Edisi Rabu 12 Desember 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 12 DESEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 231 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bank Mantap Berdayakan Nasabah dengan Budidaya Bebek Mataram (Suara NTB) Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) melakukan inovasi dengan menciptakan program Wirausaha Mantap Sejahtera (WMS) dalam mendukung produktivitas, meningkatkan daya beli dan menambah nilai ekonomi masyarakat dalam rangka menumbuhkan jiwa wirausaha bagi para pensiunan PNS dan TNI/Polri.

Bank yang lahir dari sinergi dua BUMN, yaitu PT (Suara NTB/bul) Bank Mandiri (Persero) Tbk Pelatihan WBS teori budidaya bebek oleh mentor/praktisi dan PT Taspen (Persero) ini budidaya bebek yang juga nasabah Bank Mantap Mataram Bersambung ke hal 15 dalam pelatihan wirausaha bebek oleh Bank Mantap Mataram

(Suara NTB/bul)

Manajemen Bank Mantap Mataram bersama peserta pelatihan WMS budidaya bebek.

NTB Bergantung 68 Persen Dana Pusat Mataram (Suara NTB) Ketergantungan NTB terhadap dana dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Nilainya mencapai 68 persen dari total nilai APBD. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD di NTB baru sebesar 32 persen.

Melihat kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov maupun Pemda kabupaten/ kota memaksimalkan potensipotensi PAD. Terutama terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. ‘’Memang sesuai data kami, kapasitas fiskal daerah sekitar 32 persen dari PAD. Selebihnya berharap pada dana transfer pusat,’’ kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. Syarifuddin, MM dikonfirmasi usai pembukaan Musrenbang RPJMD NTB 2018-2023 di Mataram, Selasa (11/12).

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Syarifuddin mengatakan Pemda harus melihat

potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan. Sehingga mampu mendongkrak PAD. Secara nasional, kata Syarifuddin, rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 34 persen. Artinya, ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih cukup besar.

Sebagai daerah wisata, NTB diharapkan dapat meningkatkan jumlah angka kunjungan wisatawan ke daerah ini. Sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah. ‘’Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Misalnya, ada tanah yang nganggur kerjasamakan dengan pihak ketiga. Sehingga tanah yang nganggur bisa menghasilkan bagi pemerintah daerah,’’ sarannya.

Dikatakan, kemandirian fiskal NTB masih berada di bawah ratarata nasional. Secara nasional, ratarata kemampuan fiskal Pemda sebesar 34 persen.

Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Diserahkan Presiden ke Gubernur 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 DIPA NTB 2019 Sebesar 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rp16,456 Triliun 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc men1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 erima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana 1234567890123456789012345678901212 Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 1234567890123456789012345678901212 anggaran 2019 sebesar Rp16,456 triliun. DIPA yang diteri1234567890123456789012345678901212 ma NTB meningkat sebesar Rp1,1 triliun atau sekitar 7 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 persen dibandingkan 2018 yang mencapai Rp15,3 triliun.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 SERAHKAN DIPA - Presiden Jokowi menyerahkan DIPA un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tuk Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota kepada Gubernur 1234567890123456789012345678901212 NTB, H. Zulkieflimansyah di Istana Negara, Selasa (11/12).

(Suara NTB/ist)

TO K O H Bangun SPAM Regional

(Suara NTB/nas)

PEMPROV NTB merencanakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membangun Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) regional Pulau Lombok.

Pasalnya, pembangunan SPAM regional ini membutuhkan anggaran sekitar Rp4 triliun.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, MTP mengatakan pemerintah pusat mendorong Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah memanfaatkan skema pembiayaan infrastruktur KPBU. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Tetapkan Satu Tersangka KASUS dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akhirnya menetapkan satu orang tersangka.

TS, tersangka pencucian uang di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB itu adalah Komisaris PT. Pesona Dompu Mandiri (PDM).

Selain menetapkan tersangka, Kejaksaan Tinggi NTB yang mengusut kasus ini juga akhirnya mengungkap, pencucian uang di BUMD dimaksud terjadi di PT. Bank NTB. Kasus ini berhubungan dengan kredit fiktif Bank NTB Bersambung ke hal 15

Percepat ’’Recovery’’ Lombok, Kemenpar Buat Film Dokumenter KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) kembali menurunkan tim dokumenter untuk mendokumentasikan situasi terkini recovery pariwisata Lombok pascabencana gempa. Tim dokumenter bekerja membuat dokumentasi foto dan video yang akan disebarkan ke media sosial di kawasan Asia dan Eropa serta Timur Tengah.

Tim dokumenter yang bertanggung jawab penuh kepada Bidang Komunikasi Digital, Asdep Strategi dan Komunikasi Pemasaran II, Kementerian Pariwisata menyambangi berbagai destinasi wisata di Lombok.

Bersambung ke hal 15

PERESEAN -Tari Peresean yang dipersembahkan oleh anak-anak di Desa Sasak Ende.

(Suara NTB/ist)

Pemprov Tuntaskan Tambang Emas Ilegal Gunung Prabu Tahun Depan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akan membereskan tambang emas ilegal di Gunung Prabu mulai tahun depan. Sebelum masyarakat dilarang melakukan penambangan di daerah tersebut, Pemprov akan menyiapkan solusi bagi para penambang.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad

Ery Ariansyah Harahap (Suara NTB/ars)

Husni, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/12) menjelaskan masyarakat akan dialihkan pekerjaannya di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan. ‘’Yang selalu ditanya oleh Kades apa kerja masyarakat kami setelah penertiban itu?

Kerjaan harus kita siapkan. Kita petakan sektor-sektor alih kerja masyarakat,’’ kata Husni.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

NC Gelar Diskusi Publik tentang Pengelolaan Sampah

Masih Jadi PR KESEMRAWUTAN pedagang kreatif lapangan (PKL) di eks Pelabuhan Ampenan belum tertangani maksimal. Terapi kejut diberikan oleh petugas tak memberi efek jera.

Penataan kawasan secara berkesinambungan masih jadi pekerjaan rumah (PR).

Camat Ampenan, Zarkasyi menjelaskan, persoalan yang dihadapi penataan eks Pelabuhan Ampenan adalah pertama, masih semrawutnya PKL. Ini menjadi pekerjaan rumah sehingga perlu ada pembenahan dari sistem kelembagaan secara khusus mengelola lokasi tersebut.

Artinya, minimal dibentuk Satgas menangani persoalan pengaturan, keamanan, kebersihan dan seluruh aspek keberadaan Pantai Ampenan. “Kita sarankan ada Satgas yang mengawasi,” kata Zarkasyi ditemui, Senin (10/12).

Persoalan kedua, karakter masyarakat yang sulit diatur.

Pemkot Mataram kata dia, telah menyiapkan tempat dan telah dibagi. Tetapi, pedagang memanfaatkan lahan kosong mencari tempat yang gampang dijangkau oleh pembeli.

“Padahal mereka kena panas dan hujan,” katanya heran.

Hal demikian kata mantan Lurah Dayan Peken ini, jadi persoalan bagaimana mengatasinya. Sebab, pedagang tidak bisa ditinggal sehingga perlu konsistensi pemerintah. Perlu diakui tingkat kesadaran pedagang masih rendah.

Oleh karena itu, minimal jika ada yang mengelola dari unsur terkait diyakini bisa tertata rapi.

“Kalau diserahkan sepenuhnya ke kecamatan ndak bisa.

Karena banyak persoalan sosial yang dihadapi di masyarakat,” tandasnya.

Bagaimana dengan Baloq Tuan dibentuk sebelumnya? Dijelaskan, Baloq Tuan ini berasal dari unsur masyarakat. Pola kerja dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan tak dapat diikuti. Mereka lempar handuk dengan dinamika dan persoalan menghadapi para pedagang.

Zarkasyi menilai paling efektif adalah membentuk Satgas dan menyiagakannya di eks Pelabuhan Ampenan. (cem)

(Suara NTB/cem)

PANTAU TES - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memantau pelaksanaan tes SKB melalui layar monitor di Makorem di Jalan Lingkar Selatan, Selasa (11/12).

Tinjau Pelaksanaan SKB

Seleksi CPNS Dipastikan Tak Ada Intervensi Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meninjau pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemkot Mataram. Penerimaan pegawai dipastikan tak ada intervensi dari pihak manapun.

Zarkasyi (Suara NTB/cem)

Jangan hanya Euforia ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari Dapil Cakranegara, IGB Hari Sudana Putra, SE., menangkap ada maksud baik Walikota dan Wakil Walikota Mataram, yang melakukan penataan terhadap semua kawasan, baik kawasan bisnis Cakranegara, kota tua Ampenan, Loang Baloq, MWP (Mataram Water Park). Hanya saja, ada kesan penataan-penataan tersebut euforianya ramai di awal saja. Sehingga, maksud dari penataan itu tidak terwujud sesuai harapan.

Oleh karena itu, lanjut Gus Arik, sapaan akrabnya, Walikota dan Wakil Walikota Mataram harus memberi penekanan terhadap OPD-OPD supaya program itu tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. ‘’Bagaimana caranya? Mereka harus mematangkan itu dulu di dalam. Jangan sampai seperti Dinas Perdagangan menjanjikan relokasi tapi kebingunan juga akan merelokasi ke mana pedagang-pedagang itu,’’ kata anggota Komisi IV ini kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (11/12).

Ini, lanjut politisi Demokrat ini, sama seperti yang terjadi ketika Pemkot Mataram ingin merelokasi pedagang di Cilinaya ke areal pekuburan Pura Dalem Karang Jangkong. Komunikasi harus dilakukan secara intens. Tidak hanya sebatas karena pemerintah lantas mengabaikan kepengurusan di lokasi relokasi. ‘’Sama seperti parkir di kawasan Selaparang Square. Itu milik perorangan. Apalagi halaman luar Pura Meru, pengemponnya itu ada 33 banjar itu,’’ ungkapnya.

Oleh karena itu, Gus Arik menyarankan dilakukannya komunikasi intensif. Tidak bisa serta merta pemerintah ‘’memaksa’’. Seolah-olah pemerintah terkesan arogan. Pemkot Mataram seharusnya ada inovasi untuk menata semua kawasan di Kota Mataram. ‘’Tidak bisa misalnya masalahnya di sini lantas euforianya hanya di situ. Kawasan lain terlupakan dan selesai begitu saja,’’ ujarnya.

Gus Arik mencontohkan progres MWP, Loang Baloq dan juga kota tua Ampenan. ‘’Di kota tua itu kan sampai roboh bagunannya, tidak ada penataan apapun di sana,’’ sesalnya. Mestinya, desain bagunan kota tua itu dibicarakan di internal. Kemudian, OPD jangan terlalu latah menyampaikan ini ke media. ‘’Akhirnya dia kebingungan sendiri,’’ cetusnya.

Akhirnya nanti masyarakat akan dihadapkan dengan aparat keamanan. ‘’Kita tidak ingin yang seperti ini,’’ imbuhnya.

Pemerintah harus hadir membawa kesejukan dan memberikan solusi bagi masyarakat. (fit)

IGB Hari Sudana Putra

(Suara NTB/fit)

Walikota meninjau pada sesi ketiga sekitar pukul 13.00 Wita didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Mataram, juga Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Asisten I Lalu Martawang Kepala Bappeda Ir. Amiruddin, Kepala Dinas Perkim H. Kemal Islam, Kepala BPKSDM Baiq Nelly Kusumawati dan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram Lalu Mashun.

Walikota menyampaikan, pelaksanaan tes SKB berjalan lancar. Tidak ada gangguan teknis dihadapi oleh 615 peserta.

SKB dapat terpenuhi formasi yang dibutuhkan, sehingga pelayanan lebih baik dan maksimal bagi masyarakat.

“Kita berharaplah semua formasi terisi. Supaya pelayanan ke

masyarakat lebih maksimal,” kata Ahyar Abduh, Selasa (11/12).

Tes ini dilihat memiliki tingkat kesulitan berbeda - beda.

Walikota menegaskan, tidak ada intervensi maupun unsur kedekatan. Ahyar mengambil contoh anaknya juga mengikuti seleksi, tetapi tidak lulus.

Artinya, siapapun yang menjanjikan kelulusan diingatkan agar tidak mempercayainya. “Anak saya saja yang nomor dua lulusan UGM ndak lulus. Nama yang saya terima sampai proses validasi semua dari Panselnas,” tegasnya.

Dipikirkan saat ini kata Walikota, kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Pemkot Mataram sedang

menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis terutama pengangkatan tenaga teknis administrasi perangkat daerah. “Jika juklak - juknis turun tinggal menunggu tahapan kebutuhan tenaga P3K,” kata dia.

Apakah pengangkatan P3K tidak memberatkan anggaran daerah? Kebijakan tersebut akan dicarikan solusi. Diharapkan, ada keselarasan dengan penambahan anggaran oleh pemerintah pusat.

Demikian pula dengan peningkatan kesejahteraan disesuaikan dengan kemampuan daerah. “Akibat kebijakan diterapkan oleh pemerintah pusat mudah - mudahan ada penambahan anggaran,” demikian kata Walikota. (cem)

Walikota akan Evaluasi Semua Proyek di Mataram Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh segera mengevaluasi semua proyek fisik Kota Mataram tahun anggaran 2018. Keterlambatan tidak akan ditoleransi.

Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memberikan sanksi sesuai ketentuan.

“Minggu - minggu ini saya akan lakukan evaluasi program pembangunan di Kota Mataram,” kata Walikota ditemui Selasa (11/12). Evaluasi proyek fisik akan berkaitan dengan realisasi keuangan.

Secara mendadak kata Walikota, ia mengecek pembangunan gerbang di Lingkar Selatan. Rekanan dikejar waktu untuk menyelesaikan agar proyek tersebut selesai tepat waktu.

Seandainya tidak selesai, akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan. Bisa saja, rekanan diputus kontrak atau diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan.

“Tentu saya berharap semua pekerjaan di Mataram bisa selesai tepat waktu,” ucapnya.

Dalam catatannya, proyek gerbang akan berakhir kon-

(Suara NTB/cem)

PROYEK MONUMEN – Proyek monumen Mataram Metro yang tengah dikebut pengerjaannya oleh rekanan, Selasa (11/12). traknya tanggal 26 Desember.

Nanti akan dilihat alasan alasan bila tak selesai tepat waktu. Oleh karena itu, Ahyar akan meminta Kepala Dinas PUPR Ir. H. Mahmuddin Tura mengekspose progres pengerjaan proyek gerbang tersebut.

Walikota menginginkan proyek gerbang di Lingkar Selatan menjadi ikon Kota Mataram. Dan, menjadi gerbang

kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan monumen yang telah diserahterimakan tetapi rekanan masih melakukan pekerjaan, Walikota menegaskan, itu juga akan menjadi bagian yang dievaluasi. Sebab, PHO pasti memiliki pertimbangan - pertimbangan secara teknis. “Jadi tidak sembarang PHO itu,” cetusnya.(cem)

Pol PP Tertibkan Spa Ilegal Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram bergerak menertibkan bisnis spa ilegal. Penertiban dimulai Senin (10/12) malam menelusuri sejumlak lokasi bisnis salon dan spa di Kota Mataram. Empat lokasi ditertibkan dan meminta pemiliknya mencabut papan nama.

“Pokoknya salon yang ada embel - embel spa kita tertibkan. Itu ilegal semua,” kata Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/12).

Ditegaskan Bayu, pengurusan izin spa berat. Karena, pengusaha harus memenuhi ketentuan khusus dari Dinas Kesehatan. Seperti, dokter

spesialis kecantikan, ruang khusus terapis, tenaga terapis dan lainnya.

Semetara, salon dan spa dipasang oleh masyarakat hanya sekadar gaya - gayaan saja. Mereka tidak memiliki izin sama sekali. “Kita tanya mana izin spanya. Malah ditunjukan izin salon. Iyah, kita minta mereka turunkan plangnya,” tegasnya.

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan baru tiga izin spa dikeluarkan. Bayu menambahkan, bisnis ilegal itu kebanyakan berada di lingkungan - lingkungan. Selain ilegal, ada juga pemilik bisnis tersebut berinovasi menyiapkan perempuan muda.

Oleh karena itu, terhadap

aktivitas esek – esek, diminta proaktif kepala lingkungan dan lurah memantau wilayahnya. ”Jangan hanya mengandalkan Pol PP,” katanya. Bayu mengapresiasi lurah Cakra Selatan Baru melaporkan indikasi bisnis lendir tersebut. Pol PP diminta mem-back up untuk menertibkan. “Yang seperti itu kita salut. Tapi ini kan ada lurah yang tidak tahu persoalan sosial di masyarakatnya,” sindirnya.

Jika pemilik bisnis ilegal tetap ngotot, Bayu akan merekomendasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tidak memperpanjang izin usaha mereka. (cem)

Mataram (Suara NTB) Nusatenggara Center (NC) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsisten mendiskusikan isu-isu masyarakat untuk disampaikan kepada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Oleh sebab itu, berbagai diskusi publik digelar. Salah satunya terkait Strategi Penanganan Problematika Lingkungan Perkotaan dan Sinergitas Elemen Masyarakat dalam Konteks Bina Lingkungan.

Tim Leader NC, Dr. Kadri, M.Si., dalam acara diskusi menyampaikan, bahwa diskusi ini merupakan salah satu serial diskusi yang diselenggarakan dari enam diskusi yang direncanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Diskusi ini secara spesifik membahas tentang pengelolaan sampah di Kota Mataram.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan kegiatan yang diselenggarakan oleh NC ini merupakan kegiatan yang bisa memberikan inovasi kepada masyarakat, sekaligus sebagai wadah yang menghubungkan masyarakat dengan DPRD dalam menyampaikan aspirasi.

Ia berharap, kegiatan ini mampu mengubah sudut pandang masyarakat terhadap DPRD yang selama ini dianggap kaku dan menjaga jarak dengan warga. Didi menegaskan bahwa dirinya justru merasa tersanjung jika masyarakat menganggapnya sebagai teman, daripada sebagai pejabat publik. “Ingin lebih cair dengan masyarakat.” Katanya.

Didi menyampaikan, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Ia menilai bahwa persoalan sampah saat ini masih belum ditemukannya pola yang bisa dikembangkan terkait dengan cara membersihkan sampah, dan kesadaran masyarakat yang masih minim. Dalam

akhir sambutannya Didi menyampaikan harapan besarnya agar Mataram bisa menjadi kota bersih dan dapat menginspirasi daerah lainnya. “Persoalan sampah selesai, sehingga daerah lain belajar di kota Mataram,” tutupnya.

Ada tiga narsumber utama dalam diskusi publik tersebut, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Syawaludin (Pengusaha/ Pemerhati Lingkungan), Tjatur Kukuh (aktivis lingkungan).

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi menyampaikan, sumber sampah yang yang terbesar di Kota Mataram ialah rumah tangga. Setiap rumah makan, restoran harus melakukan pemilihan terhadap sampah baik organik dan anorganik. Begitu pun dengan sampah rumah tangga. Setiap KK atau rumah harus menyediakan tempat pemilihan sampah. Jika sampah dimanfaatkan dengan baik maka sampah dapat mendatangkan kesejahteraan.

Untuk itu, penanganan sampah harus dilakukan secara bersama. Pola penanganan sampah masih menjadi masalah yang cukup besar.

Kepadatan penduduk dan kurangnya tempat untuk TPS menjadi persoalan sendiri.

Sehingga pemkot Mataram menyediakan 325 unit kendaraan roda tiga yang didistribusikan ke masing-masing lingkungan. Kendaraan roda 3 inilah yang melakukan pelayanan persampahan di masingmasing lingkungan.

Tjatur Kukuh, menyampaikan persoalan pada sampah terletak pada mental atau kesadaran masyarakat. Pertama yang diperlukan adalah mendidik mental anak-anak untuk mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan, hal ini bisa dimulai dengan kunjungan-kunjungan ke sekolah. Selanjutnya yakni keterampilan membuang sampah dan memilih sampah. (dys)

(Suara NTB/ist)

DISKUSI PUBLIK – Suasana diskusi publik yang digelar Nusatenggara Center (NC) di Mataram.

Pelamar Pemegang Sertifikasi Pengajar Dipastikan Lulus CPNS Mataram (Suara NTB) Tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi pada seleksi kompetensi bidang (SKB) dipastikan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Terakumulasi nilai diperoleh mencapai 100.

Seleksi digelar Selasa (11/ 12) di Makorem tercatat ada 15 peserta SKB yang memiliki sertifikasi. Ini membuka peluang besar karena tak masuk tahap perangkingan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menyebutkan, ada 15 peserta yang telah memiliki sertifikasi pengajar. Praktis, mereka mendapatkan skor 100. Dan, ini diprioritaskan pada seleksi kompetensi bidang. Dan, diintegrasikan lagi dari nilai sebelumnya.

“Prioritasnya mereka lolos. Tapi diintegrasikan dulu.

Passing grade-nya aman atau tidak,” kata Nelly. Skor penilaian SKB 60. Peserta tetap melalui sistem perangkingan. Nilai SKB dan SKD akan diintegrasikan oleh Panselnas. Data tersebut akan diolah dan hitung baru selanjutnya divalidasi dan verifikasi. “Yang K2 ndak perlu ikut SKB. Karena masa kerja mereka lebih dari 10 tahun,” terangnya.

Pemantauan Suara NTB pada pelaksanaan SKB kemarin, sebagian peserta tampak khawatir. Pasalnya, soal yang keluar tak seperti apa yang dipelajari sebelumnya.

Seperti dialami Lia. Nilai SKB diperoleh 235.

Hasil yang diperoleh membuatnya kecewa. Pasalnya, materi dipelajari sebelumnya tak sama dengan soal yang keluar. “Ada contoh soal dikirimkan oleh teman. Ternyata yang banyak keluar itu fisika. Sementara saya pelajari matematika,” ujarnya.

Lia yang mengambil formasi sebagai guru pendidikan dasar di SDN 22 Mataram sedikit lega. Meskipun hasil diperoleh tak sebanyak rekan - rekannya. Dia berharap ada keajaiban sehingga bisa lulus.

Materi soal yang sulit juga dialami oleh Aini. Peserta asal Gunung Sari ini juga kewalahan menjawab soal. Materi yang dipelajari tak satupun sama. “Belajar sih di rumah, tapi gak ada yang soalnya. Soalnya sulit - sulit,” tuturnya.

Aini yang merupakan lulusan PGMI di salah satu universitas swasta di Mataram, mengharapkan saingannya memiliki skor nilai di bawahnya. Supaya bisa lulus dan diterima sebagai pegawai negeri sipil. (cem)

(Suara NTB/cem)

SELEKSI KOMPETENSI - Para peserta serius menjawab soal seleksi kompetensi bidang yang digelar di aula Makorem di Jalan Lingkar Selatan, Selasa (11/12).

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

AAI Boikot Dinas Perindustrian NTB Mataram (Suara NTB) Asosiasi Aren Indonesia (AAI) Provinsi NTB melakukan boikot pada programprogram yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Boikot dilakukan lantaran kegiatan pembinaan yang dilakukan hanya sebatas wacana.

Memboikot Dinas Perindustrian Provinsi NTB ini disampaikan Ketua AAI Provinsi NTB, H. Mustaan. Ia mengatakan, terutama pascagempa beberapa waktu lalu, tak satupun kegiatan pembinaan yang serius dilakukan. Desa Kekait Gunung Sari Lombok Barat yang menjadi desa binaan Dinas Perindustrian menurut H. Mustaan, tidak jelas intervensi programnya.

Desa Kekait adalah salah satu sentra produksi aren di Kabu-

paten Lombok Barat.

“Program pembinaannya kurang menyentuh,” ungkapnya.

Sebelumnya, H. Mustaan juga menyebut cukup lama mengharapkan dukungan dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini, tetap Dinas Perindustrian untuk memfasilitasi penerbitan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKi) untuk produk gula merah. Nyatanya, sampai saat ini juga tak ada kejelasan.

Lalu persoalan yang paling

mendasar lainnya, terkait tidak efektifnya keberadaan windows shooping yang diberikan hak pengelolaan kepadanya. Windows shooping yang diniatkan menjadi pusat penjualan produk-prpduk UKM tak lama dikelola.

Lebih dari 100 IKM kata H. Mustaan telah bergabung dan siap menjadi pemasok hasil produksinya untuk dipasarkan di windows shooping.

“Kawan-kawan ini masih mau menjual produknya di

sana. Windows shooping ini kita harapkan kunjungan dari tamu-tamu dinas. Tapi tidak bisa lama kita kelola karena Dinas Perindustrian minta setoran PAD. Tidak bisa kita penuhi Rp50 juta setahun. Kita belum apa-apa di sana,” demikian H. Mustaan.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih mengatakan protes IKM tersebut sebagai hal wajar. Ia menangkapnya sangat positif sebagai bagian dari koreksinya dan jajarannya.

Yang ia tegaskan, kehadirannya tidak bisa dilihat dari sebatas pemberian bantuan langsung kepada IKM. Dengan

kewenangannya, Baiq Eva mengatakan, bagi IKM-IKM yang tidak didatangi secara langsung, programnya dikawal melalui koordinasi dengan stakeholders.

“Misalnya, kami melakukan koordinasi dengan Pemkab Lombok Barat agar IKM aren ini masuk program prioritas. Dan Pemkab Lombok Barat sudah menyatakan sangat mendukung,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Perindustrian. Buktinya, pemerintah pusat tahun ini mendukung penyediaan rumah produksi aren di Langko, Narmada. Dan tahun 2019 mendatang, rencananya Kekait juga akan difasilitasi ru-

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

H. Mustaan

Baiq Eva Nurcahyaningsih

mah produksi aren.

“Semua karena hasil koordinasi kita yang intens. Tapi

tidak masalah, itu sebagai bahan evaluasi kami,” demikian Baiq. Eva. (bul)

SIRAM- Salah seorang peternak sedang menyiramkan air untuk menjaga suhu badan sapi miliknya. Pemprov NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan sedang menggalakkan program Upsus Siwab Kementerian Pertanian. Upsus Siwab ini salah satunya mempercepat peningkatan populasi dengan teknologi Inseminasi Buatan.

(Suara NTB/bul)

Fokus Bangun Rumah Subsidi BISNIS properti seperti buram, khususnya untuk rumah-rumah komersil. Dalam beberapa waktu terakhir, penjualan rumah komersil trennya tak menggembirakan.

Para pengembang tertolong rumah subsidi.

Karena keadaan itu juga, pengembang lokal berlombalomba membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Para pengembang fokus menyediakan perumahan yang disubsidi oleh pemerintah.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto mengatakan, kondisi ekonomi masih lesu. Sehingga masyarakat akan betul-betul bergilir untuk membelanjakan dananya. Syukurnya, meski kondisi gempa melanda NTB tahun ini, realisasi rumah subsidi tahun 2018 masih bisa melampaui realisasi tahun 2017 dengan to-

tal realisasi 5.109 unit.

Menurut H. Heri, kebutuhan pokok akan menjadi prioritas utama masyarakat dan rumah subsidi adalah salah satu dari prioritas yang bersifat pokok. “Karena itu, pengembang masih fokus membangun rumah subsidi,” jelasnya.

Selain itu, tingkat kebutuhan rumah di daerah ini cukup tinggi.

Lebih dari 100 ribuan berdasarkan data Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB. Belum lagi untuk mengimbangi peningkatan populasi penduduk, tiap tahun bertambah kebutuhan rumah lebih dari 10 ribu unit.

