HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 13 MARET 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 11 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Belum Puas Kinerja Pengembangan Pariwisata NTB
Gubernur Minta Target Kunjungan 4,5 Juta Wisatawan Harus Detail Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., mengatakan, ke depan akan memelototi pengembangan sektor pariwisata. Selama setahun terakhir, gubernur mengaku pengembangan sektor pariwisata NTB masih jauh dari apa yang diharapkan. Ia meminta Dinas Pariwisata (Dispar) membuat target yang detail. Target angka kunjungan wisatawan sebanyak 4,5 juta pada tahun 2020 harus
tuk mengejar target tersebut. ‘’Tahun depan saya mau pelototi pariwisata. Saya sudah kasih waktu setahun tapi saya melihat tak seperti
detail di setiap negara, terutama untuk wisatawan mancanegara (Wisman). Dengan target yang detail, maka dibuat strategi yang benar dan terukur un-
yang saya harapkan, jauh sekali,’’ kata gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sinergitas Kerja Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota Menuju 4,5 Juta Wisatawan di Mataram, Kamis (12/3) kemarin. Rakor diikuti oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se NTB dan pelaku industri pariwisata, menghadirkan sejum-
lah nara sumber. Salah satu nara sumber dari unsur media adalah Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino. Tahun 2020, Pemprov menargetkan angka kunjungan wisatawan sebanyak 4,5 juta orang. Terdiri dari wisatawan mancenegara (Wisman) sebanyak 2 juta orang dan
wisatawan domestik sebanyak 2,5 juta orang. Menurut gubernur, target kuantitatif kunjungan Wisman dari setiap negara yang potensial harus detail. Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15 (Suara NTB/nas)
(Suara NTB/uki)
TO K O H
Tempat pemerahan susu kuda liar di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.
Cegah Kanibalisme DIRJEN Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Samsul Widodo meminta NTB membentuk kantor pemasaran bersama desa wisata. Supaya tak ada persaingan antar desa wisata yang dapat menyebabkan kanibalisme. ‘’Sekarang tidak kita lihat seperti itu (ada kantor pemasaran bersama). Apakah antardesa wisata ini bersaing. Bersambung ke hal 15
Susu kuda liar menjadi salah satu potensi lokal NTB, khususnya di daerah Bima, Dompu dan Sumbawa. Sayangnya potensi tersebut masih kurang diperhatikan pemerintah. Lemahnya manajemen pemasaran dan pengolahan produk, hingga tergerusnya populasi kuda liar, membuat minuman legendaris ini seolah tidak lagi menjadi tuan di rumah sendiri. KEPERCAYAAN lokal mengenai khasiat susu kuda liar untuk menangkal virus corona menjadi bahan pembicaraan menarik yang sempat dilontarkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin di Pembukaan Munas Adeksi V di Mataram, Rabu (11/3). Namun, sebelum topik ini mencuat, nasib ko-
Samsul Widodo (Suara NTB/nas)
KO M E N TTAA R PENYEBARAN virus Corona di sejumlah negara telah berdampak terhadap sektor pariwisata. Terjadi penurunan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, termasuk NTB. ‘’Kalau dampak Corona dihubungkan ke pariwisata, iya ngefek (berpengaruh terhadap kemiskinan),’’ kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono dikonfirmasi di Mataram, Kamis (12/3) kemarin. Namun, Suntono tak menyebutkan sebarapa besar dampak Corona tersebut terhadap peningkatan kemiskinan. Ia mengatakan, salah satu sumber pendapatan kelompok masyarakat NTB adalah sektor pariwisata. Bersambung Suntono ke hal 15
SUSU KUDA LIAR - Siti Hawa salah seorang pengusaha susu kuda liar di Desa Serakapi, Kecamatan Woja, saat menunjukkan hasil perahan susu kuda liarnya, Kamis (12/3).
(Suara NTB/jun)
Pengaruhi Angka Kemiskinan
Susu Kuda Liar, Minuman Legendaris NTB yang Minim Perhatian
Mabes TNI Targetkan Rumah Korban Gempa Tuntas Tahun 2020 Mataram (Suara NTB) Markas Besar (Mabes) TNI mengapresiasi proses pembangunan korban gempa NTB. Melalui Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, mendorong agar tahun 2020 pembangunan rumah korban gempa tuntas. Sehingga warga korban gempa bisa menikmati rumah baru. Kasum TNI meminta agar proses percepatan rumah korban gempa dengan konsep Rumah Tahan Gempa (RTG) segera dituntaskan. Masyarakat, fasilitator bersama anggota TNI bisa bahu membahu melakukan percepatan. ‘’Sehingga sampai akhir 2020 ini, semua selesai, tidak ada lagi rumah yang dikerjakan. Warga sudah bisa menikmati tempat tinggalnya,’’ ujar Kasum TNI, Kamis (12/3). Bersambung ke hal 15
moditas susu kuda liar tak sekuat kisah-kisah tentang khasiatnya. Misalnya, usaha susu kuda liar di Dusun Tolonggoru ,Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Sejauh ini, produknya hanya digunakan untuk pameran skala regional dan nasional oleh OPD-OPD tertentu. ‘’Pernah juga dipromosikan oleh Bupati Bima saat berkunjung ke Malaysia dan saya diberikan alat produksi. Tapi lebih banyak kita usahakan dan pasarkan sendiri,’’ kata Pengusaha Susu Kuda Liar, Nehrun kepada Suara NTB, Kamis (12/3). Nehrun mengatakan, mulai menggeluti usaha susu kuda liar dengan menggunakan jenama Susu Kuda 88 tersebut, sejak tahun 2013 silam. Saat itu, ia kuliah di
Jakarta sambil menjual susu kuda liar. ‘’Dua tahun saya jualan di Jakarta sambil kuliah. Saya kembali ke Bima tahun 2015 dan geluti usaha ini,’’ katanya. Nehrun mengaku menjadi pengusaha susu kuda liar tidak hanya berorientasi profit (untung) saja. Namun ambisinya, adalah pemberdayaan masyarakat setempat dan pengembangan potensi lokal. Menurutnya pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yakni, Ia membeli susu kuda liar dari warga yang memiliki kuda. Yang lain, kudanya sendiri dimanfaatkan warga dan menggaji masyarakat secara bulanan. ‘’Pola lain saya memberikan modal kepada warga yang memiliki kuda dan dicicil dengan susu kuda hasil perah,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 FOTO BERSAMA - Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken 123456789012345678901234567890121 Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Direktur In123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 formasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim 123456789012345678901234567890121 Kominfo RI, Septriana Tangkary berfoto bersama pe123456789012345678901234567890121 serta program Genposting NTB 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121 Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB 123456789012345678901234567890121 menjalin sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Informatika (Kominfo) RI, tepatnya Direktorat Jenderal 123456789012345678901234567890121 Informasi dan Komunikasi Publik. Terutama untuk me123456789012345678901234567890121 majukan promosi pariwisata super prioritas di NTB 123456789012345678901234567890121 Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widya123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 wati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menerangkan, pihaknya 123456789012345678901234567890121 telah sama-sama melihat potensi kerjasama yang dapat 123456789012345678901234567890121 dijalin Dekranasda NTB dengan Kominfo. 123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 (Suara NTB/bay)
Dekranasda NTB Dukung Promosi Mandalika
(Suara NTB/ars)
TINJAU - Kasum TNI, Joni Supriyanto saat meninjau langsung perkembangan pembangunan RTG di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Kamis kemarin.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 13 Maret 2020
Halaman 2
Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB
Kementan Dorong Petani Kembangkan Teknologi ”Rain Shelter” Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian RI memberikan bimbingan teknis kepada petani di Kota Mataram, Kamis (12/3). Petani didorong mengembangkan teknologi Rain Shelter khusus tanaman cabai. Teknologi ini dinilai dapat meningkatkan produksi. Teknologi ini kata Staf Teknis Kementerian Pertanian, Lili Ahmad, telah dikembangkan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Petani mendapatkan keuntungan besar karena daerah lain tidak menanam cabai. Sementara, produksi dengan teknologi ‘rain shelter’ meningkat. “Teknologi ini sudah dikembangkan di Purbalingga,” sebutnya. Latar belakang dikembangkan teknologi pertanian tersebut, pertama, petani pada musim kemarau tidak banyak menanam cabai. Sehingga, Kementerian Pertanian mengembangkan teknologi untuk men-
dorong petani mulai menanam cabai pada musim kemarau dan panennya saat memasuki musim hujan. Dengan teknologi rain shelter menekan kerusakan pada tanaman cabai. Diakui, pengembangan teknologi akan meningkatkan biaya produksi. Tetapi itu hanya pada tahap awal saja. Petani bisa menggunakan bambu dan dapat dimanfaatkan sampai akhir panen. Manfaatnya pun dapat dirasakan dari luas satu hektar tanaman padi menghasilkan 12 ton bahkan lebih produksi cabai. “Tanpa teknologi itu hasil produksi paling hanya 8 hektar, bahkan kurang,” sebutnya. Plt Kasubid Tanaman Aneka Cabai, Buah dan Sayur pada Kementerian Pertanian, Wiwi Sutiwi menyampaikan, cabai merupakan komoditi seksi sehingga menjadi atensi, sehingga pemerintah menyiapkan program untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat di seluruh Indonesia. Program Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo telah menargetkan peningkatkan produksi pertanian tujuh persen per tahun. Target ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan menyuplai pangan dunia. Oleh karena itu, ada gerakan ekspor tiga kali lipat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan devisa negara. “Sekarang Pak Menteri menargetkan produksi pertanian naik jadi tujuh persen per tahun,” sebutnya. Program Kementan adalah gerakan mendorong daya saing hortikultura. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi hortikultura yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Isu ramah lingkungan jadi perhatian serius kedepannya, sehingga dalam budidaya penggunaan pestisida dibatasi untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dikatakan Wiwi, pihaknya sedang mengembangkan teknologi rain
(Suara NTB/cem)
(Suara NTB/cem)
SAMBUTAN - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Muttawali bersama Plt Kasubid Tanaman Aneka Cabai, Buah dan Sayur pada Kementerian Pertanian, Wiwi Sutiwi memberikan sambutan pada bimtek pengembangan teknologi pertanian, Kamis (12/3). Kepala Dinas Pertanian Kota shelter . Teknologi ini menekan efek dari musim hujan. Di tataran pet- Mataram, Ir. H. Muttawali menani teknologi ini belum terkenal. gapresiasi program pengembanTetapi akan dijelaskan secara tek- gan teknologi dari Kementerian nis bagaimana pengembangan- Pertanian. Selama ini, cabai mennya. “Teknologi ini memacu men- jadi isu seksi di tengah ingkatkan ketersediaan cabai di masyarakat. Saat gejolak harga naik maka masyarakat akan daerah,” ujarnya.
SERIUS - Petani serius mendengarkan penjelasaan Plt Kasubid Tanaman Aneka Cabai, Buah dan Sayur pada Kementerian Pertanian, Wiwi Sutiwi pada bimtek, Kamis (12/3). Pemerintah mendorong petani mengembangkan teknologi rain shelter pada tanaman cabai. Rain shelter sebagai teknoloribut. Di satu sisi, petani juga ingin menikmati keuntungan sekali gi tanaman cabai dinilai akan waktu. “Baru – baru ribut harga bermanfaat guna meningkatmahal. Saya selalu sampaikan ke kan produksi saat musim hujan. media ndak apa-apa harga ma- Teknologi ini akan dikembanghal. Petani juga ingin menikmati kan sebagai upaya memenuhi keuntungan. Saat harga rendah kebutuhan komoditi cabai di daerah. (cem/*) petani juga rugi,” jelasnya.
Tunggakan Pengelola Parkir akan Ditagih Jaksa
Berharap Dana Pokir Dewan KELURAHAN Karang Baru berencana membangun sekretariat Kampung Keluarga Berencana. Akan tetapi, anggaran pembangunan sekretariat kampung KB di wilayah itu belum terealisasi. Untuk itu, pihak kelurahan Karang Baru berharap bisa dibantu dana pokok pikiran di DPRD kota Mataram. Lurah Karang Baru, Marsun mengatakan, sejauh ini belum ada bantuan dana Pokir dari DPRD Kota Mataram. Ia berharap, dengan adanya dana Pokir bisa mem-back up sebagian program dari kelurahan Karang (Suara NTB/viq) Marsun Baru. “Banyak sekali memang yang harus diperhatikan di kelurahan bagi para Dewan. Kita minta agar didukung untuk beberapa program di kelurahan,” katanya, Kamis (12/3). Beberapa program di kelurahan memang butuh bantuan dana Pokir. Karena, dana kelurahan tidak bisa membiayai semua program fisik di kelurahan. “Nah, kebetulan kami akan mewakili kota Mataram untuk lomba kampung KB tingkat provinsi. Untuk itu, kami butuh bantuan pembangunan sekretariat kampung KB,” jelasnya. Kebetulan kata Marsun, kelurahan Karang Baru menyabet juara satu kampung KB tingkat kota Mataram. Selain itu kata dia, ada juga lomba sekolah sehat untuk di wilayah Karang Baru sabet juara satu. “Kami juga butuh pembinaan dari semua pihak. Baik guru dan Kepala Sekolah untuk siswa siswi kita di Karang Baru (SMPN 6 Mataram),” ucapnya. Ke depan, dengan mengikuti lomba Kampung KB tingkat provinsi, pihaknya juga berharap Dewan Kota Mataram dari Dapil Selaparang atau yang berdomisili di Kelurahan Karang Baru memberikan pelatihan kepada seluruah warga yang terlibat. “Seperti pengolahan limbah sampah jadi bahan yang bernilai,” tambahnya. “Tahun ini memang belum ada kami dapat informasi dari Kaling untuk dana Pokir ini. Kalau sudah ada, selain dianggarkan ke pembuatan sekretariat Kampung KB, kita akan membuat lokasi untuk menanam tanaman hidroponik,” jelasnya. Kata Marsun, bagi Dewan yang berdomisili di Karang Baru, untuk bisa mengalokasikan dana Pokir membantu program di kelurahannya. Kata dia, ada tiga anggota Dewan yang berasal atau berdomisiki dari Karang Baru. “Ada dari fraksi Golkar, Gerindra dan PPP,” tutupnya. (viq)
Mataram (Suara NTB) Pelibatan Kejaksaan untuk menagih penunggak pajak cukup efektif. Badan Keuangan Derah (BKD) kembali akan menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) untuk menagih pengelola parkir. Dinamika di manajemen perusahaan menyebabkan munculnya tunggakan. Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, dua titik pengelola parkir di rumah sakit menunggak pajak. Tunggakan dimulai sejak tahun 2018 lalu. SKK bersamaan telah diterbitkan untuk meminta Kejaksaan Negeri Mataram menagih pengelola parkir dan hotel. Sedangkan, pengelola parkir rumah sakit di Kelurahan Dasan Cermen segera diterbitkan. “SKK – nya baru naik. Dan, segera kita minta Kejaksaan Negeri Mataram untuk menagih,” kata Syakirin ditemui, Kamis (12/3). Pengelola parkir rumah sakit
kabarnya menunggak pajak sekitar Rp200 juta lebih. BKD berupaya menagih tetapi pengelola tak kooperatif. Carut-marutnya pengelolaan parkir sehingga menimbulkan tunggakan jelas Syakirin, disebabkan adanya permasalahan internal manajemen pengelola parkir itu sendiri. Saat ini, pengelola parkir di rumah sakit telah diambilalih oleh koperasi. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengejar perusahaan tersebut untuk melunasi kewajibannya kepada daerah. Jika sebaliknya, aset milik perusahaan akan disita.
“Iya, tetap kita akan tagih. Jangan sampai kami menyita aset miliknya,” tandasnya. Syakirin menegaskan, SKK dalam pekan ini, akan diserahkan ke lembaga adhyaksa tersebut. Khusus pengelola parkir RSUD Kota Mataram, kabarnya telah sanggup melunasi dengan cara mencicil. Metode pembayaran ini pun harus melalui prosedur. Justru progres yang baik ditunjukkan oleh pengelola hotel. Sekitar Rp800 juta tunggakan telah dibayar ke kas daerah. Artinya, pengusaha memiliki itikad baik menyelesaikan tung-
(Suara NTB/cem)
KOMISI I DPRD Kota Mataram mengagendakan silaturahmi di kecamatan dan kelurahan. Ini dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait bagaimana merespon dana kelurahan. “Sejauh mana kemudian keberpihakan dana kelurahan pada program program pemberdayaan masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di arena Munas V Adeksi, kemarin. Dari beberapa diskusi yang dilakukan, masih banyak program belum mengarah ke inovasi. Seharusnya kelurahan bisa (Suara NTB/fit) Ismul Hidayat memunculkan potensi potensi yang ada si kecamatan maupun kelurahan. “Itu yang menjadi stressing kami Komisi I. Bagaimana Camat dan Lurah bisa memberikan warna. Tahun 2018 kita mengeluhkan minimnya anggaran, kemudian 2020 kita diguyur rata-rata kelurahan Rp1,4 sampai Rp2 miliar. Kemudian nanti pada evaluasinya, kita tidak menemukan hasil yang menggembirakan, tentu ini akan sangat kita sayangkan,” terang politisi PKS ini. Oleh karena itu, Komisi I mewanti wanti aga dari dana kelurahan, kelurahan berupaya mengoptimalkan. Misalnya untuk ekonomi kerakyatan. ‘Kita tidak ingin mendengar alas klasik, misalnya dana kelurahan hanya berbeda nama saja. Padahal, program program yang sebelumnya ada, harus diadopsi,” ungkap Ismul. Walaupun insentif Kaling maupun kader Posyandu tercover dalam dana kelurahan, namun Ismul memastikan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih besar. Seperti pemberdayaan UMK. “Itu harus menjadi skala prioritas,” cetus Ismul. Namun demikian, ada hal yang menjadi sorotan pihaknya. Bahwa dana kelurahan diharapkan menjadi ritme bersama bagaimana mengelola sampah. Sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan walikota kepada Camat dan Lurah untuk penanganan kebersihan. Sudah seharusnya Camat mengkoordinir, memastikan Lurah mengalokasikan dana kelurahan untuk persampahan. “Terserah inovasinya mungkin bisa berbeda-beda,” katanya. Oleh karena itu, anggota dewan dari dapil Selaparang ini diminta menyampaikan tren anggaran mereka. Sehingga Komisi I bisa membaca berapa alokasi anggaran untuk sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam SE Kemendagri sudah jelas, sudah ada kisi-kisi penggunaan dana kelurahan. Misalnya Sarpras. ‘’Tinggal di sini dibutuhkan, Lurah itu lebih memprioritaskan apa,’’ ucapnya. Ismul mengingatkan, jangan sampai ada Lurah yang copy paste program. ‘’Asal sama, padahal visi wilayahnya tidak sama dengan yang lain. Itu akan terlihat,’’ cetusnya. (fit)
gakan. Di satu sisi, peran Kejaksaan dinilai sangat efektif. “Salah satu hotel sudah bayar tunggakan pajak sekitar Rp800 juta,” sebutnya. Syakirin mengharapkan, para pengusaha diim-
Kompleks Perumahan di Mataram Tak Sediakan Lahan Pekuburan
TIDAK TERTATA - Lapak di samping Masjid Hubbul Wathan atau Islamic Center, Kelurahan Dasan Agung tak tertata rapi. Jual beli lapak disinyalir marak di Kota Mataram. Dinas Perdagangan menyebut tidak ada retribusi yang ditarik dari pedagang.
