Edisi Jumat 12 Oktober 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 12 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 179 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK akan Supervisi Kasus BPR NTB

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatensi kasus dugaan korupsi pada proses merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. Setelah menerima hasil perekaman persidangan, akan dilakukan proses supervisi. ‘’Setelah masuk (hasil rekaman), akan dilakukan supervisi,” kata Koordinator Pembinaan Jaringan Kerjasama Atara Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Nanang Farid Syam, menjawab Suara NTB, Kamis (11/10).

Supervisi dilakukan untuk menilai sejauh mana urgensi kasus (hasil persidangan) tersebut dapat ditindaklanju-

Namun proses itu ditegaskannya, harus melalui proses supervisi.

Bisa jadi akan ditindaklanjuti sesuai harapan tim kuasa hukum terdakwa lantaran tak yakin dengan kinerja Kejaksaan. Namun Nanang Syam enggan menanggapi lebih jauh, karena sidang masih harus menunggu putusan. ‘’Bisa jadi tindaklanjuti

ti ke tahap penyelidikan. Kajian soal kerugian negara sampai peran pejabat negara dalam pusaran kasus itu.

Supervisi, lanjut Nanang Syam, selain untuk melihat kemungkinan ditindaklanjuti KPK. Juga terbuka peluang diterbitkannya rekomendasi bagi penegak hukum yang mengawali penanganan kasus, dalam hal ini Kejati NTB.

(KPK). Tapi kita tunggu putusannya dulu,’’ jawabnya.

KPK hingga saat ini masih memasang alatnya di Pengadilan Tipikor Mataram.

Lengkap dengan perangkat CCTV, recorder, server. Setiap selesai persidangan, tim perekam dari Fakultas Hukum Unram, langsung mengirim ke KPK. ‘’Rekaman persidangan BPR sudah ada di tangan KPK. Jadi setiap selesai sidang kita kirim ke KPK,’’ kata Koordinator Tim Pemantauan Persidangan KPK, Joko Dumadi, SH.,MH.

Sebelumnya menjadi alasan pemantauan persidangan, karena kasus ini menjadi perhatian publik. Media banyak menyoroti, termasuk peran sejumlah pihak yang disebut sebut sejak penyidikan di Kejati NTB. Setiap usai merekam persidangan, pihaknya tetap memberikan catatan khusus soal kasus tersebut dan hubungannya dengan fakta menarik di persidangan. Dimana, catatan tersebut berisi tentang fakta fakta di persidangan yang perlu menda-

pat perhatian KPK. ‘’Artinya itu sudah menjadi catatan kami kepada KPK setiap pengiriman persidangan, tentang adanya calon potensial tersangka,’’ jelasnya. (ars)

’’

Setelah masuk (hasil rekaman), akan dilakukan supervisi Nanang Farid Syam (Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

AKSES DESA - Pemukiman penduduk di pinggir ruas jalan penghubung Sekotong Lombok Barat ke Kuta Lombok Tengah yang baru dihotmix. Jalur lingkar luar ini selain memudahkan untuk akses wisata, juga dirasakan manfaatnya sebagai akses ekonomi masyarakat desa.

’’Jumpa Bang Zul - Umi Rohmi’’

TO K O H

Pendopo Dibuka untuk Masyarakat Setiap Jumat

Bangkitkan Pariwisata Lombok PASCAGEMPA melanda Lombok – Sumbawa, tema event ‘’TNI International Marathon 2018’’ berkembang pada upaya pemulihan trauma. Lebih dari itu, sebagai cara mengembalikan kepercayaan dunia internasional, bahwa Lombok dan NTB umumnya tetap aman sebagai destinasi wisata. ‘’Lewat event ini, kami ingin yakinkan dunia internasional bahwa Lombok, NTB ini aman untuk dikunjungi,’’ kata Pusjaspermildas TNI AD, Brigjen TNI Sapriadi, SIP menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (11/ 10) kemarin.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc membuka pintu pendopo dan Kantor Gubernur NTB selebar-lebarnya setiap hari Jumat bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, keluhan, saran dan masukan secara langsung. Program ini akan dimulai Jumat (12/10) hari ini. ‘’Akan kami jadikan agenda penyampaian

langsung segala keluhan, kritik, saran atau masukan warga NTB terkait setiap persoalan/ masalah segala bidang kehidupan,’’ kata gubernur, Kamis (11/10).

Dr. Zul mengatakan, program bertajuk ‘’Jumpa Bang Zul - Umi Rohmi’’ ini akan dijadikan kebiasaan dan semangat baru pada pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

Bersambung ke hal 15

Dicari, Pelaksana Pembangunan Rumah Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Rumah korban gempa yang akan dibangun jumlahnya cukup besar. Oktober ini ditargetkan jumlah rumah korban gempa yang terbangun sebanyak 7.036 unit. Melihat banyaknya rumah yang akan dibangun, pemerintah sedang mencari pelaksananya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan, pada saat rapat koordinasi di Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Darurat Gempa NTB di Bandara Selaparang, Rabu (10/10) bahwa dana untuk perbaikan rumah korban gempa sudah siap.

Sapriadi (Suara NTB/ars)

Realisasi Masih Minim REALISASI pembangunan rumah sementara (huntara) korban gempa NTB masih minim. Data yang dihimpun Pusat Komando Penanggulangan Bencana NTB, hingga saat ini jumlah huntara yang telah terbangun sebanyak 10.687 unit. Sementara, kebutuhan huntara jika mengacu pada laporan jumlah rumah masyarakat yang rusak berat sekitar 83.000 unit.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Tri Budiprayitno, SIP, M.Si mengatakan, dari 83.000 rumah rusak berat yang telah didata dan dilaporkan, Bersambung ke hal 15 Tri Budiprayitno

(Suara NTB/dok)

H. Zulkieflimansyah

Dari pihak perbankan yang hadir menyatakan bahwa dana bantuan bencana sudah ada. ‘’Duitnya sudah masuk.

Tinggal secara teknis siapa yang akan melaksanakan (pembangunan). Ini yang sedang kita cari bersama,’’ kata Dr. Zul dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (11/10) siang.

Dari target 7.036 unit rumah korban gempa yang akan terbangun pada Oktober ini, sebanyak 2.400 unit merupakan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Sementara sisanya merupakan rumah non Risha seperti rumah konvensional dan rumah kayu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyapa korban gempa di sela-sela kunjungan ke Dusun Kecinan, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (11/10).

Presiden akan Cek Pembangunan Rumah Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) akan kembali berkunjung ke NTB, Sabtu (13/10), besok. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah serius dalam penanganan pascabencana gempa bumi yang terjadi di NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan Presiden akan melihat pembangunan rumah korban gempa. “Pak Jokowi akan datang Sabtu ini melihat tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelummnya,” kata Dr. Zul dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (11/10) siang.

Dikatakan, pagi harinya, Presiden akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi yang terdampak bencana gempa.

Bersambung ke hal 15

Kasus TPPU Diagendakan Sita Barang Bukti dan Gelar Perkara Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di salah satu BUMD Provinsi NTB dalam waktu dekat diagendakan akan dilakukan gelar perkara. Jika bukti dinilai kuat dan cukup, tidak menutup kemungkinan kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditindaklanjuti dengan penyitaan barang bukti. ‘’Kalau sudah cukup terang, dapat ditingkatkan ke penyidikan. Tapi akan diekspose dulu untuk menaikkan statusnya,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH,MH, Kamis (11/10).

Untuk melengkapi dokumen penyidikan, sebe-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

Dedi Irawan

lumnya tim turun ke Kabupaten Dompu, mendalami bukti dan keterangan saksi tersebut. Dari pengembangan penyelidikan itu, ditemukan petunjuk ke arah bukti dokumen yang menguatkan unsur dugaan pencucian uang. Menurut Dedi Irawan, tidak menutup peluang akan dikembangkan ke arah penggeledahan dan penyitaan dokumen.

Dari hasil penelusuran untuk mencari dokumen, pihaknya sudah menemukan gambaran ke mana arah aliran dana TPUU senilai total Rp6,2 miliar tersebut. “Dari situ, ke mana uang tersebut mengalir akan ditelusuri terus,’’ jelas Dedi Irawan.

Pada keterangan sebelumnya, Dedi Irawan menjelaskan, gambaran tersangka dalam kasus ini bisa lebih dari satu orang. Sebab ada peran pelaku utama dan pihak lain yang menerima

aliran dana tersebut. ‘’Tersangka memungkinkan lebih dari satu orang. Karena selain pihak yang terlibat sebagai pelaku utama, juga pihak yang menerima aliran dana itu,” kata Dedi Irawan.

Ia memberi gambaran dalam kasus dugaan TPPU BUMD tersebut, terjadi pencairan Rp 6,2 miliar secara bertahap mencapai lima kali transaksi. Pihak yang terlibat dalam pemberi dan penerima dalam proses transaksi bisa jadi tersangka. “Artinya ini sudah memungkinkan ada dua tersangka,” jelasnya.

Sementara soal aliran dana atau pihak lain yang menikmati pencairan uang diduga hasil TPPU itu, juga memungkinkan dipidana. Tapi menurut Dedi akan dikaji lagi sejauh mana perannya.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

Halaman 2

Dugaan ”Fee” Proyek ke Oknum Dewan

DPRD Kota Mataram Ikuti Proses Hukum Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima tiga laporan berkaitan dengan dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Mataram. Berkaitan dengan fee proyek yang modusnya hampir sama dengan kasus H. Muhir sebelumnya, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengaku belum menerima laporan. Namun demikian, pihaknya akan memastikan semua pihak akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Bentuk Satgas PKL PEDAGANG kreatif lapangan (PKL) Pelabuhan Ampenan, kembali semrawut. Pengawasan intensif dibutuhkan.

Salah satunya pembentukan satuan tugas (Satgas) pengamanan.

Camat Ampenan, Zarkasy mengaku, pedagang pelabuhan Ampenan tidak bisa ditinggal. Mereka harus tetap diawasi. Kelengahan justru dimanfaatkan dengan membuat lapak di lahan kosong atau menaruh meja di pendestrian.

“Setelah gempa malah semakin banyak yang berjualan.

Ndak bisa kita tinggal pedagang - pedagang ini,” kata Zarkasy, Kamis (11/10).

Pengawasan terkendala setelah puasa. Pihaknya disibukkan dengan kontestasi politik dan dilanjutkan dengan penanganan korban gempa bumi. Praktis, konsenstrasi terpecah karena mengurus kepentingan lainnya.

Mengawasi pedagang kata Zarkasy, tidak bisa mengandalkan Linmas dan APKLI. Idealnya, Pemkot Mataram harus membentuk Satgas. Saat ini, PKL di eks Pelabuhan Ampenan kemungkinan menjamur.

Rata - rata PKL yang menaruh meja dan kursi di atas trotoar.

“Data kami itu 50 pedagang. Sekarang kemungkinan lebih,” tuturnya. Zarkasy mengaku, dilema dengan keberadaan PKL. Di satu sisi, penataan kawasan eks Pelabuhan Ampenan dihajatkan untuk kenyamanan, keamanan dan kebersihan. Di sisi lain, masyarakat butuh mencari nafkah.

Meski demikian, aturan harus ditegakan supaya memberikan efek positif.

Terkait pembentukan Satgas, ia segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan diharapkan merespon.

Dengan harapan, Satgas segera terbentuk dan eks Pelabuhan Ampenan tertata rapi. (cem) Zarkasy

“Saya belum terima laporan yang berkaitan dengan itu.

Kalau memang begitu adanya, saya rasa kita semua akan ikuti aturan dan proses hukum, namun tentu saja harapan kami itu tidak benar,” kata Didi, Kamis (11/10).

Namun demikian ia kemba-

Lakukan Pembenahan

Abdul Malik

li bahwa eksekutornya itu adalah eksekutif. Kami juga berharap peran TP4D bisa lebih maksimal di sini. Kalau ada indikasi kesalahan, harusnya bisa segera dicegah,” ujarnya.

Ia kembali mempertanyakan fungsi TP4D yang bertugas mengawal proyek-proyek

mengatakan bahwa pihaknya telah menerima tiga laporan terkait keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Mataram. Laporan itu mengindikasikan adanya modus serupa dengan kasus H. Muhir yang sedang ditangani kejaksaan saat ini.

“Untuk persoalan ini, saya akan konfirmasi terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa ambil langkah selanjutnya. Karena saya juga belum tahu informasi ini sebelumnya. Kalau memang ada dugaan, silakan tindak sesuai dengan aturan,” ujarnya. (lin)

Walikota Periksa Perbaikan SMPN 6 Mataram

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengecek progres perbaikan SMPN 6 Mataram.

Sekolah yang terletak di Jalan Udayana itu sebelumnya rusak parah akibat gempa beberapa waktu lalu.

Sebelum mengecek gedung sekolah yang rusak, Kamis (11/ 10), Walikota menggelar rapat terbatas bersama Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura, Kepala Dinas Perkim H.M.Kemal Islam, Kepala DLH, Irwan Rahadi, Asisten I Lalu Martawang, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Plt Kepala Dinas Pendidikan Hj. Suhartini serta Kepala Bidang Data dan Logistik BPBD Drs. I Made Gde Yasa.

Dua hal yang menjadi pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Pertama, berkaitan dengan penyelenggaraan gebyar PAUD se - Kota Mataram akan berlangsung 16 Oktober pekan depan. Kedua, mengecek perbaikan SMPN 6 Mataram.

“Saya ingin memastikan apakah pekerjaan sudah selesai atau tidak. Rencananya Pak Wapres mau meninjau langsung,” kata Walikota.

Progres perbaikan berdasarkan laporan diterima dari rekanan kata Walikota, mencapai 90 persen. Setelah perbaikan selesai, ia meminta aktiv-

itas belajar mengajar siswa dikembalikan ke dalam kelas.

Dua pekan ke depan, siswa tidak ada lagi belajar di kelas darurat atau di bawah tenda.

“Akhir Oktober siswa sudah bisa belajar di kelas,” ucapnya.

Material kelas darurat dibangun di kompleks Taman Udayana setelah selesai digunakan bisa saja dialihkan pemanfaatannya ke sekolah lain. Atau digunakan sebagai material tambahan membangun rumah singgah.

Guru SMPN 6 Mataram, Waluyo menyampaikan, semenjak aktivitas belajar mengajar dipindah ke kelas darurat. Sekolah mengurangi jam belajar siswa. Dari sebelumnya 40 menit menjadi 30 menit. Ini karena kondisi kelas yang tidak kondusif bagi siswa.

“Banyak debu. Ruangannya juga panas. Kasihan siswa,” ucapnya.

Untuk jadwal pertengahan semester, sekolah tidak menjadwalkan. Guru mata pelajaran diminta menyesuaikan.

Dia berharap kelas yang diperbaiki segera rampung, agar proses KBM berjalan seperti biasanya.

Belajar di tenda darurat disampaikan Wahida, tak senyaman yang dirasakan di ruang kelas. Siswi kelas VII juga mengharapkan aktivitas belajar kembali normal. Kon-

(Suara NTB/cem)

PERIKSA PERBAIKAN Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengecek perbaikan SMPN 6 Mataram, Kamis (11/ 10). (Insert) Aktivitas siswa di dalam kelas darurat sambil bermain gadget menunggu jam pelajaran dimulai. sekuensi belajar di sana lebih awal dipulangkan oleh sekolah.

“Panas sih, tapi senang juga.

Kita bisa cepat pulang. Kalau sebelumya pulang jam 13.30 Wita. Sekarang jam 12.00 Wita sudah pulang,” ucapnya. (cem)

Pemkot Rancang Bantuan Bertahap dari Pusat Bisa Program Pemanfaatan Hambat Program Pembangunan Bantuan dari Apeksi

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., memandang wajar kekecewaan yang rasakan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram. ‘’Kalau sampai kecewa itukan berarti kinerjanya tidak pernah berubah,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Padahal, potensi parkir di Kota Mataram sangat menjanjikan. ‘’Kalau sektor yang lain tidak tercapai, masih dapat dimaklumi. Tapi kalau parkir ini, tidak bisa dijadikan sebagai alasan,’’ katanya. Artinya, pembenahan harus dilakukan. ‘’Kita tidak tahu apakah sistemnya yang belum optimal ataukah SDM-nya yang belum maksimal,’’ imbuhnya.

Politisi Golkar ini berpandangan, bahwa Dinas Perhubungan butuh penyegaran maupun inovasi dari regenerasi yang baru. ‘’Karena sektor perparkiran itu sangat menjanjikan,’’ katanya. Sebab, di daerah-daerah lain, parkir ini menjadi salah satu primadona PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Malik mencontohkan jumlah titik parkir di Kota Mataram sebanyak 518 titik, dengan asumsi pendapatan per hari Rp20 ribu, hasilnya bisa mencapai Rp3,7 miliar setahun.

Sayangnya, di Kota Mataram, target ini tidak pernah tercapai. Anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini melihat, persoalan parkir di Kota Mataram tidak sekedar persoalan sistem. ‘’Sistem apapun yang kita buat, sepanjang kita tidak ada kemauan, atau inovasi, maka tidak akan bisa maksimal hasilnya,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, dewan mendorong Pemkot Mataram melakukan evaluasi sistem. Karena selama dikelola sendiri oleh Dishub, hasil dari parkir tepi jalan umum ini, jauh dari harapan.

Bahkan, Malik lebih setuju kalau pengelolaan parkir diserahkan kepada pihak ketiga. Sehingga, target bisa tercapai. Sebetulnya, SDM pengelola parkir di Mataram tidak ada persoalan. Artinya, mereka yang duduk di Dishub, adalah orang-orang yang sudah mengerti bagaimana pengelolaan parkir. ‘’Saya sepakatnya ini dipihakketgakan saja. Biar Dishub ini mengurus yang lain saja. Toh masih banyak yang harus dikerjakan sama Dishub ini. Seperti urusan uji kir kendaraan bermotor. Ini juga targetnya belum tercapai,’’ ungkapnya. (fit)

li memastikan bahwa penggunaan anggaran atau proyek itu dilakukan oleh eksekutif.

Sebab pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap proyek. Dewan hanya selesai hingga pembuatan aturan saja. “Kami ingatkan kemba-

tertentu di Kota Mataram. Ia berharap jika ada indikasi penyelewengan, dapat segera diatasi. Sebab pendampingan yang dilakukan oleh TP4D memang bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan anggaran.

“Kita paham dan kita ikuti aturan kalau memang benar ada, tapi tentu saja kita juga harus mencegah jika ada indikasi. Caranya bagaimana?

Dengan menghadirkan TP4D. Inilah yang menjadi harapan kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Kajari Mataram Dr. I Ketut Sumedana

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram sedang merancang berbagai program untuk menggunakan dana bantuan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Pekan lalu, Apeksi telah menyerahkan Rp470 juta bantuan dari semua anggota Apeksi. Ini diharapkan dapat digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

“Kita sudah bahas tentang anggaran itu, mau dipakai untuk apa dan bagaimana teknisnya. Nanti dinas teknis terkait yang akan mengajukan proposal program untuk menggunakan dana bantuan itu,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Syakirin Hukmi, Kamis (11/10).

Ia mengatakan bahwa dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Pemukiman nanti akan membuat sejumlah program. Programnya pun berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pengurus Apeksi saat menyerahkan dana bantuan itu.

“Nanti akan digunakan untuk rekonstruksi. Tapi bentuknya seperti apa, itu nanti dinas terkait yang putuskan,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Apeksi, Sri Indah Wibi Nastiti mengatakan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan dana itu sejak bulan lalu.

Harapannya dapat meringan-

kan beban Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi warga yang menjadi korban gempa di Kota Mataram.

“Ini adalah bentuk dukungan dan solidaritas dari semua anggota Apeksi di seluruh Indonesia. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi kami berharap bisa membantu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Mataram,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ini berkaitan dengan kepedulian antarsesama anggota. Pihaknya juga tengah mengumpulkan bantuan untuk diberikan kepada korban gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Ia berharap bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Mataram ini dapat digunakan untuk membantu para korban.

“Anggota kami ada 98 kota, tentu saja semuanya berharap Kota Mataram segera pulih kembali. Para korban juga sudah bisa beraktivitas dengan normal setelah rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

Syakirin berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Sehingga warga Kota Mataram yang menjadi korban bisa segera kembali ke rumahnya.

Sebab saat ini sudah mulai masuk musim hujan, warga yang masih tinggal di pengungsian akan lebih mudah terserang penyakit. Karena kondisi di pengungsian yang kurang bersih. (lin)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mataram (Suara NTB) Ia mengatakan bahwa Pe- anggarkan karena masih di- semua, tidak ada lagi yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sebanyak 27 sekolah te- merintah sudah menyetujui verifikasi, sebab baru saja di- belajar di tenda. Itu yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lah mengajukan permo- Rp5 miliar anggaran untuk ajukan. Setelah verifikasi, menjadi harapan kita,” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 honan dana untuk perbai- perbaikan 27 sekolah yang baru diketahui berapa besa- ujarnya. Ia berharap para 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan sekolahnya yang rusak ada di Kota Mataram. Semen- ran anggaran yang dibutuhkan guru dan siswa sementara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 akibat gempa. Pemerintah tara sisanya akan dikerjakan untuk memperbaiki 24 ini dapat bersabar. Sebab 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sudah menyetujui dana pada tahun 2019 nanti. Besa- sekolah itu. tentu saja belajar di bawah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Rp5 miliar untuk perbai- ran dana perbaikan yang Saat ini sebagian siswa tenda tidak lebih nyaman 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan semua sekolah itu. Se- diberikan tidak sama, tergan- masih belajar di bawah ten- dibandingkan belajar di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mua dana itu akan diberi- tung nilai kerusakan dari da. Sebab sekolah mereka ada dalam ruangan. Apalagi sa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan pada akhir Oktober ini. sekolah itu. yang masih dalam tahap per- rana dan prasarana belajar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Oktober ini akan kelu“(Dana) yang didapat tidak baikan, ada pula yang belum mengajar tidak sebaik di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ar (dana) yang untuk 27 sama, jadi beda-beda ya. Ter- sama sekali diperbaiki. Pi- dalam ruang kelas.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sekolah itu. Masih ada 24 gantung kerusakannya. Bany- haknya berjanji akan mem“Sabar dulu, kalau se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lagi yang belum, ini masih ak yang rusak, banyak juga berikan dana bantuan perbai- muanya sudah selesai diper12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dalam tahap verifikasi,” dananya. Sedikit yang rusak, kan sekolah secepat mungkin. baiki, tentu semuanya bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kata Plt Kepala Dinas Pen- lebih sedikit juga yang diberi- Sehingga perbaikan dapat seg- langsung belajar di dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 didikan Kota Mataram, Hj. kan,” ujarnya. Sementara un- era dilakukan. kelas. Itu harapan kita semua 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Suhartini, Kamis (11/10).

“Kalau sudah diperbaiki tentunya,” ujarnya. (lin) tuk 24 sekolah yang belum di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Dana Perbaikan Sekolah Diberikan Akhir Oktober

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat tidak bisa sekaligus merealisasikan permohonan anggaran yang diajukan. Sistem pencairan bantuan menunggu tiga kali penganggaran dianggap menghambat eksekusi program.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, Pemkot Mataram sebenarnya mengharapkan ingin cepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, gedung kantor dan lain sebagainya.

Supaya aktivitas masyarakat segera pulih kembali. Tetapi, ini tidak bisa dipaksakan karena harus tetap melalui ketentuan yang berlaku. “Kalau boleh saya katakan ini jelas menghambat,” tegas Walikota dikonfirmasi usai rapat terbatas, Kamis (11/10).

Pemkot Mataram tidak bisa juga mengandalkan bantuan

pemerintah pusat. Recovery fasilitas publik sebagian dianggarkan melalui APBD Perubahan. Dia berharap evaluasi APBDP oleh Pemprov NTB segera turun. Supaya perencanaan sebelumnya cepat dieksekusi.

Penggunaan anggaran penanganan, Walikota mengingatkan OPD terkait berhati - hati. “Tim kebencanaan saya ingatkan hati - hati memanfaatkan dana,” katanya mengingatkan.

Kebutuhan rill telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Total pengajuannya mencapai Rp1 triliun. Ini meliputi lima sektor yang diinventarisir oleh Pemkot Mataram Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin mengatakan, surat keputusan (SK) Walikota terkait pengajuan anggaran rehabilitasi dan

rekonstruksi sedang diproses.

Data ini kata Amir, segera diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

“Kita akan tunggu janji pemerintah pusat. Rapat koordinasi lintas sektor terus kita sampaikan,” kata Amir.

Pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran perbaikan. Amir mengatakan, pencairan bantuan akan dialokasikan selama tiga tahun. Apakah ini bisa direalisasikan atau tidak.

Akan tetapi berdasarkan Inpres nomor 5 tahun 2018. Pemerintah Pusat menjanjikan untuk perbaikan fasilitas pelayanan dasar melalui APBN. Sebagian perbaikan infrastruktur sifatnya kecil dianggarkan melalui APBD sejumlah Rp11 miliar. “Perbaikan perbaikan yang butuh anggaran kecil dialokasikan di APBD,” ucapnya. (cem)

Pemkot Perpanjang Masa Pengerjaan Jembatan Dasan Agung Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah mengambil ancang - ancang memperpanjang waktu pengerjaan proyek jembatan Dasan Agung. Pengerjaan ditambah dua minggu karena dipastikan akan molor.

Kebijakan memperpanjang pengerjaan, kata Ir. H. Mahmuddin Tura, atas pertimbangan bencana dua bulan lalu.

Rekanan terganggu karena gempa bumi melanda NTB khususnya Kota Mataram.

Penambahan waktu satu atau dua pekan ke depan tanpa konsekuensi denda. Permasalahan ini telah disampaikan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Alasannya jelas dan lengkap akibat bencana alam. Kita beri tambahan waktu tanpa dikenakan sanksi denda,” terang Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Kamis (11/10).

Proyek jembatan Dasan Agung merupakan pengerjaan lanjutan. Setelah sebelumnya CV. Limbu Indah gagal menuntaskan pekerjaan di tahun 2017 lalu. Saat ini, pengerjaan oleh Triosatrya dengan kontrak Rp1,8 miliar lebih melanjutkan pengerjaan kerangka jembatan, merapikan akses jalan di Dasan Agung, taman dan komponen lainnya.

Mahmuddin menyampai-

(Suara NTB/cem)

JEMBATAN DASAN AGUNG - Beberapa pekerja sedang mempercepat pengerjaan jembatan Dasan Agung. Proyek senilai Rp1,8 miliar tersebut menghubungkan antara Kelurahan Dasan Agung dengan Kelurahan Kebon Sari. kan, batas kontrak pengerjaan jembatan sampai akhir Oktober. Saat ini, progresnya telah mencapai 80 persen. “Sekarang ini sudah 80 persen. Tinggal pasang tali sling, sedikit menata taman saja,” ucapnya.

Jembatan yang menghubungkan Dasan Agung - Kebon Sari mampu menahan bobot empat ton. Hanya saja, tidak semua kendaraan dapat melewati jembatan tersebut. Maksimal beban kendaraan melintas satu ton.

“Yang bisa lewat itu becak, mobil kecil, sepeda motor dan pejalan kaki. Kalau mobil truk ndak

boleh. Nanti kita pasangkan portal sebagai pembatas,” ujarnya.

Meskipun jembatan itu belum rampung sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. H. Ikhsan bersyukur tak lagi harus berputar jika menuju ke rumah keluarganya di Lingkungan Dasan. Bila sebelumya menempuh waktu 15 - 20 menit. Kini, hanya lima menit.