Dengan kondisi ekonomi yang masih lesu ini. Tentu berat mengandalkan penjualan rumah komersil untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah yang tidak kecil itu. Jawabannya sementara ini tetap rumah subsidi.

Rumah yang dibuat anggota REI menjadi incaran. Selain ter-

bukti aman dari gempa dibanding rumah yang dibangun masyarakat pada umumnya. Terbukti, dari lebih 5.000 unit yang di bangun pengembang, hanya 10% yang mengalami kerusakan ringan.

Karena itu, untuk tahun 2019 mendatang, pengembang rencananya akan tetap membangun rumah-rumah subsidi. Kalaupun terdapat beberapa pengembang yang menyediakan rumah komersil, menurutnya persentasenya sangat kecil, 90 persen berbanding 10 persen. Melihat keadaan ekonomi saat ini, tidak serta merta pengembang membangun rumah subsidi dalam jumlah besar. Melainkan akan disesuaikan dengan potensi penjualannya.

Apalagi, tahun 2019 adalah tahun politik. Tentu tahun itu adalah tahun ketidakpastian bagi dunia usaha. Karena itu, cara paling tepat untuk menghadapinya adalah wait and see

(Suara NTB/bul)

H. Heri Susanto (menunggu dan melihat perkembangan) sampai selesainya pelaksanaan Pemilu. (bul)

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Terhambat di Masyarakat Mataram (Suara NTB) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara tengah membangun infrastruktur kelistrikan yang lebih andal. Baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Program besar ini nampaknya tak mulus. Terhambat karena minimnya dukungan masyarakat.

Salah satu infrastruktur kelistrikan yang sedang dibangun adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dibuat mel-

ingkar mengitari Pulau Lombok.

Pembangunan SUTT ini untuk mendistribusikan daya yang terkoneksi antar pembangkit agar lebih andal.

Pembangunan SUTT oleh PLN UIP ini mendapat tantangan yang tidak kecil dari masyarakat.

Terutama mereka yang lahannya dilintasi jaringan SUTT. Tantangan datang terutama dari pihakpihak tertentu yang memiliki kepentingan mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

“Misalnya, ada saling klaim tanah yang akan dilalui SUTT ini.

Ada juga yang pohonnya dihargai Rp4 juta sampai Rp5 juta,” kata L. Hirlan, Asisten Manajer Komunikasi PLN UIP Nusra dalam diskusi dengan media di Mataram, Selasa (11/12) kemarin.

Akibat tekanan di lapangan, sampai saat ini ada lahan-lahan yang belum tuntas dibebaskan oleh PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan di provinsi ini.

Salah satu yang masih menyisa-

kan persoalan adalah pembebasan lahan di wilayah Sandik, Lombok Barat.

Hingga saat ini, rencana pembangunan SUTT belum ada titik temu meski telah dimediasi hingga tingkat Pemda.

Padahal di sisi lain tingkat kebutuhan listrik di NTB terus naik dan harus dipenuhi dengan daya yang andal.

Tidak saja untuk pembangunan SUTT, rencana pembangunan pembangkit listrik, lanjut L. Hirlan, kerap menemui persoalan. Tumpang tindih kepentingan kerap menjadi hambatan.

“Harga lahan yang ditawarkan kadang-kadang di atas harga yang tidak wajar. Ada oknumoknum tertentu yang ingin mengambil peluang,” imbuhnya.

Sementara itu, di satu sisi PLN oleh pemerintah terus didesak untuk membangun infrastruktur kelistrikan yang memadai bagi masyarakat. Tidak ada pilihan bagi PLN selain melaksanakan amanat tersebut.

Sebagai alternatif, untuk lahan-lahan masyarakat yang masih belum clear persoalannya. PLN UIP Nusa Tenggara meminta pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan. Clear dan clean lahan, imbuh Asisten Manajer UPP Lombok PLN UIP Nusra, Faizal Oky Setiawan mengatakan pembebasalan lahan sesuai Peraturan Menteri ESDM terbaru tahun 2018 bahwa nilai konvensasi pembangunan SUTT dan SUTET ditetapkan 15 persen dikali nilai pasar dikali luas lahan. Sementara nilai pohon yang ditebang untuk pembebasan dihargai 100 persen dari nilai pasar.

“Acuan kita membebaskan lahan sesuai appraisal (penaksiran, pemberian angka). Kalau ada yang mentok tidak ada titik temu, diselesaikan di Pengadilan,” demikian Faizal. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

Halaman 4

Kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Harian Suara NTB

Lotim Sukses Kembangkan Upsus Siwab Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk maka kebutuhan akan konsumsi bahan pangan hewani (asal ternak dan ikan) terus berkembang setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2009-2014, konsumsi daging ruminansia meningkat sebesar 18,2 % dari 4,4 gram/kap/hari pada tahun 2009 menjadi 5,2 gram/kap/hari pada tahun 2014. Di lain pihak dalam kurun waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional, sehingga kekurangannya masih dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku.

MENGHADAPI tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih banyak mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Program tersebut adalah Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab) yang dikembangkan sejak tahun 2017yang lalu. Melihat keberhasilannya yang cukup baik dalam meningkatkan populasi sapi dan kerbau, maka program ini terus dikembangkan pada tahun 2018 untuk memastikan sapi/kerbau betina produktif milik peternak dikawinkan baik melalui Inseminasi Buatan (IB) maupun kawin alam.

Kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Upsus

Siwab pada Optimalisasi Reproduksi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dilaksanakan di 9 Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB)-Kecamatan yaitu (SPIB-Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra, Sakra Barat, dan Sakra Timur, SPIB-Kecamatan Terara, Montong Gading dan Sikur. Selain itu, Upsus Siwab juga digelar di SPIB-Kecamatan Masbagik dan Pringgasela, SPIB-Kecamatan Sukamulia dan Suralaga, SPIB-Kecamatan Selong dan Labuhan Haji, SPIBKecamatan Pringgabaya dan Sambelia, SPIB-Kecamatan Suela dan Sembalun, SPIB-Kecamatan Aikmel dan SPIB-Kecamatan Wanasaba).

Program ini menyasar sebanyak 49.641 ekor sapi betina produktif dari sebanyak 125.856 ekor total populasi sapi di Lotim. Dari jumlah pop-

Tunjukkan Progres Positif BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim program rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan warga pascagempa menunjukkan progres positif. Sekitar 70 unit rumah di antaranya sudah terbangun.

Sekretaris BPBD KLU, Evi Winarni, M.Si., kepada wartawan Selasa (11/12), mengungkapkan hunian tetap (huntap) dari dana siap pakai (DSP) BNPB telah dipergunakan masyarakat.

Hingga saat ini, kelompok masyarakat (pokmas) yang me(Suara NTB/dok) nerima DSP lebih dulu sudah Evi Winarni bekerja dan menyelesaikan pembangunan rumah sesuai tipe yang dianjurkan pemerintah.

“Jadi kalau huntap yang sudah terbangun ada di beberapa titik. Dan menurut informasi dari fasilitator, sudah ada juga yang terbangun dengan mandiri, dan ini mereka belum masuk dalam penerimaan buku rekening,” ungkap Evi. Dipaparkan beberapa titik pokmas yang sudah membangun huntap meliputi, 16 unit Risha di Dusun Karang Panasan (Tanjung), 10 unit Risha di Akar-Akar (Bayan), 14 unit Risha di Salut (Kayangan) dalam proses pembangunan, di Gondang juga sedang membangun 20 unit Risha dan rumah kayu.

‘Dan yang terbangun itu baru sebanyak 24 unit, sama yang di Ke (Gangga) juga sekitar 10, dan yang dominan itu Risha,” sebutnya.

Menurut Evi, pihaknya merespon positif langkah warga yang membangun secara mandiri. Sebab pada juklak juga diperkenankan asalkan dalam proses pembangunannya didampingi oleh fasilitator agar mudah diklaim anggaran penggantinya. “Bahwa yang membangun mandiri sesuai dengan syarat teknis yang berlaku akan diberikan pergantian uang dari dana stimulan ini, tapi dengan catatan dia belum bisa mendapatkan buku rekening sebelum memenuhi persyaratan teknis dan lainya itu yang sudah ditetapkan,” sambungnya.

Evi mengaku, belum dapat memastikan kapan warga yang belum memperoleh rekening akan memperoleh anggaran.

Namun demikian, langkah masyarakat membangun secara mandiri perlu diapresiasi.

Progres rekonstruksi di KLU sendiri cukup positif. Evi mengatakan, dibandingkan dengan kabupaten lain yang mana pengerjaannya dilakukan sesuai aturan, maka KLU menempati capaian jumlah paling baik. “Dan ini sesuai aturan loh.

Kalau kita bandingkan dengan KSB (Kabupaten Sumbawa Barat) mereka ‘kan anomali, tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku jadi berbeda,” imbuhnya.

Rumah Risha yang banyak dibangun warga spontan menjadi bahan uji publik masyarakat. Pasalnya pada momen gempa skala 5,7 magnitudo pekan lalu, warga banyak yang penasaran dan melihat kondisi Risha di Tanjung dan Akar-Akar setelah gempa. (ari)

ulasi sapi betina produktif itu melalui Program Upsus Siwab ditargetkan sebanyak 60 persen betina produktif bisa ditangani melalui IB. Dalam penanganannya peternak tidak dipungut biaya sama sekali.

Di Kabupaten Lotim Upsus Siwab telah dilaksanakan sejak tahun 2017 yang lalu. Pada tahun 2017, ditargetkan sebanyak 31.000 ekor sapi betina menjadi akseptor, 40.070 ekor bisa dilayani IB, dan 26.035 ekor dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB).

Dari target tersebut, terealisasi sebanyak 22.995 ekor (74 persen) untuk akseptor, 27.358 ekor (68 persen) untuk pelaksanaan IB, dan 21.231 ekor (81 persen) untuk pemeriksaan kebuntingan. Adapun kelahiran yang terjadi selama tahun 2017 sebanyak 1.141 ekor.

Melihat fakta yang berkembng pada tahun 2017,maka pada tahun 2018 dilakukan penyesuaian target, yaitu sebanyak 21.105 ekor sapi betina menjadi akseptor, 31.637 ekor bisa dilayani Inseminasi Buatan (IB), dan 14.000 ekor dilakukan pemeriksaan kebuntingan sedangkan kelahiran ditargetkan sebanyak 22.605 ekor, Dari target tahun 2018 tersebut, terealisasi sebanyak 27.140 ekor (128 persen) untuk akseptor, 31.107 ekor (98 persen) untuk pelaksanaan IB, dan 21.231

snorkeling pada Minggu, pukul 15.00 wita. Hingga Minggu malam pukul 20.10 wita ia tidak kembali. Warga Gili Air, dibuat heboh karena wisman tersebut diributkan karena diduga tenggelam terbawa arus laut.

Kronologi kejadian, Zhang dikabarkan snorkeling bersama 2 orang WNA lain. Asyraf (27), perempuan asal Maroko diketahui adalah pacar korban, memberi informasi bahwa dirinya lebih dulu turun ke laut untuk snorkeling. Zhang pada saat bersamaan menunggu di pantai.

Sekembalinya Asyraf ke pan-

(Suara NTB/ist)

CARI - Tim Basarnas Mataram saat melakukan pencarian wisatawan asal Cina yang tenggelam di Gili Air, Selasa (11/12).

(Suara NTB/ist)

UPSUS - Kegiatan Upsus Siwab yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Lotim. lepas dari kerja keras petugas lapangan, khususnya para medis dan inseminator serta antusiasme peternak mengikuti program Upsus Siwab.

Di balik keberhasilan itu tentu banyak persoalan yang masih dihadapi, Beberapa persoalan

penting yang dihadapi selama ini antara lain ketersediaan semen beku untuk sapi eksotik yang cukup terbatas sementara permintaan peternak agar sapinya di IB dengan semen bibit sapi eksotik sangat tinggi. “Ratarata peternak minta sapinya di

Tunggu Hasil Panselnas, 35 Formasi Berpotensi Lowong Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur (Lotim) masih menunggu hasil dari panselnas usai tes seleksi kompetensi bidang (SKB) di Kabupaten Lotim dalam rekrutmen CPNS 2018. Kegiatan yang dilaksanakan pada, Senin (10/12) lalu diikuti sebanyak 324 orang. Dari hasil analisa sementara pihak BKPSDM Lotim, sebanyak 35 formasi berpotensi lowong.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/12), Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, mengaku, 225 formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim berpotensi tidak dapat terisi semua. Bahkan dari hasil analisa yang dilakukan, dimungkinkan jumlah formasi yang lowong sebanyak 35 formasi.

Disebutkannya, semua formasi itu tidak bisa terisi, karena satu formasi analis pelabuhan tidak ada yang memenuhi standar nilai Permenpan 61 Tahun 2018 yaitu minimal 225, dua formasi dokter gigi karena 6 formasi dicari 4

pendaftarnya. Selanjutnya dari 32 tenaga guru khusus eks kategori dua (jumlah formasi 79), namun yang memenuhi syarat sesuai Permenpan 37 tahun 2019 itu sebanyak 13 peserta dan yang memenuhi Permenpan 61 tahun 2018 sejumlah 34 peserta. “Kemungkinan yang lowong sebanyak 35 formasi. Tapi yang pastinya kita menunggu hasilnya dari panselnas,” terangnya.

Dalam tes SKB yang diikuti 324 peserta itu, kata Ugi, hasilnya langsung dikirim ke Panselnas untuk diolah nilainya. Di mana nilai hasil SKB itu diakumulisasikan dengan hasil SKD untuk se-

(Suara NTB/yon)

LIHAT PENGUMUMAN - Salah satu pelamar melihat pengumuman rekrutmen CPNS 2018 di Kantor BKPSDM Lotim, Selasa (11/12). lanjutnya kemudian dirangking. Apabila nilai peserta SKB tinggi dibandingkan yang lain, tentu lebih bagus, karena SKB tidak ada standar nilai se-

bagaimana dalam tes SKD. Adapun sistem penilaian yang digunakan yakni bobot nilai SKD sebanyak 40 persen dan SKB 60 persen.

“Penilaian tes SKB ini tidak ada standar nilai yang digunakan. Lebih tinggi nilainya tentu semakin bagus,” pungkasnya. (yon)

Solidaritas Wartawan, FWLU Desak Pelaku Persekusi Ditindak Tegas Tanjung (Suara NTB) Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU) mendesak pelaku persekusi kepada salah satu awak media lokal ditindak tegas. Polres Lombok Barat (Lobar) selaku aparat penegak hukum diminta segera memproses oknum pelaku.

Dalam pernyataan sikap pers FWLU, Selasa (11/12), Ketua FWLU, Datu Danu Putra Wina-

Diduga Tenggelam di Gili Air, Wisman Cina Belum Ditemukan Tanjung (Suara NTB) Zhang Qiujue (26), wisatawan mancanegara asal Republik Rakyat Cina (RRC) diduga tenggelam saat melakukan liburan di Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Yang bersangkutan dilaporkan hilang saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Gili Air, Minggu (9/12).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, I Nyoman Sidakarya, dalam siaran persnya Selasa (11/12), mengakui wisman Zhang Qiujue, melakukan

(Suara NTB/rus)

Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim Syamsuri ekor (167 persen) untuk pemeriksaan kebuntingan. Adapun kelahiran sebanyak 11.245 ekor (49,7 persen).

Menurut Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Ir. Syamsuri Hamzan, tingginya capaian target pada tahun 2018 salah satunya disebabkan ada sisa target 2017 yang dilanjutkan penanganannya tahun 2018 sehingga capaian 2018 melebihi target yang sudah ditetapkan.

Syamsuri menambahkan bahwa keberhasilan ini juga tidak

IB dengan bibit sapi eksotik dan kebanyakan menolak di IB dengan bibit sapi Bali, karena dianggap kurang menguntungkan, “ tegas Syamsuri.

Persoalan lain menurut Syamsuri adalah kurangnya kontainer lapangan bagi petugas inseminator, sehingga menyulitkan dalam upaya penanganan proses IB dalam waktu cepat sesuai kondisi di lapangan. “Ketika sapi sudah birahi dan siap untuk di IB seringkali semen beku yang diinginkan peternak pada hari itu tidak tersedia, sehingga harus menunggu beberapa waktu lagi sampai sapi betina birahi dan siap di IB,” tegas Syamsuri.

Persoalan teknis lain yang masih dijumpai antara lain terbatasnya peralatan pendukung kegiatan IB, seperti sarung tangan plastik yang merupakan salah satu peralatan penting dalam proses pemeriksaan dan penanganan dalam pogram Upsus Siwab.

Untuk itu pada tahun 2019 ini diharapkan beberapa persoalan tersebut bisa segera dicarikan solusinya terutama dukungan APBD Lombok Timur dalam menyiapkan biaya operasional bagi petugas, dan menyiapkan kontainer lapangan bagi petugas IB. Ketersediaan semen beku untuk sapi eksotik juga diharapkan bisa ditingkatkan guna memenuhi permintaan peternak. (rus/*)

tai, ia tidak mendapati Zhang berada di pantai, karena ternyata ikut turun ke laut. Ia hanya mendapati sandal, tas, baju dan HP miliknya. Sebelum meminta bantuan kepada instansi terkait, pacar korban sempat melakukan pencarian bersama masyarakat setempat di sekitar pulau hingga ke Utopia Homestay tempat mereka menginap.

“Petugas siaga kami menerima laporan dari Bapak Anto, warga Gili Air, bahwa seorang wisman RRC hilang di sekitar perairan Gili Air. Korban berasal dari Shanghai,” kata Sidakarya.

Berdasarkan laporan itu, Tim Rescue Pos Siaga SAR Bangsal langsung diterjunkan di sekitar lokasi snorkeling. Tim menggunakan perahu karet (runner boat) lengkap dengan perlengkapan selam, langsung menyelami perairan Gili Air. Tida hanya Tim SAR, pencarian juga melibatkan Polair Polda NTB, Polres Lombok Utara, Danpos AL Bangsal, BPBD Lombok Utara, pengelola dive, dan masyarakat setempat. Sayangnya hingga hari ini, Tim belum menemukan wisman yang diduga tenggelam tersebut. (ari)

ta, bersama 10 pengurus dan anggota FWLU lain, menegaskan aparat penegak hukum Polres Lobar harus cepat tanggap menyikapi dugaan kekerasan yang dialami insan pers di wilayah hukum Lobar. Ia menyayangkan kekerasan sampai menimpa wartawan di saat menjalankan tugas jurnalistik.

“Dugaan persekusi yang dialami salah satu wartawan koran lokal yang bertugas di Kabupaten Lombok Barat sangat kita sayangkan. Persekusi itu tidak hanya memberi dampak psikis kepada pribadi jurnalis bersangkutan.

Tetapi lebih dari itu, menjadi semacam ancaman keselamatan bagi pewarta dimana pun,” ujar Danu.

Tindakan intimidasi maupun tindakan fisik yang dialami oleh wartawan harus menjadi atensi semua pihak. Tidak hanya oleh perusahaan pers, organisasi pers, pemerintah daerah maupun aparat.

Menurut dia, insan pers sejatinya adalah sahabat masyarakat dan mitra pemerintah. Melalui tulisan-tulisan objektif lapangan, kondisi

masyarakat dengan cepat diketahui dan disikapi melalui kebijakan yang pro rakyat.

Oleh karena itu, tegas Danu, FWLU Lombok Utara menyuarakan 5 poin desakan yang harus ditindaklanjuti. Pertama, Polres Lobar segera mengusut tuntas pelaku yang diduga melakukan persekusi terhadap pewarta, sesuai hukum yang berlaku. Kedua, Asosiasi Kepala Desa se Lobar duduk bersama dengan seluruh kepala desa menyikapi persoalan yang timbul, agar dalam pilkades yang akan datang tidak timbul persoalan yang sama.

“Ke empat ini yang urgen, pemerintah daerah Lombok Barat melalui instansi terkait seperti Kesbang Pol, Satpol PP, Kominfo, bersinergi dengan Forum Forta Lobar melakukan sosialisasi mengenai tupoksi Jurnalistik. Meskipun wartawan banyak dikenal, koran/berita online banyak dibaca, dan TV banyak ditonton, tidak menjamin masyarakat paham dengan independensi dan profesionalisme media yang diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers,” terangnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

SOLIDARITAS - Pengurus FWLU menggalang solidaritas terhadap kasus persekusi yang menimpa salah satu wartawan di Lobar.

(Suara NTB/yon)

SELAMAT - Pemberian ucapan selamat pada pejabat pengawas dan fungsional di lingkungan kantor Kemenag Lotim usai dilantik, Selasa (11/12).

Pejabat Kemenag di Lotim Diminta Perkuat Literasi Selong (Suara NTB) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Azharudin, meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Kemenag memperkuat literasi.

Literasi itu penting sebagai penopang pengetahuan di era merebaknya beraneka ragam informasi akibat dari pesatnya perkembangan teknologi.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada pelantikan 19 pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Kemenag Lotim, Selasa (11/12). Pejabat yang dilantik terdiri dari kepala seksi, kepala KUA kecamatan, dan kepala madrasah.

Diakuinya, minat baca pejabat khususnya di lingkungan Kemenag Lotim saat ini cukup tinggi, namun daya masih rendah. Padahal apabila minat baca tinggi, maka segala persoalan dapat terselesaikan dengan baik. Terlebih saat ini banyak hal-hal negatif yang perlu diwaspadai lewat teknologi.

Untuk itu, sudah sepatutnya pejabat di lingkungan Kemenag Lotim menguasai teknologi.

Selain itu, ujarnya, selaku pejabat harus mampu berkompetensi, berpikir kritis, positif dan

kerja keras dalam pengabdian kepada masyarakat dengan mengutamakan rasa kekeluargaan terutama di lingkungan madrasah. Minat baca tinggi namun daya masih rendah. Apabila minat baca tinggi, maka semua persoalan terselesaikan dengan baik.

Dalam proses mutasi yang dilakukan itu, beberapa pergeseran yang dilakukan yakni dari Kepala Seksi Penyelenggaran Haji dan UmrahKemenagLotim,yangsemulaididudukiH.M.Sahudin.,S.Sos, dijabat Makinuddin, S.Sos, ME., yangsebelumnyamenjabatsebagai Penyelenggara Syariah Kemenag Lotim. Sementara H. Sahudin menduduki posisi baru sebagai Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Lotim.

Selanjutnya, H. Abdul Hanan jabatan lama Kasubag TU Kemenag Lotim menduduki jabatan baru sebagai Kasi Binmas Islam Kemenag Lotim. Jabatan Kasubag TU diduduki oleh Hj. Baiq Isniarti, S.Ap yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Lotim. Sedangkan jabatan Penyelenggara Syariah diduduki oleh M. Khairil Anwar, SHI yang sebelumnya penghulu muda/Kepala KUA Kecamatan Sukamulia. yon)

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Hasil Penelitian DLH

Air di Kawasan Tambang Prabu Tercemar Bahan Kimia Berbahaya Praya (Suara NTB) -

Penelitian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menunjukkan kondisi air bersih di sekitar area tambang emas ilegal di Desa Prabu Kecamatan Pujut sudah tercemar bahan kimia berbahaya, seperti mercuri, sianida serta tembaga cair. Namun, kandungan zat kimia berbahaya yang ditemukan ini dalam ambang batas normal.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Loteng, L. Rahadian, kepada Suara NTB, Selasa (11/12).

Artinya, kata dia, air bersih di sekitar area tambang emas ilegal Gunung Prabu maupun Desa Prabu secara lebih luas,

masih taraf aman untuk dikonsumsi. Namun jika terus dikonsumsi untuk jangka waktu panjang, itu bisa berbahaya. Kare-

na yang namanya bahan kimia berbahaya, jika dikonsumsi itu tidak bisa terurai oleh tubuh maupun keluar lagi melalui keringat maupun saat buang air.

Tetapi mengendap dan menumpuk di dalam tubuh, karena bahan kimia berbahaya ini langsung menempel dan ikut di peredaran darah tubuh manusia.

Hal yang perlu diingat, ujarnya, dampak bahaya dari

zat berbahaya ini bukan hanya bagi orang itu saja, tapi bisa berdampak kepada keturunanya di masa-masa yang akan datang. Karena dampak paparan bahan kimia berbahaya tersebut tidak instan, tapi jangka panjang. Bahkan bisa berpengaruh pada dua atau tidak generasi mendatang.

“Paparan bahan kimia berbahaya di dalam tubuh manusia

Satu sampel diambil di salah satu sumur milik warga. Kemudian di sungai yang ada di sekitar area tambang emas serta di salah satu mata air yang berada di bawah lokasi tambang emas dengan menggunakan parameter indikator mercuri, sianida serta tembaga cair. ‘’Hasilnya, di semua sampel air yang diteliti, bahan kimia berbahaya ada ditemukan,’’ ujarnya. (kir)

Polisi Didesak Usut Kasus Pengeroyokan Wartawan di Lobar

Tunggu Audit BPKP PENYELIDIKAN kasus dugaan korupsi bantuan alat sistem pertanian (Alsintan) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2017 dipastikan tetap akan dilanjutkan.

Kendati sebelumnya ada kabar kasus ini tidak akan dilanjutkan proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, lantaran tidak ditemukan indikasi penyimpangan.

“Saat ini ada tiga kasus dugaan korupsi yang masih tahap penyelidikan. Salah satunya kasus bantuan alsintan. Dan, kita pastikan proses penyelidikan kasus ini (Suara NTB/dok) tetap dilanjutkan. Sampai ada keEly Rahmawati jelasan status kasusnya,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H., didampingi para pejabat lingkup Kejari Loteng, Senin (10/12).

Sejauh ini, pihaknya sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB untuk mengungkap indikasi penyimpangan dalam program tersebut. Hasil dari audit investigasi itulah yang akan menjadi dasar sekaligus pedoman bagi pihaknya dalam melanjutkan penyelidikan kasus tersebut nantinya.

Hanya saja, untuk proses audit investigasinya tidak akan dilaksanakan tahun ini. Pihak BPKP Perwakilan NTB sudah memberikan konfirmasi kalau audit investigasi kemungkinan bakal digelar tahun depan, karena tahun ini anggaran untuk audit investigasi sudah habis.

Pihak BPKP perwakilan NTB mengaku akan memberikan prioritas untuk mengaudit kasus bantuan alsintan. Harapannya, kasus tersebut bisa ada titik terang, sehingga bisa diproses ke tahap lebih lanjut. “Prinsipnya semua kasus yang kita tangani harus tuntas. baik itu yang masih tahap penyelidikan. Lebih-lebih kasus yang sudah masuk tahap penyidikan,” tegas Ely. Terkait penyelidikan kasus alsintan, lanjutnya, pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi yang diduga mengetahui program, mulai dari unsur pemerintah hingga kelompok tani penerima bantuan.

Dengan fokus penyelidikan pada pemberian bantuan combain (mesin panen panen) di 18 kelompok tani di Loteng. Selain itu ada juga bantuan hampir 100 handtraktor. Ditambah bantuan seratusan lebih mesin pompa air. Dengan total anggaran untuk semua bantuan tersebut mencapai lebih dari Rp 5 miliar bersumber dari anggaran pusat serta anggaran daerah. (kir)

itu bisa merusak gen. Yang artinya bisa mengganggu generasi mendatang,” terangnya.

Ia menjelaskan, penelitian kualitas air baku di kawasan sekitar tambang emas Prabu tersebut dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Loteng sekitar setahun yang lalu atau tepatnya pada bulan Desember 2017 dengan mengambil tiga sampel air di tiga lokasi berbeda.

(Suara NTB/her)

DATANGI - Massa pendukung cakades yang mendatangi Kantor Desa Langko, Selasa (11/12).

