Edisi 12 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 177 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kemenag NTB Rancang Simulator Pesawat dan Klinik Kesehatan Mataram (Suara NTB) Kementerian Agama Provinsi NTB berencana menambah fasilitas untuk Asrama Haji Embarkasi Lombok.

Fasilitas itu berupa klinik dan simulator pesawat. Dua fasilitas ini dinilai krusial yang peruntukannya memberi jaminan kesehatan dan rasa aman bagi jamaah haji. ‘’Mudah-mudahan tahun 2018, dua fasilitas ini segera terealisasi,’’ kata Kasi Pengelolaan Keuangan Haji Bidang PHU, Kanwil Kemenag NTB, H. Abu Arif Aini, S.Pd, M.Pd kepada Suara NTB, Rabu (11/10).

Untuk klinik dirancang dengan konsep sangat memadai dan pelayanan langsung.

sendiri dan pendamping saat rencana terjun dari asrama, prosesi manasik, tawaf dan akibat stres berat,” ungkapnya. Dengan pengadaan klinik, berbagai rangkaian lainnya.

Karena pendamping bidang potensi masalah bisa diminikesehatan sebenarnya hanya malisir untuk menjamin kesetersedia tiga orang. Jumlah ini hatan jamaah saat di Mekkah sangat minim, karena tahun dan Madinah.

Selain klinik, prioritas bagini dari Embarkasi Lombok harus melayani kesehatan 450 inya adalah simulator pesawat. Ini diyakini menjadi kacalon jamaah haji.

Selama ini penyakit yang bar baik bagi para calon jamaah haji. didapati dari jamaah seperti Pengalamanjantung, asma, bahkan ada nya beryang pikun. Pengalaman betahun tahun berapa waktu lalu, ada mendampjamaah yang harus dituntda ingi calon keberangkatannya sampai di jamaah, kloter terakhir karena harus jadi kemendapat perawatan medis priyang intensif. ‘’Banyak hayang pikun dan sempat ditunda kemudian diberangkatkan kloter terakhir. Ada yang masuk asrama dan stres. Padahal sehat dari rumah, sampai asrama jadi stres. Bahkan Abu Arif Aini ada juga yang

Jamaah begitu masuk ke asrama haji, langsung mendapat pemeriksaan kesehatan di klinik. Pelayanan diberikan kepada mereka untuk sakit ringan, sampai dengan rawat inap pun dilayani sampai dengan kesembuhan. ‘’Untuk itu kita usulkan klinik yang memadai.

Sehingga ada penundaan jika ada jamaah yang sakit dan tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan. Atau dilanjutkan perjalanan pada kloter berikutnya,’’ kata Abu Arif.

Menurutnya, untuk melalui semua prosesi haji, kesehatan yang paling utama. Faktor fisik dan kesehatan menjadi wajib bagi jamaah agar tidak menjadi kendala bagi diri

tinan karena banyak yang tidak pernah naik pesawat.

Saat take off, atau ketika pesawat dalam posisi turbulence, banyak jamaah yang stres dan sakit. Ada cerita miris, seorang jamaah sampai buang kotoran di seat karena tidak berani beranjak ke toilet. ‘’Apa yang terjadi? Seat itu tidak bisa dibersihkan.

Akhirnya oleh maskapai itu, seat itu dibongkar dan diganti,’’ kenangnya.

Simulator pesawat ini diyakininya akan menjadi kabar baik bagi jamaah calon haji di Embarkasi Lombok. Pihaknya akan mengusulkan simulasi pesawat yang mereplikasi aslinya. Sistem kerja dalam pesawat seperti koridor seat penumpang akan dirancang semirip mungkin. ‘’Sehingga ketika mencoba simulator ini, calon jamaah haji benar-benar merasa seperti di dalam pesawat,’’ jelasnya. Mengenai total anggaran yang dibutuhkan, dia belum tahu persis karena masih dalam rancangan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Kanwil DJPB NTB akan Panggil 12 Bank Penyalur KUR Demikian disampaikan Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A yang dikon-

Prijono

TO K O H

Telusuri Dugaan Penyaluran KUR Tak Tepat Sasaran

Paling Siap Beroperasi HASIL evaluasi pemerintah pusat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika paling siap beroperasi dibandingkan empat KEK lainnya yang ada di Indonesia. Persoalan ditundanya operasi KEK Mandalika lantaran masih menunggu jadwal Presiden Joko Widodo untuk meresmikannya. ‘’Peresmian mulai beroperasinya yang secara resmi oleh presiden itu yang belum, sambil menunggu waktunya Presiden. Dari segi evaluasi, kita yang terbaik dan siap untuk diresmikan,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. HL. Gita Ariadi, M. Si ketika dikonfirmasi di Mataram, Rabu (11/10) siang kemarin.

Meskipun KEK Mandalika belum beroperasi, kata Gita, namun pelayanan investasi sudah mulai difasilitasi. Ia mengatakan, Bersambung HL. Gita Ariadi ke hal 15

KO M E N TTAA R

PEMPROV NTB meminta SKPD dan instansi terkait menelusuri penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diduga tidak tepat sasaran.

Diharapkan, penyaluran KUR di daerah ini diberikan kepada masyarakat yang benarbenar memenuhi kriteria mendapatkannya. ‘’Diharapkan dengan adan-

ya KUR ini masyarakat tak terjerat rentenir, ada bank subuh dan apalagi namanya yang menyusahkan rakyat kita. Makanya KUR ini merupakan kebijakan pemerintah supaya masyarakat tak terjerat ren tenir. Makanya kita minta ditelusuri lebih lanjut,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si ketika

firmasi Suara NTB, Rabu (11/10) siang. Pemanggilan seluruh bank penyalur ini katanya, untuk mengkonsolidasikan data penyaluran KUR yang ada di SIKP dengan perbankan yang terdapat perbedaan sangat mencolok mencapai Rp 1,8 triliun. ‘’Insya Allah pekan depan (dipanggil),’’ katanya.

Sebelumnya, Taukhid mengungkapkan realisasi penyaluran KUR terjadi perbedaan data antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan perbankan yang ada di NTB mencapai Rp 1,8 triliun. Versi Kemenkeu melalui SIKP, Bersambung ke hal 15 Taukhid

dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/10) siang kemarin.

Seperti diketahui, terjadi perbedaan data yang cukup mencolok mengenai realisasi penyaluran KUR di NTB. Perbedaan data penyaluran KUR di SIKP dengan perbankan di NTB sampai 30 September lalu mencapai Rp 1,8 triliun.

Wagub mengatakan Pemprov juga akan mengundang pihak-pihak terkait mengenai hal ini. Baik itu Kanwil DJPB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun SKPD H. Muh. Amin terkait seperti Dinas

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, akan memanggil seluruh bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB pekan depan. Langkah ini dilakukan untuk mengkonsolidasikan data penyaluran KUR yang ada di SIKP dengan perbankan, menyusul ditemukannya perbedaan yang sangat mencolok hingga mencapai Rp 1,8 triliun.

Koperasi dan UMKM. Menurutnya, penyaluran KUR harus benar-benar tepat sasaran. ‘’Tapi kalau tidak tepat sasaran maka saya kira kemanfaatannya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Maka perlu ditelusuri lagi,” katanya.

Amin menyatakan, pihaknya berencana mengundang pihak terkait untuk memperjelas masalah ini. Sejauh mana hal ini bisa terjadi. ‘’Ini penting bagi kita. Karena penyaluran KUR ini kan tidak semua bank menyalurkannya. Bank-bank yang NPL-nya rendah yang bisa menyalurkan,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/nas)

DISITA Jaksa penyidik kasus merger PT. BPR menunjukkan server yang tersimpan di PD. BPR Lombok Tengah. Pengadaan senilai Rp 600 juta lebih ini sudah disita sebagai barang bukti.

(Suara NTB/dok)

Satgas Kontra Terorisme PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) segera membentuk Satgas Kontra Terorisme di NTB. Selain itu, Satgas Kontra Terorisme juga akan dibentuk di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), G. Gautama Wiranegara menyatakan, Menkopolhukan sesuai dengan Surat Keputusan No. 77 (Suara NTB/nas) Tahun 2016, meminta sinerGautama Wiranegara gitas penanggulangan terorisme dilakukan lintas kementerian/lembaga.

Semula ada 17 kementerian/lembaga yang perlu terlibat, sekarang bertambah menjadi 32 kementerian/lembaga. Selama ini, katanya pelaksanaan program dilakukan masingmasing kementerian/lembaga dari hulu ke hilir. ‘’Sekarang lebih diimplementasikan pencegahan dalam bentuk Satgas Kontra Terorisme,” Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Kasus Merger BPR

Tiga Saksi Diperiksa untuk Bidik Tersangka

‘’

Ini sifatnya mematangkan penyidikan untuk menentukan siapa tersangka nanti.

(Suara NTB/ars)

Dedi Irawan Mataram (Suara NTB) Saksi - saksi secara maraton terus diperiksa dalam kasus dugaan korupsi merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Tiga saksi para petinggi BPR diperiksa Rabu (11/10) kemarin, sebagai bagian dari proses mematangkan penyidikan untuk menetapkan tersangka.

Di antara saksi tambah-

an yang diperiksa itu, Ibrahim,SH selaku Kepala Divisi Operasional PD BPR NTB Lombok Tengah (Loteng). BPR Kota Mataram yang selama ini belum terdengar, juga tak luput dari pemeriksaan. ‘’Saksi kedua kita, Johariah selaku Dirut PD BPR NTB Mataram,’’ jelas juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan SH., MH sesuai informasi dari Kasi Penyidikan Pidsus, Zulkifli Said, SH., MH, Rabu (11/10).

Dua saksi lainnya, Idham, SE selaku staf Perusda & BUMD Setda Provinsi NTB.

Tiga saksi ini menurut Dedi merupakan tambahan dari permintaan keterangan sejumlah pihak sebelumnya.

Di mana sejak beberapa pekan kemarin, saksi dari kalangan internal BPR diperiksa bergilir. Tambahan keterangan digali setelah kasus ditingkatkan menjadi penyidikan. ‘’Ini sifatnya mematangkan penyidikan untuk menentukan siapa tersangka nanti, ‘’ kata Dedi, kemudian memberi gambaran penetapan tersangka akan dilakukan dalam hitungan hari.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pejabat Pemkot Diperiksa Kejaksaan Tambah Bantuan Non Tunai PEMERINTAH pusat khususnya Kementerian Sosial memberikan bantuan non tunai ke masyarakat. Penyalurannya melalui rekening yang dikerjasamakan dengan bank.

Akan tetapi, masyarakat penerima bantuan tidak mengisi tabungan atau saldo kosong.

Di Mataram Barat Kecamatan Selaparang sekitar 90 - an masyarakat mendapatkan bantuan non tunai. Yang jadi permasalahan dikeluhkan warga saldo mereka kosong. Masyarakat nota(Suara NTB/cem) bene mendapatkan bantuLisdiyanto Tri an tidak bisa mengakses.

Kebutuhan seperti minyak, beras, dan lain - lain yang harus diperoleh belum bisa dirasakan. “Kelurahan memfasilitasi menanyakan ke agen dan dinas terkait,” kata Lurah Mataram Barat, Lisdiyanto Tri, Rabu (11/10).

Bantuan non tunai diterima warga sekitar Rp 115 ribu. Nomimal itu bisa digunakan membeli kebutuhan pokok. Masyarakat hanya menggesek atau mengambil ke agen telah ditunjuk pemerintah.

Lisdiyanto mengaku, agen ditunjuk ada satu. Kebijakan penunjukan itu jadi kewenangan pihak bank. Ada harapan satu atau dua agen, agar tidak terjadi penumpukan dan lain sebagainya. “Selama ini landai - landai saja sih,” ucapnya.

Masyarakat yang meninggal secara otomatis diganti oleh ahli waris selama dalam satu kartu keluarga. Di satu sisi, ada warga yang mengeluh karena tidak terdata. Kelurahan menerima data tersebut dari Pemerintah Pusat. Pihaknya telah menjelaskan masyarakat dan mengakomodir keluhan masyarakat.

Warga kata dia, merasa terbantu meskipun nominal diterima kecil. Pemerintah Pusat perlu memikirkan kembali nomimal diterima warga. Paling tidak bisa ditambah atau disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Kalau hanya segitu tidak cukup. Paling tidak ditambah saja,” pintanya. Dia mengapresiasi langkah konkret pemerintah. Bantuan tidak lagi diberikan langsung, tetapi masyarakat mengambil melalui langsung ke agen. Ini menghindari potensi - potensi kecurangan atau tidak tepat sasaran. (cem)

Jangan Sampai Ganggu Program Mataram (Suara NTB) Pekan ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berturut - turut memeriksa sejumlah pejabat di Kota Mataram. Klarifikasi terkait kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dan mangkraknya Mataram Water Park (MWP). Pemeriksaan itu diharapkan jangan sampai mengganggu program pemerintah.

Pada Senin (9/10) penyidik pertama kali mengklarifikasi Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid, Kasubag TU dan Kepala UPTD Perparkiran. Pemeriksaan pejabat di Dishub itu berkaitan dengan dugaan kebocoran PAD dari retribusi parkir. Selasa (10/10), giliran Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir. H. Mahmuddin Tura.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengaku kaget dengan sejumlah peja-

bat yang dipanggil secara bergilir oleh Kejaksaan. Pemanggilan itu tentu dikhawatirkan akan mengganggu program.

Namun demikian, ia tetap meminta pejabat diklarifikasi kooperatif memberikan keterangan serta data. “Saya minta mereka kooperatif dan bekerjasama dengan APH,” ucapnya, Rabu (11/10).

Klarifikasi penyidik tidak berkaitan dengan proyek fisik, tapi laporan masyarakat terkait kebocoran PAD. Akan tetapi, ia

percaya bahwa aparat penegak hukum bekerja profesional menyikapi laporan masyarakat.

Di satu sisi, Mohan melihat realisasi triwulan ketiga masih rendah. Banyak pekerjaan fisik dan program lainnya harus dikerjakan. Tentu ini beban dan tanggungjawab

”

dari pimpinan SKPD, sehingga harus mengejar waktu.

“Konsentrasinya tidak boleh terganggu,” pintanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi sebelumnya terkait pemanggilannya oleh penyidik Kejaksaan enggan memberikan tanggapan. Demikian pula, Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid tidak memberikan komentar apapun. (cem)

Saya minta mereka kooperatif dan bekerjasama dengan APH

H. Mohan Roliskana

Tolak Rusunawa untuk Nelayan PEMBANGUNAN rumah susun sewa (rusunawa) untuk nelayan mengundang pro kontra di kalangan Dewan. Bahkan anggota Dewan yang sama-sama berasal dari Dapil Ampenan pun silang pendapat terkait rencana pembangunan Rusunawa untuk nelayan di Bintaro, Ampenan. Anggota DPRD Kota Mataram dari Dapil Ampenan, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menolak rencana pembangunan Rusunawa untuk nelayan Bintaro. ‘’Yang namanya Rusunawa itu, beda tempatnya.

Memang kalau melihat (Suara NTB/fit) susunan Rusunawa di Fuad Sofian Bamasaq pinggir pantai, bisa mengcover sekian banyak KK. Tapi akan terjadi tidak sehat,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (11/10). Relokasi nelayan, menurut dia, tidak bisa menggunakan pola Rusunawa. ‘’Ndak cocok kalau Rusunawa itu untuk nelayan, karena peralatan mancingnya itu berupa mesin, jaring dan peralatan lain yang mengotorkan,’’ bebernya.

Pada prinsipnya, Fuad mendukung niat baik Pemkot Mataram yang akan merelokasi nelayan ke tempat yang lebih aman. Karena selama ini, masyarakat nelayan kerap dihantui ancaman abrasi pantai. Lebih baik, lanjut dia, Pemkot Mataram mencarikan lokasi lain yang tentunya tidak terlalu jauh dari pantai, agar nelayan mudah melakukan aktivitas keseharian mereka.

Politisi dari PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa masyarakat nelayan tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang mata pencariannya selain nelayan. ‘’Kalau nelayan ini kan khusus dia. Kalau misalnya mereka dipindahkan ke pinggir gunung, malah nggak makan mereka,’’ ujar Fuad. Kalau memang pembangunan perumahan untuk nelayan dengan pola horizontal membutuhkan lahan sekitar 1 hektar, menurutnya untuk kawasan Bintaro masih memungkinkan.

Bisa saja, Pemkot membangunkan perumahan untuk nelayan secara berkelompok. Fuad menegaskan, kesuksesan Rusunawa di Selagalas dan Turida tidak bisa serta merta diterapkan untuk masyarakat nelayan di Bintaro. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini menyarankan kepada Pemkot Mataram agar mencarikan solusi lain untuk relokasi nelayan. ‘’Bukan rusunawa,’’ cetusnya.

Namun demikian, Fuad meminta Pemkot Mataram untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan Rusunawa. Namun yang perlu diingat, kata Fuad, ketika masyarakat tidak setuju dengan Rusunawa itu, Pemkot Mataram diharapkan tidak memaksakan kehendak untuk meneruskan rencana pembangunan Rusunawa tersebut. (fit)

(Suara NTB/cem)

DIKEBUT – Proyek penataan halaman Kantor Walikota Mataram saat ini sedang dikebut pengerjaannya oleh rekanan. Penataan ditargetkan rampung sebelum akhir Oktober ini. Terlihat tumpukan material berupa paving blok sisa pembongkaran, Rabu (11/10).

Honor Operator Sampah akan Setara UMK Mataram (Suara NTB) Operator sampah di 325 lingkungan di Kota Mataram akan menerima honor yang disetarakan dengan upah minimum kota (UMK) mulai tahun 2018. Tahun ini mereka hanya menerima hanya Rp 500.000,.

Honor itu dititipkan melalui masing - masing kecamatan.

Rendahnya upah diterima tidak sesuai dengan beban kerja 325 operator. Apalagi mengurus sampah di lingkungan notabene dihuni ratusan kepala keluarga. Sampah dihasilkan yang umumnya limbah rumah tangga tidak mampu ditopang hanya satu tenaga saja.

Biasanya operator mengajak rekannya untuk membantu.

Upah per bulan itu tidak ideal apalagi harus dibagi rata.

Kelurahan bersama kepala lingkungan mengajak warga berembuk mengeluarkan biaya

kebersihan secara swadaya.

“Rencana di 2018 akan ada penambahan honor operator,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Putu Sudarsana, Rabu (11/10).

Pemkot Mataram sejauh ini, belum berpikir untuk menambah armada. Tetapi kata Putu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah meminta agar di tahun 2018 honor operator sampah dinaikkan. Kenaikan itu telah dirancang dan kemungkinan upahnya setara dengan upah minimum kota (UMK).

Namun demikian, ini tergantung dari kondisi finansial atau kas daerah. “Ini sedang dibahas,” ucapnya.

Kenaikan honor operator itu telah ideal. Mengingat hasil evaluasi terhadap kinerja petugas 95 persen digunakan sesuai hajat pemerintah kota dan mengurangi sampah di hilir

(lingkungan). Pembayaran honor kata dia, tidak ada masalah.

Kalaupun ada kekurangan sudah ditambah di anggaran belanja tambahan.

Terkait swadaya masyarakat itu bentuknya partisipasi. Artinya, masyarakat memberikan iuran berdasarkan kesepakatan.

Ia menyadari, pengadaan 325 roda tiga sebagai pilot project belum ditopang kebutuhan anggaran besar. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) saja kata dia, hanya tiga liter per hari. Sementara, volume sampah banyak dan setidaknya membutuhkan lima liter untuk membuat ke TPS atau TPA. “Dan, itu yang kita minta masyarakat berpartisipasi membantu persoalan tersebut,” ucapnya.

Meskipun demikian, Pemkot Mataram tetap berusaha secara optimal menyiapkan dari sisi penganggaran. Di satu sisi,

Dana Bansos di Mataram Mulai Diaudit Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram melakukan audit terhadap penyaluran dana bantuan sosial (bansos). Audit difokuskan ke sejumlah lembaga, termasuk partai politik (parpol).

Rabu (11/10), tim mulai turun mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan (puldat dan pulbaket). Auditor Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ini mulai turun ke Badan Keuangan Daerah. Data diperoleh nantinya akan diperluas ke lembaga penerima.

“Hari ini mulai turun,” kata Inspektur Inspektorat Kota Ma-

taram, H. Makbul Ma’shum, Rabu (11/10). Insepktorat tidak menyebut detail lembaga mana dan nilai anggaran akan diaudit. Akan tetapi, laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan Rp 1,4 miliar dana bansos dan hibah di sejumlah lembaga.

Inspektorat melakukan audit pendahuluan sebelum nantinya turun memeriksa ke eksternal pemerintah. OPD teknis nanti bisa meluruskan terkait hal tersebut. “Kita sengaja turun sebelum audit eksternal,” ucapnya. Terkait permintaan

audit retribusi parkir, Inspektorat masih fokus menyelesaikan bansos dan hibah. Setelah itu akan turun mengaudit retribusi parkir yang kini ditangani Kejaksaan.

Inspektorat kata Makbul, memiliki program kerja untuk pengawasan internal tahunan.

Bansos dan hibah itu bagian dari program kerja di bulan Oktober.

Demikian pula dengan aset Mataram Water Park dan lainnya.

Secara menyeluruh nantinya akan ditelusuri. Siapa, dimana dan berapa nilainya. “Kita bertahap dulu. Selesaikan satu baru ke masalah lain,” ujarnya. (cem)

DP3A Kota Mataram Gelar Puspa Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram menggelar partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (Puspa). Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari, dari 11 Oktober hingga 13 Oktober dihadiri oleh aktivis perempuan, pelaku usaha, media, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Puspa merupakan kegiatan top down dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merespon masyarakat melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional. Isu strategis di kedepankan yaitu pengarus utamaan gender.

Pengarus utamaan gender

terdapat beberapa titik perhatian kaitannya dengan peningkatan kualitas perempuan, kesejahteraan dalam berbagai bidang, perlindungan dari kekerasaan hingga tindak pidana perdagangan orang.

“Program ini kemudian muncul program unggalan yaitu program three end. Akhiri kekerasaan terhadap perempuan dan anak, akhir tindak pidana perdagangan orang dan kesenjangan ekonomi bagi perempuan,” kata Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany.

Meski ini gagasan kementerian, tapi ini dapat mensinergikan berbagai unsur. Termasuk, NGO, media, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Peran masyarakat kata dia, bagaimana menyebar luaskan program

three end di masyarakat.

Ia mengakui, program ini hanya sebagian saja yang tahu, sehingga peserta hadir bisa menyampaikan ke masyarakat.

“Tahun ini tidak bisa secara menyeluruh kita undang. Tapi ke depan akan secara bertahap dilaksanakan,” kata dia.

Dari program tersebut diharapkan ada sinergi antara pemerintah, NGO, akademisi, media, dan tokoh masyarakat. Dewi mengulas, trend kekerasaan terhadap perempuan di Kota Mataram terjadi peningkatan. Peningkatan itu karena ada kesadaran masyarakat melapor.

Dari sisi perdagangan manusia walaupun Kota Mataram bukan kantong TKI, paling tidak harus diwaspadai. Terutama di pusat pelayanan kesehatan.

(Suara NTB/cem)

KEGIATAN PUSPA - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany (tengah) membuka kegiatan Puspa di salah satu hotel di Mataram, Rabu.

“Tidak saja orang dewasa, tapi perhatian. Masyarakat terutama perdagangan anak juga harus di- perempuan di Kota Mataram waspadai,” ajaknya. Terhadap harus bisa menunjukkan eksiskesenjangan ekonomi masih jadi tensi di dunia usaha. (cem/*)

ia mengingatkan operator sampah tidak menyalahgunakan kendaraan tersebut.

Lurah Mataram Barat, Lisdiyanto Tri secara pribadi mengapresiasi kebijakan Pemkot Mataram. Kenaikan upah jadi UMK ideal mengingat beban petugas berat. Namun demikian, operator juga harus mengimbangi dan menyelaraskan berdasarkan kinerja. “Upah naik masih ada tanggungjawab penuh terhadap lingkungan,” kata dia.

Dengan satu petugas menyulitkan, sehingga operator mencari rekan. Pola penggajiannya dibantu dari swadaya masyarakat.

Pembahasan kenaikan gaji operator sudah dibahas. Hal itu berdasarkan kebijakan Walikota dan Wakil Walikota.

Namun demikian, keputusan itu belum final karena melihat kondisi finansial. “Nanti kepu-

(Suara NTB/cem)

Putu Sudarsana tusan finalnya seperti apa. Iya, tergantung masing - masing kecamatan,” kata Kadis Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi. (cem)

MWP akan Dikelola Hati - hati Mataram (Suara NTB) Aparat penegak hukum tengah melirik mangkraknya Mataram Water Park (MWP) di kompleks Taman Udayana.

