Edisi Selasa,13 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 13 FEBRUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 279 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Resmi Jadi Paslon di Pilkada NTB 2018

Ahyar-Mori Serukan Pendukung Jauhi Kampanye Hitam

(Suara NTB/ist)

BERBINCANG - Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh saat berbincang dengan salah seorang masyarakat di Lotim, NTB, Minggu (11/2).

Mataram (Suara NTB) KPU NTB resmi mengesahkan TGH. Ahyar Abduh – H. Mori Hanafi, SE, M.Comm sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Pilkada 2018. Setelah resmi berstatus Paslon, duet yang mengusung tagline “NTB untuk Semua” ini pun menyerukan pendukungnya untuk menjauhi kampanye hitam.

Pengesahan Ahyar-Mori itu diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka penetapan

pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang digelar di Mataram, Senin (12/2).

Selain Ahyar-Mori, tiga kandidat lainnya juga resmi berstatus Paslon di Pilkada NTB. Mereka adalah, H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH Lalu Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni (Ali-Sakti), H. M. Suhaili FT, SH – H. Muh. Amin, SH, M.Si (Suhaili-Amin) dan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

Bersambung ke hal 15

KPU Tetapkan Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wagub NTB Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, menetapkan empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB yang akan bertarung dalam Pilkada NTB 2018 ini. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu digelar dalam rapat pleno terbuka, Senin (12/2).

TO K O H Tunggu Perintah Gubernur ASISTEN I Bidang Hukum Setda NTB, Dr. M.Agus Patria, SH, MH menyatakan, Surat Kuasa Khusus (SKK) mengenai penanganan penagihan dana hasil penjualan saham 6 persen PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sudah disiapkan. Pihaknya masih menunggu perintah gubernur mengenai penyerahan SKK tersebut ke Kejaksaan jika sampai batas waktu, 16 Februari mendatang uang hasil penjualan saham tersebut belum masuk ke daerah. ‘’Kita sudah siapkan (SKK).

Begitu ada perintah, naik dia (ke Kejaksaan). SKK sudah (ada), tinggal print saja,” kata Agus ketika dikonfirmasi di (Suara NTB/dok) Mataram, Senin (12/2) siang.

M.Agus Patria Agus mengatakan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah meminta DMB untuk menyetor uang hasil penjualan saham 6 persen paling lambat 16 Februari ini.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Menunggu Gubernur Baru JABATAN tiga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB kemungkinan akan lowong hingga terpilihnya Gubernur NTB yang baru. Pasalnya, jika lewat dari 17 Maret 2018, kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota sudah tak boleh melakukan mutasi pejabat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari gubernur mengenai seleksi terbuka tiga OPD yang masih lowong hingga saat ini. Tiga jabatan eselon II yang masih lowong tersebut yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bersambung H. Fathurahman ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ndi)

PENETAPAN CALON - Pose bersama usai KPU menyerahkan SK keputusan penetapan empat pasangan calon peserta Pilkada NTB 2018.

Hadir pada kesempatan itu, seluruh Komisioner KPU, Bawaslu NTB seluruh tim penghubung pasangan calon, dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah. Empat pasangan calon yang telah ditetapkan itu, masing-masing pasangan H. Moch. Ali Bin Dachlan - H. L. Gede Wirasakti (Ali-Sakti), pasangan H. Moh. Suhaili FT - H. Muh. Amin (SuhailiAmin), Pasangan H. Ahyar Abduh – H. Mori Hanafi (Ahyar-Mori), serta pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

Pasangan Ali-Sakti melaju lewat jalur independen. Duet ini mengumpulkan 325.968 dukungan dari masyarakat yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di NTB. Jumlah dukungan tersebut telah melebihi ambang minimal dukungan yang dipersyaratkan yakni 303.331 dukungan.

Bersambung ke hal 15

Mataram Jadi Percontohan Nasional

Tersangka Bank NTB akan Tambah Kasus BPR akan Kelengkapan Seluruh Fasilitas Praperadilankan Layanan Perbankan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Konsolidasi merger PT. BPR NTB M. Ikh merasa keberatan dengan statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menerima surat resmi penetapan tersangka, Ikh akan mengajukan praperadilan.

Melalui kuasa hukumnya Dr. Umaiyah, SH.,MH, Ikh mengaku ada indikasi kesalahan prosedur dari penetapan dirinya sebagai tersangka. Jaksa dianggap error in persona , karena seharusnya tanggung jawab pidana itu pada pihak lain. ‘’Saya tegaskan, penetapan

tersangka ini error in persona atau salah orang. Artinya saya melihat di kasus ini, orang lain yang berbuat, malah Pak Ikh (disebutkan lengkap, red) dijadikan tersangka,” tegas Umaiyah kepada Suara NTB, Senin (12/2).

Penetapan Ikh sebagai tersangka memang sebatas diketahui dari media, sebab surat resminya belum diterima. Namun dengan pemberitaan itu, sudah memberi informasi kepastian tetang peningkatan status kliennya dari saksi menjadi tersangka.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Bank NTB akan menambah kelengkapan seluruh fasilitas layanan perbankan di Kota Mataram. Ibukota Provinsi NTB ini adalah satu dari 12 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk oleh Kemendagri untuk melakukan pembayaran non tunai terhadap seluruh aktivitas keuangan di lingkup Pemda.

Bank NTB mendukung Kota Mataram sebagai salah satu kota yang menjadi percontohan nasional. Untuk menggalakkan transaksi keuangan lingkup pemerintahannya, dengan cara non tunai. Pemkot Mataram bekerjasama resmi dengan Bank NTB. ditandai dengan di launchingnya Layanan Cash Manajemen Sistem Corporate (CMSC).

Hal ini ditandai dengan

(Suara NTB/bul)

KERJASAMA - Launching dan kerjasama pelayanan transaksi non tunai di lingkup Pemkot Mataram, difasilitasi oleh Bank NTB, Senin (12/2) kemarin. penandatanganan kerjasama oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dengan Direktur Utama Bank NTB, H. Komari

Subakir. Disaksikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan.

Bersambung ke hal 15

34 Indikator RPJMD Berhasil Dicapai

Kebijakan 2019 Fokus Infastruktur Jalan, Kesehatan, Pendidikan dan Pemberdayaan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H.Fauzan Khalid membuka secara resmi Musrenbang RKPD tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019 yang diadakan di Hotel Aruna Senggigi, Senin (12/2) kemarin. Musrenbang yang mengambil tema ‘’Pemerataan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan’’ tersebut, menjadi ajang untuk penyusunan program sebagai dasar penyusunan RKPD 2019.

Dalam kesempatan itu, bupati yang dikenal jamak-jamak tersebut menekankan kebijakan 2019 tetap fokus pada infastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

H. Baehaqi Musrenbang ini juga menjadi titik tekan evaluasi pencapaian RPJMD, dari indikator RPJMD ini sendiri telah berhasil dicapai 34 indikator. Sisanya 1 indika-

MUSRENBANG - Suasana Musrenbang RKPD tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019 yang diadakan di Hotel Aruna Senggigi, Senin (12/2) kemarin. tor belum yakni terkait ratarata lama sekolah. Hadir pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi, segenap kepala SKPD, pimpinan DPRD,

tokoh agama dan pihak BPKP memberikan materi ke peserta yang hadir.

Ditemui usai Musrenbang, bupati menyampaikan, pro-

H.Fauzan Khalid gram tahun 2019 fokus pada pemerataan infrastruktur jalan dengan memperhatikan kualitas jalan.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

Halaman 2

Draf Mutasi Pejabat Diduga Bocor Mataram (Suara NTB) Pengisian jabatan struktural eselon III dan IV di lingkup Pemkot Mataram, agaknya tak lagi bersifat rahasia. Sejumlah nama pejabat yang dimutasi diduga telah bocor duluan. Daftar persetujuan pejabat administrator dan pengawas terdapat 74 pejabat bakal dilantik. Ini berdasarkan surat lampiran Nomor 821/BKPSDM/I/2018.

Beredarnya sejumlah nama ini santer jadi perbincangan di internal Pemkot Mataram, Senin (12/2). Draf mutasi juga diterima Suara NTB. Setidaknya ada perubahan 30 - 40 persen sebelum diusulkan ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Di antaranya,

batal bergesernya Sekretaris Satpol PP, Jimmy Nelwan ke Bakesbangpol. Demikian pula, pejabat lainnya.

Sementara itu, finalisasi nama pejabat masuk gerbong mutasi, di antaranya, Hj. Ririn Yuniarti Listya Wardhani bertukar tempat dengan Hj. Suhar-

tini menjadi Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan, Hj. Suhartini menempati posisi ditinggalkan Hj. Ririn menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretaris Camat Selaparang, Drs. Irwansyah dipromosi menjadi Sekretaris Dinas

Lingkungan Hidup. Posisi Irwansyah digantikan oleh Edwin Zamroni. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo, Suparman, SH., dipromosi menjadi Sekretaris Inspektorat.

Lurah Mayura bakal diisi oleh I Made Suartha, SH., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Sapta Marga. Jabatan Lurah Pejanggik bakal diisi oleh Rahmat Fakhrurrozi kini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Per-

encanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sandubaya. Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Dayan Peken, Lalu Issugiono dipromosi menjadi Lurah Bintaro dan lain sebagainya.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi usai rapat dengan pimpinan OPD, Senin mengatakan, rekomendasi pengisian jabatan kemungkinan hari ini (kemarin, red) keluar. Persoalan nantinya siapa yang melantik akan tergantung jadwal Walikota dan Wakil Walikota. “Pelantikan, kalau Pak Wali ndak

bias, kan bisa Pak Wakil. Pak Wakil berhalangan bisa saya yang lantik,” jawab Sekda.

Yang paling penting menurutnya adalah, kepastian rekomendasi pengisian jabatan itu. Sekda meminta pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menyusul surat tersebut. Terhadap nama - nama pejabat telah beredar. Sekda mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Justru, ia kembali mempertanyakan dari mana draf mutasi itu diperoleh. “ Beredar yang

mana. Nah, saya ndak tahu itu.

Tidak pernah saya lihat nama yang beredar,” tandasnya.

Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan hal sama. Rekomendasi pengisian jabatan eselon III dan IV telah keluar dan sedang disusul ke Jakarta. Persoalan siapa yang melantik secara hukum boleh dilakukan oleh Walikota jika mempertimbangkan mulai cuti pada 15 Februari. Tetapi nantinya, diserahkan sepenuhnya ke Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota. (cem)

Pembuatan Lapak Pedagang MELIHAT potensi pantai Penghulu Agung yang ramai dikunjungi terutama di sore hari membuat pihak kelurahan Ampenan Selatan berencana membuat lapak pedagang di pinggir pantai.

Seperti dijelaskan lurah Ampenan Selatan, H. Lalu Amanah, menerangkan ide membuat lapak pedagang ini dilihat dari sulitnya pengunjung untuk berbelanja di sekitar pantai. “Jadi mereka harus keluar dulu dari pantai untuk belanja makanan dan minuman, baru balik ke sini lagi,” jelasnya.

Apalagi saat malam hari, banyak anak muda yang (Suara NTB/uul) menjadikan pantai PenghuH. Lalu Amanah lu Agung sebagai tempat nongkrong sehingga dirasa penting adanya lapak penjual.

“Biar pengunjung tidak perlu jauh-jauh lagi keluar buat belanja,” tukasnya. Memang, diakui Amanah, baru satu pedagang yang berjualan di dekat pantai tetapi ketersediaan barang dagangan yang masih minim menjadi kendala.

“Nantinya pembuatan lapak ini kita akan bekerjasama dengan BKM kelurahan untuk mengorganisir masyarakat yang mau berjualan,” terangnya. Lapak PKL ini nantinya akan dibuat di lahan milik pemerintah kota yang selama ini tidak digunakan. “Lapak nanti akan dibuat yang satu tiang itu, mungkin seperti yang di Loang Baloq,” jelasnya.

Lapak PKL ini direncanakan akan menyajikan berbagai kuliner khas Sasak untuk memanjakan pengunjung yang berkunjung ke pantai. “Di sini kan pantainya termasuk bersih, ditambah juga kalau malam sudah ada lampu jalan jadinya enak buat tempat santai,” kata Amanah. Dengan adanya lapak ini nantinya, ia berharap bisa mengurangi tingkat pengangguran di wilayahnya.

“Para pemudanya setidaknya bisa jadi tukang parkir di sini, yang nanti juga kita organisir,” terangnya. Selain itu, geliat ekonomi masyarakat menjadi tumbuh berkembang karena disediakan tempat untuk berjualan. “Pasti kalau dilihat satu yang sukses jualan di sini nanti, banyak sudah warga yang ikut-ikutan,” imbuh Amanah. (uul)

Tunggu RTRW

H.M. Noer Ibrahim

(Suara NTB/fit)

KETUA Pansus penggunaan lahan pada DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer Ibrahim, tidak menyangkal, masih adanya lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya. Belum dimanfaatkannya lahan-lahan ini, berkaitan dengan belum ditetapkannya RTRW Kota Mataram. Seperti diketahui, RTRW Kota Mataram yang telah ditetapkan DPRD Kota Mataram pada tahun lalu, hingga saat ini belum selesai dilakukan evaluasi di tingkat pusat.

Keberadaan lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya ini sempat dikritisi oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada paripurna di DPRD Kota Mataram belum lama ini. Lahan kosong yang dibiarkan telantar oleh pemiliknya dianggap mengganggu keindahan Kota Mataram. ‘’Walaupun kita nantinya ada Perda penggunaan lahan yang maksudnya supaya penggunaan lahan di Mataram rapi, bukan berarti pemerintah bisa memaksa pemiliknya untuk segera membangun,’’ terangnya kepada Suara NTB. Apalagi, Pemkot Mataram dalam Perda RTRW susah menetapkan peruntukan tiap-tiap kawasan. Terkait fenomena masyarakat ataupun pengusaha membeli lahan di Kota Mataram bukan untuk dibangun, melainkan untuk tujuan investasi, menurut politisi Golkar ini, hal itu sah-sah saja. Sepanjang kepemilikan lahan dimaksud memenuhi aturan yang ada.

Pada bagian lain, Noer Ibrahim menyinggung Perda RTRW Kota mataram yang belum turun hasil evaluasinya dari pusat.

Mantan ketua Pansus RTRW pada DPRD Kota Mataram ini menduga, lamanya hasil evaluasi terkait Perda RTRW turun dari pusat, ada hubungannya dengan permintaan lahan abadi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

LP2B sendiri dikelompokkan menjadi tiga. Antara lain lahan untuk palawija. Pemprov NTB meminta Pemkot Mataram menyediakan LP2B sebanyak 1.833 hektar. ‘’Tetapi dia tidak lihat kenyataan di lapangan sudah seberapa jauh orang tanam beton di Kota Mataram. Jadi kita tidak bisa sebut angka kalau tidak melihat kenyataan di lapangan,’’ terangnya. Hal ini, lanjut dia, sudah disampaikan kepada Pemprov NTB. Artinya, kata Noer Ibrahim, walaupun diwajibkan ada LP2B, tetapi mengenai luasannya sangat fleksibel dengan kondisi Kota Mataram yang berkembang dinamis.

Dia menegaskan, LP2B bukan hanya sawah. Namun terhadap sawah milik petani yang ditetapkan masuk sebagai LP2B, Pemkot Mataram akan memberikan kompensasi. Seperti bantuan bibit, pupuk dan juga kompensasi p e m bayaran PBB. (fit)

(Suara NTB/cem)

PERBAIKI ORNAMEN - Petugas dari Dinas Perumahan dan Pemukiman memperbaiki ornamen kota yang dipasang di tiang PJU depan Taman Sangkareang, Kota Mataram, Senin (12/2). Ornamen Kota secara berkala diperbaiki untuk memastikan fungsinya sesuai peruntukan.

Randis Mantan Disinyalir Tak Punya Dasar Hukum Anggota DPRD Mataram Ditemukan di KLU

Pencabutan Moratorium Retail Modern Mataram (Suara NTB) Pencabutan moratorium penerbitan izin retail modern di Mataram disinyalir tak memiliki dasar hukum, baik berupa peraturan daerah maupun Peraturan Walikota.

Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri menjelaskan bahwa, dasar dilakukan moratorium retail modern berdasarkan kebijakan diambil oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan melihat maraknya retail modern di Kota Mataram.

Tetapi, setelah dilakukan kajian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan ternyata masih dibutuhkan retail modern di Mataram. “Memang tidak ada legal standing. Pencabutan itu kan dari komitmen Pak Wali dan Pak Wakil. Begi-

tu kebijakan keluar izin distop dulu. Sekarang ada kajian mengatakan boleh kenapa tidak,” kata Alwan, Senin (12/2).

Alwan menegaskan, kebijakan moratorium menjadi hak prerogatif kepala daerah. Dan, ini jadi dasar tidak dikeluarkannya izin pasar modern tersebut. “Ini kan hak prerogatif Pak Wali,” jawabnya.

Dikatakan, pengajuan membuka retail modern sejak lama diminta oleh investor. Dia mencatat sekitar 16 izin yang diajukan investor. Pengajuan itu belum tentu pengusaha bisa membangun. Pemerintah akan melihat dulu lokasinya apakah berdekatan dengan pasar modern dan letaknya di jalan lingkungan. Ini menjadi catatan boleh atau tidak bolehnya izin dikeluarkan.

“Berdasarkan kajian Badan Litbang sudah ada, bahwa ini boleh dan ini tidak boleh,” tuturnya. Zonasi telah ditentukan oleh Balitbang berdasarkan kajiannya bahwa wilayah Cakranegara dan Mataram perlu ditata kembali.

Pemerintah memiliki harapan kawasan pinggir yakni di Jalan Lingkar Utara dan Selatan dikembangkan. Sebab, selama ini investasi banyak berkutat di tengah kota. Artinya, jangan sampai kalah kompetisi dengan tetangga sebelah yang justru mengembangkan kawasan pinggir.

“Jangan sampai ada kesan tetangga sebelah memperbolehkan pengembangan di daerah pinggir. Kita malah dinilai tidak mengizinkan,” demikian ujar dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sekretariat DPRD Kota Mataram terus menelusuri keberadaan aset berupa 10 unit kendaraan belum dikembalikan oleh mantan anggota Dewan.

Satu unit kendaraan dinas jenis mobil carry ditemukan di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma mengaku tidak mengetahui kronologis randis tersebut bisa berada di KLU. Tetapi, tim yang dibentuk diinternal tengah berupaya mengambil kendaraan tersebut. “Nah, saya ndak tahu gimana ceritanya,” jawab Sekwan dikonfirmasi, Senin (12/2).

Dari 10 kendaraan dinas itu pernyataan benar hilang ada enam unit. Satu randis telah berhasilkan ditemukan dan tiga lainnya masih diupayakan diambil di mantan anggota Dewan. Enam unit kendaraan ini demikian kata Aria, akan menjadi ranah tim

penyelesaian tuntutan ganti rugi (TPTGR).

Majelis yang diketuai Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito akan menghitung nilai, jenis, tahun pengeluaran serta penyusutan. Baru kemudian majelis mengeluarkan rekomendasi untuk penggantian. “Kita belum hitung itu. Nanti tim yang melihat semuanya. Mulai harga, tahun pembelian dan penyusutan,” terangnya.

Aset lain berupa meubel kata Sekwan, telah rampung. Pihaknya menemukan bagian demi bagian aset itu dan akan dilakukan mekanisme penghapusan. Saat ini, pihaknya sedang bergerak menelusuri aset lain berupa laptop dan ipad. Dari surat tugas ditanda tangani, ia mengupayakan dalam bulan ini sudah selesai. “BPK kan sedang memeriksa nih. Mudah - mudahan bulan ini bisa selesai,” demikian kata Aria. (cem)

Siswa di Mataram Dilarang Rayakan Hari Valentine

(Suara NTB/cem)

USAI RAPAT - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama seluruh pimpinan OPD usai rapat tertutup di ruang Kenari, Senin (12/2)

Pimpinan OPD dan Camat Diminta Jaga Kondusivitas Mataram (Suara NTB) Memasuki masa cuti kampanye tanggal 15 Februari, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan lurah agar menjaga kondusivitas di tengah naiknya eskalasi politik. Jangan sampai ada hal - hal terjadi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “Masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban diingatkan pejabat OPD dan camat,” pesan Walikota usai menggelar rapat tertutup, Senin (12/2).

Rapat tertutup dengan pimpinan OPD digelar di ruang Kenari Kantor Walikota, hanya berjalan 30 menit tanpa dihadiri Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana.

Walikota menekankan beberapa hal sebelum cuti di luar tanggungan negara. Pertama, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah supaya bekerja maksimal serta melaksanakan program sebagaimana telah menjadi rencana serta target di tahun 2018. Kedua, membantu Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana sebagai pejabat sementara (Pjs) Walikota melakukan akselarasi program.

Terakhir, dalam konteks Pilkada segera berjalan supaya ASN netralitas sebagai aparatur sipil negara sesuai peraturan KPU dan Undang Undang ASN. Selain itu, mereka diminta tetap disiplin bekerja. “Kita ingin benar - benar ASN di Mataram netral,” tegasnya.

Ditambahkan, penetapan dirinya sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB diputuskan hari ini (kemarin.) Walaupun cuti dimulai tanggal 15 Februari - 23 Juni, ia benar - benar menjaga diri untuk mengikuti ketentuan yang diatur peraturan perundang - undangan.

Sejumlah program pemerintah dipastikan harus berjalan sesuai perencanaan.

Walikota dua periode ini mengingatkan agar Sekda merealisasikan apa yang telah menjadi agenda setting sebelumnya. Setelah cuti nanti, ia akan mengevaluasi kinerja pejabat.

“Saya hanya empat bulan cuti.

Setelah itu kembali lagi. Insya Allah, kita evaluasi lagi,” demikian ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melarang seluruh siswa di Mataram untuk merayakan Hari Valentine yang diselenggarakan setiap tanggal 14 Februari. “Tidak boleh ada perayaan untuk anak - anak sekolah,” kata Walikota, Senin (12/2).

Perayaan Valentine bukanlah tradisi atau budaya masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta mengingatkan siswa, agar jangan menggelar kegiatan yang mengganggu jadwal sekolah mereka.

Walikota menambahkan, larangan itu nanti akan dipertegas dengan membuat surat edaran. “Nanti ada surat edaran untuk itu,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, H. Sudenom juga menegaskan bahwa seluruh sekolah yang berada di bawah lingkup Dikbud Kota Mataram tidak boleh merayakan kegiatan tersebut. Pemberitahuan pelarangan

Perayaan Hari Kasih Sayang itu, telah disampaikan saat rakor dengan kepala sekolah. “Sebelum ini dipertanyakan, saya sudah bahas itu dengan seluruh kepala sekolah,” tandasnya.

Sudenom menilai, perayaan Hari Valentine lebih banyak mudaratnya. Artinya, kalangan remaja keluar hura - hura dan melakukan aktivitas di luar kewajaran.

Dia bersyukur siswa - siswi SMP tidak terlalu menghiraukan hal itu dibandingkan siswa SMA. “Euforia tidak ada di SMP. Ada tapi tidak terlalu banyak dibandingkan anak SMA,” tandasnya.

Dikatakan Sudenom, sekolah diminta tetap mengawasi aktivitas peserta didik mereka. Bila perlu merazia bilamana ditemukan aroma Perayaan Hari Valentine di sekolah. Dia menyarankan agar sekolah menyiapkan sanksi bagi siswa yang merayakan kegiatan tersebut. “Sanksi sosial saja. Kalau ada saat apel dipanggil oleh gurunya, agar tidak merasa bersalah atau memanggil orangtua,” demikian ujarnya. (cem)

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Ditetapkan Tersangka

Dua Nama Calon Direksi BPR NTB Berpotensi Dicoret Mataram (Suara NTB) Buntut penetapan status tersangka kepada dua calon direksi BPR NTB, namanya berpotensi dicoret oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Sesuai ketentuan yang berlaku di negara ini. Kejaksaan Tinggi NTB baru-baru ini telah menetapkan status tersangka pada kasus merger BPR NTB kepada dua calon direksi PT. Bank BPR NTB, berinisial Ikw dan Mtw. Nama kedua tersangka juga diketahui masuk dalam daftar usulan calon direksi oleh (Suara NTB/dok) pemegang saham, kepada Farid Faletehan OJK untuk uji kepatutan dan kelayakan (fit and propertest). Kejati NTBpun menyiapkan langkah pengajuan pencekalan keduanya bepergian ke luar negeri.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan menegaskan, setiap calon direksi maupun komisaris yang diajukan. Proses seleksinya melalui dua tahap. Pertama proses administrasi, dan lanjut proses kedua, wawancara.

Selama proses seleksi administrasi ini, akan dilihat semua dokumennya. Apakah nama yang diajukan memiliki track record yang tidak baik, memiliki kredit macet di lembaga keuangan, apakah pernah melakukan pelanggaran perbankan.

“Kalau misalnya track recordnya jelek, dia akan menjadi catatan. Apalagi yang berkaitan langsung dengan kasus hukum,” kata Farid.

Bahkan dalam aturan, jika seseorang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, maka nama tersebut tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam perbankan selama 20 tahun. Proses pengajuan nama calon direksi PT. BPR NTB saat ini masih didiskusikan dengan OJK pusat.

Dalam proses diskusi ini, nantinya akan ada perbincangan antara pemegang saham, dengan otoritas. Apakah nama-nama yang diusulkan akan lanjut, pun sebaliknya pengajuan nama akan direvisi. Semua dokumen pendukung calon akan diperiksa secara teliti.

“Sekarang masih proses diskusi. Sedang diatur jadwal. Akan dilakukan pertemuan dengan pemegang saham bersama kantor pusat,” imbuhnya.

Besar kemungkinan dua calon ini yang ditetapkan sebagai tersangka ini namanya akan gugur? OJK di daerah belum mengetahuinya secara detail. Karena menjadi ranah OJK pusat. “Nanti apakah akan dicabut (nama dua tersangka dari pencalonan direksi BRP NTB), belum diketahui. Bisa jadi,” demikian Farid. (bul)

Izzat Husein Mundur dari Bursa Calon Ketua REI Mataram (Suara NTB) Nama Drs. Izzat Husein, MM mendapat dukungan tertinggi pada poling calon Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB. Ia mengungguli empat calon lainnya. Sayang, Owner PT. Lombok Royal Property ini memilih mundur dari bursa pencalonan.

Pernyataan ini ia sampaikan langsung kepada Suara NTB, Senin (12/2) kemarin. Dua hari menjelang Musda ke VIII REI NTB, Izzat memutuskan mundur.

Izzat termasuk kandidat yang dicalonkan. Beberapa kali ia menolak untuk dimunculkan namanya. Tetapi anggota REI NTB menganggapnya paling tepat untuk melanjutkan kembali kepemimpinan di organisasi pengembang ini. Karena tercatat Izzat adalah salah satu dari beberapa orang yang menginisiasi REI NTB ada.

“Saya tidak mencalonkan diri jadi Ketua REI. Mengingat, waktunya REI dipimpin oleh generasi yang lebih muda. Regenerasi harus dilakukan, demi REI NTB ke depan,” ujarnya.

Meski begitu, Izzat mengatakan tak lantas akan meninggalkan organisasi yang ikut dibesarkannya ini. Tetap ia akan mengambil peran, namun tidak langsung sebagai Ketua REI. “Tongkat estafet kepemimpinan seharusnya kita berikan kepada yang muda-muda,” sambungnya.

Kalaupun namanya disebut-sebut, ia menyampaikan terimakasih atas kepercayaan angota REI lainnya. Tetapi yang paling penting adalah, organisasi ini harus menjadi ruang berlatih bagi lahirnya pengembang-pengembang yang professional dan siap bersaing, kata Izzat.

Sebelumnya, dari hasil rapat final Panitia Musda REI NTB, lima nama telah mengerucut untuk mendapatkan kepercayaan dari 40 suara yang dinyatakan memenuhi hak.

Ada 63 jumlah anggota REI Provinsi NTB. setelah dilakukan verifikasi. Hanya 40 anggota yang dinyatakan berhak memberikan suaranya pada Musda yang akan dilangsungkan 14 Februari di Hotel Golden Palace Mataram.

Nama–nama itu diantaranya, Drs. Izzat Husein, MM, owner PT. Lombok Royal Property, H. Rusni, SE, MM, owner PT. Dasar Group. Husein Sewet, Dirut PT. Anugerah Alam. Gde, Dirut PT. Varindo dan Indra Setiyadi, Dirut PT. Permata Biru.

Selain penjaringan calon, panitia juga melakukan poling suara dari anggotanya.

Dari hasil poling sementara diketahui dukungan kepada masing-masing calon. Izzat Husein mendapat kepercayaan terbanyak, dengan 27 persen suara. menyusul H. Rusni 18 persen. disusul lagi Husein Sewet 11 persen, Gde 10 persen dan Indra 9 persen.

Sisa suara diperhitungkan masih ngambang. (bul) Izzat Husein (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

PERUMAHAN - Perumahan Komersil di Kota Mataram.