Kalah di Pilkades

Calon Petahana Segel Kantor Desa Giri Menang (Suara NTB) Calon petahana di salah satu desa di Lombok Barat (Lobar) melakukan aksi segel kantor desa, lantaran tak terima kekalahan hasil pilkades, Senin (10/12). Calon petahana berdalih jika lahan tersebut miliknya termasuk bangunan dibangun dari dana pribadi. Namun setelah dilakukan mediasi, cakades melunak dan bersedia memberikan waktu hingga tiga bulan ke depan untuk menempati kantor tersebut hingga pelantikan kades baru.

Di Kecamatan Labuapi seperti disampaikan Camat Labuapi H. Fauzi dari 7 desa yang menggelar pilkades hanya 3 petahana yang menang, sedangkan sisanya kalah. Tiga desa yang dimenangkan petahana antara lain Desa Merembu, Bagek Polak dan Bajur. Sedangkan sisanya 3 desa petahana kalah antara lain di Desa Telaga Waru, Terong Tawah dan Bagik Polak Barat. Ditambah

Rapat Evaluasi Tahunan FFLAJ Lobar

Jumlah Aduan Meningkat Wujud Partisipasi Masyarakat Tinggi Giri Menang (Suara NTB) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lombok Barat (Lobar) menggelar rapat tahunan membahas berbagai aduan yang masuk dan ditangani selama tahun 2018. Sebagai forum yang menampung aspirasi dan kritik terhadap prasarana jalan, tahun ini aduan yang diterima mencapai 113 aduan sedangkan tahun 2017 sebanyak 105 aduan. Meningkatnya jumlah aduan ini menandakan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan lalu lintas jalan tinggi.

Ketua FLLAJ Lobar, H. Ahmad Saikhu menjelaskan, angka partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaran lalu lintas jalan raya ter(Suara NTB/ist) bilang cukup tinggi. Ini terlihat dari LAPORAN - Ketua FFLAJ Lobar Ahmad Saikhu saat menyampaikan banyaknya aduan masyarakat yang laporan. masuk. Di tahun 2018 ini saja, hingga akhir November 2018, sebanyak 113 aduan masyarakat diterima oleh FLLAJ Lobar. Aduan terbanyak yakni terkait prasarana jalan.

Sedangkan yang terkait lampu penerangan jalan ada juga yang masuk namun sedikit. “Kalau dibandingkan Tahun 2017 yang hanya 105 aduan, maka tahun ini meningkat.

Ini menunjukkan kepedulian masyarakat terkait jalan meningkat,” ujar Saikhu saat memberikan sambutan pada Rapat tahunan Forum FLLAJ, Selasa (11/12).

Jika melihat jenis pengaduannya, lanjut Saikhu, pengaduan terhadap kondisi jalan bisa dibilang NTB/ist) menurun. Pada tahun 2017 dari HADIR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat hadir pada rapat(Suara evaluasi 105 aduan, 53 di antaranya ter- tahunan FLLAJ. kait prasarana jalan. Sedangkan pada tahun 2018, aduan terhadap puan dan 5 persen tidak menyebut- itu. Akibatnya sering terjadi kecelakaan, karena pengendara memutar prasarana jalan menurun jadi 48 kan jenis kelamin.

“Kita harap yang memberikan balik tidak pada tempatnya.”Ini aduan. “Ini menunjukkan bahwa jalan kita semakin baik. Kami ber- aduan jelas jenis kelaminnya agar hubungannya dengan kesadaran. harap aduan terus turun, bila per- kita tahu keterlibatan kaum perem- Padahal tengah jalan yang ditinggilu sampai nol. Ini menandakan puan jelas dalam penyelenggaran kan itu untuk keselamatan masyarakat,” ujar H. Fauzan. lalu lintas semakin baik,” lanjut jalan,” pungkasnya.

Tidak hanya di jalur BIL 1, tapi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menpria yang menjabat Kepala Dinas gatakan, tindak lanjut pengaduan yang juga di BIL 2 sering terjadi pelangPerhubungan Lobar itu.

Diakuinya, pengaduan tahun bisa mencapai 50 persen menurutnya garan. Salah satunya aturan bah2017 sudah dituntaskan sebany- merupakan hal yang luar biasa. Akan wa sepeda motor harus melalui ak 93 aduan. Sedangkan sisanya tetapi ia mengingatkan agar FLLAJ ter- jalur kiri dan bukannya jalur kansebanyak 12 aduan masih dalam us menajamkan sosialisasi. Sosialisasi an. Tapi faktanya banyak pengenproses penuntasan. Sementara itu yang dimaksud adalah bagaimana dara motor yang lewat jalur cepat. untuk tahun 2018, dari aduan yang menumbuhkan kesadaran masyarakat “Maaf, ada polisi juga saya lihat masuk, sudah ditindaklanjuti se- agar menjadi pengguna jalan yang baik, lewat sana. Jangan-jangan kita juga lewat kanan kalau pakai mobanyak 55 persen, dan sisanya 45 dan berbudaya sesuai aturan.

Bupati mengaku, dirinya pernah tor. Padahal itu kan untuk keselapersen masih dalam proses.

Ditambahkan, besarnya aduan mendapatkan surat dari Balai Jalan, di matan,” selorohnya.

Oleh karena itu Fauzan minmasyarakat pada tahun ini adalah mana Balai Jalan minta atensi Pemkkarena faktor dampak gempa dan ab Lobar terhadap kondisi bagian ten- ta agar FLLAJ tidak hanya sekecuaca ekstrem. Ini yang menimbul- gah jalan BIL 1. Bagian tengah jalan dar menerima aduan masyakan aduan masyarakat semakin yang agak tinggi tersebut beberapa kali rakat, tapi juga konsen melakutinggi. Adapun kategori pengadu dirusak oleh masyarakat. Tujuannya kan sosialisasi untuk membanmenurut jenis kelamin adalah 80 agar mereka bisa menyeberang dan ber- gun kesadaran berlalu lintas persen laki-laki, 15 persen perem- belok lewat tengah jalan yang dirusak yang baik. (her/*)

satu desa Karang Bongkot tidak ada petahana yang maju.

Sementara di Desa Langko, kantor desa setempat dirusak oleh pendukung cakades, lantaran menduga ada kecurangan. Meski sempat ricuh, hasil pilkades tetap diplenokan. Di mana, calon kades Mawardi keluar sebagai pemenangnya.

Pleno dilakukan di Kantor Camat Lingsar mengantisipasi terjadinya konflik.

Sebab pagi sebelum pleno tersebut ratusan warga kembali mendatangi kantor desa.

Hanya saja tuntutan warga tersebut berbeda dari sebelumnya. Yang memprotes adanya pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK). Warga ketiga dusun di desa tersebut meminta untuk segera dimekarkan menjadi desa yang baru.

“Terkait pilkades sudah tidak dipersoalkan kembali, jadi tuntutan mereka sekarang bagaimana Dusun Longserang Timur, Longserang Barat Selatan dan Longserang Barat Utara ingin dimekarkan menjadi Desa Persiapan Desa Longserang,” ungkap Ketua Panitia Pilkades Langko, Suhardi Idris yang ditemui, kemarin.

Menurutnya pendukung salah satu calon sudah menerima hasil pilkades. Termasuk juga dengan kesalahan adanya pemilih yang menggunakan KK untuk menyalurkan hak pilihnya. “Alhamdulillah tadi sudah disepakati, baik dari Kepala Desa Langko, kecamatan dan Kepala DPMD terkait dengan masalah itu,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa (DPMD) Lobar, L. Edi Sadikin mengaku jika permasalahan di Desa Langko sudah selesai. Bahkan para pihak sudah sepakat menerima hasilnya.

Munculnya permasalahan pemilih menggunkan KK di Desa Langko dikarenakan cukup banyaknya warga yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Edi pihaknya sebelumnya sudah memberikan ruang kepada pihak panitia untuk memutakhirkanya, yakni dengan mensinergikan data dari KPU dengan desa sesuai dengan Permendagri terkait dengan DPT. “Ada ruang di sana untuk menambah jika belum ada yang masuk. Kita kasih waktu tiga hari untuk perbaikan DPT,” ungkapnya. Jika merujuk ketentuan memilih menggunakan KTP atau KK tidak diperbolehkan.

Hanya saja ke depan pemutahiran DPT akan menjadi bahan evaluasi DPMD untuk pilkades berikutnya. “Kalau nanti ada sengketa kami sudah menyiapkan tim penyelesaian sengketa pilkades,” imbuhnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Wartawan Lombok Barat (Lobar) mengecam keras adanya tindakan kekerasan terhadap wartawan Radar Lombok, Zulfahmi yang tengah bertugas meliput di Dusun Jereneng Kalijaga Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi, Senin (10/12) sore.

Aksi persekusi dan pengeroyokan yang menimpa Fahmi, menjadi potret suram kebebasan pers.

Untuk itu, segenap organisasi wartawan, baik Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI), dan sejumlah forum wartawan mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini.

Zulfahmi , korban pengeroyokan mengatakan, kejadian bermula sekitar pukul 17.00 wita ketika ia mendengar riuh kegaduhan di Dusun Jereneng tak jauh dari rumahnya. Dusun ini merupakan asal calon kepala desa (cakades) yang kalah. Saat itu ia berada di rumah tengah mengetik berita, namun begitu mendengar suara teriakan warga ia pun keluar rumah, melihat situasi dusun sebelah. Sekitar pukul 17.10 ia keluar rumah, karena sekalian hendak meliput ke Desa Langko Lingsar, karena ada ribut pilkades juga. Saat Jalan keluar rumah ia berhenti melihat kerumunan warga di jalan raya.

“Tiba-tiba, ada warga yang teriak ke saya sambil nunjuk kiri dengan bertanya “ Fahmy mau ngapain di sini? Kamu mau ngeliput ya?” kata Fahmi menyampaikan perkataan oknum warga ke dirinya.

Tidak hanya itu, dengan nada keras warga ini memintanya pulang dan melarangnya meliput.

Sontak Warga yang lain terprovokasi, lalu mengeroyoknya. Ada warga yang berusaha mengambil dan mau Merusak HP nya, karena warga mengira ia merekam video atau mengambil foto kejadian tersebut. “Saya berusaha mempertahankan diri, namun pukul melayang di muka saya, mengenai pelipis mata kiri sehingga bengkak,” akunya.

Untungnya, masih ada warga sekitar yang berusaha menenangkan massa, dan membawanya keluar dari keroyokan massa. Ia pun berhasil lolos dan

pulang, ke rumah dengan mengambil jalan lain. Ia pun berangkat liputan ke Langko. Selesai liputan di Langko, sekitar pukul 21.00 Wita ia pun ke Rumah Sakit Gerung untuk memeriksakan diri. Selanjutnya Selasa (11/12) ia melaporkan kasus yang dialami ke polisi.

Perwakilan wartawan Lobar, Heruzubaidi, mengatakan kejadian persekusi dan pengeroyokan yang menimpa salah seorang wartawan Lobar menjadi preseden buruk terhadap kebebasan pers. Karena itu kata dia, kasus ini harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Ia mendesak agar pihak kepolisian mengusut kasus ini dan menangkap para pelaku.

“Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap rekan kami wartawan Radar Lombok. Karena ini jelas melanggar UU pers, menghalangi wartawan dalam bertugas meliput dan melakukan kekerasan (pengeroyokan) terhadap wartawan,”tegasnya.

Langkah yang dilakukan wartawan Lobar, beberapa saat setelah kejadian langsung membawa Fahmi ke Rumah Sakit Gerung untuk memeriksa luka lebam yang dialami akibat terkena pukulan. Selasa (11/12), wartawan Lobar menemui Kapolres Lobar untuk menyampaikan langsung kasus yang menimpa korban lalu melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi didampingi Kasatreskrim AKP Priyo Suhartono menegaskan kasus ini menjadi atensinya, namun dengan catatan lebih berhati-hati dalam penanganan mengingat pascapilkades rawan terjadi gejolak.

“Kasus ini akan tetap kami lanjutkan. Ini jadi atensi saya untuk dilanjutkan,” tegas Kapolres.

Menurutnya penanganan semua kasus dianggap sama, baik yang menimpa wartawan dan warga apalagi ini kekerasan terhadap profesi wartawan. Terkait permintaan penangkapan pelaku akan dilihat sejauh mana hasil pemeriksaan terhadap pelaku, korban maupun saksi-saksi. (her)

(Suara NTB/ist)

LAPOR - Zulfahmi, wartawan yang jadi korban pengeroyokan didampingi sejumlah wartawan melapor ke Polres Lobar, Selasa (11/12).

Distan Loteng Selidiki Dugaan Benih Kedaluwarsa Praya (Suara NTB) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sedang menelusuri dugaan adanya benih bantuan kedaluwarsa yang diterima petani di daerah ini. Penelusuran dilakukan menyusul masuknya laporan dari petani soal adanya benih bantuan yang ternyata tidak bisa tumbuh.

“Benih bantuan ini jenis padi hibrida,” ungkap Sekretaris Dinas Pertanian Loteng, Taufikurrahman, PN., kepada Suara NTB, Selasa (11/12).

Sebelumnya, ada laporan yang masuk dari petani kalau benih bantuan pemerintah yang diterimanya tidak bisa tumbuh, bahkan benih tersebut busuk dan menghitam setelah sempat direndam. Akibatnya, benih hibrida tersebut tidak bisa ditanam oleh petani.

Mendapat laporan tersebut Dinas Pertanian Loteng kemudian turun dan sempat menarik beberapa sampel benih bantuan untuk kemudian diuji tumbuh di lahan milik Dinas Pertanian Loteng. “Dan, ternyata daya tumbuhnya cukup tinggi mencapai 87 persen,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya menyimpulkan, jika benih tidak tumbuh lantaran pola penanganan yang kurang tepat, karena benih hibrida tersebut butuh penanganan khusus dan tidak bisa disampaikan pola penanganan dengan jenis benih non hibrida lainnya.

“Di label benih sudah ada petunjuk penyemaiannya.

Kemungkinan petunjuk tersebut tidak dijalankan oleh petani. Sehingga benih tidak tumbuh. Bahkan menjadi rusak,” tambahnya. Namun ada juga kemungkinan kekeliruan pada saat penyimpanan sebelum benih dikirim dan diterima oleh petani.

Untuk itu, pihaknya masih terus menelusuri penyebab yang pasti. Pihaknya penyedia benih juga sudah disurati. Dan, pihak penyedia menegaskan siap mengganti benih hibrida jenis B9 tersebut jika memang benihnya yang bermasalah. “Penyebab pastinya masih kita selidiki. Bagaimana hasilnya akan disampaikan ke pihak penyedia dan petani penerima,” sebutnya.

Ia menjelaskan, pada musim kali ini Loteng memperoleh bantuan benih hibrida dari pemerintah pusat sebanyak 75 ton. Benih ini diarahkan sebagai konvensasi bagi petani yang pada musim tanam kemarin mengalami gagal tanam akibat kekeringan dengan luas lahan yang mendapat konvensasi sekitar 5.000 hektare. (kir)

(Suara NTB/kir)

TUNJUKKAN - Sekretaris Dinas Pertanian Loteng Taufikurrahman menunjukkan sampel benih padi hibrida yang saat ini sedang diteliti, karena adanya dugaan benih bermasalah di petani.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

Halaman 6

Pelaku Usaha BUMDes Dilatih E-Commerce Sumbawa Besar (Suara NTB) Maraknya bisnis daring saat ini mengharuskan Pemerintah membekali para pelaku usaha kecil di desa yang tergabung dalam BUMDes. Agar piawai melakukan bisnis ecommerce. Untuk itu, KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) bersama Universitas Samawa memberikan pelatihan Penentuan Ide Rencana Bisnis dan E-Commerce.

Kegiatan yang dilaksanakan di UNSA, selama empat hari, mulai Selasa (11/12) kemarin, dihadiri Tim dari Kementerian DesaPDTT, Bappeda NTB dan DPMD NTB, Bappeda dan Dinas PMD serta perwakilan Camat Kabupaten Bima dan Sumbawa, BUMDesa, UMKM di Kabupaten Sumbawa dan Bima. Rektor Universitas Samawa Dr. Syafruddin, menyatakan pelatihan ini sangat tepat. Mengingat selama ini dia melihat produk UMKM sangat unggul baik dari segi rasa maupun bentuknya. Namun karena kemasan kurang menarik maka produk tersebut tidak bisa menjadi oleh-oleh yang bisa dibanggakan.

“Saya sangat mendukung, tapi saya berpesan selain melatih penjualan online. Pelatihan ini harus memberikan pemahaman tentang payung hukum pada merk dan kemasan.

Memberikan materi tentang pencantuman tanggal kadaluwarsa yang tidak bisa dihapus. Melatih cara mengemas agar produk tembus pandang dan terlihat menarik,” ungkapnya.

Koordinator Bagian Program KOMPAK, Mukhlis, menyampaikan pelatihan ini agar masyarakat belajar mengembangkan ekonomi lokal melalui BUMDes dan bagaimana memanfaatkan dana desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Serta mampu mengidentifikasi produkproduk unggulan dengan memanfaatkan teknologi untuk membuka pasar dengan tujuan membuka pasar lebih mudah.

Akan tetapi dalam penjelasannya, disampaikan jika permasalahan yang dihadapi adalah masih sangat minimnya proteksi bagi BUMDes. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. (arn)

(Suara NTB/ist)

LONGSOR - Salah satu titik ruas jalan lingkar selatan di KSB menuju desa Talonang Baru yang mengalami longsor.

Warga Mulai Rasakan Dampak Kerusakan Jalan Lingkar Selatan

Meningkat, Pecandu Narkoba yang Direhabilitasi di Sumbawa

Taliwang (Suara NTB) Dampak kerusakan akibat longsor di badan jalan provinsi jalur lingkar selatan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dirasakan masyarakat desa Talonang Baru, kecamatan Sekongkang.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah pecandu narkoba yang direhabilitasi di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan. Dari 66 orang di tahun 2017, meningkat menjadi 85 orang di tahun 2018 ini. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa.

Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, AKBP. Sirajuddin Mahmud menjelaskan, sejak terbentuknya BNN Sumbawa pada September 2016 lalu, tercatat sebanyak 167 pecandu narkoba yang direhabilitasi hingga kini. Rinciannya di tahun 2016 sebanyak 16 orang, kemudian tahun 2017 sebanyak 66 orang. Sedangkan di tahun 2018 meningkat menjadi 85 orang. “Untuk tahun 2018 ada 85 yang datang melapor diri ke kami untuk direhabilitasi. Sedangkan sebelumnya tahun 2017 ada 66 dan tahun 2016 ada 16. Jumlahnya meningkat,” ujarnya Selasa (11/12) kemarin.

Meningkatnya jumlah yang direhabilitasi ini, karena semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melapor diri.

Hal ini tidak lepas dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan selama ini. Terutama terkait hak dan kewajiban bagi pecandu dan keluarganya. Sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu wajib direhabilitasi. Kemudian pasal 55 ayat 1, pecandu dibawah umur atau dibawah 18 tahun wajib dilaporkan oleh orang tuanya. Jika ada kesengajaan orang tua tidak melaporkan, bisa dikenakan sangsi pidana kurungan maksimal 6 bulan dengan denda Rp 1 juta. Sedangkan anaknya tidak bisa dikenakan pidana tetapi direhabilitasi karena masih dibawah umur. Sedangkan di pasal 55 ayat 2, bagi pecandu yang sudah cukup umur wajib melapor diri. Jika tidak, maka bisa dikenakan sangsi pidana kurungan apabila jika terbukti positif mengonsumsi narkoba.

“Jadi bagi pecandu yang masih di bawah umur kewajiban orang tuanya untuk melaporkan. Sedangkan bagi yang sudah diatas 18 tahun wajib melapor diri. Mereka tidak usah malu dan takut melapor diri. Karena tidak akan diproses hukum, tetapi direhabilitasi. Tetapi jika tidak mau melapor diri, maka akan diproses jika tertangkap mengkonsumsi narkoba,” jelasnya.

Diakuinya, para pecandu narkoba yang melapor diri tersebut berasal dari Kota Sumbawa dan hampir merata di kecamatan yang ada. Usianya mulai dari belasan tahun hingga 40 tahun. Tetapi mayoritas yang berusia belasan tahun, bahkan ada yang usia SMP. Mereka ada yang dilakukan rawat inap dan ada yang rawat jalan. Dimana saat ini sudah ditunjuk RS HL Manambai Abdul Kadir sebagai IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor). Pihaknya juga sudah mengajukan lima puskesmas untuk menjadi IPWL dan tinggal menunggu SK dari Menteri Kesehatan. Sejauh ini, dari keseluruhan pecandu ada yang sudah pulang dan ada yang sedang dalam proses rehabilitasi. “Ada yang sudah pulang dan ada yang sedang dalam proses rehabilitasi,” sebut Sirajuddin.

Sebelumnya, pihaknya sudah melakukan introgasi terhadap masing-masing pecandu. Pengakuan mereka, bahwa setiap mengkonsumsi narkoba dilakukan bersama 3 sampai 5 orang teman. Berarti jumlah pecandu yang belum melapor diri masih banyak. “Masih banyak pecandu yang belum melapor diri,” terangnya.

Makanya pihaknya akan semakin menggencarkan sosialisasi kedepannya. Selain di kalangan masyarakat juga akan mendorong peran dinas instansi untuk ikut terlibat dalam pemberantasan narkoba ini. Minimal dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan melakukan tes urine di instansi masing-masing secara mandiri. Dalam arti anggarannya disiapkan oleh instansi masing-masing, BNN hanya menyiapkan sumber daya manusia dalam kegiatan. Karena sekarang sudah ada instruksi presiden nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Terlebih di Sumbawa juga sudah ada peraturan daerah (perda) tentang P4GN ini. ”Selain turun ke masyarakat, kita juga sudah melakukan sosialisasi di kalangan OPD. Kita juga sudah melakukan tes urine selama dua kali saat rapat di Lantai III Kantor Bupati.

Sejauh ini dari kelangan aparatur, belum ada yang positif dari tes urine yang dilakukan. Kedepan ini akan tetap kita lakukan terus.

Apalagi dengan adanya instruksi presiden ditambah dengan peraturan daerah,” pungkasnya.(ind)

Suara NTB, Selasa (11/12).

Informasi yang disampaikan Rizal ini diperoleh dari kepala desa Talonang Baru, Lalu Dedi Juanda. Ia menjelaskan, di desa Talonang Baru ada lebih dari 100 hektar lahan jagung yang dikelola warga dan saat ini tengah memulai kegiatan tanam.

Sejak terjadinya longsor menutupi badan jalan dan putusnya salah satu jembatan di jalur selatan itu pada bulan lalu, warga mulai was-was. Mereka khawatir kondisi itu akan mempengaruhi produktivitas tanaman mereka. “Dan sekarang kekhawatiran itu sudah mulai dirasakan warga

di sana hari ini,” timpalnya.

Ia menyatakan, pemerintah, baik provinsi maupun Pemda KSB harus segera turun tangan mengatasi kondisi jalan jalur lingkar selatan itu. Pasalnya ruas jalan tersebut satu-satunya akses warga desa Talonang Baru yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memobilisasi pemenuhan kebutuhannya dari luar. “Saya kira ini harus ada langkah cepat ya. Khususnya bagaimana mengatasi masalah para petani. Kasihan mereka saat ini sedang butuh pupuk dan obat-obatan untuk tanaman mereka,” ujarnya.

Sementara itu, kepada desa

Tenggara (AMNT) turun memperbaikinya sehingga dapat kembali dilalui. “Kalau sekarang rusak lagi, harapan kami perbaikannya bisa lebih permanen. Termasuk juga beberapa titik yang mengalami longsor,” harapnya.

Harapan warga desa Talonang Baru ini sangat beralasan. Sebagai satu-satunya akses jalan mereka, pemerintah harus punya solusi efektif mengatasi kerusakan akses jalur selatan itu. Terlebih saat ini baru memasuki musim penghujan dan diprediksi dalam beberapa bulan ke depan, intensitasnya akan terus meninggi.

“Ini baru masuk awal musim hujan. Kalau nanti masuk Januari intensitas hujan lebih tinggi lagi maka potensi kerusakan di ruas jalan itu pasti lebih tinggi lagi,” tukasnya. (bug)

Terdampak Banjir, Bendung Lagenti Dibenahi

(Suara NTB/arn)

SERAH TERIMA - Kirab Pataka lambang NTB tiba di Sumbawa, serah terima dari Pemkab dompu ke Pemkab Sumbawa.

Jelang HUT NTB

Pataka Lambang NTB Tiba di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Serah terima pataka lambang daerah NTB tahun 2018 dari PemkabDompu kepada Pemkab Sumbawa dalam rangka Hari Ulang Tahun NTB ke-60 berlangsung khidmat, Selasa (11/ 12) kemarin, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.

Proses serah terima yang diawali pembacaan ikrar kirab Pataka, penyerahan Pataka Lambang Daerah NTB dari Kabupaten Dompu kepada Kabupaten Sumbawa, Serah terima Bendera Merah Putih Lambang Daerah NTB, lambang Kabupaten-Kota dan Lambang Nusa Tenggara Barat Bertasyakur, dan dilanjutkan dengan penandatanganan

Berita Acara Serah terima Pataka Lambang Daerah NTB antara Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd dan Asisten Pemerintahan dan Aparatur Sekda Kab. Dompu Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si. Upacara Kirab Pataka diikuti oleh barisan TNI/Polri, Brimob, Dinas Perhubungan, Satdamkar, Satpol PP, Purna Paskibraka, Resimen Mahasiswa, perwakilan lintas etnis, pelajar dari tingkat SD/SMP/ SMA dan unsur masyarakat yang menggunakan pakaian adat daerah seluruh Indonesia.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Tajuddin S.H, arak-arakan kirab Pa-

taka lambang Dearah NTB keliling Kota Sumbawa, yang diawali dari Kantor Bupati Sumbawa, melintasi Jalan Diponegoro, kemudian Jalan Hasanuddin, dan finish di Kantor Bupati Sumbawa. Hal itu juga menarik perhatian seluruh warga masyarakat untuk menyaksikannya karena menampilkan atraksi-atraksi menarik dari lintas etnis seperti Reog Ponorogo, Barongsai, dan Gendang Beleq.

Kirab Pataka lambang Daerah NTB yang sejak Tahun 2017 dilombakan, Kabupaten Sumbawa berhasil meraih juara pertama, dan untuk Tahun 2018 ini Kabupaten Sumbawa akan berusaha untuk mempertahankan gelar juara ini. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Saluran Bendung Lagenti di Kabupaten Sumbawa tertimbun tanah dan sampah akibat banjir di kecamatan Empang Tarano beberapa waktu lalu. Karenanya, saluran tersebut segera dibersihkan. Mengingat sekarang ini memasuki musim tanam.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa, L. Suharmadji K M.T, Selasa (11/12) kemarin. Memang tidak ada kerusakan vital yang terjadi pada bendung dimaksud. Hanya saja, saluran induknya tertimbun banjir. Sehingga sekarang ini dilakukan pembersihan. Agar air yang mengalir nantinya dari bendung lagenti tidak lagi tersumbat.

Dalam memperlancar air menjelang musim tanam ini.

“Sungai yang meluap waktu banjir itu kan sungai Lagenti. Salurannya kita bersihkan. Termasuk jaringan irigasi paria di Empang,” jelasnya.

Secara umum, pengerjaan infrastruktur di Empang hingga akhir memasuki akhir tahun berjalan normal sesuai rencana. Baik itu pengerj a a n j a l a n maupun j e m batan.