“Alhamdulillah, ndak muter - muter lagi,” ucapnya. Hal senada disampaikan Hafis. Ia juga tak ribet berputar arah jika ke Jebak Beleq. Keberadaan jembatan tersebut memudahkan warga setempat. (cem)

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Harga Bawang Anjlok

Gedor Kementan, TPID Harus Cari Solusi Dorong Hilirisasi Mataram (Suara NTB) Anjloknya harga bawang merah Bima, NTB menjadi perhatian banyak kalangan. Dari senator, hingga Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), bahkan Ekonom.

Harga bawang merah di Bima saat ini di bawah Rp10.000/Kg. Jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Anggota DPD RI asal NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi dan anggota DPD lainnya baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di Jakarta.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas teknis di Kabupaten Bima, harga bawang setiap musim panen selalu anjlok akibat membanjirnya produksi. Hasil koordinasi itulah yang disampaikannya ke Kementerian Pertanian.

Senator mendesak, agar Kementerian Pertanian menjadikan bawang merah di Bima sebagai komoditas ekspor.

“Kami masih terus mengkoordinasikan. Saat itu pak

menteri bilang masih akan mengkajinya,” kata Ratu Ganefi kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (11/10) kemarin.

Sembari menunggu kebijakan pemerintah pusat, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB ini mengatakan, seharusnya Pemkab juga mengambil inisiatif atas fenomena tahunan ini.

Peralatan-peralatan produksi bisa dibelikan dan dibagi-bagi kepada kelompok tani.

Bawang merah tak seharusnya hanya dijual dalam bentuk gelondongan (mentah). Tetapi harus diolah dalam bentuk lain (setengah jadi). Misalnya, menjadikannya bawang goreng kemasan dan sejenisnya yang dapat dikonversi dalam bentuk produk jadi lainnya.

Selain itu, koordinasi dengan Gubernur NTB, Dr. Zulk-

ieflimansyah juga telah dilakukan. Dalam konteks mencari solusi untuk bawang merah.

IWAPI bersedia dilibatkan untuk melaksanakan kegiatankegiatan pelatihan kepada kelompok tani membuat produk turunan dari bawang merah.

“Dan tidak bisa juga kita paksakan Bulog membeli bawang itu. Tugas wajibnya menjaga ketahanan pangan (beras), belum ada perintah untuk beli bawang, atau cabai. Kecuali pemerintah menyediakan subsidinya,” demikian Ratu Ganefi.

Ketua HKTI Provinsi NTB, H. Willgo Zainar, SE, M.BA dihubungi terpisah menyayangkan persoalan tahunan ini terjadi berulang-ulang.

“Dan agak aneh juga otoritas dalam hal ini perdagangan atau perindustrian belum mendapatkan solusi yang jitu. Bagaima-

na petani mendapatkan harga yang wajar saat musim panen dan konsumen mendapat harga wajar di luar musim,” katanya.

Dalam hal ini, pemerintah menurutnya harus membantu petani menyalurkan bawang merah ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Dan ia sangat mendukung bilamana pintu ekspor juga difasilitasi pemerintah.

Pemerintah harus membuka jaringan pasar yang lebih luar atas komoditas ini. Apakah melalui pengepul-pengepulnya, koperasi, atau yang dihubungkan langsung oleh Dinas Perdagangan. Anggota Komisi XI DPR-RI ini juga meminta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk bebuat, membantu mencarikan jaringan pasar-pasar baru.

“TPID tidak bisa hanya sibuk mengurus soal inflasi.

Deflasipun harusnya menjadi perhatian,” ujarnya.

Karena itu, HKTI Provinsi NTB mendesak agar pemerintah daerah dan stakeholders

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi mencarikan solusi jangka pendek atas persoalan petani hortikultura ini. Agar tak menjadi persoalan baru yang terus menghinggapi petani.

Tak jauh beda dengan yang disampaikan Ekonom dari Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah. Menurutnya, akan selalu begini persoalan

H. Willgo Zainar setiap produk primer (pertanian). Petani hanya mampu jadi price taker. Pasar sulit diatur. Kecuali jadi produk sekunder (olahan).

“Pernah dengar kopi saset, roti kemasan, sabun, mengalami penurunan harga?,” demikian ia memberikan jawaban.

Harus ada kerjasama yang

Firmansyah kuat antar OPD teknis. Dinas Pertanian dari sisi produksi, Dinas Perindustrian melakukan pengolahan, dan Dinas Perdagangan di bagian pemasarannya.

“Atau cari investor-investor bawang, fokus. Harus keroyokan atasi bawang ini (perkuat hilirisasi),” demikian Dr. Firmansyah. (bul)

Garuda Indonesia & BNI Tandatangani Kerjasama SBLC Minta Keringanan Pajak EKONOMI belum sepenuhnya pulih. Hampir seluruh entitas bisnis mengeluhkannya.

Akibat dari dampak kebijakan ekonomi global, maupun nasional. Belum lagi faktor bencana yang terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Karenanya, pengusaha minta pemerintah memberikan insentif pajak kepada pengusaha agar ekonomi tetap bergerak.

General Manajer Lombok Epicentrum Mal (LEM), SalimAbdad mewakili pengelola pusat perbelanjaan lainnya di Kota (Suara NTB/bul) Mataram, mengharapkan peSalim Abdad merintah memberikan support kepada pengusaha lokal agar usahanya tetap dapat dipertahankan.

“Potongan pajak atau sejenisnya agar pengusaha bisa memberikan diskon kepada kliennya, sehingga kliennya bisa bertahan di Lombok. Misalnya, PPn, PPh, atau PP1 tidak diberlakukan setahun, atau diskon 50 persen,” harapnya.

Itulah salah satu cara mendukung tumbuh kembangnya usaha.

Baik usaha kecil, menengah, maupun usaha di atasnya. Dan seharunya menjadi atensi pemerintah kata Salim. Pajak-pajak yang disebut itu masing-masing dibebankan 10 persen perpendapatan. Misalnya dari sewa menyewa tempat, jualan makanan atau penghasilan.

Pemerintah, lanjut Salim Abdad, sebetulnya sangat memahami kondisi yang terjadi saat ini. Trafic kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan, terutama pascagempa juga belum sepenuhnya pulih. Meskipun berangsur-angsur masyarakat mulai ingin melupakan traumanya akibat gempa.

“Mestinya dua bulan pascagempa, ada kebijakan khusus mengenai pajak-pajak ini. Biar ekonomi bergerak dulu, berangsur-angsur pulih,” ujarnya.

Melihat keadaan sekarang, khusus di LEM, tak lama setelah gempa, customer maupun ekspatriat masih enggan berkunjung ke pusat perbelanjaan. Karena dimensi mal, dimensi gedung. Secara bertahap pemulihan dilakukan dengan berbagai strategi. Salah satunya menggelar (bazar) di luar gedung mal. Dengan harapan pengunjung dapat melihat kembali keadaan fisik gedung, berani menginjakan kaki di mal, dan berbelanja agar ekonomi tetap bergerak.

“Alhamdulillah sekarang sudah 80 persen market yang sebelum gempa itu, kembali ke mal. Sejak akhir Juli dianggap titik nol.

Sebelum Juli market 100 persen. Sekarang sudah 80 persen market itu pulih,” kata Salim Abdad, Kamis (11/10) kemarin.

“Persoalannya memang agak komplek. Masyarakat lebih memilih memiliki uang cash daripada berbelanja. Selain itu ekonomi masyarakat yang masih belum pulih meskipun belum 100 persen.

Agustus 2018 nyungsep sampai 30 persen saja hasilnya, September mulai 50 persen, dan Oktober mulai 80 persen,” imbuhnya.

Okupansi tenan sejauh ini untungnya belum ada perubahan yang berarti. Para penyewa yang jatuh tempo juga tetap memperpanjang masa sewa. Manajemen memberikan insentif kepada para pemodal pascagempa ini. Insentif diberikan dalam bentuk diskon sewa 50 persen. Baik tenan yang sudah ada, maupun yang akan masuk.Mengingat masih slow down, traffic maupun ekonomi masyarakat.

Salim Abdad optimis, trauma masyarakat khususnya sebagai dampak gempa pulih. Berbicara tingkat keamanan LEM, Salim meyakinkan kondisi saat ini keadaan gedung masih cukup baik.

Tiga kali asesmen dilakukan pascagempa oleh tim dari UI, UGM, dan Unram. Hasilnya menyatakan LEM masih sangat layak. (bul)

Kamis, 11 Oktober 2018

(Suara NTB/bul)

AJUKAN BERKAS - Keluarga korban lakalantas mengajukan berkas-berkas untuk mendapat santunan di Jasa Raharja NTB

Tertinggi di Lombok Utara

Jasa Raharja Gelontorkan Santunan Rp26,7 Miliar untuk Korban Lakalantas Mataram (Suara NTB) Sejak Januari 2018 – September 2018 ini, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Barat telah menggelontorkan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas mencapai Rp26.744.402.215. Tertinggi di Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan keterangan resmi Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Amiruddin Zein, pemberian santunan tahun ini lebih tinggi dibanding santunan setahun lalu (2017) yang angkanya Rp21.721.574.417. Salah satunya karena perubahan besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan laut dan udara berdasarkan Permenkeu RI No 15/PMK.10/2017 Tanggal 13 Februari 2017.

Pada Januari 2018 hingga September 2018 ini, santunan untuk korban meninggal dunia mencapai Rp18,8 miliar, lukaluka Rp7,4 miliar, catat tetap Rp 317 juta, penguburan Rp20 juta, ambulan dan P3K Rp484,4 juta.

Sesuai ketentuan baru, lakalantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp550 juta, cacat tetap maksi-

mal Rp50 juta, biaya perawatan maksimal Rp20 juta, penggantian biaya P3K (di Puskesmas) Rp1 juta, penggantian biaya ambulance Rp500 ribu dan biaya penguburan Rp4 juta.

Dari jumlah santunan yang digelontorkan Jasa Raharja NTB tahun 2018 ini, Wilayah hukum Polres Lombok Utara paling mendominasi, dengan pertumbuhan santunan dibanding tahun 2017 lalu sebesar 123,52 persen. Polres Mataram 29,70 persen, Polres Lombok Barat 51,21 persen, Polres Lombok Tengah 40,24 persen, Polres Lombok Timur hanya 3,58 persen, Polres Bima 31,70 persen, Polres Dompu 38,20 persen, Polres Kota Bima 12,41 persen, Polres Sumbawa 29,38 persen dan Polres Sumbawa Barat 11,35 persen.

“Lombok Utara ini paling ektrem. Kenapa ekstrem, apakah karena banyak jalan berlubang, kurang penerangan jalan umum, atau memang kesadaran masyarakat berlalu lintas yang masih rendah. Saya akan koordinasi dengan Dirlantas agar menjadi perhatian,” demikian Zein.

Seperti diketahui, meningkatnya mobilitas masyarakat dalam penggunaan berbagai moda transportasi darat, laut dan udara menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan

alat angkutan umum dan lalu lintas jalan yang menelan banyak korban meninggal dunia, lukaluka dan cacat.

Jasa Raharja sebagai BUMN yang ditugaskan untuk mengelola program asuransi sosial sesuai dengan Undang Undang nomor 33 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang Undang nomor 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelayanan santunan, Jasa Raharja menerapkan pelayanan jemput bola agar proses penyelesaian santunan lebih cepat dan telah bekerja sama dengan 29 Rumah Sakit yang ada di NTB dalam hal pembayaran santunan melalui overbooking kepada Rumah Sakit.

“Target kecepatan pelayanan santunan bagi korban meninggal dunia di TKP yaitu 6 hari dapat diselesaikan dalam waktu 1,86 hari. Dan target 2 jam sejak berkas lengkap diterima di Kantor Jasa Raharja dapat diselesaikan dalam waktu 25 menit,” demikian Zein. (bul)

Denpasar (Suara NTB) Maskapai nasional Garuda Indonesia bersinergi bersama Bank BNI menandatangani kesepakatan kerjasama fasilitas Stand By Letter of Credit (SBLC) dengan total nilai mencapai USD 200 juta yang merupakan persetujuan awal dari rencana sampai dengan USD 400 juta.

Dengan dukungan fasilitas SBLC ini, Garuda dapat melakukan replacement dana maintenance reserve yang mengendap pada lessor, sehingga dana mengendap tersebut dapat diminimalisir dan diutilisasi untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan tanpa adanya peningkatan beban hutang. Dengan demikian arus kas perusahaan akan menjadi lebih baik.

Penandatanganan komitmen kerjasama strategis tersebut dilaksanakan oleh Direktur Keuangan & Manajemen Resiko Garuda Indonesia Fuad Rizal bersama - sama dengan Direktur Corporate Banking Bank BNI Putrama Wahju Setyawan yang turut disaksikan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara di Hotel Nikko, Bali, (11/10).

Pada sambutannya, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara menyambut baik komitmen strategis berkelanjutan yang dilaksanakan bersama Bank BNI tersebut. Garuda dan BNI selama ini telah memiliki sejarah hubungan kerjasama yang sangat baik; di mana sebelumnya kami pernah melaksanakan berbagai kerja sama strategis dalam aspek keuangan maupun komersial.

“Upaya Garuda untuk dapat terusbersaingdiindustripenerbangan yang kompleks dan dinamis ini, tentu tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan kepercayaan para stakeholders –khususnya dari pemerintah maupun para mitra usaha bank sesama BUMN dalam hal ini Bank BNI sebagai mitra kerjasama strategis Garuda Indonesia.” jelas Ari. Ari mengungkapkan “Untuk itu, Garuda dan BNI berkomitmen untuk menjalin kerja sama berkelanjutan pada berbagai pilar sektor pengembangan usaha, salah satunya pada sektor keuangan melalui pemberian dukungan fasilitas Standby Letter of Credit (SBLC). Adapun

fasilitas SBLC ini akan sangat membantu kami dalam pengelolaan dana maintenance reserve terkait kegiatan sewa pesawat dengan lessor yang merupakan langkah penting perusahaan untuk terus berekspansi.”

“Di samping itu, kerjasama ini juga memiliki value tersendiri bagi kami, dengan semangat bersama sinergi BUMN dalam memperkuat rupiah di tengah kondisi shortage supply dollar. Melalui kerjasama ini , Garuda Indonesia dan BNI berkomitmen untuk berkontribusi terhadap upaya perbaikan dan penguatan nilai tukar rupiah melalui peningkatan pemasukan devisa dalam kerja sama SBLC ini”, jelas Ari. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni yang diwakili oleh Direktur Corporate Banking Bank BNI Putrama Wahju Setyawan menjelaskan bahwa kerjasama fasilitas ini merupakan kepercayaan BNI kepada Garuda Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan performa perusahaan ditengah daya saing industri penerbangan yang sangat tinggi. Selain itu, BNI juga menjadi mitra strategis Garuda Indonesia untuk fasilitas transaksi perbankan, seperti cash management, pembayaran gaji karyawan, e-tax, kredit konsumer kepada pegawai, dan lain-lain.

Berbagai kerja sama yang Garuda Indonesia laksanakan ini merupakan perwujudan implementasi visi sinergi BUMN, sekaligus menunjukan kepercayaan stakeholders dalam mendukung program perbaikan dan pengembangan bisnis yang dilaksanakan Garuda Indonesia sejalan dengan strategi jangka pendek –Quick Wins yang akan Garuda Indonesia laksanakan dalam beberapa waktu ke depan.

Sebagai bagian dari upaya akselerasi bisnis yan dilaksanakan perseroan, Garuda Indonesia telah menyusun pembaharuan strategi bisnis jangka pendek bertajuk “Quick Wins Garuda Indonesia” yang memfokuskan pengembangan lini bisnis pada tiga hal yaitu ;Corporate Culture transformation ; Enhancement Revenue ; serta redefine cost structure based on shared service organization. (*)

Harga BBM Non Subsidi di Lombok Tak Naik Mataram (Suara NTB) PT Pertamina (Persero) memberlakukan harga baru untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi menyusul terus menanjaknya harga minyak dunia. Meski begitu, Lombok mendapat kebijakan spesial pemberlakukan harga lama.

Alasan Pertamina, karena Lombok didera musibah gempa yang memberikan dampak tidak kecil.

Baik moril maupun materil.

Pertamina telah menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM)untukPertamaxSeries,Dex Series, dan Biosolar Non PSO (Public Service Obligation)/non subsidi.

Harga baru ini berlaku di seluruh Indonesia sejak Rabu (10/10).

“Lombok harganya masih tetap harga lama. Karena banyak daerah yang terkena dampak bencana,” jelas Sigit Wicaksono, Sales Executive Pertamina Depo Ampenan Kamis (11/10) kemarin.

Sampai kapan kebijakan ini berlaku, Sigit mengatakan sejauh ini belum ada ketentuan resmi dari Pertamina pusat.

“Baru sampai di situ saja arahan dari pusat,” imbuhnya.

Terhadap penyesuaian harga BBM ini, tak menutup kemungki-

nan pasar akan beralih kepada BBM subsidi. Sebagai konsekuensi, untuk sementara ini, berapa besar pengaruhnya terhadap peralihan konsumsi jenis BBM, Sigit menangatakan masih memantaunya dalam dua hari ke depan.

Seperti disampaikan dalam keterangan resmi Pertamina, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, khususnya Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non PSO telah berlaku. Sedangkan harga BBM Premium, Biosolar PSO dan Pertalite tidak naik. Khusus untuk daerah yang terkena bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar Non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik di mana saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus 80 dolar per barel.

Dengan penetapan harga mengacu pada Permen ESDM No. 34 tahun 2018 Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.(bul)

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

Alternatif untuk Pelamar K2 KESAN diskriminasi pelamar CPNS khusus kategori Tenaga Honorer K2 di atas 35 tahun, disikapi pemerintah. Di mana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjanjikan adanya tes alternatif setelah penyelenggaraan tes CPNS reguler digelar.

Jalur alternatif dimaksud yakni melalui seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tes P3K ini memberi peluang bagi tenaga honor K2 untuk direkrut lay(Suara NTB/dok) aknya PNS pada umumnH. M. Nadjib ya. “P3K itu hampir sama dengan PNS, bedanya hanya terletak pada uang pensiun saja,” kata Kepala BKD PSDM Lombok Utara, Drs. H. M. Nadjib, M.Pd., kepada wartawan Kamis (11/10).

Ia menjelaskan, seleksi P3K rencananya akan digelar usai tes CPNS selesai dilaksanakan. Tes ini berpeluang diikuti oleh tenaga honor K2 yang berusia di atas 35 tahun.

Nantinya mereka direkrut sebagai pegawai pemerintah dengan mekanisme perjanjian kerja dengan Pemda.

Najib mengaku, pihaknya sudah berkonsultasi ke ke Kemenpan RB mengenai P3K itu. Kemenpan RB lanjut dia, memberi ruang bagi daerah untuk menerima tenaga honor K2 yang layak direkrut sebagai pegawai P3K. “ASN itu kan ada dua, ada PNS dan ada P3K. Pegawai P3K juga bisa merintis karir seperti PNS. Bahkan bisa diberikan penempatan jabatan kerja sama seperti PNS. Hanya saja mereka tidak mendapatkan tunjangan pensiun,” papar Najib.

Mantan Sekdis Dikpora dan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD ini menambahkan, TH K2 di atas 35 tahun tidak bisa mengakses seleksi CPNS. Pasalnya pembatasan usia 35 tahun telah tertuang dalam UU ASN yang membatasi usia peserta seleksi maksimal 35 tahun. Senada dengan tenaga guru, UU mengatur minimal kelulusan peserta ada S1 (Strata 1).

“Tenaga honorer K2 yang di atasi 35 tahun tidak perlu khawatir, tetap mengabdi dan bekerja di instansi tempatnya bekerja. Di tes P3K tersebut, batasan umur yang dibolehkan adalah dua tahun menjelang pensiun,” jelasnya.

Dalam hal ini dimisalkannya, umur pensiun P3K atau ASN adalah 58 tahun, maka peserta P3K masih bisa mengikuti tes P3K hingga usia 56 tahun. Kemudahan ini diharapkan dapat memberi semangat bagi para tenaga honor K2 Lombok Utara yang pada perekrutan sebelumnya tidak terakomodir karena kuota penerimaan yang terbatas. Apalagi di tahun ini pun, kuota K2 dibatasi hanya sebanyak 10 kursi. (ari)

Polres Lotim Mulai Bidik Pengadaan Buku Muatan Lokal Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) mulai melakukan penyelidikan terhadap pengadaan buku muatan lokal (mulok) yang dihajatkan untuk tingkat satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang meresahkan warga, karena berbau pornografi. Meski sudah ditarik dari sekolah-sekolah, berdasarkan pengaduan itu sudah menjadi kewajiban bagi APH untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang masuk.

Ditemui Kamis (11/10), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, membenarkan adanya laporan pengaduan yang masuk, selain dari maraknya pemberitaan di sejumlah media massa terkait pengadaan buku muatan lokal yang terkesan mengandung unsur pornografi. Apa yang menjadi pengaduan masyarakat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan untuk saat ini baru dilakukan penyelidikan. “Kita sudah menerima pengaduan itu dan sedang kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Joko Tamtomo mengaku belum mengetahui persis jenis pengaduan dan dari buku muatan lokal untuk tingkat satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tersebut. Sejauh ini pengaduan yang masuk masih berbau layak atau tidak layaknya buku itu menjadi konsumsi peserta didik. Dari ketidaklayakan itu, aparat kepolisian diminta untuk melakukan proses hukum apabila terjadi tindak pidana. “Masih kita pelajari pengaduan masyarakat itu. Apabila terjadi unsur pidana, maka kita tindaklanjuti hingga tuntas,” tegasnya.

Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, mengatakan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, semua buku yang dimasukkan ke satuan pendidikan, baik SD maupun SMP kecuali buku dari pusat , Dikbud Lotim membentuk tim verifikasi dan saat ini sedang bekerja. “Dua jenis buku yang dipermasalahkan itu belum masuk dalam daftar verifikasi yang direkomendasikan oleh Dinas Dikbud,” terangnya.

Untuk itu, ia menuding pihak penyedia menambahkan dua jenis buku tersebut untuk masuk dan dibawa ke sekolah. Ditegaskan Lalu Suandi, dua jenis buku merupakan bukan buku wajib dibeli oleh pihak sekolah dan bukan buku untuk anak-anak. Dalam pendistribusiannya ke sekolah memang bersamaan dengan buku-buku yang sudah diverifikasi. Pada saat itu sekitar 14 jenis buku yang sudah dilakukan verifikasi oleh tim. Sementara dua jenis buku itu belum masuk verifikasi berdasarkan daftar buku yang sudah diverifikasi Dinas Dikbud Lotim.

Masuknya dua jenis buku yang bermasalah itu.

Diklaim Lalu Suandi jika pihak penerbit dan penyedia tidak mengindahkan aturan dan rambu-rambu dalam pengadaan buku di satuan pendidikan.

Sehingga ketika ada penolakan, maka itu merupakan tanggung jawab dari pihak penyedia itu sendiri baik dari segi moral maupun materil. (yon)

Joko Tamtomo

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Pusuk Sembalun, Kejari Tunggu Pengembalian Berkas Selong (Suara NTB) Berkas kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun Lombok Timur (Lotim) dengan tersangka kontraktor beberapa waktu lalu dikembalikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim ke penyidik Satreskrim Polres Lotim. Hal tersebut dikarenakan adanya pemberkasan yang belum lengkap baik formil maupun materil. Untuk kelanjutan penanganannya pun, jaksa saat ini masih menunggu perbaikan berkas dari aparat kepolisian.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/10), Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengatakan pihaknya sudah melakukan penelitian terhadap berkas kasus Pusuk Sembalun yang dilimpahkan aparat kepolisian dalam tahap satu. Penelitian dilakukan apakah berkas dalam kasus sudah lengkap dan apakah nantinya ada pengendalian atau tidak. Dari hasil peneli-

tian itu, berkas kasus Pusuk Sembalun yang bergulir sejak tahun 2016 itu masih terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik, sehingga berkasnya dikirim balik.

“Kita masih menunggu dari penyidik proses perbaikan berkas itu. Ada beberapa syarat yang harus dilengkapi seperti syarat formil dan materil,” jelasnya.

Wasita mengaku secara detail tidak bisa menyampaikan syarat formil dan materil yang harus

dilengkapi oleh penyidik. Akan tetapi, katanya, dalam tahap P19 itu bertujuan untuk melengkapi berkas atau hasil penyelidikan.

Dalam pelimpahan berkas tahap I itu oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lotim dengan satu orang tersangka inisial SA selaku kontraktor. “Berkas itu untuk satu orang tersangka, yaitu kontraktor. Yang dari dinas baru SPDP saja,” terangnya.

Dalam penanganan kasus ini, aparat Satuan Reserse

Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim menetapkan satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penataan kawasan Pusuk Sembalun, yaitu kontraktor CV Perames Raya inisial SA. SA menjadi tersangka pertama dalam proyek senilai Rp2 miliar tersebut.

Penetapan pihak kontraktor sebagai tersangka dikarenakan secara bersama-sama merugikan negara. Selain itu, penyidik tipikor juga sudah menetapkan mantan Kepala Dispar Lotim inisial HAM menjadi tersangka lain dalam kasus yang bergulir sejak tahun 2016 lalu. Penetapan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan ulang terkait sejumlah pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi

(Suara NTB/yon)

Wasita Triantara proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun. (yon)

Pasok Beras Seharga Rp1,7 Miliar, Disos Anggap Kurang

(Suara NTB/rus)

HUNTARA - Sejumlah pekerja sedang menyelesaikan huntara untuk korban gempa di Lotim. Pembangunan huntara ini dilakukan sambil menunggu pencairan dana bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat.

Desember, Pencairan Bantuan Korban Ditargetkan Tuntas Selong (Suara NTB) Pencairan dana bantuan untuk 2.807 warga Kabupaten Lombok Timur yang sudah terisi saldo di rekening sampai sekarang belum jelas.

Diduga, aturan yang terlalu ribet dan kerap berubah-ubah di tengah jalan.

Koordinator Wilayah (Korwil) Pendamping Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak), Zamzami kepada Suara NTB, Kamis (11/10) menegaskan, saat ini pihaknya masih fokus untuk menyelesaikan warga yang sudah ada saldo rekeningnya. Dijanjikan, bulan Desember 2018 mendatang semua harus cair. “Apapun yang terjadi, Desember itu harus selesai,” ungkapnya.

Zamzani membantah jika disebut aturannya terlalu ribet dan berubah-ubah. Kondisi riilnya saat ini, masyarakat sudah mulai mempersiapkan semua persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang sudah ditetapkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Sesungguhnya sudah tidak masalah di masyarakat, agenda kita selanjutnya tinggal ketemu dengan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” ungkapnya. Proses pencairan, katanya, sudah berusaha dipercepat.

Senin pekan depan, sambungnya sebanyak 18 kelompok masyarakat (pokmas) yang sudah terbentuk dengan jumlah

anggota 172 orang bisa dimohonkan pencairannya. Prosesnya pun dibantah pihak pendamping ini jika disebut lambat proses pencairan dan pemenuhan persyaratan yang harus disiapkan oleh masyarakat.

Salah satu kendala yang menjadi penyebabnya dikatakan karena tim verifikasi yang banyak yang harus dikerjakan.

“Kebetulan tim teknis sedang fasilitasi kegiatan yang lain, sehingga dobel kegiatan jadi mungkin masih sibuk,” paparnya.

Zamzani menerangkan, persyaratan yang harus dipersiapkan ini tidak satu dua lembar tiap pokmas. Beberapa waktu lalu sempat menjadi persoalan soal kepastian kepemilikan lahan. Namun sudah bisa diselesaikan dengan cukup menggunakan surat keterangan dari desa.

Adanya dinamika yang terjadi di masyarakat ini menurutnya menjadi hal yang biasa.