Suku Bunga Tinggi, Kreditur KPR ”Angkat Tangan” Mataram (Suara NTB) Satu persatu konsumen Bank BTN, terutama kreditur KPR komersil angkat tangan. Tak kuat menanggung tingginya suku bunga kredit, mereka mundur teratur. Tingkat kebutuhan rumah di NTB begitu tinggi. Sayangnya, tak sebanding dengan tersedianya unit perumahan oleh pengembang setiap tahun.

Disatu sisi, mereka ingin memiliki rumah. Disi lain, mereka dihantui tingginya suku bunga kredit. Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan hingga beberapa kali. Saat ini menjadi 4,25 persen. Sayangnya bank tak mengikutinya. Suku bunga KPR komersil bahkan hampir menembus 13 persen.

Satu persatu, nasabah BTN, kreditur KPR komersil merasa tak kuat menanggung beban cicilan. Daripada menunggu suku bunga diturunkan, keputusan mereka memilih menjual rumah yang telah mereka tempati lebih dari satu tahun.

Andi Gilang salah satunya.

Nasabah Bank BTN Mataram. Setahunan lalu telah melakukan akad kredit rumah type 42 di salah satu perumahan di Kota Mataram.

Rumahnya kini dijual lantaran cicilan sebelumnya yang ia bayar sebesar Rp 2,8 juta, belakangan naik menjadi Rp 3,1 juta. Itupun tanpa pemberi-

tahuan dari pihak bank secara langsung.

“Suku bunganya naik dari 10,75 menjadi 12,75. Tentu kenaikannya akan terus-terusan, bisa habis saya,” keluhannya. Pemberlakuan suku bunga baru, oleh dosen di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Mataram ini, diketahui saat dilakukan pembayaran. Ia menerima telepon pemberitahuan kekurangan setoran, padahal setoran biasanya Rp 2,8 juta sebulan.

“Setelah dicek bank, ternyata sudah ada kenaikan. Kaget saya. Ada juga tetangga saya yang naiknya langsung Rp 500 ribu, makanya agak berat. Mau ndak mau jual,” imbuhnya.

Contoh kasus lainnya, Awaludin. Ia telah hampir setahun ini melakukan akad kredit dengan Bank BTN, untuk pembiayaan rumah type 30 di salah satu perumahan di Kota Mataram. Belum sempat ditinggali, rumah ini setorannya tiba-tiba naik.

“Kenaikan suku bunga dari

9,90 persen menjadi 12,75 persen. dan harusnya kenaikannya setelah bulan ke 12. Ini baru setoran saya yang ke 11,” akunya.

Keluhan ini ia tanyakan langsung ke CS Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Airlangga.

Jawaban yang diterimanya, tahun pertama bank memberikan suku bunga promosi sebesar 9,90 persen. selanjutnya mengikuti suku bunga komersil normal. Persoalan inipun dikeluhkannya langsung ke OJK NTB. Ia mempertanyakan dimana posisi otoritas dalam hal ini.

“Suku bunga sudah disesuaikan oleh BI sejak tahun 2016. Sementara yang berlaku sekarang sampai hampir 13 persen. Ini cukup memberatkan,” ujarnya.

Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan over kredit. Kenaikan setoran sebesar Rp 310.000/bulan hanya dalam waktu singkat menurutnya menakutkan bagi masyarakat. Apalagi di tengah situasi ekonomi

seperti ini.

Kepala OJK NTB, Farid Faletehan mengharapkan agar ada laporan detail yang diterima nasabah dari bank. Apakah kenaikan tersebut setelah masa promosi habis, atau karena bank memang menaikkan suku bunga.

“Kalau memang dinaikan, kita akan langsung hubungi kantor pusat (Bank BTN) bila perlu. Tapi harus jelas dulu informasinya,” demikian Farid.

Sekretaris Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, L. Anas Amrullah juga tak memungkiri lesunya penjualan KPR komersil salah satunya karena pertimbangan masyarakat akan suku bunga.

Persoalan ini menjadi pembahasan khusus di REI NTB. Karenanya, organisasi para pengembang ini juga mendorong perbankan menjadikan suku bunga KPR komersil satu digit (di bawah 10).

“Kalau saya lihat, yang kena ini yang sudah memasuki setoran tahun kedua. Satu tahun suku bunga flat, tahun kedua mengikuti suku bunga acuan,” ujarnya.

Suku bunga promosi diharapkan berjalan selama lima tahun. Tidak satu tahun

seperti kebijakan saat ini. dengan pertimbangan, setelah lima tahun akan ada perbaikan ekonomi nasabah. Beberapa bank memberikan alternatif ini, salah satunya Bank Mandiri.

“Harusnya kalaupun ada kenaikan, jangan sarkastis dari 7 persen atau 9 persen, menjadi hampir 13 persen. Ini salah satu pemicu daya beli masyarakat pada KPR komersil rendah. kita harapkan suku bunga KPR segera diturunkan,” sarannya.

Sementara Kepala Bank BTN Mataram, Dedi Kurniadi menjelaskan, seluruh keputusan mengenai suku bunga KPR kebijakannya di pusat. Awal tahun ini sedang dilakukan pembahasan program, salah satunya soal rencana menyesuaikan suku bunga KPR. Ia menyebutkan, biasanya satu atau dua tahun sejak akad konsumen, didapat suku bunga promosi. Setelah itu, kembali kepada suku bunga pasar. Informasi inipun sebenarnya telah diterima nasabah, saat melalukan akad kredit. “Besok ada Musda REI NTB. Salah satunya akan disampaikan juga soal suku _bunga KPR,” demikian Dedi. (bul)

Dukung Ketahanan Pangan, BWS Kelola Anggaran Rp 1 Triliun Lebih Mataram (Suara NTB) Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengelola anggaran sebesar Rp 1 triliunan. Anggaran ini untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk penguatan ketersediaan air baku.

Anggaran dengan nominal Rp 1.070.350.000,00 ini untuk pelaksanaan beberapa kegiatan tahun 2018.

Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Juliady, MM, MT melalui juru bicaranya, Abdul Hanan menyebut beberapa kegiatan dimaksud. Diantaranya, untuk program meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku dengan indikator peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku untuk untuk 4 Km jaringan di 11 titik. Pengambilan fungsi dan debit layanan dan prasarana penyediaan air baku seperti semula. Serta terjaganya fungsi dan debit layanan sarana prasarana penyediaan air baku sebanyak 10 unit.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air, kegiatan dibagi untuk beberapa indikator. Peningkatan kapasitas tampung sumber air untuk 1 bendungan (Meninting), 3 bendungan on going Bintang Bano Rababaka Komplek. Pengembalian fungsi

dan kapasitas tampung sumber air, serta terjaganya kapasitas tampung sumber air.

Selain itu, lanjut Hanan, kegiatan juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengendalian daya rusak air. Yakni peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dengan target 1,45 Km atau 15 hektar.

Lalu untuk program peningkatan keterpaduan tata kelola Sumber Daya Air, meningkatkan kawasan konservasi sumber air. Selain itu, lanjut Hanan, program meningkatkan kinerja layanan irigasi. Diantaranya peningkatan layanan jaringan irigasi untuk 28,23 km atau 1.134 hektar. Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi untuk 16,85 km atau 4.590 hektar.

Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi untuk 42,75 km atau 3.650 hektar dan 24 bendung.

“Perbaikan, pemeliharaan irigasi, dan bendungan terus dilakukan.

Dalam rangka mendukung target ketahanan pangan dan ketersediaan air baku,” jelas Hanan.

Target pencaiapan produksi pertanian, serta ketersediaan air baku intens dikoordinasikan langsung dengan stakeholders untuk menyeleraskan program-programya. (bul)

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Formasi CPNS Belum Turun Harus Segera Disikapi DEWAN Pendidikan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait dugaan penganiayaan terhadap guru honorer di SDN 4 Rarang Kecamatan Terara, Sabtu (3/2) lalu. Terkait hal itu Dewan Pendidikan membuat surat pernyataan sikap yang dilayangkan ke bupati, Ketua DPRD Lotim serta Dinas Dikbud Lotim dan instansi terkait lainnya.

Ketua Dewan Pendidikan Lotim, H. Makhsus, menyesalkan peristiwa kekerasan terhadap guru di kelas VI SDN 4 Rarang yang seharusnya dihormati dan dihargai. Parahnya lagi, (Suara NTB/yon) penganiayaan terhadap guru diH. Makhsus lakukan di hadapan murid.

Dari kejadian ini, Dewan Pendidikan Lotim melihat bahwa ada dua korban dalam peristiwa kekerasan di SDN 4 Rarang, yakni guru yang menjadi korban kekerasan dan peserta didik yang menyaksikan kekerasan tersebut. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan terhadap guru oleh wali murid ini sangat patut disesalkan.

Mengingat lingkungan pendidikan merupakan basis nilai-nilai moral dan kebaikan yang ditransformasikan kepada peserta didik.

Atas kejadi tersebut, kata H. Makhsus, Dewan Pendidikan meminta kepada aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan korban dan pihak sekolah serta meminta supaya dilakukan penahanan terhadap oknum wali murid dan anaknya yang menjadi pelaku penganiayaan dan perusakan fasilitas sekolah. “Kita meminta kepada semua pihak yang peduli pendidikan untuk memberikan support dan dukungan kepada korban (guru dan peserta didik) sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Dijelaskan H. Makhsus, kekerasan dalam dunia pendidikan harus dihentikan. Pasalnya, dunia pendidikan berperan untuk mendidik, melatih serta mengajarkan peserta didik agar jauh dari praktik-praktik kekerasan dalam kehidupan nyata. Segala bentuk kekerasan tidak mendapat tempat di dunia pendidikan. Melainkan, praktik pendidikan semestinya dihiasi dengan interaksi yang mencerminkan kasih sayang pada berbagai bentuk interaksi pembelajaran, baik antar pendidik dengan pendidik, pendidik dengan peserta didik, pendidik dengan wali murid dan peserta didik dengan peserta didik.

Sementara, Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, juga sangat mengapresiasi langkah hukum yang diambil oleh guru dan siswa terkait aksi kriminalitas dalam dunia pendidikan. Ia berharap, kejadi kekerasan dalam dunia pendidikan merupakan yang terakhir terjadi. “Kita berharap kepada aparat kepolisian supaya mengusut tuntas kasus ini,”tegasnya. (yon)

Gagal Berangkat, Rumiati Dipulangkan Tanjung (Suara NTB) TKW Rumiati (35) tahun asal Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, yang gagal masuk ke Malaysia akhirnya tiba di kampung halamannya, Senin (12/2). Ia dipulangkan oleh perusahaan yang merekrut, PT. Surya Pasifik Jaya (SPJ) dengan tanpa membebankan biaya satu sen pun kepada pihak keluarga TKW. Kepulangan Rumiati dari penampungan di Malang, ke Lombok Utara berjalan lancar. Pengakuan Rumiati, oleh perusahaan ia diminta bersiap menuju Bandara Internasional Juanda Surabaya, pada Minggu (11/2) pukul 16.00 WIB. Ia kemudian diinapkan di bandara, kemudian pada Senin pagi sekitar pukul 9.30 WIB, ia sudah take off dari Bandara Juanda dan tiba di BIL pada pukul 9.30 wita.

“Tiba di BIL, saya dijemput oleh Tekong, Pak Fikri,” ucapnya kepada wartawan, setibanya di Tanjung, Senin kemarin.

Rumiati mengaku selama di penampungan, tidak mendapati perlakuan yang kasar atau tidak baik dari perusahaan.

Selama di penampungan, ia telah disekolahkan oleh perusahaan. Sampai biaya kepulangan pun, ia tidak mengeluarkan biaya. “Saya berterima kasih kepada pihak perusahaan karena dari berangkat sampai kembali lagi ke Lombok dengan selamat,” imbuhnya.

Sementara Tekong PT. SPJ yang merekrut dan menjemput Rumiati di Lombok International Airport (LIA), mengakui dirinya langsung melapor ke Kantor Cabang SPJ dan kantor pusat perihal kepulangan Rumiati setelah ada arahan dari Pemda KLU. Diakui pula, hari Minggu sore sekitar pukul 17.00 Wita, ia dihubungi pihak dinas dan meneruskan permintaan pihak keluarga Rumiati.

Fikri pada kesempatan itu juga mengklarifikasi perihal kepulangan Rumiati. Bahwasanya, sejak awal proses pemberkasan, medikal, paspor dan visa di Mataram, Rumiati tidak bermasalah. Setelah dikirim ke Surabaya dan mengikuti proses pelatihan sampai Pelatihan Akhir Pemberangkatan (PAP), sidik jarinya ditolak oleh Pemerintah Malaysia.

Kepulangan Rumiati turut difasilitasi oleh pemerhati sosial kemasyarakatan KLU, antara lain, Bimbo Asmuni dan Ria Sukandi. Mereka mewakili pihak keluarga, menerima kepulangan Rumiati dengan disaksikan oleh Ketua Komisi III DPRD KLU, Narsudin, S.Sos., di ruang Komisi III DPRD KLU. Rumiati dijemput oleh Fikri, setibanya di Tanjung, Rumiati disambut oleh Ketua Komisi III dan pemerhati sosial kemasyarakatan. Dari Tanjung, Rumiati diantar oleh Ria Sukandi dan Fikri sampai kediamannya. (ari)

(Suara NTB/ari)

DIPULANGKAN - Rumiati, calon TKW asal KLU yang dipulangkan berada di Kantor DPRD KLU, Senin (12/2).

Honorer dan Pencari Kerja Harus Waspadai Penipuan

Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan hingga saat ini formasi CPNS tahun 2018 belum turun. Untuk itu, ia mengingatkan kepada para honorer maupun pencari kerja supaya mewaspadai aksi-aksi penipuan yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan mengiming-imingi bisa lolos dalam seleksi CPNS. Menurut Kasi Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Bahrain, hingga saat ini formasi penerimaan CPNS untuk Kabupaten Lotim belum turun dari Kemenpan-RB. Kendati demikian, Kabupaten Lotim masuk dalam zona hijau.

Artinya kemungkinan untuk mendapat kuota CPNS ada.

Apabila ada informasi terkait rekrutmen CPNS itu, Bahrain menyebutkan maka dari BKPSDM Lotim akan membentuk panitia dengan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. Setelah itu

dibuat pengumuman secara terbuka dengan seleksi menggunakan CAT. “Saat ini belum ada berapa formasi maupun berapa persen dari honorer ataupun kategori umum. Namun yang diusulkan berjumlah 4.000 lebih,” ujarnya.

Disampaikan lebih jauh, kondisi di lapangan kebutuhan PNS di Lotim didominasi tenaga pendidik yakni guru. Dicontohkannya, apabila masuk ke sekolah-sekolah terdapat satu kepala sekolah dan satu PNS. Untuk itu, adanya guru honorer berupa GTT baik yang memega-

ng SK bupati maupun SK kepala sekolah. Adapun, kondisi jumlah PNS di Lotim hingga bulan Desember 2017 sebanyak 10.946 orang, dari jumlah itu yang sudah pensiun untuk Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 324 orang. Sedangkan untuk pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) sebanyak 7 orang dan pensiun meninggal sebanyak 25 orang. Sehingga total keseluruhannya sebanyak 446 orang. Disebutkan, efektifnya jumlah PNS yang dibutuhkan sekitar 14.000 orang.

Terpisah, Kepala Dinas Dik-

bud Lotim, Lalu Suandi, juga mengimbau kepada guru honorer di Lotim supaya mengikuti informasi resmi dalam hal ini melalui BKPSDM. Hal itu sangat diperlukan supaya jangan sampai awalnya berniat untuk mencari enak, justru menjadi korban penipuan. Artinya, guru tidak mudah terpancing oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam informasi peluang-peluang untuk menjadi pegawai negeri.

Disebutkan Lalu Suandi jumlah guru PNS di Lotim berjumlah sekitar 5.000 orang dengan kekurangan sekitar 3.428 orang jika menghitung semua kelas harus ada guru negeri. Namun dari jumlah 5.000 guru PNS di Lotim terus berkurang karena pensiun. Sedangkan jumlah guru honor di Kabupaten Lotim yang memegang SK bupati sekitar

(Suara NTB/yon)

Bahrain 1.187 orang, sedangkan sisanya diangkat atau memegang SK kepala sekolah dengan jumlah guru honorer secara keseluruhan lebih dari 4.000 orang. (yon)

Pilkada Lotim

Pertarungan Empat Paslon Dimulai Selong (Suara NTB) Senin (12/2), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menetapkan empat pasangan calon yang akan berlaga pada 27 Juni 2018 mendatang. Pertarungan perebutan orang nomor satu di Kabupaten Lotim dimulai dan hari ini akan dilakukan penarikan nomor urut pasangan calon.

Menurut Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, penetapan pasangan calon secara berurutan sesuai dengan urutan pendaftaran adalah pasangan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi atau Sukma, kedua H. M. Syamsul Luthfi dengan H. Najamudin Moestafa atau Fiddin, berikut pasangan Ali Masadi dengan Putrawan Habibi atau Al Habib dan H. Haerul Warisin dengan H. Machsun Ridwainy atau Harum. “Itulah empat bakal pasangan calon yang kami tetapkan menjadi pasangan calon yang akan bertarung nanti,” ucap Saleh.

Sukma diketahui didukung oleh tujuh partai pengusung, yakni Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuan-

(Suara NTB/rus)

PLENO - Rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di KPU Lotim, Senin (12/2). gan (PDIP), PKPI, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan. Pasangan Fiddin diusung dua partai, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Pasangan independen satu-satunya di Lotim dengan dukungan foto

kopi KTP untuk Al Habib dan pasangan Harum diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN. Semua syarat yang telah diajukan oleh semua pasangan calon sudah terpenuhi.

Antara lain surat pengunduran diri dari pimpinan lembaga yang berwenang tempatnya

bekerja, seperti surat cuti dari Wakil Bupati Lotim, pengunduran diri dari H. M. Syamsul Luthfi sebagai anggota DPR RI dan begitu juga bagi H. Machsun Ridwayni dengan H. Rumaksi harus pula mundur sebagai anggota DPRD NTB. Bukti sah pengunduran diri

dari pimpinan lembaga masing-masing ini diterima KPU minimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara. “Jadi harus diserahkan paling lambat 23 Mei 2018,. Jika tidak dilakukan, maka bisa dicoret sebagai calon dan tidak bisa mengganti calonnya,’’ tegasnya.

Menurut konsekuensi dari pencalonan ini cukup berat, sehingga diimbau kepada seluruh tim segera mengurus terhadap keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian. Hal lainnya yang harus diserahkan ke KPU adalah Rekening Dana Kampanye (RDK). Termasuk dana awal kampanye.

Ada laporan penerimaan dana kampanye. Prosesnya bisa menyusul. RDKdisarankan bisa lebih awal agar KPU bisa memantau semua transaksi yang terjadi di rekening. Semua transaksi keuangan ada di RDK. ‘’Misalnya, ada yang menyumbang semua dapat dibaca di RDK,’’ ujarnya, seraya mengaku sampai saat ini belum ada satupun pasangan calon yang menyerahkan. Penyerahan RDK ini diingatkan satu hari sebelum kampanye, yakni tanggal 14 Februari 2018. (rus)

Nama Pjs Bupati Lagi, Pengedar Tunggu Persetujuan Mendagri Narkoba Dibekuk Selong (Suara NTB) Izin cuti Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan, karena ikut Pilkada NTB dan Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin yang ikut Pilkada Lotim sudah ditandatangani Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Namun, siapa nama Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim masih menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Suhhan, Senin (12/2), surat izin cuti bupati dikeluarkan Gubernur NTB tanggal 16 Januari 2018 lalu dan wakil bupati pada tanggal 22 Januari 2018.

Izin cuti di luar tanggungan negara itu berlaku sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018. Selama cuti akan ditunjuk penjabat sementara (Pjs) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas usulan nama yang diajukan Gubernur NTB. “Dulu namanya pelaksana tugas, sedangkan sekarang namanya pjs,” terangnya.

Penunjukan Pjs Bupati ini dimaksudkan agar tertib administrasi, terutama dalam menjaga stabilitas pemerintah daerah. Pjs yang diusul-

(Suara NTB/rus)

TUNJUKKAN - Kabag Humas dan Protokol Setda Lotim Ahmad Subhan menunjukkan surat cuti Bupati Lotim H. Moch.

Ali Bin Dachlan yang akan ikut Pilkada NTB, Senin (12/2). kan gubernur ini adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov NTB. Siapa nanti yang akan menjadi pjs dan mulai masuk kerja tanggal 15 Februari, Ahmad Subhan mengaku belum mengetahuinya. “Tiga nama itu kita tidak tahu,” ungkap Subhan. Kewenangan sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Provinsi NTB. Kewenangan mengambil kebijakan yang akan diambil pjs, katanya sama dengan bu-

pati. Termasuk melakukan mutasi pejabat akan tetapi tetap harus dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Pjs juga diperbolehkan untuk menandatangani Perda.

Sebelumnya berdasarkan aturan yang lama, plt hanya diperkenankan menandatangani Perda tentang APBD dan OPD. Aturan bagi Pjs Bupati ini bisa menandatangani semua perda, namun tetap juga harus dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. (rus)

Zakat PNS

Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara kembali mengungkap kasus peredaran narkoba yang dilakukan warga Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kali ini, warga Dusun Gubuk Baru, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung inisial, Rz (27 tahun), diamankan Satnarkoba Polres Lombok Utara, Minggu (11/2).

Kasat Narkoba Polres Lotara, Iptu Remanto, SH., dalam keterangan pers kepada wartawan, Senin (12/2), mengungkapkan pelaku diamankan pada Minggu malam sekitar pukul 20.05 wita. Rz diamankan di Dusun Telok Dalam Keren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung,karena diduga memiliki atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu.

Kronologi dikemukakan Remanto, berbekal informasi masyarakat jajaran Satnarkoba Polres membuntuti pelaku dan melakukan pemeriksaan dan atau penggeledahan di TKP Dusun Telok Dalam Keren.

Penggeledahan disaksikan oleh beberapa orang saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket yang diduga narkotika jenis sabu.

Modus yang dijalankan pelaku, yang bersangkutan menjual stiker di wilayah darat Lombok Utara. Sedangkan di wilayah Gili Trawangan, modus pelaku berprofesi se-

bagai tukang sewa sepeda. Dari kedua profesi itu, pelaku diberikan modal oleh oknum. “Info dapat barang masih tertutup.

Kita paksa masih belum bisa.

Pengakuannya BB didapat dari Mataram dari orang tidak dikenal,” sambungnya.

Pada saat ditangkap, pelaku belum sempat menjual barang yang dikuasainya. Tidak hanya mengedarkan, dari hasil tes urin pelaku diketahui positif mengkonsumsi narkoba.

Adapun BB yang diamankan dari pelaku antara lain, 9 poket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 3,44 gram (kotor), satu buah bungkusan kosong rokok Gudang Garam Surya tempat menyimpan barang, satu buah HP Samsung, dan satu buah hand set.

Pelaku dikenakan pasal 112, 114, UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana kurungan paling lama 12 tahun.

Dari penangkapan ini, berarti Polres Lombok Utara telah mengungkap kasus narkoba sejumlah 6 LP (laporan polisi) dengan 7 orang tersangka, masing-masing bulan Januari 4 LP dengan 5 tersangka, dan bulan Februari 2 LP dan 2 tersangka. Sedangkan pada tahun 2017 lalu, Polres mengungkap 30 LP dengan jumlah tersangka lebih dari 40 orang. (ari)

Sebulan Bazda Lotim Bisa Kumpulkan Rp 756 Juta Selong (Suara NTB)Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang sebagai daerah yang lebih awal menerapkan penarikan zakat 2,5 persen dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Lotim pada catatan sebulan terakhir ini sudah bisa mengumpulkan Rp 756 juta.

Demikian penjelasan Ketua Bazda Lotim, H. Rawitah. Menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (12/2), Rawitah menjelaskan, selama tahun 2017 saja total zakat yang ter-

kumpul Rp 12.424.342.173.

Kabupaten Lotim mulai intensif melakukan penarikan zakat ini sejak tahun 2003.

Pada periode pertama kepemimpinan Bupati H. Moch, Ali Bin Dachlan yakni didasari Peraturan Daerah yang dibuat pada tahun 2002. Saat ini sudah lima belas tahun lamanya Lotim melakukan penarikan zakat di kalangan PNS. Untuk itu, Rawitah sangat mendukung apa yang diwacanakan pemerintah pusat menarik zakat 2,5 persen dari kalangan PNS. Bagi Lotim yang yang

sudah dicapai saat ini dianggap belum memuaskan. Pasalnya zakat dari sektor lain belum bisa tergarap dengan baik.

Rawitah mengaku sebagian besar yang terkumpul saat ini adalah zakat profesi, yakni dari kalangan PNS. Sementara zakat pertanian, perusahaan dan aktivitas ekonomi lainnya masih belum optimal. Guna memaksimalkan potensi zakat ini, Bazda Lotim berencana untuk mengumpulkan seluruh kepala desa segera mengoptimalkan potensi zakat pertanian.

Sedangkan kepada perusa-

haan-perusahaan, Bazda sudah melayangkan surat agar perusahaan turut serta membayar zakat sesuai dengan ketentuan syarat dikeluarkannya kewajiban. Harapannya potensi zakat dari pertanian, perdagangan dan sektor lainnya bisa maksimal.

Khusus bagi penarikan zakat PNS lanjut Rawitah sebelumnya penarikan masih secara manual. Sementara sejak berlakunya semua transaksi via rekening, sehingga pola penarikan zakat ini pun ikut mengalami perubahan.

Seluruh gaji para pegawai ini masuk ke rekening di Bank NTB. Seluruh bendahara di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nanti menyerahkan seluruh daftar muzakki ke BPD NTB. BPD NTB kemudian yang akan melakukan pemotongan dengan memasukkan zakat PNS tersebut ke rekening Bazda Lotim.

Adapun peruntukan zakat yang terkumpul oleh Bazda ini diserahkan kepada delapan asnab sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Alquran. (rus)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Terduga pengedar narkoba yang berhasil diamankan jajaran Polres KLU ditunjukkan pada wartawan, Senin (12/2).

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Sepakati Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Praya (Suara NTB) Setelah sempat tertunda hampir dua bulan lamanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), akhirnya menyepakati revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2011, tentang retribusi jasa usaha. Kesepakatan diambil dalam rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Loteng, Jumat (9/2) sore.

Sebelumnya, juru bicara Pansus I DPRD Loteng, M.Tauhid, mengatakan proses pembahasan revisi Perda No 6 tahun 2011 tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Namun gagal dis-

epakati pada masa sidang terakhir DPRD Loteng di tahun tersebut. Alasannya, masih ada beberapa aturan yang masih perlu diperbaiki.

Atas hal itu, Pansus I DPRD Loteng kembali melakukan pembahasan. Termasuk dengan mengunjungi beberapa daerah yang sudah memiliki perda serupa guna melengkapi regulasi yang ada. “Setelah bekerja sejak tahun 2017 lalu, revisi sudah selesai dilakukan oleh Pansus I DPRD Loteng,” terangnya.

Ia menjelaskan salah satu yang menjadi pointer bahasan dalam revisi, yakni terkait besaran retribusi bagi pajak penginapan, berupa hotel, vila dan pesanggrahan. Penetapan ini sesuai

dengan kelas penginapan, yakni Rp 750 ribu bagi hotel setara bintang tiga. Kemudian untuk penginapan setara bintang 1 dan melati, masing-masing Rp 300 ribu dan Rp 200 ribu. “Tapi aturan ini hanya berlaku bagi penginapan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak berlaku bagi penginapan yang bukan aset atau miliki serta dikelola oleh pemerintah daerah,” terang Tauhid.

Selain itu ada juga revisi terhadap besaran pajak dan retribusi lainnya. Pihaknya berharap, sebelum perda baru diberlakukan pemerintah daerah hendaknya melakukan sosialisasi secara intensif. Kepada semua pihak terutama para pelaku usaha didaerah ini.

supaya dalam penerapannya nantinya, perda tersebut bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah.

Terutama dalam hal mendorong peningkatan pendapatan asli daerah demi menunjang pembangunan di daerah ini. “Perda baru ini kita harapkan bisa benar-benar memberikan kontribusi nyata.

Dalam upaya pemerintah daerah memaju pendapatan daerah dari sisi pajak dan retribusi daerah,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., mengaku revisi atas Perda No 6 tahun 2011 tersebut, mau tidak mau harus dilakukan, karena ada beberapa aturan yang sudah tidak

sesuai dengan kondisi zaman, sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian.

Selain itu, ada aturan juga membolehkan regulasi atas jasa usaha direvisi untuk disesuaikan dengan kondisi daerah. “Secara khusus kami dari pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada DPRD Loteng yang telah bekerja keras membahas perda baru ini,” imbuhnya.

Senada dengan DPRD Loteng, pemerintah daerah juga berharap perda baru tersebut ke depan bisa memberikan manfaat yang besar bagi daerah. Di mana dengan perda baru ini, pemasukan daerah bisa lebih besar dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan daerah ini. (kir/*)

(Suara NTB/ist)

PARIPURNA - Rapat paripurna DPRD Loteng dengan agenda persetujuan atas revisi Perda Nomor 6 tahun 2011, Jumat (9/2).

Dukung Langkah Pusat

(Suara NTB/dok)

L. Pathul Bahri

PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) mengaku setuju dan tidak keberatan atas rencana pemerintah pusat yang akan memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk zakat. Asalkan dilakukan secara transparan serta pengelolaan dan arah penggunaannya jelas.