Tingkatkan Koordinasi Dana Kelurahan
(Suara NTB/cem)
H. M. Syakirin Hukmi
bau menyelesaikan perpajakan, sehingga terhindar dari bunga berjalan dan ditagih oleh aparat penegak hokum (APH). Bulan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Drs. Yusuf, SH., melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, I Putu Agus Ary Artha menjelaskan, SKK yang diberikan oleh Pemkot Mataram untuk menagih wajib pajak. Pihaknya berusaha melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengelola parkir RSUD Mataram dan Hotel GL di Jalan Pejanggik, Kelurahan Pagesangan Timur. Hasilnya manajemen Hotel GL telah mencicil di tahap pertama dan di awal bulan Maret D’Parking mulai mencicil sampai masa kontrak berakhir di tahun 2021 mendatang. “Mereka sudah sanggup menyicil,” kata Ary. (cem)
Disdag Bantah Jual Beli Lapak PKL Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram,H. Amran M. Amin membantah adanya indikasi jual beli lapak pedagang kreatif lapangan (PKL). Pemerintah tidak pernah menarik retribusi ke pedagang. Jika ditemukan oknum pelanggaran tersebut diminta untuk ditindak. “Sampai hari ini saya belum tahu ini. Kami tidak pernah jual beli lapak,” tegas Amran dikonfirmasi, Kamis (12/3). Temuan Satpol PP bahwa pedagang mengaku membayar lahan untuk berjualan dipersilakan untuk ditindaklanjuti. Selama ini, pihaknya tidak pernah menginstruksikan apapun. Kecuali, dalam konteks penataan pedagang
yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Amran menambahkan, pihaknya telah membangun lapak di Taman Loang Baloq, Jalan Presean, Udayana dan Selagalas. Lapak ditempatkan PKL tanpa ada pungutan apapun. Dengan catatan bangunan dimanfaatkan secara baik dan jangan ada kesan kumuh. “Kita bangun dan persilakan pedagang menempati,” ujarnya. Jangankan pungutan kata Amran, retribusi pun tidak ditarik dari pedagang. Pemkot Mataram tidak memiliki landasan hukum menarik atau membebani pedagang dengan retribusi. Pengaturan zona pedagang selama ini menimbulkan
kesemrawutan dan kumuh. Kata dia, sampai saat ini, penyusunan zona baru mengumpulkan dari Kecamatan Sekarbela. Sedangkan, Kecamatan Selaparang dan Ampenan belum ada zona diterima. Pengaturan zona sesuai dengan peraturan walikota menjadi kewenangan kelurahan. Kelurahan yang mengusulkan zona diperkenankan untuk keberadaan PKL. “ Kita buat usulan untuk menentukan zonasi,” tambahnya. Zona merah atau dilarang ada lapak sesuai instruksi Walikota yakni, di sepanjang Jalan Langko dan Pejanggik. Faktanya, pedagang tetap saja membangun lapak dengan alasan memenuhi kebutuhan sehari – hari. (cem)
Mataram (Suara NTB) Dalam ketentuan tata ruang, seharusnya semua kompleks perumahan di Mataram menyediakan lahan pekuburan dan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 30 persen dari luas lahan komplek. Akan tetapi, sejauh ini, pengembang perumahan di Mataram abai terhadap itu. Semua komplek perumahan di Mataram nihil lahan pekuburan. Salah satu warga perumahan Griya Cahaya Lingkungan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Helmi mengatakan, sejauh ini pihak pengusaha tak menyediakan fasilitas umum seperti RTH di komplek perumahan yang ia tempati. Padahal kata Helmi, seharusnya pihak pengusaha menyediakan lahan untuk berolah raga di lingkungan komplek yang ia tinggali. “Apalagi untuk lahan pekuburan. Saya rasa tidak ada di dalam komplek ini,” tuturnya kepada Suara NTB, Kamis (12/3). Padahal jelas warga kelahiran Kopang, Lombok Tengah ini, sebelum tinggal di komplek Griya Cahaya, dalam peta yang ditawarkan pihak pengembang, sebanyak 10 are lahan fasum yang semestinya disediakan pihak pengusaha. “Seharusnya ada memang lahan untuk RTH-nya. Tapi, selama ini, setahu saya tidak ada. Apalagi untuk lahan pekuburan. Saya yakin tidak ada di komplek ini,” tuturnya. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa
pengembang perumahan di Mataram terkait masalah ketersediaan lahan untuk fasilitas umum dan lahan pekuburan. Dalam aturannya, pengusaha perumahan di Mataram harus menyediakan lahan pekuburan dan lahan untuk fasum seluas 30 persen dari luas komplek perumahan. “Jadi seharusnya begitu. Mereka yang sediakan lahan pekuburan dan lahan fasumnya,” kata Kemal. Khusus lahan pekuburan untuk warga asli kota Mataram, selama ini Pemkot Mataram memang sudah menyediakan lahannya. Akan tetapi ungkap Kemal, kota Mataram masih keterbatasan lahan. “Tapi untuk lahan pekuburan warga asli Mataram itu sudah ada dari dulu,” jelasnya. Bagi warga pendatang yang tinggal di beberapa perumahan di Mataram, seharusnya pihak pengembang perumahan menyediakan lahan pekuburan. Karena, dalam aturannya jelas Kemal, pihak pengembang harus menyediakan lahan pekuburan sekurang-kurangnya 10 persen. “Harus disediakan lahan pekuburan di area kompleknya. Karena memang itu merupakan kewajiban pengembang,” katanya. Penjaga lahan pekuburan di Monjok Barat yang enggan dikorankan namanya menuturkan, selama ini semua area lahan pekuburan di Monjok Barat sudah terisi. “Lahannya sudah sesak. Jadi terpaksa tidak pakai skat kalau ada yang dikebumikan di sini,” tuturnya. Ia pun menuturkan, belum ada solusi konkret jika lahan pekuburan ini penuh. (viq)
Guru Dilarang Urus Piknik Anak Didik Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali melarang keras bagi semua guru dan kepala sekolah (Kasek) terlibat dalam urusan uang untuk piknik anak didik. Guru tidak perlu ikut campur urusan keuangan siswa di sekolah, baik dalam pungutan untuk biaya perpisahan murid kelas 6 SD dan siswa kelas 9 SMP maupun biaya paguyuban kelas yang bersumber dari uang siswa. Selama ini, kerap ada lap-
oran masuk ke Dinas dari Ombudsman terkait masih adanya pungutan liar (pungli) untuk biaya perpisahan siswa. Baik dilakukan oleh guru dan Kasek di Mataram. “Kita tidak ingin itu terjadi dan ada laporan lagi yang masuk ke Dinas,” katanya, Kamis (12/3). Menurutnya, semua bentuk pungutan di sekolah, yang berhubungan dengan uang komite siswa di sekolah posisi guru dan Kasek hanya bisa sebagai pemberi arahan atau masukan. Semua guru dan Kasek,
tak boleh berhubungan langsung dengan uang komite. “Apalagi jadi pengurus komite. Tidak boleh,” katanya melarang. “Uang komite ini, pihak sekolah harus menyerahkan total kebutuhan itu kepada pengurus komitenya. Jangan ada pihak sekolah ikut memungut. Biarkan komite yang memungut,” terangnya. Apalagi jelas Fatwir, pihak sekolah tidak boleh menerima titipan uang dari komite. Baik menerima, menghimpun, dan mengum-
kumpulkan. “Semua itu dilakukan oleh komite,” katanya. “Ketika kenaikan kelas, atau kelulusan. Misalnya ada anak mau piknik, kami tidak memperbolehkan guru dan Kasek mengorganisir pikniknya anak kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Semua itu dilakukan oleh komite paguyuban kelas yang di sana ada orang tua siswa,” ucapnya. Dalam kasus ini kata Fatwir, semua guru dan Kasek di sekolah tertentu sifatnya adalah terundang. Ia pun mengin-
gatkan, jangan sampai guru dan Kasek repot urus kelengkapan piknik sekolah. Baik dalam bentuk penyewaan kendaraan dan lainnya. “Satu saja orang tua siswa tidak setuju, itu sudah masuk pungli untuk sekolah. Makanya kita ingatkan, jangan mengurus masalah uang komite siswa. Jika ada lebih baik orang tua siswa yang menawarkan. Karena, misal dari 30 orang tua siswa setuju, satu saja tidak setuju, itu pasti bisa saja melpor ke Ombdsman,” tutupnya. (viq)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB Jumat, 13 Maret 2020
Baru 32 Desa di Lotim Lakukan Pencairan DD Selong (Suara NTB) Proses pencairan dana desa (DD) tahun 2020 masih bergulir. Di NTB, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Lobar yang sudah melakukan proses pencairan. Kendati demikian, pencairan DD khususnya di Kabupaten Lotim terkesan lamban. Pasalnya, per tanggal 10 Maret 2020, baru 32 desa di Lotim yang riil dan desanya masuk ke rekening desa. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/3), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasli mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Desa, Kemenkeu, Kemendagri dan BPKP, Kabupaten Lotim dan Lobar merupakan dua daerah di NTB yang proses pencairan DD-nya sedang berjalan dengan 32 desa di Lotim DD sudah riil masuk ke rekening desanya. Menurut mantan Kepala BPKAD Lotim ini, perbedaan aturan bukanlah penyebab dari lambannya proses pencairan DD ini. Diketahui tahun sebelumnya pencairan DD secara kolektif masuk ke kas daerah untuk kemudian disalurkan ke desa-desa. Namun dalam PMK 205 Tahun 2019 yang diterima Januari 2020, dari kas negara langsung masuk ke rekening desa melalui KPPN. Melainkan penyebabnya yaitu beberapa syaratnya sudah tersusunnya peraturan bupati mengenai alokasi dana desa (ADD) ke masing-masing desa, sudah tersusun APBDes serta surat pernyataan bupati yang meminta dana desa ditransfer ke masing-masing desa. Kondisi saat ini, sebanyak 87 desa di Lotim yang sudah final dan yang sudah riil masuk ke rekening desa sekitar 32 desa per tanggal 10 Maret 2020. Adapun untuk anggaran DD tahun 2020 ini sebesar Rp316 miliar atau mengalami kenaikan sekitar Rp9 miliar dari tahun 2019 sekitar Rp307 miliar. “Mudah-mudahan pada minggu-minggu ini jumlah desa yang melakukan pencairan terus bertambah,” harap Hj. Miftah. Diakuinya, desa-desa masih lamban dalam pencairan dana desa. Terutama dalam penyelesaian APBDesnya yang menuntut penyusunan bersama dengan BPD melalui musyawarah desa. Sehingga apa yang menjadi kendala pemberintah desa terus dilakukan pendampingan oleh Dinas PMD supaya pencairan DD dapat lebih awal. Karena harus dilakukan evaluasi oleh pemerintah kecamatan dan review Inspektorat yang sudah menjadi aturan baku. “Kami langsung ke lapangan dan melakukan pendampingan. Apabila sudah dilakukan Musrenbangdes maka proses kedepannya lebih cepat dalam penyelesaian APBDesnya,” jelasnya. Adapun dalam pencairan DD tahun 2020 sebanyak tiga tahap. Besaran nominal pencairannya berbeda dari tahun lalu yaitu tahap pertama 20 persen, kedua 20 persen dan ketiga 40 persen. Sedangkan tahun ini pencairannya berbalik, pencairan pertama 40 persen, kedua 40 persen dan untuk pencairan ketiga 20 persen. Hal ini sebagaimana kebijakan yang ditetapkan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, untuk mempercepat pembangunan di desa. Disamping itu, untuk juklak juknis penggunaan DD dikatakan, Hj. Miftah tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya sebagai Perbup yang diterbitkan. Untuk tahun ini, yang menjadi fokus utama adalah peningkapan IPM Lotim, di mana tugas dalam peningkatan IPM tidak hanya tugas pemerintah kabupaten melainkan ujung tombak peningkatan IPM terdapat di desa. Bahkan dalam Perbup terakhir yang diterbitkan, penggunaan DD dihajatkan untuk mengatasi kesehatan sehingga dianggarkan sekitar 20 persen sebagaimana kebijakan kabupaten untuk penanggulangan stunting yang di dalamnya terdapat 17 item kegiatan, seperti kesehatan lingkungan, air bersih, stunting, penanggulangan kemiskinan dan gizi buruk dan beberapa faktor kesehatan lainnya. (yon)
EKONOMI DAN BISNIS Arus Kunjungan Wisman
Kasus Corona di Bali akan Berdampak ke NTB Mataram (Suara NTB) Pelaku wisata NTB mengatakan penemuan kasus positif virus corona di Bali akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke NTB. Pasalnya, selama ini NTB masih menerima limpahan wisman dari Bali. Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka mengatakan pangsa pasar pariwisata Bali adalah wisatawan mancanegara (Wisman). Ketika Bali terdampak virus Corona dan wisatawan dari berbagai negara mengurangi kunjungan ke Bali, maka NTB juga akan kena dampak. “Untuk wisatawan mancanegara, kita ini memang masih bergantung dengan Bali. Kalau Bali berdampak (wisman berkurang), kita pasti juga kena dampak untuk wisatawan mancanegara,” kata Dewantoro dikonfirmasi di Mataram, Kamis (12/3). Dewantoro mengatakan NTB masih sangat bergantung dari Bali untuk wisatawan mancanegara. Karena jumlah penerbangan langsung ke NTB masih terbatas, cuma tiga rute inter-
nasional. Yakni, Lombok - Perth, Lombok - Singapura dan Lombok - Kuala Lumpur Malaysia. Sementara untuk wisatawan domestik, kata Dewantoro, NTB yang memiliki pasarnya. Meskipun dunia pariwisata terdampak virus Corona, namun wisatawan domestik ke NTB tetap ramai. “Jadi Lombok itu punya pasar domestik yang besar,” katanya. Apalagi sekarang beberapa event nasional dilaksanakan di NTB. Ditambah harga tiket yang murah, membuat wisatawan domestik banyak yang berlibur ke NTB. Ditanya paket wisata yang dibatalkan terutama oleh wisatawan mancanegara, Dewantoro mengatakan belum ada. Untuk turis dari Italia, biasanya datang ke Lombok pada bulan Mei sampai Agustus. Bi-
(Suara NTB/ars)
WISMAN - Kunjungan wisman dari Bali ke NTB, khususnya ke Tiga Gili yang dikhawatirkan akan menurun. asanya turis Italia banyak yang berkunjung ke Gili Trawangan. “Semua saya cek di anggota Asita tidak ada yang cancel. Tetapi mereka sudah informasikan ke travel agent dulu bahwa kalau memang dia
(wisatawan) mau ke sini boleh, mereka harus membawa surat keterangan sehat,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S. Sos, M. Si berharap kasus Corona yang di
Bali tak berpengaruh ke NTB. Ia mengatakan meskipun sedang heboh virus Corona di Indonesia, namun kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Australia tetap ramai ke NTB. (nas)
Pengawasan yang Lemah Ancam Buruknya Kualitas Proyek Mataram (Suara NTB) Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB, Kukuh Sugiarto meluruskan perihal kualitas proyek yang rendah didalangi harga penawaran terendah dari kontraktor. Secara mekanisme lelang, ketika penawaran terjun bebas, maka panitia harus melakukan klarifikasi terhadap item-item yang ditawar <80 % HPS. Harus dibuktikan secara matematis dan lapangan, bahwa item pekerjaan tersebut masih bisa dilakukan tanpa terjadi rugi secara finance nyata. “Apabila terbukti penawaran secara total beresiko rugi dan tidak layak, maka boleh digugurkan. Tapi apabila layak/ tidak rugi, walaupun tidak untung, maka tidak boleh gugur,”
katanya kepada Suara NTB. Berikutnya adalah tahapan pelaksanaan proyek. Menurut Kukuh, pengawasan adalah kuncinya. Apabila ketat dilakukan dan dan tidak keluar dari RKS, maka mutu pastinya tercapai. Lemahnya pengawasan adalah faktor yang dominan dalam pencapaian mutu kontrak. Walaupun, faktor keprofesionalan kontraktor juga sangat berpengaruh dan penting. “Jadi bukan harga penawaran masalahnya. Walaupun harga bagus, tapi pengawasan lemah dan kontraktor tidak profesional. Tetap saja tidak akan tercapai mutu kontraknya,” jelas Kukuh. Sebaliknya, meskipun harga rendah, namun pengawasan dilakukan ketat dan kontraktor juga profesional, komit terhadap
RKS. Maka hasilnya diyakini pasti bekualitas. Menawar dengan harga rendah menurutnya sebagai kewajaran dari penawar. Namun tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bagus. Di sisi lain soal kualitas proyek dipengaruhi buruknya produk konsultan perencana. Bisa jadi, anjloknya mutu kontrak karena misalnya RKS tidak jelas. Terlalu banyak area abu-abu lokasi pelaksanaan proyek. Sehingga tidak bisa dijadikan acuan pasti di lapangan. Celah ini menurutnya tidak salah jika dimanfaatkan oleh kontraktor dalam menyusun penawaran. Kemudian tidak presisi penentuan item dan hitungan volume. Sehingga menyebabkan banyak perubahan di lapangan dan terhambat pelaksanaan
Mataram (Suara NTB) Harga gula saat ini mengalami kenaikan yang signifikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemprov NTB tengah berupaya memperjuangkan harga gula pasir kembali normal. Kenaikan harga gula pasir ini cukup tinggi di atas HET, mencapai Rp16.000/Kg – Rp17.000 Kg. Meski Operasi Pasar (OP) telah dilakukan, melibatkan perusahaan produksi gula pasir, PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS), harga belum juga dapat dikendalikan. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M.Si menjelaskan Operasi Pasar (OP) akan terus dilakukan. Tingginya harga gula pasir di pasaran bukan karena kurang-
nya cadangan stok gula nasional. Melainkan ulah para spekulan, terutama yang ada di Pulau Jawa. “Bukan karena pemerintah ingin impor. Tapi di Jawa harga gula memang tinggi. Di sini jual gula, tapi tetap ngambilnya di Jawa, sama saja,” katanya. Karena itu, dalam situasi seperti ini, peran Perum Bulog sangat diharapkan. Sayangnya, sampai saat ini Pemprov NTB mis komunikasi dengan Bulog. Hj. Selly juga mengatakan, dalam pertemuan nasional di Kementerian Perdagangan, salah satu yang terinfokan adalah cadangan gula milik Perum Bulog di NTB yang nihil. “Justru yang sekarang bantu kita adalah swasta jadi
depan untuk operasi pasar membantu stabilisasi harga gula pasir. Stok gula pasir di Bulog sendiri kosong,” ujarnya. Tentu sangat disayangkan kata kepala dinas. Pemprov NTB sampai saat ini belum mengetahui apa yang dilakukan Perum Bulog untuk mengintervensi harga, berapa jumlah stok gula yang dimilikinya. Sejauh yang diketahuinya, stok gula pasir di Bulog NTB kosong. Terpisah, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Supriyanto membenarkan saat ini stok gula di Bulog kosong. Masalah gula masalah nasional. Bulog menurutnya, siap memenuhi kebutuhan gula pasir jika pemerintah menugaskan. (bul)
PLN NTB Luncurkan Program Kemudahan Akses Layanan Listrik Pemprov Perjuangkan Harga Gula Normal Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB terus berinovasi. Setelah meluncurkan Program 75.000 Terang Gemilang di bulan Februari lalu, dua program layanan pelanggan kembali diluncurkan. Yaitu Program 27.000 Terang Gemilang dan Terang Gemilang Multi Fungsi. Fauzi Arubusman, Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW NTB memaparkan Program 27.000 Terang Gemilang adalah program cicilan tambah daya mulai daya 900 VA sampai dengan 33.000 VA. Masyarakat (Suara NTB/bul) cukup membayar 27 ribu unFauzi Arubusman tuk tambah daya, yaitu yang terdiri dari token perdana, biaya meterai dan juga administrasi bank. Sedangkan untuk pembayaran Biaya Penyambungannya dapat dilakukan secara bertahap hingga 12 kali angsuran, dengan uang muka nol rupiah. Bekerja sama dengan beberapa toko elektronik, PLN UIW NTB berharap program tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat NTB yang memerlukan tambahan daya listrik di rumahnya. Selain 27 000 Terang Gemilang, PLN UIW NTB juga meluncurkan Program Terang Gemilang Multi Fungsi, yaitu program de-dieselisasi yang ditujukan untuk usaha pertanian, perkebunan, tambak dan juga pedagang kecil ataupun Usaha Kecil dan Menengah. Program Terang Gemilang Multi Fungsi ini akan memanfaatkan Stasiun Pengisian Listrik Umum yang telah dimiliki oleh PLN UIW NTB, sehingga para pelaku usaha akan semakin mudah memperoleh listrik. Lebih fleksibel dan juga lebih efisien karena biaya yang dikeluarkan pasti lebih murah. “Dengan program ini, pelaku usaha tidak perlu repot lagi membeli BBM untuk genset, termasuk juga pemeliharaannya. Kami yang akan menyediakan listrik untuk kebutuhan usahanya,” terang Fauzi. Program 27.000 Terang Gemilang dan Terang Gemilang Multi Fungsi ini berlaku di wilayah NTB mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020. Masyarakat dapat datang langsung ke kantor layanan PLN untuk menikmati program tersebut. “Kedua program tersebut merupakan bentuk dukungan PLN UIW NTB untuk mewujudkan NTB Terang Gemilang di tahun 2020. Dengan segala kemudahan yang diberikan, kami berharap tentunya masyarakat dapat menikmati listrik dengan aman dan nyaman,” imbuhnya. Sebelumnya,PLN UIW NTB telah meluncurkan program 75.000 Terang Gemilang, yaitu program pasang baru cicil mulai daya 450 VA, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2020. (bul)
Halaman 3
Malam Puncak ’’Grand Prize Epic Shop and Win’’
LEM Berikan Hadiah Mobil Mataram (Suara NTB) – Malam puncak Grand Prize Epic Shop and Win Periode III berlangsung meriah dan menjadi momen yang ditunggutunggu oleh masyarakat Lombok. Pasalnya, di akhir rangkaian acara tahunan ini, Lombok Epicentrum Mall (LEM) bagibagi hadiah berupa mobil dan motor. Selain itu ada juga hadiah paket umroh, paket wisata dan voucher belanja. “Acara ini bertujuan untuk mengapresiasi customer, dengan berbelanja di LEM mereka juga bisa bawa pulang hadiah. Semakin banyak berbelanja semakin besar peluang untuk menang,” kata General Manajer LEM, Salim Abdad, Selasa (10/3). Menurutnya, acara Epic Shop and Win tahun ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya di mana hadiahnya lebih bombastis. Hadiah yang diperebutkan dalam pengundian kali ini adalah 2 voucher belanja masing-masing Rp5 Juta, 1 Voucher Hotel Honeymoon Package, 2 Paket Umroh, 3 Unit Motor Vario 150 cc, dan satu unit Mobil Toyota Rush. Dengan Periode Pengumpulan kupon selama setahun dari bulan Maret 2019 sampai Februari 2020. Acara yang digelar di groundfloor LEM ini terlihat dipadati pengunjung. Mereka terlihat antusias mengikuti setiap rangkaian acara pembagian hadiah. Adapun pemenang yang beruntung mendapatkan grand prize utama Mobil Toyota Rush adalah Made Iswarini Prihasti asal Pagutan, Mataram.
(Suara NTB/ist)
PEMENANG - General Manager LEM, Salim Abdad memberikan secara simbolis kunci mobil kepada Made Iswarini Prihasti sebagai pemenang hadiah utama. “Rasanya seneng banget, ndak nyangka bisa menang. Tadinya cuma iseng-iseng aja dataqng liat acara pengundian sambil jalan-jalan. Alhamdulillah saya dapat mobil, sebelumnya saya pernah dapet hadiah voucher tabungan di event shop and win, tapi untuk hadiah kali ini di luar ekspektasi,” ucapnya bahagia. Untuk bisa ikut undian Epic Shop & Win, pengunjung cukup berbelanja kelipatan Rp200 ribu di semua tenant yang ada di LEM. Jadi setiap berbelanja Rp200 ribu, maka pengunjung berhak menukarkan struk belanjanya dengan satu kupon undian. Penukaran kupon bisa dilakukan di tempat yang telah disediakan di LEM. Semakin banyak berbelanja, maka semakin besar peluang untuk menang. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung untuk berbelanja di LEM,
Salim mengaku segera akan ada penambahan tenant. Supaya bisa memenuhi kebutuhan pengunjung. “Sekarang sudah ada sekitar lebih dari 200 tenant. Nanti akan kita tambah, supaya tambah lengkap dan pengunjung makin suka berbelanja di sini (LEM),” ujarnya. Tenant yang ada di LEM memang beragam. Mulai dari brand asal Indonesia hingga brand luar negeri ada untuk menawarkan produk terbaik kepada pengunjung. Tentunya dengan harga yang terjangkau pula. Tenant makanan pun beragam, masakan Indonesia hingga masakan Jepang bisa dinikmati di sini. Setelah puas berbelanja dan makan-makan, struk belanjanya bisa Anda ditukarkan dengan kupon Epic Shop & Win. Siapa tahu Anda yang akan membawa pulang hadiah dipengundian berikutnya. Selamat berbelanja. (*)
kerja, menyebabkan banyak waktu terbuang dan akhirnya kontraktor harus kerja buruburu diakhir waktu. “Akibatnya hasilnya buruk,” paparnya. Selanjutnya, desain tidak sinkron antar kelompok item Sipil-Arsitek-MEP-InteriorLandscape. Menyebabkan banyaknya bongkar pasang dan tambal sulam karena tumpang tindihnya item-item tersebut. “Inti semuanya adalah pengawas. Pengawas dari owner kan ada. Bisa PTP atau konsultan pengawas yang melakukannya,” demikian Kukuh, Kamis (12/3). Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi NTB menyarankan panitia lelang memprioritaskan penawar tertinggi dalam tiap lelang proyek. Penawaran tersebut jadi indikator bona-
(Suara NTB/bul)
Kukuh Sugiarto viditas perusahaan. Karena selama ini pengamatan Kejaksaan, penawar terendah justru jadi pemicu banyaknya proyek mangkrak. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 13 Maret 2020
Halaman 4
Kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim dengan Harian Suara NTB
AUTS/K Berikan Manfaat Besar untuk Peternak Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau (AUTS/K) memberikan manfaat yang cukup besar bagi peternak. AUTS/K ini dihadirkan pemerintah guna memberikan perlindungan atas usaha peternakan. Peternak menjadi terlindung dari ancaman risiko kematian akibat beternak, penyakit, kecelakaan bahkan yang mengalami kehilangan akibat kecurian. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, Toni Sa-
drh. S. Wahyudi
tria Wibawa melalui Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan (PUP), drh. S. Wahyudi kepada Suara NTB, Kamis (12/3) menjelaskan,
nilai pertanggungan yang dibayarkan PT Jasindo kepada peserta AUTS/K Rp10 juta per ekor sapi atau kerbau. Hanya pada kasus kecurian nilai pertanggungannya 70 persen. Tidak sepenuhnya diberikan, karena peserta AUTS/K dianggap lalai. “Faktor error-nya 30 persen karena dianggap lalai,” terangnya. Selama kurun waktu 2019 sampai dengan Maret 2020 ini total klaim AUTS/K sebanyak 74 ekor. Diakumulasi nilainya tembus Rp 492.150.000. Menu-
rutnya, realisasi pelaksanaan AUTS/K di Kabupaten Lotim pada tahun 2019 mencapai 10.000) ekor. Hal ini sesuai dengan Alokasi dana bantuan pembayaran premi yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lotim Rp 400.000.000. Dari 10.000 ekor tersebut realisasi pencapaian pelaksanaan AUTS/K di Kabupaten Lotim terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Pertama; realisasi sebanyak 3.299 ekor yang terdiri dari 76 kelompok ternak meliputi 1.448 peter-
nak. Selanjutnya pada tahap kedua realisasi AUTS/ K sebanyak 2.500 ekor yang meliputi 49 kelompok ternak dengan jumlah peternak mencapai 937 orang. Pada tahap ketiga realisasinya mencapai 4.201 ekor yang terdiri dari 115 kelompok ternak dengan jumlah peternak 2.174 orang. “Dengan demikian secara keseluruhan dari realisasi pelaksanaan AUTS/K 10.000 ekor tersebut terdiri dari 9.823 ekor ternak sapi dan 177 ekor
ternak kerbau dengan jumlah kelompok ternak yang ikut AUTS/K sebanyak 240 kelompok,” paparnya. Adapun jumlah peternak sebanyak 4.559 orang. Melihat fakta lapang, katanya, masyarakat peternak ini sangat berharap program AUTS/K ini tetap bisa berkelanjutan. “Program ini jangan sampai hilang bila perlu ditingkatkan, karena sangat besar manfaat dirasakan masyarakat,” demikian imbuhnya. (rus/*)
(Suara NTB/rus)
Masalah Gender Perempuan KLU Angkat ”Branding” Wisata Halal BRANDING wisata halal yang sudah digaungkan pemerintah Provinsi NTB belakangan terdengar redup. Melihat fenomena itu, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencoba mengangkat kembali agar branding wisata yang mengenalkan NTB ke tingkat dunia ini tidak hilang. Hal ini digambarkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Dr. H. Mugni saat ditemui di Selong, Kamis (12/3). Disampaikan, salah satu cara yang dilakukan Lotim untuk membangkitkan kembali branding wisata halal Lombok-Sumbawa ini adalah menyetop jalan raya di dekat areal masjid saat Salat Jumat. “Karenanya brand yang sekarang kita angkat adalah stop kendaraan kala Jumatan,” tegasnya. Mugni yang juga pendiri Pondok Pesantren Darul Luthviyah Murni NW Aikmel ini, mengaku, sebenarnya banyak wisatawan yang mau Jumatan. Akan tetapi karena sopir jalan terus, sehingga tidak Jumatan. Penyetopan jalan raya di depan masjid saat Salat Jumat ini dibantahnya sekadar ikut-ikutan dengan Kota Bima yang diketahui lebih dulu melakukannya. Menurutnya, disebut ikut-ikutan dengan Kota Bima secara prinsip tidaklah masalah. Mengutip satu dalil, Mugni menerangkan mengikuti cara-cara yang baik itu tidaklah masalah. “Ikut yang jelek itu yang tidak baik,” paparnya. Apa yang dilakukan di Kota Bima sejak tahun 2020 ini dinilai sudah sangat luar biasa. Ditambahkan, branding wisata halal yang sudah cukup baik untuk wisatawan NTB ini diminta ikut disuarakan oleh para pelaku wisata. Wisata halal ini tidak boleh sampai ditinggalkan. Posisi NTB ini memiliki ciri khas tersendiri dan menjadi pangsa pasar wisatawan sendiri. NTB berbeda dengan NTT dan Bali. “Mari NTB yang mayoritas Muslim ini dimunculkan konsep wisata halalnya,” harapH. Mugni nya. (rus)
Lama Sekolah Rendah dan Buta Huruf Harus Dituntaskan
Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mengingatkan agar problematika gender di KLU dibahas tuntas pada Musrenbang 2020, Kamis (12/3). Kelompok gender ini pun, diingatkan mendapat prioritas penanganan dan pelayanan yang baik dari pemerintah daerah. “Pada aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk perempuan di Lombok Utara lebih rendah dari ratarata lama sekolah penduduk laki-laki. Demikian pula perihal buta huruf juga lebih banyak disandang perempuan dibandingkan laki-laki,” ungkap bupati. Potret timpang itu menurut Najmul, tidak lepas dari warisan masa lalu. Di mana kaum perempuan berada di ruang lingkup terbatas untuk mengenyam pendidikan. Di sisi lain, partisipasi pendidikan cukup setara pada masa kini. Akan tetapi, Lombok Utara masih menghadapi permasalahan seperti tingginya angka putus sekolah pada siswa pe-
rempuan di jenjang pendidikan menengah. Hal ini terjadi akibat pernikahan di usia anak dengan indikator jumlah persalinan di usia remaja. Pada 2018, sebut Bupati, kasus persalinan usia remaja di usia kurang dari 20 tahun sebanyak 451 kasus. Sebaran persentase tertinggi, 26,39 persen terdapat di Kecamatan Gangga. “Dalam aspek kesehatan, usia harapan hidup perempuan ternyata lebih tinggi dari laki-laki. Pada 2017, angka harapan hidup laki-laki sebesar 64,17 tahun, sementara perempuan sebesar 68,06 tahun,” sambungnya. Perempuan sebagai subjek yang berperan penting dalam
menciptakan generasi berkualitas, menurut Najmul, agar mendapat perhatian lebih. Pasalnya, perempuan pada fase kehamilan masih banyak ditemukan mengalami anemia. Kasus itu bahkan terjadi sejak masa remaja. Terhadap problem itu, bupati mengajak agar semua elemen pelayanan di KLU menyadari kualitas pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum memadai. Untuk itulah, peningkatan kualitas pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan menjadi satu di antara prioritas yang harus dibenahi, termasuk penguatan dan pengoptimalan kelem-
Selong (Suara NTB) Jalur utama di wilayah Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim)memprihatinkan. Kondisi badan jalan tepatnya di Desa Obel-Obel tergerus diakibatkan hempasan ombak dan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat ini kondisi jalan cukup memprihatinkan hingga nyaris putus. Camat Sambelia, Ishak, SH, membenarkan kondisi jalan yang rusak di Desa ObelObel. Namun ruas jalan
Sensus Penduduk 2020 Diharapkan Sajikan Data Lapangan
(Suara NTB/yon)
H. Ahmat
(Suara NTB/yon)
Muh. Saphoan
bagaan yang menangani urusan pemberdayaan perempuan. Sejalan dengan itu pula, kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi protektif tingkat kabupaten dengan
menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peraturan bupati tentang majelis krama desa (MKD), dapat dijalankan maksimal. (ari)
Parah, Jalur Utama di Desa Obel-Obel
(Suara NTB/rus)
Selong (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tengah melakukan sensus penduduk 2020. Diharapkan, pelaksanaan sensus penduduk tahun ini, BPS menyajikan data sebagaimana fakta di lapangan, sehingga, pelaksanaan program dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Menurut Kepala Dinas Sosial (Disos) Lotim, H. Ahmat, pelaksanaan sensus penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS Lotim diyakini tidak mengalami perbedaan yang cukup jauh dengan data Disos. Hal tersebut dikarenakan BPS tidak memiliki data mikro, melainkan makro, sehingga nantinya dapat dipadukan antara data BPS dan Disos sebagai rujukan eksekusi program dan anggaran. Misalnya untuk data kemiskinan, BPS menggunakan 18 indikator, sementara Disos menggunakan 14 indikator. Sehingga dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan, Disos mengaku akan menggunakan data 14 indikator atau data mikro. Termasuk apabila BPS mengklasifikasi masyarakat tidak miskin, sementara Disos mengatakan miskin, maka yang digunakan data sosial. Terkait pendataan penghasilan dan tempat tinggal dilakukan Disos tiga bulan sekali, sehingga diklaim merupakan data terbaru. “Akan tetapi kita yakini perbedaan tidak akan terlalu jauh,’’ ujarnya. Pelaksanaan SP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena menggunakan SP kombinasi, sehingga SP 2020 dipastikan lebih tepat dan lebih cepat by name by address. “Sensus penduduk (SP) tahun 2020 berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya,” terang Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, Muh. Saphoan. Perbedaan terdapat dari sisi metodologinya, di mana pada sensus sebelumnya dilakukan secara tradisional petugas door to door menemui masyarakat. Namun di tahun 2020 akan menggunakan metode kombinasi. Di mana BPS akan menggunakan data Dukcapil dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020. Berdasarkan data Dukcapil, penduduk by name by adress setiap desa/dusun menjadi jalan petugas untuk turun di lapangan. Untuk pelaksanaan di tingkat lapangan dilaksanakan per tanggal 1 Juli 2020. “Door to door itu tetap. Tetapi petugas kita sudah memegang daftar nama dan alamat untuk dilakukan sensus,” ujarnya Hal terpenting lainnya dalam SP tahun 2020 yaitu masyarakat dapat secara mandiri memperbarui data kependudukannya atau sensus penduduk online (SPO) di portal yang sudah disediakan, yakni, sensus.bps.go.id. Pelaksanaannya tanggal 15 Februari hingga bulan Maret. Pertanyaan dalam portal ini akan sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh petugas di lapangan. (yon)
(Suara NTB/ari)
HADIR - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menghadiri pembukaan Musrenbang KLU, Kamis (12/3).