“Biasalah masyarakat suka terpengaruh dengan dinamika yang terjadi. Dengan dinamika di masyarkat. harus berubah. bai kami tidak masalah tinggal. bentuk kelompok.

Saat ini para korban gempa memang tidak sabaran untuk mencairkan. Kondisi ini sangat dimaklumi. Harapannya, agar bisa lebih cepat warga tidak berubah-ubah keinginannya tentang jenis rumah.

Apakah bentuk Rumah Instan Sehat dan Aman (Risha) atau jenis rumah konvensional. Perubahan ini katanya akan ber-

pengaruh pada perubahan data secara keseluruhan.

Sebelumnya, Ahmar, sangat mendambakan dana bantuan yang dijanjikan Presiden Jokowi itu segera cair. Warga Tirtanadi yang menjadi salah satu korban dan menerima bantuan Rp 50 juta menyebut terlalu banyak aturan yang harus dipenuhi sebagai pra syarat untuk pencairan. Dikemukakan warga Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji yang menjadi Ketua Kelompok Masyarakat (pokmas) korban gempa sempat menolak karena aturan yang berliku-liku dan ribet.

Aturan lama, boleh buat kelompok dengan anggota 10 dan maksimal 20 orang. Namun berubah dan penentuan kelompok berdasarkan jenis rumah yang akan dibangun. Apakah RISHA, RIKA atau jenis lainnya, sehingga di tengah jalan dilakukan perubahan kelompok lagi.

Aturan terbaru lain, diarahkan transfernya langsung ke toko yang ditunjuk pokmas.

Uang yang ada di rekening Pokmas yang akan mentransfer ke rekening bank milik toko. Karenanya disyaratkan toko tempat beli bahan bangunan yang digunakan untuk membangun harus memilki buku rekening di bank.

Aturan sebelumnya yang dipahami warga, uang bantuan Rp 50 juta itu bisa tidak habis dipakai dan sisanya untuk usaha. Aturan belakangan muncul, semua dana bantuan itu harus habis tak tersisa. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Komitmen Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam mengatasi persoalan logistik di masa transisi masih menjadi pertanyaan.

Hingga masa transisi usai 26 Februari 2019 mendatang, warga KLU yang terdampak gempa belum memperoleh kepastian terkait suplai logistik khususnya beras dari pemerintah.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial PPPA, Hadari, SP., melalui Sekdis Dinsos PPPA KLU, Itradim, S.Sos., mengakui untuk saat ini gudang logistik milik Dimsos, kosong. Terakhir kali, Disos mengeluarkan logistik beberapa waktu lalu.

“Stok belum masuk, karena memang belum diadakan. Awalnya kita minta dari provinsi untuk berikan beras, supaya prosesnya tidak lama. Sekarang karena diberikan uang, maka harus masuk APBDP dulu, kemudian kita revisi Perbup yang mengatur alokasi beras,” ungkap Itradim di ruang kerja darurat, Kamis (11/10).

Ia menjelaskan, dalam RAPBD Perubahan 2018 ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan pembelian beras sebesar Rp 1,7 miliar. Dana itu bersumber dari bantuan keuangan Pemprov NTB sebesar Rp 1 miliar dan dana peralihan di APBD murni yang dialihkan untuk pembelian beras sebesar Rp700 juta.

Itradim menyebut, dengan proyeksi harga beras Rp 10 ribu per kg, maka dana senilai Rp 1,7 miliar akan setara dengan beras sebesar 170 ton. Dibandingkan dengan jumlah jiwa sekitar 213.000 (di luar penduduk usia bayi dan balita), asumsi kebutuhan per orang per hari adalah sebesar 400 gram beras. Suplai sebanyak itu menurut dia masih jauh dari kata cukup.

“Dengan dana Rp 1,7 miliar tentu tidak cukup. Kita ada hitungan. Mungkin pertimbangan karena rastra juga ada, sehingga jumlahnya sekian,” ujarnya.

Itradim menyambung, pada RAPBD Perubahan

2018 pihaknya pun mengusulkan anggaran tambahan, sehingga pengadaan beras dan sembako lain bisa meningkat menjadi total Rp 4 miliar. Kabarnya angka itu akan tercover terutama dari dukungan dana-dana aspirasi anggota DPRD yang dialihkan untuk membeli beras.

“Jika dalam pembahasan di dewan nanti disepakati ada penambahan dana khusus untuk beras, maka akan sangat bagus sekali.

Karena dengan jumlah beras yang dialokasi sebesar Rp 1,7 miliar itu akan mencukupi kebutuhan untuk dua hari saja,” sebutnya.

Sebelumnya, Anggota Banggar DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., mengakui pengadaan beras untuk masyarakat harusnya menjadi prioritas. Mengingat saat ini masyarakat terdampak gempa tidak banyak bekerja. Mereka sibuk merobohkan bangunan, membersihkan puing, membangun hunian sementara, ataupun memenuhi kebutuhan air.

Dalam kondisi itu, kemampuan ekonomi masyarakat sangat lemah walaupun sekadar untuk memenuhi kebutuhan beras.

Di sisi lain, pihaknya mendorong agar Pemda KLU tidak berpikir program Wira Usaha Baru (WUB). Program yang termasuk janji politik itu menyedot anggaran senilai Rp 3,1 miliar.

Pada masa transisi periode Oktober sampai Februari 2019, kata dia, masyarakat masih berkutat pada hunian. Ia meyakini tidak ada kelompok masyarakat yang sempat berpikir WUB karena mereka juga memiliki Pokmas untuk membangun hunian tetap.

“Pertimbangan itu kami mendorong Pemda khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menganggarkan pembelian beras lebih besar lagi. Karena saya yakin masyarakat hanya membutuhkan bagaimana supaya perut terisi, minimal sampai Februari,” tandasnya. (ari)

Ahli Waris Korban Gempa Pertanyakan Dana Santunan Tanjung (Suara NTB) Ahli waris korban gempa meninggal dunia di Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendatangi Kantor Darurat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Kamis (11/10). Ahli waris mempertanyakan santunan untuk keluarga korban meninggal dunia atas nama Rumangin, asal Dusun Jeruju, Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan.

Ahli waris atas nama Iskandar, saat berbicara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinsos PPPA KLU, mengaku sudah 2 kali mengurus berkasberkas syarat pencairan dana santunankorbangempa.Namunhingga hari ini, dana tersebut tak kunjung cair. Usut punya usut, ternyata dana untuk Rumangin sudah cair, namun tidak diterima oleh ahli waris yang sebenarnya.

“Saya sudah dua kali masukkan berkas, yang kedua pengajuan berkas untuk pembuatan rekening. Saya ke mari juga untuk meminta kejelasan, sebab dana santunan untuk almarhum Pak Rumangin, sudah ditandatangani mengambil dana. Namun sam-

pai sekarang saya sendiri belum menerima,” ungkap Iskandar.

Dijelaskan Iskandar, terdapat kejanggalan dalam proses pencairan dana untuk Rumangin. Di mana ketika pada serah terima santunan dari pusat yang digelar di Lapangan Umum Tanjung, Rumangin yang tertimpa bangunan akibat gempa, belum meninggal.

Sementara pada korban lain, atas nama Inaq Raminten, asal Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, korban sudah meninggal dunia. Hanya saja, ahli waris pada saat itu belum mengajukan berkas syarat pencairan.

“Pertanyaan saya, bagaimana mungkin berkas Rumangin sudah masuk sedangkan orangnya masih hidup,” tanyanya.

Pada saat yang sama, Iskandar membawa serta ahli waris Raminten, yakni saudara Kasim. Kepada wartawan, Kasim mengaku sudah menerima santunan sebesar Rp 15 juta.

Ia terima dana tersebut malam hari di Lapangan Tanjung bersama 8 orang ahli waris lain dari Kecamatan Bayan. “Kami waktu itu ada 9 orang, dibawa oleh

Sekcam Bayan ke Lapangan Tanjung untuk menerima santunan. Saya tidak tahu soal berkas segala macam,” katanya.

Kasim juga tidak mengetahui apakah nama orang tuanya yang meninggal sudah masuk dalam SK daftar santunan.

Namun oleh aparatur desa, ia dimintai beberapa berkas yang selanjutnya ia penuhi.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Mukhtar, mengaku bingung dengan kekeliruan data dan pencairan santunan pada masing-masing ahli waris. Sebab pada kenyataannya, dari SK pertama penerima santunan sebanyak 471 orang, tidak tercantum nama Inaq Raminten, melainkan nama Rumangin. Anehnya yang menerima dana justru ahli waris Inaq Raminten.

“Salah satu solusi yang kita tawarkan adalah menunggu usulan untuk SK kedua, sebanyak 66 orang. Di sana kita ajukan Inaq Raminten, setelah cair uangnya, ahli waris akan memberikan uangnya kepada ahli waris Rumangin,” ujarnya.

Mukhtar memberi penjela-

(Suara NTB/ari)

PENJELASAN - Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial PPPA KLU Mukhtar (kanan) memberi penjelasan kepada ahli waris korban gempa perihal amburadulnya alokasi santunan. san, jika dirinya sudah berkonsultasi ke Bagian Hukum. Disebutkan bahwa korban Rumangin tidak mungkin diusulkan sebagai penerima di SK kedua karena namanya sudah keluar di SK pertama. Satu-satunya solusi adalah meminta kesediaan ahli waris Inaq Raminten untuk mengajukan berkas, selanjutnya saat dana cair maka uangnya akan diberikan kepada ahli waris Rumangin.

“Dalam kasus ini, hak Rumangin telah diambil oleh Raminten. Nanti kalau keluar, hak itu akan diberikan kepada ahli waris Rumangin, karena Raminten sendiri sudah mengambil. Ini nanti akan dibuatkan berita acara disertai surat pernyataan dari ahli waris,” jelasnya. “Terus terang, saya tidak tahu kekeliruannya dimana, sehingga orang pusat memberi ke Raminten,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Klarifikasi Proyek Diduga Bermasalah KABUPATEN Lombok Tengah (Loteng) mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai lokasi pilot project program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) tahun 2018. Proyek Kementerian Pertanian ini diharapkan bisa mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Loteng pada khususnya.

Melalui pemberian bantuan ternak ayam, kandang serta pakan bagi rumah tangga miskin didaerah ini.

Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada wartawan di kantor DPRD Loteng, Kamis (11/10), mengatakan sebagai tahap awal program Bekerja tersebut akan dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya Timur. Sasarannya jumlah rumah tangga miskin sasaran sebanyak 13 ribu kepala keluarga (KK).

“Programnya sudah mulai berjalan sejak bulan Agustus kemarin. Dan, ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Dengan total anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp6 miliar lebih. Semuanya bersumber dari dana pusat,’’ ujarnya.

Dalam program tersebut nantinya, masing-masing rumah tangga sasaran akan diberikan bantuan bibit ayam sebanyak 500 ekor, sehingga total ada 665 ribu bibit ayam yang akan disebar bagi rumah tangga sasaran.

Tidak hanya ayam, rumah tangga miskin sasaran juga akan dibantu biaya pembangunan kandang ayam, masing-masing Rp 500 ribu serta dukungan penyediaan pakan ayam selama program berjalan.

Program tersebut diharapkan bisa dimanfaatnya sebaik mungkin oleh rumah tangga sasaran untuk bisa menjadi salah satu sumber pemasukan, sehingga perlahan rumah tanggan miskin tersebut bisa keluar dari kemiskinan.

“Dari bantuan itu, rumah tangga miskin memproduksi telur maupun ayam pedagang. Yang kemudian bisa dijual.

Hasilnya, sebagian disisihkan untuk pengembangan ternak ayam. Sebagian lagi bisa digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari,” terangnya.

Kalau program tersebut bisa berjalan sesuai target, bukan tidak mungkin pemerintah pusat akan menambah alokasi bantuan untuk program serupa di Loteng, sehingga sasaran program bisa lebih banyak lagi. Tidak hanya terbatas di dua kecamatan saja. Tetapi kecamatan lain di Loteng.

Mengingat, jumlah rumah tangga miskin di Loteng masih cukup tinggi, sehingga dibutuhkan programprogram yang tepat untuk bisa menekan angka kemiskinan di daerah ini.

“Dalam pelaksanaannya progam ini, kita juga libatkan kades desa dan PKH di masing-masing desa lokasi program,” pungkas Iskandar. (kir) L. Iskandar

Usulan Pembangunan Pasar Renteng Disetujui Pusat Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat telah menyetujui usulan pembangunan Pasar Renteng Praya yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Rencananya, pembangunan akan dimulai tahun 2019 mendatang, menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu diungkapkan Kabid Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng, L. Hamdi, Kamis (11/10).

Kepastian tersebut, katanya, diperoleh setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng.

Nantinya, Pasar Renteng Praya yang baru akan dibangun tiga lantai. Dengan begitu, diharapkan pedagang yang ditampung bisa lebih banyak lagi, karena untuk seluruh kegiatan jual beli akan dipusatkan di satu lokasi.

“Pihak Kementerian PUPR kini tinggal melakukan penyesuaian anggaran saja. Karena awalnya, usulan pembangunan Pasar Renteng yang masuk melalui Kementerian Perdagangan itu hanya satu lantai,” tambahnya.

Ia menjelaskan, sesuai hasil pendataan yang dilakukan pihaknya saat tercatat ada sekitar 1.700 pedagang yang berjualan di Pasar Renteng. Adanya musibah kebakaran yang terjadi awal bulan Agustus lalu tersebut, sebagian besar pedagang kini masih belum bisa berjualan. Untuk itu, pemerintah pusat akan berupaya menyelesaikan proses pembangunan Pasar Renteng secepatnya, agar para pedagang bisa kembali berjualan dan pergerakan ekonomi di Pasar Renteng bisa kembali berjalan normal.

Sembari menunggu proses pembangunan pasar Renteng, lanjut Hamdi, para pedagang yang ada akan direlokasi di sekitar Pasar Renteng, termasuk area Terminal Renteng. Karena rencana relokasi ke lahan eks PTP Puyung ditolak oleh pedagang. (kir)

RPH Barabali Segera Dioperasikan Praya (Suara NTB) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana segera mengoperasikan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang. Bahkan rencananya, RPH Barabali akan dijadikan RPH kompleks, lengkap dengan fasilitas pasar hewan dan fasilitas penunjang lainnya.

“Di samping RPH Barabali inikan sudah ada pasar hewan Barabali yang statusnya nanti akan ditingkatkan. Sehingga bisa menunjang keberadaan RPH Barabali tersebut,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, saat rapat kerja dengan Komisi II DPRD Loteng, Kamis (11/10).

Rencananya, pasar hewan yang ada di Desa Batunyala Praya Tengah akan dipindahkan ke Pasar Hewan Barabali, sehingga untuk pasar hewan bisa terkonsentrasi di satu lokasi. Mengingat, kapasitas RPH Barabali cukup besar.

Hanya saja, Iskdandar mengaku belum bisa memastikan kapan RPH Barabali akan dioperasikan. Tetapi pihaknya berupaya bisa dioperasikan secepatnya, agar tidak terlalu lama terbengkalai, sehingga anggaran pembangunan RPH itu sendiri tidak sia-sia.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi soal rencana pemanfaatan RPH Barabali ini. Namun sebelum itu, pemerintah provinsi akan menyerahkan pemanfaatannya RPH tersebut. Karena memang status RPH Barabali sendiri masih menjadi aset pemerintah provinsi,’’ terangnya.

Dalam proses penyerahan RPH Barabali, pihaknya akan menerima dalam kondisi apa adanya. Di mana jika ada yang masih kurang, maka nanti Dinas Pertanian yang akan berusaha memenuhinya. Tapi setelah RPH Barabali diserahterimakan oleh pihak provinsi.

Mengingat, proses pembangunan RPH Barabali sempat bermasalah dengan hukum. Di mana beberapa orang yang terkait pembangunan RPH Barabali, mulai dari pelaksanan hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ditahan, karena dugaan tindak pidana korupsi pada proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut.

“Proyek inikan sempat bermasalah dengan hukum. Jadi untuk proses serah terima aset, kita sangat berhati-hati.

Jangan sampai salah,” pungkas Iskandar. Tapi sekarang proses hukumnya sudah selesai. (kir)

DPRD Loteng Minta Rekanan Di-’’blacklist’’ Praya (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng, Kamis (11/10). Hal itu dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yang diduga bermasalah. Termasuk mengevaluasi program kerja yang sudah maupun belum berjalan di OPD bersangkutan.

“Kami ingin mengklarifikasi beberapa proyek yang diduga bermasalah. Terutama soal pembangunan beberapa pasar milik Disperindag Loteng,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, di ruang rapat utama DPRD Loteng.

Proyek yang diduga bermasalah di antaranya pembangunan Pasar Ganti Desa Ganti serta Pasar Beleka Kecamatan Praya Timur. Ada juga pembangunan lapak PKL di Lapangan Muhajirin Praya serta proyek Pasar Desa Kuta. Bahkan un-

tuk proyek Pasar Ganti dan Beleka sudah mendapat warning dari TP4D Loteng. Di mana untuk Pasar Ganti direkomendasikan agar rekanan tidak diberikan perpanjangan waktu, karena kualitas pengerjaannya kurang bagus.

Sedangkan untuk Pasar Beleka, TP4D Loteng minta dimaksimalkan pengerjaannya, agar bisa dituntaskan tepat waktu.

Mengingat masa kontrak proyek tersebut sudah mau habis.

Menurutnya, dalam menyikapi proyek-proyek yang bermasalah tersebut Disperindag

Loteng harus tegas. Terutama bagi pihak rekanan yang memang dinilai tidak mampu menjalankan pekerjaan dengan baik, sebagai diberikan punishment (sanksi). Karena jelas itu sangat merugikan masyarakat dan daerah.

Bahkan bila perlu, pihaknya mendorong bagi rekanan yang proyeknya bermasalah tersebut agar di- blacklist saja, sehingga tidak bisa lagi ikut tender proyek di Loteng, karena kinerja dan kualitas pekerjaannya diragukan.

“Kami minta Disperindag Lo-

teng jangan tanggung-tanggung. Rekanan yang proyeknya bermasalah di-blacklist saja,” tegas politisi asal Partai Demokrat ini.

Sebagai pelajaran, bukan hanya bagi rekanan yang proyeknya diduga bermasalah saja. Tetapi juga rekanan-rekanan yang lain, agar ke depan bisa terus meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa memberikan kualitas pekerjaan yang terbaik. “Kalau kita tegas, maka rekanan tidak akan berani untuk main-main dengan kualitas proyek yang dikerjakannya,” tegas Qomar.

Menyinggung proyek pasar yang diduga bermasalah tersebut, Kabid Perdagangan Disperindag Loteng, L. Hamdi, mengakui memang ada beberapa persoalan. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan

pihak rekanan proyek, agar memperbaiki kekurangankekurangan yang ada. Supaya hasil pekerjaannya nanti benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang ada.

Ia menjelaskan, untuk proyek Pasar Ganti pihaknya sudah memutuskan untuk memberikan perpanjangan kontrak dengan beberapa konsekuensi tentunya. Salah satunya berupa kewajiban membayar denda selama masa perpanjangan kontrak.

Adapun untuk proyek Pasar Beleka, pihak rekanan sudah diminta memperbaiki beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada.

“Kalau soal sanksi berupa blacklist akan dipertimbangkan.

Dan, nanti akan diajukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP),” jawab Hamdi. (kir)

Banyak Parpol di Lobar Tak Hadiri Deklarasi Damai Giri Menang (Suara NTB) Deklarasi Pemilu Damai digelar Polres Lombok Barat (Lobar), Kamis (11/10). Deklarasi ini dihadiri KPU dan Bawaslu, Pemda Lobar dan pengurus parpol. Deklarasi damai yang bertujuan menciptakan suhu politik di Lobar, tenang, sejuk dan damai ini bakal digelar di seluruh Polsek di Lobar. Sayangnya, deklarasi damai yang digelar di Mapolres Lobar ini hanya dihadiri sebagian kecil pengurus parpol, dari belasan parpol yang ada hanya 5-6 parpol saja yang hadir.

Hadir pada Deklarasi damai itu, Kepala Kesbangpol Lobar Fajar Taufik, Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, Ketua Bawaslu Lobar Abrar, Ketua FKUB Lobar TGH Subki Sasaki, Panwascam dan para pihak terkait. Hadir sejumlah Ketua parpol antara lain Ketua Harian Golkar L Hermayadi, Ketua Berkarya Lobar Agus Kamarwan, Ketua PDI-P Lobar H. Sardian dan beberapa parpol lain.

Diwawancarai usai deklarasi pemilu damai, Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi mengatakan, pelaksanaan deklarasi ini harus dilaksanakan, karena sudah dijadwalkan. Pihaknya sudah diberitahu kalau deklarasi ini wajib dilaksanakan. Bahkan ia mendorong para stakeholder terkait baik Pemda, KPU dan Bawaslu mengadakan kegiatan serupa. Pihaknya mengupayakan setiap bulan dilaksanakan deklarasi damai mengundang KPU, Bawaslu, Pemda dan timses serta parpol.

Pihaknya mengingatkan para kontestan tetap menjaga pemilu tetap aman dan kondusif serta menghindari berita bohong atau hoaks serta ujaran kebencian. Pihaknya juga mendorong

(Suara NTB/her)

DEKLARASI - Polres Lobar menggelar Deklarasi Pemilu Damai di Mapolres Lobar dihadiri KPU, Bawaslu, Pemda, pengurus parpol. pihak Polsek menggelar kegiatan deklarasi damai di masing-masing polsek.

Komitmen pihaknya menangani persoalan hoaks dan masalah lain, pihaknya tengah menangani beberapa kasus hoaks. Penanganan kasus hoaks sendiri cukup memakan waktu sebab perlu meminta keterangan saksi ahli yang di Jakarta. Untuk itu, ia mengimbau

kepada seluruh pihak tidak termakan berita hoaks dan jangan menyebarkan berita hoaks tersebut.

Terkait kegiatan uji kurang mendapat respons dari parpol sebab banyak yang tak hadir, ia mengaku berpikir positif. Ia tak ingin mengatakan kegiatan ini kurang direspons, sebab ia menyadari kemungkinan parpol tengah si-

buk melaksanakan kampanye, sehingga tidak bisa hadir dalam kegiatan deklarasi damai tersebut. Namun demikian pihaknya tetap mengimbau kepada segenap parpol agar melakukan pemilu damai dan aman. “Intinya kita tetap mengimbau semua pihak agar menggelar dan ikut menciptakan pemilu damai,” jelasnya. (her)

Tersangkut Narkoba, Oknum Bandel, Bawaslu dan Satpol PP akan Guru Diberhentikan Sementara Turunkan Paksa Baliho Caleg

H. Fauzan Khalid Giri Menang (Suara NTB) Oknum ASN guru SD dari Narmada yang tersangkut kasus narkoba telah dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari status ASN guru. Sanksi yang dijatuhkan bisa berat atau pemecatan jika dalam putusan pengadilan oknum ini dinyatakan bersalah. Sebaliknya jika tak bersalah akan dikembalikan semua hak dan statusnya.

“Sanksi (pemberhentian) pun telah dijatuhkan terhadap oknum guru SD ini, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sesuai ketentuan berlaku dan tergantung putusan pengadilan,” tegas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, kemarin.

Sanksi berat ini bakal dijatuhkan seiring sejalan dengan proses hukum yang dijalani oleh oknum yang kini mendekam di jeruji besi. “Keterlaluan. Mestinya sebagai guru, ibu ini memberi contoh yang baik kepada orang lain, terutama anak didiknya,” ujarnya kesal.

Tingkah polah suami istri ini membuat berang Fauzan Khalid. Fauzan menduga, oknum guru ini bisa jadi adalah pemain lama di bisnis narkoba. “Bisa jadi bisnis itu jadi pekerjaan pokoknya. Guru cuma jadi sampingan,” ujarnya kecewa.

Pihaknya pun telah menjatuhkan sanksi seusai ketentuan yang berlaku, mulai bersifat administrasi, hingga nantinya hukuman

berat seiring proses hukum yang Giri Menang (Suara NTB) - Pihaknya hanya bisa menu- dengan pengurus Golkar laindijalani oknum ini. Dengan diSurat teguran dari Bawaslu runkan APK yang terpasang di nya. Namun karena yang metangkapnya oknum guru itu, Fau- tak membuat Partai Golkar pohon dan mudah dijangkau. masang baliho dari caleg zan mengimbau seluruh masya- bergeming, buktinya pihak Sedangkan APK yang di- provinsi, maka tentu hal ini rakat dan khususnya PNS lingk- parpol berlambang beringin pasang di ketinggian seperti butuh pembahasan di Golkar up Pemkab Lobar agar menjauhi belum juga menurunkan bali- baliho yang terpasang di bill- Provinsi. Pihaknya menampik narkoba. “Jangan sekali-kali kita ho caleg provinsi yang diminta board perlu bantuan alat dari ada pembibiarkan fenomena narkoba ini diturunkan oleh Bawaslu. Ter- Satpol PP untuk menurunkan. aran atas ada di sekitar kita. Saya sudah kait itu Bawaslu Lobar pun Sementara itu, Ketua Hari- hal ini. meminta agar yang bersangkutan bakal berkoordinasi dengan an Partai Golkar Lobar Her- (her) ditindak tegas saja,” tegas Satpol PP untuk meminta mayadi mengatakan terkait beFauzan. bantuan menurunkan secara lum diturunkannya baliho caleg Tidak hanya itu, Fauzan paksa baliho yang dinilai me- tersebut pihaknya berdalih itu berjanji untuk menggandeng langgar PKPU tersebut. tergantung dari pemasang.

Badan Narkotika Nasional Dalam jangka waktu bebera- Sedangkan dirinya, pe(BNN) dalam melakukan tes pa hari ke depan, baliho terse- ngusaha reklame hanya urine kepada seluruh ASN di but bakal diturunkan paksa. melaksanakan kontrak Lobar. “Kita akan siapkan lagi Hal ini ditegaskan oleh sesuai dengan untuk tes urine atau rambut Ketua Bawaslu Lobar Abrar kesepakatan. supaya ASN kita terhindar dari M.Pd., kepada wartawan di Menyoal bahaya narkoba. Ini bisa men- sela-sela Deklarasi Damai l a n g k a h jadi shock therapy buat ASN Pemilu di Mapolres Lobar, Golkar Loyang mau coba-coba,” tegasnya. Kamis (11/10). bar, selaku Kepala BKD dan PSDM LoPihaknya perlu koordinasi pengurus bar Suparlan menegaskan pi- dengan Satpol PP untuk menu- P a r t a i haknya sudah menjatuhkan sank- runkan APK, sebab pihaknya Golkar Lobar si pemberhentian sementara ter- tidak mampu menurunkan juga sudah berAbrar hadap oknum tersebut. sendiri karena tak ada alat. k o m u n i k a s i Ia menegaskan SK pemberhentian sudah naik ke bupati.

Pemberian Administrasi Umum dan Kesra yang namun baru enam orang dari mereGiri Menang (Suara NTB) sanksi ini, Mengikuti sukses penyelenggaraan sekaligus merupakan Ketua LPTQ ka yang telah dipastikan masuk fijelasnya, MTQ ke 26 di NTB tahun lalu, kali ini Lobar, H. Fathurrahim menyempat- nal, salah satunya Tufail. “Kalau sambil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kan diri mengunjungi kafilah Lombok sudah menyaksikan Tufail berlommenunggu pun menggelar seluruh mata lomba di Barat yang bermukim di Hotel Saka ba, baru kita bisa pulang,” pungkas keputusan 7 titik lokasi yang berbeda. Gelaran sy- Primier Medan, Kamis (11/10). “Kita Fauzan sambil senyum.

