudah dipulangkan secara bertahap oleh masing-masing KBRI,’’ ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Lalu Muhammad Iqbal kepada Suara NTB via pesan instan Jumat (12/4). Sejumlah negara yang menampung dan mengidentifikasi korban TPPO diantaranya, Maroko, Turki, Suriah, Yaman dan Arab Saudi. KBRI masing-masing negara itu bertanggung jawab untuk mengurus proses pemulangan ke daerah asal, termasuk 500 orang yang teridentidikasi dari NTB. Iqbal mengatakan, kondisi para korban baik-baik saja dan diupaya-
kan pemulangan dengan aman. Hanya saja, soal data dan proses teknis, Iqbal yang sedang berada di Ankara, Turki tidak tahu persis. Karena kegiatannya di masing-masing KBRI. Lalu Muhammad Iqbal yang juga menjabat sebagai Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki, memastikan proses yang sama sedang berlangsung. Tidak saja upaya pemulangan dengan selamat, juga pihak Konsulat Jenderal (Konjen) RI di masing-masing negara itu memperjuangkan pemenuhan hak-hak korban yang tercatat
Tiap Bulan, Disos Terima Pemulangan Warga NTB Korban TPPO Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) NTB hampir tiap bulan menerima pemulangan warga NTB yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pada 10 Maret lalu, sebanyak empat warga NTB korban TPPO dipulangkan Kemensos ke NTB setelah sebelumnya ditampung di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Kemensos di Jakarta. ‘’Kita hampir setiap bulan menerima pemulangan TPPO,’’ kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/4) siang. Empat warga NTB yang menjadi korban TPPO tersebut dipulangkan ke tanah air oleh KBRI Syiria. Keempat korban berusia antara 20 - 27 tahun. Bersambung ke hal 11
sebagai tenaga kerja. ‘’Jadi selain sebagian besar dipulangkan, juga sudah berhasil diupayakan hak-haknya,’’ katanya. Pemenuhan hak seperti biaya hidup selama penampungan, termasuk upah untuk korban yang tercatat sebagai tenaga kerja. Jumlah detail korban yang sudah dipulangkan dan sedang dalam pengurusan, termasuk asal NTB tak dirincinya. Iqbal pada kesempatan itu mengklarifikasi bahwa korban yang teridentifikasi sekitar 500 orang asal NTB tersebut, merupakan akumu-
lasi kasus terjadi sejak beberapa tahun. Mereka tidak hanya terperangkap menjadi korban TPPO untuk modus menjadi TKI, tapi banyak kasus lainnya, seperi modus pelancong. ‘’Jadi status setiap kasus itu berbeda,’’ pungkasnya. Pemprov NTB sebelumnya berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memulangkan warga NTB yang menjadi korban TPPO. Tahapannya, akan dilakukan asessment dan pemulihan bagi para korban, khususnya kesehatan dan psikis. Bersambung ke hal 11
’’
’’Sudah.Sebagian Sebagianbesar besarsudah sudah ’’Sudah. dipulangkansecara secarabertahap bertahap dipulangkan olehmasing masingmasing masingKBRI KBRI oleh Lalu Muhammad Iqbal
Perda Dinilai Hanya Jadi Pajangan, Pemprov Surati OPD Mataram (Suara NTB) Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak dilaksanakan maksimal mendapat sorotan dari DPRD NTB. Dewan menilai kebanyakan Perda yang telah dibuat eksekutif bersama legislatif hanya menjadi pajangan. Anggota DPRD NTB Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), M. Hadi Sulton, S. Sos mengatakan, setiap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, pihaknya selalu menyoroti tentang tidak maksimalnya pelaksanaan Perda. Untuk itu, Pemprov NTB melalui Organisasi Per-
angkat Daerah (OPD) terkait harus segera membuat Peraturan Gubernur (Pergub) agar Perda-Perda yang ada jangan hanya menjadi pajangan atau disimpan di rak. ‘’Perda ini yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakannya. Jangan hanya jadi Perda pajangan, yang disimpan di rak,’’ kritik Sulton ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/4) siang. Menurutnya, kewajiban eksekutif melalui OPD terkait untuk melaksanakan Perda yang telah dibuat. Agar dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka harus disusun Per-
gub maupun SK Gubernur yang mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan suatu Perda. ‘’Jangan Perda dibiarkan. Mestinya, Perda ini diikuti dengan Pergub. Pemerintah daerah harus segera melaksanakan Perda itu dengan menyusun Pergubnya,’’ katanya mengingatkan. Menurut Sekretaris Fraksi PAN DPRD NTB ini, kelemahan eksekutif selama ini abai dalam menyiapkan aturan Pergub dari suatu Perda. Setelah Perda ditetapkan menjadi produk hukum daerah, tidak ada tindaklanjutnya. Bersambung ke hal 11
Achmat Juri (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
MEGA PROYEK- Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan, Sumbawa Besar sedang dalam proses pengerjaan. Pelaksanaan mega proyek ini diharapkan berjalan lancar sampai proyek senilai Rp1,3 triliun ini selesai 2022.
Enam Calon Berebut Jadi Dirut PT. GNE Mujaddid Muhas (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH.,MH mengirim surat ke Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Surat dikirim tanggal 5 April lalu, isinya meminta agar jalur pendakian Rinjani, khususnya via Senaru segera dibuka. Alasannya, ada banyak pemandu wisata, trekking organizer, porter yang menganggur. Surat Bupati KLU itu meneruskan surat Asosiasi Tour Operator Senaru (ATOS) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ars)
Buka Pendakian Rinjani
Mataram (Suara NTB) Seleksi terbuka calon Direktur Utama (Dirut) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) terus berproses. Sebanyak enam calon yang mendaftar akan berebut menjadi Dirut PT. GNE. Ketua Tim Seleksi (Timsel) Dirut PT. GNE, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, sebanyak enam calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Selanjutnya, enam orang tersebut akan mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK). ‘’Insya Allah H. Wirajaya hari Senin, 6 orKusuma ang akan ikut tes
uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di BKD, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi,’’ kata Wirajaya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/ 4) siang. Wirajaya tak menyebutkan secara rinci enam calon Dirut PT. GNE yang akan ikut UKK di BKD. Namun ia mengatakan semuanya berasal dari NTB. ‘’Pendaftaran sudah ditutup. Sekarang sudah mau tahap UKK. Semua calon enam orang itu dari NTB saja,’’ ungkapnya. Sesuai ketentuan, Timsel berasal dari unsur Pemda dan akademisi. Nantinya proses seleksi terdiri dari beberapa tahapan. Mulai dari seleksi administrasi, uji kepatutan dan kelayakan (UKK) dan penentuan tiga besar calon Dirut PT. GNE. Wirajaya mengatakan, Direksi PT. GNE ke depan harus membuat perjanjian kinerja. Direksi harus punya
target yang jelas. Sehingga dia sungguh-sungguh untuk mengembangkan usaha bisnis PT. GNE. Indikator sederhananya, kata mantan Penjabat Walikota Bima ini, harus jelas besaran dividen yang disetor ke kas daerah tiap tahun. Diharapkan, Dirut PT. GNE yang baru orang muda yang punya orientasi bisnis dengan melihat potensi yang dimiliki daerah. PT. GNE diharapkan dapat melakukan ekspansi bisnis dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, PT. GNE perlu memperluas bisnisnya. Misalnya ikut mendukung pengembangan industri olahan yang menjadi prioritas Pemprov NTB saat ini. ‘’Kita butuhkan anak muda yang punya pengalaman bisnis. Kalau tidak punya pengalaman bisnis sulit,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 11