KONDISI - Inilah jalur utama di Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia yang membahayakan pengguna jalan.
(Suara NTB/yon)
tersebut masih bisa dilalui baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Saat ini, kata dia, kondisi jalan yang nyaris amblas sudah dipasangkan kayu supaya terlihat dan tidak memakan korban jiwa. “Kerusakan disebabkan oleh air,”terangnya. Terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menjelaskan kerusakan jalan yang terjadi sebanyak empat titik. Semuanya berada di wilayah Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia. Kondisi demikian sudah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR baik kabupaten maupun provinsi mengingat jalur tersebut merupakan tanggung jawab provinsi. (yon)
Musrenbang KLU 2020
Bappeda Catat 19 Persoalan Penting Perempuan dan Anak di KLU Tanjung (Suara NTB) Bappeda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) daerah tahun 2020, di Hotel Amarsvati, Kamis (12/3). Sebanyak 350 lebih peserta stakeholder dilibatkan guna membahas dan merancang bentuk pembangunan di KLU tahun 2021 mendatang. Ketua Panitia Musrenbang, Heryanto, SP., menegaskan Musrenbang ini diadakan untuk menyelaraskan rencana pembangunan tahunan agar selaras dengan RPJMD, RPJM Provinsi hingga RPJMN. Musrenbang ini adalah kali kedua dimana Pemkab Lombok Utara selaku pencetus Musrenbang perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia dan penyandang disabilitas. Kelompok yang disebutkan itu pun turut dihadirkan sebagai peserta. “Momen ini sangat penting dalam rangka memberikan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan, anak, pelajar, pemuda, mahasiswa, lansia dan disabilitas,” ujar Heryanto. Pihaknya mencatat setidaknya ada 19 isu strategis persoalan perempuan KLU yang harus diselesaikan di masa depan. Antara lain; 1). Indeks Pembangunan Gender (IPG) KLU masih terendah di NTB. Meskipun terjadi peningkatan dari 84,01 di tahun 2015 menjadi 85,34 di tahun 2017, namun peringkat IPG NTB jauh lebih tinggi yakni 90,36. 2). Perempuan Lombok Utara tertinggal dari sisi pendidikan dan
ekonomi (pengeluaran). Sementara Usia Harapan Hidup Perempuan lebih panjang (68,06 tahun) dibandingkan dengan laki-laki (64,17 tahun). 3). Pascagempa, persentase kemiskinan Lombok Utara sedikit naik, sebesar 0,2 persen pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 29,03 persen. 4). Tahun 2017 perempuan berstatus sebagai kepala keluarga, jumlahnya cukup tinggi sebesar 16,17 persen. 5). Pola perkawinan pertama perempuan pada tahun 2017 belum mencapai usia dewasa. Antara lain, kurang dari atau sama dengan 17 tahun sebesar 22 persen, dan kurang dari atau sama dengan usia 15 tahun sebesar 3,6 persen. 6). Masih terdapat kasus kematian ibu hamil l, yakni 4 orang di tahun 2019. 7). Masih tingginya kasus kematian bayi (baik neonatal maupun sampai usia 1 tahun) dengan jumlah kasus 87 orang di tahun 2018. 8). Kehamilan usia remaja (kurang dari atau sama dengan 19 tahun) terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 terjadi 782 kasus. 9). Persalinan pada usia kurang dari atau sama dengan 19 tahun juga terus meningkat. Pada tahun 2019 terjadi 520 kasus. 10). Stunting berhasil diturunkan secara sangat signifikan dari 44,22 persen di tahun 2015 menjadi 33,07 persen di 2019. 11). Rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah. 12). Perempuan menghabiskan waktu tiga kali lebih banyak dari laki-laki untuk mengurus rumah tangga. 13). Belum terwujudnya Kabu-
paten Layak Anak dengan 5 Kluster Konvensi Hak Anak. 14). Masih tingginya kasus pernikahan usia anak. 15). Masih tingginya anak-anak usia sekolah yang Drop Out (DO). 16). Belum optimalnya partisipasi pendidikan menengah dan rendahnya partisipasi Pendidikan Tinggi. 17). Ancaman kasus kekerasan baik fisik dan verbal terhadap perempuan dan anak. 18). Lansia dan disabilitas belum mendapatkan perlindungan sosial dan pendampingan dan pemberdayaan yang memadai, serta 19). Kasus-kasus insidentil kerawanan sosial belum mendapatkan penangangan yang cepat dan efektif. Heryanto berharap, dari paparan isu strategis itu Bappeda selaku dapur anggaran mendapat masukan sekaligus solusi, sehingga indikator tiap persoalan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Bappeda melihat setidaknya 5 isu yang dapat dijadikan upaya intervensi 19 persoalan itu. Kelimanya meliputi, pengembangan ekonomi perempuan, penguatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, penguatan ekonomi perempuan (khususnya kepada perempuan kepala keluarga. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan perempuan (mereview capaian yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi), ke empat pendampingan Kabupaten Layak Anak dan Kepemudaan, serta kelima, penerapan sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Gerak Cepat penanganan kerawanan sosial.
“Kami akan memastikan isu-isu perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa, lansia dan disabilitas tertuang dalam dokumen perencanaan, terealisasi dan tersedia alokasi anggaran dalam perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender, inklusif dan pro poor mulai desa sampai kabupaten,” tegasnya. Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., dalam sambutannya mengatakan musrenbang sebagai wadah menyerap sekaligus memfasilitasi aspirasi masyarakat khususnya segmen perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia dan penyandang disabilitas. “Musrenbang tahun ini terasa lebih istimewa dibandingkan dengan dua kali musrenbang sebelumnya karena kali ini kita dapat memfasilitasi kelompok lanjut usia dan para penyandang disabilitas untuk meminta sum-
bang saran dan pokok pikiran dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Najmul. Ia mengingatkan, agar beberapa fokus bahasan pada musrenbang kali ini tidak lepas dari persoalan perempuan, anak, pelajar, lansia dan disabilitas. “Setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga diperlukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak mereka.” “Ada 5 klaster indikator kabupaten layak anak. Kabupaten Lombok Utara baru melaksanakan satu klaster secara maksimal yaitu klaster perlindungan khusus yang dilakukan ketika terjadi suatu kasus, sementara 4 klaster lainnya pada segmen pemenuhan hak anak belum dapat dilaksanakan secara optimal,” tandas bupati mengingatkan. (ari/*)
(Suara NTB/ari)
PUKUL GONG - Bupati KLU H. Najmul Akhyar memukul gong sebagai tanda pembukaan Musrenbang KLU, Kamis (12/3).
SUARA NTB Jumat, 13 Maret 2020
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Diduga Banyak Calo DPC PPP Loteng Ditegur KETUA DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Tengah (Loteng), H.M. Mayuki, S.Ag., mengaku mendapat teguran keras dari DPP PPP, lantaran mengusulkan pasangan Ahmad Ziadi, S.IP., - Drs. H.L. Normal Suzana, sebagai bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Padahal pasangan tersebut belum final berpasangan di Pilkada Loteng mendatang. Terbukti pasangan AHZNormal justru bubar di saat (Suara NTB/kir) DPP PPP tengah memprosH.M.Mayuki es pengusungan pasangan tersebut. Di mana Normal malah beralih berpasangan dengan Ir. H. Dwi Sugianto, M.M. Untuk itu, DPC PPP Loteng kini akan lebih berhati-hati kalau mau mengusung pasangan calon kepala daerah. “Terus terang, sekarang kita lebih hati mengusulkan pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang ke DPP. Harus final terlebih dahulu. Kita tidak mau kejadian pertama terulang kembali,” akunya, Kamis (12/3). Dikatakannya, pasca mundurnya Normal pihaknya sudah mendapat usulan pendamping pengganti dari AHZ, yakni Ir. L. Aswatara. Tetapi untuk sementara pasangan tersebut tidak akan langsung disampaikan ke DPP PPP terlebih dahulu, karena masih menunggu petunjuk DPP PPP terkait usulan yang pertama. “Seperti apa petunjuk DPP terkait penggantian pasangan ini, kita masih tunggu. Kalau sudah ada petunjuk, baru pasangan yang baru akan diajukan. Itupun setelah memastikan pasangan yang diusulkan tersebut memang sudah benar-benar final,” tandasnya. Meski dihadapi polemik pasangan calon kepala daerah, tidak akan sampai mengganggu rencana koalisi antara PPP dengan Partai Demokrat. PPP tegas Mayuki sampai saat masih komit untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat di Pilkada Loteng mendatang. “Soal koalisi sampai saat ini tidak ada perubahan. PPP tetap akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tapi soal siapa pasangan calon kepala daerah yang akan diusung, itu yang belum final,” lanjut Wakil Ketua DPRD Loteng ini. Dengan total 12 kursi yang dimiliki, koalisi PPP dengan Partai Demokrat sudah mencukupi syarat mengusung satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng September mendatang, karena syarat minimal untuk mengusung pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng sebanyak 10 kursi. Sementara itu Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng, Suhaimi, S.H., mengatakan, pihaknya sudah mengirim nama pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M – Drs. H.L. Normal Suzana ke DPP PDI Perjuangan. Untuk dikaji dan diproses usulan rekomendasinya. Sehingga kini pihaknya tinggal menunggu turunnya rekomendari dari DPP PDI Perjuangan soal pengusungan pasangan Dwi-Normal tersebut. (kir)
Terkatung-katung
Penanganan 4.000 Lebih Rumah Rusak Akibat Gempa Giri Menang (Suara NTB) Masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Rumah Tahan Gempa (RTG) berakhir 31 Maret mendatang. Namun hingga kini, masih ada ribuan korban gempa yang belum menerima dana transfer dari pusat untuk perbaikan rumah. Berdasarkan data Pemkab Lobar masih ada sekitar 4 ribu lebih Kepala Keluarga (KK) usulan tahap dua belum menerima. “Kita berharap sisa-sisa pembangunan yang belum selesai itu dananya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai hibah untuk menyelesaikan rumah itu,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lobar, H. L. Winengan yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/3). Pihaknya tidak mempermasalahkan nantinya akan dititip di dinas dimana hibah anggaran RTG itu. Sebab Winengan hanya ingin RTG bagi masyarakat itu bisa terbangun. “Mau taruh di Perkim, PU atau BPBD silakan. Jadi bisa tanggung jawab kita, kalau sekarang kan ada pendampingan fasilitator,” terangnya. Permintaan hibah itu, dikatakan Winengan sudah diajukan pihaknya kepada pemerintah pusat. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu jawabannya. Sejauh ini untuk RTG usulan tahap pertama yang mencapai 72 ribu sudah hampir mencapai 100 persen seluruhnya. Bahkan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI, Joni Supriyanto datang langsung melihat RTG yang sudah jadi di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari. Kunjungan Kasum TNI ini didampingi Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani. “Peninjauan pembangunan RTG ini, kita pastikan pembangunan yang sudah jadi 100 persen dan sudah bisa ditempati oleh masyarakat korban gempa. Dan ada beberapa persen masih dalam progres untuk kita percepat pembangunannya,” ungkap Bupati Lobar H Fauzan Khalid. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU) Kasum TNI juga meninjau pembangunan RTG di Dusun Telaga Wareng. Warga penerima RTG di secara terbuka mengeluhkan kondisi fisik perumahannya yang belum selesai, meski pengerjaannya memasuki 2 tahun. Untuk diketahui, Kasum TNI, Letjen TNI, Joni Supriyanto, turun ke KLU untuk mengecek progres rehab rekon perumahan terdampak gempa. Pasalnya, jajaran TNI juga berperan karena telah menerjunkan ribuan personel secara berkala. Ia pun bersikap tegas, bahwa unsur TNI akan mendalami masalah yang ada untuk selanjutnya dicarikan solusinya. Ia tidak memungkiri bahwa ada persoalan rumah dari sekian banyak yang dikerjakan, baik secara swakelola maupun melalui pihak ketiga. Joni Supriyanto menambahkan, TNI dan masyarakat perlu mendukung program pemerintah agar terlaksana dengan baik dan benar. Terhadap rehab rekon RTG, jumlah yang harus distuntaskkan di NTB sebanyak 226 ribu unit. Dari jumlah itu, telah diselesaikan 209 ribu unit. Sementara, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar yang mendampingi Kasum TNI mengatakan, progres pembangunan RTG di Lombok Utara sudah mencapai 41 ribu. Angka itu merupakan capaian tahap I (SK 1-21). Berikutnya dilanjutkan dengan tahap II (SK 22-24). Sedangkan SK 25-27 akan menyusul. “Pencairan tahap ke dua itu sebanyak Rp 167 miliar lebih, dan sudah dibagikan rekeningnya ke masyarakat. Masyarakat sudah melakukan pendebetan baik dari rekening pribadi ke pokmas,” ucap Najmul. (her/ari)
(Suara NTB/humas Lobar)
TINJAU - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mendampingi Kasum TNI Joni Supriyanto meninjau RTG yang sudah jadi di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari.
Pelayanan Dukcapil Loteng Dikeluhkan Warga Praya (Suara NTB) Puluhan warga asal Kecamatan Praya Timur, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (12/3). Mereka menyampaikan keluhan perihal sulitnya pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Loteng. Tidak hanya itu, Disdukcapil Loteng juga diduga jadi sarang calo yang kerap menyasar warga yang hendak membuat dokumen kependudukan dengan menarik biaya antara Rp250 ribu sampai Rp300 ribu untuk satu jenis dokumen kependudukan. Ironisnya, praktik percaloan terjadi hingga tingkat desa. “Jadi kalau ada warga yang mau membuat dokumen kependudukan itu ada dua pilihan. Melalui “jalan tol” atau jalur yang biasa,” ujar Sudirman, perwakilan warga di hadapan Wakil Ketua DPRD Loteng, H.M.Mayuki, S.Ag dan Ketua Komisi I DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, Kamis (12/3). Menurutnya, jika mau cepat harus menggunakan menggunakan jalan tol, dengan perantara jasa calo dan dokumen kependudukan bisa selesai hanya dalam satu hari saja. Tidak peduli apakah persyaratannya lengkap atau tidak. Tapi kalau jalur biasa, warga harus mengurus sendiri dengan membawa dokumen sendiri yang lengkap dan, terkadang tidak tuntas dalam sehari saja, karena harus melalui sejumlah tahapan dan prosedur. Warga menyadari kalau tidak boleh menggunakan jasa calo. Tapi karena kondisi yang
memaksa warga terpaksa menggunakan jasa calo, meski harus membayar biaya yang tidak murah bagi ukuran masyarakat kelas bawah. Karena kalau warga sendiri yang mengurus, harus melewati prosedur panjang, bahkan terkadang dilempar kesana kemari. “Bagaimana tidak cepat, kalau calo yang mengurus bebas keluar masuk ruang pelayanan tanpa harus melalui prosedur yang ada. Tapi kalau warga sendiri, harus mengikuti alur pelayanan yang ada dan tidak jarang dilempar kesana kemari,” keluhnya. Adanya perlakuan istimewa bagi para calo yang dengan bebas keluar masuk ruang pelayanan itulah yang membuat aksi percaloan tumbuh subur di Disdukcapil Loteng dan, anehnya lagi para calo untuk meyakinkan warga mengaku sebagai petugas lapangan (PL) dari Disdukcapil Loteng. “Ini kondisi riil yang terjadi. Dan, sudah bukan menjadi rahasia umum,” tambah Saparwadi, warga lainnya. Untuk itu, pihaknya mendesak Disdukcapil segera menindak para calo yang berkedok sebagai PL tersebut. Kalangan DPRD Loteng juga diminta turun melakukan pengawasan. Jangan sampai warga
(Suara NTB/kir)
DATANGI - Warga Praya Timur mendatangi gedung DPRD Loteng mengeluhkan pelayanan di Disdukcapil Loteng, Kamis (12/3). terus-terusan jadi korban para calo. Tidak kalah penting, pelayanan pengurusan dokumen kependudukan lebih disederhanakan supaya warga tidak sulit mengurus dokumen kependudukan yang menjadi hak sebagai warga negara. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Disdukcapil Loteng, Baiq Anita Nindiana, menegaskan akan berupaya terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelayanan kependudukan di Disdukcapil. Apa yang disampaikan warga akan jadi bahan evaluasi pihaknya ke depan. Soal pelayanan di desa, sesuatu aturan pelayanan pembuatan dokumen kependudu-
kan hanya ada di tangan di kabupaten. Tetapi untuk membantu warga menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan, di semua desa pihaknya sudah menempatkan Petugas Registrasi (PR) yang siap membantu warga. Tapi bukan memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. “Jadi sebelum membuat dokumen kependudukan silahkan bertanya dulu ke petugas registrasi yang ada di desa. Kalau memang sudah lengkap, baru ke kabupaten untuk mengurus dokumen kependudukan. Dan, kami pastikan kalau memang
persyaratan yang dibawa lengkap dalam sehari dokumen kependudukan yang dibutuhkan sudah selesai,” terangnya. Pihaknya juga menyarankan agar warga yang mengurus administrasi kependudukan tidak perlu harus mengurus melalui calo, tapi bisa mengurus asal persyaratan lengkap. Jadi warga tidak harus membayar mahal-mahal. “Intinya kalau memang bisa mengurus sendiri kenapa harus menggunakan calo,” ujarnya, seraya menambahkan, pelayanan dokumen kependudukan juga bisa dilakukan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat Daya, Praya Tengah serta Batukliang Utara. (kir)
68 Paket Proyek di Lobar Belum Ditender Besok, Putusan Sengketa Giri Menang (Suara NTB) Proses lelang di Pemkab Lombok Barat (Lobar) lamban. Penyakit lama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) “lelet” mengajukan dokumen tender menjadi salah satu faktor penyebab minimnya lelang proyek tersebut. Sejauh ini baru empat paket proyek yang diumumkan di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ). Kepala Bagian ULP-BJ Setda Lobar Ahad Legiarto mengatakan dari datanya sejauh ini ada enam sampai delapan paket proyek yang langsung ke ULP. Namun baru empat paket proyek yang dilelang. “Sejauh ini baru empat paket proyek yang diumumkan (dilelang). Kami masih nunggu dari OPD,” terang Ahad, Kamis (12/3). Saat ini pihaknya masih menunggu dari OPD terkait usulan lelang. Ia menegaskan sesuai instruksi bupati semua OPD harus mempercepat proses lelang, bahkan pihaknya sudah menindaklanjuti instruksi tersebut dengan bersurat kepada semua OPD. “Tapi sampai sekarang masih minim yang ajukan lelang, kenapa bisa begitu (belum melaksanakan instruksi bupati) tanya OPD terkait. Jangan tanya saya, karena sama pertanyaan kita,”terangnya. Pihaknya belum tahu kenapa OPD terkesan mengabaikan instruksi bupati tersebut. Yang jelas pihaknya sudah proaktif dengan bersurat ke semua OPD. Ditambah pi-
Tahap Pilkada Ditetapkan
(Suara NTB/her)
(Suara NTB/dok)
Ahad Legiarto
Rosidi
haknya menjalin komunikasi dan koordinasi intens dengan semua OPD terkait. Bahkan pihaknya menyampaikan progres lelang per OPD untuk mengingatkan. Bahkan pihaknya langsung menagih saat rapim di hadapan bupati. Hasil rapat terakhir, semua OPD berjanji paling tidak pada akhir bulan Maret sampai April semua lelang sudah masuk ke ULP. Terkait proyek penataan Senggigi, tetap akan diproses lelang asalkan perencanaan sudah selesai dari OPD. Hal ini akan dikonfirmasi ke OPD terkait yang menangani. Meski belum ada kepastian apakah anggaran pinjaman untuk pembiayaan proyek disetujui pusat, menurutnya yang jelas yang menjadi acuannya melakukan lelang adalah program ini tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran
(DPA) OPD terkait. Namun tentunya sambil jalan menunggu kepastian pinjaman tersebut. Wakil Ketua Kamar Dagang dan industri (Kadin) Lobar, Rosidi menyoroti leletnya lelang proyek di Lobar. Semestinya Pemda dalam hal ini OPD melaksanakan sesuai jadwal agar lelang tidak terlambat dan tak terulang lagi proyek bermasalah seperti tahun lalu. Yang paling penting tentu realisasi anggaran untuk masyakarat juga bisa maksimal dan kemanfaatan dari proyek ini. “Bila perlu triwulan I ini sudah lelang, tapi nyatanya baru beberapa paket yang lelang. Kan tujuannya penyerapan anggaran untuk perputaran ekonomi masyarakat dan dampaknya ke UMKM. Kalau lamban terserap bagiamana mau berputar,” ujarnya. (her)
Sejumlah Kader PAN Loteng Kecewa Hasil Musdalub Praya (Suara NTB) Gelaran Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang memilih Marsekan Fatawi sebagai Ketua DPD yang baru serta Yasir Amrillah Sekretaris DPD PAN Loteng, menyisakan kekecewaan dari sejumlah kader. Mereka merasa hasil Musdalub sudah diatur jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga kesannya, Musdalub hanya formalitas saja. “Kalau saya melihat, hasil Musdalub sudah diatur. Jadi tidak murni ada proses demokrasi yang berjalan dalam proses Musdalub ini,” ungkap H. Agus Salim, kader PAN Loteng dengan nada kecewa, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (12/3). Sebagai salah satu anggota tim formatur pada Musdalub PAN Loteng yang digelar pada Rabu (11/3), Agus Salim mengatakan pihaknya mulai melihat kejanggalan saat salah seorang anggota tim formatur Muhsan yang juga
Plt.Ketua DPD PAN Loteng, menyatakan mundur dari pencalonan, sehingga yang bertahan saat ini tinggal tiga orang. Dirinya, Marsekan Fatawi serta Yasir Amrillah ditambah utusan DPW PAN NTB, Saeful Muslim. “Begitu Muhsan menyatakan mundur, saya mulai melihat ada skenario untuk mendorong Fatawi sebagai Ketua DPD. Sehingga melihat kenyataan itu, saya juga kemudian memutuskan untuk mundur dari pencalonan. Karena tidak akan ada artinya,” terangnya. Agus mengatakan yang menjadi pangkal kekecewaany dirinya dan beberapa kader partai lainnya yakni kenapa kemudian Muhsan harus mundur di saat Musdalub digelar. Jika memang tidak ada niatan untuk maju kenapa kemudian harus mau menjadi tim formatur, sehingga kesannya, hanya ingin menjegal kader lainnya masuk ke dalam tim formatur dan, bersaing menjadi Ketua DPD PAN Loteng. Ditanya langkah selanjutnya terkait hasil Musdalub
PAN Loteng, Agus mengaku masih akan menunggu perkembangan selanjutnya pasca gelaran Musdalub PAN Loteng. “Kita bersama beberapa kader partai lainnya sepakat untuk menunggu perkembangan PAN jelang-jelang Pilkada Loteng ini. Baru kemudian kita akan bersikap,” tegas mantan Caleg PAN DPRD NTB ini. Sementara itu, Ketua DPD PAN Loteng terpilih, Marsekan Fatawi yang dikonfirmasi terkait persoalan itu, mengaku sah-sah saja ada yang kecewa atau menolak hasil Musdalub PAN Loteng yang baru lalu. Tapi yang pasti, gelaran Musdalub sudah digelar sesuatu dengan aturan partai dan sudah menghasilkan keputusan bersama. “Soal ada pihak yang kecewa secara pribadi, sah-sah saja. Tapi forum musdalub yang telah di atur AD/ ART partai telah menghasilkan tujuan dari pelaksanaan musdalub itu sendiri dan seluruh peserta yang hadir menerima hasil tersebut kok,” jawabnya singkat. (kir)
Praya (Suara NTB) Proses mediasi sengketa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) yang diajukan dua pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan, sudah hampir tuntas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku mediator, saat ini tengah menyusun putusan terkait sengketa tahapan pilkada tersebut untuk kemudian akan disampaikan pada sidang putusan, Sabtu (14/3) besok. Anggota Bawaslu Loteng, Baiq Husnawaty, Kamis (12/3) mengatakan, tahapan mediasi sengketa tahapan Pilkada Loteng antara dua pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan, Ir. H.L.Moh. Amin – TGH. Farhan serta pasangan Drs. H.L. Saswadi, - H. Dahrun, dengan KPU Loteng sudah selesai. Di mana, kedua belah pihak baik itu penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Dengan begitu, kini tinggal Bawaslu Loteng yang akan membuat kesimpulan. Hal ini sebagai dasar kelanjutan dari sengketa tahapan pilkada tersebut. Sesuai regulasi yang ada, sengketa tahapan pilkada harus diselesaikan maksimal selama 12 hari. Sementara Bawaslu Loteng
memulai proses mediasi pada hari Kamis (5/3) lalu, sehingga putusan akan disampaikan pada hari Sabtu besok, sehingga masih ada waktu untuk menyusun putusan dari Bawaslu Loteng. “Putusan belum diambil. Karena masih disusun,” ujarnya. Sebelumnya, anggota Bawaslu Loteng, Harun Azwari menjelaskan, putusan atau kesimpulan dari proses mediasi tersebut bisa saja kedua belah pihak sepakat dan bisa saja tidak sepakat. Tetapi yang menjadi pedoman tetap keputusan Bawaslu Loteng. Keputusan Bawaslu Loteng itulah yang nanti menjadi dasar pelaksanaan tahapan Pilkada Loteng selanjutnya terkait status kedua pasangan calon perseorangan. Kalaupun kemudian ada pihak yang tidak terima dengan putusan atau kesimpulan Bawaslu Loteng tersebut, bisa menyampaikan keberatan secara perdata melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanpa mengganggu tahapan Pilkada Loteng. Dengan kata lain, kalaupun ada sengketa PTUN, keputusan Bawaslu Loteng terhadap tahapan Pilkada Loteng tetap harus dijalankan. Karena tahapan tidak boleh berhenti karena ada gugatan perdata. (kir)
Puluhan Ribu KK Tinggal di Rumah Kumuh Giri Menang (Suara NTB) Pada pengembang yang membangun perumahan di wilayah Lombok Barat (Lobar) belum merealisasikan komitmennya membantu Pemda Lobar menangani Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Padahal sesuai komitmen kepada Pemda dalam ini bupati sejak beberapa tahun lalu, pegembang siap membantu Pemda. Sampai saat ini terdapat 21 ribu KK lebih warga Lobar tak punya rumah. Sebagian dari mereka tinggal di RTLH alias rumah kumuh. “Itu (penanganan RLTH, red) oleh developer memang belum. Tapi mereka membantu Pemda pada hal-hal lain dan kegiatan lain,” aku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H. L. Winengan, Kamis (12/3).