Pemkab Lobar sendiri memiliki iar Islam ini berlangsung sejak tanggal datang membayar janji untuk datang. hakim. “Kalau 6 Oktober lalu dan direncanakan ditu- Alhamdulillah ada yang masuk final,” komitmen tinggi dalam pembinaan hakim kajian Al Qur’an. Di samping memujar Fauzan. tup, Jumat (12/10). memutuskan Untuk itu, tambah Fauzan, ia beri penghargaan khusus kepada Salah satu kontingen asal Kabubersalah paten Lombok Barat (Lobar) masuk berharap masyarakat NTB dan Lo- para juara MTQ dan pembinaan maka akan dalam perebutan tempat pertama bar secara khusus bisa ikut mendoa- LPTQ, Pemkab Lobar pun memilidiberhentikan pada MTQN kali ini. Dia adalah kan para peserta bisa meraih ki kegiatan rutin membumikan Al dengan tidak Tufail Lutfi Salsabila. Sebagai ben- prestasi di ajang musabaqah itu. Qur’an kepada masyarakat dengan hormat dari tuk dukungan atas hafiz asal Lobar Fauzan dan rombongan ditemui Ket- menggelar dan mendorong seluruh PNS tapi ini, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid ua Kafilah NTB, Kabag Keagamaan tingkatan pemerintah lingkup Lokalau tidak menyempatkan diri terbang menu- Biro Kesra Setda NTB H. Aziz Fah- bar untuk mengadakan Ngaji Berbersalah ju Medan, Sumatera Utara untuk mi beserta 7 anggota kafilah asal sama sampai khatam 30 juz. Kegmaka hak-hak memberi semangat kepada para Lobar. Kontingen dari Provinsi NTB iatan itu diberi tajuk “Khatmul kepegawaiankafilah Lobar yang ikut dalam MTQ berjumlah 80 orang, baik peserta Quran” yang digelar setiap bulan, nya akan maupun pendamping. Mereka ber- baik di rumah dinas bupati atau di Nasional XVII. diberikan Bupati didampingi Asisten Bidang lomba untuk seluruh mata lomba, tempat lain secara bergiliran. (dys) penuh,”tegas Suparlan. (her)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Kontingen Asal Lobar Masuk Final MTQ Nasional

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/kir)

’’Pilot Project’’ Bekerja

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

Surya Ratna Sebut Sangkaan Ijazah Palsu Itu Fitnah Seteluk (Suara NTB) – Kepala desa terpilih di desa Lamusung, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Surya Ratna merasa sangat keberatan terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu yang disematkan kepadanya. Bahkan, dia juga menantang oknum yang telah melaporkan masalah itu ke MPS untuk membuka secara gamblang. Jika yang apa dituduhkan itu benar, maka dirinya siap menjalani proses yang ada. Tetapi jika tidak maka orang yang melaporkan harus siap menerima konsekuensi.

“Sangkaan yang dituduhkan terhadap saya sangat tidak beralasan dan tidak benar. Baik itu terkait dengan masalah ijazah palsu, maupun masalah lainnya. Bahkan saya menantang jika ada yang tidak terima, untuk membuka semua dokumen yang saya miliki supaya tidak ada lagi yang ngomong di belakang,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis (11/10).

Dikatakannya, sangat tidak wajar jika ada yang mengatakan ada ijazah palsu, padahal semua masyarakat sudah tahu tidak demikian. Tentu sah-sah saja jika ada yang menolak kemenangan dirinya dan memunculkan isu negatif, tapi apa yang dituduhkan sangat tidak benar. Apalagi kasus ini sudah berada di MPS maka dirinya tidak keberatan jika harus diperiksa dan diklarifikasi oleh Majelis.

Bahkan, bukti otentik apa yang menjadi tuduhan tersebut sudah disiapkan dan tidak ada yang ditinggalkan. Jika tidak percaya juga, maka dirinya meminta kepada oknum yang melaporkan untuk bisa melihat secara langsung ke buku induk SDN 2 dan SMP Seteluk. Karena sangat tidak mungkin orang bisa lanjut ke SMP tanpa ada ijazah lulus dari SD kan tidak masuk akal.

“Silahkan cek saja di buku induk sekolah tempat saya pernah belajar pasti ada. Tapi karena masalah ini sudah menjadi kasus, saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis,” imbuhnya.

Ditambahkannya, memang ijazah yang ada saat ini sedikit berubah dari ijazah awal. Hal tersebut terjadi, karena ijazah yang dulu hilang dan sudah berusaha dilakukan pencarian tetapi kunjung ketemu. Karena sudah kehabisan akal, maka dirinya kemudian meminta agar Dinas Dikpora untuk bisa mengeluarkan ijazah pengganti.

Butuh proses cukup panjang untuk kembali mendapatkan ijazah ini. Tetapi karena prosedurnya sudah benar dan tidak ada upaya lain, maka ijazah pengganti bisa diterima tanpa ada masalah. Apalagi tuduhan ijazah palsu ini juga sempat membuat panas keluargan besarnya, beruntung dirinya bisa menahan.

Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan.

“Saya hanya tidak akan ambil pusing, karena saya sudah tidak salah. Apapun hasilnya, saya serahkan sepenuhnya ke Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS),” tandas Sekdes Lamusung itu. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

DLHK Enggan Tangani Tumpukan Sampah di Sungai Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu tak ingin ambil pusing soal tumpukan sampah di sungai, seperti yang terlihat di sepanjang DAS Silo tepatnya di samping pasar induk setempat. Keengganan itu menyusul terbatasnya tenaga dan anggaran yang dimiliki.

“Berapa biaya kita butuhkan untuk naikkan (sampah) dari sungai. Itu kan hal-hal yang tidak mungkin,” cetus Kadis LHK Dompu, Albuhairum saat dikonfirmasi wartawan.

Mengingat upaya itu dianggap tidak masuk akal lantaran beban biaya yang dibutuhkan cukup besar, ia pun mengembalikan semua persoalan ini pada kesadaran masyarakat. Apalagi DLHK sudah menyediakan kontainer khusus untuk menampungnya, tetapi memang masyarakat masih saja semaunya membuang sampah sembarangan ke sungai. “Ada apa kenapa tidak dibuang di kontainer, itukan keterlaluan kalau bagi kami,” ujarnya.

Kendati tumpukan sampah

itu menimbulkan pencemaran air dan pendangkalan sungai yang berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan, DLHK tidak akan memperhatikan, melainkan tetap membiarkannya begitu saja. Karena menurutnya tidak mungkin meminta orang lain bekerja tanpa dukungan anggaran.

Melihat kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang, Albuhairum mengaku pesimis bisa membersihkan wajah kota ini meski ribuan tenaga dan alat dikerahkan.

“Dibiarkan saja, tidak mungkin kami suruh kerjakan orang tanpa biaya otomatis pekerjaan itu harus didukung dengan dana,” jelasnya.

Selain kerap kali memberi himbauan bahkan sudah memasang papan larangan membuang sampah ke sungai, DLHK juga pernah mengupayakan pembersihan sungai dengan melibatkan organisasi masyarakat, tetapi hasilnya masih saja dijumpai tumpukan sampah di sungai. Hal itu lantas membuatnya putus asa dan enggan menangani persoalan ini.

Sementara untuk pengangkutan di perumahan warga, lanjut dia, hampir tiap hari dilakukan bahkan baru-baru ini kegiatannya diperluas hingga ke wilayah Kecamatan Manggelewa. “Itu saja intinya, kesadaran masyarakat kita sudah berupaya tapi masih saja dibuang di sungai,” pungkasnya. (jun)

Remaja Spesialis Curanmor di Sembilan TKP Diringkus Dompu (Suara NTB) – AS (15), spesialis pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) akhirnya diringkus polisi. Bocah di bawah umur itu ditangkap saat melancarkan aksi ke sembilannya di Kecamatan Pajo baru-baru ini.

Dari tangannya berhasil disita enam unit kendaraan hasil curian.

Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK., saat menggelar jumpa pers, Kamis (11/10) kemarin membeberkan, aksi jahat bocah asal Soriutu Kecamatan Manggelewa itu dilakukan dengan modus patroli ke perkampungan warga. Ketika menjumpai sasaran dan situasi lengah, barulah aksinya dilancarkan dengan memanfaatkan kunci T. AS tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membobol dan membawa kabur hasil curiannya, yakni lebih kurang 2 menit.

“Kalau maksimal dua menit itu tidak bisa membobol kunci kendaraan langsung ditinggalkan,” ungkapnya.

Aksi terakhirnya di Pajo baru-baru ini merupakan aksi ke sembilan setelah sebelumnya berhasil membawa kabur motor curian di delapan TKP. Tetapi barang bukti yang berhasil disita yakni enam unit kendaraan dari enam TKP. Dalam aksinya, lanjut Erwin Suwondo, AS tidak saja beraksi seorang diri melainkan juga melibatkan rekan dan adik kandungnya, namun saat penangkapan keduanya berhasil melarikan diri. “DPO ada dua orang, salah satunya adik kandung AS yang sekarang masih dalam pencarian oleh anggota,” ujarnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka, barang yang dicurinya kebanyakan dijual ke wilayah Bima dengan harga per unitnya sekitar Rp2-Rp4 juta. Disinggung penadahnya diakui sampai saat ini AS belum mau membeberkannya.

Selain meringkus bocah spesialis curanmor itu Satreskrim Polres Dompu juga pada Selasa (3/10) lalu berhasil menangkap terduga pelaku kejahatan serupa, ialah AM (26) asal Salama Kelurahan Bada.

AM ditangkap lantaran kendapatan mencuri motor kerabat dekatnya di Lingkungan Pelita. Modusnya yakni saat bermainmain dan melihat kuci motor masih berada dikendaraan seketika disembunyikan, nanti setelah lima hari baru aksi jahat itu dilakukan oleh tersangka.

“Ini juga sebenarnya menunjukan bahwa warga kita pengamanannya masih kurang, sebab kunci masih banyak menempel di kendaraan,” jelasya.

Atas penindakan yang telah dilakukan itu As dan Am kini diamankan di rutan Mapolres untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum, termasuk pengembangan kasus guna mengungkap jaringan atau pendah motor curian tersebut. (jun)

(Suara NTB/jun)

KUNCI T - Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK saat menunjukan kunci T yang dipakai bocah spesialis curanmor beraksi, Kamis (11/10).

mencapai 15 ribu unit. Jika dikenakan Rp20 ribu per motor setahun saja, maka pendapatan daerah bisa mencapai Rp3 M,” kata Ardiansyah.

Jumlah itu, lanjut Armansyah belum termasuk untuk kendaraan roda 4. Sementara jumlah mobil nomor polisi Dompu sekitar 400an unit dan tarif untuk parkir berlangganan bagi mobil sebesar Rp40 ribu per tahun. “Selama ini, retribusi dari jasa parkir tidak sampai Rp100 juta per tahun,” ungkapnya.

Dengan parkir berlangganan, kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan. Praktik percaloan juga dapat dihindari.

Karena petugas parkir nantinya akan diberi tanda khusus dan digaji per bulan. Kendaraan yang

Pelamar CPNS di KSB Tembus 2.139 Orang Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat hingga saat ini sudah ada sekitar 2.139 orang pelamar yang sudah mendaftarkan diri di penerimaan CPNS. Sementara untuk jumlah berkas berstempel pos yang diterima pihaknya sudah mencapai angka 1.097. Jumlah pelamar juga diperkirakan akan terus meningkat, karena Pemkab setempat telah memperpanjang pendaftaran hingga tanggal 15 Oktober 2018 mendatang.

“Berkas yang kita terima saat ini sudah mencapai angka ribuan dan akan terus bertambah. Apalagi waktu pendaftaran dan penerimaan berkas berstempel pos juga sudah kita perpanjang hingga beberapa hari kedepan.

Sehingga akan sangat besar kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah hingga batas akhir pendaftaran,” sebut Kepala BKD KSB, H. Malik Nurdin, S. Sos, M. Si, kepada Suara NTB, Kamis (11/10).

Dikatakannya, adapun formasi CPNS yang paling banyak “diincar” pelamar yakni tenaga guru sekitar 609, tenaga kesehatan 426 dan tenaga tekhnis 62 orang. Jumlah ini tentunya berbanding terbalik dengan kouta yang diberikan oleh pemerintah hanya sekitar 226 di seluruh wilayah KSB termasuk juga dengan tenaga kerja kategori dua (KII). Tentu dengan masih minimnya formasi yang diberikan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena wewenang untuk menentukan jumlah sudah ada di BKN. Bahkan jadwal pelaksanaannya juga sudah ditentukan oleh BKN dan Pemerintah Kabupaten, sifatnya hanya melaksanakan sesuai permintaan dari Pusat. Sementara untuk jadwal tesnya sam-

(Suara NTB/bug)

H. Malik Nurdin pai dengan saat ini pihaknya masih belum menerima informasi lebih lanjut dari BKN. “Kita di daerah sifatnya hanya untuk menerima berkas lamaran saja. Sementara jadwal pelaksanaan tes kita masih menunggu jadwal pasti dari pusat,” imbuhnya.

Disinggung mengenai persiapan lokasi pelaksanaan, dia mengatakan secara keseluruhan sarana penunjang sudah sangat siap. Baik itu komputer untuk pelaksanaan tes, jaringan internet, dan listrik juga sudah sangat siap tinggal menunggu jadwal pelaksanaannya saja di lapangan.

Bahkan, sarana penunjang lainnya juga tetap disiapkan sebagai salah satu langkah antisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Hanya saja pihaknya tetap mengimbau para pelamar untuk tetap bersabar menunggu jadwal pelaksanaan. Karena bukan formasi di KSB saja yang dilamar, tetapi daerah lain juga akan melaksanakan hal yang sama.

“Pada prinsipnya kita sudah siap semua tinggal kita laksanakan saja. Untuk itu kami mengimbau masyarakat supaya tetap bersabar menunggu informasi lebih lanjut,” tandasnya. (ils)

Tinggi, Kasus Bunuh Diri di Dompu (Suara NTB/ula)

AKAN DITERTIBKAN - APK perorangan caleg ini tidak dibolehkan lagi dipasang dan akan ditertibkan Bawaslu. APK harus memuat semua caleg di daerah pemilihan (Dapil).

Parpol Sayangkan Keterlambatan Pengaturan APK Dompu (Suara NTB) Pengaturan menyangkut alat peraga kampanye (APK) bagi partai politik dan Calon Anggota Dewan (CAD) yang terlambat dinilai merugikan.

Terlebih, sejumlah caleg sudah membuat APK dan dipasang di sejumlah titik, ternyata tidak sesuai ketentuan. KPU menyebut, ketentuan APK diatur di PKPU no 23 yang sudah disosialisasikan sejak sebelum masa kampanye dimulai.

Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Nasruddin, SH kepada Suara NTB, Kamis (11/10) kemarin mengaku pihaknya sangat dirugikan dengan ketentuan soal pembatasan APK di masa kampanye. Terlebih, ketentuan ini dinilai terlambat disampaikan dan merugikan CAD yang sudah terlanjut membuat APK serta memasangnya di sejumlah titik untuk sosialisasi kepada calon pemilih. Sehingga para Caleg berharap ada kebijakan oleh KPU Dompu. “Yang jelas sangat dirugikan dan sangat merugikan (bila ditertibkan APK yang sudah terpasang),” katanya.

Komisioner KPU Dompu, Suherman, S.Pd yang dihubungi terpisah menegaskan, pengaturan soal APK ini sudah lama sesuai peraturan KPU no 23 tahun 2018 tentang kam-

Parkir Berlangganan Bisa Dongkrak PAD Dompu Dompu (Suara NTB) Parkir berlangganan yang direncanakan di Kabupaten Dompu bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu. Saat ini, target PAD dari parkir tidak sampai Rp100 juta per tahun dan bisa mencapai Rp3 M dengan sistem berlangganan.

Rencana kebijakan parkir berlangganan ini masih disusun regulasinya dan diharapkan bisa mulai diterapkan 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, Ir Armansyah, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (11/10) kemarin. “Menurut data Dinas Perhubungan, jumlah sepeda motor di Dompu

Halaman 6

sudah berlangganan parkir, akan diberi tanda khusus dan parkir dimanapun bebas.

“Sistem pembayarannya melalui kantor Samsat saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tapi pola ini masih kita susun regulasinya. Teknisnya ada di Dishub,” jelas Arman.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. Syarifuddin mengaku, rencana ini sedang disiapkan regulasinya oleh Bagian Hukum Setda Dompu.

Karena belum ada regulasi yang mengatur, baik oleh Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Perda-nya. “Apakah nanti kita revisi perda yang ada atau buat perda baru, atau dibuatkan Pergubnya, itu yang sedang disiapkan,” katanya. (ula)

panye pemilihan umum. Ketentuan ini juga sudah disosialisasikan. Sesuai ketentuan, APK dicetak oleh KPU dengan desain dan materinya bisa dibuat oleh partai. Tapi ukuran baliho diputuskan 3 x 4 sebanyak 10 buah bagi peserta pemilu dan spanduk ukuran 1,5 x 5 sebanyak 16 buah per peserta pemilu.

APK ini juga bisa dicetak oleh partai politik selaku peserta pemilu dengan ketentuan, harus memuat semua caleg di daerah pemilihan (Dapil). Ukuran dan jenisnya harus sama seperti yang dibuat KPU, tapi jumlahnya berbeda.

“Partai mencetak paling banyak 5 buah per Desa/Kelurahan untuk baliho. Kalau spanduk maksimal 10 buah per Desa/ Kelurahan,” terangnya.

Alat peraga kampanye ini dapat dipasang selain di tempat yang dilarang pemasangannya. Beberapa lokasi yang dilarang sesuai keputusan KPU yaitu tempat ibadah termasuk halamannya, tempat pendidikan, gedung pemerintah, pepohonan dan taman, serta di jalan protokol. Untuk di rumah pribadi atau tempat perusahaan swasta bisa dipasangi dengan syarat harus ada ijin. “Kita sudah mengambil keputusan (tidak ada

kebijakan soal pengaturan APK),” katanya.

Sementara komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu saat ini tengah melakukan kunjungan dan silaturrahmi dengan pengurus partai politik (Parpol) terkait rencana penertiban APK yang tidak sesuai ketentuan. Rencananya, penertiban akan dilakukan Sebtu (13/10) mendatang. “Saat ini kita intens mendatangi partai untuk menertibkan sendiri APK yang tidak sesuai ketentuan dan sudah terlanjur dipasang sebelum kita tertibkan Sabtu mendatang,” kata komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH di kantornya.

Saat koordinasi dengan partai politik, Swastari juga mengungkapkan harapan pihaknya agar partai lebih intens konsolidasi bersama para calegnya. Karena KPU maupun Bawaslu dalam menyampaikan ketentuan maupun hasil pengawasan kepada kepada parpol, sehingga ada kesepahaman bersama. Karena sering kali, apa yang sudah disampaikan tidak tersampaikan informasinya ke para caleg. “Ini hal – hal yang kami koordinasi dengan pengurus partai politik selain kita bersurat,” terangnya. (ula)

Dompu (Suara NTB) – Hingga Oktober 2018 ini, ada 10 kasus percobaan bunuh diri di Dompu. Namun, hanya delapan kasus yang berujung kematian. Jika dibanding 2017 lalu kasus yang kebanyakan dipicu persoalan ekonomi ini dipastikan lebih tinggi.

Demikian ungkap Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK saat menggelar jumpa pers, Kamis (11/10).

“Sampai sekarang ada 10 kasus percobaan bunuh diri, namun yang meninggal delapan orang,” kata dia.

Ironisnya, kasus bunuh dengan cara meneguk racun serangga atau gantung diri tersebut banyak ditemukan di wilayah Huu dengan total tujuh kasus.

Satu diantaranya termasuk yang berhasil diselamatkan.

Persoalan krusial ini, jelas Erwin Suwondo, patut menjadi perhatian semua pihak untuk bersama-sama mengantisipasi dan mengatasi akar persoalannya, baik itu yang dipicu masalah ekonomi, konflik dengan pasangan atau kurangnya dasar agama yang dimiliki.

“Kalau saya kembali ke iman dan taqwa, mungkin selama ini kurang pembinaan keagamaan dan sebagainya,” jelas dia.

Ditegaskan, dari delapan kasus bunuh diri yang berujung kematian ini tak ditemukan satu kasus pun yang teridikasi imbas dari tindak kejahatan orang lain, itu dibuktikan hasil visum yang telah dilakukan pihak-pihak berkompeten. Dan rata-rata para korban masih di usia remaja, bahkan terdapat anak di bawah umur. “Dibanding sebelumnya ini lebih tinggi dan kebanyakan anak muda,” ungkapnya.

Mengingat kasus serupa tak menutup kemungkinan kembali terjadi di wilayah ini, Erwin Suwondo berharap, masyarakat khususnya para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya, pun senantiasa memberi pendidikan dasar keagamaan sebagai modal mereka ketika dihadapkan dengan persoalan ini.

“Masyarakat terutama saran kami harus perkuat pengawasan dan pengontrolan terhadap anak, dan jangan lupa memberi dasar agama,” pungkasnya. (jun)

Erwin Suwondo (Suara NTB/dok)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

Halaman 7

Pemkab Bima Ditantang Bikin Gudang Bawang Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menggelar pertemuan tertutup terkait menurunnya harga bawang merah serta tingginya harga pupuk dan pestisida dalam beberapa waktu terakhir ini di ruang rapat Bupati Bima, Kamis (11/10).

Salah satu hal yang mencuat adalah pentingnya pembuatan gudang untuk menampung bawang saat panen melimpah.

Menurut Kasubag Humas Pemberitaan dan Informasi Setda Kabupaten Bima, Zainuddin S.S pertemuan itu dihadiri Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti, Bulog Bima, Kapolres Bima, Dandim 1608 Bim, Perwakilan Kementerian Pertanian (Kementan) Distributor Pupuk hingga Penjual Pestisida.

“Pertemuan ini juga menghadirkan para pengepul, pedagang dan perwakilan petani bawang merah di Kabupaten Bima,” katanya.

Menurutnya pertemuan itu menindaklanjuti aspirasi para petani bawang merah yang mengeluhkan harga bawang merah yang menurun. Harganya tidak sebanding dengan meroketnya harga pupuk dan obat-

obatan (pestisida). “Karena murahnya harga bawang merah ini berdampak buruk pada biaya produksi petani. Kondisi ini yang dicarikan solusinya oleh Pemerintah,” katanya.

Dikatakannya pertemuan tersebut juga membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI nomor 96 tahun 2018 tentang harga acuan pembelian di tingkat

petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

“Panen raya bawang merah di beberapa sentra produksi di wilayah Kabupaten Bima menyebabkan tertekannya harga bawang merah di bawah ketentuan Permendag,” katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen memujudkan petani yang sejahtera. Salah satunya, menghadirkan langsung perwakilan Kementan Dirjen Holtikultura dan Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran hasil Produksi Kementan dalam pertemuan tersebut.

“Saat pertemuan tadi Pemerintah Daerah ditantang

Kementan untuk membuat proposal pembuatan gudang bawang. Sementara petani ditantang untuk meningkatkan produksi supaya mencukupi kebutuhan nasional,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati lanjutnya juga meminta Disributior pupuk dan pestisida menjualnya dengan harga sesuai ketentuan. Serta bawang merah dibeli dengan harga yang ditetapkan dalam Permendag.

“Hal ini juga sesuai harapan petani yang meminta Pemerintah untuk mencarikan langkah kongkrit terkait harga bawang.

Seperti mengintervensi pasar dan stabilisasi harga bawang merah,” pungkasnya. (uki)

Dompu Optimis Target PAD Rp88 Miliar Terlampaui

Baru 10 ASN Eks Napi Korupsi di Kota Bima yang Terdata

Dompu (Suara NTB) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah, M.Si mengaku optimis melampui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 sebesar Rp88 M. Beberapa pos pendapatan yang diyakini akan terserap menjelang akhir tahun, diantaranya PBB, pajak mineral bukan logam, dan sektor pajak lainnya.

Hal itu disampaikan Armansyah kepada wartawan di Pandopo Bupati, Kamis (11/10) kemarin. “Kita yakin, target PAD kita tahun 2018 ini akan terlampaui. Karena biasanya, menjelang akhir tahun beberapa pos pendapatan daerah akan banyak terserap. Seperti PBB belum masuk optimal pajak di awal tahun, dari galian golongan C, pajak katering (rumah makan dan restoran),” kata Armansyah.

PBB ditargetkan sebesar Rp1,3 M dari potensi penetapannya sebesar Rp2,8 M. Begitu juga dengan sumber pendapatan lainnya. Namun dari target PAD sebanyak Rp88 M, pajak daerah sebesar Rp9 M, retribusi sebesar Rp6 M, dan sisanya dari lain – lain pendapatan yang sah. Pembayaran hasil temuan (lain – lain pendapatan yang sah) setelah disidangkan oleh majelis TPTGR beberapa waktu lalu diyakini akan memberi capaian pendapat daerah.

Kota Bima (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima mencatat baru ada 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) eks narapidana kasus tindak pidana korupsi yang terdata.

“Untuk sementara terverifikasi baru 10 orang,” kata Kabid Pengembangan dan Pembinaan Pegawai BKPSDM Kota Bima, Rusyadin, M.AP menjawab Suara NTB, Kamis (11/10).

Dikatakannya jumlah tersebut sifatnya hanya sementara. Ia memastikan jumlah itu kemungkinannya bisa bertambah dan berkurang karena sampai saat ini masih dilakukan indentifikasi lebih lanjut. “Masih tahap identifikasi. Tapi yang jelas baru 10 orang ya,” katanya.

Menurutnya 10 ASN yang tersebar di sejumlah OPD tersebut sudah dikirmkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, belum lama ini untuk dilakukan diindetivikasi dan penelusuran lebih lanjut. “Sudah dikirim ke Kejaksaan, kita masih menunggu jawabannya,” katanya.

Saat ditanya nama-nama serta jabatan 10 ASN tersebut, Rusyadin enggan menjawabnya, karena masih berupa file dalam komputer yang lengkap dengan tahun perkara serta vonis hukum tetap dari Pengadilan. “Ada dalam file semua tidak bisa saya sebutkan satu-satu,” katanya.

Rusyadin menegaskan sebelum mengusulkan nama-nama tersebut ke Kejari, pihaknya melayangkan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN) Bima meminta salinan putusan hukum terhadap ASN yang divonis kasus korupsi. “Sudah dibalas, makanya saat ini sedang diidentifikasi Kejari,” pungkasnya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Menpan RB dan BKN mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pemecatan secara tidak terhormat kepada ASN yang terbukti terlibat kasus korupsi. (uki)

Soal Formasi CPNS, Wawali Minta Tenaga K2 Legowo Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH meminta tenaga honorer kategori dua (K2) legowo menerima kuota CPNS dan batas usia maksimal 35 tahun. Karena ketentuan itu merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

Permintaan tersebut disampaikan oleh orang kedua di Pemerintahan Kota Bima ini saat bertemu dengan puluhan tenaga honorer K2 Kota Bima di aula rapat kantor Walikota Bima Kamis (11/10).

Feri tidak ingin mendengar lagi tenaga honoer K2 yang menyalahkan atau reaksi yang memprotes dinas terkait.

Sebab, jumlah kuota CPNS tahun 2018 serta batasan usia tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi CPNS bukan kewenangan daerah. “Saya kira ini murni ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Dikatakannya penetapan kuota CPNS dan batas usia 35 tahun tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Kalaupun mendesak Pemerintah Daerah untuk membatalkannya butuh proses dan waktu panjang.

“Butuh waktu dan proses, di satu sisi deadline sampai tanggal 15 Oktober. Tinggal 4 hari kedepan. saya berharap teman-teman legowo,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP menegaskan pihaknya juga memiliki niat yang sama yakni menuntaskan persoalan tenaga honoroer K2. “Kita ingin persoalan K2 bisa tuntas tanpa ada masalah,” katanya.

