Edisi Kamis 12 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 12 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 229 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sukseskan NTB ’’Zero Waste’’

Tegakkan Sanksi Denda dan Pidana Buang Sampah Sembarangan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong Pemda Kabupaten/Kota menegakkan pemberian sanksi denda dan pidana kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Langkah Pemda Lombok Barat yang mulai menerapkan pemberian sanksi kurungan penjara tiga bulan atau denda Rp50 juta kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan mendapatkan dukungan penuh Pemprov NTB. ‘’Itu bagus, kita apresiasi. Karena harus ada penerapan itu (sanksi) baru orang mindset-nya berubah,’’ ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc. F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/12).

Ia mengatakan, Pemda Kabupaten/Kota di NTB sudah memiliki Perda tentang pengelolaan sampah. Bahkan dalam Perda tersebut

juga sudah diatur mengenai pemberian sanksi pidana atau denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. ‘’Cuma pelaksanaannya belum dijalankan. Kalau dijalankan, pasti bagus,’’ katanya.

Dalam rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, ungkap Madani, pihaknya sering menyampaikan agar penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah dite-

gakkan. Sehingga dapat memberikan efek jera kepada orang yang sering membuang sampah sembarangan. ‘’Sekarang sudah bagus, cuma pelaksanaannya yang harus dilakukan. Kami mendukung penuh. Bila perlu seluruh kabupaten/kota melakukannya,’’ ujarnya.

Madani melihat, kabupaten/ kota sudah m u l a i m e m berikan atensi terhadap persoalan sampah di masing-masing wilayahnya.

Bersambung ke hal 15

Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

LPJ Dana Gempa Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Selain diingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana gempa juga jadi temuan. Rendahnya progres dokumen laporan jadi catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’Ya, sampai dengan saat ini, progres LPJ masih sangat rendah,’’ kata Kepala BPKP RI Perwakilan NTB, Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo menjawab Suara NTB, Rabu (11/12).

Bersambung ke hal 15

TO K O H Andalan Penggerak Ekonomi KECENDERUNGAN ekonomi NTB yang mengalami peningkatan disebut menjadi modal utama untuk menyusun strategi untuk 2020 mendatang. Terutama jika melihat bahwa peningkatan tersebut hanya ditopang oleh dua motor penggerak, yaitu sektor pertanian dan pariwisata.

Kepala Badan Pusat Statistik NTB, Suntono, menerangkan bahwa sampai dengan triwulan tiga 2019, ekonomi NTB berada pada persentase 6,26 persen.

Secara kumulatif, persentase tersebut diharapkan terus meningkat sampai dengan akhir tahun mendatang.

Terkait dua motor pengger(Suara NTB/bay) ak ekonomi NTB saat ini, SunSuntono tono sendiri memberikan atensinya pada sektor pariwisata. Di mana jika dilihat dari beberapa indikator, sektor tersebut memiliki potensi yang cukup bagus untuk menjadi andalan tahun 2020 mendatang.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Pencairan Jadup Tahap Dua PENCAIRAN jaminan hidup (Jadup) tahap dua di NTB, masih membutuhkan proses lebih lanjut.

Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengelola anggaran disebut belum menyetujui pencairan dana yang membutuhkan alokasi hingga Rp423 miliar lebih tersebut. ‘’Kami sudah bersurat ke Kemenkeu sesuai surat dari Gubernur NTB ke Kementerian Sosial (Kemensos).Kemenkeu memberikan balasan bahwa itu belum bisa dipenuhi,’’ ujar Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi saat dikonfirmasi, Rabu (11/12) dalam kunjungannya ke Mataram.

Rachmat sendiri menerangkan bahwa Kemensos, dalam hal ini selaku eksekutor, Bersambung Rachmat Koesnadi ke hal 15 (Suara NTB/bay)

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meninjau langsung lokasi tiga proyek besar di KLU.

Wagub Tinjau Pembangunan Fasilitas Objek Wisata Dunia di KLU Tanjung (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meninjau langsung lokasi tiga proyek besar

di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Masing-masing rest area Bangsal, Dermaga Meno dan Dermaga Trawangan. Ketiganya dibiayai dari APBN

5.728 Keluarga Miskin Dikeluarkan dari Penerima PKH di NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 5.728 keluarga miskin dikeluarkan dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di NTB. Mereka dikeluarkan karena sudah meningkat kesejahteraannya. Selain itu, ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini, sudah tidak memenuhi syarat lagi menerima PKH.

Kepala Dinas Sosial NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah yang dikonfirmasi Rabu (11/12) siang merincikan 5.728 keluarga miskin yang sudah tidak lagi menerima PKH karena sudah terentaskan dari kemiskinan. Sebanyak 911 KPM mengundurkan diri secara mandiri dari penerima PKH. Bersambung ke hal 15

dan berperan strategis dalam menunjang fasilitas dan kelancaran arus kunjungan wisatawan ke tiga gili (Trawangan, Meno dan Air).

Dalam kunjungannya, Wagub didampingi Kadis Pariwisata NTB, , H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos. M. Si., Asisten I Setda NTB Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, Asisten III Setda NTB Hj. Hartina dan Kepala Dinas Perhubungan NTB Drs. L. Bayu Windya. Wagub disambut oleh Kepala UPT Syahbandar Jasra Yuzi Irawan, SE., MM, Kepala Dinas Perhubungan KLU, Kepala Dinas Pariwisata KLU dan beberapa pejabat lainnya. Usai memantau lokasi proyek di terminal Bangsal, Wagub dan rombongan meninjau proyek Dermaga Gili Meno dan Dermaga Gili Trawangan.

Di sela-sela kunjungan, Wagub Sitti Rohmi Djalilah menegaskan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan sarana sebelum dioperasionalkan awal tahun 2020 mendatang. Fasilitas tersebut strategis dan dianggap memberi dampak kesan bagi pengun-

jung dari berbagai negara. Pembangunan terminal ini juga menjadi bagian dari recovery dan pembenahan destinasi wisata internasional tersebut. ‘’Yang perlu dan sangat penting yang harus kita perhatikan terkait destinasi kita adalah tata kelola serta menjaga kebersihannya,’’ ujarnya.

Ia melanjutkan, pascagempa tidak hanya infrastruktur saja yang perlu diperbaiki. Tempat pariwisata juga harus menjadi prioritas. Sebab seperti yang diketahui, sektor pariwisata adalah penyumbang PAD terbesar di Lombok Utara. ‘’Kaitannya dengan pariwasata ini, Pemda harus segera memperbaikinya.

Dan memang yang perlu di perbaiki pariwasata kita itu adalah tata kelola dan kebersihan pariwasatanya,’’ ujarnya lagi.

Wagub menyimpulkan, berdasarkan pemantauannya progres proyek Terminal Bangsal cukup bagus. Sehingga ia optimis, ketiga sarana yang baru nanti akan mendukung arus kunjungan sekaligus memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di NTB. Bersambung ke hal 15

Antisipasi Keppres Belum Terbit

Kemendagri Persiapkan Opsi Perpanjangan Penjabat Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si akan berakhir, Jumat (13/12) besok. Pemprov NTB melalui Badan Kepagawaian Daerah (BKD) mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mengantisipasi belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) penetapan Sekda NTB definitif. Pemprov mendapatkan informasi Kemendagri mempersiapkan opsi perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekda NTB. ‘’Sudah ada komunikasi dengan Kemendagri. Mereka juga mempersiapkan. Sudah mempersiapkan itu, opsinya mempersiapkan perpanjangan Penjabat Sekda. Artinya, dia mengantisipasi ketika Perpres belum terbit,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.

Si dikonfirmasi Rabu (11/12).

Iswandi akan genap enam bulan menjadi Penjabat Sekda. Ia ditunjuk kembali menjadi Penjabat Sekda NTB periode kedua, 13 September lalu. Sesuai ketentuan, masa jabatan Penjabat Sekda maksimal tiga bulan. Menjelang berakhirnya masa jabatan periode kedua, Keppres soal penetapan Sekda NTB definitif belum juga terbit.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengajukan tiga nama calon Sekda NTB ke Kemendagri sesuai hasil seleksi terbuka yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Informasi yang dihimpun, tiga nama yang diajukan Gubernur adalah Kepala Bappenda NTB yang saat ini menjadi Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP dan

Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si. Sesuai ketentuan, tiga nama yang diajukan Gubernur akan digodok di Tim Penilai Akhir (TPA) Kemendagri untuk menetukan Sekda definitif. TPA diketuai Presiden, Wakil Ketua adalah Wakil Presiden dan Sekretaris adalah Seskab. Kemudian anggota tetap adalah Mensesneg, Menpan dan Kepala BKN. Anggota tidak tetapnya menteri teknis/pimpinan instansi pengusul. Termasuk juga ada unsur Badan Intelijen Negara (BIN). ‘’Kalaupun belum terbit Kep-

’’

pres, tentunya harus ada perpanjangan Penjabat Sekda.

Karena tidak boleh ada kevakuman,’’ kata Fathurrahman.

Ia menjelaskan aturan mengenai penunjukan Penjabat Sekda Provinsi maupun Sekda kabupaten/kota telah terbit aturan terbaru. Yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 91 Tahun 2019. Dalam pasal 9 dikatakan bahwa Penjabat Sekda Provinsi ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf a, menjabat paling lama tiga bulan atau berhenti pada saat dilan-

Kalaupun belum terbit Keppres, tentunya harus ada perpanjangan Penjabat Sekda. Karena tidak boleh ada kevakuman.

tiknya Sekda provinsi definitif.

Bersambung ke hal 15

H. Fathurrahman

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Masyarakat Jangan Lalai

Wujudkan Kesetaraan Gender TIDAK lama lagi, Kota Mataram akan memiliki Perda Pengarusutamaan Gender (PUG). Perda ini menjadi penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kualitas keluarga serta menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya, diperlukan PUG sebagai strategi lintas bidang dalam pembangunan selain pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) dan pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat berperan serta (Suara NTB/fit) dalam proses pembaHj. Baiq Mirdiati ngunan daerah.

Demikian dikatakan Ketua Pansus PUG. Hj. Baiq Mirdiati kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (11/12) kemarin. Menurut dia, PUG sebagai suatu strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional. ‘’Ini perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah,’’ imbuhnya. Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, lanjut Mirdiati, Pemkot Mataram perlu merumuskan strategi PUG untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

PUG ini, pada dasarnya ditujukan untuk mendorong seluruh komponen masyarakat termasuk seluruh instansi pemerintah, lebih memperhatikan dan memfasilitasi kepentingan serta kebutuhan lima pihak di masyarakat yang dibidik dalam PUG. Kelima pihak dimaksud, sebut Mirdiati, adalah kaum perempuan, kaum disabilitas, kaum lansia, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program. PUG, lanjut Ketua Fraksi Gerindra ini, perlu dikampanyekan untuk mengingatkan dan mengajak semua pihak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kesetaraan yang dimaksud adalah, pembangunan harus memberi akses, partisipasi dan kontrol terhadap kaum perempuan. Supaya kaum perempuan bisa berkembang optimal sehingga memperoleh manfaat hasil pembangunan yang sama. Sedangkan keadilan adalah pembangunan harus merespon adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dengan laki-laki.

Lebih jauh disampaikan anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini, kesetaraan gender dapat dipahami sebagai sebuah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Agar dengan demikian setiap laki-laki dan perempuan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan.

Sedangkan keadilan gender dapat dipahami sebagai suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, demikian Mirdiati, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol terhadap pembangunan serta memperoleh manfaat pembangunan secara adil.

PUG tidak hanya dijabarkan pada kegiatan pembangunan bersifat fisik, melainkan juga pada pembangunan non fisik.

Diantaranya seperti program dan kegiatan pemberdayaan kaum perempuan. Sebab pada dasarnya pembangunan adalah sebuah proses yang bisa membuat seseorang berdaya.

Dalam hal pemberdayaan perempuan, maka sasaran yang dibidik adalah mengubah posisi perempuan sebagai objek pembangunan. (fit)

(Suara NTB/cem)

GENANGAN - Pengendara melintasi genangan di Jalan TGH Faisal, Kelurahan Mandalika, Selasa (10/12) malam. Sejumlah titik di Kota Mataram rawan terjadi genangan. Hal ini diduga dipicu oleh kualitas drainase yang buruk.

Kota Mataram Masih Rawan Genangan

Mataram (Suara NTB) Sejumlah titik di Kota Mataram masih rawan genangan. Kualitas drainase yang buruk dinilai jadi pemicu. Penanganannya pun perlu dilakukan secara komprehensif.

Pantauan Suara NTB ,intensitas hujan yang terjadi pada Selasa (10/12) sore menimbulkan genangan di Jalan TGH. M. Faisal Kelurahan Mandalika. Ketinggian air diperkirakan mencapai 50 centimeter.

Pengendara sepeda motor harus berhati – hati melewati

genangan tersebut. Ada pula pengendara nekad melawan arus demi menghindari genangan. Kasus serupa terjadi di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, perempatan Bung Karno, Airlangga serta titik lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR), Miftahurrahman mengklaim genangan hanya terjadi beberapa menit saja.

Hal itu terjadi akibat tumpukan sampah di saluran drainase. Selain itu, beban saluran dengan intesitas hujan tinggi,sehingga menimbulkan antrian. “Tidak lama mengalir. Pokoknya ada sekitar 20

menit,” kata Miftah dikonfirmasi via ponselnya.

Jalan TGH. M. Faisal, lingkungan Lendang Lekong jadi kawasan langganan genangan. Pemicunya diduga adalah kualitas drainase yang buruk. Miftah menambahkan, drainase di sana merupakan jalan nasional. Ada cekungan dan lubangnya kecil untuk air mengalir ke saluran. Kemudian, aliran air dari Lendang Lekong tinggi,sehingga munculnya antrian.

Selain itu, drainase di depan salah satu rumah sakit ditutup menggunakan plat beton. Pihaknya pun harus melakukan pembongkaran.

“Ini titik baru dan sudah kita bongkar,” tandasnya.

Sejumlah titik rawan genangan tetap diintervensi. Tetapi membutuhkan anggaran cukup besar jika melakukan normalisasi. Diharapkan, masyarakat berpartisipasi agar tidak membuang sampah dan menutup saluran drainase. (cem)

Parkir Sembarangan, Ranmor Digembok Kelurahan Diingatkan Tak Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram kembali menggembok kendaraan bermotor (Ranmor) di ruas jalan larangan parkir di jalan Pejanggik Mataram. Selama dua hari, Dishub Kota Mataram menggembok sekitar 7 ranmor roda empat dan roda dua di kawasan tertib lalulintas (KTL) itu.

“Kita sudah ingatkan, kita piketnya selama 24 jam di sana.

Tetap melakukan pengawasan sampai malam. Ini kan yang digembok kebanyakan nasabah bank yang ada di sana,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh kepada suara NTB, Rabu (11/12).

Menurut Saleh, kebanyakan yang ditilang selama ini merupakan nasabah bank di sana.

Katanya, mereka malas jalan untuk memarkir kendaraannya di area parkir, baik di dalam taman Sangkareang maupundi samping hotel Santika Mataram. “Kebanyakan alasannya katanya mau ke ATM sebentar, tidak tahu ada petugas, iya digembok,” jelas Saleh.

“Tiap hari itu kita pantau, tidak hanya kendaaraan roda empat, motor juga banyak yang sudah dirantai. Salah satu faktor kebanyakan mereka tidak

tahu adanya penggembokan ini,” katanya. Dishub tak akan membeda-bedakan, selama ranmor melanggar aturan, penindakan akan tetap berlaku. “Kita tidak pandang mereka mau parkir sebentar atau lama, kita tetap gembok,” tambahnya.

Dalam satu hari, KTL di Jalan Pejanggik selalu ada yang digembok. Bahkan kata Saleh sampai 2 hingga 4 kendaraan.

Untuk penilangannya kata Saleh, Dishub sudah menyerahkan ke Polres Mataram. “Nanti mobil akan didenda Rp100 ribu

Minta Jatah ’’Fee’’ Proyek

dan motor Rp75 ribu,” katanya.

Ia berharap, pihak kepolisan Mataram memberlakukan denda maksimal bagi pelanggar.

Dalam denda maksimal itu, untuk mobil yang digembok akan didenda Rp250 ribu, motor Rp100 ribu. “Tapi kan Dishub cuma bertugas pasang gembok dan buka gembok. Untuk tilangnya kita serahkan ke kepolisian. Nanti hasil denda ini masuk ke kas negara dan masuk ke penghasilan negara bukan pajak (PNBP),” tutupnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) Anggaran kelurahan mulai tahun 2020 meningkat. Pelaksanaan program harus mengacu pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Dari besarnya anggaran dikelola kelurahan diingatkan untuk tidak minta jatah fee proyek.

Dana dikelola kelurahan rata – rata sekitar Rp1,5 miliar. Anggaran ini bersumber dana alokasi umum (DAU) tambahan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp17 miliar lebih.

Kepala Bagian Pemerintah Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana dikonfirmasi baru – baru ini menyampaikan, pengelolaan dana kelurahan telah dilakukan evaluasi terkait penyerapan ataukah kendala ditemukan di masing – masing kelurahan. Untuk penggunaan maupun pelaporan masih ada waktu kurang dari sebulan. Dari pengelolaan tahun ini akan terlihat kesiapan untuk mengelola dana kelurahan di tahun 2020 mendatang. “Kita sudah evaluasi bagaimana pengelolaannya serta kesiapannya untuk 2020 mendatang,” kata Putu.

Anggaran di 2020 dikelola kelurahan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber daya manusia (SDM) di kelurahan perlu diperkuat. Permasalahan ini kata Putu, men-

(Suara NTB/viq)

DIGEMBOK - Dua kendaraan mobil digembok Dinas Perhubungan Kota Mataram di Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) di Jalan Pejanggik Mataram, Selasa (10/12). Di KTL ini, kerap pengguna ranmor melanggar. Selama dua hari ada sekitar 5 mobil yang digembok Dishub Kota Mataram.

Wali Murid Keluhkan Penarikan Sumbangan di SDN 2 Cakranegara Mataram (Suara NTB) Wali murid mengeluhkan penarikan sumbangan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Cakranegara. Surat diterima wali murid berbunyi sumbangan sukarela. Meskipun tidak disebutkan nomimalnya, tetapi sekolah menentukan batasan waktu.

Dalam surat tersebut untuk kelas 1 – 5 diberikan tenggat waktu memberikan sumbangan dari Januari hingga Desember 2020. Sedangkan, siswa kelas 6 pembayaran Juli 2019 hingga Juni 2020.

Seorang wali murid yang enggan disebutkan identitasnya menegaskan, sumbangan ini terkesan memaksa. Sekolah ataupun Komite tidak berhak membatasi sampai kapan siswa memberikan sumbangan.

Apalagi dalam surat itu tidak tertulis bersedia atau tidak bersedia memberikan sumbangan.

“Surat yang kita terima justru tertulis bersedia/sanggup memberikan sumbangan. Ini jelas

pemaksaan,” kata sumber.

Yang membuatnya heran setiap tahun siswa dibebankan mengeluarkan sumbangan.

Tahun lalu, ia memberikan sumbangan Rp600 ribu. Dalihnya dana itu untuk peningkatan kualitas program di sekolah. Sekolah lagi meminta sumbangan dengan alasan yang sama. “Tahun pelajaran kemarin sudah kita nyumbang Rp600 ribu. Sekarang lagi diminta,” ujarnya.

Kepala SDN 2 Cakranegara, Hadijah ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/12) mengklarifikasi bahwa surat yang dikirim pertama itu ada kesalahan redaksi. Orangtua murid kembali dikirimkan revisi surat. “Itu surat pertama. Tapi sudah kita kirim surat yang baru,” ucapnya.

Penarikan sumbangan berdasarkan hasil rapat pengurus komite sekolah dengan pengurus forum kelas tanggal 26 November yang membahas program kerja sekolah dan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS).

(Suara NTB/cem)

KELUHKAN SUMBANGAN - Sejumlah murid bermain di lorong depan kelas SDN 2 Cakranegara, Rabu (11/12). Permintaan sumbangan diminta oleh sekolah dikeluhkan wali murid. Orangtua murid merasa terbebani karena setiap tahun harus mengeluarkan sumbangan untuk peningkatkan program di sekolah.

Bantuan biaya operasional sekolah (BOS) dinilai belum mencukupi secara optimal kebutuhan pembiayaan operasional sekolah. Asumsi sekolah yang tertuang dalam RAPBS 2019/2020 yakni pendapatan Rp635.200.000 per tahun. Anggaran ini berasal dari BOS nasional. Sedangkan, kebutuhan Rp1.035.200.000 per tahun.

Artinya, ada defisit sekitar Rp400 juta.

Komite Sekolah, Iwan menambahkan, sumbangan diberikan oleh walid murid berbentuk sukarela. Tidak ditentukan nomimalnya dan jangka waktu pembayarannya. Artinya, sekolah tidak memaksa wali murid membayar sumbangan.

Sumbangan ini membantu meningkatkan mutu sekolah.

“Beda dengan iuran, itu keharusan,” katanya.

Diakui, setiap tahun komite sekolah meminta sumbangan.

Sumbangan ini dicari lewat forum kelas maupun dari sumber yang sifatnya tidak mengikat.

Bantuan itu dinilai dibutuhkan.

Dari rapat RAPBS ternyata dana BOS tidak mencukupi untuk menunjang program di SDN 2 Cakranegara. Semestinya, bantuan operasional tidak ditentukan berdasarkan standar minimal, karena kebutuhan masing – masing sekolah berbeda – beda. Dia menjamin tidak perlakuan khusus atau istimewa antara siswa yang menyumbang dan tidak menyumbang. Siswa tetap mendapatkan perlakukan seperti siswa lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali meminta kepala sekolah mengkaji kembali permintaan sumbangan tersebut dan berkoordinasi dengan komite sekolah. Jika dirasa memberatkan wali murid perlu dipertimbangkan. “Kita minta semua kepala sekolah mengkaji lagi,” katanya mengingatkan. (cem)

jadi bahan tim termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) meningkatkan kualitas SDM. Rencananya akan dilaksanakan pelatihan dari sisi penguasaan teknologi informatika serta pelatihan sifatnya penyegaran pengelolaan keuangan.

“Dari sisi SDM ini yang jadi bahan tim,” ujarnya.

Berdasarkan juklak – juknis, porsi konstruksi diharapkan lebih besar dibandingkan dengan pemberdayaan. Putu mengingatkan kelurahan tidak ada minta jatah fee. Sejak awal pihaknya menghindari untuk persoalan itu. Walaupun ada anggapan banyak paket proyek dikerjakan di kelurahan.

Perlu diketahui oleh publik sambungnya, kegiatan dana kelurahan sifatnya swakelola.

Artinya, masyarakat jangan berpikir di kelurahan banyak paket proyek yang diambil pihak ketiga. Amanahnya adalah proyek fisik dikerjakan dengan sistem swakelola tipe tiga dan empat.

“Pemberayaan masyarakat masuk ke sana. Tidak boleh ada fee – fee,” katanya mengingatkan.

Di satu sisi, proyek fisik seperti rabat jalan, pembuatan penerangan jalan umum dan lain sebagainya diharapkan porsinya lebih besar,sehingga masyarakat bisa secara langsung menikmatinya. (cem)

PLN Janji Tak Ada Pemadaman hingga Akhir Tahun

(Suara NTB/viq)

KELURAHAN Pagutan Barat meminta semua warganya jangan lalai, mengingat musim hujan beserta angin kencang kerap menerpa Kota Mataram. Maka, semua masyarakat dimintai jangan lalai menghadapi musim hujan tahun 2019 ini.

Lurah Pagutan Barat, Nasrullah menegaskan, selama musim hujan berlangsung, sampai saat ini memang di kelurahan Pagutan Barat tidak terjadi banjir. Akan tetapi ada genangan di lingkungan Batu Bolong Pagutan Barat. “Di sana masih ada genangan, karena di gorong-gorong itu ada pipa PDAM, sehingga sampah yang terbawa arus air itu nyangkut di sana. Itulah yang menyebabkan air hujan (Suara NTB/viq) jadi meluap,” katanya kepada Nasrullah Suara NTB, Rabu (11/12).

Kendatai demikian kata Nasrullah, masyarakat di semua lingkungan Pagutan Barat diminta terus mengantisipasi terjadinya bencana. Untuk kondisi gorong-gorong tersebut, pihak kelurahan sudah bersurat ke pihak PDAM kota Mataram untuk menaikkan pipanya. “Selama ini memang pipa ini menghambat aliran air,” jelasnya.

“Kadang-kadang juga meluap airnya ke rumah warga. Makanya kita sudah beri imbauan ke masyarakat. Pertama, musim hujan ini kan juga kerap disertai angin cukup kencang. Untuk menghindari itu, masyarakat kita minta jangan keluar pas hujan dan angin terjadi,” tegas Nas. Menurutnya, hujan beserta angin kencang kerap membuat pohon di pinggir jalan tumbang. “Ini kan kalau kayunya jatuh bisa membahayakan,” jelasnya. Untuk sementara ini tidak ada pohon besar di kelurahan Pagutan Barat yang terindikasi akan tumbang.

“Yang jelas kita sudah imbau dan ingatkan kepada semua warga untuk jangan lalai. Kita juga minta masyarakat untuk gotong royong melakukan pembersihan lingkungan. Untuk semua kaling dan warga juga untuk melapor jika ada bencana ke kelurahan dan Dinas PBBD kota Mataram,” tutupnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) Unit Wilayah NTB berjanji tidak ada pemadaman listrik menjelang akhir tahun 2019. Dalam apel siaga dan gelar pasukan, Rabu (11/12), PT PLN yang melibatkan 300 pasukan menyiapkan distribusi listrik menjelang tahun 2020 mendatang terus berjalan.

“Jadi hari ini kami melakukan apel siaga dan gelar pasukan, menyiapkan pasukan dalam rangka menyambut natal 2019 dan tahun baru 2020 yang melibatkan 300 pegawai yang didukung oleh mitra kerja untuk memastikan distribusi listrik tetap berjalan,” kata Senior Manager Transmisi dan Distribusi PT PLN Unit Induk NTB, Anton Sugiarto.

PLN sudah menyiapkan petugas dan standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani kesiapan menjelang akhir tahun. Kata Anton, pada akhir tahun ini PT PLN sudah berupaya tidak akan melakukan pemadaman. “Kita berusaha memelihara itu. Kita juga upayakan terencana, mulai dari sisi pembangkitan, penyaluran transmisi, maupun sisi distribusi,” jelasnya.

Hujan disertai angin kerap menyebabkan pohon roboh dan menimpa jaringan aliran listrik. Untuk itu jelas Anton, PT PLN akan melakukan kegiatan preventif. “Itu akan dilakukan dan distandarkan juga dengan pendekatan sama penduduk. Kalau ada pohon-pohon yang rawan roboh, kita dekati penduduk untuk rela ditebang,” tegasnya.