Sejumlah pejabat telah dimintai klarifikasi. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) lebih mengedepankan prinsip kehati - hatian dalam mengelola aset tersebut.MWP merupakan salah satu aset mangkrak di Mataram.

Kolam renang ini dibangun pada masa almarhum mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan. Kolam itu dikerjakan dua kali penganggaran tahun 2008 dan 2010. Total anggaran sejumlah Rp 6 miliar. Mangkraknya kolam itu diduga tidak sesuai standar nasional. Dua tahun lalu (2015) ini diserahkan ke Dinas Pertamanan (sekarang PKP). Kemudian diwacanakan untuk dikomersilkan, tapi batal.

Kepala Dispora Kota Mataram, Amran. M. Amin memiliki pandangan sama dengan belum dioperasionalkannya MWP karena tak sesuai standar nasional. Sejak dibentuk organisasi perangkat daerah (OPD) baru di tahun 2017. Berdasarkan SK Walikota, aset itu tanggal 24 Maret dilimpahkan ke Dispora. Secara resmi SK diterima 13 Juni lalu.

Tentunya kata dia, aset dibidik oleh Kejaksaan jadi pembelajaran. Pengelolaan ke depan harus melalui prinsip kehati - hatian. Ia

(Suara NTB/cem)

Amran. M. Amin tidak mau pasca pelimpahan justru jadi persoalan hukum.

Dispora berkeinginan mengelola MWP, sehingga diajukan anggaran revitalisasi Rp 1,6 miliar. Jika memungkinkan kata Amran, akan dikomersilkan sebagai potensi pendapatan daerah. Untuk mengomersilkan itu pun bisa melalui pihak ketiga atau dikelola sendiri. Jika dikelola oleh pihak ketiga harus berdasarkan ketentuan. “Nanti beberapa poin ditegaskan ketika dikelola pihak ketiga,” paparnya.

Oleh karena, ia telah mengingatkan stafnya membantu serta bekerja dengan baik.

Jangan sampai ini jadi persoalan hukum. (cem)

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Bulog Siapkan 3.000 Ton Beras untuk OP Siap Fasilitasi Investor Masuk NTB PEMERINTAH daerah mestinya intens membangun komunikasi dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Sebab bank pelat merah ini menyimpan potensi investor yang tidak kecil, bila dilakukan komunikasi yang baik.

BNI punya nasabah – nasabah pemodal besar di pusat. Nasabah sekaligus investor tersebut, berpotensi diboyong ke daerah untuk mengeksplorasi (Suara NTB/bul) potensi-potensi Akhmad Indra investasi di provinsi ini. Mestinya tak perlu terlalu sibuk melakukan promosi investasi, bila semua stakeholders digandeng agar lebih efektif dan efisien.

“Kita bisa datangkan nasabah kita yang gede-gede di Jakarta datang ke sini,” kata Pemimpin BNI Mataram, Akhmad Indra kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (11/10) kemarin.

Pola ini telah dilakukan BNI dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya dilakukan di Tuban, Jawa Timur. Nasabahnya yang notabene sebagai investor dipertemukan dengan pemerintah daerah, dan stakeholders.

Akhmad Indra mengatakan, NTB bisa dijual, dengan catatan harus dilakukan maping potensi apa saja yang dapat dijual kepada nasabahnya. Bank menurutnya tak khawatir mengeluarkan anggaran untuk membiayai kedatangan pata investor dimaksud. Asalkan daerah punya komitmen untuk mengawalnya dengan baik untuk berinvestasi.

Sebagai syarat utama, beberapa hal yang sangat diperhatikan oleh investor di antaranya, ketersediaan bahan baku, kemudahan perizinan, kemudahan tenaga kerja, serta akses dan tak kalah penting adalah jaminan keamanan dan kenyamanan para pemilik modal.

Lalu apa yang didapat BNI? Akhmad Indra menjelaskan, satu nasabah yang siap berinvestasi, biasanya membutuhkan dana bank yang tidak kecil. Bisa sampai ratusan miliar. Tentu bila dana tersebut terealisasi, daerah akan maju, ekonomi akan maju, perbankan juga akan memiliki pasar yang lebih luas.

“Kita ke luar duit dikit bawa dia jalan kemari, ndak masalah. Tapi sekali pukul, bisa Rp 200 miliar, bisa Rp 300 miliar kebutuhan dananya,” ucapnya.

Inisiatif ini telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait yang membidangi investasi. Selanjutnya mengenai respon, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun Akhmad Indra tetap meyakinkan, bahwa BNI memiliki nasabah tidak sedikit jumlahnya yang dapat dijadikan mitra investasi.

“Kenapa di Jatim dan Jateng saja yang basis industri, mungkin karena keamanan dan kenyamanan mereka sangat terjamin di situ. Kita bisa tawarkan agar investasi dan industri bisa bergeser ke sini. Tetapi maping potensinya harus jelas,” tegasnya. (bul)

Mataram (Suara NTB) Perum Bulog akan melaksanakan Operasi Pasar (OP), dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Sebanyak 3.000 ton beras telah siap digelontorkan. Persiapan OP dimatangkan, dengan menggelar pertemuan di Kantor Perum Bulog Divre NTB, Rabu (11/10) kemarin. Menghadirkan langsung unsur dari Bank Indonesia, Satgas Pangan Polda NTB, Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertemuan kemarin menghasilkan kesepakatan akan dilaksanakannya segera, OP untuk beberapa kebutuhan Sembako. Beras, minyak goreng, dan gula pasir. OP akan dilaksanakan pada Jumat 13 oktober 2017 ini, kata Sawaludin Susanto dari Perum Bulog Divre NTB. Ditingkat pasar, pemantauan harga sudah menunjukkan gejala harus melakukan antisipasi.

Ada kecenderungan harga sembako mulai naik dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Karena itu, pada OP yang akan dilaksanakan pekan ini, harga jual tetap mengacu pada HET. Beras Rp 8.100/Kg untuk kualitas medium, Rp 12.500/Kg untuk gula pasir dan Rp 12.500/Kg juga untuk minyak goreng.

Susanto menegaskan, 3.000 ton beras medium yang disiapkan Perum Bulog ini, untuk menetralisir harga besar di pasaran hingga Desember 2017 ini

berakhir. Sementara untuk gula pasir dan minyak goreng, Perum Bulog menyiapkan seberapapun kebutuhan masyarakat.

“Berasnya kalau kurang akan ditambah, minyak goreng dan gula pasir berapapun kebutuhan masyarakat akan kita pasok,” ujarnya.

OP pusat pelaksanaannya di empat pasar besar di Kota Mataram. Pasar Mandalika (Sweta), Pasar Pagesangan, Pasar Sindu dan Pasar Kebon Roek, Ampenan. Selain itu, Perum Bulog akan memasok kebutuhan pokok masyarakat dengan harga sesuai acuan ini melalui outlet 40 Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Kota Mataram.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyampaikan peringatan, angka inflasi mulai menunjukkan gejala yang tidak baik.

Salah satunya, karena sumbangan harga beras yang mu-

(Suara NTB/bul)

MINYAK GORENG - Minyak Goreng milik Perum Bulog yang didistribusikan untuk operasi pasar. lai mengkhawatirkan dan berpotensi memicu pelemahan daya beli si miskin.

Padi-padian (beras), umbiumbian dan hasilnya, mengalami inflasi 2,94. Sumbangannya terhadap total inflasi pada Bulan September 2017 sebesar 0,1639. Sumbangannya cukup tinggi dan sudah mengkhawatirkan ini.

Berdasarkan hasil pencatatan timnya di empat pasar besar di

NTB, Bertais, Kebon Roek, dan Pagesangan, harga beras cenderung tingi. Inflasi yang disumbang oleh beras ini, menurutnya lebih dikarenakan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh Permendag terbaru, tidak sampai kepada pedagangpedagang pasar tradisional.

Selain itu, saat ini sudah memasuki musim sub round III, di mana petani sudah mulai jarang menanam padi dan

lebih cenderung menanam palawija. Karena itulah, pedagang nampaknya mulai terbatas mendapatkan stok.

Kenaikan inflasi, artinya terjadi kenaikan harga-harga. Tentu mengkhawatirkan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Bahkan dapat memicu kemiskinan. Karena itu, BPS merekomendasikan untuk memperbanyak sosialisasi HET beras. (bul)

Promosi Investasi Sektor Pertanian Lindungi Lahan Pertanian Harus Diprioritaskan Mataram (Suara NTB) Promosi investasi di sektor pertanian tidak sebesar gaung promosi potensi pariwisata. Mestinya potensi besar inilah yang paling utama diperkenalkan kepada investor, dalam dan luar negeri.

Investasi di sektor pertanian adalah investasi riil dan banyak menyerap tenaga kerja. Karenanya, peluang-peluang investasi sektor pertanian diharapkan digarap dan lebih kreatif untuk mencuri perhatian para investor.

Hal ini dipaparkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih di ruang kerjanya, Rabu (11/10) kemarin.

Data yang terbaru pertumbuhan ekonomi hingga triwulan II 2017, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 23,16 persen.

Sektor inilah yang memberi kontribusi paling mendominasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Baru menyusul sektor pertambangan dan peng-

(Suara NTB/dok)

Endang Tri Wahyuningsih galian dengan adanya PT. Amman Nusa Tenggara dengan memberikan kontribusi 18 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya sektor perdagangan berkontribusi 13,57 persen. Dan yang paling kecil adalah share industri.

“Promosi investasi, baik di dalam maupun luar negeri, harus diprioritaskan sektor pertanian.

Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah potensi kita yang paling besar konstribusinya di NTB,” demikian Endang pada Suara NTB. Investasi di sektor per-

tanian beragam bentuknya bisa ditarik. Misalnya, investasi produksi secara modern hasil-hasil pertanian NTB, jagung, padi dan sejenisnya.

Endang nampaknya mendorong agar hilirisasi sektor pertanian dapat diperkuat oleh investor-investor besar.

Bagaimana cara meyakinkan investor untuk melirik sektor pertanian ini, Endang mengatakan, disanalah ditantang kreatifitas promosi untuk meyakinkan pemilik modal. Leading sektornya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan yang terkait.

Endang Tri Wahyuningsih juga menyinggung masih kecilnya share industri terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Banyak jenis industri yang sebenarnya bisa dikembangkan, diantaranya industri pengolahan kayu, industri kimia, industri tekstil, industri mesin, bahan industri rumahan yang paling memungkinkan.

Industri dimaksud dapat bekembang bilamana faktorfaktor pendukungnya terpenuhi. Misalnya fasilitas infrastruktur, ketersediaan bahan baku. Endang menekankan agar kreatifitas ditingkatkan.

NTB masih tertinggal jauh dengan Bali dari sisi kreatifitas. Karena itu, ia mendorong agar industri ditingkatkan.

Terutama industri rumahan, dalam mendukung sektor-sektor potensial lainnya. (bul)

Mataram (Suara NTB) Laju pembangunan yang cukup cepat terjadi di Provinsi NTB, menandakan bahwa daerah ini tengah dalam posisi prekonomian yang baik.

Namun demikian di satu sisi pembangunan tersebut menyisakan satu persoalan, yakni tingginya ancaman alih fungsi lahan, terutama untuk lahan pertanian.

Tingginya alih fungsi lahan pertanian ini tentu menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan di Provinsi NTB. Sementara di satu sisi NTB harus tetap mempertahankan diri sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional.

Untuk itu, dipandang perlu pemerintah membuat regulasi yang mengatur laju derasnya alih fingsi lahan tersebut jika tidak ingin lahan pertanian di NTB diubah menjadi hutan beton.

Berangkat dari pemikiran itulah, maka Panitia Khusus (Pansus) III DPRD NTB menyetujui rancangan perubahan perda tentang perubahan nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Sebagian masyarakat kita menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui regulasi pengendalian lahan pertanian, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Juru Bicara Pansus III, Lalu Darma

(Suara NTB/ndi)

Lalu Darma Setiawan Setiawan, SH. Menurut anggota Komisi II DPRD NTB bidang pertanian dan kelautan itu, bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu memiliki arti penting bagi daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Sebab jika tidak diatur, maka NTB akan sangat rentan terjadi kerisis pangan.

“Maka dari itu kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang telah mengajukan kembali raperda ini. Karena jika tidak segera diberikan perlindungan hukum, maka daerah ini akan mengalami masalah pangan dan lingkungan yang sangat serius di kemudian hari,” ujarnya.

Terakhir ia menyarankan setelah pihaknya menyetujui perda tersebut, yakni supaya perda tersebut ditindaklanjuti juga oleh Kabupaten/Kota, dengan melakukan revisi RTRW masing-masing. (ndi)

BNI Salurkan KUR Sesuai Permenkeu Mataram (Suara NTB) BNI adalah salah perbankan milik pemerintah yang ditunjuk melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB. Bank pelat merah ini dalam melaksanakan amanat tersebut telah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

Sebelumnya, Ditjen Perbendaharaan Wilayah NTB mempertanyakan perbedaan data hasil rekapan Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang merekam realisasi KUR oleh 12 bank di NTB sebesar Rp 528 miliar, dan laporan perbankan telah terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun hingga periode 6 Oktober 2017 (selisih kredit Rp 1,8 triliun).

Pemimpin BNI Mataram, Akhmad Indra justru mempertanyakan kembali SIKP ini. BNI sendiri dalam menyalurkan KUR sangat selektif menyalurkan kredit lunak ini. Sesuai Permenkeu terbaru tahun 2016 tentang tata cara

Rabu,11/10/17

pelaksanaan subsidi bunga KUR, bahwa nasabah penerima KUR maksimal diberikan Rp 500 juta untuk KUR ritel.

Kredit maksimal Rp 25 juta, diberikan tanpa jaminan.

Penerima KUR sedang tidak memiliki pinjaman kredit produktif di bank lain. Acuan itulah yang tetap dilaksanakan oleh BNI Mataram untuk menyalurkan kredit lunak ini.

Soal dugaan penyaluran KUR salah sasaran, Akhmad Indra justru mempertanyakan soal sistem yang digunakan.

Misalnya dalam penyaluran KUR, calon nasabah yang yang telah lolos verifikasi, namanya akan terekap langsung di SIKP.

“Misalnya, namanya minjam masuk di SIKP minjam Rp 5 juta, kemudian dia nambah dan layak diberikan kredit Rp 20 juta. Data di SIKP yang ter input tetap Rp 5 juta.

Tidak bisa terhitung secara otomatis. Tidak bisa lagi nama yang bersangkutan dimasukkan di SIKP, kita input tetap ditolak,” ujarnya.

Harusnya sistem dapat menyesuaikan lagi. Kendati demikian, perbankan tetap menyampaikan laporan secara manual. Laporan pencairan itulah yang selanjutnya diserahkan kepada Jamkrindo dan Askrindo.

“Itulah permasalahannya.

Kita tidak berani menyalurkan KUR di luar ketentuan Permenkeu,” jelasnya.

Akhmad Indra tak menyinggung perbankan lain, tapi umumnya seperti itu juga yang dilakukan perbankan dalam penyaluran kredit lunak ini. Harusnya, sistem diperbaharui, ketika kebijakan pemerintah juga diperbaharui.

“Salah sasaran yang mana, semua sudah dilaksanakan sesuai Permenkeu,” imbuhnya.

Kondisi ini terjadi karena memang SIKP itu dibuat pada waktu dimana KUR tidak dipekenankan menambah KUR lebih dari Rp 5 juta. Padahal, sejak tahun 2016, penambahan fasilitas KUR diperkenankan sampai maksimal Rp 500 juta.

“Nah ketika fasilitas kita tambah (penambahan kredit kepada nasabah KUR), SIKP tidak bisa menerima aplikasi penjaminan secara online. Sehingga harus dilakukan secara manual,” demikian Akhmad Indra. (bul)

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Kunjung Diperbaiki Pantau Disiplin Aparatur DALAM rangka memantau tingkat disiplin dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim mempersiapkan absensi online. Absensi melalui sidik jari selama ini dianggap masih belum efektif. ‘’Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, Lotim turut melakukan inovasi untuk perbaikan pelayanan,’’ un(Suara NTB/dok) gkap Kepala BKPSDM Lotim, H. Najamudin H. Najamudin saat ditemui usai menggelar bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset, Rabu (11/10).

Baru-baru ini, ujarnya, berdasarkan hasil pertemuannya di Jakarta, dipelajari sistem pelayanan keegawaian. Pelayanan kepegawaian harus terpadu. Salah satunya dengan merancang absensi online. Melalui absensi online ini akan dapat diketahui keberadaan seluruh ASN. “ASN yang ada di Jerowaru akan terpantau jadi tidak akan ada lagi ASN yang main-main,” paparnya.

Sejumlah daerah seperti Surabaya, tuturnya sudah mulai mengaplikasikan sistem absensi secara digital tersebut. Tidak saja absensi, namun juga penggunaan seluruh aset milik pemerintah daerah di luar jam kerja bisa terpantau.

Seperti penggunaan kendaraan dinas yang digunakan bukan di waktu dinas, ketika dideteksi, maka bisa secara otomasis akan mati. Tinggal klik satu tombol maka kendaraan tidak akan bergerak kemana-mana. Sistem teknologi digital ini diakui membutuhkan sumber daya manusia..

Untuk mencapai hasil konerja yang maksimal, maka pemanfaatan teknologi merupakan sebuah keharusan. Untuk itu, BKPSDM akan coba melatih masing-masing SKPD untuk operasionalkan. Memulai program digitalisasi seluruh sistem tersebut, BKPSDM ini sudah memulai beberapa bulan lalu dengan memperkuat server, sehingga daya tampung bisa lebih cepat.

Peningkatan Sumber Daya Manusia seluruh ASN katanya menjadi prioritas program. Harapannya dengan peningkatan pengetahuan seluruh aparat ini akan bisa meningkatkan kinerja, sehingga Lotim tidak lagi menjadi daerah yang ketinggalan. (rus)

Antisipasi Dini Bencana, BPBD Simulasi di Sekolah dan Puskesmas Tanjung (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar simulasi dini penanganan bencana. Simulasi dilakukan di sejumlah sekolah dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas.

Kepala BPBD Lombok Utara, M. Iwan Maret Asmara, Rabu (11/10), mengungkapkan simulasi tanggap bencana berorientasi untuk membangun kesiapan mental masyarakat mulai dari siswa, guru, tenaga kesehatan serta masyarakat umum. Simulasi kali ini lebih mengarah pada tanggap bencana gempa bumi, mengingat Lombok Utara memiliki potensi yang rawan terjadi.

“Bencana alam gempa bumi salah satu musibah alam yang sulit diprediksi, tidak seperti bencana alam lainnya seperti longsor, banjir rob, dan angin puting beliung. Tetapi kami juga akan tetap memberikan simulasi bencana lainnya secara bertahap,” ungkap Iwan.

Iwan mengajak, segenap masyarakat agar mengambil pelajaran dari musibah bencana gempa bumi yang pernah terjadi pada tahun 1981. Saat itu, puluhan warga Lombok Utara menjadi korban. Memperingati itulah, pemerintah ketika itu membangun Monumen Gempa yang ditempatkan di pojok eks Terminal Tanjung (sekarang lokasi Kantor Bank NTB Tanjung).

Pada 2013 lalu, gempa dengan skala rendah yakni 5,3 SR sempat mengguncang KLU. Meski tidak ada korban jiwa, namun dampak gempa sangat dirasakan di mana bangunan warga banyak yang rusak.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Lombok Utara yang berdekatan dengan pesisir pantai dinilai sangat rentan terhadap musibah tersebut. Secara geologi, Lombok Utara berada di jalur lempeng dengan potensi gempa yang cukup tinggi. “Kerentanan ini perlu kita antisipasi, jangan sampai memakan korban lagi, sebab gempa bumi sulit kita prediksi,” katanya.

Sikap antisipasi yang urgen menurut Iwan adalah membangun kesiapan mental masyarakat. Sebab di saat bencana terjadi, pertolongan pertama adalah menyelamatkan diri sendiri kemudian menolong orang lain.

Adapun BPBD menggelar simulasi dengan menyasar sekolah antara lain, SDN 1 Tanjung, SDN 1 Kayangan, SDN 1 Bayan, SLB Negeri Tanjung, serta SMAN 2 Bayan. Sebaliknya di tingkat puskesmas, sudah dilaksanakan di Puskesmas Tanjung dan Bayan. “Satu sekolah mendapatkan dua hari, hari pertama materi dan hari kedua simulasi. Dan simulasinya masih sedang berlangsung,” demikian Iwan. (ari)

Kasus Ijazah Calon Kades

LUCW Minta Polda Ambil Alih Tanjung (Suara NTB) Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) Lombok Utara meminta penanganan kasus dugaan ijazah palsu calon Kepala Desa Sokong, Marianto, diambilalih oleh Polda NTB. Alasannya, LUCW selaku pelapor menilai penanganannya tidak objektif.

“Tanggal 5 Oktober 2017 kami terima surat Polres tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.

Dalam laporan, kasus tidak dapat ditindaklanjuti ke bagian penyidikan. Kami bahkan diminta untuk menggugat ke PTUN Mataram,” ungkap Direktur Eksekutif LUCW, Tarpi’in Adam, dalam jumpa pers Rabu (11/10).

Terkesan lucu menurut Tarpi’in, manakala pihaknya diminta melanjutkan ke PTUN. Sementara alat bukti fisik kasus dugaan ijazah palsu sudah kuat termasuk bukti dikeluarkannya Surat Pencabutan (SP) atas Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sekolah MTs Sunan Kalijaga Tanjung di mana Marianto pernah bersekolah. Tarpi’in menilai SP Madrasah yang menyatakan tidak mengetahui kelulusan Marianto di MTs sebagai alasan hukum kuat untuk melanjutkan ke penyidikan.

LUCW, lanjut Tarpi’in, akan melaporkan kasus ini ke Polda NTB pada pekan ini juga. Sebab menurut dia, melihat persoalan ini dari kacamata politik maka tidak akan menemukan solusi dengan baik. Sedangkan menurut kacamata hukum, diyakininya kasus ini sudah sangat layak untuk ditingkatkan ke penyidikan.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria, dikonfirmasi wartawan mengungkapkan proses perkara yang dilaporkan LUCW sudah dilidik. Surat LUCW diterima pada tanggal 21 Agustus 2017 lalu. Hanya saja, setelah dilakukan penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan.

“Pertimbangan hukum dan atau hambatan dapat kami sampaikan bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap saksisaksi yang diajukan, penyidik masih memperdalan dengan cara meminta keterangan saksi ahli Hukum pidana. Disarankan supaya pelapor mengajukan pengujian Surat Keterangan Pengganti (SKP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram,” ungkap Metria dalam surat yang dilayangkan ke LUCW. Terhadap rencana laporan LUCW ke Polda NTB, menurut Metria, tidak ada persoalan. Pihaknya mempersilahkan melapor ke Polda dengan syarat mencabut laporan di Polres.

Sementara Kuasa Hukum Marianto, Agus Salim, SH., yang dikonfirmasi tidak mempersoalkan langkah pelapor terhadap kliennya. Baginya proses hukum di Polres sudah menguatkan kliennya tidak terindikasi. “Kalau ada indikasi ya silakan saja, itu haknya pelapor. Cuma kalau tidak bisa dibuktikan kan ada hak balik. Silakan saja,” ujarnya. (ari)

Warga Pringgajurang Utara Blokir Jalan Selong (Suara NTB) Setelah melakukan aksi tanam pisang di badan jalan yang mengarah ke objek wisata pemandian Otak Kokok Joben lantaran jalan tersebut bertahuntahun tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Rabu (11/10) kemarin, masyarakat kembali bertindak dengan memblokir total jalan tersebut.

Pemblokiran jalan jalur pariwisata Otak Kokok Joben dilakukan tepatnya di Dusun Penyangkar Desa Pringgajurang Utara kecamatan Montong Gading yang dilakukan oleh masyarakat yang berjumlah 70 orang.

Koordinator aksi, Hapizudin, mengatakan, pemblokiran jalan tersebut dilakukan lantaran pemerintah tidak kunjung melakukan perbaikan terhadap kondisi jalan yang kian buruk. Di mana, kondisi kerusakan cukup parah karena bertahun-tahun tidak kunjung dilakukan perbaikan.

Sementara Camat Montong Gading, Humaidi langsung turun ke lokasi untuk menyikapi aksi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat. Di hadapan masyarakat, ia berjanji secepatnya mengkomunikasikan

persoalan itu kepada pemerintah daerah terkait langkah-langkah untuk membahas perbaikan jalan tersebut. “Segera kami akan komunikasikan ke pemerintah daerah,” ujarnya.