“Selama dasar pertimbangannya jelas, pengelolaan serta arah penggunannya juga jelas, tidak masalah ada pemotongan gaji ASN. Apalagi itu untuk zakat,” tegas Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., kepa-

da awak media, Senin (12/2).

Menurutnya, dalam ajaran agama Islam, membayar zakat itu wajib. Terlebih bagi mereka yang punya penghasilan tetap dan dalam jumlah cukup besar. Justru kalau kebijakan tersebut jadi dilaksanakan, akan semakin memudahkan para ASN dalam hal kewajiban membayar zakat. Jadi para ASN tidak harus pusing-pusing membayar zakat seperti apa, karena sudah dipotong langsung oleh pemerintah.

“Selama ini banyak yang belum tahu bagaimana dan seperti apa harus membayar zakat. Dengan ada kebijakan tersebut, maka ASN bisa lebih tenang,” ujar Pathul.

Namun, sebelum diberlakukan pemerintah pusatnya hendaknya melakukan kajian yang lebih mendalam supaya tidak melanggar aturan yang ada. Termasuk juga sampai membebani para ASN. Apalagi tidak semua ASN bergaji besar, bahkan, ada juga ASN yang gajinya tidak utuh, karena beberapa hal.

“Nanti kita juga akan melakukan kajian terkait kebijakan ini. Yang kita harapnya bisa menjadi salah satu pertimbangan dari pemerintah pusat. Soal rencana pemotongan gaji untuak zakat tersebut,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Japarussidik, salah seorang ASN lingkup Pemkab Loteng. Baginya, rencana pemerintah pusat patut didukung, karena manfaatnya sangat besar.

Manfaatnya, ujarnya tidak hanya dirasakan bagi ASN Muslim utamanya, tetapi juga masyarakat dan daerah. “Kalau tujuan untuk zakat, kami tidak keberatan dipotong gaji asalkan jelas pengelolaan serta arah penggunaannya,” terangnya. (kir)

Bupati Lobar Undur Mutasi Pejabat Giri Menang (Suara NTB) Surat izin pelantikan pejabat atau mutasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah diterima Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid. Namun surat izin tersebut terdapat kesalahan tulis, sehingga bupati tidak berani ambil risiko menggunakan surat izin. Bupati telah memerintahkan sekda untuk mengembalikan SK tersebut selanjutnya meminta surat izin perbaikan.

“Jadi mutasi izinnya sudah keluar dari Mendagri, namun ada yang salah. Yang salah bukan Pemda namun di kementerian, di dalam SK itu kata Lombok Tengah, saya tidak mau berisiko,”kata bupati kepada wartawan di Senggigi, Senin (12/2).

Dalam naskah surat izin tersebut, jelasnya, mulai dari atas tidak ada masalah sebab tetap menyebut Lombok Barat. Namun di bagian bawah naskah terdapat kekeliruan, karena menyebutkan memutuskan menyetujui mutasi yang diajukan oleh Bupati Loteng. “Judulnya, tanggalnya semua benar menyebut Lobar, tapi bawahnya keliru karena menyebut Bupati Loteng,” akunya.

Adanya fakta ini, dirinya tidak mau berisiko menggunakan surat izin itu sebagai dasar mutasi, ia pun telah memerintahkan sekda untuk berangkat ke Jakarta untuk mengurus surat izin.

Kesalahan naskah dalam SK tersebut, sedikit namun berdampak besar. Pertanyaannya kenapa tidak dibuka di Jakarta?

Menurutnya yang berhak membuka persetujuan Mendagri adalah dirinya selaku bupati. Sementara ia s tidak berangkat ke Jakarta. Ditanya terkait apakah hal ini salah satu upaya menghambat melakukan mutasi, dirinya tak ingin berburuk sangka.

Terkait waktunya yang mepet, menurut orang nomor satu di lobar ini tidak masalah, sebab mutasi bisa dilaksanakan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati. Ditanya kapan perbaikan surat izin diterima? Ia mengaku kurang tahu sebab hal ini menjadi kewenangan Kemendagri.

Informasinya, Jumat pekan lalu sebenarnya bupati bakal menggelar mutasi, namun tertunda karena surat izin tersebut keliru. (her)

(Suara NTB/dok)

Pasangan Zaitun

(Suara NTB/dok)

Pasangan F-One

(Suara NTB/dok)

Pasangan Zul - Khair

Lolos Verifikasi KPU

Tiga Paslon Siap Bertarung di Pilkada Lobar Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) resmi menetapkan tiga bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah menjadi pasangan calon (paslon) melalui rapat pleno di Kantor KPU Lobar, Senin (12/2). Sesuai prediksi, tiga bakal paslon yang mendaftar dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai paslon oleh KPU Lobar. Ketiga paslon pun siap bertarung memenangkan pilkada yang digelar tanggal 27 Juni mendatang.

Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri dalam rapat pleno, menjelaskan, sebelum penetapan paslon, terlebih dahulu KPU Lobar menyerahkan hasil penelitian dan perbaikan syarat pendaftaran calon kepada penghubung pasangan calon atau Liaison Organizer (LO).

Setelah itu, dibacakan tiga bakal paslon yang lolos menjadi paslon peserta Pilkada Lobar tahun 2018.

Ke tiga paslon sesuai nomor urut pendaftaran antara lain, pasangan Nauvar Furqoni Farinduan-TGH. Muammar Arafat (F-One), kemudian pasan-

gan H.M. Izzul Islam-TGH. Khudari Ibrahim (Zul Khair) dan terakhir pasangan H. Fauzan Khalid-Hj. Sumiatun (Zaitun).

Divisi Hukum KPU Lobar, Suhardi menyampaikan, bahwa ketika paslon ditetapkan, maka wajib memenuhi syarat lainnya, seperti menyerahkan

Kades Protes Alokasi Dana Aspirasi DPRD Giri Menang (suara NTB) Sejumlah kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan besarnya alokasi anggaran untuk aspirasi DPRD yang menembus Rp 62 miliar dari total APBD Rp 1,7 triliun. Rata-rata anggota DPRD memperoleh anggaran aspirasi Rp 1,2 miliar lebih. Sementara dibandingkan dana untuk desa melalui ADD jauh lebih sedikit.

Menurut Kades Bagik Polak Kecamatan Labuapi Amir Amrain Putra, sehebat apapun perencanaan pembangunan yang dilakukan pemda tidak bisa terlaksana maksimal, sebab tersandera dengan alokasi anggaran aspirasi Rp 62 miliar untuk DPRD. Salah satu contoh persoalan daerah yang tersandera jelasnya seperti sampah. Penanganan sampah hanya dialokasikan untuk pengadaan 2 unit truk, padahal untuk membeli truk ini hanya butuh Rp 1 miliar satu unit. Jika dibeli 10 unit maka hanya butuh dana Rp 10 miliar.

Pihaknya mempertany-

akan keseriusan apakah dana aspirasi ini untuk percepatan pembangunan dan memenuhi keinginan masyarakat. Kalau keinginannya memenuhi aspirasi masyarakat, kenapa tidak diserahkan saja ke pemda, lalu dewan mengusulkan persoalan jalan rusak dan sampah yang perlu ditangani.

“Kan selesai persoalan ini kalau begini,”ujarnya.

Pemda melalui juru bicara Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H. Saepul Ahkam, mengaku tak ingin berpolemik sebab DPRD punya hak untuk mengintervensi anggaran sebagai bentuk hak budgeting. Dewan memiliki tanggung jawab terhadap daerah pemilihan, sehinga dana aspirasi diperlukan.

Di sini, jelasnya, perlu disinergikan program agar program terintegrasi. Misalnya, persoalan kemiskinan maka program aspirasi diarahkan untuk kemiskinan ataupun persoalan infrastruktur jalan agar ditangani secara terintegrasi. Ia menambahkan, terkait dewan mempasung pemda, menurutnya tidak demikian, hanya saja diperlukan jangan sampai keinginan di bawah DPRD terlalu maksimal, sehingga mengambil por-

si dampaknya mengorbankan hasil musrenbang.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD H Sulhan Mukhlis mengakui dana apirasi DPRD mencapai Rp 62 miliar dan per anggota memperoleh Rp 1,2 miliar. Namun pihak dewan sudah mengusulkan sharing anggaran untuk alokasi ke desa sebesar Rp 1 miliar di luar ADD dan DD. Jika dihitung anggaran ini mencapai Rp 120 miliar untuk 112 desa, sehingga ada ruang bagi desa untuk aspirasinya.

Namun eksekutif tidak mau dengan usulan tersebut karena tidak mau kegiatannya diambil. “Kami usulkan per kecamatan ada pagu indikatif anggaran untuk desa Rp 1 miliar, namun pemda tidak mau,” tegas Sulhan.

Ia menambahkan, terkait besaran aspirasi yang dianggap tinggi menurutnya tidak masalah sebab berbicara konstituen dewan lebih luas wilayahnya per dapil. Di samping, tanggung jawab dewan juga besar. Sedangkan desa sendiri hanya sebatas wilayah satu desa. (her)

Surat Keputusan (SK) pemberhentian sebagai anggota DPRD, baik Kabupaten Lobar maupun Provinsi NTB. “Kalau anggota DPRD masih aktif, harus menyerahkan SK tersebut 1 bulan sebelum pencoblosan ke KPU,” ujarnya.

Selain itu, pasangan calon juga diwajibkan menyampaikan laporan dana awal kampanye paling lambat pada 14 Februari pukul 18.00 wita ke KPU Lobar. “Untuk pembuatan rekening dana wajib ditandatangani oleh paslon dan partai pengusung. Tidak boleh ditandatangani sendiri, harus

semua,” tegasnya kemudian.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar Lalu Arjuna Surya Nursiwan dalam kesempatan itu mengimbau agar menghindari penggunaan politik uang (money politics) dan juga tidak mempergunakan isu SARA (Suku, Agama, dan Ras) dalam kampanye. “Setelah ditetapkan, jangan ada politik uang yang dilakukan. Bagi paslon itu yang ditemukan melakukan politik uang bisa dianulir pencalonan dan bahkan dianulir jika menjadi pemenang. Paslon kami minta untuk patuh terhadap regulasi yang ada,” imbaunya. (her)

Hitung Kerugian Negara Kasus ADD Beraim

Polres Loteng Koordinasi dengan BPK RI Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) telah memulai koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB untuk meminta dilakukan perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi ADD Desa Beraim.

Menurut Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan, Senin (12/2), kasus dugaan korupsi ADD Desa Beraim merupakan satu dati tiga kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah ditangani Polres Loteng. Selain kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko yang sudah masuk tahap penyidikan serta dugaan salah satu satu sekolah di Kecamatan Praya Barat. “Untuk kasus ADD Desa Beraim sudah kita koordinasi dengan BPK, untuk keperluan perhitungan kerugian negaranya,” terangnya.

Saat ini sudah puluhan saksi yang diminta keterangan terkait kasus ADD Desa Beraim dan setelah dilakukan perhitungan kerugian negara, baru bisa ditentukan langkah selanjutnya.

“Kan untuk kasus korupsi harus ada bukti materil berupa kerugian negara. Baru kasusnya bisa ditindaklanjuti ke tahap

berikutnya,” tambahnya.

Diharapkan setelah semua berkas perkara terkumpul, baru kemudian akan diajukan ke BPK RI supaya segera dilakukan perhitungan kerugian negara.

Karena kalau hanya berdasar dugaan saja tanpa ada bukti dari lembaga berwenang, maka kasus korupsi tidak bisa diproses.

Sementara itu terkait kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko, Rafles mengaku berkas perkaranya sudah hampir lengkap. Tinggal melengkapi beberapa keterangan saja. Di mana masih ada dua saksi lagi yang masih belum bisa memenuhi panggilan penyidik.

Setelah semua berkas dinyatakan lengkap, baru kemudian akan dilimpahkan ke jaksa untuk tahap pertama guna memperoleh petunjuk dari pihak jaksa. Kalau tidak ada petunjuk yang diberikan oleh jaksa maka berkas bisa dinyatakan lengkap. Untuk kemudian seluruh berkas bersama barang bukti termasuk tersangka yakni mantan Kades Langko, Su, akan langsung dilimpahkan.

Tersangka saat ini masih belum ditahan, karena dinilai kooperatif dengan pihak kepolisian. (kir)

Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan

Kurtubi Bagikan Beasiswa di SMAN 1 Pujut Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPR RI Dapil NTB, Dr. H. Kurtubi menggelar kunjungan ke SMAN 1 Pujut Lombok Tengah pekan lalu. Dalam kunjungannya ini, anggota DPR RI Fraksi Nasdem ini melakukan dua agenda utama, yakni memberikan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bagi segenap siswa-siswi, para guru. Anggota Komisi VII DPR RI ini juga membagikan beasiswa bagi siswa-siswi di sekolah itu. Pemberian beasiswa ini sebagai bentuk komitmen politisi Nasdem pusat ini untuk memperhatikan dunia pendidikan.

Layaknya tamu kehormatan, kedatangan anggota DPR RI, Kurtubi disambut meriah

oleh segenap guru dan siswasiswi di halaman sekolah.

Siswa-siswi memakai seragam adat Sasak lengkap lambung dan pegon. Setelah prosesi penyambutan, acara pun dimulai dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Sosialisasi yang dihadiri Kepala SMAN 1 Pujut, Lalu Wirentana, MPd., dibuka dengan penampilan Pencak Silat Tapak Suci persembahan dari para siswa. Dalam sambutannya Kepala SMAN 1 Pujut menyatakan rasa gembira dan kebanggaan atas kehadiran anggota DPR RI di sekolahnya.

“Semoga kehadiran beliau bisa memotivasi dan memberi arahan bagi sekolah kami dan siswa-siswi,”jelasnya.

Dalam kesempatan itu Wirentana menceritakan tentang perjalanan dan perkembangan di sekolahnya.

Terakhir ia menyampaikan apresiasi atas pemberian beasiswa dari H. Kurtubi bagi para siswanya.

Sementara itu dalam pidatonya, Kurtubi banyak menceritakan tentang perjalanannya dalam menempuh pendidikan. Lulusan doktor luar negeri ini banyak memperoleh beasiswa hingga ke luar negeri , hingga saat ini ia berkarir sebagai anggota Dewan. Para siswa sangat antusis mendengarkan pemaparan tersebut yang sesekali diselingi dengan gemuruh tepuk tangan, karena mereka

merasa termotivasi.

Politisi Senayan dari Fraksi NasDem itu juga menyampaikan materi 4 Pilar Kebangsaan dan mengimbau agar para siswa bisa menjaga toleransi kehidupan beragama serta tidak mudah terprovokasi oleh gerakan-gerakan radikalisme dan anti kebhinnekatunggalikaan.

Di sela-sela acara itu Kurtubi membagikan sejumlah beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) yang merupakan program kerja sama dengan Komisi X di DPR RI. Secara simbolis beasiswa diberikan kepada Windi Anisa Lestari dan Yudha Apriandi Wijaya.

Pada sesi dialog, seorang guru mengatakan bahwa loka-

si sekolahnya yang berada di jalur wisata, sehingga dikhawatirkan siswanya rentan pada degradasi moral dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata.

Menanggapi hal tersebut Kurtubi mengatakan bahwa dengan keberadaan SMA N 1 Pujut di jalur KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika adalah suatu keuntungan tersendiri, akulturasi kebudayaan memang sulit untuk dihindari. Namun, dengan telah dideklarasikannya Lombok sebagai Kawasan Wisata Halal, dan bekal keagamaan yang kuat para siswa mampu menjaga diri, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. (her)

(Suara NTB/ist)

POSE - Anggota DPR RI Dr. H. Kurtubi saat berpose dengan kepala sekolah dan siswa-siswi SMAN 1 Pujut Loteng penerima beasiswa.

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

Petambak Garam di Sumbawa Terkendala Akses Permodalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan Program PUGAR di Sumbawa bukan tanpa kendala dan hambatan. Salah satu yang utama yaitu mengenai akses permodalan. Dimana, para pelaku usaha garam mengalami kesulitan dalam mengakses modal usaha mereka baik dari lembaga perbankan maupun non-bank. Bahkan, tidak jarang para petambak garam menggunakan jasa para tangkulak untuk menjalankan kegiatan usahanya yang mana secara ekonomis kondisi ini tentunya akan merugikan petambak itu sendiri.

“Untuk itu, menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita semua khususnya kami selaku pemerintah daerah untuk mencarikan solusi atas permasalahan sulitnya akses permodalan ini,” ujar Bupati melalui Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Drs. H. Muhammading, dalam sosialiasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), Senin (12/2).

Ketersediaan lahan potensial untuk pengembangan usaha garam di Sumbawa tercatat seluas 3.500 hektar, tersebar mulai dari Kecamatan Alas Barat sampai dengan Kecamatan Tarano. Sampai saat ini baru dimanfaatkan seluas 101,93 hektar dengan jumlah produksi tahun 2017 sebesar 1.700 ton.

Pada tahun 2018 ini, program PUGAR akan fokus pada Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano dan rencananya akan memanfaatkan lahan seluas lebih lurang 70 ha melalui kegiatan integrasi lahan. Dalam memantapkan posisi Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah penyangga produksi garam, mewujudkan swasembada garam nasional.

Bupati berharap, melalui sosialisasi PUGAR ini dapat mempertemukan, mengkomunikasikan serta mengupayakan terjadinya hubungan kerjasama yang baik antara pemodal baik dari lembaga perbankan maupun non-bank dengan para pelaku usaha garam di Sumbawa. Dalam mendapatkan akses modal dan pasar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan dalam laporannya menyebutkan kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 4 juta ton dengan kebutuhan lahan mencapai 40.000 hektar. Namun produksi garam nasional tertinggi selama ini baru mencapai 2,1 juta ton.

Adapun untuk Kabupaten Sumbawa, produksi garam masih fluktuatif dimana pada tahun 2015 mencapai 3.000 ton, tahun 2016 sebesar 1.500 ton dan pada tahun 2017 sebesar 1.700 ton.

Kondisi ini antara lain disebabkan karena anomali cuaca yang sangat menentukan produksi garam. Adapun terkait sentra produksi garam di Kabupaten Sumbawa, Dirmawan menyebutkan 3 desa, Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano, Desa Labuhan Kuris Kec. Lape dan Desa Labuhan Bajo Kecamatan Utan. Disampaikan Dirmawan saat ini Kabupaten Sumbawa diberikan kepercayaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lokasi kegiatan integrasi lahan untuk peningkatan produktivitas garam. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Bappeda KSB Salahkan Garis Kemiskinan yang Sangat Tinggi Taliwang (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan di tahun 2017 bergerak lambat dari posisi 16,50 menjadi 15,94 atau sekitar 22. 330 jiwa di Sumbawa Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang KSB menilai, tersebut dikarenakan garis kemiskinan (GK) di KSB sangat tinggi.

Sebut saja, angka GK di tahun 2017, berada pada posisi Rp 444.465, jauh lebih tinggi dari GK rata-rata nasional sekitar Rp 334.809 dan NTB sekitar Rp 322.689. Melihat fenomena ini, maka tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan sangat besar lebih jauh diatas provinsi dan nasional.

“Kita akui memang penurunan angka kemiskinan kita bergerak lambat di tahun 2017, hal tersebut terjadi karena GK kita sangat tinggi. Akibat dari

hal ini, tingkat kedalaman kemiskinan kita berada di angka 3,81 dan keparahan kemiskinan berada di angka 1,22. Sehingga untuk mengejar GK tersebut sangat berat, meskipun demikian kita tetap akan berupaya maksimal untuk itu,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Ekonomi Mars Anugriansyah, S. Hut, M. Si, Senin (12/2).

Dikatakannya, terjadinya

peningkatan GK ini tidak terlepas dari adanya sektor tambang yang berada di KSB. Bahkan beberapa kota dengan kategori yang sudah maju dan mapan masih kalah jauh dengan KSB. Salah satu contoh, kota Mataram dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik serta didukung infrastruktur yang sangat mapan GK-nya hanya berada di angka Rp 397.468 begitupun juga dengan kabupaten yang lain. Sehingga salah satu upaya meny-

ikapinya yakni dengan mengubah pola penyerahan bantuan dari secara langsung kepada yang lebih spesifik.

Artinya, masyarakat miskin ini akan diberikan perlakuan khusus untuk menunjang ekonominya yakni dengan menyediakan toko bagi masyarakat miskin. Karena jika mengikuti pola yang ada saat ini diyakini masyarakat miskin tidak akan mampu.

“Kita tidak akan fokus kepada pemberian bantuan saja, tetapi lebih kepada penataan masalah lokasi untuk belanja.

Sehingga ketimpangan ekonomi tidak cukup tinggi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selain penataan lokasi belanja bagi masyarakat miskin, pihaknya

juga akan mengupayakan ada harga-harga khusus. Sehingga ketika bantuan ini dikucurkan, belanja yang akan dilakukan juga tidak seperti warga yang berada di atas garis kemiskinan. Artinya, barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah bagi warga miskin ini.

Selama ini, ada unsur memaksakan diri untuk bisa memenuhi kebutuhan dengan pola hidup orang yang berada di atas garis kemiskinan. Sehingga ketimpangan dan kesenjangan ekonomi sangat tinggi di Sumbawa Barat. “Kita akan siapkan pola-pola khusus yang menangani warga miskin ini, sehingga warga miskin juga bisa merasakan hidup yang layak,” tandasnya. (ils)

Bupati KSB Berharap Penerapan e-Gov Bisa Dipercepat Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM sangat berharap penerapan sistem electronic government (e-Gov) dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemda KSB dapat dipercepat. Menurut Musyafirin, penerapan sistem tersebut terbukti memiliki banyak manfaat. Hal ini salah satunya bisa di lihat dari beberapa daerah yang sudah mulai melaksanakannya dalam rangka memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita lihat (kota) Bandung sekarang. Mereka itu bisa dikatakan sebagai pionirnya dan manfaatnya tidak saja dirasakan oleh pemerintah tetapi juga masyarakatnya secara luas,” cetusnya. Ia menjelaskan, sistem berbasis elektronik digital ini secara teknis tidak saja memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat. Tetapi juga dari sisi pengawasan penerapan e-gov punya peranan penting.

Karena dengan sistem ini seluruh kegiatan pemerintah yang dijalankan oleh masing-masing unit kerja hingga ke tingkat bawah dapat diawasi dengan mudah dan cepat oleh kepala daerah. “Kita bisa menutup ruang terjadinya penyelewengan,” tegas bupati.

Sistem itu juga, lanjut bupati memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Sebab selain oleh pemerintah, masyarakat dan seluruh stake holder pun dapat turut melakukan pengawasan. Sebab sistem e-gov memungkinkan masyarakat memantau seluruh kegiatan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Dengan e-Gov ini apa saja yang berjalan di dinas bisal diketahui masyarakat secara luas. Dan ini bentuk transparansi yang sebenar-benarnya pemerintah kepada masyarakat,” paparnya.

Bupati pun berharap, kepada dinas teknis yang bertugas menyediakan penerapan sistem e-Gov ini agar bekerja maksimal melakukan persiapan secepatnya. Termasuk juga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan diri menyongsong penerapannya. “SKPD siapkan sumber dayanya karena sistem ini akan banyak memanfaatkan teknologi. Jangan sampai tidak bisa dioperasikan karena kita ingin cepat mulai menerapkannya,” timpalnya.

Pada bagian lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB, Drs. Burhanuddin mengatakan, pada tahun 2018 ini pihaknya telah akan mulai menyediakan sistem jaringan nir kabel untuk mendukung penerapan sistem e-Gov tersebut. Di tahap awal pembangunan jaringan menggunakan serat optik itu akan difokuskan di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) pusat perkantoran pemerintahan KSB. “Insyaallah untuk KTC daya dukung jaringannya tuntas tahun ini. Dengan begitu seluruh kantor sudah bisa mulai menerapkan sistem e-Gov,” jelasnya.

Ke depan, seluruh unit kerja yang tersebar di 8 kecamatan akan diupayakan terhubung dengan sistem e-Gov yang diterapkan Pemda KSB. Dengan begitu proses transaksi pelaporan program kerja di unitunit kerja yang ada di seluruh kecamatan dapat terpantau dengan cepat di kabupaten. “Semua nanti kerja-kerja pelayanan kita semakin mudah. Masyarakat juga bisa langsung mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui internet,” imbuhH. W. Musyafirin nya. (bug) (Suara NTB/bug)

(Suara NTB/ind)

LAPORAN - Anggota DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula saat menyampaikan laporan kepada penyidik di ruang Seksi Intelijen Kejari Sumbawa.

Pemeliharaan Jalan di Langam Dilaporkan ke Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemeliharaan jalan negara di ruas jalan Sumbawa-Bima Kilometer 25-26 tepatnya di Desa Langam, Kecamatan Lopok diduga diwarnai penyimpangan. Pasalnya baru beberapa bulan dikerjakan, jalan setempat sudah rusak, sehingga mengakibatkan beberapa kali terjadi kecelakaan.

Untukitu,anggotaDPRDSumbawa, Salamuddin Maula melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri Sumbawa, Senin (12/2).

Ditemui usai melapor, Jalo

akrab disapa menyampaikan, di ruas jalan setempat sudah lima kali terjadi kecelakaan.

Dua kejadian terakhir terjadi beberapa hari yang lalu, dan kondisi korban cukup parah.

Terjadinya kecelakaan ini karena kondisi jalan yang rusak.

Dimana jalan tersebut diperbaiki sejak Desember 2017 lalu.

Namun sekarang sudah rusak dan lebih parah dari kondisi sebelumnya. Pihaknya pun menduga adanya korupsi dalam pemeliharaan jalan tersebut.

“Saya belum pernah berkoor-

dinasi dengan Satker, karena itu bukan tugas saya. Hari ini saya laporkan ke Kejaksaan agar mengusut tuntas kaitan pemeliharaan ruas jalan tersebut. Laporannya dugaan korupsi lah. Kalau nda korupsi masa pengerjaannya seperti itu. Baru dua bulan sudah rusak lagi,” ujarnya.

Pihaknya berharap pihak kejaksaan dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek pemeliharaan jalan di wilayah tersebut. Selain itu, semua jalan yang memiliki biaya pemeliharaan

BKD Siapkan Surat Pemberhentian Oknum PNS Terlibat Narkoba Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sumbawa Barat, tengah menyiapkan surat pemberhentian sementara terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat narkoba. Bahkan, terkait proses tersebut, pihak terkait tinggal menunggu keluarnya surat penahanan dari Polres untuk bisa diproses lebih lanjut.

Kepala BKD, H. Malik Nurdin, S. Sos, M. Si, kepada Suara NTB, Senin (12/2) mengatakan, jika mengacu Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2010, maka setiap ASN yang terlibat narkoba tetap akan diberhentikan. Tentu dalam proses ini, ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

Tahapan pertama, yakni pemberhentian sementara sebagai PNS. Langkah tersebut diambil untuk memudahkan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan ter-

hadap PNS yang bersangkutan. Tentu dalam hal ini, PNS yang diberhentikan sementara gajinya hanya akan dibayarkan sekitar 75 persen tanpa tunjangan pekerjaan.

“Karena kasus ini masih berjalan, maka kita hanya berhentikan sementara guna memudahkan aparat penegak hukum,” sebutnya.

Dikatakannya, terkait pemberhentian sementara terhadap oknum PNS ini, pihaknya masih menunggu keluarnya surat penahanan dari Polres. Ketika surat tersebut keluar maka pihaknya akan langsung menindak lanjutinya. Sedangkan untuk pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum yang bersangkutan, pihaknya masih harus menunggu keputusan hukum yang jelas (ingkrah).

Selain itu, jika hukuman dalam kasusnya minimal dua tahun penjara maka akan diberhentikan tidak dengan hormat. Sedangkan jika

dalam putusan hakim hukumannya dibawah dua tahun penjara, maka masih ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan.

“Aturannya sangat jelas, jika hukumannya dua tahun langsung diberhentikan dan dibawa dua tahun akan diturunkan pangkat hingga bebas jabatan,” jelasnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh PNS untuk tidak melakukan praktek tersebut. Karena bagaimanapun juga PNS adalah pedoman bagi masyarakat dan semua yang dilakukan harus bisa menjadi contoh. Selain itu, pihaknya juga tidak akan bosan untuk tetap melakukan sosialisasi terkait masalah PNS. Baik itu kaitanya dengan masalah disiplin pegawai, hingga hal-hal yang sifatnya tindak pidana.

“Kita akan terus lakukan sosialisasi terkait masalah PNS ini, mudah-mudahan dengan gencarnya sosialisasi kasus-kasus yang menjerat PNS bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)

PT Trakindo akan Mulai Kurangi Karyawan Taliwang (Suara NTB) PT Trakindo Utama secara bertahap akan mulai mengurangi jumlah karyawannya. Langkah pengurangan itu dilakukan perusahaan ini karena kontrak kerjanya di proyek tambang Batu Hijau tidak diperpanjang lagi.

Kabid Hubungan Industrial (HI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. Zainuddin mengatakan, rencana pengurangan karyawan itu telah dilaporkan oleh PT Trakindo kepa-

da pemerintah. “Tahun ini Trakindo tidak diperpanjang lagi kontraknya di Batu Hijau.

