HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 13 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 9 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Ketua DPRD Kota Mataram Dengarkan Aspirasi Kepala Sekolah Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi., SH., Selasa (12/3) kemarin mendengarkan berbagai aspirasi dari kepala sekolah (SD dan SMP) se-Kota Mataram. Kegiatan yang dihadiri ratusan kepala sekolah ini berlangsung di Aula (Bale Pertemuan) SMPN 2 Mataram. Selain memberikan perspektif soal pendidikan Kota Mataram, orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini juga membuka ruang dialog dengan para kepala sekolah. Dialog berlangsung cair dalam suasana penuh keakraban dipandu oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, HL. Fatwir Uzali. Didi yang ditemui
usai kegiatan mengungkapkan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Mataram terkait beberapa hal. Mulai dari mengonfirmasi kesiapan sekolah-sekolah melaksanakan ujian nasional. Karena seperti diketahui, ujian nasional adalah satu instrumen untuk bagaimana menentukan salah satu standar pendidikan melalui hasil ujian kompetensi. Meskipun nilai ujian nasional bukan segala-galanya, namun demikian sekolahsekolah berkepentingan untuk itu. ‘’Ini untuk membuktikan hasil UN itu juga baik dan membanggakan kita semua,’’ cetusnya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
SUPERVISI - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, HL. Fatwir Uzali saat melakukan supervisi terkait kesiapan sekolah-sekolah di Kota Mataram menyelenggarakan ujian nasional dan persiapan PPDB di Aula SMPN 2 Mataram.
(Suara NTB/ist)
PAPARAN - Kepala sekolah (SD dan SMP) se-Kota Mataram mendengarkan pemaparan Ketua DPRD Kota Mataram terkait persiapan sekolah menyelenggarakan ujian nasional dan PPDB di Aula SMPN 2 Mataram.
Dana KONI Dibidik
Polisi Klarifikasi Pengurus Cabor Mataram (Suara NTB) Ditreskrimsus Polda NTB membidik penggunaan dana operasional Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) NTB. Selasa (12/3) kemarin, sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) penerima bantuan diklarifikasi. Informasi yang dihimpun Suara NTB, sementara ini ada dua item kegiatan yang diusut Polda NTB. Pertama, terkait kegiatan Porprov tahun 2018 dan bantuan dana ke caborcabor. ‘’Hari ini (kemarin), cabor-cabor yang diklarifikasi,’’ kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin ditemui di ruangannya, Selasa (12/3). Para pengurus cabor dimintai keterangan untuk memastikan berapa anggaran yang diterima dari KONI NTB. Tapi tidak dirinci Dir Reskrimsus soal materi yang didalami. ‘’Itu penyidik yang lebih paham. Tapi perkiraan itu,
kan untuk sejumlah item kegiatan, dari akomodasi, konsumsi, hingga pembayaran wasit. Selain itu, ada juga sharing anggaran dilakukan kabupaten/kota yang mengikuti Porprov. Total ada sekitar Rp 3.331.395.000 dana sharing dari 10 kabupaten/kota. Biaya tersebut meliputi akomodasi, penginapan, dan makan atlet serta official yang ditanggung bersama antara KONI NTB dan kabupaten/kota. Nominal anggaran ditentukan berdasarkan jumlah atlet dan official di masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan data, dana sharing terbanyak
Syamsudin Baharuddin dikeluarkan Kota Bima, yakni Rp437.265.000. Adapun dana sharing terkecil dari Lombok Utara, Rp 125.010.000. Soal dana Porprov ini, Dir Reskrimsus juga tidak bisa menjawab detail karena masih didalami penyidik. ‘’Ini kan masih pemanggilan-pemanggilan. Kalau ada informasi mereka (penyidik) turun lapangan, ya itu karena sedang pendalaman,’’ ujarnya. Tidak hanya itu, Ditreskrimsus juga informasinya mengusut item pelaksanaan lainnya. Seperti, penyewaan venue dan
pengadaan item pendukung kegiatan. Dikonfirmasi terpisah, Pengurus Cabor Karate, Akhwan mengakui sudah diklarifikasi penyidik. Selain Pengurus Cabor Karate juga diklarifikasi Pengurus Cabor Muay Thai. ‘’Ya, memang klarifikasi, soal dana Porprov,’’ ujar Akhwan, pengurus Cabor Karate singkat. Sementara, Ketua KONI NTB H.Andy Hadianto enggan menanggapi ketika dikonfirmasi soal penyelidikan dana KONI NTB ini oleh Kepolisian. (ars/fan)
Lamban, Pembangunan Rumah Rusak Berat
TO K O H ’’Zero Waste’’ Dicibir GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, gaya hidup dan kemampuan ekonomi mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sampah. Untuk itu, agar wisatawan tertarik dan betah berkunjung ke NTB, maka semua destinasi wisata dan tempat-tempat strategis harus bersih dari sampah. ‘’Kita ingin menghidangkan NTB sebagai destinasi wisata. Tentu dalam beberapa hal kita harus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan dan keinginan terhadap para visiter juga,’’ kata gubernur menanggapi tiga kapal pesiar yang batal singgah di Lombok akibat persoalan sampah, Selasa (12/3). Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15
KO M E N TTAA R
masih soal anggaran operasional,’’ ujarnya. Sementara informasi diperoleh, penyelidikan itu terkait penggunaan dana Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) tahun 2018 lalu. Diketahui, Pelatda diikuti 69 atlet tersebut dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Papua 2020 mendatang. Sementara item lain yang juga didalami, terkait penggunaan dana Porprov 2018. KONI NTB diketahui mendapat dana hibah sebesar Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2018. Dana hibah dialokasi-
‘’
Hari ini (kemarin), cabor-cabor yang diklarifikasi
(Suara NTB/nas)
Mengarah ke Dugaan Mangkrak PENYELIDIKAN proyek Dermaga Sebotok di Pulau Moyo, Sumbawa mulai mengerucut. Penyidik Polda NTB mengarahkan penyelidikan ke indikasi mangkrak pengerjaan proyek senilai Rp8,9 miliar itu. ‘’Memang kita dapat informasi proyeknya mangkrak. Makanya kita cek,’’ kata Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharudin Selasa (12/3) sesuai informasi dari Subdit III Tipikor. Indikasi mangkraknya proyek itu jadi pintu masuk untuk proses penyelid(Suara NTB/dok) ikan, menemukan fakta dan bukSyamsudin Baharudin ti terkait indikasi penyimpangan. ‘’Sekarang masih investigasi. Saksi-saksi masih terus kita klarifikasi,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menggelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) terutama rumah rusak berat korban gempa bersama pada aplikator atau pengusaha di Science Techno Industrial Park (STIP) Banyumulek, Lombok Barat, Selasa (12/3) siang. Dalam rakor yang juga dihadiri Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dan Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT terungkap bahwa masih ada sumbatan atau kendala dalam upaya percepatan pembangunan huntap terutama rumah rusak berat. Gubernur NTB yang dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan kendala percepatan pembangunan rumah rusak berat berkaitan dengan masalah fasilitator. Seperti diketahui, untuk perbaikan rumah rusak berat, fasilitator yang mendampingi masyarakat korban gempa berada di bawah Kementerian PUPR. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
RAKOR - Rakor membahas percepatan pembangunan rumah rusak berat di STIP Banyumulek, Selasa (12/3) siang. Gubernur H.Zulkieflimansyah mengusulkan ke pemerintah pusat agar semua fasilitator berada di bawah komando Pemda.
75 Persen Mati Suri
NTB Tetapkan Perda
PKK Hidupkan Dasa Wisma Cegah Bakar Sampah Kena Pidana atau dan Deteksi Dini Gizi Buruk Denda Rp50 Juta
Mataram (Suara NTB) Tim Penggerak PKK NTB akan kembali menghidupkan Dasa Wisma untuk mencegah dan menteksi dini kasus-kasus gizi buruk yang ada di masyarakat. Data PKK NTB, sekitar 75 persen Dasa Wisma di NTB mati suri, sementara yang masih aktif sekitar 25 persen. ‘’Tugas besar kita menghidupkan kembali. Karena dengan Dasa Wisma, masalah gizi buruk, stunting, penderita kanker, autis bisa terdeteksi lebih cepat. Karena keluarga itu ada pemantaunya,’’ kata Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (12/3) siang. Dasa Wisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 20 KK yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program. Kegiatannya diarahkan pada peningkatan
(Suara NTB/nas)
Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah kesejahteraan keluarga. Selama ini, kata Isteri Gubernur NTB ini, kadang masyarakat tidak tahu bahwa ada anak
atau bayi yang menderita gizi buruk, stunting dan lainnya karena Dasa Wisma banyak yang mati suri. Diketahui, kasus gizi buruk dan gizi kurang masih cukup tinggi di NTB. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, bayi di bawah dua tahun (Baduta) yang menderita gizi buruk sebesar 4,44 persen dan kurang gizi atau gizi kurang sebesar 14,41 persen. Kasus Baduta kurang gizi masih cukup tinggi di sembilan kabupaten/kota di NTB. Dari 10 kabupaten/kota, cuma Kota Mataram yang angkanya di bawah 10 persen. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya, angka kasus Baduta kurang gizi berada di atas 10 persen. Berdasarkan data Pemprov NTB yang diperoleh Suara NTB sesuai hasil Riskesdas 2018, Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) DPRD NTB telah menetapkan Perda Pengelolaan Sampah yang menjadi usulan eksekutif. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut juga mengatur larangan dan sanksi pidana bagi Pemda kabupaten/kota atau pihak ketiga yang menggunakan jasa pelayanan sampah regional. ‘’Kita di Perda itu lebih membangun sistem pengolahan sampah ke depan yang selama ini pemerintah yang melakukan. Harapan kita ke depan, pengolahan sampah menjadi swadaya masyarakat,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom,
B. Sc. F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (12/3) siang. Pembuatan Perda Pengelolaan Sampah itu merupakan ikhtiar untuk mewujudkan NTB Zero Waste Province 2023. Strateginya melalui pembuatan bank sampah-bank sampah di setiap desa. Jika bank sampah tiap desa berjalan, maka ia optimis tak akan ada lagi sampah yang berserakan atau berceceran di jalan, sungai dan selokan. ‘’Ada sanksi juga diatur di sana,’’ kata Madani. Dalam Perda tersebut, juga mengatur larangan dan ketentuan pidana. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Rabu, 13 Maret 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Junaidin Lima Tahun Tinggal di Bawah Jembatan PSN Serentak KELURAHAN Kekalik Jaya akan melaksanakaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara serentak bersama kelurahan yang lain di kecamatan Sekarbela. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran serangan penyakit Demam Berdarah Dengue (BD). Lurah Kekalik Jaya, H. Fathurrahman kepada Suara NTB mengatakan, PSN tersebut direncanakan pada 28 Maret mendatang. “Kami melaksanakan kegiatan PSN serentak se Kecamatan Sekarbela. Masing-masing kelurahan diminta untuk meng(Suara NTB/mhj) gerakkan stakeholder, ada H. Fathurrahman masyarakat, sekolah dan sebagainya,” ujar Fathurrahman, Selasa (12/3). Pada beberapa hari yang lalu sudah mengadakan pertemuan di kantor Camat Sekarbela bersama pihak Puskemas. Dalam petemuan itu pun membahas terkait pelaksanaan PSN serentak dan kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu hari. “Nanti dilaksanakan secara serentak selama satu hari, selanjutnya kita sarankan kader untuk menyampaikan kepada masyarakat setempat,” katanya. Pelaksanaan fogging (pengasapan) itu dinilai hanya dapat membunuh nyamuk dewasa saja. Pengasapan dinilai akan sia-sia, dan bahkan bisa membahayakan kesehatan masyarakat atau malah menimbulkan masalah baru. “Kami tidak mengajukan fogging. Kalau fogging itu tidak kita rekomendasikan kerena bisa mengganggu kesehatan, juga tidak bisa menyelesaikan masalah,” ucap Fathurrahman. Untuk itu pihaknya lebih menitikberatkan pada pelaksanaan PSN dengan cara 3M (menguras, menutup, mengubur) perlu terus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun khususnya pada musim hujan seperti saat ini. “Dengan cara seperti demikian kita bersama masyarakat, akan melakukan secara berkesinambungan untuk bisa menyelesaikan masalah terkait dengan demam berdarah,” katanya. Data terkhir yang diperoleh dari Puskesmas, dari Kekalik Jaya selama ini tidak ada korban satu pun. Kendati demikian, pihaknya enggan berdiam diri, artinya akan terus berupa untuk menjaga kebersihan dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pola hidup sehat. “Kita melakukan pencegahan lebih awal dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat, ajak mereka untuk PSN dengan menggerakkan 3M,” tutupnya. (mhj)
Tuntaskan Buta Aksara ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Azhar Anshori tidak menyangkal bahwa warga buta huruf masih ditemukan di Kota Mataram. ‘’Terlebih saat kita mensosialisasikan sistem Pemilu, ternyata memang kita tidak menutup diri, terutama Pemkot Mataram, yang sisa 6 persen itu, memang sebuah fakta lapangan,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya kemarin. Dikatakan Azhar Anshori, warga yang buta aksara, bukan hanya dari kalangan usia 50 tahun ke atas tapi ada juga di kalangan remaja yang nota(Suara NTB/dok) bene putus sekolah. ‘’Kita H. Azhar Anshori coba sosialisasi. Kita tanya ini nomor berapa, bingung mereka. Membaca nama seorang PAC (pimpinan anak cabang) saja mereka ndak bisa,’’ ungkapnya. Sebagai ibukota Provinsi NTB, kondisi ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri. Padahal media belajar ini sudah sangat massif hingga ke lingkungan-lingkungan. Menyikapi hal ini, politisi PKS ini merasa terpangkil untuk ikut membantu mengentaskan buta aksara. Beberapa lembaga sudah dirangkul untuk ikut mengambil peran penuntasan buta aksara ini. ‘’Lembaga itu memprogramkan. Bukan hanya memacu anak didik yang selama ini sudah ada di sekolah-sekolah. Kita meminta upaya ini ditingkatkan,’’ katanya. Azhar Anshori mengungkapkan, pada masa pemerintahan Walikota terdahulu, Almarhum HM. Ruslan, ada kebijakan yang melibatkan lembaga-lembaga milik swasta berpartisipasi mengentaskan buta aksara ini. ‘’Termasuk lembaga saya waktu itu, dapat juga program ini,’’ kenangnya. Mengatasi buta aksara ini, lanjut dia, butuh kerja keras. Karena bagaimanapun, Mataram ini merupakan barometer kemajuan. Untuk itu, kata anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini, dibutuhkan inovasi menuntaskan buta aksara di Kota Mataram. Artinya, perlu ada dukungan dari Dinas Pendidikan untuk menuntaskan buta aksara. Komisi IV, katanya, sangat setuju semua pelayanan dasar di benahi. ‘’Disatu sisi lucu juga. Ndak bisa baca tapi pegang HP,’’ kelakarnya. Dari kondisi ini, Azhar Anshori, berpikir kenapa tidak, masyarakat penyandang buta aksara diberikan hak-haknya sesuai konstitusi. Program Pemprov NTB terdahulu, yakni angka buta aksara nol, sangat baik untuk dihidupkan kembali. ‘’Mudah-mudahan kita sangat berharap pada gubernur yang sekarang. Jangan sampai kita berpacu mengirim mahasiswa sekolah di luar negeri, tapi persoalan buta aksara di dalam daerah ini belum tuntas,’’ demikian Azhar Anshori. (fit)
Mataram (Suara NTB) – Tak hanya ditemukan di bawah jembatan sungai Jangkuk, Ampenan, penghuni lainnya, Junaidin (50), sudah bertahun-tahun tinggal di bawah jembatan Pesongoran, Sekarbela, Kelurahan Jempong Baru, Kota Mataram. Untuk bertahan hidup, dia mengumpulkan barang bekas dan menyabit alang-alang. Jembatan Pesongoran merupakanjalanpenghubungantarakampus Universitas Muhammadiyah MataramdenganUniversitasIslam Negeri Mataram atau tepatnya di samping kiri agen J&T Ekspres DP Jempong. Pantauan Suara NTB, Junaidin tinggal sebatang karang di kolong jembatan. Tempat tinggalnya terbuat dari kayu dan bambu lapuk dengan beralaskan dengan kasur bekas. Malam hari dia jalani tanpa cahaya listrik. Hanya lampu templek kecil menemaninya. Bising suara kendaraan lalu lalang di atas jembatan tak mengusik tidurnya. Untuk makan setiap hari, Junaidin memasak menu seadanya. Dia harus kerja banting tulang untuk mendapatkan kebutuhannya setiap hari. Junaidin merasa nyaman tinggal di bawah kolong jembatan, meski anak perempuannya sudah berkeluarga dan enggan untuk tinggal bersama mereka. Anak laki-lakinya merantau dan jarang pulang. Sementara Junaidin dan istrinya sudah cukup lama berpisah. “Sejak jadi jembatan sekitar lima tahun saya di sini. Ndak ada rumah. Kerja sehari-hari memotong alang-alang untuk dijual, nyari di mana saja ada. Memang dulu saya ngumpulin sampah,” ujar Junaidin, Minggu (10/3). Junaidin hidup dengan penuh keterbatasan. Dia lebih memilih hidup sendiri dan jauh dari kemewahan. Aktivitasnya setiap hari mengumpulkan alang-alang untuk dijual di Cakra. Jika tekun bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan alang-alang sebanyak Rp75.000, paling sedikit Rp35.000 per hari. “Di sini enak
(Suara NTB/mhj)
CURHAT – Junaidin tengah mencurahkan isi hatinya sembari beristrahat di atas kasur bekas miliknya di bawah kolong Jembatan Pesongoran Sekarbela, Kelurahan Jempong Baru, Kota Mataram, Minggu (10/3). cari makan sendiri. Sekadar cukup makan aja,” katanya. Awal Junaidin tinggal di bawah kolong jembatan, karena tidak ada lahan dan tidak memiliki uang untuk menyewa rumah. Dia terpaksa harus menimbun bagian pinggir sungai menggunakan barang-barang rongsokan yang dikumpulkan, diurug bagian yang berlubang. “Karena sudah ndak diperhatikan sama pemerintahan di kampungnya, bagi saya tidak masalah. Namanya juga kita ndak punya. Kalaupunyanama,keburukankita ndak kelihatan,” ujar Junaidin dengan mata berkaca-kaca. “Saya nyangkul sendiri. Kalau ada barang rongsokan yang dibuang, saya bawa ke sini jadi lapak tempat tidur,” sambungnya. Junaidin mengaku, selama tinggal di bawah kolong jembatan tidak pernah menerima
bantuan dari pihak manapun. Bahkan teguran pun tidak ada. “Tidak pernah ada yang peduli. Ndak ada yang tegur karena tidak ada yang tahu saya tinggal di sini,” tuturnya. Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan modal agar bisa mengembangkan yang digelutinya saat ini. “Mengharap bantuan dari pemerintah, bantuan seperti umpamanya kita jadi perajin, punya modal gitu,” harapnya. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati, SH dikonfirmasi, awalnya tidak percaya jika masih ada warga yang tinggal di kolong jembatan. Ketidakperyaan itu pun membuat dirinya berbalik bertanya dan meminta foto Junaidin dikirim melalui akun Whats App (WA) kepada wartawan. “Coba difoto dulu mana dia,
kirim fotonya ke WA saya,” pinta Asnayati. Meminta foto tersebut untuk memastikan karena selama ini, Asnayati tidak tahu bahwa masih ada warga yang tinggal di kolong Jembatan. ”Di Jempong itu saya juga punya rumah. Rumah saya dekat sana, itu ndak pernah saya lihat ada rumah di sana,” sambungnya. Setelah foto di kirim melalui Whats App sabagai bukti, Asnayati langsung mengatakan akan turun bersama Satgas ke jembatan yang ditempati Junaidin saat ini. Sebagai langkah awalnya akan mengecek untuk mamastikan apakah benar ada warga yang tinggal di kolong jembatan. “Side (kamu) ini gimana, belum saya lihat. Kita lihat dulu kondisinya, kita cek, kita data begitu pak,” ujar Asnayati dengan nada tinggi. Keberadaan warga yang di
bawah jembatan menurut Asnayati, akan beroordinasi dengan Lurah Jempong Baru dan Camat Sekarbela, karena merasa tidak mesti harus langsung ke Dinas Sosial. Asnayati tidak menerima dikonfirmasi, ia melontarkan bahasa yang tidak mestinya dilontarkan oleh seorang Kepala Dinas kepada wartawan. Sementara Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengatakan sudah memerintahkan pihaknya untuk mengecek keberadaan warga yang tinggal di kolong jembatan, juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar warga tidak menetap lagi di jembatan tersebut. “Itu juga pemulung. Staf kecamatan atau kelurahan juga sudah turun ke bawah jembatan itu. Itu daerah perbatasan Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Jempong Baru,” katanya. (mhj)
Penunggak Pajak Reklame akan Ditagih APH Mataram (Suara NTB) – Pengusaha reklame di Mataram bakal berurusan dengan aparat penegak hokum (APH). Untuk penagihan tunggakan pajak reklame, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram akan melibatkan Kejaksaan. Dikatakan Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, pelibatan Kejaksaan dalam penagihan tunggakan pajak sudah sejak lama dimulai. Kejaksaan telah diberikan kuasa khusus terhadap beberapa wajib pajak yang menunggak. Terma-
suk tunggakan pajak reklame. “Sudah lama kita libatkan Kejaksaan untuk penagihan,” jawab Syakirin. Dia tidak menyebutkan berapa nilai tunggakan pajak. Progres penagihan akan kembali dicek. Sebab, stafnya tetap intens melakukan penagihan.
“Progres penagihan tetap dilakukan,” ucapnya. Selain melibatkan APH, sanksi sosial bagi penunggak pajak sejak lama digodok. Sanksi itu berupa menempelkan di papan reklame bahwa pengusaha advertising menunggak pajak. Namun diakui Syakirin,
Warga Jempong Protes Perpanjangan Izin Tower Mataram (Suara NTB)Warga di Lingkungan Jempong memprotes perpanjangan izin tower salah satu provider di Kota Mataram. Proses perizinan diduga terjadi maladministrasi, sehingga dituntut instansi terkait mencabut izin tower tersebut. Sejak pembangunan tower tahun 2002, ada indikasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) menggunakan data fiktif. Artinya, data dilaporkan bukan yang sesuai kondisi sebenarnya. Di mana, izin pembangunan di Lingkungan Jempong Barat, akan tetapi yang memberikan rekomendasi adalah warga Lingkungan Citra Warga. Rekomendasi dan KTP diduga dilampirkan dalam dokumen menggunakan data yang bukan lokasi sebenarnya. “Ini banyak kejanggalan dan keanehan, masa pemerintah tidak teliti dalam memverifikasi dokumen legal. Jangan sampai ini hanya sebagai formalitas,” sesal Edi, warga di sana. Setelah izin berakhir tanggal 20 Juni 2018 lalu. Pemkot Mataram, kembali memberikan perpanjangan kontrak selama 10 tahun ke depan. Perpanjangan izin tegas Edi, tidak diteri-
ma oleh masyarakat. Dari prosedur pembangunan dinilai melanggar aturan. Sehingga, ia menuntut pemerintah mencabut izin tower tersebut. Kisruh terhadap izin tower ini sempat dimediasi oleh pihak kecamatan untuk mencari solusi pada tanggal 4 Maret 2019. Mediasi dihadiri juga oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Lurah Jempong Baru, kepala lingkungan Jempong Barat dan warga dan pihak investor. Dalam mediasi itu, belum ditemukan solusi. Masyarakat keberataan atas berdirinya tower itu, patut diduga ada praktik maladministrasi. “Data dokumen masuk apakah benar tower ini jelas dan benar prosedur kelengkapan dokumen dan sesuai titik lokasi atau alamat yang sebenarnya,” Tanya warga. Tidak adanya kejelasan terhadap persoalan tersebut tambah Hafid, warga lainnya, pihaknya melaporkan permasalahan itu ke Polda NTB dan Ombudsman RI perwakilan NTB serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, surat juga dikirim ke Presiden agar kasus ini segera diselesaikan. Dikonfirmasi terpisah, Kepa-
la Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menjelaskan, tower itu dibangun sejak tahun 2002 lalu. Regulasi pembangunan tower saat itu cukup melalui izin warga. Tetapi perkembangannya investor harus mengurus izin. Dan, izin dikeluarkan tahun 2016. Berkembang pesatnya kawasan tersebut, sehingga menimbulkan persoalan dari masyarakat. Mereka menolak keberadaan tower itu. “IMB sudah ada,”jawab Nyoman. Indikasi ada beberapa warga ikut menandatangani persetujuan izin tersebut, pihaknya kata Nyoman, sedang menelusuri keterlibatan siapa di balik itu. Penelusuran ini pun butuh waktu cukup panjang. Permasalahan itu sempat dimediasi di Kantor Camat Sekarbela, tetapi belum ada titik temu. Pun, ada keinginan membawa persoalan itu ke ranah hukum. Mantan Kabag Ortal ini mempersilakan warga menempuh jalur tersebut. Terlebih dulu, ia menyarankan agar penyelesaian sengketa diselesaikan melalui mediasi. “Sebelum bergulirdiranahhukum.Adabaiknya diselesaikan dulu lewat mediasi,” demikian kata dia. (cem)
pemberian sanksi sosial itu perlu dikaji lagi. Amanat dalam Peraturan Walikota (Perwal) tidak gampang. Artinya, perlu masukan dari pihak lain. “Iya, ini kan perlu dikaji dulu,” tandasnya. Ancaman pemotongan papan reklame bagi penunggak pajak disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam belum dilakukan. Pihaknya saat itu, fokus penanganan bencana gempa bumi
pada Juli 2018 lalu. Untuk penindakan, ia belum melihat progres realisasi termasuk target pajak reklame. Penetapan target reklame kata Kemal, adalah Badan Keuangan Daerah. Catatan ratusan penunggak pajak di satu tahun terakhir berdasarkan pantauannya, tidak berlanjut. Artinya, pengusaha reklame tidak lagi melanjutkan usaha itu. Hal ini dibuktikan dari papan reklame mati atau tidak berisi. (cem)
Enam Camat Dapat Randis Baru Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kecamatan bisa bernafas lega. Tahun ini, Pemkot Mataram akan memberikan enam kendaraan dinas baru untuk operasional camat. Pelayanan masyarakat harus ditingkatkan. Spesifikasi randis bagi enam camat tak disebutkan secara detail oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs. H. M. Syakirin Hukmi. Yang jelas spesifikasinya di bawah pejabat eselon II. Menurut dia, pengadaan randis tidak hanya bagi enam kecamatan saja. Pengadaan sama juga bagi beberapa pimpinan organisasi daerah (OPD) yang menggunakan kendaraan dinas tipe lama. “Pokoknya ada sekitar delapan atau sembilan unit. Ada beberapa pimpinan OPD kendaraan dinasnya tipe lama,” kata Syakirin ditemui, Selasa (12/3). Dari segi kebijakan diakui Syakirin, memang telah ada untuk penggantian randis itu. Pengadaan ini dilaksanakan secara bertahap dan tidak mengganggu
program prioritas masyarakat. “Kebijakannya ada. Tetapi kembali ke kemampuan daerah,” tambahnya. Kebutuhan anggaran untuk pengadaan randis diprediksi lebih dari Rp1 miliar. Secara kalkulasi saja kata Syakirin, spesifikasi randis bagi pimpinan OPD saja membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta lebih. Jika pengadaan tiga unit membutuhkan paling tidak Rp700 jutahinggaRp800juta.Sedangkan, spesifikasi kendaraan bagi camat kisaran di bawah angka Rp200 juta. “Iya, sekitar itulah nilainya,” jawabnya. Terhadap randis lama, nantinya akan didistribusikan kembali ke dinas – dinas. Sebab, masih banyak juga membutuhkan kendaraan operasional. Camat Sekarbela, Cahya Samudra bersyukur adanya pengadaan kendaraan dinas bagi camat. Randis saat ini selayaknya diganti karena pengadaan sudah lama. “Iya, alhamdulillah kalau ada pengadaan kendaraan baru,” ucapnya. (cem)
Kampung KB Pandan Salas Jadi Penggerak Pembangunan di Kelurahan Mataram (Suara NTB) – Pembentukan kampung keluarga berencana (KB) di Kota Mataram, diharapkan memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan. Upaya ini sedang didorong oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Kampung KB Pandan Salas didorong jadi motor penggerak pembangunan di kelurahan. Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno mengatakan, pihaknya secara konsisten dan memiliki komitmen meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya itu dimulai dari musyawarah di kampung KB. Dalam musyawarah tersebut, DPPKB mengajak semua unsur masyarakat yang tergabung di kampung KB untuk memiliki pandangan sama dalam melakukan intervensi permasalahan yang ada di wilayahnya. Tujuan untuk mempercepat pemecahan masalah oleh OPD teknis. “Kita harapkan semua unsur masyarakat ikut membantu intervensi masalah di kampung KB,” kata Sutrisno. Kampung KB tambahnya, adalah miniatur pemban-
gunan di masyarakat. Segala aspek permasalahan baik sosial, pendidikan maupun infrastruktur dapat disalurkan oleh masyarakat. Konsep ini sedang dikembangkan di Kampung KB Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakrenagera. Sutrisno menginginkan, Kampung KB Pandan Salas menjadi motor penggerak pembangunan di kelurahan. “Tidak saja di Pandan Salas. Kita harapkan semua kampung KB di Mataram menjadi motor penggerak pembangunan,” harapnya. Dijelaskan Sutrisno, tujuan
dibentuknya kampung KB supaya mendapatkan perhatian dari semua aspek program pembangunan. Terutama dari aspek Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Di samping itu, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Kampung KB lanjut Sutrisno, tidak murni program dari in-
stansinya semata. Namun, program lintas sektoral yang sangat dibutuhkan sehingga mempercepat terwujudnya kualitas SDM dan kesejahteraan keluarga. “Kegiatan Forum Masyarakat Kampung KB ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat, Lurah, Bhabinkamtibnas, Babinsa, Toma, Toga, dan tokoh-tokoh lainnya,” demikian kata dia. (cem/*)
MUSYAWARAH - Suasana musyawarah di Kampung KB Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara. Kampung KB Pandan Salah diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan di kelurahan.