Sedangkan, Kapolsek Montong Gading, Ipda. Jaharudin, yang juga datang ke lokasi mengimbau masyarakat menghentikan aksi pemblokiran jalan dan kembali ke rumah masingmasing. Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan . Termasuk bersamasama menjaga keamanan dan ketertiban. “Pemblokiran kami buka sekitar pukul 10:30 wita karena jalan tersebut merupakan akses perekonomian masyarakat,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

BLOKIR - Aksi pemblokiran jalan menuju objek wisata Otak Kokok Joben yang dilakukan oleh masyarakat lantaran kondisi jalan buruk dan tidak kunjung diperbaiki.

2018, TKD ASN Lotim Diusulkan Naik 100 Persen Selong (Suara NTB) Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) tahun 2018 mendatang diusulkan naik 50100 persen. Kenaikan 50 persen bagi pejabat struktural dan 100 persen bagi pelaksana.

“Jika saat ini setingkat staf hanya menerima TKD Rp 200 ribu per bulan, tahun depan menjadi Rp 400 ribu per bulan,” terang Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi, Rabu (11/10).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim ini menyebutkan, usulan kenaikan sudah mulai dibahas dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 men-

datang. Kenaikan TKD ini berlaku untuk semua ASN dan sudah diminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyesuaian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Najamudin mengakui rencana kenaikan TKD untuk seluruh ASN. Teriring dengan kenaikan TKD tersebut diharapkan kinerja dan profesionalisme seluruh ASN meningkat.

Diakui, besaran kenaikan TKD juga sangat berpengaruh pada ketersediaan anggaran di lingkup pemda. Soal PAD, menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai OPD yang berwenang menarik sumber PAD. Kepala Bapenda, Salmun Rahman yang dikonfirmasi terkait kenaikan TKD, mengaku senang dengan adanya kebijakan untuk 2018. Peningkatan

TKD semata untuk memprioritaskan kualitas sumber daya aparatur. Harapannya agar tidak terlalu membebani keuangan daerah, seluruh ASN terus berusaha untuk meningkatkan PAD. Seperti di BKPSDM yang diketahui memiliki aset yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk memperoleh PAD. Salah satu asetnya adalah Computer Assisted Test (CAT). CAT ini kata Salmun bisa menjadi potensi PAD. Adalah sangat wajar, penilaian Salmun pemerintah di bawah komando Bupati Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin memberikan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan aparat. Hal ini dinilai sebagai salah satu motivasi guna meningkatkan kinerja para pegawai. “Jadi para pegawai pandai-pandailah mendatangkan uang untuk daerah,” sarannya. (rus)

Kejaksaan Didesak Segera Tuntaskan Dugaan Pungli Prona Selong (Suara NTB) Kasus dugaan pungutan liar (pungli) penerbitan sertifikat prona di Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya dipertanyakan masyarakat setempat selaku pelapor. Pasalnya, kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) didesak untuk dapat segera dituntastkan.

Tokoh masyarakat Pringgabaya Utara Sahfi Wijaya, menjelaskan, kasus yang saat ini masih bergulir di tingkat penyidikan menjadi teka-teki di kalangan masyarakat, lantaran dinilai tidak ada perkembangan dan kejelasan penanganan kasus tersebut yang ditangani oleh Kejari Lotim. “Kejaksaan kita minta serius menangangi kasus ini.

Kita menilai penanganan kasus ini jalan ditempat sejak dilaporkan pada bulan Januari lalu,” tegasnya di Selong, Rabu (11/10).

Menurutnya, kasus dugaan pungli yang terjadi di Desa Pringgabaya Utara seharusnya sudah tuntas atau menuai titik terang.

Hal itu dikarenakan dalam penanganan kasus ini Kejari Lotim sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari berbagai kalangan serta adanya bukti yang cukup jelas, termasuk dirinya sudah dimintai keterangan sebanyak dua kali. Kasus

(Suara NTB/yon)

PERTANYAKAN - Sahfi Wijaya, tokoh masyarakat sekaligus pelapor (kanan), mempertanyakan progres penanganan dugaan pungli prona Pringgabaya Utara, Rabu (11/10). tersebut diharapkan dapat dituntaskan secepatnya agar masyarakat khususnya di Desa Pringgabaya Utara mendapat jawaban yang jelas tentang proses hukum tersebut.

“Kasus pungli yang terjadi sudah cukup jelas. Sehingga Kejaksaan harus bertindak tegas.

Jangan penanganan tetap berjalan itu hanya sebatas isu angin. Kita juga menilai bahwa penanganan kasus ini jalan di tempat,”kritiknya.

Menanggapi desakan ini, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lotim, Iwan Gustiawan, menjelaskan kasus dugaan Pungli prona yang terjadi di Desa Pring-

gabaya Utara merupakan salah satu kasus yang menjadi atensi untuk dituntaskan tahun 2017 ini. Jika dalam penanganan semua kasus tersebut ada sebagian masyarakat merasa Kejaksaan lamban.

Menurutnya, salah satu penyebabnya karena banyak perkara yang ditangani di tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan yang semuanya berjalan secara bersamaan dengan tenaga Jaksa penyidik dan penuntut umum yang sama maka pastinya terkendala, terutama dalam mengatur waktunya. “Tapi semua tertangani secara bersamaan dan akan dituntaskan,” pungkasnya. (yon)

Tuntut Pengukuran Ulang

KSPN NTB Datangi Kantor KPH Rinjani Timur Selong (Suara NTB) Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB menuntut supaya pemerintah mengukur ulang tapal batas Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI). Hal tersebut karena keberadaan perusahaan yang mengelola banyak melakukan kesalahan dan melampaui batas dalam memanfaatkan izin yang dikantonginya.

Demikian disampaikan, Lalu Iswan Mulyadi, saat mendatangi kantor KPH Rinjani Timur yang terletak di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik, Rabu (11/10).

Dari penilaiannya saat ini banyak kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. baik sebelum maupun sesudah

mendapatkan SK atas IUPHHK-HTI di wilayah Kecamatan Sambelia. Kesalahan tersebut diakuinya siap untuk dibuktikan. “Intinya kami meminta keadilan dan mari kita tegakkan hukum karena kita negara hukum,”tegasnya.

Mengacu pada peraturan menteri, dijelaskan bahwa satu tahun sesudah mendapatkan SK, perusahaan seharusnya melakukan pemetaan, pengukuran dan lainnya. Selain itu, perusahaan tidak boleh melakukan penebangan hutan.

Akan tetapi, kondisi saat ini, hutan yang berada di kawasan HTI Sembelia gundul akibat dari penebangan.

Sementara, Kepala KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin, menegaskan tuntutan masyarakat mencabut izin perusa-

haan pengelola idak bisa untuk dipenuhi, karena bukan ranah dari KPH Rinjani Timur. Namun, aspirasi masyarakat tersebut akan tetap disampaikan ke pemerintah yang lebih tinggi.

Terkait dengan beberapa titik yang bukan merupakan kawasan milik perusahaan pengelola, Saladin menegaskan, sebenarnya hal tersebut sudah dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tim BPKH beserta dengan tim LHK provinsi sekitar satu bulan yang lalu.

Dengan demikian, katanya, saat ini sudah ada batasanbatasan mana yang masuk dalam kawasan PT. Sadhana yang sudah ditangani oleh berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan lainnya. (yon)

Air PDAM Macet Dua Hari, Pelanggan Mengeluh Tanjung (Suara NTB) Distribusi air bersih PDAM ke pelanggan di wilayah Kecamatan Gangga putus. Sejak hari Selasa pagi lalu, ketiadaan suplai air bersih dikeluhkan pelanggan.

Kondisi itu dibenarkan salah satu pelanggan di wilayah Gangga, Ali. Diakuinya ketiadaan air ini membuat warga kelimpungan karena di beberapa titik pelanggan, tidak memiliki cadangan air. “Sudah 2 hari ini (Selasa - Rabu) air PDAM macet total.

Kami tidak tahu apa penyebabnya,” kata warga, Rabu (11/10).

Kendala macetnya air PDAM tidak terjadi sekali saja, tetapi sudah sering terjadi. Namun sebelumnya, macetnya suplai terjadi dalam kurun sehari. Pada hari berikutnya air sudah terdistribusi.

Kondisi saat ini sangat dikeluhkan warga. Sebab, musim kemarau sudah sangat ekstrem dirasakan warga. Apalagi kebutuhan air tidak hanya untuk keperluan konsumsi warga, melainkan untuk konsumsi ternak di mana warga rata-rata memiliki ternak peliharaan.

Terpisah, Direktur PDAM,

Raden Waliadin, SE., yang dikonfirmasi membenarkan jika suplai air dari PDAM ke rumah-rumah warga yang ada di beberpa titik di Kecamatan Gangga mengalami gangguan.

Hal ini disebabkan adanya kerusakan jaringan perpipaan yang ada di wilayah Desa Gondang.

“Ada pipa yang bocor di wilayah Gondang dan sedang dilakukan perbaikan. Itu sudah diperbaiki dan tadi Subuh (Rabu pagi) selesai,” ujarnya.

Waliadin memastikan, pada Kamis esok (hari ini) distribusi air ke pelanggan mulai lancar seperti biasa. Kondisi eksisting pascaperbaikan jaringan perpipaan, air yang terdistribusi masih mengalami hambatan.

Dalam hal ini air yang tersuplai masih harus memenuhi seluruh jaringan perpipaan yang kosong, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pelanggan. “Jika sekarang masih ada masyarakat yang belum menerima air, itu karena sedang dalam pemenuhan pipa-pipa. Besok (hari ini) kami yakin sudah lancar seperti biasa,” demikian Waliadin. (ari)

Pilkades Tirtanadi

Ribuan Warga Iringi Pendaftaran Ruspan Selong (Suara NTB) Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) adalah salah satu dari 159 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tanggal 13 Desember 2017 mendatang.

Tabuhan genderang pesta demokrasi tingkat desa ini sudah mulai dengan dibukanya pendaftaran bakal calon kepala desa.

Rabu (11/10), Kepala Desa Petahana, Ruspan menyerahkan formulir pendaftaran. Prosesi pendaftaran kandidat calon yang siap meneruskan pembangunan Tirtanadi menjadi lebih baik diiringi ribuan warga.

Seluruh elemen masyarakat membaur dalam satu barisan mengawali langkah kemenangan bagi Ruspan. Mulai dari kelompok pemuda di semua kedusunan, seperti Fusye D. Geso Dasan Gerung, ForeVer Penanggak, Pemuda Gumala Gunung Malang Tirpas, Generasi Lendang Daya, Persatuan Pemuda Mungguk, KAPK Dasan Tereng, Geremas Detik Dasan Tereng, Semeton Lombok Tirpas, Tirnanadi King Club Tirtanadi, Persatuan Mahasiswa Tirtanadi, Muslimat Dasan Gerung dan Mungguk.

Tidak ketinggalan para tokohtokoh masyarakat yang menginginkan kembali Ruspan memimpin Desa Tirtanadi dalam mMenuntaskan pembangunan desa. Sosok Ruspan dinilai sangat tepat memimpin Desa Tirtanadi. Hal ini telah dibuktikan

dengan keberhasilan kepemimpinan selama satu periode.

Ruspan mengatakan, keinginannya untuk melanjutkan pembangunan di Tirtanadi didorong oleh sebagian besar elemen masyarakat Tirtanadi.

Kepala desa pertama Desa Tirtanadi pascamekar dari Desa Korleko ini tetap mengusung visi kebersamaan. Bersama dengan seluruh elemen masyarakat membangun Tirtanadi menjadi jauh lebih maju.

Sejumlah program sudah siap diimpelementasikan untuk periode kepemimpinan enam tahun mendatang. Selama memimpin desa yang kaya dengan sumber daya air ini, sejumlah keberhasilan pembangunan berhasil ditorehkan. Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat sudah bisa diperbaiki.

Sebelum pemekaran, Tirtanadi ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Utamanya kondisi Infrastruktur hancur.

Setelah definitif dan di bawah komando Ruspan, Tirtanadi berbenah. Prinsip dalam pembangunannya, menggunakan anggaran kecil namun bisa meraih hasil yang besar. Kerja nyata membangun Tirtanadi.

Membangun desa tidak bisa hanya dengan mengandalkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan sumber anggaran lain. Disinilah peran kepala desa untuk melobi sumber anggaran lain. (rus)

(Suara NTB/rus)

IRINGI - Ribuan warga Desa Tirtanadi mengiringi pendaftaran Ruspan sebagai salah satu bakal calon kepala desa, Rabu (11/10).

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Istigotsah dan Tabligh Akbar

Dihadiri Imam Besar Masjidil Haram dan Ustadz Yusuf Mansur

Didominasi Usia Produktif KOMISI Penanggulangan AIDS (KPA) Lombok Barat (Lobar) membeberkan hasil temuan kasus HIV-AIDS di Lobar periode Januari-Agustus. Dari hasil temuan KPA tersebut, terdapat lonjakan penderita HIV dan AIDS di Lobar dibandingkan periode sama tahun lalu. Dari jumlah penderita tersebut, tiga orang di antaranya meninggal. Penderita HIV dan AIDS ini kebanyakan ditemukan masih usia produktif antara 21-30 tahun. ‘’Selain itu, ibu rumah tangga termasuk rawan terkena. Terdapat pula sejumlah pengidap yang ditemukan dari kalangan ASN,’’ ujar Sekretaris KPA Lobar, Muhammad Djunaidi, SH., Rabu (11/ 10). Menurutnya, data hingga bulan Agustus, ada 21 temuan kasus baru HIV dan AIDS,15 kasus temuan baru HIV dan AIDS 6 orang, sedangkan yang meninggal 3 orang sampai Agustus lalu.

Kalau melihat data dari 21 pengidap HIV dan AIDS, ujarnya, dominan paling banyak kategori profesi dari karyawan swasta, kemudian menyusul ibu RT dan juga PNS serta mahasiswa.

Jika melihat data pembanding tahun lalu pada periode yang sama pada bulan Agustus, jumlah penderita memang tinggi, di mana penderita HIV sebanyak 9 kasus dan Adis 13 kasus. Ia melihat, penurunan kasus AIDS mengindikasikan pendeteksian dan penanganan kasus HIV lebih cepat, sehingga penderita HIV tidak menjadi AIDS. “Kalau kelompok umur kebanyakan rentan umur 21-30 tahun, artinya paling banyak usia produktif,” tukasnya. Ia menambahkan, jika dikomparasi data tahun lalu jumlah penderita mencapai 32 masingmasing kasus AIDS 14 dan HIV 18. (her) Muhammad Djunaidi (Suara NTB/her)

Tinggi, Kasus Perceraian di Kalangan ASN Loteng Praya (Suara NTB) Kasus perceraian yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tercatat cukup tinggi. Di mana dalam setahun, hampir seratusan kasus perceraian yang melibatkan ASN Loteng terjadi. Tahun ini saja, sudah puluhan kasus perceraian yang masuk catatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng.

“Lumayan tinggi kalau melihat data laporan kasus perceraian yang masuk ke kami,” aku Kepala BKPP Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Rabu (11/10).

Penyebab kasus perceraian pun beragam. Mulai dari persoalan cemburu sampai pada persoalan ekonomi dan keluarga. Dalam kasus perceraian, ASN diatur oleh peraturan tersendiri dengan kata lain, ASN tidak bisa sembarangan bercerai begitu saja, tapi harus melalui proses dan tahapan di pemerintah daerah. Sampai pada akhirnya, mendapat persetujuan dari kepala daerah.

Kepala daerah, ujarnya, juga tidak serta merta langsung memberikan rekomendasi atau persetujuan percerian. Sebelumnya, pemerintah daerah memberikan konseling dan mediasi kepada ASN yang akan bercerai. Tapi kalau memang upaya mediasi gagal, dalam arti ASN bersangkutan hanya mau bercerai, barulah kemudian kepala daerah memberikan rekomendasi.

Rekomendasi ini, ujarnya, merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh ASN bersangkutan ketika mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Tanpa ada rekomendasi dari kepala daerah, maka gugatan cerai ASN bersangkutan tidak akan diproses oleh pihak Pengadilan Agama.

Atas dasar rekomendasi itulah nantinya, pihaknya pengadilan melakukan pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak, jika ada permintaan dari para pihak yang terkait. “Biasanya dalam proses persidangan itulah nantinya, dibagi hak dan kewajiban terhadap ASN bersangkutan,” ujarnya.

Disinggung dari pihak mana gugatan cerai paling banyak muncul, mantan Nazili mengatakan hampir sama, baik itu dari kalangan ASN perempuan atau laki-laki. ‘’Yang terlibat perceraian juga beragam. Ada ASN dengan non ASN. Ada juga antar-ASN,’’ tambahnya.

Menurutnya, kebanyakan kasus perceraian antara ASN dengan non ASN itu disebabkan oleh faktor ekonomi.

Sedangkan kalau sesama ASN, lebih banyak dikarenakan faktor cemburu maupun persoalan keluarga. (kir)

Linmas Amankan Pasangan Mesum di Bawah Umur Giri Menang (Suara NTB) Tim Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Senteluk Kecamatan Batulayar bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas kembali melakukan operasi pekat di daerah wisata setempat. Hasil razia di sejumlah kamar di kos-kosan tersebut ditemukan dua pasangan mesum bukan suami istri yang diduga berbuat tidak senonoh. Di antara pasangan yang terjaring tersebut, masih di bawah umur. Mereka berinsial MF dari Praya, dan MA dari Sekarbela.

Kepala Desa Senteluk, Fu’ad Abdul Rahman menjelaskan, berdasarkan hasil rapat desa terkait keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Desa Senteluk akhir-akhir ini sudah mulai rawan. “Sehingga kami gelar razia rutin, ini lakukan sebagai upaya pencegahan,” kata Fu’ad, Rabu (11/10).

Ia menjelaskan, razia dilakukan khususnya bagi para pendatang yang tinggal sementara atau ngekos di sekitar wilayah desa. Mereka diminta untuk tertib melakukan administrasi. Agar pemerintah desa bisa turut mengontrol kehadiran warga pendatang. Razia ini juga, jelasnya, mengontrol oknum-oknum (yang dicurigai) membawa narkoba, hasil pencurian kendaraan bermotor atau teroris.

Penyisiran terhadap lima kos-kosan itu, dilakukan bersama sejumlah personel dari Polsek Senggigi, Satpol PP, Koramil Kecamatan Batulayar, BPD Desa Senteluk, hingga seluruh kepala dusun di Desa Senteluk. “Dari hasil razia terjaring dua pasang,” ucap Fu’ad. Kedua pasangan tersebut diamankan di Kantor Desa Senteluk. Sebab dari status, mereka berpacaran yang semula mengatakan hanya hubungan kakak beradik.

Mengingat ada yang di bawah umur, pihaknya akan memanggil kedua orang tua masing-masing.”Razia ini akan rutin kami gelar, agar terjadi penurunan angka pasangan mesum,” terangnya. Sebagai pemerintah desa, ia juga mengimbau kepada orang tua untuk memperketat pengawasan anak-anak mereka. Begitu juga dengan pemilik kosan, untuk segera ikut melaporkan kepada pihak desa terkait pendataan warga pendatang. (her)

Praya (Suara NTB) Serangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke 72 tahun 2017 ini, pemerintah daerah setempat akan menggelar istigotsah dan tabligh akbar untuk yang kedua kalinya. Setelah kegiatan serupa digelar pada tanggal 30 September lalu, sebagai pembukaan event Bulan Pesona Mandalika Sholah, Sholeh, Sholoh. Namun kali ini, dengan kemasan yang berbeda.

Istigotsah dan Tabligh Akbar itu bakal digelar Jumat (13/10) besok dan akan dihadiri Imam Besar Masjidil Haram Makkah Syeikh Abdurrahman Al Ausy dan Ustadz Yusuf Mansur. Selain akan memberikan tausyiah, Syeikh Abdurrahman Al Ausy sekaligus akan menjadi

imam pada Salat Jumat di Masjid Agung Loteng. Sedangkan Ustadz Yusuf Mansur akan bertindak sebagai khatibnya.

“Kehadiran Imam Besar Masjidil Haram ini jadi kado spesial bagi HUT Loteng kali ini. Karena jarang-jarang Imam Besar Masjidil Haram tersebut bisa hadir pada kegiatan istigotsah dan tabligh akbar seperti yang gelar Pemkab Loteng ini,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H. L. Herdan, M.Si., saat memberikan keterangan pers di kantor Bupati Loteng, Rabu (11/10).

Bahkan inilah untuk yang pertama kalinya, Imam Besar Masjidil Haram datang ke NTB dan bertepatan pada perayaan HUT Loteng tahun ini. “Kita berharap kehadiran Imam Besar Masjidil

Haram ini, bisa menjadi berkah tersendiri bagi Loteng yang tahun ini tengah merayakan hari jadinya yang ke 72,” imbuhnya.

Kegiatan istigotsah, lanjut Herdan, akan diawali dengan khataman Alquran pada Jumat pagi. Yang akan diikuti sebanyak 1.500 siswa dan siswi se-Loteng, mulai dari tingkat SD sampai SMA. Siswa-siswa tersebut merupakan para penghafal Alquran di daerah ini.

Kegiatan khataman Alquran tersebut akan dilaksanakan hingga menjelang waktu Salat Ashar, kemudian dilanjutkan dengan acara puncak istigotsah dan Tabligh Akbar yang akan diikuti seluruh PNS lingkup Pemkab Loteng. Masyarakat umum juga diharapkan bisa ikut menyemarakkan kegiatan tersebut.

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng H. L. Herdan memberi keterangan tentang kegiatan HUT Loteng, Rabu (11/10).

Selama kegiatan tersebut, para PNS dianjurkan untuk menggelar iktikaf di Masjid Agung. Bahkan pada Sabtu dini harinya, pengurus Masjid Agung Loteng akan membangunkan

masyarakat untuk menggelar Salat Tahajud. “Nanti pada dini hari akan ada azan untuk membangunkan masyarakat untuk melaksanakan Salat Tahajud,” ujarnya. (kir/*)

Banjir Senggigi

Pemkab Lobar Sebut Akibat Bukit Digunduli

Giri Menang (Suara NTB) Pelaku usaha, baik itu wisatawan maupun pemilik hotel di wilayah Senggigi mengeluhkan genangan air yang turut serta membawa sampah hingga lingkungan hotel. Pembangunan vila di perbukitan kawasan Senggigi dituding menjadi biang keladinya.

Demikian mengemuka dalam pertemuan antara Bupati H. Fauzan Khalid dan jajaran dengan pengelola hotel di salah satu hotel yang ada di kawasan Senggigi, Rabu (11/10).

Dalam diskusi itu, para general manager (GM) hotel berkesempatan menyampaikan keluhannya secara langsung di hadapan bupati dan SKPD terkait Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Made Artadana kawasan Senggigi merupakan kawasan lintas kewenangan a menjadi penghambat penanganan banjir. Persoalan gorong-gorong misalnya, kewenangan ada di Balai Wilayah Sungai. “Sampah yang ada bukan dari situ, tapi dari atas jalan, perkampungan dan lainnya. Ini harus kita normalisasi, termasuk saluran pinggir jalan harus ada. Itu balai jalan punya kewenangan,” akunya.

Keluhan senada disampai-

kan Kepala BPBD Lobar, H. Najib. Pihaknya mengeluhkan koordinasi lintas kewenangan.

“Persoalan berkeberatan pada balai jalan. Untuk membersihkan gorong-gorong, yang dipermasalahkan balai jalan adalah masalah masyarakat, goronggorong katanya masih aman.

Padahal menurut kami kondisinya sudah parah,” kata Najib.

Menanggapi hal itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menginstruksikan Dinas PUTR segera membuat sodetan sebagai solusi jangka pendek penanganan banjir. “Untuk jangka panjang, segera lakukan rapat kerja untuk perencanaan. Berapapun biayanya kita kerjakan. Koordinasikan dengan provinsi, termasuk Balai Wilayah Sungai dan Balai Jalan untuk samasama saling bantu,” ujarnya.

Terkait pembangunan vila di perbukitan, bupati dalam waktu dekat akan melakukan

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memimpin pertemuan dengan para GM hotel di kawasan Senggigi, Rabu (11/10). pengecekan dengan turun se- pah dan banjir yang kerap terPembicaraan yang disamcara langsung. Vila-vila yang jadi. Mereka berharap segera paikan kepada bupati, tamada diduga menyalahi izin ada solusi, sebab sudah mema- bahnya merupakan Senggigi suki musim penghujan. akan ditinjau kembali. secara umum. Guna menjaga “Semua persoalan yang dike- kelangsungan pariwisata Sementara itu, Wakil Ketua PHRI NTB Erik Tumbelaka, pi- luhkan ini, sudah ada respons Senggigi ke depannya. “Janhaknya bersama pengelola ho- positif dari bupati dan jajaran- gan sampai Senggigi beberatel lain mengeluhkan sejumlah nya,” kata General Manager pa tahun ke depan hanya tinghal. Salah satunya adalah sam- Hotel Kila Senggigi ini. gal nama saja,” jelasnya.(her)

Belasan Ribu Pengusaha Kecil di Lobar Sumbang Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) terus berupaya fokus meningkatkan penghasilan pengusaha mikro, kecil dan menengah agar bisa di atas Rp 600 ribu. Pasalnya dengan penghasilan ini, banyak pengusaha kecil di Lobar hidup miskin.