“Itu kita lakukan demi keandalan pasokan listrik. Kita akan meningkatkan dari sisi penyaluran, pembangkitan dan distribsi,” katanya. Selama masa siaga yang sudah ditetapkan, PLN sudah menetapkan dari tanggal 8 Desember hingga 8 Januari 2019. “Selama itu tidak ada pemadaman. Akan diusahakan. Di satu sisi juga ini akan mengurangi pemadaman,” paparnya.

“Jadi kita berupaya maksimal melakukan upaya preventif ini, serempak juga ke Pulau Sumbawa,” jelasanya. Dari sisi marginnya untuk kota Mataram jelas Anton, keberadaan PT Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker Mataram dan PLTU Jeranjang, Lombok Barat sebanyak dua unit ini cukup membantu retribusi listrik untuk wilayah Mataram.

“Dua unit ini cukup membantu pemasokan listrik, dari sisi keandalan jaringan, tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB), dan tim pemeliharaan jaringan juga ikut berkolaborasi melakukan persiapan sampai tanggal 18 Desember ini,” jelasnya.

Untuk titik rawan terjadinya putus aliran listrik kata Anton, hampir semua wilayah di NTB ada kerawanan pohon tumbang. “Ini meratalah kerawanan ini. Kalau di jaringan distribusi kan minimal tingginya capai 2,5 meter untuk atas, bawah,d an samping. Kalau untuk transmisi itu tingginya 6-7 meter, tegangan yang kuat butuh jarak yang tinggi,” papar Anton. (viq) Anton Sugiarto

SUARA NTB

Kamis, 12 Desember 2019

Halaman 3

HPS Ke-39 Tingkat Provinsi NTB Resmi Dibuka

Lapangan Tugu Pahlawan Selong Jadi Pusat Bazar dan Pameran Pangan Selong (Suara NTB) Pemerintah provinsi melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menyelenggarakan puncak Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi NTB ke-39. Dipusatkan di Lapangan Tugu Pahlawan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selama tiga hari, dari tanggal 12-13 Desember 2019, diselenggarakan bazar dan pameran produk-produk pangan, serta teknologi pertanian tanaman pangan. Acara tahunan ini diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di NTB. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, sekaligus Ketua Panitia HPS ke39, drh. Aminurrahman, M. Si, HPS Tahun ini mengangkat tema, “Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Nusa Tenggara Barat Gemilang”. Kegiatan tahunan ini sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT NTB ke61.Tujuan HPS seperti disampaikan, untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat NTB maupun nasional.

Konsep kegiatan berbentuk exhibition dan convention yang berisi berbagai kegiatan acara. melihat dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, optimis HPS ke39 tingkat provinsi NTB bukan sekedar kegiatan seremonial tetapi bisa dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian akan pentingnya penanganan masalah

pangan di NTB. “Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bupati Lombok Timur yang telah bersedia sebagai tuan rumah pelaksanaan puncak peringatan HPS ke-39 tingkat Provinsi NTB tahun 2019,”

demikian H. Aminurrahman.

Pembukaan puncak HPS ke39 di Taman Tugu Pahlawan Selong ini diikuti oleh seluruh Forkopimda Lombok Timur. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah diwakili Pj. Sekda NTB, Dr.

H. Iswandi. Sekda Kabupaten Lombok Timur, Rohman Farly, mewakili Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy dan masyarakat gumi Patuh Karya juga menyampaikan apresiasinya, dijadikan tuan rumah HPS

ke-39. Pemerintah setempat mengajak seluruh elemen untuk memanfaatkan HPS sebagai momentum pemantapan ketahanan pangan dengan memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan melibatkan seluruh

komponen, baik pemerintahan maupun masyarakat, untuk berpartisipasi aktif secara berkelanjutan dalam pembangunan ketahanan pangan dan mengkomunikasikan hasil-hasil pembangunan ketahanan pangan kepa-

BANTUAN BIBIT - Pj. Sekda NTB, Dr. H. Iswandi, didampingi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman , M.Si menyerahkan bantuan bibit secara simbolis untuk gerakan tanam dan pemanfaatan pekarangan pada pembukaan HPS ke-39 di Selong

da masyarakat luas.

Di samping itu, ke depan, mengingat pentingnya ketersediaan pangan, diharapkan¬ ketahanan pangan menjadi skala prioritas dan perhatian semua pihak. Apalagi ketersediaan pangan dan akses yang memadai juga dapat mendukung kualitas sumber daya manusia yang menjadi fokus pembangunan pada 2020 mendatang, untuk mewujudkan Lombok Timur adil, sejahtera, dan aman, serta NTB Gemilang.

Sementara Sekda NTB, H. Iswandi yang membuka kegiatan ini mewakili Gubernur NTB menyampaikan HPS memiliki makna penting yang harus menjadi perhatian seluruh pihak. Pertama, HPS sebagai kegiatan rutin yang merupakan komitmen dunia termasuk Indonesia sebagai anggota PBB. Komitmen tersebut adalah untuk menjaga ketersediaan pangan sebab tanpa kecukupan pangan tentu manusia tidak dapat menjaga kelangsungan hidup.

Meskipun merupakan rutinitas akan tetapi menurutnya menjadi momentum untuk mengingatkan untuk menjaga ketersediaan pangan. HPS juga bermakna sebagi peningkatan kreativitas serta kebangkitan produksi pangan di daerah ini untukmendukungNTBsebagai salah satu daerah prioritas Pariwisata di Indonesia. Pembukaan diakhiri dengan pembagian bibit cabai secara simbolis kepada kelompok masyarakat dalam rangka gerakan tanam dan pemanfaatan pekarangan.

Serta penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Cipta Menu. (bul/*)

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dugaan Tipikor Pasar Sambelia Petani Diminta Irit Air MUSIM kemarau yang cukup berkepanjangan tahun 2019 ini berdampak besar pada luas tanam di awal musim. Hujan belum normal mengguyur Lotim. Para petani diminta untuk irit menggunakan air. Tanaman padi dinilai bukanlah tanaman kangkung yang setiap hari membutuhkan air.

Sedangkan tanaman padi masih bisa dikeringkan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Moh Abadi di Selong, Rabu (11/12).

Dibanding tahun 2018 lalu sampai bulan Desember ini, ujarnya, sudah bisa 9.010 hektar angka tanam. Akan tetapi, tapi tahun 2019 ini baru (Suara NTB/rus) H. Moh. Abadi bisa tercapai 5.000 sampai 6.000 hektar saja. “Sekarang sudah ada yang mulai menanam,” ungkapnya.

Sejauh ini sebutnya, baru bicara angka tanam dulu. Pada daerah-daerah yang tersedia air hanya itu yang bisa menanam. Sedangkan daerah tadah hujan tidak bisa produksi karena belum ada air.

Soal produksi, kata H. Abadi, tersedia saat ini sekitar 2.000 ton di tengah masyarakat. Angka ini dinilai masih mencukupi untuk sisa waktu sampai masuknya musim tanam lagi. Adapun target produksi 2019 ini 90 ribu ton dengan luas tanam mencapai 40 ribu ton lebih. “Kita yakin bisa tercapai,” paparnya.

Prediksi awal Desember 2019 ini hujan akan normal mengguyur Lotim. Akan tetapi sampai dengan pertengahan Desember ini hujan belum normal dan sejumlah petani khawatir terhadap kondisi tanamannnya. Doa petani hujan kembali mengguyur dan luas areal tanam bisa lebih luas setidaknya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. (rus)

Jaksa Kembali Periksa Sejumlah Pejabat Selong (Suara NTB) Pasca ditetapkannya dua tersangka dalam kasus pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lombok Timur (Lotim) tahun 2015. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim, Rabu (11/12) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Lotim. Pemeriksaan atas status tersangka PPK inisial LM dan rekanan, A. “Iya pemeriksaan masih terus berjalan. Yang dulu kan pemeriksaan di penyidikan umum untuk mencari tersangka. Sekarang pemeriksaan setelah adanya penetapan tersangka,” terang Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, kepada Suara NTB.

Wasita Triantara

Dikatakannya, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka tersebut. Di mana LM saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan rekanan, A yang saat ini sudah lanjut usia. Akan tetapi, kata Wasita, pemeriksaan keduanya belum diagendakan terlebih dilakukan penahanan.

Saat ini, yang sedang berjalan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak-pihak yang ada

kaitannya dalam pembangunan Pasar Tradisional Sambelia.

Dalam kasus ini, para tersangka dipersilakan untuk mengganti kerugian negara yang timbul atas perbuatannya tersebut sebesar 20 persen dari perkiraan sementara.

Pihak Kejari Lotim masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penggantian kerugian negara tersebut hanya untuk meringankan hukuman di persidangan dan bukan untuk menggugurkan status tersangkanya.

“Status tersangka tetap jalan. Tapi kita persilakan untuk tersangka jika ada itikad baiknya untuk membayar kerugian negara yang timbul. Itu untuk meringankan

tuntutan,”terang Wasita.

Diketahui bahwa dalam penyidikan kasus ini, Kejari Lotim menggunakan dua ahli yakni ahli teknis bangunan dari akademisi dan ahli penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara untuk kerugian negara dalam kasus ini masih berjalan. Namun diperkirakan kerugian negara yang ditimbul sebesar 20 persen dari nilai proyek sebesar Rp1,9 miliar.

Kasi Intelijen Kejari Lotim, Irawan Soehendra, menambahkan jika pemeriksaan terhadap kedua tersangka pastinya akan diagendakan. Untuk pemeriksaan sejumlah pejabat terkait terkait sudah adanya tersangka sesuai kebutuhan dalam penyidikan. (yon)

(Suara NTB/yon)

Konsumsi Ikan Rendah Akibat Masalah Ekonomi Selong (Suara NTB)Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang masih sangat rendah. Rata-rata warga Lotim mengkonsumsi 33,5 kg per kapita per tahun.

Jauh berada di bawah ratarata provinsi 39,5 kg per kapita per tahun. Bahkan sangat jauh dari standar pusat rata-rata 50 kg per kapita per tahun.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, H. Hariyadi Suranggana di Selong, Rabu (11/12), men(Suara NTB/rus) gaku Lotim masih dilema H. Hariyadi Surenggana secara ekonomi. Di mana, ikan-ikan yang bagus ini banyak yang dijual dan tersisa yang dikonsumsi ikan-ikan yang kurang bagus. Pilihan menjual ikan yang bagus ini, karena untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Di sisi lain, harga ikan juga masih cukup mahal dan jarang warga yang mampu membeli. Warga hanya mampu membeli ikan teri dan ikan-ikan murah lainnya. Ikan kerapu, lobster dan ikanikan bagus ini terlalu mahal, sehingga tidak mampu dibeli warga.

Harapannya warga dapat terus meningkatkan konsumsi ikan. Program gemar makan ikan terus digencarkan. Pasalnya, gemar makan ikan ini juga bisa menekan kasus stunting di Kabupaten Lotim. Daerah dengan jumlah stunting terbesar di NTB ini diyakini bisa ditekan dengan memperbanyak konsumsi ikan yang mengandung banyak protein dan gizi.

H. Hariyadi Surenggana menambahkan, penyebab lain masih rendahnya konsumsi ikan, karena jumlah produksi ikan di Lotim masih kurang. Rata-rata produksi sejauh ini memang di atas 100 ton. Akan tetapi, dibandingkan dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa, terlihat jumlah ikan yang dikonsumsi masih perlu ditingkatkan. “Sistem perhitungan jumlah produksi yang termakan dibagi jumlah penduduk, itulah rata-rata tingkat konsumsi,” ucapnya.

Beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan. Antara lain, menggalakkan pendekatan kepada para pembudidaya ikan agar meningkatkan produksi, terutama di embung-embung rakyat. “Sekarang ini kan jangankan untuk ikan, air untuk kebutuhan manusia saja susah,” paparnya. (rus)

Aman, Ketersediaan Pangan di Lotim Selong (Suara NTB) Musim kemarau yang cukup panjang tahun 2019 ini diyakini tidak terlalu banyak berdampak pada ketersediaan pangan.

Meski diketahui ada sejumlah daerah di Lotim rawan pangan, namun sampai Desember ini ketersediaan pangan dinilai masih sangat aman.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lotim, H. Masyhur, SP, menjelaskan, saat ini masih tersedia sebanyak 125 ton cadangan pangan Lotim.

Cadangan pangan ini siap didistribusikan jika ada terjadi (Suara NTB/rus) musibah yang mengancam H. Masyhur terjadinya kerawanan pangan.

Komunikasi dan koordinasi DKP Lotim dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) juga cukup intensif memantau perkembangan harga di tengah masyarakat. Soal ketersediaan secara umum DKP mengacu pada luas tanam dan angka panen yang bersumber dari Dinas Pertanian Lotim. “Itulah yang kita kolaborasi,” ungkapnya, Rabu (11/12).

Ditambahkan, soal perkembangan harga sejauh ini memang terus terjadi kenaikan. Hanya saja masih berada di bawah normal, terkecuali harganya sudah melampaui Rp 12 ribu per kilogram. Sementara harga di bawah itu dinilai masih dianggap wajar. Saat harga tinggi, maka menjadi peranan DKP selanjutnya melakukan operasi pasar. “Alhamdulillah kita masih bisa bertahan,” imbuhnya.

Soal pantauan harga, DKP memiliki petugas pasar yang ditunjuk juga sebagai pemantau harga di pasar. Para petugas pasar ini sudah dikerjasamakan dengan sejumlah Kepala Pasar di Lotim. Antara lain dengan Pasar Aikmel, Masbagik, Paokmotong dan Sakra. Petugas pasar inilah yang memantau perkembangan harga detail di lapangan. Dari kondisi lapangan inilah selanjutnya akan diambil kebijakan apakah akan menggelar operasi pasar atau tidak, Selanjutnya disoal mengenai jumlah ketersediaan pangan di lumbung-lumbung pangan masyarakat, H. Masyhur mengatakan dari 48 unit Lumbung se Kabupaten Lotim, hanya 26 yang terisi. Sisanya banyak yang tidak terisi, karena sejumlah hal. Di antaranya, karena pengurus meninggal.

Diakuinya, Pemprov NTB sudah menyurati DKP Lotim untuk meminta data gudang KUD yang kosong. Dirinya tidak tahu tujuan program pusat ke depan dan meminta data gudang KUD yang layak pakai diminta kirim ke pusat. (rus)

(Suara NTB/yon)

ANTRE - Sejumlah masyarakat di Lotim bagian selatan sedang mengantre bantuan air bersih dari pemerintah.

Krisis Air Bersih di Lotim Terus Meluas Selong (Suara NTB) Musim kemarau dan krisis air bersih di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus terjadi. Hingga saat ini, hujan yang diharapkan masyarakat belum cukup turun di Gumi Selaparang ini. Menyikapi krisis air bersih yang terus meluas ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mendistribusikan air bersih.

Kepada Suara NTB, Rabu (11/12), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rus-

nan, menyebutkan jika pihaknya setiap hari menerima permintaan untuk dilakukan pendistribusian air bersih. Di mana saat ini kekeringan meluas menjadi 12 kecamatan bahkan lebih yang harus dilayani air bersih. Kondisi ini terjadi lantaran tidak pernah turun hujan di Kabupaten Lotim.

Disebutkannya, wilayahwilayah kekeringan ini dilayani secara bergilir seiring dengan keterbatasan armada. BPBD hanya memiliki 4 armada dan sehari melayani masyarakat 4 hingga 8 kali. Menurutnya, idealnya dari 21 kecamatan di

Kabupaten Lotim, disediakan satu kecamatan tersedia 2 armada mobil tangki air bersih.

Dengan begitu kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi.

Terlebih posisi saat ini Kabupaten Lotim sudah masuk dalam darurat kekeringan, sehingga pemerintah terus melakukan pendistribusian air bersih terhadap wilayahwilayah yang dilanda kekeringan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Kemenag Lotim, PDAM, Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya. Pendistribusian secara ber-

Diduga Langgar Permendagri

GHA Dengar Pendapat Terkait Tarif Air Tanjung (Suara NTB) “Merger” pengelolaan air bersih di Trawangan dan Meno oleh PT. BAL dan GNE tidak hanya meresahkan pengusaha. Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga resah karena tidak adanya PAD yang masuk. Di samping itu, diketahui pula bahwa penetapan tarif air PT. BAL di Gili selama ini melanggar Permendagri 71 tahun 2016 tentang tarif air minum.

Hal itu mengemuka dalam hearing para pengusaha Gili Hotel Association (GHA) di DPRD KLU, Rabu (11/12).

Ketua GHA, Lalu Kusnawan, di depan Ketua dan Anggota Komisi II DPRD KLU mengatakan, petisi penolakan tarif air baru (naik dari Rp 36.000 menjadi Rp 46.500/m3) telah ditandatangani oleh GHA. Mereka menolak kenaikan tarif yang tidak memperhitungkan kondis wisata pascagempa dan cash flow perusahaan. Di samping itu, kenaikan tarif dengan dalih subsidi silang juga terkesan akal-akalan. Karena ternyata, BAL dan koleganya GNE, membatasi tarif Rp 18.000 per m3 (sebelumnya Rp 24 ribu/m3) terbatas pada pemakaian 6 m3.

“Air ini ibarat simalakama, satu sisi tidak bayar, usaha kami tutup. Kami bayar, tanggung jawab ke manajemen berat,” ujar Kusnawan.

Selama 1,5 tahu pas-

cagempa, situasi Gili belum bisa dianggap normal. Terlebih lagi pada kenaikan tahun 2020 mendatang, tidak ada jaminan jumlah tamu akan naik untuk menutup biaya operasional.

“Saya sudah ketemu GNE, dikatakan 2019 tidak baik. Tetapi di 2020 naik bertahap 3 kali.

Alasan naiknya karena GNE akan naikkan kualitas air, kedua teknologi, bahwa mereka akan memasang kWh meter air berganti dengan token,” paparnya.

Kendati sudah mendapat penjelasan PT. GNE, namun Indra, owner Seri Resor Gili Meno, mengaku masih sangat berat. Keputusan tidak baik pada 2019 hanya berlaku 1 -2 bulan. Setelahnya di 2020, pengusaha di Meno akan kelimpungan. “Mengantisipasi sepi, kami di Meno sampai turun harga terendah dalam sejarah pariwisata,” klaimnya.

Sementara Kasubag Hukum pada Bagian Hukum Setda KLU, Suparman, SH., menegaskan sesuai regulasi penetapan tarif air mengacu pada Permendagri 71 tahun 2016 tentang tarif air minum.

Bahwasanya, kebijakan biaya jasa air minum ditetapkan oleh kepala daerah untuk pemakaian tiap meter yang diberikan oleh BUMD. Persoalan yang muncul, pengelolaan air minum antara BAL dan GNE tidak melibatkan Pemda Lombok Utara.

Dan BAL juga tidak melakukan KPBU dengan PDAM. Sebab dalam pemberlakuan tarif, tarif baru dikeluarkan bupati dan didisposisikan ke-

pada Direktur PDAM untuk dilanjutkan ke perusahaan swasta. Penetapan tarif pun tidak sembarang, di mana dilakukan pada Minggu pertama bulan Juli.

“Ada 4 jenis tarif yaitu, tarif rendah, tarif dasar, tarif penuh dan tarif kesepakatan. Nah ini masuk yang sama? Eksekutif dan legislatif tidak pernah diundang. Secara kewenangan, Pemda punya hak pengawasan (untuk membatalkan, red),” jelas Suparman.

Sementara perwakilan Bapenda menegaskan penetapan tarif oleh BAL dan GNE semena-mena, karena tidak melalui kajian. Lagi pula secara perizinan, BAL masih dipertanyakan perihal alas hak.

“Pemda KLU sendiri dirugikan dengan beroperasinya PT. BAL (tidak ada PAD). Harapkan pertemuan eksekutif dan legislatif tuntaskan masalah BAL,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD KLU, Narsudin, menegaskan akan menindaklanjuti persoalan BAL dan GNE. Oleh karena BAL dan GNE tidak hadir pada pertemuan itu, maka Komisi akan menjadwalkan ulang untuk memanggil pihak terkait.

“Kami ikut risih, alasan naik tidak jelas. Kebijakan turun harga dengan batas pakai 6 kubik juga saya anggap hanya akal-akalan. Siapa konsumen yang cukup dengan 6 kubik,” cetusnya. (ari)

gilir rutin dilakukan setiap hari sesuai dengan permintaan.

Pada musim kemarau ini, dari BPBD Lotim merencanakan dilakukan survei geolistrik untuk dilakukan pembangunan sumur bor di lokasi yang masih mengalami krisis air bersih. Menurut Lalu Rusnan, pembangunan sumur bor merupakan solusi permanen dalam mengatasi krisis air bersih yang setiap tahun dialami oleh masyarakat di Kabupaten Lotim.

“Kita juga melakukan sosialisasi dampak kekeringan terhadap masyarakat. Ini kita

lakukan supaya masyarakat memahami dan mengetahui menyikapi bencana kekeringan,”ungkapnya.

Diketahui, sumur bor yang sudah terbangun saat ini tersebar di 15 titik, di antaranya 2 unit di Pandanwangi, 3 unit di Ekas Buana, 2 unit di Kwang Rundung, 2 unit di Menceh, dan 2 unit di Sambelia. Selanjutnya 1 unit di Obel-Obel, 1 unit di Belanting, 1 unit di Batu Nampar Selatan dan 1 unit di Batu Nampar. Sejumlah sumur bor itu berasal dari BPBD provinsi, dan BPBD Lotim dan pihak swasta. (yon)

Pilkada KLU

Dukungan PDI Perjuangan Mengarah ke Djohan Sjamsu Tanjung (Suara NTB) Arah dukungan politik PDI Perjuangan untuk Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya tidak bisa diganggu gugat lagi. PDI Perjuangan dengan tegas mengatakan akan mendukung mantan Bupati pertama KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Penegasan itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, SH., usai melakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Tanjung, Rabu (11/12).

Kepada awak media, Rahmat menegaskan dukungan kepada Djohan merupakan pilihan politik. Baginya, figur Djohan dikenal sebagai sosok yang paham bagaimana mengayomi masyarakat. Sehingga PDIP pada Pilkada 2020, ingin menanam jasa dalam melahirkan pemimpin yang amanah.

“Kita harus beramal juga di politik. Bagaimana kita menjadikan pemimpin bisa (paham) kepada rakyatnya, menjaga dan mengayomi rakyatnya,” tegas Rachmat didampingi anggota DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, dan sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan KLU. Pada Pilkada 2015 lalu, PDI P merupakan salah satu pengusung petahana, Dr. H. Najmul Akhyar dan Sarifudin.

Namun Pilkada ke depan, arah dukungan akan berpaling ke Djohan dengan pemikiran Djohan dipandang berpengalaman, dan bersikap dewasa dalam membawa perubahan positif untuk masyarakat.

Politisi senior ini menilai,

(Suara NTB/ari)

H. Rachmat Hidayat KLU sebagai daerah yang belum matang, sehingga sewajarnya, sosok pemimpinnya mampu membuat terobosan yang diimplementasikan oleh seluruh pembantunya di OPD. Menurutnya, figur pemimpin harus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, dan tidak memandang masyarakat secara parsial. Seorang kepala daerah juga harus bisa mengelola daerah itu dengan cara kerja hebat. Artinya, sebuah pekerjaan di OPD bahkan di tingkat bupati, harus diserahkan kepada ahlinya.

Perihal kepastian dukungan yang turun melalui DPP, Rachmat meyakinkan jika rekomendasi DPP tetap mengacu pada usulan DPD. Oleh karenanya, ia meyakinkan publik Lombok Utara bahwa pilihan politik PDIP sudah jelas dan tidak bisa ditawar lagi. “Jadi politik ini tidak ngawur, kalau kita bawa ngawur, ya ngawur dia,” cetusnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kemiskinan di Ibukota Kabupaten Dikritisi Giri Menang (Suara NTB) Masalah kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan pimpinan DPRD. Pasalnya, dari tiga kecamatan penyumbang tertinggi atau menjadi lumbung kemiskinan ini, salah satunya Kecamatan Gerung sebagai Ibukota Kabupaten Lobar, kemudian Sekotong dan Narmada.

M. Zaini

”Terkait pengendalian kemiskinan seharusnya pemda ini fokus memetakan daerahdaerah yang paling miskin.

Berdasarkan data, ibu kota Gerung, Lembar, Narmada dan Sekotong yang tertinggi angka kemiskinannya. Ini miris sekali, Gerung sebagai ibukota kabupaten justru kemiskinannya tertinggi,” kritik Ketua DPRD Hj. Nurhidayah, Rabu (11/12).

Politisi Partai Gerindra ini menyoroti tingginya kemiskinan di kalangan buruh tani. Menurut dia hal ini disebabkan lua-

san garapan kurang satu hektare, maka petani tidak masuk petani sejahtera alias miskin. “Dengan lahan setengah hektare bisa sejahtera sebenarnya, tapi harus melalui intervensi yang tepat. Ditambah lagi mekanisasi pertanian menyebabkan banyak buruh tani menjadi pengangguran,’’ ungkapnya.

Kondisi ini, ujarnya, bertolak belakang dengan daerah Lobar sebagai lumbung pangan. Karena itu ia mendorong agar penganggaran penanganan kemiskinan fokus pada tiga kecamatan tersebut. “Anggaran untuk pengentasan ke-

miskinan dipusatkan saja di tiga kecamatan ini, hasilnya akan lebih baik dan terlihat jelas. Daripada anggaran yang sedikit ini disebar merata di 10 kecamatan, tidak mampu mengentaskan kemiskinan ini,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar yang juga Kepala Desa Babussalam Kecamatan Gerung M. Zaini mengaku miris dengan tingginya kemiskinan di Gerung. Menurut dia, hal ini perlu ditangani serius oleh pemda.

Ia mempertanyakan warga ibu kota ini sebenarnya miskin apa? Apakah makanan atau non makanan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian para pejabat yang berkantor di Gerung. Di sini, menurut dia, BPS juga perlu mengelompokkan kemiskinan di Gerung,

apakah miskin akibat makanan atau non makanan, lalu di mana titik-titik atau lokusnya supaya intervensi lebih tepat.

Menurut dia, kemiskinan di Gerung bukan disebabkan faktor makanan, namun lebih kepada non makanan, seperti warga tidak menggunakan MCK dan tidak berpendidikan mereka masuk kategori miskin. “Kemiskinan ini perlu didalami dan dievaluasi kembali,” jelas dia.

Salah satu yang perlu evaluasi terkait data harusnya betul-betul valid dan update.