Dijelaskan, pengembang bukan berarti tak membantu pemda menangani RTLH, sebab mereka turut bantu pemda pada kegiatan-kegiatan lain. Menurutnya, pengembang tidak hanya membantu Lewat pembangunan perumahan saja. Namun demikian, pengembang akan tetap menangani RLTH. Sebelumnya para pengembang yang tergabung di bawah Real Estate Indonesia (REI) NTB saat bertemu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid beberapa waktu lalu berkomitmen membantu Pemda Lobar untuk mengentaskan rumah kumuh di Lobar. Diperkirakan, 200 unit rumah kumuh ditarget bakal disasar oleh pengembang yang rencananya dimulai bulan November-Desember 2020 mendatang. (her)
(Suara NTB/her)
TINGGAL - Warga di daerah Cendimanik Sekotong tinggal di rumah kumuh. Butuh kerjasama pemerintah dan swasta dalam membantu membangun RTLH bagi mereka.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 13 Maret 2020
Sikapi Gagal Tanam, KSB Siapkan Bantuan Bibit Jagung Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, akan menyiapkan bibit jagung sebanyak 7.500 hektar jelang musim tanam kedua tahun 2020. Hal tersebut dilakukan guna menyikapi ratusan hektar lahan pertanian yang mengalami gagal tanam khususnya padi lantaran cuaca yang tidak menentu melanda wilayah setempat di beberapa bulan terakhir. Upaya tersebut juga dilakukan dengan harapan para petani bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan tidak terlalu merugi. “Memang kami sudah usulkan proposal ke pusat untuk diberikan bantuan bibit jagung guna menyikapi gagal tanam karena kemarau panjang. Bantuan bibit ini nantinya akan kita berikan pada musim tanam (MT) kedua dan diharapkan bisa menutupi kerugian akibat gagal tanam padi. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar proses pengadaan bibit jagung ini bisa direalisasi segera,” sebut Kadistan KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP, Kamis (12/3). Dikatakannya, angka tanam saat ini baru mencapai angka 9.000 hektar dari target 11. 317 hektar khusus untuk Tanaman padi yang tersebar di Kecamatan Taliwang dan Jereweh. Sementara sisanya sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan penanaman karena hujan yang turun tidak kunjung normal dan air baku yang tersedia juga belum maksimal. Dengan 7.500 hektar tersebut, tentu sangat cukup untuk menutupi jumlah lahan yang tidak bisa ditanami padi. Bahkan saat ini, pihaknya tengah menyusun lokasi mana saja yang akan mendapatkan bantuan tersebut dengan kriteria utama gagal tanam padi di musim tanam pertama. Jika tidak diberikan bantuan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemuadian hari dan akan mengganggu kondusifitas wilayah. Hanya saja pihaknya tetap berharap kepada masyarakat untuk bersabar karena untuk bantuan tersebut masih sebatas usulan sementara realisasinya belum diberikan kepastian. Pihaknya sangat berharap bantuan bibit yang akan diberikan nanti merupakan bibit terbaik supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. “Kita hanya sebatas mengusulkan permohonan bantuan saja ke pusat dengan harapan bisa terealisasi. Sehingga masyarakat yang mengalami gagal tanam merasa terbantu dengan adanya bibit jagung yang akan kita berikan di MT Kedua,” pungkasnya (ils)
Halaman 6
Penerima PKH Tahun 2020 Bertambah Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyebutkan jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) tahun 2020 cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Bahkan angka penerima yang sudah terverifikasi saat ini mencapai 5.513 penerima terjadi penambahan sebanyak 500 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin, Kamis (12/3) mengatakan, memang jumlah penerima program di tahun 2020 ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini bukan berarti angka kemiskinan di KSB juga ikut meningkat melainkan didalam aturannya, penerima yang berhak mendapatkan bantuan harus memi-
liki kriteria 40 persen kesejahteraan terendah. Bahkan berdasarkan hasil rilis BPS yang diterima pihaknya belum lama ini, angka kemiskinan KSB berada pada posisi 13,85 persen atau menurun 0,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu, pihaknya juga akan terus melakukan verifikasi terhadap jumlah penerima ini supaya tidak ada peneri-
ma yang tidak terdata dan ganda sehingga bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. “Kita tekankan penambahan jumlah penerima bukan karena angka kemiskinan kita naik tapi ada indikator yang lain. Kami juga akan terus melakukan verifikasi lanjutan terhadap para penerima bantuan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Disebutkannya, angka penerima PKH meningkat karena memang di aturan dalam pemberian bantuan sosial masyarakat yang memiliki kriteria kesejahteraan sosial di bawah 40 persen harus mendapatkan bantuan baik itu PKH maupun program sosial yang lainnya. Sehingga masyarakat miskin yang sebelumnya masuk dalam data BDT Kemiskinan, setelah melahirkan dan memiliki anak akhirnya masuk dalam program PKH dan program lainnya. Sehingga bukan angka kemiskinannya yang bertambah melainkan komponen penerimanya saja yang ditambah sesuai petun-
juk terkait program tersebut. Kendati ada penambahan, pihaknya juga menjamin tidak ada penerima bantuan yang tidak terverifikasi oleh tim. Kalaupun masih ada masyarakat yang belum terdata, maka pihaknya berharap agar segera dilaporkan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut. “Kami bisa pastikan penerima program sudah terverifikasi semua. Kalaupun masih ada yang belum masuk, diharapkan untuk bisa segera dilaporkan agar bisa mendapatkan manfaat dari program itu ,” tandasnya. (ils)
Kasus Skimming, Polisi Amankan BB Terduga Pelaku
Faisal Afrihadi (Suara NTB/ind)
(Suara NTB/ind)
Kejaksaan Siap Dampingi Proyek Strategis di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa siap memberikan pendampingan terhadap proyek-proyek strategis di Kabupaten Sumbawa. Metode pendampingan sendiri tidak seperti sebelumnya, karena sudah tidak adanya TP4D. Tentunya pendampingan ini tetap menunggu adanya permintaan dari pemda. Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H., M.Hum, mengakui, pihaknya memiliki bagian khusus dalam konteks pengawalan proyek strategis. Namun metode atau pelaksanaannya tidak dalam bentuk pengawalan dan pengamanan seperti di TP4D. Pihaknya diperintahkan untuk bertindak secara proporsional dan professional. Di mana ada tim legal asistensi di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun). Tim tersebut nantinya akan melakukan bantuan hukum kepada para pihak, dalam hal ini Pemda yang membutuhkan. Termasuk dalam pengadaan pembangunan proyek-proyek strategis. “Kita siap mem-backup dalam bentuk yang lebih sesuai dengan aturan hukum. Jadi kita tidak bertindak sebagai supervisor, tetapi sebagai kuasa hukum dari pemerintah daerah,” kata Kajari, Kamis (12/3). Diakuinya, sementara ini belum ada permintaan dari Pemda Sumbawa untuk pendampingan. Tetapi pihaknya sudah melakukan suatu pembicaraan informal dengan Inspektorat dan Sekda terkait pemberian bantuan hukum atau legal asistensi. Dalam hal ini, keberadaan kejaksaan negeri dalam rangka mengawal kebijakan pembangunan Pemda Sumbawa. “Intinya apapun yang sedang dilakukan pembangunan di Sumbawa ini akan kita lakukan pendampingan. Kita backup baik secara yuridis maupun normatif. Kalau dalam konteks keperdataan barang kali ada satu hal yang berkait dengan pihak luar, seperti pemborong atau kontraktor, kita bisa menjadi kuasa hukum. Tapi semua dikembalikan ke Pemda apakah mau didampingi oleh kami atau tidak. Insya Allah kalau untuk itu, kemarin sudah ada wacana untuk pembentukan tim terpadu. Tapi saya tidak tahu kapan akan direalisasikan,” pungkasnya. Iwan Setiawan (ind)
(Suara NTB/ist)
PERDANA - Rapat perdana Sentra Gakkumdu di Kantor Sekretariat Bawaslu Sumbawa, Kamis (12/3).
Rapat Perdana, Gakkumdu Ditekankan Jaga Netralitas Sumbawa Besar (Suara NTB)Sentra Gakkumud yang baru saja terbentuk, ditekankan untuk selalu menjaga netralitas dalam Pilkada. Proporsional dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Demikian disampaikan Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan S.H M.Hum, dalam rapat Sentra Gakkumdu di Kantor Bawaslu Sumbawa, Kamis (12/3). Dalam melaksanakan tugasnya, Gakkumdu harus mengedepankan profesionali-
tas. Dengan tetap menjaga netralitas dalam Pilkada. Agar jangan karena ulah oknum tertentu sampai mencoreng Gakkumdu. Sekaligus meminta Ketua Bawaslu mengontrol jajarannya, untuk tetap bersikap netral. “Sentra Gakkumdu diharapkan bisa bekerja dengan baik,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan Kapolres Sumbawa, AKBP. Widy Saputra, SIK yang akan mendukung penuh dan bekerja sama dengan ele-
men yang lain dalam Sentra Gakkumdu. Dalam pelaksanaan tugas, tentunya akan tetap mengikuti SOP yang ada. Memang selama ini dalam Sentra Gakkumdu pihaknya terkendala jumlah keterbatasan personel. Namun, pihaknya akan tetap berupaya untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, Sentra Gakkumdu harus bisa menjaga netralitas. Jangan sampai Gakkumdu tidak bersih. “Ini adalah pemilihan kepa-
Kopi Tepal Sumbawa Kurang Penjenamaan Sumbawa Besar (Suara NTB)Kopi Tepal Sumbawa punya keunggulan dan keunikan tersendiri. Namun masih kurang dari sisi penjenamaan, sehingga perlu terus digenjot agar kopi lokal ini makin terkenal dan memiliki pasar tersendiri. Hal itu tergambar dalam FGD yang digelar Tim Penelitian UPN “Veteran” Yogyakarta, yang menghadirkan narasumber dari para pihak, termasuk dari Suara NTB, di Sumbawa, Rabu (11/3). Tim Peneliti UPN yang diketuai Ari Wijayani bersama Prayudi dan Ninik Probosari sebagai anggota menghadirkan diskusi soal Manajemen Brand dan Indikasi Geografis Kopi Tepal di Sumbawa. Hadir pula perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Koperindag, Bappeda, Komunitas Kopi, petani kopi, akademisi. Untuk melihat bagaimana persoalan sekaligus peran masingmasing aktor pendukung pengembangan ekonomi kreatif dalam mengembangkan manajemen brand dan IG Kopi tepal. Beberapa hal mencuat dalam diskusi ini. Dantaranya, perlu dukungan dari aktor-aktor ekonomi kreatif dalam pengembangan kopi Tepal atau Sumbawa ini. Untuk mendorong percepatan IG dan dukungan pemerintah dari sisi kebijakan. Kabid Perindustrian Diskoperindag Sumbawa, Andi Kusmasyadi menyatakan perlunya asosiasi kopi yang terdiri dari petani, pengusaha dan komunitas pencinta kopi. Tujuannya agar segala masukan untuk pengembangan kopi bisa melalui satu pintu, asosiasi. Dinas pertanian sendiri, telah menggandeng Puskoka dalam penyusunan IG Kopi BatuLantih. Dari UPN “Veteran” Yogyakarta, akan membantu pen-
(Suara NTB/ist)
FGD KOPI - Suasana FGD Kopi yang digelar UPN Veteran Jogjakarta di Sumbawa, Rabu (11/3). dampingan penyusunan IG. Selain itu, pemerintah juga berharap untuk menjadikan kopi Tepal tidak hanya dilihat sebagai oleh-oleh. Tetapi juga sebagai produk pasar. Perlu sinergi pemerintah, petani, dan komunitas kopi dalam menjadikan kopi Tepal sebagai produk kopi yang dikenal tidak hanya diluar Sumbawa, tapi juga di kalangan masayarakat Sumbawa. Perlu kebijakan bagaimana agar kopi Tepal gampang dijumpai di pasar, toko retail mini, dan hotel. Bagi pemerintah, lanjut Andi, perhatian saat ini adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah dan perlindungan hukum produk melalui pengembangan kreativitas. Dukungan pemerintah dalam hal penyediaan sarana prasarana sebagai ruang kreatif sedang diusahakan. Komunitas Kopi melalui perwakilannya, Widi, mengatakan sejauh ini sudah secara kreatif mengenalkan kopi Sumbawa melalui berbagai macam varian produk kopi, event, dan pemberian sampel. Kembalinya mahasiswa asal Sumbawa yang sele-
sai studi di Jawa membawa angin segar bagi pengembangan kopi Sumbawa. Ke depan, perlu program-program kreatif bagaimana ide dari komunitas kopi bisa bersinergi dengan program pemerintah yang sudah ada seperti dari dinas pariwisata. Sementara, dalam pandangan pelaku media, banyak usaha kopi yang bergerak sendiri. Belum ada upaya bersama membangun branding. Padahal produk sebenarnya bagus. Media terbuka membranding produk lokal karena ada potensi kopi Sumbawa untuk bersaing dengan kopi dari daerah lain yang sudah lebih dulu berkembang. Sedangkan peran akademisi sebagaimana disampaikan M. Iqbal dari UTS, menyatakan pada aspek konsultasi dalam hal pemasaran, belum menyentuh proses tanam atau produksi pasca panen. Tantangan kopi lebih ke bagaimana mengkombinasikan kopi dengan madu. Sinergi dengan pelaku atau asosiasi sudah mulai dilakukan. (arn)
la daerah. Tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan emosional dengan salah satu pihak yang akan maju dalam Pilkada. Namun, netralitas harus dikedepankan,” tukasnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat, SIP mengatakan, pihaknya akan berlaku adil dalam menjalankan tugas. Bawaslu harus bisa menjaga nama baik. Keberadaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumbawa juga sudah pernah
mendapat apresiasi, yang sudah semestinya dipertahankan. “Kami akan tetap profesional dan proporsional. Serta menjaga ntralitas,” tukasnya. Dalam rapat tersebut, para pihak dari Komisioner Bawaslu, Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Kasat Reskrim Polres Sumbawa dan lainnya, juga memberikan masukan. Diantaranya, terkait teknis penanganan tindak pidana pemilu, indeks kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada dan lainnya. (arn)
Puluhan Guru di KSB Ikut Seleksi Subtansi Calon Kepala Sekolah Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 59 guru mulai tingkat TK, SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama 2 hari lalu mengikuti kegiatan seleksi substansi yang diadakan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Selolah (LPPKS) Surakarta. Seleksi tersebut merupakan rangkaian tes bagi para guru yang ingin memperoleh syarat sebagai calon kepala sekolah. “Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan sudah selesai kemarin. Itu mereka (guru) tes sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolah nantinya,” ungkap kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB, Drs. H. Mukhlis, M.Si, Kamis (12/3). Kegiatan seleksi substabsi itu merupakan tahapan kedua dari 3 tahap yang harus dilalui bagi para guru yang ingin memenuhi syarat menjadi calon kepada sekolah. Sebelumnya ada syarat administrasi yang harus dilengkapi terdiri dari 10 item, mulai kualifikasi pendididikan hingga golongan minimal yang harus dipenuhi. Menurut H. Mukhlis, sebenarnya ada sekitar 80 guru yang telah mendaftar seleksi calon kepala sekolah ini. Tetapi dalam perjalanan banyak gugur di syarat administrasi. “Hanya 60 kemudian yang lulus administrasi. Tapi kemarin hanya 59 yang hadir tes seleksi substansinya,” sebutnya. Dijelaskannya, saat ini untuk menjadi kepala sekolah persyaratannya
sangat ketat. Setiap guru harus dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh LPPKS yang dibuktikan telah mengantongi surat tanda tamat pelaihan (STTP) calon kepala sekolah. “Nah tes untuk dapat STTP itu juga berat. Setelah lulus seleksi substansi ini masih ada diklatsus selama 300 jam yang harus dilalui,” cetus H. Mukhlis. Selanjutnya ia menyampaikan, pihaknya saat ini tengah mendorong agar semakin banyak guru yang bisa memenuhi syarat menjadi calon kepala sekolah. Sebab ke depan kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah sangat banyak. “Sekarang ini saja ada 26 sekolah mulai TK, SD dan SMP yang kepala sekolahnya kita Plt-kan. Nah tambah lagi sampai Desember nanti ada 10 lagi yang pensiun kepala sekolahnya. Itu kan harus kita isi secepatnya,” imbuhnya. (bug)
H. Mukhlis
(Suara NTB/ist)
Sumbawa Besar (Suara NTB)Jajaran Sat Reskrim Polres Sumbawa terus mendalami kasus skimming yang menimpa nasabah BNI dan Bank NTB Syariah beberapa waktu lalu. Sementara ini, polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti (BB) yang diduga digunakan terduga pelaku. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Faisal Afrihadi, S.H menyampaikan, pihaknya sudah mengamankan kendaraan yang digunakan terduga pelaku. Begitupula helm terduga yang identik dengan data yang dimiliki polisi juga sudah diamankan. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak bank dan Imigrasi Sumbawa. Termasuk berkoordinasi dengan pihak hotel yang diduga tempat menginap orang yang diduga sebagai pelaku. Mengenai keberadaan terduga diakuinya masih dilakukan pendalaman. Dijelaskannya, kedua bank sebelumnya sudah melaporkan kejadian ini. Sementara ini pihaknya juga masih mendalami apakah terduga pelaku adalah orang yang sama dalam kasus skimming BNI dan Bank NTB. “Apakah orang yang sama (terduga pelaku), belum bisa kita simpulkan. Masih kita dalami,” tandasnya. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 13 Maret 2020
Halaman 7
Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Terkesima Melihat Hamparan Jagung
Mantri Petani Manggarai Barat Pertanyakan Pemupukan Jagung Dompu (Suara NTB) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat NTT yang melakukan studi banding dengan membawa serta mantri tani terkesima dengan hamparan jagung di Dompu. Sistem pemupukan jagung hingga bisa tumbuh subur dengan produktivitas tinggi juga dipertanyakan. Untuk mewujudkan daerah jagung dan mengubah mindset petani, dibutuhkan gebrakan kepala daerah. Hal itu disampaikan ketua rombongan studi banding dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat NTT, Ahmad Rudi, SP setelah melihat hamparan jagung di Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa, Rabu (11/3). “Ini seperti hutan jagung. Untuk bisa seperti ini, kita harus yakinkan Bupati dan menjadi sebuah gerakan,” kata Ahmad Rudi. Rudi yang membawa serta Kepala UPTD tanaman pan-
gan dan perkebunan merangkap kepala BPP seKabupaten Manggarai Barat ini pun mempertanyakan cara pemupukan jagung seluas hamparan yang ada hingga penanamannya. Tidak hanya itu, perawatan hingga produksi jagung juga dipertanyakan. Ia pun tidak rugi berkunjung dan melakukan studi banding soal budidaya jagung serta belajar tentang pengalaman Dompu mendorong program jagung. Karena bukan hanya sekedar soal budidayanya, tapi filosofi kepemimpinan Bupati yang berhasil merubah mindset (pola pikir) rakyat dari sekedar bercocok tanam menjadi bertani untuk bisnis. Rombongan studi banding Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat NTT bersama para mantri pertaniannya ini diterima langsung Kepala Dinas Pertanian dann Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP ber-
Jebolnya Bendungan Mpolo Kilo Diduga Terkait Desain
Dompu (Suara NTB) Bendungan Mpolo, di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo yang jebol saat banjir bandang 1 Maret 2020 lalu diduga tidak hanya disebabkan banjir bandang. Bendungan yang dibangun tahun 2019 lalu dengan anggaran Rp400 juta itu diduga bermasalah sejak perencanaan. Sehingga, rawan jebol ketika diterjang banjir. Kasi Pengaturan dan Pembinaan bdang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Dompu, M. Arman, ST yang dikonfirmasi usai mengikuti rapat penanganan bendungan Mpolo di ruang rapat Bupati, Rabu (11/3) mengatakan, bendungan Mpolo ini awalnya sebagai bendungan sasak. Oleh BPBD Dompu, dibangun tahun 2012 lalu. Pada tahun 2019, bendungan ini kemudian didesain ulang oleh Dinas PUPR dan dibangun kembali tahun 2019. “Kamimendesain(bendungan)itusudahmenghitungdebitbanjirdi tahun-tahun sebelumnya. Jadi debit banjir maksimal di tahun-tahun sebelumnya sudah diperhitungkan. Kami mendesain di atas banjir sebelumnya,” kata Arman kepada Suara NTB. Namun, Arman tidak mengetahui secara pasti debit banjir yang menyebabkan bendungan Mpolo jebol. Tapi bendungan itu mengairi sawah irigasi sekitar 100 ha dan area potensialnya sekitar 75 ha. Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, bendungan Mpolo memiliki bentangan bendungan yang panjang, tapi ketebalan bendungan sekitar 65 cm dari seharusnya 1,5 meter. Pada bentangan bendungan, tidak dibuat miring di kedua sisi dan hanya kemiringan pada sisi buangan air. Ketika air besar menghantam, rawan terjadi kerusakan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, bendungan Mpolo Desa Mbuju ini akan diajukan perbaikannya ke BNPB. Untuk memperbaiki bendunganitudibutuhkananggaran sekitar Rp.2 M sesuai tingkat kerusakannya. Sementara untukpenanganansementarairigasi sawah petani setempat akan diupayakan pompa air. M. Arman (ula) (Suara NTB/ula)
Damkar Tangani Empat Kasus Kebakaran di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 4 kasus kebakaran terjadi sejak Januari hingga pertengahan Maret 2020 ini. Dalam penanganan, tim Damkar sendiri sudah melakukan upaya optimal. “Baru empat penindakan untuk kasus kebakaran. Selain penindakan kami juga melakukan lima upaya penyelamatan, diantaranya terhadap korban banjir. Bahkan keberadaan ambulan, juga sudah sering digunakan untuk membantu masya(Suara NTB/ind) rakat. Sudah banyak bantuZainal Arifin an pertolongan,” kata Sekretaris Dinas Damkar Kabupaten Sumbawa, Zainal Arifin, Kamis (12/3). Dijelaskannya, pihaknya terus melatih dan mengasah kemampuan pasukan sejak awal tahun. Begitupula armada mobil damkar juga tetap dikontrol setiap saat. Hal ini sebagai bentuk persiapan untuk melakukan penanganan nantinya. “Jadi pasukan terus kita latih, perkuat kedisiplinan dan kekompakannya. Kesiapan armada dan sarana prasarana juga setiap hari kita kontrol. Mumpung belum terlalu banyak tindakan penanganan yang dilakukan. Jadi ada atau tidak ada kasus (kebakaran) kita sudah melakukan persiapan,” terang Ari Zainal, sapaan akrab Sekdis Damkar. Terhadap laporan kebakaran, jelasnya, pihaknya tetap merespon. Hanya saja, untuk menuju lokasi kebakaran terutama yang cukup jauh tetap membutuhkan waktu. Sehingga pihaknya berharap kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan dan melindungi pasukan Damkar dalam melakukan tindakan penanganan kebakaran. Karena banyak kasus di beberapa desa, yang hendak menghakimi pasukan damkar karena dinilai telat. Bahkan dihadang untuk melakukan tindakan. “Himbauan kami kepada masyarakat, apabila ada kejadian, lindungi pasukan kami dan berikan kesempatan untuk bersikap,” harapnya. Menurut Sekdis, sesuai SOP pihaknya memiliki waktu respon 15 menit sejak menerima informasi. Namun, terkadang pihaknya tidak bisa maksimal mengejar waktu tersebut. Salah satunya karena masyarakat terganggu dengan masyarakat yang berkendara di jalan. “Masih banyak masyarakat yang belum paham. Kadang sudah ada sirine, tetap saja tidak menepihkan kendaraan dan tetap berada di jalur tengah. Ini juga menganggu respon time kami menuju ke titik sasaran. Karena kendala ini, setelah sampai ke TKP masyarakat kadang dianggap kami lalai dan terlambat,” tandasnya. (ind)
sama jajarannya. Selain berbagi ilmu soal budidaya jagung, mereka pun saling mendukung untuk kemajuan pertanian di kedua wilayah. Sementara Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menerima rombongan menyampaikan, potensi lahan di wilayah Manggarai Barat jauh lebih baik ketimbang Kabupaten Dompu. Kendati demikian, Kabupaten Dompu saat ini sedang mengembangkan untuk rencana produk olahan jagung. Karena Dompu tidak ingin, jagung yang dikeluarkan dari Dompu hanya dalam bentuk pipilan, tapi diharapkan kedepan sudah dalam bentuk olahan seperti pakan ternak. “Nanti Kabupaten Manggarai Barat bersama daerah pulau Sumbawa memproduksi jagungnya. Jagungnya dibawa ke Dompu untuk diolah menjadi pakan ternak dan sebagainya, sehingga sinergi ini berjalan,” katanya. Pemerintah juga sedang
(Suara NTB/Distanbun Dompu)
STUDI BANDING - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP bersama ketua rombongan studi banding dari Kabupaten Manggarai Barat, Ahmad Rudi, SP (tengah) didampingi putri tani Dompu di dengan latar belakang hamparan jagung di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Dompu, Rabu (11/3) (foto kiri). Rombongan peserta studi banding saat diterima di lokasi hamparan jagung (foto kanan). memikirkan untuk memanfaatkan semua limbah jagung. Saat ini, yang dimanfaatkan baru biji jagung. Berbagai upaya dan terobosan terus dilakukan. “Kedepan kita berharap,
semua yang ada di jagung bisa dimanfaatkan,” katanya. Jagung bisa berkembang di Dompu karena sudah terbiasa dibudidaya warga, hanya saja selama ini volumenya masih
terbatas. Kini jagung menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Rakyat juga melakukan inovasi dengan peluang yang ada, termasuk soal mesin pemipil jagung.
