Edisi Kamis 14 Maret 2019 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 13 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 9 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua DPRD Kota Mataram Dengarkan Aspirasi Kepala Sekolah Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi., SH., Selasa (12/3) kemarin mendengarkan berbagai aspirasi dari kepala sekolah (SD dan SMP) se-Kota Mataram. Kegiatan yang dihadiri ratusan kepala sekolah ini berlangsung di Aula (Bale Pertemuan) SMPN 2 Mataram. Selain memberikan perspektif soal pendidikan Kota Mataram, orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini juga membuka ruang dialog dengan para kepala sekolah. Dialog berlangsung cair dalam suasana penuh keakraban dipandu oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, HL. Fatwir Uzali. Didi yang ditemui

usai kegiatan mengungkapkan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Mataram terkait beberapa hal. Mulai dari mengonfirmasi kesiapan sekolah-sekolah melaksanakan ujian nasional. Karena seperti diketahui, ujian nasional adalah satu instrumen untuk bagaimana menentukan salah satu standar pendidikan melalui hasil ujian kompetensi. Meskipun nilai ujian nasional bukan segala-galanya, namun demikian sekolahsekolah berkepentingan untuk itu. ‘’Ini untuk membuktikan hasil UN itu juga baik dan membanggakan kita semua,’’ cetusnya. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SUPERVISI - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, HL. Fatwir Uzali saat melakukan supervisi terkait kesiapan sekolah-sekolah di Kota Mataram menyelenggarakan ujian nasional dan persiapan PPDB di Aula SMPN 2 Mataram.

(Suara NTB/ist)

PAPARAN - Kepala sekolah (SD dan SMP) se-Kota Mataram mendengarkan pemaparan Ketua DPRD Kota Mataram terkait persiapan sekolah menyelenggarakan ujian nasional dan PPDB di Aula SMPN 2 Mataram.

Dana KONI Dibidik

Polisi Klarifikasi Pengurus Cabor Mataram (Suara NTB) Ditreskrimsus Polda NTB membidik penggunaan dana operasional Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) NTB. Selasa (12/3) kemarin, sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) penerima bantuan diklarifikasi. Informasi yang dihimpun Suara NTB, sementara ini ada dua item kegiatan yang diusut Polda NTB. Pertama, terkait kegiatan Porprov tahun 2018 dan bantuan dana ke caborcabor. ‘’Hari ini (kemarin), cabor-cabor yang diklarifikasi,’’ kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin ditemui di ruangannya, Selasa (12/3). Para pengurus cabor dimintai keterangan untuk memastikan berapa anggaran yang diterima dari KONI NTB. Tapi tidak dirinci Dir Reskrimsus soal materi yang didalami. ‘’Itu penyidik yang lebih paham. Tapi perkiraan itu,

kan untuk sejumlah item kegiatan, dari akomodasi, konsumsi, hingga pembayaran wasit. Selain itu, ada juga sharing anggaran dilakukan kabupaten/kota yang mengikuti Porprov. Total ada sekitar Rp 3.331.395.000 dana sharing dari 10 kabupaten/kota. Biaya tersebut meliputi akomodasi, penginapan, dan makan atlet serta official yang ditanggung bersama antara KONI NTB dan kabupaten/kota. Nominal anggaran ditentukan berdasarkan jumlah atlet dan official di masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan data, dana sharing terbanyak

Syamsudin Baharuddin dikeluarkan Kota Bima, yakni Rp437.265.000. Adapun dana sharing terkecil dari Lombok Utara, Rp 125.010.000. Soal dana Porprov ini, Dir Reskrimsus juga tidak bisa menjawab detail karena masih didalami penyidik. ‘’Ini kan masih pemanggilan-pemanggilan. Kalau ada informasi mereka (penyidik) turun lapangan, ya itu karena sedang pendalaman,’’ ujarnya. Tidak hanya itu, Ditreskrimsus juga informasinya mengusut item pelaksanaan lainnya. Seperti, penyewaan venue dan

pengadaan item pendukung kegiatan. Dikonfirmasi terpisah, Pengurus Cabor Karate, Akhwan mengakui sudah diklarifikasi penyidik. Selain Pengurus Cabor Karate juga diklarifikasi Pengurus Cabor Muay Thai. ‘’Ya, memang klarifikasi, soal dana Porprov,’’ ujar Akhwan, pengurus Cabor Karate singkat. Sementara, Ketua KONI NTB H.Andy Hadianto enggan menanggapi ketika dikonfirmasi soal penyelidikan dana KONI NTB ini oleh Kepolisian. (ars/fan)

Lamban, Pembangunan Rumah Rusak Berat

TO K O H ’’Zero Waste’’ Dicibir GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, gaya hidup dan kemampuan ekonomi mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sampah. Untuk itu, agar wisatawan tertarik dan betah berkunjung ke NTB, maka semua destinasi wisata dan tempat-tempat strategis harus bersih dari sampah. ‘’Kita ingin menghidangkan NTB sebagai destinasi wisata. Tentu dalam beberapa hal kita harus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan dan keinginan terhadap para visiter juga,’’ kata gubernur menanggapi tiga kapal pesiar yang batal singgah di Lombok akibat persoalan sampah, Selasa (12/3). Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15