(Suara NTB/ist)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Rabu, 13 Maret 2019
Kas Titipan Sumbawa Kelola Uang Sampai Rp150 Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Perputaran uang di dua kabupaten, Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat dalam dua tahun terakhir trennya cukup positif. Uang yang ke luar masuk dari kas titipan Sumbawa mengalami peningkatan signifikan. Hal itulah yang membuat Bank Indonesia memberikan izin pengelolaan kas mencapai Rp150 miliar, sebelumnya hanya Rp126 miliar. “Izinnya terbitnya 4 Maret 2019. Kita sudah mengelola plafon maksimal Rp150 miliar,” kata Brach Manajer Kan(Suara NTB/bul) tor Cabang Sumbawa Bank Abdul Hafith NTB Syariah. Bank Indonesia mempercayakan Bank NTB Syariah untuk mengelola kas titipan di Sumbawa dan Bima (dua kantor). Kas titipan ini menjadi perpanjangan tangan Bank Indonesia. Fungsinya menyedikan uang bagi bank yang kekurangan uang. Sekaligus menjadi tempat penyimpanan uang bagi bank yang kelebihan dana. “Dalam sehari, uang yang ke luar dari kantor kas Sumbawa di atas Rp20 miliar. Tiga bank saja minta masing-masing Rp10 miliar, sudah Rp30 miliar yang keluar. Tapi tidak setiap hari seperti itu,” tambah Hafith kepada Suara NTB di sela-sela mengikuti kegiatan Ekspedisi Laskar Nusa yang digelar oleh Bank Indonesia dan TNI AL di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Selasa (12/3) kemarin. Tingginya perputaran uang ini dipengaruhi beberapa faktor, kata Hafith. Diantaranya, efek domino berbagai aktivitas pertanian, perdagangan dan proyek-proyek pemerintah. dan yang utama adalah kebutuhan dana bagi sektor konsumtif (pegawai dan ASN). Untuk kegiatan pertanian, di semester I musim tanam dimulai. Baik tanaman padi, maupun jagung. Di musim ini biasanya perbankan gencar menyalurkan pembiayaannya kepada petani. Demikian juga untuk sektor kelautan perikanan ditopang oleh kebutuhan dana kelompok kelompok nelayan, dan pembudidaya ikan maupun udang. Sementara untuk peternakan, ditopang pembiayaan untuk penggemukan sapi. ditambah jasa-jasa usaha lainnya. Proyek-proyek pemerintah juga demikian. Misalnya ppembangunan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa, nilai proyeknya mencapai Rp1 triliun lebih. Ada juga proyek pemerintah untuk pembangunan pasar Seketeng yang terbakar. Nilai proyeknya mencapai Rp5 miliar. selain itu, pembangunan rumah sakit di Sumbawa. “Proyek-proyek ini turut menggerakkan perputaran uang di Sumbawa. Kalau KSB, pengaruh pertambangan tidak terlalu besar saat ini. Karena pengaruhnya umumnya hanya ke gaji karyawan,” jelas Hafith. Kas titipan Sumbawa ini anggotanya beberapa perbankan. Diantaranya, Bank NTB Syariah, BNI, Mandiri, Danamon, BRI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bang Mega. Selain mengelola uang kas titipan, kata Hafith, kantor kas Sumbawa ini juga mengelola uang tidak layak edar, misalnya uang sobek dan uang lusuh. “Uang-uang itu kita kumpulkan dan tukarkan dengan uang baru,” demikian Hafith. (bul)
Halaman 3
Transaksi Keuangan Wisatawan di Pulau Moyo Gunakan Mata Uang Asing Sumbawa (Suara NTB) Minimnya akses keuangan menjadi kendala pembayaran tak sepenuhnya menggunakan mata uang RI (rupiah) di Pulau Moyo. Padahal, dalam UndangUndang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2009, jelas-jelas hal ini dilarang. Rupiah adalah simbol kedaulatan NKRI. Ketika rupiah tak digunakan sebagai alat untuk bertransaksi keuangan di dalam negeri, sama artinya hal itu merongrong kedaulatan NKRI. Menggunakan alat pembayaran dengan mata uang asing ini disampaikan Kepala Desa Labuhan Aji, Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa, Suhardi. Pulau Moyo terletak di bagian utara Pulau Sumbawa. Potensi pariwisata yang tersimpan diantaranya air terjun mata jitu yang tersohor karena kunjungan mendiang Lady Diana, putri Inggris semasa hidup. Selain Lady Diana, selebriti dunia lainnya seperti MC. Jagger, Maria Sharavofa, David Beckham. Jangan ditanya selebriti nasional. Pulau Moyo juga dikenal memiliki kekayaan pantai yang indah untuk wisata snorkling. Dengan potensinya yang memikat itulah, Pulau Moyo menjadi destinasi wisatawan yang justru sangat dikenal di berbagai penjuru negeri. Dalam setahun, kepala desa menyebut se-
banyak 1.000 wisatawan asing ke Pulau Moyo. Kerena itulah, masyarakat memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan jasa-jasa terkait sektor pariwisata. transportasi (ojek), penginapan, dan lainnya. Untuk beragam pembayaran jasa-jasa wisata itu, tak jarang kata Suhardi, wisatawan lebih memilih pembayaran menggunakan mata uang asing yang dibawanya. “Nilai pembayaran disesuaikan dengan nilai penukaran rupiah,” jelas Suhardi. Masyarakat setempat juga tak masalah, pembayaran jasanya menggunakan mata uang di luar rupiah. Sebab kadang-kadang mereka mendapatkan nilai pembayaran lebih, wisatawan enggan diberikan kembalian. Uang-uang yang didapat oleh penyedia jasa ini, ketika terkumpul barulah ditukarkan ke money changer di Sumbawa.
Karena itulah, hadirnya tim Ekspedisi Laskar Nusa 2019, salah satu misinya adalah kas keliling (penukaran) sangat antusias disambut. Meksipun penukaran uang yang dilayani adalah penukaran uang lusuh/ sobek dengan uang baru. Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Bidang Pembayaran, Ocky Ganesia, mengatakan, pada prinsipnya Undang-Undang mata uang harus dipatuhi oleh setiap WNI, termasuk pendatang asing yang berkunjung ke negeri ini. Beberapa kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia terkait hal ini, seperti yang disebut Ocky diantaranya sosialiasi ke kantong-kantong wisatawan TKI. Sosialisasi dilakukan sekaligus mengimbau kepada masyarakat yang melakukan jual beli valas dapat mengu-
(Suara NTB/bul)
PENUKARAN UANG - Kegiatan penukaran, dari uang lusuh/rusak ke uang baru sebagai bagian dari kegiatan utama kas keliling Ekspedisi Laskar Nusa di Pulau Moyo. Kegiatan penukaran ini salah satunya untuk meningkatkan kecintaan terhadap simbol NKRI rus izin KUPVA. “Tidak sulit ngurus izinnya di Bank Indonesia dan tidak berbiaya,” jelas Ocky. Bank Indonesia juga mengedukasi kepada pemilik-pemilik usaha hotel dan restoran untuk mencantumkan harga barang/jasa yang dijual menggunakan nilai rupiah. “Kamar hotel, penginapan jangan pakai mata uang asing,” imbuhnya.
pada praktik pembayaran jasa wisatawan di Pulau Moyo, Bank Indonesia juga kata Ocky sangat mengharapkan wisatawan melakukan penukaran sebelum berkunjung ke suatu wilayah yang tidak tersedia fasilitas/tempat penukaran valas. “Kita akan dorong pengusaha mengurus izin money changer. Kita akan tindaklanjuti,” demikian Ocky. (bul)
Beli Pupuk Bersubsidi
Petani Lotim Ujicoba Gunakan ATM Selong (Suara NTB) Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan. Dalam proses distribusinya beberapa macam pola diterapkan pemerintah. Teranyar sudah mulai diujicobakan pembelian pupuk dengan menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dipegang langsung oleh para petani. Hal ini dipaparkan Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lotim. H. Moh. Abadi. Menjawab Suara NTB, Selasa (12/ 3) kemarin, dalam waktu dekat seluruh petani yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) akan mengaplikasikan ATM yang bisa digesek nantinya di mesin EDC yang sudah kerjasama dengan perbankan. Penerapan sistem baru dalam distribusi pupuk bersubsidi diharapkan bisa mengatasi persoalan distribusi yang kerap menjadi sorotan selama ini. ATM itu nantinya akan menjadi kartu tani bagi petani. “Ini diharapkan bisa sebagai salah satu cara untuk menertibkan pengecer yang tidak resmi,” ucapnya. Disebut, ada gerakan gerakan mengawal musim tanam dengan menerapkan kartu tani dalam bentuk ATM tersebut. Sudah dilakukan ujicoba 50 petani. “Sekarang sedang didata untuk askes kartu tani itu, harapannya ke depan ini tdak bisa lagi dimainkan lagi harga pupuk,” ungkapnya. H. Abadi mengaku sudah mengingatkan kepada Mataram (Suara NTB) masyarakat penerima pupuk DPD Insan Pariwisata bersubsidi agar meminta nota Indonesia (IPI) Provinsi setiap pembelian. Membeli puNTB menggagas program puk kepada pengecer resmi. pengembangan budidaya Disarankan dapat nota dengan mutiara di Kawasan harapan saat nanti ada masalah Ekonomi Khusus (KEK) dapat dikroscek. “Dengan adanMandalika, Kuta Lombok ya nota ini kita bisa dengan Tengah. Gagasan ini menymudah untuk mengecek,” terang usul semangat DPD IPI H. Abadi. Kedua, sambungnya, NTB untuk lebih mengasekarang petani ini apakah ngkat dan mengenalkan membeli di pengecer yang tidak kembali Lombok, NTB seresmi. Ketentuan membeli pubagai penghasil mutiara puk bersubsidi ini berlaku harkelas dunia di tingkat naga eceran tertinggi (HET). sional dan internasional. Ketika bungkus terbuka, Pengembangan destinasi petani membeli secara eceran wisata budidaya mutiara ini maka tidak berlaku HET. HET menjadi program yang disjuga berlaku di pengecer resmi epakati IPI NTB saat dalam keadaan kemasan melakukan rapat kerja perutuh. “Jadi tidak membeli kitama Senin (11/3) di Ballloan,” urainya. Adanya petani room Dewi Sri Hotel Bidari, yang masih membeli dengan Mataram. Hadir pada Rakharga menjangkau HET ini er ini seluruh pengurus. IPI diminta bisa dibuktikan denNTB, kata Ketua Bidang gan nota dan ketentuan lainHumas dan dan Sosialisasi nya. Sebelumnya, Amaq Adi organisasi, Gede Gunanta, petani jagung Desa sangat siap akan Gunung Malang Kecamatan hal itu. Kesiapan Pringgabaya Kabupattersebut ditunen Lotim menceritajang oleh kesiapan kan ia membeli tenaga ahli budipupuk seharga Rp daya mutiara 225 perkwintal. dengan kualifikaHarga ini diketsi terbaik dan ahui jauh pengalaman yang melampaui luas. Bahkan sebeHET Rp lumnya te118 lah berribu perkwintal. (rus)
(Suara NTB/bul)
JEMUR - Warga menjemur daging sapi. Dari Pulau Moyo, daging ini akan dikirim ke Sumbawa untuk dijadikan dendeng, menu khas Sumbawa.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menterian terkait. Misaln12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ya Menko Maritim, Men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 par, Menteri Kelautan Peri12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kanan, termasuk ITDC,” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kata Gede Gunanta. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 surat yang dikirim kepa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 da pemerintah daerah, den12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gan tembusan pemerintah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pusat ini agar menjadi per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 timbangan, DPD IPI NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 diberikan kebijakan untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mendukung pembangunan di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 daerah. Ia meyakini, pemer12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 intah daerah mewujudkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 rencana besar organisasi ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dengan koordinasi bersama 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 seluruh stakeholders terkait. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 untuk rencana pengem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bangan destinasi wisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 edukasi Lombok Pearl ini, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kebutuhannya, lahan se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 luas 5 are di KEK Mandali12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 FOTO BERSAMA – Foto bersama Pengurus DPD IPI NTB usai ka untuk membangun lab12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Raker Perdana kemarin. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 oratorium, galeri dan resto12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mitra sebagai konsultan den- rian PUPR pada 27 Februari ran. Tentu untuk kebutuhan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gan perusahaan asing, di ant- 2019, terungkap beberapa per- budidaya mutiara, diperlu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 soalan, salah satunya. Dalam kan kawasan khusus searanya Jepang dan Australia. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 meningkatkan luas 1 hektar daratan. DenMengapa DPD IPI NTB konteks 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 merencanakan pengembangan ekonomi lokal disebutkan ke- gan demikian, kehadiran 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 budidaya mutiara di KEK beradaan pariwisata di suatu wisatawan di KEK Manda12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mandalika, targetnya mem- daerah hanya 5 persen dinik- lika selain berkunjung un12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 perkenalkan mutiara Lombok, mati warga lokal. Sedangkan tuk menikmati objek-objek 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 NTB dari hulu ke hilir kepada 70 persen dinikmati asing dan wisata yang ada di daerah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ini, sekaligus mendapatkan wisatawan yang akan berkun- 25 persen lainnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 NTB dikenal luas di man- sajian edukasi ikon daerah. jung kewasan khusus itu. Sep12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Di perairannya bisa erti diketahui, KEK Mandali- canegara sebagai penghasil 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ka saat ini sedang bergerak. mutiara laut (south sea pearl) didapat pengetahuan ten12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Menyusul lagi, adanya renca- dan secara khusus Lombok tang budidaya mutiara. Di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 na pelaksanaan MotoGP pada dikenal dunia sebagai pusat daratnya bisa membeli 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 2021 mendatang. Tentu ang- penjualan mutiara di Indone- mutiara asli dan kami 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ka kunjungan dari wisatawan sia. Bahkan pada masa pe- yakin tidak kecil kontribus12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 merintahan Presiden SBY, be- inya,” demikian Gede Guninternasional juga tak kecil. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Itulah momentum untuk berapa kali diselenggarakan anta. Seperti diketahui, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 memperkuat kembali brand- Internasional Pearl Action dan DPD IPI NTB beranggota12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ing mutiara Lombok di mata Ajang Pemilihan Ratu Muti- kan lintas sektoral, pelaku 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 internasional, kata Gede Gun- ara. Bahkan mutiara Lombok usaha, pemerhati pariwisa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 anta. Pada FGGD Penyusunan telah menghasilkan devisa ta, perhotelan, travel agent, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Master Plan Pembangunan yang tidak sedikit. “Karena itu, jasa transportasi, restoran, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pariwisata Terpadu dan Ber- kami telah bersurat kepada pusat oleh-oleh, toko cin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kelanjutan di Kota Mataram Gubernur , Dr. Zulkiefliman- deramata, pemandu wisa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yang diinisiasi oleh Kemente- syah dengan tembusan ke Ke- ta dan lainnya. (bul) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
IPI NTB Ingin Perkuat KEK Mandalika dengan Wisata Budidaya Mutiara
H. Moh. Abadi
(Suara NTB/rus)
(Suara NTB/ist)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 13 Maret 2019
Halaman 4
Dipersilakan Mendaftar SEJUMLAH kursi kepala dinas di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), hingga saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Untuk mengisi kursi jabatan tinggi pratama tersebut, pejabat di Lotim dipersilakan untuk mendaftar dan diproses lewat panitia seleksi (pansel). Demikian disampaikan Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi, Selasa (13/ 3). Menurutnya, untuk jabatanjabatan yang saat ini masih di-Plt-kan, dibuka pendaftaran secara terbuka untuk umum. Pembukaan pendaftaran (Suara NTB/yon) sudah kita buka sejak ditunMuhammad Khairi juk Plt oleh bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy beberapa waktu lalu. Termasuk untuk pansel ini merupakan hak prerogatif provinsi untuk melaksanakan dan dibawa ke BKN untuk dibuatkan SK. Pelaksanaan tes rencananya dilaksanakan ketika Bupati Lotim pulang dari tanah suci menjalankan ibadah umrah atau setelah Pemilu 2019. Tim pansel terdiri unsur provinsi, Kepala BKPSDM Lotim dan beberapa pihak lainnya yang terdapat dalam ketentuan. Adapun jabatan kepala dinas yang masih di Plt-kan, yakni Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta beberapa OPD lainnya. Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, meminta kepada para pejabat lingkup Pemkab Lotim yang belum mendapat jabatan atau kursi saat mutasi agar bersabar. Pasalnya, proses mutasi merupakan hal biasa sehingga tinggal menunggu giliran pada mutasi berikutnya. “Tunggu saja, ada gilirannnya,” terang wabup beberapa waktu lalu. Untuk proses mutasi dan penempatan jabatan mulai dari eselon II dan seterusnya. Wabup mengungkapkan tidak bisa mengakomodir semuanya secara langsung. Terlebih adanya pejabat yang sudah menduduki kursi jabatan selama lima tahun, sehingga harus diganti sesuai dengan regulasi yang ada. Termasuk untuk eselon II yang beberapa di antaranya masih berhimpun di BKPSDM akan dilakukan pansel. (yon)
Percepatan Program WUB
Pemda Gulirkan Perubahan Perbup Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memilih opsi untuk mengubah Peraturan Bupati (Perbup) terkait penyaluran hibah/bansos kepada Wira Usaha Baru (WUB), Selasa (12/3). Sehubungan dengan perubahan Perbup itu pun, Sekda Lombok Utara Drs. H. Suardi, mengarahkan langsung pimpinan OPD pelaksana agar akselerasi program tercapai. Dalam rapat terbatas perubahan Perbup percepatan WUB, Sekda didampingi oleh Asisten II, Ir. H. Hermanto, dan Kepala Bappeda, Herianto, SP. Mengemuka dalam pemaparan sejumlah pejabat OPD, muncul sejumlah pertanyaan sekaligus kekhawatiran terhadap realisasi program. Sekretaris Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Adi Wibawa, S.Pt., meyakini sejatinya program WUB telah dilaksanakan oleh Pemkab sejak 2016. Hanya saja, stigma masyarakat masih mengarah pada realisasi WUB dalam bentuk uang tunai. Namun Adi Wibawa, menanyakan apakah Perbup penyesuaian nantinya akan berlaku surut terhadap program yang sudah berjalan di pokmas. Di OPD pun, sejatinya sudah mengantongi juklak/juknis penyaluran program sesuai tupoksi. Lantas apakah perubahan perbup tidak bertentangan dengan dengan juklak/juknis yang sudah ada. Kepala Bagian Ekonomi Setda KLU, Wahyu, menyampaikan rasa kekhawatiran terhadap opini masyarakat. Di mana bantuan tahun 2017-2018 yang sudah disalurkan akan diklaim sebagai WUB. “Khawatirnya, apakah kita tidak digugat orang. Apa tidak sebaiknya pemberian bantuan WUB dalam bentuk barang hanya di 2019 saja,” tanyanya. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., menyatakan program pemberian hibah/bansos di OPD yang dipimpinnya secara umum berjalan. Sejak 2017 - 2019, ia mencatat akumulasi dana hampir Rp 25 miliar dalam berbagai wujud prasarana pertanian. “Tahun ini saja, budidaya lebah madu untuk 400 orang kaum perempuan 400 orang, senila Rp 4 miliar. Kalau dijadikan sebagai WUB, bisa jadi 4.500 orang. Tapi sangat riskan, karena di DPA sudah tercantum belanja bahan praktik. Artinya belanja untuk barang pakai habis,” tandasnya. Sekretaris Dinas Perindagkop dan UMKM, Ye Bakar, SIP., menyebut kelompok WUB di Disperindag yang memiliki izin sejumlah 1.385. Mereka bergerak pada berbagai jenis makanan olahan dan produksi. Kelompok WUB Disperindag sedikit berbeda dengan OPD lain, oleh karenanya dalam penyesuaian ke depan pihaknya mengusulkan adanya perubahan proposal. Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, pada kesempatan itu menyampaikan Perbup (lama) tahun 2013 mengatur pemberian hibah/bansos secara umum, termasuk di dalamnya kepada tempat ibadah, parpol, ormas dan lain-lain. Sesuai hajat Pemda mengubah Perbup sesuai RPJMD yang spesifik kepada WUB, maka Pemda perlu melengkapi diri dengan data. Tujuannya agar tidak terjadi pemberian bantuan terus menerus kepada satu kelompok. “Sehingga data perlu, mana sudah berikan mana belum. Perlu spesifikasi di Perbup terbaru. Perlu juga ada pengaturan khusus untuk laksanakan RPJMD,” sebut Eka. Sementara itu, perubahan Perbup WUB dijelaskan Kepala Bappeda, Herianto, tidak melanggar regulasi yang ada, baik Permendagri 32/2011 maupun Permendagri 13/2018, penyesuaian Perbup ini pun sudah dikonsultasikan ke Dirjen Bangda Kemendagri 14 Februari lalu. Pihaknya juga melakukan studi banding ke Jawa Barat memperdalam implementasi bantuan kepada WUB. “Menurut pengertian WUB, ternyata Pemda sudah membantu karena secara regulasi sudah terpenuhi syarat. Misalnya, mereka berusaha 1 tahun masuk usaha baru,” katanya. Terhadap kebingungan dan kekhawatiran para pejabat OPD, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., mempertegas dalam kensimpulan bahwa seluruh bantuan uang pada tahun ini harus ditunda sampai terbit Perbup terbaru. Perbup ia tugaskan kepada Kabag Hukum harus diselesaikan dalam waktu 1 pekan, dengan tetap berpedoman pada regulasi dan arahan kementerian. “Sudah ya, jangan bingung-bingung. Saya simpulkan, satu mengubah Perbup. Kedua, hal-hal lain, disesuaikan sesuai Perbup, termasuk menyesuaikan proposal,” ujarnya. “Di sini penting basis data kita, tolong secepatnya disiapkan. Dan tolong Kabag Hukum, minggu ini Perbup harus sudah selesai,” tegasnya. (ari)
(Suara NTB/ist)
RAPAT - Suasana rapat perubahan Perbup WUB yang dipimpin Sekda KLU H. Suardi, Selasa (12/3).
(Suara NTB/rus)
PELIPATAN - Proses pelipatan suara suara pemilu dilakukan 448 petugas lipat di Selong, Selasa (12/3).
Dua Hari Dilipat
5.000 Surat Suara Ditemukan Rusak Selong (Suara NTB) Jumlah surat suara pemilihan umum (pemilu) yang akan dicoblos 17 April 2019 mendatang di Kabupaten Lotim sebanyak 4,6 juta. Jumlah itu merupakan akumulasi dari 906.094 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikalikan lima jenis surat suara ditambah 2 persen sebagai cadangan. Semua surat suara mulai dilipat dengan melibatkan 448 tenaga pelipat. Selama dua hari ditemukan, lebih dari 5.000 surat suara rusak. Selasa (12/3) kemarin merupakan hari kedua pelipatan. Selama dua hari itu saja sudah ditemukan banyak surat suara yang rusak. Menurut Kepala Divisi So-
sialisasi dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Taharudin, semua kerusakan itu, KPU Lotim akan segera melakukan pleno untuk selanjutnya dilaporkan ke
KPU Provinsi dan diteruskan ke pusat untuk dimintakan pergantian ke perusahaan yang mencetak. Kerusakan sementara, tambahnya, dilihat karena ber-
Direktur RSUD KLU Diganti Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali melakukan mutasi, Selasa (12/3). Salah satu posisi yang substantif pada pergeseran pejabat eselon III kali ini, terletak pada jabatan Direktur RSUD KLU. Melalui SK Bupati No.157/49/BKDPSDM/2019 tentang pengangkatan pejabat tinggi pratama, pejabat fungsional lingkup Pemkab Lombok Utara, tercatat sebanyak 6 orang yang digeser. Sedangkan 5 orang lainnya, adalah pegawai yang sebelumnya dimutasi, namun belum dilantik karena sakit. Ke enam pejabat yang dilantik, terdiri dari 4 orang eselon III, dan 2 orang eselon IV. Ke empat eselon III antara lain, Direktur RSUD KLU dijabat oleh dr. H. Samsul Hidayat, menggantikan dr. H. Bahrudin yang dipercaya mengisi kekosongan di Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Utara. Selanjutnya, mantan Kasubid Kelembagaan Organisasi pada Bagian Organisasi Setda KLU, Arifin memegang jabatan baru sebagai Kabid Pendataan Kependudukan (Dukcapil), dan Kabid Pencatatan Sipil, dipercayakan kepada Mardi. Di lingkup eselon IV, Bupati mengisi UPT Persampahan yang baru dibentuk keadaan Agus Suhaidi Ibrahim. Terakhir, Ngakan Bagus Padrusa, menempati Kepala Seksi Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan pada Dishublutkan KLU. Dari total 11 orang lainnya yang dilantik, 5 orang di antaranya adalah pegawai yang dimutasi sebelumnya namun belum dilantik karena alasan sakit. Bupati Lombok Utara, Dr. H.