Sebab jangan sampai akibat data tak valid menyebabkan pemda “menghantam” progam ke semua. Ia berharap sebenarnya intervensi teknis penanganan kemiskinan ini terhadap warga yang masuk dalam data valid tersebut. Di desanya sendiri ,lanjut dia, menga-

lokasikan DD untuk menanggulangi kemiskinan. Hanya saja sering kali persoalannya data yang berbeda. Contohnya intervensi berupa pemberian bantuan perbengkelan justru diberikan kepada kelompok yang sudah jalan. Seharusnya bantuan ini diberikan kepada kelompok yang belum maju (jalan).

Selain itu, harapnya, pemda diharap membuat kebijakan agar proyek pemda dipadatkaryakan dengan melibatkan masyarakat, sehingga ada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penghasilan. APBD juga perlu pro-desa sebab kantong kemiskinan ada di desa, bukan pro-legislatif atau birokrasi. Ia pun berharap agar

para kades banyak mengusulkan pada saat Musrenbang tentang keperluan teknis yang bisa mengintervensi terhadap kemiskinan. (her)

Hj. Nurhidayah (Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Desa Wisata Jadi Solusi KEBERADAAN desa wisata bisa menjadi salah satu solusi jitu untuk bisa mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Tengah (Loteng) yang saat ini masih tercecer di posisi 8 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Pasalnya, kalau bisa dikembangkan secara optimal, desa wisata bisa membuka peluang bagi peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa itu sendiri.

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) Dr. Prayitno Basuki, M.A., saat berbicara di Seminar Kajian Strategi Peningkatan IPM Loteng, di D’max Hotel Praya, Rabu (11/12).

Menurutnya, mendongkrak IPM memang bukan perkara mudah dan tidak bisa instan, karena butuh proses yang panjang. Apalagi IPM berkaitan dengan berbagai sektor, mulai sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Ia mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir IPM Loteng mengalami peningkatan cukup signifikan dan itu bukan hasil kerja setahun atau dua tahun yang lalu. Tetapi hasil kerja beberapa tahun yang lalu. Hal itu menunjukkan kalau membangun IPM butuh proses dan waktu bertahun-tahun.

Bicara IPM Loteng, ujarnya, potensi untuk meningkat terbuka lebar. Mengingat potensi Loteng yang luar biasa ditambah dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bisa menjadi daya dorong tersendiri. Karena adanya KEK Mandalika bisa memacu tumbuhnya simpul-simpul ekonomi baru di daerah ini.

Syaratnya, potensi tersebut harus mampu ditangkap dan dikelola dengan baik oleh masyarakat. Salah satu caranya melalui pengembangan desa wisata. “Desa wisata bisa menjadi simpul baru penggerak ekonomi di tingkat desa dan mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya,” kata Basuki.

Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah daerah serius mengembangkan desa wisata. Jika memang serius, maka harus ada dukungan yang diberikan, mulai dari dukungan regulasi sampai dukungan anggaran. Dan, dalam hal ini pemerintah desa juga sangat penting perannya dalam mendukung kemajuan dan perkembangan desa wisata.

Menurutnya, kalau desa wisata sudah berkembang dan maju, perekonomian di tingkat desa akan tumbuh, sehingga bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kalau ekonomi masyarakat sudah baik, dengan sendiri akan bisa mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

Kalau konsep tersebut bisa dijalankan dengan maksimal, pihaknya yakin IPM Loteng akan bergerak naik secara konstan dan tidak menutup kemungkinan, dalam lima tahun ke depan IPM Loteng suah berada di posisi tengah. Karena potensi Loteng luar biasa besar, jika dibandingkan dengan daerah lainnya. (kir) Prayitno Basuki (Suara NTB/kir)

Sewa Kontrak Aset di Tanak Beak Narmada Tak Masuk Daerah Giri Menang (Suara NTB) Pihak Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) akan menelusuri dugaan sewa kontrak aset eks Pasar Tanak Beak Kecamatan Narmada yang diduga disewakan oleh oknum secara pribadi. Pasalnya, pihak BPKAD tidak tahu kalau aset itu telah disewakan oleh oknum. Sejauh ini hasil sewa kontrak aset ini tidak masuk ke kas daerah.

Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan BPKAD Lobar, Kartono Haryoto yang dikonfirmasi terkait persoalan lahan ini mengatakan aset di Tanak Beak sudah dimohonkan oleh kepala desa (kades) setempat untuk dimanfaatkan oleh pemuda. Sesuai dengan surat dari desa itu, pihaknya meminta agar pihak desa berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Persoalan informasi kalau lahan ini sudah disewakan, ia mengaku tidak tahu kepada siapa disewakan. Malah ia beranggapan kalau lahan itu sudah dikelola sama desa. Menurutnya, pihaknya tidak melakukan sewa kontrak, karena dari awal ia beranggapan kalau lahan itu dikelola desa berdasarkan surat BPKAD. Namun ia mengaku bingung, ketika mendapatkan informasi dari media bahwa lahan itu diduga disewakan. Apalagi informasinya aset itu disewakan sejak awal tahun 2019 ini.

Langkah pihaknya menindaklanjuti informasi ini, pihaknya akan turun ke desa untuk klarifikasi sekaligus ia melihat lokasi aset tersebut. Terkait dugaan bahwa lahan itu disewakan oleh oknum dewan, pihaknya juga mengaku tidak tahu. Ia menegaskan, kalau benar terjadi sewa kontrak aset itu maka melanggar ketentuan.

Sebab dalam sewa kontrak aset itu sudah jelas dalam edaran sekda, bahwa sewa menyewa dikoordinir oleh desa. Artinya kades yang mencari siapa penyewanya, kemudian menetapkan nilai sewa berdasarkan Perbup. Barulah dilakukan koordinasi dengan BPKAD, setelah itu barulah dibuatkan surat peranjian sewa lalu dibuatkan surat tanda setoran. Menurut dia yang jelas kalau tidak tercatat di BPKAD, maka tentu sewa kontrak aset ini ilegal.

Sementara itu Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan (P3) pada BPKAD Lobar, L. Gde Ramadhan Ayub mengatakan aset ini masuk neraca aset dan bersertifikat atas nama Pemda. “Itu memang tercatat di neraca dan bersertifikat. Kalau penguasaan fisik kan kita sudah kuasai,”jelas dia.

Lebih jauh kata dia, terkait aset ini disewakan oknum pihaknya baru tahu. Namun yang jelas, langkah pihaknya akan mengecek ke lapangan. Termasuk pihaknya akan memasangkan plang di aset tersebut. Bahkan kalau memang benar itu disewakan oleh oknum, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan mengosongkan lahan tersebut. Sementara ini, pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan desa. Ia menambahkan, aset ini sendiri seluas 13 are lebih. Sertifikat lahan ini terbit tanggal 19 April tahun 2000 dengan nomor sertifikat 006 atas nama pemda. (her)

(Suara NTB/her)

MENGELUH - Warga Desa Langko dan Jeringo hearing ke DPRD Lobar. Mereka mengeluhkan terkait pelayanan PDAM yang selama ini diterima warga.

Warga Langko Adukan Pelayanan PDAM ke DPRD Giri Menang (Suara NTB) Ratusan warga Desa Langko Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) melakukan hearing ke kantor DPRD Lobar sebagai buntut keluhan warga atas buruknya pelayanan PDAM Giri Menang, Rabu (11/ 12). Mereka langsung diterima Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah dan sejumlah anggota DPRD di ruang sidang. Warga yang didampingi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mengeluh buruknya pelayanan PDAM, karena air yang diterima warga keruh dan berisi lintah.

Di samping itu, warga mengeluhkan membengkaknya pembayaran tarif PDAM yang sangat memberatkan masyarakat. Atas buruknya pelayanan ini warga mendesak agar pihak dewan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membenahi pelayanan PDAM. Sebagai bahan kajian dewan, warga menyerahkan bukti keluhan buruknya pelay-

anan PDAM, berupa dokumen kepada dewan.

Kepala Desa Langko, Mawardi mewakili warganya mengatakan keluhan warga soal pelayanan PDAM ini sudah lama terjadi di wilayahnya. Karena air PDAM kerap kali keruh, kadang ada sampah dan pasir. Bahkan selama musim kemarau, sering kali air tidak ada yang mengalir. Bahkan selama bulan Agustus praktis tidak ada air mengalir. Namun tagihan air tetap dilakukan PDAM, bahkan ada beberapa warga yang tagihannya membengkak dengan nilai tidak wajar. “Kondisi ini menyebabkan warga kami tidak nyaman dan aman dalam menggunakan air PDAM,”jelas dia.

Karena itu ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam surat pernyataan bersama yang diserahkan ke dewan, di antaranya berisi DPRD harus segera memanggil dan meminta penjelasan PDAM agar

memperbaiki pelayanan, meminta dewan agar membantu memediasi penyelesaikan masalah warga yang dipolisikan oleh PDAM. Kepala Desa Jeringo Sahril mengatakan aksi warga ini sebagai buntut akibat tuntutan mereka tidak diindahkan. Jangan sampai, ujarnya, kerusakan akibat demo warga dibesarbesarkan menjadi persoalan hukum. “Kalau PDAM tidak mencabut laporannya, kalau PDAM mengibaratkan diri sebagai pelayan. Maka ini membuktikan dan tumben terjadi seorang pelayan mempidanakan pelanggan yang dianggap majikan atau rajanya,” kata Sahril. Hal ini justru kata dia bertolak belakang dengan janji pelayanan PDAM sendiri. Langkah warga sendiri akan meminta bantuan mediasi ke Balai Mediasi NTB dan dewan.

Menanggapi keluhan warga ini, Sekretaris PDAM Giri Menang Syahril Syair yang hadir dalam kesempatan itu tak

menampik adanya pelayanan yang belum maksimal di Desa Langko. Pihaknya menerima adanya kritikan pelayanan sebagai bahan koreksi perbaikan pelayanan ke depannya, terutama terkait sistem jaringan yang dirasa sudah tua dan perlu dilakukan perbaikan. “PDAM itu tidak sama dengan PLN, yang begitu selesai (diperbaiki) langsung nyala. Karena aliran airnya dari pipa sehingga butuh waktu untuk distribusi,” ungkapnya.

Ia menyarankan warga untuk melaporkan jika adanya perbedaan pembayaran antara rekening dengan meteran.

Terkait permintaan pencabutan laporan di kepolisian, ia mengaku belum bisa mencabutnya. Lantaran bukan menjadi kewenangannya.

Meski laporan itu secara pribadi dibuat olehnya. Namun ia tetap harus meminta petunjuk dari atasnnya. “Karena harus mediasi, saya diperintahkan untuk menghadiri

hearing pada hari ini. Dicabut atau tidak laporan itu berada di tangan manajemen,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mengatakan terkait keluhan warga khususnya pembengkakan pembayaran tarif PDAM harus sesegera ditindaklanjuti dengan serius. Sebab bukan hanya satu-dua pelanggan yang mengeluhkan, namun hampir rata-rata terjadi di wilayah Lobar. Karena itu ia meminta agar PDAM membuka ruang pengaduan terhadap rekening yang tak sesuai dengan pemakaian.

Hal ini, ujarnya, menjadi atensi dewan, sehingga dewan pun membuka pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan PDAM. ”Ke depan kami akan membentuk pansus pelayanan PDAM ini,” tegas dia. pihaknya juga akan membantu memediasi masalah warga Langko yang dilaporkan ke kepolisian. (her)

RTM Lingkar Bandara Penumpang Lewat Dapat Sambungan LIA Diprediksi Naik Tipis Listrik Gratis

Libur Nataru

Praya (Suara NTB) Arus penumpang pesawat melalui Lombok International Airport (LIA) pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini diprediksi bakal naik tipis. Pada kisaran angka 2 sampai 3 persen, jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Tren harga tiket pesawat yang masih cukup mahal, jadi salah satu penyebab kecilnya kenaikan jumlah penumpang pada libur Nataru kali ini.

“Kita prediksikan memang ada kenaikan jumlah penumpang selama libur Nataru kali ini.

Tapi kenaikannya tipis, antara 2 sampai 3 persen saja dari tahun sebelumnya,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, Nugroho Jati kepada Suara NTB, Rabu (11/12).

Hal itu dikarenakan wisatawan, khususnya wisatawan domestik enggan untuk berwisata yang merupakan imbas dari mahalnya harga tiket pesawat.

Termasuk dampak masa

pemulihan pascagempa yang belum sepenuhnya normal di Pulau Lombok.

Meski kenaikan tidak terlalu tinggi, pihaknya tetap melakukan langkah persiapan dan antisipasi guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan jumlah penumpang pesawat pada musim liburan akhir tahun ini ini. Salah satu yang sudah biasa dilakukan ialah dengan membentuk posko terpadu layanan libur Nataru.

Posko terpadu itu sendiri, rencananya akan mulai dioperasikan pada tanggal 19 Desember mendatang. Hingga tanggal 6 Januari tahun 2020 atau H+5 tahun baru. “Yang namanya lonjakan kenaikan penumpang tetap harus kita antisipasi. Kendati prediksinya tidak terlalu tinggi,” timpalnya.

Lebih lanjut, Jati mengatakan, meski ada tren peningkatan penumpang di LIA tahun ini namun secara umum kondisi penumpang di LIA jika dibandingkan sebelum gempa bumi me-

landa Lombok tahun 2018 lalu, belum sepenuhnya normal. Di mana saat ini penumpang LIA hanya pada kisaran 2,3 juta saja.

Jauh berbeda dengan kondisi penumpang sebelum gempa yang bisa menembus angka rata-rata sekitar 2,8 juta. “Kalau kita bandingkan secara umum penumpang pesawat pasca gempa dan sebelum gempa, masih terjadi penurunan sekitar 20 persen. Dengan kata lain, kondisi penumpang di LIA masih belum sepenuhnya normal,” Jati menambahkan.

Meski demikian, rencananya pengembangan LIA dipastikan tetap akan berjalan. Walaupun jumlah penumpang di LIA masih belum pulih, karena pengembangan LIA sudah masuk dalam grand design oleh PT. AP I. Di mana ada beberapa fasilitas di LIA yang akan dibenahi. Mulai dari perpanjangan run way, perluasan terminal bandara sampai perluasan apron serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 316 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di lingkar Lombok International Airport (LIA) memperoleh sambungan listrik secara gratis.

RTM yang menerima bantuan ini tersebar di tiga desa yang berada paling dekat dengan bandara, yakni Desa Tanak Awu dan Desa Ketara Kecamatan Pujut serta Desa Penujak Kecamatan Praya Barat dengan alokasi masing-masing desa sebanyak 106 RTM. Bantuan sambungan listrik gratis merupakan bantuan bina lingkungan dari PT. Angkasa Pura (AP) I LIA dengan total bantuan senilai Rp 210 juta lebih. “Bantuan sambungan listrik ini memang dikhususkan bagi RTM yang belum menikmati aliran listrik,” ungkap General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, Rabu (11/12).

RTM penerima sebelumnya telah diusulkan oleh pemerintah desa setempat. Usulan tersebut kemudian diverifika-

si untuk melihat kelayakan RTM itu sendiri. Apalagi tidak semua RTM bisa memperoleh bantuan sambungan listrik.

Bagi RTM yang belum dapat bantuan, pihaknya berjanji akan diupayakan pada tahun depan, karena program ini dilaksanakan secara bertahap dan tidak hanya menyasar RTM saja tetapi juga rumah ibadah dan fasilitas sosial lainya. “Tahun ini sambungan listrik gratis ini kita fokus untuk wilayah selatan bandara. Tahun depan, kita utamanya warga diwilayah utara bandara,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, PT. AP I LIA juga menyalurkan kredit lunak bagi 15 UKM mitra binaan baru serta 4 UKM binaan lanjutan dengan nilai pinjaman sebesar Rp 700 juta. Dengan begitu, sejak tahun 1996 hingga 2019 ini, PT. AP I LIA sudah menyalurkan kredit lunak sekitar Rp34,1 miliar dengan total mitra binaan mencapai 1.242 UKM. (kir)

Bupati Kantongi Satu Nama Calon Sekda Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) yang baru rencananya akan dilantik pertengahan bulan ini. Diperkirakan pelantikan akan dilakukan tanggal 25-26 Desember. Hal ini menyusul setelah keluarnya rekomendasi dari Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah.

Dalam rekomendasi yang menyetujui satu nama tersebut telah diterima Pemda Lobar dalam hal ini Bupati Lobar.

“Rekomendasi dari pak gu-

bernur sudah keluar, tinggal mencari hari H untuk pelantikan. Pelantikan sekda diperkirakan kalau ndak tanggal 23 Desember, tanggal 26 Desember,” jelas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq, Rabu (11/12).

Terkait siapa nama sekda baru, Taufiq enggan membeberkan. Sekda baru akan diketahui pas pelantikan. Yang jelas, kata dia, dari rekomendasi gubernur itupun sudah ada satu nama yang dikeluarkan, sehingga bupati sudah mengantongi satu nama yang

akan mengganti posisinya.

Terkait jabatan yang masih lowong ada sembilan kepala OPD akan dilakukan seleksi pansel pengisian tahun depan.

Hal ini menjadi urusan sekda baru. dirinya sudah selesai tugasnya sampai Desember, sehingga tidak bisa melakukan pansel di akhir tahun, karena tidak ada anggaran untuk pembentukan pansel.

“Januari sudah dilakukan, karena usul untuk pengisian itu akan dibawa ke Komisi ASN,’’ ujarnya. (her)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - GM PT. AP I LIA, Nugroho Jati menyerahkan secara simbolis bantuan sambungan listrik gratis kepada perwakilan desa lingkar bandara, penerima program, Rabu (11/12).

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Rp5,3 Miliar Potensi Kerugian Negara Terus Ditagih Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya Rp5,3 miliar potensi kerugian negara sampai saat ini belum dikembalikan oleh SKPD sesuai hasil pemantauan tindaklanjut BPK semester kedua tahun 2019. Inspektorat akan mengupayakan temuan ini bisa segera diselesaikan. Jika tidak, dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga akan terpengaruh nantinya.

“Memang saat ini tersisa tinggal Rp5,3 miliar potensi kerugian negara yang belum dikembalikan dari total temuan BPK mencapai angka

Rp15, 2 miliar. Masih tingginya potensi kerugian negara itu tentu sangat kita sayangkan, karena jika sedikit saja lalai maka akan muncul di LHP

dan itu tentu sangat tidak baik. Kami juga tidak tahu secara persis apa yang menjadi masalahnya, tetapi yang jelas anggaran tersebut sudah

kita minta untuk dikembalikan,” ungkap Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Supiarno SP, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (11/12).

Dikatakannya, terkait angka Rp5,7 miliar yang belum dikembalikan tersebut, pihaknya tetap mengupayakan supaya dilakukan pengembalian segera. Upaya tersebut merupakan salah satu cara

supaya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak terbit, karena apabila LHP ini terbit maka prosesnya akan panjang. Tentu tidak hanya potensi kerugian tersebut, pihak terkait juga tetap akan mengupayakan tunggakan tahun sebelumnya bisa ditagih untuk bisa dikembalikan. Hanya saja, uang yang belum dikembalikan ini rata-rata pekerjaan yang ada sudah

hampir rampung.

Sementara, terhadap proyek yang volume pekerjaannya kurang, pihaknya tetap meminta untuk dikembalikan ke daerah terlebih dahulu. Ketika sudah dievaluasi, pihaknya tetap akan melakukan pengembalian guna melanjutkan programnya. Bahkan pihaknya memberikan target sebelum akhir tahun masalah pengembalian

anggaran yang tertunggak ini bisa tuntas.

“Kita tetap meminta mereka untuk melakukan pengembalian terhadap anggaran tersebut karena jika tidak maka dikhawatitkan akan menjadi masalah di kemudian hari. Kami juga tetap akan melakukan penagihan terhadap mereka agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” tegasnya. (ils)

Jangan Ada Lagi Kekerasan dan Halangi Perempuan Berinovasi

Bawaslu Bahas Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rakor Bawaslu Kabupaten Sumbawa terkait pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 bersama Kapolres Sumbawa, Ketua KPU dan jajarannya beserta media. Dalam memetakan potensi yang dapat mengganggu proses Pilkada.

Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, menyatakan pentingnya IKP ini sebagai bentuk kesiapan menghadapi Pilkada 2020. Tidak hanya dari sisi kesiapan penyelenggara, tetapi juga dukungan keamanan. Media juga berperan efektif menciptakan Pilkada yang aman dan demokratis.

Selain itu, berkaca dari Pileg dan Pilres, beberapa masalah seperti adanya keterlibatan oknum Kades dalam kampanye, persoalan logistik, keakuratan data pemilih dan masalah lainnya dapat diantisipasi sedini mungkin. “Kita antisipasi untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran pemilu. Agar Pilkada 2020 bisa berjalan demokratis, transparan, profesional dan aman ,”terangnya.

Kapolres Sumbawa, AKBP. Tunggul Sinatria S.IK, menegaskan pihaknya bertanggung jawab penuh soal keamanan Pilkada 2020. Kapolres berharap tekhnis pengawasan terus ditingkatkan. Serta berharap kepada semua pihak untuk bersama sama menjaga kondusifitas wilayah.

“Laporkan ke kita ketika ada potensi gangguan keamanan sehingga bisa segara dilakukan langkah anstisipasi.

Masyarakat juga kami harap tidak mudah terpancing dengan informasi yang tidak jelas,” katanya.

Terkait IKP, Kordiv Pengawasan dan Humla Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Hamdan Syafi’i, juga meminta kepada Kapolres, KPU dan PWI Sumbawa untuk mengisi kuesioner sebagai panduan penyusunan IKP. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan buku IKP Pemilu 2019 dan Buku Catatan Hasil pengawasan DPR, DPD, DPRD dan Pilpres Tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa oleh Ketua Bawaslu Sumbawa kepada Kapolres Sumbawa.

Sekaligus penyerahan cinderamata. (arn)

Empat Desa Kena Teguran Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini masih ada empat desa yang belum mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap terakhir dari total 57 Desa.

Keempat desa ini juga sudah diberikan surat teguran untuk segera mencairkan anggarannya, tetapi faktanya sampai dengan batas terakhir pemberian surat teguran belum ada progresnya dan masalah ini tentunya sangat disayangkan.

Kepala Dinas PMD melalui Kabid Pemdes Syaifullah S.Stp kepada Suara NTB, Rabu (11/12) mengatakan, masalah utama sehingga serapan ADD dan DD molor karena penyampaian SPJ penggunaan DD di tahap pertama dan kedua yang belum diserahkan untuk dievaluasi.

Hal ini tentu sangat disayangkan, karena prinsipnya batas akhir untuk pencairan anggaran ADD dan DD tahap ketiga ini di bulan November ini sudah harus tuntas untuk mengejar sisa pekerjaan yang ada. Tetapi faktanya sampai dengan saat ini masih ada juga desa yang belum. Bahkan desa-desa ini juga sudah diberikan surat teguran kedua untuk bisa melakukan penyerapan anggaran supaya pekerjaan yang ada bisa segera diselesaikan tapi juga masih nihil realisasinya sampai saat ini.

Untuk itu, pihaknya mendesak empat desa ini untuk bisa segera mencairkan anggarannya supaya pelaksanaan kegiatan tidak molor nantinya. Karena jika sampai pertengahan bulan Desember masih ada desa yang belum mencairkan anggaran dikhawatirkan pelaksanaan pembangunan tidak akan maksimal, karena waktu pengerjaannya yang mepet.

“Hasil koordinasi terakhir, mereka masih terkendala di SPJ tahap satu dan dua, masalah ini yang menjadikan mereka telat untuk melakukan penyerapan anggaran. Kendati demikian, kami tidak mau persoalan di Desa yang jelas anggarannya harus bisa terserap semua jika tidak maka anggaran di tahun 2020 akan tetap dipangkas oleh Pemerintah,” tegasnya.

Dikatakannya, memang di dalam PMK tidak ada yang mengatur secara khusus terkait sanksi yang diberikan kepada desa yang molor menyerap anggaran. Tetapi didalam aturan itu dijelaskan bahwa jika ada SILPA diatas 40 persen dari total anggaran yang dikucurkan maka anggaran DD di tahun berikutnya akan dikurangi.

Yang dikhawatirkan saat ini yakni masih sanggupkah empat desa ini menyerap anggaran sisa tersebut karena jika dikalkulasikan ada 40 persen anggaran yang belum dicairkan. Jika mereka tidak sanggup maka anggaran itu tetap akan menjadi SILPA dan konsekuensinya anggaran di tahun berikutnya tetap akan dipangkas yakni sebesar Rp400 juta.

Terhadap persoalan ini, pihaknya akan kembali melayangkan surat teguran selanjutnya supaya mereka cepat untuk menyerap anggarannya. Apabila anggaran ini tidak juga dicairkan maka Kades bersangkutan bisa diberhentikan sementara dari jabatannya.

Sanksi tegas tersebut sudah diatur dalam Perbup supaya Desa ini gesit menggunakan anggaran dan tentu tepat sasaran. Sedangkan untuk desa-desa yang terindikasi bermasalah, pihaknya tetap akan mendorong mereka untuk segera mencairkan anggaran yang ada dengan bukti SPJ. Adapun desa yang masih belum mencairkan anggarannya yakni Desa Seloto, Sermong, Tepas dan Dasan Anyar.

“Pemberhentian sementara sebagau Kades menjadi sanksi tegas jika desa masih tetap saja molor menyerap anggaran yang ada. Makanya minggu ini juga mereka harus segera mencairkan anggaran jika tidak, mereka dipastikan tidak akan sanggup membelanjakan anggaran yang ada karena waktunya mepet,” pungkasnya. (ils)

membimbing anak-anaknya agar produktif menggunakan teknologi, tidak ikut-ikutan menyebarkan berita bohong (hoaks), fitnah, atau menyebarkan cacian di media sosial.

Bupati menyampaikan penghargaan kepada kaum Ibu yang telah mendukung suaminya untuk mengemban amanah dengan baik. Membimbing putra putrinya dengan tulus ikhlas penuh kasih sayang. Sehingga berbagai program pembangunan di daerah kita dapat berjalan dengan baik.

“Harapan saya kepada para ibu, teruslah menjadi pendamping suami yang setia, menjadi pembimbing anak-anak dengan penuh kesabaran, teruslah menjadi ibuibu yang hebat, agar daerah kita ini semakin hebat dan bermartabat,” katanya.

Sementara itu, Sesepuh Wanita Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril yang membacakan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, menjelaskan sejarah lahirnya Hari Ibu yang diawali dari pergerakan perem-

(Suara NTB/ist)

SUAPI SUAMI - Istri Bupati Sumbawa, Hj. Amien Rahmani terlihat menyuapi suaminya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril di peringatan Hari Ibu. puan Indonesia diawali dengan Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

Tema sentral pembahasan Kongres Perempuan tersebut adalah memperjuangkan hak perempuan dalam perkawinan, melawan perkawinan Anak, poligami dan pendidikan perempuan. Hakekat Peringatan Hari Ibu (PHI) setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh

rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia.

Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang harus sadar, mereka mempunyai

akses dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya.

Seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya.

PHI diharapkan sebagai momen penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. (arn)

KSM Banda Optimis IPAL Kombinasi Antisipasi Cuaca Ekstrem, MCK Dapat Segera Dituntaskan Pelabuhan Lalar akan Ditutup Sumbawa Besar (Suara NTB) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di belasan tempat di Kabupaten Sumbawa tengah melakukan percepatan terhadap pengerjaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) komunal.

Salah satunya KSM Desa Banda, Kecamatan Tarano yang mendapatkan IPAL kombinasi MCK. Memanfaatkan waktu yang tersisa, KSM setempat optimis pengerjaan dapat dituntaskan.

Menurut Ketua KSM Desa Banda, Nasir Afriansyah, IPAL kombinasi MCK yang dikerjakan progresnya sudah melebihi 70 persen. Sementara ini, IPAL komunal sudah diselesaikan dan MCK tinggal pekerjaan finishing. Kemudian baruga juga sudah terpasang, dan akan dilakukan pemasangan atap.

Pemagaran juga sedang proses pengerjaan, tinggal menunggu progres pemasangan pipa dari rumah penerima manfaat menuju IPAL. “Komunalnya sudah rampung, pagar sedang dalam proses. MCK sudah berdiri tinggal finishing. Kemarin baruga sudah dipasang kerangka, tinggal atap. Kita tinggal menunggu progres pemasangan pipa dari rumah langsung ke IPAL,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB baru-baru ini.

Pengerjaan IPAL Kombinasi MCK ini, kata Nasir, mulai dilakukan sejak Juli lalu. Saat ini pihaknya sedang menunggu proses pengiriman pipa. Informasi

(Suara NTB/ist)

Proyek IPAL di Desa Banda, Kecamatan Tarano. dari koordinator, pipa tersebut akan tiba dalam minggu ini.

“Memang sebelumnya kendala di pengiriman pipa. Sekarang pipa lagi proses pengiriman.

Kemarin menurut informasi koordinator, minggu ini datang pipanya. Mudah-mudahan cepat datang pipa,” harapnya.

Saat ini, pihaknya masih memiliki waktu untuk menuntaskan pekerjaan. Sambil menunggu datangnya pipa, pekerjaan lain yang dapat menunjang percepatan juga tetap dilakukan. Pihaknya pun akan bekerja semaksimal mungkin guna menuntaskan pekerjaan. “Dengan waktu yang tersisa ini, sambil menunggu pipa kita mengerjakan yang lain yang bisa menunjang percepatan pekerjaan. Apa yang bisa dikerjakan kita kerjakan untuk mempercepat proses. Kita semaksimal mungkin kerja sambil nunggu pipa. Tapi kita optimis selesai,” tukasnya.

Diungkapkannya, IPAL Kombinasi MCK yang dibangun anggarannya Rp 570 juta. Program ini baru didapatkan pihaknya di tahun 2019 ini. Kapasitas untuk sambungan rumah (SR) 25 KK dan pengembangannya hingga 30 KK. Adanya program ini disambut baik masyarakat. Bahkan diharapkan kedepannya ada tambahan terutama untuk sambungan rumah. Karena masih banyak masyarakat yang belum bisa terjangkau dengan IPAL dimaksud. “Banyak yang bersyukur dengan dibangunnya IPAL Kombinasi MCK ini. Jika nantinya sudah selesai, maka pembuangan limbah akan lebih teratur. Kalau pipa terpasang, akan terlihat rapi. Kami berharap kedepannya ada tambahan untuk SR (Sambungan Rumah). Karena masyarakat banyak yang meminta bisa tersambung,” tandasnya. (ind/arn*)

Taliwang (Suara NTB) Otoritas Dermaga Pelabuhan Lalar untuk sementara waktu akan menutup seluruh aktivitas kepelabuhanan. Langkah ini diambil mengantisipasi cuaca ekstrem yang kerap terjadi di sekitar perairan pelabuhan.

“Sekarang ini sudah masuk musim angin dan ombak. Jadi kami tidak berani mengizinkan ada aktivitas di dermaga,” kata Kepala UPTD Dermaga Pelabuhan Lalar, M. Amin, baru-baru ini.

Dalam waktu dekat ada kemungkinan aktivitas bongkar batu bara PLTU Tambora - Kertasari akan kembali dimulai di dermaga Pelabuhan Lalar. Ini seiring dengan telah selesainya perbaikan dermaga tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP). Menurut Amin, saat ini pengerjaan perbaikan dermaga itu sudah dinyatakan selesai. Tetapi sebelum digunakan, para pihak akan melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kelaikannya.

“Baru mau turun nanti Dinas Perhubungan, PU, pihak PLTU sendiri dan peruaahaan ekspedisi (pemilik kapal pengangkut batu bara). Kalau dinyatakan layak ya bisa digunakan.

Tapi tadi syarat kami jelas untuk sekarang tidak bisa karena cuaca,” tegasnya.

Terkait kebijakannya tersebut, Amin mengaku, PLTU Tambora - Kertasari dipastikannya tidak ada masalah. Selama ini un-

tuk memenuhi kebutuhan batu baranya, PLTU Kertasari memindahkan kegiatan bongkarnya ke pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sejak dermaga Pelabuhan Lalar diperbaiki.

“Memang kontraknya di Badas berakhir bulan ini. Tapi stok batu bara mereka banyak untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Sebab selama di Badas sekali pengangkutan sampai 5.000 ton. Kalau di sini (pelabuhan lalar) hanya 2.500 ton.

Kerusakan dermaga tahun lalu salah satunya memang dikarenakan aktivitas bongkar batu bara PLTU saat cuaca ekstrem. Kapal-kapal pengangkut batu bara menghnatam badan dan jembatan dermaga karena saat itu ombak dan angin dalam kondisi kencang di perairan pantai Labuhan Lalar. (bug)

M. Amin

Cegah Pelajar Konsumsi Miras, Tingkatkan Pengawasan dan Pembinaan Kasus pelajar sekolah menengah yang kedapatan minum minuman keras (miras) yang terjaring razia Pol PP di Sumbawa menimbulkan keprihatinan banyak pihak.

Termasuk dari Wakil Ketua DPRD Sumbawa, M. Ansori, yang meminta agar pengawasan dan pembinaan terus ditingkatkan. Jangan sampai kasus serupa terjadi lagi.

“PENGAWASAN dan pembinaan itu yang penting. Baik dari pemerintah melalui Dinas terkait, pihak sekolah maupun orang tua. Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga generasi muda ini, agar kasus serupa tidak lagi terjadi,” tukas Ansori, Rabu (11/12), terkait kasus pelajar miras yang terjaring dalam operasi Pol PP, seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan, M.Pd, juga mengaku cukup prihatin dengan perilaku anak-anak remaja terutama anak sekolah.

“Saya tidak tahu kira-kira di mana kekeliruannya. Karena tanggung jawab pendidikan itu di semua lini, keluarga, sekolah, masyarakat. Apakah penga-

wasan di tingkat keluarga yang kurang, atau di sekolah, atau masyarakat kita yang “sakit”.

Artinya pengaruh informasi yang begitu dahsyat, kemudian ditunjang dengan masyarakat yang terlalu membiarkan. Tidak ada fungsi kontrol masyarakat terhadap lingkungan yang membuat anak-anak kita menjadi merasa diri bebas. Ini yang perlu menjadi PR kita bersama,”cetusnya.

Dalam menjalankan fungsinya di pelayanan publik, Pemkab tentu harus menegakkan aturan. Melalui pembinaan terkait dengan ketentraman dan ketertiban. Jangan disalahkan kalau Pol PP kemudian bergerak mengamankan anak-anak yang berkeliaran di jam sekolah.

“Saya harapkan sekolah

seperti itu. Jangan sampai dengan alasan sudah selesai ulangan dibiarkan anak pulang lebih pagi. Sementara orang tua menganggap bahwa dia masih berada di sekolah, ternyata di tempat lain. Buatlah kegiatan-kegiatan di sekolah itu yang bisa mengakomodir hobi anak-anak. Ada ekstrakulikuler atau apapun kegiatan yang dilakukan setelah ulangan. Jangan sampai pulang lebih pagi kemudian pergi ke tempat lain,” kata Ikhsan, yang juga pernah menjabat Kadis Dikbud Sumbawa ini.

Antisipasi kedepannya, Pol PP akan tetap melakukan operasi pengamanan dan penertiban untuk anak sekolah yang berkeliaran di jam sekolah.

Melalui dinas terkait, Pemkab akan lebih fokus memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru.

“Karena kewenangan kita berbeda dengan provinsi, kita hanya mengurus PAUD dan pendidikan dasar. Sementara urusan pendidikan Menengah sudah menjadi kewenangan provinsi. Ini ada kesenjangan

yang tetap harus kita kerjakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi,” ulasnya.

Ia juga berharap tidak ada lagi kejadian serupa yang terulang. “Mungkin kita nanti akan membuat surat edaran.

Meskipun kewenangan provinsi, karena posisi lokasi SMA/ SMK ada di Kabupaten. Karena itu melalui UPT Dikmen kita akan koordinasikan,” tukasnya.

KCD Dikbud NTB di Sumbawa, Fahrizal, yang dikonfirmasi atas kasus ini, akan berupaya memanggil pihak sekolah terkait untuk memberikan klarifikasinya atas kasus tersebut. Kedepan, sosialiasi penguatan pendidikan karakter akan lebih diintensifkan.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, sebanyak 15 pelajar diamankan Satpol PP, yang diduga tengah melakukan pesta minuman keras (miras) di sebuah kamar kos wilayah Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa.

Selain pelajar laki-laki, juga ikut diamankan pelajar perempuan yang kebetulan saat itu berada di lokasi. Berikut dua

botol miras jenis arak juga diamankan. Setelah diamankan ke Kantor Pol PP, mereka kemudian diinterogasi.

“Ya mereka diduga pesta miras. Karena di lokasi juga diamankan dua botol miras, satu botol sudah habis (diminum). Di kantor, aroma yang keluar dari mulut beberapa pelajar ini bau minuman,” ujar Kasat Pol PP, H. Syahabuddin.

Menurut H. Sahabuddin, selain belasan pelajar tersebut, sebelumnya juga diamankan empat pelajar lainnya.

Dua orang diantaranya siswa, dan dua lainnya siswi. Mereka diamankan di sebuah kamar kos wilayah Dusun Genang Genis, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes. Mereka diamankan karena berdasarkan informasi masyarakat kerap membuat keributan.

“Kami juga mengamankan empat pelajar lain. Karena informasi masyarakat, mereka sering kumpul-kumpul dalam satu kamar Kos dan membuat keributan. Sehingga hal itu meresahkan warga setempat,” pungkasnya. (arn/ind)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

BUKU IKP - Penyerahan buku IKP dari Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat, kepada Kapolres Sumbawa, Tunggul Sinatria.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, menegaskan, jangan ada lagi tindakan kekerasan kekerasan dan diskriminasi gender terhadap perempuan dan para ibu. Jangan lagi kaum Ibu dihalanghalangi untuk berkarya, untuk berkreasi, berinovasi. Bila ingin daerah ini mencapai potensi maksimalnya. Dengan catatan, tetap berpedoman kepada aturan dan norma atau tata nilai di masyarakat.

Demikian pesan Bupati pada Peringatan Hari Ibu Tahun 2019, Rabu (11/12). Sesuai tema hari Ibu ke-90 tingkat Kabupaten Sumbawa, yaitu “Bersama Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Membangun ketahanan keluarga Untuk Kesejahteraan Bangsa”.

Diharapkan melalui peringatan ini, para ibu, khususnya di Sumbawa bisa lebih bersemangat dan lebih kreatif. Baik selaku pendamping suami maupun dalam menjalankan peran dan profesinya masing masing.

Negara ini membutuhkan para ibu untuk makin cerdas dan melek teknologi. Supaya bisa

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA (Suara NTB/jun)

RUSAK – Tampak rumah salah seorang warga rusak diterjang angin kencang, Rabu (11/12).

Dompu (Suara NTB) Luas tanaman jagung di Kabupaten Dompu pada periode Oktober 2018 hingga 30 September 2019 hanya 83,129 ha dan padi hanya 49,014 ha. Pada tanaman padi, realisasinya menurun bila dibandingkan tahun 2018 sebagai dampak kekeringan di hampir semua Kecamatan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt kepada Suara NTB mengungkapkan, berdasarkan laporan statistik pertanian dari Kepala UPTD Kecamatan yang dilaporkan setiap bulan ke BPS Kabupaten Dompu bahwa realisasi tanam untuk komoditi jagung 83,129 ha dari target 76,688 ha.

Padi hanya 49,014 ha dari target 52,589 ha, dan kacang kedelai 9,071 ha dari target 8,057 ha. “Ini realisasi tanam kita untuk keadaan sampai 30 September 2019,” katanya.

Realisasi tanam ini terbagi pada musim hujan (MH) Oktober 2018 – Maret 2019 seluas 63,053 ha untuk jagung, 37,567 ha untuk padi, dan 7,752 ha untuk kedelai. Sementara pada musim kemarau (MK) periode April – September 2019 seluas 20,076 ha untuk jagung, 11,447 ha untuk padi, dan 1,319 ha untuk kedelai.

Dikatakan Armansyah, realisasi tanam tahun ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini disebabkan kekeringan yang terjadi di hampir semua wilayah kecamatan. Tapi tanaman yang terlanjur ditanam dimaksimalkan dengan memanfaatkan sumber air yang ada dan penggunaan pompa air dan sumur bor.

“Kondisi lahan tidak memungkinkan ditanami padi, banyak petani yang beralih menanam jagung karena hanya membutuhkan air lebih sedikit bila dibandingkan dengan padi, sehingga pada beberapa lahan sawah masih tersisa tanaman jagung yang belum dipanen,” katanya.

Musim hujan 2019 yang diperkirakan kembali mundur, dikatakan Armansyah, membuat petani akan mengundur masa tanam komoditi pertaniannya seperti padi, jagung dan kedelai.

Petani pun diingatkan untuk memperhatikan musim hujan, terutama yang bercocok tanam di tanah tegalan agar tanamannya tidak gagal tumbuh.

“Manfaatkan penyuluh yang ada untuk berkonsultasi, termasuk soal waktu tanam,” harapnya. (ula)

Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah di Dompu Dompu (Suara NTB) – Pemukiman warga di Desa Wawonduru, Bakajaya, Bara dan Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdampak bencana angin kencang, Selasa (10/12). Data sementara, 63 rumah rusak dengan 15 unit diantaranya masuk kategori parah.

Armansyah

Penanganan Stunting Fokus di 20 Desa

Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M Hasan melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik, Marwan dikonfirmasi Suara NTB usai pendataan lapangan, Rabu (11/10) menyampaikan, paska angin kencang tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD langsung meninjau beberapa wilayah terdampak.

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan (Dikes) akan memperluas cakupan penurunan balita pendek (stunting).

Tahun 2020 mendatang akan difokuskan sebanyak 20 Desa.

Demikian disampaikan Kabid Kesehatan Keluarga Dikes Kabupaten Bima, Alamsyah S.KM. Kata dia, pada tahun 2019, penanganan stunting di Kabupaten Bima hanya difokuskan pada 10 Desa. “Pada 2020 mendatang akan diperluas menjadi 20 Desa. Dalam jangka panjang, cakupan stunting pada semua desa akan ditangani secara intensif,” katanya, Rabu (11/12).

Alamsyah menjelaskan, keterbatasan sumber daya dalam penanganan stunting memerlukan integrasi penanganan oleh perangkat daerah terkait. Terutama sejak awal kehamilan pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). “Penanganan pada fase ini penting untuk mencegah stunting sejak dini secara sensitif dan spesifik,” katanya.

Sementara Kepala Dikes Kabupaten Bima, Dr. Ganis Kristanto mengatakan penanganan stunting penting bagi semua pihak. Terutama para pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk memahami dengan baik stunting itu.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenkes, lanjut Ganis, kedepan peran Puskesmas akan lebih banyak berada di lapangan dalam aspek promotif dan preventif dalam menangani stunting.

“Prioritas penanganan stunting secara dini terutama pada ibu hamil dan melahirkan sangat penting karena ibu yang mengidap penyakit seperti anemia berpotensi melahirkan bayi stunting,” katanya.

Ganis menambahkan selain ada alokasi anggaran dari Pemerintah daerah. Dalam mencegah dan menangani stunting ditingkat masyarkaat (Desa), juga ada alokasi Dana Desa (DD). (uki)

Dompu (Suara NTB) Nazmul Watan, S.Pd, penerima beasiswa NTB ke Malaysia gelombang pertama asal Desa Bara Dompu terpilih sebagai Ketua Forum Postgraduate Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Universiti Utara Malaysia periode 2019 – 2020. PPI UUM yang merupakan organisasi resmi di bawah KJRI Penang Malaysia menjadi forum komunikasi dan forum belajar seluruh mahasiswa postgraduate Indonesia di UUM. Sekitar 300 mahasiswa postgraduate baik yang kuliah by coursework dan by research dan jumlah mahasiswa Indonesia di UUM ini lebih dari 700 orang termasuk degree. Nazmul Watan sendiri merupakan master of science (Educational Management) dan baru berada di Malaysia sejak awal Oktober 2019 lalu.

“InsyaAllah kita mau adakan international conference, khusus mahasiswa Indonesia di Malaysia,” katanya melalui WhatsApp, Rabu (11/12).

Terpilihnya Nazmul Watan melalui rapat Dewan Pertimbangan FPPU yang diselenggarakan

(Suara NTB/Uki)

sudah kita rampungkan sekarang, sementara 63 rumah yang rusak,” terangnya.

Sebanyak 63 unit rumah terdampak itu baru data sementara yang sudah ditinjau langsung dengan tingkat kerusakan. Di mana 15 unit diantaranya masuk kategori parah.

Karena kerusakan tidak saja

(Suara NTB/ist)

Nazmul Watan (paling kanan), bersama rekan-rekannya. di kompleks taman Universiti melakukan kunjungan ke dosen Utara Malasyia Selasa (10/12) – dosen Indonesia di UUM, waktu Malaysia, diharapkan se- berkunjung ke KJRI Penang, dan makin mengenalkan Kabupaten KBRI Malaysia. Ada empat orDompu dan NTB di kancah In- ang dosen dari Indonesia yang ternasional. Karena ia akan leb- mengajar di UUM dan mereka ih banyak berkiprah di tengah ko- akan dijadikan sebagai dewan munitas mahasiswa Indonesia di penasehat PPI UUM. “InsyaAlMalaysia dan mahasiswa dari lah kalau tidak ada halangan, berbagai negara di Universiti Ut- kami akan bersilaturahmi dengan dosen – dosen asli Indonesia, ara Malaysia.

Sebagai langkah awal setelah KJRI Penang, dan KBRI di Materpilih, Nazmul mengaku akan laysia,” ungkap Nazmul. (ula)

Kejari Genjot Dua Dugaan Korupsi DD/ADD

CEK LOKASI - Tim Perpusnas didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bima, Mahfud mengecek lokasi pembangunan perpustakaan di Kota Bima, Selasa (11/12) sore.

Tim Perpusnas Cek Lokasi Proyek Perpustakaan Rp10 Miliar Kota Bima (Suara NTB) – Tim Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengecek dan survei lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan Perpustakaan di Kota Bima pada Selasa (10/12).

Anggota tim survei, yang juga Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Dr. Joko Santoso, mengaku kedatangan pihaknya untuk melihat dari dekat lokasi dan lahan pembangunan Perpustakaan. “Kita ingin pastikan kesiapan Kota Bima untuk mendapatkan anggaran dan melaksanakan pembangunan Perpustakaan 2020 mendatang,” katanya.

Joko mengaku, Perpusnas melalui Bidang Pembangunan sudah menyediakan satu dukungan anggaran untuk bantuan pembangunan Perpustakaan di Kota Bima, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Sedianya anggaran untuk membangun Perpustakaan di Kota Bima ada Rp10 miliar,” katanya.

Ia mengaku, program perpustakaan yang dibangun nantinya bisa menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional. Yakni transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. “Dengan prinsip menjadi ruang terbuka untuk masyarakat. Sehingga orientasinya pembangunan Perpustakaan untuk kebutuhan masyarakat lebih khususnya para pelajar,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bima. H. Mahfud M. Pd, yang mendampingi tim survei Perpusnas, memastikan lahan untuk pembangunan gedung sudah disiapkan. “Untuk lahannya sudah selesai semua.

Tinggal pelaksanaannya saja,” katanya.

Ia mengaku perpustakaan di Kota Bima yang rencananya akan dibangun awal tahun 2020 mendatang akan dilengkapi fasilitas penunjang. Seperti ruang baca, buku, meja, kursi hingga kebutuhan penunjang perpustakaan lainnya.

“Untuk ini kita anggarkan Rp1 miliar dalam APBD 2020.

Diluar dana DAK Rp10 miliar pembangunan gedung Perpustakaan,” pungkasnya. (uki)

Dalam proses itu tercatat 150 rumah warga rusak sebagaimana laporan masingmasing dusun. Akan tetapi, setelah dilakukan verifikasi ulang ternyata ditemukan kekeliruan data sehingga memaksanya harus mendata langsung ke lapangan. “Kalau berdarsarkan informasi yang

Mahasiswa Dompu Penerima Beasiswa NTB Terpilih Jadi Ketua PPI

Dompu (Suara NTB) – Sepanjang tahun 2019 Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, telah menangani empat perkara dugaan korupsi. Masingmasing dua pada tahap penuntutan dan penyelidikan. Sementara untuk kasus dalam proses penyelidikan yang digenjot penuntasannya Desember ini, ialah dugaan korupsi DD/ADD Desa Jala dan Rababaka.

Kajari Dompu, Edi Nursapto, SH., dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/12) kemarin

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/ula)

Luas Lahan Jagung Dompu Hanya 83,129 Ha

Halaman 7

Edi Nursapto

menyampaikan, serangkaian dengan peringatan hari anti korupsi yang jatuh 10 Desember pihaknya sudah menggelar berbagai kegiatan yang diwajibkan, seperti halnya upacara.

Sementara, menyangkut penanganan perkara korupsi, secara umum dari sekian kasus yang dilaporan warga beberapa diantaranya tengah digenjot penyelesaian penyelidikannya.

“Untuk perkara korupsi semua kan sudah ngikuti, ada beberapa perkara lid (penyelidikan) yang mungkin mau naik dik (penyidikan),” ungkapnya.

Dari sekian perkara korupsi yang ditangani itu, belum bisa dirincinya kasus yang berakhir pada pengembalian kerugian keuangan negara atau telah mendapat putusan pengadilan. Sepenuhnya masih berada ditangan Kasi Pidana Khusus (Pidsus).

Untuk target penanganan sendiri, jelas dia, tidak ada karena program yang dikedepankan tahun ini ialah Asset Recovery atau pengembalian kerugian

serta pencegahan tidak pidana korupsi. “Cuma bagaimana kita melangkah kedepan di tahun 2020 nanti kita sampaikan setelah Rakerda. Yang jelas kita tidak ada istilah membiarkan kalau memang ada perbuatan melanggar hukum,” tegasnya.

Terpisah Kasi Pidsus Kejari Dompu, M Isa Ansyori, SH., dihubungi Suara NTB menyebutkan, total perkara korupsi yang ditangani tahun ini empat kasus. Dua dari Bank NTB Syariah dengan status perkara masuk tahap penuntutan dan dua lainnya dugaan korupsi DD/ ADD Desa Jala dan Rababaka.

Untuk kasus yang masih dalam penyelidikan ditargetkan tuntas Desember 2019. Apakah itu berkahir dengan pengembalian atau naik tahap penyidikan.

Sedangkan kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan pihaknya, sejauh ini baru Rp50 juta. Itupun diperoleh dari tunggakan kasus tahun sebelumnya yang menjerat aparatur Desa Soriutu.

“Tahun ini kita targetkan tuntas untuk dua kasus yang masih dalam peyelidikan itu.

Kalau yang mengembalikan kemarin penyelidikan tahun 2018, jadi tetap total empat perkara tahun ini,” pungkasnya. (jun)

ditemukan pada bagian atap melainkan tembok bangunan roboh akibat angin kencang.

Meski dampak bencana tahunan ini lebih parah dari insiden sebelumnya di Huu, beruntung tak ada korban jiwa atau luka-luka yang ditimbulkan. “Untuk fasilitas umum ada juga yang terdampak, seperti masjid dan kendornya kabel tegangan tinggi PLN di Wawonduru,” ujarnya.

Disinggung penanganan dini terhadap para korban, Marwan menjelaskan, sebetulnya pagi ini (kemarin) BPBD bermaksud turun lapangan untuk penyalu-

ran bantuan logistik. Akan tetapi perbaikan data korban terdampak yang diminta pada aparatur desa tak kunjung disampaikan. Oleh TRC kemudian diputuskan fokus pada pendataan terlebih dahulu baru penyaluran bantuannya.

“Kemarin kita minta Desa/ Kelurahan data semua korban pagi ini sudah dilaporkan. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada, kita ke kantornya baru mau diketik. Jadi terpaksa kita jemput bola dan tahan dulu pendistribusi logistik,” keluhnya. (jun)

Dua Gapoktan Adukan Penyerobotan Lahan ke Dewan Dompu (Suara NTB) – Polemik pengelolaan kawasan hutan di So Cando Lalembo dan Mada Oi Rangga belum mencapai titik temu.

Padahal, upaya penyelesaian telah beberapa kali difasilitasi KPH masing-masing. Atas persoalan itu, dua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mengadukannya ke DPRD Dompu, Rabu (11/12).

Mereka menuding petani yang menduduki lahan untuk penanaman jagung di kawasan tersebut telah melakukan penyerobotan. Karena bukan sebagai pengelola awal.

“Kami sudah lelah membuka lahan ini dari awal bahkan sampai dibui ketika dilakukan penutupan saat itu. Setelah ada izin kenapa justru mereka yang seenaknya masuk, mengelola bahkan menghabiskan tanaman keras yang sudah kami tanam untuk menjaga kelestarian hutan,” keluh salah seorang perwakilan kelompok So Cando Lalembo, Nurdin Jakaria dihadapan anggota dewan.

Aksi sejumlah petani yang menduduki lahan bukan diatas hak pengelolaan, menurutnya, telah merugikan puluhan petani awal yang selama ini mengantungkan hidupnya mereka dari hasil hutan bukan kayu tersebut. Untuk itu, anggota dewan sebagai perwakilan rakyat diminta bersikap sebelum terjadinya konflik yang berkelanjutan di tingkat petani.

