Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 13 MARET 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 11 TAHUN KE 14

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Membangun Tanpa Utang

Ali BD di Mata Ulama

TGH Turmuzi Badarudin:

Ikhlas Membantu Siapapun

DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul alias Papuk Abada, Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok memiliki cara luar biasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Utamanya dalam pengaturan anggaran. Ali BD dikenal sebagai sosok yang sangat ahli dalam pengaturan anggaran. Anggaran yang kecil, namun bisa melahirkan karya yang besar. Pengalaman selama menjadi Bupati Lombok Timur ( Lotim) dua periode. Ali Dachlan ini membuktikan bisa menggerakkan potensi-potensi daerah. Bersambung ke hal 15

TGH. Turmuzi Badarudin memiliki kesan tersendiri terhadap sosok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan. Bupati Lotim dua periode itu disebut sebagai sosok pemimpin yang ikhlas dan pemurah. Siaga membantu siapapun. Bagi TGH Turmuzi, Ali BD adalah sahabat. Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

KAMPANYE - Suasana kampanye dialogis yang digelar di Kalijaga, Lombok Timur.

POSISI Kajati NTB resmi digantikan Muhammad Dofir, SH,MH. Ada sejumlah PR (pekerjaan rumah), khususnya terkait penindakan kasus korupsi menantinya. Salah satunya terkait kasus merger BPR. Sebagai pejabat baru, pengganti Tedjolekmono, SH.,MH ini akan mengkaji kasus yang cukup menyedot perhatian publik itu. Khususnya soal peluang tersangka lain. Sementara kasus merger BPR menetapkan Ketua Tim Konsolidasi, Bersambung Muhammad Dofir ke hal 15

KO M E N TTAA R

KPK Awasi Sektor Pendidikan dan Infrastruktur di NTB

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pengawasan sektorsektor strategis yang rawan terjadi korupsi di NTB. Melalui rencana aksi pencegahan korupsi, KPK akan mengawasi sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan optimalisasi penerimaan daerah. ‘’Beberapa sektor strategis akan dibuat rencana aksi pencegahan korupsi. Arahan pimpinan (KPK), terkait dengan sektor strategis di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, infrastruktur, optimalisasi penerimaan daerah,’’ kata Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Untung

Wicaksono di Kantor Gubernur, Senin (12/3) siang. Ia menjelaskan, KPK akan mendampingi pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk penyusunan rencana aksi pencegahan untuk beberapa sektor strategis tersebut. Sebelumnya, KPK juga mendampingi pemda dalam penyusunan rencana aksi pencegah-

an korupsi untuk beberapa sektor. Seperti penyusunan APBD, perizinan, SDM dan LHKPN. ‘’Jadi, permasalahan-permasalahan yang ada di provinsi dituangkan dalam rencana aksi. Plus nanti kita akan diskusikan mengenai cara-cara penyelesaiannya. Itu hanya fokus tambahan di 2018,’’ kata Untung. Untuk rencana aksi pada

beberapa sektor yang sebelumnya telah didampingi KPK, Untung mengatakan sudah bagus. Meskipun KPK melakukan pendampingan dari sisi pencegahan, namun jika ditemukan ada penyimpangan maka akan dilakukan penindakan. Ia menyebut, potensi penyimpangan dalam setiap kegiatan pasti ada. Namun, hal itu harus dimitigasi semua untuk mencegah terjadinya korupsi. Bersambung ke hal 15

Audit Pengadaan Barang dan Jasa INSPEKTORAT NTB akan melakukan audit dengan tujuan tertentu pada 2018 ini. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini akan melakukan audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si mengatakan, selama ini audit yang dilakukan bersifat umum. Misalnya, audit mengenai Bersambung ke hal 15

Ibnu Salim

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 HAK PATEN - Perajin menyelesaikan pembuatan kain batik Sasak 1234567890123456789012345678901212 Samawa Mbojo (Sasambo) di sentra kerajinan batik Sasambo di 1234567890123456789012345678901212 SMKN 5 Mataram, NTB, Senin (12/3). Para perajin batik Sasambo di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sentra tersebut mengeluhkan sulit dan susahnya proses mendapat1234567890123456789012345678901212 kan hak paten batik Sasambo produksi mereka yang memiliki BONGKAR pasang perwira di Polda NTB menyasar 1234567890123456789012345678901212 berbagai motif khas daerah NTB seperti motif gendang beleg, 1234567890123456789012345678901212 ke jabatan Kasubdit III Tipikor. Mutasi kali ini masih kangkung, lumbung, singkong, asam, udang dan sayur-sayuran. 1234567890123456789012345678901212 menyisakan tunggakan kasus dugaan tindak pidana 1234567890123456789012345678901212 korupsi. Salah satunya kasus K2 Dompu. 1234567890123456789012345678901212 AKBP Mustofa yang baru menjabat Kasubdit III Tipikor 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ditreskrimsus Polda NTB Desember 2017 lalu mendapat 1234567890123456789012345678901212 promosi sebagai Kapolres Sumbawa Barat. Kapolres seTekan Disparitas Investasi 1234567890123456789012345678901212 belumnya, Andy akan meninggalkan jabatannya dan di1234567890123456789012345678901212 mutasi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Proses mutasi itu masih menyisakan pekerjaan rumah 1234567890123456789012345678901212 bagi Subdit III Tipikor. Pekerjaan besar itu menuntaskan 1234567890123456789012345678901212 sejumlah kasus korupsi, satu diantaranya, dugaan 1234567890123456789012345678901212 penyalahgunaan wewenang rekrutmen CPNS jalur Mataram (Suara NTB) potensi-potensi investasi non tambang. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Honorer K2 Dompu. Pemprov NTB melalui Dinas PenUntuk sektor-sektor pertanian Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212 anaman Modal dan Perizinan Terpadu masih dalam tahap produksi atau (Suara NTB/dok)

Mutasi Subdit III Tipikor Disorot

(ant/Bali Post).

Pemprov Gaet Pengusaha Jatim Ekspansi ke NTB

Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, masih terjadi disparitas investasi di NTB, baik secara spasial maupun sektoral. Untuk menekan disparitas ini, Pemprov NTB sedang berusaha menggaet pengusaha-pengusaha dari Jawa Timur (Jatim) untuk melakukan ekspansi bisnis ke NTB. Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si menjelaskan diparitas investasi itu terjadi akibat masih dominannya investasi di sektor pertambangan dibandingkan non tambang. Untuk mengurangi ketimpangan atau disparitas investasi tersebut, salah satu caranya dengan mempromosikan

menghasilkan bahan baku. Hasil produksi pertanian, misalnya tanaman hortikultura seperti strawbery masih terkendala transportasi. ‘’Makanya strateginya adalah mencari hilirisasi, yaitu industri yang menopang sektor pertanian. Investor dalam bidang itu yang kita tarik dalam rangka menekan disparitas itu,” kata Gita ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (12/3) siang. Menurutnya, investasi di sektor pertanian masih belum banyak dilirik lantaran adanya minset dari investor. Bahwa membangun pabrik itu harus dekat dengan pasar atau konsumen.

Sehingga, barang hasil produksi dapat dijual langsung di daerah tersebut, misalnya Jawa. Sehingga, pembangunan pabrik banyak di Pulau Jawa, karena jumlah penduduk yang yang banyak seklaigus dijadikan pasar. Gita mengatakan, mindset seperti ini yang akan diubah. Bahwa pembangunan industri tidak harus di daerah yang padat penduduk. Tetapi dekat dengan daerah produksi. ‘’Sekarang kita ingin membuka mata investor, bahwa penduduk NTB 5 juta jiwa. Tetapi NTB juga sebagai destinasi pariwisata. Bersambung ke hal 15

H. H. L. L. Gita Gita Ariadi Ariadi

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

Kaji Peluang Tersangka Lain

(Suara NTB/nas)

TO K O H

H. Moch Ali Bin Dachlan


SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 13 Maret 2018

Halaman 2

UNBK di Mataram

Siswa Diminta Bawa Laptop Sendiri

Harapkan Pembangunan Jalan Tembus

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Sudenom mengatakan, ada penambahan sekolah yang melaksanakan UNBK dari sebel(Suara NTB/dok)

JALAN penghubung menuju Kebon Sari-Ampenan Tengah yang direncanakan masih belum selesai, terutama yang melintasi kelurahan Pejeruk. Menurut Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab,S.H, program yang sudah direncanakan sejak tahun 2015 ini masih terkendala pembiayaan. “Hanya tinggal di Pejeruk saja yang belum dapat terutama untuk pembebasan jalan tembus Ampenan Tengah-Kebon Sari ini,” jelasnya, Senin (12/3). Ia menambahkan sebetulnya proyek ini akan dikerjakan (Suara NTB/uul) di tahun kemarin tetapi terkenH. Abdul Wahab dala anggaran. “Pak Walikota kemarin berjanji di tahun ini akan dibangun jalannya,” jelasnya. Total lahan yang belum dibebaskan untuk pembangunan jalan tembusan mencapai 500 meter. Jalan tembusan ini, kata Wahab, fungsinya sangat penting terutama bagi warga yang ingin ke daerah Ampenan Tengah maupun ke Kebon Sari. “Karena sering kejadian warga yang lewat jalan itu, sudah sampai ujung ternyata mentok sehingga harus putar balik lagi,” terangnya. Selain sebagai jalan alternatif, nantinya jalan itu juga akan berfungsi sebagai sempada sungai. “Jalanan itu kan posisinya di dekat pemukiman padat, jadinya nanti juga bisa mengalirkan air dari sana,” tukasnya. Banyak lahan warga di sekitar sana yang amblas oleh abrasi sungai. “Surat PBB-nya ada, tetapi tanahnya yang tidak ada,” kelakarnya. Dikarenakan pembangunan yang lama, Wahab berupaya untuk mencegah warga membangun bangunan di daerah itu. “Sehingga nantinya saat jalan dibangun tidak ada dalih ganti rugi lahan atau bangunan milik mereka,” jelasnya. Tetapi jika dibiarkan terlalu lama, pihaknya juga tidak bisa membendung keinginan warga karena tanah di sana masih milik mereka. “Makanya kita masih sisakan tanah sekitar 4-5 meter yang cukup untuk dibangun jalan nanti,” tukasnya. Wahab berharap agar Dinas PU segera memiliki dana untuk membangun jalan tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak ada masalah di kemudian hari dengan klaim warga akan tanahnya. “Yang namanya minta ke pemerintah, ya harus bersabar, tetapi namanya masyarakat tidak sabaran,” sebutnya. (uul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram mengambil kebijakan agar setiap siswa membawa laptop sendiri untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di sekolahnya. Hal itu sebagai konsekuensi atas kesanggupan sekolah menyelenggarakan UNBK, di mana sekolah harus melengkapi sarana prasarana seperti komputer.

H. Sudenom

umnya enam sekolah di tahun 2017, kini ada 24 sekolah baik negeri dan swasta. “Sebelum ini sudah ada format sekolah menyatakan diri siap melaksanakan UNBK,” kata Sudenom dikonfirmasi, Senin (12/3).

Meminjam laptop ke siswa tidak menyalahi aturan

Dikatakan, sekolah sekolah bisa meminta siswa membawa laptop sendiri. Laptop yang dibawa sendiri oleh siswa dinilai lebih familiar daripada komputer sekolah. “Meminjam laptop ke siswa tidak menyalahi aturan,” ucapnya. Dengan menggunakan laptop milik siswa diyakini tidak terjadi kecurangan. Soal dikerjakan oleh siswa satu dengan lainnya berbeda. Tidak mungkin kata Sudenom, satu sama lain menanyakan jawaban di tengah waktu yang mepet. “Sebelum ujian, tiga atau satu minggu laptop siswa disetting dulu,” tambahnya. Kekurangan fasilitas pelan - pelan akan dipenuni. Pihaknya akan meminta bantuan ke

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui alokasi pendapatan belanja negara (APBN). Jika mengandalkan APBD masih minim. Termasuk dana bantuan operasional sekolah hanya dibatasi pengadaan komputer satu unit per tahun. “Kalau begini kapan bisa penuh. Saya yakin Pemerintah Pusat merespon karena dibutuhkan,” imbuhnya. Karena bagaimanapun juga, pemerintah harus bertanggungjawab memberikan fasilitas ketika mendorong sekolah melaksanakan UNBK. Sudenom menyebutkan, sekolah saat ini tidak berani mengambil pungutan dari wali siswa. (cem)

HASIL KERAJINAN - Seorang perajin aluminium di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, menunjukkan hasil kerajinan yang dipajang di pinggir jalan Bung Hatta, Kota Mataram, Senin (12/3). Hasil kerajinan berupa peralatan rumah tangga ini cukup menarik perhatian calon pembeli. Selain kualitasnya bagus, harganya juga relatif terjangkau.

Pemerintah Tak Boleh Bosan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiatha menganggap wajar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram pesimis bisa mendapatkan piala Adipura pada tahun ini dengan alasan grade penilaian Adipura meningkat. ‘’Kita di Mataram ini, kegiatan bersih-bersih ini saat akan ada penilaian Adipura. Jadi kalau ada Tim Penilai turun, baru melakukan kegiatan bersih-bersih. Kalau ndak, ya ndak,’’ ungkapnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (12/3). Seharusnya, lanjut Sugiartha tidak terjadi yang seperti itu. Jangan sampai, kegiatan bersih-bersih yang dilakukan Pemkot Mataram hanya mengejar penghargaan semata. Padahal, pihaknya berharap, mewujudkan kenersihan kota menjadi suatu kewajiban. Karena bagaimanapun itu akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. ‘’Masalah nanti kita dapat penghargaan, ya itu lain persoalan,’’ imbuhnya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini mengajak semua elemen di Kota Mataram agar menjadikan kebersihan sebagai budaya keseharian. Mewujudkan Kota Mataram yang bersih, tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Tetapi harus ada keterlibatan semua elemen masyarakat. Untuk itu, Wayan Sugiartha mendorong Pemkot Mataram agar terus memberikan imbauan kepada masyarakat. ‘’Tidak boleh bosan pemerintah itu untuk mengimbau masyarakat berperilaku hidup sehat,’’ ujarnya. Wayan Sugiartha tidak menampik sejauh ini Pemkot Mataram sudah banyak mengeluarkan anggaran untuk kebersihan. Mulai dari peremajaan armada angkutan sampah, sampai kebijakan terbaru adalah pengadaan kendaraan roda tiga untuk menjemput sampah di tingkat lingkungan. Nyatanya, persoalan sampah di Mataram, belum juga selesai. Wayan Sugiartha melihat, untuk penanganan sampah di Kota Mataram, belum terbangun sistem yang baik. Menurut dia, Pemkot Mataram harus melakukan evaluasi pola penanganan sampah. ‘’Apakah sampah di tingkat rumah tangga bisa tertangani semua atau tidak,’’ cetusnya. Karena seperti diketahui, pengadaan kendaraan roda tiga tidak sepenuhnya dapat menjawab persoalan sampah di tingkat lingkungan. Karena rumah tangga yang terlayani oleh 325 kendaraan roda tiga ini masih terbatas. Artinya, masih ada rumah tangga yang tidak terlayani. Belum lagi berbicara masalah sampah yang masih belum dipilah-pilah. Untuk itu, anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini mengingatkan Pemkot Mataram tidak boleh jenuh m e n g a j a k masyarakat hidup bersih dan sehat. (fit) I Wayan Sugiartha (Suara NTB/fit)

Seleksi Jabatan Pratama Tunggu Dua Pejabat Pensiun Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memberi sinyal bahwa pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) menunggu dua jabatan lowong karena pejabatnya pensiun. “Nanti arahnya menunggu dua - duanya lowong biar sekalian pansel bekerja,” jawab Mohan singkat, Senin (12/3). Mohan yang didampingi Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, lelang jabatan ini nantinya akan diproses. Proses ini pun melalui izin Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN). “Nanti kan diproses,” jawabnya. Sementara itu, Eko menambahkan, seleksi JPTP, pihaknya akan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk meminta rekomendasi atau izin pengisian jabatan eselon II yang kosong. Sekda mengulas terkait skenario pengisian jabatan. Baperjakat sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat. Termasuk apa - apa yang diperlukan terutama berkaitan dengan administrasi disegerakan. Kemungkinan pansel akan mulai bekerja sekitar bulan Mei atau Juni. Pada tanggal 1 Juni, Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., pensiun. Sedangkan 1 April, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs.H.L. Junaidi juga memasuki masa purnatugas. Kekosongan jabatan di Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditinggalkan Drs.H.L. Junaidi bakal ditunjuk pelaksana tugas. (cem)

(Suara NTB/cem)

Lapak PKL di Udayana Terancam Dicabut Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, akan menindaklanjuti hasil penertiban dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyalahgunaan lapak PKL di Taman Udayana. Jika tidak mematuhi aturan hak penggunaan, lapak akan dicabut. “Bukan disegel, tapi kita cabut,” tegas Kadis Perkim, H.M. Kemal Islam ditemui, Se-

nin (12/3). Kemal menjelaskan bahwasanya lapak PKL di Taman Udayana diperuntukkan pedagang ekonomi ke bawah khusus menyiapkan kuliner, bukan untuk usaha karaoke. Jika terdapat indikasi pelanggaran jelas adalah kewenangan Satpol PP. Pihaknya bersama Dinas Perdagangan, camat dan lurah melakukan penataan pedagang sesuai tupoksi. “Fungsi saya

(Perkim) adalah menyiapkan tempat. Pembinaan pedagang tugas dari Dinas Perdagangan. Pengamanan adalah tanggungjawab lurah dan camat,” jelasnya. Sesuai aturan lapak PKL harus dalam kondisi terbuka. Sebagian lapak terlihat tertutup. Inilah kata Kemal, jadi tugas dirinya dan Dinas Perdagangan memberikan pembinaan. Dia melihat pedagang mengubah bentuk lapak jadi tempat tidur.

Soal RTRW

LP2B Masih Jadi Batu Sandungan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram pekan kemarin mempresentasikan skenario revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. Belum ada rekomendasi diperoleh. Sebab, lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih jadi polemik alias batu sandungan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin, M.Si., Senin (12/3) menjelaskan, ada lima substansi yang dievaluasi oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Lima substasi itu yakni, kebijakan strategi nasional, ruang terbuka hijau, peruntukan kawasan hutan, kawasan pertanian berkelanjutan, mitigasi bencana. Menurutnya, kebijakan strategis nasional tidak ada masalah. Dua kebijakan telah diimplemtasikan di Kota Mataram yakni infrastruktur tenaga listrik dengan pembangunn PLTGU Lombok Peacker di Tanjung Karang. Infrastruktur jalan terdiri dari jalan

arteri primer dan kolektor primer telah terpenuhi. Berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan ketentuan undang - undang minimal pemenuhan 30 persen dengan rincian 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH pribadi. “Kota Mataram sudah memenuhi target RTH publik mencapai 21,06 persen,” sebut Amir. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) direncanakan sampai tahun 2031 sekitar 509,54 hektar. Terkait hal ini kata Amir, belum ada kesepakatan. Masih ada perbedaan pandangan mengenai luasan LP2B. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2013 ditetapkan oleh Pemprov NTB sekitar 1.833 hektar. Namun, sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW tergambarkan pola ruang luas LP2B seluas 1.153 hektar. Hasil identifikasi lahan pertanian eksisting berdasarkan citra satelit Badan Informasi Geoparsial Cibinong menyebutkan luas lahan pertanian Kota Mataram 1.609 hektar. “Di sisi lain, ada perubahan pal dari luas Kota

(Suara NTB/cem)

POTENSI PAD - Bangunan hotel di Kelurahan Rembiga merupakan salah satu sektor jasa yang diandalkan oleh Kota Mataram untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Belum disepakatinya luasan LP2B jadi batu sandungan rampungnya revisi RTRW Kota Mataram. Padahal, sejumlah investor menunggu perubahan Perda tersebut.

Mataram 61,30 km (6130 hektar), setelah dilakukan perapatan pal batas terjadi kekurangan lahan pertanian 120 hektar,” sebutnya. Perbedaan pandangan mengenai LP2B ini, Kementerian ATR/BPN diminta Pemprov NTB dan Pemkot Mataram duduk bersama menyepakati luasan lahan tersebut. Setelah ada kesepakatan substansi , Amir memastikan revisi RTRW bisa tuntas bulan Maret ini. “Kalau sudah selesai substansinya selanjutnya Bagian Hukum yang punya pekerjaan,” tambahnya. Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menambahkan, penyelesaian revisi RTRW banyak prosedur harus dilalui karena banyak sektor terlibat. Dia mengakui bahwa salah satu poin yang menjadi sandungan atau penghambat rampungnya RTRW berkaitan dengan LP2B. Penyampaian dari Kementerian Pertanian sangat dipahami. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa persoalan di Kota Mataram adalah keterbatasan lahan dan arah kebijakan politik yang mengandalkan sektor jasa, perdagangan dan transportasi. Kalau misalnya dipaksakan jadi efisiensi perkembangan Kota Mataram. Karena perda ini menyentuh sektor makro. “Terus ini tidak satu isu saja. Tapi pemkot butuh lahan produktif men-support kebijakan politik,” kata Mohan. Menurut dia,perlu duduk bersama menyepakati kompensasi kekurangan lahan. Seperti diketahui, Kota Mataram bukan daerah penyuplai lahan pertanian, tapi butuh penyangga dari daerah lain di NTB. Apalagi rencana menuju Mataram Metro dimana didalamnya itu keseluruhan proses pembangunan jasa, perdagangan dan keterbatasan produktif. (cem)

Pihaknya akan melakukan pembinaan kepada mereka untuk difungsikan sesuai Perda Nomor 23 Tahun 2009. Kenapa baru sekarang dilakukan pembinaan padahal penyalahgunaan sudah lama terjadi? Kemal berdalih, jika pembinaan lama dilakukan. Akan tetapi, karakter pedagang patuh sebentar, ketika lengah, diam - diam melakukan perubahan. Sebagai contoh pedagang

di UIN dan Unram semua harus terbuka. Kini, konsep lapak sudah tertutup. “Kita sudah melakukan penertiban lapak yang melanggar Perda. Saya ingin mengembalikan marwahnya,” ujarnya. Dalam waktu dekat ini, pedagang di Udayana difasilitasi camat dan lurah akan dikumpulkan. Mereka akan dijelaskan terkait fungsi serta rencana penarikan retribusi oleh pemerintah. (cem)

Ratusan Koperasi di Mataram ”Sakit” Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM menemukan dari total 604 koperasi di Kota Mataram, ratusan di antaranya vailid alias sakit. ‘’Ada 54 koperasi yang sehat. Dari 54 cukup sehat 43 koperasi. Yang lainnya sakit semua,” kata Kepala Dnas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra dikonfirmasi, Senin (12/3). Yance merincikan, dari total 604 koperasi yang aktif hanya 398. Artinya, 206 koperasi ini tidak aktif. Tidak aktifnya ini, mereka terdaftar dan memiliki badan hukum. Akan tetapi, pengurus, aset, anggota bahkan modal sudah tidak ada. Sementara itu, 398 koperasi ini pun yang aktif melakukan rapat anggota tahunan (RAT) hanya 169 koperasi. “ Mereka terdaftar karena ada badan hukumnya. Tapi sekarang cuma ada plangnya saja,” sebutnya. Yance melihat ada sesuatu tidak benar terhadap koperasi di Mataram. Pihaknya bekerjasama dengan Dekopin merancang produk hukum guna pemberdayaan koperasi dan UKM. Perda yang rencananya dibahas pada masa sidang ketiga itu akan jadi hak inisiatif Dewan. Pada salah satu klausul nantinya bahwa koperasi akan mendapatkan akses pengadaan barang

dan jasa minimal 10 persen dari seluruh pengadaan barang dan jasa di Kota Mataram. Di satu sisi, Yance menambahkan hasil supervisi terhadap koperasi di Mataram. Sedang diusulkan 50 koperasi akan ditutup. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu sudah terdaftar dan saat ini dalam proses pengkajian baik naskah akademik dan perancangan. Selain itu, akan ada diskusi publik dan meminta respon ahli memberikan masukan pada saat perumusan produk hukum tersebut. “Secara kebetulan Dekopin memiliki harapan sama mengusulkan ke Dewan agar koperasi jadi bagian yang diatur dalam Perda. Dan, saya juga beberapa kesempatan jadi narasumber di Dekopin,” kata Didi. Sebelum Perda ini disahkan, Politisi Partai Golkar ini meminta Dekopin mendiskusikan dengan sesama koperasi, sehingga regulasi akan mengatur dan dapat memenuhi harapan mereka. Sebab, koperasi akan diberikan peran luas melakukan usaha usaha sesuai jenis dan bentuk. Terkait sektor infrastruktur termasuk pengadaan barang dan jasa. Problemnya, koperasi kalah saing dengan sektor swasta. “Oleh karena itu, perlu macam komitmen disamping pendanaan,” demikian ujarnya. (cem)

H. Didi Sumardi (Suara NTB/cem)


Selasa, 13 Maret 2018

SUARA NTB

Nutrisari ’’Launching’’ W’Dank Coffee Coconut Latte Mataram (Suara NTB) Nama Nutrisari sudah tidak asing lagi di masyarakat, apalagi Nutrisari w’dank. Sebelumnya Nutrisari w’dank mempunyai empat varian rasa. Yaitu Nutrisari w’dank bajigur, Sarabba, Sari Jahe dan pletok. Saat ini Nutrisari w’dank melaunching varian rasa terbaru, yaitu Nutriasri w’dank coffee coconutlatte.‘’KitadariNutrisariw’dank hari ini launching produk kita yang baru namanya w’dank coffee coconut latte,’’ kata Marketing Promotion Coordinator Dionisius Novan di sela launching produk baru itu di Pasar Pancingan Lombok Tengah, Minggu (11/3). Nutriasri w’dank coffee coconut latte memadukan kopi khas Indonesia ditambah dengan gurihnya coconut milk (santan) dan aroma wanginya itu dari pandan. ‘’Jadi kalau nyoba itu ada rasa kopinya ada seger-segernya dan ada aroma harumnya itu dari pandan,’’ katanya. Pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dalam memasarkan potensi pariwisata Indonesia. Apalagi sekarang Kementerian Pariwisa-

(Suara NTB/ist)