Hasil klasifikasi Disperindag, dari 17, 38 persen kemiskinan di Lobar ternyata setelah dianalisis dari 21 usaha ada dua yang memberi kontribusi terhadap kemiskinan. ‘’Pertama industri olahan sebesar 5,3 persen dan sektor perdagangan ada 7,5 persen. Totalnya dari dua lapangan usaha ini, ada 12,8 persen atau 13 ribu pelaku usaha kecil

yang masih miskin,” jelas Sekretaris Disperindag, Arianta Rusmana, Rabu (11/10).

Kontribusi kemiskinan dari dua lapangan usaha ini tinggi karena mencapai 12,8 persen atau setara 13 ribu orang. Di sini, jelasnya, peranan dan fungsi pihaknya menyiapkan strategi untuk mengentaskan kemiskinan di dua lapangan usaha tersebut. Strategi yang dilakukan pihaknya melakukan bimtek, di samping itu sarana prasarana, peralatan diintervensi.

Namun sebelum melakukan intervensi, pihaknya perlu mengkonkretkan data, supaya by name by address (BDT).

Hal ini penting agar mereka ini diketahui tempat tinggalnya. Setelah didata pihaknya menurunkan lagi di mana desanya. Menurutnya perlu pem-

berian program mengacu data supaya bantuan ini arahnya jelas. Sebab jika tanpa mengacu data jelasnya, maka intervensinya tidak sesuai diharapkan.

Kabid Industri, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (Ilmea) pada Disperindag Lobar, Agus Marianto menyatakan untuk mendorong percepatan penanganan kemiskinan di pengusaha kecil pihaknya melakukan pembinaan hingga penyaluran bantuan alat yang terkait dengan bidangnya.

Sumber penganggarannya, jelas Agus, ada langsung dari APBD dan program aspirasi. Bantuan dari aspirasi dewan jelasnya belum semua turun seperti alat perbengkelan, konveksi, peralatan bordir. (her)

Songsong Program Jokowi, Disperindag Usul Bangun Sejumlah Pasar Giri Menang (Suara NTB) Perkembangan pengerjaan proyek fisik, khususnya pembangunan pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) rata-rata bagus.

Mengacu data hasil evaluasi dinas terkait progresnya di atas 80 persen tinggal penyelesaian. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bawah, dinas terkait mengusulkan tahun depan untuk pembangunan sejumlah pasar senilai Rp 24 miliar lebih.

“Kalau progres pengerjaan pasar ada yang sudah 100 persen, 90 persen dan 80 persen. Secara rata-rata di atas 80 persen, tinggal finishing saja,” kata Sekretaris Dinas Perindag Lobar Arianta Rusmana, Rabu (11/10).

Dijelaskan, sejumlah proyek pasar yang sudah rampung seperti Tempos, dan Keru serta Pasar Agro di Karang Bayan. Sedangkan proyek pasar yang lain, rata-rata sudah terpasang atap

(Suara NTB/her)

Ariyanta Rusmana tinggal penyelesaian akhir. Jumlah pasar yang dibangun Pemda Lobar tahun ini sebanyak tujuh pasar, di antaranya didanai APBN dan sebagian besar didanai APBD. Termasuk penim-

bunan Pasar Sekotong yang menghabiskan dana Rp 600 juta didanai dari APBD. Sedangkan dua proyek pasar seperti Pasar Duman dan Tempos didanai dari DAK pusat. Tim kementerian Keuangan, jelasnya, sudah turun mengecek progres proyek pasar ini di Lobar.

Untuk tahun depan pihaknya mengusulkan pembangunan pasar, hanya saja belum dipastikan, karena masih direncanakan. Usulan yang sudah mantao ke pusat melalui DAK sebanyak dua pasar, yakni Kediri dan Lendang Bajur masingmasing anggarannya Rp 4 miliar sehingga total Rp 8 miliar.

Selain itu, ada usulan melalui tugas perbantuan (TP) yakni Pasar Sekotong, Keru, Gerung dengan totalnya anggaran Rp 6 miliar per pasar, sehingga total anggaran mencapai Rp 18 miliar. “Ini kita songsong program Pak Jokowi 1.000 unit pasar,” jelasnya. (her)

Tahun Ini, Tidak Ada Rekrutmen CPNS Praya (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H.M. Nazili, S.IP.,memastikan tidak ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.

Kendati sebelumnya, Pemkab Loteng sudah mengajukan formasi penerimaan CPNS baru ke pemerintah pusat atas dasar kebutuhan dan kondisi PNS di daerah ini.

Penegasan tersebut disampaikan H.M. Nazili, saat dikonfirmasi Suara NTB di kantor Bupati Loteng, Rabu (11/10).

Meski demikian, apa yang dialami Loteng hampir sama dengan semua kabupaten/kota di NTB. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena kebijakan langsung dari pemerintah

pusat. Walau sebelumnya, pemerintah pusat sempat meminta Pemkab Loteng mengusulkan formasi kebutuhan CPNS. Atas permintaan pemerintah pusat tersebut, pihaknya pun sudah mengajukan usulan lebih dari 700 formasi, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan ditambah beberapa formasi untuk tenaga teknis lainnya. “Tapi informasi terakhir yang kita peroleh dari pemerintah pusat, tahun ini dipastikan tidak ada rekrutmen CPNS bagi Loteng,” ujarnya.

Diakuinya, ada pembukaan CPNS baru. Namun itu khusus untuk formasi pusat dan tidak ada formasi CPNS untuk daerah, termasuk Loteng. Untuk itu, bagi masyarakat di daerah ini yang berkeinginan untuk ikut seleksi CPNS, bisa ikut di formasi pusat. (kir)

Tangani Dampak Kekeringan

BPBD Loteng Dapat Tambahan Kuota Air Bersih Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini sudah menyalurkan sekitar 1,4 juta liter dari 1,8 juta air bersih ke daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan. Meski demikian, penyaluran air bersih masih tetap akan dilakukan. Kendati stok air bersih sudah semakin menipis.

“Saat ini stok air bersih memang sudah semakin menipis.

Tinggal sekitar 400 ribu liter lebih. Tapi bukan berarti penyaluran air bersih akan dihentikan,” ujar Kepala BPBD Loteng Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Rabu (11/10).

Menurutnya, droping air bersih ke daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan akan terus dilakukan. Kendati saat ini hujan sudah mulai turun mengguyur sejumlah wilayah di Lo-

teng, namun dis sejumlah wilayah masih dilanda kekeringan. “Walaupun hujan sudah turun, bukan berarti permintaan bantuan air bersih berkurang.

Saat ini, permintaan air bersih masih cukup tinggi,” akunya.

Jika stok air bersih yang disiapkan BPBD Loteng sudah habis, ujarnya, pemerintah provinsi sudah siap memberikan tambahan stok air bersih sebanyak 140 tangki dengan kapasitas per tangki sebanyak 4 ribu liter atau sekitar 460.000 liter. Itulah yang nantinya akan disalurkan kedaerah-daerah yang terkena dampak kekeringan. Belum lagi tambahan air bersih dari pemerintah pusat.

“Jadi prinsipnya, selama masih ada masyarakat yang butuh air bersih, tetap akan diberikan.

Baik pemerintah provinsi maupun pusat sudah menyatakan siap menambah stok air bersih bagi Loteng,” ujarnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

Disos KSB dan Ahli Waris Sudah Temukan Makam Undru di Cirebon

24 Penyalahguna Narkoba Direhabilitasi Selama 2017 Taliwang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa Barat mencatat hingga bulan September sudah ada sekitar 24 orang yang sudah dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 11 orang saja.

Kepala BNNK Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasubag Humas Mairuddin S. Km, Rabu (11/10) kemarin mengatakan, terjadinya peningkatan, terhadap para pengguna narkoba untuk dilakukan rehabilitasi tersebut karena dampak dari semakin intensnya instansi terkait melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyasar semua lini masyarakat dianggap paling ampuh menekan kasus penyalahguna narkoba ini. Sementara itu, terhadap masyarakat yang secara sukarela memilih untuk di rehabilitasi jumlahnya terus meningkat.

“Alhamdulillah sudah banyak masyarakat yang sadar dan mau direhabilitasi. Kita juga akan terus galakkan sosialisasi dan pemberian pemahaman.

Sehingga kasus ini bisa semakin ditekan dan dikurangi,” ujarnya.

Dikatakannya, kesadaran melakukan rehabilitasi secara volunter (sukarela) lanjutnya, juga memberikan manfaat tersendiri bagi orang yang melakukan. Selain tidak dikenakan proses hukum, semua kebutuhan saat rehabilitasi juga ditanggung pemerintah (gratis). Bahkan semua fasilitas pendukung untuk pelayanan rehabilitasi juga sudah tersedia tinggal menunggu kesadaran masyarakatnya saja untuk dilakukan rehabilitasi.

Sementara itu, ketika para pengguna ini terkena operasi tangkap tangan (OTT) maka yang didahulukan adalah proses hukumnya. “Semua sarana dan prasarana pendukung untuk dilakukan rehabilitasi semua sudah tercukupi tinggal kesadaran masyarakatnya saja,” tandasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) – Beberapa waktu lalu tim Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama keluarga ahli waris Undru telah bertandang ke kota Cirebon dalam upaya pemindahan kuburan sang pahlawan ke daerah. Hasil dari kunjuangan itu pun, tim telah mememukan lokasi kuburan yang oleh warga Cirebon dijuluki sebagai “Pangeran Sumbawa”.

Sekretaris Disos KSB, Manurung, SPd mengatakan, pihak pemerintah kota (Pemkot) Cirebon telah menunjukkan lokasi kuburan Undru kepada tim dan ahli waris dalam kunjungan perdana ke Cirebon. Dari penelusuran sejumlah bukti dapat ditemukan di lokasi keburan yang menadai kebenaran kuburan sang pahlawan.

“Orang Pemda dan masyarakat sepuh di sana menunjukkan kuburannya kepada kami secara langsung,” terangnya kepada wartawan, Rabu (11/10).

Ia menjelaskan, kondisi pusara Undru di lokasi pemakaman tersebut dalam keadaan kurang terawat. Di mana nisan dan beberapa bagian kuburan mulai mengalami kerusakan dan posisinya berada di lokasi pemakaman para ulamaulama sepuh Cirebon di masa lalu.

“Kuburannya berdekatan dengan kuburan istrinya. Karena saat diasingkan oleh Belanda dulu, beliau sempat beristri di Cirebon tapi tidak memiliki keturunan,” paparnya.

Manurung mengungkapkan, dalam kunjungan perdananya ke Cirebon, pihaknya telah menyampaikan niatannya ke Pemkot Cirebon terkait rencana pemulangan kuburan Undru tersebut. Pihak Pemkot Cirebon sendiri menyatakan mendukung rencana tersebut dan akan turut membantu seluruh prosesnya ke depan.

“Pemkot Cirebon mendukung. Tapi

Luas Lokasi Bencana Kekeringan di KSB Bertambah

(Suara NTB/ist)

MAKAM UNDRU - Sekdis Disos KSB Manurung dan Kabid Pemakaman dan Kepahlawanan Nurdin melihat kondisi makam Undru di kota Cirebon. kemudian mereka minta agar sebelum dipindahkan disepakati dulu dengan para ahli waris,” sebutnya.

Selain itu Pemkot Cirebon juga meminta agar dalam proses pemulangan nantinya, keberadaan makam Undru di Cirebon nantinya tidak sepenuhnya hilang. Sebab Undru bagi Pemkot Cirebon menjadi bagian dari sejarah Cirebon di masa lalu.

“Saya kaget karena ternyata pihak Pemkot banyak tahu cerita Undru yang saya sendiri tidak pernah tahu sebelumnya. Mereka tahu betul seperti apa sepak terjang beliau selama masa kolonial. Makanya mereka berharap bagian Undru tidak pernah hilang sepenuhnya dari Cirebon,” beber Manurung.

Selanjutnya Manurung mengata-

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Suasana sosilisasi Pemilu 2019 kepada Parpol dan Camat di Sumbawa, Rabu (11/10).

Pemilu 2019

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, menyoroti masih banyaknya warga Sumbawa yang belum melakukan perekaman e KTP di Sumbawa. Sebab hal ini berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih dalam Pemilu 2019.

“Data yang kami peroleh dari kantor Disdukcapil beberapa hari lalu, itu masih rendah sekali sekitar 76 persen data kependudukan yang menggunakan E-KTP,” sebut Syukri, dalam sosialisasi beberapa materi dalam Pemilu 2019 mendatang. Dengan mengundang unsur parpol dan

seluruh camat se-Kabupaten Sumbawa, Rabu (11/10).

Hal ini, lanjut Syukri mengingat dalam UU Pemilu yang baru, UU nomor 7 tahun 2017, serta beberapa peraturan KPU, jelas, penduduk yang terdaftar sebagai pemilih, harus menggunakan E-KTP. Sementara masih cukup banyak warga yang belum melakukan perekaman.

“Ini yang harus diwanti wanti oleh para camat. Masalah penduduk yang harus menggunakan E-KTP. Jadi penduduk yang terdaftar sebagai pemilih, harus menggunakan E-KTP,” pungkasnya. (arn)

Tak Ada Penambahan Dapil di Sumbawa Rusni-JM Siap Ramaikan Pilkada NTB Sumbawa Besar (Suara NTB)KPU Sumbawa menyatakan sampai saat ini, belum ada perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) di Sumbawa. Sebab setelah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, dari pemetaan jumlah penduduk dari data tahun 2014 tidak ada penambahan jumlah kursi di masingmasing Dapil yang melampaui batas perundang-undangan sampai 12 kursi perdapil.

“Jadi tidak ada, perubahan.

Tapi di KPU pusat kalau kita lihat dari penggunaan anggaran, nanti akan diundang KPU kabupaten/kota seluruh indonesia, untuk berbicara masalah penyusunan dapil. Kalau dari jumlah penduduk, di Sumbawa itu sekiar 500 ribu lebih, sementara ketentuan perundang-undangan 500 ribu sampai 1 juta itu masih 45 kursi. Jadi masih jauh, tetap 45 kursi. Tapi penentunya itu tetap di KPU pusat. Kita tetap mengusulkan lima Dapil,” terang Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, dalam sosialisasi Pemilu 2019 yang mengundang Parpol dan Camat se Kabupaten Sumbawa, Rabu (11/10).

Untuk penghitungan suara,

perolehan suara sah dari masing-masing seluruh parpol itu dibagi dengan bilangan ganjil.

Dari hasil bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, sampai batas pembagian kursi disetiap dapil. Nanti diberikan kepada perolehan tertinggi di masing-masing parpol. Berbeda dengan sistem BPP yang dulu digunakan. Dimana itu jumlah suara partai dulu baru ditentukan suara terbanyak.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, menjelaskan pihaknya mengundang parpol, camat, dalam rangka sosialiasi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2019. Materi yang disampaikan mulai dari Dapil, sistem penghitungan kursi, dan penetapan calon terpilih, calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Ada pula materi i tentang logistik.

Materi tentang kampanye dan dana kampanye.

“Saya sendiri menyampaikan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu secara umum, dan pemutakhiran data pemilih. Ini akan terus berlangsung dengan stake

holder yang lain,” jelasnya.

Hal ini ada kaitannya dengan pembentukan penyelenggara adhock, PPK dan PPS. Sehingga KPU diwajibkan berkoordinasi dengan semua camat. Bagaimana pun KPU sebagai penyelenggara tidak bisa jalan sendiri, meski berbarengan dengan pemerintah pada semua jenjang.

“Untuk PPK dan PPS, tentu kami dalam hal ini selalu intens berkomunikasi dengan camat. Inilah kenapa kami mengundang seluruh camat di Sumbawa. Begitu juga dengan parpol sangat penting. Karena beberapa yang muncul selama ini berkaitan dengan dapil, sistem penetapan calon terpilih, sistem pembagian kursi, penting sedini mungkin kami sampaikan. Sehingga temanteman dalam mengatur jumlah calon yang akan duduk, mereka sudah dapat gambaran. Misalnya daerah pemilihan kalau kemarin banyak pertanyaan kepada kami akankah ini dimekarkan, akankah ada penambahan dapil, pada hari ini saya kira terjawab, bahwa tidak ada penambahan dapil,” pungkasnya gamblang. (arn)

Bendungan Beringin Sila nas teknis. Kami juga berkeyakinan, pemerintah juga tidak akan merugikan rakyatnya sendiri. Pengukuran tanah juga sudah dilakukan dan kini tinggal menungu proses ganti rugi,” tandas Camat, ketika dikonfirmasi Rabu (11/10). Ia pun telah mengantisipasi adanya warga yang bisa saja keberatan yang akan menghambat proses pembangunan bendungan nantinya.

Pihaknya berharap rencana pembangunan bendungan ini bisa berjalan lancar. Agar dapat segera dinikmati oleh masyarakat Utan dan sekitarnya. Diperkirakan bendungan

ini nantinya dapat mengairi sekitar 3000 hektar lebih areal persawahan yang ada di Utan, Reh hingga Buer. Luas areal pertanian di Utan sendiri sekitar 2000 hektar lebih.

“Kalau bendungan ini nantinya selesai, maka petani bisa tanam tiga kali dalam setahun. Sekarang ini, hanya mengandalkan sisa debit air yang ada di sungai. Kalau musim kemarau kayak sekarang, mengandalkan sumur bor. Untuk mengairi areal jagung yang ada saat ini,” terang Syahruddin.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, terdapat

sekitar 103 bidang tanah milik masyarakat yang terkena dampak lagsung dari rencana pembangunan bendungan Beringin Sila. Termasuk untuk akses jalan menuju lokasi bendungan nantinya. Untuk pembebasan lahan milik masyarakat, Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 Miliar dari APBD Perubahan 2017. Saat ini, tengah dilakukan proses tender untuk menentukan tim aprisalnya. Sehingga nanti, pembayaran yang diberikan kepada masyarakat akan mengacu pada hasil penilaian aprisal. (arn)

Syahruddin

(Suara NTB/arn)

Camat Jamin Pemilik Lahan Tidak Keberatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Camat Utan, Syahruddin menjamin semua pemilik lahan dari 103 bidang tanah yang terkena dampak rencana pembangunan bendungan Beringin Sila tidak ada yang keberatan. Mereka diyakini akan menerima, berapapun harga yang nantinya ditetapkan tim appraisal. Sebab, warga Utan sudah lama mendambakan bendungan ini.

“Saya jamin, tidak ada pemilik lahan yang akan keberatan. Karena dari awal mereka sudah kami panggil dan disosialisasikan tentang pembebasan lahan ini bersama di-

kan, dari hasil kunjungan itu pihaknya akan membicarakannya dengan pihak ahli warus apakah telah benar-benar setuju melakukan pemindahan sesuai rencana atau tidak. “Kalau kita (Pemda KSB) kan harapannya bisa dipulangkan ke tana samawa ini. Karena beliau menjadi ikon kepahlawanan khususnya bagi KSB,” harapnya. (bug)

KPU Sumbawa Ingatkan Pemilih Harus Gunakan E-KTP

(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat luas daerah yang terkena dampak bencana kekeringan mengalami penambahan jumlah. Dari tujuh desa sesuai Surat Keputusan (SK) tanggap bencana, kini menjadi 10 desa yang harus disuplai air bersih perhari.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB melalui Kasi Kedaruratan dab Logistik (Dalops) Sahabuddin kepada Suara NTB, Rabu (11/10) mengatakan, meski saat ini sebagian besar wilayah KSB mulai diguyur hujan, tetapi luas wilayah yang terkena dampak kekeringan juga ikut bertambah. Dimana sebelumnya hanya ada sekitar tujuh desa yang terkena dampak kekeringan, saat ini sudah ada tiga desa lainnya.

Desa-desa tersebut yakni, Desa Tua Nanga, Kecamatan Poto Tano, Desa Senayan, Kecamatan Seteluk, dan Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk. Di tiga desa tersebut saat ini pihaknya sudah mulai melakukan pendistribusian air bersih sesuai permintaan dari warga setempat.

“Musim hujan yang terjadi saat ini hanya di beberapa wilayah saja, sementara wilayah yang ada di wilayah barat tetap terjadi kekeringan,” ungkapnya.

Dikatakannya, karena masih ada lokasi yang terkena dampak kekeringan, maka status tanggap bencana juga masih akan diberlakukan. Bahkan untuk masa perpanjangan ini berlaku hingga tanggal 24 Oktober mendatang dengan anggaran sekitar Rp 145 juta. Apalagi saat ini hujan di wilayah setempat masih belum terjadi secara merata, sehingga perpanjangan tanggap bencana kekeringan perlu dilakukan.

Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ketika nantinya di masa perpanjangan masyarakat masih membutuhkan air bersih, maka instansi terkait juga akan kembali melakukan perpanjangan kedua.

“Kita tetap akan perpanjang masa tanggap bencana ketika nanti dibutuhkan masyarakat,” ujar Budin kerap ia disapa.

Ia menambahkan, dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pendistribusian air bersih akan dilakukan minimal dua kali sehari. Sehingga masyarakat yang masih kesulitan air bersih bisa merasakan manfaatnya. Bahkan dalam satu tangki, pihaknya bisa menyalurkan air bersih hingga 6.

000 liter.

Pihaknya juga tetap berharap kepada PDAM untuk bisa membantu dalam pendistribusian air bersih ini. Mengingat selama ini, pihaknya belum memiliki sumur bor dalam yang akan dipergunakan untuk menyuplai air bersih ke masyarakat.

“Kita tetap berharap kepada PDAM untuk bisa membantu dalam mendistribusikan air bersih, karena selama ini kita (BPBD) belum bisa maksimal memenuhi air bersih secara mandiri,” tandasnya. (ils)

Halaman 6

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah beberapa pasangan calon mendeklarasikan diri, kini muncul pasangan dengan warna baru, H. Ahmad Rusni, SE, MM, M.Pd dan H. Jamaluddin Malik, yang siap meramaikan bursa Pilkada NTB 2018. Meskipun belum pernah melakukan sosialisasi dan memasang baliho, namun diam-diam pasangan pengusaha dan mantan birokrat ini sudah melakukan persiapan. Pasangan ini bahkan sudah siap mendeklarasikan diri.

H. Jamaluddin Malik atau akrabnya JM, kepada wartawan menyampaikan kesiapannya maju di Pilgub NTB 2018. Setelah ditawari oleh H. Ahmad Rusni, SE, M.M. M.Pd, seorang pengusaha real estate asal Lombok Tengah sebagai Calon Wakil Gubernur. Dimana diakuinya komunikasi sudah dibangun sejak tahun 2015 lalu, hanya saja saat itu tidak terlalu ditanggapi.

Namun, setelah pulang melaksanakan ibadah haji, Rusni kembali mendatanginya dan keinginan untuk maju tersebut muncul. Rencananya ia dan H. Ahmad Rusni juga sudah siap melakukan deklarasi. Dimana tempat dan waktunya sudah direncanakan.

Menurutnya, ketertarikannya berpasangan dengan H. Ahmad Rusni dan bersedia menjadi nomor 2 karena tiga hal. Pertama karena ikhlas, kemudian visioner dan mempercayainya 100 persen sebagai Wakil Gubernur ketika terpilih pada Pilgub nantinya.

Selain itu yang membuatnya tertarik, karena misi dan program yang diusung yakni membangun ekonomi keummatan berbasis kerakyatan syariah dan sosial.

“Mengenai program ini saya belum bisa berbicara banyak sekarang secara teknis, tapi secara umum kita

bangun ekonomi keummatan berbasis kerakyatan syariah dan sosial,” ujarnya.

Disinggung mengenai kendaraan politik, diakui JM ada dua jalur. Dengan mengupayakan melalui partai politik.

Diantaranya Hanura, PAN, PBB dan lainnya. Namun jika hal tersebut tidak bisa, maka akan melakukan jalur independen sebagai alternatif.

Jalur independen ini sudah dipersiapkan secara matang.

Dimana persiapannya sudah dilakukan dan saat ini sedang melakukan konsultasi dengan KPU supaya saat verifikasi nanti tidak terjadi permasalahan. Untuk persyaratan independen sendiri harus mengumpulkan KTP minimal 335 ribu. Namun yang sudah dipersiapkan lebih dari 1 juta.

“Persyaratannya 335 ribu KTP yang harus dikumpul.

Tapi katanya pak H. Ahmad KTP yang sudah terkumpul sudah 1 juta lebih,” tukasnya.