Dan alasan itu mereka sudah laporan kalau akan mulai pengurangan karyawan,” terangnya kepada Suara NTB. Sesuai jadwal yang disampaikan kepada Disnakertrans KSB, dijelaskan Zainuddin, Trakindo akan memulai mengurangi karyawannya secara bertahap pada bulan Maret hingga Agustus mendatang. “Jadi tidak sekalian. Nanti mungkin akan dilihat bagian mana yang akan dulu dikurangi begitu sampai bulan Agustus,” paparnya.

Langkah pengurangan

karyawan oleh PT Trakindo bukan yang pertama dilakukan.

Tahun 2017 lalu, perusahaan yang bergerak di bagian pemeliharaan alat berat ini telah melakukan hal sama. Saat itu separuh dari jumlah karyawannya sekitar 200-an orang telah dipangkas dengan berbagai pola penawaran kepada pekerjanya.

Menurut Zainuddin, pada pengurangan kali ini Trakindo kemungkinan tetap akan menggunakan pola pengurangan yang sama seperti sebelumnya. Di mana para karyawan ditawarkan untuk ditransfer ke proyek lain Trakindo di daerah lainnya.

“Waktu pengurangan dulu

ada karyawan asli KSB yang kemudian memilih di transfer ke proyek lain Trakindo di luar daerah. Nah kalau tidak setuju maka tentu akan diberhentikan dengan kompensasi sesuai dengan kesepakatan perusahaan dengan pekerja bersangkutan,” urainya. Ia menambahkan, pilihan transfer Trakindo menjadi solusi terbaik bagi karyawan.

“Kalau harapan saya pilihan transfer bisa dipilih oleh karyawan karena artinya mereka tidak kehilangan pekerjaan. Ketimbang kemudian di PHK atau di stand by tanpa ada kepastian kapan akan

mulai dipekerjakan lagi,” sambung Zainuddin.

Selanjutnya ia mengungkapkan, ada sejumlah perusahaan sub kontrakntor (subkont) yang ada di proyek tambang Batu Hijau kemungkinan tidak diperpanjang lagi kontraknya oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Berdasarkan informasi yang diterima Disnakertrans KSB, selainTrakindo ada PT Intertex dan PT Prasmanindo Boga Utama (PBU). “Kalau Intertex tahun ini juga, sementara PBU tahun depan katanya,” pungkasnya. (bug)

juga harus diusut tuntas.

“Harapan saya agar kasus ini tidakputusditengahjalan.Iniakan menjadi pelajaran buat Balai Satker pemeliharaan jalan negara agar bekerja lebih baik. Jangan hanya duduk saja, tidak pernah turun ke lapangan untuk melihat kondisi jalannya. Padahal tugasnya mereka itu,” terangnya.

Kasi Intelijen Kejari Sumbawa, Erwin Indrapraja, S.H., M.H yang diwawancarai terpisah mengapresiasi adanya anggota DPRD yang ikut memonitoring pembangunan di Sumbawa. Ia

mengakui sudah menerima laporan terkait pemeliharaan ruas jalan Sumbawa-Bima kilometer 25-26. Laporan tersebut akan dipelajari dan ditelaah terlebih dahulu. Guna membuktikan adanya dugaan penyimpangan seperti yang disampaikan.

“Untuk kebenaran dari laporan harus kita perdalam. Kita tanya dulu kumpulkan dokumen dan data-data dan memanggil pihak-pihak terkait untuk kita klarifikasi dahulu. Baru kita bisa bicara apakah ada dugaan atau tidak,” tandas Erwin. (ind)

Kamal : Jangan Mundur Hanya karena Tekanan Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, menanggapi isu pengunduran diri dr.

Selvi dari jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Senin (12/2).

Ia berharap, Selvi tidak mundur, apalagi hanya karena tekanan dari kelompok tertentu. Ataupun karena perbedaan pendapat atau rasa tidak suka sekelompok orang di internal RSUD. “Terkait adanya isu surat pengunduran diri Direktur RSUD Sumbawa, karena ditekan atau karena mungkin ada orang lain yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan dan kedisiplinan dari dr. Selvi, kita minta ke Bupati untuk jangan dulu diakomodir surat pengunduran diri itu, kalau memang betul ada suratnya.

Atau jangan dimutasi dulu hanya karena tekanan kelompok tertentu. Kalau memang ada masalah lain yang dihadapi Direktur ini, seperti dugaan kasus hukum seperti

yang diisukan, ya diselesaikan dulu, jangan dulu mundur, karena mundur bukan jalan keluar. Bupati mesti obyektif melihat persoalan ini,” tandas Politisi PPP Sumbawa ini.

Sebab sejujurnya, Kamal melihat faktanya dr. Selvi ini cukup berprestasi dan berhasil membawa RSUD Sumbawa menjadi lebih baik. Adanya perbaikan SOP RSUD dan kemajuan-kemajuan lainnya. Terbukti dengan kelulusan tingkat Madya (bintang 3) RSUD Sumbawa yang sertifikatnya baru saja dikeluarkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 10 Januari lalu, di Jakarta.

RSUD Sumbawa juga telah mendapatkan sertifikat Penetapan RSUD sebagai sarana kesehatan pemeriksa kesehatan Calon TKI Kementrian Kesehatan tertanggal 5 Februari 2018. “Inilah bukti RSUD Sumbawa di bawah kepemimpinan dr. Selvi menjadi lebih baik dan lebih maju,” tukas Kamal. (arn)

KPU Sumbawa Evaluasi Penilaian Kinerja PKK dan PPS Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa mulai melakukan sosialisasi evaluasi pembentukan PPK dan PPS. Terkait pembentukan PPS dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Dengan cara evaluasi penilaian kinerja PPK dan PPS penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) saat ini.

Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, Senin (12/2) kemarin, mekanisme dan model evaluasi terjadap PPK dan PPS Pilgub yang ada saat inilah yang akan disosialisasikan. Untuk memastikan apakah PPK dan PPS Pilgub saat ini masih berminat atau tidak untuk menja-

di penyelenggara PPK dan PPS Pemilu 2019 nanti.

“Kita tidak lagi membuka rekrutmen ulang secara terbuka.

Tetapi mengevaluasi dan menilai kinerja PPK dan PPS Pilgub yang ada saat ini,” terangnya.

Hal ini, juga mengingat aturan baru dalam UU No. 7 ttahun 2017, untuk anggota PPK penyelenggara Pemilu 2019 hanya 3 orang. Dari 5 orang anggota PPK Pilgub saat ini. Sedangkan untuk anggota PPS tetap berjumlah 3 orang.

“Modelnya evaluasi internal.

Dari penilaian KPU dan Sekretariat serta dari sesama anggota PPK atau PPS,” jelas Sudirman. (arn)

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Resmi, KPU Tetapkan Tiga Paslon Pilkada Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – KPU Kota Bima menetapkan tiga pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bima yang akan berkompetisi pada Pilkada Kota Bima tahun 2018 ini. Dua pasangan jalur parpol dan satu pasangan calon jalur perseorangan.

Penetapan yang digelar dalam rapat pleno tersebut dihadiri oleh jajaran KPU Kota Bima, Komisioner Panwaslu Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Pasangan calon yang diwakili Tim penghubung serta partai pengusung calon, di aula KPU Kota Bima, Senin (12/2).

Tiga pasangan yang ditetapkan itu, H. A. Rahman H. Abidin, SE berpasangan dengan Fera Amalia SE. pasangan yang disingkat ManuFer ini diusung partai PKS 2 kursi, Demokrat 2 kursi dan PDI Perjuangan 3 kursi sehingga mengantongi 7 kursi.

Kemudian pasangan H. M. Lutfi SH dan Ferry Sofyan SH. Pasangan yang disingkat LutFer ini diusung Sembilan parpol, antara lain Golkar, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, PKB,

PBB, PKP Indonesia dan Hanura yang mengantongi 18 kursi.

Kemudian yang terakhir pasangan jalur perseorangan, yakni Subhan M. Nur dan Wahyuddin. Pasangan dengan jargon “MATAHO” ini mengumpulkan jumlah syarat terakhir, sebanyak 10.875 dukungan. Melebihi syarat 10.435 dukungan yang ditentukan.

Sedangkan pasangan jalur perseorangan lainnya, yakni Taufik La Tofi-Usman AK tidak lolos. Pasalnya berdasarkan hasil penelitian dokumen akhir, pasangan ini tidak memenuhi syarat dan hanya mengantongi 6.472 dukungan.

Dokumen penetapan paslon tersebut langsung diserahkan oleh Ketua KPU Kota Bima, Bukhari S.Sos masing-masing kepada perwakilan paslon.

Yang diawali dari pasangan ManuFer, Lufter dan SubhanWahyudin. Begitu juga dokumen paslon yang tidak lolos Taufik La Tofi-Usman AK. “Selamat bagi paslon yang ditetapkan hari ini. Selasa (13/ 2) kita akan lakukan pengundian nomor urut,” kata Ketua KPU Kota Bima, Bukhari S.Sos. Pada kesempatan itu, Komisioner Panwaslu Kota Bima, Muhaimin SH, menegaskan kepada pihak yang keberatan atau ada yang dirugikan pasca ditetapkan paslon tersebut, agar segera melaporkan kepada pihaknya, sejak ditetapkan hinggga tiga hari kedepan.

“Jika ada yang keberatan atau merasa dirugikan silahkan laporkan pada kami.

Kami siap menindaklanjuti sengketa ini,” tegasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

PENETAPAN - Rapat pleno penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, di aula KPU Kota Bima, Senin (12/2).

DLH Minta APH Tindak Truk Pengangkut Pasir Doro Ncanga

(Suara NTB/uki)

PENGAMANAN - Pengawal Pribadi (Wapri) yang disiapkan untuk pengamanan Paslon dan Penyelenggara Pilkada Kota Bima.

Setiap Paslon Dikawal Empat Wapri Polres Bima Kota Kota Bima (Suara NTB) – Tiga Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bima telah ditetapkan. Untuk menjaga keamanan mereka, masing-masing akan dikawal empat pengawal pribadi (Wapri) anggota Polres Bima Kota.

Kapolres Bima Kota, AKBP. Ida Bagus Made Winarta S.IK, mengatakan penempatan Wapri tersebut untuk memastikan keamanan calon yang akan berkompetisi pada Pilkada tahun 2018 ini. “Penempatan Wapri ini berdasarkan ketentuan dan peraturan Kapolri. Bahwa paslon peserta Pilkada wajib diberikan keamanan,” katanya.

Menurutnya, ada 12 Wapri yang disiapkan untuk mengamankan paslon. Masing-masing satu paslon mendapat empat Wapri atau satu calon baik Walikota dan Wakil Walikota akan mendapat jatah dua Wapri dari Polres setempat.

“Anggota dititipka untuk mengamankan paslon dan calon peserta Pilkada Kota,” kata Kapolres.

Menurutnya, Wapri tersebut mulai mengawal para calon Walikota dan Wakil Walikota Bima sejak penetapan paslon yang akan mengikuti hingga berakhirnya Pilkada ditetapkan oleh KPU Kota Bima. “Tugas Wapri ini melekat kepada calon. Kemanapun dan dimanapun Paslon atau calon berada akan tetap dikawal Wapri,” katanya.

Meski demikian, Kapolres berharap kepada para calon agar tidak mengarahkan Wapri tersebut ke ranah politik praktis. Sebab Wapri yang ditempatkan itu murni hanya untuk mengamankan dan mengawal para calon. “Kami berharap Wapri tetap menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung. Tidak mencoreng nama baik institusi,” harapnya.

Selain itu, Kapolres menambahkan, selain calon Walikota dan Wakil Walikota Bima. Ketua dan Panwaslu Kota Bima juga mendapat jatah Wapri, masing-masing juga dua orang anggota.

Sehingga Wapri yang ditempatkan sebanyak 16 personil.

“Peserta dan penyelenggara Pilkada wajib dikawal dan diberikan pengamanan hingga berakhirnya pilkada,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH) Kabupaten Dompu meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas truk pengangkut pasir dari wilayah Doro Ncanga. Hal itu menyusul tidak ada lagi perusahaan pemegang izin penambangan yang beropersasi, sehingga dipastikan pengangkutan pasir keluar ini buah aktivitas penambangan ilegal.

Kabid Lingkungan Hidup DLH Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT., menyebutkan, di wilayah Doro Ncanga terdapat lima perusahaan yang memegang izin penambangan pasir, pertama CV. Wangga Lambu milik Ali Zahrudin yang sudah ditutup permanen, kedua milik Sahrul anak dari CV. Wanga Lambu yang belum sama sekali beroperasi, ketiga milik Abubakar Home juga belum beroperasi, keempat milik Ngatini yang berhenti operasi lantaran adanya keberatan masyarakat dan terakhir milik Ama Maun yang masih proses izin eksplorasi.

“Jadi pasir-pasir yang keluar ini jelas pasir ilegal,” tegasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/2).

(Suara NTB/jun)

Andi Bahtiar Mengingat terbatasnya kewenangan DLH untuk menindak pengangkutan pasir keluar wilayah Doro Ncanga tersebut, pihaknya berencana mengkoordinasikan persoalan ini dengan aparat. Harapannya semua truk pemuat pasir yang melintas dari arah Doro Canga dicegat dan ditindak.

Karena sudah pasti pasir itu hasil penambangan ilegal.

Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oknum masyarakat itu, diakui sulit lantaran lokasi penggaliannya terus berpindah-pindah. “Untuk pengawasan memang cukup berat karena tempatnya ber-

pindah-pindah, apalagi lokasi Doro Ncanga ini luas,” ujarnya.

Andi Bahtiar menegaskan, pengakutan pasir disertakan atau tidak dengan dokumen pendukung tidak menjadi soal, yang jelas pasir tersebut sudah pasti ilegal dengan alasan tidak ada satupun perusahaan yang kini beroperasi. Parahnya, pasir dengan kualitas baik ini tidak hanya dipasok ke wilayah Dompu dan Bima dengan kisaran harga Rp 700 ribu-Rp 1,2 juta. Tetapi juga dikirim ke wilayah Sumbawa dengan harga yang jauh lebih tinggi. “Jelas lebih besar lagi harganya kalau sampai Sumbawa,” terangnya.

Terus melanggengnya kegiatan ini dikhawatirkan DLH akan merusak bentang alam dan memicu konflik antar penambang dengan petani ternak diwilayah itu, sebab dengan membuat spot-spot penggalian sewaktu-waktu ternak masyarakat bisa terperosok dan mati dalam lubang bekas penggalian. “Persoalan ini juga sebenarnya perlu dicarikan solusi karena kebutuhan kita untuk membangun dengan kualitas bagus kan dari pasir itu, sementara tidak ada yang legal. Ini termasuk kendala juga bagi kita,” pungkasnya. (jun)

Tiga Wilayah di Tambora Marak Penebangan Liar Dompu (Suara NTB) – Kasat Polhut Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu, M. Saad mengungkapkan, setidaknya ada tiga wilayah di kawasan tambora yang marak penebangan liar, yakni Doro Tabe, Doro Ncanga dan Kantuu Sahe. Tidak hanya kendaraan roda dua yang dimanfaatkan para pelaku untuk pengangkutan. Tetapi, mobil bak terbuka pun bisa tembus hingga lokasi penabangan.

“Untuk awalnya memang mereka memakai roda dua ke lokasi, setelah terkumpul kayunya baru mereka membuat jalur untuk pengangkutan kayu dengan roda empat,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (12/2).

Diakuinya, di tiga lokasi yang marak penebangan liar itu cukup banyak jalur yang bisa dilalui kendaraan, sehingga kerap kali mengecohkan petugas yang melakukan pengawasan. Bahkan para pelaku ini tak segansegan membuat jalur baru asalkan kayu curiannya bisa keluar kawasan.

Selain itu, untuk bisa lebih leluasa beraksi mereka juga memanfaatkan waktu malam hari untuk menebang segala jenis kayu yang dibutuhkan, begitupun dengan pengangkutanya. “Karena banyaknya

jalur ini yang membuat petugas itu seringkali terkecoh dan kalau tidak bisa tebang siang hari malam pun mereka akan melakukan penebangan,” ujarnya.

Aktifitas merusak lingkungan itu, lanjut M Saad, dilancarkan secara berkelompok dan informasinya dibiayai oleh oknum pengusaha. Mereka tinggal menebang sesuai jenis kayu dan kubikasi yang dipesan pengusaha. Dan parahnya, tidak hanya jenis kayu-kayu unggul yang kini menjadi incaran pelaku melainkan semua jenis kayu, terpenting pohon asli tambora ini bisa diolah dan diedarkan.

“Sekarang mereka sudah secara umum ambil kayunya, yang penting pohonnya besar dan bisa diolah,” ujarnya.

Disinggung luas kawasan tambora yang telah rusak akibat penebangan liar, M. Saad tak bisa merincinya secara pasti lantaran penebangan itu bebentuk spot-spot. Sementara untuk pereambahan di semua kawasan taman nasional tambora hingga akhir 2017 kemarin sudah tercatat 525 Ha. “Dan saat ini semua pelaku perambahan itu sudah tidak lagi beraktifitas, kita tertibkan saat operasi terpadu kemarin,” pungkasnya. (jun)

Bupati Persilakan Pejabat Berkompetisi di Lelang Jabatan (Suara NTB/ula)

PAPARKAN DATA - Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, saat memaparkan data pada Rakor Perencaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu tahun 2018 di Pendopo Bupati Dompu, Senin (12/2).

Angka Kemiskinan di Dompu Tinggal 13,43 Persen Dompu (Suara NTB) Angka kemiskinan Kabupaten Dompu tahun 2017 menyisakan 13,43 persen atau turun sekitar 0,92 persen dibandingkan tahun 2016.

Namun kerak kemiskinan yang disebabkan warga mengalami cacat dan tidak berproduksi serta penduduk yang malas di Dompu cukup tinggi mencapai 10,76 persen.

Akan tetapi, kedalaman kemiskinan ini relatih kecil selisih pengeluarannya dari garis kemiskinan.

Hal itu disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB, Ir Endang Tri Wahyuningsih, MM pada rapat koordinasi perencaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu tahun 2018 di Pendopo Bupati, Senin (12/2).

“Kabupaten terkaya, Kabupaten Badung (Bali) saja memiliki kemiskinan 2 persen. Mereka ini sudah tidak bisa diubah, karena isinya orang cacat yang tidak bisa apa – apa, termasuk orang malas. Di Dompu, kerak miskinnya 10,76 persen dari jumlah warga miskinnya 13,43 persen,” kata Endang Tri Wahyuningsih di hadapan Bupati dan perwakilan BPKP selaku pendamping penyusun Sakip Pemerintah Kabupaten Dompu.

Endang Tri Wahyuningsih

juga meyakini, sesuai target RPJMD Kabupaten Dompu dalam penurunan kemiskinan di sisa waktu 3 tahun terakhir akan bisa direalisasikan. Karena hal itu tinggal kesungguhan dalam mencapai target – target yang ditetapkan. Terlebih garis kemiskinan Dompu merupakan terendah yaitu Rp 266.483,- per bulan dan kedalaman kemiskinan relatif kecil yaitu 1,838.

“Bupati tinggal melihat bagaimana OPD (organisasi perangkat daerah) itu bekerja,” katanya. Namun yang harus juga diwaspadai, mulai tahun ini pola konsumsi terbaru akan berubah ke pola konsumsi bukan makanan di Dompu cukup tinggi bila dibandingkan daerah lain.

Sementara ekonomi Kabupaten Dompu berdasarkan PDRB masih dipengaruhi oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan sebanyak 40 persen. Diikuti sektor perdagangan 27 persen, pemerintahan 15 persen, konstruksi 8 persen dan transportasi 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Dompu dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sektor pertanian sebagai sektor yang dominan dibutuhkan keberlanjutan produksi dan diversifikasi.

Untuk IPM Kabupaten Dompu berada di poin 65,48 untuk tahun 2016 atau berada di urutan ke 5 se NTB akibat melemahnya IPM Dompu tahun 2014 sehingga terkoreksi oleh Lombok Barat. Komponen yang perlu mendapat perhatian lebih adalah komponen harapan hidup dan komponen pengeluaran per kapita per tahun. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Dompu berada di urutan 9 dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. Sementara usia harapan hidupnya 63,42 tahun untuk laki – laki dan 67,16 tahun untuk perempuan.

Untuk lama sekolah 7,11 tahun perempuan dan 8,57 tahun laki – laki.

Pemaparan Kepala BPS NTB ini mendapat koreksi dari Kepala Bidang Sosbud Bappeda dan Litbang Dompu, M. Jufrin, ST, M.Si yang meminta kepada BPS dalam setiap rilis datanya untuk melibatkan dinas/instansi di daerah. Karena sering kali data yang dirilis BPS sering diperdebatkan pada forum – forum resmi.

“Ini menjadi tugas berat kami kedepan untuk menselaraskan data dan ini akan kami lakukan kedepan,” kata Endang menanggapi pernyataan Jufrin. (ula)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin menegaskan tidak memiliki komitmen apapun kepada siapapun terhadap jabatan yang dilelang. Namun para pejabat dipersilahkan untuk berkompetisi secara transparan, obyektif sesuai standar yang dibutuhkan.

Penegasan ini disampaikan Bupati sebelum menutup rapat koordinasi perencaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu tahun 2018 di pandopo Bupati, Senin (12/2) kemarin. “Saya tegas ini. Saya tidak punya komitmen apapun kepada siapapun juga terhadap jabatan yang sekarang dilelang. Jadi, silahkan anda berkompetisi.

Apalagi yang merasa, ah saya sudah disiapin oleh Bupati tempat, ndak usah belajar. Jadi, ini penegasan saya.

Kan itu yang kita minta selama ini. Ada transparansi, obyektifitas, standar – standar yang kita perlakukan,” tegas H Bambang.

Penegasan Bupati ini diduga terkait status aku FB @Putra Taufan milik Ketua Umum KONI Dompu, Putra Taufan, SH, MH, Senin pagi yang menulis, ‘untuk apa ikut pansel.. toh ujung2x setor mahar #curhatparaeselon3’. Status ini mengundang komentar hingga 136 komentar dan disukai oleh 161 akun hingga pukul 15.20 wita.

Beberapa komentar memandang maklum soal mahar sebagai dampak politik biaya tinggi saat ini dan beberapa menganggap hal itu cuman isu.

Tapi ada juga yang berkomentar, tidak dilakukan oleh oknum yang tidak melibatkan Bupati. Namun kepala Bagian Humas Setda Dompu, melalui akun @Ardiansyah, SE menegaskan, pansel akan

profesional dan pemerintah akan bekerja sesuai aturan.

“Mari kita saling menghargai proses dan secara pribadi beliau – beliau adalah orang – orang yang memiliki integritas,” tegas Ardiansyah dalam kolom komentar di status FB ini.

Putra Taufan yang dihubungi terkait statusnya ini, berdalih status tersebut bukan terjadi di Dompu tapi di daerah lain. Namun ia tidak membantah bahwa status tersebut dibuatnya.

“Itu bukan kejadian di Dompu. Itu terjadi di luar daerah,” katanya.

Sebelum menutup rapat koordinasi perencaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu tahun 2018, H Bambang mengungkapkan, kondisi SDM birokrat di Dompu yang sangat bergantung pada orang perorang karena faktor SDM dan kapasitasnya. Hal ini harus diakhiri dengan membuka kelas khusus di kantor Bupati untuk upgrit pengetahuan, sikpa dan sebagainya pada pegawai. “Ada satu orang kerjanya itu tidak habis – habis pekerjaannya.

Karena kepala Dinas tahunya, urusan apapun sama si itu. Karena itu, ketergantungan kepada seseorang itu harus kita akhiri,” tegasnya.

Ketergantungan pada orang perorang ini diakui H Bambang, berdampak pada penjenjangan pegawai. Hal ini terlihat dalam proses panitia seleksi (Pansel) untuk pejabat eselon 2 (jabatan pejabat tinggi pratama/JPTP) cukup sulit pesertanya.

“Selama ini ribut mau jadi pejabat eselon 2. Begitu dibuka kesempatan, ada yang mau tapi tidak memenuhi syarat.

Ada yang memenuhi syarat, ngomongnya macam – macam,” katanya. (ula)

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB

Hari Ini Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Merawat Keamanan Senggigi KAWASAN wisata memerlukan keamanan untuk menjamin kenyamanan wisatawan. Kawasan wisata Senggigi salah satunya. Citra NTB bersandar pada keamanan kawasan pantai barat Pulau Lombok tersebut.

AKP Arjuna Wijaya mengemban tanggung jawab itu. Perwira pertama jebolan akademi kepolisian tahun 2008 itu kini menjabat Kapolsek Senggigi.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/2), dia tak gentar menjawab tantangan menjaga keamanan destinasi wisata unggulan NTB tersebut. Malah sebaliknya, tantangan itu dijadikan lecutan untuk bekerja total dan tuntas.

“Tujuannya yang utama adalah wisatawan yang berlibur ke Senggigi dapat merasakan situasi yang aman, nyaman. Tenang dalam beraktivitas menghabiskan waktu liburannya,” jelasnya.

Rasa aman yang dirasakan wisatawan merupakan oleh-oleh dari Lombok dalam bentuk yang lain. Hal itu akan berdampak terhadap citra NTB sebagai tujuan wisata yang kini sedang melejit.

Arjuna menerangkan, strategi yang dia akan terapkan yakni menekan sedini mungkin potensi kriminalitas. Dari catatan selama ini, kasus pencurian mendominasi gangguan keamanan di kawasan Senggigi.

“Tentunya kita meningkatkan patroli pada jam-jam rawan terjadinya kasus pencurian. Apabila sudah terjadi maka secepat mungkin kita ungkap pelakunya. Disinergikan juga dengan patroli dialogis,” tegas mantan Sekretaris Pribadi (Sespri) Kapolda NTB ini.

Kawasan Senggigi yang merupakan pusat jasa wisata juga diimbau untuk memasang kamera pengintai atau CCTV. Menurut mantan Kasatreskrim Polres Lombok Tengah itu, rekaman CCTV efektif dalam mengungkap kasus pidana pencurian.

Dia berharap, keamanan kawasan Senggigi dapat menjaga citra pariwisata NTB, dan mendongkrak kunjungan wisatawan sehingga mendorong kemajuan daerah. (why)

Arjuna Wijaya (Suara NTB/Why)

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Buka ’’Workshop’’ Penguatan PK Bapas Giri Menang (Suara NTB) – Anak berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan penanganan yang tepat dan menyeluruh. Konsep pemidanaan anak tak melulu harus berujung di penjara. Prinsip keadilan restoratif dikedepankan. Demikian intisari Workshop Model Penguatan Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan, Senin (12/2) di Hotel Sheraton Senggigi, Batulayar, Lombok Barat.

Kegiatan itu dibuka Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Sevial Akmily. Turut hadir, Direktur Pembinaan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kemenkumham RI, Junaedi dan Ketua LPA NTB, Sahan.

“Dari kegiatan ini, diharapkan dapat menghadirkan solusi dan role model dalam penanganan kasus anak yang sesuai dengan rujukan restorative justice,” kata Sevial dalam sambutannya.

Dia menyebutkan, per Februari 2018 ini, Bapas Mataram dan Bapas Sumbawa membina anak berhadapan dengan hukum sebanyak 100 orang. Mayoritas terjerat kasus pencurian.

Pemidanaan anak berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, kata Sevial, diimplementasikan dengan penanganan menyeluruh. Mulai dari penanganan di kepolisian sampai penuntutan di pengadilan.

Sementara Junaedi menjelaskan, penguatan PK Bapas memberikan peningkatan kinerja dalam rangka penanganan ABH. “Dengan mekanisme diversi lebih diutamakan. Anak masuk penjara adalah alternatif terakhir,” terangnya.

Apabila anak diproses hukum sampai ke pengadilan, kata dia, maka penanganannya dikawal Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sebab anak memerlukan penanganan yang khusus.

Tujuanya agar anak ketika kembali ke masyarakat dapat kembali diterima di lingkungannya tanpa adanya stigma mantan pelaku kejahatan.

“Tugas PK ini agar bagaimana mengantarkan anak itu bisa mendapatkan tempat lagi di lingkungannya. Kalau masyarakat menolak, dia nanti akan menjadi anak yang putus asa dan akhirnya bisa melakukan pidana lagi,” papar Junaedi.

Kemudian Sahan menjelaskan, pola penanganan ABK yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan pondok pesantren. ABH menjalani proses pidananya dengan menguatkan pendidikan agamanya.

“LPA NTB sudah kerja sama dengan 11 ponpes di Lombok. Selain sadar, anak yang dimasukkan ke pondok tidak dicap sebagai mantan pelaku. Tetapi sebagai anak pondok,” pungkasnya. (why/*)

(Suara NTB/why)

BUKA - Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily membuka Workshop Model Penguatan Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan, Senin (12/2) di Hotel Sheraton Senggigi, Batulayar, Lombok Barat.

Mataram (Suara NTB) Setelah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada serentak NTB 2018 berlangsung, Senin (12/2) kemarin. KPU akan melanjutkan ke tahap pengundian nomor urut untuk keempat pasangan calon tersebut, yang akan berlangsung Selasa (13/2) hari ini, di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori SP, Senin kemarin usai mengumumkan penetapan empat pasangan calon peserta Pilkada NTB 2018.