Launching Nutrisari W’dank Coconut Latte di Pasar Pancingan Lombok Tengah, Minggu (11/3). ta sedang gencar-gencarnya ini di-launching di pasar pancdalam programnya yang diberi ingan ini. Alasannya, selain unnama digital destination. ‘’Digi- tuk meramaikan pasar pancintal destination itu bentuknya itu gan, karena kalau menikmati kayak di sini kayak pasar panc- kopi suasananya mendukung ingan, di Indonesia sendiri yang dan ditemani jajanan-jajanan jenisnya kayak pasar pancingan tradisional yang memang terseini baru tujuh, dan salah satunya dia di pasar pancingan. ‘’W’dank ada di NTB nah jadi kita launch- ini kan khas Indonesia dan ing varian rasa baru Nutrisari pasar pancingan juga khas Indonesia jadi cocok gitu kalau W’dank di sini,” ungkapnya Banyak alasan yang mela- kita pilih tempat ini sebagai tarbelakangi Nutrisari W’dank tempat launching W’dank varidengan varian rasa terbarunya an rasa baru ini,” paparnya. (*)

Halaman 3

Ekspor Gerabah Tak ”Bergairah” Mataram (Suara NTB) – Berbagai strategi dilakukan untuk menggenjot penjualan gerabah. Pemerintah cukup berambisi mengulang sejarah jayanya pasar gerabah, sebelum peristiwa bom Bali 2005 silam. Bom bali menjadi pukulan telak bagi dunia pawisata nasional. Ia membekas, bahkan hingga kini dampaknya masih dirasakan. Gerabah salah satu kerajinan yang paling terpukul. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah, melalui dinas perindustrian, maupun dinas koperasi dan dinas perdagangan, nampaknya harus lebih kreatif. Agar catatan ekspor dari produk non tambang ini bisa terdongkrak di atas kertas. Dinas Perdagangan Provinsi NTB mencatat nilai ekspor kerajinan gerabah pada 2017 mencapai 44.185 dolar AS atau turun 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya senilai 59.711 dolar AS. keteranganKepalaDinas,melalui Rahmat Wira Putra di Bidang Perdagangan Luar Negeri, penurunan nilai ekspor tersebut disebabkan permintaan dari pembeli luar negeri sedikit melemah. Pelemahan permintaan terlihat dari volume permintaan sebanyak 13,2 ton atau berkurang 3,31 persen dibandingkan tahun 2016 sebanyak 13,66 ton. Negara tujuan ekspor gerabah NTB pada 2017 adalah Italia senilai 22.179 dolar AS, Amerika Serikat 8.285 dolar, Australia senilai 7.270 dolar, dan Kanada 6.449 dolar. Seluruh gerabah yang diekspor merupakan hasil produksi PT Lombok Pottery. Perusahaan tersebut memiliki jaringan bisnis dengan sesama pengusaha kerajinan di sejumlah negara. Data ekspor di identifikasi dari keterangan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diajukan oleh perusahaan tersebut. Nilai ekspor gerabah NTB sebenarnya lebih besar. Pasalnya, ada beberapa pengusaha kerajinan yang mengirim melalui eksportir di Bali, dengan pola kemitraan. Wira mengatakan agar salah satu kerajinan yang pernah jaya di era 1980-2000 tersebut tetap eksis, pemerintah perlu terus memberikan pembinaan kepa-

da para perajin. Pembinaan juga dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten yang memiliki sentra kerajinan gerabah, seperti Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. sebelumnya, Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Bambang Sugeng menyebut Kementerian Perindustrian mengucurkan dana segar Rp 1,3 miliar

tahun 2018 ini, khusus untuk menguatkan industri gerabah NTB. Harapannya, kerajinan ini akan menggeliat kembali. Lombok Pottery Center di Lombok Tengah sebagai salah satu perusahaan industri gerabah yang akan mendapat jatah alokasi DAK ini. Ia akan diberikan bantuan dalam bentuk peratalan produksi. Lombok Pottery Center cukup ek-

sis. Gerabah yang dihasilkannya telah memenuhi standar internasional. Bahkan untuk tingkat rembes air diukur dan dilakukan uji sebelum pembakaran. Gerabah yang dihasilkan telah lulus uji di Balai Besar Keramik Bandung. Dukungan yang diberikan pemerintah ini dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu produk, agar mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Bambang mengatakan, selain eksistensinya, Lombok Pottery Center juga dipilih karena berada di lokasi yang menjadi akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. (bul)


SUARA NTB Selasa, 13 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Takut Berhadapan dengan Hukum Enggan Bahas Mutasi PEJABAT Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik masih enggan membahas soal rotasi maupun mutasi lingkup Setda Kabupaten Lotim. Pasalnya, hal tersebut dikarenakan selama ia menjabat, kinerja pejabat lingkup Setda Kabupaten Lotim masih bekerja dengan baik. Kepada Suara NTB, Senin (12/3), Ahsanul Khalik menegaskan, selama pejabat lingkup Setda Kabupaten Lotim bekerja menjalankan amanah yang diembannya dengan baik. (Suara NTB/yon) Maka kondisi demikian H. Ahsanul Khalik harus tetap dibiarkan berjalan. Baginya, pelaksanaan mutasi merupakan kebijakan yang diambil nomor terakhir. “Jadi kalau bekerja dengan baik, ya jalan saja dulu. Mutasi itu nomor terakhir,” jelasnya. Meski demikian, saat ini dirinya sedang melakukan pendalaman terhadap beberapa oknum ASN yang diduga tidak netral dan mempergunakan jabatannya untuk mendukung pasangan calon tertentu. Disebutkannya seperti beberapa oknum di bawah kewenangan Dinas Pertanian, oknum Kepala UPTD Dinas Dikbud maupun oknum camat serta adanya kepala bidang (kabid) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, katanya, dugaan tersebut tidak serta merta kemudian dianggap benar, karena saksi-saksi harus berani bicara apakah ke Panwaslu maupun di Pemda Lotim. Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Rohman Farly, menegaskan hingga saat ini belum ada rencana mutasi lingkup Pemkab Lotim. Menurutnya, proses mutasi itu dilakukan merupakan harapan dari orang-prang yang berkeinginan untuk dimutasi. “Jadi sampai saat ini belum ada mutasi,” terangnya. (yon)

Naskah Akademik 10 Desa Persiapan Sedang Digodok Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara, saat tengah menggodok Raperda Pembentukan 10 Desa Persiapan menjadi desa definitif. Pada prosesnya, Pemda saat ini sudah memasuki tahap penyiapan naskah akademik untuk selanjutnya diajukan draf raperdanya ke DPRD Lombok Utara. Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara, Tresnahadi, SP., Senin (12/3), mengemukakan rancangan nasakah akademik draf raperda desa akan selesai dalam waktu dekat. Setelah daraf raperda selesai disusun, pihaknya akan melanjutkan nasakah ke lembaga DPRD KLU untuk dimasukkan dalam pembahasan sidang. “ Jika tidak ada halangan, Raperda kemudian diserahkan ke Pemprov NTB untuk dievaluasi. Nanti Kemendagri yang mengeluarkan kode desa,” ujar Tresnahadi. Mantan Camat Kayangan ini menjelaskan, Pemprov NTB pada proses desa persiapan sebagai desa definitif telah melalui tahap verifikasi oleh Pemprov NTB. Langkah itu langsung dilakukan tak lama setelah kabupaten melakukan evaluasi dan verifikasi ke 10 desa persiapan yang ada Verifikasi 10 desa persiapan dilakukan tim kabupaten secara bergiliran. Pihaknya langsung monitoring dan mengevaluasi sejauhmana kesiapan dari desa-desa persiapan menjadi desa tetap. Setidaknya, kabupaten menginginkan agar desa persiapan secara konsisten memberikan pelayanan sebagaimana hajat mendekatkan pelayanan di masyarakat. Pada tahap verifikasi ini, desa persiapan ditelaah dan dinilai. Nilai yang diperoleh menurut skor yang dihasilkan dari berbagai aspek yang dinilai. Pada tahap ini, verifikasi kabupaten dan verifikasi provinsi terhadap desa persiapan dirasakan identik, karena menggunakan indikator yang hampir sama. “Saya rasa hasil verifikasi yang dilakukan pemprov juga sama seperti kita, artinya desa persiapan ini layak menjadi desa definitif,” katanya optimis. Selain persoalan desa persiapan menuju desa definitif, Tresnahadi juga menyinggung keberadaan 3 desa yang saat ini masih dikendalikan oleh Kades Pjs. Dari 3 desa, hanya desa Sigar Penjalin dikendalikan oleh Plt Kades, sedangkan Desa Sambik Elen dan Desa Bayan dipegang oleh Pjs. “Posisi 3 Kades ini akan diisi bersamaan dengan Pilkades serentak yang akan dilakukan pada 2019 mendatang, karena Pemda sudah menjadwalkan Pilkades serentak ini 2 tahun sekali,” demikian Tresnahadi. (ari)

ASN Terlibat Politik Harus Ditindak Tegas Selong (Suara NTB) Adanya dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lotim yang diduga terlibat politik praktis menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, sikap ASN yang demikian harus menjadi pembelajaran bagi ASN yang lain. ASN yang terlibat politik praktis harus ditindak sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly dikonfirmasi, Senin (12/3). Sekda menegaskan aturan yang sudah mengatur tentang sikap ASN harus tetap ditegakkan. Apa bunyi aturan itu harus ditegakkan supaya negara ini tetap kuat. Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melayangkan surat rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan adanya dua ASN di Lotim yang terlibat dalam politik praktis. Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, menyebutkan, sebelumnya terdapat enam temuan terkait dengan dugaan pelanggaran dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018, pertama kaitannya dengan ASN di dua titik, yakni Kecamatan Masbagik dan Sikur. Kemudian keterlibatan penyelenggaran, yakni PPS dan PPL dan laporan masyarakat lokasi kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Namun dari hasil kajian bersama Hukum Penindakan dan Pelanggaran (HPP), dua dugaan pelanggaran yang diproses lanjutan. nantinya akan menyampaikan rekomendasi ke KASN dan bupati terkait adanya keterlibatan dua oknum ASN inisial, S dan A dalam menggerakkan massa mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Dua oknum ASN itu berasal dari instansi pendidikan dan pertanian. Keterlibatannya yakni hadir dalam kampanye atau pertemuan salah satu pasangan calon serta oknum ASN bersangkutan yang memberikan sambutan langsung dalam pertemuan itu. Untuk PPS direkomendasikan ke KPU. Sementara, dugaan kampanye di tempat ibadah, tindakan itu murni ceramah dan bukan kampanye. Sedangkan untuk kampanye di madrasah sudah diberikan surat peringatan ke madrasah dan ke pasangan calon itu sendiri. “Pelanggaran tersebut akan dinilai oleh KASN dan atasan dari ASN itu sendiri,” jelasnya. Sekretaris BKPSDM Lotim, Hj. Siti Sumantiar, juga menekankan kepada ASN di Lotim supaya tetap menjaga netralitasnya dengan tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon seperti menggerakkan massa maupun mempromosikan paslon tertentu di muka umum. Jika ada ASN yang terbukti melakukan politik praktis, tentu akan diberikan sanksi dengan melihat aturan yang mengatur larangan ASN berpolitik praktis seperti yang tertuang dalam PP 53 tahun 2010 tentang pelanggaran disiplin maupun aturan lainnya. (yon)

Kades di KLU Pertimbangkan Terapkan Program PTSL

Tanjung (Suara NTB) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2018 sepertinya tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, jajaran kepala desa (kades) berpikir ulang untuk menjalankan PTSL lantaran takut berhadapan dengan kasus hukum. Pada rapat pembahasan PTSL yang diagendakan DPRD KLU, Senin (12/3), mengemuka sejumlah upaya untuk mempertegas legalitas penarikan biaya PTSL dari masyarakat sebesar Rp350 ribu per orang. Pemda KLU meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) perihal Perbup penarikan dana yang sudah dikeluarkan bupati. Sebaliknya Polres Lombok Utara menyarankan agar PTSL tetap diproses dengan catatan tidak memungut dana dari masyarakat sampai fatwa MA keluar. “Tahun 2018 ini kami tidak berani menjalankan PTSL,” kata Kades Tanjung, Budiawan, SH., seraya khawatir dengan ancaman hukum dugaan pungli. Sampai saat ini, pihaknya di jajaran kades se Lombok Utara masih bingung dengan polemik pungutan Rp350 ribu yang ditetapkan Perbup sesuai arahan SKB 3 kementerian. Terlebih lagi, muncul arahan dari Kejari Mataram menyarankan Pemkab Lombok Utara untuk tidak memungut dana dari masyarakat berdasarkan sejumlah pertimbangan. Hal senada dikatakan, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) KLU yang juga Kepala Desa Gondang, Ahmad Jauhari. Ia berandaiandai, upaya meminta fatwa Mahkamah Agung yang berujung pada dianulirnya penarikan dana dari

masyarakat tersebut. Secara logika apabila fatwa MA mengatakan itu salah, maka perlu dipertanyakan solusi apa yang harus diambil bagi para kades yang telah menjalankan program tersebut. “Bapak bisa bayangkan secara psikologis, sangat berat bagi kepala desa. Yang kami harapkan adalah solusi ketika ini menjadi sesuatu yang salah. Sementara kami sudah melakukan berdasarkan perintah SKB 3 Menteri, Perbup dan Perdes. Maka kami, sungguh sial kalau kami dijadikan sebagai pesakitan, sementara Perbup juga dibuat oleh pemerintah daerah, SKB oleh pusat,” katanya. Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjerat para kades, Jauhari pun meminta ketegasan dari Pemda. “Ok-lah kalau memang 2018 ternyata ada pungutan tetapi kami menjadi salah walaupun berdasarkan petunjuk, kami mau diapain. Kami sepakat kalau bupati menjadi imam di penjara kami sanggup. Karena logikanya, kalau kami salah maka Perbup juga salah, dan SKB juga salah,” tegasnya. Hingga saat ini, Pemkab Lombok Utara melalui Bagian Hukum Setda KLU sudah melayangkan surat meminta fatwa kepada MA di Jakarta. Fatwa tersebut dimaksudkan un-

tuk mempertegas bahwa langkah-langkah yang diambil Pemda KLU berdasarkan SKB 3 Menteri dapat dibenarkan. Setidaknya ada 3 hal yang dimohonkan fatwa ke MA. Pertama terkait legal standing dari SKB 3 Menteri, apakah SKB dikatagorikan sebagai peraturan perundang-undangan sesuai amanat UU ataukah sebagai peraturan kebijakan. Kedua, dimohonkan apakah kedudukan Perbup yang dibuat berdasarkan SKB tersebut, serta ketiga, pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan Perbup yang mengacu pada SKB 3 menteri. Sebelumnya hasil konsultasi Bagian Hukum ke Kemendagri mengatakan bahwa Perbup penarikan dana PTSL masuk katagori diskresi (kebijakan). Tentu tidak cukup hanya dengan ucapan untuk meyakinkan Kejaksaan bahwa ini diskresi. Harapan kita nanti, BPN mungkin bisa mendukung fatwa dalam bentuk, ada surat dari Kementerian BPN kepada aparat penegak hukum,” harapnya. Terhadap persoalan penarikan dana yang masih belum jelas legal standingnya ini, Wakapolres Lombok Utara, Kompol Teuku Ardiansyah, SH., menyarankan agar penarikan dana dihentikan sementara. Se-

(Suara NTB/ari)

RAPAT - Rapat PTSL di ruang sidang DPRD KLU, Senin (12/3). baiknya, penarikan dana menunggu tanggapan resmi dari Pemda KLU. “Pemda bisa memprogramkan PTSL asalkan jangan memungut dulu dari masyarakat,” saran Ardiansyah. Pada kesempatan itu, Kepala BPN Lombok Utara, Keman, mengklaim persoalan pembiayaan ganda tidak terjadi sebagaimana dikhawatirkan. Ia mempertegas bahwa DIPA APBN untuk pembiayaan PTSL di BPN tidak tersedia sehingga biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. Pada dana tersebut, sejatinya diperuntukkan untuk membiayai penyiapan pelaksanaan PTSL. “Kalau dikatakan ini dobel (anggaran), saya kira Kapolres, Kajari punya kewenangan untuk menyelidik kami. Apakah anggaran itu memang ada dan kami tidak memberikan, ya silakan untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan apabila ditemukan (pelanggaran),” tegasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2017 lalu jumlah sertifikat yang dikeluarkan BPN Lombok Utara dari program PTSL sebanyak 13 ribu lembar, sedangkan pada tahun 2018 ini PTSL menargetkan sebanyak 19.500 lembar. Sementara Ketua pimpinan rapat Ardianto, SH., menyimpulkan ada 4 hal pada pertemuan itu. Pertama, program PTSL 2017 dinyatakan selesai dan tidak ada persoalan. Selanjutnya untuk program tahun 2018, Pemda harus menungg konfirmasi dari MA. Ketiga, meminta pimpinan DPRD, Bupati dan BPN untuk berkomunikasi dengan Kejari dan Kepolisian kaitan dengan dinamika dan perbedaan pandangan SKB 3 Menteri dan Perbup. “Dan ke empat, Jika nanti fatwa MA harus berkata lain dan berakibat terhadap kesalahan pungut, maka para kades meminta Pemda untuk bertanggung jawab,” demikian Ardianto mengakhiri rapat. (ari)

Kepentingan Warga Telantar

Dokumen Kependudukan TKI/TKW Diduga Ditahan PPTKIS

(Suara NTB/yon)

OPERASI - Petugas Satlantas Polres Lotim saat berpakaian layaknya tokoh 212 Wiro Sableng ketika melakukan operasi keselamatan berlalu lintas, Senin (12/3).

Tingkatkan Kesadaran Berkendara Lewat Cara Unik Selong (Suara NTB) Operasi keselamatan berlalu lintas masih berjalan. Aparat Satlantas Polres Lotim terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Berbagai cara unik dilakukan, salah satunya petugas Satlantas berpakaian unik untuk menyita perhatian pengendara. Dalam operasi keselamatan yang digelar di Simpang Empat Taman Makam Pahlawan Selong, petugas kepolisian dari Satlantas Polres Lotim berpakaian layaknya pemeran Film Wiro Sableng. Selain berpakaian unik, petugas juga membawa sejumlah atribut yang bertuliskan imbauan-imbuan seputar aturan dalam berkendara. “Cara unik ini

kita lakukan untuk menyita perhatian peningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, kita akan berinovasi dengan cara berbeda setiap harinya,” terang Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. I Made Hendra, Senin (12/3). Dalam Operasi Keselamatan itu, berbagai inovasi akan terus dilakukan dalam upaya mengedukasi masyarakat agar tertib berlalu lintas. Sehingga ke depan, tingkat kesadaran masyarakat dalam berkendara sebagaimana aturan yang ditetapkan terus mengalami peningkatan. Pelaksanaan operasi melibatkan sebanyak 57 personel baik dari anggota Satlantas maupun Dinas Perhubungan Lotim. Pada pelaksanaan operasi ke-

selamatan itu, Satlantas Polres Lotim juga melakukan aksi bagibagi helm secara gratis terhadap pengendara. Pasalnya, operasi keselamatan itu lebih pada mengedepankan edukasi sebanyak 80 persen dan penindakan 20 persen. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK yang turun hadir dalam operasi itu mengapresiasi kreativitas yang ditunjukkan oleh Satlantas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Kreativitas ini, katanya, sangat penting agar masyarakat dapat merespons dengan baik. Diharapkan pula satuan yang lain di Polres Lotim memiliki upaya kreativitas di dalam menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Lotim. (yon)

Lantik PPK-PPS Pemilu 2019

KPU Pertegas Petugas Tidak Masuk Timses Selong (Suara NTB) Sebanyak 60 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 762 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik dan dikukuhkan di Ballroom lantai II Kantor Bupati Lotim, Senin (12/3). Pelantikan dilakukan langsung Ketua KPU Kabupaten Lotim, Muhammad Saleh, SIP,, MH. Hadir juga Sekda Lotim Drs. H. Rohman Farly, MM., dan pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Sekda Lotim H.Rohman Farly, mengingatkan, pemilu 2019 tidak kalah pentingnya dengan pemilu lainnya, atau bahkan Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang. Pemilu 2019adalahwajahdemokrasinegara ini. Disampaikan pula, PPK dan PPS merupakan ujung tombak pelaksanaan kegiatan lima tahunan ini. Suksesnya perjalanan dan pelaksanaan pemilu, salah satunya ada di tangan PPK/ PPS. ‘’Karenanya kerja keras dan sungguh-sungguh sesuai tugas, wewenang, dan kewajiban sudah menjadi garis keras yang harus ditetapkan, tidak bisa setengah-setengah melainkan harus optimal,’’ ujarnya. Disampaikan lebih jauh, tidak kalah penting pula adalah kerjasama, komunikasi, serta koordinasi dengan penyelenggara lainnya demi kelancaran serta menopang

(Suara NTB/yon)

LANTIK - Pelantikan PPK dan PPS Pemilu 2019 di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Senin (12/3). tugas masing-masing. Dengan demikian pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat dapat terwujud. Di akhir sambutannya, beliau mengingatkan kepada anggota PPK dan PPS, sumpah/janji yang telah diucap adalah janji kepada Tuhan Yang maha Esa dan lebih personal lagi kepada diri sendiri. Sebelumnya Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota PPK dan PPS dalam melaksanakan pilkada tahun 2018 diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Diharapkan juga kepada anggota PPK dan PPS bersikap netral di dalam pemilihan ini. “Demokrasi harus dipertaruhkan karena masyarakat

Lotim menitipkan amanah dan tanggung jawab kepada kita semua sebagai penyelenggara pemilu,” ungkap Saleh. Ketua KPU Provinsi NTB yang diwakili anggota KPU Provinsi NTB Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Hesty Rahayu, ST, MM., menyampaikan anggota PPK dan PPS sangat menentukan calon yang akan memimpin kabupatennya. Menurutnya, demokrasi yang berperilaku, bermartabat ada di tangan PPK dan PPS. Hesti mengatakan demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang bermartabat dan beretika. “Ini bukan merupakan dongeng, insya Allah demokrasi ini bisa diwujudkan di Kabupaten Lotim,” harapnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Kepengurusan dokumen pemberangkatan TKI/TKW tampaknya perlu diatur kembali oleh pemerintah, baik di level daerah maupun nasional. Pasalnya dokumen-dokumen asli kependudukan milik warga seperti KTP, KK, Akta Kelahiran hingga ijazah terindikasi masih ditahan oleh Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Indikasi itu dibenarkan oleh salah satu calon TKW tujuan Malaysia yang notabene gagal berangkat, Rumiati. TKW asal Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga itu, mengakui sampai saat ini dokumen asli Kartu Keluarga miliknya masih ditahan oleh perusahaan. “KK masih ditahan oleh perusahaan di Surabaya. Waktu saya diproses, KK aslinya diminta,” ujarnya sembari berharap KK tersebut bisa segera dikembalikan. Rumiati dan suaminya, mengaku kesulitan mengurus keperluan lain baik di desa maupun untuk tujuan lain. Indikasi penahanan dokumen asli dikemukakan oleh Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Dukcapil Lombok Utara, Suparlan, SIP., Senin (12/3). Ia menjelaskan, indikasi penahanan dokumen Adminduk milik warga calon atau eks TKI/TKW ditemukan lantaran kepengurusan calon TKI/TKW melalui tekong. Beberapa dokumen pemberkasan calon TKI diketahui masih harus diperbaiki di Dukcapil. Saat itulah, Dukcapil meminta tekong menunjukkan dokumen asli, namun tidak bisa ditunjukkan dengan alasan masih tertahan di kantor pusat PPTKIS di Pulau Jawa. “Selama ini yang terjadi, bahwa setiap dokumen kepengurusan calon TKI/TKW asal Lombok Utara, semua dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran indikasinya selalu ditahan oleh PPTKIS. Sementara dokumen itu hak pribadi seseorang. Tidak boleh dia sembarang mengambil apalagi menahan. Itu kan barang pribadi,” tegas Suparlan di ruang kerjanya. Tidak saja indikasi saat ini, pengalaman sebelumnya saat ia menjabat di Dukcapil banyak ia jumpai. Terutama pada saat mereka mengajukan berkas baik untuk keperluan melamar menjadi calonTKI/TKWuntukkeduakalinya ataupun mengurus dokumen lainyangdiperlukaneksTKI/TKW. Seringkali petugas Dukcapil menanyakan keberadaan dokumen asli kepada warga yang mengurus, namun pengakuan yang banyak dikemukakan, dokumen asli masih tertahan di PPTKIS yang dulu memberangkatkan. Bahkan tidak hanya dokumen pribadi kependudukan, tetapi dokumen asli ijazah eks TKI juga ditahan oleh PPTKIS. Sebagai sebuah dokumen pent-

(Suara NTB/ari)

Suparlan ing, menurut Suparlan, Dukcapil hanya mengeluarkan satu buah dokumen akta sekali seumur hidup. Jika pun dokumen asli hilang atau rusak, Dukcapil masih bisa menerbitkan kutipan kedua atau ketiga dari adminduk tersebut berdasarkan arsip. Namun dokumen asli pertama harus dapat dipertanggungjawabkan jika memang benar rusak atau hilang. Demikian halnya dengan dokumen lain seperti KK dan KTP, penerbitan baru diperlukan atas perubahan data yang terjadi, misalnya status kawin pada KTP atau perubahan anggota keluarga pada Kartu Keluarga. Penerbitan baru itu pun harus melalui penyesuaian dengan mengajukan dokumen awal yang asli. “Instansi atau lembaga yan menahan dokumen itu harus berikan pemiliknya dokumen sesuai haknya. Dokumen asli idealnya hanya ditunjukkan saja untuk membenarkan apabila perusahaan ragu terhadap dokumen fotokopi, tetapi setelah diteliti dan ternyata benar, segera kembalikan,” tegasnya. Akibat ketiadaan dokumen asli itu, maka bisa dipastikan warga KLU yang adminduknya ditahan PPTKIS itu tidak bisa mengurus kepentingan lain. Sebut saja, mengajukan Bansos di Pemda, mengurus BPJS maupun meminjam di lembaga keuangan. Terpisah, Kepala Disnaker Penanaman Modal dan PTSP Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, MM., yang dikonfirmasi mengatakan akan mengkoordinasikan persoalan penahanan dokumen asli milik warga oleh PPTKIS. Selaku instansi yang memegang tupoksi mengendalikan PPTKIS, pihaknya akan mempelajari kembali kepengurusan calon TKI/TKW, terutama menyangkut dokumen asli kependudukan warga. “Saya akan koordinasikan dulu dengan jajaran. Dan ke depan, memang perlu kita atensi betul persoalan ini melalui Raperda Perlindungan Tenaga Kerja. Ini masukan yang baik buat kami,” demikian Vidi. (ari)


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 13 Maret 2018

Halaman 5

Kasus Alsintan Loteng, Jaksa Intensifkan Penyelidikan Praya (Suara NTB) Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kian mengintensifkan proses penyelidikan dugaan penyimpangan bantuan alat sistem pertanian (alsintan) tahun 2017. Menyusul kian menguatnya indikasi jual beli bantuan alsinta yang diterima para kelompok tani di daerah ini. Jaksa juga sudah mengamankan untuk sementara waktu dua mesin combine, milik kelompok tani Beriuk Maju Desa Langko serta Wamen Jembe Desa Saba Kecamatan Janapria. “Kedua mesin combine tersebut sementara kita amankan untuk keperluan penyelidikan,” terang Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada wartawan di kantornya, Senin (12/3). Ia menjelaskan, kedua mesin tersebut diamankan karena sebelumnya mesin tersebut diduga sudah berpindah tangan ke pihak ketiga dan tidak lagi dipegang oleh kelompok tani penerima bantuan. Mesin-mesin tersebut sebelumnya jugsa sudah berada di Pulau Sumbawa sejak enam bulan yang lalu. Itu artinya, tidak lama setelah diterima mesinmesin tersebut sudah langsung berpindah tangan. Padahal dalam perjanjian saat menerima bantuan, pihak kelompok sanggup mengelola dan memanfaatnya bantuan untuk

kepentingan kelompok tani yang ada bukan malah dipindahtangankan. Karena kalau memang kelompok tani tidak mampu mengelola bantuan tersebut, semestinya bantuan dikembalikan ke pemerintah daerah. “Semua indikasi yang ada terus kita dalami. Sampai pada akhirnya pihaknya akan sampai pada satu kesimpulan. Apakah ada penyimpangan atau tidak dalam kasus ini,” ujarnya. Hasan menjelaskan, untuk program bantuan alsintan ini pihaknya sudah memeriksa hampir semua ketua kelompok tani penerima program. Baik itu kelompok tani penerima bantuan mesin combine sebannyak 18 kelompok tani serta 99 kelompok tani penerima batuan handtraktor ditambah beberapa pejabat di lingkup Dinas Per-

tanian Loteng. Lebih lanjut, Hasan mengatakan, sejak awal penyelidikan program bantuan alsintan, pihaknya melihat ada gelagat yang kurang baik dari para kelompok tani penerima program. Di mana pada kelompok tani saat diperiksa terkesan kurang terbuka dan jujur memberikan keterangan kepada jaksa. Ia mencontohkan pada kasus dua mesin combine yang diduga telah dipindahtangankan tersebut. Ketua kelompok tani bersangkutan sebelumnya mengaku, mesin sudah kembali. Namun pada kenyataanya, mesin tersebut justru masih ditangan pihak ketiga. Sampai-sampai pihaknya yang harus membawa paksa pulang salah satu mesin combine yang saat ini sudah diamankan pihaknya. (kir)

(Suara NTB/kir)

AMANKAN - Jaksa mengamankan sementara dua mesin combain yang diduga diperjualbelikan guna mempermudah proses penyelidikan.