KO M E N TTAA R

masih soal anggaran operasional,’’ ujarnya. Sementara informasi diperoleh, penyelidikan itu terkait penggunaan dana Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) tahun 2018 lalu. Diketahui, Pelatda diikuti 69 atlet tersebut dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Papua 2020 mendatang. Sementara item lain yang juga didalami, terkait penggunaan dana Porprov 2018. KONI NTB diketahui mendapat dana hibah sebesar Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2018. Dana hibah dialokasi-

‘’

Hari ini (kemarin), cabor-cabor yang diklarifikasi

(Suara NTB/nas)

Mengarah ke Dugaan Mangkrak PENYELIDIKAN proyek Dermaga Sebotok di Pulau Moyo, Sumbawa mulai mengerucut. Penyidik Polda NTB mengarahkan penyelidikan ke indikasi mangkrak pengerjaan proyek senilai Rp8,9 miliar itu. ‘’Memang kita dapat informasi proyeknya mangkrak. Makanya kita cek,’’ kata Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharudin Selasa (12/3) sesuai informasi dari Subdit III Tipikor. Indikasi mangkraknya proyek itu jadi pintu masuk untuk proses penyelid(Suara NTB/dok) ikan, menemukan fakta dan bukSyamsudin Baharudin ti terkait indikasi penyimpangan. ‘’Sekarang masih investigasi. Saksi-saksi masih terus kita klarifikasi,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menggelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) terutama rumah rusak berat korban gempa bersama pada aplikator atau pengusaha di Science Techno Industrial Park (STIP) Banyumulek, Lombok Barat, Selasa (12/3) siang. Dalam rakor yang juga dihadiri Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dan Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT terungkap bahwa masih ada sumbatan atau kendala dalam upaya percepatan pembangunan huntap terutama rumah rusak berat. Gubernur NTB yang dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan kendala percepatan pembangunan rumah rusak berat berkaitan dengan masalah fasilitator. Seperti diketahui, untuk perbaikan rumah rusak berat, fasilitator yang mendampingi masyarakat korban gempa berada di bawah Kementerian PUPR. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

RAKOR - Rakor membahas percepatan pembangunan rumah rusak berat di STIP Banyumulek, Selasa (12/3) siang. Gubernur H.Zulkieflimansyah mengusulkan ke pemerintah pusat agar semua fasilitator berada di bawah komando Pemda.

75 Persen Mati Suri

NTB Tetapkan Perda

PKK Hidupkan Dasa Wisma Cegah Bakar Sampah Kena Pidana atau dan Deteksi Dini Gizi Buruk Denda Rp50 Juta

Mataram (Suara NTB) Tim Penggerak PKK NTB akan kembali menghidupkan Dasa Wisma untuk mencegah dan menteksi dini kasus-kasus gizi buruk yang ada di masyarakat. Data PKK NTB, sekitar 75 persen Dasa Wisma di NTB mati suri, sementara yang masih aktif sekitar 25 persen. ‘’Tugas besar kita menghidupkan kembali. Karena dengan Dasa Wisma, masalah gizi buruk, stunting, penderita kanker, autis bisa terdeteksi lebih cepat. Karena keluarga itu ada pemantaunya,’’ kata Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (12/3) siang. Dasa Wisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 20 KK yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program. Kegiatannya diarahkan pada peningkatan

(Suara NTB/nas)

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah kesejahteraan keluarga. Selama ini, kata Isteri Gubernur NTB ini, kadang masyarakat tidak tahu bahwa ada anak

atau bayi yang menderita gizi buruk, stunting dan lainnya karena Dasa Wisma banyak yang mati suri. Diketahui, kasus gizi buruk dan gizi kurang masih cukup tinggi di NTB. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, bayi di bawah dua tahun (Baduta) yang menderita gizi buruk sebesar 4,44 persen dan kurang gizi atau gizi kurang sebesar 14,41 persen. Kasus Baduta kurang gizi masih cukup tinggi di sembilan kabupaten/kota di NTB. Dari 10 kabupaten/kota, cuma Kota Mataram yang angkanya di bawah 10 persen. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya, angka kasus Baduta kurang gizi berada di atas 10 persen. Berdasarkan data Pemprov NTB yang diperoleh Suara NTB sesuai hasil Riskesdas 2018, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) DPRD NTB telah menetapkan Perda Pengelolaan Sampah yang menjadi usulan eksekutif. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut juga mengatur larangan dan sanksi pidana bagi Pemda kabupaten/kota atau pihak ketiga yang menggunakan jasa pelayanan sampah regional. ‘’Kita di Perda itu lebih membangun sistem pengolahan sampah ke depan yang selama ini pemerintah yang melakukan. Harapan kita ke depan, pengolahan sampah menjadi swadaya masyarakat,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom,

B. Sc. F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (12/3) siang. Pembuatan Perda Pengelolaan Sampah itu merupakan ikhtiar untuk mewujudkan NTB Zero Waste Province 2023. Strateginya melalui pembuatan bank sampah-bank sampah di setiap desa. Jika bank sampah tiap desa berjalan, maka ia optimis tak akan ada lagi sampah yang berserakan atau berceceran di jalan, sungai dan selokan. ‘’Ada sanksi juga diatur di sana,’’ kata Madani. Dalam Perda tersebut, juga mengatur larangan dan ketentuan pidana. Bersambung ke hal 15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.