Hanya

saja ada beberapa pengerjaan jembatan dari dana DAK yang sedikit mengalami deviasi.

Tetapi, Suharmadji memastikan semuanya akan tuntas paling lambat 20 Desember mendatang.

“Seperti jembatan Sebeok Orong Telu. Ada sedikit deviasi, namun sekarang sudah terkejar. Sudah ngecor dan pekerjaan penunjang lainnya.

Sehingga di tanggal 20 Desember batas akhir melakukan pengecekan terhadap progres jembatan. Jembatan lainnya seperti Brora dan Prode, berjalan tidak ada masalah, aman dan sudah melalui pemeriksana BPK,”pungkasnya. (arn)

Suharmadji (Suara NTB/arn)

KSB Minta Kejelasan Sisa Pembayaran dari PT DMB

(Suara NTB/ind)

Sirajuddin Mahmud

Masyarakat di desa paling ujung selatan KSB ini dilaporkan mulai kesulitan memobilisasi kebutuhan pertaniannya.

Mereka yang saat ini tengah memulai musim tanam jagung tidak bisa mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk merawat tanamannya. “Ini kondisi yang sudah mulai dirasakan warga di sana. Mereka yang banyak petani jagung kesulitan mendapatkan pupuk dan obat-obatan karena belum ada akses memadai untuk sampai ke desa itu,” terang ketua Lembaga Riset dan Pengembangan Desa (RiPeD), Muhammad Rizal kepada

Talonang Baru, Lalu Dedi Juanda yang dikonfirmasi terpisah menuturkan, kerusakan jalur lingkar selatan menuju desanya itu sudah terjadi sejak bulan lalu. Dan terbaru pada pekan lalu, jembatan di anak sungai Brang Tatar Loka yang menghubungkan desanya dengan desa Tatar terputus akibat diterjang banjir. “Dan kami sudah melaporkannya ke pemerintah agar segera ada penanganan segera,” sebutnya.

Ia mengatakan, jembatan anak sungai Brang Tatar Loka ini sudah kali kedua mengalami kerusakan. Sebelumnya pada bulan November lalu jembatan itu juga tidak bisa dilalui warganya karena terputus.

Beruntung saat itu, setelah pihaknya melaporkan kerusakan tersebut, pemerintah bersama PT Amman Mineral Nusa

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB),meminta kepada PT DMB untuk segera mentransfer sisa pembayaran sekitar Rp50 miliar. Hal tersebut tentu sangat beralasan, pasalnya kondisi kas daerah saat ini sudah semakin menipis.

Jika dana tersebut tidak juga ditransfer dengan kondisi pendapatan yang baru mencapai angka 86 persen, maka akan terjadi hutang nantinya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) melalui Kabid Akuntansi Agus Purnawan S.Pi., MM saat ditemui Media ini mengatakan, sampai dengan saat ini pihak terkait belum menerima informasi terbaik terkait pembayaran sisa DMB tersebut. Apalagi ada usulan PT DMB ini, untuk kembali menggelar RUPSLB, sehingga butuh waktu cukup lama agar dana sisa ini bisa ditransfer. Ditambah lagi kondisi belanja saat ini semakin meningkat, sementara sektor pendapatan

masih nihil. Sehingga akan sangat berpotensi menjadi hutang di akhir tahun. Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar PT DMB ini bisa segera melunasi hutang-hutangnya.

“Sampai saat ini kita belum menerima kejelasan pembayaran dari PT DMB padahal posisi saat ini kita sangat butuh dana segar. Makanya kita minta supaya mereka bisa segera memenuhi janjinya jelang akhir tahun anggaran,” ujarnya.

Dikatakannya, terhadap sisa penjulan saham PT DMD

sebesar Rp50 dari total Rp144 miliar pihaknya juga semakin pesimis bisa segera ditransfer.

Apalagi provinsi juga belum memberikan informasi terbaru terkait pembubaran PT DMB ini. Jika DMB ini tidak masuk maka Pemkab dikhawatirkan akan mengalami defisit pembiayaan hingga Rp123 miliar dengan estimasi jumlah pendapatan 90 persen dengan belanja 85 persen.

Jika melebihi dari angka itu, maka defisit anggaran pembiayaannya juga akan semakin besar nantin. Untuk itu, dalam

waktu dekat pihaknya akan mengkonfirmasi kembali ke DMB agar tidak lupa akan janji untuk membayar sisa yang belum ditransfer. Jika tidak, maka potensi daerah berhutang sangat mungkin terjadi di akhir tahun.

“Kita agak pesimis sisa yang belum terbayar bisa dibayarkan oleh DMB. Meskipun demikian, kita tetap mengupayakan agar PT DMB bisa segera membayar, sebelum akhir tahun,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

Wilayah Terdampak Pelayanan Bergilir Air Bersih Meluas

Peningkatan PAD KSB Dinilai Masih Lambat

Abidin Nasar

PLTMG akan Pasok Listrik Bima-Dompu Kota Bima (Suara NTB) – Satu dari tiga mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang dibangun PT PLN Persero UPP Sumbawa direncanakan segera beroperasi akhir bulan ini. Tiga mesin dengan kekuatan kapasitas daya 50 Megawatt (MW) itu untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Bima dan Dompu.

Demikian disampaikan Manager Bagian Proyek, PT PLN Persero UPP Sumbawa, Agus Dwi Aprianto di lokasi PLTMG, Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima, Selasa (11/12).

Dikatakannya tiga mesin PLTMG tersebut mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Bima dan Dompu serta Kota Bima. Saat ini diakuinya kebutuhan listrik masyarakat Bima dan Dompu sebanyak 46 MW. “Sementara kapasitas daya tiga mesin PLTMG tersebut, 50 M. dan dari tiga mesin ini saja, kita kelebihan 4 MW daya,” ujarnya.

Menurutnya, progres pengerjaan dan pemasangan mesin baru tersebut sudah mencapai 94 persen. Saat ini sedang dalam tahap pengujian kehandalannya secara individual.

Hanya saja Agus menambahkan dari tiga unit mesin tersebut satu diantaranya sudah dipastikan akan mulai dioperasikan akhir tahun ini dengan kapasitas daya satu unit mesin ini 17 MW. “Setelah ujicoba ini, nanti akan dilanjutkan per unit dan sistem,” katanya.

Agus menegaskan, kehadiran tiga mesin baru tersebut diharapkan mampu menjawab kerisauan masyarakat Bima dan Dompu terhadap pemadaman listrik secara bergilir dalam waktu beberapa hari terakhir ini.

“Tapi yang perlu diingat, pemadaman bukan saja karena kurang daya. Tapi kalau terjadi gangguan, pasti akan terjadi pemadaman secara otomatis,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Pasca banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) sepekan terakhir, wilayah terdampak pelayanan bergilir air bersih di Dompu terus meluas. Khususnya di Kecamatan Woja dan Dompu. Kondisi instalasi perpipaan yang rusak dan tersumbat lumpur akibat bencana rutin tersebut disinyalir sebagai penyebab utamanya.

Direktur PDAM Kabupaten Dompu, Agus Supandi, SE, kepada Suara NTB di kantornya mengakui terus meluasnya wilayah terdampak pelayanan air bersih secara bergilir ini, bahkan berpotensi terjadi hingga beberapa bulan di 2019 mendatang.

“Di Woja hampir semua wilayah kita layani secara bergilir akibat jebol dan rusaknya instalasi perpipaan di Bendungan Kemudi,” ungkapnya.

Upaya penanganan sementara terhadap kerusakan itu tengah dilakukan, namun sejauh ini baru mampu menam-

pung 12 liter air dari kebutuhan ideal 40 liter. Karenanya sebagian besar wilayah di Kecamatan Woja tidak sepenuhnya bisa menikmati air bersih dari sumber Kemudi.

Persoalan serupa pun dirasakan ratusan pelanggan di wilayah kota, khususnya di

Kelurahan Dorotangga, Simpasai, Kandai I dan sekitarnya.

Hal itu disebabkan kondisi perpiaan di sumber mata air Rora yang puluhan tahun dibangun kini dipadati lumpur kiriman banjir. “Karena lumpur yang turun sehingga pipa pengolah kita tidak kuat dan saringan tersumbat semua. Dalam sehari sampai tiga kali dicuci sehingga berpengaruh terhadap debit air dikirim,” jelasnya.

Mengingat rencana penambahan debit dan peremajaan pipa di sumber mata air terse-

but akan mulai dilakukan 2019 mendatang, Agus Supandi memastikan selama itu pula pelanggan PDAM di wilayah kota akan menikmati pelayanan air bersih bergilir.

Sedangkan di Woja baru bisa kembali menikmati air bersih dengan normal tahun 2020 mendatang, sesuai rencana penambahan debitnya di Bendungan Kemudi. “Kalau 2019 PU akan fokus di Rora untuk penambahan debit dan peremajaan pipa, sedangkan di Woja tahun 2020 nanti,” pungkasnya. (jun)

Hujan Disertai Angin Kencang Landa Bima, Sejumlah Tiang Listrik Tumbang

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengkritisi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan pemerintah sepanjang tahun 2018 ini. Komisi yang salah satunya menukangi bidang perekonomian ini menilai realisasi peningkatan PAD masih berjalan lambat.

Sekretaris Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MPM mengatakan, pada tahun ini PAD yang dihasilkan daerah hanya sebesar 6,4 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Nilai itu hanya naik sekitar 1 persen dari tahun sebelumnya. “Peningkatan 1 persen ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Makanya kami bilang masih belum signifikan kenaikannya,” katanya kepada Suara NTB. Belum maksimalnya peningkatan PAD itu, menurut Abidin, dikarenakan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola di tingkat lapangan. Ia melihat, beberapa SKPD belum menunjukkan keseriusannya mengeksplorasi setiap item pendapatan yang dikelolanya. “Jangankan mencari sumber pendapatan baru, yang sudah mulai ditangani saja belum maksimal,” kritiknya.

Ia mencontohkan, sumber PAD yang memiliki potensi sangat baik untuk dimaksimalkan, salah satunya sektor pariwisata.

Tetapi sejauh ini oleh Dinas Pariwisata selaku pengelola belum mempunyai trik khusus menggalinya secara maksimal di tingkat lapangan. “Lihat saja targetnya dinas pariwisata tidak seberapa tahun ini termasuk tahun-tahun sebelumnya,” timpalnya.

Seharusnya lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah secara umum dan SKPD pengelola khususnya sudah memiliki solusi dan langkah stategis menggali potensi PAD itu. Caranya melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber yang sudah dikelola dan ekstensifikasi terhadap sumber PAD yang sama sekali belum digarap.

“Kepala SKPD (pengelola PAD) harus diberi target maksimal. Apalagi kita sekarang ada badan pendapatan yang bertugas mengkoordinir SKPD. Dan saya pribadi belum melihat itu sampai hari ini,” ungkap Abidin.

Selanjutnya Abidin memperkirakan, jika saja pemerintah mampu memaksimalkan potensi PAD yang sudah dikelola saat ini, peningkatannya bisa mencapai 2 sampai 3 persen per tahun. Dan itu belum termasuk jika daerah mampu menggarap sumber-sumber baru selama ini belum tersentuh. “Kalau tahun depan bisa dimaksimalkan, minimal yang sudah dikelola sekarang saya yakin peningkatannya bisa sampai 3 persen dan di 2020 PAD kita sudah 10 persen dalam postur APBD kita.

Apalagi dilakukan ekstensifikasi (pengelolaan sumber baru) bisa lebih tinggi lagi pastinya,” imbuhnya. (bug)

Halaman 7

Bima (Suara NTB) – Hujan yang disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Woha, Selasa (11/12) sekitar pukul 15.20 wita. Mengakibatkan sejumlah tiang listrik tumbang roboh di sepanjang jalan lintas SumbawaBima atau tepatnya yang berada antara perbatasan Kecamatan Woha dan Bolo.

Warga Desa Donggobolo Kecamatan Woha, Herman mengatakan angin kencang disertai hujan tiba-tiba melanda desa tersebut. Bahkan sampai menumbangkan sejumlah tiang listrik. “Tiang listrik tumbang mulai dari Desa Donggobolo dan Pandai Kecamatan Woha hingga sampai Desa Muku Kecamatan Bolo,” katanya.

Beruntungnya, lanjut dia, saat kejadian tidak ada pengendara yang melintas ataupun warga yang berada di kawasan tersebut. Namun ia tidak mengetahui secara pasti apakah kejadian tersebut menelan korban jiwa. “Saat angin kencang dan hujan ini para pengendara sepi yang melintas. Tapi saya tidak apakah tumbangnya pohon ini ada menimpa korban jiwa atau tidak,” katanya.

Menurutnya, saat kejadian tersebut warga desa Donggobolo banyak berdiam diri di dalam rumah. Pasalnya angin kencang yang disertai hujan hingga menyebabkan tumbang tiang listrik tersebut baru pertama kali terjadi. “Saat angin kencang warga memilih

(Suara NTB/Uki)

TUMBANG - Sejumlah tiang listrik tumbang di sepanjang jalan lintas Sumbawa-Bima, perbatasan Kecamatan Woha dan Bolo akibat hujan disertai angin kencang, Selasa (11/12). berada didalam rumah. Dan kan laporan dari masyarakat. disi di lapangan agar tiang lis- jelang pengalihan musim kekejadian ini baru pertama kali “Memang benar, ada beberapa trik tersebut dapat kembali nor- marau ke penghujan. Karena tiang listrik yang tumbang. mal. “Sudah kami koordinasi- berpotensi angin kencang, banterjadi,” katanya.

Sementara Kepala Badan Tidak ada korban jiwa ini kan dengan PLN dan Kepolisian jir dan tanah longsor. “Kami Penanggulangan Bencana Daer- dalam peristiwa ini,” katanya. lalu lintas untuk turun ke turun berharap masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan.

Pasca kejadian, Taufik men- ke lokasi,” katanya. ah (BPBD) Kabupaten Bima, Ia menghimbau kepada Apabila ada hal-hal yang berDrs. Taufik Rusdy ST mengakui gaku pihaknya berkoordinasi adanya peristiwa tersebut. Pi- dengan sejumlah pihak terkait masyarakat agar tetap men- kaitan diatas segera laporkan haknya mengetahui berdasar- untuk mengecek bersama kon- ingkatkan kewaspadaan men- ke kami,” pungkasnya. (uki)

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ran menyebabkan benih Dompu (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang diterima dijual Bantuan benih yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kembali. “Saya berharap terkesan tidak terkontrol 123456789012345678901234567890121234567890123456789 agar bantuannya tepat akibat banyak disalurkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sasaran,” ungkapnya. oleh kelompok di luar pemer123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kasi Intel Kejari Dompu, intah akhirnya dilaporkan ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ahmad Sulhan, SH yang diKejaksaan. Kendati laporan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hubungi, Selasa (11/12) ketersebut belum diterima se123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 marin mengaku, hingga saat cara resmi, namun besar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ini pihaknya belum meneriharapan pelapor agar bantu123456789012345678901234567890121234567890123456789 ma laporan dari kelompok an tersebut tepat sasaran 123456789012345678901234567890121234567890123456789 manapun terkait bantuan akibat banyaknya kelompok 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 benih jagung di Dompu. Natani definitif yang belum 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mun ia mengakui ada yang memperoleh bantuan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 mau memasukan laporan, Syafrin, petani di Desa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tapi masih melengkapi dokuMbuju Kecamatan Kilo ke123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 men. “Kemarin memang ada pada Suara NTB di kantor 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang mau masukan laporan, Kejari Dompu, Senin (10/12) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 cuman masih melengkapi kemarin mengaku, men123456789012345678901234567890121234567890123456789 dokumen,” terangnya. gadukan bantuan benih jag123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Warga yang hendak meung hibrida tahun 2018 ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lapor, kata Ahmad Sulhan, Kejaksaan. Karena hingga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sempat menemui dirinya. saat ini, bantuan benih terse123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ia pun menyampaikan, unbut justru belum diterima 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Syafrin tuk laporan harus dilengkasecara merata oleh kelompok 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 definitif yang ada di Dinas Syafrin, semata – mata agar pi bukti awal untuk me123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pertanian. “Justru kelompok bantuan yang bersumber ang- mudahkan pihaknya mem123456789012345678901234567890121234567890123456789 baru dan diragukan keas- garan negara ini tepat sasa- berikan telaah ke pimpi123456789012345678901234567890121234567890123456789 liannya, justru sudah terima ran dan fungsi program juga nan. “Kalau sekedar katan123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tercapai. Karena bantuan ya, itu akan kita kembalisemua,” katanya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Aduannya ini, lanjut yang diduga tidak tepat sasa- kan,” katanya. (ula) 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Warga Mbuju Adukan Bantuan Benih Jagung ke Kejaksaan

(Suara NTB/ula)

Pascabanjir, Kondisi Rumput Laut di Kertasari Mulai Pulih Taliwang (Suara NTB) Puluhan hektar lahan rumput laut yang dikhawatirkan rusak akibat diterjang banjir di desa Kertasari kini kondisinya semakin membaik. Hal tersebut terjadi karena pada saat banjir, air laut dalam kondisi pasang (naik) sehingga tidak merendam secara keseluruhan rumput laut ini.

Kepala Dinas Kalautan Perikanan (DKP) kepada Suara NTB melalui Kabid Perikanan dan Budidaya Farhan S. Pi, Selasa (11/12) mengatakan, memang ketika terjadi banjir bandang di tanggal 19 November lalu, masyarakat sudah merasa waswas kondisi rumput laut. Apalagi rata-rata rumput laut tersebut baru saja selesai di budi daya dan sangat rawan rusak jika ekosistemnya terganggu. Beruntung banjir bandang tersebut tidak berlangsung lama dan kondisi air laut yang pasang. Sehingga tidak terdampak signifikan terhadap lahan rumput laut. Selain itu, tingkat salinitas (kadar garam) juga masih normal bagi pertumbuhan rumput laut.

“Memang kita sempat merasa was-was ketika banjir terjadi, karena akan ber-

dampak pada ekosistem rumput laut.Tapi setelah kita observasi selama tiga hari ternyata kondisinya berangsur pulih dan tidak rusak,” ungkapnya.

Dikatakannya, kondisi rumput laut bisa rusak ketika air banjir itu merendam rumput laut. Tapi karena air laut sedang pasang, maka tidak lagi tergenang dan airnya langsung terbawa ke tengah laut saat air surut. Kendati demikian, pihak terkait tetap akan memantau kondisi terkini terhadap puluhan hektar lahan rumput laut. Karena jika sampai terjadi gagal panen dengan harga yang masih berlaku saat ini Rp20 per kilogram, maka para petani akan sangat merugi. Selain itu, para petani rumput laut juga diharapkan untuk melapor, jika ada kejadian terhadap lahan budi dayanya.

Sehingga langkah antisipasi untuk menekan rusaknya rumput laut bisa semakin ditekan.

“Kita tetap akan turun kembali melakukan pengecekan terkait kondisi terkini di lapangan. Sehingga ketika ditemukan ada yang rusak bisa langsung disikapi,” tandasnya. (ils)

Polres Dompu Simulasi Pengamanan Pemilu 2019

(Suara NTB/Uki)

MESIN - Tiga Unit mesin PLTMG berkapasitas 50 MW yang akan segera dioperasikan dalam waktu dekat.

Dompu (Suara NTB) – Dalam rangka mengantisipasi gangguan Siskamtibmas pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 mendatang, jajaran Polres Dompu menggelar simulasi pengamanan aksi unjuk rasa di halaman Kantor KPU, Selasa (11/12). Ratusan personel diterjunkan untuk melakoni beberapa adegan dalam simulasi tersebut, mulai dari persiapan pra aksi hingga penanganan situasi genting.

Simulasi diawali dengan kehadiran ratusan massa aksi ke Kantor KPU untuk menuntut dilakukannya pemilihan ulang kerena dengan alasan adanya kenjanggalan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Namun demikian, mengingat upaya mediasi yang ditempuh tidak membuahkan hasil situasi kemudian berkembang menjadi konflik yang berujung penjara-

han hingga teror bom.

Atas kesinggapan tim gabungan dengan menjalankan beberapa tahapan dalam pengamanan membuat acaman itu berhasil ditekan, termasuk menangkap beberapa orang terduga provokator aksi dan pelaku tindak pidana pengerusakan fasilitas umum.

Bupati Dompu, Drs. H Bambang Yasin usai simulasi tersebut berlangsung menyampaikan, kesigapan yang ditunjukan personil gabungan saat ini telah menujukan kesiapan mereka dalam menghadapi situasi terburuk dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Namun demikian sebagai hamba Allah harapan terbesarnya ialah bagaimana ancaman-ancaman tersebut tidak sampai terjadi diwilayah ini.

“Kita tetap berharap masyarakat kita yang sekarang kondisi ekonominya sudah se-

makin baik akan semakin dewasa dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap negara,” ungkapnya.

Apresiasi yang besar pun diberikan Bupati terhadap keseriusan APH yang sudah jauhjauh hari mepersiapkan diri untuk menghadapi segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi, terutama hal-hal yang dapat mengancam terganggunya siskamtibmas wilayah.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdiyanto, ST., kepada Suara NTB mengungkapkan, dengan melihat simulasi yang ditunjukan tim gabungan itu telah menambahkan keyakinannya bahwa kesiapan aparat dalam pengamanan pemilu 2019 mendatang sudah sangat matang.

Tetapi sebagaimana harapan utamanya agar pemilu ini berjalan damai, beritegritas dan bermartabat maka diharap se-

mua elemen khususnya kandidat calon yang ikut untuk menarik simpatik masyarakat melalui visi misi programnya dengan tidak mengesampingkan aturan yang ada. “Kita ini kan ingin menghasilkan pemimpin yang baik, berkualitas dan amanah. Oleh karena itu bersaing boleh tetapi dengan cara-cara yang baik,” jelasnya.

Setelah tiga kali memimpin pelaksanaan pemilu diwilayah ini, menurut dia, tingkat kesadaran atau kerawan sudah semakin baik, sehingga diyakini pemilu mendatang akan berjalan sesuai harapan bersama.

Sementera untuk kesiapan lain seperti logistik sejauh ini sudah ada beberapa yang didatangkan dari KPU RI maupun melalui pengadaan pihaknya. “Saya kira ini terobosan yang baik dari KPU karena lebih awal menghadirkan logolistik,” ujarnya.

Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK dikonfirmasi pentingnya simulasi itu menegaskan, selain untuk mengecek sejauh mana kesiapan pengamanan pemilu juga sebagai salah satu upaya memastikan personil yang akan menjalankan tugas nantinya bisa mengaplikasi arah-arahan yang telah diberikan, terutama dalam hal memperkuat koodinasi dengan jajaran polsek di masing-masing wilayah.

Sementara titik rawan diperkirakan pihaknya hampir merata disemua wilayah, untuk itu langkah pengamanan dalam mengantisipasi gejolak yang muncul nantinya akan diberlakukan sama. “Potensi kerawan selalu ada di semua wilayah makanya kita mengharapkan peran serta masyarakat dalam meminimalisir kerawanan tersebut,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

Halaman 8

Tiga Terdakwa Kasus Biogas KSB Dituntut 18 Bulan Mataram (Suara NTB) – Tiga terdakwa korupsi proyek instalasi biogas Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013, Hajamudin, Edi Sukardi, dan Teguh Maramis dituntut hukuman badan sepadan. Mereka masing-masing dituntut jaksa agar dihukum penjara 1 tahun 6 bulan (18 bulan), serta denda masing-masing Rp50 juta.

(Suara NTB/ndi)

PLENO - KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penyempurnaan DPTHP-2, Selasa (11/12).

Jaksa penuntut umum menuntut hakim sesuai dengan pembuktian pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 sub a, b ayat 2 dan 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Semuanya dituntut sama,” ucap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi, Selasa (11/12) kemarin.

Dalam surat tuntutannya, jaksa juga menuntut hakim menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masingmasing Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan penjara 2 bulan.

Tuntutan berbeda hanya ke-

KPU Kembali Sempurnakan DPTHP-2 Mataram (Suara NTB) Data Pemilih masih terus bergerak dinamis. Diperkirakan perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih terjadi sampai menjelang hari H pemilihan umum, tanggal 17 April 2019 mendatang.

Selasa (11/12) kemarin, KPU Provinsi NTB kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)-2. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena KPU RI masih menunda pleno nasional DPTHP-2, karena masih ada beberapa provinsi yang belum menuntaskan DPT. “Penyempurnaan ini sebenarnya biasa saja. Karena pleno masih ditunda selama 30 hari untuk perbaikan akibat enam provinsi yang belum tuntas. Nah kesempatan itu kita gunakan lagi untuk penyempurnaan,” kata Ketua KPU NTB, Lalu Aksara Ansori, di sela-sela pleno.

Dikatakan Aksar, pada dasarnya untuk NTB, DPTHP-2 sudah tuntas dan selesai diplenokan di tingkat nasional.

Namun untuk memvalidkan data pemilih, guna memastikan semua warga negara yang berdomisili di NTB, dapat menyalurkan hak pilihnya.

“Agar lebih baik lagi DPT kita, maka kita sempurnakan.

Nah buktiknya masih ada data yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) kemudian data ganda, meninggal dunia dan pindah domisili,” kata Aksar.

Namun demikian, meski masih terjadi perubahan, tapi tidak signifikan. Perubahan hanya terjadi pada penyempurnaan elemen data. “Yang banyak itu TMS, sama pemilih baru, karena masih banyak yang belum rekam e-KTP dan sudah dilaporkan Dukcapil,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Aksar, pada dasarnya perbaikan DPT, masih bisa terjadi sampai menjelang hari H pemilihan, tanggal 17 April 2019. Hal itu dimungkinkan jika ada pengaduan dari masyarakat, Bawaslu dan peserta pemilu.

“Adanya dua mekanisme dalam perbaikan DPT, pertama akan didaftarkan pada DPT tambahan seperti di panti sosial, di luar negeri dan lapas. Kemudian melalui daftar pemilih khusus yang memang tidak ada dalam DPT seperti sudah memenuhi syarat dan telah rekam e-KTP. Jadi memang arus mobilitas penduduk ini sangat dinamis,” pungkasnya. (ndi)

pada terdakwa Teguh Maramis, yang juga dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp323,8 juta.

Apabila kerugian negara tidak diganti, maka Teguh dituntut harus menjalani pidana tambahan penjara selama 3 bulan.

Uang sejumlah itu, sebelumnya sudah dititipkan terdakwa Hajamudin ke jaksa penuntut umum dari hasil menjual rumahnya di Taliwang, Sumbawa Barat senilai Rp1 miliar.

Menurut jaksa, Hajamudin terbukti menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara. Sementara terdakwa Teguh Maramis disebut terbukti menikmati duit kerugian

(Suara NTB/ist)

TUNTUTAN - Terdakwa kasus instalasi biogas KSB, mendengarkan tuntutan jaksa. dengan progres proyek mencapai 42,08 persen. Padahal menurut, ahli konstruksi Fakultas Teknik Unram, proyek baru terlaksana 15,42 persen.

Terdakwa Teguh Maramis mengajukan pencairan uang muka pada 6 November 2013,

sebanyak Rp 259.800.000.

Kemudian, pada 31 Desember 2013 mengajukan pembayaran tahap I, sebesar 546.619.000 dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08 persen, sesuai laporan terdakwa Edi Sukardi. (why)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – tamu sampai kamar berikut 1234567890123456789012345678901212 Oknum mahasiswa, RH lemarinya.