“Besok (hari ini) mulai pukul 08.00 Wita dilanjutkan dengan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut,” ucapnya.

Dalam pengundian nomor urut tersebut, semua pasangan calon dijadwalkan untuk hadir langsung di lokasi kegiatan.

Keempat pasangan calon tersebut yakni pasangan Ali-Sakti yang maju lewat jalur independen dan dari jalur parpol ada pasangan Suhaili-Amin, AhyarMori dan Zul-Rohmi.

“Jadi semua pasangan calon harus hadir,” tambah Aksar.

Kehadiran para pasangan calon ini akan diiringi oleh pendukung masing-masing. Tapi jumlah pendukung yang boleh ikut dibatasi masing-masing maksimal 100 orang pendukung.

“Hanya boleh bawa 100 orang pendukung, tidak boleh

lebih. Hanya 75 orang yang boleh masuk ruangan dan 25 di luar ruangan, bisa melihat dari layar lebar yang kita sediakan,” ujarnya.

Para pasangan calon dan tim sukses beserta para pendukungnya akan diberikan tanda pengenal untuk bisa masuk melewati pintu masuk yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.

“Begitu juga dengan para tamu undangan yang lainnya wajib membawa surat undangannya.

Para awak media juga harus membawa Id Cardnya,” jelas Aksar.

Dalam pengundian nomor

urut tersebut nantinya juga akan menghadirkan unsur Badan Pengawas Pemilu.

Setelah pengundian nomor urut pasangan calon, dilanjutkan dengan agenda pembahasan teknis terkait dengan penjadwalan masa kampanye yang mulai berlangsung tanggal 15 Februari.

“Kami lanjutkan dengan rapat kordinasi bersama tim kampanye calon, mulai pukul 16:00 di KPU, untuk membahas pertama terkait pengesahan jadwal kampanye yang disepakati oleh Bawaslu, Polisi dan pihak lain,” pungkasnya. (ndi)

APK Calon Harus Diturunkan

(Suara NTB/why)

DAKWAAN - Kades Mambalan nonaktif, Lalu Ahmad Yudni duduk di kursi pesakitan ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (12/2). Yudni mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Kejari Mataram.

Kades Mambalan Nonaktif Mulai Diadili Mataram (Suara NTB) Kades Mambalan nonaktif, Lalu Ahmad Yudni menjalani sidang perdana perkara pungli pengurusan sertifikat Prona Desa Mambalan, Senin (12/2).

Dia didakwa dengan dua pasal berlapis.

Jaksa penuntut umum, Oktaviana Ading mendakwa Yudni melakukan pungli pengurusan Prona pada tahun 2016 kepada 258 warga Desa Mambalan pemohon sertifikat.

Dalam pengurusan Prona, terdakwa memungut uang dari warga sepanjang JanuariAgustus 2016 dengan nilai bervariasi, antara Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu.

Pasal yang didakwakan kepada Yudni yakni pasal 12 e dan

atau pasal 8 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Total nilai pungli mencapai Rp 111.557.000. Uang sejumlah itu digunakan untuk administrasi pengurusan prona, operasional desa, insensif perangkat desa, dan insentif kepala desa.

“Perbuatan terdakwa menetapkan pungutan untuk biaya operasional pengurusan Prona hanya merupakan dalih terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau ornag lain,” kata Ading di hadapan majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra.

Biaya yang muncul dalam pengurusan Prona Desa Mambalan tahun 2016 sudah dibi-

ayai dalam DIPA Kantor Pertanahan Lombok Barat.

Tetapi terdakwa menetapkan biaya-biaya seperti pembuatan surat hibah, sporadik, pembelian pal, pembelian material, dan surat keterangan saksi. Variasi biaya mulai Rp 20 ribu sampai Rp 200 ribu.

Ading mengatakan, terdakwa mengetahui aturan yang tidak memperbolehkan adanya pungutan terhadap pemohon sertifikat Prona, juga mengetahui tentang adanya alokasi dana dari kantor pertanahan.

“Terdakwa dengna maksud menyalahgunakan kewenangannya tetap melakukan pungutan dan uangnya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri atau orang lain,” tutupnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Setelah KPU resmi menetapkan empat pasangan calon peserta Pilkada NTB 2018, Senin (12/2) kemarin, semua aktivitas para kandidat mulai terikat dengan peraturan KPU. Termasuk aktivitas kampanye dan pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye), harus menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan KPU. “Keluarnya SK penetapan pasangan calon KPU ini, berarti empat paslon, telah resmi jadi paslon yang tentunya karena sudah resmi maka terikat dengan peraturan perundangundangan,” tegas Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP. “Termasuk juga aturan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Karena sudah resmi jadi paslon maka tidak boleh ada alat peraga kampanye yang dipasang dan aktivitas kampanye mulai tanggal 15 Februari sampai 23 Juni. Diluar tanggal itu tidak boleh, kalau masih ada, maka kita minta Satpol PP membantu kami untuk menertibkan, termasuk yang ada di media cetak dan elektronik,” sambung Aksar.

Tidak hanya itu, para pasangan calon juga diwajibkan untuk melaporkan rekening khusus dana kampanyen-

ya. Serta melaporkan dana awal Kampanye.

“Rekening khusus dana kampanye, termasuk laporan awal, sumbangan dan penerimaan dana kampanye, harus diserahkan, paling lambat sehari sebelum mulai kampanye. Soal berapa besar maksimal dana kampanye belum disepakati. Nanti akan kita bahas bersama tim pasangan calon,” terang Aksar.

Selain itu KPU juga akan membahas terkait jadwal kampanye calon. Termasuk terkait materi kampanye masingmasing pasangan calon. Baik dalam bentuk baliho maupun yang akan ditayangkan di media cetak dan elektronik.

Sebelum memulai kampanye, pihaknya terlebih dahulu akan menggelar kampanye damai dengan semua pasang calon. Kampanye damai tersebut akan dilaksanakan serentak secara nasional di seluruh daerah yang juga menggelar Pilkada serentak 2018.

“Kita akan perkenalkan paslon melalui deklarasi damai tersebut dan juga di sana ada penandatanganan kesepakatan dan pernyataan sikap terhadap beberapa komitmen dari paslon, sehingga diketahui oleh publik,” pungkasnya. (ndi)

Pencuri Sapi di Bima Serahkan Diri Syafrudin Perkuat Silaturahmi dengan Keluarga Besar Muhammadiyah ke Babinsa

Kota Bima Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, menggelar serangkaian kegiatan untuk memperkuat silaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah di Kota Bima.

Kegiatan serupa juga rencananya akan digelar di daerah lain di Pulau Sumbawa.

Hal itu ditegaskan Syafrudin usai menghadiri silaturahmi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bima, Sabtu, 10 Februari 2018.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua PDM Kota Bima, H. Eka Iskandar Zulkarnain, M.Si, bersama puluhan pimpinan lembaga amal usaha Muhammadiyah dari berbagai jenjang.

Bertemu dengan para kader dan pimpinan Muhammadiyah, bagi Syafrudin seperti pulang ke rumah dan disambut oleh keluarga besar. “Ini momentum yang sangat berharga buat saya dan mereka. Karena saya orang Muhammadiyah, saya merasa seperti berada di tengah keluarga dan di rumah saya sendiri,” ujarnya.

Karenanya, Syafrudin juga tak sungkan untuk menyokong kegiatan amal usaha Muhammadiyah di Kota Bima. Ia pun ikut mendonasikan Rp 10 juta untuk kelanjutan pembangunan pusat dakwah Muhammadiyah di Kota Bima.

Dalam kesempatan tersebut, Syafrudin juga menyerukan kepada seluruh warga Muhammadiyah di Kota Bima untuk senantiasa mencermati fenomena dan dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

“Kita perlu menyikapi setiap perkembangan dengan cerdas, dengan selalu mengedepankan akal sehat dan pemikiran yang jernih,” tandasnya.

“Saya berharap, secara kelembagaan maupun secara personal, Muhammadiyah dan para kadernya bisa terus beradaptasi dengan kemajuan yang saat ini memang terus menerus terjadi,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan tersebut.

Beberapa hari sebelumnya, Syafrudin juga menggelar keg-

(Suara NTB/ist)

MUHAMMADIYAH - Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, berpose dengan keluarga besar Muhammadiyah di Kota Bima, Sabtu, 10 Februari 2018. iatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan menghadirkan 150 orang peserta dari para pelajar/pengurus OSIS, pemuda lintas agama, penyuluh agama Islam non PNS dan pihak lainnya.

Eka Iskandar yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bima, menegaskan bahwa kehadiran Syafrudin di dalam dua kegiatan ini sama sekali tidak mengusung agenda politik praktis.

“Ini sama sekali tidak mengusung agenda politik. Muhammadiyah tidak pernah mengambil posisi politik praktis apapun,” tegasnya.

Eka menambahkan, apa yang dilakukan Syafrudin ini murni berlandaskan keinginan untuk memperkuat pemahaman dan praktik seputar empat pilar MPR RI. Yaitu, pemahaman dan praktik seputar Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Saat ini masyarakat mungkin sudah paham Pancasila, UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Tapi, kadang-kadang muncul persoalan kebangsaan dalam kehidupan kita ini. Taruhlah masalah moralitas, kedua, masalah kebangsaan ini problem keummatan kita. Ada

yang masih mempertentangkan pancasila dan agama. Ini yang kita luruskan,” tegas Eka. Menurut Eka, konsep keberagaman yang saat ini kerap memicu pertentangan justru harus diurai dengan simpul kemanusiaan. “Kita lihat simpul yang bisa menyatukan keberagaman ini. Kita perlu mendorong gerakan membangun kemanusiaan secara kolektivitas-kolegial. Sehingga orang Kristen membantu orang Islam itu wajar. Orang Islam membantu orang Kristen itu juga wajar. Ini yang kita dorong. Teman kesusahan kita bantu. Ini yang harus kita hidupkan kembali,” tegasnya.

Eka menegaskan, sosok Syafrudin di tengah-tengah warga Muhammadiyah memang sudah seperti keluarga sendiri. Mengingat, Syafrudin memang merupakan kader Muhammadiyah.

“Beliau juga bagian dari warga persyarikatan Muhammadiyah. Kita mendengarkan isi hati beliau. Dan kita berikan kesempatan bagi beliau untuk berkontribusi terhadap pembangunan amal usaha Muhammadiyah. Dan sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, kita doakan semoga karir dan rezeki beliau semakin baik,” tegas Eka. (*)

Mataram (Suara NTB) Senin (12/2) pagi kemarin, salah seorang terduga pencurian Sapi berinisial Ar (18), menyerahkan diri kepada Babinsa Desa Tolouwi Koramil 1608-07/Monta. Warga Dusun Nadi Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima menyerahkan diri langsung kepada Serda Rifaid di Koramil 1608-07/Monta. Hal ini diyakini sebagai buah dari intensnya kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) yang secara terus menerus yang dilakukan oleh Babinsa.

Menurut Wadanramil 1608-07/Monta Kapten Inf Iswan di Koramil, berdasarkan laporan dari anggotanya, bahwa pelaku meyerahkan diri dengan suka rela kepada Serda Rifaid dan dibawa ke Kantor Koramil untuk dimintai keterangan.

“Pelaku merasa takut akan dikejar massa setelah melakukan pencurian dan diancam akan dibunuh sehingga pelaku memilih menyerahkan diri kepada Babinsa,” ungkap Iswan.

Setelah dimintai keterangan, kemudian dikoordinasi-

kan dengan Polsek Langgudu untuk diserahkan. “Setelah pelaku kita mintai keterangan dan dikoordinasikan ke Polsek Langgudu, kami langsung menyerahkannya ke Polsek untuk keamanan pelaku dan proses lebih lanjut,” jelasnya.

Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka P ditemui terpisah, menyampaikan terimakasih kepada Koramil yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

“Terimakasih kepada para Babinsa dan Koramil yang telah mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan hari ini ada salah seorang terduga pelaku pencurian sapi sudah menyerahkan diri ke kantor Koramil,” ujar Bambang.

Orang Nomor satu di Kodim Bima tersebut berharap, agar para Babinsanya tidak bosan untuk melakukan kegiatan Komsos ataupun anjang sana ke rumah warga binaanya. Sehingga dengan begitu, sekecil apapun informasi cepat diketahui dan dilaporkan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. (ars)

(Suara NTB/penrem)

KETERANGAN - Terduga pencuri sapi Ar (tengah) saat dimintai keterangan di Koramil Monta.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

Halaman 9

”Great Sale” Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke NTB

Mataram (Suara NTB) Banjir diskon yang diberikan sejak Januari hingga akhir Februari ini dimanfaatkan oleh wisatawan. Diskon dari berbagai perjalanan wisata, hotel dan berbagai rumah makan membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung.

Saat ini transaksi dari berbagai industri pariwisata terus berjalan. Okupansi hotel juga diklaim meningkat dengan adanya kunjungan wisatawan pada pelaksanaan

great sale ini. “Beberapa maskapai penerbangan juga memberikan diskon dan hotelhotel juga berikan diskon. Saya rasa ini yang membuat wisatawan tertarik, dan me-

mang itu tujuan kita,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S. Sos., M. Si. Ia mengatakan bahwa great sale ini diikuti oleh banyak in-

dustri. Termasuk pusat oleholeh atau UMKM yang bergerak pada industri pariwisata.

Hal ini tentu saja memberikan kemudahan kepada wisatawan yang datang. Apalagi biasanya Bulan Januari hingga Februari kunjungan wisatawan tidak sebanyak bulan lainnya.

“Kita berharap angka kunjungan ini terus bertamabah. Wisatawan masih bisa

menikmati berbagai diskon dari industri yang sudah terdaftar dalam great sale ini,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu wisatawan asal Jakarta Amirul Mukminin mengaku senang dengan adanya great sale ini. Dengan demikian, ia bisa mengajak rekannya untuk melakukan gathering dengan biaya yang tidak ter-

Lombok. Apalagi Lombok saat ini sudah banyak diketahui oleh wisatawan.

“Lombok kan sudah banyak yang tahu, banyak juga yang mau berkunjung. Tapi kalau menghitung budget, wisatawan harus menabung dulu. Karena tiket pesawat bolak balik saja harus siapkan paling tidak tiga juta, belum yang lainnya,” ujarnya. (lin)

Festival KaraKara-KKara, Ajang Menangkap Kerang bagi Wisatawan

Pemeran Dilan 1990 Ingin Berkunjung ke Gili Mataram (Suara NTB) Tiga orang pemain dalam Film Dilan 1990 menyempatkan diri untuk menyapa penggemarnya di Lombok pada Sabtu (10/2) lalu. Karena jadwal yang padat mereka tidak sempat untuk berkunjung ke destinasi wisata. Kendati demikian, mereka memiliki keinginan untuk berkunjung ke Gili Trawangan saat ada kesempatan lagi ke Lombok.

“Sebenarnya pengen ke Gili (Trawangan) karena banyak orang yang sudah ngomongin gili jadi kita pengen ke situ. Mudahan next bisa ke situ ya,” kata Vanesha Prescilla yang berperan sebagai Milea dalam Film Dilan 1990 ini.

Ia mengatakan sudah mengetahui tentang Lombok dan Gili Trawangan. Hanya saja karena jadwal yang sibuk, ia belum sempat untuk berlibur. Ia berharap kedepannya bisa berkunjung dan menikmati pantai dan keindahan Trawangan.

Hal yang sama juga diungkapkan Debo Aryanto yang berperan sebagai Nandan. Ia mengatakan sudah lama ingin berkunjung ke Gili Trawangan. Namun niat itu belum bisa terwujud hingga saat ini.

“Nanti kalau ada kesempatan ke Lombok, saya mau ke Gili (Trawangan). Saya melihat di foto-foto, tempatnya memang bagus,” ujarnya.

Begitupula harapan dari Brandon Salim yang berperan sebagai Beni. Ia sangat ingin ke Trawangan karena melihat di foto pantai dan suasananya sepertinya menyenangkan. Ia ingin berlibur dengan nyaman seperti yang banyak diberitakan bahwa Gili Trawangan merupakan tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu berlibur.

“Mungkin karena saya hanya tahu Trawangan saja di Lombok ini jadi saya mau ke sana. Saya berharap bisa berkunjung ke Gili (Trawangan) untuk kunjungan berikutnya,” harapnya.

Sementara ini hanya itu destinasi yang ingin dikunjungi oleh ketiga artis peran ini. Sebab hanya destinasi itu yang diketahui dan menurutnya menjadi destinasi favorit para wisatawan yang berkunjung ke Lombok.

Mungkin ke depannya ia bisa mengetahui lebih banyak lagi destinasi wisata yang ada di Lombok.

“Semoga harapan kami untuk berkunjung ke Trawangan bisa terwujud. Semoga ada waktu dan semoga kami semua sehat sampai kunjungan berikutnya,” ujarnya. (lin)

lalu banyak.

“Kami bisa menekan biaya karena adanya diskon di hotel dan dari travel kami.

Meskipun tidak banyak, tapi kami senang bisa mendapatkan diskon,” ujarnya.

Ia berharap diskon semacam ini bisa lebih sering lagi dilakukan. Sehingga semakin banyak wisatawan yang mau berkunjung ke

(Suara NTB/ist)

PANCOR DATOQ - Keindahan destinasi wisata Pancor Datoq yang ada di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

Destinasi Pancor Datoq Banyak Dikunjungi Wisatawan Lokal Selong (Suara NTB) Destinasi wisata Pancor Datoq merupakan salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Belakangan banyak wisatawan lokal yang berkunjung ke destinasi ini. Letaknya ada di Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela.

Wisatawan yang datang mencari sensasi berendam yang asyik di salah satu mata air di Kecamatan Pringgasela ini. Apalagi airnya bersih, langsung dari mata airnya. Hal ini pula yang membuat banyak wisatawan ingin berkunjung. Apalagi destinasi wisata ini sudah dibenahi dan ditata dengan baik oleh pemerintah desa setempat.

“Kita sudah lakukan penataan destinasi ini dan kita sudah resmikan dan dibuka untuk umum sejak November

2017. Dengan harapan banyak wisatawan yang berkunjung,” kata Kepala Desa Aikdewa, Mahmud.

Wisata Pancor Datoq ini merupakan tempat wisata yang menyuguhkan keindahan alam dan mata air langsung yang menjadi daya tarik wisatawan.

Terdapat sebuah kolam berukuran 7x4 meter. Kolam ini dapat digunakan untuk berendam bagi wisatawan yang ingin menikmati sensasi berendam dari mata air langsung.

Di atas terdapat air terjun yang dapat digunakan sebagai tempat refleksi. Kerasnya debit air yang jatuh memberikan sensasi tersendiri. Tempat ini sangat cocok digunakan untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga atau kerabat.

“Kita ingin menjadikan sek-

tor pariwisata sebagai sektor utama yang akan dikembangkan di desa ini. Karena kita punya potensi pariwisata untuk dikembangkan,” ujarnya.

Hidayatullah (29) wisatawan asal Lombok Timur ini mengaku sangat senang, terlebih saat berendam. Ia mengatakan bahwa Pancor Datoq merupakan tempat yang seru dan asyik untuk piknik bersama keluarga. Ia juga bisa berendam lama di kolam dengan air yang bersih langsung dari mata airnya.

“Airnya bersih dan banyak spot foto. Ada tulisan-tulisan yang saya pikir cukup menghibur. Suasananya juga masih sangat alami. Saya berharap ada kolam untuk anak-anak juga. Meskipun kolam yang ini juga tidak dalam,tapi kolam anak-anak juga penting,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Festival Kara-kara akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Ini merupakan pesta rakyat yang setiap tahun dilakukan oleh masyarakat setempat. Hanya saja, baru kali ini dirayakan dalam bentuk festival oleh Pemkab Bima.

“Kalau di Lombok ada menangkap Nyale, kalau di Bima itu menangkap kerang.

Ini memang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat.

Hanya saja baru kali ini Pemkab terlibat dalam menghadirkan berbagai kegiatan pendukung di dalamnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis, Sabtu (10/2).

Ia mengajak wisatawan untuk menyaksikan Festival Kara-kara di Bima. Ia berharap bisa memberikan suguhan yang menarik kepada wisatawan yang datang pada kegiatan itu. Apalagi pada pelaksanaannya, akan banyak warga juga yang terlibat untuk memeriahkan pesta rakyat itu.

Kegiatan ini akan dilakukan di Pantai Lariti. Karena di Pantai Lariti ada mitos seorang ibu yang sangat mencintai anaknya tapi sudah tidak bisa mendidiknya. Akhirnya sang ibu mengorbankan diri, inilah yang disebut Kara-kara.

Sehingga untuk memperingati itu, masyarakat berbondongbondong ke pantai untuk menangkap kerang.

“Pesta rakyat ini akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Bima, terutama yang ada di lingkar Pan-

tai Lariti. Termasuk komunitas-komunitas sadar wisata yang ada di Bima. Sebab Pantai Lariti kini mulai dibenahi untuk menyambut lebih banyak lagi kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Ia berharap melalui kegiatan ini, Pantai Lariti bisa semakin dikenal oleh wisatawan. Ini bertujuan untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan ke Bima.

Sehingga pendapatan masyarakat di lingkar destinasi bisa semakin bertambah.

Selain itu, ia juga akan membuat Pantai Lariti sebagai persinggahan wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Pink. Sebab di pantai ini juga akan dibuatkan taman laut yang langsung terhubung ke hutan bakau. Sehingga wisatawan bisa menikmati sensasi berlibur ditemani pohon bakau di sekelilingnya.

Melalui pesta rakyat Karakara ini diharapkan masyarakat juga bisa lebih sadar bahwa dirinya berada di kawasan destinasi wisata. Sehingga kebersihan dan keamanan bisa tetap terjaga.

Sebab dua hal itulah yang menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung.

Sejauh ini memang tidak banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke pantai ini. namun dengan adanya pesta rakyat ini, diharapkan bisa mendongkrak angka kunjungan wisatawan.

Sebab Pantai Lariti merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Bima. (lin)

Gili Bidara, Salah Satu Pilihan Destinasi di Lotim

(Suara NTB/lin)

MUTIARA - Berbagai koleksi mutiara pada salah satu outlet yang banyak dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan.

Mutiara Lombok Jadi Oleh-oleh Paling Dicari Mataram (Suara NTB) Mutiara Lombok sudah semakin dikenal oleh wisatawan. Tidak heran jika ini dijadikan sebagai salah satu oleh-oleh yang paling banyak dicari oleh wisatawan. Apalagi saat ini modifikasinya sudah semakin beragam. “Kita jual berbagai jenis modifikasinya. Sementara untuk mutiaranya kita jual tiga jenis mutiara. Yaitu mutiara air laut, mutiara air tawar dan mutiara barong,” kata Sales and Marketing Indah Mutiara Lombok, Lulu.

Ia mengatakan bahwa mutiara ini banyak dicari oleh wisatawan untuk dijadikan buah tangan. Ada yang dibuat dalam motif anting, kalung, gelang hingga bros. motif-motifnya dibuat modis dan trendi. “Dalam sehari bisa sampai 20 hingga 30 orderan. Karena kami juga menjual secara online. Banyak juga orang yang dari luar Lombok yang pesan,” ujarnya.

Ini menjadi salah satu keuntungan para pedagang mutiara. Sebab kualitas mutiara Lombok sudah mampu bersaing di pasaran. Apalagi harganya juga cukup terjangkau. “Kita tetap utamakan kualitas. Karena bagaimanapun kita ingin pelanggan kita merasa puas dengan pelayanan dan produk yang kita jual,” ujarnya.

Tidak heran jika saat ini semakin banyak pelaku pariwisata yang mengajak wisatawan untuk mengunjungi rumah mutiara di berbagai tempat. Sebab kualitas mutiara Lombok sudah sangat terpercaya yang membuat wisatawan berminat untuk membeli. “Owner saya sendiri sangat mengutamakan kualitas. Selain itu, desainnya juga kami utamakan yang bagus, menarik dan sesuai dengan usia pengguna. Kami juga menerima pesanan dari pelanggan,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya semua wisatawan yang datang bisa berkunjung ke pusat atau rumah mutiara di Lombok. Sebab ini juga bisa menjadi promosi bagi mutiara Lombok di negara atau daerahnya. Ia juga berharap wisatawan bisa membeli melalui pemesanan daring meskipun belum sempat untuk berkunjung kembali ke Lombok. “Kami tentu saja berharap semakin banyak wisatawan yang datang ke Lombok. Jadi semakin banyak yang beli mutiara untuk dibawa sebagai oleh-oleh,” harapnya. (lin)

Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur memiliki banyak destinasi wisata. Salah satunya Gili Bidara yang belakangan menjadi spot menyelam bagi wisatawan.

Gili ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Selain tidak terlalu ramai, pantainya juga sangat bersih.

“Berbicara gili, ternyata Lombok tidak hanya memiliki Trawangan. Ada Gili Bidara yang masih sangat asri dan bawah lautnya juga indah,” kata wisatawan asal Surabaya Beni Prayogi, Minggu (11/2).

Terlihat warna putih berkilau dari kejauhan ditimpa cahaya matahari siang. Air laut dengan gradasi warnanya menyajikan kontras yang indah.

Laju perahu yang kian pelan, dan sepotong surga terpampang di depan mata saat baru sampai di bibir pantai Gili Bidara.

Pasir putih itu terasa sangat lembut hingga lesak ke

dalam menahan berat tubuh siapapun yang berpijak di atasnya. Terlihat pula beberapa serpihan terumbu karang mati.

Dari bibir pantai, sejauh mata memandang, hanyalah laut biru menghampar tiada batas.

“Bawah lautnya sangat bagus. Banyak ikan juga. Terumbu karangnya juga bagus. Saya sangat merekomendasikan agar wisatawan berkunjung kesini,” ujarnya.

Gili Bidara sendiri merupakan salah satu dari beberapa gugusan Gili, yakni Gili Petagan, Gili Bidara dan Gili Kondo. Untuk mencapai lokasi ini, wisatawan yang datang dari Kota Mataram harus terlebih dahulu berkendara menuju ke Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Dari sana barulah wisatawan dapat menyeberang menuju Gili Bidara dengan menggunakan perahu carteran yang digunakan pulang pergi.

“Nanti kalau sudah sampai di tempat pendaftaran itu, ada yang akan jelaskan soal lama perjalanan dan lain-lainnya.

Jangan lupa bawa bekal, karena di Gili Bidara tidak ada yang jualan,” ujarnya.

Gili Bidara termasuk ke

dalam jajaran pulau kecil yang tidak berpenghuni di antara pulau lainnya. Sehingga tidak ada akomodasi yang bisa anda manfaatkan secara maksimal di Pulau satu ini. ketika berkunjung, wisatawan hanya akan menemukan sebuah pen-

dopo untuk berteduh atau yang lebih dikenal degan sebutan berugak. Namun karena tidak berpenghuni, suasana pulau ini sangat tenang dan cocok untuk dijadikan sebagai destinasi berlibur saat merasa penat. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

Halaman 10

Pelaksanaan UNBK

Harus Ada Efek Jera KEKERASAN yang terjadi di lingkungan sekolah tidak bisa dibenarkan. Diperlukan efek jera bagi pelaku kekerasan agar kejadian itu tidak terulang. Oleh karena itu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB akan menurunkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua murid kepada seorang guru di SDN 4 Rarang, Kecamatan Terara beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/dok) Ketua PGRI NTB, Drs. H. M. Ali H. M. Ali H. Arahim H. Arahim, M.Pd., Senin (12/2) menekankan, untuk menjaga marwah PGRI sekaligus memberikan perlindungan pada anggota, maka PGRI NTB akan menurunkan LKBH dalam kasus kekerasan terhadap guru SDN 4 Rarang itu.

“Kita minta persoalan ini ditingkatkan sampai ke meja hijau.

Jika kita sudah mendapatkan dua alat bukti, ini kan sudah merupakan penganiayaan, ini sudah suatu pelanggaran. Harus dilakukan penahanan kepada orang yang melakukan kekerasan itu. Bawa saja ke pengadilan, supaya jadi pembelajaran kepada yang lainnya,” tegas Ali. Ali menegaskan, kasus kekerasan itu harus diselesaikan sampai tuntas. Ia sudah menyampaikan ke PGRI Lombok Timur (Lotim) untuk mengawal kasus itu. Pihaknya juga menurunkan tim untuk membantu.

Ia menegaskan, tidak boleh ada perbedaan hukum bagi siapa saja yang sampai melakukan kekerasan. “Ini kan kalau guru melintir siswa, banyak yang sudah angkat bicara, kalau guru terbunuh mana mereka bersuara,” ujarnya sebelumnya. (ron)

Situs Manajemen SIA Unram Diretas ’’Hacker’’ Mataram (Suara NTB) Manajemen Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas Mataram (Unram) kembali mengalami peretasan akses kendali atas sistem akademik online oleh peretas yang menamai dirinya dengan julukan Hacker Loteng.

Peretasan atas situs akademik sia.unram.ac.id menimbulkan kepanikan seluruh mahasiswa dan dosen Unram.

Mengingat proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) yang dilakukan secara online sempat tidak dapat dilakukan selama beberapa waktu.

Padahal jadwal pengisian KRS telah dibuka mulai sejak tanggal 5-24 Februari 2018. Kini pihak pengelola server telah menonaktifkan situs guna melakukan maintenance. Situs akademik SIA Unram kembali normal, Senin (12/2).