Rawan Bermasalah

Belum Temukan Fakta Baru KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) hingga kini terus mendalami kasus dugaan korupsi penggunaan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada. Hanya saja, jaksa mengaku belum menemukan adanya fakta baru terkait kemungkinan keterlibatan tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp700 juta tersebut. Menurut Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., Senin (12/3) saat ini proses persidangan kasus tersebut masih berjalan di Pengadilan Tipikor Mataram. Di mana sudah sekitar 11 saksi yang dimintai keterangan di depan pengadilan. Termasuk mantan Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., serta Sekda Loteng saat ini, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. “Mantan Sekda Loteng dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Sekda Loteng kala itu. Sementara Sekda Loteng sekarang ini, dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Asisten III Setda Loteng,” terangnya. Namun dari keterangan para saksi, pihaknya belum menemuan adanya fakta baru. Dengan kata lain, keterangan para saksi masih normatif, sesuai dengan berkas perkara yang ada dan belum ada yang menjurus kepada kemungkinan tersangka baru. Selain tiga terdakwa yang sudah ada sebelumnya. Hasan mengaku, total ada sekitar 30 saksi yang dipersiapkan oleh pihaknya. Termasuk Komisaris Utama PT. LTB, H.M. Suhaili, FT., yang juga Bupati Loteng non aktif. Namun kemungkinan tidak seluruhnya akan dimintai keterangan. Hanya yang dianggap penting saja yang mengarah pada pokok persoalan. Dan, itu juga tergantung permintaan dari hakim nantinya. “Kalau hakim meminta semua saksi diperiksa, maka semua akan diperiksa. Kalau tidak, maka bisa jadi tidak semua saksi yang akan dimintai keterangan di pengadilan,” jelasnya. Disinggung target waktu penyelesaian proses persidangan kasus PT. LTB, Hasan berharap bisa secepatnya. Sekarang saksi yang dimintai keterangan sudah hampir setengahnya. Jadi paling tidak bulan April mendatang, proses persidangan sudah bisa tuntas dan sudah ada putusan hukumnya. (kir) Hasan Basri (Suara NTB/dok)

Ratusan Proyek di Loteng Belum Ditender Praya (Suara NTB) Bagian Pengadaan Barang Jasa mencatat ada sebanyak 145 paket proyek yang harus ditender pada tahun 2018 ini. Namun hingga akhir triwulan pertama tahun ini, baru sebanyak 28 paket proyek saja yang sudah masuk proses tender. Sisanya, sampai saat ini belum bisa ditender. Hal itu diakui Kabag Pengadaan Barang Jasa/LPSE Loteng, Helmi Qazwaini, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (12/3). Banyaknya paket proyek yang belum ditender, ujarnya, rata-rata terkendala kesiapan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana banyak proyek yang belum selesai desain dan rencana programnya. Untuk itu, semua OPD sudah disurati agar bisa segera menyelesaikan desain dan rencana program untuk masing-masing paket proyek yang harus ditender. Diakuinya, ketepatan waktu tender jelas sangat menentukan kualitas pengerjaan proyek yang ada, karena semakin cepat tender selesai dilakukan, maka pengerjaan proyek bisa cepat. Dengan begitu, rekanan bisa memiliki rentan waktu cukup untuk menuntaskan proyek yang ada tersebut. “Semua OPD sudah kita ingatkan. Supaya segera menyelesaikan desain dan rencana programnya. Sehingga paket-paket proyek yang ada bisa segera diusulkan untuk ditender,” imbuhnya. Ia menjelaskan, secara umum pihaknya menargetkan pada bulan April mendatang 75 persen paket proyek yang ada sudah masuk proses tender. Dan, bisa tuntas 100 persen pada Bulan Juni. Supaya rentan waktu pengerjaan proyekproyek tahun ini bisa lebih panjang. Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan tidak ada lagi proyek yang tertunda atau terlambat penyelesaian seperti tahun kemarin. Di mana ada beberapa proyek fisik yang tidak bisa selesai tepat waktu, sehingga pihak rekanan proyek terpaksa didenda. “Hal – hal seperti keterlambatan penyelesaian proyek diharapkan tidak terulang lagi. Jadi kita upaya, proses tender proyek-proyek pemerintah daerah tahun ini, terutama proyek fisiknya bisa lebih cepat,” ujarnya. Untuk memantau perkembangan persiapan tender masing-masing proyek, pihaknya sudah mengagendakan evaluasi berkala setiap bulan. Dari situ diharapkan, perkembangan persiapan masing-maisng proyek bisa terpantau. Kalau kemudian ada persoalan atau kendala dalam proses persiapan, bisa segera dicarikan solusi dan jalan keluarnya. “Untuk evaluasi ini, dipimpin langsung pak Sekda. Semua kegiatan dimasing-masing OPD itu terpantau. Mana yang belum siap, dalam rapat evaluasi berkala itulah dicarikan solusi penyelesaiannya,” ujar mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini. (kir)

Dewan Minta Anggaran Rp14 Miliar di APBD Ditunda Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta eksekutif menunda eksekusi anggaran sebesar Rp1514 miliar di APBD yang diperuntukkan untuk memenuhi usulan masyarakat yang masuk melalui Musrenbang. Alasannya, anggaran yang dialokasikan melalui PAD ini tak diberitahukan ke Dewan, sehingga belum dibahas dengan dewan. Jika dipaksakan tetap dieksekusi, maka rawan bermasalah. Dewan meminta agar eksekusi anggaran ditunda sampai menunggu dimasukkan ke APBD-P. “Ada di luar tambahan anggaran di luar surat pemberitahuan tersebut sebesar Rp 14 miliar lebih, ini kami minta diubah dan dipending sebab barang sudah jadi perda, maka mengubah perda dengan perda di APBD-P,” kata Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis, Senin (12/3). Menurutnya, tidak bisa anggaran ini dipaksakan untuk dieksekusi sebab rawan

menyalahi aturan, karena tidak pernah dibahas dengan dewan. Pihaknya tidak tahu peruntukan dana ini. Bahkan untuk penambahan dana pendamping Prime saja di akhir-akhir dan untuk menutupi itu cukup tertatih-tatih. Atas dasar itulah pihaknya meminta agar tidak dieksekusi anggaran tersebut. Anggota Banggar DPRD Lobar, H. Wahid Syahril, mengaku, ada dana di luar dari surat pemberitahuan ke dewan yang dimasukkan APBD bersumber dari PAD. Kalau dana yang berasal dari perimbangan sesuai ketentuan jikamasukdiakhirtidakperludibahas, namun sebatas pemberitahuan. “Tapi kalau PAD yang dimasukkan tidak boleh, harus dibahas dulu,” tegas Wahid. Karena itu mana dana tambahan dari PAD dikeluarkan saja, lalu dibahas di APBD-P. Terkait dana perimbangan jelasnya perlu juga diberitahukan ke dewan, jika untuk jalan diarahkan untuk ruas jalan yang mana, kalau PDAM di

manasasarannya.Datainilahyang perlu disampaikan ke dewan. Sementara itu, anggota DPRD Lobar lainnya, Indra Jaya Usman menilai mengacu aturan anggaran Rp14 miliar ini boleh dieksekusi, meski belum dibahas. Mekanismenya, nanti eksekutif mencantumkan pertanggungjawaban di akhir. Menurutnya, tidak masalah ada tambahan di akhir sepanjang sumber anggaran jelas dan peruntukan juga jelas. “Boleh ini dieksekusi, tinggal eksekutif nanti cantumkan pertanggungjawaban ini,” ujarnya. Namun, masukan dari Indra Jaya Usman ini oleh Wakil Ketua DPRD dianggap rawan terjadi permasalahan di kemudian hari, sehingga disimpulkan sementara agar ditunda dulu. Sementara Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menyatakan, terkait sisa anggaran Rp14 miliar dari Rp73 miliar yang merupakan tambahan anggaran di APBD kemungkinan ditunda.

Tak Sesuai Aturan

dianggap tidak dibahas dengan dewan, padahal sudah detail dijelaskan ke dewan. Artinya pemda akan mengeksekusi anggaran yang disetujui oleh dewan. “Akan tetapi kami perlu tunggu arahan dari provinsi,” imbuhnya. (her)

(Suara NTB/her)

KLARIFIKASI - Eksekutif memberikan klarifikasi terkait tambahan anggaran Rp73 miliar yang masuk belakangan di APBD Lobar.

Pembangunan Kantor Bupati Loteng

Pemprov Minta Lobar Tunda Pencairan Dana Tambahan APBD Giri Menang (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lombok Barat (Lobar) yang dipimpin Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengklarifikasi terkait tambahan anggaran Rp73 miliar yang masuk belakangan setelah penetapan APBD di hadapan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar. Pemprov NTB meminta agar menunda dulu pencairan dana ini, terutama yang tak sesuai ketentuan mekanisme pembahasan dengan DPRD. Munculnya polemik ini pun direspons oleh Pemprov NTB, sehingga provinsi dalam hal ini gubernur bersurat ke pemda agar anggaran yang diperdebatkan ditunda dulu pencairannya. “Kondisi (polemik di media) ternyata dibaca di provinsi, sehingga provinsi dalam hal ini gubernur sudah mengeluarkan surat kepada kita tembusan ke DPRD agar menunda pencairan anggaran yang tak sesuai peraturan berlaku,” tegas Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Senin (12/3). Surat Pemprov bernomor 900/407/BPKAD/ 2018 terdapat beberapa penekanan pemprov terhadap APBD Lobar salah satunya peningkatan APBD sebesar Rp73 miliar lebih dibandingkan RAPBD. Selain itu ada item pengalokasian PAD di APBD harus mempunyai landasan hukum. Menurut sekda, anggaran tak sesuai ketentuan tersebut muncul dari hipotesa seolah tidak dibahas antara Banggar dengan TAPD. Padahal hal ini sudah dibahas antara eksekutif dengan legislatif. Namun, karena itu rekomendasi dari provinsi, maka tidak ada jalan lain selain mengikuti pemprov. Dengan satu catatan, ia berharap hal ini tidak mengakibatkan kurang percayanya pusat terhadap pemda dan kurang percayanya Australia terhadap Indonesia, sebab ada dana Prime bantuan Australia ke provinsi, namun ditarik ke Lobar. Apalagi selama ini tidak ada proyek Prime di NTB selain di Lobar. ‘’Untuk memperoleh anggaran inipun pemda pasang badan, sehingga Lobar pun terbaik, lalu dilanjutkan proyek tahun ini,’’ ujarnya. Diakuinya kalaupun ada dampak (anggaran ini tidak dieksekusi), tentu kesalahannya yang tidak memberitahukan secara detail saat melakukan pembahasan anggaran tanggal 27 Desember 2017 lalu. Seharusnya dalam pembahasan ini dibahas detail, karena batas akhir pembahasan evaluasi. Pemprov dalam suratnya tidak menyatakan membatalkan, namun sekedar menunda. Sebab mengacu surat tersebut,

Dana ini, jelasnya, untuk program hasil musrenbang yang belum masuk ke APBD yang bersumber dari APBD. “Tapi karena ini dilarang maka ditunda,” jelas sekda. Menurutnya letak persoalan kenapa muncul hal ini karena

bupati diminta melakukan penundaan pencairan dana yang tak sesuai ketentuan. ‘’Seandainya serempak sepakat antara eksekutif dengan legislatif tentu tidak akan ada masalah seperti ini. Untuk itu kami sudah siapkan jawaban untuk penundaan pencairan belanja yang menurut selisihnya sekitar Rp 73 miliar, kita ikuti permintaan pemprov tersebut,” jelasnya. Anggota Banggar DPRD Lobar Munawir Haris mempertanyakan, apakah ada surat masuk dari eksekutif terkait anggaran tambahan. Jika ada semestinya diberitahukan pimpinan dewan ke anggota lainnya, sehingga anggota tidak bertanya-tanya soal peruntukannya. ‘’Lantas untuk apa peruntukannya dan sumbernya dari mana. Seharusnya diberitahukan ke anggota, sebab saat ini tahun politik, sehingga rawan dianggap untuk kepentinan politik petahana. Karena itu, seharusnya hal semacam ini harus diberitahukan ke anggota,’’ ujarnya. Anggota Banggar DPRD Lobar yang lain H. Mustafa juga mempertanyakan alasan surat dari eksekutif tidak diberitahukan ke anggota Dewan. Pihaknya menduga ada sandiwara, karena ada surat, namun tidak diketahui dewan. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid, jika pihaknya mengaku tak pernah mendapatkan surat pemberitahuan, padahal ia selaku pimpinan. Anehnya setelah berpolemik di media barulah ia diberikan surat tersebut. “Setelah mencuat di media barulah ada itu (surat, red),”kata Nursaid. Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis mengakui apa yang disampaikan Sekda Lobar suatu yang dilematis, sebab dewan dan eksekutif tentu ingin Lobar maju. Namun di luar itu ada kendala-kendala administrasi yang menyebabkan menjadi dilematis, bahwa APBD yang disepakati sesuai arahan rekomendasi provinsi. Terkait surat yang masuk dari eksekutif diakuinya sudah diterima, namun surat ini sifatnya pemberitahuan kepada pimpinan DPRD dan tidak dibahas. Dan pimpinan DPRD tidak harus menjawab setuju atau tidak. Dalam hal ini, ujarnya, mekanismenya anggaran tambahan yang masuk setelah APBD diketok boleh dieksekusi, namun wadah disiapkan di APBDP. Tapi persoalannya ada juga di luar tambahan anggaran di luar surat pemberitahuan tersebut, hal inilah substansi yang perlu dibahas. (her)

Kontraktor Janji Selesai Lebih Cepat Praya (Suara NTB) PT. Abipraya selaku kontraktor yang ditunjuk membangun kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru berkomitmen menyelesaikan pembangunan gedung baru lebih cepat dari target waktu yang diberikan. Dari dua tahun, menjadi hanya satu tahun saja. Itu artinya, Bulan Desember 2018 mendatang, fisik gedung kantor Bupati Loteng yang baru ditargetkan sudah tuntas. Kabag Pengadaan Barang Jasa/LPSE Loteng, Helmi Qazwaini, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (12/3), mengatakan, masa pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru sesuai kontrak yang ada memang selama dua tahun. Namun pihak rekanan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan gedung jauh lebih cepat dari waktu yang diberikan. “Sudah ada komitmen dari pihak kontraktor, untuk gedung kantor Bupati Loteng yang baru akhir tahun ini sudah selesai dikerjakan untuk fisik bangunannya,” tegas Helmi seraya menambahkan, saat itu pengerjaan proyek sudah mulai berjalan. Dan, sudah ada progress yang diperoleh. Dengan begitu, selama tahun 2019 mendatang Pemkab Loteng bisa melakukan persiapan yang diperlukan supaya kantor Bupati Loteng yang baru tersebut bisa segera dimanfaatkan sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ia menjelaskan, sesuai

kontrak kerja yang ada pembangunan gedung kantor Bupati Loteng bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp 213 miliar. Di mana pembayaran akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun. Artinya, pembangunan fisik gedung lebih cepat tiga tahun dari pembayaran yang direncanakan. Soal kemudian ada gugatan terhadap proses tender proyek tersebut, Helmi mengaku bukan jadi halangan. Bahwa pengerjaan proyek tetap berjalan, meski ada gugatan hukum. Lagi pula, pihaknya sangat optimis bisa memenangkan gugatan tersebut. Pasalnya dari fakta persidangan yang ada, menegaskan kalau apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Loteng dalam proses tender proyek sudah sesuai aturan dan regulasi yang ada. Dari saksi ahli yang diajukan oleh Pemkab Loteng juga memperkuat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bahkan oleh saksi ahli yang diajukan pihak penggugat, cenderung mendukung apa yang dilakukan oleh Pemkab Loteng. “Proses persidangan sendiri sudah sampai pada penyampaian kesimpulan dari pihak penggugat maupun tergugat. Dan, majelis hakim PTUN Mataram, tempat gugatan diproses sudah menjadwalkan putusan pada akhir Bulan Maret ini. Ya paling telat, awal Bulan April mendatang sudah ada putusan hukum terkait gugatan ini,” tandasnya. (kir)

Moratorium Izin Dianggap Hambat Pembangunan Giri Menang (Suara NTB) Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) NTB menilai adanya moratorium izin pembangunan perumahan di Lombok Barat bisa menghambat pembangunan. Termasuk menghambat Nawacita Presiden Joko Widodo untuk pembangunan 1 juta rumah bersubsidi. “Iya justru ini menghambat, kalau statemennya ingin memoratorium izin. Kami per-

tanyakan keseriusan dewan terhadap permasalahan Lobar, sebab membuat isu yang kontraproduktif, seharusnya undang stakeholders bahas bersama-sama,” tegas Ketua REI NTB Heri Susanto akhir pekan lalu. Pihaknya menegaskan, semua anggota REI yang membangun di daerah mematuhi aturan dan semua perizinan lengkap. Persoalannya jika ada gangguan terhadap mereka tentu justru meng-

hambat. Menurutnya, pihaknya merancang bagaimana melibatkan APH, sebab disadari pemda dalam membuat keputusan di daerah abu-abu, mereka terkesan maju –mundur. Karena itu dengan menggandeng APH, ketika terjadi ambigu semacam itu mereka yang memberikan semacam telahaan. Hal senada anggota REI NTB L. Anas Amrullah, jika keinginan moratorium izin

perumahan justru menghambat investasi. Jika persoalan di RTRW, maka dewan harus ambil inisiatif dengan mendorong percepatan RTRW. Sebab saat ini kesempatan bagi pemda untuk melakukan revisi RTRW. “Kalau mau moratorium berarti semua izin, berapa lama kemudian RT RW itu bisa dijamin ada. Kalau ndak kan tidak ada pembangunan (investasi),’’ tegasnya.

Sebelumnya wakil ketua DPRD H Sulhan Mukhlis mengatakan pihak dewan mengevaluasi proyek perumahan yang lain, pihak dewan tetap meminta dihentikan sementara perizinan untuk penggunaan lahan di atas 1 hektar. Sebab tidak bisa dibiarkan pembangunan di lokasi abu-abu. Menurutnya jika dibiarkan membangun di posisi abu-abu, maka jelas berpengaruh terhadap luas lahan pertanian. (her)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 13 Maret 2018

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Parlementaria

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

DPRD Sumbawa Sosialisasikan Delapan Raperda Inisiatif Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa mulai melakukan sosialisasi delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tahun 2018 kepada masyarakat. Sesuai agenda yang telah ditetapkan, sosialisasi pada 13-15 Maret 2018 yang dibagi dalam 4 zona dan setiap zona masing masing dipimpin satu pimpinan DPRD Sumbawa. Setelah itu, nantinya Raperda ini akan diparipurnakan dalam Pembahasan Rancangan Perda bersama Pemerintah Daerah Tahun 2018. Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, Senin (12/3) kemarin, menyebutkan 8 Raperda dimaksud, yakni, Rancangan Perda tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Usulan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan

Perda tentang Badan Usaha Milik Desa (Usulan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan Perda tentang Kawasan Pengembangan Hortikultura (Usulan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan Perda tentang Penatausahaan Irigasi (Usulan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan Perda tentang Sumur Resapan (Usulan Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan Perda tentang Drainase Perkotaan dan Perdesaan (Usulan Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Usulan Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa); dan Rancangan Perda tentang Kepariwisataan Daerah (Usulan

(Suara NTB/arn)

Salamuddin Maula Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa). Menurut Budi, semua usulan Raperda ini dibutuhkan

masyarakat. Salah satunya, Rancangan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Dengan keberadaan Raperda ini dapat meminimalisir peredaran narkoba, yang saat ini menjadi masalah krusial di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumbawa. Bersama Bupati, pihaknya akan mendorong pengawasan pencegahan narkoba sampai ke tingkat desa. Dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada di desa. Mulai dari Kepala Desa, BPD, RW/RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga Babinsa dan Babinkamtibmas. “Kita akan mendorong pembentum tim pengawasan sampai kedesa, agar peredaran narkoba ini bisa diminimalisir bahkkan dihilangkan,”terangnya.