1234567890123456789012345678901212 alias DY (20) terpaksa Hasilnya, RH mengum1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 harus merantau di ruang pulkan laptop Toshiba 14 1234567890123456789012345678901212 tahanan. Pria yang men- inch, power bank, ponsel pin1234567890123456789012345678901212 gambil jurusan Ilmu Hu- tar Apple 6, ponsel Samsung, 1234567890123456789012345678901212 kum ini diduga mencuri dan pengeras suara Blue1234567890123456789012345678901212 peralatan elektronik milik tooth. “Kerugian korban sam1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kawannya. uang penjualan pai Rp7,5 juta,” ucapnya.

1234567890123456789012345678901212 hasil mencuri dipakai unKorban baru menyadari 1234567890123456789012345678901212 tuk menebus gadai motor. rumah disatroni maling pada 1234567890123456789012345678901212 Kepala Bagian Operasi pagi hari. Tak berselang lama, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Satreskrim Polres Mataram, tersangka RH diciduk di ka1234567890123456789012345678901212 Iptu Wahit Joni Admajaya mar kosnya di Gerisak, Am1234567890123456789012345678901212 menyebutkan, tersangka RH penan, Mataram. Sementa1234567890123456789012345678901212 berdalih mencuri karena bu- ra barang bukti dititipkan di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tuh uang segera. “Rencanan- rumah kawannya di Perum1234567890123456789012345678901212 ya dia mau pakai untuk me- nas, Sekarbela, Mataram, 1234567890123456789012345678901212 nebus motornya yang diga- berinisial SY. 1234567890123456789012345678901212 dai,” ujarnya Selasa (11/12).

“Tersangka mengaku pen1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tersangka menyatroni curian dilakukannya seorang 1234567890123456789012345678901212 rumah kontrakan di Peru- diri. Walaupun memang 1234567890123456789012345678901212 mahan Puri Anggrek Tan- barang hasil curian dititip1234567890123456789012345678901212 jung Karang, Sekarbela, kan. Belum sempat dijual,” 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram. Tersangka asal kata Wahit. Barang bukti 1234567890123456789012345678901212 Berare, Moyo Hilir, Sumba- sudah disita. Berikut ter1234567890123456789012345678901212 wa ini masuk ke pekaran- sangka yang sudah dijeblos1234567890123456789012345678901212 gan rumah seorang diri. kan ke ruang tahanan sam1234567890123456789012345678901212 Sebelumnya dia sudah bil menunggu proses penyid1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mensurvei lokasi. Kemudi- ikan dengan sangkaan pasal 1234567890123456789012345678901212 an pada Rabu (29/11) lalu, 363 KUHP yang ancaman 1234567890123456789012345678901212 tersangka mendobrak ma- pidana penjaranya paling 1234567890123456789012345678901212 suk. Lantas menyisir ruang lama tujuh tahun. (why) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Oknum Mahasiswa Diduga Mencuri untuk Tebus Gadai Motor

Pelaku Curanmor Gagal Beraksi, Diamuk Massa

(Suara NTB/ist)

AKSI DAMAI - Aksi damai warga Desa Langko tuntut pemekaran.

Aksi Damai Massa Tuntut Pemekaran Desa Langko

Mataram (Suara NTB) Aksi dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), AR alias AG (31) bersama RH alias RZ (33) gagal. Duo residivis itu kepergok saat melarikan Kawasaki KLX korbannya. Apesnya lagi nyaris diamuk massa.

“Pelaku AR ini residivis kasus narkoba, pencurian dan penadahan. Beraksi lagi,” ucap KBO Satreskrim Polres Mataram, Iptu Wahit Joni Admajaya, Selasa (11/12) kemarin.

Dua pelaku asal Karang Baru, Mataram ini mencoba menggarong Kawasaki KLX di Jempong Timur, Jempong, Sekarbela, Jumat (7/12). Kejadiannya pagi buta sekitar pukul 05.00 Wita.

Di lokasi kejadian yang berupa kompleks kos-kosan masih sepi.

Para penghuni tertidur sehingga awalnya melancarkan aksi para pelaku yang datang menumpang Honda Vario DR 2975 CM. Tersangka AR dapat bagian masuk dengan membuka gerbang yang tidak terkunci. Sementara tersangka RZ menanti di luar sambil duduk di atas motor yang masih menyala.

Aksi tersangka AR menggeret motor kepergok korban yang terbangun. “Korban berteriak maling dan membangunkan penghuni lainnya. Pelaku tertangkap tangan,” kata Wahit.

Tidak sampai di situ, kerumunan massa yang sempat geram dengan aksi pelaku mengamuk. Berbagai hantaman mendarat. Tersangka AR mendapat luka memar di dahi dan bagian alis, serta telinga. Sementara tersangka RZ masih selamat.

Dua pelaku kemudian diselamatkan polisi yang datang menenangkan massa. Kemudian dibawa ke kantor polisi.

“Hasil interogasi, mereka mengakui perbuatannya. Karena sudah tertangkap tangan juga,” tutup Wahit. (why)

Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menenangkan massa yang memprotes pelaksanaan Pilkades Langko, Lingsar Lombok Barat. Aksi massa pada Selasa (11/12) pagi tak sampai memicu keributan. Aspirasi masyarakat tersampaikan.

Aksi massa di Kantor Desa Langko, Lingsar, Lombok Barat pada pagi sekitar pukul 09.00 Wita itu buntut dari dugaan pelanggaran Pilkades yang dihelat sehari sebelumnya.

Kabag Ops Polres Mataram, Kompol Taufik di tengah massa menyampaikan aspirasi masyarakat merupakan hak warga negara. Namun tetap pada koridor kondusivitas.

“Unjuk rasa adalah hak yang diatur Undangundang,” ujarnya di hadapan ratusan massa.

Salah satu calon kepala desa, M. Zohdi menyatakan rangkaian tuntutan yang perlu disepakati pelaksana tugas Kades Langko, Camat Lingsar, dan BPD Langko.

“Saya minta pada semua masyarakat untuk memberi aspirasi dengan tidak anarkis,” pinta pria asal Dusun Longseran ini.

Selanjutnya dia turut membacakan tuntutan yang antara lain isinya menyayangkan adanya indikasi pelanggaran Pilkades Langko, menuntut pemerintah Desa Langko menyepakati pemekaran desa.

Apabila tidak dikehendaki, maka dia mengancam untuk tidak menandatangani berkas rapat pleno hasil Pilkades.

Perwakilan warga, H. Syahdan Qosim menambahkan, panitia Pilkades agar memerhatikan aduan dugaan pelanggaran. Diantaranya syarat pencoblosan yang menggunakan KTP elektronik yang dilanggar dengan adanya sebagian pemilih yang hanya membawa Kartu Keluarga.

Camat Lingsar, H. Abdul Malik Hamka menanggapi, pihaknya akan meneruskan masukan dan aspirasi warga. Termasuk juga keinginan warga mengenai pemekaran desa.

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Tersangka AR dan RZ diamankan di Polres Mataram atas dugaan kasus curanmor.

Penentuan Kelulusan Calon Anggota KPU

Timsel Klaim Steril dari Intervensi Mataram (Suara NTB) Tim seleksi (Timsel) calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB telah menyelesaikan tugasnya, melakukan seleksi sampai dua kali jumlah kebutuhan. Hasilnya akan disampaikan ke KPU RI untuk memutuskan calon anggota KPU terpilih periode 2018-2023.

Untuk calon anggota KPU Provinsi, dari 12 orang yang mengikuti tahapan seleksi kesehatan dan wawancara, yang dinyatakan lulus delapan orang. Mereka adalah, Agus Hilman, Muh. Saleh, Rohani Hasmi, Rusdiyanto, Suhardi Soud, Syamsuddin, Yan Marli, dan Zuriati.

Nama-nama tersebut kemudian akan diserahkan oleh Timsel ke KPU RI untuk menjalani proses selanjutnya yakni fit and proper test.

“Ya, besok (Kamis) kita serahkan ke KPU RI, hasil seleksi Timsel,” kata Ketua Timsel calon anggota KPU Provinsi NTB, Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo, kepada Suara NTB, Selasa (11/12) kemarin.

Dari delapan orang yang lulus tersebut, dua diantaranya adalah calon petahana KPU Provinsi, yak-

negara dimaksud.

“Selanjutnya sidang pledoi, pembacaan nota pembelaan terdakwa. Minggu depan,” kata Fathurrauzi.

Dalam proyek tersebut, mantan Kadis ESDM KSB Hajamudin merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dia menjadi terdakwa bersama rekanan pemenang tender Direktur CV Agung Sembada, Teguh Maramis dan Konsultan Perencana Proyek Direktur CV Bree Teknik Edi Sukardi.

Mereka dituntut karena terbukti kongkalikong menyimpangkan proyek senilai Rp1,299 miliar. Pembayaran dilakukan

(Suara NTB/dok)

Gatot Dwi Hendro ni Yan Marli dan Suhardi Soud. Sedangkan calon petahana, Hesty Rahayu dinyatakan gugur, karena tidak memenuhi kualifikasi.

Lebih lanjut ditegaskan Gatot Dwi Hendro, dalam proses pengambilan keputusan penentuan kelulusan calon anggota KPU Provinsi NTB, Timsel telah bekerja secara objektif. Tanpa ada intervensi dari pihak lain untuk mempengaruhi keputusan timsel.

Hal itu disampaikan Gatot untuk menipis isu yang muncul bahwa ada kepentingan partai politik

yang masuk dalam penentuan kelulusan calon anggota KPU. “Kita steril dari pengaruh eksternal. Ini disebabkan karena kita terbantu oleh sistem rekrutmen calon KPU yang baik, transparan dan akuntabel. Saya juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dari berbagai institusi yang ikut mensupport tugas timsel,” kata Gatot.

Ditempat terpisah, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, kepada Suara NTB menyampaikan, calon anggota KPU Provinsi NTB akan lebih dulu menjalani fit and proper test di KPU pusat. Kemudian dari delapan calon tersebut, akan ditetapkan menjadi lima orang anggota KPU terpilih.

Sementara untuk calon anggota KPU kabupaten/kota, proses fit and proper test akan dilakukan oleh KPU Provinsi. Kemudian hasil diserahkan ke KPU pusat untuk ditetapkan lima calon terpilih, dan lima calon cadangan.

“Wawancara dilakukan KPU provinsi oleh komisioner yang baru, hasilnya dibawa ke pusat, dan mereka yang melakukan perengkingan menjadi lima besar,” katanya. (ndi)

“Silakan bentuk panitia dan buat proposal, kami siap membantu,” ucapnya.

Ketua BPD Langko, Suhardi Idris mengaku lega tercapainya kesepakatan tersebut. “Kami selaku perwakilan tentu akan ikut mengawal apa yang menjadi aspirasi kita untuk direalisasikan, namun tentu butuh proses,” kata Idris.

Massa kemudian membubarkan diri dengan tenang dan aman sekitar pukul 10.30 Wita. (why)

SUARA NTB

Rabu, 12 Desember 2018

Halaman 9

Policy Brief Perawat BUKAN Pembantu Dokter Dalam kesehariannya, perawat lebih sering melakukan tindakan medis daripada tindakan keperawatan. Perawat masuk kerja, handover, briefing, injeksi, pasang infus, catheter, dan NGT, semua tindakan medis. Lalu kapan perawat melakukan asuhan keperawatannya jika perawat hanya sibuk pada perintah delegasi dan lepas dari image “pembantu dokter”.

Context and Importance of the Problem Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengenai malpraktik keperawatan di Indonesia pada tahun 2010-2015 ada sekitar 485 kasus. Dari 485 kasus malpraktik tersebut, 357 kasus merupakan malpraktik administratif, 82 kasus perawat yang tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang disepakati dan termasuk dalam malpraktik sipil, dan 46 kasus terjadi akibat tindakan medik tanpa persetujuan dari dokter yang dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyebabkan luka serta kecacatan kepada pasien atau tergolong dalam malpraktik kriminal dengan unsur kelalaian. (Purnawan, 2017).

Dalam pedoman penyelenggaraan komite keperawatan Rumah Sakit (PMK Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit ), disebutkan bahwa tenaga keperawatan di Rumah Sakit merupakan jenis tenaga kesehatan terbesar (jumlahnya antara 50–60%), memiliki jam kerja 24 jam melalui penugasan shift, serta merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien melalui hubungan profesional.

Tenaga keperawatan memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai kewenangan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarganya.

Dalam profesi tenaga keperawatan dikenal tindakan yang bersifat mandiri dan tindakan yang bersifat delegasi. Tindakan yang bersifat mandiri merupakan kompetensi utama dari profesi tenaga keperawatan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Tindakan yang bersifat mandiri ini merupakan kewenangan yang melekat dan menjadi tanggung jawab penuh dari tenaga keperawatan. Kewenangan tenaga keperawatan untuk melakukan tindakan medik merupakan tindakan yang bersifat delegasi yang memerlukan Kewenangan Klinis tertentu dan perlu dikredensial.

Menurut standar SNARS Edisi 1, disebutkan pada Standar KKS (Kompetensi dan Kewenangan Staf) 14 bahwa rumah sakit melaksanakan identifikasi tanggungjawab pekerjaan dan penugasan klinis berdasar atas kredensial staf perawat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Hasil kredensial perawat berupa rincian kewenangan klinis menjadi landasan untuk membuat uraian tugas, wewenang, dan tanggungjawab klinis di unit pelayanan tempat perawat tersebut ditugaskan. Elemen penilaian standar KKS ini adalah ada penetapan rincian kewenangan klinis perawat berdasar atas pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman anggota staf keperawatan, ada pelaksanaan proses pembuatan rincian kewenangan klinis sesuai dengan peraturan perundangundangan, serta adanya berkas kredensial yang dipelihara dari setiap staf keperawatan.

Dijelaskan dalam UU Keperawatan nomor 38 tahun 2014 bahwa praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan, bukan asuhan atau tindakan medis.

Hal yang paling umum terlihat adalah dari perbedaan etika medis dan etika keperawatan didasarkan pada dua kata kerja dalam bahasa Inggris “to cure” dan “to care”. Tugas utama dokter adalah untuk menyembuhkan, yang meliputi diagnosa penyakit. Sedangkan perawat melengkapi kegiatan dokter dengan merawat. Pada prakteknya, perawat banyak menjalankan perintah dokter berupa tindakan medis.

Secara yuridis perawat sebenarnya tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tindakan medik, kecuali telah memperoleh pelimpahan kewenangan dari dokter secara tertulis untuk melaksanakan tugastugas yang menjadi kewenangan dokter yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan, serta contoh format pelimpahan yang dimaksud tersebut tidak ada. Sehingga mekanisme pelaksanaan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat tersebut sampai saat ini tidak jelas, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan legalitasnya.

Critics of Policy Options Di dalam UU Keperawatan, disebutkan pada Pasal 32 ayat (1), bahwa pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Sementara yang terjadi di lapangan adalah dokter mendelegasikannya secara lisan.

Perawat memerlukan kewaspadaan yang tinggi dan harus berpedoman

Lulusan SMK Yarsi Diajak Mandiri Mataram (Suara NTB) SMK Yarsi Mataram bekerjasama dengan PT. MHomecare Indonesia. Nantinya seratus persen lulusan SMK Yarsi siap direkrut oleh PT MHomecare Indonesia. Dengan begitu, lulusan SMK Yarsi diajak untuk mandiri.

Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., menjelaskan, kerjasama yang ditandatangani pekan kemarin itu, untuk menyepakati bahwa lulusan SMK Yarsi siap direkrut oleh PT. MHomecare Indonesia. “PT. MHome Care siap merekrut 100 persen lulusan SMK Yarsi Mataram,” katanya.

Nantinya para lulusan akan masuk kategori perawat caregiver atau perawa khusus Lansia. Dengan adanya kerjasama ini maka pandangan bahwa siswa SMK tidak siap kerja dihapus, menjadi siap kerja. Model dari kerja sama ini, lulusan SMK dijadikan pengusaha di bidang kesehatan. Dengan begitu mereka akan mandiri dan tidak bergantung pada lembaga seperti rumah sakit atau puskesmas.

“Biasanya kan begitu tamat bekerja untuk digaji contoh di rumah sakit atau Puskesmas, tetapi MHome Care Indonesia mengajak untuk mandiri. Berusaha sendiri dan bisa mendapatkan hasil sendiri,” kata Wahyu.

Selain itu, SMK Yarsi juga SMK Yarsi Mataram juga mengembangkan program SMK Kesehatan Plus. Plus yang dimaksud yaitu dengan penambahan Diniyah Islamiyah bidang keagamaan Islam. SMK Yarsi menawarkan tiga program keahlian, yaitu keperawatan, farmasi, dan keperawatan gigi.

Nantinya siswa SMK Yarsi selain dibekali dengan keterampilan di bidang kesehatan, juga akan dibekali dengan ilmu agama. Begitu seorang siswa lulus, ia memiliki bekal ilmu agama dalam melaksanakan profesinya.

SMK Yarsi Mataram merupakan SMK bidang kesehatan khususnya keperawatan. Meski demikian, siswa di sana juga diajarkan membuat kerajinan sederhana berbahan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan.

Diharapkan, melalui praktik kewirausahaan itu, siswa memiliki keterampilan yang lain. Selain mereka terampil di bidang keperawatan, diharapkan juga dapat terampil di bidang kewirausahaan. Seperti yang dilakukan dalam praktik kewirausahaan itu, siswa diajarkan merangkai bunga dari bahan bekas. (ron) Wahyu Sutantri

pada ketentuan yang berlaku sebagai payung hukum, meskipun upaya pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan hanya berupa pengobatan dasar/standar saja, pada dasarnya hal ini juga mengandung resiko berat yang tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa terjadi kesalahan/ kelalaian dalam tugas, sehingga perawat yang bersangkutan terpaksa harus berurusan dengan hukum.

Oleh karena itu permintaan secara tertulis mengenai tindakan medis dari dokter kepada perawat sebagai bukti pelimpahan wewenang sangatlah diperlukan, karena hal ini merupakan sarana yang dapat dijadikan dasar Ade Irma Dahlia, S.Kep, Ns perlindungan hukum bagi perawat dalam melakukan tindakan medis (Sukindar, 2017) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan pada: a) Pasal 65 ayat (1) dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis; b) Pasal 65 ayat (3), bahwa dalam pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan ketrampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan, pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan, Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan, dan tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.Kemudian di dalam UU Keperawatan Pasal 32 ayat (2) pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara delegatif atau mandat, sedangkan pengertian delegatif menurut pasal 32 ayat (3) adalah untuk melakukan suatu tindakan medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab, contoh tindakan medis antara lain: menyuntik, memasang infus, dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah, tindakan ini dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Pelimpahan wewenang secara mandat adalah pelimpahan wewenang tindakan medis kepada perawat di bawah pengawasan, tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat berada ada pemberi pelimpahan wewenang. Hal ini menunjukkan antara UndangUndang Nomor 38 Tahun 2014 dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tidak sinkron atau tidak selaras karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tidak mendukung dan menguatkan kepastian hukum yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014, pada materi muatan pelimpahan wewenang dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan tindakan medis yang dilimpahkan. (Sutarih, 2018) Dalam Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran,pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dapat melimpahkan tindakan medis kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis.

Ayat 2 menjelaskan bahwa tindakan medis sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dalam keadaan darurat, tenaga medis sedikit. Pasal 23 tersebut tidak tegas menyebutkan tindakan kedokteran apa yang dapat dilimpahkan dokter kepada perawat dan apakah setiap kali perawat mendapatkan pendelegasian wewenang dari dokter harus selalu dibuat ataukah cukup satu kali saja dibuatkan sebagai surat kuasa untuk melakukan tindakan kedokteran. Ketentuan ayat (1) tidak diikuti penjelasan maupun petunjuk teknis cara atau standar operasional prosedur pelimpahan kewenangan sehingga ayat (1) perlu lebih dipertegas kalimatnya ataukah setidaknya ada petunjuk teknis lebih khusus lagi untuk dijadikan pedoman atau standar operasional prosedur pelaksanaan suatu pendelegasian wewenang dokter kepada perawat.

Kesimpulan Walaupun telah ada pengaturan tentang pendelegasian wewenang tindakan medis kepada perawat, namun belum sepenuhnya diatur secara rinci mengenai tindakan medis apa saja yang bisa di delegasikan dan di mandatkan, bagaimana format dan tata laksana pelimpahan tugas serta tidak adanya kesesuaian pengaturan antara UU keperawatan no 38 tahun 2014 dengan UU Kesehatan no 36 tahun 2014 mengenai siapa yang bertanggung jawab pada hasil pendelegasian itu. Oleh karena itu, rumah sakit harus membuat ketetapan mengenai tindakan mana yang merupakan mandat dan delegatif serta pelimpahan we-

wenang harus dilakukan secara tertulis.

Policy Recommendations Untuk menjamin perlindungan hukum bagi perawat dalam pendelegasian serta memberi ruang bagi perawat melakukan asuhan keperawatannya, maka penulis merekomendasikan :

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi diatas, penulis memprioritaskan untuk merekomendasikan adanya Surat Ketetapan dari Direktur Rumah Sakit mengenai batasan tindakan medis apa saja yang dilimpahkan secara delegatif dan secara mandat kepada perawat, ketetapan bahwa pelimpahan harus dilakukan secara tertulis serta ketetapan mengenai jasa pelayanan tindakan delegasi. Ketetapan ini dapat dibuat dengan musyawarah antara komite medik dan komite keperawatan di Rumah Sakit.

Appendix Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/ Per/X/2011. Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Jakarta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 49 Tahun 2013.

Komite Keperawatan Rumah Sakit. Jakarta Purnawan, H. (2017). Diskresi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Kepada Perawat Di Kotawaringin Timur. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sukindar. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis. Legalitas, 2(1), 1–15.

Sutarih, A. (2018). Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. Hermeneutika, 2(1), 1–64.

Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sekretariat Negara : Jakarta Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-undang No 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Sekretariat Negara :Jakarta Source consulted / Bibliografi Ade Irma Dahlia, S.Kep, Ns adalah mahasiswa Pasca Sarjana Peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia. Bekerja di RSUD Talang Ubi, sebuah rumah sakit daerah di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan. Info lebih lanjut :ade.irma82@ui.ac.id / via Whatsapp : 081367993881. (adv)

Bawaslu Petakan Potensi Kerawanan Pemilu dari Penyelenggaraan Pilkades Serentak Mataram (Suara NTB) Pemilih Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang sudah digelar di dua kabupaten, yakni Lombok Tengah belum lama ini dan di Lombok Barat, Senin (10/ 12) lalu telah menimbulkan tragedi yang mencoreng sendi demokrasi oleh masyarakat dalam menyikapi hasil pemilihan.

Berbagai peristiwa yang terjadi di Pilkades serentak di dua daerah tersebut, bisa menjadi bahan bagi penyelenggara Pemilu 2019, dalam melakukan pemetaan tingkat kerawanan pemilu. Sehingga dari sejak dini, upaya preventif bisa dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu.

“Ya, kita akan melakukan pemantauan apa yang bisa dipetik dari Pilkades ini. Akan jadi referensi bagi Bawaslu dan KPU, untuk melakukan sosialisasi Pemilu 2019. Supaya hal yang sama tidak terjadi lagi,” kata Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, yang

dikonfirmasi, Selasa (11/12).

Salah satu yang diamati oleh Khuwailid, mengapa dalam penyelenggaraan Pilkades di dua daerah tersebut, bisa sampai menimbulkan gesekan di tengah masyarakat, ia melihat tidak ada mekanisme komplain yang disediakan bagi masyarakat yang merasa tidak puas dengan jalannya pelaksanaan pesta demokrasi desa itu.

“Dari sisi mekanisme komplain, kalau terjadi dugaan pelanggaran, ke mana harus mengadu dan disampaikan.

Padahal peserta dan masyarakat punya hak dalam

melakukan keberatan itu. Nah itu dimana,” katanya.

Berbeda halnya dengan Pemilu, ketika para pihak ada yang merasa keberatan karena menemukan dugaan pelanggaran, dan kecurangan, ada Bawaslu sebagai lembaga tempat melapor dan memutuskan.

“Kalau di Pilkades ini, kalau ada yang curang, siapa yang selesaikan, itu yang belum dipikirkan oleh Pemda.

Banyak juga yang telepon ke Bawaslu kenapa diam, kita jawab itu kan bukan jangkauan Bawaslu, tidak punya wewenang ke sana,” jelasnya.

Karena itulah, ia meyakini bahwa kejadian serupa di Pilkades tidak akan terjadi di Pemilu 2019. Sebab semua aturan main sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga ruang-ruang potensi konflik dan perselisihan itu sudah disediakan untuk proses penyelesaiannya.

“Makanya kita ndak kahwatir, semua sudah diatur, ada pengawasan, jadi tidak ada ruang untuk pihak yang merasa dirugikan. Kalau pun ada, sudah ada mekanisme penyelesaiannya,” katanya.

Namun demikian pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi, dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dalam hal kepemiluan. Hal penting supaya masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya Pemilu.

“Seiring proses waktu, ter-

(Suara NTB/dok)

Muhammad Khuwailid us kita sosialisasi mekanisme komplain. Karena di Pilkades ini mekanisme komplain ini yang tidak tersosialisasi dengan baik,” pungkasnya. (ndi)

SilkAir Raih Penghargaan Maskapai Regional Terkemuka Indonesia Tahun 2018

(Suara NTB/bul)

RUMAH SUBSIDI - Rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang. Para pengembang tertolong kebijakan rumah subsidi. Oleh karena itu pengembang lokal berlomba-lomba membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berita selengkapnya di halaman 3.

Mataram (Suara NTB) SilkAir, maskapai penerbangan regional Singapore Airlines, telah dinobatkan sebagai ‘Maskapai Penerbangan Regional Terkemuka’ dari Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) tahun 2018. Ini merupakan tahun ke empat bagi SilkAir dalam meraih penghargaan ini secara berturut – turut.

ITTA merupakan acara penghargaan paling bergengsi bagi maskapai lokal maupun internasional di industri pariwisata Indonesia. Sebagai acara penghargaan tahunan yang telah diselenggarakan untuk ke-9 kalinya sejak pertama pada tahun 2010. ITTA bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan di sektor pariwisata Indonesia dalam hal standar pelayanan, kepuasan pelanggan, perluasan jaringan dan kontribusi terhadap pariwisata lokal.

General Manager untuk SilkAir Indonesia, Ganesh Perumal dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (11/12) berterima kasih atas penghargaan yang diberikan selama empat tahun berturut-

turut sebagai upaya berkelanjutan kami untuk terus memberikan nilai lebih dan kualitas terbaik untuk para pelanggan setia maupun yang baru bergabung dengan layanan SilkAir. Sehubungan dengan penerimaan penghargaan, SilkAir juga akan mengadakan acara tahunan SilkAir Travel and Online Travel Fair di awaltahun 2019, yang akan mengundang pelanggan untuk merasakan secara langsung pengalaman terbang yang menyenangkan bersama Maskapai Regional Terkemuka 2018. Selain itu, SilkAir Travel dan Online Travel Fair akan menawarkan beberapa promosi dan paket perjalanan ke lebih dari 100 destinasi yang disediakan oleh jaringan internasional Singapore Airlines, seperti Hong Kong, Bangkok, Seoul, Tokyo, Roma, Amsterdam, New York, dan masih banyak lagi, melalui Singapura sebagai hub. ‘’Acara ini akan diadakan di delapan kota di mana SilkAir beroperasi, seperti Balikpapan, Bandung, Lombok, Makassar, Manado, Medan, Semarang dan Yogyakarta,’’ ujarnya. (r)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

Halaman 10

Minim Siswa, Sekolah Swasta Diminta Tunjukkan Kualitas Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta sekolah swasta untuk berbenah dan menunjukkan kualitasnya, agar masyarakat bisa tertarik masuk ke sekolah swasta. Dengan menunjukkan kualitas, tidak ada lagi sekolah swasta yang kekurangan siswa.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada sekolah swasta yang tidak mengikuti Ujian Nasional (UN) karena minimnya siswa. Pihak Dinas Dikbud NTB juga diminta untuk mempertegas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri agar siswa tidak menumpuk di sekolah negeri.