Selain terhadap petani, oknum Ketua Gapoktan yang diduga memperjualbelikan kawasan hutan mesti segera ditindak tegas. “Karena orang yang kami duga ikut memban-

tu petani masuk ke wilayah yang pernah kami kelola oknum-oknum ini,” jelasnya.

Sementara anggota Gapoktan So Mada Oi Rangga di Desa Cempi Jaya, Syarifudin juga mengeluhkan persoalan serupa.

Namun, titik penekanannya yakni menyayangkan sikap pemerintah yang mengizinkan pengelolaan lahan di area bekas reboisasi yang sudah dilakukan kelompoknya.

Upaya meminta KPH melarang aktifitas itu sudah dilakukan dan disetujui. Tetapi lamban laun justru lepas dari pengontrolan sehingga pohon yang ditanan habis dibabat.

“Makanya kita minta pertimbangan anggota dewan untuk kami. Karena kami yang telah memelihara kawasan ini, jika sulit ditutup saja,” tegasnya.

Atas sejumlah persoalan yang diadukan masing-masing Gapoktan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Dompu, Abdul Fakah mengungkapkan, setelah mendengar klarifikasi dari masing-masing KPH terkait yang dihadirkan, ia menyarankan agar forum ini dilanjutkan dengan menghadirkan tiap ketua kelompok tani yang saat ini berupaya menghindar. Sebab kuat dugaan polemik ini mucul akibat praktik jual beli kawasan oleh oknum ketua kelompok tersebut. Kalaupun akhir tak juga membuah hasil DLHK Provinsi NTB mesti bersikap dengan menutup semua kawasan hutan bermasalah.

“Harus diundang sekali lagi ketua kelompok ini, karena kita kahwatir lahan ini sudah dijualbelikan. Kalau memang tidak ada titik temu terpaksa harus ditutup,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

PENGADUAN – Dua Gapoktan saat mengadukan penyerobotan lahan untuk penanaman jagung ke anggota DPRD Dompu, Rabu (11/12).

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Usung Kader

Demokrat Tawarkan Zainul Aidi untuk Pilkada Mataram

(Suara NTB/why)

TINGGALKAN RUANG SIDANG - Kadispar Lobar nonaktif terdakwa korupsi fee proyek penataan kawasan wisata, IJ (tengah) berjalan meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram usai menjalani sidang perdana, Rabu (11/12).

Kasus Penataan Kawasan Wisata Lobar

IJ Didakwa Minta ”Fee” Proyek 8,5 Persen Mataram (Suara NTB) – Kadis Pariwisata Lombok Barat nonaktif IJ menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (11/12). IJ didakwa meminta fee Rp185 juta dari itiga proyek kawasan wisata di Lombok Barat. Setiap kontraktor dimintai setoran 8,5 persen dari total nilai proyek.

Jaksa penuntut umum Kejari Mataram Lalu Julianto membacakan dakwaannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Sri Sulastri. Jaksa mengajukan dakwaan pasal 12e, 12b, dan 11 UU No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Terdakwa menyatakan bahwa saksi-saksi harus menyerahkan fee sebanyak 8,5 persen dari nilai kontrak proyek. Terdakwa menyebut semua dinas juga menerima 8,5 persen untuk menekan saksi-saksi,” Julianto.

Fee itu terkait tiga proyek paket pekerjaan dana DAK Lombok Barat. antara lain penataan kawasan Sesaot senilai Rp1,065 miliar; penataan kawasan Buwun Sejati Rp1,090 miliar; dan penataan kawasan Pusuk Lestari senilai Rp1,588 miliar. Hal itu diutarakan terdakwa IJ seusai pertemuan prakontrak pada Agustus lalu. IJ meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) I Gede Aryana Susanta untuk mengundang saksi direktur kontraktor ke ruang kerjanya.

Yakni Direktur CV Tiwikrama Erwan Darwanto pelaksana proyek Sesaot, Direktur CV Big Bang Topan Apriantara pelaksana proyek Buwun Sejati, dan Direktur CV Titian Jati Muhammad Tauhid pelaksana proyek Pusuk Sembalun. Fee proyek mulai disetora September. Namun, kontraktor hanya bisa memenuhi 6 persennya saja. “Sehingga saksi Topan menyerahkan sebesar Rp63 juta dari nilai proyeknya Rp1,065 miliar kepada terdakwa melalui PPK,” kata Julianto.

Dia menambahkan, IJ memerintahkan lagi PPK untuk mengambil setoran dari Erwan, pelaksana proyek Buwun Sejati Rp1,090 miliar. “Saksi Erwan hanya menyerahkan sebesar Rp50 juta sisanya saksi mengatakan masih akan mengusahakannya,” terangnya. Negosiasi agak alot untuk setoran dari Tauhid yang berkeras tidak mau menyanggupi.

Alasannya, proyek Pusuk Lestari memiliki medan yang menantang sehingga tidak bisa disisihkan biaya pengerjaannya untuk keperluan setoran fee.

IJ mengutarakan kekecewaannya dengan menyebut dirinya tidak senang karena Tauhid yang memenangkan lelang proyek. Padahal Tauhid menawar proyek itu dengan nilai yang paling rendah. IJ kembali meradang. “Kembali terdakwa mengatakan, ‘Kamu sih bodoh kenapa penawarannya rendah,” beber Julianto menirukan jawaban IJ dalam menanggapi penolakan Tauhid.

Masih dikatakan Julianto, IJ bahkan menyinggung kejadian lama dengan mengatakan Kakak Tauhid yang mendapat proyek miliaran cuma bisa menyetor Rp14 juta. “Mendengar itu, saksi Tauhid sakit hati dan tidak sanggup mendengarnya dan langsung ke luar ruangan terdakwa,” terangnya. Sampai kemudian, dua proyek lain sudah dilakukan pembayaran termin. Tinggal Tauhid yang belum ditandatangani. Sebabnya, belum menyerahkan setoran ke IJ. Tauhid kerepotan karena dirinya sudah mengeluarkan tambahan biaya mengangkut material dan air. Tetapi, Tauhid tetap menemui IJ lagi. “Selanjutnya, terdakwa menyampaikan masing-masing rekanan telah menyerahkan fee sebesar 6,5 persen. Namun saksi Tauhid tetap merasa keberatan dengan fee tersebut. selanjutnya terdakwa mengatakan, Ya sudah 5 persen ya, secepatnya,” tutur Julianto.

Nilai fee akhirnya deal. Tauhid lalu mendapatkan tanda tangan pencairan termin pertama dari IJ. Beberapa hari kemudian, Selasa (12/11), Tauhid datang mengantarkan Rp72 juta ke ruangan IJ. Tepat sepekan kemudian, tim Kejari Mataram menggerebek IJ di ruang kerjanya.

Julianto mengatakan, tim jaksa menemukan uang tunai Rp73,5 juta dalam amplop yang disimpan dalam tas ransel di ruang rapat kepala dinas. Ditemukan juga dua amplop lain masing-masing berisi Rp5 juta, dan tas kresek yang berisi uang tunai Rp15,35 juta. Dia menambahkan, terdakwa memaksa tiga rekanan menyerahkan uang. Rekanan takut apabila tidak menyerahkan maka akan dihambat untuk termin selanjutnya.

Perbuatan itu dalam rangka untuk menguntungkan diri terdakwa. “Tiga rekanan memberikan uang dengan terpaksa sejumlah Rp185 juta,” imbuh Julianto. Menanggapi dakwaan itu, penasihat hukum terdakwa Ispan, Lalu Sultan Alifin menyatakan akan mengajukan nota keberatan. “Kami minta eksepsi,” ujarnya. Selanjutnya, sidang ditunda selama sepekan. (why)

Mataram (Suara NTB) – Partai Demokrat mewacanakan bakal berusaha keras mengusung kader pada Pilkada serentak 2020 di Kota Mataram. Nama sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi salah satu yang cukup serius didorong untuk tampil bertarung.

“Mataram salah satu yang serius kita bicarakan, terus terang Demokrat punya keinginan kadernya maju di Mataram dan dari sekian banyak kader yang punya potensi adalah Zainul Aidi,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, di ruang kerja fraksinya.

Dikatakan Mahalli figur Zainul Aidi cukup populer di Kota Mataram, meskipun diketahui ia bukan putra kelahiran Mataram. Sehingga Demokrat memandang bahwa Zainul Aidi punya kans besar untuk

serentak 2020.

“Saya lihat kemungkinan belum bisa diterapkan sekarang ini di Pilkada serentak 2020. Kemungkinannya dilakukan untuk Pemilu 2024,” ujar Husni di ruang kerjanya, Rabu (11/12) kemarin.

Dia melihat kondisi jaringan internet di daerah menjadi salah satu kendala utama sistem e-Rekap tidak memungkinkan bisa diterapkan pada Pilkada serentak 2020 ini. Lebih-lebih di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada 2020.

“Kalau Mataram sendiri tidak masalah dengan jaringan, bisa memungkinkan jaringannya. Tapi di kabupaten lain, belum tentu terpenuhi dengan jaringan. Tapi KPU sedang mendorong sistem ini bisa diterapkan, karena sistem sudah ready, tapi soal jaringan internet saja.

Sehingga kemungkinan pada Pilkada serentak 2020 ini bisa diujicoba,” katanya.

cukup baik. Sehingga peluang Zainul Aidi untuk didorong maju sangat terbuka. Selain itu, kata Mahalli, dirinya juga ingin menjaga marwah partai, dengan cara Demokrat harus mengusung kader sendiri.

“Saya ingin menjaga eksistensi Demokrat di Mataram, salah satu cara yang paling efektif adalah kita ikut dalam perhelatan ini. Dan kita bukan sekedar mengusung siapa saja jadi calon, tapi paling penting adalah usung kader,” tegasnya.

Dalam pembangunan komunikasi koalisi dengan par-

bahkan poros itu bukan hanya dua tiga, masih bisa lebih,” katanya.

Pada kesempatan itu, Mahalli juga menegaskan bahwa ia menolak ajakan dari partai lain untuk melakukan barter dukungan. Pasalnya partainya realistis dalam memberikan dukungan.

“Tidak ada barter dukungan, saya dukung orang bukan karena tukar-tukaran, dan kita sudah punya pengalaman dulu, calonnya gagal di Mataram. Kalau zaman saya tidak ada istilah barteran, karena kita realistis dalam berpolitik.

Kalau memang mau ikut menang dari kader partai lain yang lebih punya potensi, tidak ada yang sulit di Demokrat,” pungkasnya. (ndi)

Polresta Mataram Bongkar Bisnis Kosmetik Diduga Ilegal Mataram (Suara NTB) – Razia kos-kosan membawa Polresta Mataram pada dugaan bisnis kosmetik ilegal. Polisi menemukan tumpukan dus dalam penggeledahan di salah satu kamar kos di kawasan di Cilinaya, Cakranegara, Mataram. Isinya kosmetik diduga tidak memiliki izin edar yang dijual lewat akun sosial media.

Razia itu awalnya dibuka dengan hasil nihil penyalahgunaan narkoba di kos-kosan di Jalan Pandawa. Namun, di salah satu kamar, ditemukan tumpukan dus serta lemari yang berisi botol-botol.

“Barang bukti itu sudah kita sita. Pemiliknya sudah kita panggil dan sedang kita periksa,” tegas Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi di sela penggerebekan.

Sejumlah botol berisi bahan kimia kosmetik itu diduga sebagai bahan racikan obat pemutih kulit. Ada pula dua dus bungkus kosmetik berbagai merek dengan fungsi yang sama. “Masih perlu kita klarifikasi ke BBPOM terkait izin edarnya.

Yang kita temukan ini ada yang tidak tercantum nomor izinnya. Nanti kita cek,” ucapnya. Pemilik barang berinisial MY sedang dimintai keterangan.

“Barang ini didatangkan dari luar NTB. Ini barang impor. Dari penyelidikan awal, ini kosmetik diduga ilegal,” terang Adi. Razia kemudian beralih ke kos-kosan di Jalan Pandudewanata. Dari tes urine, empat wanita pemandu lagu salah satu karaoke hotel di kawasan Cakranegara ditemukan positif mengonsumsi narkoba.

“Dua positif amphetamine. Dari pengakuannya, malamnya mereka dikasih minum Inex oleh tamunya saat karaoke,” bebernya. “Dua lagi positif Benzol. Mereka ini mengakunya habis minum obat sakit gigi dan pereda nyeri,” imbuh Adi. (why)

(Suara NTB/why)

KOSMETIK ILEGAL - Polresta Mataram menemukan kosmetik diduga ilegal dari razia kos-kosan di kawasan Cilinaya, Cakranegara, Mataram, Rabu (11/12) siang kemarin.

Kejari Mataram Eksekusi Kurniadie Dituntut Tujuh Tahun Penjara Pemusnahan Barang Bukti Suap Rp1,2 Miliar Imigrasi Mataram

Mataram (Suara NTB) – KPK mengajukan tuntutan terhadap terdakwa Kurniadie.

Jaksa menuntut hakim menjatuhi mantan Kepala Imigrasi Mataram itu dengan pidana penjara tujuh tahun. Alasannya, Kurniadie sudah terbukti menerima suap dari PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) dan pungli layanan paspor yang totalnya sebesar Rp1,159 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum Taufiq Ibnugroho dalam sidang, Rabu (11/12) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. “Menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurniadie dengan penjara selama tujuh tahun,” ujarnya.

Dalam sidang yang dipimpin

Terkendala Jaringan, E-Rekap Kemungkinan Belum Bisa Diterapkan di Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu lalu, KPU RI mewacanakan akan mulai menerapkan rekapitulasi hasil pemungutan suara dengan sistem elektronik (E-Rekap). Dengan sistem itu diyakini proses rekapitulasi suara hasil pemilihan dinilai jauh lebih aman dari upaya tindakan kecurangan dibandingkan dengan sistem rekapitulasi manual selama ini.

Bahkan KPU sangat optimis sistem E-Rekap itu bakal dapat mulai diterapkan pada Pilkada serentak 2020 ini. Karena itu berbagai persiapan penerapannya sudah mulai dilakukan oleh KPU RI. Akan tetapi pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin terkait dengan sistem e-Rekap tersebut. Ia ragu sistem eRekap itu dapat diimplementasikan pada Pilkada

ikut diusung bertarung di Pilkada Kota Mataram 2020.

“Dia orang Mataram meskipun lahir di Loteng. Dia adalah seorang aktivis yang sudah lama di Mataram. Sehingga saya melihat justru Pak Zainul lebih dikenal di Mataram ketimbang di Loteng.

Karena itu kita mau tawarkan Pak Zainul Aidi,” katanya.

Mahalli menegaskan bahwa mengapa ia berkeinginan kuat untuk mendorong Zainul Aidi untuk maju di Mataram.

Karena ia melihat respon publik terhadap figur Zainul Aidi

tai-partai lain, Mahalli akan menyodorkan nama Zainul Aidi sebagai kandidat figur bakal calon yang akan diusung. Karena itu Mahalli memastikan tidak akan ikut bergabung dalam koalisi partai yang sudah memiliki pasangan calon seperti koalisi yang digalang oleh PDI-P, PKS dan Gerindra.

“Memang ini masih dinamis, tapi kalau betul-betul jadi poros koalisi (PDI-P, PKS dan Gerindra), maka saya pasti akan bikin poros baru dengan teman yang lain. Karena saya ingin fungsi partai itu berjalan dengan baik, kalau kita semua di satu poros tidak puas masyarakat memilih calon. Dan ini masih ada partai lain yang bisa bikin poros,

Dikatakan Husni salah satu tujuan utama sistem E-Rekap tersebut memang selain memudahkan dan mempercepat proses perhitungan perolehan hasil pemungutan suara, juga untuk meminimalkan potensi kecurangan. Pasalnya selama ini proses kecurangan yang paling rawan terjadi pada rekapitulasi hasil C1.

“Karena dari hasil evaluasi KPU memang dari pemilu ke pemilu, yang rusak itu adalah C1. Yang selalu menjadi masalah dan sering digugat itu C1, karana C1 itu adalah alat rekap. Bisa kita lihat di gugatan hasil pemilu di MK, paling banyak itu soal C1,” jelasnya.

“Nah dengan sistem eRekap ini kan hasil pemilihan C1 itu di KPPS akan digitalisasi, akan difoto kemudian diunggah ke sistem KPU. Sehingga secara otomatis akan terekap dalam sistem,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Jaksa penuntut umum KPKTaufiq Ibnugroho (paling kiri) membacakan tuntutan pidana terhadap mantan pejabat Imigirasi Mataram terdakwa penerima suap Rp1,2 miliar, Kurniadie (paling kanan) dan Yusriansyah (kedua dari kanan), Rabu (11/12). ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif itu, Taufiq menyebut Kurniadie terbukti bersalah melanggar pasal 12 a juncto pasal 18 UU RI No20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, jaksa juga menuntut hakim menjatuhi Kurniadie pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti Rp824,2 juta.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama empat tahun,” imbuh Taufiq.

Kurniadie tidak berterus terang sehingga menjadi pertimbangan memberatkan. Meskipun Kurniadie bersikap sopan selama persidangan. Jaksa meyakini Kurniadie menerima suap dari Direktur PT WBI Liliana Hidayat –terpidana dalam perkara terpisah sebesar Rp800 juta dari total pemberian Rp1,2 miliar. Uang itu diberikan untuk menghentikan kasus dua WNA melanggar izin tinggal dengan bekerja untuk Wyndham Sundancer Resort, Sekotong, Lombok Barat.

Selain itu, Kurniadie terbukti menerima setoran pungli setoran pungli dari layanan pembuatan paspor dan peng-

gantian paspor hilang atau rusak sepanjang JanuariApril 2019 sebesar Rp359,7 juta. Sementara Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram Yusriansyah Fazrin yang bekerjasama dengan Kurniadie mendapat tuntutan pidana lebih ringan. Yakni pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Yusri juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp142,2 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan penjara selama dua tahun. Yusri terbukti bersalah sesuai pasal 12a juncto pasal 18 UU Tipikor.

Taufiq menyebutkan, Yusri terbukti menerima jatah Rp300 juta dari total Rp1,2 miliar uang setop kasus. Sebanyak Rp75 juta diantaranya diambil sendiri dan sisanya dibagikan kepada para pegawai Kantor Imigrasi Mataram.

Selain itu, Yusri menurut jaksa terbukti menerima setoran pungli layanan penggantian paspor hilang atau rusak sebesar Rp125,4 juta sepanjang Januari-April 2019. Masing-masing penasihat hukum terdakwa Kurniadie, Imam Sofian dan terdakwa Yusri, Salahudin Jafar menyatakan akan menanggapi tuntutan tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi pada sidang pekan depan. (why)

Mataram (Suara NTB) – Kasus narkoba mendominasi eksekusi putusan jaksa penuntut umum pada Kejari Mataram. Jaksa mengeksekusi pemusnahan barang bukti 30 perkara tindak pidana umum, narkotika, dan korupsi. Pemusnahan itu dalam rangka jaksa melaksanakan putusan inkrah pengadilan. Kepala Kejari Mataram Yusuf memimpin pemusnahan barang bukti tersebut, Rabu (11/12) kemarin.

Turut hadir saksi dari Polresta Mataram, Polda NTB, Pengadilan Negeri Mataram, dan Bank Indonesia.

“Yang kita musnahkan ini adalah barang bukti dari perkara yang sudah inkrah.

Perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Perintahnya putusan pengadilan kan dimusnahkan, jadi ini pelaksanaannya,” urai Yusuf.

Dia merinci pemusnahan itu dari 30 perkara inkrah. Sembilan diantaranya perkara pidana umum seperti pencurian dan perjudian, satu pidana kasus perempuan dan anak, 20 perkara narkoba, dan tindak pidana korupsi. Barang bukti ponsel tersebut dihancurkan dengan palu. Sementara barang bukti narkoba dibakar di dalam tong yang sudah disediakan.

Barang bukti yang dimusnahkan antara lain 8,23 kg ganja; 50,1 gram sabu; 1,76 gram ekstasi, 11 lembar uang palsu; set alat perjudian, dan 10 ponsel. “Yang HP ini sitaan dari kasusnya Muhir,” terangnya. Muhir, mantan Anggota DPRD Kota Mataram dihukum penjara selama dua tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Muhir juga didenda Rp50 juta subsider tiga bulan.

Muhir dihukum karena terbukti menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H. Sudenom. Uang tersebut terkait anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri di Kota Mataram.

Ponsel lainnya yang dimusnahkan yakni dari terpidana H Sudenom.

Mantan Kadisdik Kota Mataram ini dipidana penjara selama dua tahun delapan bulan dan pidana denda sebesar Rp50 juta subsider kurungan dua bulan. Sudenom terbukti memungut uang dari 37 kepala SD dan 21 kepala SMP di Kota Mataram sejak Juli sampai September 2017 dengan total nilai pungutannya Rp117,2 juta. (why)

(Suara NTB/why)

BAKAR BARANG BUKTI - Kepala Kejari Mataram Yusuf (ketiga dari kiri) membakar barang bukti dari perkara dengan vonis inkrah di tahun 2019, Rabu (11/12).

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Kamis, 12 Desember 2019

Halaman 9

Rencana Koalisi PKS, Gerindra dan PDIP di Loteng Masih Cair Mataram (Suara NTB) Proses komunikasi politik PKS di Pilkada Loteng dalam rangka penjajakan koalisi dan pasangan calon yang akan diusung masih berposes dan dinamis.

Karena sampai saat ini PKS belum mencapai kesepakatan apapun dengan partai dan figur terkait Pilkada Loteng.

Diketahui kader internal yang mengerucut akan diusung PKS yakni Lalu Suryade. Akan tetapi Lalu Suryade sampai saat belum menemukan pasangannya. Karena proses komuni-

kasi politik masih berlangsung dinamis. “Pilkada Loteng, PKS masih jomblo, karena belum ada kesepakatan koalisi dan pasangan, masih berposes,” kata politisi PKS asal Loteng,

TGH. Patompo Adnan.

Terkait koalisi bersar yang akan dibangun oleh tiga partai yakni PKS, PDIP, dan Gerindra di sejumlah daerah termasuk Lombok Tengah, anggota DPRD

Provinsi NTB ini mengakui PKS sudah ada pembicaraan terkait arah koalisi bersama PDIP dan Partai Gerindra. Hanya saja, belum ada komitmen atau kesepakatan politik apapun terkait arah koalisi tersebut.

Relatif arah koalisi masih cair.

PKS pun masih terus menelaah dan mencermati tingkat elektoral figur internal tersebut.

“Tentu kita juga tunggu hasil survei,” ucapnya.

Saat ini PKS sudah buka penjaringan balon kada dari eksternal. Dengan dibukanya penjaringan dari eksternal itu sebagai langkah menjaring figur terbaik dan buka peluang koalisi dengan parpol lain.

Menurutnya dengan pembukaan penjaringan itu bukan berarti PKS tidak pede dengan figur internal tersebut. Dengan raihan enam kursi di DPRD Loteng, PKS punya modal bar-

gaining cukup kuat untuk usung dan jalin koalisi. “Tetap kader kita prioritaskan,” imbuhnya.

Meski begitu PKS tentu sangat siap menempatkan kader internal sebagai calon Bupati atau calon wakil Bupati. Karena PKS tetap akan jalin koalisi dengan parpol lain. PKS tentu jalin koalisi dengan parpol yang memiliki visi misi dan program kerja sejalan dan selaras dengan PKS di Pilkada.

Ditegaskannya bahwa PKS tentu ingin mengulang kesuksesan di Pilkada 2010 dan 2015. Dimana PKS menjadi salah satu parpol utama pengusung HM Suhaili FT – Lalu Normal Suzana dan HM Suhaili FT – Lalu Pathul Bahri di periode kedua dalam memenangkan Pilkada. “Target kita Pilkada 2020, tetap bisa kita menangkan dengan PKS usung kader,” pungkasnya. (ndi)

Ichal Serukan Masyarakat Manfaatkan Pelayanan Keliling Dukcapil Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Nasdem, I Nengah Sugiartha terus bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk menjawab berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Mataram. Salah satu yang menjadi perhatian besarnya yakni mendorong mendekatkan pelayanan dasar terkait dengan kependudukan.

“Banyak masyarakat kita yang masih kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan dokumen resmi kependudukannya, seperti KTP, KK, KIA, Akta kelahiran, akte perkawinan dan yang lainnya.

Karena mungkin masyarakat agak susah untuk mengurusnya, bisa karena persoalan biaya untuk bolak balik mengurus. Oleh karena itu kita dorong Dukcapil untuk jemput bola memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas politisi yang akrab disapa Ichal ini.

Karena dorongan dari Ichal itu, pelayanan pembuatan dokumen dengan metode jemput bola langsung datang ke lingkungan masyarakat oleh Dukcapil mulai dilakukan di sejumlah tempat.

Dan terbukti setelah melakukan pelayanan keliling itu, ternyata masih cukup banyaknya penduduk Kota Mataram yang belum lengkap memiliki dokumen kependudukan. “Karena dokumen kependudukan sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk bisa mengakses berbagai pelayanan lainnya,” jelasnya.

Dorongan agar Dukcapil jemput bola memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terus didorong oleh Ichal. Tidak hanya di satu tempat, tapi di sejumlah titik, akan rutin dilakukan. Sampai dipastikan bahwa semua warga Kota Mataram semuanya lengkap memiliki dokumen kependudukan.

“Saya juga mengimbau kepada masyarakat, terutama yang belum membuat Kartu Identitas Anak (KIA) agar segera dibuatkan anaknya, manfaat kemudahan pelayanan Dukcapil ini, karena masyarakat tidak perlu lagi ribet-ribet mengurusnya, cukup siapkan persyaratan, bisa langsung diproses di tempat,” serunya.

I Nengah Susantini, istri dari Ketua Banjar Pengesangan Utara, kepada Suara NTB menyampaikan bahwa masyarakat sangat senang dengan adanya pelayanan keliling pembuatan dokumen kependudukan tersebut. “Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kantor, pelayanan lebih bagus, karena langsung dilayani di rumah. Saya sendiri buat KTP. Terimakasih untuk Pak Ichal yang sudah memperhatikan masalah masyarakat seperti, ini sangat membantu sekali,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Putu Oka Prasetyaningsih, salah satu warga Lingkungan Panjang Barat yang mengurus pembuatan KIA anaknya. “Terimakasih sekali sama Pak Ichal yang sudah mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan kartu identitas anak ini. Bisa langsung cepat diproses, tidak dipersulit, kita dipermudah, ini sangat membantu sekali,” katanya.