Mengenai pasangan yang belum dikenal seperti calon lain, menurut JM hal ini menjadi tantangan. Namun hal tersebut bukanlah hambatan, karena tim juga sudah mulai berjalan sejak lama meski tidak terlihat. Bahkan diakui JM, H. Ahmad Rusni sudah menyasar pelosokpelosok di NTB, termasuk Sumbawa. Seperti di Kecamatan Plampang, Lape, Labangka dan Alas. Termasuk masuk ke KSB hingga Bima.

Selain itu juga sudah berbuat memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Ini adalah tantangan, tapi bukan hambatan. Bagi saya kita harus kerja keras. Memang belum dikenal secara luas. Tapi ternyata kalau di kalangan menengah ke atas terutama di Pulau Lombok bahkan secara nasional dia dikenal. Karena dia banyak membangun properti juga.

Kita ikhtiar, Insya Allah ada jalan,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

130 Desa di Bima Masih Tertinggal dan Terpencil Bima (Suara NTB) Sebagian besar desa di Kabupaten Bima, masih dalam kategori tertinggal dan terpencil. Tercatat ada 130 desa, yang terbagi dalam 81 daerah terpencil dan 49 tertinggal dan terpencil.

Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bima, Agusalim M. Si kepada Suara NTB, Rabu (11/10), mengaku, ratusan desa tertinggal dan terpencil tersebut. Bahkan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bima.

“Penepatan ini dilakukan pada tahun 2015 lalu.

Menindaklanjuti SK penetapan dari Kementrian Pemba(Suara NTB/uki) ngunan Daerah Tertinggal Agusalim (PDT),” katanya.

Diakuinya, indikator atau dasar dari penetapan desa tersebut, dilihat dari sejumlah aspek. Antara lain mulai akselerasi, tingkat infrastruktur, pendapatan perkapita serta keadaan sosial masyarakat.

“Lebih kepada aspek perekonomian serta akses atau sarana menuju ke daerah ini,” ujarnya.

Agusalim mengaku, pihaknya akan melakukan evaluasi serta akan merilis kembali jumlah tersebut, pada akhir tahun ini 2017 ini. Setelah dua tahun berturut-turut terus diintervensi oleh pemerintah daerah dan pusat.

“Hasilnya akan kita hitung dan rilis kembali sejauh mana progresnya setelah diintervensi,” katanya.

Ia mengatakan, desa-desa tersebut selama dua tahun, diintervensi agar menjadi desa yang maju dan mandiri.

Melalui program bantuan stimulan pembangunan dan pemberdayaan perekonomian, berdasarkan kearifan lokal atau karakteristik wilayah setempat.

“Salahsatu yang intervensi yang dilakukan yakni program peternakan terintegrasi di Desa Lewintana Kecamatan Soromandi,” katanya.

Menurutnya selama diintervensi, diharapkan daerah tersebut dapat menggali potensi dan menjadikan sebagai potensi ekonomi masyarakat, sebagai salahsatu sektor pengungkit.

“Intervensi pesisir kita lakukan dengan pola Maritim. Tujuannya agar desa maju dan mandiri,” pungkasnya. (uki)

TPA Bara Ditutup, Pemerintah Manfaatkan TPA Lune Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Dompu mulai mengaktifkan TPA Lune setelah lahan di TPA Bara ditutup pemiliknya pekan kemarin. Karena TPA Baru, Dinas Lingkungan Hidup (LH) sambil membuat kolam penampung sampah di lahan yang dibebaskan tahun 2017 ini. Pengoperasionalan TPA Lune membuat Pemda harus menanggung biaya transportasi lebih besar karena jarak yang jauh.

Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (KPPT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Syafruddin, ST kepada Suara NTB, Rabu (11/10) kemarin, mengakui sudah memanfaatkan TPA Lune Kecamatan Pajo untuk pembuangan sampah dalam kota Dompu sejak Senin (9/10).

Pemanfaatan TPA Lune setelah warga pemenang gugatan perdata lahan TPA Bara menutup lahannya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk pembuangan sampah.

“Karena di TPA Bara ditutup, sampah menumpuk dalam kota. Makanya kita langsung manfaatkan TPA Lune yang sudah dibebaskan pemerintah,” katanya.

Karena lahan masih baru, saat ini juga langsung dikerjakan kolam sampah ukuran 25 x 50 meter dengan kedalaman 10 meter dan dindingnya setinggi 3 meter. Karena lahan yang disiapkan pemerintah sekitar 4,5 ha, pengerjaan kolam sampah tidak mengganggu penampungan sampah sementar.

“Sampah kita langsung tampung di sini juga. Karena lahannya ada sekitar 4,5 ha, jadi tidak akan mengganggu,” terangnya.

Dengan dipindahkannya TPA ke Desa Lune Kecamatan Pajo, diakui Syafruddin, dengan jarak tempuh yang semakin jauh sekitar 17 KM atau 15 KM pulang pergi akan ada tambahan biaya operasional khususnya pada biaya transportasi. Karena jarak ke TPA Bara selama ini hanya 8 KM dari pusat kota menjadi 17 KM ke TPA Lune. “Pasti akan ada ikutan perubahan operasional,” akunya.

Tambahan biaya lainnya juga pada pemeliharaan serta pengolahan sampah di TPA. Berbeda dengan TPA Bara yang sudah ada kolam sampah dan sistem penyaringan sampahnya. Sehingga akan dilakukan penyemprotan secara berkala agar tidak mengeluarkan bau dan berkembangnya lalat.

Sementara Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si yang dihubungi terpisah mengatakan, lahan untuk TPA Lune sudah dibebaskan pemerintah daerah seluas 4,5 ha. Dari Rp 1 M anggaran yang disiapkan untuk TPA Lune, setelah dilakukan penawaran hanya Rp 600 an juta.

“Dari tiga orang pemilik lahan, sudah 2 orang yang selesai dibebaskan. Satu orang belum selesai karena ada selisih luas lahan dan dilakukan pengukuran ulang. Tapi pada prinsipnya, lahan untuk TPA Lune sudah tidak ada masalah dan bisa dimanfaatkan,” katanya. (ula)

Bermasalah, LHP ADD dan DDA Puluhan Desa di Bima Bima (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Bima sudah melakukan audit terkait pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Alokasi (DDA) terhadap 191 desa di Kabupaten Bima, belum lama ini.

“Hasilnya ada sekitar puluhan desa yang ditemukan ada kejanggalan dan permasalahan,” katanya Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bima, Salahuddin SH, menjawab Suara NTB, Selasa (11/10).

Meski demikian Salahudin enggan membeberkan secara detail kejanggalannya. Hanya saja, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ditemukan beragam masalah yang bervariatif.

“Yang jelas hampir merata dan variatif permasalahannya. Ada desa yang di Kecamatan Sape, ada juga yang di Kecamatan Wera,” katanya.

Adanya permasalahan tersebut pihaknya hanya mengarahkan agar para pemerintah desa dapat mengembalikan anggaran ke kas negara. Untuk kemudian dapat digunakan pada anggaran berikutnya.

“Dana yang dikembalikan dapat dijadikan Sisa penggunaan anggaran (SILPA). Kita arahkan untuk dipakai pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, LHP penggunaan ADD dan DDA yang bermasalah tersebut, juga diketahui dari aduan masyarakat ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan saat ini tengah diproses pengusutan.

“Aduan yang dilaporkan APH akan berkoordinasi dengan kami. Untuk menelusuri permasalahan, sehingga bisa diproses lebih lanjut,” katanya.

Salahuddin menambahkan, beberapa desa yang bermasalah terakit penggunaan ADD dan DD dan kini diproses secara hukum itu antara lain Desa Karumbu Kecamatan Langgudu dan desa Oi Katupa Kecamatan Tambora. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Anggaran Rp 9,8 Miliar

Pembebasan Lahan Pelabuhan Nusantara akan Diupayakan Tahun Ini

Dompu (Suara NTB) Alokasi anggaran untuk pembebasan lahan pelabuhan Nusantara Kilo dalam DPA Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu hanya Rp 9,8 M. Itupun disatukan dengan alokasi pembebasan lahan untuk akses masuk pasar Soriutu Manggelewa.

Jumlah ini tidak sama seperti yang direncanakan sebesar Rp 15 M dan proses pembebasan lahan warga akan diupayakan Desember 2017.

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (11/10) kemarin, mengaku dalam perencanaannya alokasi anggaran untuk pembebasan lahan warga di lokasi pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo sebesar Rp 15 M. Setelah menjadi DPA bagian Administrasi Tata Pemerintahan menjadi Rp 9,8 M. “Itu pun, disatukan dengan pembebasan lahan untuk akses jalan masuk ke pasar Soriutu Manggelewa,” katanya.

H. Yuhasmin mengaku, sejauh ini belum ada surat dari Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait rencana penarikan anggaran pembebasan lahan ini untuk diarahkan ke program pembangunan lain. Sehingga pihaknya tetap memprosesnya seperti biasa. “Kami belum terima surat pengalihan anggaran. Karena tidak ada, kita tetap proses seperti biasa,” jelasnya Untuk proses pembebasan lahan warga di lokasi pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo masih dalam tahap pengukuran kembali. Karena lahan yang dibebaskan seluas 35 ha dan menjadi kewenangan Provinsi. Namun sejak 26 September 2017 lalu, Kanwil BPN

Provinsi NTB telah melimpahkan kewenangannya ke BPN Kabupaten Dompu untuk melakukan pengukuran dan melakukan proses pembebasan lahannya.

“Hasil keputusan rapat Jumat kemarin, hari ini kita turun kembali ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan peninjauan lokasi. Karena ada bangunan yang akan dibebaskan juga, kita libatkan dari Dinas PUPR dan Dinas Pertanian turun ke lokasi,” jelasnya.

Setelah proses pengukuran, tahapan lanjutannya akan dilakukan penilaian dan taksiran harga tanah serta bangunan oleh lembaga apresal.

Karena nilai jasa apresal di atas Rp 50 juta, sehingga dilakukan proses tender.

“Proses tender biasanya satu bulan. Saya sudah masukan surat pengajuan tender di ULP dan menunggu hasil pengukuran ini untuk kelengkapan bahannya. Kalau tidak ada halangan, paling awal Desember 2017 sudah bisa dilakukan proses pembebayaran lahan warga,” ungkapnya.

Proses pembebasan lahan untuk lokasi pelabuhan Nusantara Kilo ini menjadi salah program prioritas pemerintah tahun 2017. Setelah proses pembebasan ini, direncanakan tahun 2018 – 2019 ini proses pembangunan pelabuhan Nusantara direncanakan mulai dilakukan pembangunan.

Keberadaan pelabuhan Nusatara yang akan menunjang pengangkutan hasil bumi dari Dompu akan menjadi penggerak ekonomi Dompu kedepan. Karena lokasi yang berada di jalur lintasan laut Nusantara menjadikan lokasi pelabuhan ini bisa menjadi

(Suara NTB/ula)

H. Yuhasmin pelabuhan berbagai komoditi, tidak hanya mengangkut hasil bumi, tapi juga mengangkut bahan bangunan dan lainnya. Bahkan menjadi pelabuhan eksport import kedepannya. (ula)

Puluhan Dus Miras Diamankan dari AKDP Dompu (Suara NTB) Puluhan dus Minuman Keras (Miras) jenis brem diamankan Anggota Unit Reskrim Polsek Pekat di pangkalan bus Desa Kadindi Kecamatan Pekat, Rabu (11/10) Pukul 00.24 dini hari. Dus berisi ratusan botol miras tersebut diamankan dari bus Angkutan Dalam Provinsi (AKDP) SR jalur trayek Mataram-Calabai.

Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh. Saihun mengungkapkan Bus Bernopol EA 7292 M ini diinformasikan kerap mengangkut miras dari Mataram. “Laporan masyarakat bahwa Bus SR Nopol EA 7292 M trayek Mataram-Calabai ini sering mengangkut miras, makanya kita lakukan pemeriksaan,” kata dia kepada Suara NTB. Informasi yang kemudian dikembangkan jajaran Polsek Pekat ini akhirnya membuahkan hasil, Bus SR terbukti mengangkut barang beralkohol dari Mataram itu untuk diedarkan di Pekat. Hal ini diketahui setelah anggota melakukan pemeriksaan muatan bus yang dikemudi Usman, warga Dusun Madya Kecamatan Kempo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diket-

ahui AKDP ini membawa 22 dus miras jenis brem ukuran botol mineral tanggung dan 10 dus ukuran botol mineral besar. “Setelah dicek kami menemukan minuman keras jenis brem dengan jumlah sekitar 22 dus botol mineral tanggung dan 10 dus ukuran botol mineral besar,” ungkapnya.

Atas temuan barang yang telah lama diresahkan masyarakat itu, sopir berikut karnetnya langsung diintorgasi guna mengetahui pemilik barang dan sumber kepemilikanya, termasuk menyelidiki sejauh mana keterlibatan orang-orang ini terkait pengiriman miras. Sementara ratusan botol miras selanjutnya diamankan di Mapolsek pekat sebagai barang bukti.

“Setelah melakukan interogasi terhadap sopir dan kernet bus BB miras terseb u t

diamankan di Mapolsek Pekat.

Dan untuk diketahui pemilik barang ini masih dalam lidik,” pungkasnya. (jun)

DITURUNKAN - Puluhan dus miras jenis brem saat diturunkan polisi dari bus SR, Rabu (11/10).

(Suara NTB/jun)

Ditemukan Tramadol dan Narkoba di Sekolah, Kepsek Wajib Mundur Bima (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahrga (Dikbudpora) Kabupaten Bima akan menindak tegas para Kepala Sekolah (Kepsek). Apabila di lingkungan sekolah yang dipimpinnya ditemukan beredarnya narkoba dan tramadol.

“Ini dalam rangka mewujudkan sekolah bebas dari Narkoba, Tramadol dan Miras,” kata Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Supratman M.Si, dalam acara pembinaan Fasilitator Pendidikan, implementasi kebijakan P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima, Rabu (11/10).

Menurutnya, langkah kedepan akan ditindaklanjuti dengan

menyiapkan MoU dengan seluruh para Kepsek. Salahsatu isi MoU tersebut, berisi tentang kebijakan atau aturan di sekolah setempat. “Misalnya apabila terdapat narkoba dan tramadol di lingkungan sekolah.

Maka wajib Kepsek akan langsung mengundurkan diri atau diberhentikan,” tegasnya.

Diakuinya, langkah tersebut merupakan salahsatu program dari pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bima, menuju Bima RAMAH. Suksesnya program tersebut dibutuhkan kerjasama seluruh Kepsek.

“Prinsipnya Dikbudpora akan mendukung dan mendorong langkah BNNK untuk memberantas narkoba dan

obat keras dilingkungan sekolah,” ujarnya.

Sementara Kepala BNNK Bima, Ahmad SH menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya ada upaya atau langkah antisipasi peredaran narkoba dan tramadol di lingkungan sekolah. “Penyelesaiannya juga ada metode dari Kepsek,” katanya.

Jika hal itu berjalan dengan baik dan maksimal. Ahmad menyakini peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta tramadol, mampu dikendalikan. Karena semua pihak turun tangan dan terlibat. “Semoga niat baik ini bisa terwujud untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

PEMBINAAN - Kepala Dikbudpora dengan Kepala BNNK Bima, dalam acara pembinaan Fasilitator Pendidikan, implementasi kebijakan P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima, Rabu (11/10).

Warga Perbatasan Bersitegang, Siswa Terpaksa Libur Dompu (Suara NTB) Sengketa wilayah perbatasan Bima – Dompu dan kawasan rehabilitasi swadaya tidak hanya memicu konflik yang berujung pada pengerusakan sejumlah kendaraan, tetapi merembet ke lingkungan pendidikan. Salah satunya aksi liburkan diri siswa asal Dusun Karaku dan Doro Luwu yang sekolah di SMPN 8 Satap Dompu. Hal itu mengingat warga dua dusun ini masih bersitegang dan berupaya melakukan pengancaman – pengancaman.

“Mereka tidak berani ke sekolah ini karena ada beberapa isu yang sengaja diisukan bahwa orang-orang Karaku ini akan menunggu (siswa asal Doro Luwu untuk diserang, red), padahal sejatinya tidak ada. Konflik ini tidak ada kaitanya dengan siswa, sekolah ya sekolah,” kata salah seorang guru SMPN 8 Satap, M. Kardianto, kepada Suara NTB, Rabu (11/10).

Aksi liburkan diri siswa tersebut sudah berlangsung dua hari, mulai Tanggal 10 Oktober kemarin pasca adu serang warga dua dusun dengan senjata rakitan sehari sebelumnya. Menyikapi hal itu pihak sekolah pun telah mendatangi wali murid didua kabupaten berbeda ini (BimaDompu) agar menyekolahkan anaknya. Karena menurutnya, konflik antar kampung tersebut tidak ada kaintannya dengan siswa. “Sekolah tetap berjalan masalah kampung itu tidak bisa dikaitkan ke

sekolah,” ujarnya.

Terhadap beberapa warga yang melakukan aksi demonstrasi di wilayah perbatasan beberapa waktu lalu, tegas Kardianto, pihaknya sudah menekankan agar massa tidak berorasi apalagi masuk ke halaman sekolah. Karena itu akan berimbasa pada terganggunnya psikologi anak, terlebih mandegnya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Berdasarkan informasi kepala sekolah yang terjun ke lapangan baru-baru ini bahwa wali murid dari Desa Mada Wau khususnya Dusun Doro Luwu berencana memindahkan anakanaknya ke sekolah lain. “Dan untuk mengatisipasi itu tadi pagi (kemarin) pihak sekolah melapor diri ke kepolisian untuk meminta perlindungan dan menyosialisasikan kepada masyarakat, baik Karaku maupun Mada Wau,” Jelasnya.

M. Kardianto menambahkan pemangku kebijakan di dua kabupaten mestinya tidak tinggal diam melihat persoalan ini, tetapi harus proaktif mensosialisasikan soal konflik yang tidak akan membahayakan jiwa peserta didik, dan segera menyelesaikan persoalan batas administrasi wilayah. Minimal aparat kepolisian juga intens melakukan penjagaan di wilayah perbatasan tersebut.

“Polisi harus berjaga di sana 1x24 harus tetap dipantau wilayah itu, karena barubaru ini juga ada informasi ingin saling serang,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Sumbang Penurunan Lakalantas

Cukong ’’Illegal Logging’’ Mareje Bonga Kabur Mataram (Suara NTB) Jalan terjal bakal ditemui penyidik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mengungkap pembalakan liar hutan Mareje Bonga RTK-13. Cukong yang diduga pemilik 15 kubik kayu Sonokeling kabur ke luar negeri.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Satgas Penyidik Dinas LHK NTB, Astan Wirya, kemarin. Cukong tersebut berinisial SA (33). “Yang bersangkutan tidak di sana lagi, kabur ke luar negeri,” sebutnya tanpa merinci negara tujuan kaburnya cukong itu. Pihaknya kemudian sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kementerian LHK RI. Astan mengungkapkan, SA diduga berperan sebagai penyedia modal yang mendanai pembalakan liar di hutan di kawasan Sekotong, Lombok Barat itu.

Indikasi itu, lanjut dia, dirunut dari hasil keterangan tiga tersangka supir truk yang membawa kayu dan ditangkap di Jalan Raya Sekotong-Lembar.

Sejatinya, SA sudah dilayangkan surat panggilan pemeriksaan oleh PPNS Dinas LHK Provinsi NTB. Tetapi dari dua kali pemanggilan, SA tak pernah sekalipun menyanggupi.

Hingga saat ini, telah ditetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Antara lain MJ, JL, dan SD yang turut serta mengangkut kayu Sonokeling yang masuk daftar kuota nol perdagangan di NTB. Para tersangka itu hanya dikenai wajib lapor. Mereka dijerat dengan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b Juncto Pasal 12 Huruf e dan atau Pasal 16 Jo Pasal 88 Ayat 1 Huruf a dan atau Pasal 87 Ayat 1 Huruf e Jo Pasal 12 Huruf m UndangUndang RI Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), ancaman penjaranya paling lama 5 tahun dan paling singkat 1 tahun. (why)

Pelaku ’’Skimming’’Ambil Data Ratusan Nasabah Mataram (Suara NTB) Kasus skimming ATM BRI masih tahap penelitian berkas oleh jaksa penuntut umum Kejari Mataram. Dari pengumpulan barang bukti terungkap, alat skimming yang dipasang di ATM BRI Gili Trawangan itu sudah merekam data nasabah.

“Ada ratusan nomor kartu dan nomor PIN yang sudah direkam alat yang dipasang (warga negara) Bulgaria itu,” ungkap Kasubdit II Cyber Crime, AKBP Iwan Kurniawan, ditemui Rabu (11/10).

Pasangan nomor kartu dan PIN tersebut kemudian dipindahkan para tersangka ke kartu bodong. Tak hanya tu, data nasabah itu juga dijual kepada pembeli di luar negeri. Maka tak heran jika ada catatan penarikan uang nasabah korban di luar negeri.

“Digunakan sendiri atau dikirim ke luar negeri. Tentu banyak yang sudah mereka dapatkan karena hampir setahun mereka beroperasi,” jelasnya.

Tiga tersangka Velev Vladimir (44), Stanep Stanco (39), dan Horisov Mitko Venalinovo (43) ditangkap 17 September 2017 lalu.

Tiga tersangka itu tertangkap tangan saat mengambil alat skimming di ATM BRI di depan Villa Ombak. Mereka juga diduga memasang skimming ATM di Batulayar dan Senggigi, Lombok Barat; Gili Meno, Gili Air, dan Pemenang, KLU. Mereka juga terindikasi membobol data nasabah yang bertransaksi lewat ATM pada 2016 silam. Korbannya didominasi nasabah BRI dengan kerugian nyaris Rp 3 miliar.

Periode Oktober 2016-Januari 2017, alat skimming ditemukan di ATM BRI Jalan Lingkar Selatan, Pagutan, ATM SPBU Pagesangan, ATM MGM Plaza, ATM Kafe Mekar, dan ATM Jessica Homestay di Gili Trawangan.

Modus para pelaku yakni dengan menancapkan kamera mini di kanopi tombol PIN, dan di mulut kartu ATM. Nomor kartu dan PIN yang terekam kemudian dipindahkan ke kartu ATM bodong untuk digunakan menarik uang tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. (why)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI SABU - Kepala BNNP NTB, Imam Margono (tengah) dan Kepala BNNK Mataram, Nur Rachmat (kanan) menunjukkan barang bukti sabu yang diselundupan pelaku asal Aceh ke Lombok lewat anus.

Warga Aceh Diduga Selundupkan Sabu ke NTB Mataram (Suara NTB) Usaha para bandar narkoba memasukkan narkoba ke NTB semakin kreatif. Pengawasan yang semakin ketat membuat mereka memutar otak agar tak terdeteksi petugas.

Seperti dilakukan Nurdin (46), warga Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam.

Pria pengangguran itu menyelundupkan sabu lewat anusnya. Namun, aksi liciknya ketahuan petugas bandara Lombok International Airport (LIA).

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Kombes Pol Imam Margono, Rabu (11/10) menye-

butkan, modus tersebut adalah yang kedua kalinya dilakukan tersangka Nurdin.

Nurdin ditangkap Selasa (10/10) sekira pukul 15.50 Wita begitu turun di terminal kedatangan LIA. Tersangka menumpangn Lion Air JT 970 penerbangan dari Batam – Surabaya – Lombok.

Petugas Aviation Security LIA, Bea Cukai, dan BNN mencium gerak-gerik tersangka. Nurdin menyimpan sabu sebanyak empat poket besar sabu di dalam anusnya. Berat total barang bukti sabu mencapai 223,95 gram.

Masing-masing kemasan serupa kondom itu beratnya

58,32 gram; 57,95 gram; 56,59 gram; 51,09 gram.

“Jadi barang ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui dubur,” ujarnya di Kantor BNNK Mataram, SayangSayang, Cakranegara.

Pengiriman kedua sabu ke Lombok itu, sambung dia, atas perintah seorang bandar di Batam. Tersangka Nurdin diupah Rp 5 juta sekali kirim.

“Indikasi barang dari Batam, kita kembangkan lagi siapa pengirimnya, siapa penerimanya di sini,” sebut mantan Wakapolda NTB itu.

Tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 1 dan atau

pasal 132 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika. “Ancaman penjaranya seumur hidup atau mati,” tegas Imam.

Kasus itu kemudian dilimpahkan penanganannya ke BNN RI untuk kepentingan mengungkap asal barang berikut bandarnya.

Harusnya Ditembak Mati Kurir Sabu asal Aceh yang ditangkap BNNP NTB masih beruntung. Sebab, Kombes Pol Imam Margono sudah bertekad menembak mati para bandar dan kurir dengan barang bukti yang besar.

“Kamu ini masih diuntungkan bawa lewat bandara. Ka-

lau dibawa di jalan sudah ditembak mati kamu,” kata Imam berbincang kepada tersangka Nurdin.