Salah seorang mahasiswi Unram, Mega Suci mengaku tindakan hacker telah merugikan banyak pihak, termasuk dia yang kini belum bisa mengisi KRS tepat waktu. Di samping tidak bisa mengisi KRS, tindakan hacker ini bisa membuat gaduh lantaran nilai hasil studi juga berpotensi diacak-acak.

“Bukannya mempercepat nilai keluar, malah menambah kerjaan saja. Kan jadinya nilai susah keluar. Dan kita yang mau cetak KRS jadi nggak bisa,” ungkap Mega.

Sementara itu, Kurnia mengemukakan sejak beberapa hari lalu belum bisa mengakses website Unram. Untuk itu, dia meminta pihak kampus segera memperbaikinya agar tidak menghambat mahasiswa.

“Terus bagaimana mau cetak KHS sama centang KRS nya?

Padahal saya rencananya mau masuk besok,” ungkapnya.

Wakil Rektor I Unram Prof. L. Wirasapta Karyadi membenarkan terjadinya peretasan terhadap website dan kini tengah dalam tahap perbaikan.

Sementara itu, aturan mengenai peretasan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau UU ITE. Mereka yang melakukan sabotase situs internet sebuah instansi dapat dijerat oleh Pasal 30 UU ITE. Pasal itu berisi tiga varian delik yang membuat peretas bisa dikenai hukum pidana. (dys)

(Suara NTB/ist)

RETAS - Situs SIA Unram yang sempat diretas hacker.

Namun, situs sudah kembali normal, Senin (12/2).

Sekolah Tak Boleh Lakukan Pungutan

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi, kota maupun kabupaten untuk aktif melakukan proses pendataan kesiapan sekolah dalam menyediakan fasilitas pelaksanaan UN. Selain itu, Ombudsman juga meminta setiap sekolah penyelenggara UN tidak melakukan perbuatan maladministrasi berupa pungutan liar (pungli) dengan alasan untuk membiayai pelaksanaan UN. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH., MH., mengatakan ajakan untuk mengantisipasi pelaksanaan UN ini mengacu pada hasil Laporan yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB melalui posko Ujian Nasional NTB Tahun 2017.

Pada pelaksanaan UN Tahun 2017, temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB mencatat ketersediaan fasilitas UN seperti laptop 60 hingga 70 persen masih disediakan oleh warga masyarakat. Sisanya antara 30 hingga 40 persen saja yang menjadi milik sekolah.

“Ombudsman berharap tahun 2018 angka tersebut sudah semakin membaik.

Kondisi ini juga diperburuk oleh masih terjadinya praktik pungli di beberapa sekolah penyelenggara UN dengan alasan untuk pembiayaan UN,” ujar Adhar dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (12/2).

Pada penyelenggaraan UN 2017 lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB masih menerima laporan masyarakat dari sejumlah tempat tentang adanya praktik pungutan oleh sekolah dengan alasan pengadaan laptop atau komputer

sekolah bagi pelaksanaan UN. Laporan-laporan seperti itu tidak saja datang dari sekolah yang berlokasi agak terpencil, namun juga dari masyarakat yang ada di tengah kota.

Pungli yang terjadi seringkali dilatarbelakangi oleh minimnya peralatan laptop dan komputer yang akan digunakan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Biasanya sekolah meminta kepada orang tua/wali murid untuk melalui Komite Sekolah dengan bermodus sumbangan agar dapat membeli peralatan komputer.

Padahal berdasarkan berbagai peraturan, mulai dari UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah mengatur larangan untuk melakukan pungutan.

Bahkan larangan khusus untuk pungutan dalam Ujian Nasional dipertegas melalui

Surat Edaran Mendikbud No. 1356/H/TU/2016 tentang Larangan Pungutan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Adhar menekankan, Ombudsman RI Perwakilan NTB memahami proses penyediaan dan pengadaan laptop dan komputer bagi keperluan pelaksanaan UN bukanlah sebuah pekerjaan mudah dan murah. Oleh sebab itu Ombudsman RI Perwakilan NTB menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan UNBK. Salah satu bentuk partisipasi bisa dengan secara sukarela meminjamkan laptop.

“Syukur-syukur jika tahun 2018 ini fasilitas milik sekolah berimbang dengan partisipasi masyarakat,” kata Adhar.

Sementara itu pihak sekolah yang tidak memiliki fasilitas komputer yang memadai disarankan tidak memaksakan UNBK. Alternatifnya dengan bergabung dengan sekolah yang telah memiliki peralatan komputer yang lengkap, atau dengan mengalihkan menjadi Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

Selain itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan

harus lebih aktif mendata sekolah yang belum siap melaksanakan UNBK, dengan melengkapi peralatan komputer atau memfasilitasi sekolah untuk bergabung dengan sekolah yang telah siap melaksanakan UNBK. Selain itu Ombudsman RI Perwakilan NTB menyoroti titik rawan yang masih perlu dievaluasi yaitu pelaksanaan UNKP. Pada tahun 2017 Ombudsman RI Perwakilan NTB masih menerima laporan adanya praktik penyebaran lembaran yang dipercayai oleh siswa peserta UN sebagai kunci jawaban. Hal tersebut memiliki dampak buruk kepada peserta ujian karena menanamkan nilai ketidak jujuran sekaligus merusak integritas Ujian Nasional.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota

TK Putra I Mataram Kunjungi ”Islamic Center” Mataram (Suara NTB) – TK Putra I Mataram melaksanakan kunjungan ke Islamic Center, pada Sabtu (10/2) lalu.

Program kunjugan ke tempat ibadah itu merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh TK Putra I Mataram.

Menurut Kepala TK Putra I Mataram, Hj.Yuniarti, kegiatan itu merupakan kegiatan outing clas. Dengan melakukan kunjungan ke tempat ibadah, pihaknya ingin agar anak-anak usia dini bisa lebih awal diperkenalkan budi pekerti dan akhlak.

“Kan biasanya dalam kehidupan kita setinggi apa pun ilmu pendidikan kalau akhlaknya buruk tidak akan berjalan baik, jadi kalau anak sudah mempunyai akhlak yang baik, kuat fondasi akhlaknya insya Allah untuk anak ke depannya itu modal awal anak untuk menuju kesuksesan,” jelas Yuni.

Menurutnya, untuk memperkenalkan pengetahuan tentang akhlak, tidak bisa hanya mendapatkannya dari guru di sekolah. Namun anakanak juga diajak praktik di luar sekolah, untuk yang muslim dibawa ke Islamic Center, dan yang beragama Hindu dilaksanakan di Pura. Tujuannya untuk mengenalkan anakanak tempat suci mereka, sembari mengenalkan pada anak mengenai Salat Dhuha.

“Ketika menyampaikan materi pembelajaran pada mere-

ka harus sesederhana mungkin, agar penyampaian pada anak lebih mudah dan dapat diterima,” paparnya.

TK Putra I berada di bawah binaan DWP PUPR Provinsi NTB, Weny Retnowati Ardhi.

Selain pengenalan tempat suci, dalam kegiatan itu disampaikan juga mengenai tata cara Salat Dhuha. Juga ada ceramah yang diberikan oleh ustadz mengenai parenting, tentang contoh kegiatan baik dan kegiatan yang tidak perlu dicontoh. Serta materi untuk orang tua mengenai parenting orang tua hebat, yang mendidik anak sesuai zamannya dan sesuai yang diajarkan dalam Alquran.

Salah satu orang tua peserta didik, Tri Daryuni mengapresiasi kegiatan itu. Ia merasa terbantu dengan adanya kegiatan itu. Menurutnya, jika anakanak melakukan kunjungan bersama teman-temannya, mereka lebih antusias.

“Jadi mereka tidak jenuh juga yang belajar hanya tetap di dalam kelas saja, jadi mereka di sini belajar ya sekaligus bersosialisasi juga dengan teman-temannya yang lain, harapan kita terbentuk akhlak yang baik,mereka bisa membentuk dirinya dengan baik, karena usia-usia seperti ini kan anak memasuki usia gold, jadi kesempatan emas untuk kita memberikan pembelajaran tentang akhlak dan budi pekertinya,”harapnya. (r/ron)

(Suara NTB/dys)

APOTEK HIDUP - Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka menunjukkan apotek hidup yang terdapat di sekolah sebagai salah satu indikator lomba sekolah sehat.

SMPN 8 Mataram Juara III LSS Mataram (Suara NTB) Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) telah rampung sejak beberapa waktu lalu. SMPN 8 Mataram yang menjadi wakil sekolah Kota Mataram hanya mampu berada di urutan III. “Kita juara III,” kata Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka pada Suara NTB, Senin (12/2).

Pihaknya telah berusaha maksimal memberikan yang terbaik saat lomba. Terlebih SMPN 8 Mataram dipercaya menjadi Wakil Kota Mat-

Perkuat Budaya Literasi

Program Rumah Cerdas Lembar Sasar Anak Nelayan Giri Menang (Suara NTB) Untuk menguatkan literasi atau budaya membaca bagi kalangan anak-anak yang minim bahan bacaan terutama di wilayah pesisir, Rumah Cerdas Lembar kembali mempelopori gerakan literasi melalui kegiatan buku masuk kampung.

Sasarannya, anak-anak usia sekolah yang ada di wilayah perkampungan nelayan sekitar Lembar. Pihak Rumah Cerdas membawakan buku ke kampung-kampung untuk dibaca anak-anak. Tidak hanya membawakan bahan bacaan, namun anak-anak didampingi untuk memahami isi buku.

Ketua Lembaga Sanggar Belajar Rumah Cerdas Lembar, Evi Febriana, M.Pd., ditemui di Markas Besar Rumah Cerdas, menyatakan, program buku masuk kampung ini merupakan program lama yang telah dilaksanakan. Program ini termasuk agenda bulanan yang dilakukan ru-

(Suara NTB/ist)

Adhar Hakim

Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., juga menegaskan tidak boleh ada pungutan kepada siswa. “Kemarin sudah menyampaikan imbauan kepada teman-teman (kepala sekolah), kalau memang ndak mampu jangan dipaksakan UNBK supaya tidak ada masalah,” katanya.

Ia bersyukur dari 22 sekolah di Mataram yang akan melaksanakan UNBK tidak ada yang melakukan pungutan kepada orang tua siswa. “Kita sudah sampaikan ke teman-teman, tidak ada yang meminta ke orang tua siswa,” ujarnya.

Sedangkan, untuk jenjang SMA/SMK, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. Muh. Suruji menargetkan 100 persen SMA/SMK negeri dan swasta melaksanakan UNBK. Dinas Dikbud NTB sudah menyiapkan bantuan sarana dan prasarana kepada sejumlah sekolah untuk mendukung rencana itu.

Bantuan komputer dari Dinas Dikbud NTB ditempatkan di sekolah tertentu, dengan begitu bagi sekolah yang belum memiliki sarana bisa bergabung dengan sekolah lainnya. Direncanakan pada 2018 ini akan ada bantuan 3000 unit komputer.

Bantuan komputer sebanyak 3000 unit itu direncanakan ditempatkan di sekolah swasta dan sekolah negeri, terutama SMA yang bertindak sebagai penyelenggara UNBK. Nantinya, SMK, SMP, dan MA bisa menggunakan juga sarana yang ada di SMA. (ron)

mah cerdas, bertujuan untuk menjawab kekhawatiran minimnya bahan bacaan bagi kalangan anak-anak khususnya di perkampungan yang tidak memiliki bahan bacaan.

Di samping itu, untuk menguatkan budaya membaca di kalangan anak-anak yang tergerus akibat minimnya bahan bacaan. “Kegiatan ini untuk menjawab kekhawatiran anakanak yang tidak memiliki bahan bacaan khususnya di perkampungan. Kegiatan ini juga untuk memperkuat budaya membaca kalangan anak-anak,” jelas lulusan S2 Surabaya ini.

Evi menyatakan, gerakan semacam ini banyak dilakukan, namun Gerakan Buku Masuk Kampung yang dilakukan Rumah Cerdas Berbeda. Dalam kegiatannya, tim Rumah Cerdas bersama relawan tidak hanya membawakan bahan bacaan namun beragam kegiatan. Seperti memberikan bimbingan terhadap anak untuk memahami isi yang ada dalam buku yang

dibaca. Di samping, itu pihak nya juga melakukan pendampingan dan bedah buku.

Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin mendeteksi anak-anak yang memiliki potensi untuk dibina secara khusus oleh Rumah Cerdas.

Sebab pihaknya berencana untuk menyiapkan anak didik ikut seleksi penerimaan siswa sekolah dhuafa. Di mana program ini, akan diinisiasi oleh Rumah Cerdas ke depan.

Bahkan jika berpotensi anak-anak ini akan diupayakan beasiswa, khusus bagi anak berpestasi, namun kurang mampu.”Kami tengah menyiapkan anak-anak untuk ikut seleksi sekolah duafa,” imbuh Evi. Ia menekankan kegiatan buku masuk kampung ini tidak hanya meningkatkan minat baca, namun lebih dari itu diharapkan berdampak terhadap kemajuan generasi yang di daerah sasaran.

Kegiatan buku masuk kampung awal tahun ini diadakan Sabtu menyasar lokasi perkampungan nelayan di Dusun Puyahan Desa Lembar Selatan. Antusiasme anak-anak setempat pun cukup

tinggi, sebab jenis buku yang dibawa menarik dan bervariasi seperti buku ilmu pengetahuan, buku dongeng dan lain-lain. Jenis buku inilah memancing minat mereka untuk ikut membaca.

Ia menambahkan sejauh ini, kegiatan yang dilakukan di Rumah Cerdas bagi anak-anak didiknya berupa jurnalistik cilik untuk memperkenalkan dunia informasi bagi anak-anak. Kegiatan ini pun masuk program bulanan. Pihak nya juga mengadakan Sabtu sehat, di mana dihadirkan narasumber dari pelatih pencak silat. Di samping diadakan program baru pengenalan bahasa Inggris bagi anak-anak.

Kegiatan ini dibuat untuk memacu semangat anak-anak d iawal semester. “Ini kegiatan awal semester,”jelasnya. (her/*)

BERSAMA Pihak Rumah Cerdas bersama relawan masuk perkampungan untuk Program Buku Masuk Kampung belum lama ini.

aram. Dengan hasil ini, banyak pelajaran yang dipetik untuk dikembangkan ke depan agar sekolah selalu dalam kategori sekolah sehat.

Beberapa indikator penilaian lomba sekolah sehat di antaranya ialah sarana prasarana sekolah, kegiatan sekolah, partisipasi sekolah, dan sarana pendukung lainnya. Seperti ketersediaan MCK, rasio MCK dengan jumlah siswa dan guru, kondisi bak air di kamar mandi, fasil-

itas kebersihan toilet, tempat cuci tangan umum, aspek ventilasi dan pencahayaan toilet, apotek hidup dan lain sebagainya.

Lomba sekolah sehat ini merupakan bentuk pembinaan dan evaluasi untuk dunia pendidikan. Bagaimana membudayakan sekolah yang sehat, bagaimana menyediakan UKS di sekolah untuk anak didik dan pendidik serta bagaimana daya dukung Pemda setelah lomba. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

Terus Bertambah, Dukungan NTB/Bali Jadi Tuan Rumah PON

Soal Pencoretan Zigi

FORKI NTB Tak akan Tinggal Diam

Praya (Suara NTB) Sebanyak 17 provinsi telah menyatakan dukungannya kepada NTB untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 bersama dengan Provinsi Bali. Jumlah dukungan tersebut diyakini masih akan terus bertambah. Seiring dengan upaya KONI NTB yang saat ini masih terus melakukan penggalangan dukungan ke provinsi lainya.

“Terakhir pak Ketua (KONI NTB) sudah mengalang dukungan ke Bangka Belitung. Dan, ternyata direspon positif,” ungkap Wakil Ketua I KONI NTB, H. L. Suhaimi, yang konfirmasi Suara NTB, usai menghadiri Kongres Tahunan Asprov PSSI NTB, di Praya, Sabtu (10/2).

Suhaimi menjelaskan, untuk gelaran PON 2024, NTB bakal bersaing dengan provinsi Sumatera Barat dan Banda Aceh. Yang juga sama-sama mengajukan diri sebagai penyelenggara PON bersama. Hanya saja, peluang bagi NTB bersama Bali untuk menjadi tuan rumah cukup besar. Mengingat, sudah cukup banyak dukungan yang diperoleh.

Bahkan, sebagai bentuk keseriusan, KONI NTB sendiri sudah menyetorkan uang jaminan sebagai penyelenggara ke KONI pusat sebesar Rp 1 miliar. “Kita tidak main-main untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah PON 2024. Bukan hanya soal dukungan yang terus kita galangan. Ketentuan soal kewajiban menyetorkan yang jaminan juga sudah dipenuhi,” timpalnya.

Rata-rata, daerah-daerah yang mendukung NTB dan Bali sebagai tuan rumah bersama PON 2024, karena faktor jarak tempuh. Dimana pada penyelenggaran PON sebelum-sebelumnya, para kontingen rata-rata mengeluh jarak tempuh dari satu venue ke venue lainnya yang cukup jauh.

Contoh pada PON 2016 di Jawa Barat yang lalu, antara satu venue pertandingan dengan venue lainnya jarak tempuhnya bisa sampai 5 jam perjalanan darat. Karena memang luas wilayahnya cukup besar.

“Tapi kalau PON digelar di NTB dan Bali, jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Karena wilayahnya yang kecil,” tambah Suhaimi.

Nantinya, jika disetujui sebagai tuan rumah bersama, NTB sendiri akan kebagian untuk menyelenggarakan sekitar 35 persen cabor. Sisanya sekitar 65 akan digelar di Bali. “Tim penilai tuan rumah PON sendiri direncanakan akan turun mengecek kondisi venue pertandingan pada Bulan Maret mendatang. Baru kemudian pada Bulan April, akan diputuskan siapa yang bakal jadi tuan rumah penyelenggaraan PON 2024 mendatang,” tandasnya.

Disinggung apakah ada kemungkinan Lombok Tengah (Loteng) bisa kebagian jatah sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan PON, Suhaimi menegaskan peluangnya terbuka lebar. Terutama untuk pertandingan tertentu. Semisal cabor pacu kuda serta balap motor, jika nanti sirkuit yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah jadi. (kir)

Pemilihan Ketua KONI Lotim Usai Pilkada NTB

Demikian dikatakan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi FORKI NTB, Burhanuddin saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (12/2) kemarin. “Kita akan tanyakan ke PB FORKI bila sampai atlet kita (Ahamad Zigi Zaresta) di coret dari Pelatnas,” ucapnya.

Dijelaskan Burhan, kabar pencoretan Zigi dari atlet Pelatnas Asian Games 2018 baru terdengar dari pemberitaan media massa.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/reuters/Pawel Kopczynski)

PEMBUKAAN - Pemandangan umum yang memperlihatkan upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018 Pyeongchang di Stadion Olimpiade Pyeongchang, Pyeongchang, Korea Selatan, Jumat (9/2) lalu.

Norovirus Mencoreng Olimpiade Pyeongchang Pyeongchang Penyelenggara Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang (POCOG) mengungkapkan penemuan 177 kasus norovirus pada perhelatan krida akbar negara-negara empat musim ini, namun delegasi atlet tidak terdampak.

POCOG memastikan ada 19 kasus baru virus yang menyebabkan muntah-muntah dan diare sampai Minggu sore kemarin. Dari 177 kasus itu, 68 kasus disembuhkan dan telah dikirim ke karantina untuk kemudian berkarya lagi di Olimpiade.

Virus ini sudah muncul menjelang upacara pembukaan di Pyeongchang Jumat pekan lalu dan sempat membuat 1.200 staf keamanan dikarantinakan. Penyelenggara meminta tentara diturunkan untuk menggantikan para staf keamanan itu.

Tidak ada atlet yang terkontraksi virus yang sangat menular ini. Wabah ini pernah muncul pada Kejuaraan Dunia Atletik di London yang memaksa sejumlah atlet tidak turun berlaga.

POCOG mengungkapkan sejumlah organisasi sudah bekerja sama mencegah wabah ini dengan salah satunya menguji kualitas air bersih dan pemeriksaan venue, restoran, hotel dan akomodasi pekerja, demikian Reuters. (ant/bali post)

Namun demikian sejauh ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari PB FORKI terkait pencoretan atlet asal NTB itu.

Menurut Burhan, bila pihak PB FORKI benar-benar mencoret atlet andalan NTB, pihaknya akan mendatangi pihak PB FORKI untuk mempertanyakan terkait persoalan yang terjadi di Pelatnas.

Menurut Burhan, pihaknya sangat menyayangkan bila atlet NTB, Zigi dicoret dari Pelatnas, pasaln-

ya bila sampai hal itu terjadi tentunya akan menggagalkan target PB FORKI meraih medali emas di Asian Games 2018.

Dijelaskan Burhan, atlet asal NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda adalah atlet potensial yang sangat berpeluang mendulang medali emas di Asian Games. Pasalnya atlet asal Kabupaten Lombok Barat (Lobar) itu merupakan peraih medali perak di SEA Games 2017.

Lanjutnya, selain meraih medali perak di SEA Games, Zigi juga kerap kali mengikuti event internasional. Dan saat ini Zigi telah menempati peringkat 20 besar dunia di kategori Kata (seni) tunggal putra.

“Sangat disayangkan bila Zigi sampai dicoret dari Pelatnas,” terang Burhan. (fan)

Ahmad Zigi Zaresta Yuda (Suara NTB/ist)

PERAK - Atlet atletik, L. Muhammad Zohri (satu dari kiri) menerima medali perak di Test Event Asian Games di Jakarta, Minggu (11/2).

De Bruyne Bisa Saingi Messi dan Ronaldo Manchester Pep Guardiola meyakini Kevin De Bruyne bisa menyaingi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo untuk Ballon d’Or tahun ini.

Tapi syaratnya pemain Belgia itu harus mengantarkan Manchester City memenangkan trofi kompetisi besar.

De Bruyne tampil cemerlang sejak awal musim ini.

Pemain Belgia ini telah menjadi bagian instrumental saat City menggasak Leicester City Kevin De Bruyne 5-1 di Etihad akhir pekan lalu.

Messi dan Ronaldo mendominasi Ballon d’Or dalam sepuluh tahun terakhir karena keduanya bergantian memenangkan penghargaan ini sejak 2008.

Tapi Guardiola yakin De Bruyne bisa mengakhiri hegemoni kedua pemain jika dia membawa City juara turnamen besar musim ini. “Tak diragukan. Dia melakukan ini tidak hanya untuk pertandingan. Untuk sepanjang musim, setiap tiga hari bermain. Setiap tiga hari,” kata Guardiola.

“Dia tahu dan semua orang tahu, untuk sampai ke sana Anda harus memenangkan trofi, khususnya yang satu itu (Liga Champions),” sambung Pep dalam laman Sky Sports. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Masa bhakti kepengurusan KONI Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan berkahir bulan Februari tahun 2018.

Meski demikian jajaran pengurus KONI Lotim akan menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Lotim Usai Pilkada NTB. Demikian dikatakan Ketua Harian KONI Kabupaten Lotim, Drs. Safruddin M. Pd yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (12/2) kemarin. “Kita KONI Lotim akan melaksanakan Musorkab setelah Pilkada serentak di NTB selesai,” ucapnya.

Safruddin yang merupakan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) itu menjelaskan bahwa agenda Musorkab KONI Lotim adalah pemilihan ketua umum KONI Lotim. Pesta demokrasi pengurus komite olahraga Lotim itu diharapkan memilih ketua umum KONI Lotim yang lebih semangat lagi membangun prestasi olahraga.

Terkait pelaksanaan Musorkab KONI Lotim itu, pihaknya akan mengagendakan pemilihan ketua setelah Pilkada serentak di NTB. Alasan menggelar Musorkab KONI Lotim usai Pilkada di NTB untuk menghindari potensi keributan di pesta demokrasi pemilihan KONI Lotim nantinya.

Diakui Safruddin, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di NTB cukup berpotensi memicu keributan.

Oleh karena itu semua pihak harus hati-hati menggelar kegiatan yang mengumpulkan massa banyak.

Pasalnya bisa memicu keributan, karena setiap kegiatan bisa dipolitisir.

Untuk menghindari segala persoalan negatif yang terjadi, pihaknya akan mengagendakan Musorkab KONI Lotim setelah Pilkada di NTB yang akan berlangsung bulan Agustus 2018. (fan)

Mataram (Suara NTB) Induk organisasi cabang olahraga karate NTB tidak akan tinggal diam bila Ahmad Zigi Zaresta Yuda resmi dicoret dari Pelatnas persiapan Asian Games 2018. Mereka akan mendatangi pengurus PB FORKI bila sampai atlet peraih medali emas SEA Games 2018 dikeluarkan dari pelatnas.

Zohri Tercepat di Kualifikasi Asian Games Mataram (Suara NTB) Atlet junior NTB, L. Muhammad Zohri membuat kejutan besar di event atletik internasional.

Atlet yang baru berusia 17 tahun itu mencatatkan limit waktu tercepat di babak Kualifikasi Test Event Asian Games yang berlangsung di Jakarta, Minggu (11/1) malam lalu.

Dalam kejuaraan yang melibatkan puluhan atlet dari delapan negara ASEAN itu, atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU), Zohri mencatatkan waktu tercepat 10.25 detik di babak Kualifikasi event tersebut. Ia mengalahkan pelari asal Srilangka, Mudhumuni Vinoj yang berada di finis kedua dengan catatan waktu 10.28 detik, dibayang-bayangi atlet asal India, Vadivelu diperingkat ketiga dengan catatan waktu 10.31 detik.

Sementara, atlet Indonesia lain-

nya, Yaspi Boby yang merupakan atlet senior peraih medali emas di nomor 100 meter pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) tahun 2020 hanya mampu bertahan di peringkat empat dengan catatan waktu 10.42 detik.

Keberhasilan Zohri mencatat waktu tercepat di babak kualifikasi test event Asian Games itu sayangnya tidak mampu dipertahankan hingga di babak final. Akibatnya Zohri yang sebelumnya mencatat waktu tercepat di babak Kualifikasi harus puas di finis kedua babak final nomor 100 meter tersebut, dengan catatan waktu 10.32 detik. Sementara peringkat pertama diraih atlet asal Srilanka, Mhutumuni Vinoj de dengan catatan waktu 10.30 detik.

Dibayangi, Vadivelu atlet asal India di peringkat tiga dengan cata-

tan waktu 10.38 detik.

Ketua Umum Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara Via ponselnya, Senin (12/2) kemarin membenarkan bila atlet atletik asal NTB, Zohri sempat mencacat waktu tercepat dibabak kualifikasi ajang pemanasan atlet Asian Games 2018. Namun sayangnya Zohri gagal mempertahankan catatan waktunya di babak final nomor yang sama.

“Zohri sempat mencatat waktu tercepat di babak Kualifikasi. Catatannya 10.25 detik. Tapi di final menurun 0,07 detik menjadi 10.32 detik,” ucapnya. Suhaimi berharap keberhasilan Zohri mencari waktu tercepat di babak Kualifikasi nomor 100 meter di event tersebut dapat diulang di Asian Games bulan Agustus 2018. (fan)

Gary Neville : Manchester United Harus Genjot Intensitas Manchester Mantan Kapten Manchester United (MU), Gary Neville menilai, Jose Mourinho mesti mendorong Manchester United bermain dalam intensitas lebih tinggi lagi dan memiliki insting membunuh pada paruh ketiga terakhir musim ini demi menjadi juara Liga Premier.

Manchester United harus melihat harapannya menjadi juara meredup setelah dikalahkan Newcastle 0-1 sehingga tertinggal jauh 16 poin dari Manchester Garry Neville

(Suara NTB/ist)

City. “Bakat individual sudah ada tetapi mengkoordinasikannya ke dalam tim adalah menjadi tugas Jose Mourinho untuk bulan-bulan ke depan. Dia harus mengubah mereka menjadi tim,” kata mantan bek Manchester United itu. “Mereka terlihat seperti tim yang bermain lima persen di bawah intensitas yang bisa dan seharusnya mereka mainkan.

Itulah yang harus dilakukan Jose Mourinho. Dia harus meracik kelompok pemain berbakat itu menjadi sebuah tim yang kompak dan bisa juara.”

“Musim depan adalah musim ketiga Jose dan dia harus juara pada musim mendatang. Mereka harus mulai bersiap sejak sekarang dan hari-hari seperti sekarang akan merusak kepercayaan serta menjauhkan Anda dari tugas yang ingin Anda kerjakan,” kata Neville dalam laman Sky Sports.

“Saya masih menilai mereka akan finis urutan kedua dan mereka masih bertahan di Piala FA dan Liga Champions sehingga masih banyak yang harus dimainkan.” (ant/bali post)

SUARA NTB

Komplotan Preman Bangsal Dibekuk Tanjung (Suara NTB) -

Sebanyak empat orang yang diduga komplotan pungutan liar (pungli) dan premanisme di Pelabuhan Bangsal, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara. Pengungkapan dilakukan Satgas Saber Pungli Lombok Utara dengan modus tindak pidana penipuan terhadap wisatawan asing. Keempat pelaku diamankan pada kegiatan operasional Polres Lombok Utara dari Selasa (6/2) sampai dengan Sabtu (10/2).