Jagung dimasukan dengan kulitnya, yang keluar sudah terpisah antara biji, kulit dan tongkolnya. “Uang itu akan mendorong orang kreatif,” kata H Bambang. (ula/*)
Wabah Corona, Permintaan Susu Kuda Liar Meningkat 300 Persen Bima (Suara NTB) – Tidak selamanya wabah virus corona yang menyerang sejumlah negara di Dunia menimbulkan kerugian secara ekonomi dan politik. Namun juga memberikan dampak positif bagi usaha susu kuda liar. Seperti usaha susu kuda liar di Dusun Tolonggoru Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Setelah wabah virus corona permintaan susu kuda liar meningkat mencapai 300 persen. “Wabah corona, order susu kuda liar meningkat jadi 300 persen,” kata Pengusaha susu kuda liar, Nehrun kepada Suara NTB, Kamis (12/3). Menurutnya permintaan atau pemesanan tersebut datang dari berbagai daerah dan kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Mataram dan Surabaya hingga Makassar. Nehrun mengaku tidak mengetahui penyebab meningkatnya orderan tersebut. Hanya saja tidak menutup kemungkinan ada pengaruhnya dengan banyak meminum susu kuda liar yang asli. “Secara umum meminum susu kuda liar, akan melancarkan pencernaan, menguatkan anti body serta sistem kekebalan tubuh,”
ujarnya. Tidak hanya itu lanjutnya, salah seorang anak mantan Bupati Bima, yang telah lama mengidap penyakit leukimia, berkat meminum susu kuda liar sampai saat ini kondisinya berangsur pulih. Ia mengaku, dalam sebulan susu kuda liar yang berhasil diproduksi (perah) sebanyak 1.000 botol. Seribuan botol itu dikirim dan dipasarkan ke wilayah Jakarta, Mataram, Surabaya dan kota lainnya di Indonesia. “Kita kirim langsung ke agen dan reseller,” katanya. Nehrun menambahkan, perah susu kuda, tidak rutin sepanjang satu tahun. Biasanya ada BulanBulan tertentu. Sementara sepanjang bulan Februari hingga bulan Maret, dipastikan produksinya langka. “Kami produksi atau perah susu kuda juga berdasarkan permintaan pasar. Harga satu botol ukuran 550 ml, Rp100.000. Harga ini berlaku semua daerah,” pungkasnya. (uki)
STOK - Stok susu kuda liar produksi perusahaan susu kuda 88 di Kabupaten Bima yang dikirim ke luar daerah.
(Suara NTB/uki)
Kasus Puskesmas Ropang, Polisi Kembali Panggil Kontraktor Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa tengah melakukan penyelidikan terhadap proyek Puskesmas Ropang. Sejumlah pihak terkait sudah dipanggil, termasuk kontraktor. Rencananya, polisi kembali akan memanggil kontraktor, karena sebelumnya berhalangan hadir. “Kontraktor sebelumnya
sudah kita panggil, tetapi berhalangan hadir. Sekarang kami panggil lagi untuk dimintai keterangan,” kata Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Faisal Afrihadi, S.H, Kamis (12/3). Dijelaskan Faisal, saat ini untuk proyek Puskesmas Ropang masih dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya pihaknya juga sudah memintai keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA). “Sekarang ini masih penyelidikan,” ungkapnya. Seperti diketahui, proyek pembangunan Puskesmas Ropang tidak dapat dituntaskan hingga berakhirnya kontrak. Bahkan setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari, pelaksana juga tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut. Sehingga dilakukan pemutusan kontrak. (ind)
Empat Jalur Pendakian Tambora Masih Ditutup Dompu (Suara NTB) Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) masih menutup empat jalur resmi pendakian. Hal itu bukan karena merebaknya ancaman virus corona, khususnya dari wisatawan mancenegara. Tetapi murni akibat cuaca ekstrem beberapa bulan terakhir ini. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BTNT, Deny Rahadi kepada Suara NTB, Kamis (12/3) menyampaikan, semenjak ditutup pada Januari 2020 kemarin, aktifitas pendakian menuju kaldera raksasa tambora masih ditutup sampai dengan saat ini. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat jadi alasan mendasarnya. “Belum kita buka-buka karena faktor cuaca yang tidak kondusif,” terangnya. Kondisi cuaca buruk ini, lanjut dia, sesuai hasil pantauan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang rutin dilaporkan tiap harinya. Pun diperkuat hasil survei langsung jajarannya di lapangan. Tak diketahui pasti hingga kapan penutupan tersebut berlangsung. Sepenuhnya tergantung pada perkembangan cuaca yang ada. Beberapa waktu lalu, BTNT sempat berniat membuka jalur pendakian untuk melayani permohonan pengunjung. Namun, atas dasar laporan BMKG bahwa masih ada potensi hujan lebat disertai petir. Rencana itu terpaksa dibatalkan. “Mudah-mudahan diakhir bulan ini kondusif cuacanya, biar bisa kita buka kembali,” ujarnya. Kendati penutupan jalur pendakian sudah berjalan tiga bulan lamanya, Deny Rahadi, belum berani menyimpulkan hambatan tersebut
mempengaruhi angka kunjungan atau tidak di tahun 2020 ini. Sebab masih tersisa banyak waktu bagi wasatawan untuk bisa datang menikmati keindahan kaldera raksasa tambora. Selain menjadi salah satu upaya memastikan keselamatan pengunjung. Penutupan dirasa tepat untuk pemulihan kembali ekosistim kawasan secara alami. Sementara untuk penataan atau perbaikan jalur, tak berani diambil karena pertimbangan keselamatan petugas di lapangan. “Jangankan pengunjung kamipun masih mikir-mikir untuk naik. Apalagi untuk menata jalur, nanti menjelang dibuka dan kondisi cuaca kondusif baru mengevaluasi jalur,” pungkasn y a . (jun)
Deny Rahadi (Suara NTB/jun)
Suplai Barang Kurang, Harga Kebutuhan Pokok Naik Kota Bima (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima mengklaim naiknya harga beberapa kebutuhan pokok di Pasar raya Amahami, dalam beberapa hari terakhir ini, akibat suplai barang kurang. “Memang ada beberapa barang yang naik, karena suplai barang kurang. Naik dan turunnya sudah biasa,” kata Sekretaris Diskoperindag Kota Bima, A. Rifaid H. Ibrahim, kepada Suara NTB, Kamis (12/3). Menurutnya, kebutuhan pokok yang paling menonjol naik saat ini, yakni harga gula pasir, minyak goreng tanpa merek, beras dan bawang putih. Harga gula kata dia, berkisar antara Rp16.000 sampai 18.000 perkilo. Sementara minyak goreng tanpa merek dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 perliter. “Kemudian, beras biasa dari Rp8.000 kini naik Rp.10.000 perkilo. Begitupun beras premium dari Rp10.000 naik Rp12.000 perkilo. Sedangkan bawang putih dari Rp40.000 naik Rp45.000 perkilo,” katanya. Meski begitu, ada beberapa kebutuhan pokok yang harganya masih relatif stabil, seperti daging sapi yang masih dijual dengan Rp120.000 perkilo. Bahkan diantaranya turun, yakni daging ayam dari Rp50.000 turun Rp40.000 perkilo dan bawang merah dari Rp25.000 turun Rp20.000 perkilo. “Beberapa harga kebutuhan pokok yang naik, normal dan turun ini, berdasarkan hasil pantauan terakhir kami di lapangan belum lama ini,” ujarnya. A. Rifaid menegaskan, naiknya beberapa harga kebutuhan pokok seperti gula pasir dan minyak goreng, lantaran makin berkurangnya pasokan barang dari luar ke distributor. “Kita sudah cek. Distribu-
(Suara NTB/uki)
A. Rifaid H. Ibrahim tor mengaku kendala pasokan barang yang berkuran. Jadi kenaikan harga ini tidak ada unsur kesengajaan,” katanya. Walaupun demikian, A. Rifaid mengaku pihaknya juga akan tetap melakukan Operasi Pasar (OP) untuk menekan dan menanggulangi lonjakan harga, selain melakukan pemantauan rutin di pasar. “Mendekati bulan Ramadhan nanti kita akan terus lakukan OP dan pemantauan rutin,” katanya. Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, Harga gula pasir dan beras di Kota Bima mengalami kenaikan yang signifikan dalam dua minggu terakhir ini. Walaupun ada kenaikan, namun tingkat pembelian dan penjualan diklaim masih stabil. Pantauan Suara NTB, di pasar Modern Amahami Kota Bima, Rabu (11/3), gula pasir yang sebelumnya dijual Rp15.000 perkilogram, kini dijual dengan harga Rp16.000 perkilogram. Sedangkan beras dijual antara harga Rp11.000 hingga Rp12.000 perkilogram. Padahal, satu minggu sebelumnya, harganya masih berkisar Rp9.500 hingga Rp10.000 perkilogram. (uki)
SUARA NTB
Jumat, 13 Maret 2020
Halaman 8
Kasum TNI Dianugerahi Gelar Adipati Yudha Negare Praya (Suara NTB) Kunjungan kerja Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto didampingi disambut musik tradisional Gendang Beleq di Bandara Lombok International Airport, Kamis (12/3). Kasum TNI juga mendapat penganugerahan gelar kehormatan “Adipati Yudha Negare” oleh Majelis Adat Sasak selaku Wali Paer Tengak serta pemasangan pakaian kebesaran adat sasak oleh H. Lalu Suhardi. Usai penganugerahan gelar dan pemasangan pakaian adat Sasak, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam gelar oleh Wakil Bupati sebagai wakil masyarakat Kabupaten Lombok Tengah Pathul Bahri. Kasum TNI dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas sambutan dan dukungan masyarakat Lombok NTB. “Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa dan akan menjadi tanggung jawab saya atas gelar yang dianugerahkan sebagai bagian dan warga Lombok atau warga sasak,” ungkap Letjen TNI Joni Supriyanto. Dikatakannya, ia baru pertama kali berkunjung ke Pulau Lombok dan memperoleh gelar kehormatan sebagai warga Sasak. Selain itu, Kasum TNI juga menyampaikan maksud kehadirannya bersama rombongan untuk melihat para Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Rehab Rekon Terpadu NTB yang bekerja membantu masyarakat Lombok dalam pembangunan rumah tahan gempa.
Lantik Pengurus Baru, LIRA NTB Berkomitmen Kawal Pembangunan
(Suara NTB/ist)
LANTIK - Syamsuddin resmi dilantik sebagai Gubernur LSM LIRA NTB.
Mataram (Suara NTB) Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Drs. HM Jusuf Rizal melantik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA NTB, di Mataram, Kamis (12/3). Gubernur LSM LIRA NTB, Syamsuddin, S.Adm., S.Sos., M.AP resmi dilantik menjadi pengurus DPW LIRA NTB periode 2020-2024. Tampak hadir tamu undangan VVIP antara lain Kapolda POLDA NTB di wakili oleh Kabid Humas Polda NTB , Kombespol Artanto, S.IK.,M.Si dan Direktur Intel Polda NTB, Kombespol Drs. Susilo Rahayu Irianto. Anggota DPD RI dapil NTB , Ir H Achmad Sukisman Azmy, M.Hum. Juga hadir KH.R.ZainuddinHusni, SH.MH.,DewanPembina DPP LIRA. Kawit Sasmito, Asisten Pemerintah KLU. Ka. Bakesbangpoldagri Lotim, Salmun Rahman. Kemudian Widiarti Winata Kabid Eksosbud & Ormas Kesbangpoldagri NTB Ipda Iwan Purwanto, Wakapolsek Pemenang, Kasubdid Pembinaan Orsosmas Kesbangpol Loteng , M.Sabri, S.Pd, Kadis Kominfo Lotim (M. Masfu), Ketua Umum DPP Perkumpulan Media Online (MOi) Beserta Rombongan, Koordinator Sahabat Mahfud MD, Firman Syah Ali, SH., MH dan sejumlah tamu undangan lainnya. Gubernur LSM LIRA NTB, Syamsuddin, dalam sambutannya mengatakan PR LIRA ke depannya adalah memerangi hoax yang saat ini semakin menyebar di Indonesia. “Menjadi PR terlalu banyak berita yang disimpan dan dikonsumsi masyarakat berkaitan dengan hoax,” katanya. LSMLIRANTBkatanya,akanberperanmenangkal hoaxdanmengedukasimasyarakattentangkonten-konten hoax yang bertebaran di internet. Selain itu, LIRA NTB akan mengawal dana desa dan menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal pembangunan. “Kami berharap teman-teman yang baru dilantik mari kita sama-sama menjaga dan mengawal dana desa agar tidak menganggap dana pribadi,” ujarnya. Ia mengatakan, LIRA NTB akan tetap melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan maupun aspek lainnya. “Karena kita baru dilantik dari tahun 2016, kita lihat pergerakan memang di bidang pengawasan dan pemantauan. Sekarang tidak ada TP4D. Ketika kami mendapat pengaduan masyarakat kami melakukan klarifikasi ke lapangan, membentuk tim investigasi. Pulbaket lengkap baru kita gelar perkara,” sambungnya. Presiden LSM LIRA, Drs. HM. Jusuf Rizal, mengatakan LIRA akan terus menjadi mitra kritis pemerintah yang konsen mendorong transparansi. “LSM LIRA konsen dalam mendorong transparan pengelolaan negara, maka fungsi menjadi LSM pro pemerintah tapi tetap kritis dan independen terhadap yang berpotensi merugikan negara,” katanya. Dia berharap, pengurus LSM LIRA NTB yang baru dilantik segera berkonsolidasi menjadi pemantau dana desa maupun pemantau dan pengawas dalam Pilkada 2020. “Mereka harus berkonsolidasi dalam rangka penguatan, menjadi pemantau dan pendampingan penggunaan dana desa,” pungkasnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan seminar nasional bertema “Indonesia Kuat Tanpa Hoax, Radikalisme dan Intoleransi pada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin”. (ndi/*)
Usai memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Kasum TNI kepada Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., dan kepada Wakil Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri dan sebaliknya. Terpisah, H. Lalu Suhardi menyampaikan pihaknya memberikan gelar Adipati Yudha Negare kepada Letjen TNI Joni Supriyanto yang memiliki makna sebagai Prajurit sejati yang rela berkorban untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. “Gelar semacam itu diberikan kepada para pejabat TNI, Polri maupun sipil yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk mempertahankan kedaulatan negara,” imbuhnya. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
GELAR KEHORMATAN - Kasum TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto saat mendapat penganugerahan gelar kehormatan “Adipati Yudha Negare” oleh Majelis Adat Sasak.