Barang bukti sabu seberat 223,95 gram yang dibawa Nurdin, kata Imam, jika sampai lolos dan beredar maka akan mencandui 2.240 orang. Sabu seberat itu bernilai Rp 550 juta perintah bandar Batam untuk diedarkan di Lombok.

“Coba bayangkan sebanyak itu yang kecanduan. Makanya narkoba ini saya tidak ada ampun. Saya perintahkan tembak mati kalau barang buktinya signifikan,” tegas perwira menengah polisi berpengalaman di bidang Brimob itu. (ars/why)

Ali BD ’’Banjir’’Tawaran Pendamping

PDI-P Tak Terganggu Manuver Kandidat Lain Mataram (Suara NTB) Bakal calon Gubernur NTB, H.Moch. Ali Bin Dachlan (Ali BD) alias Amaq Asrul yang akan maju lewat jalur independen, saat ini tengah kebanjiran tawaran dari sejumlah kandidat bakal calon Wakil Gubernur yang ingin berpasangan dengannya. Sejumlah nama pendamping muncul. Lantas bagaimana dengan Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang sudah didaulat oleh PDI-P untuk berpasangangan dengan Bupati Kabupaten Lombok Timur itu?

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P NTB, Ir. Made Slamet MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/ 10) kemarin menanggapi santai.

Ia mengatakan pihaknya tidak terpancing dan terpengaruh dengan manuver yang dibangun oleh sejumlah kandidat untuk menggeser posisi Selly Andayani sebagai calon pendamping Ali BD. “Kita ndak tertarik, tidak terpengaruh dengan manuvermanuver yang lain. Artinya, kita tidak mau mengurus manuver orang lah. Yang jelas

pasangan Ali-Selly, bagi kita sudah mantap, sudah selesai.

Ya sudah ndak ada diskusi lagi soal itu,” ujar Made Slamet.

Dikatakan anggota fraksi PDI-P di DPRD NTB itu, pihaknya memang melihat banyak figur yang sedang menawarkan diri untuk berpasangan dengan Ali BD. Hal tersebut pun dianggap oleh PDI-P sebagai suatu hal yang wajar dalam membangun komunikasi politik. Oleh karena itu, pihaknya tidak mempersoalkan meskipun banyak baliho-baliho yang terpasang foto Ali BD de-

ngan kandidat balon wakil Gubernur lain, bertebaran di sudutsudut jalan utama.

Dikatakan Made Slamet, pihaknya saat ini lebih fokus untuk melakukan kerja-kerja politik dalam memenangkan paket pasangan Ali-Selly, daripada mengurus manuver politik itu.

Made Slamet mengungkapkan bahwa saat ini DPI-P lebih fokus melakukan konsolidasi dan mensosialisasikan pasangan tersebut ke masyarakat. Selain itu, relawan-relawan juga sudah mulai dibentuk sampai di

Ruang Manuver Hanura Makin Sempit Mataram (Suara NTB) NTB terkait hal itu, Rabu (11/10) kemarin menPada awalnya Partai Hanura sangat yakin gakui bahwa pihaknya sempat membangun simakan mampu memunculkan satu paket pasan- ulasi pasangan (Lalu Rudi-Amin). Namun karena gan calon alternatif di Pilkada NTB 2018. Beber- perubahan konstelasi politik lokal, maka pihaknapa waktu lalu telah mengemuka nama Lalu yapun menyerahkan keputusan ke DPP. Rudi Irham Srigde dan Muh Amin sebagai balon “Ya kita telah mensimulasikan pasangan kepasangan cagub dan cawagub. Namun perubah- marin, tapi berdasarkan kondisi politik saat itu. an politik terjadi begitu cepat, Amin secara Tapi karena dia dinamis, dan terjadi perubahan, mengejutkan memilih berpasangan dengan Ket- di mana kondisi politik sudah berbeda, maka ua DPD I Partai Golkar, H. M. Suhaili FT. kami komunikasikan lagi ke DPP,” jelasnya.

Dalam waktu relatif cepat, empat pasangan “Untuk itu, simulasi penentuan pasangan langsung terbentuk, yakni pertama pasangan sudah berpindah ke pusat sekarang. Disini Ali BD - Selly Andayani, yang memang lebih kami hanya melaporkan saja. Jadi kami awal diumumkan dan didukung oleh PDI-P, ke- sudah ndak bisa berpendat akan ke sana dan mudian menyusul pasangan Ahyar Abduh-Mori ke sini, itu sudah bukan kewenangan kami Hanafi, yang didukung oleh koalisi Partai Ger- lagi. Sekarang kami hanya memberikan maindra, PPP dan PAN. Pasangan selanjutnya sukan itu ke DPP, terkait konstelasi politik Suhaili FT-Muh. Amin yang didukung oleh ko- lokal, itu saja,” tambahnya. alisi Golkar, Nasdem dan PKB, dan terakhir Lantas ke mana kemungkinan arah dukunpasangan Dr. Zulkieflimansyah - Sitti Rogan politik Hanura? Yeyen menjawab hmi Djalilah yang diperkirakan akan bahwa keputusan arah dukungan Hamenyusul dengan dukungan koalisi nura diserahkan sepenuhnya ke DPP. Demokrat dan PKS. Pihaknya pada posisi menunggu araDengan format koalisi yang sudah terhan dari DPP. bangun itu, menyisakan dua partai yang “Ini sudah domain DPP, jadi tingbelum menentukan arah dukungan yakni gal kita tunggu apa yang menjadi kepuHanura dan PBB. Dengan situasi tersetusan DPP. Tim pilkada daerah sudah but, maka Hanura yang memilbekerja, tinggal sekarang konstelasi iki lima kursi di DPRD NTB politik itu ada di DPP, karena metidak punya pilihan banyak, mang untuk Gubernur itu DPP apalagi berharap untuk yang punya domain itu. Saya bisa memunculkan satu pikir komunikasi antara Ketlagi pasangan alternatif. ua Umum partai di pusat itu Pilihan Hanura hanya pasti terjadilah, DPP pasti pada salah satu dari empunya kebijakan. Jadi pempat pasangan tersebut bicaraan ini sudah level Ketuntuk bergabung. ua Umum partai. Insya Ketua Tim Pilkada Allah akhir Oktober itu DPD Partai Hanura NTB, sudah ke luar keputuYeyen Septian Rachmat, san,” pungkasnya.

Yeyen Septian Rachmat yang dikonfirmasi Suara (ndi) (Suara NTB/dok)

tingkat struktur paling bawah untuk memperkuat pasangan tersebut di akar rumput.

“Sekarang kita sedang konsen turun di masyarakat untuk sosialisasi. Kita juga melakukan konsolidasi baik di internal (partai) maupun dengan relawan-relawan.

Jadi kami intens di sana saja. Jadi biarlah orang lain bermanuver,” pungkasnya.

Diketahui beberapa nama yang mencuat ke publik, di luar nama Selly Andayani, yang digadang-gadang akan bergandengan bersama Ali BD di luar yakni politisi Partai Hanura, Subuhunnuri, Lalu Rudi Irham Srigde, KH. Zulkifli Muhadli dan TGH. Lalu Gde Sakti. (ndi)

Made Slamet

DPD Demokrat NTB Jemput Putusan DPP ke Cikeas Mataram (Suara NTB) Usai melakukan proses penyampaian visi-misi bakal calon kepala daerah, Minggu (8/10) lalu. DPP Partai Demokrat NTB, sehari setelahnya, Senin (9/10) langsung bertolak ke kediaman pribadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di Puri Cikeas, Jawa Barat, untuk melaporkan hasil penjaringan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Panitia Tim Penjaringan Bakal calon Kepala Daerah Provinsi NTB dan tiga Kabupaten/Kota, DPD Partai Demokrat NTB. M. Nashib Ikroman, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/10) kemarin.

“Saya selaku Ketua tim penjaringan sudah menyerahkan berkas pendaftaran pilkada ke Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, hari Senin sore,” ujarnya.

Dikatakan oleh pria yang akrab disapa Acip itu, setelah pihaknya menyerahkan hasil penjaringan. Semua Ketua DPD Partai Demokrat yang menggelar Pilkada serentak 2018 dipanggil oleh Ketua Umum untuk mengikuti rapat Pilkada bersama dengan majelis tinggi partai.

“Semua Ketua DPD Partai Demokrat yang gelar Pilgub dipanggil kemudian hari selasa, Majelis Tinggi menggelar rapat

di Puri Cikeas, untuk menentukan dukungan,” terangnya.

Ditanya terkait hasil rapat semua Ketua DPD dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Apakah sudah ada keputusan, khusunya untuk NTB sendiri, kepada siapa dukungan partai berlambang mercy itu?. Acip menjawab, masih belum ada keputusan final. Hanya saja Majelis Tinggi menekankan agar Demokrat minimal mengusung kadernya.

Selain itu Majelis Tinggi juga menyarankan pada DPD Partai Demokrat NTB untuk terus membangun komunikasi politik dengan parpol lain untuk diajak berkoalisi.

Terkait hal itu, diketahui saat ini Partai Demokrat hanya mambangun komunikasi politik dengan PKS. Sehingga peluang koalisi Demokrat dengan PKS terbuka lebar. Sebab dengan partai lain, sudah sangat mustahil, mengingat partaipartai lain sudah memutuskan arah dukungan dan koalisi.

Dengan demikian, jika koalisi Demokrat dan PKS terbangun, maka dapat dipastikan bahwa kemungkinan kedua partai akan mengusung pasangan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah sebagai pasangan Cagub dan Cawagub di Pilkada NTB 2018. (ndi)

(Suara NTB/dok)

UJIAN praktik SIM diklaim memiliki hubungan tidak langsung dengan penurunan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Keterampilan pengemudi kendaraan motor harus lulus indikator ujian yang ditetapkan.

Dalam rangkaian ujian SIM tersebut peserta harus melewati batas skor minimal dari ujian tulis dan ujian praktik yang diselenggarakan Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM. Kasatlantas Polres Mataram, AKP Suherdi menyebutkan, per(Suara NTB/why) olehan SIM dengan seluruh rangSuherdi kaian ujiannya efektif menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Hal itu menurut dia seiring dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan dari peserta uji SIM saat mengikuti serangkaian ujian.

“Ujian praktik terutama memiliki peran dalam menurunkan angka kecelakaan yang cukup signifikan,” ujarnya di Mapolres Mataram kemarin.

Adanya penurunan angka yang cukup signifikan ini, diungkapkannya berdasarkan data statistik kecelakaan lalu lintas yang sudah terekam sebelum Polres Mataram menerapkannya sebagai syarat mutlak pembuatan SIM. “Jadi sejak penerapannya (ujian praktik SIM) dimulai pada tahun 2016, kita lihat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang angka kecelakaan sudah mulai menurun,” klaimnya.

Dari catatan Satlantas Polres Mataram, pada periode Januari sampai September 2017 tercatat terjadi 201 lakalantas di dengan korban meninggal dunia 53 orang.

Selama tahun 2016, tercatat 318 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia 71 orang. Memang ada penurunan 117 kasus, tetapi data 2017 tersebut baru berjalan sembilan dari dua belas bulan.

Sementara di tahun 2015, tercatat 240 kasus kecelakaan. Klaim penurunan itu tidak sepenuhnya tepat, angka kecelakaan fluktuatif dari tahun ke tahun antara 2015 sampai 2017.

Menanggapi itu, Suherdi mengharapkan kepada masyarakat yang merasa pernah berulang kali gugur, dimohon agar tetap bersabar mengikuti seluruh tahapannya.

“Kalau gugur, coba lagi, jangan patah semangat. Karena semua tahapan ada nilai edukasinya dan tentu materi yang didapat akan menjadi bekal pengendara saat berkendara,” pungkasnya. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

Hal ini juga dikeluhkan oleh pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sebab Sekotong masih dianggap kurang tenar jika dibandingkan destinasi lain. Padahal Sekotong memiliki keindahan yang bahkan dianggap lebih bagus dari destinasi lain serupa. Namun karena masih kurang promosi, akhirnya hanya sedikit wisatawan yang tahu tentang Sekotong.

“Gili-gili yang ada di Sekotong itu jauh lebih bagus dan lebih nyaman untuk dikunjungi.

Hanya saja, memang Pemda masih terfokus membenahi Senggigi, hingga lupa kalau Sekotong punya potensi yang jauh lebih besar,” ujar Pelaku Pariwisata asal Kabupaten Lombok Barat, Zaenuddin, Rabu (11/10).

Ia mengatakan sudah saatnya para pelaku pariwisata yang ada di Lombok Barat dan Sekotong pada khususnya mulai melakukan promosi secara besar-besaran.

Bersama Pemda Lobar, ia berharap promosi dapat dilakukan secara terus menerus.

Seperti yang dilakukan Pemda dalam mem-

Mataram (Suara NTB) – Pantai Rontu memang jarang terdengar oleh wisatawan. Bukan karena tidak menarik, tapi karena memang belum banyak yang berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bima ini. Pantai ini sangat cocok untuk menghabiskan akhir pekan bersama kerabat. Seperti sedang menunggu wisatawan untuk datang, keindahan pantai ini seakan menarik siapa saja untuk berkunjung.

Pantai ini berada di Dusun Rontu Monta Dalam Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB. Diperkirakan berjarak sekitar 17 kilometer dari pusat Kabupaten Bima. Ini pula yang menyebabkan hanya beberapa orang saja yang berkunjung pada akhir pekan. Garis Pantai Rontu ini langsung jatuh ke laut lepas, dan jenis ikannya yang beragam menyebabkan pantai ini penggemar bagi pemancing masyarakat sekitar Bima.

“Kalau ke sini (Pantai Rontu) jangan lupa bawa pancing, karena banyak sekali ikan di pinggir pantainya,” kata salah satu masyarakat Monta Kabupaten Bima Ahmad Azam Subhi, Rabu (11/10).

Wisatawan juga dapat melihat pemandangan pantai dari atas tebing yang letaknya berada di sisi timur. Masyarakat sekitar memberi nama dari tebing ini Karombo Ama Baka (Gua A. Bakar). Dari atas tebing sambil melihat pemandangan yang indah sekaligus melihat ombak yang sangat ganas setinggi 3 meter memukul sisi tebing karang itu.

Udara segar di tebing Karombo Ama Baka sangat menenangkan. Tempat ini juga merupakan spot yang tepat untuk megambil gambar dengan latar tebing Pantai Rontu. Untuk mencapai pantai ini pun tidak sulit, karena jalannya

sudah beraspal. Sehingga wisatawan dapat merasa nyaman selama di perjalanan.

Pantai Rontu memiliki pasir putih air berwarna biru jernih. Suasana pantai yang masih alami bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang menyukai pesona alam. Pantai Rontu berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan hamparan pasir putih yang indah dan perairan laut yang tidak berombak besar. Panorama pegunungan di sekelilingnya juga sangat eksotis membuat Pantai Rontu sangat mengagumkan. Selain memancing, wisatawan juga bisa berenang serta menyelam dan berselancar.

“Meski fasilitasnya belum lengkap, tapi saya rasa Pantai Rontu cukup bisa membuat pengunjung bersantai dan melepas penatnya sejenak,” ujarnya. (lin)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mataram (Suara NTB) – Potensi Sekotong sebagai destinasi wisata memang tidak diragukan lagi. Beberapa gili yang ada di Sekotong mulai dikunjungi wisatawan. Hanya saja promosi Sekotong sebagai destinasi wisata masih terbilang kurang. Sebab, Sekotong memiliki potensi untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan. Mengingat akses menuju Sekotong saat ini terbilang cukup baik.

Pantai Rontu Menunggu Dikunjungi Wisatawan ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wisata Sekotong Minim Promosi

Halaman 9

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(Suara NTB/ist)

PANTAI RONTU - Keindahan Pantai Rontu yang ada di Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

Malaysia Perkuat Kerjasama Pariwisata dengan NTB (Suara NTB/ist)

PANTAI NAMBUNG - Keindahan Pantai Nambung yang menjadi salah satu destinasi wisata di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. promosikan Senggigi selama ini.

“Saya sendiri bukannya cemburu, Pemda lebih fokus pada Senggigi. Tapi saya rasa Sekotong ini sudah terlalu lama menunggu untuk dipromosikan. Padahal pantai dan keindahan alamnya juga sangat bagus,” ujarnya.

Diketahui bahwa di Sekotong terdapat banyak destinasi wisata. Diantaranya Pantai Mekaki, Gili Kedis, Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko-Bangko, Teluk Sapi, Teluk Panggang, Gili Asahan, Gili Rengit dan Gili Lontar. Ada pula Gili Poh, Pan-

danan, Nambung dan banyak lainnya.

Sebagian besar destinasi pantai ini merupakan pasir putih dengan air pantai yang jernih. Sehingga sangat memungkinkan untuk dipromosikan kepada calon wisatawan. Sehingga lebih banyak lagi wisatawan yang datang.

“Ini kan kalau banyak yang datang bagus. Perekonomian bisa semakin baik.

Kalau saya boleh kasih masukan, banyakin festival di Sekotong. Karena kalau Senggigi kan sudah terkenal, tinggal pasarkan Sekotong saja,” ujarnya. (lin)

Tahun Depan, ”Charter Flight” dari Korea Diperbanyak Mataram (Suara NTB) – Saat ini semakin banyak wisatawan Korea yang berkunjung langsung ke NTB, khususnya Lombok. Dengan adanya charter flight dari Korean Air membuat banyak calon wisatawan dari Korea yang tertarik untuk datang. Senin (9/10) lalu menjadi hari dimana charter flight Korean Air yang terakhir kali mendarat di Lombok International Airport (LIA) untuk tahun ini. Pemda mengupayakan untuk memperbanyak charter flight pada tahun berikutnya.

“Kalau melihat animo masyarakat Korea berkunjung ke Lombok, tidak menutup kemungkinan charter flight akan diperbanyak tahun depan. Semoga ini dapat terwujud, jadi wisatawan dari Korea bisa lebih banyak lagi yang berkunjung ke NTB,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (10/10).

Ia mengatakan bukan tidak mungkin untuk mendatangkan penerbangan langsung dari Korea ke Lombok. Hanya saja butuh proses, sehingga membutuhkan waktu. Namun sementara ini, dengan charter flight Korean Air setidaknya sudah mendatangkan lebih dari seribu wisatawan Korea dalam kurun waktu empat bulan. Ini menjadi angin segar bagi pari-

wisata NTB, sebab salah satu pasarnya sudah terbuka.

“Ini kan pasar baru, jadi memang harus dimaksimalkan. Dengan harapan akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung,” ujarnya.

Ia melihat karakter destinasi wisata yang diinginkan masyarakat Korea sangat cocok dengan destinasi wisata yang ada di NTB. Yaitu keindahan alam dan budaya.

Wisatawan asal Korea sangat suka berwisata ke pantai dan berkunjung ke rumah adat. Ini menjadi jualan yang sempurna untuk Lombok pada umumnya.

“Kita punya pantai, air terjun, rumah adat dan banyak lainnya yang bisa dikunjungi oleh wisatawan Korea. Kalau mereka mau ke pantai atau ke pulau, kita sudah punya banyak.

Tinggal dipilih,” ujarnya.

Ia berharap tahun depan bisa medantangkan lebih banyak lagi wisatawan dari Korea.

Dengan harapan Korean Air mau melakukan charter flight lebih banyak dari tahun ini. Dengan demikian, akan semakin banyak pula peluang untuk mendatangkan wisatawan Korea ke Lombok.

“Kalau untuk makanan sendiri, sejauh ini tidak ada keluhan. Mereka senang dengan makanan Lombok,” ujarnya. (lin)

st) (Suara NTB/i

Mataram (Suara NTB) – Belum lama ini telah dilakukan nota kesepahaman antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI NTB) dengan Matta Negeri Sembilan, Malaysia. Hasilnya Pemerintah Malaysia melalui Selangor dan Kelantan juga berencana untuk memperkuat kerjasama bidang pariwisata. Sebab Lombok dilihat menjadi salah satu destinasi yang potensial untuk melanjutkan kerjasama yang saling menguntungkan.

“Dalam waktu perwakilan dari Selangor dan Kelantan akan datang. Mereka akan melihat destinasi kita kemudian kita bisa melakukan kerjasama melalui nota kesepahaman,” kata Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, Rabu (11/10).

Ia mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk ikhtiar dan upaya untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan dari Malaysia.

Sebab potensi untuk mendatangkan wisatawan dari Malaysia cukup besar. Mengingat sudah ada tiga penerbangan langsung dari Malaysia ke Lombok setiap harinya. Hal ini dirasa perlu untuk dirawat, sehingga kunjungan wisatawan tetap stabil dan diharapkan terus meningkat.

“Konektivitas yang sudah ada ini perlu untuk dirawat. Salah satunya dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan harapan wisatawan dari Malaysia

semakin banyak berkunjung,” ujarnya.

Pemda juga menargetkan wisatawan dari China dapat berkunjung, paling tidak melalui Malaysia. Sebab saat ini wisatawan dari China yang berkunjung ke Malaysia sudah semakin banyak. Sehingga Pemda mengharapkan limpahan wisatawan dari Malaysia. Dengan memanfaatkan tiga penerbangan langsung dari Malaysia ke Lombok.

“Tahun lalu jumlah wisatawan dari China yang berwisata ke Malaysia sebanyak 9 juta orang. Tahun ini dikabarkan akan meningkat. Ini menjadi target kita juga, bagaimana agar wisatawan dari China ini juga bisa berkunjung ke Lombok melalui penerbangan dari Malaysia,” harapnya.

Hal itu disebabkan belum adanya penerbangan langsung dari China ke Lombok. Sehingga limpahan wisatawan dari Malaysia sangat diharapkan. Hal ini juga yang membuat Pemda ingin melakukan kerjasama lebih lanjut dengan Malaysia. Sehingga diharapkan semakin banyak wisatawan yang berasal dari Malaysia maupun China yang dapat berkunjung.

“Kita berharap ke depannya ada penerbangan langsung dari China ke Lombok. Sehingga memudahkan mereka untuk menjangkau. Namun sementara ini bisa lewat Malaysia dulu,” ujarnya. (lin)

Artis Korea Ini Ingin ke Lombok

Suga BTS.

Mataram (Suara NTB) – Demam artis Korea saat ini tengah melanda remaja Asia, termasuk Indonesia. Tidak terkecuali remaja yang ada di NTB. Terbukti dengan tingginya antusias masyarakat NTB saat pasangan artis Korea, Kim Tae Heed dan Rain berkunjung ke Sumbawa untuk berbulan madu. Kini giliran personel Bangtan Sonyeondan atau biasa disebut BTS yang ingin

berkunjung ke Lombok. Hal ini tentu saja membuat geger Army, sebutan untuk penggemar BTS. Dilansir dari For Your Information Korea salah satu personel BTS, Min Yoon Gi atau lebih dikenal dengan sebutan Suga mengungkapkan keinginannya untuk berkunjung ke Bali dan Lombok. Ia berharap memiliki kesempatan untuk datang ke dua pulau ini apabila berkunjung ke Indonesia. Ia mengaku seringkali melihat foto pemandangan Bali dan Lombok, sehingga membuatnya ingin berkunjung.

“Saat ke Indonesia nanti, aku akan berkunjung ke Bali dan Lombok. Ini tempat-tempat yang ingin sekali aku kunjungi,” akunya.

Belum lama ini juga aktor papan atas Gong Yoo

telah berkunjung dan menginap di salah satu hotel yang ada di kawasan Senggigi. Pemeran utama film Train to Bussan ini memang luput dari pemberitaan dan penggemarnya, karena merasa ingin berlibur tanpa hiruk pikuk perkotaan dan penggemar. Sehingga ia memilih Lombok sebagai destinasi wisatanya.

Nampaknya, hal serupa juga ingin dilakukan oleh Suga BTS. Ia melihat Lombok sebagai tempat yang sangat cocok untuknya menghabiskan waktu berlibur. Ia ingin berkunjung ke pantai dan beberapa tempat lainnya. Apalagi saat ini memang sudah ada penerbangan langsung dari Korea ke Lombok. Sehingga akan memudahkan wisatawan yang akan datang dari Korea.

Salah satu Army Lombok, Ririn mengaku antusias dengan kabar tentang keinginan Suga

untuk berkunjung ke Lombok.

Meskipun belum diketahui secara pasti kapan personel boy band kenamaan ini akan datang, namun ia tetap senang mendengar idolanya sudah mengetahui tentang Lombok.

“Dengar Suga oppa (kakak) mau datang saja sudah bikin senang. Seenggaknya, BTS sudah tahu tentang Lombok. Saya pikir ini akan menambah deretan artis Korea yang berkunjung ke Lombok,” ujarnya.