Dalam jumpa pers Senin (12/2), Kabag Ops Polres Lombok Utara, Kompol Sutriyanto, SH., dan Kasat Reskrim, AKP Kadek Metria, S.Sos., SH., MH., mengungkapkan keempat pelaku yang diamankan masingmasing SH (20), Zul (32), Udn (3) dan SB (32). SH dan Udn berasal dari dusun yang sama, Karang Pansor, Desa Pemenang Barat, SB dari Dusun Sumur Mual (Ds. Pabar) dan Zul dari Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur. Keempat pelaku berhasil mengelabui korbannya, antara lain Emerich (24 tahun) - warga negara asing asal German dan Abdul Manan (45) selaku pemilik Travel Cahaya Bintang Utara Tour), Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat.

Kronologis kejadian diungkapkan Kadek Metria, pelaku SH bersama teman-temannya, dikenal sebagai pekerja dengan mengaku berprofesi sebagai guide dan dikenal warga sebagai preman Pelabuhan Bangsal. Mereka menawarkan mobil transpor kepada korban (tamu WNA) yang baru turun boat dari Bali. Dalam

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Empat terduga pelaku pungli dan premanismeWNA kawasan Bangsal diamankan jajaran Polres Lombok Utara, Senin. menawarkan jasanya, pelaku mengklaim diri bekerja di travel Cahaya Bintang Utara Tour. Lantas, korban digiring ke kantor travel dan memperlihatkan harga travel sebagaimana harga yang terpasang.

Selanjutnya pelaku SH merayu korban dengan harga dua kali trip (PP) BangsalKuta sebesar Rp 800.000,-.

Oleh pelaku, serah terima uang dibuktikan dengan kuitansi.

Kesan menguatkan, pelaku juga mencantumkan nomor HP dan nama pelaku yang tidak sesuai dengan identitas asli pelaku. Pelaku kemudian mencarikan mobil travel luar yang akan kembali ke Kuta dalam keadaan kosong, tujuannya agar pembayaran ongkosnya lebih murah. Dari skenario itu, pelaku hanya membayar ongkos sebesar Rp 150.000, sehingga sisa uang dari korban yang dikantongi pelaku sebesar Rp 650.000,-. Sisa uang itu kemudian dibagi oleh pelaku, di mana SH sendiri mengantongi sebesar Rp 400 ribu.

“Pada hari Sabtu (10/2), tamu mau balik dari Kuta ke Bangsal, tamu sengaja tidak dijemput. Sehingga korban WNA komplain ke travel Bintang Utara Tour. Pihak travel sudah sering dikomplin oleh para tamu WNA akibat perbuatan pelaku. Pelaku kemudian dilaporkan ke petugas, dari oknum yang sudah dipegang akhirnya dicocokkan, dari situ dilakukan penangkapan,” ungkap Metria.

Saat ditangkap, Satreskrim

mengamankan BB berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu yang merupakan dana sisa dari Rp 800 ribu yang diperoleh dari korban dan kuitansi pembayaran korban. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan sudah melakukannya bersama rekan-rekannya selama kurang lebih tiga tahun terakhir.

Awalnya penangkapan dilakukan kepada SH, setelah proses penyelidikan diamankan lagi 3 pelaku lain, Zul, Udn dan SB. Sementara, Kabag Ops Polres Lombok Utara, Kompol Sutriyanto, SH., mengatakan giat operasi dilakukan dalam rangka pengamanan sehubungan dengan Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur NTB 2018.

Selain operasi razia, Bag Ops juga menyusun agenda patroli rutin dialogis di daerah rawan konflik. Penekanannya aparatur Polres dari Bhabinkamtibmas masing-masing Polsek diimbau untuk menggiatkan kerjasama, sosialisasi dan bertukar informasi dalam menjaga kamtibmas.

Terhadap pelaku yang berhasil diamankan, Sutriyanto, pelaku yang selama ini meresahkan warga telah tiga kali menandatangani pernyataan tidak lagi melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat khsususnya di pelabuhan Bangsal. (ari)

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Halaman 12

Diduga Disambar Petir

Pemancing Tewas di Pandanduri Selong (Suara NTB) Untuk kesekian kalinya, bendungan Pandanduri yang di wilayah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memakan korban. Senin, (12/2) siang kemarin, seorang warga atas nama Muliadi (40) alamat Dusun Montong Cermen Desa Sukadana Kecamatan Terara tewas di areal bendungan tersebut.

Diduga korban tewas akibat tersambar petir yang terjadi sekitar pukul 14:10 Wita.

Dikonfirmasi Suara NTB, Sekretaris Camat Terara, Arpin, S.IP, menuturkan, kejadian itu bermula ketika korban sedang mencari ikan di bendungan Pandanduri menggunan pancing jejaring (ancok). Pada saat tengah fokus menangkap ikan, dia disambar petir dan membuat korban hilang dari tempatnya berdiri. Melihat korban yang hilang, sejumlah pencari ikan lainnya langsung melakukan pencarian terhadap korban.

Setelah dilakukan pencarian, korban sulit ditemukan sehingga menyita perhatian masyarakat setempat jika ada warga tenggelam pada bendungan raksasa tersebut. Kemudian dilakukan proses pencarian hingga akhirnya korban ditemukan berada di dalam air bendungan Pandanduri.

Korban berhasil ditemukan

HILANG HILANG BPKB R4 TOYOYA AVANZA NOPOL DR1769SA NOKA/NOSIN : MHKM1BA3JDJ022234/MB80803 AN. RIPA’AH BINTI IBRAHIM HILANG DISEKITAR JL. SRIWIJAYA MATARAM

(Suara NTB/ist)

Selasa, 13 Februari 2018

EVAKUASI - Warga sekitar bendungan Pandandure, Suwangi, Lotim, saat mengevakuasi korban tersambar petir, Senin. setelah sisa ikan hasil tangkapannya yang diikat pada tangan mengapung. “Korban ditemukan tidak terlalu jauh dari tempatnya menangkap ikan dan tidak di tempat yang terlalu dalam,”tuturnya.

Dengan dibantu warga, proses evakuasi terhadap korban berlangsung cukup dramatis dan langsung dibawa ke Puskesmas Terara. Saat keja-

dian, kondisi cuaca sedang hujan namun tidak terlalu besar.

Adapun dari hasil pemeriksaan medis di Puskesmas Terara, dipastikan korban tewas akibat tersambar petir. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi tubuh korban yang mengalami hitam yang diduga bekas sengatan petir baik di leher, lengan hingga ke punggungnya.

“Setelah dilakukan proses pe-

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

meriksaan medis berupa visum, pihak keluarga dapat menerima dan menganggap jika kejadian itu merupakan musibah dan jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka,”jelasnya.

Sementara Kapolsek Terara, AKP. Tauhid membenarkan tewasnya salah seorang warga saat mencari ikan di bendungan Pandanduri. Terkait kejadian itu, pihak keluarga mengikhlaskan kepergian korban dan menganggap kejadian itu merupakan suatu musibah. (yon)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+msker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/ WA: 082236507224

HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR5062BT NOKA/ NOSIN : MH1JF7117BK059762/JF71E-1058901 AN. TITIK KUSUMA KURNIAWATI HILANG DISEKITAR UNRAM

Allea Galeri, galerifashionmenyediakan Kain Tenun, Kain Songket danmenerimaJahitBusana,Lokasi:JalanSwasembada,Hp:081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

HILANG BPKB R2 YAMAHA DR3918HP NOKA/NOSIN : MH31KP00BDJ646413/1KP646435 NO. BPKB : K10809379.O AN. FATHURRAHMAN HILANG DISEKITAR JL. LANGKO MATARAM

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

HILANG BPKB R2 HONDA DR5812BM NOKA/NOSIN: MH1JF22159K067323/ JF22E-1059930 NO. BPKB : G0329166.O AN. SUPARDAN HILANG DISEKITAR JL. LANGKO MATARAM

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 13 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

OPINI

Halaman 14

Pragmatisme Kandidasi Pilkada Harus Berani Buat Perda DPRD Kota Mataram sedang menggodok pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan izin pemakaian tanah dan/ atau bangunan. Perda ini nantinya bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk menertibkan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya, bahkan terkesan ditelantarkan. Salah satu alasan DPRD Kota Mataram mengisiasi raperda tersebut, tentu melihat juga fenomena yang terjadi. Dimana, cukup banyak lahan yang ditelantarkan pemiliknya.

Fenomena ini, tidak hanya melanda Kota Mataram, tapi juga di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Lahan yang ditelantarkan itu, bukan hanya milik warga lokal, tetapi ada juga yang dikuasai oleh pengusaha yang notabene berasal dari luar daerah. Salah satu motif mereka menguasai lahan di luar daerah, seperti di Kota Mataram maupun daerah lainnya adalah untuk investasi.

Apalagi mengikuti tren perkembangan Kota Mataram yang begitu pesat dari tahun ke tahun, mengundang minat dari para pengusaha untuk menguasai lahan di ibukota Provinsi NTB ini. Untuk itu, ada baiknya daerah lain juga mengikuti jejak Kota Mataram yang mana DPRD nya mengusulkan raperda inisiatif tentang penyelenggaraan izin pemakaian tanah dan/atau bangunan sebagai wadah untuk menertibkan lahan tidur yang tak dimanfaatkan pemiliknya.

Pihak Pemprov NTB pernah menyampaikan bahwa banyak sekali lahan investasi yang ditelantarkan investor di daerah.

Penelantaran lahan investasi di NTB hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota. Padahal, investor yang menelantarkan lahan investasi itul sudah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), justru terkesan seperti makelar tanah.

Seperti di Lombok Barat. Banyak investor yang memperoleh izin, namun tak kunjung membangun.

Bahkan, lahan investasi yang dulunya dibebaskan dengan harga murah, sekarang harganya sudah melambung tinggi, berkali-kali lipat. Untuk menertibkan lahan yang ditelantarkan ini, pemerintah kabupaten/kota harus berani membuat peraturan daerah (perda). Dimana, dalam Perda terserbut perlu diatur mengenai pengenaan besaran pajak retribusi.

Sehingga, mereka tak berani menelantarkan tanah. Pasalnya, jika ditelantarkan maka mereka harus membayar pajak retribusi yang semakin besar. Berdasarkan data pada tahun 2016, lahan produktif yang terindikasi ditelantarkan oleh investor yang memegang HGU dan HGB di NTB mencapai 20.386,6343 hektar. Lahan produktif di daerah ini yang ditelantarkan oleh investor selama puluhan tahun. Untuk HGU sebanyak 20 perusahaan berbadan hukum terindikasi menelantarkan lahan dengan luas 15.521,7053 hektar.

HGB sebanyak 63 perusahaan dengan luas lahan 1.607,3770 hektar. Hak pakai sebanyak 2 perusahaan dengan luas lahan 155,1310 hektar dan izin lokasi sebanyak 7 perusahaan dengan luas lahan 3.102,4210 hektar. Sehingga, total perusahaan atau bada hukum yang terindikasi menelantarkan lahan produktif di daerah ini sebanyak 92 perusahaan dengan luas 20.386,6343 hektar.

Selama ini Pajak Bumi Bangunan (PBB) antara lahan investasi pariwisata dengan lahan pertanian nilainya sama. Seharusnya, untuk lahan investasi, besaran nilai pajaknya lebih besar sehingga tidak ada yang menelantarkan lahan investasi. Sementara itu, terkait dengan perlunya peninjauan besaran kontribusi atas pemanfaatan asset milik daerah, Pemprov NTB terus melakukan kajian sepanjang ada legal formal yang jelas. Pasalnya, dengan laporan keuangan berbasis akrual yang dilaksanakan saat ini, pencatatan aset sangat cermat. Jika banyak aset yang tidak dicatat maka akan terjadi penyusutan. Demikian pula, jika ada kerjasama pemanfaatan aset yang nilainya sudah tak sesuai maka tentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan rekomendasi. (*)

ERLEMPARNYA sejumlah tokoh dari bursa kandidasi atau pencalonan mengonfirmasi betapa ganasnya pertarungan dalam merebut tiket untuk maju dalam Pilkada. Terendusnya aroma jual beli “perahu� meskipun secara legal hukum agak sulit dibuktikan sebagai mahar politik, namun cukup memberi penegasan bahwa debat konstitusional dalam rangka mencegahnya tidak pernah substantif dan menyentuh akar persoalan.

Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertarungan merebut suara hati pemilih. Sebelum ke tahapan pemilihan saja telah terasa sengitnya pertempuran itu. Proses kandidasi lebih terwarnai oleh trajektori koalisi antara elite dan partai politik untuk mencapai keputusan pencalonan. Trajektori koalisi sebagai langkah pemenuhan persyaratan konstitusional, yakni 20 persen atau 25 persen perolehan suara pada pemilu DPRD (UU Nomor 10 tahun 2016) lazimnya disebut persyaratan minimal, sehingga partai atau gabungan partai sah mengusung kandidat kepala daerah.

Pada prakteknya, proses pemenuhan syarat mininal tersebut tidaklah sederhana. Dalam literatur politik secara umum ada tiga tipologi koalisi; koalisi syarat minimal, koalisi ideologis dan kolaisi programatik. Pada tahapan kandidasi, nampaknya yang paling menonjol adalah koalisi pemenuhan syarat minimal. Agak sulit dibayangkan tipologi koalisi ke dua dan ke tiga berjalan adanya.

Determinasi koalisi syarat minimal seringkali menegasikan ideologi karena rumitnya konfigurasi kepentingan politik elite dan partai politik. Oleh karena masing-masing partai atau gabungan partai politik hanya dapat mengusung satu paket calon saja, maka jika konfigurasi koalisi lebih dari dua partai politik biasanya berujung kompromistis.

Proses kandidasi menjadi muara pertemuan (konvergensi) antara kepentingan partai politik dan kandidat. Meskipun legitimasi konstitusional partai politik berperan penting sebagai “perahu� untuk menghantar kandidat menjadi kontestan Pilkada, namun yang akan dipilih oleh rakyat adalah kandidat kepala daerah, bukan partai politik. Pada konteks itu, mekanisme Pilkada telah menempatkan kandidat sebagai titik sentral (candidate centred politics). Realitas tersebut dipertegas oleh fakta bahwa

Oleh : Ayatullah Hadi (Fisip Universitas Muhammadiyah Mataram)

Sistem seleksi kandidat memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Pastinya, ke dua sistem berada pada dua kutub diametral jika tidak bisa dikatakan saling melengkapi. Membuka kran partisipasi tinggi tapi mengorbankan kualitas kekaderan partai politik. Ataukah eksklusif demi terseleksinya proses kandidasi berdasarkan kategori kader partai namun menyumbat arus partisipasi. tidak ada korelasi produktif antara pemenang pemilu legislatif daerah dengan pemenang Pilkada.

Lumrah terjadi partai pemenang pemilu berkoalisi dengan partai lain, dan mencalonkan kandidat yang berasal dari luar partai. Langkah yang ditempuh partai politik ini bukan tanpa alasan. Hal ini karena partai politik yang menang pemilu tidak otomatis berjaya dalam Pilkada. Menurut catatan LSI (2005), sebagian besar (72,3%) Pilkada dimenangkan oleh partai atau koalisi partai yang bukan pemenang pemilu legislatif.

Politik yang bertumpu pada kandidat menjadikan partai tak lebih dari sarana nir-ideologis untuk meraih kekuasaan. Ketika semua keputusan kandidasi berakhir pada politik transaksi maka berarti semua proses yang berlangsung akan mematikan peran strategis partai politik sebagai tempat lahirnya para calon pemimpin daerah. Tidak hanya itu, matinya ideologi akan menyelendupkan kontestasi pada pusaran pasar elektoral, dimana Pilkada bukan lagi sebagai tangga yang harus dimenangkan dengan visi-misi, namun oleh transaksi harga, adu popularitas dan praktik menyimpang lainnya.

Pilkada yang hanya berbasiskan popularitas akan memaksa partai politik memunculkan figur-figur dari luar partai yang terlihat lebih populer dan elektabilitasnya tinggi. Ini memaksa partai untuk mengakomodasi figur tersebut dan mengabaikan kader partainya yang kurang populer. Partai-partai di Indonesia bersikap pragmatis, tetapi sekaligus realistis.

Jika kadernya sendiri kurang

RADIO

memiliki peluang untuk unggul dalam pemilukada, mereka sangat terbuka kepada calon dari luar partai untuk diusung. Jika calon yang memiliki elektabilitas kuat tersebut bukan kader partai manapun maka biasanya mereka ditawari masuk ke partai yang menjanjikan untuk mengusungnya dalam pemilukada.

Lalu bagaimanakah desian ideal kandidasi agar menemukan jalan keluar dari belitan koalisi pragmatisme? Maka praktek kepartaian seharusnya kembali kepada fungsi ideal partai politik, salah satunya dengan memaksimalkan fungsi kaderisasi. Namun lagi-lagi konseptualisasi ideal kepartaian masih terjegal oleh masih lemahnya pelembagaan internal partai. Hambatan lainnya berupa lemahnya penegakan hukum terhadap potensi jual beli suara (voute buying), akuntabilitas erta keotonomian pengeloaan dana partai politik.

Namun dari sekian hambatanhambatan yang ada maka fokus penyelesaian pertama adalah memaksimalkan kualitas kaderisasi partai. Mendesain konsep kaderisasi sebagai pilar utama karena Pilkada dipusatkan pada bagaimana seorang kandidat diusung dan dimenangkan oleh partai politik.

Umumnya terdapat dua pola sistem seleksi kandidat. Pertama, inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat dicalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat yang ditentukan partai. Kedua, pola eksklusif (tertutup), terdapat sejumlah syarat yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Misalnya ada syarat khsusus bagi kan-

didat yang ikut seleksi.

Sebagai contoh, kader yang dapat diseleksi harus memenuhi syarat yakni selama 2 tahun berturuttirut menjadi anggota partai dan mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai. Singkatnya semakin inklusif proses seleksi kandidat, maka semakin demokratis.

Sebaliknya, semakin eksklusif seleksi kandidat semakin tidak demokratis seleksi itu (Rahat dan Hazan, 2006).

Sistem seleksi kandidat memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pastinya, ke dua sistem berada pada dua kutub diametral jika tidak bisa dikatakan saling melengkapi. Membuka kran partisipasi tinggi tapi mengorbankan kualitas kekaderan partai politik.

Ataukah eksklusif demi terseleksinya proses kandidasi berdasarkan kategori kader partai namun menyumbat arus partisipasi.

KPU tetapkan empat pasangan Calon Gubernur dan Wagub NTB Rakyat bersiap-siap memilih pemimpinnya

*** Pencabutan moratorium retail modern, disinyalir tak punya dasar hukum Bisa memicu persoalan baru di kemudian hari

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 13 Februari 2018

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Tunggu Perintah Gubernur Dari Hal. 1 Artinya, uang hasil penjualan saham senilai Rp 400 miliar lebih itu harus ada yang masuk ke kas daerah sebelum 16 Februari.

Kalaupun uang hasil penjualan saham itu belum disetorkan seluruhnya,namunharusadayangdisetorkan ke kas daerah. Berdasarkan keterangan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda nTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM bahwauanghasilpenjualansaham tersebut sudah ada yang masuk ke rekening DMB Rp 61 miliar lebih.

Mengenai kemungkinan perpanjangan waktu yang akan diberikan kepada DMB untuk menyetorkan uang hasil penjualan saham tersebut. Agus mengatakan hal itu tergantung pemegang saham dan gubernur. ‘’Intinya Pak Gubernur menginginkan harus sudah dibayar se-

belum batas waktu. Sekarang sudah dibayar sebagian. Kemudian minta waktu sampai bulan Maret. Nanti tergantung Pak Gubernur dan pemegang saham lainnya,’’ katanya.

Tanggapan Pemprov mengenai adanya informasi bahwa divestasi saham 24 persen sedang didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus mengatakan Pemprov tak mempermasalahkannya.

Agus menjelaskan, proses dan prosedur penjualan saham tersebut sudah benar berdasarkan bukti-bukti yang ada. ‘’Ndak ada masalah kalau memang ada bukti-bukti.

Semua orang kan harus memberikan dukungan. Kalau ada bukti-bukti yang mengarah kepada tindak pidana korupsi, silakan saja,” tandasnya. (nas)

Menunggu Gubernur Baru Dari Hal. 1 Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) serta Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan NTB. “Kalau tak ada petunjuk mungkin karena persoalan itu, petunjuk pimpinan nanti. Karena memang persoalanrekomendasijuga,” kata Fathurahman dikonfirmasi Suara NTB, Senin (12/2) siang.

Ia menjelaskan, hingga saat ini tiga jabatan eselon II itu masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Meskipun dijabat Plt, Fathurahman menjelaskan tidak mengganggu pelaksanaan program/kegiatan di OPD tersebut. Seorang Plt tidak boleh mengambil kebijakan yang terkait dengan kepegawaian. ‘’Kalau soal keuangan, dia boleh menandatangani dokumen keuangan. Dibatasi itu kaitan dengan pemindahan kepegawaian,’’ terangnya.

Berdasarkan aturan, kata Fathurahman, setelah penetapan calon kepala daerah tidak boleh lagi dilakukan mutasi sampai berakhirnyamasajabatangubernurdan bupati/walikota. Bahkan, gubernur terpilih baru bisa melakukan mutasi setelah enam bulan menjabat.

Dalam mutasi yang dilakukan beberapa hari lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali menjadikan salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-

bagai staf ahli. Setelah sebelumnya menjadikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, November 2017 lalu.

Gubernur kembali menjadikan Kepala OPD sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik. Dia adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Ir. Hj. Hartina, MM. Dalam mutasi tersebut tidak dilakukan pengisian terhadap jabatan Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan.

Padahal jabatan ini dilakukan seleksi terbuka oleh Pansel bersama jabatan Kepala Biro Perekonomian. Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si menjelaskan alasan tidak dilantiknya Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan hasil Pansel.

Fathurahman menjelaskan tidak ada pejabat yang masuk tiga besar karena tak memenuhi passing grade. Terutama dari hasil tes kejiwaan.

Gubernur sebagai user menganggap masih kurang sehingga dilakukan seleksi ulang bersama dua jabatan lainnya. (nas)

Ahyar-Mori Serukan Pendukung Jauhi Kampanye Hitam Dari Hal. 1 Rapat pleno pengesahan tersebut dihadiri seluruh jajaran KPUD Provinsi NTB, jajaran Bawaslu NTB, serta tim penghubung dan tim pemenangan seluruh bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur NTB 2018.

Agenda rapat dimulai pada pukul 10.20 WITA, dengan sambutan dan pembacaan hasil persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB 2018. Dalam pembacaan tersebut, dijelaskan ringkas hasil pendaftaran masingmasing pasangan calon.

Hasilnya, pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan untuk maju pada Pilkada NTB sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal yang sama juga untuk tiga pasangan lainnya yang dinyatakan memenuhi syarat.

“TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat,” ungkap Ketua KPU provinsi NTB, lalu Aksar Anshori, SP. TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi maju sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan dukungan 32 kursi di DPRD. Sekretaris KPU NTB, H. Mars Ansori Wijaya kemudian membacakan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang selanjutnya diresmikan sebagai calon dan terikat dengan UU dan peraturan. Termasuk, peraturan terkait pemasangan alat peraga kampanye, dimana masa kampanye akan berlangsung pada 13 Februari sampai 20 Juni 2018.

Selanjutnya, pada 13 Februari 2018, pukul 08.00 akan kembali dilaksanakan Rapat Pleno terbuka dengan agenda pengambilan nomer urut pasangan calon. Massa ditentukan sebanyak 100 orang dengan ketentuan 75 orang masuk ruangan, dan sisanya menunggu di luar dengan menyaksikan melalui layar. Massa wajib datang dengan membawa undangan dan ID Card.

Kemudian pada pukul 16.00 tim kampanye dan LO diundang khusus untuk pelaporan dana kampanye dan rapat koordinasi membahas beberapa hal. Antara lain, pengesahan jadwal kampanye, materi atau desain kampanye, pembatasan dana kampanye, laporan awal, sumbangan, dan aliran dana kampanye, serta deklarasi kampanye damai yang akan dilaksanakan serentak pada 18 Februari 2018.

Perkuat Silaturahmi Sebelumnya, pada Minggu (11/ 2), Ahyar Abduh juga menggelar serangkaian pertemuan dengan masyarakat NTB. Pertemuan

digelar demi mempererat tali silaturrahim antara sesama.

Hal inilah yang terus dilakukan oleh Ahyar Abduh yang juga saat ini mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur NTB. Selama satu hari tersebut, Ahyar Abduh mendatangi dua desa di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Desa Mamben Daya dan Desa Sakra Timur. Antusiasme masyarakat begitu bahagia menyambut tokoh yang dipercaya menjabat Walikota Mataram dua periode ini.

Juru bicara Ahyar-Mori, Suaeb Qury mengatakan, keberadaan Ahyar Abduh yang mendatangi masyarakat merupakan langkah untuk memperkuat tali silaturrahim antara calon pemimpin dengan rakyatnya.

Dalam setiap pertemuan, Ahyar Abduh maupun Mori Hanafi selalu menyerukan kepada pemilihnya untuk menjauhi kampanye hitam. “Biarlah kalau ada pihak yang melakukan kampanye hitam kepada kita, jangan dibalas.

Kita tidak boleh mencapai tujuan baik di Pilkada ini dengan cara yang tidak baik,” tegas Suaeb mengutip pernyataan Ahyar Abduh.

Dengan filosofi yang demikian, Ahyar pun menurutnya selalu diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat yang didatanginya.

“Semua masyarakat dimanapun saja di Nusa Tenggara Barat menerima kedatangan Pak Ahyar Abduh. Bahkan mereka sangat bahagia dan senang didatangi sosok Ahyar Abduh,” kata SuaebQurykepadaSuaraNTB di Mataram.

Masyarakat yang hadir pun, tambah Suaeb Qury yang juga mantan Ketua Ansor NTB ini, sangat menginginkan sosok AhyarAbduhmenjadipengganti daripada Gubernur NTB sekarang. Pernyataan serupa disampaikan Amaq Endeng, salah seorang warga Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Menurutnya, sosok Ahyar memang pantas menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Tidak hanya soal sosok Ahyar Abduh, lanjut Suaeb, pasangan Ahyar-Mori juga berkomitmen untuk memperkuat dan mendorong para petani-petani tembakau yang menjadi mata pencaharian masyarakat di Lombok Timur.

“Pak Ahyar dan Pak Mori berkomitmen untuk untuk meningkatkan dan menyejahterakan para petani-petani di Nusa Tenggara Barat, lebihlebih petani tembakau di Lombok Timur,”ujarnya. (r/aan)

Halaman 15

Robiatul Adawiyah Beri Solusi untuk Kasus Penganiayaan Guru Mataram (Suara NTB) Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Provinsi NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE. menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) di Kantor Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Kamis (8/2).

Kegiatan ini dalam rangka menjalankan amanah pasal 5, UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR RI. Melalui kesempatan tersebut, senator yang akrab disapa Dewi Rasyid ini mengutarakan, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. “Kita harus dapat mengamalkan butir-butir Pancasila itu, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga,” ujarnya.

Dewi Rasyid pun mengutarakan sebuah kejadian di di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur pada 1 Februari 2018 lalu. Dimana, seorang guru dianiaya oleh muridnya sendiri hingga meninggal.

“Kejadian ini seolah menunjukkan bahwa bangsa kita sedang mengalami dekadensi (kemerosotan) moral anak bangsa terhadap dunia pendidikan Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, solusi yang terpenting saat ini menurutnya adalah penguatan pendidikan agama, moral, dan budi pekerti di semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia.

Ia menilai, pembangunan karakter anak harus menjadi agenda utama proses pembelajaran, di samping pemberian ilmu pengetahuan. Ia menyarankan, setiap mata pelajaran dan mata kuliah yang ada harus bisa diintegrasikan dengan muatan nilai-nilai karakter bangsa. Hal ini relevan dengan amanah Pasal 31 ayat (3), UUD 1945.

Beberapa waktu lalu juga, kita juga dihebohkan fenomena game online bernuansa kekerasan yang dapat merusak perilaku anak. “Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus lebih intens mengawasi anak-anak kita. Sebab, di zaman yang ser-

ba canggih saat ini, anak-anak kita dengan mudah dan bebas mengakses konten-konten dari internet yang isinya bisa saja menjerumuskan anak-anak kita pada hal-hal buruk.”

Dalam kesempatan itu, hadir juga narasumber lain yaitu Jhony Syafaat Ardiansyah, Ph.D. dan Kapolsek Narmada, Kompol Gusti Bagia. Kegiatan tersebut diikuti 150 orang peserta dari beragam unsur masyarakat seperti kepala desa se-Kecamatan Narmada, organisasi perempuan se-Kecamatan Narmada, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat.