(Suara NTB/ist)
LANTIK - Bupati KLU H. Najmul Akhyar melantik pejabat eselon III dan IV lingkup Pemda KLU, Selasa (12/3). Najmul Akhyar, SH. MH., usai pelantikan mengklaim bahwa sejatinya, momen pergeseran ASN kali ini bukan mutasi melainkan melantik ASN yang dimutasi lebih dulu, namun belum dilantik karena berbagai alasan. Bahkan termasuk pejabat Direktur RSUD yang baru pun, Najmul menegaskan yang bersangkutan sejatinya sudah dimutasi periode sebelumnya. Namun karena beberapa syarat administratif belum terpenuhi, sehingga pelantikan Direktur RSUD baru dilakukan kemarin. “Ini kan sudah lama, jadi berdasarkan hasil rapat kita kemarin itu sebenarnya harus masuk di gerbong kemarin itu, cuma mereka ini kan tidak hadir. Dan 6 orang ini yang akan dilantik kemarin itu sebenarnya, tidak ada pergeseranlah,” ujarnya. Bupati menyatakan, tidak ada yang istimewa dari pergeseran kali ini. Sebab beberapa posisi yang dilantik, notabene mengisi kekosongan sebelumnya. Yang relatif baru, adalah ter-
bentuknya UPT Persampahan sesuai persetujuan kelembagaan dari Pemprov NTB sehingga untuk posisi ini, Pemkab melakukan pengisian penjabat. “Dokter Bah ini kan ke Dinas Kesehatan, justru dengan di tempatkan di situ, beliau akan mengemban tugas yang lebih luas. Kalau dulu dia hanya mengurus rumah sakit, sekarang dia bisa mengurus puskesmas dan lain sebagainya,” jelasnya. Sebaliknya kepada Direktur RSUD KLU yang baru, Samsul Hidayat, Bupati Lombok Utara, berharap proses pelayanan di RSUD KLU bisa lebih baik dari sebelumnya. Ide-ide yang ditelurkan pengurs sebelumnya bisa dilanjutkan, dan ditingkatkan. “Apalagi saat ini kita dalam proses percepatan. Jadi kita inginkan orang-orang ini bisa dengan cepat menempatkan diri di tempat yang baru. Kita tidak ada tujuan apa apa kok, kita berpikir lompatan-lompatan sepanjang tidak ada aturan yang tidak melanggar,” pungkasnya. (ari)
cak-bercak tinta saat proses pencetakan, atau ada yang rusak seperti tercoblos, sobek dan atau lainnya. Komitmen KPU Lotim, surat suara yang sampai di seluruh tangan pemilih harus yang sempurna tidak ada kerusakan. Bahkan dalam proses pelipatan ini KPU menggunakan alat menimbang dan mengukur berat surat suara. Sementara insentif bagi petugas pelipat kertas suara pemilu ini, ujarnya, beda-beda. Di mana,
kertas suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) Rp100 per lembar, surat suara DPD RI Rp135 per lembar, DPRD Kabupaten/ Kota serta Provinsi Rp 150 per lembar. “Beda-beda katanya karena melihat besar kecilnya surat suara,” ucapnya. Diakuinya, proses pelipatan membutuhkan waktu 10 hari ke depan, karena butuh ketelitian agar tidak ada surat suara yang tidak seharusnya sampai ke tangan pemilih. (rus)
30 Nyawa Melayang di Jalan Selama Tiga Bulan Selong (Suara NTB) Kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup massif terjadi. Pasalnya, pada awal tahun 2019 yakni bulan Januari, Februari, dan awal bulan Maret ini, tercatat sebanyak 30 nyawa melayang di jalan raya dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal, SIK, mengatakan, kecelakaan yang terjadi dikarenakan human error. Semua kecelakaan dikarenakan kelalaian dan ketidak patuhan dalam berlalu lintas, seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan situasi sekitar, sehingga terjadi kecelakaan. Sementara untuk ramburambu atau sarana pendukung tidak menjadi momok. Untuk kecelakaan ini pun, kata Riyan, 90 persen terjadi akibat kelalaian pengendara terutama di pedesaan. “Kecelakaan di jalan-jalan sejauh ini 90 persen diakibatkan kelalaian manusia di dalam mengemudikan kendaraannya,” terangnya, Selasa (12/3). Atas kondisi yang demikian, maka tak heran ketika kasus laka lantas masih tinggi di Kabupaten Lotim. Disebutkan Riyan, selama tiga bulan terakhir ini, pada bulan Januari 2019, jumlah laka lantas sebanyak 46 kasus dengan meninggal dunia se-
banyak 16 dan luka ringan 45 orang, kerugiaan materil sebanyak Rp63.400.000. Pada bulan Februari, jumlah laka lantas sebanyak 36 kasus, meninggal dunia 12 orang dan luka ringan sebanyak 47 orang, dan kerugian materil Rp62.150.000. Sedangkan pada bulan Maret, jumlah lakala lantas sebanyak 10 kasus, meninggal dunia 2 orang, luka berat 1 orang dan luka ringan 11 orang dengan kerugian materil Rp10.950.000. “Jalan rata merupakan mesin pembunuh yang berdasarkan WHO, bahwa kecelakaan penyumbang kematian terbesar nomor lima di dunia. Inilah yang terus kita minimalisir dengan berbagai cara dan strategi,” terangnya. Bahkan, kecelakaan yang terjadi didominasi oleh kaum milenial usia produktif antara 15-36 tahun. Dikatakan Riyan, lebar jalan memang mempengaruhi dalam berkendara. Namun apabila para pengendara taat dan memahami aturan dalam berkendara, seperti tidak memacu kendaraannya terlalu kencang, sehingga tabrakan dapat dihindari. Contoh nyata, kata dia, yang terjadi di Desa Kesik Kecamatan Masbagik, Selasa kemarin, seorang masyarakat yang dibonceng tanpa menggunakan helm langsung meninggal dunia setelah terjatuh dan kepalanya terbentur. (yon)
Dispar Lotim Siap Tata KKLD Selong (Suara NTB)Pascadilepas Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) karena alasan tak punya kewenangan, pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Desa Sugian Kecamatan Sambelia kini menjadi kewenangan Dinas Pariwisata (Dispar). Kawasan tersebut oleh Dispar siap ditata dan menjadi obJek wisata baru. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dispar Lotim, Hadi Jayari kepada Suara NTB, KKLD sudah dipersiapkan untuk ditata mulai tahun 2019. KKLD sudah dianggarkan penataannya Rp 500 juta landscape-nya. Bangunan yang ada di KKLD ini diketahui sudah rusak akibat gempa. Bangunan-bangunan tersebut dianggap sudah
tidak layak, sehingga harus dirobohkan. Konsep dasar pengembangan KKLD ini akan menjadikannya kawasan destinasi wisata bahari. Mengunjungi KKLD ini bisa menikmati beberapa sajian keindahan alam pantai dan bawah laut. Para wisatawan bisa melakukan snorkeling dan wisata edukasi ke Gili Sulat, karena ada lokasi mangrove. Sementara lokasi wisata mangrove ini ketika dikembangkan butuh biaya. Menurutnya, dari Desa Sugian bisa dibangunkan jembatan sebagai penyeberangan ke Gili. Namun pastinya anggaran sangat besar. ‘’Sementara, akan ditata dulu dermaga yang ada di sana untuk digunakan untuk menyeberang ke gili,’’ ujarnya.
Sebagai kawasan konservasi, KKLD ini juga sangat tepat sebagai lokasi untuk wisata konsevasi bawah laut. Keindahan alam bawah laut ini dikenal sangat indah, karena ada terumbu karang dengan beragam jenis ikan cantik. Selain itu, tambahnya, kawasan wisata di Sambelia selama ini juga masih minim penginapan. Harapannya ke depan, ada dibangunkan tempat penginapan yang representatif untuk para wisatawan dan wisatawan yang datang sambil meneliti. Konservasi dimaknai ada larangan keras melakukan pengerusakan. Kekayaan alam yang dimiliki Lotim ini bisa menjadi nilai lebih yang sangat diminati wisatawan yang mencintai snorkeling. (rus)
(Suara NTB/rus)
DITATA - Kawasan konservasi laut yang akan ditata menjadi destinasi wisata baru oleh Dispar Lotim.
SUARA NTB Rabu, 13 Maret 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Alasan Bervariasi Desak Pusat Tambah DAU DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam hal membantu pemda untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, gaji P3K ini sangat membebani keuangan daerah. Untuk itu, pusat pun diminta agar menambah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Lobar agar gaji P3K bisa dibayarkan. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis, Selasa (12/3). Di samping meminta tambahan DAU, pihaknya juga meminta agar standar passing grade (Suara NTB/her) seleksi P3K dibedakan antara H. Sulhan Mukhlis daerah perkotaan dengan pedesaan. Standar passing grade bagi daerah pedesaan lebih direndahkan dibanding perkotaan. “Banyak yang tak lolos karena terlalu passing grade terlalu tinggi, minimal dibedakan passing grade-nya antara pedesaan dan daerah terpecil diturunkan,” jelasnya. Yang ikut tes P3K ini jelas dia hanya 201 dari 289 formasi di lobar. Itu pun yang lolos passing grade kata dia, hanya 124 orang akibat standar nilai yang teralu tinggi. Sehingga kata dia banyak formasi P3K ini yang tak terisi. Tidak bisa kata dia disamakan perlakuan antara guru terpencil dan pedesaan dengan yang di perkotaan. “Makanya harus ada orang Lobar di dewan pusat itu, sebab ini kebijakan pusat semua. Kecuali peraturan daerah bisa kita teriak dan tekan,”tegas dia. Selain passing grade, pihaknya juga mempertanyakan komitmen pusat menambah DAU untuk gaji P3K tersebut yang nantinya diharapkan penambahan DAU ini bisa masuk minimal pada APBN perubahan tahun ini atau maksimal APBN tahun 2020. Kalaupun pusat mentok tak bisa menganggarkan dari DAU lanjut dia, pihaknya akan mencari upaya dengan mengalokasikan melalui dana tak terduga di APBD. “Masih ada ruang itu, sebab kita akan anggarkan dana tak terduga itu sekitar Rp 3 miliar, nanti diambilkan dari situ,”jelas dia. Termasuk kata dia kalau ada kenaikan gaji dan honor, pihaknya sudah siapkan ruang di anggaran tak terduga tersebut. Pihaknya sudah menaikkan anggaran mencapai 4 kali lipat. Hal ini kata dia juga menjadi saran pemerintah pusat, jika sewaktu-waktu kebijakan pusat tidak mengalokasikan melalui DAU. Namun demikian, pihaknya tetap berupaya maksimal melalui DAU, sebab belanja pegawai baik ASN dan P3K menjadi beban pemerintah pusat melaui mekanisme DAU. Sementara itu Sekda HM Taufiq mengatakan, pemda belum siap dari sisi anggaran untuk menggaji P3K, sebab sampai saat ini baru ada 900 juta anggaran yang tersedia. Rencana untuk mengalokasikan di APBD-P pun belum pasti, sebab belum diketahui apakah ada anggaran daerah atau tidak. Untuk mengatasi masalah anggaran ini, pihak pemda pun mengusulkan tambahan DAU ke pusat agar dinaikkan sesuai dengan kebutuhan pembayaran gaji para P3K yang mencapai ratusan orang tersebut. Disebutkan anggaran yang dibutuhkan untuk gaji dan tunjangan P3K mencapai Rp 9,8 miliar. Sedangkan dana yang ada baru Rp 900 juta. Pihaknya akan melihat sampai dengan APBD-P, apakah ada anggaran atau tidak dari daerah. Pemda, jelas dia perlu melakukan pendanaan lagi untuk gaji P3K sehingga perlu direncanakan pada APBD-P. (her)
Dua Mantan Pimpinan DPRD Tidak Tandatangani Perda Penyertaan Modal Giri Menang (Suara NTB) Dua mantan Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) periode 2009-2014 masingmasing H. Lukman Mukhtar dari Fraksi PBB dan Hj. Rafi’ah Musa dari Fraksi Hanura tidak menandatangani Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemda Lobar terhadap BUMD dan Badan Hukum lainnya. Alasan kedua mantan unsur pimpinan tidak tanda tangan perda tersebut bervariasi. H. Lukman Mukhtar yang dikonfirmasi mengaku, dirinya tidak menandatangani, karena merasa khawatir terjerat persoalan hukum. Sebab dari awal, dirinya melihat ada ketidakjelasan dalam rencana tersebut. “Saya tidak ikut tanda tangan itu karena saya menganggap bahwa ini (rencana, red) belum ada tahapan
Hj. Rafi’ah Musa
presentasi (ekspose) harus jelas. Di situlah jangan sampai terjebak dalam persoalanpersoalan (hukum red),” tegas H. Lukman yang juga Ketua DPC PBB Lobar, Selasa (12/3). Ia mengaku, lupa-lupa ingat soal penyertaan modal LCC ini, karena di samping peristiwanya sudah lama. Ia juga belum mendapatkan risalah sidang saat itu. Kalau ekspose ada tertera di risalah sidang, termasuk siapa yang hadir. Alasan ia tak tandatangan perda tersebut, Ia mempertanyakan untuk apa penyertaan modal yang diberikan dalam bentuk aset kepada BUMD. Sebab dari awal memang pengajuan penyertaan modal di saat Direktur Utama (Dirut) PT. Tripat dijabat Ihsan Karyawan Amin, namun setelah disetujui pemberian penyertaan modal justru dirut diganti oleh L. Azril dan ada rencana pembangunan LCC. “Begitu kita berikan penyertaan modal kepada PTT Tripat itu, lalu terjadi pergan-
tian Dirut PT Tripat, dulu yang mengajukan penyertaan modal dirut lama, namun yang eksekusi yang lain,”jelas dia. Ia mengaku dari awal ada kekhawatiran timbul persoalanpersoalan di belakang hari sebab mekansime pembahasan yang kurang terbuka. Sebab yang jadi pertanyaannya, apakah saat itu pernah dilakukan ekspose tentang penyertaan modal ini. Apalagi kata dia, saat itu kondisi PT Tripat belum jelas aktivitasnya. Sebab ada suntikan dana dari APBD untuk membuka perbengkelan, ticketing,namun belum berjalan maksimal. “Yang jadi pertanyaan, yang ini saja belum kita lihat berjalan maksimal lagi diberikan tambahan penyertaan modal yang besar,” tanyanya. Padahal, kata dia, seharusnya penyertaan modal itu melihat perkembangan perusahaan. Kalau ada peningkatan usaha kenapa tidak diberikan suntikan modal. Hanya saja kata dia kinerja PT Tripat saat itu belum sesuai harapan, seperti contoh pengelolaan Taman Narmada yang langsung bertanggung-
(Suara NTB/her)
TUMPUKAN - Tumpukan sampah yang ada di wilayah Lobar ini terkendala pengangkutan, karena kurangnya armada pengangkutan sampah.
Puluhan Ton Sampah Tak Bisa Diangkut Setiap Hari Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah kendala dialami Pemkab Lombok Barat (Lobar) untuk menangani masalah sampah kaitan dengan penerapan zero waste (bebas sampah) di daerah setempat. Phak pemda mengalami kekurangan armada pengangkut sampah, sehingga menyulitkan pengangkutan sampah. Kasi Penanganan Persampahan dan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, Wahyu Tri Sunarna mengatakan produksi sampah di Lobar sendiri dalam sehari mencapai 175,40 ton yang bisa tertangani baru 60,83 persen. Terangkut ke TPA sebanyak 101,78 ton/hari
atau 58 prsen lebih, sampah yang bisa didaur ulang baru 4,95 ton per hari atau 2,8 persen lebih. “Masih banyak sampah yang belum bisa terkelola mencapai 68,7 ton per hari atau 39,7 persen, ini termasuk tak bisa diangkut,” jelasnya belum lama ini. Diakuinya, penanganan sampah dari sisi anggaran dinilai cukup. Anggaran yang dialokasikan Rp 1,4 miliar untuk penanganan sampah. Akan tetapi dari sisi armada sampah diakui masih kurang, sebab jumlah armada yang dimiliki saat ini baru ada 9 unit kendaraan amrol, 9 dump truck dan 3 Panther serta 11 roda tiga. Pihaknya mengaku
kekurangan armada sebanyak 9 amrol dan dump truck. Menyoal program bank sampah di Lobar diakui banyak yang mati suri, dari 15 bank sampah yang ada hanya 3-4 yang aktif. Pihaknya terus mendorong agar desa membuat bank sampah, paling tidak kata dia satu desa ada satu bank sampah yang dibentuk. Berbagai langkah untuk mendukung zero waste, pihaknya memprogramkan pengurangan sampah melalui 3R. Mendorong penglolaan bank swasta di masing-masing desa, advokasi dan penyediaan TPS di masing-masing desa serta menggalakkan gotong-royong. (her)
Tiga Gigitan Anjing Negatif, Kasus Rabies di Lobar Nihil kasus gigitan ditemukan positif rabies,” tegas dia saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/3). Langkah-langkah penanganan terhadap pasien gigitan anjing jelas dia, luka bekas gigitan dibersihkan dengan menggunakan sabun atau deterjen pada air mengalir minimal 15 menit. Lalu diberikan antiseptik. Kalau ditemukan positif, jelas dia, dalam kurun waktu 14 hari anjing akan mati. Namun harus diperiksa oleh dokter hewan dengan mengambil sampel otaknya. Untuk penanganan pasien positif, pihaknya sudah menyiapkan vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Sejauh ini stok yang tersedia sudah memadai. Langkah pencegahan yang dilakukan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Pertanian (Distan). Pihak Distan, sudah melakukan vaksin ter-
H. Lukman Mukhtar
Tiga WNA di Loteng Kantongi KTP Elektronik
Loteng Bakal Dibantu Pusat
Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) mengklaim tidak ada penemuan kasus rabies di Lobar. Terdapat tiga kasus gigitan anjing yang ditangani, namun setelah dicek negatif rabies. Namun demikian pihak Dikes tetap melakukan langkah antisipasi bersama instansi terkait. Pihak Dikes juga menyiapkan serum dan anti rabies. Kabid Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dikes Lobar, Faisal Sirajudin SKM., MM., mengatakan terdapat tiga kasus gigitan anjing di Lobar yang ditangani di masing-masing UPT Puskesmas Sedau Narmada, Puskesmas Perampuan dan Meninting. “Dari tiga kasus gigitan ini tidak ada
an ini mengaku, rencana penyertaan modal ini di awal-awal ia menjabat DPRD. Menurut dia niatan awal penyertaan modal ini bagus untuk mengembangkan kawasan Lobar. Ditanya perihal luas lahan yang diusulkan pemda, ia mengaku lupa. Namun demikian ia mengaku ikut sekedar membahas bersama anggota lain, namun tindak lanjut bagaimana penyertaan modal ini ia tidak ikut. Saat pembahasan jelas dia, berjalan normal-normal saja. Tidak ada unsur yang janggal. “Setahu saya ini dibahas,”jelas dia. (her)
(Suara NTB/ist)
Penyelesaian Pencetakan KTP Elektronik
Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat bakal turun tangan untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng) menuntaskan sisa tunggakan pencetakan KTP elektronik bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Dengan begitu diharapkan, sebelum gelaran Pemilu legislatif bulan April mendatang semua tunggakan pencetakan KTP elektronik sudah bisa diselesaikan. “Tunggakan untuk pencetakan KTP elektronik kita tinggal sekitar 25 ribu. Dan, itu nanti akan dicetak oleh pemerintah pusat,” ungkap Kepala Disdukcapil Loteng, Baiq Anita Nindiana, S.Sos., Selasa (12/3). Pasalnya, kalau tidak dibantu oleh pemerintah pusat khawatirnya proses pencetakan KTP elektronik yang masih menjadi tunggakan tidak akan bisa tuntas sampai gelaran Pemilu mendatang. Mengingat, kemampuan mencetak KTP elektronik di daerah juga terbatas, yakni sekitar 1.000 KTP elektronik per hari. “Kalau untuk menuntaskan tunggakan yang ada, mungkin masih bisa. Tapi kita juga harus tetap melayani bagi pemohon KTP elektronik yang baru. Sehingga kalau tetap dicetak di daerah, dikhawatirkan tidak akan selesai sebelum pemilu,” sebutnya. Belum lagi pihaknya harus berhadapan dengan persoalan ketersediaan blangko KTP elektronik yang terbatas di daerah. Setiap blangko KTP habis, harus menunggu pengiriman dari pusat, sehingga pilihannya untuk tunggakan pencetakan KTP elektronik itu diserahkan ke pemerintah pusat. Daerah hanya akan melayani pemohon baru saja. Kalau pencetakan diserahkan ke pusat, maka ada jaminan kepastian penyelesaian pencetakan KTP elektronik bisa tepat waktu, mengingat mesin cetak KTP elektronik yang dimiliki oleh pemerintah pusat kapasitas kemampuan cetaknya besar. Sehingga proses pencetakannya bisa lebih cepat dan ketersediaan blangko KTP elektroniknya juga terjamin. “Kita masih menunggu jadwal kapan pencetakan KTP elektronik sudah bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Nanti kalau sudah ada kepastian jadwal, data penduduk yang KTP elektroniknya belum dicetak segera kita kirim pusat,” tambah Anita. (kir)
jawab ke pemda hasilnya jauh lebih besar, dibandingkan ketika pengelolaan di bawah PT Tripat kontribusi Taman Narmada menjadi sangat kecil. Menurut dia terkait tanda tangan perda, sesuai aturan unsur pimpinan bersifat kolektif kolegial. Hanya saja ia juga punya hak tidak tanda tangan mengingat persoalan ini dianggap berpotensi ada celah hukum ke depan, sehingga dengan pertimbangan itulah ia tidak tanda tangan. Namun sesuai ketentuan Tatib, karena mayoritas anggota menyetujui dan memenuhi unsur perda itu ditetapkan. Akan tetapi ia secara pribadi punya hak untuk tidak menandatangani. “Atas nama pimpinan saya persilakan pimpinan lain tanda tangan, kita tidak persoalkan. Namun jangan juga persoalkan kami yang punya pendapat lain ketika tidak bubuhkan tanda tangan,”jelas dia. Sementara itu, mantan unsur pimpinan DPRD Lobar lainnya, Hj. Rafi’ah Musa, mengaku, dirinya tidak tanda tangan dalam persetujuan Perda penyertaan modal tersebut, sebab seingatnya saat itu tidak masuk karena sakit. Politisi yang masih menjabat anggota dew-
(Suara NTB/her)
Faisal Sirajudin hadap anjing. Terkait berapa yang divaksin, pihak Distan yang lebuh tahu. “Sebab kami tangani pasien yang digigit anjing,” jelas dia.
Langkah antisipasi sementara yang dilakukan, pihaknya menyiapkan vaksin dan serum antirabies. Jumlah vaksin dan serum ini cukup, kalaupun kurang pihaknya bisa meminta ke provinsi untuk tambahan. Sementara itu, Kepala Distan Lobar H. Muhur Zokhri mengatakan pihaknya sudah melakukan eliminasi (pemusnahan) ratusan anjing semenjak merebaknya kasus penularan penyakit rabies di NTB. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit rabies melalui media hewan, anjing, monyet dan kucing. Ratusan anjing liar yang dimusnahkan tersebar di sejumah daerah di Lobar, salah satunya di wilayah pintu masuk Pelabuhan Lembar. Selain langkah eliminasi, pihak dinas terkait juga melakukan tindakan pembeian vaksin ke hewan yang raw-
an menularkan penyakit rabies tersebut. Langkah yang dilakukan pihaknya menggelar rapat koordinasi mengundang semua petugas di kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. Kemudian, lanjut dia, hasil rakor itu ditindaklanjuti oleh petugas, dengan melakukan sosialisasi di semua kecamatan dan semua kepala UPTD sudah mengundang tokoh masyarakat untuk disosialisasikan terkait rabies ini. Menurutnya warga Lobar sebagian besar memahami terkait penyakit ini, sebab begitu ada gejalagejala langsung melaporkan ke dinas untuk segera ditangani. Selain itu, eliminasi dilakukan di wilayah Pelabuhan Lembar, Gerung Selatan dan terakhir dari Kuranji Kecamatan Labuapi. (her)
Praya (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng) mencatat ada tiga Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di daerah ini sudah mengantongi KTP elektronik. Namun demikian, ketiganya dipastikan tidak ada yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu legislatif mendatang. Demikian diungkapkan Kepala Disdukcapil Loteng, Baiq Anita Nindiana, S.Sos., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/3). Ia menjelaskan, total ada 217 WNA yang tinggal di Loteng, berasal dari beberapa negara. Dari jumlah tersebut, hanya 17 WNA yang sudah mengantongi KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap). Sisanya baru mengantongi Kartu Izin Tinggal Sementara atau KITAS. Dan, sesuai aturan WNA tersebut belum bisa mengajukan permohonan pembuatan KTP. “Sesuai UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, WNA boleh memiliki KTP. Tetapi yang sudah mengantongi izin tinggal tetap. Sementara yang sudah mengantongi izin tinggal sementara tidak bisa mengajukan pembuatan KTP,” jelasnya. Meski sudah mengantongi KTP, namun WNA tersebut tetap tidak memiliki hak politik, baik untuk memilih ataupun dipilih. Ia pun memastikan, dari tiga WNA yang sudah
mengantongi KTP elektronik tidak ada yang masuk dalam DPT pemilu mendatang. Lebih lanjut, terhadap WNA yang sudah memiliki izin tinggal tetap tersebut hampir semunya sudah mengajukan permohonan pembuatan KTP elektronik. Namun untuk sementara permohonan pembuatan KTP elektronik bagi WNA ditunda sampai selesai gelaran pemilu mendatang. Hal ini untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan. “Jadi sesuai intruksi pusat, untuk permohonan pembuatan KTP elektronik bagi WNA untuk sementara waktu dipending dulu sampai selesai pemilu. Agar tidak memicu polemik di tengah masyarakat,” ujarnya. Terpisah, Komisioner KPU Loteng, L. Darmawan, mengatakan, dari laporan yang diterima pihaknya ada satu WNA yang masuk dalam DPT pemilu legislatif. WNA asal Belanda bernama Hermanus Johannus Stavenuiter tinggal di Kecamatan Batukliang. Namun yang bersangkutan diketahui sudah meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu. WNA tersebut sudah memiliki kartu keluarga, karena telah menikah dengan orang setempat. “Informasinya ada tiga WNA yang masuk dalam DPT. Tapi setelah dicross cek, hanya satu orang yang ditemukan. Itupun sudah meninggal dunia sekitar 40 hari yang lalu,” tegasnya. (kir)
Dua Terduga Pelaku Curanmor Ditangkap Praya (Suara NTB) Dua terduga pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) berhasil dibekuk aparat Polres Lombok Tengah (Loteng). Kedua pelaku Isl (27) dan Kar (38) warga Barejulat Kecamatan Jonggat, ditangkap dengan lima barang bukti berupa sepeda motor di tangannya. Satu terduga pelaku, Isl terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas, lantaran berusaha melawan saat ditangkap. “Kedua pelaku ditangkap oleh tim Resmob Polres Loteng, pada Senin (11/3) kemarin,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Selasa (12/3). Ia menjelaskan kedua terduga pelaku memang sudah lama diburu. Keduanya diduga terlibat sejumlah kasus curanmor. Salah satunya, kasus curanmor dengan korban H. Muksin, warga Desa Gemel Kecamatan Jonggat. “Ada beberapa polisi yang masuk dengan terduga pelaku ini. Laporan ada yang masuk di Polsek Jonggat. Ada juga yang masuk di Polres Loteng,” jelasnya. Setelah lama memburu terduga pelaku, pada Senin kemarin polisi mendapat informasi kalau keduanya sedang ada di rumah. Polres Loteng pun langsung menerjunkan tim Resmob Polres Loteng
untuk memburu kedua terduga pelaku dan tanpa perlawan berarti kedua terduga pelaku berhasil diamankan. Namun saat akan digelandang ke Mapolres Loteng untuk proses penyelidikan lebih lanjut, salah seorang terduga pelaku Isl, berusaha kabur. Namun dengan sigap berhasil dicegah aparat kepolisian. Setelah sebelumnya pelaku dilumpuhkan dengan timah panas. “Salah seorang terduga pelaku terpaksa kita tembak kakinya, karena berusaha kabur dan melawan aparat,” jelasnya. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan setidaknya lima unit sepeda motor yang diduga sepeda motor hasil kejahatan terduga pelaku. “Adapun terduga pelaku maupun barang bukti saat ini sudah kita amankan di Mapolres Loteng,” tambahnya. Berdasar keterangan kedua terduga pelaku, polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut. Untuk mengungkap kemungkinan ada pelaku lain dari jaringan tersebut. Pasalnya, polisi menduga kalau kedua terduga pelaku ini merupakan bagian dari jaringan curanmor yang selama ini kerap beraksi di wilayah hukum Polres Loteng. “Kasusnya terus kita kembangkan, untuk mengetahui kemungkinan pelaku lain,” timpal Rafles. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 13 Maret 2019
Halaman 6
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Parlementaria
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Paripurna Hasil Reses I 2019
Masyarakat Berharap Pembangunan Fisik dan Ekonomi Sumbawa Besar (Suara NTB) Aspirasi masyarakat yang terserap selama pelaksanaan Reses I tahun 2019 Anggota DPRD Sumbawa, 20-26 Februari lalu, lebih banyak pada bidang fisik dan ekonomi. Serta bidang pendidikan, sosial budaya dan kesehatan. Seperti disampaikan dalam paripurna penyampaian laporan hasil reses, Selasa (12/3) kemarin. Laporan disampaikan setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Untuk Dapil I yang meliputi tiga kecamatan yakni, Sumbawa, Moyo Utara dan Moyo Hilir. Melalui juru bicaranya, Khaeruddin S.E, menyatakan, penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD merupakan Kewajiban Konstitusional Anggota DPRD sebagai wujud nyata memperjuangkan aspirasi rakyat. Sehingga forum ini menjadi sangat penting, sebab semua masukan, dan harapan
yang disampaikan masyarakat akan dituangkan dalam penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Kami harapkan semua aspirasi masyarakat sebagai salah satu bagian dalam penyusunan RKPD, dapat ditampung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,” terangnya. Selanjutnya, beberapa aspirasi yang diserap dari masyarakat untuk direspon meliputi bidang fisik, diantaranya, perbaikan tanggul pengaman tebing, pembangunan sekolah, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan hotmix jalan, lampu penerangan jalan, pembangunan jembatan/jembatan limpas, peningkatan jalan, pembangunan turap/talud/bronjong penahan tebing, pembuatan tembok tem-
pat pemakaman umum dan pembuatan sumur bor. Kemudian, normalisasi sungai, perbaikan drainase, saluran irigasi, cekdam, pembangunan balai pertemuan/gedung serba guna, pemagaran makam dan pembangunan jalan wisata. Termasuk juga pembangunan dan peningkatan jalan dari simpang jalan Desa Olat Rawa menuju Dusun Nanga Lidam. Bidang Ekonomi seperti pengadaan alat pertanian, perikanan, bibit ternak, benih berkualitas, pengadaan terop dan kursi, pengadaan mesin diesel, pengadaan sampan, transplantasi terumbu karang, pembangunan jaringan listrik, bantuan dana atau modal usaha bagi kelompok masyarakat, pemberian pelatihan/pembinaan dan pemberian bantuan alat bengkel, pertukangan, menjahit, serta bantuan peralatan atau sarana prasarana untuk usaha kecil menengah (UKM) lainnya.