Ditempat terpisah, sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Chairul Anwar mengatakan, masyarakat sangat antusias dengan pelayanan keliling pengurusan dokumen kependudukan berupa kartu identitas anak (KIA). Apalagi pelayanan yang diberikan Dukcapil untuk penerbitan KIA langsung jadi dengan menggunakan mobil pelayanan keliling.

Dikatakan, KIA yang tercetak sampai hari ini sebanyak 60.292 keping dari potensi 108 ribu usia 0-17 tahun kurang sehari. Begitu anak sudah masuk usia 17 tahun, maka KIA akan diganti dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Chairul mengatakan, KIA ini berfungsi seperti halnya kartu tanda penduduk (KTP) karena menjadi identitas anak sebelum mendapatkan KTP di usia 17 tahun, selain itu KIA juga sebagai perlindungan hak atas anak. “Jadi ke depan, kalau anak mau sekolah, buat paspor atau lainnya cukup menunjukkan KIA,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Nasdem, I Nengah Sugiartha alias Ichal bersama Babinkamtibmas, I Gde Gunartha dan tokoh masyarakat I Nyoman Supartha serta masyarakat yang memanfaatkan pelayanan keliling Dukcapil.

(Suara NTB/bul)

BPJAMSOSTEK NTB Komitmen memerangi korupsi

BPJAMSOSTEK NTB Berkomitmen Lawan Korupsi Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2019, BPJS Ketenagakerjaan yang biasa disebut BPJAMSOSTEK Cabang NTB bersama para peserta yang datang ke kantor turut serta menyatakan dukungan melawan korupsi pada Rabu, 11/12/2019.

“BPJAMSOSTEK sebagai badan hukum publik yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih

dan bebas dari korupsi, koalisi dan nepotisme”, kata Sony Suharsono, Kepala Cabang BPJAMSOSTEK NTB. Sony mengatakan, saat ini BPJAMSOSTEK sudah memiliki kanal pelaporan atas segala macam tindakan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPJAMSOSTEK, yaitu Whistle Blowing System (WBS) yang dapat diakses melauli website resmi BPJAMSOSTEK. “Melalui kegiatan ini mengimbau kepada seluruh bapak-ibu dan teman-teman yang hadir disini untuk men-

dukung dan secara bersamasama kita maju untuk melawan korupsi, dengan cara membudayakan kejujuran dalam segala hal, agar korupsi bisa kita hilangkan,’’ tambahnya.

Bentuk dukungan yang dilakukan oleh para peserta dan karyawan BPJAMSOSTEK Cabang NTB adalah dengan menulis surat reaksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menandatangani dinding komitmen sebagai tanda mendukung upaya melawan korupsi sesuai dengan tema Harkodia tahun 2019

yaitu Maju Lawan Korupsi.

Kegiatan tersebut dimulai dengan pemberian penjelasan secara singkat tentang dampak korupsi kepada peserta dan karyawan BPJAMSOSTEK oleh Tunas Integritas BPJAMSOSTEK yang telah mendapatkan pelatihan terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Lalu, dilanjutkan peserta diarahkan untuk menulis surat reaksi yang ditujukan untuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan BPJAMSOSTEK sebagai bentuk masukan dalam meningkatkan

upaya pencegahan dan penindakan praktik korupsi.

Berbagai macam pesan dan kesan yang disampaikan oleh para peserta dalam surat reaksi kepada KPK, dari bentuk dukungan dan masukan dituangkan dalam surat reaksi tersebut. “Koruptor mungkin pintar secara akademis, namun sangat bodoh dari sisi religious, mari kembali ke agama masing-masing agar korupsi musnah dari bumi Indonesia,’’ demikian salah satu pesan yang disampaikan peserta dalam surat reaksi tersebut. (bul/*)

222 MA di NTB Difasilitasi Akses Internet Kecepatan Tinggi Mataram (Suara NTB) PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus mendukung program Digitalisasi Madrasah yang diinisiasi oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). Sejak diluncurkannya kerjasama kedua pihak pada Juli 2019 lalu, XL Axiata terus memperluas penyaluran donasi kuota data ke ratusan Madrasah Aliyah (MA) di berbagai daerah.

Khusus untuk NTB, donasi disalurkan kepada 222 Madrasah Aliyah yang berada di 10 kota/ kabupaten.

Donasi diserahkan secara simbolis oleh Teritory Of Sales XL Axiata area Mataram, Indri Priyatmoko bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTB, H. Nasruddin, S.Sos, M.Pd di Mataram, didampingi juga Kepala Bidang Pendidikan Madrasah , H. Zamroni Aziz, SHI,MH, Rabu (11/12). Group Head East Region XL Axiata, Bambang Parikesit menyatakan internet cepat te-

lah menjadi kebutuhan dasar di setiap lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk di Madrasah Aliyah yang pengelolaanya di bawah Kementerian Agama dengan kurikulum yang lebih menekankan pada pendidikan berbasis agama Islam.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Nasruddin, S.Sos, M.Pd mengatakan, sejalan dengan visi Kementerian Agama untuk mewujudkan Madrasah Goes to Digital, Kemenag NTB juga berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui beragam program yang dikemas untuk menumbuhkan semangat digitalisasi di tengah para pelajar. Termasuk di dalamnya penyaluran perangkat internet berkecepatan tinggi kepada Madrasah Aliyah.

“Kami berharap ke depannya, program ini bisa menjangkau seluruh Madrasah Aliyah yang tersebar di NTB,” harapnya. Menurut H. Nasruddin, S.Sos, M.Pd, hingga saat ini sudah ada sekitar 650 Madrasah Negeri dan Swasta yang

(Suara NTB/bul)

DONASI KUOTA - Penyaluran sombolis gerakan donasi kuota di Kemenag NTB Rabu kemarin. menerapkan digitalisasi. Pihaknya mentargetkan jumlah tersebut akan terus bertambah mencapai 1.300 Madrasah Negeri dan Swasta yang akan menerapkan digitalisasi hingga akhir tahun 2019 nanti.

Dari cakupan daerah atau lokasi Madrasah yang sudah melaksanakan program Madrasah 4.0, sampai saat ini

sudah menjangkau Madrasah yang berada di beberapa kota/ kabupaten. Sebagian besar di antaranya mendapatkan dukungan akses data yang XL Axiata melalui Gerakan Donasi Kuota. Pihaknya juga mengapresiasi dukungan XL Axiata juga juga menghadirkan serangkaian program pendidikan dan pengembangan karakter berbasis digi-

tal di tingkat Madrasah Aliyah yang sebelumnya sudah dilaksanakan dalam program Bootcamp di sejumlah kota. Paket donasi Gerakan Donasi Kuota berupa fasilitas akses internet cepat lengkap dengan perangkat router dan kuota sebesar 20GB per bulan selama satu tahun kepada setiap Madrasah Aliyah. (bul)

PLN NTB Bersiap Jelang Nataru Mataram (Suara NTB)Dalam rangka menyambut libur Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru), PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB menggelar Apel Siaga dan Gelar Pasukan

di Lapangan Sangkareang, Mataram, Rabu (11/12). Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok menjadi salah satu pilihan destinasi para wisatawan untuk mengisi libur akhir tahun, mulai dari Natal 2019 hingga Tahun Baru 2020.

Kegiatan Apel Siaga dan Gelar Pasukan Listrik ini serentak digelar oleh PLN NTB baik yang di pulau Lombok maupun di pulau Sumbawa, melalui Unit Pelaksana UP3 Sumbawa, UPK Tambora dan UP3 Bima. Sama halnya dengan di Lombok, kegiatan Apel Siaga ini juga dihadiri oleh pegawai PLN dan juga mitra kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kesiapan personel dan peralatan kerja, menjelang libur Nataru.

“Kegiatan ini rutin kami laku-

kan tiap tahun, tentunya sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat NTB, serta menjaga keandalan pasokan kelistrikan selama Natal dan Tahun Baru,” ujar General Manager Rudi Purnomoloka usai memimpin apel. Dari sisi pasokan daya pembangkit, per tanggal 9 Desember 2019, kondisi kelistrikan di Pulau Lombok memiliki daya mampu pembangkit sebesar 287 MW, dan beban puncak malam sebesar 255 MW. Sedangkan untuk sistem interkoneksi Pulau Sumbawa, daya mampu pembangkit sebesar 147 MW, dan beban puncak sebesar 112 MW. Sementara dari sisi jaringan, PLN berkomitmen untuk tidak mengadakan pemeliharaan yang bersifat terencana selama

libur Natal sampai tahun baru.

Meski demikian, gangguan listrik yang diakibatkan gangguan alam, faktor teknis ataupun gangguan lokal masih mungkin terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PLN telah menyiagakan 1.185 personel kelistrikan tersebar di seluruh NTB. Jika terjadi gangguan kelistrikan, masyarakat diimbau melapor melalui Contact Center PLN 123 atau (0374) 123 jika menggunakan telepon seluler, twitter @pln_123, facebook PLN 123, instagram pln123_official atau melalui aplikasi PLN Mobile.

“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat NTB agar sistem kelistrikan semakin andal, dan supaya kami dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” demikian Rudi. (bul)

(Suara NTB/ist)

Rudi Purnomoloka mengecek kesiapan menghadapi Nataru

Fokus Kinerja Satuan Pendidikan BADAN Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah (S/M) pada tahun 2020 mengalami perubahan paradigma dalam penilaian akreditasi. BAN S/M mulai tahun depan tidak lagi fokus pada penilaian pemenuhan delapan standar pendidikan, tapi akan fokus terhadap penilaian kinerja satuan pendidikan.

Sebanyak 2.388 satuan pendidikan membutuhkan penilaian akreditasi pada tahun 2020.

Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. (Suara NTB/dok) Suyanto, M.Ed., Rabu Suyanto (11/12) mengatakan, pada tahun 2020 menggunakan instrumen baru yang disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP). “Tahun 2019 ini adalah tahun transisi pergeseran paradigma BAN S/M dari compliance atau pemenuhan menuju performance atau kinerja,” katanya.

Ia menyebutkan komponen IASP 2020 antara lain komponen Mutu Lulusan dengan sub-komponen yaitu karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan pemangku kepentingan. Komponen lainnya yaitu proses pembelajaran dengan sub-komponen yakni kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas, iklim belajar di kelas, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

Selain itu, mutu guru juga menjadi komponen IASP 2020, dengan sub-komponen yaitu kompetensi guru, pengembangan profesi guru, dan inovasi dan kreativitas guru. Komponen lainnya yaitu manajemen sekolah/madrasah, dengan sub-komponen yakni pencapaian visi dan misi, kompetensi kepala sekolah/madrasah, kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, budaya sekolah/madrasah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembiayaan, dan pengelolaan kesiswaan.

Suyanto mengatakan, jumlah satuan pendidikan yang akan dinilai pada tahun 2020 masih menunggu kuota yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2019, satuan pendidikan yang memerlukan penilaian sebanyak 2.984, satuan pendidikan yang dinilai oleh BAN S/M sebanyak 1.818 satuan pendidikan. Jumlah itu dikurangi dengan satuan pendidikan yang tutup sebanyak 53, sehingga tersisa 1.113 satuan pendidikan yang belum dinilai. Satuan pendidikan yang habis masa berlaku sertifikat pada tahun 2020 sebanyak 1.275. Dengan begitu, jumlah satuan pendidikan yang memerlukan penilaian pada tahun 2020 sebanyak 2.388.

Sementara itu, hasil penilaian akreditasi tahun 2019 yaitu 334 sekolah/madrasah meraih akreditasi A, 1.071 sekolah/madrasah meraih akreditasi B, 396 sekolah/ madrasah meraih akreditasi C, dan tidak terakreditasi sebanyak 17 sekolah. (ron)

Butuh Terobosan untuk Entaskan Buta Aksara

Praya (Suara NTB) – Angka buta aksara di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih cukup tinggi yaitu lebih dari 60 ribu orang atau sekitar 13 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Sejumlah upaya sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng untuk menurunkan angka buta aksara tersebut.

Sekretaris Dinas Dikbud Kabupaten Loteng H.Lalu Muliawan kepada Suara NTB, Selasa (10/12) mengatakan, selain intervensi program pengentasan buta aksara dari pemerintah pu(Suara NTB/ris) sat, juga dilakukan oleh diLalu Muliawan nas dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi.” Saat ini masih tersisa sekitar 60 ribuan buta aksara. Namun grafiknya terus terjadi penurunan memang. Selain dari pusat , kita bekerjasama dengan IKIP untuk menuntaskannya,” katanya.

Ia berharap pemerintah desa juga ikut melaksanakan program pengentasan buta aksara melalui dana desa yang jumlahnya cukup besar. Dana desa salah satunya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan salah satu progam pemberdayaan masyarakat adalah dengan memberikan intervensi untuk masyarakat yang masih buta aksara.

“Kita coba komunikasi dengan BPMD bagaimana langkah kita sama-sama untuk menuntaskan ini. Ini jadi catatan kurang bagus kita, karena angka ini tinggi. Taruhlah kita punya target pengentasan lima ribu Mataram (Suara NTB) orang dalam satu tahun, berapa Menindaklanjuti arahan lama yang dibutuhkan untuk Presiden Republik Indonesia mengentaskan buta aksara ini, Joko Widodo dan Wakil Presini kan cukup lama,” katanya. iden Republik Indonesia KH. Untuk itu, lanjut Lalu Ma’ruf Amin untuk menMuliawan memang harus ada ingkatkan kualitas sumber terobosan-terobosan baru untuk daya manusia (SDM), Menmempercepat pengentasan buta teri Pendidikan dan Kebuaksara di Loteng agar target dayaan (Mendikbud) pengentasannya tidak membuNadiem Anwar Makarim, tuhkan waktu terlalu lama. menetapkan empat program Ia menjelaskan, buta aksara pokok kebijakan pendidikan lebih banyak ditemukan di “Merdeka Belajar”. masyarakat yang sudah berusia Program tersebut metua, karena jumlah masyarakat liputi Ujian Sekolah Beryang mengenyam pendidikan di standar Nasional (USBN), masa lampau masih sedikit, sehUjian Nasional (UN), Reningga banyak yang tidak bisa baca cana Pelaksanaan Pembelatulis hingga kini. “ Kalau sekarang, jaran (RPP), dan Peraturan bapak-bapak cari anak-anak usia Penerimaan Peserta Didik sekolah kemudian tidak berBaru (PPDB) Zonasi. sekolah, hampir tidak ditemukan.

Empat program pokok keKarena sekarang kita gencar janbijakan pendidikan tersebut gan sampai ada anak sekolah yang akan menjadi arah pembelatidak sekolah,” lanjutnya. jaran ke depan yang fokus Dikbud juga melakukan pada arahan Bapak Presiden pendekatan dengan pemerintah dan Wakil Presiden dalam desa agar pemerintah desa ikut meningkatkan kualitas andil memberikan pemahaman sumber daya manusia. kepada masyarakat terkait Humas SMKN 2 Matpentingnya pendidikan bagi aram Sulman Haris yang haanak usia sekolah. Jika selama dir pada peluncuran Empat ini masih ada anak-anak yang Pokok Kebijakan Pendidimasih berjualan suvenir di daerkan “Merdeka Belajar”, di ah pariwisata, harus dipastikan Jakarta, Rabu (11/12) meneanak-anak itu tetap sekolah.” gaskan peluncuran empat Kalau bisa jangan kerja anak pokok kebijakan pendidikan usia sekolah ini,” harapnya. (ris)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Siswa Harus Dibentengi dari Miras dan Narkoba Mataram (Suara NTB) Sejumlah pelajar di Kabupaten Sumbawa diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Selasa (10/12) saat diduga melakukan pesta minuman keras (miras) di sebuah kamar kos. Terkait hal itu, pemerhati pendidikan menyarankan perlunya semua unsur di masyarakat, baik orang tua dan sekolah membentengi siswa dari miras dan juga narkoba.

Pemerhati Pendidikan di NTB, Syafril, S.Pd., M.Pd., pada Rabu (11/12) mengatakan, siswa yang ditangkap mesti diberikan pembinaan oleh orang tua dan sekolah.

Diperlukan penegakan disiplin yang ketat, dan orang tua juga harus siap menerima aturan yang dibuat oleh sekolah.

“Semua unsur harus terlibat aktif untuk membentengi

siswa dari kejahatan miras dan narkoba. Mereka (siswa) adalah cermin masa depan daerah dan bangsa. Jika siswanya sekarang identik dengan miras dan narkoba, maka masa depan daerah tidak akan berbeda jauh dengan miras dan narkoba,” katanya.

Syafril menekankan, siswa yang tertangkap itu hanya korban dari mafia miras atau mu-

ngkin juga narkoba. Karena itu, yang utama perlu diberantas dan ditindak dengan tegas yakni para penjual miras dan pengedar narkoba. “Buat aturan yang tegas tentang miras di masing-masing daerah dan bentuk keamanan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan kepolisian,” katanya.

Ia menegaskan, perlunya pemberantasan miras dan

narkoba untuk menangkal tindakan kejahatan lainnya yang dipicu akibat mengonsumsi keduanya. “Masalah miras dan narkoba sring menjadi pemicu munculnya masalah lainnya seperti konflik dan pencurian atau kekerasan dalam bentuk lain,” pungkasnya. (ron) (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2019

Syafril

Strategi Pembinaan Siswa

MTs Darul Hikmah Maksimalkan ’’Home Visit’’

(Suara NTB/ist)

SEMINAR - Seminar budaya dan rapat kerja yang digelar Unram akhir pekan lalu. Seminar ini merupakan salah satu cara meningkatkan mutu dan kualitas akademik.

Semua Fakultas di Unram Deklarasikan Budaya Mutu Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) terus menggenjot upaya perbaikan mutu dan kualitas akademik. Seluruh fakultas yang ada di Unram jadi sasaran dengan cara deklarasikan budaya mutu di tingkat fakultas.

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram (LPMPP Unram) sebagai lembaga yang dibebani tugas ini juga terus berusaha.

Misalnya dengan berupaya terus menerus menggelar Seminar Budaya Mutu dan Rapat Kerja Penjaminan Mutu Menuju Universitas Mataram Unggul dan Berdaya Saing, akhir pekan lalu.

Dr. Sitti Latifah, S.Hut., M.Sc.F., salah satu panitia mengatakan Seminar Budaya dan Rapat Kerja yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari deklarasi mutu yang dilakukan seluruh unsur pimpinan di Unram Puncak Acara Dies Natalis Unram ke57 tanggal 2 Oktober yang lalu.

“Seminar Budaya Mutu ini bisa kita jadikan momentum bersama untuk pencapaian Visi Misi Unram serta bagian dari perbaikan kinerja dan peringkat Unram,” katanya.

Dia juga memaparkan selain deklarasi di tingkat universitas, Unram juga melakukan deklarasi di tingkat fakultas.

Tercatat ada 9 fakultas, pascasarjana dan 3 program studi di bawah rektor yang sudah melakukan deklarasi mutu.

“Selanjutnya rapat kerja yang dilaksakan adalah untuk mengevaluasi dan memetakan kondisi terkini bagaimana Penjaminan Mutu di Universitas Mataram” imbuhnya.

Doktor bidang Manajemen Hutan itu lebih jauh menjelaskan bahwa rapat kerja juga dilaksanakan untuk menyepakati beberapa kebijakan, dokumen kelengkapan, mengidentifikasi program dan kegiatan berdasarkan penjaminan mutu ke depan, agar gerak langkah penjaminan mutu di Unram dapat disegerakan.

Wakil Rektor Unram bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA., menyampaikan rektor berkomitmen untuk menjadikan mutu sebagai budaya, sehingga perlu adanya komitmen bersama untuk membangun budaya mutu di Unram.

“Budaya itu ada dua menurut yang saya fahami yaitu yang tercipta dan diciptakan, selama ini budaya itu lebih dominan yang tercipta bukan diciptakan, kita akan berusaha bagaimana menciptakan budaya ini secara struktural,” paparnya.

Doktor Bisnis Administrasi itu menambahkan pembentukan budaya mutu perlu direncanakan sejak awal dengan

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Merdeka Belajar” akan segera ikan karakter. Namun semua 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dipelajari pihaknya di sekolah. itu akan coba dipelajari oleh 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Secara garis besar, kata dia, pihaknya guna melihat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 berdasarkan hasil pertemuan bagaimana arah pendidikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 itu dijelaskan bahwa arah ke- ini ke depan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sementara itu, Wakasek bijakan baru penyelenggaraan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 USBN pada tahun 2020 akan Kesiswaan MTs Darul Hik123456789012345678901234567890121234567890123456789 diterapkan dengan ujian yang mah, Lukmanul Hakim SE, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 diselenggarakan hanya oleh enggan memberikan komen123456789012345678901234567890121234567890123456789 sekolah. Ujian tersebut dilaku- tar terlalu jauh dengan ke123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan untuk menilai kompeten- bijakan baru Mendikbud 123456789012345678901234567890121234567890123456789 si siswa yang dapat dilakukan ini. Secara tegas dia menye123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam bentuk tes tertulis atau but jika sekolah hanya se123456789012345678901234567890121234567890123456789 bentuk penilaian lainnya yang bagai objek yang harus siap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lebih komprehensif, seperti menerima segala resiko pe123456789012345678901234567890121234567890123456789 portofolio dan penugasan (tu- rubahan kebijakan setiap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gas kelompok, karya tulis, dan pergantian menteri.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Lukmanul Hakim memsebagainya).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dengan itu guru dan pertanyakan adanya kebi123456789012345678901234567890121234567890123456789 sekolah lebih merdeka dalam jakan yang berubah ubah.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 penilaian hasil belajar siswa. Setiap kali menteri baru se123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Anggaran USBN sendiri dap- lalu ada perubahan kebija123456789012345678901234567890121234567890123456789 at dialihkan untuk mengem- kan. Sehingga seringkali 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bangkan kapasitas guru dan sekolah dibuat bingung 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sekolah, guna meningkatkan dengan kebijakan baru.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Padahal sejatinya kebijkan kualitas pembelajaran.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selanjutnya, mengenai ujian menteri lama sudah susah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 UN, tahun 2020 merupakan pel- payah dipersiapkan untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 aksanaan UN untuk terakhir dijalankan. Namun begitu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kalinya. Penyelenggaraan UN sudah siap, selalu saja ada 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tahun 2021, akan diubah men- perubahan kebijakan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Meski begitu pihaknya jadi Asesmen Kompetensi Min123456789012345678901234567890121234567890123456789 imum dan Survei Karakter, yang siap jika perubahan kebija123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 terdiri dari kemampuan ber- kan Merdeka Belajar diter123456789012345678901234567890121234567890123456789 nalar menggunakan bahasa (lit- apkan. Seperti apa ke depan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 erasi), kemampuan bernalar bentuk implementasinya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menggunakan matematika (nu- tentu harus menunggu ara123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 merasi), dan penguatan pendid- han selanjutnya. (dys) 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Sekolah akan Pelajari Kebijakan Pendidikan ”Merdeka Belajar”

baik. LPMPP Unram memiliki tim penjaminan mutu yang akan membentuk budaya mutu di lingkungan Universitas.

“Mudah-mudahan seminar dan rapat kerja ini menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan-kesepakatan dalam rangka menerapkan moto di institusi kita” tutupnya.

Kepala Direkorat Penjaminan Mutu Kemendikbud Prof.

Aris Junaidi, Ph.D., yang menjadi narasumber menegaskan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai sebuah sistem mengintegrasikan tiga pilar atau standar yaitu sistem penjaminan mutu internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). “Harus diperhatikan bahwa standar satu dengan standar yang lain harus selalu bersinergi,” jelasnya.

Prof. Aris lebih jauh menjelaskan bahwa amanat dari UU Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah mahasiswa harus bisa beradaptasi, bisa mengembangkan potensi dirinya, sehingga keberadaan mahasiswa tersebut nantinya berguna bagi bangsa dan negara.

“Saya berharap Universitas Mataram bisa mengikuti jejak universitas yang masuk dalam top world ranking seperti UI, UGM dan ITB,” katanya. (dys)

Praya (Suara NTB) Tugas dan fungsi guru tidak saja memberikan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan saja, akan tetapi tugas yang melekat pada dirinya tidak hanya sekadar di sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah. Satu hal yang perlu menjadi perhatian dari guru, adalah tugas mendidik.

Tugas ini sangat berat, karena mendidik tidak saja menjadikan peserta didik dari tidak bisa menjadi bisa, namun dibarengi dengan usaha untuk menjadikan seorang anak yang semula berperilaku tidak terpuji, berubah menjadi anak dengan perilaku yang baik. Kunjungan ke rumah (home visit) dan silaturahmi dengan orang tua atau wali murid perlu dilakukan.

“Dan tugas ini tidak hanya dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling saja, akan tetapi untuk semua guru, terutama wali kelas atau guru kelas,” demikian disampaikan Wakasek Kesiswaan MTs Darul Hikmah Desa Darek Lukmanul Hakim, SE., Rabu (11/12).

Menurutnya, komunikasi langsung dengan orang tua perlu dibangun dengan baik dan harmonis. Home visit merupakan salah satu alternatif memecahkan kesulitan belajar siswa dan merupakan tindakan preventif mengurangi “drop out” (DO) dan kenakalan siswa. Kunjungan ke rumah mempunyai dua tujuan ialah untuk memperoleh berbagai keterangan atau data yang diperlukan dalam memahami lingkungan dan siswa.

“Tujuan lainnya untuk mengubah dan memecahkan permasalahan siswa yang mengalami kesulitan belajar, “ sebutnya.

Disebutkan Lukmanul Hakim, home visit merupakan salah satu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan pihaknya yang dilakukan dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa. Kegiatan dalam kunjungan rumah dapat berbentuk pengamatan dan wawancara, terutama tentang kondisi rumah tangga, fasilitas belajar, dan hubungan antar anggota keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan siswa.

Masalah siswa yang dibahas dapat berupa bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan bidang bimbingan karir. Pelaksanaan kunjungan rumah memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang dari guru pembimbing dan memerlukan kerja sama yang baik dari orang tua serta atas persetujuan kepala sekolah. Fungsi utama bimbingan yang ditopang oleh kegiatan kunjungan rumah ialah fungsi pemahaman.

Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka membantu menangani masalah siswa walaupun tidak berlaku untuk seluruh siswa. Maksudnya, hanya siswa tertentu yang menurut perkiraan guru pembimbing perlu dilakukan kunjungan rumah, mengingat pemecahan masalah hanya dapat diselesaikan bila ada kontak dengan orang tua atau diperkirakan masalahnya bersumber dari lingkungan keluarga.

Alumni Universitas Muhammadiyah Malang ini mengakui home visit sekaligus mengingatkan peran orang tua dalam membimbing dan menuntun anaknya dengan baik, bebas dari lingkungan negatif, memberi keyakinan percaya diri yang cukup, dengan memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan.