Kepala Bidang Pembinaan

SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/12) mengatakan, bagi sekolah swasta harus menunjukkan kualitasnya. Ia mencontohkan beberapa sekolah swasta yang memiliki banyak siswa dan bisa bersaing dengan sekolah negeri.

“Makanya dari awal ketika

pengelolaan ke pemerintah provinsi , kami minta untuk sekolah swasta silakan berbenah. Karena limpahan siswa pasti banyak, kalau tidak berbenah, tidak diminati.

Pendidikan zaman sekarang tidak seperti dulu, kalau sekarang dilihat-lihat, sekolah negeri pun tidak luput dari penilaian mereka

(masyarakat, red),” jelas Surya.

Menurutnya, jika sekolah swasta masih dengan tenaga pengajar kurang, kegiatan belajar mengajar tidak tertib, dan tidak disiplin maka masyarakat tidak akan meminatinya. Oleh sebab itu, dari awal pihaknya sudah meminta sekolah swasta berbenah.

Terlebih lagi dengan sistem zonasi dan kuota.

“Karena tidak ada respons yang bagus, maka kita tambah sekolah negeri, tapi tidak melanggar aturan Permendik-

bud. Kondisi saat ini dengan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta itu belum muncul atau memang belum percaya,” katanya.

Surya menjelaskan, kehadiran sekolah swasta untuk membantu pemerintah karena pemerintah tidak bisa menyiapkan 100 persen fasilitas pendidikan. Kalau sekarang sekolah swasta yang akan membantu tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga masyarakat tidak mau masuk ke sana, maka segala

upaya dilakukan. “Alternatif terakhir yang kita lakukan dengan mendirikan dua sekolah negeri baru untuk menampung,” katanya.

Ia juga menambahkan, pihaknya senang jika ada sekolah swasta yang bagus dengan fasilitas dan kegiatan belajar mengajar yang lebih bagus dari sekolah negeri.

Namun kalau tidak lebih bagus,dan masyarakat tidak mau masuk ke sana, maka sekolah swasta harus berbenah untuk menerima limpahan siswa. (ron)

(Suara NTB/ron)

H. Surya Bahari

Wartawan Diingatkan Ramah Anak pada Pemberitaan Berikan Materi yang Tertinggal PENILAIAN Akhir Semester (PAS) SMK yang awalnya akan dilaksanakan pada awal pekan kemarin diundur menjadi tanggal 12 Desember sampai dengan 22 Desember. Sekolah pun berkesempatan memberikan materi pelajaran yang sempat tertinggal akibat adanya bencana gempa bumi beberapa bulan lalu. Bencana itu memaksa sekolah meliburkan siswa dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., dihubungi Selasa (11/12) mengatakan seharusnya SMK melaksana(Suara NTB/dok) kan PAS pada 3 Desember lalu, Moh. Tauhid tapi diundur menjadi tanggal 12 melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) SMK. Menurut Tauhid, dengan diundurnya pelaksanaan PAS, sekolah memiliki kesempatan memberikan materi pelajaran bagi siswa.

Karena saat bencana gempa bumi medio Juli sampai dengan Agustus lalu, kegiatan pembelajaran berjalan tidak efektif.

“Ada empat kali pertemuan tidak terisi saat gempa lalu, di situlah (pengunduran jadwal) diisi untuk menambah kekurangan pemberian materi saat gempa bumi lalu. Ini kesepakatan semua SMK. Faktor gempa, hampir satu bulan tidak aktif belajar,” jelas Tauhid.

Tauhid menambahkan, nantinya tanggal di rapor akan tertulis 29 Desember. Namun pembagian rapor akan diberikan seusai libur semester.

Di SMKN 3 Mataram sendiri akan melaksanakan PAS dengan mode Computer Based Test (CBT). Pihaknya menyiapkan tujuh laboratorium. Nantinya akan ada empat sesi. Langkah ini dilakukan untuk membiasakan siswa menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Sehingga saat UNBK mereka ndak masalah lagi,” kata Tauhid.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, pelaksanaan PAS diundur agar pemberian materi yang sempat tertinggal saat bencana gempa bumi, bisa tersampaikan.

Dalam surat edaran itu, menurut Umar disampaikan juga mengenai penilaian akhir semester ganjil akan dilaksanakan dengan menggunakan Computer Based Test (CBT) atau berbasis komputer dan Paper Based Test (PBT) atau berbasis kertas.

Pengunduran ini berdasarkan kesepakatan dengan Kepala SMK se-Pulau Lombok, Sumbawa Barat, dan Kepala SMKN 1 Alas dan Kepala SMKN 1 Buer. (ron)

Kemenag Lotim Klaim Pencairan Dana Sertifikasi 2018 Tuntas Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengklaim jika pencairan dana sertifikasi tahun 2018 tuntas. Jumlah guru yang mendapat dana sertifikasi mencapai 5.000 lebih dengan kriteria sudah mengabdi selama 10 tahun mulai dari guru, RA, MI, MTs, dan MA. Teknis pencairan dana sertifikasi ini, untuk triwulan pertama tiga bulan, barulah diberikan per satu bulan untuk satu semester. Sementara untuk semester kedua, triwulan pertama pada bulan Juli, Agustus, dan September diberikan tiga bulan sekali. Selanjutnya untuk bulan Oktober, November, Desember diberikan per satu bulan. Diberikannya dana sertifikasi dengan masa tiga bulan untuk semester pertama dan kedua dikarenakan proses pemberkasan pembayaran dana sertifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama. Sehingga proses pencairan sebanyak 8 kali dalam satu tahun dengan masing-masing 4 kali pencairan untuk satu semester. “Untuk 2018 sudah tuntas pencairannya,” aku Kepala Kemenag Lotim, H. Azharudin, Selasa (11/12).

Dana sertifikasi diberikan terhadap untuk guru non PNS. Sedangkan untuk guru PNS diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja. Adapun besaran dana sertifikasi yang didapatkan bervariasi, apabila guru itu hanya sertifikasi dan belum inpassing, maka rata-rata mendapatkan Rp 1.500.000. Berbeda dengan yang sudah inpassing dilihat juga dalam kepangkatan SK inpassing-nya dengan setiap empat tahun diberikan keistimewaan untuk kenaikan pangkat.

Sementara untuk guru non sertifikasi diberikan insentif terutama namanya yang sudah tercantum di Simpatikan madrasah dengan jumlah yang mendapat sekitar 7.000 guru dengan waktu penerimaan 11 bulan atau Rp3 juta per tahun. Pengurangan bulan dilakukan untuk mencukupi kuota yang ada. Itupun berdasarkan keputusan bersama dengan semua kepala madrasah mulai dari tingkat RA, MI, MTs dan MA. “Intinya bagaimana kesejahteraan dari guru-guru ini juga menjadi perhatian serius kita di lingkungan Kemenag Lotim,” terangnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Puluhan wartawan media cetak dan elektronik mengikuti kegiatan Implementasi Program Three Ends bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Keluarga (DP3AP2KB) NTB, Selasa (11/12).

Dalam diskusi bertajuk “Diskusi tematik bersama jejaring media dalam pemberitaan kebencanaan yang berperspektif (PUHA PUG)”, para wartawan diingatkan agar ramah terhadap anak dalam melakukan peliputan dan penulisan berita. Utamanya anak korban gempa Lombok.

Narasumber pada kegiatan itu, Madiana,S.Pd., mewakili Kaukus Peduli Perempuan NTB, berharap kegiatan ini mampu meningkatkan sensitivitas insan media dalam pemberitaan yang ramah terhadap anak. “Inilah kenapa kita perlu bekerjasama dengan media. Apalagi dampak gempa bumi sejak Agustus, anak anak trauma,” ungkapnya.

Dikatakan bahwa kondisi anak anak pascagempa sangat memprihatinkan, karena akibat gempa cukup parah.

Bahkan berdasarkan kondisi di lapangan, ditemukan ada satu tenda diisi empat kepala keluarga. Tentu tidak baik bagi situasi psikologi dan pertumbuhan anak maupun perempuan korban gempa.

“Di sinilah kita upayakan agar bantuan terhadap anak

korban gempa bisa merata.

Terutama tugas wartawan ialah membantu upaya pemuliahan gempa melalui pemberitaan. Termasuk untuk kasus kasus negatif berkaitan dengan anak agar tidak menampilkan foto atau menggunakan foto blur,” jelasnya.

Mengingat pascagempa, muncul kekerasan pada anak pascagempa. Banyak kekerasan yang mereka alami baik fisik maupun psikis yang luput dari perhatian. Karena selama gempa, yang jadi fokus perhatian ialah bagaimana bantuan datang, distribusi, dan recovery fisik.Sedang per-

hatian pada psikis anak jarang diperhatikan.

“Beban ganda prempuan pascagempa. Kasus kekerasan dan pelecehan pada perempuan dan anak cukup naik.

Wartawan tak sensitif pada isu ini karena fokus pada upaya pendistribusian bantuan.

Padahal jika sensitif kasus ini

cukup banyak menimpa perempuan dan anak korban gempa,” sambungnya.

Untuk itu, dia meminta agar para wartawan memiliki perspektif atau pemahaman didasari atas kebutuhan anak dan perempuan saat melakukan peliputan dan penulisan berita korban gempa. (dys)

(Suara NTB/dys)

JELASKAN - Pemateri saat menjelaskan materinya di hadapan puluhan wartawan agar dalam menulis berita lebih ramah terhadap anak, karena menyangkut masa depan anak.

Dua Mahasiswa UIN Mataram Berangkat Lancar, Pelaksanan Ujian Semester di Lobar ke Jepang Mataram (Suara NTB) Setiap tahun Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang di Indonesia mengirim beberapa pemuda-pemudi Indonesia untuk berkunjung ke negeri Sakura tersebut. Kunjungan itu bukan sematamata dengan tujuan wisata, namun para pemuda nantinya akan belajar beberapa hal tentang Jepang, seperti kearifan lokalnya, sistem pemerintahannya, hingga praktik peribadatan.

Pada tahun ini Kedubes Jepang bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjaring beberapa mahasiswa UIN di seluruh Indonesia yang layak dalam mengikuti agenda ini. Dua orang peserta yang dikirim merupakan mahasiswa UIN Mataram.

“Untuk tahun ini kita mengirim 9 mahasiswa UIN dari beberapa daerah di Indonesia,” ucap Miho Sakai dari pihak Kedubes Jepang.

Saiful Umam dari PPIM mengatakan penyeleksian sepenuhnya diserahkan kepada pihak kampus masing-masing. “Kami hanya menerima 4-5 orang dari masing-masing kampus untuk kita seleksi hingga mengerucut menjadi 2 orang perwakilan dari setiap kampus tersebut,” ungkapnya.

Para mahasiswa terpilih telah berkumpul sejak tanggal 10 Desember di kantor Kedubes Jepang Jakarta. Mereka diberangkatkan menuju Jepang pada malam harinya. Menurut keterangan Saiful Umam, di sana para peserta juga akan menempati rumah penduduk setempat, hal itu dilakukan agar mereka lebih merasakan bagaimana kultur budaya masyarakat di sana. “Ada tiga hal yang perlu diingat jika berada di sana, yaitu soal kebersihan, ketepatan waktu, dan kerja keras masyarakatnya,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi hubungan kedua negara. Mendapatkan pengalaman ini, ujar salah satu mahasiswa UIN Mataram Gifar Ilham, akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Terutama dengan niat belajar agar mendapatkan tambahan pengetahuan selama berada di Jepang. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan kegiatan Ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) di Lombok Barat (Lobar) berjalan lancar tanpa ada persoalan krusial yang menghambat. Salah satunya di SDN 1 Meninting, pelaksanaan PAS berjalan sukses.

Meski pelaksanaannya sempat terjadi sedikit masalah akibat dikejutkan dengan gempa 5,7 SR bila hari lalu, semua dapat terselesaikan dengan baik.

“Prosesnya tetap dapat terlaksana dan tidak mengganggu jalannya ujian. Semua bisa berjalan terutama khusus kelas lll yang terbagi dalam tiga rombongan belajar. Kami sudah menyiapkan dan memfotocopy semua segala kekurangan yang ada,” ujar Kepala SDN 1 Meninting, Fauziah, SPd. Ia mengaku gempa pada waktu UAS dihari ke dua itu, terjadi pada saat selesai jam pertama dan kebetulan sedang jam istirahat. Gempa itu cukup mengagetkan. Semua guru dan peserta didik sontak panik terlebih siswa siswi yang ada di lantai dua. Orang tua murid yang merasa khawatir anaknya terkena dampak gempa, banyak yang datang ke sekolah untuk menjemput anaknya untuk dibawa pulang. Karena orang tua siswa juga tidak ingin terjadi apa-apa dan takut adanya gempa susulan.

“Dalam situasi gempa seperti itu, ngak mungkin kami diamkan siswa untuk bertahan di sekolah.

Terpaksa ujian yang belum sempat diselesaikan di jam kedua, dilanjutkan keesokan harinya,”

ujarnya.

Kegiatan PAS disini dilaksanakan mulai hari Selasa sampai hari Sabtu. Karena sekarang memakai K13, prosesnya kita menggunakan tema untuk kelas 1,2,3,4 untuk kalas satu sampai kelas tiga. Sedangkan tema 1,2,3,4 dan 5 untuk kelas empat sampai dengan kelas enam.

“Matematika, Mulog, PJOK dan Agama. Alhamdulillah sudah selesai semua,” terangnya.

K13 ini dia sedikit berbeda dengan KTSP. Kalau di K13 ini semuanya menggunakan tema dan tema. Sedangkan KTSP semuanya menggunakan mata pelajaran (mapel) seperti IPA, IPS dan Agama, begitu. Untuk K13 di SDN 1 Meninting sudah berjalan selama tiga tahun, makanya karena sudah

tahun ketiga, diberlakukan untuk semua kelas.”Kami di semua kelas semuanya menggunakan tema K13. Jadi tidak ada yang menjadi kesulitan, dikarenakan penerapannya sudah lama dilaksanakan,” ungkap Fauziah.

Setelah PAS ini, pihaknya akan memberlakukan penilaian sesuai dengan aturan penilaian itu sendiri dengan menggunakan raport K13. Guru sekarang sedang bekerja untuk menyelesaikan raport. Untungnya kita dibantu dengan aplikasinya.”Inikan cukup ribet dan itu harus dimasukkan SK KD dan sekian jumlah murid per murid harus dibuat deskripsi, karena tidak lagi memakai nilai seperti dulu. Jadi harus ada deskripsi,” pungkasnya. (her)

(Suara NTB/ist)

Bangunan SDN 1 Meninting.

SDN 1 Meninting Kekurangan RKB dan Guru PNS Giri Menang (Suara NTB) Fenomena kekurangan Ruang Kegiatan Belajar (RKB) masih menjadi hal lazim di sejumlah sekolah. Hal ini juga tidak hanya sekedar kekurangan RKB saja, namun yang tak kalah penting seperti kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun dirasakan dan dikeluhkan pihak sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di pinggiran dan terpencil . Peristiwa kekurangan ruang akses belajar dan kekurangan guru tersebut, juga terjadi di sekolah SDN 1 Meninting.

Kepala SDN 1 Meninting Fauziah, SPd., mengatakan, sekolahnya yang menjadi sekolah favorit di Meninting masih terdapat sejumlah kekurangan RKB dan guru PNS. Namun pada prin-

sipnya kekurangan ini tidak menghalangi proses pembelajaran, akan tetapi semuanya berjalan seperti biasa.

Untuk sementara RKB kita masih kurang. Sedangkan khusus kelas ll saja harus menunggu jam pulang kelas 1 dulu. Kemudian terdapat beberapa kelas yang memanfaatkan perumahan guru yang sengaja disulap jadi kelas.

“Sejumlah perumahan kepala sekolah dan perumahan guru jadi ruang kelas,” bebernya.

Kurang lebih kekurangan ruang kelas sebanyak 7. Karena yang menyebabkan kebutuhan kita yakni tingginya minat masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Memang dari dulu hingga sekarang, penerimaan murid baru

mencapai tiga kelas. Itu kita sesuaikan dengan 28 murid setiap kelas.

“Jumlah murid kita sebanyak 430 orang. Setiap kelas terbagi tiga rombongan belajar,” jelasnya.

Sekolah di sini juga mengalami kerusakan pasca gempa bila hari, hanya saja dengan kondisi retak retak saja. Genteng genteng di sejumlah rungan kelas banyak yang berjatuhan, sehingga kalau dalam kondisi hujan seperti ini, kebocoran di beberapa titik.

“Kita sudah panggil tukang untuk perbaiki, namun belum ada tukang yang berani karena tetap dalam kondisi hujan. Kemudian tingkat resikonya juga yang terlalu tinggi, itu makanya belum ada tukang dan masih menunggu waktu yang pas,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/ist)

UJIAN - Murid-murid SDN 1 Meninting sedang melaksanakan hasil evaluasi hasil ujian.

SUARA NTB

Rabu, 12 Desember 2018

Halaman 11

Mega Persembahkan Dua Emas

Mataram (Suara NTB) Mega Mustika tampil gemilang di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X/2018. Atlet asal Kabupaten Dompu ini berhasil mempersembahkan dua medali emas di pertandingan cabang olahraga panjat tebing di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (11/12).

(Suara NTB/ist)

Klasemen sementara pertandingan Futsal Porprov NTB 2018.

Tim Futsal Sumbawa ke Semifinal Mataram (Suara NTB) Tim futsal Sumbawa berhasil menaklukan Lombok Barat (Lobar), 3-2 dalam laga penyisihan hari kedua Grup B yang berlangsung di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (11/12). Kemenangan tersebut sekaligus memastikan langkah Sumbawa maju ke babak semifinal.

Panpel Pertandingan Futsal, Agus Sukmayadi yang diwawancara Suara NTB, usai pertandingan menjelaskan bahwa tim Sumbawa menjadi satu-satunya tim yang sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal. Pasalnya kemenangan tim Sumbawa 3-2 atas Lobar di laga kedua semakij memperkokoh posisi Sumbawa di posisi puncak klasemen Grup.

“Tim Sumbawa berhasil meraih dua kemenangan di laga penyisihan. Mereka mengalahkan Kabupaten Dompu di hari pertama dan menang atas Lobar di hari ini,” ucapnya.

Pantauan Suara NTB di lokasi, pertandingan antara tim Sumbawa dengan Lobar cukup ketat. Dimana kedua tim saling menyerang dan berhasil menyarangkan beberapa gol di kandang lawan. Namun demikian keberuntungan menjadi milik Sumbawa setelah tim yang diperkuat Rivan Rahandi dan kawan-kawan itu unggul 3-2 di babak akhir.

Di babak pertama laga, masing-masing tim bermain imbang 0-0. Namun setelah masuk ke babak kedua barulah masing-masing tim mencatatkan gol. Tiga gol untuk kemenangan tim Sumbawa dicatat oleh Wisnu Tera menit26", Erwin Ramdani 34" dan Rivan Rahandi 39". Sementara dua gol balasan dari Lobar dicatat oleh M. Azizurrohman 24" dan L. Marwin Abadi di menit ke 35".

Sementara itu, di pertandingan lainnya, tim Lotim berhasil mengalahkan tim tim Kabupaten Bima dengan skor 30. Tiga gol kemenangan Lotim dipersembahkan oleh Odyk Setiawan, Muhammad Ewa dan Muhammad Rifki. (fan)

Lima Pemilik Lahan Belum Ambil Ganti Rugi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, mencatat, dari total 75 orang pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan jalur dua, masih tersisa lima orang belum mengambil uang ganti rugi. Dari kelima pemilik lahan tersebut, besaran uang ganti rugi yang telah dititip di PN Sumbawa, mencapai angka Rp300 juta dan harus segera diambil.

Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa Barat, M. Endang Arianto S. Sos, MM, kepada koran ini, Selasa (11/12) tidak masih ada lima orang lagi yang enggan untuk mengambil uang ganti rugi dari 75 orang pemilik lahan. Mereka masih enggan mengambil uang itu, karena mereka masih melakukan banding atas penetapan harga oleh tim appraisal.

Itu dilakukan, karena dianggap ada unsur yang tidak terpenuhi dalam penetapan harga. Kendati demikian, Pemkab tidak lagi bergeming dengan masalah lahan itu, karena pada prinsipnya tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan didalam penilaian dan penetapan harga tidak dilakukan sendiri melainkan tim KJPP yang sudah sangat professional dalam penentuan harga.

“Alasan mereka tidak mau mengambil karena harganya tidak sesuai dan kita minta dinaikan. Tetapi kita tidak akan lakukan itu, karena akan sangat menyalahi aturan,” ungkapnya.

Dikatakannya, pada prinsipnya proses pembebasan lahan untuk jalur dua itu, sudah sesuai dengan aturan. Adapun kisaran harga mulai dari Rp 40 juta per are untuk lokasi tanaha paling ujung jalan. Sementara untuk kisaran harga terendah sekitar Rp 6 juta untuk lokasi yang berada di tengah. Sehingga tidak ada lagi unsur kesengajaan Pemerintah untuk menurunkan harga beli lahan ini, melainkan itu murni penilaian harga dari tim KJPP. Tetapi karena masalah harga yang dianggap tidak sepantas akhirnya masih ada lima orang pemilik lahan yang tetap saja menolak dengan harga tersebut. Bahkan uang yang telah dititip di PN tersebut tidak akan habis masa berlakunta (Kadaluwarsa). “ Dalam proses pembebasan lahan ini sudah sesuai prosedur tidak ada hal-hal yang kita tutupi. Kalaupun masih ada yang menolak, itu terserah mereka dan uangnya sudah kita titip terserah mereka mau ambilnya kapan,” ujarnya.

Disinggung mengenai rencana lanjutan pembangunan jalan yang saat ini baru satu jalur dia mengatakan, memang di tahun 2018 hanya satu jalur saja yang dibangun. Sementara untuk sisa pekerjaan pembangunan jalan ini akan dilanjutkan di tahun 2019 mendatang. Itupun jika anggarannya disiapkan oleh Pemerintah provinsi, tetapi jika tidak maka pembangunannya juga terhenti hanya satu jalur saja.

Kendati demikian pihaknya sangat berharap supaya jalan tersebut bisa dilanjutkan, jika tidak maka tumpukan material yang ada saat ini akan sia-sia.

“Memang untuk tahun 2018 hanya satu jalur saja, pekerjaan ini akan kembali dilanjutkan di tahun 2019. Untuk itu, kami sangat berharap bisa segera dituntaskan sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal,” tandasnya. (ils)

Selain dua medali emas, Mega juga berhasil mempersembahkan satu medali perak. Itu artinya, total medali yang diraihnya sebanyak tiga medali, yakni dua emas dan satu perak.

Mega Mustika yang diwawancara Suara NTB usai pertandingan mengungkapkan rasa senang dan bangga bisa meraih dua emas di event tersebut. Pasalnya dua medali emas tersebut sesuai dengan target yang diharapkan. “ Perasaan saya senang sekali.

Akhirnya tidak sia-sia kami latihan selama ini. Target saya dua emas pun terkabulkan,” ucapnya.

Dikatakan Mega, dua med-

ali emas yang diraihnya tersebut akan dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Dompu. Selain itu dia juga mengungkapkan terimakasih pada pelatih dan Ketua KONI Dompu serta Bupati Dompu yang sudah mendukung pembinaan atlet Dompu.

Menurutnya, keberhasilan dirinya di Porprov NTB/2018 tidak lepas dari campur tangan semua pihak, khususnya peran pelatih, pengurus cabor, Ketua KONI dan Bupati Dompu sangat besar dalam mempersiapkan mereka menuju Porprov NTB/ 2018. Dimana Mega bersama rekan sesama atlet menjalani latihan selama set-

ahun penuh untuk bisa mencapai hasil maksimal.

Dia berharap kedepan KONI Dompu bersama pemerintah Dompu memberikan apresiasi untuk atlet berprestasi, sehingga para atlet peraih medali bisa lebih semangat lagi menghadapi event-event yang lebih tinggi lagi.

Sebagaimana diketahui Mega Mustika berhasil merebut dua medali emas di kelas klasik perorangan putri dan kelas speed campuran. Di kelas speed campuran Mega berpasangan dengan Yus Miliadin. Sementara satu medali perak diraih Mega di kelas speed beregu putri. (fan)

(Suara NTB/fan)

MEDALI - Mega Mustika (tengah) bersama dua rekannya sesama atlet Dompu menunjukkan medali yang diraih di kategori boulder beregu.

Citra Persembahkan Emas Menembak Mataram (Suara NTB) Citra Putri Budi Andini tampil meyakinkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X/2018. Atlet asal Kota Mataram itu berhasil menyabet medali emas di kelas 10 meter air rifle di cabor menembak yang berlangsung di Lapangan Saraswati Mataram, Selasa (11/12).

Citra Putri Budi Andini yang merupakan atlet Pelatda Mayung berhasil mengantongi poin tembakan tertinggi, yakni 292 poin. Dia mengalahkan Khoiriatunissa Hariana sesama petembak asal Kota Mataram dengan nilai 274 poin.

Sementara peringkat ketiga diraih oleh Dilla Arianti dari Kota Bima dengan mengantongi nilai 254 poin.

Pertandingan di nomor 10 meter air rifle putri tersebut berlangsung selama tiga seri.

Masing-masing seri menggunakan 10 butir tembakan,

di seri pertama Citra mengantongi 99 poin, 98 poin seri kedua dan 95 poin seri ketiga.

Sementara itu Khoiriatunissa meraih 91 poin seri pertama, 89 poin seri kedua dan 94 poin seri ketiga. Disusul Dilla Arianti dengan 84 poin seri pertama, 83 poin seri kedua dan 87 poin seri ke 3. Hasil tersebut menempatkan Citra sebagai juara pertama dan membawa pulang medali emas untuk Kota Mataram.

Sebagaimana diketahui Citra bukan penembak pemula, namun atlet asal Kota Mataram itu sudah berpengalaman mengikuti event nasional. Dia salah satu petembak NTB yang selalu sukses mendulang medali di level nasional. Hasil memang tidak menghindari proses, dalam hal ini atlet-atlet yang terlatihlah yang selalu sukses mendulang medali emas, perak dan perunggu. (fan)

Gubernur Setujui UMK KSB 2019 Rp2,1 Juta Taliwang (Suara NTB) Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah diusulkan akhirnya mendapatkan persetujuan Gubernur dengan nomor Surat Keputusan (SK) 561-849 tahun 2018 pada angka Rp2,1 juta. Jumlah ini meningkat 5 persen dari tahun 2017 lalu yang hanya mencapai angka Rp2 juta saja.