(Suara NTB/arn)

Budi Suryata Raperda lainnya, seperti Rancangan Perda tentang Kawasan Pengembangan Hortikultura juga sangat penting dalam

mendorong pengembangan pertanian di daerah ini. Agar lebih maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara substansi, materi muatan Rancangan Perda harus dilakukan pengkajian mendalam agar dapat dikroscek terhadap kesesuaian kondisi riil di lapangan (baik obyek maupun subyek sasaran dan komoditi unggulannya) serta harus dikaji kesesuaiannya dengan Perda yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa (Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031). Terkait dua usulan Raperda Komisi II, yakni Rancangan Perda tentang Penatausahaan Irigasi, ditambahkan Anggota Komisi II, Salamuddin Maula, san-

gat penting, karena irigasi menentukan kehidupan petani. Jadi, irigasi yang ada mesti diatur. Apalagi selama ini kerap terjadi kasus pencurian air. Selain itu, irigasi yang ada juga butuh pemeliharaan berkala. “Inilah yang menjadi dasar kami mengusulkan Raperda ini,” terang Jalo, panggilan akrabnya. Sedangkan terkait Raperda Kawasan Pengembangan Hortikultura, juga tak kalah pentingnya. Selama ini, buah dan sayuran yang ada di Sumbawa lebih banyak didatangkan dari luar daerah. Sehingga butuh pengembangan dan pembudidayaan tanaman horti di Sumbawa. Selain menjadi nilai tambah bagi pendapatan petani, masyarakat juga bisa mengisi lahan lahan kosong dengan tanaman horti. (arn/*)

505 Pegawai Pensiun Penertiban Pasar di 2018 dan 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah pegawai yang pensiun di Sumbawa tahun 2018 hingga tahun 2019 mendatang cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabuaten Sumbawa jumlah keseluruhannya mencapai 505 orang. Plt. Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa, A. Rahim, S.Sos kepada wartawan, Senin (12/3) kemarin membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan jumlah pegawai yang pensiun di tahun 2018 sebanyak 231 pejabat daerah. Baik itu jabatan struktural, guru, kesehatan dan jabatan fungsional lainnya. Dimana untuk jabatan eselon II atau pimpinan OPD ada empat orang. Sedangkan tahun 2019 total yang akan pensiun sebanyak 274. Termasuk pejabat struktural, mulai dari eselon II, III dan IV. Kemudian guru, tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga lainnya. Dalam hal ini ada 9 orang pejabat eselon II. “Jumlah pegawai yang pensiun tahun 2018 totalnya 231. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 274,” terangnya. Dijelaskannya, terhadap kekosongan jabatan yang sudah dan akan pensiun tersebut pihaknya akan melakukan penataan dan dilakukan pengisian jabatan lowong. Terutama pada jabatan structural. Supaya roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. “Untuk mengisi kekosongan terhadap jabatan lowong bisa melalui pergeseran, bisa juga promosi dari yang bawah. Kalau yang eselon II itu nanti melalui seleksi terbuka,” tandasnya. Tentunya dengan banyaknnya yang sudah dan akan pensiun ini akan mengurangi jumlah pegawai yang ada. Untuk itu, pihaknya berharap nantinya Sumbawa dapat diberikan tambahan quota pengadaan pegawai baru. Dimana pihaknya sebelumnya sudah mengusulkannya ke pemerintah pusat. Pengusulan tersebut juga telah dipertimbangkan terkait jumlah pegawai yang pensiun. “Itulah yang kita harapkan Sumbawa dapat diberikan tambahan jatah untuk pegawai baru,” pungkasnya. (ind) A. Rahim

Pemerintah KSB Pertimbangkan Langkah Represif

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap melakukan penertiban terhadap sejumlah pasar bayangan di wilayah setempat. Bahkan, pemerintah setempat memberikan tenggat hingga Rabu mendatang kepada para pedagang untuk menutup aktivitasnya. Jika tidak, maka Pemerintah akan melakukan upaya represif supaya para pedagang ini mau di relokasi ke pasar Tana Mira. “Kami tegaskan di sini bahwa rencana penertiban pasar bayangan tetap akan kita lakukan. Bahkan paling lambat hari Rabu lokasi pasar bayangan, sudah harus steril dari aktivitas perdagangan. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan mereka (pedagang) tidak mau direlokasi, maka akan ada langkah selanjutnya yang akan kita ambil,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. Amry Rakhman

M. Si, kepada Suara NTB, Senin (12/3). Dikatakannya, sebelum aksi penertiban dilakukan, pihaknya akan melakukan sosialisasi sekaligus memberikan surat himbauan kepada para pedagang. Termasuk juga kepada konsumen yang selalu mengunjungi pasar tersebut, baik itu dari ASN dilingkup pemkab setempat, ataupun masyarakat umum lainnya. Ketika para pedagang ini mau pindah ke Tana Mira, pihak-

nya sudah menyiapkan satu los khusus di lokasi yang baru. Tentu lokasi ini merupakan lokasi strategis yang sengaja disiapkan bagi para pedagang pasar bayangan. Harapannya, supaya para pedagang ini tidak lagi mau kembali ke lokasi pasar sebelumnya (pasar bayangan). “Kita tetap lakukan upaya persuasif terlebih dahulu, ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil baru kita lakukan upaya lanjutan,” ujarnya. Disinggung mengenai adan-

ya keluhan dari para pedagang yang merasa rugi ketika berjualan di pasar Tana Mirah, dia menyebutkan memang kondisi ini benar adanya. Hal tersebut terjadi karena masih adanya para pedagang yang berjualan di luar pasar. Tentu dengan berpindahnya pedagang yang di luar ke pasar Tana Mira, diyakini tidak akan ada keluhan dari para pedagang. Ketika nantinya masih ada juga yang mengeluh, maka itu tergantung dari rezeki masing-masing individu. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial dari masing-masing pedagang. “Kami yakin ketika pedagang ini pindah ke pasar Tana Mira maka tidak ada lagi kecemburuan sosial antar

KSB akan Tata Jalur Transportasi Cidomo

(Suara NTB/ils)

pedagang dan semua pedagang juga akan merasakan manfaatnya,” tandasnya. (ils)

Meski Gabah Keluar, DKP Klaim Stok Aman

(Suara NTB/ind)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat akan melakukan penataan terhadap jalur yang harus dilalui oleh sarana transportasi lokal cidomo. Hal ini harus dilakukan, pasalnya jalur yang digunakan saat ini adalah jalur capat (jalan nasional) dan jalan-jalan protokol daerah. Sehingga menggangu akses utama transportasi yang ada di daerah, terutama di jalan depan Terminal Tana Mira serta Jalan utama Kabupaten. “Kita akui memang jalur cidomo masih belum kita tata dengan baik. Kita juga sudah menyiapkan jalur khusus yakni melalui belakang Pasar Tana Mira, tapi kondisi jalan tersebut dianggap belum layak oleh para pengguna. Sehingga jalan tersebut tidak kunjung digunakan oleh pemilik Cidomo,” ujar Kadishub Sumbawa Barat Ir. H. Muslimin HMY, M. Si, kepada Suara NTB, Senin (12/3) kemarin. Dikatakannya, dalam penataan jalur cidomo ini, bukan hanya tugas Dishub semata melainkan kerja tim. Terutama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Pemukiman dan Perumahan (DPU-PRPP) untuk bisa memperbaiki ruas jalan yang berada di belakang pasar tersebut. Apalagi ketika musim hujan, kondisinya akan semakin parah karena kontur tanahnya yang labil dan cenderung tidak akan bisa digunakan. Hal ini yang menjadi faktor utama masih beroperasinya Cidomo di jalur cepat dan jalan-jalan protokol yang ada di daerah. Tentu jika jalan tersebut bisa diperbaiki, maka tidak ada alasan lagi bagi para kusir untuk tidak melalui jalan tersebut. Bahkan pihaknya sangat yakin, ketika jalan tersebut sudah baik tanpa dipaksa pun para kusir cidomo juga akan melalui jalan ini. “Kita tidak bisa memaksa para kusir cidomo untuk melalui jalur yang telah yang telah disepakati, karena kondisinya memang belum layak untuk dilalui. Jangankan dengan cidomo, kita pake mobil saja masih sangat kesulitan,” ungkapnya. Dia menambahkan, selain melakukan penataan dan perbaikan jalan yang akan dilalui oleh Cidomo, pihaknya juga dalam waktu dekat akan mencoba mencari alternatif lain. Salah satunya dengan membagikan karung gratis kepada kusir cidomo, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan jalan. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan, terutama kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengendara yang menghindari kotoran kuda. Selain masalah tersebut, pihaknya juga akan menyiapkan rambu khusus cidomo serta memberikan sosialisasi kaitannya dengan lalu lintas. “Jangka pendeknya kita akan bagi karung untuk menampung kotoran dari kuda-kuda ini, sekaligus sosialisasi tertib berlalu lintas. Ketika jalan yang diperuntukkan sudah siap maka akan langsung kita alihkan dari jalur yang ada saat ini (jalan nasional),” tukasnya. (ils) H. Muslimin HMY

(Suara NTB/ils)

H. Amry Rakhman

(Suara NTB/ils)

BERASPAL - Kondisi jalan di Dusun Batu Melik, Desa Seminar Salit, salah satu daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang saat ini sudah memiliki infrastruktur jalan yang beraspal. Pembangunan infrastruktur di daerah semacam ini memungkinkan terbukanya peluang ekonomi baru bagi daerah.

Belum Ada Kuota, Waspadai Penipuan Berkedok CPNS Sumbawa Besar (Suara NTB ) Kuota CPNS untuk Kabupaten Sumbawa hingga saat ini belum diterima dari pemerintah pusat. Untuk itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa meminta masyarakat untuk waspada terhadap aksi penipuan penerimaan CPNS. “Kalau ada informasi tentang penerimaan CPNS, apakah itu tentang pengangkatan tenaga honorer K2 ataupun formasi umum jangan mudah percaya. Karena sampai

sekarang kuotanya belum ada dari pusat,” kata Plt. Kepala BKPP Sumbawa, A. Rahim, S.Sos, Senin (12/3). Pihaknya meminta kepada masyarakat untuk mengkonfirmasi secara langsung kepada BKPP apabila mendapatkan informasi mengenai penerimaan CPNS. Supaya memperoleh informasi yang lebih jelas. Dimana nantinya penerimaan CPNS akan diumumkan secara luas. “Yang jelas sampai saat ini belum ada informasi. Kalau ada,

akan diumumkan secara luas. Yang jelas untuk formasinya kita sudah usulkan,” terang A. Rahim. Seperti diberitakan, Kabupaten Sumbawa telah mengajukan usulan formasi CPNS tahun 2018 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) sebanyak 1.311 formasi. Dari jumlah tersebut terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan fungsional lainnya. Dalam hal ini usulan disampaikan pada awal Januari lalu. (ind)

Menkominfo Bakal Kunjungi Wilayah Terpencil Tolo’oi di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri Kominfo RI, akan mengadakan kunjungan kerja ke Sumbawa pada 16-18 Maret 2018. Terkait program pembangunan infrastruktur layanan akses internet dan Base Transceiver Station (BTS). Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Sumbawa, Ir. H. Ibrahim bersama Sekretaris Diskominfotik, Rachman Ansori, M.Se, Senin (12/3). Sesuai rencana kegiatan, Menteri Kominfo akan melihat lokasi akses internet di desa Uma Beringin Kecamatan Uter Iwes, pda 17 Maret. Di lokasi tersebut juga akan dilakukan uji coba layanan akses internet. Ditandai dengan

pelaksanaan video call ke lokasi layanan akses internet internet lain. Disaksikan Menteri Kominfo dan Gubernur. Setelah itu, rombongan Menteri Kominfo akan bertolak desa Tolo’oi (desa terpencil perbatasan Sumbawa dengan Dompu), menggunakan helikopter. Sebagai lokasi peresmian BTS 4G secara simbolis oleh Menteri. Yang nantinya akan ditandai dengan penandatanganan prasasti. Pada lokasi tersebut, juga akan digelar Vikon dengan Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata. Serta penyerahan bantuan CSR dari PT SEI kepada kepala desa Tolo’oi. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) tidak terlalu ambil pusing dengan banyaknya gabah yang dibawa keluar Sumbawa Barat saat musim panen perdana awal tahun 2018. Bahkan dinas terkait juga mengklaim bahwa stok pangan yang tersedia di gudang cadangan pangan daerah juga terpantau aman. Sehingga kekhawatiran terjadinya kelangkaan beras diyakini tidak akan terjadi di KSB selama beberapa bulan kedepan. “Stok pangan kita masih aman hingga beberapa bulan kedepan. Bahkan saat ini tercatat ada sekitar 24 ton beras di gudang pangan daerah. Sehingga tidak perlu khawatir terjadinya kelangkaan beras disini (Sumbawa Barat). Beras ini juga baru bisa akan dikeluarkan ketika kondisinya sudah semakin parah,” ujar Kepala DKP, Ir. H. Alimin M. Si, kepada Suara NTB, Senin (12/3) kemarin. Dikatakannya, dengan kondisi beras yang surplus, pihaknya tidak mampu membatasi keluarnya gabah dari KSB keluar daerah. Karena masalah ini juga erat kaitannya dengan ekonomi warga setempat. Sehingga sahsah saja beras ini dijual keluar daerah, karena kebutuhan masyarakat juga tidak bisa dibendung untuk membali kebutuhan yang lain. Bahkan masyarakat menjual gabahnya ketika musim panen juga merupakan hal yang biasa terjadi setiap tahunnya. Namun demikian, pihaknya tetap akan memantau kondisi terkini ketersediaan gabah yang ada di KSB guna menekan terjadinya kelangkaan. “Kita tidak bisa bendung masyarakat untuk menjual gabahnya keluar daerah, karena hal itu juga merupakan kebutuhan. Meskipun demikian, kita tetap akan memantau kondisi pangan yang ada di daerah,” ungkapnya. Ia menyebutkan, meskipun stok pangan masih aman, tetapi kebutuhan yang lain masih belum bisa dipenuhi secara maksimal. Terutama dari jenis pangan yang mengandung protein dan karbohidrat. Sehingga untuk menenuhi kebutuhan tersebut harus didatangkan dari luar daerah. Terkait masalah ini, pihaknya tetap akan menggandeng instansi lainnya untuk bisa dipenuhi. Teutama ke dinas pertanian, perikanan, maupun peternakan untuk kembali mengintervensi apa yang dianggap kurang tersebut. Sehingga tingkat inflasi yang ada di daerah bisa semakin ditekan dengan terpenuhinya sektorsektor tersebut. “Kita akui memang kondisi beras kita surplus, tetapi untuk kebutuhan yang lain masih berasal dari luar daerah. Untuk itu kita tetap akan menggandeng dinas lain untuk bisa bekerja sama menanggulangi masalah tersebut,” tandasnya. (ils)

H. Alimin

(Suara NTB/arn)

H. Ibrahim (Suara NTB/ils)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 13 Maret 2018

Halaman 7

Dua Tahun, Kemiskinan Kabupaten Bima Turun 0,63 Persen Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, mengklaim angka kemiskinan di Kabupaten Bima mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir ini, mencapai sekitar 0,63 persen. Hal tersebut disampaikan Wabup saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) Kabupaten Bima di gedung PKK Kabupaten Bima Senin, (12/3). Kata dia, dua tahun terakhir tersebut tahun 2014 hingga tahun 2016. “Tahun 2014 (Suara NTB/dok) angkanya sebesar 16,04 Dahlan M. Noer persen. Tapi tahun 2016 ini menjadi 15,37 persen atau 0,63 persen,” katanya. Dikatakannya pemerintah daerah secara bertahap mengantarkan masyarakatanya pada posisi kesejahteraan yang semakin membaik. Kondisi tersebut, kata dia, juga dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima, lanjutnya, tingkat IPM Kabupaten Bima terus meningkat. Dari angka 63,48 pada tahun 2015 dan kini menjadi 64,15 pada tahun 2016. “Keberhasilan lain juga ditunjukkan dari peningkatan PAD. Tahun 2017 mengumpulkan Rp187 miliar lebih, sementara tahun 2016 hanya Rp110 milyar lebih,” katanya dihadapan kepala OPD ruang lingkup Kabupaten Bima. Menurutnya, sejumlah keberhasilan yang telah dicapai tersebut, menggambarkan arah pembangunan daerah sudah sesuai dengan jalur dan koridor. Capaian tersebut tidak terlepas kerja keras serta kerjasama semua pihak. “Capaian ini tidak terlepas dukungan semua tingkatan. Mulai dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten serta didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat,” katanya. Disamping keberhasilan yang telah dicapai tersebut. Wabup menambahkan, masih terdapat hal-hal yang perlu terus ditingkatkan. Baik dari sisi kebijakan, program maupun kegiatan hingga pada implementasi pelaksanaannya di lapangan. “Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih harus terus ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Yang berujung meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (uki)

Antisipasi Anjloknya Harga Jagung

Bupati Ingatkan Petani Jaga Kualitas Panen Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengingatkan kepada petani untuk menjaga kualitas jagungnya dan tidak menjualnya sebelum dikeringkan. Petani Dompu diyakini memiliki pengalaman menyikapi harga jual jagung. “Petani Dompu sudah 3 kali melakukan panen raya jagung dan harganya cukup stabil. Ini dipengaruhi oleh kualitas jagung yang dipanen bagus. Saya meminta kepada para petani untuk menjaga kualitas jagungnya sebelum dipanen dan dijual,” kata H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB di Pandopo Bupati, Senin (12/3) kemarin. Ketika jagung dipanen belum pada usianya akan berdampak pada kualitas jagung yang dihasilkan. Seperti jagungnya akan mudah pecah saat digiling dan kadar airnya cukup tinggi. Ketika kualitas jagung rendah, maka akan berdampak pada rendahnya harga jual jagung. “Sekarang ini sedang puncaknya musim hujan. Kalau jagung dipanen sekarang, tentu kadarnya airnya tinggi,” katanya. Sementara usia produksi jagung hibrida berkisar 100 – 140 hari dan diperkirakan, masa panen raya jagung di Dompu pada April 2018 mendatang. Ia pun menanggapi soal kabar anjloknya harga jagung menjelang masa panen raya. Menurutnya, harga jagung masih relatif stabil. Harga yang anjlok seperti yang beredar disebabkan oleh kualitas jagung yang masih memiliki kadar air tinggi dan jagungnya pecah. “Harga itu tergantung harga. Saya minta kepada petani untuk mengeringkan jagungnya sebelum dijual,” pintanya. H. Bambang juga membantah ada impor jagung sehingga berdampak pada turunnya harga jagung di petani. Menurutnya, jagung yang diimpor pemerintah sebanyak 200 ribu ton, merupakan jagung kebutuhan khusus untuk produk tertentu. “Itu bukan jagung hibrida. Dua pekan lalu, malah kita (Indonesia) ekspor 60 ribu ton jagung ke Malaisia,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, luas hamparan jagung petani Dompu yang siap dipanen tahun 2018 ini sekitar 40 ribu ha. Puncak panen raya jagung Dompu pada April – Mei 2018. Pada akhir Maret 2018, gudang pembeli jagung Dompu diperkirakan akan mulai menampung dan membeli jagung. Pada masa ini, harga jagung diharapkan tetap stabil. (ula)

(Suara NTB/ist)

SIAP PANEN - Hamparan jagung petani di Lanci yang akan dipanen pada masa panen raya jagung April 2018.

(Suara NTB/ula)

PASANG PIPA - Warga dan karyawan PDAM Dompu yang sedang memasang pipa untuk mengalirkan air baku ke IPA Selaparang saat gotong royong, Sabtu (10/3) lalu.

Harapan Warga Woja akan Air Bersih Menipis

Dompu (Suara NTB) Sebanyak 32 batang pipa berdiameter 10 inci sepanjang 192 meter dipasang PDAM Dompu untuk mengalirkan air di bendungan Kamudi yang jebol. Pipa ini justru kembali dibawa arus saat banjir melanda Daerah Aliran Sungai (DAS) Baka, Sabtu (10/3) lalu. Hingga kini, belum ada solusi mengalirkan air ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selaparang bagi kebutuhan air bersih warga Woja. Hal itu disampaikan Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE kepada Suara NTB, Senin (12/3) di kantornya. Menurutnya, pada Sabtu pagi, pihaknya bersama jajaran melakukan pemasangan 32 batang pipa untuk mengalirkan air sungai ke saluran penghantar IPA Selaparang. Namun air belum sampai di IPA Selaparang, banjir kembali melanda daerah setempat dan membawa semua pipa yang dipasang. “Semua pipa kita

hanyut dibawa banjir,” katanya. Bendungan Kamudi sebagai sumber air baku IPA Selaparang, dikatakan Agus, hanya bisa diatasi dengan pembangunan bendungan permanen. Tidak mungkin lagi dibuatkan bendungan tradisional, karena dasar bendungan ikut dibawa arus hingga kedalaman 4 meter. “Kalau dibuatkan kembali bendungan sementara, tidak akan bertahan lama. Solusinya han-

kasus tramadol,” katanya. Dari oknum Mm tersebut, lanjutnya petugas menyita dua kotak obat keras jenis tramadol. Berdasarkan pengakuannya, barang haram tersebut dibeli seharga Rp 800 ribu dari oknum Fd. “Jadi kotak tramadol ini dihargai Rp 400 ribu,” sebutnya. Mendapat petunjuk dari Mm, tersebut dan tanpa membuang waktu petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah Fd. Pada saat itu, Ia bersama suaminya Bi alias Koang (51) terkejut ketika didatangi petugas. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah, oknum Fd sempat menolak bahkan mengelabui petugas dengan mengaku tidak memyimpan tramadol. Hanya saja hal itu tidak menyurutkan petugas untuk mencari barang bukti (BB). “Kami tidak percaya begitu saja, kami tetap membongkar sebuah lemari. Hasilnya berisi penuh

sampaikan solusi yang akan diambil,” katanya. Rencana pembuatan bendungan permanen di 5 KM sebelum bendungan Kamudi oleh BWS, dikatakan Agus, semula sudah ada rencananya dengan alokasi anggaran sekitar Rp8,5 M. Untuk IPAnya bisa dibangun belakangan, tapi bisa dimanfaatkan dengan jaringan perpipaan yang ada. Namun BWS memprioritaskan untuk pemanfaatan lain Dam Tanju sebagai sumber air baku. “Kita belum tahu bagaimana solusinya dari pemerintah. Kita akan terus berupaya, kalau tidak ditangani, nanti akan banyak yang rusak dan hilang,” terangnya. (ula)

Diduga Langgar UU Pemilu, Tolak Usulan Plt Oknum Camat di Kota Bima Diadili Kades, Genpa Kilo

Kota Bima (Suara NTB) – Oknum Camat di Kota Bima inisial SF harus berurusan dengan pihak berwajib karena diduga melanggar UU Pemilu. Bahkan, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya tahap dua. Proses hukum dalam kasus dugaan tindak pidana Pilkada tersebut diketahui saat penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota menyerahkan, tersangka dan berkas tahap dua ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Senin (12/3). Pantauan Suara NTB, prosesi serahterima tersebut barang bukti dan tersangka tersebut oleh Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP. Afrijal SIK, kepada penyidik Jaksa, Reza Safetsila. SH, yang disaksikan dua Komisioner Panwaslu Kota Bima, Idhar S.Sos dan Muhaemin S.Pd.i. Selain itu, oknum tersangka Sf, nampak terlihat mengenakan seragam ASN lengkap. Oknum Sf juga didampingi dua kuasa hukumnya Sukirman Azis, SH. MH, dan Zaharuddin, SH. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP. Afrijal SIK, mengaku kasus tersebut diproses menindaklanjuti rekomendasi dari tingkat Panwaslu ke Gakumdu, terkait dugaan mengarahkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima. “Makanya hari ini, berkas kasusnya kita serahkan ke penyidik Jaksa untuk diproses hukum lebihlanjut,” katanya.

Demo Bupati

(Suara NTB/uki)

PIDANA PEMILU - Proses penyerahan tersangka dalam kasus tindak pidana Pemilu, Sf (tengah) oleh penyidik Reskrim Polres Bima Kota kepada penyidik Kejari Bima, Senin (12/3). Sementara Kasi Pidum Kejari Bima melalui Reza Safetsila SH mengaku, tersangka dan BB kasus tersebut sudah diterima. Pihaknya menargetkan berkas kasus tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bima. “Kita upayakan agar kasusnya bisa segera disidangkan dalam waktu dekat ini,” katanya. Menurut Reza pada saat diserahkan, keadaan atau kondisi tersangka dalam keadaan sehat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat keterangan tentang kondisi kesehatan tersangka. Kuasa hukum Sf, Sukirman Azis, SH. MH, mengatakan, kliennya disangkakan telah melanggar UU Pemilu pasal 71 ayat 1 jo pasal 188, tentang Pe-

(Suara NTB/uki)

DITANGKAP - Koang (kiri), Fd (tengah) dan Mm (kanan), tiga pelaku yang ditangkap karena terlibat kasus tramadol, Minggu (11/3) malam. dus yang di dalamnya terdapat ribuan papan tramadol,” katanya. Hanafi mengaku, oknum Fd dan Koang beserta BB langsung digelandang ke Mapolsek untuk diproses hukum lebih lanjut. Sembari menambahkan pengungkapan kasus itu tidak terlepas dari kesadaran masya-

milihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. “Tapi nanti kita akan uji di Pengadilan, apakah sangkaan terbukti atau tidak,” terangnya. Ia menjelaskan, dari kronologis peristiwa, kliennya saat itu hanya menghadiri undangan doa bersama yang diinisiasi oleh kelompok tani. Namun, saat pulang, kliennya tersebut keceplosan mengucapkan kalimat mengarahkan dukungan ke salah satu paslon Walikota dan Wakil Walikota Bima. “Karena kalimat itulah, sekarang klien saya dimintai tanggungjawab secara hukum. Tapi saya meyakini, klien saya tidak bersalah,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Genpa) Kilo menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Dompu, Senin (12/3). Mereka menolak usulan nama Plt Kades Malaju, yang diduga bermasalah. Koordinator Umum Genpa Kilo, Taufik mengungkapkan, Plt Kades Malaju yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kades Lasi diketahui bermasalah karena kasus dugaan pengalihan rekening anggaran ADD Desa Lasi tahun 2017. Karenanya, dianggap tidak layak untuk diusulkan menjabat Plt di desa lain dengan alasan khawatir akan terulangnya hal yang sama. “Apakah ia kami sebagai masyarakat Desa Malaju akan jatuh ke jurang sama untuk kedua kalinya,” tegasnya. Pengangkatan Plt Kades Malaju, lanjut dia, sarat akan kepentingan politik terutama dari pemerintah kecamatan. Karenanya mereka menolak oknum tersebut diangkat kembali dan mendorong angar kasusnya segera dituntaskan. Selama kurang lebih satu jam berorasi di halaman kantor Bupati Genpa Kilo tak ditemui jajaran pemerintah daerah untuk menjawab beberapa tuntutannya, lantas mereka kemudian membubarkan diri dengan

akan kembali turun dengan massa yang besar. Sementara itu, Camat Kilo, H. Iswan, S. Sos yang dikonfirmasi persoalan ini menegaskan, pengusulan nama Plt tersebut sudah menjadi kewenangan pihaknya, tetapi yang berhak menentukan dan mengeluarkan SK yakni pemerintah daerah. Dan pengangkatan Plt Kades itu pun tidak dilarang meski sebelumnya yang bersangkutan sudah menjabat Plt di desa lain. “Walaupun sebelumnya sudah menjadi Plt Desa Lasi itu tidak jadi masalah, karena memang dia masih di camat ndak mungkin saya menunjuk orang di luar kantor camat nanti saya yang kewalahan,” jelasnya. Iswan mengungkapkan, Plt yang ditunjuk memang sebelumnya diduga terlibat kasus penggelapan anggaran desa. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dugaan itu tidak terbukti. Sehingga, wajar diusulkan pihaknya untuk memegang jabatan Plt sampai pemilihan Kades periode berikutnya. “Sudah selesai semua, tidak ada masalah. Dan saya belum gila, orang bermasalah saya usulkan tidak mungkin itu,” pungkasnya. (jun)

Harga Jagung Turun, Gabah Lampaui HPP

IRT Ditangkap, 4.423 Papan Tramadol Disita Kota Bima (Suara NTB) – Seorang Ibu Tangga (IRT) inisial Fd, yang diduga bandar tramadol ditangkap oleh jajaran Mapolsek Asakota, di rumahnya di kompleks BTN Gindi Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota, Minggu (11/3) malam sekitar pukul 18.30 wita. Dari rumah IRT yang berusia setengah abad tersebut, petugas juga berhasil menyita kurang lebih 4.423 papan tramadol atau sebanyak 44.500 butir yang disembunyikan dalam lemari. Kapolsek Asakota Iptu A. Hanafi Hidayat SH, mengaku penangkapan oknum Fd tersebut berawal penyelidikan tehadap oknum Mm (25), oknum warga Kecamatan Wera yang diduga sebagai pengedar tramadol. “Oknum Mm sendiri kita tangkap sekitar lingkungan BTN Gindi karena terlibat

ya dibuatkan bendungan permanen,” terangnya. Bendungan Kamudi awalnya jebol akibat banjir bandang 18 April 2017 lalu. Bendungan ini kemudian ditangani dengan sistem tanggap darurat dengan pembangunan bendungan sementara dengan bronjong. Proyek dengan nilai sekitar Rp600 juta tersebut ditangani pada Agustus 2017 dan dimanfaatkan sekitar akhir September 2017. Na-

mun, bendungan ini tidak berlangsung lama dan Desember 2017 jebol pada terap bagian atas. Pada Januari 2018 kembali jebol dan Februari 2018, jebol untuk semuanya. Agus mengaku sudah melapor ke Bupati Dompu terkait jebolnya bendungan Kamudi dan pipa yang dipasang pihaknya sebagai upaya sementara mengalirkan air kembali dibawa arus banjir saat menghadap, Senin pagi. Bahan tersebut sudah diserahkan ke Bupati untuk dipelajari. “Tadi saya sudah menghadap Bupati melaporkan masalah ini. Karena sudah ditunggu orang Provinsi, beliau minta bahannya untuk dipelajarinya. Jadi belum sempat

rakat yang mau memberikan informasi kepada pihaknya. “Kami berharap masyarakat khususnya di Asakota untuk tidak ragu memberikan informasi kepada aparat, tentang apapun yang berpotensi terjadi gangguan kamtibmas,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Kendati harga gabah di tingkat petani turun dari biasanya hal tersebut tidak dipersoalkan, mengingat penurunannya masih diatas acuan Harga Pokok Penjualan (HPP). Sementara jagung diakui mengalami penurunan menejelang panen raya tahun ini. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Dompu, Iskandar melalui Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, Wahidin mengatakan, meratanya masa panen masayarakat saat ini wajar membuat harga gabah turun dari biasanya. “Karena sekarang panennya banyak jadi harganya turun, itu sudah hukum ekonomi,” kata dia kepada Suara NTB di kantornya, Senin (12/3). Untuk gabah kering panen

saat ini harganya Rp4.600 per kilogram turun dari sebelumnya Rp4.800 per kilogram. Meski begitu, harga tersebut masih melampui HPP yang hanya Rp3,7 ribuper kilogram. Dan dipastikan petani tak akan mengalami kerugian meski biaya produksinya cukup tinggi. Sementara harga beras dipasaran sangat tergantung kualitas, untuk beras super berkisar Rp12.000 per kilogram dan medium Rp10.000 per kilogram. “Harga berasnya masih sekitar Rp12 ribu, tergantung kualitas berasnya lagi,” ujar dia. Disinggung soal harga jagung yang mulai dikeluhkan petani, Wahidin mengaku, sebagaimana informasi yang dihimpun pihaknya di lapangan memang harga komoditi ung-

gulan di Dompu tersebut mengalami penurunan. Untuk jagung basah saat ini harganya Rp2100 per kilogram, sedangkan jagung kering dengan kadar air 17 persen diambil pengusaha Rp3100 per kilogram. Sementara untuk harga pembelian para tengkulak tak diketahui pasti pihaknya, mengingat sebagian besar petani jagung saat ini lebih banyak yang menjual langsung ke gudang dengan kadar air 20 persen ketimbang melakukan pengeringan sendiri. “Mereka (petani) jarang yang menjual kering karena cuaca ini, jadi habis panen langsung dipasok ke gudang dengan harga Rp 2100. Sedangkan harga pengambilan tengkulak ke petani belum saya ketahui,” tandasnya. (jun)


POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 13 Maret 2018

Bawaslu Awasi Kepatuhan Paslon Soal Pelaporan Dana Kampanye Mataram (Suara NTB) Bawaslu NTB menegaskan pihaknya akan memberikan atensi pengawasan terhadap kepatuhan para kandidat pasangan Cagub dan Cawagub NTB 2018, dalam menyampaikan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Hal itu disampaikan, karena ada dugaan para calon kurang jujur dalam menyampaikan dana kampanyenya. Diketahui dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang sudah disampaikan, hanya satu paslon yang menembus angka miliaran. Sementara tiga paslon lainya masih berkisar pada angka ratusan juta, bahkan ada yang melaporkan puluhan juta. “Ya, tentu kami akan awasi itu. Terutama soal ketaatan calon terkait dengan waktu penyampaian laporan kepada KPU,” ujar Komisioner Bawaslu NTB, Umar Achmat Seth, kepada Suara NTB, Senin (12/3) kemarin. Meurujuk data KPU NTB, yang diumumkan melalui SK KPU NTB, Nomor 263/PL.03.2-PN/52/Provinsi/II/2018 tentang hasil penerimaan LADK para calon itu, nampak pasangan nomor urut 4 pasangan independen H. Moch Ali Bin Dachlan - TGH Lalu Gede Sakti (Ali-Sakti) menjadi pasangan yang saldo rekening dana kampanyenya paling banyak, mencapai Rp 10 miliar. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 HM Suhaili Fadil Tohir - H Muhammad Amin (Suhaili-Amin) memiliki saldo rekening dana kampanye mencapai Rp900 juta lebih, sementara saldo rekening dana kampanye pasangan nomor urut 3, Dr Zulkieflimansyah - Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebesar Rp100 juta. Sementara pasangan dengan saldo rekening terendah ialah pasangan no urut 2, TGH Ahyar Abduh - Mori Hanafi (AhyarMori) dengan jumlah saldo di rekening dana kampanye hanya berkisar Rp40 juta. “Itu laporan resmi mereka ke KPU NTB, yang terdiri dari dana yang diterima, dana keluar dan jumlah uang dalam rekening mereka. Dana itu akan dilaporkan perkembangan penerimaan dan pengeluarannya kepada KPU untuk selanjutnya akan dilakukan audit oleh akuntan publik,” jelas Umar. Diketahui bahwa sumbangan dana kampanyenya dibatasi, untuk sumbangan dari badan hukum Rp 750 juta dan perseorangan Rp75 juta. Sumber penyumbang dana kmapanye juga harus jelas, yakni tidak diperbolehkan berasal dari hasil kejahatan korupsi, dari pihak asing, pemerintah dan BUMN atau BUMD. Jika melanggar ketentuan tersebut, maka dana kampanye terbuka harus dikembalikan ke kas negara. Sebelumnya, Komisioner KPU NTB Divisi Hukum, H. Ilyas Sarbini, SH, MH, yang dikonfirmasi, menyampaikan, pihaknya sudah meminta pada para paslon untuk kembali menyampaikan laporan tengah atau perkembangan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kempaye (LPSDK). (ndi)

Halaman 8

IDP Janjikan Bima Jadi Lumbung Suara Suhaili - Amin Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 1, H. M. Suhaili FT - H. Moh. Amin, (Suhaili-Amin) di Kabupaten Bima, Hj. Indah Damayanti Putri (IDP) menjanjikan Kabupaten Bima akan menjadi lumbung suara bagi Suhaili-Amin. Ketua DPD II partai Golkar Bima ini juga menegaskan, bukan tanpa alasan ia berani memasang target menang untuk SuhailiAmin di Bima. Menurutnya kekuatan partai koalisi dan simpatisan SuhailiAmin sangat

Hj. Indah Damayanti Putri

solid di daerah tersebut. “Kemenangan itu sangat kami yakini bisa diraih dengan kekuatan partai koalisi dan simpatisan Suhaili-Amin. Saya yakin kader Golkar, Nasdem dan PKB dan adalah kader partai yang solid. Jadi inilah semangat kita menuju kemenangan,’’ ujarnya saat ditemui usai menggelar kampanye terbuka di Bima. Keyakinan yang sama juga diungkapkan oleh paslon Gubernur H. M. Suhili FT. Bupati Lombok Tengah dua periode itu

mengaku memiliki keyakinan tinggi untuk menang di Kabupaten Bima. Sebab, pemimpin Kabupaten Bima merupakan kader andalan Golkar. Jadi Kabupaten Bima merupakan kekuatan nomor 1 untuk Suhaili-Amin. Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTB itu, pihaknya akan berusaha meyakinkan dan menjelaskan kepada masyarakat, terkait ikhtiarnya untuk tampil di Pilkada NTB. Oleh karena itu, kalau masyarakat tidak berkenan untuk memilih Suhaili-Amin agar dihormati. Meski demikian, Suhili-Amin terus berikhtiar mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. Dirinya yakin bisa menjadi pelayan dan pesuruh masyarakat NTB. ‘’Saya maju jadi Cagub NTB untuk jadi pelayan yang baik buat masyarakat,’’ tegasnya.

Suhaili berjanji, jika terpilih menjadi Gubernur NTB akan bekerja secara profesional, proporsional dan berkeadilan. Tentu semua itu sesuai harapan masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa. ‘’Kita hadir untuk menjawab semua keluhan masyarakat. Maka nanti jangan lupa coblos nomor satu,’’ tutupnya. Sementara itu calon wakil Gubernur NTB, H Moh. Amin mengatakan sesuai dengan visimisi, dirinya bersama H. Moh Suhaili FT memiliki komitmen yang sama untuk membangun NTB menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. “Kami komitmen dengan visi misi yang telah kami canangkan membawa kesejahteraan untuk masyarakat NTB,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Pengguna Sabu Diciduk Saat Main Judi Mataram (Suara NTB) Dua pengguna sabu, ZL (33) dan HS (33) diciduk saat bermain judi. Mereka ditangkap atas dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan sabu seberat 3,64 gram. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menjelaskan, penangkapan dua warga Pejeruk Perluasan, Pejeruk, Ampenan itu berawal dari perburuan kasus pencurian. “Pelaku ZL ini residivis kasus pencurian. Ternyata di rumahnya juga seringnya dijadikan tempat judi dan konsumsi narkoba,” ujarnya, Senin (12/3). Tim Satresnarkoba Polres Mataram pun diterjunkan dengan backup Polsek Ampenan. Dalam penggerebekan pada Jumat (9/3) itu, para pelaku sedang berada di kamar rumah ZL. Pada saat digerebek, keduanya sedang bermain judi usai mengonsumsi sabu dari alat hisap yang dibuat dari bekas botol minuman. Sementara satu orang lainnya, berinisial WY kabur. Barang bukti yang diamankan antara lain tujuh poket sabu yang total beratnya 3,49 gram, alat hisap, gunting, sliet, jarum, korek api, posnsel pintar, dan uang tunai Rp 235 ribu. Dari hasil interogasi, ZL mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara. “Dia belum mau mengaku siapa nama tempat dia membeli sabu tersebut,” kata Muhammad. Dua pelaku sudah diamankan di Polres Mataram. Mereka akan dijerat dengan pasal 112 dan atau pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika. (why)

(Suara NTB/why)

VONIS - Tiga terdakwa skimming ATM BRI Gili Trawangan menjalani sidang vonis Senin (12/3) di Pengadilan Negeri Mataram.

Skimming ATM

Tiga Warga Bulgaria Dihukum 3,5 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Tiga warga negara Bulgaria, Vladimir Hristovorov Veleb, Stancho Mihaylov Stanev, dan Mitko Venelinov Borisov terbukti bersalah melakukan skimming ATM BRI Gili Trawangan. Tiga terdakwa tersebut dihukum penjara selama tiga tahun enam bulan. Selain itu, para terdakwa juga dihukum membayar denda Rp300 juta dan apabila tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan

selama tiga bulan. Hukuman pidana badan yang dijatuhkan kepada para terdakwa Senin (12/3) di Pengadilan Negeri Mataram tersebut, lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni dua tahun enam bulan. Pidana penjara itu sesuai dengan terbuktinya unsur pidana dalam pasal 46 ayat (1) UU RI No 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Pidana penjara yang dilakukan para terdakwa merupakan kejahatan luar biasa, berteknologi tinggi karena menggunakan alat-alat canggih,” kata Ketua Majelis hakim, Didiek Jatmiko. Selain itu pertimbangan yang memberatkan para terdakwa antara lain, skimming ATM menurunkan kredibilitas bank BRI sebagai lembaga perbankan, dan skimming merupakan kejahatan sindikat. Para terdakwa secara terbukti bersalah secara sah dan

meyakinkan bersama-sama mengintersepsi sistem elektronik milik Bank BRI pada mesin ATM di Gili Trawangan, September 2017 lalu. Mereka kemudian tertangkap tangan sedang mengambil alat skimming di mesin ATM BRI di depan Hotel Villa Ombak Gili Trawangan. Masing-masing berperan terdakwa Vladimir mengeksekusi pemasangan alat skimming dan spycam. Sementara Mitko berjaga di luar. Aksi mereka itu terekam

CCTV mesin ATM, yakni pada saat memasang spycam. Sementara Stancho punya bagian mencabut alat-alat skimming. Spycam yang ditempel oleh para terdakwa di dinding mesin ATM Bank BRI berfungsi untuk merekam dan menyimpan data, dalam hal ini nomor PIN dan nomor ATM nasabah. Hasil rekaman tersebut disimpan di dalam memori modul kamera perekam dalam bentuk berkas gambar dan video untuk disalin ke kartu ATM bodong. (why)

Kasus BOS dan BSM

Mantan Kepala SMAN 5 Kota Bima Tersangka (Suara NTB/why)

SABU - Kapolres Mataram, Muhammad menunjukkan barang bukti sabu, Senin (12/3).

Pengisian Wakil Ketua DPRD NTB, Tunggu Keputusan Gerindra Mataram (Suara NTB) Posisi Wakil Ketua DPRD NTB yang ditinggalkan oleh Mori Hanafi, yang mundur karena maju menjadi Calon Wakil Gubernur NTB 2018, kini dilirik oleh beberapa anggota Fraksi Gerindra. Beberapa nama siap duduk di kursi pimpinan Dewan. Diantaranya, M. Sakdudin, yang kini menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Lalu Wirajaya, Sekretaris Fraksi, Lalu Jazuli Azhar dan H. Syabirin. Dari beberapa nama tersebut, M. Sakdudin dan Lalu Wirajaya, sudah menyatakan sikapnya secara terbuka atas kesiapannya untuk ditunjuk duduk mengganti Mori Hanafi duduk di kursi pimpinan Dewan. Baru-baru ini, Sakdudin dan Wirajaya kepada Suara NTB, mengaku siap jika dipercaya partai duduk sebagai pimpinan DPRD NTB. “Sebagai kader partai, kita harus siap. Tapi dalam hal ini, kita masih menunggu keputusan dari DPP. Jadi apapun keputusan DPP itulah yang terbaik,” ujar Sakdudin. Menurut pengakuan Sakdudin, bahwa nama anggota Fraksi Gerindra yang akan diutus untuk duduk di kursi pimpinan dewan itu, sedang digodok oleh partai dan tinggal menunggu keputusan partai turun. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, mengatakan bahwa semua kader Gerindra yang ada di fraksi, memiliki peluang yang sama untuk ditunjuk oleh DPP menggantikan Mori Hanafi. “Saya kira semua anggota dewan berpeluang untuk diutus ke sana,” katanya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa penunjukan itu, merupakan kewenangan dari DPP. Sehingga ia sebagai Ketua DPD Gerindra, menyerahkan sepenuhnya keputusan pada DPP. “Sepenuhnya kita serahkan pada keputusan DPP. Itu sudah menjadi mekanisme kalau di Partai Gerindra dan sampai sekarang belum ada keputusan, kita tunggu saja,” terangnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala SMAN 5 Kota Bima, SDR ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengelolaan anggaran tahun 2016. Dia diduga menyalahgunkan kewenangannya dalam pengelolaan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. Kepala Kejari Bima, Widagdo Mulyono Petrus Senin menyatakan, kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. “Sudah penyidikan. Sudah ada tersangkanya, kepala sekolah,” ujarnya ditemui usai pisah sambut Kepala Kejati NTB di Mataram. Mantan kepala SMAN 5 Kota Bima belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dia mengatakan, pihaknya akan mengambil keterangan dari saksi terlebih dahulu, dan keterangan ahli. “Tersangka belum diperiksa karena belum selesai pemeriksaan saksi lainnya. Ahli juga akan kita periksa dulu,” kata dia.

Dari hasil penyidikan sementara, akibat perbuatan korupsi pengelolaan anggaran itu muncul indikasi kerugian negara. “Kerugian negaranya sekitar Rp 200 juta. Karena ini sekolah, nanti untuk auditnya kerugian negaranya kita minta ke BPK,” sebut Widagdo. SMAN 5 Kota Bima pada tahun 2016 menerima anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN dengan nilai total Rp 1,5 miliar. Sejumlah anggaran tersebut dianggarkan untuk kegiatan kesenian, bantuan siswa miskin (BSM), kewirausahaan, dan bantuan operasional sekolah (BOS). Pada tahap penyelidikan, jaksa sudah mengklarifikasi sejumlah saksi diantaranya, kepala sekolah bendahara, k o m i t e sekolah, serta kepala dinas pendidikan kota Bima. (why)

Widagdo Mulyono Petrus (Suara NTB/why)

(Suara NTB/ndi)

DEKLARASI - Relawan Ammar Sasambo Deklarasikan diri mendukung pasangan Zul-Rohmi.

Ammar Sasambo Dukung Zul-Rohmi Mataram (Suara NTB) Dukungan terhadap pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) terus mengalir. Kini tambahan dukungan datang dari kelompok muda yang tergabung dalam relawan Ammar Sasambo. Pernyataan dukungan relawan Ammar Sasambo untuk paslon Zul-Rohmi disampaikan dalam acara deklarasi, yang digelar di Sekretariat Ammar Sasambo, di Karang Baru, Mataram, Senin (12/3) kemarin. Deklarasi dukungan tersebut dihadiri oleh unsur pengurus provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota. Ketua Umum Ammar Sasambo, Imran, SH pada Suara NTB memaparkan alasan pihaknya menjatuhkan pilihan untuk mendukung pasangan Zul-Rohmi di Pilkada NTB 2018. Pihaknya siap mengambil bagian menjadi salah satu lokomotif kekuatan politik yang

akan mengantarkan Zul-Rohmi memenangkan pertarungan Pilkada NTB 2018. “Kami siap bergerak di seluruh penjuru wilayah NTB, untuk memenangkan Zul-Rohmi. Anggota kami tersebar di seluruh wilayah NTB,” ujar Imran. Imran melihat, dari empat kandidat yang berlaga di Pilkada NTB ini, potensi menang paling besar berada pada calon nomor urut 3 ini. Didukung oleh dua partai koalisi yakni PKS dan Demokrat, serta ormas islam terbesar di NTB, yakni NW, maka modal politik untuk mencapai kemenangan cukup besar. Imran menuturkan, dari hasil penelusuran rekam jejak, tiga kandidat lainnya merupakan kepala daerah aktif, yang tentu sudah dapat dinilai hasil kinerjanya selama memimpin daerah. Tapi Zul-Rohmi, selama berkiprah di bidang masingmasing, telah membuktikan hasil kerjanya.

“Dari sisi SDM, ya Zul-Rohmi lah yang paling memiliki kapasitas SDM paling mempuni, untuk memimpin NTB ke depan. Keduanya sama-sama bergelar doctor. Ini tentu adalah salah satu keunggulan dari yang lain,” tegasnya. Terakhir disampaikan Imran, bahwa Ammar Sasambo, mewakili penilaian kalangan muda, melihat pembangunan NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, sudah sangat baik. Maka dari itu, perlu pemimpin yang bisa melanjutkan pondasi pembangunan yang sudah dimulai oleh TGB. “Nah TGB juga mendukung pasangan ini, dan pasangan inilah yang secara tegas akan melanjutkan ikhtiar pembangunan NTB ini. Kebetulan Ibu Rohmi juga merupakan kakak kandung dari TGB. Itulah alasan kami mendukung Zul-Rohmi,” pungkasnya. (ndi/*)


SUARA NTB Selasa, 13 Maret 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/lin)

Meningkat, Target Kunjungan Wisatawan ke Bima Mataram (Suara NTB) – Tahun 2017 setidaknya ada 5.000 orang yang berwisata ke Bima. Baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Dinas Pariwisata Kabupaten Bima telah menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 8.000 orang pada tahun 2018.

Wisatawan Keluhkan Jalan ke Pantai Pink Mataram (Suara NTB) Pantai Pink merupkan salah satu destinasi wisata unggulan di Lombok Timur. Namun akses jalan yang belum memadai membuat wisatawan mengeluh. Sebab banyak wisatawan yang kurang nyaman dengan jalan yang rusak menuju pantai ini. “Pantainya kan bagus, sayang saja kalau jalannya juga tidak bagus. Aku sendiri sangat menyayangkan, aku sangat exited saat tahu kalau aku akan ke Pantai Pink. Tapi jalannya nggak bagus,” keluh wisatawan asal Jakarta Arfi Maria, di Mataram, Senin (12/3) Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Pantai Pink. Ia sangat senang karena sudah lama ingin berkunjung. Saat ada kesempatan berlibur, ia benar-benar mewujudkan keinginannya untuk menginjakkan kaki di pasir Pantai Pink yang ada di Kecamatan Jerowaru ini. “Pantainya bagus banget. Semua lelah di perjalanan itu hilang semua. Aku pikir ini memang bagus, bukan hanya bagus di foto,” ujarnya. Sebagian jalan menuju Pantai Pink memang sudah diperbaiki. Namun masih banyak lagi yang belum. Pelaku pariwisata sendiri lebih menyarankan agar wisatawan menggunakan jalur laut. Sehingga bisa menikmati perjalanannya dengan nyaman dan bisa singgah di beberapa destinasi wisata lainnya di sekitar Pantai Pink “Saya sendiri lebih suka ajak tamu lewat jalur laut. Karena view -nya lebih bagus. Dan wisatawan juga tidak harus melewati jalan dengan kondisi yang rusak. Ini adalah salah satu pilihannya,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur Beri Putra. Ia melihat jalur laut lebih bagus daripada jalur darat. Sebab wisatawan juga bisa melihat keindahan sekitar dan bisa melihat keindahan bawah laut di sekitar Pantai Pink tanpa harus menyelam. Sebab airnya masih sangat jernih. “Mereka bisa lihat keindahan bawah lautnya. Airnya kan jernih, bisa lihat ikan-ikan juga,” ujarnya. Kendati demikian, ia berharap jalan menuju Pantai Pink bisa diperbaiki total. Sehingga wisatawan yang memilih jalur darat bisa lebih menikmati waktu berliburnya. (lin)

NTB Punya Banyak Warisan Budaya Tak Benda

“Tentu saja kita harus tingkatkan angka kunjungan kita. Sama seperti target kunjungan ke NTB yang meningkat, kita di Bima juga ingin meningkatkan target kunjungan itu,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, H.Abdul Muis. Dispar Bima tengah gencar melakukan promosi pariwisata dan budaya yang diharapkan bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Sejumlah event akan diseleng-

garakan tahun ini di Bima. Ia mengatakan bahwa target itu bukan tanpa upaya. Ia mengharapkan banyak limpahan wisatawan dari Lombok. Sementara ini Bima lebih banyak mendapatkan limpahan wisatawan dari Bajo daripada Lombok. Namun dengan adanya penambahan penerbangan langsung dari Lombok dan dari Bali membuat Dispar optimis mendatangkan lebih banyak wisatawan.

Target kunjungan 8.000 wisatawan itu diharapkan dapat tercapai. Terlebih dengan adanya berbagai destinasi wisata yang sudah dibenahi. Salah satunya destinasi wisata yang ada di Lambu dan sekitarnya. Banyak wisatawan dari Bajo yang datang untuk menikmati keindahan alam Bima. Hal serupa juga diharapkan bagi wisatawan yang berkunjung ke Lombok dan Bali. “Kita mengharapkan ba-

nyak wisman yang datang dari Bali. Begitupula dari Lombok kita harapkan juga banyak wisnus yang datang ke Bima. Apapun bentuknya, kita siap untuk menyambut wisatawan nantinya,” ujarnya. Pihaknya juga telah menyiapkan wisata budaya yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Hal ini menjadi salah satu segmen wisata yang menurutnya sangat efektif untuk menarik minat wisatawan. Sebab Bima memiliki banyak kebudayaan yang dapat dipertontonkan sekaligus sebagai ajang untuk melestarikannya. “Kita punya banyak budaya dan kesenian yang dapat kita

suguhkan kepada wisatawan. Tentu saja kita perlu mengemasnya dengan lebih baik. Ini bisa menjadi daya tarik dan bisa memberikan kesan yang baik kepada wisatawan yang datang,” harapnya. Ia berharap target 8.000 kunjungan wisatawan ke Bima ini dapat terwujud. Sehingga masyarakat yang tinggal di lingkar destinasi bisa benar-benar merasakan manfaat dari perkembangan pariwisata di Bima. “Kita semua sedang berusaha untuk tingkatkan angka kunjungan wisatawan dan melakukan pembenahan di sejumlah destinasi,” ujarnya. (lin)

BOMBO NCERA - Seorang pengunjung tengah menikmati suasana di destinasi wisata Bombo Ncera di Bima.

(Suara NTB/ist)

PANTAI PINK - Keindahan Pantai Pink yang membuat banyak wisatawan ingin berkunjung meskipun kondisi jalan menuju pantai ini belum maksimal.