SUARA NTB
Jumat, 13 Maret 2020
Mataram (Suara NTB) Gelegar Expo 2 Property & Umrah di Lombok Epicentrum Mall (LEM) resmi dimulai. Bank NTB Syariah bersama mitranya, menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah (subsidi maupun komersil) dan beribadah di tanah suci. Pameran property dan umrah ini dilaksanakan selama empat hari. Tanggal 12-15 Maret 2020. Menggandeng sejumlah developer kenamaan, diantaranya Varindo Lombok Inti, Salva Inti Property. Maulana Raya Property, Histo Perkasa Nusantara Jaya, Alam Asry Property. Aura Bintang Timur, Citra Jaya Graha, Mahkota Cipta, Bale Agung Property, Mandasari Property dan Meka Asia Property. Para pengembang menyediakan beragam model dan lokasi perumahan. Bank NTB Syariah nantinya akan memfasilitasi kemudahan pembiayaan untuk memilikinya. Selain itu, beberapa travel haji dan umrah turut memberikan pilihan beribadah ke tanah suci. Dian-
taranya oleh Arofah Mina, Dasa Utama, Buana Sentosa Utama, Al Aziziah, dan NRA Travel. Melalui mitra ini, Bank NTB Syariah juga menyediakan kemudahan pembiayaan untuk beribadah ke tanah suci Makkah, haji maupun umrah. Pada event kedua kali yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB ini, masyarakat akan dimanjakan dan dapat memanfaatkan berbagai macam promo yang telah disiapkan oleh Bank NTB Syariah bersama para mitranya. Misalnya, pre approval pembiayaan perumahan maupun umrah, subsidi uang muka sebesar Rp4 juta dan DP 1% untuk pembiayaan FLPP/rumah bersubsidi melalui produk pembiayaan tapak sejahtera iB Amanah Bank NTB Syariah. Free administrasi pembiayaan umrah melalui produk pembiayaan umrah iB Amanah Bank NTB Syariah. free merchandise untuk pembukaan rekening Tambora iB Amanah, aktivasi mobile banking dan sms notifika-
si, penukaran kartu GPN, program wakaf Alquran Bank NTB Syariah , serta banyak program menarik lainnya. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Hadir juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan, Kepala BI NTB, Achris Sarwani, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto, Karo Perekenomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma, serta seluruh stakeholders lainnya. Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo memaparkan, sebelumnya diselenggarakan beberapa kegiatan lomba dalam rangka mencari bibit-bibit unggul dan talenta Hafiz Quran untuk kategori TK dan SD. Dari hampir 900 perseta, terjaring 45 finalis. Kemudian lomba Muslimah fashion & talent show tingkat remaja Muslimah serta lomba fotografi dengan tema “Pariwisata & Budaya NTB” dengan sasaran para pelajar, mahasiswa, dan umum. Lomba-lomba
Halaman 9
tersebut diadakan untuk mendukung generasi emas dan promosi NTB semakin luas. Target kami dalam Expo kali ini antara lain tercapainya permohonan sebanyak 1.200 orang selama 4 hari penyelenggaraan, dengan nilai sekitar Rp 250 miliar. Event ini ditujukan bagi masyarakat NTB, atas kerjasama Bank NTB Syariah bersama REI NTB dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR. Ketua REI NTB, H. Heri Susanto mengatakan, pengembang dan masyarakat yang ingin memiliki perumahan sangat terbantu dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan selama penyelenggaraan. Dengan menggerakkan sektor property, ada 120 lebih usaha turunan lainnya yang terbantu ikut terdongkrak. Bank NTB Syariah menurutnya satu-satunya BPD di Indonesia yang paling besar menyalurkan pembiayaan untuk rumah subsidi. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi atas
penyelenggaraan kegiatan yang diinisiasi oleh Bank NTB Syariah. Sementara Kepala OJK NTB, Farid Faletehan menegaskan, tidak banyak BPD yang melakukan pembiayaan disektor property. Bank NTB Syariah termasuk BPD yang paling berani dibandingkan bank-bank lainnya di Indonesia. Kinerja Bank NTB Syariah juga diakui oleh OJK cukup baik dibandingkan bank konvensional dan syariah nasional. Pada posisi Desember 2019, asetnya tumbuh sebesar 22,32 persen disaat bank nasional hanya tumbuh 6 persen konvensional dan 9,9 persen bank syariah nasional. “BPD se Indonesia juga tumbuh tumbuh rata-rata hanya 9,75 persen. ini pencapaian yang luar biasa. patut disyukuri dan OJK melihat tidak menutup kemungkinan NTB akan jadi laboratorium keuangan syariah di Indonesia,” demikian Farid. Sementara Kepala BI NTB, Achris Sarwani mengatakan, dengan besarnya pembiayaan yang dikucurkan oleh Bank
NTB Syariah kepada sektor property dan pembiayaan ibadah umrah akan menggerakkan perekonomian di NTB. Bank NTB Syariah juga menurutnya sejajar dengan bank-bank nasional, dengan hadirnya layanan perbankan yang serba digital. Misalnya kemudahan pembayaraan melalui ponsel. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga turut memberi apresiasi atas banyak terobosan yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah. Dalam waktu dekat, diharapkan Bank NTB Syariah ini akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat NTB terhindar dari rentenir dan ijon. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pembiayaan yang dilakukan bank untuk mendukung industrialisasi di NTB dengan telah lahirnya produk motor listrik karya siswasiswa SMK 1 Lingsar, Lombok Barat. Harapannya, dengan adanya MotoGP 2021 mendatang, motor karya anak-anak NTB ini akan banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan transportasi di NTB. (bul/*)
Suasana Pembukaan Gelegar Expo 2 Property & Umrah
Launching motor listrik
Achris Sarwani
Dr. Zulkieflimansyah
H. Kukuh Rahardjo
Uji Transaksi Non Tunai Bank NTB Syariah
Farid Faletehan
Heri Susanto
Arena Expo
Bersama salah satu travel umrah
Uji coba motor listrik
Arena Expo
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 13 Maret 2020
Inspirasi untuk Peduli Lingkungan DUTA Lingkungan NTB, Baiq Yolanda Apriliana akan bersaing pada seleksi nasional pemilihan duta lingkungan Indonesia pada bulan Juni mendatang. Sebagai duta lingkungan, ia harus bisa menginspirasi generasi muda untuk peduli lingkungan. Gadis asal Sakra, Lombok Timur kelahiran 8 April 1998 ini kini menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH)NW Pancor, Lombok Timur. Baiq Yolanda Apriliana mengatakan, kehadiran (Suara NTB/ist) duta lingkungan penting seBaiq Yolanda Apriliana bagai wadah generasi muda yang cinta terhadap lingkungan. “Jadi ambassador (duta) dan penggerak serta menginspirasi pemuda lainnya untuk sama-sama memperhatikan lingkungan kita,” katanya. Ia menceritakan bisa menjadi duta lingkungan NTB dengan mendaftar dan melampirkan berbagai prestasi tingkat provinsi sampai internasional. “Jadi saya seleksi langsung ke nasional dengan jalur prestasi, dan alhamdulillah saya dipilih mewakili NTB ke nasional bulan juni mendatang,” ujar Baiq Yolanda. Dengan menjadi duta lingkungan, Baiq Yolanda berharap dapat bersinergi dengan jajaran pemerintah untuk melestarikan dan memelihara lingkungan NTB. Juga memotivasi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan, khususnya kepada generasi muda. “Kita di sini perlu bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, serta menerapkan program zero waste salah satu program unggulan NTB yaitu NTB Asri dan Lestari. Kita mulai dari diri kita, mengolah sampah dari rumah, dan mengurangi penggunaan plastik,” ujar Baiq Yolanda yang meraih Juara 2 Silat tingkat internasional tahun 2019, dan juara 2 kungfu tingkat internasional di tahun 2018. Baiq Yolanda meraih berbagai prestasi, antara lain Terune Dedare Lombok Timur di tahun 2012, meraih medali emas wushu tingkat Provinsi tahun 2016, Dedare Muslim tingkat provinsi tahun 2019, serta berbagai prestasi lainnya. Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk memberikan suka atau like foto Baiq Yolanda Apriliana di instagram resmi duta lingkungan Indonesia. Karena foto dengan jumlah suka tertinggi bisa masuk 10 besar di nasional. “Untuk ikut seleksi nasional tentunya lebih ketat dan tidak mudah, karena selain harus mencintai lingkungan kita juga harus berprestasi dan bertalenta,” ujarnya. Baiq Yolanda juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lombok Timur, Ir. H. Marhaban dan Sekretaris Dinas LHK Lombok Timur, Muhammad Rusdi, S.Si., yang telah menyambut baik dan memberikan dukungan kepadanya sebagai Duta Lingkungan NTB 2019/2020. (ron)
Halaman 10
Siswa ’’Suspect’’ Virus Corona Boleh Ikut UN Susulan Mataram (Suara NTB) Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyampaikan surat edaran terkait penyikapan sekolah terhadap virus Corona (Covid-19). Sekolah diminta memperhatikan kebersihan dan beberapa hal menjelang dan saat pelaksanaan UN. Bagi siswa yang dinyatakan suspect virus Corona dibolehkan ikut UN susulan. Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., Kamis (12/3) mengatakan, sesuai surat edaran BSNP nomor 0113/SDAR/ BSNP/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, sekolah perlu memperhatikan sejumlah hal. Siswa diminta tidak memaksakan hadir di sekolah bagi yang memiliki keluhan sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. “Khusus peserta ujian agar tidak memaksakan mengikuti ujian dan dapat mengikuti ujian pada waktu yang lain yang akan ditetapkan pusat asesmen dan pem-
belajaran,” ujarnya. Selain itu, sekolah diminta menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagaiya satu sama lain sebelum, selama, dan sesudah ujian. “Mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer/disinfectan/anti septic sebelum dan sesudah ujian,” kata Purni yang juga Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Sekolah juga diminta memastikan ketersediaan alat pembersih sekali pakai di depan ruang ujian. Juga mem-
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
”Khusus peserta ujian agar tidak memaksakan mengikuti ujian dan dapat mengikuti ujian pada waktu yang lain yang akan ditetapkan pusat asesmen dan pembelajaran,”
Purni Susanto
bersihkan ruang ujian sebelum dan sesudah digunakan untuk setiap sesi UN. Pembersihan dilakukan menggunakan disinfektan untuk seluruh piranti yang digunakan oleh peserta UN, seperti pegangan pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard), mouse, kursi, meja, dan alat tulis. Di samping itu, sekolah juga perlu memastikan pengisian daftar hadir UN terhindar dari potensi paparan Covid-19 antarpeserta UN, antara
lain menghindari penggunaan alat tulis yang dipakai bersama. Juga siswa tidak saling meminjam alat tulis atau peralatan lainnya. “Jika ditemukan warga sekolah yang mengalami gejala infeksi Covid-19 agar kepala sekolah segera meminta yang bersangkutan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika terdapat kasus dalam jumlah besar kepala sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidi-
kan dan Dinas Kesehatan setempat,” ujar Purni. Sementara itu, Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti mengatakan, surat edaran dari BSNP itu diterima positif oleh pihak sekolah sebagai langkah preventif pencegahan virus corona. “Semua pihak tentu saja sangat mengharapkan UN berjalan lancar,” katanya. UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)
Secara Bertahap
RS Pendidikan Unram Lengkapi Kebutuhan Alat Medis Mataram (Suara NTB) Sejak mulai beroperasi bulan Februari 2016 lalu, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (RS Unram) terus berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan agar menjadi RS unggul dengan pelayanan yang komprehensif untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat sesuai dengan visinya. “Rumah Sakit Unram beroperasional tahun 2016, menyandang predikat rumah sakit pendidikan tipe C dengan 55 tempat tidur,” jelas Direktur RS Unram dr. Ahmad Taufik S, Sp.OT dalam rapat Penyampaian Prospek Pengembangan RS Unram di ruang Sidang Rektor belum lama ini. Dia menjelaskan RS Unram saat ini memiliki 38 dokter spesialis dengan keahlian yang lengkap dan 20 poliklinik rawat jalan. “Jumlah dokter spesialis kita adalah yang terbanyak dibandingkan rumah sakit lain,” terangnya. Dokter Spesialis Bedah Orthopedi dan Traumatologi itu juga memaparkan sejak bulan Desember 2019 hingga Januari 2020, terjadi peningkatan jumlah pasien sekitar 200 % baik pasien rawat jalan maupun rawat inap. “Jumlah pasien meningkat pesat, bahkan pasien tidak hanya berasal dari wilayah sekitaran Mataram, namun juga berasal dari Lombok Barat,” bebernya. Dosen Fakultas Kedokteran Unram itu juga menerangkan, para dokter spesialis memberikan pelayanan kesehatan dari hari Senin hingga hari Sabtu. “Dengan lengkapnya keahlian para dokter spesialis itu, pasien rawat inap kita sekarang rata-rata sudah menempati lebih dari 30 tempat tidur,” ungkapnya. Sehingga untuk mengoptimalkan pelayanan pasien, dia mengatakan bahwa ke depan gedung utama RS Unram perlu dimaksimalkan penggunaannya hingga lantai 6. “Karena musibah gempa bumi lalu, gedung utama baru difungsikan sampai lantai 3 saja,” imbuhnya. Dia mengatakan ke depan RS Unram tidak hanya akan mengoptimalkan penggunaan gedung rumah sakit, namun juga perlu dilengkapi dengan peralatan medis yang berkualitas nan canggih, seperti peralatan laparoskopi atau yang lazim dikenal dengan sebutan alat bedah tanpa sayatan, USG lengkap dengan USG Jantung, alat operasi mata tanpa sayatan dengan teknologi laser, termasuk menambah jumlah tempat tidur. “Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dulu kita tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus yang sederhana (kecuali dengan operasi bedah badan, red.) kalau sekarang kita sudah siap dan mampu untuk itu,” katanya. Dia juga berharap dengan seluruh bantuan civitas akademika, RS Unram tidak hanya terintegrasi dari segi keilmuan, tapi juga bisa menjadu tempat riset bagi para dokter spesialis Unram. Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum menerima dengan baik pemaparan Direktur RS Unram itu dan mengatakan Unram akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan alat medis yang telah disebutkan demi pelayanan yang kompherehensif kepada masyarakat. “Kami akan mencoba memenuhi kebutuhan rumah sakit Unram tersebut tanpa mengesampingkan kebutuhan yang disepakati lainnya,” tutupnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan di SMPN 18 Mataram, belum lama ini.
Empat Pilar Kebangsaan Disosialisasikan di Sekolah Mataram (Suara NTB) – Komunitas Belajar Bale Pinter berhasil meyakinkan anggota DPD RI, H. Sukisman Azmy untuk mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan di SMPN 18 Mataram, Sabtu (29/2). Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara SMPN 18 Mataram dan Ponpes Nurul Jannah. Koordinator Komunitas Bela-
jar Bale Pinter, H. Lalu Suwarno, menjelaskan, sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada siswa dua sekolah itu sangat layak diberikan. Kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan sangat tepat yang bertujuan membangun generasi muda yang kuat dan tangguh dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Sehingga masyarakatnya hidup rukun dan damai den-
gan sesamanya,” ujar Suwarno yang juga Kepala SMPN 18 Mataram, Kamis (12/3). Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan menanam pohon secara simbolis oleh anggota DPD RI, Sukisman Azmy yang dilanjutkan oleh peserta sosialisasi di sekolah dan rumah masing-masing. Dengan harapan terbangun kepedulian generasi muda ter-
hadap kelestarian lingkungan. Dengan begitu tidak terjadi kerusakan yang berakibata banjir, erosi, dan bencana yang dapat mengancam lainnya. Sementara anggota komunitas sekaligus motivator kegiatan ini yaitu Theo Setiadi Suteja berterima kasih kepada Sukisman yang sudah berkenan mengedukasi siswa kedua sekolah tersebut.
Suwarno mengatakan, kegiatan sosialisasi ini banyak memberi mamfaat bagi SMPN 18 Mataram maupun Ponpes Nurul Jannah, sehingga ia sebagai kepala SMPN 18 maupun kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Jannah, Hasanudin, M.Pd.I., menyampaikan terima kasih anggota DPD RI Sukisman Azmy yang telah memberi kepercayaan kepada pihaknya. (ron)
SMPN 1 Labuapi Raih Predikat Sekolah 15 Mahasiswa Undikma Peduli Sampah Tingkat Nasional Perkuat NTB di PON Giri Menang (Suara NTB) Nama Lombok Barat (Lobar) harum di kancah nasional. Menyusul prestasi yang ditorehkan SMPN 1 Labuapi. Di mana sekolah ini kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Sebelumnya sekolah ini berhasil menjadi Juara I Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional, kali ini meraih predikat Sekolah Peduli Sampah Tingkat Nasional. Kepala SMPN 1 Labuapi H. Nurdin bersama Wakil Kepala Lilik Fadilah, Kamis (12/3), penghargaan Ini diperoleh dari tahapan sebelumnya, yakni mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata tingkat nasional tahun 2019 dari Kementerian LHK. Akhirnya di acara puncak hari peduli sampah nasional, pihaknya diundang Kementerian LHK sebagai sekolah penerima penghargaan. Yang membanggakan SMP 1 satu-satunya untuk tingkat SMP. Penghargaan diberikan Dirjen PSMP Kemendikbud, Sabtu (7/3) lalu. Hadiahnya berupa perangkat komputer sebanyak 10 unit. Menurutnya, dasar penilaiannya ada 13 komponen, di antaranya peduli sampah dan lingkungan masuk visi
(Suara NTB/ist)
MENERIMA - Kepala SMPN 1 Labuapi H. Nurdin (tiga dari kiri) menerima penghargaan sebagai sekolah peduli sampah dari Kementerian LHK di Labuhan Bajo NTT belum lama ini. misi sekolah, kurikulum, pendanaan BOS, kemudian masuk dalam integrasi setiap mapel, dipraktikkan dalam keseharian di sekolah untuk mengubah karakter serta perilaku anak. Pihaknya juga sudah berupaya mengolah sampah menjadi kompos. Pupuk akan dikemas sebagai pupuk tanaman. Sedangkan untuk sampah plastik, diolah menjadi eco-
brik. Ke depan pihaknya akan lebih memaksimalkan pengolahan sampah terutama sampah non organik. Untuk menjadi sekolah zero waste, lanjut dia, paling tidak minimal 30 persen sampah dibawa keluar. Sedangkan sisanya diolah di sekolah. Ia menambahkan sekolah ini juga sebagai lokasi syuting UNICEF untuk program aksi bergizi. (her)
Mataram (Suara NTB) Pesta olahraga terbesar di Indonesia Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua dipastikan akan berlangsung 20 Oktober-2 November 2020. Sebanyak 15 perwakilan NTB yang akan memperkuat PON berasal dari mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma). Ketua Yayasan Pembina Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, H.L. Rusmiady, S.H.,M.M., bersama Rektor dan Pimpinan Undikma melakukan kunjungan ke Wisma Atlet NTB di kawasan Batulayar, Lombok Barat. Kunjungan ini dilakukan guna memantau kesiapan dan kondisi atlet NTB dari mahasiswa Undikma yang menurut laporan berjumlah 15 orang dan selebihnya adalah para alumni yang terus mendedikasikan diri untuk olahraga NTB. Kedatangan Ketua Yayasan disambut Pengurus Pelatda NTB seperti H. Suhaimi, SH., Drs. Hari Gunawan, MM., dan yang lainnya. Di hadapan para atlet, Ketua Yayasan Pembina Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, H.L. Rusmiady menyampaikan dua hal pokok
yaitu tentang kesiapan dan motivasi agar menjadi juara. “Berkaitan dengan kesiapan, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jasmani dan rohani. Aspek jasmani penting termasuk nutrisi. Kemudian aspek rohani, jangan lupa berdoa memohon kepada sang pencipta agar selama bertanding terhindar dari cedera dan sukses meraih juara,” ungkapnya. Segenap civitas akademika Undikma, tambahnya, tetap memberikan dukungan pada mereka. Keberadaan para atlet yang juga berstatus mahasiswa Undikma diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi NTB di ajang olahraga bergengsi tersebut. Seperti dalam setiap pertemuan, Ketua Yayasan juga memberikan motivasi kepada seluruh atlet agar jangan kendor. “Kalian harus memiliki keyakinan untuk selalu menang, siapapun lawannya. Ketika kalian berada pada arena yang sama maka harus percaya diri bahwa kalian sama bahkan lebih berkualitas, namun jangan sekali kali merendahkan lawan,” ujarnya mengingatkan. (dys)
SMA Hangtuah 3 Mataram Gelar Lomba Kuis Pelajar
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Juara Kuis Pelajar pose bersama usai menerima hadiah.
Mataram (Suara NTB) SMA Hangtuah 3 Mataram mengikuti lomba kuis pelajar serangkatan memperingati HUT Dharma Pertiwi yang ke-56. Lomba kuis pelajar yang diadakan di SMA Hangtuah 3 Mataram diikuti 20 siswa dan siswi terdiri dari 15 Siswa dari kelas XII, 3 siswa dari kelas XI dan 2 siswa dari kelas X. Kepala SMA Hangtuah 3 Mataram Muhidin, SPd., menilai program lomba yang diadakan ini sangat bagus, karena mampu meningkat-
kan kemampuan siswa. Selain itu, ujarnya, guru juga bisa menerapkan sistem lomba kuis dalam kegiatan belajar mengajar yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas belajar. ‘’Mengajar di kelas maupun bisa diterapkan di sekolah negeri lain yang ada di wilayah NTB tentunya,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (12/3). Menurutnya, kuis pelajar ini dikerjakan dalam bentuk online, seperti halnya seperti
UNBK untuk semua mata pelajaran dan diadakan di laboratorium sekolah yang dilengkapi dengan 20 komputer, Selasa (10/3) lalu. Pemenang Lomba Kuis pun langsung diumumkan di sekolah dengan pemenang yaitu Gusti Ayu Juara I, Juara II Indah Puspita Sari dan Juara III A’afiyah Aprilla Wulandari. ‘’Juara pertama dari lomba ini akan dikirim ke skala Nasional yang diadakan di Jakarta nantinya pada tanggal 8 April 2020,’’ tambahnya. (r)
(Suara NTB/ist)
KUNJUNGAN - Kunjungan civitas akademika Undikma ke Wisma Atlet NTB di Batulayar, Kamis (12/3).
SUARA NTB
Jumat, 13 Maret 2020
Halaman 11
Iswandi Ingin Susul Zohri ke Jakarta Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Iswandi mendapat kesempatan untuk menjalani latihan bersama atlet pelatnas atletik asal NTB di Jakarta dalam waktu dekat ini. Ia akan menyusul rekannya Lalu Muhammad Zohri yang saat ini mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Jakarta.
(Suara NTB/fan)
MEMANJAT - Atlet panjat tebing andalan NTB, Nurul Iqamah tengah memanjat papan lead di Gelanggang Pemuda Mataram, belum lama ini. Atlet asal Kota Bima ini merupakan atlet unggulan NTB yang sukses meraih tiga medali emas di kelas perorangan boulder, speed dan combined putri di Pra-PON tahun 2019.
Panjat Tebing Siap Dipertandingkan Ekshibisi di Popda Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga panjat tebing akan menjadi bagian dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB di Mataram, 6-8 April 2020. Pasalnya pengurus induk organisasi cabang olahraga memanjat dinding ini siap mempertandingkan secara Ekshibisi panjat tebing di ajang multi event olahraga tingkat pelajar se NTB itu. Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra Susanto yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Kamis (12/3) kemarin mengatakan keikutsertaan panjat tebing di Popda NTB 2020, menyusul akan dipertandingkannya panjat tebing di Popnas tahun 2021. Rencananya lewat Ekshibisi Popda NTB mendatang pihak FPTI NTB sekaligus menjaring atlet yang dipersiapkan mewakili NTB di Popnas 2021. “Hasil Ekshibisi nanti akan kita ambil atlet terbaik yang akan kami persiapkan mewakili NTB di Popnas tahun depan,” ucapnya. Terkait dengan digelarnya Ekshibisi panjat tebing, pihak FPTI NTB akan meminta FPTI kabupaten/ kota untuk mengirim sepuluh atlet putra dan sepuluh atlet putri untuk bertanding di Popda NTB 2020. Rencananya panjat tebing mempertandingkan sebanyak dua kategori yakni speed Classic dan lead putra dan putri. Peserta yang ikut Ekshibisi diperuntukkan pelajar kelahiran tahun 2004 ke atas. Pihak FPTI NTB akan menjaring 10 atlet putra dan 10 atlet putri yang dipersiapkan mewakili NTB di Popnas 2020. Menurut Adi, Ekshibisi panjat tebing di Popda 2020 bakal menjadi yang pertama kali selama Popda NTB di gelar. Pertandingan akan berlangsung meriah karena memang di 10 kabupaten/kota di NTB sudah terbentuk kepengurusan FPTI. Itu artinya dengan keikutsertaan semua kabupaten/kota di NTB maka hasil event itu akan melahirkan atlet-atlet berkualitas dan berpotensi berprestasi di level nasional. (fan)
Keputusan ini telah diambil Iswandi untuk memantapkan persipan tim estafet 4x100 meter atletik yang ditargetkan meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, 20 Oktober tahun 2020. Iswandi yang diwawancara Suara NTB usai menjalani lati-
han beban di Arena Kebugaran Mataram, Kamis (12/3) mengatakan rencana keberangkatannya ke Jakarta mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Bahkan pimpinan KONI NTB menginginkan dirinya dapat segera bergabung latihan dengan at-
let NTB yang ada di Pelatnas. “Ketua KONI menginginkan saya segera bergabung latihan dengan Lalu Muhammad Zohri yang saat ini Pelatnas di Jakarta,” ucapnya. Tujuan Iswandi berangkat latihan di Jakarta agar dapat memaksimalkan kemampuan
KSB Masih Butuh Tambahan Bus Sekolah Taliwang (Suara NTB) Tiga unit bus sekolah yang dioperasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama ini ternyata belum bisa melayani seluruh siswa untuk sampai ke sekolahnya tepat waktu. Sementara ini oleh Dinas Dikpora, ketiga unit bus itu hanya dioperasikan untuk melayani siswa di empat kecamatan. Yakni di kecamatan Taliwang, Brang Ene, Seteluk dan Poto Tano. “Yang pasti kita masih kekurangan armada,” kata Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. H. Mukhlis, M.Si kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (12/3). Ia menjelaskan, harapan kecamatan lain agar dapat dilayani bus pengantar siswa itu sudah ada yang menyuarakan. Salah satunya kecamatan Brang Rea, namun demikian pihaknya belum bisa memenuhi karena keterbatasan anggaran. “Rencana untuk menambah ada. Tapi kita lihat juga kondisi keuangan daerah kan,” timpalnya. Sementara itu Kasubag Umum dan Perlengkapan Dinas Dikpora KSB, Nasrudin menyebutkan, sebenarnya ada 4 unit kendaraan pengantar siswa yang tersedia. Selain 3 unit bus, ada 1 unit kendaraan roda 3 berpenumpang 10 orang khusus dioperasikan melayani siswa dari wilayah Sedong dan Kelanir di
(Suara NTB/ist)
KE SEKOLAH - Armada bus sekolah yang dioperasikan Dinas Dikbud KSB untuk melayani transportasi siswa sampai ke sekolah tepat waktu. kecamatan Seteluk. “Karena mereka. Tapi SD juga ada kok kampung siswa itu tidak dila- yang naik,” timpalnya. Mengenai kekurangan armalui bus, jadi kita siapkan kenda, Nasrudin tak menampiknya. daraan roda tiga,” ujarnya. Untuk 3 unit bus yang diop- Menurut dia, selain ada pererasikan, ia memaparkan, terda- mintaan dari kecamatan Brang pat 1 unit melayani 2 kecama- Ene, berdasarkan evuasi pihakntan. Yakni untuk kecamatan Set- ya untuk kecamatan Taliwang eluk dan Poto Tano. Bus terse- dibutuhkan satu unit lagi tambut selama ini diprioritaskan bahan armada. Sebagai wilayah bagi siswa SMP dan SMA meng- kota, bus yang beroperasi di Taingat sekolah mereka cukup jauh liwang paling luas rute layanandari pemukiman. Sedang dua nya. “Kalau bisa dua unit di Taunit lainnya masing-masing me- liwang. Maka pelayanan bisa layani kecamatan Taliwang dan bus sekolah bisa maksimal. Brang Ene. “Yang dilayani bus Satu kita prioritaskan sisir ini prioritasnya bagi anak SMP wilayah dalam kota satunya lagi dan SMA. Sebab umumnya kan menyisir siswa yang bermukim ada siswa yang jauh dari sekolah di pinggiran,” bebernya. (bug)
tim estafet 4x100 meter. Maklum beberapa atlet yang akan perkuat tim estafet 4x100 meter saat ini berlatih di Jakarta. Seperti Lalu Muhammad Zohri, Sudiman Hadi dan Fadlin sudah lebih awal berlatih di Jakarta. Sementara Iswandi yang merupakan bagian dari tim estafet PON saat ini berlatih di Mataram bersama puluhan atlet Pelatda PON NTB. Menurutnya, kegiatan latihannya selama di Mataram memang sudah berjalan baik. Namun demikian dia masih
merasakan kurang karena rekan setim estafet berlatih di Jakarta. Oleh karena itu ia ingin menyusul rekan-rekannya di Jakarta untuk latihan bersama di nomor estafet 4x100 meter. Iswandi sangat berharap bisa latihan di Jakarta, karena memang ia bersama tim estafet 4x100 meter ditargetkan medali emas di PON. Oleh karena itu untuk meningkatkan limit waktu di nomor tersebut ia harus menyusul Zohri dan kawan-kawan di Jakarta. (fan)
Dispora NTB Tetapkan 10 Pelatih PPLP NTB Mataram (Suara NTB) Setelah melalui seleksi yang sangat ketat, pihak Dispora NTB akhirnya menetapkan sebanyak 10 pelatih yang akan melatih atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB tahun 2020. Sepuluh pelatih itu adalah Subagyo, M. Aria Darmawan, Mariati, Libuh Hanapi, Mardiansyah, Mariyati, Ni Putu Timi Yudani, Surahman Sidik, Irwan Wahyudi Saputra dan Elya Wibawa. Data yang diterima Suara NTB, di Mataram, Kamis (12/ 3) menjelaskan, sebanyak 10 pelatih itu ditetapkan lewat SK yang ditandatangani Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin tanggal 7 Maret lalu. Para pelatih itu merupakan pelatih cabor atletik, pencak silat, taekwondo dan voli pasir. Kemudian satu pelatih lagi merupakan pelatih fisik. Untuk pelatih atletik yakni Subagiyo didampingi asisten Aria Darmawan dan Mariati. Kemudian pelatih pencak silat, Mardiansyah bersama asistennya Mariyati. Sedangkan pelatih voli pasir adalah Ni Putu Timi Yudani bersama Asistennya, Surahman Sidik. Kemudian pleatih taekwondo, Irwan Wahyudi dan
pelatih fisik, Elya Wibaya yang sehari-harinya dosen Fakultas Pendidikan dan Olahraga Keguruan (F-POK) IKIP Mataram. Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan bahwa sebelum menetapkan sebanyak 10 pelatih, pihaknya telah melaksanakan tahapan seleksi pelatih tanggal 27-29 Januari 2020. Seleksi itu melibatkan 18 calon pelatih. Masing-masing pelatih melewati tahapan ujian tes psikologi dari panitia penyelenggara seleksi. Pelaksanaan tes yang berlangsung selama tiga hari itu melibatkan tim pusat, yakni dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, sebanyak dua orang, yaitu, Prof. Iman Sulaiman dari akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Prof. Helmy Firmansyah dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Tim penguji pada ajang seleksi itu memiliki kopetansi yang tak diragukan lagi dan dipercaya oleh Kemenpora RI. Begitu juga dari akademisi UNDIKMA (IKIP Mataram) dan praktisi dari KONI NTB yang ikut menyeleksi pelatih atlet PPLP NTB. “Seluruh tahapan proses penilaian merupakan kewenangan dari tim pusat,” ucapnya. (fan)
SUARA NTB
Jumat, 13 Maret 2020
Halaman 12
Pedagang Miras di Lotim Tak Jera Selong (Suara NTB) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012 tentang minuman keras (miras) dinilai lemah. Utamanya dalam hal pemberian sanksi. Mengigat hal itu, Kepala Satpol PP Lombok Timur (Lotim) Baiq Farida Apriani rencana mengusulkan revisi Perda. Pasalnya, para pelaku yang dijerat pengedar miras di Lotim ini hanya dijerat sanksi yang tidak memberikan efek jera. “Pelaku yang terkena sanksi tidak ada efek jeranya,” ungkap Baiq Farida menjawab Suara NTB di Selong, Kamis (12/3). Seringkali kasus-kasus tangkap tangan yang dilakukan satuan polisi penegak Perda tersebut hanya dikenakan sanksi Rp150 ribu. Harapannya, sanksi dendanya bisa lebih besar. “Bisa Rp10 juta nanti,” sarannya. Dituturkan, beberapa pekan lalu Kasat Pol PP Lotim ini bersama dengan Polsek Pringgabaya dan berhasil menangkap sejumlah pelaku dan barang bukti sepeda motor yang diserahkan langsung
AMANKAN - Aarat Satpol PP mengamankan puluhan botol minuman keras jenis tuak yang diamankan di Markas Pol PP Lotim, Kamis (12/3). proses hukumnya ke Polsek melakukan hal yang sama. Pringgabaya. Fakta hasil Tidak jarang pelaku pun betangkapan yang sudah dilaku- bas begitu saja. Sanksi yang kan ini ketika sudah masuk diberikan sekadar penandadalam proses pengadilan di- tanganan surat pernyataan nilai sangat lemah. Pengala- berisi janji tidak akan menguman Baiq Farida selama langi perbuatannya. “Bunyinmenjadi Kasat Pol PP sekali ya surat perjanjian jika akan lagi maka dapat kasus yang dendanya melakukan akan...itu saja,” imbuhnya. kepada pelaku Rp2,5 juta. Semua pelanggar Perda Hasil tangkapan kepada para pelaku sejauh ini banyak Miras sejauh ini hanya dijerat yang merupakan pelaku lama. tindak pidana ringan. Diyakini, Pelaku yang berulang-ulang dengan pemberian sanksi yang
Selong (Suara NTB) Seorang warga, Subardi alias Gandek (35) warga Dusun Embur Lauk RT 4 Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim), nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, Kamis (12/ 3). Tindakan tragis yang dilaku-
kan oleh korban diduga lantaran sudah tidak kuat menanggung beban pikiran dan kesusahan yang dialaminya. Korban ditemukan gantung diri di ruang tamu rumahnya oleh dua orang sahabatnya, Suryadi (33) dan Zulkipli (21) asal Dusun Cemporonan Desa
(Suara NTB/rus)
lebih berat maka akan bisa membuat para pelaku akan berpikir panjang. Tidak akan berani melakukan lagi. Harapannya, pada Perda yang baru nantinya ada sanksi kurungan jika tidak mampu membayar denda. Alasan para pelaku partai kecil yang mengedarkan miras sejauh ini untuk menunjang perekonomian. Sehingga ketika sanksi yang diberikan cukup berat, maka akan membuat pelaku berpikir dua kali untuk mengulang kembali perbuatannya. Disebut, pelaku pelanggaran Perda Miras ini cukup banyak di Lotim. Disampaikan tangkapan terakhir 430 botol atau sekitar 553 liter. Pelaku yang berhasil terungkap ini mengaku sebagai kurir yang akan mengantarkan pesanan ke Labuhan Lombok. Baiq Farida menambahkan, pihaknya terus melakukan patroli secara lebih intensif. Utamanya di wilayah pantai Labuhan Haji dan Tanjung Luar. Disebut pada dua lokasi tersebut, siang hari saja sudah banyak anak-anak muda yang nongkrong. (rus)
Seorang Warga Ditemukan Tewas Gantung Diri Pringgabaya Utara. Kedatangan kedua saksi ke rumah korban untuk mengambil jaket milik Zulkipli. Naas, Suryadi dan Zukipli terkejut saat melihat sahabatnya dalam posisi bergelantung dengan bagian leher terikat tali yang dikaitkan di kayu kelapa rumahnya.