Kepala Dinas Nakertrans kepada Suara NTB melalui Kasi Hubungan Industrial (HI) Tohiruddin SH kepada Suara NTB, Selasa (11/12) mengatakan, SK terkait UMK tahun 2019 sudah diterima dan akan mulai dilaksanakan per tanggal 1 Januari tahun 2019 mendatang. SK ini juga akan diikuti dengan sosialisasi ke semua perusahan yang ada di wilayah setempat. Sehingga tidak ada satupun perusahaan yang tidak melaksanakan UMK sesuai kesepakatan.

Kalaupun ada perusahaan yang belum bersedia menerapkan UMK itu, maka pihaknya juga membuka ruang untuk melakukan penangguhan.

“Alhamdulillah UMK kita sudah disetujui dan dalam waktu dekat kita akan segera lakukan sosialisasi. Kita juga berharap agar perusahaan ini bisa taat terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, penetapan angka Rp2,1 juta tersebut dianggap sudah sesuai dengan KHL KSB. Kendati demikian, pihaknya tetap akan membuka ruang bagi perusahaan yang menangguhkan besaran UMK itu. Bahkan pihaknya juga akan membuka ruang

perusahaan untuk mengajukan penangguhan UMK ini.

Hal tersebut tentunya sahsah saja dilakukan oleh perusahaan karena aturan membolehkan. Tapi sangat tidak mudah menangguhkan besaran UMK ini, karena harus ada aturannya. Salah satunya yakni, bersurat ke gubernur melalui Dinas terkait serta melampirkan nota keuangan perusahaan dikeluarkan oleh akuntan publik serta independen diluar perusahaan.

“Memang angkanya sudah kita tetapkan Rp2,1 juta, tetapi kami juga membuka peluang bagi tiap -tiap perusahaan untuk menangguhkan besaran itu dengan mengikuti aturan yang ada,” sebutnya.

Dia juga tidak memungkiri masih ada perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan. Sebut saja hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan UMK di 2018 masih saja ditemukan beberapa perusahaan yang tidak bisa membayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satunya yang dilakukan oleh manajemen hotel grand royal Taliwang bahkan jauh dari besaran UMK. Tapi secara keseluruhan, penerapan UMK tahun 2018 sudah mencapai angka 80 persen dan angka tersebut sudah bagus. Karena untuk mengejar angka 90 persen akan sangat susah karena masih banyak yang dipertimbangkan. “Angka 80 persen ini sudah kita anggap sangat baik, karena untuk mencapai 100 persen sangat susah,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/fan)

BERTANDING - Ardiansyah tengah (merah/kanan) tengah bertanding mengalahkan Nur Alamsyah di laga kelas 63 Kg putra cabor muay thai di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (11/12).

Ardiansyah Menang KO Mataram (Suara NTB) Atlet muay thai nasional, Ardiansyah benar-benar menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Atlet asal Dompu itu menjadi idola dalam setiap pertandingan Muay Thai Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-17 Desember 2018.

Ardiansyah memang pantas menuai pujian.

Pasalnya, di setiap laga dia selalu tampil terbaik. Di pertandingan penyisihan 16 besar melawan atlet asal Kabupaten Bima, M. Nur Alamsyah di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa( 11/12), Ardiansyah berhasil memukul jatuh lawannya hingga lawannya menyerah.

Pertarungan Ardiansyah dengan Alamsyah memang tidak seimbang. Bagaimana tidak, belum satu ronde pertandingan berlangsung, Alamsyah sudah menyerah. Pukulan tangan

dan kaki yang dilancarkan Ardiansyah membuat Alamsyah tak bisa berkutik.

Beberapa pukulan tangan Ardiansyah membuat lawannya jatuh. Tidak sampai di situ, tendangan lurus yang dilepaskan oleh Ardiansyah membuat lawannya roboh dan menyerah. Wasit yang memimpin pertandingan menghitung berkali-kali namun Alamsyah tak bisa melanjutkan pertandingan.

Hasil kemenangan itu membuat Ardiansyah keluar sebagai pemenang, dia lolos ke babak semifinal kelas 63 Kg putra. Di pertandingan semifinal nanti Ardiansyah akan melawan Sayidina Ali Zaenal asal Kota Mataram. Sementara itu dipertandingan kelas 60 Kilogram putra, Ahmad Mudari asal Lotim berhasil mengalahkan atlet muay thay dari Loteng , Khairul Hadi. (fan)

Kerajinan Tenun Bima Butuh Perhatian Dekranasda NTB Mataram (Suara NTB) Kerajinan tenun khas Suku Mbojo berharap mendapat sentuhan langsung dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB. Sebab saat ini, industri rumah tangga ini berusaha terus bertahan di tengah berkembangnya industri tekstil.

Untungnya, ciri khas tradisional tetap menjadi daya tarik konsumen.

Salah satu pusat kerajinan tenun songket Mbojo yang bertahan hingga kini ada di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Ibu rumah tangga di sana membentuk kelompok kerajinan dan perorangan. Hari- hari mereka sibuk dengan perangkat menenun.

Harapan mendapat dukungan dari Dekranasda itu disampaikan Ketua Kelompok Perajin Tenun Melati Bima, Sriwati. ‘’Karena di kerajinan tenun ini kami mencari nafkah. Kami mendapat penghasilan lumayan,

daripada menganggur,” kata Sriwati di Mataram, Selasa (11/12).

Industri rumahan itu begitu hidup. Ibu-ibu rumah tangga di sana, diungkapkannya saban hari sibuk dengan aktivitas menenun. Hampir tidak ada yang memilih pekerjaan lain karena antusiasmenya pada kerajinan ini, bahkan dijadikan profesi.

Kelompok Tenun Melati jumlahnya 12 orang yang rutin setiap hari menenun. Tapi di luar itu, jumlahnya bisa mencapai 160 orang. ‘’Belum lagi di rumah-rumah, setiap hari ada yang sibuk (menenun),’’ ungkapnya.

Tapi besar harapannya intervensi dari Pemprov NTB melalui Dekranasda agar keberlangsungan industri ini tetap menjadi tumpuan. ‘’Karena terus terang ini butuh modal untuk membeli bahan. Modalnya lumayan. Untuk satu orang anggota kami butuh Rp750.000 untuk beli benang 250 rol. Dengan 250 rol ini, bisa hasilkan 10 lembar sarung tenun,’’ kata Sriwati.

Sedangkan untuk harga jual Rp 220.000 per sarung.

Modal yang dibutuhkan untuk membeli rol benang. “Pengeluaran terbanyak kita dibeli benang ini. Itu saja kebutuhan modalnya. Lumayan berat,” akunya.

Jika pengurus Dekranasda ingin memantau langsung, diundangnya untuk melihat denyut perekonomian dari industri kecil menengah tersebut. Dengan begitu, organisasi yang dipimpin Istri Gubernur NTB itu akan melihat prospek ekonomi dan kreativitas remaja putri sampai ibu-ibu di kampungnya.

Tenun sarung dan songket kerajinan di kampungnya sudah merambah hingga pasar Bali dan Pulau Jawa. Pembeli bahkan datang langsung ke kampung untuk menentukan motif yang diinginkan. Hanya saja, mereka yang datang berasal dari Bima dan Dompu. “Mereka ini pengepul, karena dijual lagi ke pembeli di Bali dan Jawa,” ungkapnya. (ars)

(Suara NTB/ist)

MENENUN - Aktivitas kerajinan tenun di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang berharap sentuhan Dekranasda NTB.

SUARA NTB

Rabu, 12 Desember 2018

Halaman 12

DPPKB Beri Pembinaan pada Kader KB di Kecamatan Sandubaya Mataram (Suara NTB) Kader menjadi ujung tombak dalam pengaturan kelahiran. Mereka bekerja dan mengabdi untuk masyarakat. Sebagai garda terdepan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memberikan pembinaan khususnya para kader KB di Kecamatan Sandubaya.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menyampaikan, kader KB merupakan mitra kerja dalam pelayanan keluarga berencana. Mereka menjadi garda terdepan meny-

entuh masyarakat untuk memberikan penyuluhan khususnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada masyarakat yang ada di wilayah binaannya.

“Kader ini garda depan kita di masyarakat. Mereka turun menggali informasi dan memberikan pelayanan,” kata Sutrisno, Selasa (11/12) sore. Pengabdian para kader perlu diapresiasi. Sebagai bentuk perhatian pemerintah para kader diberikan pelatihan agar mereka semangat untuk melaksanakan

tugas telah disepakati.

“Ini juga sekaligus silaturahim dengan para kader dan memberi informasi tentang isu- isu program KKBPK serta memberi motivasi agar para kader KB benar - benar melakukan tugasnya yang sudah disepakati dengan sebaik - baiknya,” tandasnya.

Sutrisno menambahkan, pertemuan tersebut diharapkan memberikan pemahaman untuk mewujudkan perubahan pola fikir masyarakat yang lebih maju serta mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Selain pembinaan, DPPKB juga mengevaluasi target - tar-

(Suara NTB/ist)

PEMBINAAN KADER - Suasana pembinaan kader KB yang digelar oleh DPPKB Kota Mataram di Kecamatan Sandubaya, Selasa (11/12).

get cakupan kepesertaan KB baik baru maupun peserta KB ulangan. Termasuk target program pembangunan keluraga.

Dia menyebutkan, target sampai bulan Oktober untuk peserta KB aktif sebanyak 52.167 akseptor atau telah dicapai 105,23 persen. Dan, peserta KB baru dengan target 10.433 akseptor atau sekitar 81,07 persen.

“Demikian juga dengan program pembangunan keluarga seperti kelompok BKB, BKL, PIK/R, PIK/M dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera terus ditumbuhkembangkan di semua kelurahan,” tambahnya.

Dari pertemuan tersebut, para kader memanfaatkan sisa

waktu untuk meningkatkan kesertaan ber-KB baik peserta baru maupun ulangan, sehingga target disepakati sebelumnya tercapai. Ditambahkan Sutrisno, pembinaan kader KB secara berkala digelar di enam kecamatan. Dengan dapat mewujudkan keluarga di Kota Mataram menjadi peserta KB guna mewujudkan keluarga yang searah dengan visi misi Kota Mataram. “Ayo Ikut KB. Dua anak bahagia sejahtera,” demikian imbaunya. (cem/*)

HILANG HLG STNK STNK R2 HONDA DR.4942 CE NOKA/NOSIN: MHIJFD216DK959049/ JFD2E-1943921 AN. NI WY SRI PUJI ASTUTI HLG D’SKTR KOTA MATARAM. HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.5783 C0 NOKA/NOSIN : MHIKF1116FK449033/ KF11E-1453143 AN.SUZANA HLG D’SKTR JALAN RAYA PEJANGGIK HLG STNK R2 YAMAHA SOUL GT DR 6032 HS NOKA/ NOSIN : MH31K00DEJ872977/ 1KP-873003 AN.FAIZAH HAYATI HLG D’SKTR JALAN BATU LAYAR KAB.LOBAR

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB.081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG STNK R2 YAMAHA DR.6999CB NOKA/NOSIN : MH354POOACK07777/ 54P.407845 AN. SRI JAYANTI HLG D’SKTR JL.KOMPLEK AKASIA KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 12 Desember 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

OPINI

Halaman 14

Mundurnya Pendidikan di Tingkat Dasar Benahi SDM SERAPAN keuangan Pemkot Mataram sungguh memprihatinkan.

Hingga mendekati berakhirnya tahun anggaran 2018, serapan anggarannya hanya sekitar 50 persen saja. Ini tentu bukan angka yang menggembirakan di tengah beragam angan dan cita-cita Pemkot Mataram mempercepat pembangunan. Rendahnya serapan keuangan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dari berbagai pihak.

Terlebih kalangan legislatif sebagai mitra eksekutif dalam membahas APBD. DPRD Kota Mataram terang saja menaruh kecewa yang mendalam atas kinerja keuangan yang ditunjukkan Pemkot Mataram ini. Pasalnya, Dewan sudah sudah berupaya sekuat tenaga menetapkan APBD tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan. Dengan ditetapkannya APBD tepat waktu diharapkan, pelaksanaan APBD juga sesuai target waktu yang ditetapkan.

Sebetulnya, melaksanakan APBD ini, adalah hal yang sederhana. Toh, program-program dalam APBD, eksekutif sendiri yang menyusun dan mengajukannya. Namun yang sangat disayangkan adalah, ketika Dewan sudah menyetujui anggaran yang diajukan eksekutif, mereka nyatanya tak sanggup mengeksekusi program yang mereka rancang sendiri.

Ini tergambar dari minimnya serapan keuangan pada sejumlah OPD lingkup Pemkot Mataram. Kondisi ini, bukan terjadi pada tahun anggaran 2018 saja. Pada tahun anggaran sebelumnya, hal yang sama juga terjadinya. Rendahnya serapan keuangan ini seperti sudah menjadi tradisi setiap tahun. Oleh karena itu, Walikota Mataram perlu melakukan pencermatan atas kondisi ini.

Bisa saja, ini karena faktor SDM (Sumber Daya Manusia). Karena, Dewan kerap mengeluhkan kualitas SDM pimpinan OPD lingkup Pemkot Mataram. Meski dikeluhkan dan menjadi sorotan, Walikota Mataram nampaknya bergeming. Tidak ada pergantian pimpinan OPD. Padahal beberapa OPD pengelola retribusi daerah diketahui hampir setiap tahun tidak mampu mencapai target.

Ada baiknya Pemkot Mataram melakukan evaluasi menyeluruh secara berjenjang. Ketika Walikota, Wakil Walikota maupun Sekda melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD, hal yang sama juga harusnya dilakukan pimpinan OPD terhadap bawahannya. Mulai dari Sekretaris, kepala bidang hingga staf yang paling bawah. Sehingga, kerja-kerja eksekutif mulai dari tingkatan yang paling bawah hingga pimpinan OPD terukur.

Seperti diketahui, serapan keuangan rendah seolah menjadi masalah klasik di Kota Mataram. Kasus ini terus berulang setiap tahunnya. Akhir anggaran 2018, serapan keuangan Pemkot Mataram masih 50 persen lebih. Data monitoring dan evaluasi LKPP Kota Mataram dari triwulan I, II dan III serapan keuangan maupun fisik tak pernah sesuai target. Triwulan I target serapan keuangan 18,61 persen, namun realisasi 8,81 persen. Triwulan II, dari target 43,74 persen, serapan 31,39 persen. Dan, di triwulan III dari target 74,46 persen terealisasi 52,27 persen.

Postur anggaran Pemkot Mataram di 2018 sekitar Rp 1,5 triliun.

Dengan rincian belanja tidak langsung Rp585 miliar. Untuk belanja pegawai Rp520 miliar lebih dan non pegawai Rp64,59 miliar. Sedangkan belanja langsung Rp954 miliar. Belanja pegawai Rp120 miliar dan belanja non pegawai Rp833,63 miliar. Dari belanja non pegawai alokasi belanja jasa Rp481 miliar dan belanja modal Rp352,39 miliar.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito mengakui hal tersebut.

Walaupun beberapa organisasi perangkat daerah memiliki serapan keuangan 90 persen. Persoalan ini telah dibahas bersama pimpinan OPD penyebab mengapa anggaran keuangan rendah. Katanya, tren rendahnya serapan keuangan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Gempa bumi di bulan Juli - Agustus lalu disebut-sebut menjadi penyebab sejumlah program OPD tertunda. Oleh karena itu, OPD tidak boleh berleha - leha. Mereka harus mengimbangi antara kegiatan fisik maupun administrasi. (*)

RADIO

ETIAP penerimaan CPNS untuk tenaga pengajar, selalu saja PGSD mendapatklan formasi paling banyak yang dicari untuk mengisi lowongan sebagai ASN.Apa yang membuat PGSD begitu banyak dicari tidak terlepas dari kebijakan pendidikan kita yang masih meyakini bahwa pendidikan di Sekolah Dasar masih sebatas mengisi keluangan untuk mempersiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan lebih tinggi. Jadilah PGSD menjadi primadona di antara jurusan-jurusan yang lain di kampus-kampus yang menyediakan pendidikan Guru.

Kebijakan pendidikan yang mengharuskan Sekolah Dasar diisi jurusan PGSD yang menjadi Guru Kelas untuk semua mata pelajaran, kalau ditinjau dari sudut pandang ekonomi, dikatakan untuk menghemat anggaran gaji guru. Akan tetapi sebuah kemunduran sedang terjadi ketika satu orang guru alumni PGSD harus mengajar semua mata pelajaran, yang mereka sendiri pun tak yakin bisa mentransfer itu, alihalih memang siap bekal untuk itu.

Secara etimologis pun semua tahu bahwa Dasar itu sebuah pondasi yang akan meyokong kelanjutan dari sesuatu. Dalam Istilah bahasa Sasak ‘ Dasar’ itu sebuah pondasi yang pertama kali dijadikan patokan untuk menyokong bangunan-bangunan yang akan didirikan. Sementara dalam pendidikan yang seharusnya dasar itu dibuat seoptimal mungkin, justru dengan melepaskan semua urusan dasardasar dari pendidikan kepada seorang saja, sama halnya dengan membangun pondasi yang rapuh.

Guru sekolah dasar yang dalam perkuliahan mereka pun tidak semua mata pelajaran SD dikuasai secara baik. Apalagi tidak didukung dengan literatur yang memadai atas suatu mata kuliah, mereka pun seperti tidak mempunyai dasar untuk mengajarkan itu kepada peserta didik, kecuali hanya mengandalkan buku teks yang disediakan. Seorang guru yang dituntut untuk multitalenta bukan berarti mereka benar-benar menguasai semua mata pelajaran yang dipegang untuk diajarkan di SD. Tetapi ada halhal yang mereka sebenarnya tidak sanggup dan tidak mempunyai bekal untuk mengajarkan itu, tetapi karena mereka telah tunduk pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang seperti itu, mereka pun hanya bisa menerima.

Sementara itu jurusan- jurusan lain sebagai tenaga pendidik justru harus menerima kenyataan bahwa ijazah mereka tidak diterima untuk mengajar di SD Negeri kerena mereka difokuskan untuk tenaga pendidik di SLTP ataupun SLTA. Padahal ketika bidang studi-bidang studi yang menjadi mata pelajaran dasar di SD, guru-guru yang sesuai bidang ini lebih mumpuni memberikan pemahaman kepada peserta didik secara mendalam.Mereka telah mendapatkan persiapan secara baik bukan hanya dasar sekedar tahu atas bidang studi yang mereka dalami.

Kebijakan pendidikan yang menyebabkan guru-guru yang se-

Oleh :

Abdul Rahim

(Alumni Magister Kajian Media & Cultural Studies Sekolah Pascasarjana UGM) suai bidang mereka tidak mendapatkan tempat mengajar di SD, hal itu merupakan sebuah diskriminasi yang hanya mementingkan hal ekonomis.Sementara dasar dari pendidikan yang mengakar tidak menjadi pertimbangan serius ketika satu orang mengajarkan semua mata pelajaran.Apa yang mereka ajarkan nanti tidak lebih dari comot-comotan dari yang mereka baca di buku teks-buku teks yang menjadi babon dan masih terus mendominasi dunia pendidikan kita.

Pengetahuan-pengetahuan umum yang bisa didatangkan dari dunia luar dan kekayaan bacaan sang guru juga sangat berpengaruh atas apa yang ditransfer ke peserta didik. Sementara itu, mata pelajaran yang memang menjadi kajian dari seorang guru semestinya mendapatkan kesempatan untuk dibagikan kepada pendidik lainnya yang sesuai bidangnya, bukan malah dibebankan kepada satu orang saja.

Demi Kepentingan Hemat Anggaran Jika kebijakan pendidikan kita masih terus-terusan dengan pemikiran hemat anggaran juga dengan menyatukan beberapa mata pelajaran di bidang sains menjadi IPA saja, atau di bidang sosial Humaniora menjadi IPS saja, maka jurusan-jurusan di kampus yang menyediakan jurusan-jurusan dengan pembagian bidang studi-bidang studi tersebut akan sepi peminat.

Ini tidak hanya melemahkan dunia pendidikan kita, tetapi semakin menyediakan banyaknya pengangguran-pengangguran intelektual dari alumni kampus dengan jurusan tenaga kependidikan yang tidak mendapatkan tempat karena bidang studi yang mereka tekuni tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ruang untuk diajarkan di sekolah. Kalaupun mereka mendapatkan tempat, sama halnya dengan PGSD, mereka akan mengajarkan apa yang mereka tidak dibekali untuk bidang-bidang studi yang bukan saja mereka tidak menguasai secara baik, bahkan tidak paham atas itu.

Misalnya saja, ketika Mata pelajaran Fisika, Biologi, dan Kimia digabung menjadi IPA, satu guru tak akan sanggup untuk mengajarkan secara baik ketiga bidang studi yang pendidikan mereka hanya fokus di satu bidang saja. Begitu juga dengan IPS yang merupakan penggabungan dari mata pelajaran sosial-Humaniora seperti Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, dan Geografi.Jika pun ada guru yang diterima mengajar untuk itu, maka tidak menutup kemungkinan hal yang diajarkan pun sebatas mengikuti arahan buku teks yang menjadi penunjuk bagi mereka yang tak tentu arah dalam mengajarkan peserta didik.

Kebijakan pendidikan yang lebih memokuskan hemat anggaran, semestinya tidak mengurangi kualitas pendidikan yang didapatkan

peserta didik.Dasar yang baik dengan guru-guru yang sesuai bidangnya yang mengajarkan, semestinya menjadi prioritas Pendidikan Dasar untuk memperkuat pemahaman peserta didik di awal mereka mendapatkan pendidikan.

Ketika dasar yang kuat dan didukung dengan SDM yang memadai memberikan pemahaman atas itu, pendidikan kita bukan hanya sekedar rutinitas siswa dan guru berseragam mengisi waktu. Akan tetapi nilai-nilai dari pendidikan yang diamanatkan undang-undang demi mencerdaskan kehidupan bangsa, semestinya akan terjaga dan terprogram secara baik. Bukan hanya pendidikan yang hanya mengajarkan hal-hal dasar yang kulitnya saja tidak sampai dipahami, alih-alih isinya yang menjadi inti dari pendidikan.

Maka tak heran dalam Islampun ada adagium yang diambil dari ayat Kitab suci Al qur’an yang menyebutkan “Fas’aluw ahla dzikri in kuntum laa ta’lamuun” - bertanyalah kepada ahlinya, jika kamu memang tidak mengetahui. Dalam syair yang diciptakan oleh pahlawan Nasional dari NTB pun ada bait yang menjadi sampiran pada syairnya dengan mengutip dari ayat tersebut “ Rajin berguru pada ahlinya”. Dan ahli-ahli dari mata pelajaran di tingkat SD untuk menanamkan dasar yang kuat, tidak bisa menjadikan seorang ahli untuk semua mata pelajaran tersebut, sementara abai atas ahli-ahli yang lain yang sesuai kompetensinya.

Pendidikan yang Memanusiakan Secara ekonomi politik, apa yang mendominasi kebijakan pendidikan kita pun dengan alasan hemat anggaran pun sebenarnya tidak hemat-hemat amat. Buktinya ASNASN yang menjadi tenaga pengajar pun lebih prioritas untuk mendapatkan sertifikasi, terlebih dibebankan dengan jam mengajar yang padat, dan waktu untuk keluarga yang semakin berkurang.Kalau memang sertifikasi sebagai penghargaan keprofesionalan mereka mengajar selama sekian tahun, semestinya itu diberikan sebagai bentuk penghormatan, bukan embel-embel untuk meningkatkan kualitas.

Sebab kualitas apalagi yang bisa diharapkan dari guru-guru kita yang sebentar lagi uzur, kecuali kualitas ibadah.Sementara masih sangat banyak honorer ataupun pengangguran dari jurusan guru yang menelan ludah hanya untuk medapatkan insentif yang sesuai dengan lelah mereka.Mereka bukannya tidak profesional karena belum cukup lama mengajar, tetapi karena keprofesionalan merekalah sebagai guru, pahlawan yang disebut tanpa tanda jasa yang membuat mereka bertahan untuk tiap hari berseragam rapi, meski motif ekonomi yang dikejar pun tak kunjung ada kejelasan.

Sudah semestinya manuvermanuver kebijakan pendidikan kita segera diarahkan kepada tujuan dari apa yang diamanatkan undang-

RADIO

undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya dengan menempatkan ahli-ahli yang sesuai dengan bidangnya untuk memberikan pemahaman ataupun transfer ilmu kepada peserta didik, di samping memetakan bakat dan minat peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

PGSD pun semestinya tidak perlu khawatir akan mengalami persaingan. Sebab mereka mempunyai kompetensi yang lebih untuk dihadapkan pada peserta didik-peserta didik yang memang membutuhkan dasar berupa kulitnya saja.Ibarat pengetahuan umum yang mereka pun dituntut untuk paham atas itu, meski tidak mendalam, dan mereka bagikan itu ke peserta didik.

Nilai pendidikan dengan spirit humanisme dan upaya mencerdaskan bangsa tidak bisa dibebankan hanya kepada satu orang untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran.Maka dari itu kebijakan guru kelas di SD sudah sepantasnya mendapat resolusi progresif supaya pendidikan di tingkat dasar tidak hanya sekedar mendapatkan kulit dari suatu pengetahuan, tetapi memang isinya pun harus digali.Dan itu bisa ditransfer dari guru yang memang ahli di bidangnya.

Hal itu bukan pula bermaksud meremehkan kualitas dari PGSD yang akan mengajarkan semua.

Tetapi beban itu pun terlalu berat jika mereka pikul sendiri.Maka sudah sepantasnyalah guru bidang studi di SD pun harus mendapat tempat.Jika tidak, maka biarkanlah kemunduran pendidikan di tingkat dasar ini menjadi batu sandungan yang tak membuat pendidikan kita bisa bersaing di tingkat global.

POJOK AAI boikot Dinas Perindustrian NTB

Ada solusi yang lebih bijak

*** Pemprov tuntaskan tambang emas ilegal Gunung Prabu tahun depan

Lebih cepat, lebih baik

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 12 Desember 2018

Penyelamatan Kerugian dari Koruptor Mencapai Rp3 Miliar

NTB Bergantung 68 Persen Dana Pusat Diharapkan kemampuan fiskal NTB paling tidak sama dengan rata-rata nasional sebesar 34 persen. ‘’Kalau kapasitas fiskal lebih tinggi maka makin leluasa mengelola anggarannya,’’ tandas Syarifuddin.

Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, MTP menyatakan bahwa memang perlu meningkatkan PAD agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat.

Khusus untuk Pemprov, Ridwan menyebutkan kontribusi PAD dalam APBD sekitar 30 persen. Sedangkan kontribusi dana pusat sekitar 70 persen. ‘’Kita dana transfernya sekitar 70 persen. PAD kita 30 persen. Mengurangi ketergan-

tungan, kita harus besarkan PAD,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, semakin besar PAD, maka kapasitas fiskal daerah akan semakin bagus. Dikatakan bahwa memang banyak aset-aset daerah yang perlu dioptimalkan. Pemprov bersama DPRD NTB sedang melakukan peninjauan kembali kontrak kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga. Agar kontribusinya terhadap penerimaan daerah semakin besar. ‘’Dalam RPJMD, kita akan berpikir seperti itu. Berapa kemampuan kita menggali potensi pendapatan, termasuk aset-aset yang belum dimaksimalkan dengan optimal,’’ tandasnya. (nas)

DIPA NTB 2019 Sebesar Rp16,456 Triliun Dari Hal. 1 DIPA NTB tahun 2019 diserahkan langsung Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersama seluruh menteri, pejabat lembaga negara dan kepala daerah setingkat gubernur lainnya di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (11/12).