Menurutnya Pemerintah Pusat hanya memberikan kuota sebanyak 106 formasi khusus tenaga honorer K2. Jumlah tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 103 formasi dan tenaga kesehatan 3 formasi. “Jumlah formasi ini kebijakan nasional, pemerintah pusat tentunya memiliki pertimbangan sendiri. Kita di daerah hanya mengusulkan,” katanya.

Selain terkendala kebijakan Pemerintah Pusat. Calon tenaga honorer K2 juga masih memiliki kendala teknis saat pengisian di BKN. Yakni belum melengkapi syarat jenjang pendidikan S1 dan bekerja seterus menerus. “Sementara di lain sisi K2 juga ada yang dari SMA. Tapi ketentuannya harus S1,” terangnya.

Ketua Forum Honorer Indonesia Kota Bima, Jubair S.Sos dan didampingi puluhan tenaga honorer K2 memahami persoalan tersebut. Hanya saja pihaknya meminta Pemerintah Daerah kedepan lebih serius memperhatikan nasib tenaga honorer K2. “Kami berharap tidak ada lagi diskriminasi ataupun penambahan jumlah K2,” harapnya.

Perlu diketahui, sebelum bertemu dengan Wawali. Forum Honorer Indonesi Kota Bima ini juga bertemu dengan Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih di ruang rapat DPRD setempat belum lama ini menuntut hal yang sama yakni adanya syarat 35 tahun bagi honorer K2 mengikuti CPNS. Batasan usia tersebut dinilai tidak adil bagi tenaga honorer K2, karena kebanyakan diantara mereka sudah melebihi usia 35 tahun keatas dan telah mengabdi selama puluhan tahun. (uki)

(Suara NTB/uki)

HONORER - Tenaga honorer K2 Kota Bima bertemu dengan Wakil Walikota Bima, di ruang rapat kantor Walikota Bima, Kamis (11/10).

(Suara NTB/Ist)

BAHAS BAWANG - Pertemuan membahas anjloknya harga bawang merah di ruang rapat Bupati Bima, Kamis (11/10).

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Pendistribusian air bersih yang dilakukan BPBD Sumbawa di Puskesmas Kerato, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa.

Baru Satu Kecamatan Ajukan Permintaan Air Bersih Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Selain ke desa, BPBD juga mendistribusikan air bersih ke Puskesmas. Seperti halnya di Puskesmas Kerato, Kecamatan Unter Iwis dan Desa Lopok Kecamatan Lopok.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin kepada wartawan menyampaikan pihaknya mendistribusikan air bersih tergantung permintaan.

Belum lama ini pihaknya mendistribusikan air bersih ke Desa Lopok sebanyak dua tangki. Selain itu pihaknya mendistribusikan dua tangki air ke Puskesmas Kerato.

“Desa Lopok dua minggu lalu kita distribusikan. Dan tadi kita distribusikan ke Puskesmas Kerato. Karena memang debit airnya berkurang kita kirim untuk kebutuhan air di sana,” ujarnya, Kamis (11/10).

Disebutkannya, jumlah kecamatan yang terancam kekeringan sama dengan tahun sebelumnya yakni 18 kecamatan. Namun yang baru mengajukan permintaan air bersih

baru Kecamatan Lopok yakni di satu desa. Adapun di daerah yang terkenca bencana juga tetap didistribusikan. Termasuk beberapa daerah lainnya juga tetap didistribusikan jika ada permintaan.

“Penyuplaian air bersih tergantung permintaan. Dimana kecamatan yang ada surat, kita akan segera realisasikan,” terangnya.

Pihaknya saat ini juga sudah mengajukan proposal ke pihak provinsi untuk bantuan air bersih. Karena biasanya setiap tahun ada anggaran yang disediakan untuk hal tersebut. (ind)

Dipertanyakan, Syarat Bagi Calon Karyawan MacMahon Taliwang (Suara NTB) – Kebijakan PT MacMahon memberlakukan kewajiban ikut kegiatan bela negara bagi pelamar non skill sebelum diikat kontrak kerja tidak saja dipertanyakan oleh 314 pelamar non skill yang sebelumnya telah dinyatakan lulus tes kesehatan.

Mantan anggotan tim seleksi (timsel) bersama rekrutmen salah satu perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di proyek tambang Batu Hijau itu pun turut angkat bicara mempertanyakannya. Benny Tanaya salah mantan anggota Timsel mengatakan, patut dipertanyakan kebijakan yang dibuat perusahaan tersebut. Sebab sejak awal proses rekrutmen bagi tenaga non skill yang dilaksanakan perusahaan bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu tidak ada.

“Kami di timsel tidak pernah membicarakannya apalagi menyepakatinya kalau mereka harus menjalani program bela negara baik sebelum maupun sesudah mereka dinyatakan lulus dan diikat kontrak,” ungkapnya kepada

(Suara NTB/bug)

Benny Tanaya Suara NTB, Kamis (11/10).

Ia menjelaskan, secara logika, penerapan kewajiban bela negara bagi para tenaga non skill itu tidak bisa dipaksakan.

Sebab status 314 tenaga non skill itu sejauh ini belum sepenuhnya menjadi karyawan perusahaan. Berbeda kasus kemudian, jika para tenaga non skill itu sudah menandatangi kontrak kerja sebagai akad sah mereka menjadi karyawan. “Mereka kan belum melakukan LoA (Letter of Agreement) atau tanda tangan kontrak. Masa mereka harus dipaksa menjalankan kebija-

kan perusahaan. Ini aneh menurut saya,” cetusnya.

Penerapan kebijakan bela negara bagi tenaga non skill rekrutmen MacMahon sebelum diikat kontrak disampaikan oleh Manager Social Responsibilty (SR) PT AMNT, Syarafuddin Jarot saat pertemuan di DPRD KSB, Rabu lalu. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh ratusan rekrutmen tenaga non skill PT Macmahon itu, Jarot mengatakan, bagi 314 tenaga non skill yang saat ini belum dipekerjakan sebelum menandatangi LoA akan disertakan dalam program bela negara.

Meski kebijakan tersebut tidak masuk dalam tahapan proses rekrutmen. Akan tetapi setiap pelamar non skill yang terakhir dinyatakan lulus tes kesehatan diwajibkan menjalaninya, di mana perusahaan akan melaksanakan secara bertahap hingga April 2019 mendatang. “Setelah dilakukan tes penelusuran potensi yang akan dimulai minggu depan. Temanteman selanjutkan akan mengikuti kegiatan bela negara,” papar Jarot saat itu. (bug)

(Suara NTB/ula)

Armansyah Armansyah juga mengungkapkan, beberapa piutan daerah juga diselesaikan. Untuk piutang dari retribusi daerah bagi sewa rumah dinas dari ratusan juta yang baru dibayarkan sekitar Rp50 juta.

Piutan dari pajak daerah sebesar Rp422 juta, saat ini tinggal Rp40 juta tahun 2014 – 2016. “Jadi cukup efektif juga membentuk tim penagih piutang daerah. Alhamdulillah ada Rp40 juta yang membayar tunggakan biaya sewa rumah dinas,” terangnya.

Ke depan, Armansyah mengaku, akan lebih mengoptimalkan panarikan pajak daerah. Sesuai ketentuan, pajak daerah untuk rumah makan dan restoran, hotel dan penginapan, rumah kos – kosan, dan rumah walet. (ula)

Interupsi, ”Walk Out” dan Demo Warnai Penetapan APBDP 2018

Sumbawa Besar (Suara NTB) Paripurna Penetapan Perubahan APBD 2018, Kamis (11/10) kemarin, diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPRD Sumbawa. Diikuti oleh aksi walk out sejumlah fraksi yang menolak relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ke Balai Benih Utama (BBU). Suara yang sama juga terdengar dari luar sidang, aksi demo sekelompok orang.

Interupsi dilakukan Salamuddin Maula sesaat setelah dimulainya rapat paripurna penetapan APBD P. Ia menolak penganggaran program relokasi RSUD di BBU Sering. Yang kemudian ditanggapi Ketua Fraksi PDI P, Rafiq yang tetap mendukung program relokasi ke BBU. Dan seterusnya interupsi mengalir, pro dan kontra terhadap rencana relokasi RSUD ke BBU Sering.

Puncaknya saat sejumlah anggota DPRD, dari Fraksi Gerindra, Nasdem, Hanura dan sebagian Fraksi Bintang Keadilan, walk out dari ruang sidang.

Sebelum walk out, Perwakilan Fraksi Nasdem Bunardi dalam interupsinya tegas menyatakan menolak rencana anggaran alokasi relokasi RSUD Sumbawa.

“Kami bukan mau menghalangi pembangunan. APBD Perubahan disetujui, dengan catatan anggaran alokasi kami tolak,”katanya.

Sama halnya dengan Fraksi Nasdem, Ketua Fraksi Partai Gerindra Muhammad Faesal dalam interupsinya tegas dan konsisten menolak lokasi relokasi RSUD Sumbawa di BBU Sering. Aksi Walk Out Fraksi Nasdem dan Gerindra ini diikuti oleh anggota fraksi Hanura yang memang sejak awal menolak relokasi di BBU Sering.

Aksi Walk Out ini diikuti oleh anggota Fraksi Bintang Keadilan Salamuddin Maula. “Saya sebagai perwakilan fraksi Bintang keadilan di Banggar, saya melihat ada cara pengambilan keputusan yang salah, saya meminta maaf saya harus Walk Out. Saya tidak ingin menjadi bagian daripada persioalan ini,” tegasnya.

Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri menyatakan pihaknya sepakat relokasi di BBU Sering karena ingin menciptakan pembangunan yang berkeadilan. “Enam fraksi yang menyetujui itu atas nama fraksi, resume sudah sangat jelas.

Ada tiga yang menolak, enam setuju relokasi,” terangnya.

Ketua DPRD Sumbawa Budi Suryata menyebutkan, mekanisme pengambilan keputusan tertinggi ada di Banggar, yang notabene di dalamnya ada pimpinan fraksi dan pimpinan komisi. Perpanjangan tangan partai sudah terwakili di Banggar yang sudah menyutujui relokasi RSUD dengan seluruh program yang ada di dalamnya.

Paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan Komisi Komisi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang perubahan Atas Perda APBD 2018. Semua Komisi memberikan persetujuan atas Rancangan APBD P. Sehingga SK DPRD tentang Persetujuan/ Penetapan APBD 2018 dibacakan oleh Sekwan.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, dalam pendapat akhirnya, menyatakan selalu ada dinamika yang terjadi dalam setiap proses pembahasan. Pendapat, kritik dan saran dari fraksi-fraksi dewan, dimaknai sebagai upaya wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya bagi kemajuan pembangunan daerah. Demikian pula pendapat dan saran yang disampaikan melalui laporan komisi-komisi dewan akan menjadi masukan bagi perangkat daerah dalam terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Ada banyak situasi yang berkembang dalam setiap tahapan pembahasan. Namun ketika keputusan telah diambil sesuai ketentuanPeraturan Perundang-Undangan, semuanya berjiwa besar menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

Terhadap aspirasi yang berkembang dalam pembahasan, lanjut Bupati, terutama menyangkut pengalihan lahan BBU sebagai lokasi RSUD Sumbawa, pihaknya berkomitmen untuk segera mengadakan lahan pengganti pada tahun anggaran 2019.

Di sela sela Paripurna, juga terjadi aksi demonstrasi menolak relokasi RSUD ke BBU Sering.

Mereka berorasi bahkan sempat memaksa masuk ke ruang sidang.

Namun dihadang oleh aparat kepolisian yang berjaga jaga di pintu masuk kantor DPRD. Massa yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Aliansi Pecinta Lingkungan dan Petani mempertanyakan keputusan Pemkab atas lokasi relokasi di BBU Sering. (arn/ind)

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

Praperadilan H. Muhir

Para Pihak Tetap pada Dalil Masing-masing Mataram (Suara NTB) Pihak pemohon dan termohon menyerahkan berkas kesimpulan praperadilan H. Muhir. Masing-masing pihak dari penasihat hukum H Muhir dan Kejari Mataram tetap pada dalilnya, untuk meyakinkan hakim tunggal menjatuhkan vonisnya, Jumat (12/10) hari ini.

Berkas kesimpulan diserahkan kepada hakim tunggal, Gede Sunarjana Kamis (11/10). Kesimpulan tidak dibacakan di persidangan. Setelah menerima, hakim akan meneliti untuk menjatuhkan putusannya.

Ditemui usai persidangan, penasihat hukum H. Muhir, Burhanudin menerangkan pihaknya tetap bersikukuh pada dalil permohonan praperadilannya.

Apalagi, kata dia, bukti surat dan bukti saksi menguatkan dalil. “Didukung bukti dan saksi yang sudah kami hadirkan kemarin,” ujarnya.

Adapun dalil pemohon antara lain, termohon melakukan penangkapan sewenang-wenang karena tidak menerapkan caracara yang diatur KUHAP, dalam operasi tangkap tangan.

Selain itu, menurutnya lagi, tidak ditemukan uang tunai Rp30 juta tidak ada pada kliennya, H Muhir pada saat OTT Jumat (14/9) pagi di Cakranegara, Mataram. Melainkan ada pada saksi, Tjatur Totok, seorang pegawai Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Hal itu, sambung dia, menunjukkan jaksa belum memiliki dua alat bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap kliennya, seperti diatur dalam pasal 17 KUHAP dan pasal 1 butir 14 KUHAP. “Ada tiga saksi yang menguatkan itu. Rekaman video juga sudah kita tampilkan,” kata Burhanudin.

Pada hari yang sama dengan OTT, H. Muhir langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dikirim ke Lapas Mataram untuk menjalani tahanan.

Burhanudin menjelaskan, hal itu bertentangan dengan pasal 114 KUHAP jo pasal 56 ayat 1 KUHAP. Di pihak berlawanan, jaksa juga pantang mundur. Jawaban atas dalil permohonan praperadilan sudah cukup untuk membantah klaim pemohon.

“Kita tetap pada jawaban praperadilan yang sudah diajukan. Semua bukti surat menguatkan hal itu,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Anak Agung Gde Putra, yang mewakili termohon.

Jawaban termohon dalam sidang sebelumnya, antara lain operasi tangkap tangan yang menjerat H. Muhir sebagai tersangka didahului dengan laporan pengaduan, yang dijadikan dasar jaksa untuk memulai penyelidikan.

Begitu pun dengan proses operasi tangkap tangan yang merupakan bagian dari proses penyelidikan menindaklanjuti laporan pengaduan. Dengan didahui terbitnya surat perintah tugas dari Kepala Kejari Mataram.

Alasan pemohon bahwa operasi tangkap tangan adalah merupakan argumentasi yang tidak ada dasarnya atau mengada-ada menunjukkan bahwa penasihat hukum pemohon tidak mengerti aturan yang diatur dalam KUHAP. Penetapan tersangka H. Muhir dalam kasus fee proyek rehabilitasi pascabencana SD/SMP Kota Mataram sesuai pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP. Penetapan tersangka diawali dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan penyidikan dengan menghimpun dua alat bukti yang cukup. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

MoU Kejagung RI-BNPB

Jaksa Kawal Ketat Pengelolaan Anggaran Bencana Mataram (Suara NTB) Pengawasan dana penanggulangan bencana makin ketat. Kejaksaan Agung bersepakat dengan BNPB mengawasi penuh penanganan bencana. Potensi penyimpangan dicegah. Indikasi pidananya pun bisa langsung diselidiki.

Nota kesepahaman Kejagung RI dengan BNPB dipedomani Kejaksaan Tinggi NTB dan BPBD sebagai acuan kerjasama di daerah. Lingkupnya meliputi pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum.

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan menyebutkan, nota kesepahaman yang ditandatangani Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kepala BNPB, Willem Rampangilei di Jakarta, Rabu (10/10) lalu

punya makna strategis.

Apalagi di wilayah hukum Kejati NTB, sedang dalam masa penanganan bencana Gempa Lombok yang kini masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Satu diantaranya verifikasi dan pemberian bantuan dana pembangunan kembali rumah-rumah warga terdampak gempa.

“Ketika BPBD melaksanakan tugasnya, penyimpangan bisa bisa dicegah. Misalnya dalam eksekusi anggaran jangan sampai ada timbul kerugian

negara,” kata dia ditemui Kamis (11/10) di ruang kerjanya.

Lebih jauh lagi, apabila ditemukan indikasi penyimpangan maka jaksa bisa langsung mengusut. Nota kesepahaman itu juga memberi ruang jaksa punya akses cepat mengumpulkan dokumen dan kebutuhan klarifikasi saksi.

“Ada indikasi korupsi, misalnya. Jaksa butuh data, ada poin kerjasama mengenai persediaan data,” sebut Dedi.

Jaksa pun berperan sebagai

(Suara NTB/why)

Lomba TNI Marathon 2018, Event Dunia untuk Pemulihan Bencana Mataram (Suara NTB) Rangkaian HUT ke-73 TNI tak hanya pada seraingkaian kegiatan seremonial, banyak rangkaian diantaranya tali kasih TNI bagi korban bencana di Lombok hingga Palu.

“Satu kegiatan yang sedang dipersiapkan TNI sebagai wujud nyata kepedulian bagi Masyarakat Lombok, TNI menggelar TNI International Marathon 2018. Kegiatan ini dilaksanakan juga sebagai bentuk trauma healing bagi masyarakat Lombok yang beberapa bulan silam terkena bencana gempa bumi,” kata Danrem 162/WB Kolonel CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, Kamis (11/10).

Dalam kegiatan yang digelar di Kuta Beach Mandalika Lombok, NTB akan dimulai pada 4 November 2018 mendatang. TNI tak hanya mengajak berlari, melainkan sambil berdonasi dan menikmati keindahan dan keaslian Pantai Kuta Mandalika.

Bersama ITDC dan Pemprov NTB, TNI juga turut melaksanakan rehabilitasi Lombok termasuk Rute yang nantinya akan digunakan dalam event yang saat ini sudah lebih dari 3.500 peserta nasional dan lebih dari 150 peserta Internasional yang terdaftar.

“Tak hanya berlari, namun para pelari nantinya juga akan disuguhkan, demonstrasi terjun payung, demonstrasi pesawat dari Jupiter Aerobatic dan malam sebelum pelaksanaan akan digelar doa bersama agar seluruh bangsa Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari musibah dan bencana,” kata tambah Kapendam Jaya, Kolonel Inf. Kristomei Sianturi,S,Sos.,M. Si. Adapun rute yang disediakan oleh TNI dari bandara menuju Kuta Mandalika, bandara menuju Mataram dan sebaliknya serta bergerak setiap 15 menit, Sedangkan titik jemput di Hari pelaksanaan tersedia di Golden Palace Hotel Bus standby mulai pukul 02.00 Wita, Lombok Praya Airport Bus standby mulai pukul 03.00 Wita. “Mengingat besarnya kegiatan ini, TNI berharap segenap masyarakat Indonesia turut membantu dan mendoakan suksesnya pelaksanaan event yang total hadiahnya terbesar se Asia dengan Jumlah lebih dari Rp10 milliar,” pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/ist_penrem)

JUMPA PERS - Jumpa pers persiapan TNI Marathon 2018 di Hotel Golden Palace, Kamis kemarin.

dengan pertimbangan hukum jaksa, BNPB tidak takut mengeksekusi anggaran,” imbuh Dedi.

Selain itu, ada juga poin kerjasama penyediaan saksi ahli, bantuan hukum sengketa perdata dan tata usaha negara.

“Misalnya BNPB digugat perdata, jaksa dengan surat kuasa bisa mewakili BNPB untuk membela kepentingan negara di persidangan,” terangnya.

Dedi berharap, nota kesepahaman yang berlaku sampai lima tahun ke depan itu dapat meningkatkan koordinasi BNPB dengan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas khususnya penanganan bencana secara menyeluruh. (why)

Kafe Masih Bandel Jual Miras Mataram (Suara NTB) Tempat karaoke bonafit masih bandel menjual minuman keras secara diam-diam.

Miras dijual ketika pelanggan memesan. Hal itu terungkap dari razia Polres Mataram Rabu (10/10) petang.

Sebanyak 209 botol miras campuran jenis bir dan vodka disita dari lima tempat karaoke dan kafe, dalam razia bersama Satpol PP Kota Mataram, Disperindag Kota Mataram, dan Kodim 1606/Lombok Barat.

“Razia ini untuk meminimalisasi penyakit masyarakat atau konflik sosial akibat pengaruh minuman keras,” kata Kabagops Polres Mataram, Kompol Taufik, di sela razia.

Razia berlangsung sejak pukul 20.45 Wita. Pengunjung tempat karaoke baru mulai memanfaatkan waktunya menggunakan jasa hiburan di tengah kota Mataram tersebut.

Sasaran pertama Kafe Sayung di bilangan Jalan Bung

(Suara NTB/why)

RAZIA - Suasana razia miras di sejumlah cafe dan tempat karaoke di Kota Mataram, Rabu (10/10) petang.

Nihil Gugatan

KESIMPULAN - Termohon praperadilan H. Muhir dari Kejari Mataram menyerahkan berkas kesimpulan dalam sidang Kamis (11/10) di Pengadilan Negeri Mataram.

pengawal dan pengaman dengan memberikan pertimbangan hukum. Contohnya dalam hal eksekusi anggaran bencana sampai pengawasan pengumpulan dan penggunaan dana bantuan bencana.

Ketika terjadi bencana, pemerintah dituntut segera dan tanggap merespons kebutuhan di lapangan. Sementara ada dana segar yang siap digunakan namun tetap memerlukan akuntabilitas.

“Paling tidak ada masukan dari jaksa, dana itu bisa langsung digunakan atau tidak.

Konstruksi hukum landasannya penggunaan anggarannya seperti apa,” ucapnya.

“Di saat yang bersamaan

KPU Hemat Biaya Pilkada NTB Rp28 Miliar Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan pilkada serentak Provinsi NTB, 27 Juni 2018 lalu, berjalan cukup sukses.

Hal itu ditandai dengan tidak adanya gugatan sangketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gesekan politik di tengah masyarakat juga terbilang sangat minim.

Dibalik kesuksesan itu, pelaksanaan Pilkada NTB menjadi lebih irit biaya. Dari Rp167 miliar yang dianggarkan untuk pelaksanaan Pilkada NTB, yang berasal dari hibah pemerintah Provinsi NTB. KPU mampu menghemat dana hibah sampai sebesar Rp28 miliar.

“Dari dana hibah yang diberikan ke KPU oleh Pemprov untuk biaya Pilgub NTB 2018, sebesar Rp167 miliar, kita mampu melakukan penghematan dengan sisa dana sebesar Rp 28 miliar,” ujar ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, Kamis (11/10).

Dijelaskan Aksar, ada beberapa hal yang membuat ada penghematan penggunaan dana hibah

pilgub NTB, yakni dikarenakan ada sejumlah tahapan penyelenggaraan Pilgub NTB tidak terlaksana. Tahapan pilkada yang sudah disusun dan disiapkan anggarannya itu, namun tidak terlaksana, yakni sengketa perselisihan hasil pemilu di MK. “Dengan tidak adanya pengajuan sengketa Pilkada oleh para peserta, maka KPU tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar kuasa hukum, dan berbagai proses pembiayaan bagi sengketa Pilkada di MK,” terang Aksar.

Dengan tidak ada pengajuan sengketa Pilkada ke MK. Maka anggaran untuk kegiatan pemungutan suara ulang (PSU), seperti pengadaan logistik dan honorarium petugas PPS dan KPP juga otmatis tidak terpakai.

Pasalnya, jika sampai dilakukan PSU, sudah pasti KPU harus menambah honor petugas PPS dan KPPS bagi penyelenggaraan PSU, serta biaya untuk mencetak logistik misalnya kertas suara bagi keperluan PSU.

“Dan honor petugas PPS dan KPPS bagi penyelenggaran PSU cukup signifikan ini bisa dihemat,” terangnya.

Penghematan anggaran juga dilakukan pada pengadaan logistik. Menurut Aksar, dengan pengadaan logistik Pilkada dengan sistem lelang e - Katalog, memberikan penghematan biaya cukup signifikan. Misalnya, harga barang Rp 2 ribu ternyata bisa dilelang Rp200.

Selain itu, karena Pilgub NTB dilaksanakan serentak dengan tiga Pilkada Bupati dan Walikota. Ada sharing anggaran dengan tiga daerah tersebut, sehingga ketiga daerah yang menggelar pilkada itu juga memberikan kontribusi sebesar Rp 30 miliar.

“Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia menggelar Pilgub, dana sisa di KPU NTB relatif paling besar Rp28 miliar,” imbuhnya.

Direncanakan akhir tahun ini, KPU NTB akan mengembalikan seluruh dana sisa hibah Pilgub NTB Rp28 miliar itu kepada Pemprov NTB. (ndi)

Polair Tangkap Kapal Nelayan Bodong Mataram (Suara NTB) Ditpolair Polda NTB mengamankan kapal nelayan KMN Cahaya Rembulan di perairan Selat Alas, Lombok Timur.

Dugaannya, kapal asal Sulawesi Selatan itu melaut tanpa kelengkapan surat dan izin syahbandar. Nahkoda kapal ditetapkan sebagai tersangka.

Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda NTB, AKBP Erwin Ardiansyah menjelaskan, kasus itu berkaitan dengan tindak pidana perairan.

Sesuai aturan pasal 98 juncto pasal 42 ayat 3 UU RI No 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45/2009.

“Diduga tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar setempat,” ucap Erwin, Kamis (11/10).

Kapal nelayan bertonase 14 Gross Ton itu kepergok patroli KPXXI-1001. Kapal yang dinahkodai ST (48) mencari ikan di kawasan Selat Alas pada Rabu (10/10) petang.

Nahkoda kapal pasrah saat

(Suara NTB/ist)

GELEDAH - Ditpolair Polda NTB menggeledah kapal nelayan tanpa dilengkap surat persetujuan berlayar di Perairan Kayangan, Selat Alas, Lombok Timur, Kamis (11/10). diminta menghentikan lajunnya. Dalam pemeriksaan di tempat, ditemukan kapal tersebut tidak memiliki surat persetujuan berlayar.

Nahkoda asal Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan itu tidak mampu menunjukkan surat kelengkapan yang

dikeluarkan syahbandar Pelabuhan Kayangan.

“Akhirnya kapal kita amankan ke Pos Polair Kayangan,” kata Erwin. Kapal tersebut belum sempat mereguk ikan, rencananya akan berlayar kembali ke daerah asal. (why)

Karno, Cilinaya, Cakranegara.

Petugas gabungan menemukan 36 botol miras.

Selanjutnya, dari Diva Karaoke, Abiantubuh, Cakranegara, disita 25 botol miras bir berbagai merek dan ukuran. Sementara dari Cafe We Are, Pagutan, Mataram disita 30 botol miras.

Sebanyak 120 botol bir juga disita dari Inul Vizta Karaoke di Mayura, Cakranegara. Pemandu lagu yang terjaring razia hanya didata tanpa diamankan.

“Itu kita akan lakukan pembinaan,” ucap Taufik.

Dari Cafe Orange di Ampenan didapati dan disita 58 botol miras. Di cafe ini, miras ditemukan beragam mulai dari bir, vodka, sampai tequila.

“Razia seperti ini akan terus lita lakukan dengan sasaran yang berbeda-beda sebagi langkah pencegahan agar kota Mataram tertib khususnya dari perdagangan miras,” tutup Taufik. (why)

Hasil Evaluasi

Pilkada Aman, Kesadaran Politik Masyarakat Makin Baik Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB melakukan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2018, Kamis (11/10) kemarin. Dalam evaluasi tersebut, pelaksanaan Pilkada dinilai berjalan baik.