Dikonfirmasi Suara NTB, Kapolsek Pringgabaya, AKP Amar Ma’ruf, membenarkan adanya masyarakat yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di Dusun Embur, Desa Pringgabaya. Dari laporan yang diterimanya, petugas langsung diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk dilakukan pemeriksaan dengan bantuan tim identifikasi Polres Lotim. Dari hasil olah TKP, ditemukan ikatan tali dengan simpul hidup pada leher bagian belakang korban sehingga besar dugaan korban meninggal akibat gantung diri. Bahkan dari pemeriksaan medis Puskesmas Labuhan Lombok, dengan hasil pemeriksaan sementara terdapat bekas jeratan tali pada bagian leher dan diduga sementara jadi penyebab kematiannya. Dijelaskan Amar Ma’ruf, untuk memastikan penyebab kematian korban seharusnya dilakukan outopsi, akan tetapi pihak keluarga menolak dengan alasan sudah menerima kematian korban sebagai sebuah takdir dan ketetapan dari Allah SWT. “Dugaan sementara korban meninggal karena jeratan tali pada leher akibat gantung diri,” terang Kapolsek Pringgabaya. Adapun dari hasil interogasi terhadap kedua saksi yang merupakan sahabat korban, bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 korban datang ke rumah Suryadi sekitar pukul 15:00 wita. Saat itu, korban menceritakan kepada Suryadi jika dia memiliki masalah yang membuatnya susah dan lelah memikirkannya dan sempat mengatakan jika ingin bunuh diri. Akan tetapi, Suryadi pada saat itu tidak merespon ucapan korban karena dianggap bercanda.. (yon)
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2465 EF NOKA/NOSIN :MHIJM7114KK028975/ J M 7 1 E - 1 0 2 8 9 8 6 AN.ASTUTI SUGIARTI HLG SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON
RUPA-RUPA
SALON
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
SUARA NTB
Jumat, 13 Maret 2020
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
SUARA NTB Jumat, 13 Maret 2020
Selektif Tentukan Rekanan SETIAP akhir tahun anggaran, selalu ada proyek pemerintah yang masih belum tuntas. Padahal, di tahun anggaran ini, alokasi pembangunan untuk sebuah proyek sudah ditetapkan. Itu artinya, untuk pengerjaan proyek ini sampai dengan tahun anggaran berakhir harus sudah tuntas. Namun, yang terjadi di lapangan seperti apa? Banyak proyek pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak tuntas. Malahan, realisasi fisik dari proyek itu selama beberapa bulan pengerjaan setelah proses tender selesai ada yang 50 persen. Lebih ironis lagi, ada proyek yang realisasinya 25 persen. Akibatnya, proyek ini harus dianggarkan lagi tahun berikutnya. Memang, dalam mengalokasikan sebuah proyek pemerintah sudah menetapkan alokasi anggarannya. Jika proyek berskala besar akan dianggarkan lagi pada tahun anggaran berikutnya. Artinya, nilai satu proyek sudah tidak ada masalah di satu tahun berjalan, sehingga pada masa yang sudah ditentukan harus tuntas. Namun, ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaksanaan proyek dilakukan melalui proses tender, maka rekanan yang memenuhi persyaratan ditunjuk jadi pemenang pelaksana proyek. Meski di satu sisi, rekanan ini melakukan penawaran dengan harga terendah. Termasuk dari sisi bonafiditas, eksistensi rekanan ini masih diragukan. Saat rekanan yang melakukan penawaran terendah ditunjuk sebagai pelaksana proyek, kita tidaklah heran jika banyak proyek fisik yang tidak tuntas. Meski di satu sisi, banyak juga di antara rekanan ini yang bisa menyelesaikan proyek fisik tepat waktu. Namun, dari sisi kualitas banyak di antaranya yang cepat rusak dan tidak tahan lama. Lagi-lagi, pemerintah harus mengeluarkan dana untuk memperbaiki atau membangun ulang proyek tersebut. Sebut saja kasus proyek jembatan atau jalan yang banyak bermasalah di NTB. Di satu sisi, kita tidak mempermasalahkan cuaca yang menyebabkan banyak jalan dan jembatan yang rusak. Bahkan putus, sehingga membuat konektivitas dari satu tempat ke tempat lain terhambat. Kondisi ini terus berulang setiap tahun dan selalu jadi permasalahan klasik. Atas kondisi ini, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Nanang Sigit Yulianto, SH., MH., menyarankan pada pemerintah, khususnya panitia lelang proyek agar memprioritaskan penawaran tertinggi dalam tiap lelang proyek. Selama ini harus diakui dalam setiap lelang, sebagian besar lelang proyek dimenangkan oleh rekanan dengan penawaran terendah. Untuk itu, tidaklah salah apa yang disampaikan Kajati, jika rekanan yang melakukan penawaran tertinggi mengindikasikan bonafiditas perusahaan. Belajar dari kasus ini, tentu kejadian serupa tidak boleh terulang kembali. Tidak ada lagi proyek yang tidak tuntas atau umur proyek tidak sebanding dengan nilai proyek yang dianggarkan. Memang, kebijakan panitia lelang yang memenangkan rekanan dengan nilai penawaran terendah diperbolehkan. Namun, jika kualitas proyek dan umur proyek tidak sebanding dengan anggarannya, motif memenangkan rekanan ini harus diusut tuntas. Apakah ada dugaan mark up, penggunaan material bekas atau KW, ataukah ada motif lain? Inilah yang menjadi aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Pihak-pihak yang sengaja bermain dalam kasus ini harus diselidiki dan jika terbukti bersalah diproses sesuai hukum yang berlaku. Di satu sisi, pemerintah seperti disampaikan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT berdalih dalam memenangkan rekanan dalam sebuah proses tender, penawaran terendah bukan menjadi ukuran utama dalam menentukan kontraktor yang memenangkan suatu proyek. Banyak ukuran yang dilakukan pemerintah dalam memenangkan rekanan, seperti dari harga, peralatan yang dimiliki, pengalaman dan juga apakah rekanan itu masuk dalam kategori blacklist (daftar hitam). Sudah masuk dalam daftar hitam, tentu pemerintah tidak akan memenangkannya. Untuk itu, kita berharap pada pemerintah dalam memilih rekanan yang akan mengerjakan proyek berskala besar dan kecil pemerintah mesti selektif. Jangan hanya melihat murahnya penawaran hingga ada keuntungan yang bisa diperoleh membuat kualitas proyek terabaikan. Akibatnya, saat proyek sudah jadi tidak berumur panjang dan harus dianggarkan lagi, sehingga negara dirugikan. (*)
RADIO
OPINI
Halaman 14
Harmonisasi Agama, Budaya NTB dan Pancasila NDONESIA mesti mewarnai bahkan layak memimpin dalam percaturan kehidupan dunia. Hal tersebut bukanlah mimpi di siang bolong. Modal dan prasyarat telah dimiliki sejak lama. Modal fisik diantaranya adalah wilayah luas, kekayaan alam, dan penduduk besar. Sedangkan modal non fisik adalah fundamentalisme agama yang dianut, kekayaan budaya nusantara, dan eksistensi Pancasila. Tidak semua negara memiliki modal di atas, khususnya modal non fisik. Keterpaduan agama, budaya nusantara termasuk NTB dan falsafah bangsa merupakan modal dasar bangsa untuk menjadi besar dan maju. Sayangnya harus diakui riak-riak kecil masih dihadapi bangsa ini dalam mengaktualisasikan ketiganya secara terpadu dan harmonis. Relasi Indonesia bukanlah negara agama, namun mengakui dan menempatkan agama dalam posisi mulia. Hal ini dikuatkan dalam konstitusi. Agamaagama yang ada dan diakui juga dijamin serta dibuka kran kontribusinya bagi pembangunan bangsa. Peradaban nusantara sendiri terbangun dalam keberagaman budaya hingga kini. Perjalanan bangsa memberikan teladan bahwa peradaban nusantara terbangun melalui salah satunya akulturasi budaya dan agama. Akulturasi ini tentu mesti dilestarikan dengan tetap berada pada koridor toleransi. Budaya nusantara dengan segala kebhinnekaan dan kompleksitasnya membutuhkan peran keagamaan. Keduanya yang akan menjadi ruh peradaban atau pembangunan bangsa. Inilah modal kuat yang jarang dimiliki peradaban lain di dunia ini. Selanjutnya eksistensi Pancasila adalah final bagi NKRI. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan
Oleh: RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) Perundang Republik Indonesia (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, Pancasila kadang tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upayaupaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan Perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan Perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori (Boa, 2018). Pancasila menempatkan nilai spiritual menjadi paling sentral. Konsekuensi logisnya adalah keharusan untuk menciptakan iklim politik pemerintahan yang berketuhanan, menghadirkan pemimpin yang spiritualis, serta hukum/aturan yang menghormati norma keagamaan. Imam Al-Gazali menyatakan:
RADIO
“Dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan adanya dunia. Kekuasaan dan agama tidak mungkin dipisahkan. Agama adalah tiang, penguasa adalah penjaga. Bangunan tanpa tiang akan roboh dan apa yang tidak dijaga akan hilang. Keteraturan dan keseimbangan akan terwujud kecuali dengan penguasa.� Aktualisasi Relasi di atas menunjukkan tidak adanya sekat dan benturan antara agama, budaya, dan Pancasila. Ketiganya bahkan perlu diaktualisasikan bersama dalam harmoni berbangsa. Banyak hal perlu dilakukan dalam upaya aktualisasi tersebut. Pancasila bukan sekadar slogan atau filsafat, tetapi merupakan pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mendiskusikan Pancasila dibutuhkan dalam rangka edukasi, doktrinasi, transformasi dan penyamaan persepsi nilai. Namun hal yang utama adalah konsekuensi atau tindak lanjutnya berupa aktualisasi dan implementasi di semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya terus berkembang, sedang ajaran dasar agama tentu konstan dan final. Perkembangan budaya justru menjadi tantangan aktualisasi ajaran agama. Menjadi relijius tidak berarti menanggalkan budaya, dan menjadi berbudaya tidak berarti bertentangan (menistakan) agama. Peradaban global dewasa ini dihadapkan pada permasalahan kompleks dalam berbagai lini. Salah satunya adalah ancaman terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme tidak mengenal agama, budaya, dan identitas lainnya. Semua berpotensi menjadi korban sekaligus pelakunya. Demikian pula kaitannya dengan Islam. Nilai Pancasila dan ajaran Islam samasama mengutuk terorisme dan
radikalisme. Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin. Pertumbuhan demografis umat Islam tergolong pesat di dunia. Muslim juga masih mayoritas di negeri ini. Menjadi konsekuensi dan kewajiban untuk mengaktualisasikan prinsip rahmatan lil ‘alamin sekaligus menggerakkan upaya-upaya menciptakan perdamaian dunia. Islam mesti dan diyakini mampu memberikan keteladanan di garda terdepan. Indonesia memiliki potensi besar memberikan keteladanan bagi dunia dalam upaya membangun atau revitalisasi peradaban global. Kuncinya bagaimana menyemai keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam negeri serta menguatkan geopolitik guna mentransformasikannya ke kehidupan internasional. Prasyarat ini membutuhkan pondasi nilai dan aktualisasi dari agama, budaya, dan Pancasila.
POJOK Gubernur minta target angka kunjungan 4,5 juta wisatawan harus detail Butuh kerja keras dan kerja cerdas
*** Tunggakan pengelola parkir akan ditagih jaksa Semoga tak sekadar wacana
RADIO
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 13 Maret 2020
(Suara NTB/bul)
KPI Pusat dan KPID NTB Kunjungi Radio ’’Global FM Lombok’’ memiliki SDM yang cukup, maka prosesnya menjadi terkendala. Hal ini juga menarik untuk didiskusikan untuk mempermudah lembaga penyiaran mengurus perizinan. Sementara itu Koordinator KPI Pusat Bidang PS2P Mohamad Reza mengatakan, pihaknya memang sedang turun ke daerah-daerah untuk berdialog langsung terkait dengan banyak hal, utamanya menyangkut pengelolaan struktur dan sistem penyiaran sebuah lembaga penyiaran. Ia mengatakan, bisnis radio dan televisi memang sedang menghadapi sejumlah tantangan di era digital ini. Namun selalu ada cara untuk tetap eksis asalkan kreativitas tetap muncul. Tidak hanya di program siaran, namun juga di kegiatan yang lain seperti dengan menyelenggarakan event-event tertentu. ‘’Sehingga ada formula-formula bisnis baru, core bisnis radio berubah dari yang konvensional ke yang lain misalnya
Dekranasda NTB Dukung Promosi Mandalika Dari Hal. 1 Khususnya melalui program Generasi Positive Thingking (Genposting) yang diinisisasi Kominfo. ‘’Kita sudah bertemu, saling menyampaikan kegiatan masing-masing dan melihat bagaimana kita bisa bersinergi,’’ ujar Niken, Kamis (12/3) di Mataram. Bersama puluhan pemuda yang tergabung dalam program Genposting pihaknya berharap muncul sinergi yang bisa menjadi kekuatan baru untuk memajukan NTB. “Ketika teman-teman dari Genposting ini memahami tugas dan kiprah Dekranasda, diharapkan mereka paham dan mendukung wilayah dan area mereka masing-masing,’’ ujar Niken. Dimana kaum milenial yang menjadi duta Genposting dapat berperan aktif untuk mempromosikan seluruh potensi NTB. “Teman-teman yang masih muda dan aktif ini perlu memulai, kemudian terus belajar supaya kita bisa berkembang bersama-sama,” sambungnya. Di sisi lain, kerjasama Dekranasda NTB dengan Kominfo juga ditujukan untuk mendorong ketersediaan akses informasi yang merata. Terutama di KEK Mandalika yang menjadi destinasi super prioritas nasional saat ini. ‘’Jika selama ini masih ada titik-titik yang dirasakan blank spot, silakan langsung mengirimkan koordinatnya kemudian nanti menyurati kami di Pemerintah Provinsi atau Dekranasda bisa membantu. Kita sedang usaha
mendukung dan mempercepat hal itu,’’ ujar Niken. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo RI, Septriana Tangkary, menerangkan, dengan program Genposting pihaknya mengharapkan adanya promosi aktif untuk memasarkan KEK Mandalika. Terlebih kawasan tersebut menjadi salah satu yang dipilih Presiden Indonesia, Joko Widodo, sebagai kawasan super prioritas pariwisata. ‘’Kita mengajak generasi muda NTB supaya bisa sama-sama menggerakkan promosi pariwisata, khususnya Mandalika,’’ ujar Septriana. Menurutnya, perlu ada semangat untuk menunjukkan bahwa NTB saat ini tidak kalah dari destinasi wisata lainnya semisal Bali. ‘’Semua yang ada di NTB saya rasa keren semua,’’sambungnya. Program Genposting diarahkan untuk menjadi kanal bagi kaum milenial bersamasama mensukseskan program daerah. Khususnya dengan pemanfaatan teknologi secara bijak dan efisien. Dicontohkan Septriana seperti produksi tenun di NTB yang kualitasnya telah diakui secara nasional. “Kalau di daerah sini banyak tenun dan lain-lain, kita jangan hanya memproduksi, tapi juga memasarkan. Genposting ini bisa mengajak (perajin) masuk ke market place, dan mendampingi kerajinan daerah,’’ pungkasnya. (bay)
Cegah Kanibalisme Dari Hal. 1 Akan terjadi kanibalisme. Apalagi ini dalam satu pulau,’’ kata Widodo pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sinergitas Rencana Kerja Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota Menuju 4,5 Juta Wisatawan di Mataram, Kamis (12/3) kemarin. Ia mengatakan, potensi desa wisata di Indonesia cukup besar, begitu juga di NTB. Namun, ia belum melihat intervensi dari Pemda terutama kabupaten untuk mendorong pariwisata di desa agar lebih berkembang. Ada kecenderungan desa wisata dibiarkan berkembang dan tumbuh sendiri. NTB sendiri memiliki potensi desa wisata yang cukup besar. Apabila Pemda melakukan intervensi dengan membentuk kantor pemasaran bersama desa wisata, menurut Widodo tentunya promosi dan pemasaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Widodo, fungsi dari kantor pemasaran bersama desa wisata juga bisa membantu desa wisata dalam mendatangkan investasi. Jangan sampai, kata Widodo, desa
wisata hanya menjadi tren sesaat, dan tidak selamanya orang datang ke sana. Menurutnya, perlu ada intervensi Pemda menyiapkan tim khusus dalam kantor pemasaran bersama desa wisata. Tim khusus inilah yang bertugas mempromosikan dan memasarkan potensi-potensi desa wisata yang ada di seluruh NTB melalui media sosial. ‘’Kalau tidak, janganjangan pengunjung yang upload foto desa wisata, tidak ada tim yang memang khusus untuk itu. Sudah waktunya ada tim khusus yang memang mempromosikan potensi desa wisata di media sosial,’’ sarannya. Ia mengatakan, secara umum memang terlihat desa-desa wisata di Indonesia dibiarkan tumbuh sendiri. Tanpa ada intervensi atau sentuhan pemasaran dari Pemda. ‘’Ini yang harusnya kita benahi,’’ katanya. Dalam lima tahun, Pemprov NTB menargetkan membentuk 99 desa wisata. Sesuai SK Gubernur, 99 desa wisata tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. (nas)
menjadi event organizer. Sehingga medianya yang mengarrange, justru pendapatannya akan lebih besar,’’ ujarnya. (ris)
Mataram (Suara NTB) Lee Jong Kwak, investor pabrik bata ringan yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Lombok Tengah, mengadu ke Komisi Yudisial (KY) NTB, Kamis (12/3) kemarin. Diwakili istrinya, Lee mengajukan permohonan agar persidangan tersebut dipantau KY. Mr. Lee, sapaan Lee Jong Kwak terlibat sengketa dengan Ryujin, investor asal China terkait kepemilikan pabrik bata ringan bernilai puluhan miliar di Desa Batu Nyala, Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Namun perkara yang awalnya perdata itu, berujung pidana. Lee ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan hingga saat ini. Menurut Lee Young Sook, istri Mr. Lee, ada kejanggalan dalam proses hukum itu. “Seharusnya ini perdata, tapi malah jadi pidana. Suami saya ditahan sampai sekarang,” kata Lee Young Sook ditemui usai melapor, Kamis (12/3) siang kemarin. Setelah berkas suaminya masuk ke persidangan, ia dan tim pengacaranya tidak bisa berbuat banyak. Sehingga berharap KY memantau persidangan agar berjalan sesuai hukum berlaku. “Saya ingin keadilan. Kasihan suami saya,” katanya. Dalam pengaduannya ke KY, ia melampirkan berkas pendukung agar jadi bahan pertimbangan urgensi sidang itu jadi perhatian dan pemantauan. ‘’Makanya, mudah-mudahan KY bisa turun memantau,’’ harapnya.