Diketahui bahwa BTS merupakan salah satu boy band asal Korea Selatan yang sudah memiliki banyak prestasi, bahkan pada level international. Belum lama ini juga sudah mendapatkan penghargaan dari Billboard Award sebagai Top Social Artist. Sehingga tidak heran jika banyak Army di NTB yang menanti kedatangan personel-personel tampan boy band ini. (lin)

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Pascasarjana UIN Mataram: Jembatan Emas Merawat Nilai-nilai Kebangsaan Mataram (Suara NTB) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar studium general semester gasal tahun akademik 2017/2018 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 di Auditorium UIN Mataram. Hadir sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, MA. Ketua Panitia Dr. H. S. Ali Jadid Al Idrus, M. Pd., memberikan gambaran, jika Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman yang plural adalah kenyataan takdir yang tidak bisa ditengarai. Artinya merupakan kenyataan mutlak yang harus diterima dan tidak bisa diperdebatkan. Tinggal bagaimana upaya kita untuk terus mera-

wat nilai-nilai kebangsaan.

Sehingga studium general kali ini mengangkat tema sentral “Tafsir Kebangsaan: Peran pascasarjana sebagai perekat Islam dan NKRI”. “Alhamdulillah hari ini kita dapat menghadirkan Irjen Kementerian Agama RI yang sekaligus beliau adalah merupakan guru besar ilmu tafsir,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Plt. Direktur Pascasarjana Dr. H. Nazar Na’amy menyampaikan beberapa harapan dari pelaksanaan studium general ini agar mahasiswa mampu memahami suatu konsep, dapat memetakan permasalahan dan memilih solusi. Selain itu, kemudian mahasiswa mampu merumuskan sesuatu yang berguna atau bernilai lebih untuk bidangnya dan terutama sekali bagi mahasiwa program doktor diharapkan mampu menemukan

Instrumen Akreditasi Belum Disahkan PROSES penilaian akreditasi bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Satuan Pendidikan Khusus (SPK) di tahun 2017 ini ditangguhkan.

Hal itu dikarenakan instrumen akreditasi dari SLB dan SPK itu belum disahkan.

Demikian disampaikan Ketua Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah/Madrasah (S/M) NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/10). Menurutnya, direncanakan sebanyak sembilan SLB dan empat SPK mendapat kuota penilaian akreditasi (Suara NTB/ron) di tahun 2017 ini. Tapi peH. Suyanto nilaian akreditasi bagi SLB dan SPK itu akhirnya ditangguhkan, karena instrumen akreditasinya belum siap. “Kesiapan instrumen akreditasinya belum disahkan. Akan diakreditasi pada tahun depan,” kata Suyanto.

Sementara itu, terkait akreditasi sekolah, terjadi penambahan kuota sekolah yang diakreditasi. Penambahan itu berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Awalnya di tahun ini di NTB mendapatkan kuota 707 sekolah untuk diakreditasi, dibagi menjadi dua tahap.

Pada tahap pertama sebanyak 489 sekolah sudah divisitasi dan sudah ada hasilnya.

Sisa tahap kedua sebanyak 218 sekolah ditambah dengan tambahan kuota sebanyak 211 sekolah, serta tambahan dari efisiensi internal sebanyak 25 sekolah. Total sekolah yang akan divisitasi tahap kedua sebanyak 454 sekolah. “Jadi total sekolah yang diakreditasi pada tahun 2017 sebanyak 943 sekolah dan madrasah. Dananya berasal dari APBN,” jelas Suyanto.

Direncanakan hasil visitasi tahap satu dan tahap dua akan dirapatplenokan pada akhir bulan November mendatang. “Termin pertama sudah selesai tapi belum diumumkan, akan diplenokan keseluruhan, untuk ketetapannya diagendakan pada November,” kata Suyanto.

Penilaian akreditasi sekolah di tahun ini menggunakan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) Sekolah/Madrasah berbasis dalam jaringan (daring) atau online. Meski demikian, masih banyak sekolah yang mengeluhkan kesulitan mengunggah persyaratan instrumen penilaian, karena terkendala jaringan internet. Terutama bagi sekolah yang berada di daerah pelosok di NTB. Suyanto mengatakan, keluhan hampir sama terjadi di tahap kedua penilaian akreditasi. Namun demikian, karena sudah ada pengalaman sebelumnya, hal itu tidak terlalu menjadi masalah. “Kendalanya seperti kemarin, tapi sudah ada pengalaman, tidak masalah,” katanya.

Selain permasalahan jaringan internet, dengan adanya kendala dari sisi anggaran menyebabkan BAP S/M tidak bisa melakukan sosialisasi secara langsung. Disebutkan, pihaknya meminta bantuan kepada Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah Madrasah (UPA S/M) di kabupaten/kota. (ron)

teori, konsep baru sesuai bidang ilmunya.Lebih lanjut Nazar menjelaskan momentum ini juga akan banyak mengupas dan mendalami tentang pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan yang direkatkan dengan nilai-nilai Islam.

Oleh sebab itu penting bagi mahasiswa untuk memahami sungguh-sungguh nilai-nilai kebangsaan, bahkan menjadi salah satu kewajiban mendasar bagi setiap warga negara, sehingga terbentuklah sikap moral yang kuat sebagai upaya merawat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., dalam sambutannya menegaskan, tujuan besar dari pelaksanaan studium general sebagai agenda akademik yang harus diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan setiap awal semester. Tujuannya,

menjadi satu pola mengasah kemampuan reflektif untuk melahirkan kebiasaan bertindak efektif dalam mengikuti perkuliahan nantinya. Makin luas dan mendalam sumber-sumber bacaan dan daya serap informasi yang diterima, makin luas dan mendalam pula daya refleksi yang akan berhasil diasah.

Dikatakannya, mahasiswa pascasarjana harus mampu bertindak bijak dengan intelektualisme, idealisme dan keberanian untuk bisa senantiasa menanamkan ruh perubahan.

Sejarah telah menorehkan dengan tinta emas, jika kontribusi mahasiswa selalu berperan dalam perubahan di negeri kita, bahkan berbagai peristiwa besar selalu identik dengan peran mahasiswa di dalamnya.

Lebih lanjut Mutawalli menegaskan UIN Mataram sebagai salah satu lembaga pen-

didikan yang secara empiris telah terbukti dan ikut serta mencerdaskan anak bangsa dan memiliki peran strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Hal tersebut selaras dengan kebijakan Presiden RI pada acara deklarasi kebangsaan yang digelar beberapa minggu yang lalu.

Rektor mengajak kepada seluruh civitas akademika UIN Mataram untuk memiliki persepsi dan gairah yang sama untuk mewujudkan institusi pendidikan kita ini sebagai etalase keteladanan.

Mengakhiri sambutannya, Mutawalli mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Irjen Kementerian Agama RI, Prof. H. M. Nurkholis Setiawan yang secara pribadi beliau adalah teman seperjuangan yang penuh dengan berbagai kenangan dulu

Ribuan PAUD di NTB Belum Terakreditasi Mataram (Suara NTB) Ribuan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di NTB belum terakreditasi. Hal ini dikarenakan kuota lembaga yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) NTB dari pemerintah pusat masih sangat minim. Padahal proses akreditasi sangat penting untuk menilai kualitas sekolah. Dibutuhkan bantuan anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung hal ini.

Ketua BAP PAUD dan PNF NTB, Dr. Fauzan, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/10) mengatakan di tahun ini pihaknya mendapat kuota 300 PAUD untuk diakreditasi. Di tahun-tahun sebelumnya hanya mendapat kuota 100 sampai 150 PAUD untuk diakreditasi. Padahal berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada sebanyak 4.907 Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di NTB, baik negeri maupun swasta.

Menurutnya, kendala yang membuat banyak PAUD yang belum diakreditasi, karena jumlah kuota yang diberikan dari pemerintah pusat sangat sedikit.

“Banyak sekali PAUD yang belum terakreditasi,” ujar Fauzan.

Padahal ada wacana di tahun 2019 nanti pemberian bantuan bagi PAUD disesuaikan dengan tingkat akreditasi PAUD itu. Fauzan menyampaikan, di tahun depan kuota akreditasi berasal dari kuota yang diusulkan. “Kita akan berikan by name by address,

(Suara NTB/ron)

Fauzan bukan lagi kuota. Mudahan demikian agar banyak lembaga PAUD dan PNF yang bisa diakreditasi,” harapnya.

Diakuinya salah satu masalah ada pada jumlah assessor yang minim. Di tahun ini pihaknya mendapatkan tambahan 44 assessor. Di tambah lagi, BAP PAUD baru menjadi BAP pada tahun 2016 lalu, sebelumnya hanya berbentuk kelompok kerja (Pokja).

“Kalau kondisi sekarang belum selesai, belum semua PAUD diakreditasi, PAUD

yang sudah diakreditasi sudah habis masa akreditasinya, jadi kan perputarannya tidak akan selesai,” kata Fauzan.

Ia mengharapkan ada bantuan dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan akreditasi.

Saat ini untuk akreditasi hanya berasal dari APBN. “Kalau provinsi mau membantu dengan hibah, itu bisa,” katanya.

Fauzan menekankan, akreditasi pada PAUD sangat penting. Secara teori pendidikan, karakter anak lebih terbentuk saat usia dini sampai anak duduk di kelas III. Menurutnya 80 persen karakter anak dibentuk saat usia emas atau sering disebut sebagai golden age. “Usia emas anak saat di usia dini. Masa’ kita serahkan masa emas anak kita di lembaga yang tidak terjamin,” kata Fauzan.

Fauzan menekankan, pendidikan pada usia dini di TK, RA dan sederajat harus betulbetul ditingkatkan kualitasnya. Harus ada dukungan juga dari pemerintah daerah. “Agar segera kita mendapatkan bantuan untuk akreditasi lembaga, kalau persentasenya sangat kecil yang sudah terakreditasi,” katanya. (ron)

Setiap Tahun, Guru Negeri di Lotim Berkurang 200 Orang Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengharapkan supaya adanya pengangkatan guru negeri mengingat saat ini jumlah guru negeri di Lotim terus berkurang. Tidak tanggung-tanggung, kekurangan guru negeri di Lotim mencapai 200 orang per tahun.

Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi tidak menampik terjadi pengurangan guru negeri setiap tahunnya. Penyebab utama kekurangan guru negeri tersebut karena pensiun, di mana setiap tahun guru negeri yang pensiun tidak pernah kurang dari angka 200 orang. Sementara kondisi tersebut tidak diiringi dengan adanya proses pengangkatan. Disebutkannya, kekurangan guru negeri didunia pendidikan di Kabupaten Lotim tidak kurang dari di atas 3000 orang, bahkan kekurangan guru negeri terus bertambah hampir mendekati angka 3.500 orang guru negeri.

“Secara keseluruhan kita kekurangan guru negeri hampir 3.500 orang. Setiap tahun kita kekurangan guru negeri sebanyak 200 orang dan itu tidak diimbangi dengan dilakukannya proses pengangkatan,” paparnya.

Lalu Suandi menjelaskan, idealnya guru negeri dikatakan cukup apabila dalam hitungannya di setiap ruang kelas harus berdiri satu orang guru negeri untuk di sekolah dasar (SD) dan di SMP setiap mata pelajaran diampu oleh satu orang guru negeri. Untuk menyikapi hal tersebut, dimanfaatkan keberadaan guru yang berstatus honor daerah, Guru Garis Depan (GDD) maupun guru yang mengantongi SK kepala sekolah.

Diungkapkannya, untuk tahun 2016 lalu, Kabupaten Lotim mendapat sebanyak 49 GGD, selebihnya untuk mengisi kekurangan itu, pemerintah daerah mengangkat honor daerah. Akan tetapi hal tersebut tidak cukup yang kisarannya hanya 1000 orang dan selebihnya diangkat oleh sekolah.

Dengan kondisi demikian, kata Lalu Suandi, hal tersebut yang membuat sulitnya dilakukan pemerataan guru pada satuan pendidikan khususnya tingkat SD dan SMP. Untuk itu, ke depan diharapkan adanya pengangkatan, paling tidak mengubah status dari yang honor daerah maupun job mendapat peluang menjadi guru negeri, sehingga dari segi kompetensi tetap ditingkatkan secara terencana dan kesejahteraannya tentu dapat lebih baik. “Ke depan kita tentu sangat berharap adanya pengangkatan guru negeri,”harapnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (kedua dari kiri) memberikan penghargaan kepada peserta didik TK Yarsi Mataram, Syamil Mauhub yang berhasil meraih juara I lomba tahfidz Quran se-Kota Mataram, Selasa (10/10) di salah satu restoran cepat saji.

TK Yarsi Raih Juara I Tahfidz Qur’an Tingkat Kota Mataram Mataram (Suara NTB) TK Yarsi Mataram berhasil meraih juara I Tahfidz Qur’an tingkat Kota Mataram untuk hafalan surat pendek. Peserta didik TK Yarsi, atas nama Syamil Mauhub berhasil menyabet juara I setelah menghafalkan Surat At Thariq.

Hal itu disampaikan Kepala TK Yarsi, Baiq Nurul, Rabu (11/10). Ia mengatakan TK Yarsi meraih juara I pada lomba itu. Keberhasilan peserta didik TK Yarsi meraih juara dikarenakan TK Yarsi menekankan ilmu agama pada kesehariannya. “Kita mulai dari bawah, melatih anak-anak doa sehari-hari,” katanya.

Ia menekankan, TK Yarsi menekankan pendidikan agama dalam kesehariannya.

Termasuk juga menekankan pada hafalan surat pendek.

Sejak pagi hari, anak-anak berbaris masuk kelas. Di kelas diawali dengan berdoa. Setelah itu pada pukul 08.30, anak-anak dibawa ke masjid untuk salat Dhuha dan melatih hafalan juga.

Keberhasilan Syamil meraih juara I, diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi teman-temannya, sehingga teman-temannya dapat mengikuti jejaknya. Tapi tidak sematamata karena adanya lomba.

Anak-anak TK Yarsi Mataram diajak untuk lebih mencintai Alquran sejak usia dini.

“Anak-anak diajak mengulang kembali apa yang dihafalkan, doa sehari-hari, dan hafalan surat pendek. Selanjut-

nya sama programnya dengan sekolah lain,” kata Nurul menjelaskan kegiatan keseharian di TK Yarsi Mataram.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., turut memberikan penghargaan kepada Syamil yang berhasil meraih juara I lomba tahfidz. Pada Selasa (10/10), ia mengajak seluruh peserta didik TK Yarsi ke salah satu restoran cepat saji untuk melakukan syukuran.

“Kita makan-makan, seluruh siswa TK saya ajak sana untuk penyerahan hadiah penghargaan bagi siswa yang menang lomba tahfidz se-Kota Mataram. Supaya semua anak senang,” kata Zulkahfi. (ron)

(Suara NTB/dys)

STUDIUM GENERAL - Studium general UIN Mataram yang menghadirkan Irjen Kementerian Agama H.M. Nurkholis Setiawan, Selasa (10/10) lalu. masa kuliah di Yogyakarta.

“Alhamdulillah pertemuan Rektor dan Irjen pada acara studium general yang digelar oleh pascasarjana ini sekaligus

menjadi wadah silaturahmi mengobati kerinduan, persahabatan yang terbangun sejak lama hingga kini masih terus terjaga,” ungkapnya. (dys/*)

FMIPA Unram Lahirkan SDM yang Menguasai Saintek Mataram (Suara NTB) Tidak dapat dipungkiri kemajuan suatu negara untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi memerlukan penguasaan ilmu matematika sains teknologi (saintek) yang mumpuni. Meski suatu negara memiliki sumber daya alam (SDA) yang berlimpah.

Hal tersebut tidak akan menjamin keberhasilan suatu negara untuk mencapai kemajuan. Faktanya, kemajuan yang terjadi di negara maju sangat tergantung pada jumlah sumber daya manusianya (SDM) yang andal dan berkualitas.

Dekan Fakultas MIPA Unram Prof. Ir. Surya Hadi, M.Sc., Ph.D., mengemukakan salah satu cara untuk mencetak dan menguatkan SDM yang berkualitas adalah melalui proses pendidikan untuk menguasai ilmu dasar matematika dan sains yang selanjutnya dimanfaatkan dalam bentuk teknologi. Penguasaan Ilmu dasar tesebut harus dimiliki oleh setiap pekerja ilmu dan teknokrat yang kemudian menuntun mereka untuk memudahkan kehidupan yang dijalani.

Dijelaskannya, sains yang induk ilmunya adalah Kimia dan Fisika akan meletakkan dasar penguasaan fenomena, proses, sistem alam yang mampu mengarahkan manusia untuk mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam bentuk teknologi.

Penguasaan teknologi ini dihajatkan untuk lebih mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi seluruh kebutuhannya sekaligus untuk mengeksplorasi keberadaan umat manusia sebagai bagian dari alam jagat raya. “Kalau negara ini dihajatkan untuk menjadi negara maju maka kita tidak punya piihan lain kecuali dengan membuat bangsa ini menguasai sains dan teknologi,” urainya.

Untuk itu, maka ketertarikan untuk menguasainya harus dimulai sejak usia dini sampai dengan tingkat perguruan tinggi (PT). Menyadari akan pentingnya hal-hal tersebut di atas, FMIPA Unram terus berkomitmen menyiapkan SDM yang andal yang mampu menguasai ilmu pengetahuan alam (sains) yang selanjutnya dapat dengan mudah memanfaatkannya sehingga masyarakat lebih mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan SDA di sekeliling menjadi produkproduk yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, salah satu keharusan yang dilakukan oleh FMIPA adalah melalui penyusunan kurikulum yang memiliki standar nasional yang diterima secara internasional yang berasal dari kebutuhan masyarakat. Selain itu, kurikulum harus terus menerus dikembangkan dan disinkronisasi dengan hasil-hasil penilaian yang dikembangkan oleh para dosen maupun berdasarkan referensi yang juga merupakan hasil

(Suara NTB/dys)

penelitian para ahli internasional.

Selain itu pengelolaan kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) wajib mengikuti sistem pengelolaan yang telah distandarisasi secara nasional dan internasional sehingga lulusannya dapat diterima tidak saja di dalam negeri tetapi juga diterima kerja dalam antara-negara (internasional).

Itulah sebabnya pengembangan pengelolaan di FMIPA-Unram berbasis pada standar-standar mutu yang diatur oleh Badan Akreditasi National Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sementara dalam waktu yang bersamaan sistem pengelolaan tersebut dikembangkan menurut standar-standar yang diakui secara internasional diantaranya oleh ASEAN University Network (AUN) dan International Standardization Organization (ISO).

Diakuinya, saat ini FMIPAUnram yang memiliki 4 program studi (program studi Biologi, Kimia, Fisika dan Matematika) telah mendapatkan akreditasi A untuk prodi Biologi dan Akreditasi B untuk 3 program studi lainnya, yang pada saat ini upaya penguatan pada seluruh standar tengah dilakukan untuk mencapai tingkat akreditasi A. Sesuai dengan periode pengembangan Unram yang saat ini telah berada pada periode ke-2 pembangunan jangka panjangnya yaitu tercapainya kemampuan yang memiliki daya saing regional (Asia), FMIPA-Unram sudah memiliki mitra kerjasama tidak saja dengan PT dalam negeri seperti UGM, ITS, Unair, ITB, tetapi juga mitra luar yaitu universitas terkemuka dari beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, Thailand dan Korea.

Sementara lulusan FMIPA saat ini tidak saja diserap oleh dunia pendidikan, riset dan pengembangan teknologi, tetapi mereka juga dapat berkiprah di sektor-sektor jasa pemerintahan dan dunia perbankan.

Hal ini dimungkinkan karena salah satu keunggulan proses Pendidikan di FMIPA mengarahkan anak didik menjadi problem-solver artinya orang yang mampu menyelesaikan masalah, karena dalam proses pendidikan yang dilakukan sebagian besar bermuara pada kemampuan anak didik untuk menyelesaikan masalah.

Selain itu, dalam upaya penguasaan matematika, sains dan teknologi. Pendekatan spiritual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pendidikan yang ada dengan kata lain percepatan penguasaan haruslah memiliki dimensi religius, menuju terbentuknya sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. (dys)

Surya Hadi

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

Taklukkan Vamos, Alcatraz Masih di Puncak (Suara NTB/fan)

RAPAT - Suasana Rapat Panitia HUT KONI ke 79 di Sekretariat KONI NTB, Rabu (11/10). Ketua Panitia, Baiq Elok Megawati (kerudung putih) sedang memimpin rapat.

Berbagai Kegiatan akan Meriahkan HUT KONI Ke-79 Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) KONI yang ke-79, pihak KONI NTB akan menggelar berbagai kegiatan di Mataram, 19-21 Oktober mendatang.

Hasil Rapat Panitia HUT KONI di Sekretariat KONI NTB, Rabu (11/10) kemarin menerangkan bahwa terdapat tiga kegiatan penting yang akan digelar KONI NTB dalam memeriahkan HUT KONI nanti. Yakni donor darah, tasyukuran dan Zikir serta outbound untuk atlet Pelatda Mayung 2017.

“Ada tiga fokus kegiatan KONI NTB dalam rangka HUT KONI ke 79 nanti, yakni donor darah, tasyukuran/doa dan outbound untuk atlet Pelatda Mayung 2017,” ucap Ketua Panitia HUT KONI NTB, Baiq Elok Megawati kepada peserta rapat.

Hadir pada Rapat itu Dr. Kadri, H, Eroflan Kamil, Hj. Asnirawati, Narsuddin dan beberapa peserta lain yang tak bisa disebutkan satu-persatu. Para pengurus KONI NTB itu merupakan panitia inti dalam kegiatan HUT KONI yang akan jatuh pada tanggal 15 Oktober 2017.

Ditempat yang sama Dr. Kadri mengatakan bahwa tiga rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT KONI itu merupakan pertamakali di gelar pihak KONI NTB. Kegiatan seperti akan menjadi agenda tahunan KONI NTB dalam rangka memperkokoh hubungan Silaturrahmi dengan masyarakat NTB, khususnya pelaku, pembina dan pelaku olahraga di NTB. Pasalnyatiga kegiatan itu akan melibatkan semua elemen masyarakat NTB. Tidak sampai disitu, di tiga rangkaian kegiatan itu akan dipublikasikan di beberapa surat kabar ternama di NTB. Lewat pemberitaan media diharapkan tersosialisasi dengan baik setiap kegiatan KONI NTB dalam rangka meraih target 17 emas di PON Papua 2017. (fan)

Mataram (Suara NTB) Setelah sukses mengalahkan tim GBFC Malaysia 4-3 di hari pertama, kembali tim Alcatraz berhasil mengalahkan tim Vamos Mataram 3-2 di laga hari kedua Turnamen Futsal Internasional Gubernur NTB Cup V yang berlangsung di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (11/10).

Kemenangan Alcatraz dari tim Vamos Mataram itusekaligus mengokohkan posisi Alcatraz di puncak klasemen sementara Gubernur NTB Cup V 2017 dengan koleksi enam poin.

Sementara itu, posisi kedua diraih tim MAC Malaysia yang sukses melumat Mataram FC 10-0 di laga hari per-

tama, Selasa (11/10).

Posisi tim MAC FC bisa saja naik ke posisi atas bila berhasil meraih kemenangan di laga kedua nanti. Hingga berita ini ditulis tim MAC Malaysia sedang bertanding melawan tim GBFC yang juga tim dari Malaysia.

Meski demikian, banyak pihak berspekulasi bahwa MAC Malaysia akan men-

galahkan GBFC Malaysia pasalnya, tim MAC diperkuat sejumlah pemain bintang yang sukses membawa tim MAC juara nasional di turnamen profesional Malaysia.

Untuk diketahui, saat ini tim MAC Malaysia unggul dalam jumlah gol dan belum pernah kebobolan. Bila saja Tim MAC Malaysia menang melawan

GBFC Malaysia maka MAC akan kembali menduduki posisi paling atas karena unggul dalam selisih gol dari Alcatraz.

Sementara itu pantauan Suara NTB di lokasi, pertandingan tim Alcatraz dengan Vamos Mataram berjalan ketat pada akhir babak kedua. Dalam hal ini jalannya babak pertama sedikit didominasi oleh Alcatraz.

Alcatraz yang diperkuat Rahmad Widyanto, Achmad Alvianto dan kawan-kawan mampu mengguli babak pertama dengan skor 2-1. Dua gol tim Alcatraz dicatat oleh Panji di menit ke-15 dan Rahmad

Widyanto di menit ke-18. Selanjutnya gol balasan dari Vamos Mataram dicetak oleh Handri Pogba di menit ke-2.

Selanjutnya dibabak kedua tim Alcatraz menambah satu gol lagi di menit ke-25 lewat Gian Farhandika. Sementara satu gol balasan Vamos dicatat oleh Syahidansyah Lubis di menit ke-36. Pemain Vamos Mataram bernomor punggung 18 itu mencetak gol lewat strategi power play yang dikemas di sisa enam menit babak terakhir. Pertandingan pun dimenangkan Alcatraz dengan skor 3-2. (fan)

Kembangkan Karakter Siswa, Sampoerna Foundation Gelar Sepak Bola Mini Selong (Suara NTB) Dalam rangka mengembangkan karakter siswa, sebanyak 49 sekolah dari Kabupaten Lotim, yakni 43 SD/MI dan Loteng sebanyak 6 SD/MI mengikuti turnamen sepak bola mini yang bertempat di lapangan Orde Baru, Terara.