Sedangkan pedidikan, sosial budaya dan kesehatan meliputi, pembangunan tembok dan lokal sekolah, pembangunan PAUD, pembangunan tempat ibadah, renopasi cagar budaya, penataan tempat pariwisata, pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU), pembangunan TPA, penambahan alat kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan postu. Aspirasi yang berkembang selama reses di Dapil II yang meliputi 8 kecamatan, yakni Lape, Lopok, Lantung, Ropang, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu dan Moyo Hulu, juga tak jauh berbeda. Menurut juru bicaranya, M. Yasin Musamma S.AP, aspirasi masyarakat terkait dengan beberapa infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan. Juga aspirasi disektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, pelayanan, pertanian dan peternakan. Untuk
kemudian dapat diakomodir dalam bentuk program kerja yang nantinya diharapkan dapat diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah pada penganggaran tahun berjalan dan tahun rencana. Artinya, sebagian besar aspirasi masyarakat lebih mengarah kepada bentuk fisik, karena dinilai manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembuatan jalan, jembatan, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) serta dalam bentuk lainnya. Jika dilihat dan dicermati Hasil Reses I di desa dan kecamatan sasaran, masih terdapat banyak persoalan yang perlu disikapi secara bersamasama baik oleh Pemerintah Daerah sebagai leading sektor maupun oleh DPRD sebagai lembaga kontrolnya. Pemerintah Daerah secara bersamasama dengan DPRD harus me-
miliki kesepahaman dan harapan yang sama dalam membangun daerah, sehingga dapat mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Begitu pula di Dapil III yang meliputi kecamatan Tarano, Empang, Labangka, Plampang dan Maronge. Juru bicara Dapil III, Rosihan S.E, juga menyampaikan aspirasi berkutat bidang fisik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan kesehatan. Seperti perbaikan tanggul pengaman tebing, pembangunan dan rehab sekolah, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan jalan usaha tani, pembuatan sumur bor, normalisasi sungai, perbaikan drainase, saluran irigasi, dan lainnya. Kondisi yang hampir sama dijumpai di Dapil IV (Kecamatan Rhee, Utan, Buer, Alas dan Alas Barat) dan Dapil V (Labuan Badas, Unter Iwes dan Batulante). Melalui juru bicara
Dapil IV, Berlian Rayes S.Ag, untuk bidang fisik dan eknomi keinginan masyarakat sama seperti Dapil lainnya. Hanya dibidang kesehatan, sosial, budaya, masyarakat berharap adanya pemetaan daerah rawan bencana guna meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan. Kemudian pemberdayaan dan pengembangan potensi wisata dan situs cagar budaya. Juru bicara Dapil V, Hamzah Abdullah, juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang hampir sama seperti Dapil lainnya. Seperti dibidang ekonomi lenih banyak pada pengadaan Alsintan yang menjadi kebutuhan prioritas petani. Begitu juga dengan mesin ketinting dan rumpon serta sampan fiber bagi para nelayan. Pengadaan rombong bagi pedagang kecil dipinggir jalan serta perlindungan usaha pedagang retail eceran dari gempuran hegemoni atau monopoli toko modern berjejaring. (arn/*)
Masih Minim, Anggota Dewan Kembalikan Gawai Taliwang (Suara NTB) Belasan unit fasilitas gawai (gadget) yang disiapkan bagi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum juga dikembalikan. Dari 24 anggota DPRD KSB, yang tercatat sudah mengembalikan baru dua orang. Itupun sudah dalam kondisi rusak parah.
(Suara NTB/Uki)
LANTIK - Bupati Bima melantik dan mengambil sumpah pejabat fungsional dan struktural di kantor Bupati Bima, Selasa (12/3).
Sekretaris DPRD KSB, Agus Hadnan, S.Pd kepada Suara NTB, Selasa (12/3) tidak menampik masih minimnya anggota yang mengembalikan fasilitas negara tersebut. Kendati demikian, pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan penagihan karena hal itu merupakan aset Pemerintah dan pasti akan dicari nantinya. Pihak terkait juga tidak lagi mempermasalahkan jika barang yang akan diserahkan tersebut rusak tapi yang penting ada bentuk fisik barang tersebut. Jika tidak, maka ada upaya lain yang harus dilalui oleh anggota yang tidak
melakukan pengembalian tersebut. Bahkan pihaknya tidak akan mengusulkan penghapusan aset, jika barangnya tidak diserahkan terlebih dahulu. Selain itu, pihaknya juga tidak akan memberikan batasan waktu untuk pengembalian aset dimaksud yang penting tetap dikembalikan ke daerah. “Baru dua orang yang sudah menyerahkan gawai tersebut itupun dalam keadaan rusak. Kita juga tetap akan menagih anggota yang lain agar bisa segera melakukan pengembalian terhadap aset negara itu,” sebutnya. Dikatakannya, pada saat penyerahan gawai kepada para anggota periode 2009-2014,
sudah ada pernyataan untuk dikembalikan jika masa tugas berakhir. Tetapi faktanya, hingga saat ini tidak juga dikembalikan, terutama mantan anggota ini yang paling sulit untuk ditagih. Karena rata-rata gawai tersebut sudah hilang, tapi tidak ada lagi alasan melainkan tetap dilakukan pengembalian. Pihaknya juga tetap meminta supaya aset tersebut bisa dikembalikan, jika tidak maka sanksi tetap diberikan baik itu penggantian maupun metode lainnya. Tentu jika sudah ada sangkut pautnya dengan sanksi, maka pihaknya sudah tidak memiliki kewenangan lagi melakukan penagihan dan itu
Agus Hadnan ranahnya sudah beda. “Kalau tidak juga dikembalikan gawai tersebut, maka fungsi lain yang akan masuk bukan kita (sekwan) lagi. Makanya kita minta agar masalah ini bisa diselesaikan jangan dibiarkan begitu saja karena pasti akan ditagih terus,” tandasnya. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa akan melakukan evaluasi untuk menempatkan para pedagang di Pasar Barang Bara. Hal ini karena masih banyak pedagang yang belum menempati lapak di pasar setempat. Meskipun sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk segera beraktivitas. Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah menyatakan pihaknya sudah memberikan batas waktu kepada para pedagang di Pasar Brang untuk segera beraktivitas. Melebihi waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan evaluasi ulang. “Artinya pendaftar yang merupakan warga sekitar pasar itu yang tidak beraktivitas kita tarik kembali. Untuk direalokasikan kepa-
da pedagang yang memang beraktivitas sebagai pedagang. Sehingga pasar itu tidak kosong. Harus bisa dimanfaatkan. Mungkin ini adalah peluang bagi pedagang yang aktif untuk bisa mengisi. Harapan kita mungkin sebagian pedagang pasar seketeng yang mau itu bisa masuk. Tapi sementara ini kita utamakan yang sudah mendaftar dulu,” ujarnya. Menurutnya, pendaftaran sudah ditutup sejak akhir tahun 2018 lalu. Dari 300 pendaftar, yang sudah masuk baru setengahnya. Pihaknya pun sudah memberikan waktu kepada pedagang untuk beraktivitas. Namun masih banyak yang belum menempati pasar setempat. Makanya pihaknya akan melakukan evaluasi kedepannya. Karena diharapkan pasar setempat dapat ramai di tahun ini. “Yang tidak menempati lapaknya mereka tidak akan ditempatkan. Kecuali nanti yang kita
panggil lagi, nanti mereka sudah berkomitmen untuk segera beraktivitas. Artinya sesuai komitmen mereka, tiga bulan ini untuk mengumpukan modal usaha. Kalau mereka sudah sanggup, kita tempatkan kembali. Kalau yang tidak, kita tarik untuk kita berikan kepada yang lain,” jelasnya. Sementara ini, lanjutnya, fasilitas penunjang di Pasar Brang Bara sudah dilengkapi. Diantaranya IPAL sudah bisa digunakan, termasuk juga air, listrik dan tempat parkir. Be-
gitupula pengelolanya juga sudah disiapkan. “Tinggal pedagangnya. Belum ada kesiapan dari pedagang sendiri. Sebenanrya kita berharap Pasar Brang Bara ini bisa beroperasi maksimal tahun ini. Karena kami merencanakan untuk menjadikan pasar Brang Bara percontohan. Bahkan kita sudah menjalin kerjasama dengan bank BUMN untuk menerapkan retribusi elektronik di situ. Tapi ternyata pedagang tidak ada, kami belum bisa lanjutkan itu,” tandasnya. (ind)
(Suara NTB/ils)
Bupati Bima Kembali Mutasi Bapenda Evaluasi Pedagang Pasar Brang Bara Ratusan Pejabat Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, kembali memutasi dan merotasi sebanyak 105 pejabat fungsional dan struktural ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima, pada Selasa (12/3). Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap ratusan pejabat yang terdiri 59 Kepsek dan 46 Pejabat Eselon IV itu berlangsung di halaman Kantor Bupati Bima. Proses pelantikan dihadiri Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer. M.Pd dan Sekretaris Daerah, Drs. H. Taufik Hak M.Si. Bupati yang akrab disapa Umi Dinda meminta para pejabat yang dilantik dan baru diambil sumpah jabatan agar
tidak cepat puas. Karena jabatan yang diberikan bukan untuk dibanggakan. “Ini yang perlu diingat oleh pejabat yang baru dilantik dan disumpahnya. Jabatan bukan target untuk kepuasan diri atau dibanggakan,” katanya usai pelantikan. Umi Dinda mengatakan pejabat yang dilantik saat ini merupakan orang pilihan yang dapat dipercaya untuk menjalankan program Pemerintah serta memiliki reputasi dan diyakini bisa bekerja dengan baik. “Saya ingin kepercayaan ini bisa dijalankan sebaik mungkin, sehingga tidak ada lagi program pemerintah yang terhambat,” ujarnya. Ibu dua orang ini juga mengin-
gatkan jabatan atau amanah yang diberikan tersebut tidak selamanya melekat. Karena suatu saat akan ditinjau kembali berdasarkan penilaian dan hasil kerja. “Jangan sampai ada pejabat yang tidak mampu bekerja. Sembari berharap semua pejabat agar bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tempat kerja yang baru,” katanya. Sementara Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Drs. Syahrul, menyebutkan ada sebanyak 105 pejabat fungsional dan struktural yang dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Bima. kata dia, Pejabat fungsional ada sebanyak 59 orang dan Penjabat struktural ada 46 orang. “Pejabat fungsional para Kepsek SD dan SMP. Sedangkan struktural Sekretaris Camat hingga Kasi pada sejumlah OPD,” pungkasnya. (uki)
H. Rasyidi Siap Maju di Pilkada Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Akhir-akhir ini cukup ramai diperbincangkan mengenai figur-figur calon yang didorong untuk maju dalam Pilkada Sumbawa mendatang. Salah satunya, Drs. H. Rasyidi, yang akan berakhir masa jabatanya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Juni tahun ini. Saat dikonfirmasi wartawan, Drs. H. Rasyidi menyambut baik hal tersebut. Baginya sepanjang adanya masyarakat yang menginginkan dan mendapatkan amanah, maka tidak ada salahnya untuk dicoba. “Bagi saya sepanjang sehat, banyak masyarakat yang menginginkan, kemudian Allah SWT juga meridhoi perjuangan itu, ya Bismillah. Siapa lagi kalau buk a n H. Rasyidi kita,” (Suara NTB/ind)
ujarnya, Selasa (12/3). Dirinya berharap, figur yang muncul tidak hanya dirinya, tetapi juga figur-figur yang lainnya. Nantinya, untuk menentukan siapa yang diharapkan menjalankan amanah, tergantung pilihan dari masyarakat. “Saya berharap teman yang lain juga bermunculan, muncul bukan saja saya. Bila per lu seluruh rakyat Sumbawa ini bermunculan. Nanti rakyat yang menentukan siapa yang disukai dan siapa yang diharapkan mampu membawa amanah ini. Tentu kita serahkan kepada masyarakat,” kata H. Rasyidi. Diakuinya, sementara ini dirinya masih melakukan silaturahim dengan keluarga dek a t . H a l ini bukanlah
untuk kepentingan kampanye, karena belum waktunya. Tetapi untuk meminta persetujuan, karena ada permintaan dari sebagai masyarakat yang sudah didatangi. “Sekarang kita ketemu dengan keluarga dikasih atau tidak. Itu saja. Manakala keluarga semua mau melepaskan saya untuk kepentingan umum, ya bismillah. Setelah itu baru nanti ke para sahabat dan akhirnya pada saatnya nanti. Sekarang masih internal keluarga. Siapa tahu keluarga mengizinkan,” tukasnya. Guna mencalonkan diri pada Pilkada mendatang, dirinya belum memastikan apakah menggunakan jalur independen ataupun melalui partai. Begitupula pencalonannya apakah menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati, juga tidak disampaikan secara gamblang. Yang penting masyarakat menyambut baik hal tersebut. “Jalur bebas. Nanti bisa saja yang mana-mana saja. Ya nomor berapa-berapa saja. Yang penting rakyat bergairah dan menyambut baik,” pungkasnya. (ind)
Pendaftaran Lelang Dua Jabatan Eselon II Diperpanjang Sumbawa Besar (Suara NTB) Masa pendaftaran lelang jabatan untuk sepuluh jabatan pimpinan tinggi pratama di Sumbawa berakhir pada Senin (11/3) lalu. Meskipun demikian, dua jabatan akan diumumkan kembali pendaftarannya, karena jumlah pelamar belum memenuhi syarat. Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel), Drs. H. Rasyidi membenarkan hal tersebut. Dari rapat yang dilakukan bersama tim, ternyata dari sepuluh jabatan yang dilelang baru delapan yang pelamarnya terpenuhi, yakni minimal 4 pelamar. Sedangkan dua jabatan yakni Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dan Kepala Dinas Kominfotik belum terpenuhi. Sehingga disepakati untuk dua jabatan ini akan diumumkan kembali. “Baru delapan yang terpenuhi. Tinggal dua yang belum. Kominfotik sudah tiga pelamar, tinggal satu yang kita tunggu. Kemudian staf ahli baru satu yang berminat, kita perlu beri kesempatan ke tiga orang lainnya. Tadi kita di Pansel sudah sepakat untuk kita umumkan kembali yang dua ini selama seminggu,” ujarnya, Selasa (12/3). Disampaikannya, pendaftaran berakhir pada Senin (11/3) lalu, sehingga dilanjutkan dengan rapat per-
temuan tim Pansel. Terhadap delapan jabatan yang pelamarnya sudah terpenuhi, tetap dilanjutkan proses seleksi administrasi untuk mengetahui apakah memenuhi syarat atau tidak. Sedangkan untuk dua jabatan lainnya akan dibuka lagi kesempatan untuk pendaftaran. Jika nantinya selama seminggu pelamar tidak juga terpenuhi, maka pihaknya akan menyampaikan laporan ke Komisi ASN untuk langkah selanjutnya. “Ketika selama seminggu tidak terpenuhi pelamar untuk yang dua ini kita buat laporan ke Komisi ASN harus seperti apa. Tetapi yang 8 ini tetap berlanjut. Kita tidak akan ada persoalan ke penelitian yang lain. Kita tidak paksakan menunggu yang dua. Nanti apa saran Komisi ASN akan dilaksanakan oleh Pansel,” jelasnya. Nantinya lanjutnya, tahapannya akan ada assessement kompetensi yang ditangani oleh tim dari provinsi. Dari penilaian tersebut persentasenya 40 persen. Kemudian juga ada tes wawancara, presentasi, profosal dan lainnya, termasuk rekam jejak oleh Pansel di kabupaten. “Jadi hasil kami pansel dengan hasil tim dari provinsi yang merupakan tim assessment kompetensi digabung semuanya, nanti kita naikkan ke Pak Bupati,” pungkasnya. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 13 Maret 2019
Halaman 7
Kasus Pengadaan Obat dan BMHP, Polisi Mulai Kumpulkan Keterangan Bima (Suara NTB) – Mapolres Bima dikabarkan membidik pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp3,6 miliar yang bersumber dari DAK 2018 pada Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima. dan BMHP pada Dikes Kabupaten Bima yang bersumber dari DAK tahun 2018. Surat itu ditujukan kepada Kepala UPT Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK), Nurkasna Wahyuni, S.Si Apt, Mars. Nurkasna dipanggil untuk hadir memberikan keterangan seputar pengadaan obat yang menggunakan dana DAK
Rp3,6 miliar. Kapolres Bima Bagus Satriyo Wibowo S.IK enggan menanggapi beredarnya surat permintaan keterangan yang ditujukan kepada Kepala UPT IFK tersebut ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/3). Sementara Kepala UPT IFK, Nurkasna Wahyuni, membenarkan ada surat pemanggilan dari
“Insya Allah. Saya akan hadir untuk memenuhi panggilan ini besok,” katanya. Ia menegaskan, tidak mengetahui persis proses pengadaan obat dan bahan medis dengan nilai Rp3,6 miliar tersebut. Karena pengadaan yang dilakukan tahun 2018 tersebut melalui satker Dikes Bima. “Kalau pengadaan saya tidak tahu, karena saya tidak terlibat di dalamnya,” ujarnya. Seperti diketahui, pengadaan obat dan bahan medis dengan DAK sebesar Rp3,6 mil-
(Suara NTB/ula)
WE SAVE - Sekretariat We Save di jalan baru Karijawa Dompu yang tidak bisa dilunasi sehingga terpaksa dijual kembali, tapi masih bisa dimanfaatkan selama 5 tahun kedepan.
(Suara NTB/jun)
KERDIL - Tampak tanaman jagung petani di So Doro Naru layu dan kerdil akibat kekurangan pupuk dan jarang turun hujan, Selasa (12/3).
Hasil Panen Jagung Diperkirakan Menurun Dompu (Suara NTB) – Memasuki masa panen tahun ini, sejumlah petani jagung di Dompu mulai dilanda kecemasan. Pasalnya, hasil komoditi andalan tersebut diperkirakan menurun jika dibanding hasil panen beberapa tahun terakhir. Curah hujan yang tidak menentu serta kurangnya pasokan pupuk disinyalir penyebab utamanya. Salah seorang petani di So Doro Naru Desa Matua, Abdullah kepada Suara NTB mengaku cemas lantaran hasil panen jagung tahun ini berpotensi menurun. Sebab di masamasa pertumbuhan komoditi tersebut mengalami kekurangan pupuk serta serapan air hujan. “Saat awal-awal tanam kita sudah kesulitan pupuk terus hujan juga jarang, makannya tanaman jagung sekarang kerdil-kerdil,” ungkapnya.
Jarak hujan yang begitu jauh tidak saja berpengaruh terhadap kesuburan tanaman jagung petani. Banyak dari tanaman tersebut yang layu akibat panas matahari. Parahnya, lanjut Abdullah, sebagian dari tanaman ini ada yang bahkan sudah berbunga dan berbuah dengan tinggi bantang hanya 1 meter, sehingga wajar ketika buahnya tidak sesuai harapan. Kondisi ini, menurut dia, sangat berpotensi menimbulkan kerugian petani di tengah biaya produksi yang cukup tinggi saat ini. Tak heran jika sebagian besar petani sekarang mendesak agar harga jagung segera dinaikkan. Sebab, modal utamanya kebanyakan bersumber dari pinjaman bank. “Kalau lihat kondisi jagung ini ya pasti akan rugi, termasuk kita yang pakai modal sedi-
ri, apalagi dari pinjaman bank itu lebih parah,” jelasnya. Hal serupa juga disampaikan petani jagung lainnya, Sadam Husain. Menurut dia, pada musim tanam tahun ini hanya mereka yang melakukan penanaman pada awalawal musim hujan saja yang bisa memperoleh keuntungan, sedangkan petani yang terlambat sedikit harapan untuk bisa mendapat hasil yang maksimal. Sebab, di masa tanaman jagung mulai berbuah hujan tidak pernah turun sehingga menghambat pertumbuhannya. “Sekarang sudah menjelang panen baru hujannya turun, walaupun begitu jagung sudah terlanjur kerdil jadi tidak bisa kita berharap banyak, giliran panennya sekarang yang sulit karena jalurnya becek,” pungkasnya. (jun)
Disbudpar Tegaskan Agenda FTP Tetap Skala Nasional Dompu (Suara NTB) – Meski Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2019 ini berlangsung sepekan sebelum Pemilu 2019, namun agenda ini akan tetap diselenggarakan berskala nasional. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, Khairul Insan, SE, MM melalui Kabid Kebudayaan, Wahyono Ragil. Itu artinya, tepat di hari puncaknya 11 April mendatang akan ada tamu pusat yang datang memperingati momen bersejarah tersebut. Keputusan itu sesuai kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi pemantapan kegiatan FPT dan peringkatan hari jadi Dompu Ke-204 di ruang rapat Bupati, Senin (11/3). “Kegiatan tetap skala nasional karena menjadi agenda tahunan Kemenpar,” kata dia menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (12/3).
Kekhawatiran akan terganggunya pelaksanaan Pilpres dan Pileg lantaran rangkaian agenda FPT dan peringatan hari jadi Dompu ini akan cukup padat, lanjut dia, memang sempat menjadi pembahasan serius dalam forum tersebut. Ada yang mengusulkan jadwalnya dimajukan bahkan diundur setelah pelaksanaan pesta demokrasi itu berlangsung. Tetapi keputusan akhirnya hari puncak FPT tetap berlangsung 11 April. Sedangkan rangkaian kegiatan lain seperti turing adventure, sepeda santai dan sebagainya dilaksanakan sebelum puncak acara. Dan kekhawatiran banyak pihak itupun telah ada jaminan dari aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. “Tidak akan mengganggu, sudah ada jaminan dari pihak keamanan karena kemarin juga dihadirkan TNI dan Polri. Dan sep-
akat bahwa tidak ada yang berbau politik untuk kegiatan itu, nanti juga akan ada tamu pusat yang datang,” ujarnya. Pasca adanya keputusan bersama tersebut, tim dari berbagai instansi mulai bergerak sesuai tupoksinya masingmasing. Mulai dari survei lokasi kegiatan yang masih terpusat di Doro Ncanga maupun pembangunan sarana prasarana pendukung seperti MCK. Disinggung rangkaian kegiatan dalam even tahunan tersebut, Wahyono Ragil memastikan, akan ada sedikit perubahan dari beberapa kegiatan sebelumnya, seperti halnya tari masal yang kemungkinan dengan berbedanya tema kegiatan akan berbeda pula gerakannya. “Jelas ada yang baru dan tetap, yang tetap seperti lari 320 meter. Jadi even sisipan itu yang berubah termasuk tari massal kita,” pungkasnya. (jun)
Masih Banyak Keluhan
Pemkab Harus Punya Konsep Pengelolaan Sampah Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, menyatakan masih banyak keluhan soal sampah saat dirinya turun ke masyarakat, termasuk saat reses di wilayah Dapil IV. Sehingga Pemkab diminta bersikap soal sampah. Dimulai dari perencanaan yang jelas, pelaksanaan hingga pada pengelolaan sampah untuk menjadikan sampah menjadi barang bernilai ekonomis. “Makin banyak keluhan soal sampah, baik itu sampah karena industri maupun sampah rumah tangga. Tidak hanya memikirkan sarana temat sampah, pengangkutan, maupun tem-
ruh Puskesmas juga diduga tidak melalui Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK). Tapi dilakukan sendiri oleh pihak Dinas. IFK yang bertugas mendistribusikan obat-obatan dan bahan medis selama ini, justru tidak dilibatkan oleh Dinas, karena pihak Dinas sendiri yang mendistribusikan ke Puskesmas. “Informasi yang kami dapatkan setiap tahun terjadi seperti ini. makanya saya menduga kekurangan obat selama ini karena tidak sesuai mekanisme,” katanya. (uki)
Soal OTT Pungli ”Try Out”, Kabid Dikdas Mengaku Tak Tahu
”We Save” Targetkan Sekolah Dibayar dengan Sampah Dompu (Suara NTB) Sampah masih menjadi masalah lingkungan serius di Kabupaten Dompu. Perilaku menjaga lingkungan khususnya dari sampah plastik menjadi perhatian Yayasan We Save, termasuk menargetkan pendirian sekolah dibayar dengan sampah. Ketiadaan lahan dan tempat permanen tidak menghentikan We Save untuk mewujudkan pendidikan tentang sampah. Agus Setiawan, S.Pd pendiri Yayasan We Save kepada Suara Agus Setiawan Setiawan Agus NTB di sekretariat jalan baru Karijawa Dompu mengungkapkan, pendidikan berbasis sampah mulai digelorakan sejak 2013 dan saat itu menjadi awal berdirinya Yayasan We Save. Gagasan pendidikan berbasis sampah yang ditawarkan untuk dipatenkan di Dompu tidak mendapat respon baik. Ide dan gagasan ini justru diikuti oleh Samarinda Kalimantan Selatan setelah menghadiri seminar nasional yang diselenggarakan Kementrian Pemuda RI yang dihadiri kepala Dinas Provinsi se Indonesia. Pada seminar ini Agus Setiawan menjadi pembicara dan mengangkat ide soal pendidikan berbasis sampah dan mendapat apresiasi dari peserta. “Untuk operasional OSIS (Sekolah di Samarinda) dari hasil sampah. Siswa dari rumah bawa sampah dan sekolah yang mengelola sampah itu, baik untuk kreativitas maupun dijual langsung ke pengepul,” terangnya. Kendati ide dan gagasannya sudah diterapkan di Samarinda, Agus Setiawan mengaku, tetap ingin mewujudkan sekolah dibayar dengan sampah. Sistem yang dimiliki dan kreatifitas dalam mendidikan anak akan diwujudkan di sekolah ini. Tahun 2019 ini diharapkan bisa dimulai dengan memanfaatkan dua los rumah toko (Ruko) yang dipinjamkan ke pihaknya. Karena kekuatan di sekolah itu tergantung kepala sekolah dan program pendidikan berbasis sampah sudah dikenalkan sejak lama di sekolah – sekola yang ada. “Tapi oleh sebagian orang menganggap jijik dengan sampah. Bahkan disebut kita jadi pemulung,” katanya. Sebelum mendirikan Yayasan We Save, Agus mengaku, dirinya memulai kegiatan tahun 2004 dengan kursus gratis. Pada 2007 kemudian mendirikan Dompu English Club (DEC) dan anak – anak membayar kursus dengan sampah. Kendati anak – anak membayar kursus dengan sampah, bukan berarti We Save memiliki banyak uang. Uang uang terkumpul dari menjual kembali sampah ke pengepul dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan pendidikan. Selain kursus yang diikuti masyarakat umum, We Save juga menampung 3 orang anak yatim, 3 orang anak sekolah dan 3 orang pengurus di sekretariat. Pendidikan berbasis sampah ini memiliki 3 nilai, diantaranya pendidikan untuk sadar lingkungan, nilai ekologi dengan lingkungan bersih, dan nilai ekonomi karena sampahnya bisa didaur ulang. Kendati demikian, We Save masih terkendala lahan. Lahan yang dibeli di jalan baru Karijawa Dompu dan dijadikan sekretariat seluas 1,5 are tidak mampu dilunasi sisanya sebesar Rp.37,5 juta, sehingga harus dijual kembali karena ditagih pemiliknya. Lahan itu pula yang dibangun PT Pegadaian tahun 2018 sebagai bank sampah. “Pemilik baru beri kesempatan ke kita untuk menggunakannya sampai 5 tahun,” ungkapnya. Akibat tidak adanya lahan, bantuan mesin pencacah sampah plastik bantuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu tahun 2017 lalu hingga saat ini belum bisa dioperasionalkan. Tapi jaringan internasional di Australia menyatakan kesiapan untuk mengumpulkan dana, sehingga bisa membantu pembelian lahan bagi We Save untuk pengolahan sampahnya. (ula)
liar itu, diduga tidak sesuai mekanisme dan prosedur. Bahkan hal itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu disorot Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, S.E. Ia menduga ada indikasi penyimpangan pengadaan obat dan bahan medis senilai Rp3,6 miliar karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. Tidak hanya itu, Duta PAN ini mengatakan pendistribusian obat dan bahan medis ke selu-
pat pembuangan akhirnya. Tetapi bagaimana pemanfaatan sampah agar bernilai ekonomis. Banyak contoh di daerah, yang mulai menerapkan sistem daur ulang sampah. Sampah organik misalnya bisa dikelola menjadi pupuk organik,” terang Berlian, Selasa (12/3). Pemkab Sumbawa harus bekerja sama dengan Provinsi dalam menjadikan daerah ini sebagai wilayah bebas sampah. Dari segi penganggaran, DPRD Sumbawa pun siap membackup dinas terkait asalkan memabwa konsep pengelolaan sampah yang jelas, dari hulu hingga hilirnya. Sehingga anggaran yang
ada nantinya bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara umum. “Selama ini kan konsepnya belum jelas. Mau diapain ini sampah. Tidak sekedar diangkut lalu dibuang. Jadi kesannya sampah hanya pindah tempat. Coba kita lihat pemulung yang bisa menjadikan sampah bernilai ekonomis. Masa pemerintah kalah sama pemulung,”cetus Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa ini. (arn)
Berlian Rayes (Suara NTB/arn)
Bima (Suara NTB) – Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Hj. Jubaidah, berang saat ditanya soal kasus OTT pungli try out tahun 2018 lalu. “Saya tidak tahu,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (13/3). Ia bahkan mengaku tidak akan takut walaupun Bupati atau Kapolres yang menyebutnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Bahkan, ia tidak gentar dengan proses hukum yang berjalan saat ini. “Intinya saya tidak memakan uang itu,” ujarnya. Seperti diketahui, salah seorang pejabat teras Dikbudpora Kabupaten Bima berinisial JB, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar try out tahun 2018. Oknum JB yang diketahui merupakan istri salahseorang pimpinan DPRD Kabupaten Bima tersebut ditetapkan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Mapolres Bima. Kapolres Bima, AKBP. Bagus Satriyo Wibowo S.IK dikonfirmasi, Senin (11/3) membenarkan pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus OTT pungutan liar try out tahun 2018 lalu. “Iya sudah. Inisialnya JB, pejabat Dikbudpora,” katanya. Diakuinya, oknum JB sebe-
lum ditetapkan sebagai tersangka, telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus OTT tersebut. Dari hasil gelar perkara, penyidik menaikkan statusnya sebagai tersangka. “Oknum ini diduga memerintahkan UPT untuk menarik biaya try out. Kasus ini terbongkar saat OTT di kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo tahun 2018,” tegasnya. Dalam Catatan Suara NTB, Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Bima melakukan OTT pada penghujung Bulan Maret 2018 kemarin. OTT tersebut berlangsung di Kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo. Dari OTT tersebut petugas berhasil mengamankan salahseorang ASN yang merupakan staf UPTD Kecamatan Bolo inisial Fw. Serta menyita uang tunai kurang lebih kurang lebih Rp1 Juta. Namun, setelah dikembangkan, uang yang berhasil disita keseluruhanya sebanyak Rp42 juta. Uang tersebut diduga bersumber dari pungutan sekolah-sekolah yang akan melaksanakan try out atau uji coba. Sejak kasus tersebut ditangani dan hingga kini Maporles Bima sudah memeriksa atau memintai keterangan sekitar puluhan orang. Dari Kepala Sekolah, pejabat Dikbudpora Kabupaten Bima hingga memintai keterangan ahli yakni BPKP. (uki)
Bawaslu Sikapi Insiden Caleg Marah di Rumah Walikota Kota Bima (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima memanggil Ketua RT Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota, Kaharudin untuk klarifikasi mengenai oknum Caleg DPR RI yang marah-marah di rumah Walikota Bima belum lama ini. “Hari ini panggilannya dipenuhi. Proses klarifikasi sendiri berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Bima, mulai pukul 09.00 hingga pukul 10.30 wita,” kata Ketua Bawaslu Kota Bima, Muhaemin, SPd.I, kepada Suara NTB, Selasa (12/3). Berdasarkan hasil klarifikasi lanjutnya, Kaharudin mengaku tidak hanya sendirian yang hadir dalam pertemuan di rumah Walikota tersebut. Bahkan banyak orang dan diungkapkannya pula sejumlah nama. “Ada banyak yang datang dan nama-nama yang disampaikan oleh Kaharudin ini nantinya juga akan kita panggil untuk klarifikasi,” katanya. Selain mengklarifikasi Ketua RT, Bawaslu juga akan memanggil Caleg DPR RI dari Partai Golkar bernama Fatahillah. Bahkan udangan klarifikasi telah dilayangkan belum lama ini. “Sesuai dengan undangan yang dilayangkan, jadwal klarifikasi terhadap Fatahillah, yakni Rabu (13/2),” katanya. Muhaemin menegaskan proses klarifikasi yang dilakukan pihaknya, masih sebatas mencari petunjuk awal, siapa saja yang hadir dalam kegiatan yang dilangsungkan di rumah Wali Kota Bima tersebut. “Klarifikasi Bawaslu ini bagian dari investigasi terhadap informasi awal yang kita peroleh,” ujarnya. Seperti diketahui warga Kota Bima dihebohkan dengan dengan dua video dengan durasi berbeda yang berisi kegiatan di rumah Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE. Dalam video itu terlihat, seorang oknum Caleg sedang memarahi seorang Ketua RT di Kelurahan Jatibaru. “Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu siapa?,” kata Caleg yang diketahui bernama Fatahillah ini, sambil menunjuk ke arah kursi tamu yang duduk. Usut punya usut, ternyata Caleg DPR RI Partai Golkar Dapil Pulau Sumbawa ini merespon pernyataan seorang Ketua RT dari Kelurahan Jatibaru yang
Muhaemin
(Suara NTB/uki)
Hal itu diketahui setelah beredarnya surat perihal permintaan keterangan yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Bima, AKP. Muh. Fatoni S,H, tertanggal 11 Maret 2019. Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bima saat ini sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan obat-obatan
penyidik Mapolres Bima. Kata dia, surat tersebut perihal permintaan keterangan soal pengadaan obat dan bahan medis Rp3,6 miliar. “Iya saya diminta hadir hari Rabu (13/3) besok,” katanya kepada Suara NTB. Diakuinya, sesuai dengan surat yang diterima isinya untuk memberikan keterangan karena berdasarkan informasi yang diketahui, pihak Polres Bima sedang melakukan pengumpulan data dan keterangan seputar proyek yang bergulir pada 2018 itu.