Ada beberapa indikator pelaksanaan pilkada NTB dinilai cukup baik, yakni pertama pilkada berjalan dengan aman yang ditandai dengan tidak adanya gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian tingkat partisipasi masyarakat juga semakin meningkat.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menyatakan bahwa proses evaluasi bagi penyelenggaraan Pilgub NTB adalah bagian penting dari tahapan pelaksanaan Pilkada.

Baginya, tahapan evaluasi penyelenggaraan Pilkada sama penting dengan tahapan lainnya.

Bagaimanapun, kata Aksar, hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada adalah satu bagian dari laporan dokumen penyelenggaraan Pilkada. “Dengan evaluasi ini kita harapkan masukan dan saran bagi penyelenggaraan Pilkada ke depan, agar bisa lebih maksimal” ucapnya.

Evaluasi pilkada NTB yang dilaksanakan KPU tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, yakni dari Pemprov NTB diwakili kepala Biro Pemerintahan, Lalu Wirajaya Kusuma, Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, dan dari Polda NTB. Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov NTB, Lalu Wirajaya Kusuma, menyatakan, Pemprov NTB sudah memberikan dukungan maksimal bagi penyelenggaraan Pilgub NTB 2018 lalu. Di-

mana Sesuai peraturan perundangan - undangan pemerintah daerah diwajibkan untuk dukung dan mensukseksan penyelenggaraan Pilkada.

Ada dua hal penting dilakukan Pemda untuk dukung KPU dalam penyelenggaraan Pilkada, yakni dukung penyediaan anggaran biaya Pilkada, serta penyediaan data jumlah penduduk bagi proses daftar pemilih.

Dalam Pilkada NTB 2018 lalu, Pemprov NTB memberikan alokasi anggaran sebesar Rp 167 miliar bagi KPU, Bawaslu NTB Rp 41 miliar, dan untuk biaya pengamanan oleh Polda sebesar Rp 30 Miliar. “Dan sisa dana hibah pilgub NTB pun cukup besar sebesar Rp 28 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, bagian dari kesuksesan Pilkada NTB, sebagaimana disampaikan Kementerian Dalam Negeri, tercatat tingkat partisipasi pemilih pilkada NTB merupakan salah satu yang tertinggi, mencapai 75 persen, yakni lebih tinggi dari rata - rata tingkat partisipasi nasional mencapai 73 persen.

Atas dasar itu. Pihaknya menilai bahwa sudah ada kesadaran cukup tinggi dari masyarakat NTB, bahwa penyelenggaran Pilkada adalah bagian penting dari bagian pembangunan di daerah. “Kesadaran memilih bagi masyatakat sudah cukup tinggi,” tandasnya.

Sementara itu, catatan dari Polda NTB, pada pilkada NTB, ada penurunan kasus pelanggaran bila dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, misalnya perusakan APK, dan lainnya. Namun, yang menjadi atensi yakni relatif ada peningkatan sejumlah provokasi dilakukan di media sosial. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 12 Oktober 2018

Halaman 9

Dispar Lotim akan Jalur Trekking Rinjani Tertutup Gelar Pemilihan ”Terune Dedare” 2018 Selong (Suara NTB) Jika di Jakarta disebut dengan istilah Abang-None, maka di Lombok ada Istilah Terune-Dedare. Terune untuk sebutan abang atau prianya dan Dedare untuk istilah Perempuan. Tahun 2018 ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menggelar pemilihan Terune Dedare.

Pendaftaran sudah mulai dibuka sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2018 kemarin.

Kepala Dinas Pariwisata Moh Juhad menyebut, acara pemilihan Terune Dedare itu kembali digelar setelah beberapa tahun vakum. Tahun ini mulai digelar kembali (Suara NTB/dok) dengan harapan akan jadi Moh Juhad duta-duta wisata Kabupaten Lotim. “Pada acara-acara pariwisata akan kita libatkan,” ucap Juhad menerangkan. Adapun persyaratan menjadi Terune Dedare adalah memiliki tinggi badan 165 cm untuk terune dan 160 cm untuk dedare.

Standar usia 16 - 22 tahun dengan membawa kartu pelajar pelajar, KTP, Kartu Keluarga masing-masing. Adapun proses seleksi digelar mulai 16 Oktober mendatang. Proses pemilihannya akan menseleksi sekitar 20 pasang teruna dedare dan akan dilanjutkan dengan seminar pada tangal. Hingga hari pendaftaran kemarin sudah 60 pasang pendaftar yang sudah masuk.

Pembekalan mengenai apa saja peranan terune dan dedare ini dalam pariwisata akan diberikan penjelasan saat seminar nantinya. Materi pembekalan diberikan selain pariwisata, juga tentang nilai-nilai kebudayaan, seni budaya, etika dan penampilan dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Dispar berharap, kepada para kepala sekolah SMA/SMK/MA sederajat serta masyarakat Lotim pada umumnya dapat mendukung kegiatan tersebut. Kegiatan ini selain sebagai salah satu daya tarik wisata. Sekaligus mempromosikan dan melestarikan budaya sasak dengan mngenalkan kepada putra putri khususnya.

Anak-anak zaman sekarang dinilai sudah jarang tahu dan peduli dengan budaya daerahnya. Bahkan cenderung terpengaruh dengan budaya luar yang cepat sekali merusak akhlaknya. “Kami akan pastikan yang terpilih menjadi terune dedare 2018 nanti yang bebas/tidak mnggunakan narkoba karena mereka akan menjadi ikon pariwisata Lotim,” demikian. (rus)

Pelaku Wisata Minta Ada Jalur Anternatif

Selong (Suara NTB) Jalur trekking ke puncak Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak sampai saat ini tertutup. Pascagempa bumi mengguncang sejak 29 Juli 2018 lalu, semua aktivitas pendakian tidak diperbolehkan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Namun tingginya minat wisata trekking ini membuat sejumlah pelaku wisata memilih mendaki lewat jalur alternatif.

Salah satu jalur alternatifnya Trekking dari Tetebatu menuju puncak Gunung Sangkareang yang juga berada di komplek TNGR. Ketua Forum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lalu Zainul Fadli yang juga seorang pemandu wisata gunung kepada Suara NTB menuturkan pascagempa ini ia

sudah tiga kali naik ke puncak Sangkareang.

Disebut ketinggian Puncak Sangkareang ini sekitar 3.400 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Memang lebih rendah di Puncak Rinjani 3.672 mdpl. Namun dipastikan, jalur yang dilewati mulai dari Tetebatu sangat aman.

Dituturkan, perjalanan hanya membutuhkan waktu enam jam perjalanan dari Tetebatu. Tidak panas seperti jalur Sembalun atau Senaru karena medan yang dilalui merupakan kawasan yang rimbun. Banyak pepohonan lebat. “Jalur rimbun, berangkat pagi hari saja maka siang sudah ada di puncak,” tuturnya.

Minat pendaki dari jalur Tetebatu ini disebut sangat besar. Selama pascagempa ini saja sebutnya terbilang setiap hari ada pendakian. Sehari bisa 1520 orang wisatawan yang naik ke puncak Sangkareang.

Pelaku wisata Tetebatu ini mengaku pihaknya sudah bersurat ke BTNGR agar bisa diberikan izin untuk pendakian dari jalur Tetebatu ini. Jalur trekking Tetebatu sebutnya sudah lama dikenal masyarakat. Terbukti dari adanya pal Belanda yang tertancap jalur Sangkareang.

Pendakian ke Sangkareang ini memiliki keunikan tersendiri.

Dari pucak Sangkareang juga dapat terpantau seluruh wilayah se Pulau Lombok. Selain itu, karena jalurnya adalah hutan, sehingga tidak khawatir terjadi longsor.

Treking dari Tetebatu ke Sangkareang diklaim sangat aman karena setiap saat bisa mendaki. Termasuk saat musim hujan.

Kepala BTNGR Sudiono yang dikonfirmasi belum memberikan izin terhadap jalur pendakian dari Tetebatu. “Kita belum cek dan juga belum mengizinkan pendakian dari jalur tersebut,” terang Sudiono. (rus)

Terduga Pelaku Utama Pembuat Adminduk Palsu Masuk DPO Selong (Suara NTB) Terduga pelaku utama dalam pembuatan administrasi kependudukan (adminduk) palsu yang digerebek aparat kepolisian beberapa waktu lalu masih dalam perburuan. Terduga pelaku yang diketahui asal Kecamatan Jerowaru ini sudah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Saat ini proses penyelidikan terhadap pembuatan adminduk palsu yang terletak di Kampung Lauq Masjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong terus bergulir. Aparat kepolisian sudah melakukan pengecekan terhadap semua barang bukti di lab serta berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Lotim. Termasuk dilakukan pelacakan terhadap keberadaan dari pelaku sendiri ke Kantor Imigrasi.

“Kita sudah lakukan penggerebekan ke tempat tinggal pelaku, namun tidak ada di tempat. Polres Lotim sedang mencari keberadaan pelaku ke luar wilayah NTB. Mau dia pergi ke mana pun tetap kita cari, mau di ke Jawa, Bali dan daerah-daerah lainnya tetap kita cari. Kita sudah tetapkan sebagai DPO,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, Kamis, (11/10).

Selain itu, untuk pemberkasan saat ini sudah dilengkapi serta beberapa barang bukti sudah dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan untuk persiapan tahap satu. Proses pengungkapan adminduk palsu ini, katanya, tergantung adanya tindak pidana. Termasuk berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu.

Terkait indikasi adanya keterlibatan pejabat di Dinas Dukcapil Lotim, diakui belum mengarah ke sana. Hal tersebut dikarenakan pelaku utama yang berhubungan dengan Dukcapil dan masyarakat langsung. Sementara, dari hasil keterangan dari satu pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan hanya sebatas pekerja dan menjalankan tugas sebagaimana perintah dari atasannya.

“Intinya pelaku utama ini terus kita buru, kita kejar. Dari sanalah kita lakukan pengembangan selanjutnya,” terangnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian membongkar sindikat pembuatan adminduk palsu bermotif warung makan dan studio foto.

Dari hasil penggerebekan itu, ditemukan alat-alat percetakan berupa printer, alat untuk menempel foto, tiga unit komputer sampai bahan-bahan yang digunakan untuk adminduk. (yon)

Gandeng BKKBN

(Suara NTB/her)

BARANG BUKTI – Polisi menunjukkan barang bukti dan terduga pengedar narkoba jaringan Senggigi.

Terduga Pengedar Narkoba Jaringan Senggigi Diringkus Giri Menang (Suara NTB) Dua orang terduga pengedar narkoba jenis ganja dan sabu yang biasa beroperasi di wilayah Senggigi berhasil diringkus oleh Satuan Reserse (Satres) Narkobar Polres Lombok Barat. Kedua pelaku diamankan di waktu dan lokasi berbeda.

Sedangkan satu orang di bawah umur masih berstatus saksi dititipkan di Panti Sosial Paramita, Lombok Barat.

Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan 6 poket

salah satu rumah di kawasan Dusun Peresak Desa Meninting Kecamatan Batulayar.

Saat dilakukan pengeledahan, dari tangan pelaku diamankan barang bukti 6 poket sabu dengan berat sekitar 2,29 gram. Beserta alat hisap sabu dan uang tunai Rp180 ribu.

Bahkan saat dilakukan tes unrin, para pelaku positif mengunakan narkoba. “Barang bukti itu ditemukan di bawah tempat duduk pelaku,” ujarnya.

Tidak ada pelawanan saat

dilakukan penangkapan. Namun pengakuan pelaku, barang itu diperoleh dari seseorang di kawasan Lobar. Kini pihaknya tengah melakukan pengembangan dan memburu sumber barang haram itu. Sedangkan untuk RF dititip di Panti Sosial Paramita lantaran masih di bawah umur.

Sementara itu untuk penangkapan pengedar lainnya berinisial A, Jumat (5/10) lalu.

Pria wiraswasta ini ditangkap di kediamanya di Desa Batu-

layar Kecamatan Batulayar dengan barang bukti ganja.

Barang itu dimasukan ke dalam 21 klip plastik. Selain itu ditemukan satu buah lintingan ganja yang diduga akan dikonsumsi. “Ditangkap di rumahnya saat sedang menikmati ganja,” sambungnya.

Kasat ResNarkoba Polres Lobar, Iptu I Wayan Tanaye menambahkan, dari pemeriksaan pelaku mengaku memperoleh barang tersebut dari Kota Mataram. (her)

Penyedia Jasa Perjalanan Haji dan Umrah di Lotim Diduga Banyak Tak Berizin

BEM Poltekkes Mataram Gelar Seminar Nasional Mataram (Suara NTB) – Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Mataram mengadakan Seminar Nasional Kesehatan bertemakan “Create The Golden 2045 Generation Become Healthy Future”, Minggu (7/10). Tujuannya menciptakan generasi emas 2045 menjadi generasi yang lebih sehat. Seminar Nasional Kesehatan Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Mataram ini bekerjasama dengan BKKBN, mengundang tiga pembicara Nasional yang berpengalaman dalam bidangnya.

Pembicara pertama Kepala BKKBN Pusat Dr. Sigit Priohutomo, MPH dalam kesempatan ini diwakili oleh Dr.dr.

M.Yani, M.Kes, PKK yang saat ini menjabat sebagai Deputi Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan keluarga (KSPK) BKKBN RI. “Adik-Adik sebagai pemuda harus mempersiapkan diri dalam menghadapi bonus demografi,” ujarnya.

Pembicara kedua dr. Danar Wicaksono seorang dokter muda lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada yang saat ini sedang menempuh spesialis Dermatology dan venereology di tempat yang sama membahas tentang peran tenaga kesehatan dalam menyikapi pasien HIV-AIDS. “Manfaatkan Sosial Media untuk menyebar luaskan informasi kesehatan,” pesannya. Menghadirkan pula motivator dan pembicara Internasional dr. Gamal Albinsaid M.Biomed yang telah meraih banyak penghargaan di kancah Internasional. Salah satu contohnya dia menjadi satu-satunya peraih penghargaan People Choice Award di California University tahun 2015 di Amerika Serikat. Dia juga memberikan banyak motivasi kepada peserta seminar untuk menjadi generasi emas 2045. “Orang tidak melihat seberapa pintar, hebat, dan kaya diri kita tetapi orang melihat seberapa bermanfaat kita untuk orang lain,” katanya.

Seminar ini dimoderatori oleh Dr. Made Darawati, M.Sc. Dia adalah salah satu dosen di Poltekkes Mataram. Seminar berjalan lancar dan kondusif dengan jumlah peserta mencapai 580 orang serta dimeriahkan juga oleh berbagai persembahan Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM) Poltekkes Mataram. (*)

sabu dan 21 klip berisi ganja.

Selain barang haram ini, polisi juga mengamankan sejumlah alat hisap dan uang hasil transaksi narkoba tersebut.

Kapolres Lobar melalui Kasubag Humas Polres Lobar, Iptu I Ketut Sandiarsa menerangkan untuk pelaku pertama berinisial S ditangkap 20 September 2018 lalu. Pelaku diamankan bersama seorang anak di bawah umur berusia 15 inisial RF yang tengah mengkonsumsi narkoba di

(Suara NTB/yon)

H. Sahudin Selong (Suara NTB) Keberadaan penyedia jasa perjalanan haji dan umrah di daerah saat ini cukup menjamur. Terutama travel penyedia jasa umrah dan haji. Hanya saja keberadaan mereka diduga banyak yang belum mengantongi izin.

Kasi Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, H. Sahudin, mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Kemenag pusat karena keberadaan travel haji dan umrah tersebut hanya terdaftar di Kemenag pusat dan tidak terdaftar di Kemenag kabupaten/kota. Bahkan un-

tuk se-Indonesia, yang boleh mengeluarkan izin untuk biro penyedia jasa haji dan umrah yakni Kementerian Agama.

Sehingga pengawasannya pun langsung dilakukan oleh Kementerian Agama RI dan berkoordinasi dengan Kakanwil Kemenang provinsi. “Pengawasan dari Kemenag pusat hingga Kanwil,” jelasnya belum lama ini.

Di NTB, sambung H. Sahudin, hanya satu penyedia perjalanan haji dan umrah yang mendapatkan izin. Sisanya berupa cabang yang dan itupun pengawasannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan Kanwil. Ditambahkanya, Kemenag Lotim tidak mengetahui persis jumlah penyedia perjalanan haji dan umrah di Kabupaten Lotim dikarenakan tidak terdaftar. Yang terdaftar di Kemenag hanya jemaah haji yang reguler atau berangkat dari KBIH. “Untuk kita di Kemenag kabupaten/kota tidak pernah dilibatkan karena memang untuk urusan travel haji dan umrah ini tidak terdaftar di kita, (Kemenag Lotim, red).

Kalaupun ada yang bermasalah itupun ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Intinya pengawasan biro perjalanan haji dan umrah itu terpusat di Kementerian Agama (Kemenag) RI dan tidak terdaftar di Kemenag kabupaten/kota,” terangnya.

“Kita di Kemenag kabupaten/kota tidak ada yang menan-

gani haji plus. Melainkan pengawasan hanya dilakukan

oleh pemerintah pusat,” tambahnya. (yon)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

Halaman 10

Wagub Luncurkan PAUD Pusat Pemulihan Gempa di Sambelia Selong (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., menghadiri peluncuran PAUD sebagai pusat pemulihan pascagempa sebagai kolaborasi HIMPAUDI- Southeast Asian Ministers Of Education Organization Regional Centre For Food and Nutrition (SEAMEO RECFON) di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Kamis (11/10).

Terlihat antusias dan kebahagiaan dari masyarakat atas hadirnya Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah di tengah-tengah mereka. PAUD tersebut diluncurkan atas sumbangan guruguru PAUD seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan, kebanggaan dan kebahagiaan menghadiri acara tersebut. Wagub banyak memberikan motivasi kepada semua masyarakat yang hadir pada acara tersebut.

“Kalau kita kuat dan memandang musibah ini bisa kita lewati maka berkah yang akan kita dapatkan,” ungkapnya.

Wagub juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk tidak pernah ber-

pangku tangan kepada pemberi bantuan. “Kita harus ikut juga membangun sendiri daerah kita”, ujarnya.

Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku terharu dengan kebahagiaan anak-anak atas hadirnya PAUD tersebut.

“Alat-alat pendidikan untuk PAUD kami akan bantu dari provinsi untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih baik, semoga program ini dapat berjalan dengan lancar,” harapnya.

Ketua HIMPAUDI Pusat Prof. Dr. Ir. Neti Herawati, M.Si., menegaskan bahwa PAUD yang dibangun ini merupakan sarana trauma healing buat anak-anak, agar mereka bisa bangkit pascabencana wa-

laupun dalam keadaan apapun.

Dijelaskan pula bahwa, SEAMEO RECFON merupakan pusat penelitian makanan dan nutrisi dalam memenuhi kebutuhan kawasan Asia Tenggara. SEAMO RECFON bekerjasama dengan HIMPAUDI membangun PAUD di Sambelia sebagai bentuk kiprah mereka dalam mensejahterakan masyarakat. (ham) LUNCURKAN Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah meluncurkan PAUD di Sambelia. PAUD ini dihajatkan sebagai lokasi pemulihan pascagempa bagi anak-anak usia dini.

(Suara NTB/Humas NTB)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pembekalan PPL Integrasikan Agama dan Sains AKHLAK dan moral siswa yang semakin menurun merupakan salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang harus segera diatasi. Yayasan Generasi Muslim Cendikia Lombok Tengah punya cara tersendiri memberi solusi atas persoalan ini.

Kepada Suara NTB, Ketua Yayasan Generasi Muslim Cendikia Prof. Ir. H. Sunarpi mengatakan pihaknya dalam melakukan pembelajaran telah mengintegrasikan antara kemampuan agama dan sains pada siswa. Hal ini tidak saja diterapkan sebagai komponen dasar dalam ber(Suara NTB/dys) pikir, namun juga dalam H. Sunarpi bertindak dan berperilaku.

Yayasan yang menaungi berbagai jenjang pendidikan ini melakukan cara unik dalam penerapannya. Sebagai contoh pada jenjang pendidikan TK. Sebagai syarat wisuda, setiap murid TK wajib menyetor hafalan sebanyak 30 juz. Targetnya mereka harus hafal sebelum tamat. “TK sudah jadi hafalannya,mereka menghafal Alquran. Mereka harus hafal juz 30 sebagai syarat wisuda,” ujarnya.

Sementara dari aspek sains, pengenalan dilakukan terhadap para pesertaTK dari hal sederhana seperti melihat alam sebagai ciptaan Allah SWT. Mereka diajak untuk mengamati, lewat itulah lalu dikenalkan aspek sains ke peserta didik. Dari integrasi pembelajaran ini kata Sunarpi, menghasilkan dua model rapor yaitu rapor formal dan rapor akhlak.

Rapor moral dikeluarkan dan diberikanpenilaian berdasarkan pantauan para guru terhadap masing-masing peserta didik. Mereka terpantau di semua tempat lingkungan sekolah.

Seperti peniaian atas bagaimana interaksi peserta didik dengan teman-temannya, interaksinya dengan taman sekitar, dengan alam sekitar,tumbuhan dan lainnya.

Nantinya dari hasil pantauan sisi moral, setiap minggu dilakukan penilaian dan diberi apresiasi secara berjenjang pada setiap bulan dan setiap tahun. “Tiap minggu ada pengumuman murid terbaik dalam minggu ini, bulan ini, sampai murid terbaik tahun ini,”kata Sunarpi.

Kriterianya ialah baik pada aspek moral. Bagaimana sikap murid pada saat mau ambil makanan, pas makan, pas selesai bersihkan makanan, sikapnya di masjid, di halaman, taman, saat memungut sampah. Sehingga tiap minggu keluarlah murid yang cenderung berperilaku baik. Sehingga murid yang cenderung berperperilaku baik akan terus bertambah. Untuk menjalankan cara ini diakuinya memang tidak mudah. Kendalanya ialah tidak seimbangnya jumlah guru dan peserta didik yang diawasi. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pembekalan Program Pengalaman Lapangan (PPL) periode XVII tahun akademik 2018/2019, di Kampus STAHN Gde Pudja, Kamis (11/10). Kegiatan itu mengusung tema, kita tingkatkan profesionalisme calon guru agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram. Sebanyak 27 orang mahasiswa Jurusan Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu mengikuti PPL periode XVII. Ketua Panitia PPL, Dr. I Gusti Ngurah Ketut Putera, M.Pd., dalam laporannya menyampaikan, mahasiswa yang mengikuti PPL pada periode XVII ini sebanyak 27 orang yang akan ditempatkan di sekolah yang terletak di Lombok Barat, yaitu SMAN 1 Narmada, SMKN 1 Narmada, SMAN 1 Lingsar, SMKN 1 Lingsar, SMAN 1 Gunung Sari, dan

SMAN 1 Kuripan. Sementara di Kota Mataram, yaitu di SMKN 2 Mataram, SMAN 5 Mataram, dan SMAN 6 Mataram.

“Adapun pembimbing berjumlah 18 orang, masingmasing sekolah dengan dua orang dosen pembimbing. Dan, enam orang yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev),” ujar Ngurah.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam kesempatan pengarahan dan pembekalan itu menyampaikan, perasaan bangga melepas mahasiswa ke sekolah, karena potensi bagus yang dimiliki mahasiswa. “Semua aktif di UKM, itu jadi modal utama untuk kalian di sekolah, dan akan menjadi kebanggaan sekolah,” katanya.

Pesannya yang utama, agar mahasiswa pandai membawa diri dan menyesuaikan diri di lingkungan tempat mereka berada atau di sekolah tempat

mereka melaksanakan PPL. Hal ini sangat penting, karena keberhasilan seorang pendidik tidak hanya dari kemampuan intelektualnya, tapi juga dari kemampuan emosionalnya. Serta dari keramahan, sopan santun, dan cara bersikap. “Harus mencerminkan mahasiswa STAHN Gde Pudja yang sesuai dengan motto building excellent character,” ujar Nyoman Wijana.

Ia menjelaskan, pola pikir manusia terdiri dari fixed mindset dan growth mindset di mana pola pikir tersebut berpengaruh terhadap kehidupan.

Pola pikir fixed mindset, seseorang biasanya bertingkah laku tidak mau melihat dari orang lain, apa yang dipelajarinya dianggap sebagai kebenaran. Sedangkan growth mindset, adalah orang yang mudah menyesuaikan diri dan mudah menerima kebenaran dari berbagai sisi.

Maka dari pola pikir di atas

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 57 peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pengawas (Cawas) dinyatakan lulus Diklat. Saat ini mereka sedang menunggu penempatan. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sedang menyiapkan usulan mengangkat mereka sesuai kebutuhan setiap daerah.

“57 orang peserta Diklat Cawas sudah lulus diklat, sedang disiapkan usulan untuk mengangkat mereka sesuai proporsi kebutuhan di kabupaten/kota,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, Rabu (10/10).

Sebelumnya sebanyak 99 orang lulus dalam hasil seleksi administrasi dan akademik yang diumumkan melalui Unit

Layanan Dikmen dan PK-PLK di setiap daerah. Calon pengawas yang lulus diharapkan memiliki inovasi, tidak sekadar menjalankan tugas secara normatif saja.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, sebelumnya berharap bagi pengawas yang lulus Diklat, bisa lebih serius dalam melaksanakan tugas. Selain itu ada inovasi dan kreasi yang dilakukan pengawas saat mereka menjalankan tugas. Diklat pengawas itu nantinya mendatangkan narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Jangan hanya monoton, hanya mengerjakan kegiatan normatif,” ujarnya.

Pengawas itu juga nantinya diharapkan bisa mengecek administrasi di sekolah, dan memantau implementasi peren-

canaan supaya bisa meningkat tingat pembelajaran. Termasuk juga membantu guru agar manajemen pembelajaran meningkat.

Perekrutan pengawas itu awalnya diumumkan dengan mempersilahkan mendaftar. Beberapa pendaftar ada yang tidak memenuhi syarat, sehingga gugur secara administrasi. “Misalnya usia di atas 55 tahun. Apakah nantinya pengawas terpenuhi dari 286 yang ikut seleksi, kalau ternyata yang lulus hanya 65, ya 65 orang itu yang akan ikut Diklat,” ujar Suruji.

Hasil seleksi dan akademik calon pengawas merupakan program kerja Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB tahun 2018 bekerjasama dengan Direktorat Jenderal GTK Dikmen Kemdikbud RI dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB. (ron)

K13. Di sekolahnya sudah menerapkan 3 tahun lalu, sehingga semua tingkatan sudah menggunakan k13. Termasuk kompetensi guru, dan kelengkapan sarana prasarana di sekolah.

(Suara NTB/ist)

Kepala SMPN 3 Labuapi Sumasno tahun 2018 ini. Beberapa materi yang menjadi penilaian jelasnya cukup ketat, sebab banyak indikator penilaian, yakni dari sisi keaktifan menulis buku. Termasuk, membuat penelitian tentang sekolah.

Pada lomba tingkat provinsi ini, jelasnya, yang memproleh

diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti PPL pada tahun ini harus bisa melakukan penyesuaian diri agar output dari kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Setelah kegiatan PPL, mahasiswa akan dihadapkan lagi dengan kegiatan KKN dan diteruskan yang terakhir dengan menulis karya ilmiah (skripsi)

sebagai syarat untuk kelulusan menjadi sarjana dengan memliki kemampuan sesuai dengan bidang keilmuan yang dipilih.

“Terapkan ilmu dan menuntut ilmu dari sekolah,” pesan Nyoman Wijana.