Didampingi seorang warga NTB, ia menerangkan kronologi persoalan pabrik bata ringan tersebut. Berawal dari kerjasama kedua pihak untuk membangun pabrik bata ringan dengan komposisi saham 51 persen milik Mr. Lee dan 49 persen milik Ryujin. Namun Ryujin dianggap wanprestasi karena tidak sanggup membayar pembayaran empat unit mesin sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama, pengadaan mesin menjadi tanggung jawab Ryujin. Tanpa sepengetahuan Mr. Lee, Ryujin diduga menjual saham ke pihak ketiga untuk mencukupi pembayaran atas mesin tersebut. Padahal pembagian komposisi saham secara resmi dan harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum dilakukan. Pada saat dilakukan rapat penentuan saham, terjadi deadlock di mana Ryujin bersikukuh dirinya tetap memperoleh saham sebesar 49 persen. Namun Mr. Lee menganggap saham Ryujin telah diakuisisi menjadi 32 persen sesuai dengan jumlah pinjaman dan biaya lainnya yang tidak bisa di kembalikan. “Bukan tidak pernah diberikan saham. Tapi dia (Ryujin, red) minta uang uang saja terus,” ungkapnya. Terlepas dari masalah perdata dan pidana itu, ia berharap KY tetap turun memantau persidangan. Sementara Koordinator Penghubung
Gubernur Minta Target Kunjungan 4,5 Juta Wisatawan Harus Detail Dari Hal. 1 Misalnya, target kunjungan Wisman dari Malaysia, Singapura, Korea, China, India, Timur Tengah, Australia dan Eropa harus jelas secara kuantitatif. Sehingga, strategi untuk mendatangkan Wisman juga menjadi jelas. Promosi dan pemasaran yang dilakukan ke negara-negara tersebut juga benar dan terukur. ‘’Makanya saya katakan 4,5 juta wisatawan ini data dari mana? Harus detail. Misalnya ternyata 1 juta dari Malaysia, apa yang harus kita lakukan,’’ katanya. Begitu juga dengan target kunjungan Wisman asal Australia juga harus jelas secara kuantitatif. Dengan target yang detail, maka untuk menarik wisatawan Australia semakin banyak berkunjung ke NTB, maka strateginya harus memperbanyak direct flight atau penerbangan langsung dari Australia. Saat ini, baru ada satu penerbangan langsung dari Lombok ke Perth Australia yang dilayani AirAsia. Gubernur mengatakan, dengan adanya satu penerbangan langsung saja, terjadi peningkatan turis Australia ke NTB sebesar 1.200 persen. Apalagi jika ada lagi penerbangan langsung dari Melbourne - Lombok. ‘’Kalau kita targetkan 2 juta, 3 juta wisatawan dari Australia, direct flight adalah solusinya. Jangan sampai kita ndak jelas dari mana 4,5 jutanya. Kalau misalnya itu dari Malaysia tentu promosi ke Malaysia,’’ kata orang nomor satu di NTB ini. Gubernur mendapatkan
penjelasan dari Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos.M.Si, dari target 2 juta Wisman tahun 2020, sebesar 40 persen berasal dari Malaysia. Jika demikian, maka promosi di Malaysia harus diperkuat. Dikonfirmasi usai membuka Rakorda tersebut, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menaikkan target kunjungan wisatawan domestik dari 2,5 juta menjadi 5 juta orang pada 2020. Sehingga target kunjungan wisatawan ke NTB sebanyak 7 juta orang. Menurutnya, wisatawan domestik sangat senang datang ke Lombok. Dengan memperbanyak event-event skala nasional, ia yakin target 5 juta wisatawan domestik akan tercapai. ‘’Jadi target kita bekerja, berapa banyak MICE yang harus dilakukan di NTB. Kalau targetnya 2,5 juta wisatawan domestik, masih sedikit. Saya mau 5 juta wisatawan domestik, 2 juta wisatawan mancanegara. Kalau nggak mau, kita cari kepala dinas yang bisa,’’ tegas Dr. Zul. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si menyebutkan, dari target 2 juta wisman tahun 2020, pasar Asia menjadi prioritas. Ia mengatakan dari target tersebut sekitar 40 persen wisatawan Malaysia. Faozal mengatakan, saat ini penerbangan langsung ke Malaysia dari Lombok sebanyak dua kali dalam sehari. Pihaknya akan mendorong penambahan flight menjadi tiga kali dalam sehari. Setelah Malaysia, pasar
potensial pariwisata NTB adalah Australia. Pihaknya sedang mendorong pembukaan rute penerbangan langsung dari Melbourne dan Sydney ke Lombok. Saat ini, baru ada satu penerbangan langsung ke Australia, yakni rute Perth Lombok. ‘’Tidak hanya Perth, tapi juga Melbourne dan Sydney. Sedang kita memfasilitasi. Mudah-mudahan secepatnya ada kondisi yang membaik,’’ harap Faozal. Sedangkan untuk target 2,5 juta wisatawan domestik, Faozal menyebutkan ada enam kota yang cukup potensial. Enam kota ini sudah ada penerbangan langsung ke Lombok. Untuk mendorong wisatawan domestik berkunjung ke NTB, kata Faozal, Lombok menjadi salah satu destinasi wisata yang mendapatkan stimulus dari Pemerintah Pusat. ‘’Stimulusnya, ada keringanan untuk biaya tiket 25 persen dari flight ada diskon 50 persen untuk rute tertentu termasuk ke kita,’’ jelasnya. Mengenai target kunjungan wisatawan yang dinaikkan menjadi 7 juta orang, Faozal mengatakan strateginya perlu dilakukan penambahan penerbangan langsung ke Lombok. Karena tak mungkin orang datang ke NTB tanpa ada penerbangan langsung. ‘’Makanya sekarang Rakor kita bagaimana menguatkan domestik. Sekarang Garuda dua kali Lombok - Jakarta. Kita berharap Garuda menambah satu flight rute Lombok - Jakarta. Sehingga pasar Jakarta itu benar-benar terbuka dengan flight itu,’’ katanya. (nas)
Susu Kuda Liar, Minuman Legendaris NTB yang Minim Perhatian Dari Hal. 1 Selain itu, dengan usaha kuda liar, Nehrun mengaku ingin mengkampanyekan kampung halamannya sebagai desa wisata edukasi pemerahan susu kuda, satu-satunya yang ada di dunia. ‘’Selama ini yang banyak didengar susu sapi, kambing dll. Kalau susu kuda nyaris tidak ada,’’ katanya. Dampak dari kampanyenya itu katanya, banyak wisatawan lokal, nasional hingga internasional seperti dari Jepang dan Rusia berkunjung ke tempatnya. Mereka belajar perah susu, meminum susu kuda liar langsung yang diperahnya. ‘’Kita ingin mengedukasi agar masyarakat juga sadar konsumsi yang alami. Selain itu agar aktivitas masyarakat yang berkelanjutan. Kita juga mencarikan pasar untuk dijual,’’ katanya. Karena menurutnya, sebelum ia menggeluti usaha kuda liar, warga hanya mengandalkan pembeli yang datang langsung. Jika tidak ada, susu kuda yang diperah disimpan begitu saja dan dampaknya harga cenderung menurun. ‘’Persoalannya dulu susu kuda liar susah dijual karena tidak ada pasar dan tidak ada yang serius juga. Namun kini pasarnya sudah ada, sehingga warga bisa memerah susu kuda kapanpun,’’ katanya. Merawat Keaslian Di Dompu, Siti Hawa (36) adalah satu dari sekian pengusaha susu kuda liar yang masih bertahan di daerah ini. Bagi Siti Hawa, merawat keaslian menjadi kunci, meski penghasilan belum mampu meningkatkan taraf hidupnya. Kepada Suara NTB di kediamannya, Dusun Oo Ragi, Desa Serakapi, Kecamatan Woja. Perempuan tamatan SMA ini menceritakan perihal
usaha yang sudah digeluti belasan tahun lamanya itu. Memerah susu kuda liar semasih duduk di bangku sekolah dasar mulanya hanya untuk membantu perekonomian orang tua. Namun, melihat potensi pasar yang cukup menjanjikan kala itu, ia lantas bertekad meneruskan usaha ini. Bahkan sekarang, setelah berumah tangga usaha rumahan tersebut menjadi sumber mata pencaharian utama. Hasil penjualan tak pernah menentu. Sebab ia masih bergantung pada pembeli yang datang langsung ke rumahnya. ‘’Seandainya ada pelanggan tetap, sudah pasti berkembang usaha ini,’’ terangnya. Kendati bergantung pada pembeli yang datang, susu kuda liar miliknya tetap dicari konsumen. Selain karena keaslian yang dijaga, Siti Hawa merupakan satu dari dua pengusaha yang masih tetap bertahan di wilayah ini. Satu berada di Desa Saneo, itupun masih memiliki hubungan darah dengannya. Sebotol air mineral tanggung susu kuda liar yang dihasilkan, ia hanya mematok harga Rp50 ribu. Sementara disinggung konsumen yang biasanya datang mencari khasiat dari usahanya, Siti Hawa mengaku, sebagian besar dari mereka ialah kalangan ekonomi menegah ke atas. Mulai dari prajurit TNI hingga pejabat di instansi pemerintahan. Kendati cukup dikenal, selama belasan tahun lamanya menjalankan usaha tersebut ia tak pernah sedikitpun mendapat bantuan dari pemerintah daerah untuk pengembangan. Usaha itu murni dengan modal sendiri agar bisa tetap mempertahankan warisan nenek moyangnya. Pertahankan Populasi Agar susu kuda liar tetap ada, Nehrun berharap ber-
harap pemerintah bisa memperhatikan populasi kuda. Sebab sebagian warga banyak menjual kudanya untuk modal tanam jagung. ‘’Kalau bisa populasi kuda bisa dijaga. Sama seperti menekan populasi sapi yang dilakukan pemerintah.’’ Kendala terbatasnya jumlah kuda juga dihadapi oleh Siti Hawa. Menurutnya, dari seekor kuda beranak kecil yang dipelihara, ia hanya mampu memerah dua botol air mineral tanggung susu kuda liar dalam sehari. Tahap pertama pada jam 12 malam, kemudian disusul pagi harinya. ‘’Jika tidak rutin pada jamjam ini akan terbuang sia-sia saja air susunya, mau tidak mau kita harus bangun tepat waktu. Kalau siang begini waktunya kuda dilepasliarkan,’’ jelasnya. Untuk menjalankan usaha ini, pihaknya tak bisa mengandalkan seekor kuda indukan saja. Dalam jangka waktu maksimal tujuh bulan pemerahan sejak melahirkan, ia harus mencari penggantinya lagi agar susu kuda yang dihasilkan sesuai harapan. Pada tahap ini, lanjut dia, terkadang ia harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk bisa memperoleh kuda beranak kecil. ‘’Keuntungan kita ya modal pada kuda itu tetap ada, kemudian dapat penghasilan tambahan dari air susunya itu saja,’’ ungkapnya. ‘’Seandainya ada dua kuda mungkin bisa mendapat keuntungan lebih. Cuma sekarang harga kuda sangat mahal, sehingga terpaksa menggonta ganti satu ekor kuda ini saja,’’ pungkasnya. Selain itu, ia berharap susu kuda liar juga nantinya bisa menjadi oleh-oleh bagi wisatawan yang datang ke NTB. Terutama saat event MotoGP di Lombok tahun 2021 mendatang. (uki/jun/aan)
(Suara NTB/ars)
Terdakwa Investor Pabrik Bata Mengadu ke KY NTB
Koordinator KPI Pusat Bidang PS2P Mohamad Reza bersama rombongan KPID NTB mengunjungi Studio Global FM Lombok, Kamis (12/3).
Mataram (Suara NTB) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama KPID Provinsi NTB bersilaturahmi dengan jajaran manajemen Radio Global FM Lombok, Kamis (12/3). Dari KPI Pusat hadir secara langsung Koordinator KPI Pusat Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Mohamad Reza didampingi Ketua KPID NTB Yusron Saudi, M.Pd serta sejumlah anggota KPID NTB lainnya. ‘’KPI Pusat turun ke sini lebih banyak menyerap aspirasi. Radio Global FM Lombok ini radio berita dan mengambil segmen anak muda. Kita ingin berdikusi terkait dengan dunia penyiaran yang ada di NTB,’’ ujar Ketua KPID NTB Yusron Saudi. Ia mengatakan, sejumlah lembaga penyiaran lokal masih terkendala oleh Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) terutama untuk izin perpanjangan. Jika lembaga penyiaran misalnya tak
Halaman 15
Lee Young Sook ditemui di halaman kantor KY usai mengajukan permohonan pemantauan persidangan. KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH menegaskan, akan memberikan atensi pengaduan tersebut. ‘’Kami akan proses laporan ini untuk jadi bahan pertimbangan untuk pemantauan persidangan,’’ ujarnya. Kasus ini diketahuinya jadi perhatian publik, indikatornya beberapa pemberitaan media sejak penyidikan sampai persidangan. ‘’Ini salah satu pertimbangan kita untuk proses pemantauan,’’ujarnya. Selebihnya, terkait materi pemantauan tidak bisa dijelaskannya. (ars)
Mabes TNI Targetkan Rumah Korban Gempa Tuntas Tahun 2020 Dari Hal. 1 Kehadiran orang nomor dua di Korps TNI ini, didampingi Panglima Kogabwilhan II Marsdya Fadjar Prasetyo. Diawali penyambutan oleh Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc di Posko BNPB di Mataram. Pada kesempatan itu, Danrem 162/WB Kol. CZI.Rizal Rhamdani memaparkan progres pembangunan rumah terdampak gempa, rusak ringan, sedang hingga berat. Rombongan kemudian menuju Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat dan Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Kasum melihat langsung proses pembangunan rumah tahan gempa oleh Satgas Rehab Rekon Terpadu periode kedua bersama tim fasilitator sipil. Kehadiran mantan Pangdam Jaya 2018 – 2019 ini disambut Bupati Lobar Fauzan Khalid, S.Ag dan Bupati Lombok Utara Dr. H.Najmul Akhyar, SH. MH di masing-masing lokasi yang dikunjungi. Pantauannya di dua lokasi itu, Kasum TNI mengakui masih ada kendala. Karena ada beberapa rumah yang belum terbangun karena keterlambatan SK penetapan dari BNPB. Masyarakat diminta bersabar. ‘’Nanti begitu SK turun, agar masyarakat bersamasama TNI melaksanakan gotong royong membangun RTG,’’ saran lulusan Akmil 1986 ini. Dari sejumlah daerah terpapar gempa, KLU merupakan daerah terparah akibat gempa. Diharapkan jenderal bintang tiga ini, agar semua pihak tidak terpaku menunggu rumah bantuan Pemerintah Pusat dan BNPB. Didorongnya, agar Pemda membangun proyek Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) yang sumbernya dari BPBD. Ini untuk membangun rumah yang belum masuk dalam rencana awal BNPB. ‘’Mari kita bersama-sama mensukseskan semua RTG bagi masyarakat terdampak gempa sehingga bisa segera kembali ke rumahnya masingmasing,’’ ujar Joni Supriyanto. Diketahuinya, Anggota Satgas Zeni TNI rehab rekon yang diterjunkan sebanyak 700 orang, yang tersebar di seluruh wilayah dengan target
waktu bekerja selama dua bulan. Namun demikian, jadwal akan ditambah hingga akhir tahun 2020, dengan harapan semua warga yang terdampak gempa bisa menempati rumah baru. ‘’Alhamdulillah, dari 226 ribu target awal dan sudah diselesaikan sebanyak 209 ribu dan sisanya akan diselesaikan pada periode sekarang,’’ tutup Kasum TNI. Sementara Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar menjelaskan, masih ada warga yang tidak terdaftar dalam SK 27. Namun setelah tanggap darurat, Pemda akan membuat SK 28, sehingga semua warga KLU terdampak segera punya rumah. ‘’Jika tidak ada rumahnya dan tidak tercatat dalam SK, itu kita talangi dengan RTLH dan APBD 2,’’ terang bupati. Sementara Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH yang ditemui di lokasi menambahkan, sesuai laporan progres ke Irtama BNPB, tercatat progres pembangunan rumah sudah signifikan. Dari target sesuai review Irtama BNPB 226.204 unit, total rumah dalam pengerjaan atau on progres 39.916 unit, total rumah sudah jadi 169.583 unit. ‘’Sehingga jumlah total progres yang sudah tertangani 209.499 unit atau 92,63 persen,’’ kata Ahsanul Khalik. Sementara jumlah yang dalam perencanaan dan belum dikerjakan mencapai 16.705 unit atau tersisa 7,37 persen. Rinciannya, terdiri dari rusak berat 1.951 unit, rusak sedang 4.617 unit dan rusak ringan 10.195 unit. ‘’Yang belum dikerjakan sebagian besar ada di Kabupaten Lombok Utara. Dengan rincian rusak berat, 1.876 unit, rusak sedang 3.900 unit dan rusak ringan 8.364 unit,’’ sebutnya . Guna percepatan, pihaknya sudah memerintahkan BPBD Kabupaten dan Bank penyalur untuk segera melakukan pendebetan ke rekening Pokmas terhadap Dana bantuan stimulan yang masih ada di rekening masyarakat. Khusus di Lombok Utara, agar mempercepat pendebetan ke rekening masyarakat terhadap dana bantuan yang masih di rekening BPBD sebesar Rp 62.725.000.000. (ars)
Pengaruhi Angka Kemiskinan Dari Hal. 1 ‘’Kalau sektor pariwisata terganggu, tentu ada kelompok-kelompok rumah tangga yang selama ini menerima pendapatan dari aktivitas pariwisata tentu akan berkurang pendapatannya. Kalau kurang pendapatannya, tentu akan berpengaruh terutama mereka yang berada di kelompok menengah ke bawah,’’ tambahnya. Untuk masyarakat kelas menengah ke atas, kata Suntono, tidak terlalu merasakan dampak Corona yang berimbas terhadap sektor pariwisata. Namun, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata tentunya akan berpengaruh. ‘’Kelompok menengah ke bawah, itu kan sangat sensitif dengan perubahan pendapatan. Ketika perubahan pendapatan turun karena penurunan pariwisata. Dan kelompok masyarakat itu mendapatkan penghasilan dari pariwisata, maka dia akan terdampak,’’ katanya. Namun, kata Suntono, sepanjang sektor pertanian tidak terganggu, maka dampaknya terhadap kemiskinan tak akan terlalu besar. Karena sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di desa. Masyarakat yang ada di
desa, sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Tetapi, sektor pertanian dapat kena dampak apabila permintaan produk-produk pertanian berkurang akibat industri akomodasi mengurangi pembelian karena jumlah tamu atau wisatawan yang terbatas. Sehingga kuncinya untuk menekan potensi naiknya angka kemiskinan akibat sektor pariwisata yang lesu karena penyebaran virus Corona adalah memperkuat sektor pertanian. Kalaupun ada produk-produk pertanian yang tidak bisa diserap oleh industri akomodasi karena tamu yang terbatas, maka harus dicarikan pasar keluar daerah. ‘’Tapi sektor pertanian umumnya tak terdampak langsung. Yang kena dampak langsung sektor pariwisata. Transportasi juga kena dampak karena bagian dari rantai panjang pariwisata,’’ tandasnya. Berdasarkan rilis BPS yang terbaru, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2019 sebesar 705.680 orang. Sedangkan pada Maret 2019 sebesar 735.960 orang. Adapun persentase penduduk miskin pada periode Maret 2019 - September 2019 mengalami penurunan sebesar 0,68 persen dari 14,56 persen menjadi 13,88 persen. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 13 Maret 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Tetapkan Pengurus Baru
Munas V ADEKSI 2020 di Mataram Berlangsung Sukses Mataram (Suara NTB) – Rangkaian kegiatan Munas V ADEKSI tahun 2020 di Kota Mataram yang berlangsung tanggal 10 – 13 Maret, berjalan sukses. Selain berhasil menetapkan kepengurusan yang baru. Munas ADEKSI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi. Terpilih sebagai Ketua Umum ADEKSI 2020 – 2025 Sigit Karyawan Yunianto, SH., M.AP (Ketua DPRD Kota Palangkaraya), Sekjen ADEKSI H. Didi Sumardi, SH (Ketua DPRD Kota Mataram). Bendahara Umum, Hj. Balgies Diab, S.Ag., SE., MM (Ketua DPRD Kota Pekalongan). Wakil Ketua Umum, Ir. H. Achmad Zulkarnain, MT (Ketua DPRD Kota Cimahi) dan Wakil Bendahara Umum Elly Toisutta, S.Sos (Ketua DPRD Kota Ambon). Adapun rekomendasi Munas V ADEKSI 2020 : 1. Semua pihak mesti meyakini desentralisasi dan otonomi daerah sebagai jalan terbaik untuk membangun Indonesia yang besar dan beragam ini. Keyakinan akan strategi membangun Indonesia dari pinggir hendaknya konsisten dijalani lewat pengutan daerah dan bahkan desa/kelurahan. 2. Sebagai mandate konstitusi, otonomi daerah harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan/perubahan kebijakan dengan menempatkan hubungan ketatanegaraan antara ‘’negara berdaulat’’ dan ‘’daerah berotonomi’’ sebagai dasar formulasi hubungan administrasi antara ‘’pemerintah pusat’’ dan ’’pemerintah daerah’’ urusan pemerintahan yang dimiliki daerah otonom ini jelas tidak bisa dibaca sempit (dalam RUU CK) sebagai delegasi kewenangan dari Presiden (administrasi) tetapi merupakan mandate pasal 18 UUD 1945 (ketatanegaraan). 3. Klausul terkait pembatalan Perda oleh Presiden (lewat Peraturan Presiden) dalam RUU CK mesti tetap memperhatikan putusan MA No. 137/ PUU-VIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 yang telah mengalihkan kewenangan pembatan Perda dari Mendagri ke Mahkamah Agung. Selain itu, klausul peniadaan (tidak dibayarkan) hak keuangan DPRD selama 3 bulan atas pemberlakuan Perda yang sudah dibatalkan Presiden jelas bertentangan dengan fungsi DPRD yang tentu tidak berurusan dengan pelaksanaan Perda sehingga perlu dihilangkan dari rumusan norma RUU CK. 4. Klausul yang menghilangkan persetujuan DPRD lewat pembentukan Perda atas pinjaman daerah (RUU Cipta Kerja) dan pemberian insentif investasi (RUU Fasilitas Perpajakan) hendaknya tidak mengabaikan fungsi DPRD untuk ikut memberikan persetujuan atas kebijakan yang berdampak terhadap keuangan (fungsi anggaran). Pinjaman daerah dan pemberian fasilitas investasi lewat Perkada terlalu berisiko atas akuntabilitas keuangan daerah (APBD. 5. Penataan ulang perizinan usaha di daerah hendaknya tetap menempatkan tata ruang dan lingkungan sebagai panglima pembangunan. Pengawasan Pemda atas izin yang berdampak merugikan masyarakat dan lingkungan harus diperkuat lewat sanksi atas peru-
sahaan, pemberian diskresi (kebebasan bertindak) Pemda atas penyimpangan perizinan, dll. Penataan ulang perizinan juga hendaknya tidak menyempitkan basis pendapatan dan mengurangi penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. 6. Keterlibatan pemerintah daerahdan ADEKSI diwujudkan dalam proses pembahasan di DPR. Proses yang terbuka dan partisipatif harus menjadi komitmen DPR dan pemerintah dalam pembentukan kedua RUU yang berdampak serius terhadap daerah ke depan. 7. Terkait cluster ketenagakerjaan, ADEKSI mengharapkan adanya prinsip keseimbangan dan keadilan kepentingan antara pekerja dan dunia usaha untuk mewujudkan tata hubungan industrial yang harmo-
nis dan menyejahterakan. Ketua Umum ADEKSI, Sugit K Yunianto dalam sambutannya menyampaikan, kunci dari rekomendasi tersebut adalah koordinasi dengan pemerintah pusat. ‘’Kalau kita (ADEKSI, red) mengkritik, kita juga harus member jalan keluarnya,’’ ujarnya. Hal ini diimplementasikan oleh Ketua DPRD Palangkaraya ini pada kepengurusan ADEKSI. ‘’Dalam lima tahun perjalanan ADEKSI, semua pihak terlibat,’’ demikian Sigit. Dia menegaskan, ADEKSI tidak mengenal istilah kerja sendiri-sendiri, melainkan kerja bersama. ‘’Saya minta semua aktif,’’ cetusnya. Dalam kesempatan itu, Sigit menetapkan tuan rumah rapat kerja nasional ADEKSI tahun 2021, adalah Kota Yogyakarta. (fit/*)
Direktur Seknas ADEKSI menyampaikan susunan kepengurusan ADEKSI periode 2020 - 2025
Ketua Dewan Penasihat ADEKSI, Ir. Armuji menandatangi berita acara serah terima jabatan
Ketua DPRD Kota Mataram beserta peserta Munas V ADEKSI melakukan penanaman pohon pada kegiatan penghijauan Kamis pagi kemarin.
Ketua Umum ADEKSI, Sigit K Yunianto, SH., M.AP., menyampaikan sambutan pada penutupan Munas ADEKSI 2020 di Mataram, Kamis kemarin
Ketua Umum ADEKSI, Sigit K Yuniato menandatangani berita acara serah terima jabatan dari Ketum lama kepada dirinya
Anggota DPRD Kota Mataram beserta anggota melakukan penanaman pohon pada kegiatan penghijauan Kamis pagi kemarin .
sambutan tunggal Sekjen ADEKSI, H. Didi Sumardi, SH., pada gala dinner di Hotel Lombok Raya, Rabu malam.
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama sejumlah anggota menghadiri gala dinner Munas V ADEKSI di Hotel Lombok Raya
Sekjen ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., berpose bersama Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., usai kegiatan penghijauan Kamis kemarin
Tuan rumah Munas V ADEKSI, DPRD Kota Mataram menyerahkan cinderamata kepada peserta ADEKSI.
Peserta Munas V ADEKSI menikmati hiburan yang disuguhkan tuan rumah pada gala dinner Rabu malam.
Peserta Munas V ADEKSI mengikuti kegiatan jalan sehat, Kamis pagi kemarin.
Mantan Ketua Umum ADEKSI, Ir. Armuji menyerahkan bendera lambang ADEKSI kepada Sekjen ADEKSI, H. Didi Sumardi, SH