diketahui bernama Hendra. Dalam video tersebut, Hendra meluapkan kecewaannya karena yang terlihat dan memberikan penjelasan kepada para undangan adalah jajaran pengurus dan Caleg Golkar. “RT itu jabatan di daerah, jangan dipolitisasi,” kata Hendra dalam video. Rupanya pernyataan tersebut memancing amarah Caleg itu. Dengan nada keras menunjuk Ketua RT. Ketua RT lain di Kelurahan Jatibaru, Kaharuddin yang menerima undangan untuk hadir di kediaman Walikota juga mengakui hal yang sama. Diakuinya, ada protes dari seorang ketua RT yang melihat banyaknya politisi yang hadir. “Iya, memang ada insiden. Karena diprotes dan menduga ada politisasi,” katanya. Terpisah, Caleg DPR RI, Fatahillah yang dikonfirmasi mengakui adanya acara di kediaman Walikota tersebut. Tapi ia membantah, jika kegiatan tersebut bermuatan politis. Kehadirannya untuk menghadiri acara pemerintah Kota mensosialisasikan sejumlah bantuan bagi masyarakat kota. “Saya sebagai Ketua Badan Pengembangan Kelompok Profesi Masyarakat. Saya membantu wali kota mensosialisasikan sejumlah program dan bantuan yang bisa diperoleh warga kota seperti PKH dan KUBE,” katanya. Terkait nada dan bahasa amarahnya, Fatahillah mengaku itu disebabkan perkataan ketua RT yang menuding dirinya sebagai pembohong. Ia kesal kemudian sontak meluapkan amarah. “Yang pasti tidak ada kampanye atau pun politisasi yang terjadi. Murni sosialisasi program pemerintahan dan kapasitas saya sebagai ketua lembaga,” katanya. (uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Rabu, 13 Maret 2019
Halaman 8
Banding Caleg Partai Berkarya Ditolak Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB hingga saat ini belum memutuskan untuk mencoret caleg Partai Berkarya, Agus Kamarwan dari Daftar Caleg Tetap (DCT). Meskipun yang bersangkutan sudah divonis kurungan badan tiga bulan dalam sidang tindak pidana pemilu (Tipilu) di pengadilan negeri Mataram beberapa waktu lalu. Divisi Hukum KPU NTB, Yan Marli yang dikonfirmasi terkait hal itu, Selasa (12/3) kemarin mengungkapkan, pihaknya belum melakukan pencoretan karena caleg Berkarya Agus Kamarwan telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi (PT) atas vonis dijatuhkan majelis hakim PN Mataram. “Yang bersangkutan ajukan proses banding,” katanya. KPU sudah pelajari amar putusan majelis hakim PN terkait vonis dijatuhkan ke caleg partai Berkarya tersebut. Walau begitu. KPU hingga saat ini belum bisa menggelar pleno terkait vonis tipilu tersebut, Apakah akan mencoret atau tidak, yang bersangkutan dari DCT. Namun demikian, dari informasi yang diperoleh KPU, bahwa upaya banding yang dilakukan Agus kandas. Hal itu dikarenakan, dalam proses banding, PT hari ini sudah memutuskan menolak upaya banding yang dilakukan yang bersangkutan. “Artinya, PT memperkuat keputusan PN Mataram sudah menjatuhkan vonis tiga bulan kurungan,” jelasnya. Yan Marli pun memastikan bahwa kemungkinan besar yang bersangkutan di akan dicoret dari DCT. Pasalnya, sesuai surat edaran KPU RI nomor 31 tahun 2019 perihal caleg divonis bersalah dan melanggar UndangUndang Pemilu yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap pengadilan harus dicoret dari DCT. “Jika mengacu ke surat edaran KPU, ya memang harus dicoret. Tetapi keputusan resmi nanti kita plenokan secepatnya,” tegasnya. Namun, Ia menyebutkan untuk proses rapat pleno, KPU masih menunggu salinan putusan banding dari PT. Dirinya memastikan jika KPU sudah menerima salinan putusan banding dari PT, maka KPU langsung menggelar rapat pleno untuk memutuskan apakah yang bersangkutan dicoret atau tidak dari DCT. “Hari ini sudah ada putusan banding. Tetapi kita tunggu salinan putusan banding kita terima,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Kabid Humas Polda NTB, H. Purnama menunjukkan barang bukti sabu seberat 79,47 gram yang disita dari tersangka kurir berinisial SH, Selasa (13/2).
Oknum Mahasiswa Diduga Jadi Kurir Sabu
Vonis Pungli Kepala SD/SMP Kota Mataram
Sudenom dan Jaksa Sama-sama Banding Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom belum menerima hukuman penjara 2 tahun 8 bulan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama kepadanya. Sudenom mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi NTB. Pun demikian jaksa penuntut umum. “Sudenom banding. Jaksa Banding. Jaksa yang duluan menyatakan banding,” ungkap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi ditemui Selasa (13/2). Pernyataan banding, sambung dia, sudah disampaikan dalam bentuk akta. Selanjutnya masing-masing pemohon dan termohon banding membuat memori banding dan kontramemori banding. “Tapi itu kan tidak wajib. Kalau memang ada nanti kita terima lalu kita teruskan ke pengadilan tinggi,” kata hakim yang akrab disapa Ojik ini. Sebelumnya, terdakwa H. Sudenom dihukum penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, dan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan, dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Suradi. Sudenom terbukti memungut uang dari 37 kepala SD dan 21 kepala SMP di Kota Mataram sejak Juli sampai September 2017 dengan total pungutan sejumlah Rp117,2 juta. Sudenom terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota. (why) Fathurrauzi
Mataram (Suara NTB) – Mahasiswa perguruan tinggi swasta, SH (21) kepergok polisi saat hendak mengantarkan sabu. Barang bukti yang disita seberat 79,47 gram. Sabu diduga milik bandar berinisial NH ini sedianya dikirim ke pemesan di Pelembak, Ampenan.
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 ini diperkirakan akan tinggi, bahkan akan melampaui target yang sudah ditetapkan. Optimisme itu disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB, Rabu (12/3). “Target nasional itu 77,5 persen tingkat partisipasi. Di NTB sendiri pada Pilgub 2018 kemarin tingkat partisipasinya mencapai, 77,29 persen. Karena itu target kami di NTB di Pemilu ini, itu bisa melampaui,” ujar Suhardi. Dikatakan Suhardi, salah satu alasan mengapa pihaknya sangat optimis tingkat partisipasi tinggi yakni untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Pemilu digelar serentak untuk pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Menurutnya kedua pemilu ini saling mengisi ruang kekosongan partisipasi yang selama ini terjadi. “Kenapa kami optimis, ternyata ketika pemilu ini serentak, misalnya kekosongan-kekosongan yang sebelumnya terisi, jadi bisa terisi karena berkolaborasi sehingga terisi semua,” jelasnya. Selain itu, menurut Suhardi saat ini pemilih melenial cukup dominan yakni sebesar 40 persen lebih. Dimana melihat ketertarikan kelompok milenial ini untuk cukup aktif dalam Pemilu 2019. Mereka diharapkan bisa mendongkrak tingkat partisipasi. Namun demikian, KPU tetap melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat agar menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang. Sosialisasi terus lebih masif dilakukan dengan menyasar berbagai kelompok segmen pemilih. “Kita terus lakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa suara mereka itu penting dan sangat menentukan sekali. Selain itu, kita telah membentuk relawan demokrasi sebanyak 550 orang di tiap-tiap kabupaten/kota sebanyak 55 orang yang melakukan sosialisasi,” ucapnya. Ditegaskan Suhardi, Pemilu bukan hanya milik penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu dan juga peserta. Tapi melainkan milik semua orang. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan turut serta mensukseskan Pemilu 2019 ini. “Peserta pemilu juga kita harapkan bisa ikut memberikan sosialisasi, karena tentu KPU dengan segala keterbatasan tidak akan mampu menjangkau semuanya. Karena itu juga semua pihak punya peran penting, termasuk media massa,” pungkasnya. (ndi)
Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama menjelaskan, penangkapan SH berawal dari informasi transaksi narkoba dalam jumlah besar dari seorang bandar. “Tersangka belum
sempat bertemu dengan pemesan. Dia mengaku disuruh seseorang,” ujarnya Selasa (12/3). Tersangka SH yang kini sudah kuliah sampai semester tujuh ini, dipergoki polisi
di Jalan Raya Kekeri, SayangSayang, Cakranegara, Mataram. Dia sedang dalam perjalanan menuju Pelembak, Ampenan, Mataram pada petang Rabu (27/2) lalu.
Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTB yang dipimpin AKBP Sumaidi menghentikan tersangka yang menunggang sepeda motor Honda Scoopy DR 3521 CL. Tersangka tidak bisa mengelak. Sebab barang bukti narkoba jenis sabu seberat 79,74 gram ditemukan di saku celananya sebelah kanan. Lengkap dengan uang tunai Rp120 ribu. Dari interogasi usai pen-
angkapan, tersangka akhirnya mengaku. Sabu tersebut diakuinya milik seseorang berinisial NH di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram. “Itu identitasnya sudah kita kantongi. Kita selidiki lebih lanjut,” kata Purnama. Tersangka SH dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 UU RI No 35/2009 tentang narkotika. (why)
Terbukti Melanggar, Keterpilihan Peserta Pemilu Bisa Dibatalkan
(Suara NTB/why)
SIDANG - Plt Kepala BPBD Kabupaten Bima HM. Taufik Rusdi menjalani sidang perdana kasus korupsi pengadaan sampan fiberglass Bima tahun 2012, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (12/3).
Kasus Sampan Fiberglass
Plt Kepala BPBD Bima Didakwa Sekongkol dengan Mantan Ketua DPRD Kota Bima Mataram (Suara NTB) – Plt Kepala BPBD Kabupaten Bima H M. Taufik Rusdi menjalani sidang perdana perkara korupsi pengadaan sampan fiberglass tahun 2012. Taufik yang saat menjabat di Dinas PU Kabupaten Bima didakwa bersekongkol dengan mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj. Fera Amelia. Pengadaan lima sampan dengan penunjukan langsung lima rekanan ini merugikan negara Rp159,8 juta. Jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa mendakwa Taufik dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dipimpin ketua majelis hakim Suradi, Selasa (12/3). Taufik diajukan ke persidangan dengan dakwaan primair pasal 2 dan dakwaan subsidair pasal 3 UU RI No20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Terdakwa HM. Taufik Rusdi telah melakukan perbuatan melawan hukum baik secara bersama-sama maupun sendiri dengan Hj. Fera Amelia sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah Rp159,8 juta,” jelas(Suara NTB/dok) nya. Taufik,
sambung dia, selaku pejabat pembuat komitmen pengadaan sampan fiberglass tahun 2012 mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Transdes Kemendagri sebesar Rp1 miliar. Terdakwa dalam mengelola proyek tidak membuat dokumen pengadaan, Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar pekerjaan. Proses tersebut tidak dilalui sesuai aturan pengadaan barang dan jasa sebab sejumlah dokumen tersebut dibuat belakangan setelah proyek selesai dikerjakan. Ditambah lagi dengan rekayasa proses penunjukan langsung rekanan yang mengerjakan proyek. Antara lain, CV Lewamori Putra Putra Pratama untuk pengadaan sampan di Desa Kore, Sanggar, Kabupaten Bima senilai Rp198,2 juta; kontrak Rp 198,4 juta dengan CV Lamanggila untuk pengadaan sampan di Desa Punti, Soromandi. Penunjukan CV Wadah Bahagia untuk pengadaan sampan di Desa Lamere, Sape dengan kontrak Rp198,3 juta; kontrak senilai Rp198,3 juta dengan CV Sinar Rinjani untuk pengadaan di Desa Sangiang, Wera; dan kontrak sebesar Rp198,2 juta dengan CV Bima Putra Pratama untuk pengadaan di Desa Bajo Pulau, sape. “Terdakwa meminta Hj Fera Amelia untuk mempersiapkan kelengkapan lima dokumen atau profil perusahaan tersebut
karena di lapangan pengadaan sampan dikerjakan Hj. Fera Amelia,” terang Budi. Pekerjaan pengadaan tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak, yakni 13 Desember 2012. Namun terdakwa tetap melakukan pembayaran 100 persen. Realisasi pembayaran sebesar Rp991,6 juta sementara pengeluaran riil sebesar Rp741,6juta. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp159,8 juta. Menanggapi dakwaan jaksa tersebut, penasihat hukum Taufik, Muhamad Nukman mengajukan eksepsi yang akan dibacakan dalam persidangan selanjutnya Selasa pekan depan. Usai persidangan, Taufik menyampaikan kegelisahannya. Perbuatannya waktu itu dilakukan di bawah tekanan Kepala Dinas PU Kabupaten Bima kala itu. Kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran punya komando sendiri. “Apalah artinya Taufik Rusdi dibanding kepala dinas, dibanding ketua DPRD,” ucapnya. Semasa penyidikan, Taufik menitipkan uang sebesar Rp160 juta sebagai pengganti kerugian negara. Dalam kesempatan itu pula, Taufik mengajukan izin keluar dari tahanan akhir pekan ini. Alasannya, dia menjadi wali pernikahan putri pertamanya. “Majelis hakim akan mempertimbangkan, kalaupun nanti dikabulkan, jaksa melaksanakan penetapan hakim,” ucap Suradi. (why)
Mataram (Suara NTB) Semakin dekatnya waktu Pemilu 2019 yang akan digelar 17 April mendatang, eskalasi politik akan semakin keras. Diakhir-akhir sisa waktu masa kampanye yang semakin sedikit ini, peserta pemilu diperkirakan akan bergerak lebih totalitas untuk mendekati pemilih. Dalam situasi tersebut, peluang terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu sangat rentan. Demi mengamankan suara mereka, para calon anggota legislatif akan melakukan segala cara untuk merebut suara rakyat. Ambisi kekuasaan yang terlalu besar itulah dikawatirkan, para peserta pemilu berpotensi menabrak rambu-rambu aturan main pemilu. Karena itulah, KPU menyebutkan bahwa peluang terjadinya pencoretan terhadap kepesertaan pemilu 2019 juga sangat terbuka. Bahkan pembatalan menjadi peserta pemilu masih bisa dilakukan sampai selesai tahapan pemungutan suara. “Semua calon masih punya potensi dicoret selama mereka mereka melakukan pelanggaran yang karena putusan pengadilan yang inkrah, dan keputusan Bawaslu. Jadi seluruh calon itu berpotensi dicoret, karena mereka juga berpotensi melakukan pelanggaran,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB. Disampaikan Suhardi, selama masa kampanye yang sudah berlangsung ini, cukup banyak calon anggota legislatif (caleg) yang sudah dicoret lantaran mereka terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Disebutkan dua orang caleg di Lotim sudah dicoret karena melakukan tindak pidana Pemilu, kemudian satu orang di Loteng, satu orang di Bima, satu orang di Mataram, dan satu orang di Lobar. “Dimasa kampanye ini menimbulkan banyak pencoretan caleg, ada yang karena keputusan pengadilan yang inkrah, dan juga dengan keputusan Bawaslu baik
lewat temuan maupun laporan,” katanya. Senada dengan Ketua KPU, anggota Bawaslu Provinsi NTB, divisi data dan informasi, Suhardi menyebutkan bahwa peserta pemilu sepanjang melakukan pelanggaran akan langsung ditindak sesuai aturan. Bahkan peserta pemilu sekalipun sudah ditetapkan sebagai calon terpilih, bisa dibatalkan jika terbukti melakukan pelanggaran Pemilu. “Regulasi pemilu sudah sedemikian rupa mengatur untuk antisipasi pelanggaran dan tata cara penyelesaian pelanggaran tersebut. Karena itu semua peserta berpotensi dicoret kalau melanggar, bisa juga dicoret meskipun dia sudah ditetapkan sebagai calon terpilih,” tegasnya. Dijelaskan Suhardi, pelanggaran Pemilu tidak saja hanya dilakukan oleh peserta pemilu saja. Namun juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang dilarang keras untuk terlibat politik praktis, seperti TNI/ Polri dan juga ASN. Disebutkan sepanjang masa kampanye ini, sejumlah ASN sudah diproses karena dugaan pelanggaran pemilu, bahkan beberapa diantaranya sudah divonis pengadilan. “Perbawaslu sudah mengatur dengan spesifik dan juga aturan tentang netralitas TNI/ Polri dan ASN. Pihak-pihak yang dilarang ini juga berpotensi melakukan pelanggaran. Kita bahkan sudah melakukan penindakan terhadap beberapa oknum ASN yang diduga melanggar. Contohnya, salah seorang kepala dinas di Loteng yang mengkampanyekan istrinya, sudah diputuskan. Karena itu, jangan cobacoba terlibat politik praktis, kami tidak akan segan untuk cemes (tindak) langsung,” tegasnya. (ndi)
Suhardi
(Suara NTB/dok)
Partisipasi Pemilu 2019 Diprediksi Tinggi
SUARA NTB
Rabu, 13 Maret 2019
Halaman 9
KPU Loteng Coret Satu Caleg Partai Golkar Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) memastikan telah mencoret salah seorang calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Loteng asal Partai Golkar Bq. Sumarni. Pencoretan caleg daerah pemilihan (dapil) III (Pujut-Praya Timur) tersebut dilakukan setelah KPU Loteng menerima surat keterangan putusan inkrah atas vonis Pengadilan Negeri (PN) Praya, dalam kasus tindak pidana pemilu (tipilu) yang menjerat caleg bersangkutan. “Surat putusan inkrah dari PN Praya kita terima tanggal 5 Maret kemarin. Dan, hari itu juga langsung digelar rapat pleno oleh KPU Loteng. Dengan keputusan, mencoret caleg atas nama Bq. Sumarni, sebagai peserta pemilu legislatif April mendatang,” ungkap Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/3) kemarin. Dengan demikian, maka caleg bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga tidak berhak lagi menjadi peserta pemilu legislatif. Memang nama caleg tersebut masih belum dihapus dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu legislatif. Termasuk di surat suara, namanya juga masih tercantum. Hanya saja, secara politik punya hak untuk dipilih. Karena bukan lagi peserta pemilu. “Jika pada saat pemungutan suara pemilu mendatang, nama caleg bersangkutan ada yang mencoblos maka suara tetap dianggap sah. Tetapi suara tercatat sebagai suara partai politik tempatnya bernaung,” jelasnya. Nantinya, KPU Loteng juga akan mengirim surat dinas ke semua TPS yang ada di dapil III terkait pencoretan Bq. Sumarni sebagai peserta pemilu. Surat tersebut akan ditempel di semua TPS. Supaya masyarakat di dapil tersebut mengetahui kalau caleg bersangkutan bukan lagi peserta pemilu. Hasil pleno KPU Loteng itu, lanjut tambah Komisioner KPU Loteng, L. Darmawan, sudah disampaikan ke caleg bersangkutan. Begitu pleno selesai digelar. “Pleno kita kan malam hari. Jadi keesokan harinya, hasil pleno langsung disampaikan ke caleg bersangkutan,” tandasnya. Dalam hal ini, pihaknya mengaku cukup menyayangkan ada caleg yang dicoret. Namun demikian KPU Loteng tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang aturan mengatur demikian. Dimana kalau ada caleg yang terlibat tipilu, maka konsekuensinya bisa dicoret sebagai peserta pemilu legislatif. “Harapan kita, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi caleg yang lain. Supaya selalu mentaati aturan kampanye jika tidak mau berurusan dengan kasus tipilu,” ujar mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)
Baru Tiga Proyek Masuk Sirup ULP Tanjung (Suara NTB) Bagian Pembangunan Setda Lombok Utara, mengklaim baru tiga proyek yang sudah masuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup). Ketiga proyek itu berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kendati masih berproses, ULP optimis lelang akan berjalan lancar. Kepala Bagian Pembangunan, Lalu Majemuk, Selasa (12/ 3) mengungkapkan, Dinas PU sudah mulai mengajukan dokumen proyek untuk ditender. Sementara proyek pada OPD lain, masih menunggu kelengkapan dokumen. Lambannya proses pengajuan dari OPD tidak lepas dari penerapan sistem aplikasi baru dalam proses lelang. Sebagai pemegang tupoksi, ULP pada Bagian Pembangunan langsung merespon dengan mengkoneksikan sistem di OPD dan ULP. “Pada saat proses dokumen, semua by online. Setelah masuk, langsung dibawa, mana yang harus dilengkapi laku disampaikan ke PPK. Ketika sudah fix lengkap, langsung kita rekom dengan menunjuk Pokja,” ujar Majemuk. Dijelaskan, perkiraan proyek lelang tahun ini cukup banyak mengingat orientasi anggaran ditujukan untuk proses recovery infrastruktur pascagempa. Sebagai upaya mempercepat proses, Bagian Pembangunan meyakinkan menurut server tidak ada pengaruh. Tidak ada kekhawatiran kendala baik trouble server maupun jaringan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, ULP masih menghadapi gangguan server dan jaringan listrik. Sekarang ini, server sudah dititip di Jakarta guna memperlancar proses lelang. “OPD sudah kita konfirmasi, sebagai upaya percepatan kita intens komunikasi secara lisan dan tulisan. Dari beberapa OPD yang kita anggap besar anggaran seperti Dikes, Pertanian, Perindag, sudah kita hubungi hari ini. Kesiapan OPD sudah click dokumen, tetapi masih ada review penyesuaian Juklak/Juknis dari pusat,” paparnya. Termasuk Rp11 miliar dana TP Perindag Minimnya proyek yang masuk ULP, klaim Majemuk tidak hanya berlaku di Lombok Utara, tetapi juga daerah lain. Bahkan ULP di Provinsi NTB pun, proyek yang masuk pengajuan lelang tidak signifikan. “Karena hampir semua daerah mengacu pada sistem aplikasi yang baru. Di kita, progres tahun ini cukup positif setelah kita intens komunikasi. Bagaimanapun sistem aplikasi baru bisa mengontrol semua OPD. Dimana letak kendala, kita dorong untuk ditangani,” tandasnya. (ari)
Masyarakat Desa Tekasire dan TNI Gotong Royong Bangun Jembatan Dompu (Suara NTB) Belasan anggota TNI dari Kodim 1614/Dompu bersama puluhan warga Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, gotong royong membangun jembatan penghubung desa. Jembatan itu akan jadi akses ekonomi masyarakat tepatnya di Dusun Jati Mengi Desa Tekasire. Kegiatan pembangunan itu menjadi rangkaian kegiatan TMMD yang dipusatkan di Dompu. Dimulai sejak Minggu (10/3) lalu. Kepala Desa Tekasire, Yan Sofian Herali dan Kepala Dusun Jati Mengi Salahuddin juga turut ambil bagian dalam kegiatan. Bersama TNI, mereka membagi tugas, membuat campuran semen, bekerja sebagai tukang. “Ada yang mengangkat air yang sudah ditampung dalam selembar terpal yang dibentuk semacam kolam. Ada juga beberapa orang yang mengangkut campuran semen. Ada yang khusus mengangkat batu dan ada juga yang menjadi tukang batu,” kata Kapenrem 162/WB Mayor Inf. Dahlan menggambarkan suasana gotong royong dalam TMMD itu. Ia bersyukur, berkat dukungan masyarakat yang luar biasa. Sebab masyarakat sudah menyadari asas manfaat infrastruktur jembatan itu. Kepala Desa Tekasire Yan Sofian menambahkan, sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah ikhlas menyerahkan tanahnya untuk pembuatan jalan ekonomi. Diakuinya pada mulanya masyarakat keberatan untuk merelakan lahan miliknya untuk pembukaan jalan ekonomi tersebut. Tetapi setelah melalui proses pendekatan bersama TNI, akhirnya masyarakat mau menandatangani MoU penyerahan hibah tanahnya. “Kita sebagai pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pengertian atau pandangan yang positif terkait asas manfaat jalan ini. Alhamdulillah masyarakat bisa memahami, “ pungkasnya. (ars/*)
(Suara NTB/ist)
TMMD - Kegiatan gotong royong TNI dan masyarakat dalam rangkaian kegiatan TMMD di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Dompu.