Kegiatan itu juga dihadiri sejumlah dosen pembimbing dan unsur pimpinan STAHN Gde Pudja Mataram. (ron/*)

57 Calon Pengawas Tunggu Penempatan

Sumasno Raih Juara III Kepsek Berprestasi Tingkat Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Kepala SMPN 3 Labuapi Sumasno SE,MM.,berhasil meraih juara III lomba kepala sekolah (kepsek) berpestasi tingkat provinsi. Sumasno menjadi satu-satunya kepsek yang mewakili Lobar pada lomba tersebut. Sebagai kepsek berprestasi ia tengah mempersiapkan sekolahnya sebagai sekolah tujuan yang telah ditetapkan tahun ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Ditemui kemarin di kantornya, Sumasno mengatakan pada lomba kepsek berpestasi itu ia bersaing dengan semua kabupaten/kota di NTB. Sebelum ke provinsi, ia pada tahun 2016 ia meraih juara II level kabupaten. Selanjutnya pada tahun 2017 dikirim kepsek juara I ke provinsi. Karena tak ada seleksi tahun 2017 akhirnya ia dikirim dikirim ke provinsi mengikuti lomba yang serupa

(Suara NTB/ron)

PENGARAHAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana (tengah) saat menyampaikan pengarahan kepada mahasiswa yang akan mengikuti PPL periode XVII tahun akademik 2018/2019, di Kampus STAHN Gde Pudja, Kamis (11/10).

(Suara NTB/ist)

Kepala SMAN 1 Kuripan Ahmad Quroni bersama siswanya yang berprestasi.

Juara 1 dari daerah Sumbawa dan juara II dari Lotim. Ia menambahkan sampai saat ini belum diberikan hadiah yang dijanjikan oleh provinsi. Di mana juara I dijanjikan Rp 5 juta, juara II Rp 3 juta dan juara III Rp 2 juta.

Untuk ke depan, ia tengah

mempersiapkan pelaksanaan sekolah rujukan di sekolahnya setelah ditetapkan tahun ini menjadi sekolah rujukan. Beberapa indikator sekolah rujukan, yakni akreditasi A, akses jalan yang memadai. Selain itu, kriteria sekolah harus menerapkan

Konsen Tingkat Prestasi Sekolah Sekolah - sekolah di Lobar terus meningkat prestasi baik melalui ekskul dan akademik.

Salah satunya SMAN 1 Kuripan, beberapa peserta didiknya berprestasi di bidang olimpiade astronomi dan matematika. Dua siswa di sekolah ini mampu juara 1 di level kabupaten. Namun setelah berlomba di level provinsi belum mampu meraih juara. “Kami terus dorong prestasi anak didik kami baik melalui ekskul dan akademik” jelas Kepala SMAN 1 Kuripan Ahmad Quroni. Pihaknya intens meningkatkan prestasi sekolah khususnya melalui ekskul olahraga. (her)

(Suara NTB /ron)

RAPAT - Kegiatan rapat tim pengarah program INOVASI di Kabupaten Sumbawa, beberapa waktu lalu.

Diperlukan, Pemulihan Kecemasan Siswa dan Guru Mataram (Suara NTB) Dampak gempa yang ikut mengguncang Pulau Sumbawa memberikan dampak kepada siswa dan guru. Diperlukan kegiatan pemula kecemasan guru dan siswa.

Hal itu mengemuka pada rapat tim pengarah Program Inovasi di Kabupaten Sumbawa, 4 Oktober lalu. Acara yang dihadiri Asisten I Setda Sumbawa Dr. Muhammad Iksan, M.Pd., Kepala Bappeda Sumbawa Ir. H. Iskandar D., M. Ec. Dev., dan pejabat lainnya.

Communications Officer INOVASI (Mataram), Juliarti Sianturi, menyampaikan, dalam diskusi yang berlangsung di hari pertama, para peserta dibagi dalam dua kelompok yang membahas masalah mengenai dampak gempa terhadap proses pembelajaran dan optimalisasi program INOVASI. Dalam diskusi yang berlangsung dari kelompok pertama muncul isu mengenai kondisi proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang terhambat akibat kondisi tenda yang tidak mendukung dan kondisi siswa, guru, kepala sekolah, orangtua siswa akibat gempa.

Dari kelompok dua, muncul isu akan sulitnya replikasi program INOVASI, jangkauan program INOVASI yang masih terbatas, sulitnya pengimbasan pelatihan karena belum dilibatkannya secara maksimal peranan kepala sekolah,

ketidakseimbangan peran antara guru senior dengan junior, dan kurang optimalnya peranan Fasda.

“Dalam kegiatan Rapat Tim Pengarah, disampaikan beberapa hal terkait penanganan dampak gempa terutama untuk sekolah dampingan INOVASI khususnya di Alas yaitu perlunya kegiatan pemulihan kecemasan siswa dan guru, “ kata Juliarti.

Terkait pengimbasan program INOVASI, akan dilakukan dengan menyasar 60 gugus yang akan dilakukan secara bertahap. Kesimpulan terakhir dari rapat ini adalah perlunya regulasi terkait pengangkatan dan penguatan kepala sekolah, penguatan pengawas dan penempatan /mutasi guru.

Dalam sambutannya, Asisten I Setda Sumbawa Muhammad Iksan mengapresiasi INOVASI dalam upayanya meningkatkan literasi dan numerasi di daerah Sumbawa.

“Kepada Tim INOVASI saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Saya juga meminta kepada Pembina dan Tim Teknis Steering Committee untuk memanfaatkan momen ini untuk mendiskusikan terkait masalah dan solusi peningkatan hasil belajar siswa di masa mendatang,” katanya.

APBD untuk pendidikan dicanangkan akan dinaikkan tahun depan yang mendukung peningkatan kualitas literasi dan numerasi siswa Sumbawa. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB, Jumat, 12 Oktober 2018

KONI NTB Tetap Perjuangkan Atlet Jadi ASN Mataram (Suara NTB) Meski pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak merekomendasikan atlet peraih medali emas Pekan Olahraga Nasional (PON) jadi CPNS tahun ini, namun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB akan tetap memperjuangkan atlet peraih medali emas PON untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian dikatakan Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (11/10) kemarin. Pernyataan itu dilontarkan oleh Suhaimi menjawab terkait sejumlah atlet peraih medali emas PON asal NTB tidak diakomodir oleh Kemenpora untuk menjadi ASN tahun ini.

Pimpinan Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB ini membenarkan bila tahun ini pihak Kemenpora mengusulkan atlet peraih medali di Asian Games 2018 mengikuti tes formasi CPNS khusus oleh berprestasi tahun ini. Sehingga atlet peraih medali emas PON tak dapat mengikuti tes CPNS khusus olahragawan berprestasi.

“Saya sudah konfirmasi pihak Kemenpora, untuk penerimaan CPNS tahun ini mereka (Kemenpora) hanya mengusulkan atlet peraih medali di Asian Games 2018,” ucapnya.

Lanjutnya, meski atlet peraih medali emas PON tidak diakomodir masuk tes jalur atlet berprestasi. Dia meminta atlet agar tak cepat patah semangat, pasalnya pihak KONI NTB dan Pemprov NTB masih tetap memperjuangkan atlet PON menjadi ASN. Dikatakan Suhaimi, Pemprov NTB melalui pihak BKD NTB telah melayangkan Surat Gubernur NTB kepada Kemenpora terkait penghargaan menjadi ASN untuk atlet berprestasi. Isi surat Gubernur NTB tersebut menjelaskan pihak Pemprov NTB mengusulkan atlet berprestasi untuk mengisi formasi CPNS jalur olahraga berprestasi.

Sebanyak delapan atlet itu terdiri dari atlet peraih medali emas PON, kemudian atlet peraih medali perak SEA Games dan atlet peraih medali perunggu Asian Games.

Namun Surat Gubernur NTB belum dijawab oleh Kemenpora. Pihaknya masih menunggu surat balasan dari Kemenpora atas surat Gubernur NTB terkait usulan delapan atlet NTB untuk jadi CPNS tahun ini.

“Tolong atlet jangan pesimis, kami masih menunggu surat balasan dari Kemenpora terkait usulan atlet NTB mengikuti tes CPNS jalur khusus olahragawan,” jelasnya. (fan)

Perserosi NTB Gelar Kejuaraan Sepatu Roda Terbuka Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ke90 dan Hari Pahlawan ke-73 tahun 2018, pihak Pengprov Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Perserosi) NTB menggelar Kejuaraan Sepatu Roda Terbuka di Mataram Mall, 11 November 2018. Kejuaraan yang bertemakan “Skate Cross Competition” itu akan memperebutkan piala, medali, piagam penghargaan dan hadiah hiburan menarik.

Ketua Perserosi NTB, Dachlan A. Bandung yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (11/10) kemarin mengatakan kejuaraan terbuka sepatu roda itu akan mempertandingkan empat kategori lomba, yakni A1, A2, B1 dan B2. Kategori A1 akan melibatkan atlet berusia satu tahun hingga tiga tahun, selanjutnya kategori A2 diikuti atlet berusia empat tahun sampai enam tahun.

Sementara itu kategori B1 diikuti pelajar SMP/MTs, selanjutnya kategori B2 melibatkan pelajar SMA Sederajat dan pemuda. Kejuaraan yang akan berlangsung selama satu hari tersebut merupakan ajang pembinaan atlet NTB dalam rangka mencari bibit atlet muda berpotensi berpretasi nasional.

Pihak Perserosi NTB berharap lewat kejuaraan tersebut dapat menggairahkan olahraga sepatu roda di NTB. Sehingga lewat event itu para pencinta olahraga sepatu roda di NTB dapat terus semangat berlatih guna menghadapi event-event nasional.

Diakuinya, pencinta olahraga sepatu roda di NTB cukup banyak, hal itu bisa dilihat dari banyaknya komunitas/klub sepatu roda di NTB. Dicontohkannya komunitas/klub sepatu roda di Kota Mataram saja sudah mencapai 10 klub, belum lagi di sembilan kabupaten/kota lain di NTB tentu banyak menggemari olahraha sepatu roda.

Lewat kejuaraan sepatu roda tersebut diharapkan akan lahir bibit-bibit atlet sepatu roda NTB yang dapat bersaing di level nasional hingga internasional. Sehingga kedepannya atlet NTB dapat bersaing di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. (fan)

(Suara NTB/fan)

UNTUK PORPROV - Inilah Lapangan Voli Pasir yang akan digunakan untuk pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Pengprov PBVSI NTB mengakui, lapangan ini belum memenuhi standar nasional.

Perbaikan Lapangan Voli Pasir Terkendala Anggaran Mataram (Suara NTB) Keinginan cabang olahraga bola voli NTB memperbaiki sarana olahraga bola voli pasir di GOR 17 Desember Turide Mataram belum bisa dilakukan tahun ini. Pasalnya, anggaran untuk perbaikan sarana olahraga voli pasir itu belum dianggarkan oleh Pemprov NTB. Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Lalu Fatanah kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (11/10) kemarin mengatakan pihaknya hanya memperbaiki lintasan atletik dan sirkuit balap sepeda BMX tahun ini. Pasalnya, Pemprov NTB hanya menganggarkan perbaikan lintasan atletik dan sirkuit balap sepeda BMX untuk tahun ini. Sementara anggaran untuk perbaikan lapangan voli pasir belum dianggarkan.

“Tahun ini Dispora NTB fokus perbaikan lintasan atletik dan balap sepeda BMX. Jadi untuk perbaikan lapangan voli pasir belum dianggarkan.

Mudah-mudahan bisa dianggarkan tahun depan,” ucapnya.

Dikatakannya, pihak Dispora NTB sebelumnya sudah mengajukan semua Rencana

Anggaran Belanja (RAB) perbaikan sarana olahraga tahun ini. Termasuk anggaran untuk perbaikan lapangan voli pasir, namun anggaran olahraga tahun ini masih perioritas pembangunan sarana olahraga atletik dan balap sepeda BMX. “Biaya perbaikan lapangan voli pasir sudah kami ajukan anggarannya, termasuk penambahan pasir dan tribun sudah kami ajukan. Namun kami tidak tau kapan dianggarkan,” jelasnya.

Sementara itu, di

Murdani Siap Pertahankan Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat kebanggaan NTB, Murdani akan tampil mewakili Kabupaten Dompu di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Peraih medali emas Porprov NTB 2014 ini siap mempertahankan medali emas.

Murdani yang ditemui Suara NTB usai menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (11/10) kemarin mengatakan akan tampil maksimal di Porprov NTB 2018. Alasan atlet peraih medali perak di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) tampil maksimal cukup sederhana, yakni ingin kembali mewakili NTB di kancah nasional.

“Target saya meraih medali, soalnya Porprov NTB 2018 merupakan ajang seleksi atlet NTB mengikuti kejurnas di bulan Desember,” ucapnya.

Murdani mengaku tak ingin main-main tampil di Porprov NTB. Ia telah melakukan persiapan yang maksimal menghadapi event itu. Latihan sudah dijalani sejak awal tahun 2017, maklum Murdani merupakan atlet Pelatda Mayung yang dipersiapkan khusus mewakili NTB di kancah nasional.

Untuk tetap mengikuti program pelatihan daerah (Pelatda) NTB, Murdani harus tetap menjadi yang terbaik di kelasnya. Dengan begitu ia tetap mewakili NTB dikancah nasional.

Ia harus meraih medali emas di Porprov NTB, bila tidak dirinya akan terdepak dari Pelatda Mayung 2018. (fan)

(Suara NTB/ist)

Murdani

tempat terpisah, Ketua Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) NTB, H. Surya Bahari kepada Suara NTB di Mataram mengungkapkan bahwa lapangan bola voli pasir GOR 17 Desember Turide Mataram belum memenuhi standar untuk ko-

mpetisi event regional, seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Oleh karena itu pihaknya berharap Dispora NTB menganggarkan perbaikan sarana olahraga bola voli pasir tersebut.

Menurut Surya untuk memenuhi standar pertandingan Porprov NTB, lapangan yang sudah digunakan bertahuntahun itu perlu dinormalkan lagi. Pasalnya pasir yang ada dalam lapangan itu sudah banyak yang berkurang, sehingga perlu penambah pasir lagi.

“Pasir yang ada di lapangan voli pasir GOR sudah mengendap.

Perlu tambahan sekitar 50 dam truk pasir lagi agar lapangan layak untuk pertandingan Porprov.

Kalau dipaksakan maka penampilan atlet tidak akan maksimal,” tuturnya.

Terkait biaya perbaikan lapangan voli pasir tersebut, Surya berharap dapat dianggarkan oleh Pemprov NTB, sehingga lapangan voli pasir tersebut dapat memenuhi standar untuk pertandingan event regional NTB dan nasional. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 12 Oktober 2018

Tiga Orang Meninggal

Penderita AIDS di Lobar Didominasi Remaja dan IRT Giri Menang (Suara NTB) Kasus HIV/AIDS di Lombok Barat (Lobar) tergolong masih tinggi. Berdasarkan data Komisi Penangggulangan HIV/AIDS (KPA) Lobar, dalam kurun waktu 1992-2018 (sampai bulan Mei) terdapat 126 penderita HIV dan AIDS 114 orang. Dengan jumlah ini Lobar menempati urutan ketiga dengan jumlah kasus terbanyak di NTB. Tahun 2017 lalu terdapat 130 kasus HIV dan AIDS 106 orang. Dari jumlah penderita ini tiga orang meninggal dunia.

Sedangkan untuk tahun ini sampai bulan Juni terdapat peningkatan jumlah penderita, di mana penderita HIV sebanyak 145 orang dan 102 penderita. Dari jumlah penderita ini didominasi oleh ibu rumah tangga (IRT) dan berusia produktif.

Sekretaris KPA Lobar, H.M. Djunaidi kepada war-

tawan, Kamis (11/10) merincikan, berdasarkan klasifikasi jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, di mana penderita laki-laki ditemukan 78 kasus HIV dan AIDS sebanyak 59 orang. Sedangkan pada perempuan ditemukan 67 kasus HIV dan 43 kasus AIDS. Lebih dibedah lagi, kasus HIV AIDS berdasarkan profesi terdapat tiga profesi yang tertinggi ditemukan kasus, antara lain wanita pekerja seks sebanyak 26 orang kasus, karyawan swasta sebanyak 38 orang dan IRT sebanyak 27 orang.

Menurutnya kecenderungan ada peningkatan temuan kasus pada IRT disebabkan para suami bekerja di luar daerah sehingga kemungkinan rawan terjangkit. Sedangkan jumlah penderita berdasarkan umur, ditemukan yang paling tinggi pada usia 21-

30 (produktif) dengan jumlah 85 penderita HIV dan AIDS. Sedangkan usia 31-40 tahun sebanyak 46 kasus HIV dan AIDS. “Jadi penderita yang ditemukan kebanyakan usia produktif antara 2030 tahun, artinya mereka ini terjangkit sejak usia remaja.

Dilihat berdasarkan sebaran HIV/AIDS di masing-masing kecamatan, jumlah penderita HIV terbanyak di Batulayar dengan 27 kasus, Narmada 15 kasus, Labuapi 13 kasus. Banyaknya penderita di Labuapi menurutnya kemungkinan karena banyak warga bekerja di luar daerah. Sedangkan untuk temuan kasus AIDS ditemukan paling banyak di kecamatan Gerung dengan 11 kasus dan Batulayar 8 kasus, dan Narmada 8 kasus.

Lantas apa langkah yang dilakukan pihaknya melakukan pencegahan? Pihaknya gencar melakukan pencegahan di hulu dengan melakukan beberapa program. Di antaranya, Catin testing dan konseling HIV di Puskesmas. Sejauh ini sudah ada 2.866 orang

pasangan pengantin yang diperiksa. Dari jumlah itu ditemukan 1 orang positif HIV. Langkah penanganan yang dilakukan terhadap pasangan yang positif, pihaknya memberikan konseling dan pengobatan.

Di mana pada saat menikah pasangan ini berterus-terang terkait kondisi, lalu pada saat berhubungan disarankan menggunakan pengaman. Pasangan juga diberikan pengobatan. Setelah sembuh berulah bisa tak menggunakan pengaman saat berhubungan. Hal ini jelasnya untuk mencegah penularan HIV. Pihaknya juga melakukan pencegahan untuk pekerja musiman dan pekerja antardaerah di tempat hiburan. Sejauh ini sudah diperiksa sebanyak 92 orang dan 3 orang ditemukan positif HIV. Pihaknya juga sudah melakukan mobile visity di Senggigi. Hasil mobile visity itu dari ratusan orang yang diperiksa terdapat tujuh orang sudah mengalami sipilis akibat AIDS. Langkah lain yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS sebagai upaya menahan laju pertumbuhan kasus. (her)

HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR 5939 CS NOKA/ NOSIN MH1JFC11CK024188/JFCIE1022333 AN ARIF GIANTOKO HLG DSKTR JL.JEMURSARI SURABAYA.

Halaman 12

Lari Marathon di Mandalika Berhadiah Rp10 Miliar Mataram (Suara NTB) Pantai Kuta yang ada di KEK Mandalika akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan event TNI International Marathon 2018.

Ini merupakan event internasional dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai negara dan ribuan peserta nusantara. Target peserta sebanyak 10 ribu orang dengan total hadiah Rp10 miliar.

“Ini merupakan salah satu event yang akan dilakukan untuk membangkitkan gairah pariwisata NTB. Akan diikuti oleh ribuan peserta dari dalam dan luar negeri,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. Lalu Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Kamis (11/10).

Hingga saat ini, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 3.500 orang. Sebanyak 200 peserta berasal dari luar negeri dari 17 negara.

Diperkirakanjumlahnyaakanterus bertambah hingga penutupan pendaftaranpada17Oktoberini.Sementara untuk peserta lokal, penutupan pendaftaran akan dilakukan pada 27 Oktober mendatang.

“Sudah banyak yang daftar, harapan kita ini pesertanya bisa sampai 10 ribu orang. Baik mancanegara maupun nusantara. Saat ini sudah ada 17 negara dengan 200 peserta. Masih ada beberapa negara lain yang rencananya akan mendaftar,” kata Kapendam Jaya Kolonel (Inf) Kristomei Sianturi di Mataram, Kamis (11/10).

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L Moh Faozal, saat memberikan keterangan pers tentang TNI International Marathon 2018, Kamis (11/10).

Rute yang akan dilewati hanya akan mengelilingi Pantai Kuta di Kawasan Mandalika. Terdapat empat nomor lari yaitu 5k, 10k, 21k dan 42k. Terdapat beberapa kategori dalam setiap nomor lari.

Pada nomor 5k ada kategori pelajar dan nasional. Sementara pada nomor 10k ada kategori nasional, master dan TNI-Polri.

Pada nomor 21k ada kategori nasional, master, TNI-Polri dan Internasional. Sementara pada nomor 42k ada kategori nasional dan internasional.

“Jadi setiap kategori itu akan menyabet juara dengan total hadiah sebesar Rp10 miliar. Ini adalah hadiah terbesar yang diberikan pada lomba yang sama di Asia,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran untuk China pada Kementerian Pariwisata RI, Vin-

sensius Jemadu mengatakan bahwa Kemenpar sangat mendukung kegiatan ini. Ini merupakan salah satu bentuk recovery pariwisata NTB pascagempa.

Menurutnya sudah sangat tepat bahwa kegiatan ini dilakukan di salah satu dari empat destinasi super prioritas di Indonesia.

“Kita punya empat destinasi wisata super prioritas di Indonesia dan salah satunya adalah Mandalika. Saya rasa ini adalah keputusan yang sangat tepat menjadikan Mandalika sebagai lokasi acara,” ujarnya.

Pihaknya juga mendukung penuh kegiatan ini. Sebab pariwisata di NTB saat ini harus semakin gencar dipromosikan pascagempa.

Pihaknya akan meyakinkan wisatawan bahwa Lombok dan Sumbawa masih sangat aman untuk dikunjungi wisatawan. (lin)

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

HILANG

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

HLG STNK R2 HONDA DR 5422 BF NOKA /NOSIN MHIJF12137K244166/ JF12E-1247985 AN GHIELDA EVERLY RAHARJA HLG SKTR JL.PANCASILA 5 LENDANG LEKONG

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 12 Oktober 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

Buka Pintu Pendopo untuk Warga KEBIJAKAN Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., yang akan membuka pintu pendopo dan kantor gubernur bagi masyarakat setiap Jumat pagi yang dimulai, Jumat (12/10) ini merupakan sebuah gagasan yang sangat bagus. Itu artinya, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, saran, gagasan dan masukan secara langsung pada pengambil kebijakan di tingkat provinsi ini tidak perlu lagi melalui jajaran birokrasi yang selama ini dinilai ribet.

Meski kebijakan yang dilakukan duet pasangan duo doktor ini bukanlah hal yang baru di dunia pemerintahan di Indonesia, tapi baru pertama kali dilakukan di NTB. Sementara di satu sisi, saat terjun ke lapangan, pasangan gubernur dan wakil gubernur ini langsung menyerap aspirasi atau keluhan yang terjadi di lapangan. Namun, langkah ini sebagai langkah maju, karena selama ini pendopo gubernur dan kantor gubernur dianggap sakral dan hanya boleh dimasuki rakyat biasa saat tertentu saja.

Di level pusat pemerintahan tertinggi saja, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Drs. H. M. Jusuf Kalla, pada momen tertentu membuka Istana Negara bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat secara langsung lokasi pusat pemerintahan. Meski untuk memasuki kawasan Istana Negara harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat dan penjagaan yang berlapis dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), masyarakat bisa melihat dan berfoto di lokasi yang selama ini hanya dinikmati lewat layar televisi.

Begitu juga di Kantor Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, semenjak Jokowi menjadi gubernur hingga diganti Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan, dibuka untuk umum dan dimanfaatkan oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan unekuneknya. Setidaknya kebijakan yang bagus dan diadopsi dari daerah lain harus juga dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Jika sekarang pemerintah provinsi sudah mulai membuka keran aspirasi bagi masyarakat, maka bupati/walikota juga mesti melakukan hal yang sama. Meski nanti, bupati/walikota juga mengklaim sudah melakukan hal serupa, tindaklanjutnya sangat diperlukan.

Jika mencermati apa yang disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, program yang disebut “Jumpa Bang Zul - Ummi Rohmi” ini akan dijadikan kebiasaan dan semangat baru. Apalagi kebijakan ini untuk memaknai dengan segenap perasaan bahwa menjadi pemimpin di NTB adalah pelayan masyarakat.

Tentunya dengan program ‘’Jumpa Bang Zul – Ummi Rohmi ini kita berharap hanya ajang untuk menerima keluh kesah masyarakat, tapi tidak mampu diaplikasikan. Kita berharap program baru ini mampu menjadi sebuah masukan dalam melaksanakan kebijakan yang sedang dijalankan. Termasuk, memberi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sebaliknya, jika program ini sebagai ajang tempat berkeluh kesah dan tidak ada solusi yang dihasilkan, maka tidak ada salahnya, jika masyarakat mempertanyakan keseriusan pasangan ini dalam membangun NTB. Di sinilah, peran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan pihak lainnya menerjemahkan dan merealisasikan apa yang semestinya dilakukan dan program mana saja yang tidak perlu dilakukan. Namun yang paling penting program ‘’Jumpa Bang Zul – Ummi Rohmi’’ bukan ajang tempat berkeluh kesah masyarakat saja. Tapi, ajang menjembati untuk mewujudkan program-program dan merealisasikan keluhan, aspirasi dan masukan dari masyarakat. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Gempa Bumi, Zikir dan ’’Trauma Healing’’ EJAK pertama kali terjadi tanggal 29 Juli 2018, gempa bumi terus mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya dengan jumlah guncangan (tremor) telah mencapai sekitar 2.000 kali dan lebih dari 60 kali di antaranya merupakan guncangan dengan magnitude minimal 5,0 Skala Richter (SR) menurut data BMKG. Gempa yang berulang-ulang dalam rentang waktu yang cukup lama ini telah menimbulkan kerusakan hebat, menelan lebih dari 500 nyawa, meruntuhkan atau merusak 80-an ribu bangunan, dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi. Tak terhitung berapa banyak orang yang mengalami trauma akibat gempa ini. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang gempa dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern dan agama. Tulisan ini juga menawarkan cara menyikapi gempa atau musibah secara tepat, dan alternatif pemulihan trauma (trauma healing) bagi individu maupun masyarakat terdampak.

Gempa bumi dalam perspektif sains modern Menurut sains atau ilmu pengetahuan modern, gempa bumi terjadi karena tumbukan atau gesekan antara lempeng-lempeng tektonik yang bergerak karena dorongan tenaga endogen dari dalam bumi. Bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu inti bumi, mantel atau selubung, dan kerak.

Laksana sebutir telur, inti bumi dapat digambarkan sebagai kuning telur, mantelnya seperti putih telur, dan keraknya ibarat cangkangnya. Inti bumi berbentuk bola dengan jari-jari sekitar 1.220 km, tersusun dari campuran besi dan nikel dengan suhu sama dengan permukaan matahari, yaitu 5.4300 C. Mantel bumi tersusun dari lapisan batu pijar atau magma setebal 2.900 km, yang merupakan 84% dari volume bumi. Di atas mantel inilah kerak bumi yang berupa lempeng bergerak ke sana ke mari.

Kerak ini tersusun dari batuan granit pada lapisan atasnya dan batuan basa pada lapisan bawahnya. Kerak bumi di samudera (kerak samudera) memiliki ketebalan 5-10 km, sedangkan kerak bumi di benua (kerak benua) memiliki ketebalan 20-70 km.