Di samping itu, orang tua juga harus bersinergi dengan sekolah dengan cara turut serta memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan positif untuk kemajuan sekolah, dengan tetap secara materiil membantu sekolah sesuai kemampuan.

“Masyarakat pun dituntut peran sertanya dalam soal ini, untuk menjaga lingkungan agar tetap ideal,” terangnya.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dilakukan dengan tetap memantau setiap pribadi anak, dan mendiskusikan dengan orang tua. Apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, tokoh masyarakat dan pimpinan pemerintah setempat. Peran lainnya juga harus terus dilakukan masyarakat adalah mengevaluasi dan mengontrol sekolah, dengan didasari keikhlasan mengkritik dan menyampaikan masukan. (dys)

SUARA NTB

Kamis, 12 Desember 2019

Halaman 11

Sekda KSB Tepis Rencana Hapus Eselon Taliwang (Suara NTB) Wacana penghapusan eselon III dan IV dipastikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Abdul Azis, MH tidak akan berlaku di daerah.

“Itu kan masih wacana. Kalau pun sudah diberlakukan itu baru di pusat dan tidak akan terjadi di daerah,” kata Sekda kepada wartawan.

Sekda mengatakan, dirinya berani memastikan tidak akan ada penghapusan eselonering kepegawaian untuk jenjang eselon III dan IV di daerah, karena sejauh ini belum ada instruksi atau ketentuan aturan dari pusat.

“Kan belum ada perintah misalnya dari kementerian terkait,” timpalnya.

Menurut hemat Sekda, penghapusan eselon III dan IV pada jejang kepegawaian di tingkat daerah belum terlalu diperlukan. Sebab selama ini sistem kerja kepegawaian tetap berjalan baik dengan pembagian beban kerja yang ada di daerah.

“Selama ini kan baik-baik saja pelayanan kita,” sebutnya.

Namun Sekda melanjutkan, penghapusan eselonering bukan hal baru dalam sistem kepegawaian. Ia mencontohkan, penghapusan eselon V sudah pernah dilakukan oleh Pemda KSB sehingga beberapa jabatan struktural di tingkat kecamatan dihilangkan.

“Bukan hal baru sebenarnya. Apalagi kan secara prinsip kerja aparatur pemerintah ada atau tidak ada eselon tetap tugas aparatur itu melayani masyarakat,” tukasnya. (bug) Abdul Azis (Suara NTB/ist)

LATIHAN - Tim estafet 4x100 meter NTB menjalani latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (11/12). Terlihat Lalu Muhamad Zohri, Fadlin, Sudirman Hadi, Iswandi dan Lalu Zakaria.

Zohri Perkuat Tim Estafet 4x100 Meter NTB Mataram (Suara NTB) Juara dunia lari 100 meter junior, Lalu Muhammad Zohri mendapat kesempatan mewakili tim estafet 4x100 meter atletik NTB di Kejurnas Atletik yang akan berlangsung di Jakarta, 14 Desember 2019.

Menjelang tampil di ajang prakualifikasi PON itu, Ia bersama rekannya, Fadlin, Sudirman Hadi, Lalu Zakaria dan Iswandi menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (11/12).

Latihan pagi hari itu langsung dipimpin oleh pelatih NTB, I Komang Buda Gama.

Lalu Muhammad Zohri yang diwawancara Suara NTB usai latihan mengatakan, keikutsertaan dirinya membela tim estafet 4x100 meter atletik NTB sudah mendapat restu dari PB

PASI. Oleh karena itu ia menyempatkan diri datang ke Mataram untuk menjalani latihan dalam rangka pemantapan persiapan tim estafet 4x100 meter NTB menghadapi Pra-PON. Zohri sendiri punya misi khusus dalam event nasional itu, atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini ingin membawa tim estafet 4x100 meter NTB lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. “Saya ingin membawa tim estafet atletik NTB lolos PON. Tidak harus juara

Mataram (Suara NTB) Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON atlet NTB akan digelar awal tahun 2020. Hal ini dilakukan menyusul sudah banyaknya atlet NTB yang lolos PON Papua tahun 2020.

Jumlah atlet yang telah lolos babak kualifikasi PON hingga saat ini kata Andy sudah mencapai 83 atlet. Mereka adalah atlet dari 13 cabang olahraga, diantaranya atletik, tarung derajat, voli pasir, menembak, karate, kempo, tinju dan beberapa cabor lain yang tak bisa disebutkannya satu-persatu.

“Kami sepakat Pelatda PON akan dilaksanakan bulan Januari tahun 2020, karena saat ini sudah ada 83 atlet yang lolos PON,” ucap Andy kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (11/12).

Ditanya soal sistem Pelatda yang akan diterapkan tahun depan, Andy belum bisa menjawab karena sistemnya masih dibahas oleh Binpres KONI NTB. Namun demikian, bahwa Pelatda PON sebelumnya dilaksanakan terpusat di Mataram. Sementara Pelatda PON Tahun 2020 kemungkinan bisa tersebar di kabupaten/kota. Hal itu dilakukan untuk efisiensi anggaran.

Selanjutnya kriteria atlet di Pelatda PON tahun lalu dipecah menjadi tiga bagian, yakni atlet unggulan, potensial dan harapan. Kriteria atlet unggulan adalah pernah meraih medali emas, perak dan perunggu di level nasional hingga internasional. Selanjutnya kriteria atlet potensial

H. H. Andy Andy Hadianto Hadianto

memiliki prestasi peringkat empat hingga enam besar, sementara itu atlet harapan lolos PON dengan prestasi peringkat enam besar ke atas.

Ditanya soal anggaran, Andy berharap Pemprov NTB mendukung 100 persen anggaran KONI NTB tahun 2020, sebab KONI NTB akan melaksanakan Pelatda PON dan mengirim atlet di PON di Papua tahun 2020. Bila dukungan anggaran dari Pemprov NTB minim pihak KONI NTB akan menggalang dukungan dana dari pihak sponsor.

Dijelaskannya, dukungan anggaran KONI NTB mengikuti PON di Jabar tahun 2016 sebanyak Rp 22 Miliar dengan jumlah atlet kurang dari 100 orang. Tahun 2020 diharapkan Pemprov NTB mendukung anggaran KONI NTB lebih dari Rp 22 Miliar dengan jumlah atlet 100 orang. Tahun ini NTB sudah meloloskan sedikitnya 83 atlet dari 13 cabor. Dan masih akan ada tambahan dari cabor tinju, muay Thai yang akan mengikuti Pra-PON bulan ini. (fan)

wis Batu Dulang, Pernek, Labuhan Jambu, Lenangguar, Pulau Bungin, Labu Sao Penyaring, Prajak, Lantung, Songkar dan Jotang. “Ada beberapa desa yang coba kita maksimalkan. Baik itu pendampingan, dalam arti memperkuat SDM-nya,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mensuport pokdarwis tersebut, pihaknya telah menyelenggarakan pelatihan pengelolaan website. Diharapkan melalui website, pokdarwis lebih aktif mempromosikan potensi wisatanya. Karena sebagai jendela bagi dunia luar untuk mengenal lebih dalam tentang potensi di masing-masing desa.

“Dan kami Dispopar memfasilitasi untuk pembuatan websitenya. Ada sepuluh Pokdarwis kemarin yang kita latih

bekerjasama dengan Balai IT. Kedepannya harapan kami supaya teman pokdarwis lebih aktif menulis, menyampaikan tentang potensi wisatanya lewat website yang sudah disediakan,” terangnya.

Terhadap pokdarwis lain yang mulai muncul mengangkat potensi wisatanya, juga tetap akan difasilitasi kedepannya.

Sehingga tahun depan, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada semua pokdarwis untuk mengikuti pelatihan khusus menyangkut potensi wisata di masing-masing desa.

“Kemudian tahun depan juga tetap kami upayakan melatih lagi spesifik di spot atau desa wisata yang sudah masuk dalam identifikasi desa wisata yang perlu lebih serius lagi untuk ditangani,” pungkasnya. (ind)

Muhammad Irfan

(Suara NTB/dok)

Promosikan Potensi Wisata, Pokdarwis Dilatih Kelola Website Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa terus mendampingi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mengembangkan potensi wisatanya. Salah satunya memfasilitasi pelatihan terkait pengelolaan website.

Melalui website nantinya, diharapkan pokdarwis dapat mempromosikan potensi wisatanya ke dunia luar.

Kabid Destinasi Dispopar Kabupaten Sumbawa, Muhammad Irfan, S.P menyampaikan, ada beberapa desa wisata yang dimaksimalkan pendampingan tahun ini.

Guna memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Seperti Pokdar-

yang menjadi harapan saya lolos PON dulu,” ucapnya.

Di tempat yang sama asisten pelatih atletik pelatnas asal NTB, Fadlin yang juga akan memperkuat tim estafet NTB mengatakan tim estafet 4x100 meter NTB sesungguhnya sudah lolos PON usai meraih medali perak di Kejurnas Atletik PraPON di Bogor Agustus lalu.

Saat itu tim estafet 4x100 meter putra NTB diperkuat Fadlin, Iswandi, Sudirman Hadi dan Safwaturahman.

Sementara Zohri dan Zakaria

tidak ikut dalam tim estafet itu. Terkait tidak masuknya nama Zohri dan Zakaria di tim estafet sebelumnya mengharuskan PASI NTB membentuk tim estafet 4x100 meter baru yang akan diperkuat Lalu Muhammad Zohri, Fadlin, Sudirman Hadi, Iswandi dan Lalu Zakaria.

Fadlin yang merupakan pelari senior dalam tim itu menekankan pada rekan setimnya untuk tak memikirkan target medali dulu. Menurutnya misi besar tim estafet di Pra-PON 2019 adalah meraih tiket PON Papua tahun 2020.

“Target kita di Kejurnas estafet ini lolos PON. Memang untuk tim estafet NTB sudah lolos

PON, tapi keikutsertaan tim estafet NTB kali ini untuk meloloskan Zohri dan Zakaria,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Pelatih Estafet 4x100 meter Atletik NTB, I Komang Buda Gama mengatakan persiapan tim estafet NTB sudah berjalan 90 persen. Bahkan dalam latihan kemarin tim estafet NTB sudah melampaui limit PON 41,20 detik. Hanya saja yang perlu dimantapkan adalah operan tongkat secara estafet di masing-masing atlet.

“Untuk limit waktu PON sudah bisa dicapai. Namun masih kurang dalam operan tongkat. Ini yang kami mantapkan,” jelas pelatih spesialis estafet 4x100 meter putra. (fan)

Pelatda PON akan Belasan Pengurus KONI NTB akan Dirumahkan Digelar Awal 2020

(Suara NTB/fan)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika Statistika (Kominfotik) Sumbawa Barat, mengaku sangat kesulitan untuk memenuhi target retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp600 juta dari 95 menara. Hal ini terjadi lantaran daya tolak dari operator telekomunikasi untuk bisa membayar sangat tinggi karena besarnya biaya yang dikeluarkan. Bahkan dari target yang sudah ditetapkan, yang sudah terealisasi sampai dengan saat ini baru mencapai Rp294 juta meski semua operator sudah dilayangkan surat teguran.

“Harus diakui untuk memenuhi target tersebut sangat sulit, hal itu terjadi karena daya tolak dari operator untuk membayar sangat tinggi. Mereka tidak mau membayar karena harga yang ditetapkan sangat tinggi dari kemampuan keuangan mereka. Bahkan hasil kordinasi terakhir mereka hanya mampu di angka Rp7 juta saja untuk satu menara atau jauh lebih rendah dari Perda yang sudah ditetapkan di angka Rp19 juta per kunjungan ke menara,” ungkap Kepala Dinas Kominfotik Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB baru-baru ini.

Dikatakannya, meskipun daya tolak untuk membayar sangat tinggi, tetap pihaknya tetap akan mengupayakan akan terus menagih para operator untuk segera melakukan pembayaran. Bahkan sampai saat ini pihaknya sudah tiga kali melayangkan surat peringatan dan teguran, tetapi operator masih belum mengindahkan surat teguran dimaksud. Bahkan dari 11 operator yang berada di KSB, tercatat hanya tiga perusahaan saja yang sudah membayar kewajibannya ke daerah. Molornya proses pembayaran retribusi ini tentu sangat disayangkan karena menghambat pendapatan asli daerah (PAD). Kalaupun ada keputusan untuk menurunkan biaya retribusi sesuai Perda yang sudah ditetapkan, tetapi untuk tagihan di tahun 2018 tidak ada perubahan dan tetap berlaku sesuai nilai yang disepakati di angka Rp19 juta.

Karena jika dirubah, maka butuh proses yang panjang dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. “ Memang kami sangat kesulitan untuk memenuhi target tersebut, tetapi kita juga akan mencoba strategi lain supaya mereka tetap membayar. Jika melihat kondisi saat ini, maka capaian pendapatan dari sektor Retribusi menara tidak akan tercapai,” sebutnya.

Ditambahkannya, selain melayangkan surat teguran ke mereka untuk tetap membayar, pihaknya juga memiliki cara lain. Salah satu sanksi tegas yakni upaya penangguhan perpanjangan izin menara yang menunggak retribusi. Tidak hanya masalah perpanjangan izinnya saja, bahkan untuk pembangunan menara baru oleh operator yang menunggak juga tidak akan di berikan izin sebelum kewajiban kepada negara diselesaikan.

Pihaknya tidak akan segan-segan untuk meminta operator yang baru untuk bisa berinvestasi di KSB jika operator yang lama tidak memiliki i’tikad baik untuk membayar tunggakan. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya apa yang menjadi kewajiban mereka harus diselesaikan agar keberlanjutan usaha tetap terjamin.

Jika sudah ada operator yang baru masuk, maka hal itu juga akan berdampak pada minimnya pemasukan bagi para operator seluler yang lama. Karena perkembangan dunia telekomunikasi di KSB tidak akan sepert ini saja, melainkan akan terus berkembang. Sebut saja dengan kehadiran Smelter dan industri turunan lainnya juga akan memberikan dampak yang baik bagi sektor pelayanan jasa telekomunikasi.

“Kita tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas bagi operator penunggak retribusi menara. Karena persoalan ini sudah sering diingatkan, tetapi tidak kunjung memberikan hasil yang maksimal,” tegasnya. (ils)

(Suara NTB/fan)

Retribusi Menara Baru Terkumpul Rp294 Juta

Mataram (Suara NTB) KONI NTB akan merumahkan sedikitnya 13 pengurus KONI NTB sebelum mengakhiri tahun 2019. Belasan pengurus KONI NTB yang akan dirumahkan dengan alasan mengundurkan diri dan kurang aktif selama menjadi pengurus.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (11/12) mengatakan, rencana pihak KONI NTB merumahkan sebanyak 13 pengurus KONI NTB itu sudah diputuskan dalam rapat pengurus KONI NTB yang di Gelar di Sekretariat KONI NTB. Rapat itu melibatkan pengurus inti KONI NTB dan pengurus harian KONI NTB. “Saya sudah meminta bidang organisasi untuk menginventarisir nama-nama pengurus yang tidak aktif. Tercatat baru 13 orang. Mereka ada yang mengundurkan diri dan sebagian lagi atas alasan sibuk sehingga jarang aktif di KONI,” jelasnya.

Selain menginventarisir nama-nama pengurus yang kurang aktif, Andy juga meminta Bidang Organisasi KONI NTB untuk merampingkan Bidang-Bidang yang tidak efektif. Ke-

mudian jumlah Wakil Ketua KONI NTB juga akan dikurangi mengingat jumlah Wakil Ketua dinilai terlalu banyak.

Lanjutnya, pengurangan jumlah pengurus KONI NTB itu dilakukan sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini diakui Andy beberapa Bidang dan Wakil Ketua KONI NTB selama ini terlalu banyak sehingga tidak semua pengurus aktif.

Dia berharap mulai tahun 2020 mendatang pengurus KONI NTB yang sebelumnya berjumlah 58 orang dapat dikurangi hingga menjadi 30 orang saja. Jumlah itu diakui Andy sudah cukup untuk menjalankan roda organisasi KONI NTB. “Saya berharap pengurus KONI NTB ke depan cukup 30 orang saja. Jumlah itu sudah cukup menjalankan tugas KONI NTB,” jelasnya.

Selain mengurangi jumlah pengurus KONI, Andy juga meminta Bidang Organisasi untuk segera mengusulkan nama orang yang akan mengisi jabatan Sekum KONI NTB. Pasalnya, sejak ditinggal Moh Iqbal (Almarhum) dua tahun yang lalu jabatan Sekum KONI NTB masih dibiarkan lowong. (fan)

Kamis, 12 Desember 2019

SUARA NTB HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 4935 MA NOKA/NOSIN : MHIJFW115GK324423/ JTFW1E-1313261 AN.RUDI HARTONO HLG.D’SKTR UNRAM JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 3103 MI NOKA/NOSIN : MHIJM3111HK419311/JM31E – 1423094 AN.DARMAIN HLG D’SKTR JL.PARIWISATA GUNUNG SARI

Halaman 12

HILANG HLG STNK R4 TOYOTA/ TGN40R DR.97 NOKA/NOSIN : MHFXW41G4A0042306/1TR7012680 AN.SEKRETARIAT DPRD PROV NTB HLG D’SKTR JLN.PEJANGGIK KOTA MATARAM HLG STNK R4 SUZUKI CARRY DR.9034 AJ NOKA/NOSIN : MHYESL415FJ722170/ G15A1D1007189 AN.ARBOI HLG D’SKTR JL.BANDA SERAYA PAGUTAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3351 CM NOKA/NOSIN : MHIJFDII2FK242332/ JFD1E-1252025 AN.SARI ULAN HLG D’SKTR UNRAM JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 4934 CY NOKA/NOSIN : MHIJFV11JK847794/ JFVIE-1852995 AN.NI KETUT SRI URTINI HLG D’SKTR JL.RAYA KEDIRI

DIJUAL TANAH

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

RUPA-RUPA

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 12 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

Kamis, 12 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 14

PTBI 2019

Bank Indonesia Beberkan Peluang dan Tantangan NTB Mataram (Suara NTB) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi perekonomian NTB tahun ini, serta peluang dan tantangannya di tahun 2020.

Tamu yang diundang dari unsur

Forkopimda, para pelaku industri keuangan, pengusaha, dan sejumlah stakeholders Bank Indonesia lainnya.

Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah juga mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. PTBI 2019 dilaksanakan di gedung serbaguna Bank Indonesia NTB. Serangkaian kegiatan PTBI 2019 dilaksanakan di antaranya, pemaparan kondisi terkini dan prospek ekonomi NTB tahun 2020 oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani. Peresmian Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), launching Tim Promosi Ekonomi Daerah Provinsi NTB, fashion show busana kreasi tenun, pemutaran video integrated farming, dan bazar.

Achris Sarwani memaparkan, tahun 2019 ekonomi global semakin tidak ramah.

Hal tersebut dipicu dari meluasnya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.Yangmemicu Hj. Sitti Rohmi Djalillah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melemah, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia cukup baik. Ekonomi Indonesia di tahun 2019 diperkirakan tumbuh sebesar 5,1% (yoy) dan

akan meningkat di tahun 2020 pada kisaran 5,1-5,5% (yoy).

Sementara itu, melihat kembali perjalanan ekonomi Provinsi NTB sepanjang tahun 2019 ini, ekonomi NTB mulai menunjukkan kondisi yang membaik. Pada tahun 2019, diperkirakan ekonomi NTB akan tumbuh pada kisaran 4,0 -4,25% (yoy) dan ekonomi non tambang pada kisaran 4,5 – 4,75% (yoy). Membaiknya ekonomi NTB terutama ditopang meningkatnya kinerja sektor konstruksi dan sektor perdagangan.

Massifnya proses pembangunan hunian tetap (huntap) bagi rumah yang terdampak gempa menjadi salah satu pendorong kuat bagi pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2019. Selain pembangunan huntap, pembangunan sejumlah fasilitas umum seperti pelabuhan, perluasan dan peningkatan fasilitas bandara, turut mendorong peningkatan ekonomi NTB pada sektor konstruksi.

Selain itu, pulihnya ekonomi NTB juga turut didukung oleh inflasi yang terjaga. Pada tahun 2019 diperkirakan inflasi NTB berada pada kisaran 2,1 – 2,5% (yoy). Sektor keuangan juga menunjukkan kondisi yang membaik.

Berdasarkan posisi terakhir (Tw III 2019), kredit di Provinsi NTB tumbuh sebesar 9,64% (yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,09% (yoy). Adapun kredit UMKM juga tumbuh tinggi sebesar 11,81% (yoy). Pertumbuhan kredit dan DPK yang tinggi dan berimbang menunjukkan fungsi intermediasi yang berjalan baik pada tahun 2019 yang kedepannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan tercermin dari nilai Tukar Petani yang meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, serta IPM pad tahun 2018 meningkat. “Kami optimis di tahun 2020, ekonomi NTB akan tumbuh meningkat pada kisaran 5,4 – 5,8% (yoy) dan pertumbuhan ekonomi NTB non tambang pada kisaran 5,6 – 6,0% (yoy). Sementara itu, inflasi kami

perkirakan berada pada kisaran 3±1% (yoy),” kata Achris.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2020, terdapat dua strategi untuk meningkatkan perekonomian NTB. Pertama adalah melalui pengembangan Integrated Ecofarming yakni dengan mengembangkan pertanian dan peternakan secara terintegrasi.

Melalui integrated ecofarming, maka limbah peternakan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik (superbokashi) bagi pertanian sehingga pertanian dapat tumbuh subur tanpa pupuk kimia. Selain itu limbah pertanian berupa jerami dan batang/bonggol jagung juga akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak (superfeed). Dengan menggunakan dekomposer MA-11, pembuatan pakan ternak superfeed dan pupuk organik superbokashi dapat dilakukan hanya dalam waktu 24 jam (1 hari).

“Dengan pengembangan integrated farming, tidak ada lagi limbah yang terbuang serta manfaat dari superfeed dan pupuk organik superbokashi menjadikan produktivitas hasil pertanian dan peternakan meningkat,” ujarnya. Berdasarkan skema tersebut, dengan hanya memanfaatkan seluruh lahan jagung di Provinsi NTB pada tahun 2020, potensi omzet yang didapatkan dari hasil ternak sapi dan ayam diperkirakan mencapai Rp66,59 triliun.

Selain pengembangan hulu, BI mencoba memetakan potensi pengembangan sisi hilir dari komoditas sapi. Hilirisasi komoditas sapi kami petakan melalui pemanfaatan kulit sapi, daging sapi, dan kotoran hewan (kohe) menjadi sejumlah komoditas produk olahan siap pakai.

Diperkirakan potensi omzet dari hilirisasi komoditas sapi pada tahun 2020 mencapai Rp71,34 triliun. Tentunya potensi omzet yang lebih tinggi dapat dicapai melalui pengembangan produk turunan lainnya.

Selain potensi pengembangan integrated farming, potensi peningkatan ekonomi NTB juga dapat dilakukan

melalui pengembangan Integrated Tourism. Pengembangan integrated tourism ini bermula dari kebutuhan wisatawan yang berkunjungn ke NTB, mulai dari transportasi, akomodasi, kebutuhan makan minum, atraksi/destinasi wisata, dan souvenir.

Dari kebutuhan tersebut tentunya akan berkembang pada kebutuhan lainnya. Contohnya, keberadaan akomodasi/ hotelmembutuhkanmakanan/minuman untuk disajikan kepada tamu hotel, staff hotel untuk melayani tamu, furnitur untuk melengkapi interior hotel, dan kebutuhan lainnya. Adanya kebutuhan tersebut memunculkan potensi ekonomi diantaranya Meningkatkan PAD, mendorong peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian/peternakan, mendorong peningkatan hasil Industri Kecil Menengah (IKM), serta Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. “Dengan dikembangkannya integrated farming dan integrated tourism, ke depannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi NTB agar tetap kuat dan berkelanjutan serta menghantarkan Nusa Tenggara Barat menuju NTB yang Gemilang,” demikian Achris.

Sementara Dr. Hj. Rohmi Djalillah usai menyimak pemaparan mengatakan semua menjadi sangat optimis dengan masa depan NTB. Ia juga sangat setuju konsep pen-

ingkatan pertumbuhan ekonomi NTB dengan pendekatan pertanian terintegrasi (Integrated Eco Farming) dan pariwisata terintegrasi (Integrated Eco Tourism).

“Memang harus kita lakukan. Itu bukan merupakan kewajiban, tapi kebutuhan,” ujarnya. Menurutnya tidak ada yang tidak bisa dicapai. 5,5 persen target pertumbuhan ekonomi pada 2020 itu optimisme yang tidak berlebihan. Karena daerah tahu sumber daya di NTB sangat luar biasa. Tinggal butuh sinergi yang luar biasa, kekompakan dan kegotong royongan dalam satu visi ingin membahagiakan masyarakat NTB. (bul/*)

Achris Sarwani

Galeri Kegiatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB yang Menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019, Rabu (11/12) kemarin.

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2019

LPJ Dana Gempa Masih Rendah Dari Hal. 1 Kecepatan progres fisik yang ditunjukkan dengan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) mencapai Rp5,59 triliun, tidak diimbangi dengan penyusunan dokumen laporan. Sementara data yang diterima BNPB, progres perbaikan rumah dampak gempa, yang sudah tuntas sebanyak 123.750 unit, dalam proses pengerjaan 63.761 unit. Total kerusakan rumah 222.530 unit, dengan rusak berat 75.195 unit, rusak sedang 32.829 unit dan rusak ringan 114.506 unit.

Idealnya, pengerjaan diimbangi dengan penyusunan laporan yang sesuai penggunaan anggaran di lapangan, khususnya rumah yang sudah jadi. ‘’Kecepatan progres fisik tidak diikuti kecepatan progres LPJ. Maka dari itu, kita terus monitor dan berikan sosialisasi ke Pokmas dan fasilitator melalui Tim Pengendali Kegiatan (TPK) juga koordinasi dengan Kalak BPBD,’’ ujar Agus.

Jumlah dokumen LPJ yang diterima pihaknya, masih rendah dengan persentase masih di bawah 1 persen, dari

total triliunan rupiah penggunaan DSP. ‘’Per 9 Desember masih di bawah 1 persen,’’ sebutnya.

Rincian dokumen laporan yang diterimanya, untuk rumah rusak berat 0,61 persen, rusak sedang hanya 0,64 persen dan rusak ringan 0.36 persen.

Pihaknya terus mendorong percepatan penyelesaian laporan tersebut, agar segera dilakukan revue oleh timnya guna memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.

BNPB telah mentransfer DSP sampai Maret 2019 sebesar Rp5,11 triliun.

Tidak sampai di sana, DSP ditambah pada November – Desember sesuai permintaan kabupaten/kota.