Menikmati Kesegaran Air Terjun Bombo Ncera

Mataram (Suara NTB) – Setiap daerah memiliki budaya dan kesenian khas. Termasuk di Provinsi NTB yang juga memiliki banyak kebudayaan yang perlu untuk dilestarikan. Namun belum banywisatawan lokal yang dajadi semakin indah. Mataram (Suara NTB) – ak yang tercatat sebagai warisan budaya nasional. Sebab Bombo Ncera ini terletak di tang,” kata warga Kabupaten Kabupaten Bima memiliki belum terinventarisir dengan baik. banyak destinasi wisata. Tidak Desa Ncera Kecamatan Belo Bima Nadya, Senin (12/3). Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombo Ncera mempunyai hanya pantai, ada beberapa Kabupaten Bima. Lokasinya Provinsi NTB Lalu Manan sebelumnya mengatakan bahwa pidestinasi wisata lainnya yang sekitar 45 kilometer dari Kota beberapa air terjun yang kethaknya saat ini tengah mengupayakan untuk melakukan invendapat dinikmati. Salah satun- Bima. Ini menjadi salah satu inggiannya mencapai sekitar tarisir kesenian dan budaya asli NTB. Sehingga dapat terus ya Air Terjun Bombo Ncera yang pilihan wisatawan selain 5 meter. Tempat ini memiliki dikembangkan dan dilestarikan oleh generasi muda di NTB. berkunjung ke kawasan pan- keunikan tersendiri, selain air memiliki kesegaran alami. Ia mengatakan bahwa saat ini memang sudah ada beberaSuasananya yang menye- tai di Bima. Lokasinya yang terjun yang banyak, juga mepa kesenian dan kebudayaan asli NTB yang sudah masuk dalam garkan dengan pemandangan sejuk dengan air yang segar miliki kolam renang alami warisan budaya Indonesia. Baik warisan budaya benda mauyang indah membuat banyak membuat wisatawan ingin yang berdinding batu alam pun warisan budaya tak benda. Hanya saja, menurutnya masih dan tebing mulai dari tingkat wisatawan lokal tertarik un- berlama-lama untuk tinggal. banyak kesenian dan kebudayaan lainnya yang dianggap san“Bagus dan suasananya dewasa sampai anak-anak. tuk berkunjung. Banyaknya gat perlu dan sangat penting untuk diinventarisir untuk kemu“Ait terjunnya itu banyak bebatuan di sekitar air terjun menyegarkan. Bisa mandi dian dilestarikan. membuat panoramanya men- juga. Sekarang sih banyak tingkatan, dan masing-mas“Jadi masyarakat bisa tahu bahwa kita punya banyak ke(Suara NTB/lin) budayaan yang bisa dilestarikan. Karena budaya ini menjaGILI TRAWANGAN - Keindahan matahari tenggelam di Gili Trawangan yang menjadi di identitas kita,” ujarnya. salah satu pilihan utama wistawan saat berlibur ke NTB. Kawasan pantai memang Ia berharap di masa mendamasih menjadi tujuan utama wisatawan. tang akan semakin banyak generasi muda yang mencintai budaya asli daerah. Sehingga kebudayaan ini bisa terus dipertahankan meskipun saat ini teknologi informasi sudah semakin maju. Sebab budaya ini menjadi identitas diri dan bangsa yang harus dipertahankan. “Beberapa kebudayaan kita sudah kita daftarkan sehingga tidak dapat diklaim oleh pihak lain. Inilah mengapa kita perlu untuk melakukan inventarisir. Semuanya kita upayakan untuk didaftarkan sehingga bisa menjadi warisan budaya Indonesia asal NTB,” ujarnya. Ia juga mengajak warga NTB untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya asli daerah. Sehingga kebudayaan di NTB ini bisa semakin kuat. Ia juga berharap generasi muda bisa lebih mencintai budayanya. Sehingga kebudayaan dan kesenian asli daerah ini tidak tergerus oleh perkembangan zaman. mereka dikaruniai pantaiMataram (Suara NTB) - selama ini tujuan utama ke destinasi ini. Salah satu siswa SMA di “Kebanyakan sih mereka pantai yang indah. Kalau Lombok dikenal den- wisatawan masih di gili dan Kota Mataram, Ilham Fauzi Meski ia lihat di medsos, jadinya kepen- sedang sedih, bisa ke pangan keindahan Rinjani Mandalika. mengatakan bahwa ia sangat dan gilinya. Namun saat menawarkan beberapa desti- gen. Mereka lihat bagus dan tai. Lagipula pantainya bangga dengan kebudayaan yang ini destinasi pantai nasi wisata lainnya, namun mereka jadi ingin diajak ke juga dekat dan jalannya dimiliki NTB. Ia bahkan melihat tidak macet,” ujarnya. sana,” ujarnya. masih menjadi pilihan tidak banyak yang tertarik. saat ini anak muda sudah seKendati demikian, ia Salah satu wisatawan yang “Mungkin karena pasar utama wisatawan, makin mencintai budayanya. meskipun sudah se- wisata saya itu domestik, jadi senang dengan pantai di Lom- berharap fasilitas di beberBahkan mereka merasa lebih makin banyak destinasi ingin ke destinasi wisata bok adalah Beni Prayogi. apa destinasi wisata bisa percaya diri dalam memperkuat mainstream seperti Gili Wisatawan asal Surabaya ini dilengkapi. Seperti toilet, wisata baru di Lombok. nalkan kesenian dan budayanya. “Kita lihat perkemban- Trawangan dan Mandalika. sudah beberapa kali berkun- musala dan akses jalan. “Kita lihat di media sosial, gan destinasi di Lombok Kalau bule mungkin suka ke jung ke Lombok. Ia bahkan Menurutnya, beberapa dessekarang teman-teman suka paini. Kemudian kita buat- desa wisata atau destinasi berkunjung ke beberapa desti- tinasi wisata yang indah di kai pernah pernik tenun. Mereka nasi wisata pantai yang belum Lombok tidak banyak kan paketnya. Tapi lainnya,” ujarnya. juga suka melihat pertunjukan Selain gili, kawasan Pantai banyak diketahui wisatawan. dikunjungi wisatawan karewisatawan masih lebih budaya. Mereka merasa percaya tertarik untuk memilih Sekotong juga belakangan se- Menurutnya pantai di Lombok na akses jalan yang belum diri saat memperkenalkan kesepaket lama, yaitu berkun- makin diminati wisatawan. sangat indah dan belum bisa memadai. nian dan budayanya,” akunya. “Padahal potensinya bajung ke pantai,” kata pel- Selain itu ada pula destinasi ditandingi oleh pantai di beberIa berharap di sekolah bisa lebaku pariwisata asal Lom- wisata di Lombok Timur, sep- apa daerah yang sudah pernah gus dan saya yakin akan ih diperbanyak lagi kegiatan-kegbanyak yang berkunjung bok Timur, Apriadi, di Ma- erti Pantai Pink dan Gili Kon- ia kunjungi. iatan kebudayaan. Sehingga “Orang Lombok harus ban- kalau akses sudah dibenado. Banyak wisatawan yang taram, Senin (12/3). siswa-siswa di sekolah menjadi Ia mengatakan bahwa ingin diajak untuk berkunjung yak bersyukur, karena daerah hi,” ujarnya. (lin) lebih terbiasa dalam melestarikan budaya dan keseniannya. (lin)

Pantai Masih Jadi Incaran Wisatawan

ingnya punya kolam kecil. Di sana biasanya orang mandi dan berendam,” ujarnya. Ada tiga jenis kolam bebatuan yang ada di air terjun ini. Diantaranya Bombo To’i, Bombo Woha dan Bombo Na’e. Bombo Na’e merupakan kolam paling besar yang lebarnya sekitar 4 meter dan panjangnya sekitar 10 meter. ”Bisa pilih sendiri mau di kolam yang mana,” ujarnya. Wisatawan dapat dengan mudah menjangkau air terjun

ini. Sehingga dapat dijadikan sebagai destinasi untuk menghabiskan akhir pekan bersama kerabat dan keluarga. Wisatawan juga disarankan membawa bekal dari rumah. Sebab suasana yang sejuk dengan pemandangan yang indah membuatnya menjadi tempat yang tepat untuk menikmati aneka kudapan yang sudah dibawa. “Saya berharap destinasi wisata ini bisa terus berkembang. Sehingga bisa dikunjungi banyak orang,” harapnya. (lin)

Wisatawan asal Malaysia Masih Mendominasi Kunjungan SUDAH semakin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB. Kujungan wisman terbanyak masih didominasi oleh wisatawan dari Malaysia. Mereka cenderung suka berkunjung ke pantai dan suka melakukan wisata kuliner. Sebelumnya Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka mengatakan selama ini kunjungan wisatawan Malaysia masih cukup stabil. Banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai dan menikmati aneka hidangan kuliner khas NTB. Apalagi karakter makanan yang disukainya sangat sesuai dengan hidangan khas dari NTB. “Kunjungan terbanyak memang masih dari Malaysia. Kita harus rawat dengan baik pasar Malaysia ini sembari kita menjajaki pasar dari negara lain,” ujarnya. Ia melihat Pasar Malaysia ini memiliki potensi yang cukup baik di masa mendatang. Sebab karakter destinasi wisata yang disukainya sangat sesuai dengan destinasi wisata yang dimiliki NTB. Sehingga pihaknya terus berupaya untuk berpromosi dan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan. “Dalam waktu dekat ini kita akan adakan Rinjani Travel Mart yang ketiga. Banyak juga buyers dari Malaysia, selain karena kita undang, ada juga yang mendaftar sendiri. Tentu

saja ini merupakan respons yang cukup baik,” ujarnya. Selama ini Pemda NTB beberapa kali sudah melakukan promosi ke Malaysia. Selain itu, Pemda juga terus menjajaki peluang kerjasama baru di masa mendatang. Sehingga hubungan kedua negara terus baik dan kunjungan wisatawan dari Malaysia juga bisa semakin banyak. Hal yang sama diungkapkan pelaku pariwisata asal Lombok Timur Beri Putra. Ia mengatakan selama ini yang banyak menggunakan jasanya adalah wisatawan mancanegara. Salah satunya adalah wisatawan yang berasal dari Malaysia. Menurutnya, wisatawan Malaysia sangat cocok dengan karakter destinasi wisata yang dimiliki NTB. “Mereka itu suka ke pantai dan suka belanja. Mereka juga suka makan, terutama makanan yang agak pedas. Jadi sudah sangat cocok dengan karakter destinasi wisata kita. Selain itu, kuliner kita juga sangat pas untuk mereka,” ujarnya. Ia berharap ke depan akan semakin banyak wisatawan dari Malaysia yang berkunjung. Bukan itu saja, ia juga berharap penerbangan langsung dari Malaysia dan beberapa negara lainnya bisa diperbanyak. Sehingga bisa lebih mempermudah akses wisatawan menuju NTB, khususnya Lombok. (lin)


PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 13 Maret 2018

Kuliah Dulu Baru Nikah GERAKAN stop pernikahan dini, kini mengalir di mana-mana. Hampir semua lembaga swasta dan instansi pemerintah memberikan perhatian serius pada upaya meminimalisir praktik pernikahan dini. Mereka menilai, pernikahan dini sumber segala bencana. Karena dari praktik nikah dini, lahir fenomena anak beranak yang belum siap dan tidak matang menjadi orang tua. Akibatnya, pelaku nikah dini yang sejak awal miskin, kian miskin. Mereka yang nikah dini, juga dipastikan putus sekolah. Maesarah Wulandari, (Suara NTB/dys) salah seorang siswi kelas Maesarah Wulandari XII SMAN 3 Mataram setuju dengan gerakan stop pernikahan dini. Dia pun menilai, sudah tidak zamannya praktik nikah dini dilakukan di kalangan remaja bawah umur di era milenial saat ini. Dia yang kini tinggal menghitung minggu melepas status pelajar SMA, berniat tidak akan menikah sebelum lulus sarjana. Maesarah ingin teman-teman seusianya juga melanjutkan kuliah terlebih dahulu, baru kemudian nikah. “Gak mau nikah, lanjut kuliah dulu. Nikah mah nanti kalau sukses, sudah sarjana punya kerjaan,” ungkap siswi kelahiran Dasan Agung, 17 Mei 1999 silam ini. Selepas dari bangku SMA, Maesarah sudah memantapkan hati melanjutkan kuliah. Dia yang kini tengah mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan UN, akan mencoba mendaftarkan diri pada Program Studi Manajemen Universitas Mataram. “Ada kemungkinan, insya Allah kalau dapat di Unram Jurusan manajemen,” jelas siswi berprestasi ini. (dys)

Pramuka Kwartir Ranting Batulayar Gelar Pesta Siaga dan Porsseni Giri Menang (Suara NTB) Sebagai salah satu agenda rutin tahunan, Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Kecamatan Batulayar kembali mengadakan kegiatan Pesta Siaga untuk Pramuka jenjang TK dan PAUD serta SD Kelas 1,2,3 yang dirangkaikan dengan pembukaan rangkaian kegiatan Pekan Olahraga Science dan Seni (Porsseni ) Jenjang Sekolah Dasar sebagai Kecamatan Batulayar III tahun 2018. Acara yang berlangsung Sabtu (10/ 3) di Taman Kota Sandik ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan yang tentunya menghibur dan mendidik. Ketua Panitia Acara, Fauziah, S.Pd., menjelaskan acara ini memang merupakan kegiatan rutin diadakan setiap tahunnya yang tahun ini lebih banyak menitikberatkan pada kegiatannya. “Pesta siaga ini memasuki tahun ke-3 sekaligus pembukaan Porsseni yang diikuti oleh siswa TK/PAUD dan SD kelas 1,2 dan 3,” jelasnya. Ada beberapa lomba yang dilombakan seperti lomba menyanyi, lomba mewarnai menggambar bersama orangtua, lomba menggambar mewarnai mandiri untuk SD,lomba pidato, lomba puisi, serta tari kreasi. Sedangkan untuk permainan mulai dari lomba semapur estafet, sendok kelereng, halang rintang dan lari bawa balon. “Selain lomba dan permainan, juga ada bazaar makanan dan pameran karya siswa dan guru,” kata Fauziah. Ia berterima kasih atas semua pihak yang mendukung mulai dari DKR,K3S Kecamatan Batulayar dan pemerhati pendidikan. Acara berlangsung meriah terlihat dari antusias yang mengikuti semua acara. “Tahun ini bisa dibilang yang paling meriah acaranya,” jelasnya. Ia berharap di tahun depan semakin banyak sekolah yang bisa mengikuti kegiatan pesta siaga dan Porsseni. “Terutama sekolah-sekolah yang ada di pelosok / pinggiran bisa berpartisipasi di acara ini karena tidak ada bedanya kok dengan sekolah yang disini,” terang Fauziah. Semakin banyak peserta yang ikut, maka peluang juara bisa semakin ketat sehingga tidak didominasi oleh yang ituitu saja.Selain itu, dukungan dari pemerintah serta orangtua juga penting karena tanpa dukungan dari mereka, kegiatan ini tidak akan berjalan lancar. Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat, Drs M.Hendrayadi, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan pesta siaga dan Porsseni di Batulayar. “Dari semua kecamatan, kegiatan di Batulayar ini yang paling meriah terlihat dari promosinya yang heboh,” terangnya. Ia sangat salut dengan semua panitia yang telah bekerja keras demi menyukseskan acara ini. Tetapi ia menyoroti kondisi Taman Kota Sandik yang meski memiliki panggung sendiri tetapi tidak membuat peserta anak-anak merasa nyaman. “Mungkin ke depannya kami akan berkoordinasi dengan pengelola agar dibuatkan atap panggung agar tidak panas saat acara,” jelas Hendra. Ia berharap kecamatan-kecamatan lain bisa mencontoh Batulayar dalam menggelar acara serupa. (uul)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Pose bersama dengan pemenang di sejumlah lomba yang digelar di acara Pesta Siaga dan Porsseni.

Halaman 10

15.445 Pendaftar Bersaing Rebut 1.242 Kuota SNMPTN Unram Mataram (Suara NTB) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2018 di Universitas Mataram (Unram) sangat ketat. Terjadi kenaikan jumlah pendaftar mencapai 6,7 persen dibanding tahun 2017 lalu. Jumlah pendaftar SNMPTN di Unram pada tahun 2018 sebanyak 15.445 bersaing merebut kursi sebanyak 1.242 untuk kuota SNMPTN. Hal itu diungkapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/3). Ia mengakui persaingan SNMPTN di tahun 2018 semakin ketat. Kecenderungan menunjukkan 35 prodi yang ditawarkan di Unram dijadikan pilihan pertama. “35 prodi melampaui daya tampung. Kalau ditambah prodi di Unram yang dijadikan pilihan kedua oleh pendaftar, semakin melebihi daya tampung,” ujarnya. Dari jumlah pendaftar itu, sebanyak 2.912 orang mendaftar melalui jalur beasiswa Bidikmisi. Kuota SNMPTN se-

banyak 30 persen dari total daya tampung untuk S1 reguler. Bagi pendaftar yang belum diterima pada jalur SNMPTN, masih bisa mendaftar di jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau jalur mandiri. Wiresapta menekankan, analisis pengolahan data dalam proses seleksi SNMPTN dilakukan di panitia pusat. Pihaknya menerima data dalam bentuk data yang sudah jadi. Panitia lokal melakukan proses verifikasi untuk menentukan batas terima masing-masing program studi. “Kita hanya tinggal urutkan ranking, itu yang kita verifikasi, baru kita tinggal batasi

apakah kuota prodi sudah terpenuhi,” ujarnya. Verifikasi di panitia lokal yang dilakukan itu agar distribusi menjadi lebih bagus, sehingga adanya persebaran wilayah dan sekolah yang memadai. Pengumuman hasil seleksi SNMPTN akan dilakukan pada 17 April 2018. Wiresapta mengingatkan, jika sudah ada pengumumun hasil kelulusan, pendaftar tidak otomatis diterima di Unram atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain. Karena masih ada instrumen lagi untuk melakukan verifikasi akademis. Selain itu juga akan ada verifikasi kesehatan, seperti tes buta warna untuk per-

syaratan di prodi tertentu. Ia juga mengingatkan kepada pendaftar agar tidak memercayai bujuk rayu oknum tertentu yang mengaku bisa meluluskan di SNMPTN, terutama karena panitia tidak bisa mengontrol sampai tingkat masyarakat. “Meskipun mengatasnamakan menteri atau presiden jangan dipercaya, karena dikelola oleh panitia pusat,” ujar Wiresapta. Selain itu, Wiresapta mengungkapk a n , pendaftar SNMPTN di Unram tercatat berasal dari 28 Provinsi dan juga dari luar negeri. Sementara pendaftar dari NTB, jumlah sekolah yang paling

banyak berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 68 sekolah, disusul Kabupaten Lombok Tengah dengan 50 sekolah, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 36 sekolah, Kabupaten Bima dengan 32 sekolah, Kabupaten Sumbawa 31 sekolah, dan Kota Mataram sebanyak 28 sekolah. (ron)

H. Lalu Wiresapta Karyadi (Suara NTB/dok)

Uji Coba untuk Adaptasi Siswa Hadapi UN Mataram (Suara NTB) Uji coba atau try out kedua Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP yang dilaksanakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram digelar Senin (12/ 3) sampai dengan Kamis (15/3). Uji coba ini sebagai cara pembiasaan kepada siswa untuk menyiapkan diri hadapi UN. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, S.Pd., M.Pd., Senin (12/3) mengatakan, uji coba UNBK kali ini yang kedua setelah uji coba UNBK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram belum lama ini. “Ini untuk pembiasaan dalam adaptasi untuk UNBK yang akan datang,” ujarnya. Ia mengakui, uji coba pertama yang dilaksanakan oleh Disdik berjalan lancar dan nilai dari uji coba itu sudah ada. Pada uji coba kedua yang dimulai kemarin dengan mengujikan mata ujian Bahasa Indonesia relatif berjalan lancar. Namun ada sedikit permasalahan, Aziz menyampaikan, ia mendapatkan laporan di beberapa soal tidak ada pilihan jawaban di

(Suara NTB/ist)

UJI COBA - Pelaksanaan uji coba UNBK, Senin (12/3) di SMPN 6 Mataram. Uji coba UNBK sebagai cara untuk membiasakan siswa mengikuti UNBK.

pilihan ganda. “Pilihan ABCD ada, tapi isian jawabannya tidak ada,” ujarnya. Meski demikian, pelaksanaan uji coba UNBK kemarin berjalan relatif baik. Aziz menekankan, melalui uji coba ini, untuk memberikan pembiasaan kepada siswa, juga untuk memotivasi siswa agar selalu belajar dalam menghadapi UNBK. Jika nilai uji coba sudah keluar, seperti uji coba pertama lalu, nilai itu akan dibagikan kepada siswa dan wali kelas, serta guru mata pelajaran yang melaksanakan pengayaan untuk mengevaluasi dan bisa meningkatkan nilai siswa. Sementara untuk persiapan UNBK di SMPN 6 Mataram sendiri, ia mengakui sudah siap karena ada pengalaman. UNBK tahun ini merupakan tahun ketiga SMPN 6 Mataram melaksanakan UNBK. “Tenaga di SMPN sudah siap, karena sudah pengalaman, di tahun ini merupakan tahun ketiga. Mudahan bisa berjalan lancar, dan seluruh siswa sehat saat mengikuti UNBK sesunguhnya,” harapnya. (ron)

Keberadaan Kampus Asing Ujian Mid Semester SMPN 2 Mataram Libatkan Pengawasan Orang Tua Tidak Perlu Ditakuti

(Suara NTB/dys)

Muhammad Tajuddin Mataram (Suara NTB) Wacana Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengizinkan beroperasinya kampus asing di Indonesia harus dilihat sebagai peluang menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, dengan kehadiran kampus asing di Indonesia, masyarakat tidak perlu lagi kuliah ke luar negeri. Guru Besar STMIK Bumi Gora Mataram Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, mengungkapkan wacana tersebut tidak perlu dirisaukan. Hal itu merupakan peluang bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitasnya dengan kuliah di kampus-kampus asing. Dikatakan Tajuddin, meski masih wacana dan belum ada aturan yang jelas, tapi

dalam konsepnya yang jelas rencana pemerintah tersebut tak perlu dirisaukan kampus dalam negeri. Karena berdasarkan informasi, kampus asing yang akan beroperasi harus membuka cabangnya di kota-kota besar, dengan kriteria lainnya ialah kampus asing tersebut berada di posisi 200 besar dunia. “Baru boleh beroperasi. Secara pribadi persaingan yang sehat, kita lihatnya sebagai peluang, bukan tantangan. Dari pada kuliah ke luar negeri biayanya mahal,” jelasnya, Senin (12/3). Lebih jauh dikatakan Tajuddin, peluang dan tantangan harus dilihat positif, meskipun pasti, ada yang merasa terancam. Tapi kita balik saja paradigmanya, dari pada kita kuliah di luar negeri dengan biaya yang demikian besar, maka lebih baik kita pilih di sini. “Toh juga sama standarnya sama, ijazahnya sama,” sambungnya. Sementara bagi kampus swasta, dia menyebut saatnya memang harus berbenah dengan berorientasi pada mutu dan kualitas. Pemerintah menuntut kampus swasta agar lebih bermutu pengelolaan perguruan tinggi, sehingga kualitasnya akan bagus. “Memang dilema betul khususnya PTS dilema dia. Tapi kita balik paradigmanya sebagai peluang,” tukasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Ada yang berbeda dari pelaksanaan ujian mid semester di SMPN 2 Mataram yang dimulai Senin (12/3). Pelaksanaan mid semester bagi kelas VII dan VIII berbasis komputer atau computer base test (CBT), soal sudah dikirimkan ke orang tua siswa sehari sebelum pelaksanaan ujian mid melalui majelis kelas. Dengan begitu orang tua siswa bisa ikut memantau siswa. Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno, dihubungi kemarin, menjelaskan, hal baru dari kegiatan yaitu soal mid semester dikirim secara berjenjang, panitia mengirim ke wali kelas.

Kemudian wali kelas membagi soal itu ke pengurus majelis kelas dan dilanjutkan ke orang tua siswa. Nantinya orang tua mengunduh soal itu dan menyalinnya ke laptop bersama dengan putra/ putrinya. “Di sinilah keunikan cara ulangan mid semester ala Spendu,” ujar Suwarno. Menurutnya, cara itu sebagai bentuk melek Teknologi Informasi (TI), sekaligus cara mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam membimbing, memantau dan mengingatkan putra dan putrinya agar belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi ulangan mid. Ketua Panitia, Hartati Pan-

ca Mahardikawati, S.Pd., menambahkan, cara ini sangat efektif, karena soal baru bisa dibuka pada saat pengawas ruangan memberikan password kepada peserta. Menurutnya pada hari pertama berjalan lancar dan kondusif. Untuk mengantisipasi ada peserta yang belum menyalin soal, maka panitia menyiapkan flash disk untuk masing-masing ruangan. “Namun semua siswa sudah mendaptkan soal sehingga tugas pengawas ruangan cukup terbantu tidak perlu membagikan soal karena sudah ada di laptop masing-masing siswa,” kata Hartati. (ron)

Siswa Berprestasi Layak Diberikan Beasiswa Mataram (Suara NTB) Sebanyak 145 siswa miskin berprestasi jenjang pendidikan SMP dan 88 siswa jenjang SMA/SMK di Kota Mataram memperoleh bantuan beasiswa. Beasiswa diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM). Penyaluran beasiswa dihadiri para siswa penerima beasiswa, guru, dan pengurus DPKM, berlangsung di kantor DPKM, pada Senin (12/3). Ketua BAZNAS Kota Mataram H. Mahsar Malacca mengungkapkan masing-masing siswa SMP memperoleh beasiswa senilai Rp600 ribu per siswa, sedang siswa SMA memperoleh Rp750 ribu per siswa. Dengan demikian, total bantuan beasiswa yang diberikan sebanyak 153 juta dan disalurkan secara bertahap sejak tanggal 12-15 Maret. “Beasiswa ini bagi anakanak kita yang kurang mampu dalam hal biaya dan hal kemampuan di bidang pendidikan,” jelasnya. Menurutnya, pemberian beasiswa bagi siswa miskin berprestasi bertujuan untuk membantu siswa melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga tidak mengalami putus sekolah. Dengan demikian, kualitas SDM Kota Mataram akan meningkat. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah adanya pemberian beasiswa ini mampu mengurangi persentase pernikahan dini di kalangan siswa. Termasuk membantu pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan wajar 12 tahun yang telah di-

(Suara NTB/dys)

BEASISWA - Siswi miskin berprestasi dari berbagai sekolah di Mataram mendapat bantuan beasiswa Baznas dan DPKM. Nampak Sekretaris DPKM H. Isin menyerahkan beasiswa ke salah satu siswi berprestasi. canangkan pemerintah. Lebih jauh Mahsar menerangkan pemberian beasiswa bagi siswa miskin berprestasi telah berjalan selama empat tahun. Pihaknya berharap agar upaya ini mampu menekan angka drop out sekolah. Di samping itu, dia berharap beasiswa yang telah diberikan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. “Pemanfaatannya untuk pendidikan untuk beli buku tas, buku, tulis, kalau ada kelebihan tidak jadi masalah. Di samping maksudnya supaya pernikahan dini tidak terjadi dan bisa lanjutkan sekolahnya. Kami berkeinginan Kota Mataram kualitas pendidikannya baik,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPKM H. Adnan Muchsin, mengungkapkan selain program beasiswa miskin berprestasi, pihaknya bersama BAZNAS juga

memiliki program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Program ini memberikan kesempatan kepada siswa SMA, MA, SMK, yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi untuk mendapatkan beasiswa. Tentunya dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti penduduk asli Kota Mataram, diutamakan lulus di jurusan kependidikan, tidak memperoleh beasiswa dari sumber lain misalnya bidikmisi, dan mampu meraih angka prestasi komulatif minimal 3.0. Bagi mahasiswa yang mengajukan diri dan dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa, program SKSS menanggung biaya kuliah selama 8 semester, dengan uang tiap semester berjumlah 2 juta. “Sehingga total jumlah beasiswa sampai tamat sarjana berjumlah 16 juta,” ungkap Adnan. (dys)


Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 13 Maret 2018

Walikota Denpasar Cup IX

Petinju NTB Sabet Empat Emas Mataram (Suara NTB) Petinju muda NTB sukses menorehkan prestasi gemilang di Kejuaraan Tinju “Wali Kota Cup IX” di Denpasar Bali, 9-11 Maret lalu. Berkat andil petinju binaan Sasana Tinju Notorius Kabupaten Sumbawa Barat ( KSB), kontingen NTB sukses mendulang empat medali emas dan empat perak. Pelatih Tinju Notorius KSB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB, via

ponselnya, Senin (12/3) kemarin mengatakan empat medali emas NTB diraih atlet NTB

lewat Ema Ekayanti kelas 48 Kg, Marisa Apriliana 51 Kg, Riza Pastika 60 Kg putri, Yulia