Di akhir kegiatan, Senator Robiatul Adawiyah menyerahkan sejumlah bantuan untuk masyarakat di Kecamatan Narmada yang diterima secara simbolis oleh Sekretaris Camat Narmada, Halid, SH. “Dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini, saya juga ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat NTB untuk mendukung pendidikan moralitas anak sejak dini. Yang utama

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Suasana kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) yang digelar Senator DPD RI Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, di Kantor Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Kamis (8/2). adalah keteladanan serta pengawasan dari pihak orang tua dan keluarga. Selanjutnya, diperlukan juga peran kuat dari para pendidik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dengan begi-

tu, diharapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa kelak dapat membentengi diri dari hal-hal yang melanggar norma,” tegas Senator Robiatul Adawiyah. (r/*)

Tersangka Kasus BPR akan Praperadilankan Kejaksaan Dari Hal. 1 Dibeberkan Umaiyah, kliennya tidak pernah mengambil keputusan apapun dalam jabatannya sebagai Ketua Tim Konsolidasi. Setelah menerima SK dari Gubernur NTB sebagai Ketua Tim Konsolidasi, kliennya terbelit kasus perbankan di Sumbawa.

Praktis kliennya konsentrasi mengurus proses hukum di Polres Sumbawa dan mengajukan praperadilan. “Waktu itu struktur tim konsolidasi ini kan belum dibentuk, karena klien saya fokus sama praperadilan. Lantas bagaimana mau bekerja kalau struktur tidak ada? Nah, yang mengurus semua itu kan Pak Mtw (disebutkan lengkap, red) sebagai wakil ketua. Termasuk mencairkan anggaran,” kata Umaiyah.

Artinya, kata dia, setelah SK Gubernur ketika itu tidak disertai jobdesk sehingga kliennya tidak mengeluarkan kebijakan apapun dalam merumuskan merger, apalagi sampai mencairkan anggaran.

Semua kegiatan terkait konsolidasi termasuk pembelian server dan aset-aset yang berkaitan dengan operasional, tanpa sepengetahuan kliennya.

Sepengetahuan Ikh, pembelian aset maupun biaya studi banding anggota DPRD NTB terkait konsolidasi berasal dari dana yang dikumpulkan semua PD BPR di wilayah NTB. Karena tanpa melalui pembahasan soal pengadaan, kliennya secara tegas menolak dan bahkan tidak menandatangani pembayaran pengadaan, terma-

suk server karena tidak melalui pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui proses tender.

Kekeliruan Kejaksaan lainnya, menurut dia terkait penetapan kerugian negara Rp 1,1 miliar. Dana itu diketahuinya bersumber dari delapan PD BPR se NTB, masing-masing menyetor sebesar Rp 100 juta, kemudian dalam perjalanannya dinaikkan menjadi Rp 300 juta.

“Ini (BPR) kan perbankan, kalauadakerugianberartiitukanyang rugi perbankan, maka harusnya diproses dengan Undang Undang Perbankan. Nah, letak kerugian negaranyadimana,’’tanyanya.

Lagi pula, sambung Umaiyah, dana itu sumbernya bukan dari APBD melainkan urunan dari delapan BPR. Sehingga tidak memenuhi unsur disebut merugi-

kan keuangan negara.

Terkait penentuan kerugian negara ini, pihaknya juga akan mengajukan gugatan PTUN. Kejaksaan Tinggi NTB sebelumnya resmi mengumumkan dua tersangka dalam kasus merger PT. BPR tanggal 5 Februari 2018 lalu. Selain Ikh sebagai Ketua Tim Konsolidasi, Wakil Ketua Tim, Mtw juga dikeluarkan penetapan sama.

Kejaksaan menemukan indikasi penggunaan anggaran operasional diduga fiktif senilai Rp 1,1 miliar, dari total anggaran yang dipungut dari delapan PD. BPR sebesar 1,8 miliar.

Ikh dan Mtw disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai perubahan atas

UU Nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. Bagaimana reaksi Kejaksaan?

Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH menjawab santai. “Silakan saja, itu hak mereka mengajukan praperadilan,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin siang. Jika benar akan diajukan, pihaknya akan mempelajari materi praperadilan Ikh tersebut.

“Itu kan materi, nanti kita lihat dulu apa isi praperadilannya,” ujarnya, saat dikonfirmasi soal materi praperadilan tersangka.

Ery juga menegaskan, penetapan Ikh sebagai tersangka sudah melalui prosedur , bahkan untuk kerugian negara sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan BPKP. (ars)

KPU Tetapkan Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wagub NTB Dari Hal. 1 Sementara, tiga kandidat lainnya tampil melalui jalur partai politik. Pasangan Suhaili-Amin diusung tiga partai politik, yakni Golkar, Nasdem dan PKB dengan total 19 atau 29,3 persen dari jumlah kursi di DPRD NTB. Selanjutnya pasangan Ahyar-Mori, dengan dukungan parpol paling gemuk, yakni tujuh partai, Gerindra, PPP, PDI-P, PAN, PBB, Hanura, dan PKPI, dengan total 32 kursi atau 49,23 persen kursi di DPRD NTB. Terakhir, pasangan Zul-Rohmi yang didukung Partai Demokrat dan PKS dengan total 14 kursi, atau 21, 54 persen kursi di DPRD NTB. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan syarat pencalonan dan calon oleh KPU, keempat pasangan calon tersebut

dinyatakan telah memenuhi syarat. Sehingga, dapat ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai peserta Pilkada serentak NTB 2018.

Rapat pleno terbuka penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu berjalan lancar dan kondusif.

Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Drs. Firli, M.Si juga turut hadir meninjau situasi penetapan pasangan calon tersebut. ‘’Ini merupakan tahapan pamungkas dari seluruh tahapan Pilgub, dan kami sudah menyimpulkan syaratsyarat pencalonan dan syarat calon dari semua bakal calon.

Maka kami nyatakan empat pasangan calon telah memenuhi persyaratan dan berhak ditetapkan sebagai peserta Pilkada NTB 2018,’’ ujar Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP yang didampingi seluruh Komisioner KPU.

Sebelum ditandatangani, rancangan SK penetapan pasangaan calon peserta Pilkada NTB terlebih dahulu dibacakan secara terbuka oleh Sekretaris KPU, Mars Ansori Wijaya. ‘’Seluruh tahapan-tahapan itu sudah kami laksanakan secara utuh dan tertib dan bisa dipertanggungjawabkan secara aturan yang berlaku. Untuk itu dalam rapat pleno terbuka penetapan paslon Gubernur NTB 2018 ini, kami nyatakan empat pasangan calon resmi menjadi peserta Pilkada NTB 2018,’’ tegas Aksar setelah membacakan satu persatu persyaratan semua pasangan calon.

Aksar juga menyebut terkait dengan surat cuti tiga calon gubernur yang berstatus sebagai kepala daerah, juga sudah disampaikan ke KPU. Begitu juga dengan dua kandidat yang merupakan anggota DPR, juga sudah menyampaikan surat keteran-

gan pemberhentiannya yang masih berproses.

Lebih lanjut disampaikan Aksar, dengan telah ditetapkan secara resmi sebagai pasangan calon peserta Pilkada NTB, maka empat pasangan calon secara otomatis langsung terikat dengan aturan main Pilkada. Semua aktivitas para calon tidak boleh keluar dari rambu-rambu aturan yang sudah ditetapkan. ‘’Keluarnya SK penetapan KPU ini, berarti empat paslon, telah resmi jadi paslon yang tentunya karena sudah resmi maka terikat dengan peraturan Undang-undang nomor 10 tahun 2012, dan seluruh peraturan KPU,’’ tegas Aksar.

Yang dimaksud dengan status calon terikat dengan aturan main Pilkada yakni seperti aktivitas kampanye yang nantinya harus sesuai dengan jadwal KPU. Termasuk juga terkait

dengan pemasangan alat peraga kampanye yang juga akan ditentukan oleh KPU. ‘’Pelaksanaan kampanye maupun pemasangan alat peraga kampanye, tidak boleh keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. Termasuk juga soal dana kampanye, tidak boleh melebihi dari yang sudah ditentukan oleh KPU. Masingmasing calon nanti wajib menyampaikan rekening khusus dana kampanye dan dana awal kampanyenya,’’ jelas Aksar.

Setelah penetapan calon ini, kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan dilaksanakan pada Selasa (13/2) hari ini di tempat yang sama. Selanjutnya akan diikuti dengan tahapan kampanye yang dimulai tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 23 Juni mendatang. (ndi)

Bank NTB akan Tambah Kelengkapan Seluruh Fasilitas Layanan Perbankan Dari Hal. 1 Kerjasama dilakukan terbuka saat pelaksanaan apel di Halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (12/2) kemarin. Yang dihadiri langsung oleh hampir seluruh ASN di Kota Mataram.

Dalam kesempatan ini, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan terimakasihnya kepada jajaran Direksi Bank NTB. Yang bertindak sebagai mentor teknis fasilitasi pelaksanaan pembayaran non tunai, dan akan dilaksanakan secara menyeluruh di semua OPD. Dengan demikian, gaji dan non gaji yang menjadi hak ASN Kota Mataram keseluruhannya pada perangkat daerah diba-

yarkan dengan sistim non tunai.

Kota Mataram telah siap untuk itu. Sejak Agustus 2017 dilaksanakan, sangat besar manfaatnya.

Dimulai dari dirinya sendiri, Ahyar Abduh mengatakan dapat diminimalisir risiko-risiko kehilangan, dan risiko non teknis lainnya. ‘’Lebih efektif dan efisien,’’ ujar walikota. Bendahara yang melakukan pembayaran juga lebih praktis. Sehingga CMSC ini dianggap sangat positif. Sejak di launching tahun lalu, ada 6 OPD yang di uji coba, sekarang seluruhnya sebanyak 39 OPD akan memanfaatkan fasilitas ini. ‘’Semua OPD sekarang akan menggunakan fasilitas ini. Telah kita launching. Semua pembayaran yang keluar dari kas, akan

menggunakan non tunai. Termasuk walikota duluan,’’ demikian Ahyar Abduh.

Paket-paket proyek pemerintah, hingga pembayaran gaji tenaga PTT juga akan menikmati fasilitas ini, kecuali pasukan biru (petugas kebersihan).

Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir menambahkan, sistem pelayanan non tunai ini dikembangkan oleh DKI Jakarta. Saat ini, Kota Mataram juga tak kalah. Pelayanan penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kota Mataram, disiapkan chanel-chanelnya.

Profider IT Bank NTB mendesain IT-nya, kemudian dikonsultasikan dengan BPKP, dan

mendapat persetujuan dari otoritas. Hingga dilaksanakannya kerjasama dan fasilitas layanan keuangan bagi Pemkot Mataram.

Terkait dengan fasilitas, Bank NTB terus menambahnya. Tahun ini ada 25 unit ATM penambahannya yang sedang dalam proses pemasangan. Lalu mobile banking untuk fasilitas layanan via ponsel. Semua, bagian dari ikhtiar Bank NTB untuk memberikan fasilitas non tunai. ‘’Ini bagian dari implementasi good corporate governance,’’ demikian H. Komari Subakir.

Semua ASN diberikan kemudahan untuk membuka rekening, tabungan tanpa biaya, dan fasilitas ATM. Kepala OJK NTB, Farid

Faletehan juga menambahkan, CMSC ini salah satu produk baru yang ada di Bank NTB. Sebelumnya sudah diproses, diteliti kesiapan dan kelayakannya, dan sebelum diberikan izin, dilakukan cek lapangan (ke BKD) untuk mengecek kesiapannya. Ternyata dilaksanakan dengan baik.

Program ini menjadi sangat bagus dan menarik, karena semua pegawai akan mendapatkan fasilitas yang lebih simpel, efektif dan efisien. ‘’Tidak semua bank memberikan fasilitas ini,’’ kata Farid.

Sehingga OJK mengharapkan Kota Mataram benar-benar menjadi contoh. Selanjutnya Bank NTB akan meneruskannya ke kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB. (bul/*)

Kebijakan 2019 Fokus Infastruktur Jalan, Kesehatan, Pendidikan dan Pemberdayaan Dari Hal. 1 Kemudian, fasilitas kesehatan untuk menunjang target pada tahun 2019 Rumah Sakit Gerung naik ke tipe B. Di samping tahun ini, Pemda memiliki target rumah sakit pertama naik menjadi tipe D. ‘’Tetap fokus kita pemerataan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Kemudian paling penting program pemberdayaan masyarakat,’’jelas bupati.

Lebih lanjut kata Fauzan, beberapa sektor ini diakui masih menjadi PR sehingga perlu fokus kebijakan ke arah itu. Di samping beberapa sektor tersebut tak kalah penting program pemberdayaan masyarakat juga menjadi titik fokusnya tahun depan.

Untuk melaksanakan program ini, ia menekankan semua OPD terkait harus sinergis dan terintegrasi. Dalam program pemberdayaan ini, OPD tidak boleh setengah-setengah akan tetapi harus tuntas mulai dari hulu hingga hilir. Sebab melihat succsess story pelaku UMKM di berbagai sek-

tor cukup bagus untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun sedikit dibantu pelaku UMKM ini namun karena ditangani dari hulu hingga hilir sehingga terlihat hasilnya. Sebab jika satu saja pelaku usaha yang berhasil maka akan memberikan efek bagi UMKM lain. Seperti halnya keberhasilan pemberdayaan gula semut, roti dan serbat.

Terkait sejauh mana hasil Musrenbang ini bisa diakomidir dengan kemampuan anggaran yang ada? Menurutnya harus dipilah, mana skala kebutuhan dan kemauan sehingga hasilnya pun maksimal. Menurutnya Pemda tidak bisa mengakomodasi semua kebutuhan namun kemampuan kurang maka hasilnya pun kurang maksimal. Apalagi perencanaan dilakukan berdasarkan kemauan. ‘’Berdasarkan kebutuhan dulu, lalu kebutuhan itupun dipilih prioritas mana yang lebih akseleratif untuk medorong angka penurunan kemisikinan. Ini yang dipilih,’’ imbuhnya.

Senada dengan bupati, Kepa-

la Bappeda Dr. H. Baehaqi mengatakan Musrenbang 2018 untuk penyusunan RKPD 2019 diambil tema infastrktur, pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi. Hal ini jelasnya sejalan dengan RPJMD 2014-2019 mengacu RPJPD berada pada tahapan ke 3 lima tahun pelaksanaan RPJPD tersebut.

Dilihat capaian RPKD Lobar sampai dimana? Berapa capaiannya? Jika dilihat capaian RPJMD 2014-2019 pada tahun keempat, berdasarkan data tahun 2017 dari 35 indikator tersebut 34 indikator atau 97,14 persen sudah tercapai sedangkan sisanya yang belum tercapai 2,86 persen atau hanya 1 indikator. ‘’Dari 35 indkator RPJMD itu tercapai 34 indikator, sisanya satu indikator belum tercapai yakni rata-rata lama sekolah,”jelasnya.

Karena itulah jelasnya kebijakan bupati tahun 2019 harus dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, sinergi dan elaborasi program tersebut. Sehingga jelas OPD yang bertanggung jawab lalu

apa yang dilakukan. Untuk 2019 jelasnya, meskipun RPJMD tercapai 97,14 persen jika tidak ada sinergi maka capaian ini bisa saja turun tahun 2018. Menurutnya bisa saja turun capaian yang non target saat ini. Apalagi yang masih under target seperti ratarata lama sekolah. Karena itu, OPD berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh OPD. Sehingga akan dibuat kebijakan, misalnya semua OPD teknis harus mengeroyok program beramai-ramai. Misalnya dalam hal pengolahaan pascapanen, bantuan OPD dari hulu dan hilirnya harus jelas sesuai kewenangan. Sehingga kata Baehaqi ada semacam penganggaran yang bersinergi.

Dengan cara ini jelasnya maka penurunan kemiskinan akan lebih akseleratif, lebih cepat dan bisa fokus pada lokus. Persoalan lainnya apalah rata-rata lama sekolah bisa tercapai tahun 2019 sebab saat ini capaiannya 5,93 dari target 6,02 persen. Menurutnya Pemda tetap optimis sebab OPD

mampu mengelaborasi persoalan.

Jika melihat persoalannya, usia kerja di Lobar mulai dari 26-34 tahun tidak tamat SD menyentuh angka 42 ribu lebih yang bekerja disektor pertanian.

Hal inilah yang harus dielaborasi sebab di samping berdampak pada rata-rata lama sekolah juga terhadap kemiskinan. Sebab KK tidak tamat SD termasuk miskin. ‘’Sehingga jika ini diselesaikan maka Pemda ibarat satu kali mendayung dua pulau terlewati (diselesaikan),’’ujarnya. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan Dikbud jelasnya melalui program kejar paket A,B dan C. Ia berkeyakinan apa yang dilaksanakan tahun lalu ditambah tahun ini persoalan ini bakal tertangani.

Usai pembukaan Musrenbang, dilanjutkan rapat pembahasan program usulan dari kecamatan yang menjadi hasil Musrenbang Kecamatan. Hasil usulan ini dibahas melalui forum SKPD. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan klinis ditingkat SKPD. (her/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 13 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hari Ini Pencabutan Nomor Urut

Kapolda NTB Imbau Paslon Tidak Kerahkan Massa Giri Menang (Suara NTB) Setelah penetapan pasangan calon (paslon) Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, tahapan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut paslon peserta Pilkada, Selasa, hari ini. Pengundian ini dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut Paslon.

Kepada paslon diingatkan untuk tidak mengerahkan massa pendukungnya.

(Suara NTB/her)

Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si saat memantau proses penetapan Paslon menghimbau agar para pasangan calon tidak perlu mengerahkan massa saat pencabutan nomor urut tersebut. Dalam kunjungannya ke KPU Lobar, Senin (12/ 2), Kapolda meminta agar seluruh pasangan calon baik calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, serta Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun calon Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak mengerahkan massa. Menurut dia, pengerahan massa itu bukanlah representasi mewakili pemilih. “Untuk

apa mengerahkan massa, mendingan kumpul di posko pemenangan baca yasin, baca do’a supaya calon yang didukung itu menang,” sarannya.

Firli mengatakan, terkait titik rawan tidak ada di NTB, semuanya dalam kondisi aman.

Kapolda NTB juga menghimbau agar para calon peserta Pilkada di NTB ini tidak menebar ujaran kebencian, tidak menebar fitnah, tidak menebar brita bohong, termasuk tidak melakukan kampanye hitam atau negative campign.

Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi juga mengharapkan

agar pencabutan nomor urut di Bencingah para Paslon tidak terlalu banyak membawa massa. Sesuai ketentuan yang disampaikan KPU Lobar, para Paslon hanya boleh membawa pendukung sebanyak 150 orang.

“Undangan 150 orang saja (masing-masing Paslon). Harap tidak terlalu banyak,” tambahnya. Terkait pengamanan pengundian nomor urut, Kapolres Lobar itu mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengamanan secara all out. Pihaknya mengerahkan 300 personel di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar. (her)

TERASERING – Pemandangan terasering dari salah satu bukit di Batu Perau, Desa Cendimanik, Sekotong, Lombok Barat. Di samping keunikan lainnya seperti air tawar dan air asin yang berada di satu tempat, berikut jalur tracking yang menantang.

Batu Perau Sajikan Sensasi Keunikan Alam Orok Ditemukan Mengambang

Lokasi wisata Batu Perau desa Cendimanik Kecamatan Sekotong sejak booming melalui media sosial (medsos), kini banyak dikunjungi wisatawan lokal. Tidak saja dari masyarakat sekitar namun dari sejumlah daerah berdatangan ke lokasi wisata tersebut. Sensasi apa saja yang ditemukan di daerah wisata baru itu? Berikut laporan Suara NTB. DESTINASI ini rupanya menjadi buruan fotografer yang ingin mengabadikan pemandangan yang ada di sana.

Yang membuat pengunjung tertarik, tidak saja ada air terjun dengan air jernih. Di Lokasi wisata ini ternyata menyimpan keunikan, di mana terdapat air asin dan air tawar di lokasi yang sama. Di samping jalur tracking bagi yang hobi mendaki jalur ekstrem.

Sebagai lokasi wisata yang baru muncul, destinasi ini memiliki banyak kekurangan.

Khususnya terkait infrastruktur dasar seperti akses jalan.

Ketika Suara NTB bersama belasan fotografer wisata NTB menjajal lokasi wisata tersebut, merasakan sensasi keindahan sekaligus ekstremnya menuju lokasi dimaksud.

Jarak tempuh menuju lokasi wisata cukup jauh dengan medan berat melalui jalan setapak.

Akses jalan yang dilalui pun masih jalan tanah. Setengah dari perjalanan sebelum tiba di lokasi, rasa lelah peng-

unjung serasa hilang karena dimanjakan dengan pemandangan pematang sawah yang berbentuk terasering. Akses jalan yang dilalui pun melintasi pematang Sawah dengan pemandangan hijau royo-royo.

Setelah melewati pematang sawah, pengunjung kembali disuguhkan jalur ekstrem, jalan berbatu dan terjal. Bahkan sepanjang jalur ini, di sejumlah titik tergerus air dari saluran yang masih belum tertata. Di beberapa titik nyaris putus lantaran tergerus air kali yang berasal dari gunung.

Hampir setengah jam dalam perjalanan, rombongan pun tiba di lokasi wisata air tawar dan air asin. Namun untuk menyaksikan keunikan ini, pengunjung mesti naik ke punggung bukit melalui jalur air terjun berbatu. Kondisi kawasan ini belum tertata maksimal sehingga menyulitkan pengunjung. Rasa penasaran pengunjung terobati setelah melihat air tawar dan air asin berdampingan di lokasi yang sama. Warga secara swadaya membuat lokasi air tersebut dengan ukuran diameter yang cukup kecil. Bahkan oleh sebagian pengunjung sengaja datang ke lokasi air ini untuk dijadikan sebagai syarat obat tradisional. “Saya sengaja ke sini ingin ambil airnya jadi obat, karena ini tumben ada air asin dan Ari tawar di lokasi yang sama bersebelahan. Ini sangat menakjubkan,” tutur salah seorang pengunjung lokal.

Banyak pengunjung yang datang melihat keunikan ini, bahkan sebagian besar muda - mudi ini mengabadikan dengan berfoto di lokasi tersebut. Perjalanan berlanjut ke

puncak bukit, terdapat batu berbentuk perahu lengkap dengan goa yang menurut warga setempat merupakan pintu masuk ke batu tersebut. Di lokasi ini juga terdapat persawahan warga yang cukup indah berbentuk terasering.

Fotografer dan pengunjung juga banyak memburu lokasi terasering ini untuk sekadar berfoto.

Keberadaan lokasi wisata ini pun menjadi ladang usaha bagi warga setempat. Pasalnya semenjak dibuka beberapa waktu lalu banyak warga berjualan di lokasi wisata tersebut. Mereka pun mendapatkan keuntungan lumayan, lantaran pada hari libur pengunjung cukup banyak mencapai ratusan orang.

Amaq Haerani, salah seorang sepuh di dusun setempat menuturkan munculnya air asin dan tawar, menurut sejarah orang tua dulu bahwa perkampungan dusun setempat konon berupa pesisir lautan. Hal ini buktikan warga jika menggali tanah di sekitar perkampungan pasti ditemukan pasir putih pada kedalaman beberapa meter. Kenapa dinamakan batu perau?

Konon dulu ada warga keturunan Tiongkok berlayar melintasi daerah setempat. Ia tidak tahu kemana tujuan warga Tiongkok ini berlayar, namun konon warga ini membawa buah pinang dalam perahunya. “Konon perahu warga Tiongkok ini kandas di sekitar perairan di sini sehingga disebutlah batu perahu (Perau red),” tuturnya.

Terbukti memang di lokasi tersebut banyak pohon pinang.

Lalu kenapa terjadi air laut dan air tawar? Menurutnya kemungkinan dampak alam

dan kuasa Tuhan. Sementara, Didik, dari pihak travel sekaligus fotografer wisata NTB menyatakan fotografer yang ikut hunting foto ke lokasi belasan orang. Tidak hanya dari FW NTB namun dari fotografer lokal, tetapi juga phonegrafhy. Mereka ke lokasi setelah booming di medsos pihak nya menggagas hunting foto.”Ini untuk promosi kan lokasi wisata, khususnya Sekotong,’’ katanya.

Ia memberikan masukan agar jalur ke lokasi dibenahi agar tidak menyulitkan pengunjung. Disamping itu perlu dipikirkan penampungan air agar debit air tetap terjaga.

Sementara itu,ketua Jarkomsat Abdul Majid menambahkan, untuk kegiatan semacam ini telah empat kali diadakan. Kegiatan ini untuk terus mempromosikan lokasi wisata baru di Sekotong.

Kades Cendimanik, Marne, S.Pd menyatakan terkait pembenahan jalur menuju lokasi ini pihak desa bakal mengalokasikan melalui dana desa (DD). Pihaknya bakal membuka jalan lebih dulu, sebelum membangun sarana prasarana yang lain seperti tempat duduk berupa berugak. “Bentuk awal penanganan pembenahan, kita bukakan jalan dulu,” jelasnya. Terkait penataan kedepan, pihaknya perlu membahas dengan unsur terkait yang kompeten.

Termasuk pihaknya akan mengupayakan untuk studi banding ke KLU untuk belajar pengelolaan wisata lokal oleh masyarakat. Terkait usulan perlunya membuat penampungan air, pihaknya akan mengupayakan melalui penampungan air yang sudah ada. (her)

di Sungai Panjisari

Praya (Suara NTB) Warga kampung Kemulah, Kelurahan Panjisari, Praya, Lombok Tengah (Loteng), Senin (12/2) dihebohkan oleh penemuan mayat bayi baru lahir di sungai setempat. Orok berjenis kelamin perempuan tersebut, diperkirakan baru sehari dilahirkan. Pasalnya, saat ditemukan tali pusarnya masih menempel.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., mengungkapkan, penemuan mayat bayi tersebut berlangsung sekitar pukul 06.30 wita, oleh H. Zaini, warga kampung setempat. Bermula saat saksi, turun ke sungai menggunakan sampan hendak mengangkat jala yang dipasang sejak semalam.

Setelah sekitar setengah jam menelurusi jala miliknya, tidak jauh dari lokasi pertama turun saksi melihat sesuatu mengapung di permukaan air sungai. Awalnya, saksi mengira itu tampak plastik. Namun setelah didekati, saksi kaget bukan main. Lantaran yang mengapung

tersebut ternyata sesosok mayat bayi.

Dengan perasaan panik, saksi kemudian memberitahu warga sekitar dan aparat kepolisian setempat. bersama-sama aparat, mayat bayi tersebut kemudian langsung dievakuasi. Untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Praya guna dilakukan visum dan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ditemukan, bayi sudah dalam kondisi tidak bernyawa,” terangnya. Kuat dugaan kalau mayat bayi tersebut belum terlalu lama dibuang. Mengingat tali pusar bayi tersebut masih dalam kondisi utuh.

Polisi sendiri kini masih terus menyelidikan kasus tersebut. Guna mencari pelaku pembuangan mayat bayi malang tersebut.

“Kasusnya masih kita selidiki. Sementara untuk mayat bayi sendiri masih dititip di RSUD Praya untuk keperluan penyelidikan,” tandasnya seraya menambahkan, pelaku diduga orang dekat korban. (kir)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kapolres Loteng, Kholilur Rochman berfoto bersama dengan wartawan Loteng, pada peringatan HPN di aula Mapolres Loteng, Senin (12/2).

Momen HPN 2018

Polres Loteng dan Wartawan Satukan Komitmen Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng), Senin (12/2), menggelar peringatann Hari Pers Nasional (HPN) 2018, bersama kalangan wartawan yang ada di daerah ini. Momentum yang baru pertama kali digelar Polres Loteng tersebut diharapkan bisa semakin memperkuat jalinan kemitraan antara kepolisian dengan awak media.

Karena bagaimanapun juga kepolisian dan wartawan adalah mitra yang diharapkan bisa saling mengisi. Demi mendukung jalannya pembangunan didaerah ini. “Kami tanpa teman-teman wartawan juga tidak akan bisa maksimal bekerja,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., di hadapan puluhan wartawan Loteng.

Menurutnya, wartawan

merupakan penyambung lidah dari kepolisian. Dalam menyampaikan informasi terkait tugas-tugas serta program dari kepolisian. Masyarakat tentunya tidak akan bisa tahu, apa yang telah dilakukan aparat kepolisian tanpa peran para wartawan. Melalui tulisan beritanya di media cetak maupun elektronik.

Sehingga sudah selayaknya kemitraan antara kepolisian dengan wartawan terus diperkuat. “Momen HPN kali ini kita harapkan bisa sebagai wadah untuk menyatukan komitmen bersama. Demi pembangunan di daerah ini,” imbuhnya.

Kedepan kontrol dan pengawasan atas kinerja aparat kepolisian dari para wartawan tetap sangat diharapkan. Sebagai salah satu perwujudan dari kemitraan tersebut. Kare-

na dalam bekerja polisi juga butuh diawasi. Agar mampu memberikan kinerja yang terbaik.

Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT), L. Amrillah, mengakui hal yang sama. Menurutnya, komitmen yang terbanguan antara wartawan Loteng dengan Polres Loteng harus terus diperkuat.

Karena sebagai bagian dari elemen pembangunan di daerah, kepolisian dan wartawan memiliki peran vital dalam menyukseskan pembangunan itu sendiri.

“Kita wartawan maupun teman-teman kepolisian punya peran dan andil besar dalam pembangunan. Berhasil tidaknya pembangunan di daerah ini juga tidak lepas dari peran kepolisian maupun wartawan,” timpal Amrillah. (kir)