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, meningkat 13,7 persen dari Rp 1.937 tirliun pada 2018. Sementara dari keseluruhan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun, anggaran belanja yang diserahkan kepada Kementerian/ lembaga mencapai Rp 855,4 triliun, dan non Kementerian/ lembaga senilai Rp 778,9 triliun. Sedangkan Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 826,7 triliun.

Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Pemprov dan 10 Kabupaten/ Kota di NTB pada 2019 terbagi atas tujuh alokasi yang totalnya mencapai Rp 16,456 triliun.

Dana TKDD itu mencakup Dana Bagi hasil Pajak sebesar Rp 513,989 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp 439,451 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 8,875 triliun. Kemudian Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 2,565 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp 2,634 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 246,521 miliar dan Dana Desa sebesar Rp 1,181 triliun.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan Presiden berpesan kepada semua gubernur agar

alokasi dana APBD tidak boleh menguap tanpa hasil untuk belanja rutin, rapatrapat, perjalanan dinas dan honor-honor tambahan. ‘’Itu pesan beliau kepada kami sebagai pemimpin di daerah untuk mengecek secara serius dan detail bahwa anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama,’’ katanya, Selasa (11/12).

Anggaran bukan untuk kegiatan pendukung seperti rapat, perjalanan dinas dan honor-honor tim adhoc.

Begitu juga konsolidasi sinergi antara kementerian dengan daerah maupun pusat dengan daerah.

Gubernur sangat setuju terkait pesan Presiden Joko Widodo kepada setiap kepala daerah harus fokus untuk meningkatkan daya saing. Dengan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.

Oleh karenanya pada saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Pratikno dan Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Prof. Ainun Na’im, gubernur membicarakan soal program beasiswa putra-putri NTB ke Luar negeri yang sudah berjalan.

Sebagai salah satu langkah peningkatan kualitas dan daya saing SDM NTB. Selain itu juga dibicarakan juga finalisasi proses menjadikan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan sejumlah universitas lainnya untuk bergabung menjadi Universitas Negeri di Pulau Sumbawa. Sehingga NTB akan memiliki dua universitas negeri ke depannya. (nas)

Bangun SPAM Regional Dari Hal. 1 ‘’Itu sudah sejak lama. Tapi Pemprov belum pernah memanfaatkan fasilitas itu. Kita berencana di tahun anggaran 2020 untuk pembangunan SPAM Regional Lombok,’’ kata Ridwan di Mataram, Selasa (11/12).

Pertimbangan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dengan skema KPBU ini, kata Ridwan karena biaya ang dibutuhkan cukup besar. Berdasarkan perkiraan Dinas PUPR NTB, dana yang dibutuhkan sekitar Rp4 triliun. ‘’Sehingga dimungkinkan kita meminjam untuk membangun SPAM regional itu dengan skema KPBU,’’ katanya.

Ridwan menyebutkan, banyak badan usaha yang dapat diajak kerja sama membangun SPAM regional tersebut. Nantinya, Kementerian PUPR yang akan memfasilitasi pemerintah daerah.

Untuk percepatan cakupan air bersih di NTB, Pemprov juga menyiapkan beberapa opsi. Pertama dibiayai Kementerian PUPR. Dan kedua, Pemprov menyiapkan Perda Percepatan Penyediaan Air Bersih. ‘’Banyak daerah, baik provinsi dan kabupaten, itu yang dibiayai melalui skema KPBU. Ada hitung-hitungannya,’’ tandasnya. (nas)

Tetapkan Satu Tersangka Dari Hal. 1 senilai Rp 6,3 miliar yang sebelumnya menetapkan dua tersangka.

Penetapan tersangka TS setelah sebelumnya diterbitkan surat perintah (sprint) penyidikan Print-nomor 383/ P.2/Fd.1/11/2018 tanggal 13 November 2018. Penjelasan Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, peran tersangka adalah penyalahgunaan anggaran senilai Rp 6,3 miliar yang dicairkan dari Bank NTB. Uang yang seharusnya diperuntukkan membangun rumah subsidi atau program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) itu justru dipakai untuk kepentingan lain. ‘’Sehingga kami menjeratnya dengan pasal pencucian uang,’’ jelas Aspidsus Selasa (11/12).

Hubungannya dengan kasus Bank NTB? Menurut Aspidsus, modusnya diawali dengan pengajuan kredit Rp 10 miliar oleh PT. PDM. Namun kredit tanpa agunan, dicairkan secara bertahap hingga akumulasi Rp 6,3 miliar dari total Rp 10 miliar yang diajukan. Pada dugaan tindak pidana pencairan fiktif ini, Kepala Cabang Bank NTB Dompu, SR dan Direktur Utama PT. PDM, Sur (keduanya jadi tersangka) karena memproses kredit bermasalah.

Disebutkan, tahapan pencairan mulai dari Rp3 miliar, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp500 juta dan Rp200 juta.

Setelah pencairan, modus

TPPU ditemukan setelah pengelolaan anggaran dilakukan tersangka TS. ‘’Tersangka TS ini menggunakan anggaran ini tidak sesuai peruntukan. Harusnya untuk KPR, tapi dipakai kepentingan pribadi.

Disitulah kasus pencucian uangnya. Karena uang yang dikorup, dipakai untuk belanja yang lain,’’paparnya.

Tersangka akhirnya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). TS diduga menerima dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan koleganya. ‘’Kami temukan aliran uang secara tidak sah ini melalui penelusuran oleh PPATK,’’ sebut Aspidsus.

Penanganan kasus ini akan segera rampung setelah tersangka resmi diumumkan, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tambahan dan pemberkasan. Dari hasil pemberkasan, kasus ini dibagi dengan empat berkas untuk dua kasus sekaligus, TPPU dan kredit fiktif. Dua berkas untuk tersangka TS. ‘’Jadi TS ini kena di dua kasus sekaligus, TTPU dan kredit fiktif,’’ jelasnya.

Sedangkan dua berkas lainnya untuk Kepala Cabang Bank NTB Dompu SR dan Dirut PT. PDM Sur. (ars)

Mataram (Suara NTB) Sejak Januari sampai November 2018, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan jajaran berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp3 miliar. Selain dari Kejati, akumulasi kerugian itu dari puluhan kasus ditangani Kejari, disita dari tersangka dan terpidana korupsi.

Rincian penyelamatan uang pengganti kerugian negara itu diantaranya, dari Kejari Mataram 652 juta, Kejari Lombok Tengah hanya Rp 194 juta, Kejari Lombok Timur tertinggi mencapai Rp 1,5 miliar.

Sedangkan

(SuaraNTB/dok)

Dari Hal. 1

Halaman 15

Kejari Sumbawa, mencapai Rp427 juta, Kejari Dompu Rp200 juta dan Kejari Bima Rp211 juta. ‘’Sehingga total penyelamatan kerugian keuangan negara mencapai Rp 3,3 miliar,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Selasa (11/12).

Penyelamatan kerugian itu berdasarkan putusan pengadilan Tipikor yang sudah inkracht sehingga dilakukan eksekusi pada terpidana dan uang negara dimaksud. Sebagian kerugian negara itu diserahkan para terpidana dan tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh pengadilan.

Salah satu kasus, terkait pengadaan alat peraga sekolah di KLU, t e r d a p a t pengemDedi Irawan

Bank Mantap Berdayakan Nasabah dengan Budidaya Bebek Dari Hal. 1 di Mataram melaksanakan program WMS dengan melatih puluhan nasabahnya, calon pensiunan dan pensiunan membudidayakan bebek.

Pelatihan mulai dilakukan Selasa (11/12) kemarin. Sebanyak 20 nasabahnya dipanggil mengikuti pembekalan teori, hingga praktik.

Bank Mantap Cabang Mataram menghadirkan nasabahnya yang sekaligus praktisi di bidang perunggasan (bebek) sebagai mentor.

Pemberian teori seputar potensi budidaya bebek. Dari pengenalan tentang bebek dan jenis-jenisnya, potensi bisnisnya, cara membudidayakannya, manajemen pakan, hingga pemasaran. Selepas pemberian teori, peserta diberikan pemahaman secara mendetail dengan praktik langsung di lapangan.

Kegiatan ini mendapat respons positif. Para peserta calon pensiunan dan pensiunan yang ikut program ini mantap menatap masa purnatugasnya. Mereka memiliki bekal dan ilmu praktis untuk tetap menjadi orang-orang yang produktif.

Kepala Cabang Bank Mantap Mataram, I. G. A. Bagus Robi Putrawan pada pembukaan pelatihan memberi motivasi kepada peserta untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-sebaiknya sebagai orang-orang pilihan.

Sejalan dengan visi misinya, Bank Mantap ingin memberikan yang terbaik kepada calon pensiunan maupun pensiunan melalui program WMS yang sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu. WMS adalah program wirausaha yang terintegrasi antara pelatihan ide, praktik usaha, pengembangan diri dan mentoring usaha berkelanjutan. Dengan tujuan agar nasabahnya dapat berkarya membangun usaha dan hidup sejahtera di masa pensiun.

Robi Putrawan mengemukakan, sejak tahun 2017 hingga saat ini, telah dilakukan 42 kali pelatihan wirausaha di berbagai daerah di Indonesia. Meliputi beberapa jenis usaha. Antara lain, hidroponik, budidaya lele, ternak ayam, budidaya jamur, budidaya beras organik, sayur organik, kuliner dan kerajinan tangan. ‘’Kenapa pelatihan budidaya bebek dipilih dilaksanakan di Mataram. Karena ini jenis wirausaha yang saling berkaitan dan memberi beragam pilihan usaha bagi peser-

ta,’’ kata Robi Putrawan.

Program WMS dengan pemberdayaan ini akan dilakukan secara komprehensif, dari hulu ke hilir. Para peserta pascapelatihan diberi kebebasan memilih spesifikasi usaha bebek yang akan ditekuni. Apakah sebagai penyedia pakan, penetasan, penggemukan, pemotongan, ataupun pemasaran. ‘’Kita berikan pembekalan secara utuh tentang budidaya bebek. Nantinya, mau pilih fokus di bagian mana nanti silakan. Kita kawal, antara kegiatan usaha yang satu dengan yang lain, mereka bisa saling mendukung. Sehingga tidak ada muncul persoalan susah, pakan, susah mendapatkan bibit atau susah pasar.

Kita buat konsep pemberdayaan terintegrasi,’’ ujarnya.

Selain bekal ilmu, untuk permodalan? Robi Putrawan menjelaskan. Bank Mantap menyediakan pembiayaan kepada nasabahnya. Kredit maksimal hingga Rp350 juta untuk mendukung kelangsungan budidaya. Dengan tenor maksimum 15 tahun, jatuh tempo pinjaman di usia 75 tahun dan bebas biaya administrasi.

Bank Mantap dengan pola ini menurutnya ingin menciptakan komunitas-komunitas wirausaha yang anggotanya adalah para calon pensiunan/ pensiunan yang memiliki minat usaha yang sama dengan jenis usaha sesuai dengan potensi lokal. Di tahun 2018 ini, target Bank Mantap adalah 780 sampai 1000 wirausaha pensiunan binaan di 39 Kantor Cabang Bank Mantap yang tersebar di 28 provinsi.

Diharapkan kegiatan pemberdayaan ini menjadi dukungan nyata Bank Mantap kepada pemerintah daerah dalam menumbuhkan jumlah wirausaha. Khususnya kepada para pensiunan diharapkan dapat mendorong kemandirian dan memiliki keahlian dalam mengembangkan wirausahanya.

Program wirausaha mantap sejahtera merupakan salah satu dari tiga pilar program Bank Mantap, yaitu Mantap Sehat (meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan masyarakat, khususnya pensiunan), Mantap Aktif (mendukung penciptaan masyarakat, khususnya pensiunan yang aktif, produktif, tangguh dan bahagia) dan Mantap Sejahtera (menciptakan masyarakat, khususnya pensiunan yang mandiri dan sejahtera melalui kewirausahaan).(bul/*)

Pemprov Tuntaskan Tambang Emas Ilegal Gunung Prabu Tahun Depan Dari Hal. 1 Ia mengatakan, penertiban tambang emas ilegal tersebut jangan sampai menimbulkan masalah sosial baru. Sehingga, sebelum penertiban, akan dilakukan pendataan masyarakat dan alih pekerjaan yang akan mereka lakukan sesuai potensi daerah setempat. ‘’Kami sedang siapkan tahapannya, sosialisasi dulu dengan Lombok Tengah. Mendata apa maunya, jadi petani atau apa? Supaya dari data itu bisa ditangani berbagai sektor. Misalnya pariwisata,’’ ujarnya.

Direncanakan penertiban tambang emas ilegal Gunung Prabu sudah selesai dilakukan.

Untuk mencegah masyarakat kembali melakukan penam-

bangan akan ada upaya pencegahan yang akan dilakukan. ‘’Yang penting nanti ada upaya pencegahan agar masyarakat tak kembali lagi menambang.

Kita diskusikan dengan Loteng.

Sebelum penertiban harus ada solusinya,’’ terang Husni.

Salah satu upaya yang dilakukan mencegah maraknya tambang ilegal dengan memantau peredaran merkuri dan sianida. Merkuri dan sianida selama ini digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal. ‘’Jadi, kita sedang menyusun rencana sosialisasi dan pendataan. Kita kasih dia form, dia akan milih jadi apa.

Data itu kita kumpulkan. Sebagian besar masyarakat maunya beralih ke sektor apa,’’ tandasnya. (nas)

balian mencapai Rp600 juta.

Sementara rincian kerugian itu didapat dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan puluhan kasus di Kejati NTB dan seluruh Kejari. Di Kejati NTB, kasus Tipikor dan dua kasus TPPU untuk penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan untuk penuntutan, dua kasus dari Kejaksaan dan satu kasus dari Polri.

Sementara di Kejari Mat-

aram, tiga kasus penyelidikan dan empat kasus penyidikan.

Dua kasus penuntutan jaksa dan tiga kasus penuntutan Polri, serta lima kasus hukuman badan. Kejari Lombok Tengah tiga kasus penyelidikan dan dua kasus penyidikan.

Tiga kasus penuntutan jaksa dan dua kasus penuntutan perkara dari Polri, serta tiga eksekusi badan.

Selanjutnya Kejari Lombok Timur tiga kasus penyelidikan satu kasus penyidikan.

Nihil penuntutan jaksa dan dua kasus penuntutan dari Polri, sementara untuk eksekusi satu kasus. Sementara Kejari Sumbawa empat

perkara penyelidikan dan tiga perkara penyidikan. Nihil penuntutan jaksa namun empat perkara penuntutan dari Polri.

Eksekusi badan paling banyak, mencapai 15 orang.

Selanjutnya dari Kejari Dompu dua kasus penyelidian dan satu kasus penyidikan. Satu kasus penuntutan JPU dan satu kasus penuntutan berkas dari Polri, satu eksekusi badan. Terakhir, Kejari Bima satu kasus penyelidikan dan satu kasus penyidikan. Empat kasus penuntutan jaksa dan tiga kasus penuntutan berkas dari Polri, sedangkan eksekusi badan enam kasus. (ars)

Membumikan Keterbukaan Informasi di Badan Publik Provinsi NTB Tantangan terbesar Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB di tahun 2018 bukan hanya Penyelesaian Sengketa Informasi, tetapi tak kalah penting adalah membumikan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.Terkait dengan itu, selama tahun 2018, KI Provinsi NTB melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Bimbingan Tehnis (Bimtek) PPID Desa tahap II Bimtek PPID desa Tahap II ini menekankan pada aspek meningkatkan fungsi layanan informasi di PPID Desa. Hal ini berkaitan dengan makin banyaknya permintaan informasi di tingkat desa, baik oleh masyarakat setempat maupun dari luar desa. Kegiatan dilakukan di 16 desa model DBIP di 8 Kabupaten se Provinsi NTB selama April- Juni 2018.

Bimtek PPID Desa : KI NTB melakukan Bimtek PPID Desa Tahap II di desa Presak kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sengketa Informasi Publik selama tahun 2018 ini mencapai 9 Kasus. 7 kasus dapat diselesaiakan melalui proses mediasi dan hanya 2 yang melalui proses ajudikasi. Dari 9 kasus tersebut 8 kasus sudah selesai sedangkan 1 kasus antara Hamzanwadi dengan BPN Lombok Tengah sedang dalam proses sidang ajudikasi.

Sidang Ajudikasi : KI NTB melakukan sidang penyelesaian sengketa informasi antara Amirudin dengan PT DMB di ruang sidang KI NTB

3. Monitoring dan Evaluasi KIP 2018 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP 2018 dilakukan selama Juli-November 2018 pada 85 Badan Publik. 45 Badan Publik OPD Provinsi NTB, 18 badan publik Instansi Vertikal, 10 Badan Publik Kabupaten/ Kota dan 12 badan Publik Partai Politik. Meskipun nilai rata-rata Keterbukaan Informasi Publik di NTB meningkat, tetapi jumlah badan publik yang mengikuti proses Monev masih belum optimal.

Hadiri Anugerah KIP : Gubernur NTB bersama Ketua KI NTB dan Kadis Kominfotik NTB tengah menghadiri acara Anugerah KIP sebagai puncak kegiatan Monev KIP 2018

4. Diskusi Publik Tatakelola Informasi Kebencanaan Sebagai respon atas berbagai persoalan terkait penanganan Bencana Gempa di NTB. KI NTB melakukan diskusi untuk memberi masukan terkait tatakelola dan keterbukaan informasi publik untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana gempa.

Informasi Bencana : Pelaksanaan acaa Diskusi Publik terkait Keterbukaan Informasi Publik untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana di Kantor KI NTB

Percepat ’’Recovery’’ Lombok, Kemenpar Buat Film Dokumenter Dari Hal. 1 Dimulai dari spot-spot wisata di jantung Kota Mataram, tim menyusuri Islamic Center dan Museum NTB. Kemudian mengunjungi Pura Batu Bolong, Gili Nanggu dan Gili Kendis serta Bukit Marese. Di destinasi-desinasi ini sudah terlihat banyak wisawatan yang datang.

Pantai Selong Belanak, Pantai Mawi, Pantai Semeti yang memiliki spot instagramable menjadi tujuan perburuan gambar berikutnya. Dilanjutkan dengan pengambilan gambar di Desa Sasak Ende yang sedang berbenah untuk melengkapi desa wisata yang sudah lebih dahulu tertata, Desa Sade.

Pemandangan menarik di Desa Sasak Ende saat ini adalah melihat Tari Peresean yang dipersembahkan oleh anak-anak. Tarian perang Suku Sasak ini akan

dipersembahkan oleh orang dewasa di Desa Wisata Sade.

Pantai Moyo rupanya begitu menarik perhatian wisman.

Terbukti dengan banyaknya wisatawan dari Eropa yang tengah menikmati keindahan alam bawah laut dan pantainya yang masih asli.

Tim dokumenter juga mengambil gambar Air Terjun Mata Jitu sebagai salah satu primadona Pulau Moyo yang telah dinobatkan sebagai salah satu cagar alam Indonesia.

Lokasinya begitu sejuk terbungkus pepohonan rindang.

Destinasi wisata ini begitu alami, tujuh kolam yang berada di bawah empat undakan air terjun menampung air yang berwarna hijau muda dan hijau tua.

Kapuskompublik Kemenpar, Guntur Sakti mengatakan, wisatawan sudah mulai kembali meramaikan destinasi-destinasi di Lombok, walau jumlahnya masih jauh dari sebelum terjadi bencana alam.

Mengingat pariwisata membawa dampak ekonomi yang sangat tinggi bagi penduduk setempat, maka pemerintah merasa sangat perlu untuk terus menggaungkan ‘’Lombok Recovery’’ di mana saat ini wisatawan dapat dengan aman dari bencana untuk mengunjungi berbagai destinasi menarik di Lombok.

Setelah proses editing selesai, kata dia, maka foto dan video akan disebarkan ke berbagai media sosial di wilayah calon-calon wisatawan. Suasana ter-update di mana sudah banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia datang ke Lombok akan menarik kepercayaan wisatawan yang berminat dengan destinasi-destinasi wisata alam seperti yang tersebar di NTB. ‘’Ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di NTB lewat jalur pariwisata,’’ kata dia. (kmb)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 12 Desember 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lobar Terapkan Simda Perencanaan

Cegah Dini Praktik Korupsi Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mulai menerapkan Simda perencanaan pada pertengahan tahun 2017. Namun saat itu baru sampai pada tahap dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD dan Renstra OPD yang berbasis desktop.

Penerapan Simda perencanaan ini sebagai upaya Pemda untuk mencegah secara dini praktik korupsi mulai dari tahap perencanaan. Selain itu, penerapan sistem aplikasi ini untuk mengefisiensi anggaran lebih efektif dan menyelaraskan dokumen perencanaan baik RPJMD dengan RKPD tahunan Renstra OPD dan renja OPD sehingga penggunaan sumberdaya dapat dihemat, karena adanya keselarasan antardokumen perencanaan.

Untuk memantapkan pelaksanaan Simda perencanaan ini, Bappeda menggelar input analisis standar belanja (ASB) bersama seluruh Kasubbag Program OPD untuk melengkapi database pada aplikasi yang menjadi komponen dalam Simda Perencanaan tersebut. Jika database sudah terinput semua, maka aplikasi ini dapat berlanjut ke tahap penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD dan Renja OPD yang berbasis website base.

Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi yang ditemui di sela-sela input database di lesehan Kebon Raja Gunungsari mengatakan, dalam rangka penerapan Simda perencanaan yang terintegrasi dengan Simda keuangan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan seluruh OPD. “Hari ini kita undang seluruh Kasubbag Program OPD untuk input database menuju pada Simda perencanaan tersebut. Kalau database sudah terimput semua, maka tahun 2019 nanti jika dokumen RPJMD 20192023 selesai maka bisa men-

erapkan e-planning. Secepatnya bisa digunakan pada penyusunan APBD perubahan 2019,” kata Baehaqi. Saat ini database semua OPD perlu diisi semua sehingga rencana kerja OPD terhubung dengan KUA PPAS. Sebab KUA PPAS harus diacu untuk menyusun APBD. Kedepan kata dia, RKPD hasil Musrenbang harus betul-betul terintegrasi dengan KUA PPAS sehingga dengan demikian belanja daerah lebih hemat, efisien dan tepat sasaran. Terutama sesuai dengan indikator kinerja yang ada di RPJMD kabupaten, provinsi dan nasional atau dengan kata lain bisa selaras dan singkron dengan prioritas nasional terutama menyangkut isu-isu strategis.

Baehaqi menambahkan, database OPD diinput maka ada analisis standar biaya (ASB) sehingga tidak ada anggaran dalam bentuk gelondongan namun sudah ada standar harga, misalnya membangun jalan 1 kilometer sudah ada ASB dan masuk langsung ke OPD pengampu.

Data yang diinput dalam Simda perencanaan ini mulai dari renja OPD dengan dibuat standar harga sehingga antara KUA PPAS tidak ada selisih dengan Ranperda APBD sebelum ditetapkan menjadi APBD. “Artinya nyambung antara KUA PPAS dengan Ranperda APBD dan APBD,” ujarnya. Simda perencanaan ini dibangun oleh BPKP dan diberikan secara gratis kepada pemerintah daerah dengan server ada di Dinas Kominfo.

Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi Menurutnya jika Simda perencanaan sudah diterapkan maka perencanaan penyusunan KUA PPAS lebih cepat. “Di samping waktu lebih hemat, belanja lebih terarah dan penggunaan anggaran lebih efisien sehingga pelaksanaan program-program kebijakan baik kabupaten,

Kewaspadaan disarankannya pada puncak musim hujan. Peluang terjadinya curah hujan tinggi >20 mm di NTB pada dasarian II Desember sampai dengan dasarian I Januari. Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 70 persen sampai dengan 90 persen.

“Curah hujan tinggi ini terjadi hampir di seluruh wilayah NTB, kecuali wilayah Kabupaten Lombok Barat pada dasarian I Januari berkisar 50 persen sampai 60 persen. Untuk curah hujan >20 mm berkisar 70 persen sampai 90 persen terjadi hampir di seluruh wilayah NTB,” paparnya.

Skala ukuran tingginya intensitas hujan juga berdasarkan monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH). Jika sebelumnya HTH tertinggi hingga 100 hari, kini secara umum terkategori sangat pendek antara 1 sampai 5 hari. Khususnya di wilayah Dompu.

Namun ada juga beberapa daerah yang masih berada pada

provinsi dan pusat yang terintegrasi tadi itu lebih banyak teranggarkan karena kita bisa hemat belanja,” tegasnya.

Dikatakan, input database untuk Simda perencanaan ini dilaksanakan selama dua hari dimulai hari Selasa (11/12) dengan menginput data ASB yang merupakan komponen data-

base yang ada dalam Simda perencanaan tersebut. Dilanjutkan Rabu (hari ini) untuk menampilkan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD dan Renja OPD. Menurutnya ASB sudah ditetapkan dalam Perbup namun tidak bisa diambil outputnya menjadi RKPD dan

Para Kasubbag Program OPD yang hadir dalam input database ASB

Warga Diimbau Waspadai Cuaca Ekstrem Mataram (Suara NTB) Masyarakat NTB diminta waspadai cuaca buruk beberapa pekan kedepan. Curah hujan tinggi disertai angin kencang dan petir. Dampak yang dikhawatirkan banjir dan tanah longsor.

Analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Lombok Barat menunjukkan, curah hujan pada dasarian I Desember 2018 intensitasnya menengah hingga tinggi. Disebutkan, 51 milimeter sampai >300 milimeter per dasarian. Sifat hujan umumnya Atas Normal (AN).

Curah Hujan tertinggi terjadi di Pajo Kabupaten Dompu sebesar 374 mm/Dasarian. “Dengan mulai masuknya puncak musim hujan di wilayah NTB, perlu diwaspadai terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sertai petir dan angin kencang,” kata Kepala BMKG Satklim Lobar, Wakodim, Selasa (11/12).

Kepala Bappeda didampingi Kabid Litbang Renbang pada input database ASB

kategori pendek antara 6 sampau 10 hari, terjadi di wilayah Kabupaten Bima seperti kecamatan Lambu, Sape dan Wawo.

Kabupaten Lombok Timur kecamatan Keruak, Pringgabaya, Sambelia, Kokok Putih Sembalun dan Swela. Kabupaten Lombok Utara di antaranya kecamatan Bayan, Senaru, Sambik Bangkol. Kabupaten Sumbawa di antaranya Buer, Labangka, Rhee. Sedangkan untuk kategori menengah antara 11 sampai 20 hari, terjadi di Sape Kabupaten Bima.

BMKG juga menyampaikan untuk pengamatan permukaan air laut. Kondisi suhu muka air laut di perairan NTB pada Dasarian I Desember menunjukan kondisi netral cenderung menghangat. Sedangkan kondisi suhu muka laut di Samudera Pasifik terdapat indikasi munculnya El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat.(ars)

renja jika ASB belum diinput dalam aplikasi. Untuk menginput ASB dalam aplikasi sendiri, tidak bisa satu atau dua hari sehingga dilanjutkan di Bappeda. Secara bertahap Kasubbag program OPD dapat melanjutkan input data di Bappeda, sampai dipastikan aplikasi dapat menghasilkan

RKPD dan Renja OPD. Setelah itu selesai, baru dilanjutkan dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan yaitu RKPD dengan dokumen Penganggaran yaitu PPAS. “Sampai di sini manfaat aplikasi perencanaan sudah dianggap t e r i m p l e m e n t a s i 100%,”ujarnya. (her/*)

Kegiatan input database ASB yang digelar Bappeda Lobar