Miami 45 Kg putri. Selanjutnya empat medali perak diraih Nurul Intan di kelas 51 Kg, Silva Musdalifa 48 Kg putri, Suci Ramadani kelas 60 Kg, dan Sarmila Juniawati kelas 45 Kg. Selain meraih medali emas, petinju NTB juga sukses merebut gelar petinju terbaik wanita

dan petinju favorit wanita. Gelar petinju terbaik diraih Ema Eka Yanti dan gelar petinju favorit diraih oleh Marisa Apriliana. “Kita mengirim delapan petinju, dan semuanya bawa pulang medali. Empat medali emas dan empat medali perak,” ucapnya. Kejuaraan yang mempere-

butkan Piala Wali Kota Cup IX itu mempertandingkan kurang lebih 10 kelas youth dan junior. Dan melibatkan sebanyak kurang lebih 70 petinju dari Bali, NTB dan Jawa Timur (Jatim). Dan NTB sukses mendulang empat emas dan empat perak. Keikutsertaan sertaan pet-

inju NTB di kejuaraan tinju terbuka kategori Youth dan Junior itu untuk memperbanyak pengalaman tanding atlet. Harapan Dugi, lewat kejuaraan tersebut atlet junior NTB dapat menambah pengalaman tanding dalam rangka menghadapi event-event regional NTB hingga nasional. (fan) (Suara NTB/ist)

FORKI NTB Siapkan 19 Atlet di Piala Mendagri

Egy Maulana Vikri

Mataram (Suara NTB) Pengprov FORKI NTB akan mengirim atlet di Kejurnas Karate Piala Mendagri yang akan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), 23-25 Maret mendatang. Rencananya, organisasi olahraga karate NTB akan menurunkan sebanyak 19 atlet di event nasional itu. Demikian disampaikan Sekum Pengprov FORKI NTB, Ahwan yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (12/ 3) kemarin. Belasan atlet yang akan ambil bagian di seleksi persiapan mengikuti kejuaraan dunia karate tahun 2018 itu telah menjalani latihan di masing-masing perguruan. “Rencananya kita akan mengirim 19 atlet dan 18 wasit di Kejurnas Karate Piala Mendagri mendatang,” ucapnya. Ditanya soal nama-nama belasan atlet yang akan dikirim di kejuaraan nasional itu, Ahwan belum bisa membeberkan. Pasalnya pihaknya masih mencarikan anggaran untuk keberangkatan belasan atlet dan wasit itu. “Kita masih mencarikan anggaran untuk biaya keberangkatan atlet. Jadi belum bisa kita beberkan namanama atletnya,” jelasnya. Meski belum mau membeberkan nama-nama atlet tersebut, namun Ahwan menjelaskan bahwa 19 atlet yang akan di kiri di kejurnas tersebut merupakan hasil selekda FORKI NTB tahun 2017. Belasan atlet tersebut sukses mendulang medali emas di Kejuaraan Piala Wali Kota Mataram tahun 2017. Menurut Ahwan, menghadapi kejurnas Piala Mendagri itu, para atlet telah melaksanakan pemusatan latihan di perguruan karate masing-masing. Rencananya, bila anggaran sudah ada para atlet akan berangkat mengikuti kejurnas sebelum tanggal 23 Maret 2018. (fan) Sergio Aguero

(Suara NTB/Getty Images)

Egy Harus Siapkan Mental Cidera Lutut, Aguero Absen Dua Pekan

London Penyerang Manchester City Sergio Aguero akan absen pada pertandingan akhir pekan kemarin di markas Stoke City serta pertandingan-pertandingan persahabatan Argentina melawan Italia dan Spanyol, ketika ia harus menepi dua pekan karena cidera lutut. “Pada latihan Rabu saya mengalami ketidak nyamanan di lutut kiri saya,” kata Aguero melalui Twitter. “Para dokter klub mengatakan kepada saya bahwa saya akan kembali dengan tim sekitar dua pekan. Sekarang inilah saatnya untuk pemulihan penuh!” Saat Aguero absen, serangan City kelihatannya akan dipimpin oleh Gabriel Jesus. Pertandingan mereka selanjutnya adalah di markas Everton pada 31 Maret. Argentina akan bermain melawan Italia di Stadion Etihad di Manchester pada 23 Maret, dan kemudian menghadapi Spanyol di Madrid empat hari kemudian sebagai bagian persiapan mereka untuk Piala Dunia, demikian Reuters. (ant/bali post)

Drag Bike Region Tiga Libatkan 450 Atlet

Jakarta (Suara NTB) – Pelatih tim nasional Indonesia Luis Milla memberikan nasihat kepada pesepak bola Indonesian yang kini bermain untuk klub Polandia Lechia Gdansk, Egy Maulana Vikri. Pria asal Spanyol itu antara lain meminta Egy menyiapkan mental untuk tinggal di Eropa. “Saya berharap dia bisa tumbuh di sana. Dia juga harus siapkan mental karena negara itu berbeda dengan Indonesia,” kata Luis Milla sebagaimana dikutip laman resmi PSSI di Jakarta, Senin (12/3). Milla yakin Egy bisa mendapatkan pengalaman berharga selama di Eropa untuk kemudian menularkannya ke tim nasional. “Egy pasti akan kami pantau terus perkembangannya selama di Polandia. Saya tahu Egy adalah pemain yang berkualitas dan bisa membantu kami di timnas,” kata pelatih yang semasa aktif pernah bermain untuk tim raksasa Eropa Barcelona dan Real

Madrid tersebut. Egy Maulana Vikri resmi mengikat kontrak dengan tim liga teratas Polandia Lechia Gdansk dan sudah diperkenalkan tim berjuluk The Stripes itu pada Minggu (11/3) malam WIB. Saat ini, Lechia Gdansk berada di posisi ke-13 dari 16 peserta liga Polandia dan baru mengoleksi 27 poin dari 26 pertandingan. Dengan bergabung bersama Lechia Gdansk, Egy menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Polandia. Pesepak bola asal Medan berusia 17 tahun itu pun menjadi pemain Asia Tenggara pertama di klub tersebut. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan memantau terus perkembangan Egy Maulana Vikri yang hijrah ke Polandia dan bergabung dengan klub Lechia Gdansk, mengingat ia merupakan salah satu siswa binaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Ragunan.

“Egy asli binaan Kemenpora selama lima tahun dan salah satu yang go international. Makanya akan pantau terus perkembangan dia,” kata Deputi Pemudayaan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta di Jakarta, Senin kemarin. Pemain muda asal Medan itu secara resmi diikat oleh klub Lechia Gdansk selama tiga tahun. Sebagai pemain baru, mantan pemain kunci Timnas Indonesia U-19 ini baru akan mendapatkan kontrak profesional setelah berusia 18 tahun pada 7 Juli nanti. Menurut dia, selama menunggu kontrak profesional pihaknya akan terus menjalani komunikasi dengan Egy maupun manajemennya. Apalagi, hingga saat ini Kemenpora belum mendapatkan laporan secara resmi setelah

pemain berusia 17 tahun itu terbang ke Eropa. “Saya belum baca kontaknya. Rabu sore (14/3) rencananya baru ada laporan dari tim yang mendampinginya ke Polandia. Selanjutnya dilaporkan ke Menpora,” katanya menmabahkan. Perjalanan Egy Maulana Vikri ke sepak bola Eropa memang menjadi pantauan banyak pihak mengingat pemain dengan posisi gelandang serang dinilai mempunyai kemampuan. Hanya saja, untuk menempati posisi ini membutuhkan proses yang panjang. Jasa agen yaitu Dusan Bogdanovic dinilai cukup berperan juga karena selama ini melakukan koordinasi dengan Kemenpora. Sebelum diikat Lechia Gdanks, Egy juga pernah dikaitkan dengan klub Polandia lainnya yaitu Legia

Warsawa dan salah satu klub asal Prancis. Dengan diikat klub asal Polandia itu, Egy Maulana Vikri menjadi orang Asia Tenggara pertama yang dikontrak klub tersebut. Salah satu pertimbangan dari manajemen klub Lechia Gdanks adalah pemasaran mengingat banyak fans dari Indonesia. Sebelumnya, Sekjen PSSI Ratu Tisha juga menyatakan jika pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap Egy Maulana Vikri mengingat mantan anak asuh Indra Sjafri ini juga merupakan pemain timnas yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018. “Dia ke sana (Poladia) juga sepengetahuan kami (PSSI). Makanya kami akan terus memantau perkembangannya,” katanya. (ant/bali post)

Daud Yordan Naik Ring di Rusia

Kendari (Suara NTB) – Mataram (Suara NTB) Petinju kelas ringan (61,2 Para pembalap yang akan ambil bagian di Kejurnas Region kilogram) Indonesia Daud Tiga Seri Pertama di Sirkuit Penas Lombok Barat (Lobar),23-25 Yordan dijadwalkan naik Maret bakal meningkat dari tahun lalu. Diperkirakan jumlah pering di Rusia pada 22 April serta yang ambil bagian di event itu mencapai 450 lebih peserta. 2018 setelah sempat tertunDemikian disampaikan Ketua Umum Pengprov Ikatan Moda selama dua kali. tor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin yang dihubungi Suara Daud Yordan ketika diNTB, via ponselnya, Senin (12/3) kemarin. “Peserta yang ikut hubungi dari Kendari, Sulawekejurnas drag bike Region tiga tahun ini akan meningkat, kita si Tenggara, Senin, mengataperkirakan pesertanya bisa mencapai 450 lebih atlet,” ucapnya. kan, dirinya akan bertarung Banyak atlet yang akan ambil bagian di kejurnas Drag Bike melawan petinju tuan rumah Region Seri Pertama ini kata Haedin bisa dilihat dari animo Pavel Malikov di Rusia, 22 masyarakat yang hobi balap motor di jalan lurus itu. DiakuinApril 2018. ya, para peserta yang sudah mengkonfirmasi untuk mengikuti “Saya sudah mempelajari event itu tidak saja dari Bali, NTB dan NTT, namun dari Kalgaya bertarung petinju terseimantan, Sulawesi dan Jawa juga siap ambil bagian. but dan sudah memasang Sementara itu pendaftaran akan dibukan 15 Maret, nastrategi untuk menghadapi mun para peserta yang sudah pesan nomor untuk balapan petinju dengan gaya bertarung sudah mencapai 250 atlet. “Peserta yang sudah pesan noseperti dia (Pavel Malikov),” mor balap sudah mencapai 250 lebih atlet. Diperkirakan kata petinju kelahiran jumlah peserta akan meningkat dari tahun lalu,” jelasnya. Sukadana, Kalimantan Diakuinya peserta yang terlibat dalam balapan drag Barat tersebut. bike Region tahun 2017 melibatkan 410 atlet. MenuMenurut petinju rutnya untuk drag bike tahun 2018 bakal meningkat dengan rekor dari sebelumnya. bertarung 37 kali “Pesertanya dari tahun ke tahun meningkat. menang (25 di Kami perkirakan di tahun ini akan antaranya dengan diikuti lebih dari 450 atlet, karena KO) dan tiga kali kalah melihat banyak peserta dari Pulau tersebut, calon Jawa, Kalimantan dan Sulawesi lawan yang akan mendaftar,” terangnya. dirinya Untuk diketahui, kejurnas memiliki Region tiga akan memperlombagaya kan 18 kelas, terdiri dari empat berkelas kejurnas dan 14 kelas tarung sporting. Para peserta akan yang memperebutkan poin di empat senang kelas kejurnas, sementara di menunggu kelas sporting memperbutkan diserang piala, piagam penghargaan dan uang Daud Yordan terlebih dulu. (ant/bali post) pembinaan. (fan)

Menghadapi petinju seperti itu, kata dia, sejak awal dirinya harus fokus menyerang sejak awal. “Saya harus fokus menyerang lawan sejak awal karena lawan memiliki gaya bertarung menunggu serangan,” katanya. Petinju Sasana Kayong Utara, Kalimantan Barat, tersebut sejak 8 Januari 2018 menjalani latihan di Madrid, Spanyol, di bawah asuhan pelatih setempat, Gabriel Campello. Sampai sekarang yang bersangkutan masih menjalani latihan di sana dua bulan lebih. Semula Daud Yordan dijadwalkan bakal bertarung melawan petinju Inggris Luke Campbell di London, Inggris, 24 Februari 2018, tetapi batal. Kemudian ada perubahan bahwa Daud Yordan bakal bertarung melawan petinju Rusia Isa Chanief di Prancis dengan waktu yang sama yaitu 24 Februari 2018, tetapi batal. Akhirnya ayah dari Miquel Angel Yordan ini akan naik ring melawan petinju tuan rumah Pavel Malikov di Rusia pada 22 April 2018. Ketika ditanya rencana berangkat ke Rusia dari Madrid, Spanyol, dia mengatakan, hal itu masih diatur oleh manajemen. “Untuk keberangkatan ke Rusia masih diatur oleh manajemen, nanti kalau ada perkembangan akan kita kabari lagi,” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/reuters)

BERBENTURAN - Penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane mengalami cidera yang menghawatirkan setelah berbenturan dengan kiper Bournemouth, Asmir Begovic di babak pertama laga lanjutan Liga Inggris, Senin dini hari kemarin.

Cidera Harry Kane Hantui Kemenangan Tottenham London Tottenham Hotspur menang 4-1 atas Bournemouth pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-30 di Vitality Stadium, Senin dini hari waktu Indonesia. Kemenangan Spurs diwarna kabar buruk atas cidera engkel yang dialami Harry Kane saat pertandingan berjalan setengah jam. Posisi Kane di lapangan langsung digantikan Eric Lamela. Menjelang akhir musim dan Piala Dunia 2018, pendukung Spurs dan Timnas Inggris tentunya berharap Kane cepat sembuh karena

pemain bernomor 10 itu merupakan mesin gol bagi timnya. Selain itu, kemenangan ini bermakna ganda bagi Spurs yaitu membuat mereka naik ke peringkat tiga klasemen sementara Liga Inggris, sekaligus mengobati kekecewaan fans setelah terdepak dari Liga Champions karena dikalahkan Juventus. Pada jalannya laga, Tottenham tertinggal 0-1 dari Bournemouth yang mencetak gol melalui sentuhan Junior Stanislas yang meneruskan umpan Adam Smith. Namun skor menjadi 1-1 saat Dele Alli mencetak gol dari bola operan Serge Aurier pada menit 35. Spurs berbalik memimpin 2-

1 berkat gol tendangan voli Heung-Min Son yang menyambar umpan Alli. Striker Korea Selatan itu membukukan gol ke-7 musim ini sekaligus membawa Spurs unggul 3-1 setelah mengecoh kiper Bournemouth pada menit 87. Gol itu bermula dari umpan Cristian Eriksen. Bek kiri Serge Aurier menutup pertandingan dengan kemenangan 4-1 Tottenham atas Bournemouth berkat golnya pada menit 90+1 akibat kesalahan kiper Asmir Begovic yang tidak mampu menghalau umpan Trippier, demikian Premier League.(ant/bali post)


SUARA NTB

Selasa, 13 Maret 2018

Kelompok Difabel Rentan Hadapi Perbuatan Maladministrasi Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menilai praktik perbuatan maladministrasi terhadap kelompok difabel dan disabilitas adalah jenis perbuatan maladministrasi yang tersembunyi, dan sering tidak terlihat karena minimnya akses bagi kelompok disabilitas dan difabel untuk mengadu. Dalam perayaan Ulang Tahun ke-18 Ombudsman RI, Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB, Senin (12/3) mengunjungi sejumlah tempat atau pelayanan yang terhubung dengan kepentingan kelompok difabel dan disabilitas. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah SMKN 5 Mataram. Di sekolah ini terdapat sedikitnya 30 siswa inklusi. Mereka 80 persen berasal dari masyarakat tidak mampu. Mereka antara lain mengalami tuna rungu, tuna wicara dan autis. Kepala SMKN 5 Mataram, Munawir, menyatakan pihaknya melakukan upaya maksimal melayani kebutuhan penyandang difabel dan disabilitas, mulai dari menyediakan ruangan khusus sampai bentuk-bentuk pelayanan khusus. Model dan cara pelayanan yang bagus inilah yang mendapatkan apresiasi Ombudsman RI Perwakilan NTB saat mengunjungi sekolah tersebut. “Kami mengapresiasi cara-cara SMKN 5 melayani

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Ombudsman RI Perwakilan NTB saat mengunjungi sejumlah tempat pelayanan yang terhubung dengan kepentingan kelompok difabel dan disabilitas, seperti halnya di SMKN 5 Mataram ini, Senin (12/3). siswa difabel dan disabilitas. Mereka sangat baik. Ini perlu ditiru sekolah lain”, ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim melalui siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (12/3). Berbeda dengan nasib siswa inklusi penyandang difabel dan disabilitas di SMKN 5 Mataram, nasib kurang beruntung dialami penyandang tunanetra yang tergabung dalam Perkumpulan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi NTB. Kepada Ombudsman RI Perwakilan NTB mereka mengadukan nasib diskriminasi dan berbagai perbuatan maladministrasi yang sering mereka terima selama ini. Mereka mengaku sering mendapat perlakukan diskriminasi dan tidak dilayani saat berhubungan dengan lembaga perbankan. “Kami sering tidak mau dilayani dan ditolak,” kata Ketua Pertuni NTB, Fitri. Padahal mereka sangat berharap keberpihakan lembaga perbankan dalam membangun usaha mereka agar tetap mandiri, misalnya usaha pijat

dan tenun. Menurut Fitri anggota Pertuni di NTB mencapai 100 orang lebih. Mereka menyebar hampir di setiap kota dan kabupaten. Miskinnya akses perbankan dan bantuan serta pembinaan terhadap mereka serta buruknya pelayanan publik membuat tidak sedikit dari penyandang tuna netra terpaksa berprofesi sebagai pengemis. “Hal ini sangat kami sayangkan,” ujar Fitri. Mengetahui kondisi tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, mengambil tindakan cepat dengan membangun koordinasi dan sistim penerimaan pengaduan khusus kelompok difabel dan disabilitas. “Ombudsman harus bergerak cepat dan membangun satu sistem khusus bagi kelompok difabel dan disabilitas,” kata Adhar Hakim. (ron)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Halaman 12

’’YVCI Chapter’’ Loteng Rayakan Ultah Pertamanya Praya (Suara NTB) Memperingati hari jadinya yang ke-1, Yamaha Vixion Club Indonesia (YVCI) Chapter Lombok Tengah (Loteng) mengadakan perayaan yang meriah sebagai puncak acara. Kegiatan berlangsung pada Minggu (11/ 3) di alun-alun Tastura Praya, Lombok Tengah, dengan antusiasme warga yang dating ke acara itu. Sekretaris Regional YVCI Wilayah NTB, Farhan Rahadi, mengatakan acara ini merupakan hari peringatan ulang tahun pertama YVCI Chapter Lombok Tengah atau YVCI DR. “Kode kami DR karena nomor polisi di Lombok rata-rata adalah DR, jadinya kita ambil yang itu di mana YVCI sudah ada di seluruh Indonesia, salah satunya adalah di Lombok Tengah,” terangnya. Meski termasuk baru, ia menambahkan sekarang ini YVCI DR sudah memiliki 15 anggota aktif. Kemeriahan acara ulang tahun YVCI DR, kata Farhan, dikarenakan kuatnya hubungan dengan sesama anggota klub motor lainnya. “Kami sering touring bareng, kopdar bareng, dan kegiatan lainnya. Misalnya seperti bakti sosial yang

(Suara NTB/uul)

SERTIFIKAT - Penyerahan sertifikat oleh Kasatlantas Polres Lombok Tengah AKP Suherdi pada peserta YVCI di Alun-alun Tastura, Minggu (11/3). menjadi agenda rutin bulanan kami,” jelasnya. Jika ada laporan tentang masyarakat yang sakit atau membutuhkan biaya, biasanya YVCI DR sering turun langsung untuk membantu. Sedangkan untuk kegiatan acara ulang tahun YVCI DR ini, dirangkaikan dengan berbagai kegiatan mulai servis gratis, lomba safety riding, free style show serta wawasan tentang safety riding dari Kasatlantas Polres Loteng. “Lomba safety riding ini diikuti oleh para anggota klub

motor dengan juri dari Satlantas Polres Loteng,” tukas Farhan. Selain itu, bagi yang memiliki bakat freestyle, YVCI DR juga menyediakan wadah bagi mereka untuk menunjukkan bakatnya. “Ada juga hiburan serta teman-teman dari sponsor yang telah mendukung acara kami sepenuhnya,” jelasnya. Ia juga mengucapkan terimakasih yang mendalam atas dukungan Polantas Polres Loteng serta pemerintah daerah yang mendukung kegiatan YVCI DR. Untuk kegiatan ini, YVCI

DR juga mengundang berbagai klub motor yang ada di NTB bahkan ada yang datang dari luar daerah. “Total klub motor yang kami undang mencapai 50 klub dengan peserta yang hadir mencapai 500 orang,” tukasnya. Kegiatan ini, ujar Farhan, akan menjadi kegiatan rutin tiap tahunnya YVCI Chapter Lombok Tengah. Ia berharap, YVCI DR ke depannya semakin solid dan anggotanya semakin bertambah. “Hubungan tali silaturrahim kami juga semakin baik,” imbuhnya. Selain itu, ia ingin mengubah image klub motor di mata masyarakat yang selama ini dicap buruk. “Padahal beda klub motor dengan geng motor itu, dimana klub motor ini merupakan suatu wadah atau komunitas kami para pecinta otomotif,” terang Farhan. Klub motor juga menjadi pioner terdepan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan berkendara. Dari pantauan Suara NTB, para undangan antusias mengikuti jalannya acara, sehingga banyak menarik minat masyarakat yang kebetulan mengunjungi Alun-alun Tastura. (uul)

Terduga Spesialis Curanmor Dilumpuhkan Polisi Giri Menang (Suara NTB) Aparat Satreskrim Polres Lombok Barat (Lobar) membekuk SH, warga Dusun Bakong Petak Desa Kebon Ayu Kecamatana Gerung. SH diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Polisi terpaksa melumpuhkan SH dengan menghadiahi timah panas di bagian kaki kiri lantaran berupaya kabur saat ditangkap polisi. Menurut Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi, SH diamankan di kediamannya pada Minggu malam sekitar pukul

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

00.00 Wita. Dari penangkapan itu pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa dua unit kendaraan sepeda motor. ‘’Kita amankan barang

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

bukti sepedah motor scoopy nomor polisi DR 5830 ME, dan sepeda motor Suzuki shogun dengan nomor polisi DK 7404 AP,” terang Heri yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/3). Cukup unik cara yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Pelaku sengaja mengajak pemilik kendaraan untuk meminum-minuman keras hingga mabuk. “Saat korban sudah mabuk, kunci kendaran diambil pelaku dan dibawa lari,” ujarnya. Barang bukti yang diamankan tersebut, ternyata didapatkan atas kejadian di satu TKP. Bahkan Heri mengatakan bahwa kemungkinan masih ada lokasi dan barang bukti lain yang dicuri oleh pelaku.

Termasuk kemungkinan adanya indikasi sindikat. “Kita masih kembangkan, kemungkinan masih ada 15 TKP (tempat kejadian perkara) yang dilakukan pencurian,” tandasnya. Heri menyampaikan pihaknya terpaksan menghadiahkan timah panas dikaki pelaku lantran melawan saat penangkapan. Menurut Heri, pihaknya akan melakukan pengembangan terhadap jaringan pelaku. Kini pelaku dan barang bukti curian sudah diamankan di Mapolres Lobar. Pelakupun dikenakan pasal 363 KUHP tetang pencurian kendaraan bermotor, dengan hukuman penjara paling lama lima tahun. (her)

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO),Krmlmran:PT.LenkoSurya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB

Selasa, 13 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt


SUARA NTB

Selasa, 13 Maret 2018

Halaman 14

Pra MPBM Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, menggelar pra musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) tingkat Kota Mataram. Ditekankan, organisasi perangkat daerah lebih aktif mengawal lima isu strategis. Kelima isu ini sebut Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H.

Effendi Eko Saswito, MM yakni, pemenuhan akses dasar yang terkoneksi penurunan kemiksinan, peningkatan nilai ekonomi masyarakat, peningkatan sarana penunjang infrastruktur, pelayanan publik dan situasi keamanan yang kondusif. Setelah isu strategis ini ditetapkan program strategis yang berkaitan terhadap peningkatan kualitas manusia melalui akses pelay-

anan dasar dan penurunan kemiskinan, pemanfaatan sumber daya lokal, teknologi digital serta peningkatan tata kelola pelayanan publik dan menciptakan kondusif keamanan berkelanjutan. “Isu strategis akan dilaksanakan prioritas program. Setelah pra MPBM dilanjutkan penajaman sasaran dan kegiatan melalui diskusi klinis,” kata Sekda, Senin (12/3).

Pra MPBM ini menjadi kegiatan yang baru dilaksanakan. Dengan pola baru ini diharapkan jauh lebih efektif hasilnya dan menghasilkan produk berkualitas. Karena mengacu hasil konsultasi publik serta penyelarasan RKPD Kota Mataram dan RKPD Pemprov NTB serta isu strategis nasional. Sementara itu, Kepala Bappeda, Ir. H. Amiruddin, M.Si., menjelaskan, sebelum pra MPBM dimulai serang-

kaian kegiatan perencanaan tingkat kelurahan, kecamatan, pembentukan forum SKPD hingga diskusi publik dalam rangka penyempurnaan RKPD tahun 2019. “Forum SKPD dibagi tiga yakni Forum SDM, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Sarana dan Prasarana,” papar Amir. Dikatakan, tujuan pra MPBM yakni menyelaraskan program prioritas yang menjadi arah kebijakan Pem-

prov NTB. Kedua, mengklarifikasi usulan program masyarakat yang diakomodir melalui MPBM kelurahan dan kecamatan. Ketiga, mempertajam kinerja serta menyempakati program kegiatan di tahun 2019. “Ada sekitar 400 peserta dari fasilitator dan operator tingkat kelurahan dan kecamatan se- Kota Mataram,” demikian Amir. (cem/*)

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM (tengah) Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin, MS.i dan narasumber lainnya saat memberikan materi dalam kegiatan pra MPBM kemarin.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin, MS.i

Pimpinan OPD mengikuti kegiatan pra MPBM kemarin

RADIO


SUARA NTB

Selasa, 13 Maret 2018

Halaman 15

Kukuhkan Tim Pemenangan

Ahyar-Mori Siap Geber 25 Janji Kerja

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Sekda NTB, H.Rosiady H.Sayuti membuka Rakor Jaringan Domukentasi dan Informasi Hukum di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, kemarin.