(Suara NTB/her)
MANDEK - Pengerjaan rumah korban gempa di Gunungsari ini mandek karena belum ada anggaran
Mandek, Pengerjaan Belasan Ribu Huntap Rusak Berat di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Pengerjaan hunian tetap (Huntap) korban gempa khusus yang rusak berat sebanyak 13.563 unit sampai saat ini terkendala belum adanya anggaran. Pasalnya, sisa dana siap pakai (DSP) sebesar Rp350 miliar lebih belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening daerah. Sejauh ini baru ada 379 KK yang bisa menyelesaikan pembangunan Huntap karena sudah mendapatkan dana Rp50 juta. Hasil koordinasi Pemda dengan Kemenkeu pun belum ada titik terang kapan tambahan DSP ini ditransfer. Kepala Pelaksana BPBD Lobar HM Najib mengatakan, tambahan sisa DSP untuk rumah rusak berat sejauh ini masih berproses di Kementerian Keuangan. Dijelaskan, hasil komunikasi dirinya bersama Asisten III dan
kepala Disperkim yang langsung ke Kemenkeu di Jakarta beberapa waktu lalu, dana tambahan ini akan ditransfer dalam bulan ini. Pihaknya masih menunggu kepastian itu dari pusat. Menurut dia, saat ini untuk penanganan rumah korban gempa hanya kekurangan dana yang rusak berat. Sedangkan yang rusak ringan dan sedang sudah cukup. Namun demikian, kemungkinan masih ada yang belum tervalidasi dan terdaftar sehing-
Inspektorat Loteng Serahkan Hasil Audit ke Polisi Praya (Suara NTB) Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, mengatakan proses audit terkait dugaan penyelewengan penyaluran dana insetif marbot di Kecamatan Praya Barat Daya (Prabarda) sudah selesai dilakukan. Hasil auditnya pun sudah diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Loteng selaku pemohon audit. Dengan begitu, polisi kini tinggal menetapkan Camat Praya Barat Daya, Ka, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Audit sudah selesai kita lakukan. Hasilnya pun sudah langsung kita serahkan ke pemohon,” jelas L. Aswatara, saat dikonfirmasi wartawan, di Kantor Bupati Loteng, Selasa (12/3) kemarin. Disinggung hasil audit, Aswatara mengaku itu bukan ranah pihaknya untuk menyampaikan. Itu menjadi kewenangan dari APH selaku pemohon audit. Pihaknya dalam hal ini hanya menjalankan permintaan audit. Begitu selesai audit, hasilnya langsung diserahkan. Soal seperti hasilnya, nanti pihak APH yang menyampaikan. “Salah kalau kemudian kami (Inspektorat Loteng) yang menyampaikan hasil audit. Karena itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menjalankan permintaan audit saja,” sebutnya. Artinya, mau disampaikan atau tidak hasil audit tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan APH. Yang jelas, Inspektorat Loteng sudah menuntaskan apa yang diminta oleh APH. Terpisah, Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., mengaku kalau penyidik sudah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot tersebut. Namun demikian ia mengaku belum mendapat laporan resmi soal hasil gelar pekara tersebut. “Ya (sudah ada gelar perkara). Hasilnya saya cek dulu,” jawabnya singkat. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., mengatakan kalau pihaknya sudah mengantongi tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot tersebut. Tersangkanya kemungkinan hanya satu orang. Namun untuk penetapan tersangka masih harus menunggu hasil audit dari Inspektorat Loteng. Polisi sendiri sebenarnya sudah berencana akan menetapkan tersangka terlepas dari ada atau tidak hasil audit oleh Inspektorat Loteng tersebut. Tetapi karena itu merupakan petunjuk dari jaksa, Polres Loteng akhirnya menunda penetapan tersangka sampai ada hasil audit. Kasus itu sendiri mulai ditangani kepolisian awal tahun 2019 lalu. Bermula dari tak kunjung disalurkannya dana insentif marbot masjid bagi sekitar 86 marbot seKecamatan Praya Barat Daya untuk jatah penyaluran tahap kedua dan ketiga tahun 2018. Padahal dana insentif marbot untuk jatah penyaluran tahap pertama hingga ketiga tahun 2018, sudah diambil seluruhnya oleh Camat Praya Barat Daya dari Bagian Kesra Setda Loteng. (kir)
ga perlu pengusulan tambahan melalui SK bupati susulan. Sejauh ini, kata dia, dari Rp1,13 triliun DSP yang masuk ke rekening BPBD sudah semua ditransfer ke rekening warga. “Semua dana sudah ditranfer ke rekening masyarakat. Hanya tersisa Rp 20 juta,” jelas dia. Diakui, karena tambahan DSP belum ditranfer, pembangunan huntap pun masih mandek. Sebab dengan dana Rp25 juta, hanya bisa dipakai untuk membangun rumah
warga sampai berdirinya panel. Tinggal dana tambahan itu dipakai untuk pemasangan atap dan finishing. Terkait kebijakan batas waktu droping DSP dari pusat hingga tanggal 12 April mendatang, menurut Najib hal itu masih bersifat pemberitahuan saja. Sebab pemerintah pusat juga tak mungkin tidak menangani rumah korban gempa, jika pada tenggat waktu itu masih ada yang belum tertangani. Kemungkinan bisa saja kata dia batas waktunya diubah dari 12 April tersebut, tinggal menunggu petunjuk teknisnya yang menyesuaikan. Seperti halnya, penanganan tanggap darurat bencana
dari tanggal 5 Agustus namun diperpanjang dua kali, lalu tanggal 26 Agustus 2018 masuk masa transisi dari tanggap darurat ke pemulihan sampai tanggal 23 Februari 2019. Masa pemulihan ini pun diperpanjang lagi sampai tanggal 12 April mendatang. “Kalau kondisinya seperti ini kan tidak mungkin pemerintah meng cut droping anggaran ini,” tegas dia. Dengan adanya penekanan itulah Pemda diminta untuk mempercepat penanganan Huntap. Ia menambahkan, penanganan korban gempa di Lombok umumnya sangat istimewa sebab langsung diberikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. (her)
SUARA NTB Rabu, 13 Maret 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
Alami Gangguan, Sejumlah Sekolah Gelar Gladi Bersih UNBK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA pada Senin (11/3) mengalami gangguan yang disebabkan server pusat alami masalah. Dengan begitu, gladi bersih yang sempat terhambat pada sesi satu dan sesi dua di hari Senin akan diganti pada Rabu (13/3) hari ini. Pelaksanaan gladi bersih UNBK SMA dijadwalkan dilaksanakan pada Senin (11/3) dan Selasa (12/3). Gladi bersih pada Senin lalu mengalami gangguan di seluruh Indonesia. Maka panitia pusat mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan gladi bersih pengganti pada Rabu, hari ini. Diperuntukkan khusus bagi SMA yang mengalami masalah pada sesi satu dan dua, dan sekolah yang mau untuk melaksanakan gladi bersih. Sementara itu, dari pantauan Suara NTB, pelaksanaan gladi bersih hari Selasa (12/3) berjalan dengan lancar, meskipun ada sekolah yang mengalami hambatan akibat listrik yang sempat padam. Di sejumlah sekolah terpantau berjalan dengan lancar, seperti yang terpantau di SMAN 5 Mataram. Kepala SMAN 5 Mataram, Drs. Arofiq, MM., ditemui di selasela pelaksanaan gladi bersih
hari kedua kemarin, mengakui ada gangguan pada pelaksanaan gladi bersih UNBK di hari pertama. Gangguan itu, katanya, merupakan gangguan dari server pusat dan berdampak kepada semua sekolah. Oleh karena itu, pihaknya akan mengganti pelaksanaan gladi bersih yang tertunda itu pada hari Rabu (13/3), hari ini. “Yang kemarin itu memang gangguan secara umum, ganggunan dari pusat, sehingga harus mengganti pelaksanannnya, dan diganti pada besok (hari ini, red) dan sekolah akan menyiapkan,” ujarnya. Rofiq, sapaannya, berharap semua pihak bisa bersinergi dengan baik untuk memperlancar pelaksanaan UNBK. Misalnya dari panitia pusat yang harus menyiapkan server pusat, sehingga ketika semua sekolah mengakses, tidak muncul gangguan seperti saat gladi bersih
Ekskul Datangkan Uang SEKOLAH Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Mataram tetap konsisten mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler Gendang Beleq bagi siswa. Pasalnya, kegiatan ekstrakurikuler tersebut membawa berkah bagi sekolah dan juga siswa SMPN 7 Mataram. “Kegiatan Eskul Gendang Beleq cukup menguntungkan bagi sekolah dan siswa. Karena itu, kami tetap konsisten untuk terus mendukung dan mengembangkan bakat siswa di ekskul Gendang Beleq ini,’ kata Kepala SMPN 7 Mataram, H. Muhammad (Suara NTB/dok) Sibawaih belum lama ini. Muhammad Sibawaih Dikatakan Sibawaih, kegiatan eskul Gendang Beleq binaan SMP Negeri 7 Mataram cukup diminati masyarakat sekitar. Bahkan tidak jarang jasanya digunakan untuk mengisi acara pernikahan (nyongkolan) dengan disewa. Eskul kesenian dalam hal ini Gendang Beleq yang ada di sekolah cukup menjadi perhatian masyarakat sekitar. Pasalnya, eskul bidang seni Gendang Beleq tersebut ternyata tidak hanya sebatas kegiatan biasa bagi siswa, melainkan warga mulai tertarik dengan Gendang Beleq yang ada di SMPN 7 Mataram. Menurut Sibawaih, ketertarikan masyarakat, lebih kepada karena kualitas musik dan personelnya tidak jauh beda dengan grup Gendang Beleq yang senior. “Alhamdulillah Ekskul Gendang Beleq kita ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan disewa. Makanya siswa kami jadi cukup terbantu,” katanya. Selain mendapat biaya sewa atau upah, siswa juga semakin memacu keterampilannya pada kesenian tradisional tersebut. Kondisi tersebut sangatlah bermanfaat untuk pihak sekolah dan siswa dan masyarakat yang menggunakan jasa dari grup Gendang Beleq siswa SMPN 7 Mataram. Pasalnya, siswa yang menjadi personil Gendang Beleq, akan menjadi semakin terampil jika kerap tampil di khalayak ramai seperti kegiatan nyongkolan yang digelar oleh beberapa pengantin. Sibawaih berharap melalui pemanfaatan jasa siswa di bidang seni Gendang Beleq oleh warga, sebagai langkah untuk semakin memperlancar keterampilan sekaligus kemampuan siswa dalam memainkan alat musik tradisional Sasak, Lombok tersebut. “Kami tidak hanya syukuri upah yang didapat siswa, tapi dengan aktifnya siswa tampil itu, akan membuat mereka menjadi terbiasa,” tutupnya. (dys)
Persiapan Tes SBMPTN, Unram akan Latih Proktor Mataram (Suara NTB) Penerimaan mahasiswa baru kini memasuki jalur SBMPTN. Saat ini Universitas Mataram (Unram) terus mematangkan kesiapan tes SBMPTN yang seluruh proses tesnya menggunakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan, menyebut di antara persiapan yang akan dilakukan Unram ialah dengan memberikan pelatihan bagi ratusan proktor komputer sekolah. Mereka akan diberikan pelatihan bagaimana mengoperasikan komputer untuk kesiapan tes UTBK SBMPTN. Dikatakan, pelatihan ini sangat penting dilakukan. Apalagi tes UTBK SBMPTN merupakan pengalaman pertama dilakukan, sehingga perlu para proktor komputer ini diberi pemahaman lengkap. Pelatihan ini lanjutnya akan dilakukan di dua tempat, yakni di Pulau Lombok dan Sumbawa. Untuk proktor sekolah-sekolah di Pulau Sumbawa nantinya tim Unram akan melakukan pelatihan di Sumbawa. Meski, kata dia, anggaran pelatihan ini belum ada. Keputusan pemusatan lokasi tes di dua tempat itu setelah LTMPT menolak usulan Unram berdasarkan rekomendasi Dikbud NTB yang akan membaginya menjadi empat lokasi tes. Namun demikian usulan itu ditolak dan dipusatkan di Kota Mataram dan Sumbawa. Selain itu juga telah ditetapkan sekolah-sekolah yang akan dijadikan sebagai lokasi tes dengan jumlah komputer sebanyak 1.520 unit komputer tersebar di Sumbawa dan Kota Mataram. Untuk Kota Mataram, ada empat sekolah yang ditetapkan sebagai lokasi tes, yaitu SMAN 1 Mataram, SMKN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 3 Mataram. Sedangkan SMKN 4 Mataram sebelumnya menyatakan mundur dan tidak siap dijadikan lokasi tes. Sedang sekolahsekolah di Sumbawa di antaranya ialah SMKN 1 Sumbawa Besar, SMKN 2 Sumbawa Besar, SMKN 3 Sumbawa Besar dan SMAN 1 Sumbawa Besar. Semua sekolah itu nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan tes. Sekolah-sekolah yang dipilih merupakan sekolah yang memiliki kelengkapan komputer. Hal demikian mengingat tes penerimaan tahun ini sepenuhnya menggunakan tes komputer. Pustik sebagai bagian penting pada pelaksanaan tes SBMPTN tahun 2019 ini sudah melakukan survei sekolah-sekolah sebagai tempat pelaksanaan tes. Tes di sekolah adalah sebagai tambahan atas kekurangan komputer yang dimiliki kampus. (dys)
UNBK hari pertama lalu. Selain itu juga untuk pihak PLN yang harus menyiapkan listrik untuk mendukung UNBK. Sekolah pun harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung ,termasuk proktor dan teknisi. “Siswa juga harus siap dengan sistem ini, insya Allah siswa kami siap, sebelum gladi bersih juga ada simulasi, kami juga gunakan komputer sat ujian semester. Intinya semua pihak harus bersinergi,” katanya. Sementara itu, Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto, mengatakan pelaksanaan gladi bersih hari kedua kemarin berjalan lancar untuk sesi satu dan sesi dua. Namun pada sesi ketiga, gladi bersih di SMAN 6 Mataram mengalami gangguan karena listrik padam pada pukul 15.23 Wita. Terkait dengan gladi bersih pengganti, pihaknya akan melaksanakan pada Rabu ini untuk menggan-
ti sesi satu dan dua yang mengalami gangguan pada gladi bersih Senin lalu. Pelaksanaan gladi bersih UNBK SMA hari kedua di SMAN 8 Mataram juga berjalan relatif lancar. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti mengakui tidak ada kendala, dan berharap tidak ada gangguan. SMAN 8 Mataram tidak mengikuti gladi bersih pengganti pada hari Rabu ini. “Begitu server hidup, masih ada waktu anak bisa lanjutkan,” katanya. SMAN 1 Mataram juga tidak mengikuti gladi bersih pada Rabu ini. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., mengatakan tidak melanjutkan gladi bersih pengganti. “Untuk SMAN 1 Mataram tidak lanjutkan. Sudah kami anggap cukup gladi bersih dua hari saja,” ujarnya. Anggota Tim Help Desk UN NTB, Susanto, dikonfirmasi Selasa (12/3) mengatakan akan ada gladi bersih untuk mengganti pelaksanaan gladi bersih hari pertama. Gladi bersih di hari Rabu ini khusus bagi SMA yang mengalami masalah saat gladi bersih hari
(Suara NTB/ron)
GLADI BERSIH - Siswa SMAN 5 Mataram saat mengikuti gladi bersih UNBK pada Selasa (12/3). Pelaksanaan gladi bersih hari kedua kemarin relatif berjalan lancar. Bagi sekolah yang mengalami gangguan saat gladi bersih hari Senin (11/3) bisa mengikuti gladi bersih pengganti pada Rabu (13/3). pertama. Serta sekolah itu mau untuk mengulang. “Bagi yang mengalami masalah dan mau mengulang,” katanya. Ketua Panitia UN Provinsi
NTB, yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., juga men-
gatakan pelaksanaan gladi bersih UNBK pada hari Rabu ini dipastikan dilaksanakan. “Panitia pusat sudah siap memfasilitasi,” ujarnya. (ron)
1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Banyak Terima Keluhan 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 GANGGUAN server pusat yang men1234567890123456789012345 gakibatkan gladi bersih Ujian Nasional 1234567890123456789012345 Berbasis Komputer (UNBK) SMA pada 1234567890123456789012345 Senin (11/3) mengalami penundaan 1234567890123456789012345 mengesankan ketidaksiapan pemerintah. 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Kondisi ini harus menjadi evaluasi sebe1234567890123456789012345 lum pelaksanaan UNBK SMA nanti. 1234567890123456789012345 Pemerhati pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., 1234567890123456789012345 mengatakan, kondisi tersebut mengesankan 1234567890123456789012345 Giri Menang (Suara NTB) 1234567890123456789012345 bahwa pemerintah atau panitia pusat tidak DPRD Lombok Barat (Lobar) 1234567890123456789012345 siap dalam menyiapkan UNBK. pelaksanmenyuarakan aspirasi para guru 1234567890123456789012345 aan UNBK yang dilkasanakan setiap tahun baik ASN maupun honor ke Kemen1234567890123456789012345 seharusnya menjadi bahan evaluasi. 1234567890123456789012345 terian Pendidikan dan Kebudayaan 1234567890123456789012345 “Evaluasi bukan hanya proses ujian, juga (Kemendikbud) di Jakarta, terkait 1234567890123456789012345 berkenaan terkait perangkan keras dan lupersyaratan mendapatkan serti1234567890123456789012345 nak, dan ini bukan kegiatan main-main tapi fikasi. Pasalnya persyaratan serti1234567890123456789012345 ujian nasional. Saya pikir bahwa Pemerin1234567890123456789012345 fikasi ini dikeluhkan para guru, lan1234567890123456789012345 tah RI maupun Kemendikbud, secara manataran membebani para guru, kare1234567890123456789012345 jemen atau tata kelola dan sarana dan prasana harus melalui Pendidikan Pro1234567890123456789012345 rana jadi masalah, tidak siap dalam konfesi Guru (PPG). Sebab tidak mu1234567890123456789012345 teks itu, perlu dievaluasi,” katanya. 1234567890123456789012345 ngkin para guru melaksanakan PPG Ia menekankan, UNBK adalah bagian ter1234567890123456789012345 dalam jangka waktu lama, sehing1234567890123456789012345 penting dari proses evaluasi pembelajaran ga harus meninggalkan tempat tu1234567890123456789012345 untuk siswa dan sekolah. Oleh karena itu tidak gas dan keluarga, belum lagi biaya 1234567890123456789012345 boleh ada persoalan server pada saat menje1234567890123456789012345 untuk berangkat ke luar daerah unlang UNBK. Dengan begitu, perlu dilakukan 1234567890123456789012345 tuk ikut PPG tersebut. Dewan pun 1234567890123456789012345 evaluasi kesiapan pelaksana teknis di Kemenmeminta agar Kemendikbud meng1234567890123456789012345 terian Pendidikan dan Kebudayaan (Kegunakan pola lama, yakni Pendidi1234567890123456789012345 mendikbud). “Mesti harus evaluasi pelaksa1234567890123456789012345 kan dan Pelatihan Guru (PLPG) na teknis dari Kemendikbud, saya kira kalau 1234567890123456789012345 Wakil Ketua DPRD Lobar, H. 1234567890123456789012345 dibiarkan bisa menjadi peersoalan serius Sulhan Mukhlis, menjelaskan, di- Wakil Ketua DPRD Sulhan Mukhlis bersama anggota saat kunjungan 1234567890123456789012345 pada pelaksanaan UNBK nanti,” katanya. rinya bersama Ketua Komisi IV kerja ke Kemendikud. 1234567890123456789012345 Kondisi terganggunya gladi bersih DPRD Lobar Munawir Haris dan 1234567890123456789012345 UNBK SMA ini harus menjadi bahan eval1234567890123456789012345 sejumlah anggota lainnya melaku1234567890123456789012345 uasi pada saat pelaksanaan UNBK, terukan kunjungan ke Kemendikbud. 1234567890123456789012345 tama berkaitan dengan kesiapan server Politisi PKB ini menegaskan, 1234567890123456789012345 pusat. “Masih untung ini baru gladi bersih, kaitan dengan sertifikasi guru ASN 1234567890123456789012345 artinya boleh jadi ini bahan evaluasi pada 1234567890123456789012345 dan honor pihaknya meminta kepasaat pelaksanaannya,” ujar Syafril. 1234567890123456789012345 da Kemendikbud agar tidak meng1234567890123456789012345 Terpisah, pemerhati pendidikan, H. gunakan persyaratan PPG, namun 1234567890123456789012345 Kutjip Anwar, dihubungi Selasa (12/3) menPLPG. Sebab tidak mungkin kata 1234567890123456789012345 gatakan perlu ada pembenahan kembali 1234567890123456789012345 dia para guru ini meninggalkan daerdan harus memastikan tidak ada gang1234567890123456789012345 ah dan tugasnya hanya untuk 1234567890123456789012345 guan yang berlangsung cukup lama saat melaksanakan PPG. 1234567890123456789012345 pelaksanaan UNBK nanti. “Itu kita minta ke Kemendikbug 1234567890123456789012345 “Kalau ada masalah berarti kesiapan 1234567890123456789012345 agar memakai pola lama saja yang tidak maksimal. Pemerintah harus 1234567890123456789012345 (PLPG red), itu dipertimbangkan 1234567890123456789012345 lebihs memperhatikan kembali sarana oleh Kemendikbud,”jelas dia. 1234567890123456789012345 yang mendukung kegiatan UNBK agar Hal ini kata dia banyak dikeluh1234567890123456789012345 bisa berjalan sangat baik, kalau bisa bahkan oleh para guru, sebab mereka 1234567890123456789012345 kan harus sempurna,” ujar Kutjip. 1234567890123456789012345 harus ikut PPG di luar daerah yang 1234567890123456789012345 Kutjip yang merupakan mantan Kepadiadakan secara terpusat dan ser1234567890123456789012345 la SMAN 1 Mataram meminta kepada panentak di luar daerah. Wakil Ketua Komisi IV Munawir Haris bersama Wakil Ketua DPRD 1234567890123456789012345 itia, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, Seharusnya kata dia bisa di- Sulhan Mukhlis saat diterima oleh pihak Kemendikbud. 1234567890123456789012345 dan sekolah agar menyiapkan UNBK se1234567890123456789012345 lakukan secara kelas jauh dan kole1234567890123456789012345 cara maksimal. Tidak boleh lagi ada gangktif, sehingga tidak merepotkan keputusan Mendikbud, di mana semua guru mapel yang dijadikan 1234567890123456789012345 guan saat pelaksanaannya nanti. para guru dan tak meninggalkan guru yang memperoleh sertifikasi satu, sehingga bisa dilaksanakan di 1234567890123456789012345 UN SMA/MA akan dilaksanakan pada tangjam mengajar dan tugas mengajar perlu ikut PPG yang dilaksanakan daerah. “Tidak mungkin dalam satu 1234567890123456789012345 gal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan menguji1234567890123456789012345 angkatan mengajukan 40 orang pun menjadi terbengkalai. Belum di luar daerah. kan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matem1234567890123456789012345 Pelaksanaan PPG ini dilaksan- misalnya mengajukan sertifilagi masalah biaya ke luar daerah. 1234567890123456789012345 atika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaSementara para guru ini ketika akan di luar daerah secara kolektif kasi,kita maunya kembalikan ke 1234567890123456789012345 ran jurusan yang diujikan. UN Program Paket sertifikasi belum cair, honornya diikuti oleh masing-masing guru pola lama supaya guru-guru ini bisa 1234567890123456789012345 C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. (ron) 1234567890123456789012345 tidak besar. Pember- mata pelajaran. Sedangkan dulu, melaksanakan PLPG di daerah 1234567890123456789012345 mereka lakuan kebijakan PPG ini melalui kata dia, dilaksanakan PLPG oleh setempat,”jelas dia. (her)
Gangguan saat Gladi Bersih Mengesankan Ketidaksiapan Pemerintah
DPRD Lobar Suarakan Aspirasi Guru Soal Sertifikasi ke Kemendikbud
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
PPDB Zonasi untuk Pemerataan Mutu Mataram (Suara NTB) Sekolah menyambut baik rencana rencana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri 2019 dengan ketentuan zonasi sebanyak 90 persen. Aturan itu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Melalui ketentuan itu PPDB Zonasi dianggap bisa meningkatkan pemerataan mutu antar sekolah. Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid, mengatakan melalui PPDB Zonasi bisa terjadi pemerataan mutu. Dengan begitu prestasi siswa tidak hanya terpusat di sekolah ter-
tentu, tapi prestasi bisa merata di semua sekolah. Khalid mengakui, setelah dua tahun belakangan ini aturan zonasi dilaksanakan saat PPDB, terjadi peningkatan prestasi siswa di SMAN 4 Mataram. “Memang terlihat ada progres prestasi, misalnya di akademik, semua sekolah relatif sama,” katanya. Ia mendukung rencana aturan PPDB zonasi dari kementerian itu. Terkait zonasi itu, ia juga menyarankan agar aturann y a bisa memperhaJauhari Khalid (Suara NTB/ron)
tikan daya tampung sekolah. Terpisah, Kepala SMAN 5 Mataram, Drs. Arofiq, MM., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/3) juga mengatakan tidak mengalami masalah dengan aturan zonasi 90 persen itu. Menurutnya, sekolah memang dibangun untuk diperuntukkan bagi masyarakat sekitar sekolah. “Karena memang sekolah ini dibangun diperuntukkan untuk masyarakat sekitar sini, kalau 90 persen siswa zonasi, bagus, dan insya Allah tetap berjalan dengan baik,” kata Rofiq, sapaannya. Menurut Rofiq, PPDB zonasi sesungguhnya memiliki banyak kebaikan, antara lain untuk pemerataan kualitas siswa. Nantinya tidak ada lagi sekolah yang dikatakan unggulan atau favorit. Semestinya memang semua sekolah memiliki kualitas yang relatif sama. “Yang membedakan ada ciri khas, keunggulan apa
yang dimiliki,” ujarnya. Permendikbud terbaru tentang PPDB ini memiliki sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu. Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi serta kuota lima persen bagi s i s w a y a n g mengikuti orang t u a / wali bekerja atau mutasi antar
daerah. Sejak dua tahun lalu, PPDB SMA Negeri di NTB dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam k u o t a . Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang ses u a i dengan zona tempat tinggalnya. Arofiq (ron) (Suara NTB/ron)
SUARA NTB
Rabu, 13 Maret 2019
Halaman 11