Menurut teori lempeng tektonik (tectonic plate theory), kerak bumi itu retak-retak sampai ke mantelnya, membentuk lempeng-lempeng yang terpisah satu sama lain yang berjumlah 20 sampai 30 lempeng dengan 6 lempeng utama. Lempenglempeng yang di atasnya terdapat samudera, benua, dan gunung mengapung di atas mantel dan bergerak karena tekanan yang kuat dari inti bumi. Pergerakan lempeng ini dikenal sebagai teori pergeseran benua (continental drift theory). Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan Jerman bernama Alfred Weneger pada awal abad ke-20, namun baru dapat diterima luas pada tahun 1980-an setelah munculnya teori lempeng tektonik. Sesungguhnya jauh sebelum itu, lebih dari 14 abad yang lalu Allah SWT telah menginformasikan hal ini dalam Quran. “Dan engkau melihat gunung-gunung, engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Sungguh Dia Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (An-Naml [27]: 88).

Pergeseran atau pergerakan lempeng-lempeng ini tidak terasa karena sangat pelan, yaitu sekitar 1-7 cm pertahun. Tetapi ketika lempeng-lempeng ini bertumbukan,

Oleh: Syahrir Idris, S.Pd., M.A., Ph.D. (Pengawas pendidikan Kabupaten Lombok Barat; Direktur Al-Fajar Academy Mataram; dan Ketua Majelis Dikdasmen PWM NTB) atau bergesekan satu sama lain, maka terjadilah guncangan yang hebat yang disebut gempa sebagaimana firman Allah SWT. “Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Dan bumi telah mengeluarkan bebanbeban berat yang dikandungnya” (Al-Zalzalah [99]: 1-2).

Guncangan yang dahsyat ini, terutama di pusat gempa (epicentrum), mengandung daya rusak yang sangat besar, meluluhlantakkan bangunan-bangunan di atasnya, meruntuhkan tebing-tebing, dan bahkan menelan korban jiwa. Keadaan ini kita sebut musibah, yang kedatangannya susah bahkan tidak dapat diprediksi: bisa malam hari ketika manusia sedang tidur pulas atau pagi hari ketika mereka sedang bermain (Q.S. Al-A’raf [7]: 97-99).

Ketidaktahuan kita akan kemunculannya mendadak kerap menimbulkan rasa khawatir dan was-was dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi yang mengalaminya.

Pandangan Islam tentang musibah Musibah merupakan ketetapan Allah yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Hadid [57]: 22, “Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kalian semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya.” Sebab musibah itu adalah perbuatan manusia “Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu” (Q.S. Asy-Syura [42]: 30). Di ayat lain, Allah berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar” (Q.S. Ar-Rum [30]: 41). Selain itu, Allah berfirman, “Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri….” Q.S. An-Nisa [4]: 79.

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata dalam Al-Jawabul Kaafi halaman 87 (Rumaysho.com), “Tidaklah musibah turun melainkan karena dosa, dan tidaklah bala itu diangkat kecuali dengan taubat.” Apa saja dosa dan maksiat yang dapat menyebabkan bencana ini? Abu Hurairah r.a. merincinya sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut, “Apabila kekuasaan dianggap keuntungan, amanah dianggap ganimah (rampasan perang), membayar zakat dianggap merugikan, belajar bukan karena agama, suami tunduk pada istrinya, durhaka terhadap ibu, mentaati kawan yang menyimpang dari kebenaran, membenci ayah, bersuara keras di masjid, orang fasik menjadi pemimpin suatu bangsa, pemimpin diangkat dari orang yang rendah akhlaknya, orang dihormati karena takut pada kejahatannya, para biduan dan musik banyak digemari, minuman keras/ narkoba semakin meluas, umat akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi pertama kaum Muslimin. Maka hendaklah mereka waspada karena pada saat itu akan terjadi hawa panas, gempa, longsor, dan kemusnahan. Kemudian diikuti oleh tanda-tanda (kiamat) yang lain seperti untaian per-

mata yang berjatuhan karena terputus talinya.” (H.R. Tirmidzi, diambil dari Muhammadiyah.or.id) Sikap orang beriman Di antara sikap yang dianjurkan kepada orang beriman dalam menghadapi musibah adalah bersabar (Q.S. Al-Baqarah [2]: 155-156), beristigfar (Q.S. Al-Kahf [18]: 55), berzikir (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 28), bertaubat (Q.S. As-Sajadah [32]: 21), beramal saleh (Q.S. An-Nahl [16]: 97), bersedekah, dan meningkatkan keikhlasan dalam beramal. Selain itu, kita perlu mengubah cara pandang kita tentang gempa. Pertama, gempa adalah makhluk Allah seperti ciptaan lainnya, tidak dapat member manfaat atau mudarat tanpa seizin tuhannya, yakni Allah.

Maka, sepatutnya kita lebih takut kepada Allah daripada kepada gempa atau musibah lainnya, dan berharap kepada Allah untuk menghentikannya daripada mengharapkan gempa itu pergi dengan sendirinya. Kedua, sebagai sesama makhluk Allah, kita berusaha untuk “berteman” atau memperlakukannya sebagai “sahabat” yang kerap menyapa kita, yang mengingatkan kita untuk mengarahkan sikap dan perilaku ke arah yang lebih positif alih-alih menjadikannya sebagai monster yang mengerikan. Ketika ia datang di malam hari saat kita tidur, anggaplah ia datang membangunkan kita untuk shalat malam.

Atau kalau ia datang di pagi hari saat kita sedang santai atau bermain, perlakukan dia sebagai pengingat untuk shalat dhuha. Maka, segeralah berwudhu’ kemudian shalat untuk mengingat Allah, memohon ampun dan bertobat atas kesalahan kita.

Zikir sebagai trauma healing Trauma adalah keadaan kaget atau takut yang luar biasa karena musibah yang secara negatif mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Penderita trauma memberikan respon yang berlebihan terhadap rangsangan di sekitarnya, contohnya mobil lewat dikira gempa. Banyak cara yang dilakukan untuk pemulihan trauma, antara lain dengan bernyanyi-nyanyi, berolahraga riang, hipnotis, suggestopedia, dan lain-lain. Bagi orang beriman, trauma healing dapat dilakukan dengan zikir sebagai terapi yang diresepkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram” (Q.S. Ar-ra’d [13]: 28).

Zikir yang paling utama adalah mengucapkan “Laa ilaha illallah” (H.R. Tirmizi). Maka dalam suasana trauma sepatutnya kita perbanyak ucapan ini. Terapi lain untuk trauma healing adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mendalami kandungannya. Allah berfirman, “Dan kami turunkan dari Al-Qur’an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang dzalim (Al-Qur’an) itu hanya akan menambah kerugian” (Q.S. AlIsra [17]: 82).

Implikasi bagi dunia pendidikan kita Dari pemaparan di depan, gempa dengan segala karakteristiknya dapat dijadikan bahan pelajaran yang kontekstual karena nyata dan dial-

RADIO

ami langsung oleh siswa dan guru.

Dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) yang diadopsi oleh Kurikulum 13, guru dapat merancang dan menyajikan pembelajaran yang efektif dan bermakna dengan tema yang sangat akrab dengan kehidupan anak. Di samping mengajarkan apa itu gempa, mengapa terjadi menurut beragam perspektif, dan bagaimana menyikapinya secara tepat, guru dapat mengarahkan anak kepada beragam kecakapan hidup (life skills), seperti mitigasi bencana, sikap peduli sosial, dan terapi trauma healing.

Dalam rangka trauma healing, sekolah tidak harus susah-susah mendatangkan psikolog atau psikiater untuk mengobati trauma, karena fungsi itu sudah melekat pada kebiasaan atau praktik keagamaan guru dan anak-anak setiap hari berdasarkan petunjuk agama. Maka, kegiatan trauma healing dapat diintegrasikan dengan kegiatan imtaq yang sudah rutin di sekolah. Hanya saja, kegiatan imtaq itu harus bersifat otentik dan alamiah, misalnya shalat dzuhur berjamaah sebelum pulang sekolah, berdoa atau mengaji dalam masjid sambil menunggu waktu shalat, dan berlatih berbaris rapi dan tertib ketika keluar dari masjid atau mushala. Anak-anak yang lebih besar dapat diberikan latihan kuliah tujuh menit atau khutbah Jumat, sambil secara berkala mengorganisir pengajian keagamaan dengan pembicara tamu.

Gempa sebagai peristiwa alam dapat diadopsi menjadi materi pembelajaran yang aktual dan kontekstual, dan dapat didekati dari sudut pandang sains dan agama.

Bila dapat dimaknai secara ilmiah dan akurat, gempa atau musibah apa pun yang menimpa di bumi maupun di dalam diri kita dapat membantu kita mengingat Allah sebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan mengusir trauma. Terapi trauma healing sepatutnya diintegrasikan dengan kegiatan imtaq yang bersifat otentik dan alamiah, yang pada gilirannya mendukung pendidikan budi pekerti yang tengah kita kampanyekan.

POJOK Harga bawang anjlok, TPID harus cari solusi dorong hilirisasi Perlu ada kebijakan penetapan HPP

*** Dicari, pelaksana pembangunan rumah korban gempa Pelaksana yang mampu membangun rumah tahan gempa

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 12 Oktober 2018

Sidang Tersangka OTT Dipantau KY Mataram (Suara NTB) Komisi Yudisial (KY) memberikan atensi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum anggota DPRD Kota Mataram, H.M. Tersangka yang sebentar lagi berstatus terdakwa itu menjadi sorotan publik dan media, sehingga lembaga pemantauan persidangan itu merasa perlu mengawasi rangkaian pemeriksaan hingga putusan.

Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH membenarkan soal rencana pemantauan persidangan itu, setelah pihaknya mendapat persetujuan dari KY RI. Salah satu alasan penting pemantauan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram nanti, lantaran kasus ini jadi perhatian luas masyarakat dengan berbagai respon.

“Kasus Muhir kami pantau. Karena ini perkara menarik perhatian publik,” jawabnya kepada Suara NTB Kamis (11/ 10). Ridho mengamati publik cenderung kontra dengan tindakan Muhir yang diduga meminta fee dari proyek perbaikan gedung sekolah terdampak gempa. Terlebih secara institusi, perbuatan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram itu mencoreng nama Dewan yang selama ini dikultuskan sebagai lembaga terhormat. Sepak terjang representasi wakil rakyat yang dinilai memalukan.

Selain serangkaian pertimbangan itu, menurut Ridho, ini kasus pertama hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Negeri Mataram. Dampak dari upaya penindakan itu cukup menjadi efek jera bagi pelaku lainnya, sehingga semua sorotan akan tertuju pada proses hukum sampai proses peradilan.

Tak terlepas dari asas praduga tak bersalah, perbuatan H.M ini bagi Ridho, harus menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman setimpal. Itu pun menurutnya jika terbukti bersalah melakukan dugaan pemerasan senilai Rp30 juta sesuai pengakuan saksi Sudenom dan Catur Totok Hadianto.

“Ya, semoga ini memberikan efek jera dengan hukuman maksimal kepada terdakwa. Itu pun jika terbukti melakukan tindakan pemerasan,” kata Ridho. Terlebih tidak ada alasan pembenaran bagi tersangka, karena perilakunya tersebut terkait dengan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Mataram.

“Hakim harus memperberat hukuman, karena dia (tersangka) penyelenggara negara. Apalagi korupsi terkait bantuan dana bencana,” sesaln y a . (ars)

Ridho Ardian Pratama

(Suara NTB/ars)

Realisasi Masih Minim Dari Hal. 1 sudah terverifikasi sebanyak 63.000 unit lebih. ‘’Sehingga kalau huntara baru sebesar 10.600 unit. Maka persentasenya bisa dihitung, masih banyak yang dibutuhkan,’’ katanya ketika dikonfirmasi, Kamis (11/10) siang di Kantor Gubernur.

Sebanyak 10.687 unit huntara tersebut dibangun oleh lembaga non pemerintah atau Non Goverment Organization (NGO). Tri mengatakan bahwa memang masih banyak huntara yang dibutuhkan masyarakat.

Ia mengatakan, Pemprov NTB telah meminta beberapa pihak untuk membangun huntara. Pemerintah pusat telah menghimpun beberapa BUMN dan Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa lembaga yang akan membangun sekitar 50.000 unit huntara.

Tri mengatakan, ia telah mengontak langsung Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat.

Bahwa PMI akan membangun sekitar 20.000 huntara. Dari jumlah itu, sebanyak 2.000-an huntara sudah terbangun. ‘’Sehingga akan ada 17 ribuan unit lagi yang akan dibangun PMI untuk huntara,’’ sebutnya.

Pemprov NTB sendiri akan

mengalokasikan anggaran untuk membangun huntara. Informasi yang diperoleh dari Bappeda, bahwa ada slot dana yang diskenariokan untuk membangun huntara. ‘’Kemarin ada informasi, yang sedianya untuk pengiriman anak-anak muda studi ke luar negeri. Ternyata untuk itu Pak Gubernur sudah mendapatkan dari CSR tertentu. Sehingga alokasi sekitar Rp1,2 miliar bisa digunakan untuk penanganan dampak gempa, salah satunya membangun huntara,’’ ungkapnya.

Tri menyebutkan, sebanyak 2.743 unit Risha akan dibangun. Hal itu sesuai dengan minat masyarakat. Sedangkan rumah konvensional sebanyak 1.360 unit. Data sebelumnya sampai 7 Oktober 2018, sebanyak 63.672 unit rumah rusak berat yang sudah terverifikasi.

Jumlah Risha yang sudah terbangun sebanyak 11 unit, sedang proses pembangunan 12 unit Risha dan 61 rumah konvensional. Secara keseluruhan progres rumah warga yang sudah terbangun baru 0,57 persen. (nas)

Bangkitkan Pariwisata Lombok Dari Hal. 1 ‘’TNI International Marathon 2018’’ harusnya sudah digelar, namun ditunda akibat gempa Juli hingga Agustus lalu. Penundaan yang cukup beralasan, dengan pertimbangan NTB dalam suasana duka. Namun kedukaan itu tidak boleh larut, sementara event harus dilaksanakan. Itu kemudian jadi alasan pihaknya sebagai penyelenggara untuk menggeser tema selain untuk kompetisi, juga trauma healing. ‘’Agar Lombok segera bangkit. Kita harus bangun kembali pariwisata kita. Selain itu, event ini sebagai upaya mendorong dan mempercepat pemulihan, sehingga pembangunan NTB khususnya pariwisata menjadi lebih cepat,’’ paparnya.

Dengan segala panorama alamnya, Lombok menurut dia harus segera dipulihkan.

Respons dunia luar melalui undangan event lari marathon itu pun sangat positif. Terbukti, ada 17 negara sudah

mendaftarkan keikutsertaan atletnya. ‘’Rata-rata responsnya bagus, positif.

Pelari dunia sudah banyak yang berminat untuk ikut,’’ tandasnya.

Event yang menjadi rangkaian HUT ke-73 TNI ini, tak hanya berkisar pada kegiatan seremonial saja.

Menurut dia, banyak rangkaian kegiatan yang hubungannya dengan tali kasih TNI bagi korban gempa, tidak saja di Lombok – Sumbawa, juga di Sulteng.

Maka, lari marathon itu baginya adalah salah satu kegiatan yang dipersiapkan TNI sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat terdampak musibah gempa.

Sesuai rencana, kegiatan digelar di Kuta Beach Mandalika Lombok, dimulai 4 November 2018 mendatang.

TNI tak hanya mengajak berlari, melainkan berlari sambil berdonasi dengan menikmati keindahan dan keaslian Pantai Kuta Mandalika. (ars)

Halaman 15

Penanganan Pascabencana

Wantimpres dan Wantannas Turun ke NTB

Mataram (Suara NTB) Dua lembaga di bawah kepresidenan turun ke NTB untuk memantau dan melihat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa.

Yakni Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Petinggi Wantimpres dan Wantannas menemui Gubernur NTB, Dr. H. Zulkielimansyah, SE, M. Sc di ruang kerjanya, Kamis (11/10) siang. Mereka adalah Sekretaris Wantimpres, Mayjen TNI (Purn) IGK. Manila dan Sekretaris Wantannas, Mayjen TNI Doni Mordano.

Sekretaris Wantimpres, Mayjen TNI (Purn) IGK Manila menjelaskan kedatangan tim Wantimpres bekerjasama dengan Akademi Bela Negara ke NTB untuk mempercepat pemulihan pascabencana gempa. Terutama untuk menghilangkan trauma pada anakanak sekolah pada daerah terdampak gempa.

“Kami lebih khusus kepada anak-anak. Karena anakanak ini harapan bangsa kita.

Jangan sampai lama trauma.

Sekarang sudah masuk sekolah. Tapi pasti ada yang masih trauma,” katanya.

Selain melakukan pemulihan kepada anak-anak sekolah agar tak trauma terhadap gempa, Tim Wantim-

pres juga akan melihat proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa.

IGK Manila mengatakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyampaikan kepada Wantimpres mengenai percepatan penyediaan hunian yang lebih representatif kepada warga korban gempa. Pasalnya, musim hujan akan segera datang. “Pak gubernur juga tadi menyampaikan bahwa akan segera musim hujan, biar hunian masyarakat lebih representatif. Pasti ini akan disampaikan ke Presiden,” katanya.

Karena musim hujan akan segera datang, kata IGK Manila, gubernur berharap ada hunian sementara (huntara) bagi masyarakat. Ia mengatakan apa yang diserap dari daerah akan disampaikan ke Presiden.

Sementara, Sekretaris Wantannas, Mayjen TNI Doni Mordano enggan membeberkan maksud dan tujuannya berkunjung ke NTB. Namun, informasi yang diserap Suara

(Suara NTB/nas)

BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkiefliansyah bersama Sekretaris Wantimpres, IGK Manila dan Sekretaris Wantannas, Doni Mordano di Kantor Gubernur, Kamis (11/10).

NTB, kedatangan Wantannas ke daerah ini ada kaitannya dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Terlebih beberapa waktu lalu ada penolakan dari masyarakat korban gempa mengenai pembangunan Rumah Instan Sed-

67 Desa Belum Bentuk Panitia Pilkades Serentak Giri Menang (Suara NTB) Peraturan bupati dan petunjuk teknispetunjuk pelaksanaan (Juklak-Juknis) pelaksanaan Pilkades serentak menuai sorotan, lantaran beberapa item tak diatur rawan memicu Polemik pelaksanan pilkades serentak. Satu hal yang belum diatur, yakni persyaratan bagi anggota BPD yang maju.

Selain itu pada tahapan pembentukan panitia Pilkades masih banyak yang belum, dari 77 desa yang ikut pilkades serentak, baru 10 desa yang sudah membentuk panitia.

Ketua forum BPD Lobar, Tajuddin mengatakan, jika Dinas PMD akan menyampaikan secara lisan menurutnya tidak bias. Dasar hukum lisan harus ada yang tertulis. Makanya turunan dari Permendagri 110 yang mengatur tentang BPD harus diturunkan dalam Perbup dan JuklakJuknis. “Ini rawan timbulkan polemik karena ini tidak diatur dalam Perbup dan juklak juknis,” jelasnya.

Proses pemberhentian BPD sendiri cukup lama sebab harus melalui kecamatan, baru ke Dinas PMD dan Bupati. Ia khawatir nanti ketika penetapan calon hal ini akan dipertanyakan oleh calon lain. Hal

ini jadi Polemik nantinya jika BPD yang mencalonkan diri namun tidak ada surat pengunduran diri.

Selain itu ia melihat potensi kerawanan yang perlu diantisipasi yakni banyaknya panitia yang belum dibentuk. Karena memang banyak BPD yang belum terbentuk. Ada BPD yang sudah dibentuk namun juga tidak mau membentuk panitia karena menyerahkan ke BPD lama.

“Kalaupun dinas bilang bisa dibentuk oleh BPD lama namun faktanya di beberapa desa ada BPD yang akan selesai masa jabatan sudah bersiap menjadi panitia padahal secara resmi belum selesai masa jabatannya. Ia pun menekankan kepada Pemda agar mempercepat pelantikan BPD, paling lambat pekan ini atau pekan depan.

Sementara itu Kabid Pemdes, Kesuma Supake mengatakan, desa yang belum membentuk panitia pilkades masih berproses. Soal potensi kerawanan karena syarat BPD yang maju jadi calon kades belum dimuat dalam Perbup dan JuklakJuknis, menurutnya syarat itu tidak harus dicantumkan, sebab secara aturan di atasnya Permendagri bahwa BPD harus mundur kalau mencalonkan diri. (her)

erhana Sehat (RISHA).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si mengharapkan kedatangan Wantimpres yang dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) IGK Manila diharapkan dapat menyuarakan banyak hal ke Jakarta. “Bah-

wa Lombok telah pulih kembali. Mudah-mudahan banyak yang akan berkunjung melihat Lombok kembali. Kita berikhtiar bersama untuk bangkit menuju Lombok yang lebih baik di masa mendatang,” kata Gubernur. (nas)

Ketua TP PKK NTB Salurkan Bantuan bagi Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Selain melakukan silaturahmi di Kabupaten Sumbawa, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan rombongan juga menyerahkan bantuan untuk korban gempa yang berada di Sumbawa di Halaman Kantor Camat Alas Barat, Sumbawa, Kamis (11/10).

Bantuan yang diserahkan secara simbolis kepada korban gempa tersebut, berasal dari PKK Kabupaten Banyuwangi berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000 dan bantuan dari BPBD Provinsi berupa 200 paket sembako, 20 paket untuk balita serta 38 paket alat tulis.

Dalam kunjungannya tersebut, Hj. Niken menegaskan untuk memperhatikan pola asuh anak yang merupakan salah satu program PKK, bagaimana membuat atau menciptakan keluarga yang memiliki ketahanan itu yang utama. “Kita ini berada di era

globalisasi, di mana banyak sekali tantangan yang dikhawatirkan akan mengganggu kekuatan dan ketahan keluarga kita,” ujar Hj. Niken mengingatkan kader PKK yang hadir.

Untuk itu PKK perlu bantuan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah, agar bagaimana dalam keluarga tersebut khususnya Ibu-Ibu muda dapat tetap bekerja, namun tetap dapat melihat kondisi anaknya dengan fasilitas yang disediakan oleh instansi tempat kerjanya, seperti ruang penitipan anak.

Hj. Niken juga menyampaikan ketahanan keluarga tidak lepas dari masalah ekonomi. Apabila dari sisi ekonomi tidak kuat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pola asuh anak. “PKK diharapkan dapat berperan membantu aspek ekonomi dari keluarga-keluarga yang ada di masyarakat, agar bisa lebih sejahtera,” tutup Hj. Niken. (r)

Presiden akan Cek Pembangunan Rumah Korban Gempa Dari Hal. 1 Untuk menunjukkan komitmen pemerintah mengenai kesinambungan pendidikan mahasiswa dan mahasiswi yang terkena bencana. ‘’Setelah itu akan melihat rumah (korban gempa) yang akan dibangun. Sehingga memastikan kepada publik bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bekerja serius, on the right track mewujudkan mimpi besar Lombok Sumbawa yang lebih baik,’’ katanya.

Tinjau Proses Rehabilitasi dan Konstruksi Guna memastikan dan mengawal langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Wakil gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd

meninjau lokasi pascagempa di Dusun Kecinan, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (11/10).

Hj. Rohmi pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan keadaan masyarakat agar bisa bangkit kembali dalam keterpurukan harus terus didorong. Hal ini dilakukan dalam rangka siap siaga masyarakat menghadapi bencana. ‘’Rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi PR untuk masyarakat dan khususnya pemerintah,’’ tegas Hj. Rohmi.

Kesabaran dan rasa syukur sebagai kunci kekuatan untuk bisa menghadapi cobaan. ‘’Hidup ini tak luput dari ujian, jangan berharap pada manusia tapi berharaplah pada Al-

lah,’’ pesannya.

Hj. Rohmi juga mengingatkan bahwa akhir-akhir ini berita hoaks atau berita palsu sering membuat ketakutan di masyarakat. Mental yang baik sangat diperlukan untuk mengahadapi isu ini. ‘’Pemerintah akan selalu berusaha membantu dan berbuat untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara,’’ ujarnya.

Kunjungan dilanjutkan dengan melihat kondisi beberapa huntara yang telah selesai dikerjakan. Hj. Rohmi atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Tagana, karena telah berperan maksimal dalam membantu pemerintah membangun huntara, yang saat ini telah berjumlah 80 unit di Dusun Kecinan, Desa Malaka. (nas)

Pendopo Dibuka untuk Masyarakat Setiap Jumat Dari Hal. 1 Untuk memaknai dengan segenap perasaan bahwa menjadi pemimpin di NTB adalah pelayan masyarakat. ‘’Kami ingin memfasilitasi kebutuhan masyarakat tentunya dengan aturan yang ber-

laku di tempat kita. Untuk itu saya menyediakan waktu khusus bersama masyarakat NTB untuk berkumpul bersama, sarapan pagi bersama kami, mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat NTB,” ujarnya.

Dr. Zul mengundang setiap

warga NTB yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan dan sebagainya pada setiap Jumat pagi dari jam 07.00 - 08.00 untuk datang di Pendopo maupun Kantor Gubernur. ‘’Insya Allah kalau program ini berjalan lancar akan kita coba juga di Sumbawa,’’ katanya. (nas)

Kasus TPPU Diagendakan Sita Barang Bukti dan Gelar Perkara Dari Hal. 1 Dalam pasal TPPU dimungkinkan pihak yang terjerat itu adalah penerima begitu saja uang tanpa diawali dengan penolakan atau upaya mempertanyakan sumber dana. ‘’Kalau dia tahu itu uang dari tindak pidana, harusnya ditolak. Tapi karena dia

mengetahui dan memakai uang itu, maka disitu peluang pidananya,’’ terang Dedi Irawan.

Ditambahkan, dalam kasus itu proses pemeriksaan masih berlangsung. Beberapa hari lalu tim mendapat dokumen terkait TPPU tersebut, sebagai bukti tambahan adanya transaksi.

Namun tak disebutkan jenis do-

kumen dimaksud. ‘’Intinya dokumen terkait TPPU,’’ sebutnya. Diperjelas lagi, dalam proses menguatkan bukti, didukung PPATK sebagai ahli. Data transaksi bertahap Rp3 miliar, Rp1,5 miliar, Rp 1 miliar, Rp 500 juta dan Rp 200 juta sudah terlacak di PPATK dan dokumennya didapatkan penyidik. (ars)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - KetuaTP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, menyerahkan bantuan untuk korban gempa yang berada di Sumbawa di Halaman Kantor Camat Alas Barat, Sumbawa, Kamis (11/10).

Dicari, Pelaksana Pembangunan Rumah Korban Gempa Dari Hal. 1 ‘’Karena jumlahnya cukup besar. Kita tak mau asal bangun,’’ katanya.

Jangan sampai nanti rumah-rumah yang dibangun tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Jika tak sesuai juknis maka akan menjadi masalah ketika dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP).

Untuk itulah sedang dicari siapa yang akan melaksanakan pembangunan rumah korban gempa tersebut. Jika ada pelaksana yang mengerjakan maka diharapkan pembangunan rumah korban gempa sesuai juknis, yakni tahan gempa. ‘’Kalau diperiksa ada akuntabilitasnya,’’ tegasnya.

Sementara itu, untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,

Pemprov telah membentuk pusat komando (command center). Dengan adanya pusat komando tersebut akan dilaporkan penanganan bencana di kabupaten/kota secara harian.

Pemprov juga mengembangkan aplikasi yang mendukung sistem pelaporan tersebut. Sehingga setiap camat dan kepala desa mudah mengerjakan dan mengirimkan laporan harian progres pembangunan kembali di setiap wilayahnya. ‘’Kami harapkan progres pemulihan kembali daerah terdampak. Baik bidang fisik maupun nonfisik, dapat terpantau secara cepat, akurat dan lengkap melalui command center ini. Sehingga setiap langkah tindak lanjut dapat dikerjakan secara terukur, tepat sasaran dan menyeluruh,’’ harap Dr.Zul. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 12 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257