Regenerasi SDM ASN Perlu Diperkuat Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D., mengingatkan seluruh pimpinan di setiap satuan kerja untuk terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia (SDM) para ASN-nya. Menurutnya, regenerasi SDM di setiap instansi perlu dilakukan mengingat setiap ada ASN yang dipindah tugaskan dari sebuah jabatan di satuan tersebut, akan ditemui kesulitan untuk mencari penggantinya. ‘’Bahkan, secara resmi yang menggantikan posisi tersebut tidak otomatis orang yang memahami dan memiliki kapasitas yang sama,’’ Sekda menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Jaringan Domukentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (12/3). ‘’Artinya, proses edukasi dan regenerasi itu menjadi bagian dari perhatian kita dari pimpinan di unit masing-masing, sebagai proses kaderisasi pada hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini. Regenerasi SDM ASN perlu kita perkuat,’’ kata Sekda pada kegiatan yang mengusung tema Percepatan Uploading Data dan Informasi Hukum Melalui Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut. Selain itu, pada era sekarang ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, produk-produk hukum yang dihasilkan pemerintah perlu diperkuat publikasinya di media online. Sehingga, bagi siapa saja yang membutuhkan produk hukum tersebut, tidak perlu mendatangi SKPD terkait. Apalagi produk hukum tersebut lengkap dan akrat, lan-

jut Sekda, masyarakat yang membutuhkan akan mudah mengaksesnya. ‘’Dokumen peraturan daerah yang memang sifatnya terbuka untuk masyarakat, sudah harus ada di internet atau di website,’’ katanya, di hadapan sekitar 50 peserta Rakor dari kabupaten/kota se-NTB. Dengan tersedianya produk hukum di media online, tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses produkproduk hukum terbaru. Namun juga, produk hukum yang berumur puluhan tahun dapat diakses oleh masyarakat. ‘’Tetap saja dokumen fisiknya itu kita perlukan. Bukan berarti dengan adanya teknologi Ini, dokumen fisiknya bisa kita taruh sembarangan, itu tidak,’’ katanya. Ketua Panitia, Lalu Amjad, SH., MH. menjelaskan tujuan Rakor tersebut untuk membangun dan mengembangkan kerjasama yang efektif di antara pemerintah Provinsi NTB selaku pusat jaringan dan anggota pemerintah kabupaten kota se-NTB. Kerjasama juga itu juga berlaku antar sesama anggota JDIH dalam mewujudkan JDIH yang terpadu dan terintegrasi sebagai sarana pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap akurat mudah dan cepat sasaran. “Sasarannya, untuk meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan penyajian informasi hukum yang lengkap dan akurat untuk melanjutkan impian reformasi birokrasi yang bersih dan melayani,” jelasnya. Kegiatan itu juga lanjutnya dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan, terutama di daerah. (r)

Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 2.000 lebih warga menghadiri kunjungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, Minggu (11/3) secara bersamaan mengukuhkan relawan teritorial serta konsolidasi sembilan partai pendukungnya. Acara yang diinisiasi relawan Ahyar-Mori Kota Bima ini berlangsung dengan penuh antusias. Acara diikuti oleh para relawan dan pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 2 ini. Tak hanya relawan, ratusan masyarakat Kota Bima turut serta berbondongbondong menyambut. Mereka ingin melihat serta mendengar gagasan yang dipaparkan oleh pasangan calon tersebut. Adapun warga Bima dan sekitarnya sangat berharap jika pasangan AhyarMori terpilih nanti sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, nasib mereka dapat diperhatikan serta pasangan ini bisa menunaikan janjinya. “Kami masyarakat Kota Bima tentunya berharap kepada calon pemimpin yang kami rasa tepat ini, jika terpilih nasib kami dapat diperhatikan, karena masih banyak terjadi ketimpangan dan kemiskinan di Provinsi NTB ini, perlu penanganan lebih dan kami butuh pemimpin yang peduli akan itu,” ujar salah seorang masyarakat yang hadir. Adapun dalam kesempatan ini pasangan calon Gubernur Nomor 2 ini pun menyampaikan mengenai gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat NTB yang dibungkus dengan konsep “Janji Kerja”, ada total 25 janji kerja terhadap

masyarakat NTB sebagai komitmen pasangan ini dalam melayani rakyat serta memajukan NTB ini. “Kami siap berkomitmen dengan janji kerja kami, ada 25 janji kerja yang kami bersama telah canangkan, untuk bersama-sama kita ikhtiarkan dalam pembangunan NTB ini, tentunya janji kerja ini akan menyentuh seluruh aspek yang ada di NTB,” ujar calon gubernur nomor urut 2, TGH Ahyar Abduh. Hal tersebut disambut positif oleh ratusan relawan dan masyarakat yang hadir, tak lupa memberikan tepuk tangan sebagai apresiasi terhadap komitmen pasangan ini dalam membangun NTB. Mori sebagai calon wakil Gubernur NTB pun menambahkan, mengenai gagasan yang pasangan ini tawarkan untuk masyarakat NTB, Mori menjelaskan mengenai janji kerja tersebut akan menyentuh seluruh bidang pembangunan yang ada di provinsi NTB ini, di antaranya bidang pendidikan, ekonomi, budaya, pariwisata, pertanian, perdagangan bahkan hingga kelautan dan bidang-bidang strategis lainya. “Janji kerja ini bukan hanya mencakup satu bidang, melainkan kita harus berkomitmen mengembangkan semua bidang dengan beriringan, dimulai dari bidang pendidikan, ekonomi, budaya, pariwisata, pertanian, perdagangan bahkan kelautan dan bidang strategis lainnya, tentu hal ini semata-mata untuk perjuangan mensejahterakan masyarakat NTB,” ujar Calon Wakil Gubernur nomor 2, Mori Hanafi. Pada kesempatan ini pasangan Ahyar-Mori memaparkan program unggulan yang tertuang dalam janji kerja seperti dalam bidang pendidi-

(Suara NTB/ist)

KUKUHKAN TIM - TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm saat mengukuhkan tim pemenangan di Kota Bima, Minggu (11/3). kan, pasangan ini menawarkan program seperti beasiswa emas untuk tingkat SD hingga SMA, fasilitas internet bagi sekolah seperti 1000 Pesantren Go digital, penjaminan kesejahteraan bagi Guru, dana talangan pendidikan dan beberapa program lain dalam dunia pendidikan. Selain dunia pendidikan, AhyarMori juga tak kalah fokus di bidang kesehatan masyarakat, salah satu contohnya adalah pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dan murah, selain itu, disetiap desa disediakan fasilitas ambulance dan dokter, serta memberikan bantuan pendidikan bagi dokter umum yang ingin menjadi dokter spesialis. Dan masih banyak program lainya yang tertuang dalam janji kerja pasangan Ahyar-Mori ini.

Usut Pengadaan Server

Kejari Lotim Tunggu Instruksi Kejati Mataram (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong membantah pernah mengusut pengadaan server untuk kepentingan merger PT. Bank BPR NTB. Namun tidak menutup peluang kasus itu akan diusut jika dilimpahkan oleh Kejati NTB. Menurut Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, SH, di Pidsus maupun Intelijen, tidak pernah menyentuh penanganan pengadaan server BPR senilai Rp 530 juta lebih itu. “Sampai sekarang tidak ada kok? Sekarang kan posisi kasusnya masih di Kejati NTB,” kata

Tri Cahyo ditemui di Kejati NTB, Senin (12/3). Kecuali Kejati NTB melimpahkan kewenangan kepada pihaknya untuk mengusut kasus tersebut, maka tidak ada pilihan kecuali menangani. “Kalau ada instruksi seperti itu dari Kejati, kami usut,” ujarnya yakin. Tersangka Serahkan Kesimpulan Terpisah, agenda lanjutan sidang praperadilan merger PT. Bank BPR NTB masuk tahap kesimpulan. Pemohon praperadilan M. Ihwan, SP

melalui tim kuasa hukumnya menyerahkan kesimpulan atas fakta fakta yang terungkap dalam persidangan. Kesimpulan dalam beberapa poin yang dituangkan, bahwa tanggung jawab penuh ada di pemilik BPR dalam hal ini Pemprov NTB melalui Biro Ekonomi Setda NTB. Pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekretaris dan bendahara, sementara posisi Ihwan mengaku hanya mengetahui setelah semua proses eksekusi anggaran ada di bendahara hingga wakil ketua. Penetapannya sebagai ter-

Membangun Tanpa Utang Kaji Peluang Tersangka Lain Dari Hal. 1 Ihw sebagai tersangka dan Wakil Ketua Tim Konsolidasi, Mtw. Kedua tersangka “bernyanyi” dengan menyebut oknum pejabat Pemprov NTB dan oknum anggota DPRD NTB diduga turut menerima aliran dana Rp 770 juta. Muhammad Dofir yang diketahui orang lama karena pernah menjadi Wakajati NTB sebelumnya, akan mempelajari kasus BPR itu dan meminta masukan dari Aspidsus. ‘’Nanti kita bicarakan lagi, kita ekspose lagi kemungkinan ke tersangka lain,’’ katanya usai acara pisah sambut dengan Tedjolekmono di Aula Kejati NTB, Senin (12/3). Ia akan mengevaluasi penanganan kasus tersebut jika memang masih ada kekurangan dalam proses penyelidikan sehingga mempengaruhi produk penyidikan. Jika ada kekurangan bukti, akan ‘’ditambalnya’’ dengan bukti lain. Ia akan mempelajari secara khusus kasus ini. ‘’Jadi kita evaluasi dulu, apa kekurangannya, apa petanya, mengarah kepada siapa saja,” bebernya. Ia menjamin tidak ada ruang intervensi dari pihak mana pun dalam setiap perkara yang ditanga-

ni, baik dari secara internal maupun eksternal. Selebihnya tidak dijelaskan Dofir, karena ia harus mempelajari dulu semua perkara di Pidsus, baru kemudian menentukan sikap. Perkara yang memenuhi syarat dinaikkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka. Jika tidak memenuhi syarat, akan dihentikan. ‘’ Kita selama ini profesional, kalau perkara itu bisa, maka kita lanjutkan. Ada SOP – nya. Kalau ndak bisa, ya jangan paksakan,’’ tandasnya. Sepengetahuannya, saat ini target penanganan kasus sudah meningkat menjadi tujuh perkara setiap tahun. Jauh bertambah dari sebelumnya yang hanya lima kasus, sehingga cukup menjadi motivasi jajarannya di Pidsus untuk memaksimalkan kinerja penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi. Tidak saja di tingkat Kejati, jajaran sampai Kejari juga akan dievaluasinya, sejauh mana perkembangan kasus yang sedang ditangani. Jika ada kendala, akan diidentifikasi untuk upaya percepatan sehingga tidak sampai jadi tunggakan kasus. (ars)

Audit Pengadaan Barang dan Jasa Dari Hal. 1 keuangan, aset, kepegawaian dan lainnya. ‘’Sekarang, dalam rangka pencegahan korupsi, fokus dulu pada audit dengan tujuan tertentu. Misalnya audit pengadaan barang dan jasa. Fokus kepada itu,’’ kata Ibnu dikonfirmasi usai Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi pencegahan Korupsi Tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2018 di Kantor Gubernur, Senin (12/3) siang. Ia menjelaskan, Inspektorat, BPK dan BPKP selama ini sudah melakukan audit kinerja. Misalnya, pada 2017, Inspektorat NTB bersama BPKP melakukan audit kinerja di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) NTB dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Sebagai salah satu persyaratan dalam penguatan level Inspektorat, SDM harus melaksanakan audit dengan tujuan tertentu. Yakni audit pengadaan barang dan jasa. Misalnya, audit pada aspek pelayanan dan kinerja.

Ibnu mengatakan, audit pengadaan barang dan jasa bukan terkait dengan persoalan beres atu tidaknya pelaksanaan tender atau lelang di ULP. Namun, BPKP mempersyaratkan untuk penguatan level Inspektorat NTB. Untuk mencapai level III, SDM Inspektorat harus mampu melakukan audit pengadaan barang dan jasa. Dari sisi pencegahan korupsi, kata Ibnu, bahwa memang audit pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara berkelanjutan. Audit tersebut dilakukan untuk mencegah halhal yang tak diinginkan, misalnya penyimpangan. Mantan Kepala Satpol PP NTB ini menjelaskan pihaknya akan melakukan audit mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan infrastruktur pendukung di ULP. ‘’Tim panitia seperti ap? Peralatan bagaimana? Itu yang diaudit. Kalau lengkap berarti dia mampu melaksanakan audit secara profesional,’’ tandasnya. (nas)

Setelah dikukuhkan, relawan teritorial bima, beserta gabungan partai politik siap bergandengan tangan bersama dalam memenangkan pasangan ini sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 20182023, kunjungan dari Pasangan Calon secara Langsung tentunya menambah semangat para relawan dalam menjalankan ikhtiar mengantarkan pasangan ini menuju kursi NTB 1 dan 2. Dalam setiap kunjungannya, Pasangan Calon nomor urut 2 ini selalu menegaskan komitmennya untuk bersama masyarakat dalam membangun Provinsi NTB ini. Potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Provinsi NTB ini haruslah dikelola secara baik, tentunya dengan sinergi bersama seluruh masyarakat NTB. (tim)

Dari Hal. 1 APBD yang dimiliki Kabupaten Lotim ini disebutnya sebenarnya merupakan APBD terkecil dibandingkan dengan seluruh daerah di NTB. Terakhir Lotim hanya memiliki anggaran Rp 2,5 triliun. Jumlah itu disebut paling sedikit karena setelah dibagi dengan jumlah penduduk. Lotim 1,3 juta jiwa. Jumlah penduduk Lotim ini sama dengan jumlah penduduk se-Pulau Sumbawa yang notabene ada lima kabupaten/ kota. Masing-masing Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Keterbatasan anggaran yang ada bagi Ali BD bukan kemudian tidak bisa membangun. Bahkan kegiatan pembagunan yang dijalankan di Lotim ini telah dibuktikan dengan tanpa utang. Sebut saja pembagunan Kantor Bupati Lotim yang nilainya lebih dari Rp 104 miliar. Gedung Kantor Bupati Lotim ini kini terlihat sebagai gedung kantor pemerintahan tingkat kabupaten yang termegah dibandingkan dengan seluruh kabupaten kota se NTB. Bahkan jauh lebih megah dari Kantor Gubernur NTB. Pembangunan lainnya adalah gedung DPRD Lotim dengan alokasi anggaran Rp 40 miliar. Kantor ini tuntas

dibangun hanya dalam waktu setahun. Gedung mewah kantor DPRD Lotim ini pun dibangun tanpa utang. Lebih prestisius lagi pasarpasar tradisional yang dulunya kumuh kini terlihat mentereng. Terbilang sudah tidak ada pasar kumuh lagi di Lotim. Masing-masing pasar nilai pembangunannya pun miliaran rupiah. Kembali semuanya tanpa utang. Bersih hanya dengan menggunakan dana yang bersumber dari milik daerah sendiri. Selanjutnya, infrastruktur jalan dan jembatan. Sepanjang 470 km jalan selama kurun waktu empat tahun terakhir era kepemimpinan Ali Dachlan memimpin Lotim. Amaq Asrul ini merupakan bupati yang hasrat membangunnya sangat tinggi. Akan tetapi kemampuan anggaran yang terbatas sehingga tidak bisa menyentuh semuanya. Ia pun mengakui fakta masih banyaknya ruas jalan yang belum dikerjakan. Jika coba dibanding-bandingkan dengan daerah lain, ada yang belum bisa membangun kantor bupatinya sendiri karena harus menunggu pinjaman utang. Kantor wakil rakyatnya pun tak kunjung rampung karena kendala anggaran. Ali BD tidak mau berutang. Bukannya tidak bisa berutang untuk alasan akselerasi pembangunan di daerah. Alasan

inilah, ia cepat melunasi utang atas pembangunan Pasar Masbagik pada era kepemimpinan sebelumnya. Ali BD tidak mau meninggalkan utang yang nantinya menjadi beban kepemimpinan selanjutnya. Provinsi NTB diketahui memiliki anggaran setahun Rp5,5 triliun. Jumlah anggaran yang dimiliki NTB ini diakui sangat terbatas. NTB kata Ali BD termasuk daerah yang minus anggaran. Apa yang telah dilakukan di Lotim akan dilakukan di NTB. Meski anggaran minus, namun akan digunakan semaksimal mungkin. Anggaran kecil, namun bisa lahirkan karyakarya besar. Caranya sudah pasti dengan berhemat. Perkecil anggaran untuk belaja pegawai. Perbesar anggaran untuk pembangunan. Tegas Ali BD katakan, pendoponya tidak boleh digunakan sebagai tempat bernyanyi-nyanyi menggunakan anggaran negara sedangkan rakyat menangis. Dari anggaran tersebut, akan banyak disalurkan untuk rakyat miskin. Seperti bantuan sosial yang besarnya saat ini ketahui hanya Rp35 miliar ditekadkan bisa jauh lebih besar. Setidaknya bisa Rp 200 miliar. Lotim sendiri mengalokasikan dana hibah bansos Rp65 miliar. Provinsi bisa empat kali lipat dari kemampuan Lotim. Amaq Asrul memiliki cara mengatur anggaran. (rus)

KPK Awasi Sektor Pendidikan dan Infrastruktur di NTB Dari Hal. 1 Untung menambahkan, pihaknya akan tetap fokus dalam ranah penvegahan korupsi. ‘’Namun tak menutup kemungkinan ketika teman-teman dari penindakan menda-

pat suatu informasi. Dan ternyata itu berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan hal-hal penindakan,” ucapnya. Diketahui, dari sisi anggaran, sektor pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur memnag mendapatkan posri anggaran yang cukup besar dalam APBD NTB, beberapa tahun terakhir. Anggaran yang dikucurkan Pemprov NTB mencapai ratusan miliar untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. (nas)

Pemprov Gaet Pengusaha Jatim Ekspansi ke NTB Dari Hal. 1 Kemudian NTB juga berada di tengah-tengah Indonesia. Bisa menjadi hub. Kalau dia memproduksi di sini,” katanya. Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan ini mengatakan akan meminta para pengusaha-pengusaha yang berasal dari Jatim untuk ekspansi ke NTB. Menurutnya, investor jangan hanya melihat jumlah penduduk NTB yang berjumlah 5 juta jiwa. Tetapi juga perlu melihat bahwa ada target kunjungan wisatawan sebanyak 4 juta jiwa tahun ini. Menurutnya, ini

menjadi pasar potensial bagi para pengushaa yang mendirikan pabrik di NTB. Disamping hasil produksi tersebut dapat didistribusikan dengan biaya yang efisien karena posisi NTB yang sangat strategis. Berdasarkan data DPMPTSP NTB, total realisasi investasi pada 2017 lalu sebesar Rp 11,28 triliun. Dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilainya sebesar Rp 9,075 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 2,2 triliun. Investasi PMDN yang masuk terbagi Rp 284, 6 miliar untuk sektor pariwisata, Rp

161,8 miliar untuk sekktor perdagangan, Rp 8 triliun untuk sektor pertambangan energi dan kelistrikan, serta Rp 125,3 miliar untuk investasi industri, Rp 244,6 untuk jasajasa lainnya. Sementara untuk investasi Penanaman Modal Asing (PMA), terbagi untuk sektor pariwisata RP 1,4 triliun, Rp 37,9 miliar untuk sektor pedagangan, Rp 63 miliar untuk sektor perikanan, Rp 146,8 milir untuk sektor pertambangan dan energ, Rp 12,8 miliar untuk sektor industri, Rp 509,7 miliar untuk jasajasa lainnya. (nas)

sangka dianggap cacat prosedural. Dimana penetapan tersangka diterbitkan sesuai sprintdik Kejati NTB lebih awal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penetapan tersangka lebih awal, baru kemudian diperiksa sebagai tersangka tanpa diberi kesempatan untuk membeberkan keterangan bukti. Sehingga menurutnya bertentangan dengan Pasal 109 ayat 1 KUHAP. Sejumlah saksi sudah diajukan, selain 22 lembar bukti bukti kesalahan prosedural Kejaksaan dalam penetapan dirinya sebagai tersangka.

Saksi hukum acara pidana dari Universitas Mataram Prof. Dr. Amiruddin, SH.,MH. Sedangkan saksi lainnya adalah Mutawalli, wakil ketua tim konsolidasi. Keterangan Mutawalli, ditegaskannya sesuai dengan fakta bahwa posisinya pasif dalam pencairan anggaran dan pengadaan barang jasa. Salah satunya dalam kasus server, pemohon menolak pengadaan tersebut karena tidak sesuai prosedur. Saksi juga menegaskan, bahwa semua transaksi dilakukan lebih awal, sementara pihaknya dilibatkan di bagian akhir. (ars)

Ikhlas Membantu Siapapun Dari Hal. 1 Sudah sangat lama ia mengenal Amaq Asrul ini. Seperti pengakuannya saat diwawancara oleh TGH. Abd Latief yang ditulis dalam buku Ali BD di mata ulama dan sahabat. Tokoh Nahdlatul Ulama di NTB ini mengenal Ali BD sejak tahun 1980-an. Sifat pemurah yang dimiliki Ali BD sudah lama diketahui. ‘’Ali BD itu orangnya sangat faham, tanpa diminta pun dia sudah mengerti kalau orang sedang membutuhkan bantuan,’’ tuturnya. Disebutnya, Ali BD sudah pernah membantu pondok pesantrennya. Bantuan berupa semen, papan dan bambu untuk pengecoran. Saat itu, lanjutnya, ia mau mendirikan Universitas Bagu yang membutuhkan anggaran Rp10 miliar sebagai syarat pendirian. Bukan hanya pondok pesantren yang dibantu. Banyak bantuan lain yang telah diberikan Ali BD.

Majunya Ali BD sebagai calon Gubernur NTB dari jalur independen sangat didukung. Diketahui, Ali BD maju dengan dukungan banyak sekali tuan guru dan tokoh-tokoh agama. ‘’Saya berdoa mudahmudahan ada izin Allah beliau bisa menjadi pemimpin NTB,’’ ucapnya. Ali BD dinilai sangat pantas menjadi pemimpin karena sudah banyak pengalaman dalambirokrasi. Terbukti sudah dua periode menjadi Bupati di Lombok Timur. Sejak awal pemerintahannya sudah bisa menegakkan perda zakat. Semuanya bisa membuktikan ia figur yang pantas memimpin NTB. Ali BD merupakan pemimpin yang cinta dengan syariat Islam. Kedekatannya dengan para tuan guru dan alim ulama di NTB ini menunjukkan sebuah sinergi yang sangat bagus dalam menjalankan roda kepemimpinan. Ulama dengan umara (pemimpin). (*)

Mutasi Subdit III Tipikor Disorot Dari Hal. 1 Sejak diambil alih pada Juli 2016, kasus tersebut pemberkasannya masih bolak-balik penyidik jaksa, bahkan terakhir untuk kelima kalinya dengan petunjuk yang sama. Pekerjaan rumah lainnya, penanganan dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk 33 SD di KLU tahun 2014. Berkas kasus itu belum tuntas meskipun dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara posisi yang ditinggalkan Mustofa masih dicarikan penggantinya. Khususnya perwira menengah yang sudah menempuh Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri. Peneliti hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Johan Rahmatullah menyoroti ini. Memang diakuinya mutasi dalam sebuah institusi suatu hal yang lazim. Hanya saja, kepindahan Subdit III Tipikor ini menurutnya terkesan sangat singkat dan patut dipertanyakan. ‘’Karena masih banyak kasuskasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Polda NTB jadi tunggakan. Sebab, ini akan sangat mengganggu jalannya penegakan hukum tindak pidana korupsi,’’ katanya. Ia mencontohkan kasus honorer k2 Dompu belum juga selesai. Jangan sampai, katanya,

gonta ganti Subdit Tipikor adalah upaya kepolisian mengulur ulur waktu dan pada akhirnya menerbitkan SP3. Dikonfirmasi soal kritik dan masukan ini, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra.Hj. Tri Budi Pangastuti, MM meyakinkan tidak ada masalah dengan mutasi internal. ‘’Pergantian jabatan itu murni untuk kebutuhan organisasi. Sedangkan terhadap penyelesaian kasus, kan tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Penempatan seorang perwira di jabatan tertentu, itu sudah melalui pengkajian dan pemenuhan persyaratan,” kata Tri Budi, Senin (12/3) kemarin. Menurutnya, kinerja Kasubdit III Tipikor beberapa bulan terakhir, tidak menjadi satu ukuran penilaian kinerja sehingga layak mendapat promosi. ‘’Beliau intinya sudah memenuhi syarat untuk jabatan Kapolres. Kan penilaian kinerjanya tidak hanya ini (Subdit III) saja. Sebelumnya jadi pertimbangan penilaian,” tandasnya. Mengenai tunggakan kasus, baginya tidak jadi soal karena Subdit III punya perangkat dan personel di dalamnya yang akan melanjutkan sejumlah kasus agar tidak jadi tunggakan tahun berikutnya. “Penegakan hukum tetap berjalan. Subdit III tidak satu orang, personelnya tetap jalan,’’ pungkasnya. (ars)


BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 13 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diduga Mencuri untuk Tebus Motornya yang Digadai Mataram (Suara NTB) – Seorang pengangguran lulusan SMK jurusan otomotif

nekat mencuri motor. Tersangka berinisial LV alias VK (19) diduga mengambil motor di

BTN Griya Pagutan Indah, Pagutan Barat, Mataram. Motor hasil curian dipakai

menebus motor tersangka. Kapolsek Pagutan, Ipda Agus Rachman Senin (12/3) mengatakan, tersangka ditangkap di rumahnya di Suradadi, Terara, Lombok Timur. Lengkap dengan barang bukti Honda Beat hasil curian. “Dia menggunakan motor yang dicurinya untuk tukar jaminan. Sebelumnya motor dia digadai. Dia mengambil motornya setelah ditukar dengan motor hasil curian tersebut,” jelasnya. Modus yang dipakai tersangka, yakni dengan terlebih dulu mengambil kunci kontak asli. Rumah korban berdekatan dengan rumah paman pelaku di BTN Griya Pagutan Indah, Pagutan Barat. Pada saat tersangka

melancarkan aksi pada Jumat (9/3) pagi, korbannya yang merupakan mahasiswi sedang pergi ke pasar. Sementara tersangka yang sudah mengantongi kunci motor Honda Beat nopol EA 6302 HD itu menunggu di berugak rumah pamannya. Motor yang diparkir di garasi kemudian dengan mudahnya diambil tersangka. Agus menjelaskan, tersangka lalu menukar motor tersebut yang motor tersangka yang sebelumnya digadai Rp 2 juta. “Alasan dia mencuri itu untuk menukar motornya di tempat gadai,” ujarnya. Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama lima tahun. (why)

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Kapolsek Pagutan, Ipda Agus Rachman menginterogasi tersangka pencurian motor, Senin (12/3).

Edisi Selasa, 13 Maret 2018 | Suara NTB  

Headline : KPK Awasi Sektor Pendidikan dan Infrastruktur di NTB

Edisi Selasa, 13 Maret 2018 | Suara NTB  

Headline : KPK Awasi Sektor Pendidikan dan Infrastruktur di NTB

Advertisement