Atlet Dompu Peraih Medali Porprov Belum Terima Bonus Dompu (Suara NTB) – Puluhan atlet kontigen Dompu yang berhasil mendulang 114 medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Mataram 2018 lalu, sampai saat ini belum menerima penghargaan atau bonus dari pemerintah daerah. Sebagaimana komitmen awalnya saat melepas para atlet yang sudah berhasil mengharumkan nama daerah dengan menempati peringkat tiga dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. Tarik ulur penetapan anggaran di tubuh eksekutif dan legislatif disinyalir jadi penyebab utamanya. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Dompu, A. Yarid, ST, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/3) menyampaikan, KONI memang telah berkomitmen memberikan bonus bagi atlet-atlet yang berhasil meraih medali pada ajang begengsi itu. Baik medali emas, perak maupun perung-
Rp7,5 juta dan perunggu sebesar Rp5 juta. Sementara untuk para pelatih diberi penghargaan setengah dari nominal bonus yang diterima para atlet berprestasi ini. “Itu desain KONI atas koordinasi dengan pemerintah daerah, pada kondisi saat ini kami sudah melakukan pengusulan dan katanya alokasi anggaran
terkait, dalam hal Kadispora selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hasilnya, anggaran tersebut tengah diupayakan sesegera mungkin dicairkan. “Insaallah mungkin dalam waktu dekat anggaran itu akan dicairkan, termasuk anggaran pembinaan untuk cabor-cabor yang ada di KONI,” jelasnya. Disinggung rincian perolehan medali pada Porprov 2018 lalu, A. Yarid menyebutkan, secara keseluruhan ada 114 medali dengan 37 medali emas, 28 perak dan 49 perunggu. Capaian itu berhasil mempebaiki prestasi wilayah ini dari peringkat lima besar ke urutan tiga dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. (jun)
Wakili NTB di Final Piala Pertiwi, ”Neo Angel” Terkendala Dana
(Suara NTB/ist)
Alvino Julian Hartono
Alvino Bersinar di MotoGP Mini
Mataram (Suara NTB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan menggelar putaran final sepak bola wanita Piala Pertiwi di Sawangan, Depok, 24 Maret- 4 April 2019. Tampil di tahta tertinggi sepak bola wanita nasional, Asprov PSSI NTB menunjuk tim Neo Angel untuk membela Provinsi NTB. Namun demikian Manajemen Neo Angel mengaku masih terkendala dana. Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTB, H. Sarfan Ahmad yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (12/3) kemarin mengatakan pihaknya sengaja menunjuk tim sepak bola wanita Neo Angel untuk mewakili NTB di ajang nasional karena memang Asprov PSSI NTB belum bisa menggulirkan kompetisi sepak bola wanita di NTB. “Karena Asprov PSSI NTB belum bisa menggulirkan kompetisi sepak bola wanita makanya ditunjuk saja,” ucapnya. Untuk diketahui laga final piala Pertiwi 2019 mempertemukan tim-tim terbaik di 35 provinsi di Indonesia. Masing -masing provinsi akan diwakili satu tim pada kompetisi sepak bola wanita level nasional itu. Asprov PSSI NTB mengaku telah
NAMA Alvino Julian Hartono semakin dikenal di kalangan pencinta olahraga balap motor. Itu karena Alvino punya prestasi bagus di olah raga balap motor. Atas segudang prestasi yang diukir selama tahun 2018, ia pun dianugerahi IMI NTB Award 2019. Diwawancara Suara NTB di Mataram belum lama ini, Alvino Julian Hartono yang biasa disapa Alvinoternyata sudah banyak menorehkan prestasi di dunia balap MotoGP mini yang digelar oleh IMI NTB setiap tahun. Di tahun 2018 saja, putra pasangan Dedy Hartono dan Novi Irmayanti ini sudah mengoleksi tiga medali emas. Tiga emas itu diraih di kelas MotoGP mini yang dihelat oleh IMI NTB tiap tahun. MotoGP mini merupakan balap motor mini yang melibatkan anak-anak usia dini regional NTB. “Tahun 2018 saya meraih tiga medali emas. Medali itu diraih di kelas MotoGP yang diikuti selama tiga seri di tahun 2018,” ucap Vino yang saat itu didampingi ayahnya. Selain mengoleksi banyak medali, Alvino juga mendapatkan hadiah berupa MotoGP mini yang dihadiah oleh Ketua IMI NTB, M. Nur Haedin di acara penganugerahan IMI NTB Award di Mataram belum lama ini. N. Nur Haedin yang diwawancara Suara NTB mengatakan MotoGP Mini merupakan ajang balap motor mini yang melibatkan atlet usia dini di NTB. Kelas usia dini itu sengaja digelar oleh IMI NTB untuk menyalurkan bakat atlet usia dini yang hobi balap motor. Dengan adanya kelas MotoGP Mini tersebut diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet berbakat di dunia balap MotoGP. Apalagi NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP di tahun 2021. “Kita sudah mulai siapkan anak-anak NTB terbiasa balapan MotoGP Mini. Siapa tahu setelah senior mereka bisa menjadi pembalap MotoGP benaran. Apalagi NTB akan segera memiliki sirkuit balapan MotoGP,” ucapnya. (fan)
Siskeudes Berubah, Desa Input Ulang APBDes
menunjuk tim sepak bola wanita Neo Angel mewakili NTB di event ansional itu. Terpilihnya tim Neo Angel mewakili NTB di kancah nasional itu disampaikan Ketua Asprov PSSI NTB, H. Moh. Suhaeli dalam Surat Asprov PSSI NTB nomor:16/ Asprov.PSSI-NTB/III/2019. Tertanggal 9 Maret 2019. Pihak Asprov PSSI NTB mengeluarkan surat penunjukan tim Neo Angel itu berdasarkan masukan Komite eksekutif NTB melalui korespondensi elektronik. Selain itu menunjuk pada surat PSSI nomor :1916/PGD/182/III-2019 tentang putaran final piala Pertiwi tahun 2019. 10 Hari Terkait penunjukan Neo Angel mewakili NTB di Piala Pertiwi 2019 ditanggapi serius oleh pemilik tim Neo Angel NTB, Muhammad Jaelani. Pihak manajemen Neo Angel ini mengaku belum menyepakati mengirimkan tim di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia tersebut. Pasalnya dia masih terkendala dana untuk biaya keberangkatan pemainnya. “Yang paling dibutuhkan tentu adalah biaya, karena biaya yang kita butuhkan besar banget. Sebab durasi wak-
(Suara NTB/fan)
DI LAPANGAN - Para pemain sepak bola wanita Neo Angel tengah menjalani latihan di Lapangan Sepak Bola Lawata Mataram belum lama ini. tu untuk mengikuti event itu lama yaitu 10 hari,” ucapnya. Dijelaskannya, rencana
KONI NTB Berharap Kurniawan Secepatnya Berlatih di NTB
Taliwang (Suara NTB) Berpindahnya pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sedikit kewalahan. Saat ini banyak desa di KSB belum menuntaskan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019. Hal ini disebabkan pengambilalihan pengelolaan Siskeudes oleh Kemendagri itu turut merubah sejumlah item data dalam aplikasi tersebut. “Sampai sekarang kita belum selesai APBDes-nya karena harus input ulang,” kata kepala desa Sapurgara Bre, kecamatan Brang Rea, Andi Subandi, S.Pd kepada Suara NTB, Selasa (12/3). Andi menjelaskan, sebenarnya APBDes Tahun 2019 desanya telah selesai. Hanya saja karena peralihan pengelolaan Siskeudes dari BPKP ke Kemendagri seluruh desa harus melakukan input data APBDes ulang. Dengan aplikasi Siskeudes yang baru itu, perangkat desa harus melakukan penyesuaian karena ada beberapa item baru dalam sistem. “Karena sistemnya baru ya staf desa kami ada sedikit kebingungan nginput. Tetap jalan tapi ya lambat,” sebutnya. Jika dibandingkan dengan aplikasi Siskeudes sebelumnya, diakui Andi, aplikasi Siskeudes yang dikelola Kemendagri saat ini lebih baik. Karena lampiran isiannya sangat lengkap dan rinci. Setiap program kerja keuangan desa memiliki formulir isian lengkap mulai dari penyusunan anggaran, jenis pekerjaan hingga hasil laporan akhirnya. “Kalau Aplikasi yang dulu, kita hanya isi item programnya saja dan nilainya berapa. Tidak ada rincian lagi. Kalau yang baru ini semua lengkap. Bahkan aplikasi itu menyediakan halaman sampai dokumen Perdes APBDes-nya,” papar Andi. Ia menyatakan, penerapan aplikasi Siskeudes terbaru ini sangat membantu desa. Namun di sisi lain turut mengganggu jalannya program desa karena kehadirannya setelah penetapan APBDes. “Kan baru disampaikan ke kami setelah kami selesai menyusun APBDes dengan sistem lama. Makanya belum ada desa yang cair anggarannya sekarang,” tukasnya seraya berharap agar ke depan setiap perubahan Siskeudes atau aturan terkait keuangan desa dilakukan sebelum penyusunan APBDes. “Kalau mau buat perubahan ya akhir tahun saat desa baru akan persiapan menyusun anggaran. Jangan seperti Siskeudes ini di awal tahun padahal APBDes kami sudah selesai. Kalau sudah begini kan imbasnya ke kami, karena otomatis program desa kami molor pelaksanaannya,” keluh Andi. (bug)
Mataram (Suara NTB) Rencana Kurniawan berlatih di NTB disambut gembira oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. KONI NTB berharap Kurniawan secepatnya bergabung latihan di Pelatda Mayung NTB, sehingga atlet asal Sumbawa itu dapat mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi PraPON tarung derajat tahun ini. “Kita sudah mendengar Kurniawan akan segera berlatih di NTB. Saya berharap dia secepatnya mendapatkan izin untuk berlatih di NTB, sehingga dia bisa maksimal menghadapi PraPON,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat
ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (12/3). Pernyataan ini dilontarkan oleh Andy setelah mendengar kabar Kurniawan akan segera berlatih di NTB. Andy berharap Kurniawan bisa pindah tugas di NTB agar bisa maksimal menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) Mayung persiapan Pra-PON hingga PON di Papua tahun 2020. Diakuinya, sebelumnya pihak KONI NTB juga pernah memperjuangkan atlet atletik, Arif Rahman yang sebelumnya bertugas sebagai Anggota TNI di luar NTB dan akhirnya pindah tugas di kesatuan TNI/AD wilayah NTB. “Kita usahakan Kurniawan juga bisa pindah tu-
gas di NTB,” harapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa pihak Pengprov Kodrat NTB telah bersurat resmi ke pihak Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Ditajenad) untuk meminta dispensasi waktu agar Kurniawan bisa berlatih di NTB. Maklum Kurniawan merupakan anggota TNI/AD yang bertugas sebagai ajudan jenderal angkatan darat di Bandung, Jabar. Kabarnya, Kurniawan akan mendapat izin dari kesatuan tempat ia bekerja untuk bisa berlatih di NTB. Saat ini, atlet peraih medali emas PON Jabar 2016 tengah menunggu izin dari pihak Ditajenad sebagai dasar ia dapat berlatih di NTB. (fan)
Baru Tiga Program Masuk Lelang di KSB
(Suara NTB/bug)
Andi Subandi
gu. Dan komitmen itu diamini Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat pelepasan maupun penerimaan para atlet usai berlaga di Porprov. Rencananya, untuk masingmasing atlet peraih medali emas baik beregu maupun perseorangan akan mendapat bonus sekitar Rp15-Rp20 juta. Sedangkan peraih perak
untuk 2019 sekitar Rp2,2 miliar. Rp1 miliar dialokasikan untuk bonus atlet, cuma belum ada kepastian kapan akan dicairkan,” ungkapnya. Menurut dia, tak kunjung dicairkannya bonus bagi para atlet itu sebagaimana informasi yang beredar disinyalir akibat tarik ulur dalam penetapan anggaran APBD oleh eksekutif dan legisltaif. Namun kebenaran hal tersebut ia tak berani memastikan, tetapi yang jelas KONI belum mendapat kejelasan waktu pencairan bonus ini. Mengingat bonus tersebut terus didesak oleh para atlet dari berbagai Cabang Olahraga (Cabor) pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan intansi
Taliwang (Suara NTB) Kabag Administrasi Pembangunan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP-LPBJP) Setda KSB, Syahril ST., M. Si mengatakan, bahwa proses pengajuan lelang awal tahun 2019 masih sangat minim. Dari data masuk, baru sekitar tiga SKPD yang sudah mengajukan programnya untuk dilelang dengan harga di bawah Rp1 miliar. Lambatnya pengajuan paket ini tentu sangat disayangkan karena bisa mengganggu serapan anggaran. “Kita tidak tahu alasan persis SKPD sehingga belum ada satupun paket pekerjaan yang akan diajukan lelang. Padahal kita sudah bersurat secara resmi ke pimpinan SKPD untuk bisa segera diajukan. Sehingga kita juga bisa langsung melakukan lelang agar pelaksanaan pekerjaan bisa berjalan dengan cepat. Jika seperti ini kondisi di lapangan, kita khawatir akan molor hingga bulan April,” sebutnya kepada Suara NTB, Selasa (12/3). Dikatakannya, tiga SKPD yang sudah mengajukan lelang, Dinas Kesehatan (Dikes) untuk program pengadaan
(Suara NTB/ils)
Syahril alat Kesehatan lingkungan dari dana DAK penugasan stunting Rp888 juta. RSUD Asy Syifa untuk belanja bahan medis habis pakai sekitar Rp354 juta dan dari Dinas PUPRPP sekitar Rp127 juta. Sedangkan untuk proyek fisik lainnya dengan harga di atas miliaran rupiah hingga kini belum ada yang diusulkan. Padahal jika mengacu ke aturan yang berlaku, seharusnya di awal tahun (bulan) Januari sudah ada yang mulai mengajukan lelang agar pelaksanaan program bisa dilakukan dengan cepat. Tapi fakta yang ada di lapangan saat ini dianggap
tidak bisa memberikan hasil yang baik, karena masih belum ada satupun SKPD yang mengajukan lelang. Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan proses lelang di tahun 2018, dimana di bulan Maret sudah ada program yang mulai dikerjakan oleh para rekanan. “Tahun 2019 kita anggap sangat molor untuk lelang pekerjaan yang kita lakukan. Tapi kita tetap akan mendorong agar SKPD bisa segera,” ungkapnya. Disebutkannya, bisa jadi hingga saat ini belum ada program yang diajukan lelang karena masih dalam berada di tahap perencanaan. Jika benar masih dalam tahap perencanaan, maka hal itu sangat disayangkan dan sangat lambat. Karena untuk perencanaan biasanya membutuhkan waktu tiga bulan, kapan bisa dilaksanaan kalau begitu, bisa-bisa di triwulan kedua baru dilaksanakan. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar pola perencanaan di akhir tahun anggaran bisa dilakukan. Sehingga awal tahun bisa langsung di eksekusi dan pola penyerapan anggaran juga maksimal nantinya. (ils)
anggaran biaya mengikuti event itu akan menghabiskan dana sekitar Rp177 juta. Saat
ini pihaknya sedang mencarikan solusi untuk mendapatkan anggaran. (fan)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Taliwang (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Inspektorat Kabupaten 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa Barat (KSB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berkomitmen menggenjot 1234567890123456789012345678901212 peningkatan predikat 1234567890123456789012345678901212 Sistem Akuntabilitas Kiner1234567890123456789012345678901212 ja Instansi Pemerintah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (SAKIP) daerah. Berdasar1234567890123456789012345678901212 kan hasil penilaian Kemen1234567890123456789012345678901212 terian Pendayagunaan 1234567890123456789012345678901212 Aparatur Negara dan Refor1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masi Birokrasi (Kemenpan1234567890123456789012345678901212 RB) terbaru, nilai penerapan 1234567890123456789012345678901212 SAKIP di lingkup Pemda 1234567890123456789012345678901212 KSB masih berada di angka 1234567890123456789012345678901212 H. Ady Mauluddin 1234567890123456789012345678901212 57,3 poin atau predikat CC. 1234567890123456789012345678901212 “Hasil penilaian terbaru da KSB patut bersyukur 1234567890123456789012345678901212 Kemenpan, (SAKIP) kita dengan capaian tersebut. 1234567890123456789012345678901212 masih CC. Dan tahun ini kita Sebab jika mengacu pada 1234567890123456789012345678901212 akan genjot supaya bisa B hasil penilaian 2 tahun se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 atau naik satu poin dari yang belumnya, berturut-turut 1234567890123456789012345678901212 sekarang ini,” janji Inspektur KSB hanya mampu menca1234567890123456789012345678901212 Inspektorat KSB, Ir. H. Ady pai predikat D dengan nilai 1234567890123456789012345678901212 Mauluddin, M.Si kepada yang cukup terendah. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Suara NTB, Selasa (12/3). Salah satu penyebab 1234567890123456789012345678901212 Ia mengungkapkan, seberendahnya angka penilaian 1234567890123456789012345678901212 narnya predikat SAKIP KSB penerapan SAKIP itu, di1234567890123456789012345678901212 saat ini telah mencapai B. Hal ungkapkan H. Ady karena 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ini berdasarkan penilaian tidak sinkronnya program 1234567890123456789012345678901212 Badan Pengawas Keuangan Satuan Kerja Perangkat 1234567890123456789012345678901212 dan Pembangunan (BPKP) Daerah (SKPD) dengan 1234567890123456789012345678901212 dan Inspektorat Provinsi. Rencana Pembangunan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Hanya saja setelah Kemen- Jangka Menengah Daerah 1234567890123456789012345678901212 pan-RB turun, masih mene- (RPJMD). Saat itu banyak 1234567890123456789012345678901212 mukan sejumlah kekurangan SKPD menyusun program 1234567890123456789012345678901212 terhadap komponen pemenu- kerja tanpa terstruktur un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 han SAKIP. Salah satunya tuk mengejar pencapaian 1234567890123456789012345678901212 saat penilaian, analisis jaba- yang diharapkan RPJMD. 1234567890123456789012345678901212 tan (Anjab) kepegawaian di “Untuk mengatasinya 1234567890123456789012345678901212 daerah belum dituntaskan. akhirnya kita harus rubah 1234567890123456789012345678901212 “Hanya Anjab-nya saja yang RPJMD dan mengarahkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 belum kita rampungkan saat SKPD agar patuh terhadap 1234567890123456789012345678901212 itu. Tapi kalau versi provinsi yang telah ditetapkan 1234567890123456789012345678901212 dan BPKP kita sudah dalam RPJMD terbaru itu,” 1234567890123456789012345678901212 predikat B,” klaimnya. ungkapnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tahun ini kata H. Ady Selanjutnya H. Ady men1234567890123456789012345678901212 sejumlah kekurangan itu gatakan, sistem pengawasan 1234567890123456789012345678901212 akan dipenuhi. Termasuk pun menjadi salah satu poin 1234567890123456789012345678901212 melengkapi fasilitas pen- lain yang mempengaruhi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dukungan SAKIP dengan SAKIP. Karena itu pihaknya 1234567890123456789012345678901212 mengadopsi sistem-sistem selaku institusi pengawasan 1234567890123456789012345678901212 berbasis teknologi. “SAKIP internal terus melakukan su1234567890123456789012345678901212 kita sudah e-SAKIP, e-Kin- pervisi terhadap SKPD 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 erja kita sempurnakan dalam menjalankan pro1234567890123456789012345678901212 tahun ini. Kalau e-Budget- gramnya. “Kami berupaya 1234567890123456789012345678901212 ting dan e-Planning kita tidak saja turun begitu ada 1234567890123456789012345678901212 sudah jalan,” ujarnya. masalah. Tapi sejak awal 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Meski masih bercokol kami mencoba melakukan 1234567890123456789012345678901212 pada predikat pertengahan, pendampingan kepada 1234567890123456789012345678901212 H. Ady menyatakan, Pem- SKPD,” tukasnya. (bug) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Inspektorat KSB Genjot Peningkatan Predikat SAKIP
(Suara NTB/bug)
SUARA NTB
Rabu, 13 Maret 2018
Bangun Kesetiakawanan Sosial
Siswa SMPN 2 Mataram Dilatih Jadi Santri Mataram (Suara NTB) Secara rutin siswa SMPN 2 Mataram melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja Mushalla (Remus) dilatih menjadi santri dan santriwati selama sehari. Kegiatan tersebut merupakan program triwulan yang diselenggarakan sekali dalam tiga bulan. Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno mengatakan, progran Remus SMPN 2 Mataram menyapa Pondok Pesantren (Ponpes) ini diselenggarakan sekali dalam tiga bulan. Tujuannya ialah membangun kesetiakawanan sosial di tengah siswa. Program Remus menyapa Ponpes ini, selain menyapa
Ponpes, juga memiliki tujuan mendasar. Program belusukan bersama siswa ke ponpes bertujuan untuk melatih siswa, terutama siswa yang aktif sebagai remaja musala di sekolah. Dengan melatihnya menjadi santri sehari, mereka ikut terlibat belajar bersama sehari serta berkegiatan bersama dengan seluruh santri dan santriwati. Selama kegiatan para siswa bisa merasakan bagaimana kehidupan dan aktivitas para santri. Untuk itu, dari pengalaman yang didapat siswa dari kegiatan para santri, minimal karakter religius siswa akan terbangun, begitu juga dengan semangat
gotong royong, sikap mandiri dan integritas siswa. Dikatakan Suwarno, yang terpenting dengan kegiatan ini siswa juga memiliki rasa empati yang tinggi, setia kawan dengan semua orang. Tanpa harus pilih kasih, siapa teman bermain dan berkegiatan. Dengan demikian, beberapa pelajaran penting akan tetap didapat siswa, kemudian pasti dipraktikkannya. Mulai dari sikap atau moral dan tauhid, pasalnya di kalangan ponpes terkait semua itu cukup murni dipraktikkan.
Sementara, Ketua Komite SMPN 2 Mataram, Lalu Abdul Hadi Faeshal mengungkapkan, segala bentuk program SMPN 2 Mataram disebutnya selalu lain dari pada yang lain. Sehingga dirinya selaku ketua Komite di sekolah tersebut, semakin semangat untuk mengembangkan segala kebutuhan sekolah. Dengan kegiatan ini, orang tua siswa akan semakin lebih proaktif. Mengingat segala programnya selalu bertujuan untuk karakter siswa. (dys)
Halaman 12
Nama Calon Sekda Lotim Sudah di Kantong Pimpinan Daerah Selong (Suara NTB) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM dan H. Rumaksi Sjamsuddin, SH dikabarkan sudah mengantongi sejumlah nama calon Sekretaris Daerah (Sekda). “Yang jelas pak bupati dan wakil bupati sudah mengantongi namanama calon Sekda katanya. Namun beliau-beliau merahasiakannya,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Muhammad Hairi, dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (13/3).
Dalam pelaksanaan seleksi jabatan Sekda, panitia seleksi (pansel) akan melibatkan tim dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri melalui gubernur. BKPSDM Lotim, kata dia, hanya mempersiapkan proses dan persyaratan. Namun untuk persiapan secara detail belum dilakukan. Bagi Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, mengatakan, dalam pansel Sekda ini, alangkah baiknya apabila diprioritaskan pejabat dari Kabupaten Lotim. Terlebih Lotim memiliki SDM pejabat dengan kualitas mumpuni dan memiliki potensi. Ini juga
sebagai regenerasi bagi pejabat yang ada di Kabupaten Lotim. Tentunya dalam memenuhi syarat yang sudah ditentukan seperti kepangkatan, menguasai birokrasi dengan baik sebagai syarat umum. Adapun syarat khususnya yakni memiliki loyalitas yang penuh kepada bupati. “Itulah beberapa bagian syarat yang harus dipenuhi. Banyak pejabat kita yang mumpuni, memiliki potensi. Ngapain kita cari yang jauhjauh,” jelasnya. Dikatakan Daeng Paelori, jabatan Sekda merupakan jabatan tertinggi di tatanan birokrasi, sehingga harus dapat mengakomodir dan memahami betul kebutuhan dan tatanan birokrasi yang ada di Kabupaten Lotim. Termasuk dapat memberikan saran kepada pimpinan dalam hal ini bupati. (yon)
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6643 CC NOKA/NOSIN : MH1JFCTT2DK27209/ J F C 1 E - 1 2 1 6 4 9 4 AN.ABD.KADIR HLG D’SKTR JALAN MAJAPAHIT HLG STNK R2 DR.5462 AZ HONDA NOKA/NOSIN : MH1JF5118AK136867/ J F 5 1 E - 1 1 3 7 8 9 0 AN.MURNIATI ALI HLG D’SKTR AMPENAN
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
Rabu, 13 Maret 2019
SUARA NTB
Halaman 13
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 13 Maret 2019
Ketua DPRD Kota Mataram Dengarkan Aspirasi Kepala Sekolah Dari Hal. 1 Pengawasan lainnya juga terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2019. ‘’Ini saya berkepentingan untuk mengingatkan dari awal siapkan konsepnya seperti apa. Meskipun regulasi sudah ada. Sistem zonasi, jalur prestasi, namun seringkali terjadi. Karena kita tidak siap secara teknis di tingkat sekolah dan termasuk di pemerintahan, bisa menyebabkan masalah,’’ terangnya. Untuk itu, selain perlu segera dilakukan penyiapan regulasi dalam bentuk penyiapan juklak juknis dalam bentuk peraturan Walikota Mataram. ‘’Yang terdahulu perlu direvisi, ya direvisi. Yang terpenting setelah itu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan seluruh pihak,’’ pintanya. Dari catatan Dewan, kata politisi Golkar ini, dari waktu-ke waktu, PPDB kerap menimbulkan persoalan. ‘’Kenapa? Karena kita tidak menyentuh akar persoalannya,’’ aku Didi. Persoalan dasar pendidikan, sambung Didi, bagaimana memperkecil disparitas antarsekolah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara baik dan berkualitas.