Dengan rincian, untuk Lombok Barat Rp24 miliar, Lombok Tengah Rp20 miliar lebih, Lombok Timur Rp296 miliar lebih. Sumbawa Barat Rp119 miliar lebih dan Sumbawa Rp18 miliar lebih. Terlepas dari dana transfer tambahan tersebut, LPJ untuk penggunaan transfer pertama belum tuntas. (ars)

Andalan Penggerak Ekonomi Dari Hal. 1 ‘’Pariwisata sudah mulai bagus trennya. Lebih baik dari 2018 dan harapannya 2020 semakin baik lagi,’’ ujar Suntono. Salah satu indikator yang dimaksud dicontohkan seperti tingkat hunian kamar hotel di NTB yang tercatat pada Oktober lalu menembus amgka 52 persen. ‘’Itu jarang-jarang terjadi.

Artinya aktivitas ekonomi (di NTB) mulai tumbuh,’’ katanya. Beranjak dari salah satu indikator tersebut, BPS NTB menilai ekonomi NTB 2020 bisa berjalan baik, walaupun salah satu motor penggerak sebelumnya yaitu tambang sedang mengalami kendala. ‘’Kita hanya punya dua itu (pertanian dan pariwisata) dari tiga motor penggerak. Tambang mungkin 2021 baru pulih,’’ sambungnya.

Diterangkan Suntono, se-

cara umum sektor pertanian memang masih mengungguli sektor pariwisata jika dilihat dari data terkait dampak yang diberikan bagi peningkatan ekonomi. Di mana dominasi sektor pertanian secara umum memberikan nilai tambah mencapai 26 persen, sedangkan pariwisata hanya 2,6 persen. ‘’Tapi akomodasi pariwisata ini sebenarnya nempel di sektor-sektor lain,’’ ujarnya. Mengingat dalam praktik pariwisata, ketika wisatawan mengunjungi NTB maka akan berdampak juga bagi beberapa industri seperti pengusaha suvenir, kuliner, dan jasa hiburan. ‘’Kalau ini kita ambil semua, sebenarnya pariwisata memberikan nilai tambah lebih dari 2,6 persen itu,’’ pungkasnya. (bay)

Tegakkan Sanksi Denda dan Pidana Buang Sampah Sembarangan Dari Hal. 1 Para bupati/walikota sudah mengeluarkan surat edaran kepada retail-retail modern dan pusat perbelanjaan seperti pasar, untuk mengurangi penggunaan tas kresek.

Langkah ini dinilai akan efektif untuk mengurangi tumpukan sampah plastik jenis kresek. Ini juga menjadi salah satu langkah jitu mensukseskan program NTB Zero Wate ( bebas sampah). ‘’Cukup efektif juga sekian persen mengurangi tumpukan sampah. Surat edaran sudah dilakukan kabupaten/kota,’’ ucapnya.

Berkaitan dengan penegakan aturan soal sanksi pidana atau denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Madani mengharapkan dibentuk relawan di masing-masing lingkungan atau desa/kelurahan yang melakukan pengawasan. ‘’Bupati/walikota bisa memerintahkan pemerintah desa/kelurahan membentuk relawan-relawan yang melakukan pengawasan pembuangan sampah sembarangan. Seperti pos ronda, membangkitkan swadaya masyarakat. Mereka akan bergerak semuanya melakukan pengawasan tiap titik untuk memantau pembuangan sampah sembarangan,’’ tandasnya.

Pemprov NTB telah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen pada 2023.

Sedangkan target penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2023. Sesuai target

RPJMD, pada 2019, produksi sampah di NTB diperkirakan 3.550.552 kg per hari, dapat berkurang 10 persen.

Pada 2020, produksi sampah diperkirakan 3.569.771 Kg, dapat berkurang 15 persen. Pada 2021, produksi sampah diperkirakan 3.604.041 kg, dapat berkurang 20 persen. Selanjutnya, pada 2022, produksi sampah di NTB diperkirakan 3.638.640 kg per hari, dapat dikurangi 25 persen.

Dan pada 2023, produksi sampah diperkirakan 3.673.571 kg per hari, dapat berkurang 30 persen.

Sedangkan untuk penanganan sampah, Pemprov menargetkan tertangani 50 persen pada 2019.

Kemudian pada 2020, sampah tertangani sebesar 60 persen. Selanjutnya, 2021 penanganan sampah sebesar 70 persen, tahun 2022 sebesar 75 persen dan tahun 2023 sebesar 70 persen.

Dengan target pengurangan sebesar 30 persen dan penanganan 70 persen. Diharapkan mulai 2022 sampai 2023, sudah tidak ada lagi sampah yang tidak dikelola atau tidak tertangani. Di mana, pada 2019, Pemprov menargetkan sebesar 40 persen sampah yang tidak terkelola. Kemudian pada 2020 dan 2021, Pemprov menargetkan sampah ang tidak dikelola tersisa sebesar 25 persen dan 10 persen. (nas)

Wagub Tinjau Pembangunan Fasilitas Objek Wisata Dunia di KLU Dari Hal. 1 Sementara itu, Kadis Pariwisata Provinsi NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos. M. Si., mengatakan, fasilitas yang dibangun ini untuk menguatkan tiga gili sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan merupakan destinasi wisata dunia. Sehingga, standar pelayanan kepada

pengunjung harus dipersiapkan agar sesuai dengan standar pelayanan internasional. ‘’Standar kebersihan serta kenyamanan yang terpenting bagi pariwisata kita. Salah satunya adalah bentuk infrastruktur yang dipersiapkan juga berstandar internasional,’’ sebut Faozal. (ari)

Kemendagri Persiapkan Opsi Perpanjangan Penjabat Sekda NTB Dari Hal. 1 ‘’Merujuk pasal 2, penunjukan Penjabat Sekda provinsi dilakukan dalam hal jangka waktu tiga bulan terjadinya kekosongan Sekda terlampaui kemudian Sekda definitif belum ditetapkan,’’ katanya.

Fathurrahman mengatakan, Permendagri No. 91 Tahun 2019 terbit pada 18 Oktober lalu. Kemudian diundangkan pada 29 Oktober 2019. Ia menambahkan, penetapan Sekda definitif sekarang ranahnya di Kemendagri. (nas)

Halaman 15

Wagub Ingatkan Pentingnya Modal Kesetiakawanan Sosial Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengajak dan mengingatkan pilar pilar kesejahteraan sosial, masyarakat dan semua komponen, bersungguhsungguh untuk menanamkan jiwa kesetiakawanan sosial sebagai modal untuk membangun daerah dan bangsa Indonesia. ‘’Kesetiakawanan sosial ini modal besar dan pilar kuat yang kita miliki. Tidak mungkin kita membangun NTB tanpa kebersamaan, kesetiakawanan, gotong royong dan sinergiritas”, ujar Wagub saat memberikan sambutan pada Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional (BBKS) , Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) dan HUT ke 61 tahun NTB, Rabu (11/12) di lapangan Islamic Center.

Wagub memuji dan mengapresiasi seluruh pilar-pilar Kesos NTB, yang selama ini dinilainya banyak membantu program strategis NTB Gemilang seperti pembentukan

bank sampah, revitalisasi posyandu dan zero waste di desadesa. ‘’Di dalam kita menggalakan NTB Zero Waste atau NTB Bersih, pendamping PKH terdepan mempelopori terbentuknya bank sampah bersama masyarakat,’’ ungkapnya. Begitu juga revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga yang menjadi pilar terdepan memproteksi masalahahmasalah kesehatan, sosial dan lingkungan di NTB, PKH memiliki peran penting mendorong dan meyakinkan masyarakat untuk berkunjung ke Posyandu.

Ia juga mengajak semua pihak, belajar menghadapi bencana. Menurutnya, NTB adalah daerah rawan bencana. Bencana bukan untuk di takuti. Namun bagaimana cara kita menghadapinya, ramah dengan bencana.Tagana yang berada hingga desa dan dusun harus maksimal memberikan edukasi dan mitigasi bencana kepada masyarakat di desa-desa di

NTB. Mewakili Kemensos RI Juliari P. Batubara, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi mengingatkan, bahwa manusia lahir untuk saling memberi, menolong dan membantu sesa-

ma manusia tanpa ada rasa pamrih. Dalam semua agama mengajarkan tentang esensi manusia sebagai mahluk sosial untuk saling interaksi dan menolong sesama mahluk hidup.

Rahmat Kusnadi mengapresiasi kegiatan yang diselengga-

rakan Pemrov NTB. Ia merasa bangga melihat penggiat kemanusia sejak awal apel perayaan HKSN begitu padu dan kompak. Dengan modal kekompakan ini yang kita inginkan bersama sehingga pelayanan kepada penerima manfaat sosial bisa cepat dan tepat. (r)

(Suara NTB/ist)

KEGIATAN - Wagub pada kegiatan BBKS , BBKT dan HUT ke 61 tahun NTB, Rabu (11/12) di Lapangan Islamic Center.

Gubernur ’’Simakrama’’ dengan Warga Arya Wang Bang Pinatih Gerung Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE. M.Sc. didampingi Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH., M.Si mesimakrama atau silaturrahmi dengan warga Arya Wang Bang Pinatih, Pura Karawitan, (Suara NTB/ist) Gerung, Lombok SIMAKRAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah berBarat, Rabu (11/ sama Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, didampingi Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH mesi12).

Kedatangan makrama dengan warga Arya Wang Bang Pinatih, Pura orang nomor satu Karawitan, Gerung, Lombok Barat, Rabu (11/12). di NTB ini disambut penuh kehangatan oleh Ketua Paiket- ga bisa menemukan ketenangan batin an Pusat dan Ketua Paiketan NTB, I yang sesungguhnya.

Wayan Sulendra bersama warga Arya Sebagai wujud partisipasi pemerinWang Bang Pinatih. tah dalam pembangunan sarana ibadah, Gubernur berharap kehadiran pemerin- Pemprov NTB akan membantu semamtah dalam proses pembangunan pura di punya untuk kelancaran pembangunan sana, akan menjadi penambah semangat pura ini. dalam membangun tempat ibadah terseSementara itu Ketua Paiketan NTB, I but. Ia mengingatkan agar semangat mem- Wayan Sulendra dalam sambutannya menbangun tempat ibadah yang megah terse- yampaikan rasa bangga dan terimakasihbut harus dibarengi dengan semangat yang nya atas kehadiran gubernur di tengah-tenlebih tinggi untuk mengunjunginya. ‘’Jangan gah warga Arya Wang Bang Pinatih. pura-nya megah, namun kita jarang menIa berharap kehadiran gubernur akan gunjunginya. Jangan sampai kita gersang menjadi penyemangat umat dalam memspritualitas,’’ katanya mengingatkan. bangun pura. Selain itu ia juga berharap Gubernur berharap keberadaan pura bantuan pemerintah dalam mengatasi sebagai tempat ibadah, akan lebih bany- masalah air bersih di tempat itu, dengan ak masyarakat yang akan menemukan bantuan sumur bor sehingga krisis air ketenangan batin di tempat tersebut. yang sering dialami warga, khususnya di Karena menurutnya di tempat inilah war- Gumise dapat diatasi. (r)

Akibat Lalai dan Cuaca Buruk

Setahun, Puluhan Orang Tenggelam Mataram (Suara NTB) Setahun terakhir, puluhan orang tenggelam di laut dan sungai di NTB. Sebagian besar karena faktor kelalaian dan cuaca buruk.

Kantor Search and Rescue (SAR)v Mataram mengimbau masyarakat hati hati, apalagi akhir akhir ini cuaca mulai semakin memburuk.

Kasus kecelakaan baik di laut dan sungai itu ditangani Tim SAR, berawal dari laporan masyarakat. Dalam proses penanganan beberapa kesempatan terlibat tim dari Anggota TNI, Polri, bahkan masyarakat.

Catatan Kantor SAR Mataram, terbaru kasus bocah tenggelam di Sungai Brang Beh, Lunyuk Sumbawa. Kevin Erlangga (8) warga Dusun Perung Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan di muara sungai Brang Beh, Rabu (11/12).

Dirunut dari kasus kasus sebelumnya, di antaranya, evakuasi wisatawan saat memancing menggunakan sampan di Gili Poh, kasus orang hilang di Batu Bongkang Sumbawa, balita hanyut di parit Desa Betok, nelayan hilang di Batu Layar, pencarian kapal nelayan, nelayan hilang di Selat Lombok, satu orang tenggelam di pantai Kerta Sari Sumbawa, 3 nelayan hilang di Desa Rato Bima, orang terseret arus sungai di Desa Empang Sumbawa, orang hilang di sungai dusun Sorong Jukung KLU, orang tenggelam di Labangka, remaja jatuh ke waduk Mengkuru, speed boat mati mesin di Batu Gendang, kapal mutiara Indonesia kandas di Gili Kon-

do, nelayan hilang di pantai Kalaki Bima, pencarian ABK Kapal Pusaka Raya 07, evakuasi mayat di Gili Meno, kapal tenggelam di sekitar Pulau Sangiang, kecelakaan laut di utara Gili Trawangan, pencarian nelayan hilang di Bangko – Bangko, pencarian orang hilang di Sekongkang KSB, evakuasi ABK Kapal Mairaki, nelayan hilang di Benete dan Tanjung Luar, nelayan hilang di Selat Alas, Orang jatuh dari kapal di Selat Alas, pencarian nelayan asal Ampenan, evakuasi ABK kapal mati mesin, nelayan hilang di KLU. Menurut Humas Kantor SAR Mataram, I Gusti Lanang Wiswandana, data kasus itu tercatat sejak Januari hingga Desember 2019. Jika dicermati dari kronologi kejadian, menurutnya lebih banyak dipicu akibat kelalaian. Sebagian akibat cuaca buruk, sebagian lagi akibat kecelakaan di laut dan sungai.

Lanang mengimbau masyarakat, pengguna transportasi hingga wisatawan agar lebih waspada. Berdasarkan kronologi kejadian dan rekomendasi kepada masyarakat, diimbau agar selama melakukan kegiatan di perairan atau di laut, selalu gunakan alat keselamatan. “Jangan memaksakan diri melaut jika cuaca tidak mendukung,” sarannya.

Bagi orang tua diimbau agar selalu mengawasi anaknya saat bermain di luar rumah. Terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan. Dalam banyak kasus, anak tenggelam terseret arus sungai, bahkan tenggelam di kolam dan selokan. (ars)

”Integrated Ecofarming”

Strategi untuk Meningkatkan Ekonomi Petani Mataram (Suara NTB) Salah satu strategi untuk meningkatkan ekonomi di Provinsi NTB di tahun 2020 yaitu melalui pengembangan integrated ecofarming yaitu dengan mengembangkan pertanian dan peternakan secara terintegrasi.

Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Achris Sarwani, Rabu (11/12) mengatakan, melalui konsep integrated ecofarming, limbah peternakan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk pertanian, sehingga tanaman bisa tumbuh subur tanpa pupuk kimia. “Selain itu, limbah pertanian berupa jerami dan bonggol jagung juga akan dimanfaatkan sebagai

pakan ternak atau superfeed,” terang Achris.

Ia yakin bahwa dengan diterapkannya konsep integrated ecofarming tidak ada lagi limbah yang terbuang serta manfaat dari superfeed serta pupuk organik menjadikan produktivitas hasil pertanian meningkat.

BI NTB membuat kalkulasi yang terukur dalam menerapkan konsep tersebut. Menurut Achris, jika seluruh lahan jagung di NTB dapat dimaksimalkan tahun 2020, maka potensi omzet yang dihasilkan dari ternak sapi dan ayam diperkirakan mencapai Rp66,5 triliun.

“Selain mencoba mengembangkan di hulu, kami juga mencoba

memetakan potensi pengembangan sisi hilir dari komoditas sapi,” ujarnya.

Kata Achris, hilirisasi komoditas sapi dipetakan melalui pemanfaatan kulit sapi, daging sapi dan kotoran hewan menjadi sejumlah komoditas produk olahan siap pakai. Pihaknya memperkirakan potensi omzet dari hilirisasi komoditas sapi pada tahun 2020 mencapai Rp71,34 triliun.

Salah satu contoh implementasi integrated ecofarming ini di Kelompok Tani Subur Metandur, Kopang, Lombok Tengah (Loteng).

BI NTB terlibat secara aktif dalam memberikan pendampingan kepada kelompok tani ini. Di tahun

2018 lalu, dibuat demplot atau uji coba dengan penanaman padi organik di lahan seluas dua hektar.

BI menggelar pelatihan kepada kelompok tani dengan beragam materi, mulai dari membuat pupuk cair dari air urine sapi hingga pembuatan pestisida nabati dari bahan alam.

Materi pelatihan juga terkait dengan cara membuat pakan ternak dengan memanfaatkan limbah pertanian seperti jerami dan bonggol jagung, sehingga tak ada limbah yang terbuang secara percuma.

Dalam laporan BI NTB disebutkan bahwa petani mampu meningkatkan hasil pertaniannya dengan menggunakan pupuk or-

ganik. Per hektar produksi gabah kering panen organik sebesar 6,2 ton atau mengalami kenaikan sebesar 1,2 ton dari sebelum menggunakan pupuk organik.

Kenaikan produksi tersebut diikuti dengan biaya produksi yang semakin berkurang karena tidak lagi membeli pupuk urea dan pupuk cair serta pestisida kimia. Semuanya tergantikan dengan produk organik yang diproduksi sendiri.

Dengan menggunakan pupuk organik, pupuk cair organik serta pestisida nabati mampu menekan biaya produksi hingga 30 persen dibandingkan dengan menerapkan pertanian dengan bahan-bahan kimia. (ris)

5.728 Keluarga Miskin Dikeluarkan dari Penerima PKH di NTB Dari Hal. 1 ‘’KPM graduasi mandiri adalah KPM yang sudah meningkat kesejahteraannya. Berkat dalam masa kepesertaan didampingi oleh pendamping.

Kemudian mengundurkan diri secara mandiri,’’ terangnya.

Kemudian sebanyak 4.817 KPM graduasi atau keluar secara alami. KPM yang graduasi secara alami ini, akibat sudah tidak memenuhi syarat menerima bantu-

an PKH. Karena sudah tidak memiliki komponen dan kategori masing-masing komponen yang menjadi syarat menerima PKH. Misalnya, komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Untuk komponen pendidikan, kategorinya adalah anak usia sekolah sampai SMA/ sederajat. Kemudian komponen kesehatan, kategorinya adalah ibu hamil/nifas dan balita.

Sedangkan komponen kesejahteraan sosial, kategorinya ad-

alah lansia dan disabilitas. Wismaningsih menyebutkan total KPM penerima PKH di NTB sebanyak 380.954 keluarga miskin.

Berdasarkan data Dinas Sosial NTB Maret lalu, KPM untuk ibu hamil yang mendapatkan dana PKH di NTB sebanyak 4.920 orang, balita 90.661 orang dan anak prasekolah 23.697 orang.

Rincian ibu hamil yang mendapatkan dana PKH di kabupaten/ kota. Yakni Bima 869 orang, Kota

Bima 183 orang, Dompu 356 orang, Sumbawa Barat 94 orang, Sumbawa 238 orang, Lombok Utara 427 orang, Lombok Timur 1.514 orang, Lombok Tengah 622 orang, Lombok Barat 293 orang dan Kota Mataram 324 orang.

Untuk Balita, di Lombok Bima 11.357 orang, Kota Bima 2.069 orang, Dompu 4.493 orang, Sumbawa Barat 1.575 orang, Sumbawa 6.169 orang, Lombok Utara 5.822 orang, Lombok Timur 30.203 orang,

Lombok Tengah 12.212 orang, Lombok Barat 11.214 orang dan Kota Mataram 5.547 orang.

Kemudian untuk anak prasekolah, di Bima 1.208 orang, Kota Bima 385 orang, Dompu 1.565 orang, Sumbawa Barat 1.186 orang, Sumbawa 2.116 orang, Lombok Utara 1.420 orang, Lombok Timur 8.380 orang, Lombok Tengah 3.430 orang, Lombok Barat 2.193 orang dan Kota Mataram 1.814 orang. (nas)

Pencairan Jadup Tahap Dua Dari Hal. 1 belum mengetahui secara pasti alasan penolakan yang diberikan Kemenkeu. Walaupun begitu, pihaknya menduga ada beberapa alasan dari jawaban yang diberikan. ‘’Mungkin itu karena di sini masih masa transisi menuju kepemulihan tanggap darurat atau alasan lainnya.Karena memang permintaan ya sangat besar, Rp423 miliar lebih. Karena yang sebelumnya (jadup tahap satu, red) hanya Rp50 miliaran,’’ ujarnya. Jumlah tersebut diterangkan Rachmat jauh melampaui pengajuan dari daerah lain.

Dicontohkan Rachmat seper-

ti pengajuan dari Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp43,2 miliar, padahal disebut mengalami dampak bencana lebih besar. ‘’NTB ini (pengajuannya) hampir 1.000 persen (di banding Sulawesi Tengah). Kami tidak tahu, mungkin itu pertimbangan Kemenkeu (juga) kenapa belum bisa menganggarkan itu,’’ ujarnya.

Kemensos sendiri mengharapkan adanya verifikasi ulang yang dilakuan oleh pemerintah daerah di NTB agar besaran pengajuan jadup tersebut dapat dikoreksi. Terutama terkait klasifikasi penerima yang perlu disesuaikan dengan Permensos terkait pencairan jadup, yaitu hanya untuk masyarakat yang tinggal di hunian sement-

ara dan hunian tetap yang mengalami rusak berat. ‘’Yang kami khawatirkan bisa jadi disamaratakan oleh (pemerintah) daerah, karena agak khawatir dengan masyarakatnya.

Padahal kalau di provinsi yang lain hanya yang rumahnya rusak berat saja yang dibantu,’’ ujarnya.

Rachmat sendiri menegaskan bahwa untuk menjaga komitemen pemerintah, jadup tahap dua di NTB pasti akan diupayakan untuk dicairkan. Kemensos sendiri saat ini disebut tengah menunggu perintah lebih lanjut dari pimpinan, dalam hal ini keputusan dari Kemenkeu, Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu Pemprov NTB,

dalam hal ini Gubernur NTB, diharapkan juga melayangkan surat langsung kepada Presiden terkait pencairan jadup tahap dua tersebut. ‘’Supaya Presiden atau Wakil Presiden memberi arahan, mungkin Pak Gubernur bisa bersurat langsung,’’ ujar Rahmat.

Berdasarkan data Kemensos RI, tujuh kabupaten/kota yang akan menerima jadup tahap II antara lain Kota Mataram sebanyak 1.249 orang dengan kebutuhan anggaran Rp749 juta lebih, Lombok Tengah sebanyak 149.392 orang dengan kebutuhan anggaran Rp89,6 miliar lebih, Lombok Barat sebanyak 285.508 orang dengan kebutuhan anggaran Rp171,3

miliar lebih, KSB sebanyak 66.420 orang dengan kebutuhan anggaran Rp39,8miliar, Sumbawa sebanyak 46.919 orang dengan kebutuhan Rp28,1 miliar,Lombok Utara sebanyak 233.541 orang dengan kebutuhan anggaran Rp140,1 miliar lebih dan Lombok Timur sebanyak 32.684 orang dengan kebutuhan anggaran Rp19,6 miliar lebih.

Dikonfirmasi terpisah Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menerangkan bahwa Pemprov NTB pasti akan menindak-lajuti proses pencairan jadup tahap dua di NTB. ‘’Nanti akan kita follow up dengan (mengirim) surat ke Presiden,’’ ujarnya. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 12 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek Talud Jalan Mareje - Cendimanik Ambruk Giri Menang (Suara NTB) Pengerjaan proyek jalan Mareje - Cendimanik masih menuai sorotan masyakarat. Pasalnya talud jalan yang baru dibangun sudah rusak. Talud yang dibangun ambruk diduga akibat tak kuat menahan curah hujan beberapa hari lalu. Padahal proyek jalan senilai Rp 12 miliar ini masih tahap pembangunan dan akan selesai sesuai kontrak tanggal 22 Desember mendatang.

Warga Mereje, Adi Saputra menuturkan, talud proyek jalan Mareje - Cendimanik di dusun Ganjar mengalami kerusakan. Beberapa meter talud ini ambruk diduga akibat hujan. “Talud proyek jalan ambruk,” jelas dia. Titik talud yang mengalami kerusakan hasil pengamatannya bukan di sana saja, namun di beberapa titk juga demikian. Ia berharap agar rekanan segera memperbaiki talud yang ambruk tersebut.

Sementara itu, Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lombok Barat (Lobar), Made Arthadana mengakui telah mendapatkan laporan soal talud yang ambruk tersebut. Pihaknya sudah menindaklanjuti dengan meminta rekanan segera memperbaiki. “Sudah saya dapat laporan dan rekanan sudah kami minta perbaiki,” jelas Made.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Hj Nurhidayah

mendesak Pemda untuk mengambil langkah tegas terhadap rekanan yang mengerjakan proyek molor dari kontrak kerja hingga melewati tahun anggaran. Rekanan dan pengusaha yang memiliki track record tidak bagus, jangan lagi diberikan kesempatan bekerja di Lombok Barat, sebab dinilai merugikan daerah dan masyarakat.

Dewan juga meminta Pemda mencarikan solusi terhadap proyek DAK yang molor. Salah satunya melalui garansi perbankan untuk pembiayaan. DPRD tak mau pembiayaan proyek DAK justru dibebankan ke daerah (APBD red). “Saya sudah bicara kemarin (ke eksekutif), kalau ada hal-hal seperti ini misalnya ada rekanan yang tak bisa menyelesaikan pekerjaan proyek, harus diblacklist, jangan lagi dikasih ikut tender di Lobar. Bukan hanya CV atau PT nya tapi sama orangnya. Karena bisa saja CV nya sudah diblacklist tapi orangnya menggunakan CV lain,” tegas ketua DPRD Hj Nurhidayah.

Sejauh ini pihaknya belum mendapat laporan terkait proyek molor tersebut, namun beberapa dicatatnya proyek yang berpotensi molor seperti puskesmas Pelangan, Gerung dan beberapa proyek puskesmas lainnya. Termasuk proyek irigasi di sekotong.

Menyikapi proyek molor sampai habis tahun anggaran, lanjut politisi Gerindra ini masih ada solusi yang bisa dilakukan Pemda, misalnya Pemda meminta garansi dari perbankan kepada rekanan sejumlah proyek yang belum diselesaikan. Menurut dia, memang proyek DAK ini ketat namun langkah ini bisa dilakukan. Nantinya bisa dilihat berapa persen pekerjaan yang belum rampung, lalu ada garansi bank untuk pembiayaan sisa pekerjaan tersebut. (her)

(Suara NTB/her)

AMBRUK - Proyek talud jalan di ruas Mareje – Cendimanik yang ambruk