‘’Oleh karena itu, kami minta melakukan evaluasi menyeluruh bagaimana menghadirkan penyelenggaraaan pendidikan yang dicerminkan dengan pengelolaan sekolah yang baik dan berkualitas,’’ ujarnya. Dewan, kata Didi, mendorong Dinas Pendidikan Kota Mataram dan semua sekolah untuk memetakan masalah dan kondisi sekolah secara menyeluruh. ‘’Karena kita tahu, persoalan sekolah sangat komplek,’’ akunya. Tidak hanya menyangkut masalah guru atau tenaga pendidikan, tapi juga tenaga TU. Ini tergambar dari kritik yang dilayangkan sejumlah SD di Kota Mataram yang struktur organisasinya tidak didukung hadirnya tenaga TU (Tata Usaha). Di samping itu, dunia pendidikan di Kota Mataram juga dihadapkan pada persoalan sarana prasarana yang tidak memadai, ketimpangan jumlah siswa antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. ‘’Ada sekolah yang overloud ada juga sekolah yang sangat sedikit siswanya,’’ sebut Didi. (fit)
Lamban, Pembangunan Rumah Rusak Berat Dari Hal. 1 Sedangkan untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, fasilitator yang menjadi pendamping masyarakat berada di bawah komando Pemda dalam hal ini Korem 162/WB. Gubernur mengatakan, fasilitator yang berada di bawah Kementerian PUPR dan fasilitator yang berada di bawah komando Pemda belum sinkron chemistry-nya. Sehingga pada waktu itu, gubernur langsung menelepon Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo agar semua fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di bawah komando Pemda. ‘’Kita usulkan dikomandoi daerah atau TNI. Untuk mempermudah saja. Saya coba ke Menteri PUPR, Kepala BNPB, Pak Wapres. Saya kira Kementerian PUPR tak akan mempermasalahkan. Karena dalam praktiknya mereka dengan senang hati diajak koordinasi,’’ kata Gubernur. Terkait usulan agar semua fasilitator dikomandoi daerah, gubernur mengatakan Kepala BNPB akan berbicara dengan Menteri PUPR. Menurutnya, perlu langkah-langkah percepatan dalam pembangunan huntap. Apalagi rencananya, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung melihat progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 1 April mendatang. Danrem 162/WB, Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, pertemuan yang dilakukan tersebut dalam rangka percepatan pembangunan huntap terutama yang rumah yang rusak berat. Memang, kata Danrem, jika melihat progres pembangunan sampai sekarang sudah cukup signifikan. Namun, pemerintah daerah menginginkan agar lebih cepat lagi. ‘’Untuk lebih cepat lagi, kita selesaikan masalah-masalah yang dihadapi, diantaranya fasilitator. Tidak adanya keseragaman fasilitator di lapangan khusus rumah rusak berat. Ini kita mau benerin fasilitator ini,’’ katanya. Dalam rapat koordinasi tingkat atas, upaya-upaya percepatan telah disetujui gubernur, BNPB dan Kementerian PUPR. Tetapi dalam pelaksanaannya, perwakilan Kementerian PUPR yang membawahi fasilitator rumah rusak berat tak mentransfer informasi kepada fasilitatornya. Dikatakan, dalam minggu ini akan kembali dibuka layanan satu pintu di lapangan. Sehingga progres pembangunan rumah rusak berat semakin meningkat. Seperti yang pernah dilakukan pada saat percepatan rehabilitasi rumah rusak sedang dan ringan. ‘’Kenapa tidak menggunakan
cara seperti fasilitator rusak sedang dan ringan. Itu antara fasilitator sipil dan TNI/ Polri bergabung mereka. Tak ada masalah,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengatakan aplikator atau pengusaha rumah tahan gempa diminta segera turun melakukan sosialisasi ke masyarakat atau Pokmas yang sudah terbentuk. Pemda bersama Korem akan memfasilitasi dengan membuat layanan satu pintu dalam satu lokasi. ‘’Kami ingin semua fasilitator mendengarkan apa yang menjadi kearifan lokal. Dengarkan kami yang di daerah, untuk percepatan,’’ katanya. Rum mengatakan, layanan satu pintu akan dibuka di semua lokasi. Terutama di daerah-daerah yang paling banyak rumah rusak berat. Seperti Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur. Dalam upaya percepatan ini diharapkan fasilitator yang berada di bawah Kementerian PUPR dapat bekerjasama melakukan percepatan. ‘’Untuk rekomendasi RTG diberikan oleh daerah. Tapi ada satu, dua fasilitator rekompak menolak rekomendasi itu. Padahal itu keputusan Wapres. Kita harapkan teman PUPR membantu kami,’’ harapnya. Rum menjelaskan, progres pembangunan huntap sampai 11 Maret 2019. Disebutkan, jumlah huntap yang sudah selesai dibangun sebanyak 1.195 unit dan dalam proses pembangunan sebanyak 12.106 unit. Dengan rincian Risha yang sudah selesai dibangun sebanyak 452 unit, Rika 182 unit, Riko 374 unit, individu/ swasta sebanyak 187 unit. Untuk Risha di Lombok Barat yang sudah selesai dibangun sebanyak 104 unit, Lombok Tengah 147 unit, Lombok Timur 120 unit, Lombok Utara 65 unit, Kota Mataram 12 unit, Sumbawa 3 unit dan Sumbawa Barat 1 unit. Untuk Rika di Lombok Timur yang sudah selesai dibangun 147 unit, Lombok Utara 5 unit, Sumbawa 12 unit dan Sumbawa Barat 18 unit. Sedangkan untuk Riko yang sudah selesai dibangun di Lombok Barat 39 unit, Lombok Tengah 184 unit, Lombok Timur 53 unit, Kota Mataram 1 unit. Sumbawa 4 unit dan Sumbawa Barat 93 unit. Sementara RTG yang selesai dibangun individu/ swasta di Lombok Barat 49 unit, Lombok Timur 59 unit, Lombok Utara 30 unit, Kota Mataram 3 unit dan Sumbawa Barat 46 unit. (nas)
Bakar Sampah Kena Pidana atau Denda Rp50 Juta Dari Hal. 1 Mengenai larangan terdapat dalam pasal 45. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak ketiga yang menggunakan jasa pelayanan sampah regional dilarang mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. Kemudian, Pemda kabupaten/kota atau pihak ketiga dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Selain itu, Pemda kabupaten/kota atau pihak ketiga dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka. Dalam pasal ini juga, Pem-
da kabupaten/kota atau pihak ketiga dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terkait dengan ketentuan pidana diatur pada pasal 58. Dalam pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. (nas)
Halaman 15
Polda NTB Kaji Dugaan Fiktif Pengadaan Bibit Bawang Sembalun Mataram (Suara NTB) Pengadaan bibit bawang Sembalun tahun 2018 yang diduga fiktif, jadi atensi Polda NTB. Terbuka peluang untuk diusut, namun sejauh ini masih menunggu perkembangan di lapangan sambil mencermati situasi. Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda NTB, memantau masalah yang timbul dalam proses pendistribusian bantuan bibit bawang putih bagi petani di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Mencuat protes sebelumnya 300 hektare (ha) lahan diduga fiktif. Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Feri Jaya Satriansyah Senin (11/3) mengatakan, langkah pemantauan sedang dilakukan. Ini setelah pihaknya menerima informasi lapangan yang menyebutkan ada gejolak dalam proses pendistribusian bibit bawang putih bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2018. ‘’Untuk informasi bawang putih yang di Sembalun, sudah kita terima dan akan kita pantau,’’ kata Feri. Sesuai fungsi pihaknya, masalah tersebut dikoordinasikan
sampai ke tingkat Polres Lotim, khususnya ditingkat Polsek Sembalun yang sebelumnya didatangi petani. Sebelum terungkap, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mendapatkan bantuan bibit untuk budidaya bawang putih di atas lahan selus 1.642 ha. Rinciannya, seluas 1.100 ha ada di Sembalun dan 542 di bawah Sembalun yang potensial sebagai tempat menanam bawang putih. Hanya saja, sebelum penyerahan bantuan, ditemukan indikasi seluas 300 ha lahan di Sembalun diduga fiktif. Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi juga mengamini itu. Diungkapkan Rumaksi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB itu, sesuai hasil verifikasi seluas 1.100 ha di Sembalun, hanya ditemukan riil lahan dan pemiliknya seluas 800 ha. Sisanya, 300 ha,
tidak diketahui. Pengadaan bibit ini juga menuai protes petani. Selain soal lahan, juga indikasi penyusutan. Dalam berita acara yang diterima 26 Kg, setelah dicek hanya 8 sampai 5 Kg. Warga pun sempat memprotes itu dengan mendatangi Polsek Sembalun, Jumat (8|3) malam lalu. Distan Verifikasi Pascaditemukan dugaan lahan fiktif seluas 300 ha usai verifikasi awal, Dinas Pertanian (Distan) Lotim melakukan verifikasi ulang untuk mencari lahan-lahan alternatif lain. Kekurangan yang belum terverifikasi ini diyakini akan bisa dipenuhi di Sembalun. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi mengemukakan, tahap pertama sudah didapat lahan seluas 1.300 ha. Sementara yang dibutuhkan adalah 1.642 ha. ‘’Masih ada sisa sekitar 342
ha yang sedang diusahakan ada semua di Sembalun yang sudah ditetapkan sebagai zona pertama (Zona I) lokasi budidaya bawang putih,’’ terangnya. Saat ini, tambahnya, sedang berlangsung verifikasi tahap kedua. Pada proses verifikasi petani dan lahan ini dilakukan cukup ketat dengan melibatkan langsung aparat kepolisian dan kejaksaan serta aparat dari TNI AD. Pihaknya juga tetap melibatkan kelompok-kelompok tani serta kepala desa setempat. Proses verifikasi tahap kedua ini diharapkan bisa rampung pekan ini. Sedangkan yang sudah dinyatakan fiktif sebelumnya secara otomatis gugur pascaverifikasi tahap pertama rampung dilaksanakan. “Kan sudah ada pencabutan surat keputusan (SK) juga,” ungkapnya. Abadi kembali menegaskan, jika data lahan fiktif yang disebut sebelumnya oleh Wakil Bupati, karena saat verifikasi petani tidak datang. ‘’Dari 1.642 ha bantuan akan diberikan kepada 332 kelompok. Saat verifikasi awal dilakukan, ada juga keg-
Sumbawa Dapat Rp3,6 Miliar DAK untuk Pasar Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan pasar di tahun 2019 ini. Anggaran dari Kementerian Perdagangan dengan total Rp3,6 miliar tersebut, untuk tiga pasar di kecamatan. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah, menyebutkan, tahun ini ada empat pasar yang akan dibangun dan direvitalisasi. Pertama yakni Pasar Seketeng dengan nilai Rp58 miliar. Kemudian Pasar Alas, Pasar Utan dan Pasar Empang dengan anggaran masingmasing sekitar Rp1 miliar. Dimana ketiga pasar kecamatan tersebut anggarannya bersumber dari DAK Kementerian Per-
dagangan tahun 2019. “Untuk tiga paar kecamatan itu, total anggarannya Rp3,6 miliar dari dana DAK. Sekarang dalam proses finalisasi perencanaannya. Kami rencanakan tidak keluar dari bulan Maret ini kita lelang bersaaan dengan Pasar Seketeng,” ujarnya, Selasa (12/3). Dijelaskannya, untuk Pasar Empang pihaknya akan memperbaiki sejumlah fasilitas yang ada. Seperti los ikan yang akan dilengkapi dengan meja pedagang, sumur resapan, lantai dan penambahan atap. Selain itu juga ada tambahan untuk pengerjaan paving blok keliling. Supaya pedagang dan pembeli nyaman beraktifitas, karena kondisi pasar setempat becek.
Kemudian, untuk Pasar Alas rencananya akan membangun satu los konstruksi baja untuk mengganti los kayu yang sudah tua dan bocor. Sedangkan untuk Pasar Utan pihaknya akan menyelesaikan pemasangan lantai dan meja pedagang. Harapannya Pasar Utan tahun ini sudah bisa dioperasionalkan. Dengan Demikian, otomatis pasar lamanya akan ditutup, karena daya tamping pasar baru cukup besar. “Harapan kita pasar-pasar kecamatan bisa menjadi lebih layak. Aspek ruang cukup menampung pedagang. Kemudian aktifitas pedagang dan pembeli jadi lebih nyaman. Karena kita perbaiki tata ruangnya. Jadi tidak lagi pasar itu nanti gelap, bocor dan becek,”pungkasnya. (ind)
PBB Targetkan Rebut Kursi Pimpinan DPRD Lobar Giri Menang (suara NTB) – DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Lombok Barat (Lobar) menargetkan pada Pileg kali ini mampu memperoleh kursi di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) di Lobar. Dengan raihan jumlah kursi ini, PBB pun membidik posisi empat besar perolehan kursi legislatif, sehingga mampu menempatkan kadernya di posisi unsur pimpinan yang sebelumnya mampu diraih secara berturut-turut pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Namun pada periode 2014-2019 ini, posisi unsur pimpinan tersebut lepas. Terget itu cukup optimis diraih partai berlambang bulan bintang
itu. Sebab pada pemilihan legislatif (Pileg) 2014 lalu, PBB hanya memperoleh 2 kursi di DPRD Lobar. Sehingga hal ini yang ingin diperbaiki oleh partai tersebut. ‘’Terget semua dapil terisi, kebetulan caleg yang kita ajukan ini sebagian besar tokoh semua,” ungkap Ketua DPC PBB Lobar, H Lukman Muhtar yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Ia mengaku tokoh-tokoh yang maju dari PBB tersebut hampir di seluruh Dapil memiliki nama. Baik dari latar belakang tokoh pondok pesantren (Ponpes), tokoh masyarakat, pengusaha hingga caleg yang masih menjadi petahana dalam Pileg kali ini. ‘’Sehingga kita optimis. Caleg-
caleg kita yang 43 itu yang bersaing ketat kurang lebih 35 orang,’’ jelasnya. Tidak sampai situ saja, pihaknya menargetkan PBB dapat masuk empat besar partai pemenang pemilu di Lobar. ‘’Karena di periode 2014-2019 ini tidak ada. Kita mau kembalikan lagi (peroleh kursi pimpinan). Kita maksimal agar fraksi utuh diDPRD,’’ pungkasnya. Meski kini dirinya tidak mencalonkan diri di DPRD Provinsi. Namun Lukman tetap semaksimal mungkin membuat PBB bisa meraih kemenangan di Lobar. ‘’Kita maksimalkan semua kerjasamanya caleg ini untuk Lobar,’’ pungkasnya. (her)
Mengarah ke Dugaan Mangkrak Dari Hal. 1 Pemeriksaan saksi diakuinya sudah berjalan sejak beberapa hari lalu. Mereka yang dimintai keterangan, masih terkait dengan perencanaan dan pengerjaan proyek. ‘’Belum bisa kita sampaikan semua dulu. Ini kan masih penyelidikan,’’ ujarnya mengingatkan. Sementara pemeriksaan kemarin masih berlanjut pada saksi yang dipanggil sebelumnya, yakni Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Selain itu, saksi tambahan dari bendahara pengeluaran. Para saksi itu diketahui berdinas di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfotik) Kabupaten Sumbawa.
Salah seorang saksi dari kalangan PPHP sempat terlihat keluar istirahat pukul 12.00 Wita, kemudian melanjutkan pemeriksaan pukul 14.00 Wita. ‘’Masih lanjut pemeriksaan,’’ ujarnya, kemudian berlalu ke ruang pemeriksaan. Kemarin merupakan rangkaian pemeriksaan saksi dari tim PPHP sebelumnya. Salah satu saksi yang diperiksa sebelumnya bernama Zainal Abidin. Zainal cukup terkejut dengan pemanggilan sebagai saksi oleh penyidik itu, karena merasa tidak bertanggungjawab penuh atas pekerjaan. Saksi dimutasi di tengah jalan, namun tidak diikuti dengan pencabutan SK PPHP. Zainal yang dimutasi ke daerah terpencil pun tak bisa melanjutkan
tugasnya dan merasa sudah tidak punya kewenangan lagi. Namun panggilan sebagai saksi mengejutkannya. Berdasarkan penelusuran pada informasi lelang e-proc, pagu anggaran proyek itu senilai Rp9,6 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp 9,49 miliar. Keberadaan dermaga rakyat ini sebenarnya dikeluhkan sejak setahun lalu, karena setelah tuntas dikerjakan, namun tak kunjung difungsikan maksimal. Alasannya bangunan belum rampung dan menunggu diresmikan meski sudah habiskan hampir Rp10 miliar. (ars)
PKK Hidupkan Dasa Wisma Cegah dan Deteksi Dini Gizi Buruk Dari Hal. 1 angka kasus kurang gizi pada Baduta paling banyak di Lombok Tengah sebesar 19,08 persen. Kemudian disusul Kota Bima 16,36 persen, Bima 16 persen. Selanjutnya, Lombok Utara 15,98 persen, Sumbawa 15,77 persen, Lombok Timur 15,31 persen, Dompu 10,75 persen, Lombok Barat 10,74 persen, Sumbawa Barat 12,47 persen dan Kota Mataram 5,27 persen. Sementara untuk kasus Baduta gizi buruk paling
banyak di Dompu sebesar 12,32 persen, Bima 7,77 persen, Lombok Timur 5,98 persen. Kemudian Kota Bima 5,56 persen, Lombok Barat 4,09 persen, Sumbawa Barat 2,20 persen, Lombok Utara 1,43 persen, Kota Mataram 1,41 persen, Lombok Tengah 1,36 persen dan Sumbawa 1,23 persen. Niken mengatakan, gizi buruk atau gizi kurang disebabkan karena masalah pemerataan informasi atau pengetahuan orang tua mengenai pola asuh dan pemberian gizi yang baik. Ia melihat
ada kekurangan pemberian informasi kepada ibu yang hamil dan melahirkan, terutama ibu-ibu muda. ‘’Bagaimana membesarkan balita dengan gizi yang cukup. Dari sisi masyarakat yang tak paham bahwa anaknya menderita gizi buruk. Makanya rajin datang ke Posyandu,’’ katanya. Untuk itu, PKK dengan Dasa Wisma akan dihidupkan kembali. Sehingga kasus-kasus gizi buruk, stunting dan lainnya terdeteksi lebih awal. Dan penanganannya dapat segera dilakukan. (nas)
iatan rasionalisasi. Semisal si A memiliki sawah 2 ha, tapi yang masuk 25 are, sehingga dinaikkan lagi,’’ tambahnya. Verifikasi dilakukan semata untuk melahirkan data yang lebih riil dan sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak ditemukan ada yang dobel-dobel dan ada yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan. Ditambahkan, dalam kegiatan budidaya bawang putih yang didanai oleh APBN ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lotim dengan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 yang mengatur ada zonasi. Saat ini, tambahnya, budidaya masih fokus di Sembalun sebagai zona I. Apabila zona I ini sudah tidak tersedia lahan lagi, maka bisa dicarikan lokasi di luar Sembalun. Mengingat luasan areal untuk tanam bawang putih tersebut, maka sebagian besar wilayah Sembalun akan penuh dengan tanaman bawang putih. Hal ini juga karena Sembalun merupakan areal yang paling cocok sebagai tempat budidaya bawang putih varietas Sangga Sembalun. (ars/rus)
NTB Simpan Energi Listrik Tenaga Arus Laut Kapasitas 8.000 MW Mataram (Suara NTB) Pansus Raperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DPRD NTB mengungkapkan bahwa NTB menyimpan energi listrik tenaga arus laut sekitar 8.000 MW. Namun, dalam Perda RUED NTB tersebut belum banyak menyentuh pengembangan energi laut. Juru Bicara Pansus Raperda RUED DPRD NTB, Ahmad Kudsi, Selasa (12/3) mengungkapkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan salah satu anggota Dewan Energi Nasional (DEN) berasal dari unsur pemerintah. Bahwa NTB memiliki peluang mengembangkan energi listrik yang berasal dari arus laut yang sangat luar biasa. Lokasinya berada di Kayangan Labuhan Lombok bagian Utara dan Selat Alas. Potensi energi listrik dari pemanfaatan tenaga arus laut mencapai 8.000 MW. Arus laut yang memiliki potensi tenaga listrik sebesar itu berada di tengah laut dengan arus kedalaman 34 meter. Berbentuk venturi yang mampu mensuplai listrik se - wilayah provinsi NTB. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM NTB, Yuliadi Ismono membenarkan hasil temuan tersebut. Namun ia mengatakan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut membutuhkan teknologi yang tinggi. Biaya yang dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan membangun pembangkit listrik konvensional. “Karena teknologinya masih perlu diteliti lagi oleh ITB, perguruan tinggi. Mereka kita tunggu hasilnya,” katanya. Dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K) NTB, kata Yuliadi, potensi energi arus laut yang berada di Lombok Timur itu sudah dimasukkan. Menurutnya, NTB memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup melimpah. Selain potensi energi listrik arus laut, NTB juga sangat kaya dengan potensi energi surya. Saat ini, pihaknya sedang mengawal rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau Angin di Lombok Timur dengan kapasitas 50 MW. Selain energi bayu, juga sedang dilakukan penelitian pengembangan energi panas bumi di Hu’u Dompu dengan kapasitas 60 MW. (nas)
’’Zero Waste’’ Dicibir Dari Hal. 1 Gubernur mengatakan, Pemprov ingin NTB menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi wisatawan. Sehingga persoalan sampah menjadi konsen Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota. Persoalan sampah, kata gubernur kelihatan sepele. Namun jika tidak mulai bergerak maka NTB tidak akan maju. Dikatakan, persoalan sampah bukan saja di pantai tetapi hampir semua tempat. Namun berkat pemberitaan media massa belakangan ini mengenai ikhtiar mewujudkan ‘’NTB Zero Waste’’, gubernur melihat sudah mulai ada kesadaran masyarakat. Sampah yang ada di sungai, pinggir jalan, destinasi wisata dan tempat strategis lainnya harus dibersihkan. Destinasi wisata dan tempat strategis harus bersih dari sampah. ‘’Sehingga indah dipandang. Apalagi sekarang, banyak inovasi yang memungkinkan banyak sampah bisa diolah menjadi sesuatu bernilai ekonomi,’’ katanya. Jika bank sampah ada di setiap desa, Gubernur yakin persoalan sampah akan tertangani. Pasalnya, sekarang sampah bukan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tetapi justru dapat menghasilkan uang atau bernilai ekonomis. Dr. Zul mengatakan banyak
orang yang mencibir program zero waste. Apakah bisa NTB bebas sampah sesuai target Pemda. Namun jika tidak dicoba, maka tak akan terjadi perubahan. “Kita mulai dari diri kita, masing-masing OPD dan tentu destinasi-destinasi wisata,” tandasnya. Tiga kapal pesiar dari Singapura membatalkan kunjungannya ke Lombok. Tiga kapal pesiar itu, setidaknya mengangkut 3.000 wisatawan mancanegara (wisman). Ada beberapa alasan yang membuat kapal pesiar itu batal singgah. Alasan batalnya kapal pesiar itu singgah karena beberapa persoalan. Seperti disampaikan, GM Pelindo III Lembar, Erry Ardiyanto, batalnya tiga kapal pesiar datang ke Lombok memang dipengaruhi beberapa hal. Seperti masa recovery gempa, terutama fasilitas umum masih mengalami kerusakan. Selain itu beberapa alasan menyangkut sampah dan ketidaknyamanan pengunjung terhadap ulah sejumlah oknum sopir travel diduga liar. Tahun ini diperkirakan ada 26 kapal pesiar dari berbagai negara akan singgah di Lombok. Seharusnya pada bulan Maret ini terdapat tiga kapal pesiar yang datang, namun adanya ulah segelintir oknum membuat tidak nyaman turis saat datang belibur sehingga membatalkan untuk datang ke Lombok. (nas)
Rabu, 13 Maret 2019
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Raih Prestasi Level 3 Penuh
Inspektorat NTB Target Tembus Level 4 APIP
Kepala BPKP Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo menyerahkan laporan hasil pengawasan selama 2018 kepada Gubernur NTB, Zulkieflimansyah sekaligus menyampaikan pencapaian level 3 APIP Inspektorat NTB Mataram (Suara NTB) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3 penuh, tergolong prestasi gemilang, sebab hanya diraih Inspektorat Provinsi NTB dan Inspektorat DIY. Namun tidak berarti jumawa, Inspektorat Provinsi NTB target tembus rekor nasional hingga level 4, dari 5 level yang ditetapkan International Internal Audit (IIA). Dalam peningkatan ka-
pabilitas APIP, Inspektorat Provinsi NTB menorehkan prestasi nasional. Dari seluruh APIP Provinsi yang dilakukan Quality Assurance (QA) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hanya dua APIP Provinsi yang berhasil mencapai kapabilitas APIP level 3 penuh atau murni. Sedangkan provinsi lain masih level 2 atau level 3 DC (dengan catatan) sebab masih banyak syarat yang perlu dipenuhi.
“Dengan capaian tersebut, berarti kemampuan APIP di Inspektorat Provinsi NTB telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal,” kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH., M.Si kepada Suara NTB, kemarin. Kendati prestasi yang telah diraih tergolong presti-
sius, kata Ibnu Salim, instansinya boleh berbangga, tetapi tidak cukup sampai kapasitas itu. Pencapaian ini menjadi acuan bagi Inspektorat Provinsi NTB untuk menuju level 4 dan bahkan level 5 yang berarti masuk dalam jajaran prestasi tingkat IACM (Internal Audit Capacity Model) dunia, juga telah diamanatkan dalam RPJMD NTB tahun 2018-2023. “Untuk itu diperlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh APIP Inspektorat Provinsi NTB agar terus berbenah diri dan meningkatkan infrastruktur yang telah ada serta menjadikannya proses yang berkesinambungan,” jelasnya. Selain itu, Inspektorat Provisi akan terus berkoordinasi dengan BPKP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan kapabilitas APIP secara nasional. Artinya, ini merupakan kebijakan Presiden RI sebagai bagian dari indikator RPJM Nasional dalam rangka pencegahan korupsi, di antaranya APIP harus pada level 3. Inspektorat Provinsi NTB pun semakin menguatkan kapasitasnya. Dengan begitu, peran instansi ini kian optimal. Kapasitas sebagai auditor kerugian negara semakin kuat dengan memetakan sektor rawan korupsi. Kemudian, temuan dan rekomendasi bisa jadi tindak lanjut Aparat Penegak Hukum (APH). Abah Ibnu, sapaannya, juga men-
Suasana pertemuan antara Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dengan jajaran BPKP
Pelatihan Daring IGI
Guru Perlu Tingkatkan Kompetensi secara Mandiri Mataram (Suara NTB) – Ikatan Guru Indonesia (IGI) kerap melaksanakan pelatihan secara dalam jaringan (Daring) atau online kepada guru-guru melalui kanal pelatihan IGI. Pelatihan secara mandiri yang dilakukan oleh organisasi profesi guru seperti IGI ini penting untuk peningkatan mutu guru. Ketua IGI NTB, Ermawanti, pada Selasa (12/3) menjelaskan IGI memiliki sistem kegiatan yang beralamat di gurupembelajar.igi.or.id. Fokus utamanya adalah mengelola kegiatan yang dilaksanakan kanal-kanal resmi IGI. Sistem ini merupakan sebuah sistem informasi kepelatihan yang terintegrasi dengan sistem keanggotaan IGI, sehingga seluruh sertifikat pelatihan yang diterbitkan lewat sistem ini dijamin keaslian dan validitasnya. Selain itu guru-guru di seluruh Indonesia juga bisa mengintip pelatihan apa saja yang sedang
berjalan, sedang ditawarkan atau sudah dilaksanakan oleh IGI sehingga guru bisa memilih pelatihan sesuai dengan waktu, tempat, materi dan keahlian khusus yang diinginkannya. “IGI salah satu organisasi profesi guru yang konsen pada peningkatan mutu guru, sehingga keberadaan IGI memang untuk membantu meningkatkan kompetensi guru secara mandiri tanpa bergantung kepada pemerintah,” ujar Ermawanti. Pelatihan daring secara mandiri ini, menurutnya sangat penting diikuti oleh guru. Pendidikan sangat dinamis, selalu terjadi perubahan di segala bidang. Kalau guru tidak mau belajar mengikuti perubahan, siswa bisa lebih pintar dari guru, dan hal itu akan menjadi masalah besar. “Di sinilah peran IGI dengan puluhan kanal diharapkan guru bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya,” kata Ermawanti. Terlebih lagi, standar pemer-
intah untuk Uji Kompetensi Guru (UKG) naik menjadi 6,0. Menurut Ermawanti, ada empat kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dan dua kompetensi yang harus terus perlu diasah yaitu kompetensi profesional, yang berkaitan dengan kemampuan guru terkait ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang diampu. Dan, pedagogik yang merupakan ilmu pendidikan. “Banyak guru yang relatif rendah di dua bidang ini. Inilah yang harus dikuasai oleh guru sehingga tugas mereka bisa berhasil dengan baik,” katanya. Oleh karena itulah perlu adanya pelatihan secara terus menerus. “Alhamdulillah pemerintah melalui kementerian sangat welcome dengan kegiatan IGI, yang secara terus menerus melaksanakan kegiatan secara mandiri tanpa meminta kepada pemerintah untuk bantuan pelatihan,” pungkas Ermawanti. (ron)
gakui bertahun tahun lamanya, kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi NTB selalu berada di level 1 dan level II saja. Kapabilitas yang demikian berpengaruh pada kerja auditor APIP yang belum maksimal melakukan tugas dan fungsinya. “Sekarang jauh lebih optimal. Fungsi penting adalah pemetaan dan penanganan kasus - kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah maupun negara,” ujarnya. Maka untuk membantu menangani kasus - kasus seperti itu, kata Ibnu Salim, di Inspektorat Provinsi NTB telah dibentuk struktur kelembagaan Inspektorat Pembantu Khusus (Itbansus), didukung juga pembagian tugas yang jelas. Catatan dari Inspektur Pembantu I, Zuhudy Kadran, capaian ini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi target RPJMN 2014-2019. Di mana APIP harus telah mencapai Level 3 dari 5 Level Internal Audit Capability Model (IACM) yang diterbitkan oleh International Internal Audit (IIA). Peningkatan kapabilitas APIP dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional menjadi perhatian penting Presiden Republik Indonesia. Presiden memberikan target kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina APIP untuk meningkatan kapabilitas APIP dalam jangka waktu lima tahun ke depan. (ars/*)
Foto bersama Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti dengan jajaran BPKP NTB.
Evolusi Kemampuan APIP Mataram (Suara NTB)Peningkatan level kapabilitas ini sesungguhnya lebih merupakan pengakuan atas kemampuan APIP. Menurut Inspektur Inspektorat NTB, Ibu Salim, SH.,M.Si, selama ini pihaknya dalam bekerja sesuai standarisasi APIP yang ditetapkan secara nasional dan internasional. “Tahapan kapabilitas ini adalah evolusi kemampuan dan profesionalisme APIP kita,” ujarnya. Instansinya telah mampu memberikan quality assurance secara memadai, review, audit dan evaluasi dan memberikan saran serta perbaikan bagi perbaikan maturitas entitas. Selain itu, juga mampu melakukan tugastugas investigasi yang diberikan. “Misalnya, berkenaan tugas audit dengan tujuan tertentu, juga mampu menjadi saksi ahli bila dibutuhkan pendapatnya secara proporsional,” jelasnya. Konsekuensi untuk mempertahankan posisi ini, tentu dibarengi dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme secara berkelanjutan. Tidak boleh berhenti. Sebab ini kapabilitas APIP menjadi program Pemda NTB tertuang dalam RPJMD sekaligus juga indikator pencapaian upaya rencana aksi KPK. Di mana, setiap pemda sesuai komitmen kesepakatan dengan KPK dan seluruh pemda. Untuk NTB, telah ditandatangani Gubernur, disaksikan Ketua KPK, Kapolda, Kajati , BPKP pada 2016 lalu. Karena itu, dukungan sarana dan prasarana (sarpras) dan anggaran harus disesuaikan dengan kompleksitas dan tuntutan tugas APIP pada level 3 ini. (ars/*)
Berkat Kerja Keras Mataram (Suara NTB) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo dan tim menemui Gubernur Provinsi NTB, Zulkieflimansyah di Kantor Gubernur Provinsi NTB guna menyerahan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tahun 2018 dan mengumumkan kabar gembira. Selain LHP tahun 2018, Agus juga menyerahkan Laporan Hasil Quality Assurance atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi NTB. Agus menyampaikan bahwa, kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi NTB telah berhasil mencapai level 3. Selanjutnya, Agus juga menemui Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosiady Husaenie Sayuti. Rosiady memberikan penghargaan setingi-tingginya atas pendampingan, bimbingan, dan pelatihan yang dilakukan BPKP dalam rangka peningkatan keterampilan dan kapabilitas SDM ASN Pemerintah Provinsi NTB, khususnya pada Inspektorat Provinsi NTB. “Usaha yang dilakukan sejak tahun 2013 pun akhirnya membuahkan hasil,” ujarnya. Capaian Level 3 Kapabilitas APIP tidak mungkin diraih tanpa pendampingan dari BPKP dan usaha keras Inspektorat Provinsi NTB. Ia juga berharap komunikasi, bimbingan, dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Perwakilan BPKP Provinsi NTB dapat terus terjalin dengan baik. (ars/*)