Kegiatan diorganisasikan oleh Putera Sampoerna Foundation – School Development Outreach (PSF SDO) bekerjasama dengan para kepala sekolah dan guru-guru sekolah dampingan.

Kompetisi sepak bola ini merupakan bagian dari festival day yang digelar di bulan Oktober dan November 2017 di Lotim.

Beragam lomba dilaksanakan, diantaranya sepak bola mini, bola voli mini, kerajinan tangan, penampilan egrang, PERSAMI (Perkemahan Sabtu Minggu).

Selain itu, dilaksanakan pula tari tradisional, tahfidz, tilawah, pencak silat, poster, dan lainnya. Untuk serangkaian lomba ini, banyak pihak digandeng untuk turut mensukseskan kegiatan ini seperti Dinas Dikbud Lotim, Kemenag Lotim, Dispora, IPSI Lotim, PERCASI Lotim, dan lainnya.

Untuk kegiatan pembukaan sepak bola mini dilaksanakan di Lapangan Orde Baru, Terara,

Lotim, Minggu, 8 Oktober 2017, para peserta turnamen dari 49 SD/MI mengikuti pawai berjalan kaki dari kantor Kecamatan Terara menuju lapangan Orde Baru, Terara. Peserta pawai diiring penampilan marching band dari SDN 7 Rarang dan tari gendang beleq dari SDN 3 Sukadana, Terara.

Kelanjutan turnamen bola dilanjutkan pada tanggal 15 dan 22 Oktober 2017.

Panitia penyelenggara yang diwakili oleh Lalu Kasman Jayadi, Kepala SDN 2 Terara, mengatakan bahwa penyelenggaran program ini adalah ajang dipertemukannya anak anak yang selama ini dibina minat dan bakatnya di bidang olah raga sepak bola melalui ekstrakurikuler di sekolah masingmasing. Melalui ajang ini diharapkan tumbuh jiwa sportivitas dan muncul talenta muda dalam dunia sepak bola.

Lebih lanjut, Lalu Kasman Jayadi menyampaikan dalam ajang turnamen sepak bola ini ada banyak karakter yang bisa berkembang dalam diri para pesertanya. Karakter kerja sama,

(Suara NTB/ist)

BERTANDING - Tim sepak bola saat perwakilan sekolah saat bertanding dalam ajang sepak bola mini. percaya diri, senang mencoba, kolaborasi, tidak mudah menyerah sampai menjaga kekompakan adalah karakter-karakter yang dikembangkan dalam turnamen ini.

“Kesemua karakter tadi diharapkan membuat siswa menuai keberhasilan dalam perjalanannya menuju masa depan,” harapnya.

Mayoritas siswa, guru, dan orang tua/wali murid pun menyambut turnamen ini dengan gembira. Kepala SDN 4 Lepak, Sakra Timur, Muslihan, yang tim binaannya menjadi peserta turnamen menyampaikan, pihak sekolah mengapresiasi dan men-

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner .

JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

gucapkan banyak terima kasih segenap kontribusi dari program Sampoerna untuk Indonesia.

“Sekolah kami sangat beruntung bisa dizinkan menjadi peserta dan mendapat bantuan pendampingan dan transfer keahlian dalam pengembangan kegiatan ekstra kurikuler yang salah satunya dilombakan lewat ajang turnamen sepak bola mini ini,” terangnya.

Memang banyak penelitian yang sudah mengulas bahwa dalam pelaksanaan pengembangan karakter siswa perlu adanya keseimbangan antara aktivitas yang mengandalkan aktivitas akademis, aktivitas fisik sampai yang mengandalkan kemampuan olah rasa seperti misalnya seni. “Jika ketiga hal tadi sudah

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR4295DL NOKA/NOSIN :MH1BE210D1301566/ JBE22-1297949 AN. DINAS PERTANIAN DAN PP KAB LOBAR HLG DISKTR KR JANGKONG HLG STNK R2 HONDA DR4294DL NOKA/NOSIN : MH1JBE214DK307371/ JBE2E-1301835 AN. DINAS PERTANIAN DAN PP KAB LOBAR HLG DSKTR KR JANGKONG HLG STNK R2 YAMAHA JUPITER Z DR2710BN NOKA/NOSIN : MH330C00291608795/30C-608812 AN. DRS. H.LALU ZOHDI HLG DSKTR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4564AL NOKA/NOSIN : MH1KEV7172K045699/KEV7E1045751 AN. MADE RINIA HILANG DISEKITAR JL. SELAPARANG CAKRANEGARA

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

menjadi perhatian para pemangku kepentingan di sekolah maka akan muncul siswa yang matang dan sanggung berkreasi dan bersaing menghadapi tantangan jaman,”yakinnya.

Sebagai rangkaian dari festival ini, pada akhir November 2017 akan digelar puncak kegiatan festival yang akan diselenggarakan di lapangan Nasional Selongm Secara umum, segenap sekolah peserta program berharap agar kegiatan positif yang didukung oleh Sampoerna untuk Indonesia ini terus dilanjutkan di tahuntahun mendatang. (yon/*)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Kamis, 12 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 12 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

Tuntaskan Penyaluran KUR PERNYATAAN Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A., yang mensinyalir adanya perbedaan data pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pihak perbankan di NTB cukup mengejutkan.

Di mana, realisasi penyaluran KUR terjadi perbedaan data antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan perbankan yang ada di NTB mencapai Rp 1,8 triliun. Versi Kemenkeu melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyaluran KUR di NTB sampai 30 September lalu baru Rp 582 miliar lebih. Sementara, versi perbankan yang menyalurkan KUR di daerah ini, jumlahnya sudah mencapai Rp 2,3 triliun lebih.

Melihat adanya perbedaan data penyaluran ini tentu harus segera dicari tahu di mana persoalannya. Apakah, pihak perbankan yang tidak memperbarui data ke Kemenkeu atau seperti apa? Inilah yang harus dicarikan solusinya, sehingga realisasi penyaluran KUR ini tidak menjadi polemik.

Kalau misalnya apa yang disampaikan Kepala Kanwil DJPB ini benar, tentu kita sebagai masyarakat awam mempertanyakan ke mana dana KUR dari pemerintah disalurkan. Apakah penyalurannya pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan, ataukah pada usaha menengah yang sudah bankable dan visible. Sementara yang berhak menerima dana KUR adalah yang usaha yang tidak bankable dan tidak visible. Namun, pada kasus yang terjadi di NTB, diduga KUR diterima oleh usaha yang sudah bankable dan visible. Dari sisi pemerintah, mereka dianggap tidak berhak menerima dana KUR, karena dianggap sudah mampu.

Meski demikian, apa yang disampaikan Taukhid ini justru ditantang oleh BRI Cabang Selong Lombok Timur. Melalui Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) H. Dandy Wardana, BRI Cabang Selong justru menantang Kanwil DJPB mengecek debitur penerima KUR tersebut. Dengan turun mengecek langsung, setidaknya data yang disajikan oleh Kanwil DJPB ini bisa terklarifikasi secara langsung di lapangan, apakah dana KUR yang disalurkan tepat sasaran atau tidak. Sementara BRI Cabang Selong sudah menyalurkan KUR Rp 224 miliar dari target Rp 229 miliar.

Dengan turun langsung merupakan salah satu upaya pihak perbankan dalam mengklarifikasi masalah penyaluran dana KUR yang dianggap tidak tepat sasaran. Termasuk, pihak perbankan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kanwil DJPB mengenai data penyaluran yang sebenarnya. Semua pihak harus duduk bersama dalam mengatasi masalah dana KUR, agar tidak menjadi polemik di media.

Langkah OJK NTB seperti disampaikan Ketua OJK Farid Faletehan yang akan segera melakukan klarifikasi harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai, kasus penyaluran dana KUR yang dituding tidak tepat sasaran menjadi persoalan yang berlarut-larut, sehingga menjadi pertanyaan banyak orang. OJK segera memanggil pihak perbankan dan mencari tahu yang sebenarnya.

Meski demikian, dalam menyalurkan dana KUR ini adalah bagaimana pengusaha mikro, kecil dan menengah bisa mendapatkan bantuan dalam mengembangkan usahanya. Sementara di satu sisi, kita harus akui, jika pemberian dana KUR ini tidaklah gratis, tapi harus dikembalikan lagi dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Selain pihak perbankan merasa khawatir dana KUR yang disalurkan tidak kembali, penetapan penerima dana KUR juga harus selektif. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perbankan harus duduk bersama dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga antara pihak perbankan sebagai penyalur KUR dan masyarakat penerima dana tidak dirugikan. (*)

OPINI

Halaman 14

Ketika Prostitusi Anak Menjadi Pintu Topik ’’Seks’’ AYA tidak sedang berada di Kota Mataram saat ini, namun berita mengenai kota tersebut tetap menjadi santapan setiap hari sebagai pengobat rindu. Hari ini (10/10), saya tersedak membaca berita “Menyelami Dugaan Prostitusi Oknum Pelajar di Mataram” saat sedang makan siang. Beritasegardariportalsuarantb.cominimengingatkan saya akan masa-masa sekolah menengah pertama (SMP) dulu. Di mana arus obrolan anak baru gede (ABG) mulai berputar keras di seputar seks.

Tertarik pada aktivitas alami tubuh adalah hal yang lumrah. Seks, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: (kb) hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti sanggama.

Dalam konteks ini, siapa pemilik alat kelamin tersebut? Manusia. Siapa yang bersenggama? Manusia. Bersenggama, idealnya, dilakukan manusia dengan tujuan meneruskan keturunan. Mencegah kepunahan manusia. Semakin berjalannya waktu, tujuan tersebut mulai melebar dan merambat ke mana-mana.

Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan finansial.

Terkait berita yang judulnya saya sebutkan di atas, pelaku hubungan seks adalah pelajar; anak-anak yang notabene organ seksual dalam tubuhnya baru mulai berfungsi. Tujuannya? Ya, seperti yang saya sebutkan di atas: cari duit. Di Indonesia, pelajar masih bergantung kepada orangtua dalam membayar uang sekolah.

Haliniberterimadikarenakanadanyaundang-undang tentang pelarangan anak di bawahusia17tahununtukbekerja.Maka tugas anak-anak yang sekolah adalah belajar—oleh karena itu disebut “pelajar”.

Kembali ke permasalahan pelajar yang melakukan hubungan seks dengan tujuan finansial, yang selanjutnya disebut prostitusi anak. Dalam berita, ada banyak hal yang menjadi sebab prostitusi anak ini terjadi. Dimulai dari ketidakharmonisan hubungan keluarga di rumah: perceraian orangtua dan budaya di keluarga yang tidak terbuka, si pelajar yang “salah” pergaulan dengan teman bermain, hingga kegagalan pihak sekolah dalam mendidik moral pelajar.

Apa Itu Moral?

Moral,menurutKBBI,adalah:(kb)(ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Kata kunci dari makna itu adalah “umum”. Sikap yang diterima oleh umum berarti segala per-

Oleh:

Ilda Karwayu

(Komunitas Akarpohon Mataram) buatanmanusiayangditerimaolehmanusia lainnya; disepakati oleh sesama manusia sehingga diberi posisi dikotomi, yakni baik atau buruk. Dan, di sini, prostitusi masuk ke dalam kategori buruk.

Pernahkah kita—sebagai manusia— membayangkan jika prostitusi ini masuk ke dalam kategori baik? Salah satu manusia yang pernah saya baca karyanya pernah berpikir demikian. Ialah Nawal el-Saadawi, menulis buku “Perempuan di Titik Nol” untuk mengungkapkan idenya tentang kekuasaan perempuan atas tubuhnya. Termasuk dalam hal bersenggama. Namun saya tidak aka membahas Nawal. Ia hanya salah satu contoh sikap keterbukaan pikiran. Penyedia sudut pandang baru terhadap moral manusia.

Kita kembali ke prostitusi anak.

Pernahkah kita—sebagai manusia yang pernah menjalani fase remaja—bertanya: dari mana prostitusi anak berasal? Saya pernah bertanya tentang itu sewaktu SMP. Hal seperti itu bukan hal baru di tahun 2005, dan, berita ini terbit di Mataram tahun 2017. Berarti cukup lama pula media massa di kota berani angkat pena untuk issue ini. Sepengalaman saya berteman dengan mereka (pelaku prostitusi anak zaman SMP), alasan-alasan yang terjabarkan dalam berita tersebut benar adanya.

Rata-rata, pelajar kurang mampu dari segi finansiallah yang terpaksa terjun ke dunia prostitusi. Informasi dari mulut ke mulut menjadi andalan. Akan tetapi, lambat laun keterpaksaan bergeser ke gaya hidup.Bersenggamaadalahaktivitasyang melibatkan hormon endorfin dan dopamin dalam tubuh manusia. Keduanya berfungsi sebagai pemicu rasa bahagia dan tenang dalam diri. Maka jika sudah pernah melakukannya, secara alamiah, bersenggama secara berkala menjadi kebutuhan tubuh. Ini adalah hal yang wajar terjadi. Baik tubuh yang miskin maupun yang kaya secara finansial. Tujuan bayar SPP tidak lagi menjadi yang utama.

Mereka yang hidup dengan finansial cukup (bahkan lebih) pun melakukan hal yang sama. Tujuan awal mereka adalah pengakuan kelompok, “Merasa keren jika bisa bertindak dewasa.” Hal ini tidak lepas dari akses media massa.—gaya hidup ibu kota yang dilihat dari televisi. Di zaman saya SMP pada tahun 2005, ada banyak sinetron berbau seks yang dike-

RADIO

mas untuk para remaja. diantaranya, “SenandungMasaPuber”,“ABG”,“Malam Pertama (MP)”, “Akibat Pergaulan Bebas”, dan masih banyak lagi. Sinetron serupa tentu tidak akan tayang lagi karena Undang-undangPornografitelahdisahkan tahun 2008. Namun di situasi sekarang justrulebihmudahmengakseskontenpornografi melalui internet.

Melalui akses manapun, para remaja tidak akan bisa memungkiri pengalaman mereka bersentuhan dengan informasi seksual. Dan setelah dewasa, segala kemungkinan bisa terjadi. Salah banyaknya, ya, seperti yang terjabar di atas. Itu semua atas tindakan manusia.

Lantas, siapa yang mengetok palu moral tentang prostitusi? Apa yang ditakutkan jika hal tersebut “dinormalkan”?

Peran Diri Sendiri, Teman Sepermainan, dan Orangtua Ada banyak lini manusia yang berperandalamissueprostitusianak,namunsaya hanyamenitikberatkankepadatigalini:diri sendiri, teman sepermainan dan orangtua.

Masyarakat,sekolahdanpemerintahtidak saya libatkan. Mengapa? Karena mereka tidakbersentuhanlangsungdengan—anggap saja—pelaku prostitusi.

Diri sendiri, manusia, idealnya memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Baik lakilakiataupunperempuan.Kesadaranatas otoritastubuhnyaharusdisadaribetuloleh si pemilik tubuh. Maka tugas orang terdekatlah untuk memberi pandangan pertama tentang tubuhnya: orangtua. Sebelum mereka mampu menentukan tindakan kepada tubuhnya, orangtua menjadi manusia terdekat yang membangun pondasiberpikirdanbersikap.Baiknyaorangtua mulai bijak menepis anggapan bahwa membicarakan seks dengan anak adalah hal tabu. Tidak sama sekali. Jika ingin anak Anda memahami organ seksualnya dengan baik, maka mulailah pengetahuan tersebut dari Anda.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka remaja akan mencari di ruang terdekatnya yang lain (selain orangtua), yakni teman sepermainan. Kebanyakan mereka adalah teman sebaya. Dengan pengetahuan yang sama-sama minim, bahkan nol, maka apa yang terjadi? Akses media massa dan internet akan menjadi solusi terdekat mereka. Mau dicegah di sekolah? Sudah terlambat.

Generasi tua (guru) adalah masalah lain yang luas dan tidak akan dibahas di sini.

Masyarakat adalah sekelompok orang luar yang akan menjadi suara pertama menyalahkan para remaja pelaku prostitusi anak. Padahal mereka tidak bersentuhan langsung dengan mereka.

Begitu juga dengan pemerintah yang sangat jauh jaraknya. Bahkan sudah menjadi rahasia umum (lain) bahwa banyak dari mereka yang justru menjadi pelanggan. Begitu juga dengan sekolah.

Akan ada banyak pembenaran dari pihaknya jika disalahkan atas sikap para remaja yang dinilai menyimpang moralnya. Sudah capek mengajar mata pelajaran, ditambah dengan ekstrakulikuler, masih harus diberi tanggung jawab atas tindak amoral anak didiknya melalui pendidikan karakter? Tidak. Maka sudah pasti akan ada jarak dari mereka untuk issue ini meski kurikulum mengharuskan mereka untuk terlibat.

Maka, demikian sekelumit isi kepala saya tentang prostitusi anak. Ini adalah fenomena sosial yang sudah lama terjadi. Jika ingin diretas, mari bicara moral terlebih dahulu sebelum beranjak ke pendidikan karakter. Dan, satu lagi, apa prostitusi anak hanya dilakukan oleh pelajar perempuan?

Dana Bansos di Mataram mulai diaudit Memastikan penyalurannya tepat sasaran

***

Bulog siapkan 3.000 ton beras untuk OP Dipastikan juga OP tepat sasaran

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 12 Oktober 2017

Halaman 15

Kisah Inspiratif Dra. Hajjah Lilik Sumarsih

Menjadi Garda Terdepan Implementasi Kurikulum 2013 Oleh: H. Ruslan, S.Pd.,M.Pd. (Penulis adalah Pengawas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat) “HARI ini, upacara terakhir yang bisa saya ikuti di sekolah ini bersama bapak ibu semua.

Jika umur saya panjang, tepat tanggal 17 Oktober 2017 nanti, maka semua tugas kedinasan di sekolah ini lepas dari diri saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sekolah kami.

Mohon maaf jika pelaksanaan upacara kali ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih pada negeri tercinta, yang telah mempercayai saya berkiprah di dunia pendidikan. Lebih bersyukur lagi, manakala akhir karier saya ini berbarengan dengan Kurikulum 2013 yang sedang digalakkan” Itulah cuplikan ungkapan perasaan yang dicurahkan oleh Hj.Lilik Sumarsih, sang Kepala Sekolah di SDN 1 Dasan Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat ketika beliau menjadi pembina upacara. Hari itu Senin 4 September 2017 sekolah yang terletak di Desa Dasan Baru itu mendapat giliran sebagai tempat pelaksanaan upacara bersama. Seperti biasa setiap awal bulan, Lingkup UPT Dikbud Kecamatan Kediri melaksanakan Upacara Hari Senin secara bersama.Upacara yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi itu dimotori oleh Kepala UPT Dikbud Kecamatan Kediri, diikuti oleh Pengawasdan Kepala Sekolah.

Nama lengkapnya Dra. Hajjah Lilik Sumarsih. Wanita kelahiran Bojonegoro 17 Oktober 1957 ini telah mengabdi di dunia pendidikan selama 41 tahun.

Suaranya yang lantang menggambarkan ia adalah pemimpin yang tegas dan lugas. Lilik Sumarsih termasuk kepala sekolah yang vokal,namun santun dalam menyampaikan aspirasinya. Beliau juga aktif di organisasi profesi seperti PGRI dan Korpri, selain organisasi sebagai isteri seorang prajurit.

SDN 1 Dasan Baru adalah sekolah yang menandai akhir kariernya sebagai Pegawai

Negeri Sipil. Beberapa sekolah di sekitar Desa Banyumulek telah menjadi tempat tugas sebelumnya semasa beliau menjadi guru.

Jika berbicara Kurikulum 2013, jangan berdebat dengan beliau seandainya belum paham luar dalam tentang kurikulum, khususya Kurikulum 2013.

Meski rendah hati dan bersahaja, Hj Lilik adalah tipikal wanita yang kuat dan berani berargumentasi. Mengapa beliau begitu konfiden akan pemahamannya tentang Kurikulum 2013? Lima tahun sudah SDN 1 Dasan Baru yang dipimpinnya mengimplementasikan Kurikulum 2013.Lima tahun sudah ia bergelut dengan suka duka dan pahit manisnya menghadapi tantangan Kurikulum 2013 sejak awal pengimplementasiannya. Mungkin di tataran struktural dunia pendidikan dari kabupaten/kota hingga tingkat pusat tak begitu merasakan beratnya tantangan implementasi kurikulum yang ke 10 yang pernah dialami negara kita ini. SDN 1 Dasan Baru adalah sekolah pertama di Kabupaten Lombok Barat yang mengimlementasikan Kurikulum 2013, bersama tiga sekolah lain yaitu SD Nusa Alam (Kecamatan Batulayar), SDN 2 Tamansari (Kecamatan Gunungsari), dan SDN 1 Sesaot (Kecamatan Lingsar).

Selama kariernya sebagai pendidik, sudah enam kurikulum yang ia lalui, yaitu Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, dan yang terakhir Kurikulum 2013. Dari enam kurikulum yag pernah dilakoninya sejak menjadi guru, kurikulum 2013 lah yang menurutnya paling menantang. “Semua kurikulum yang berlaku memang memiliki karakter, ciriciri, dan penekanan masingmasing. Misalnya Kurikulum 1975,adalah kurikulum yang banyak dikritik karena guru

(Suara NTB/ist)

Dra.Hj. Lilik Sumarsih (duduk) di samping Kepala UPT Dikbud. Tampak pula pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah se Kecamatan Kediri. dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 1984 yang mengusung proses skill aproach mengutamakan pendekatan proses, dan Kurikulum 1994 yang merupakan penyempurnaan Kurikulum 1984 dimana kurikulum dilaksanakan sesuai UU No 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, berdampak pada perubahan sistem semester ke sistem catur wulan.Tahun 2004 berlaku kurikulum yang lebih dikenal dengan KBK (kurikulum Berbasis Kompetensi) yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan.Ironismya, dua tahun kemudian tepatnya diawal tahun 2006 ujicoba KBK dihentikan, muncullah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).Perbedaannya yang menonjol dengan KBK adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah.”

Delapan tahun kemudian Kurikulum 2013 mulai diimplementasikan. Kehadiran Kurikulum 2013 ditandai dengan pendekatan ilmiah yang populer den-

gan istilah Saintific Aproach dengan 5 M nya sempat menjadi kontroversial karena sangat memberatkan guru. Saintific Aproach menekankan kelimanya Observing (mengamati), Questioning (menanya), Associating (menalar), Experimenting (mencoba), dan Networking (membentuk Jejaring) seakanmemaksa penerapan proses berpikir sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedural dan mekanistik.Belum lagi jika berbicara penilaian, saat itu hampir semua guru merasa alergi mendengar Kurikulum 2013.

Seperti sekolah lainnya, SDN 1 Dasan Baru termasuk sekolah yang terseok-seok dalam mengimlementasikan Kurikulum 2013. Bahkan Hajjah Lilik Sumarsih didukung oleh gurugurunya untuk menolak Kurikulum 2013 kala itu, tepatnya di tahun-tahun pertama. Maka dengan berat hati sekolah mengajukan surat kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat untuk mengalah dari implementasi Kurikulum 2013 dan kembali ke KTSP 2006. Mereka membeberkan 13 kendala yang dihadapi.Termasuk di dalamnya masalah buku yang terlambat sampai ke sekolah, juga masalah belum meratanya kemampuan guru dalam IT.”Tapi

itu dulu,” kata Hajjah Lilik. ‘’Saat itu pihak dinas menolak mentah-mentah pengajuan kami dan itu ternyata hikmahnya besar, saya pun kembali bersemangat.’’

Seiring waktu, tahun kedua berjalan tanpa kemajuan. Saat seorang pendamping Kurikulum 2013 melakukan penelitian sederhana, atau lebih tepatnya survey intern tentang “kata hati” guru akan kurikulum 2013.

Ternyata tanpa diduga oleh Hajjah Lilik Sumarsih, sebagian besar guru SDN 1 Dasan Baru saat itu masih menginginkan kembali ke KTSP 2006.

Tapi Hajjah LilikSumarsih tak ingin mengulang kesalahan untuk kedua kalinya. Ia enggan menyerah sebelum berperang.

Justru semangatnya semakin berkobar.Dalam setiap rapat sekolah, selalu ia bakar semangat guru-gurunya agar tidak berputus asa.Tidak bisa dengan itu saja, kata-kata saja tak membuat guru-guru paham seluk beluk kurikulum 2013 terutama masalah penilaian.Tanpa malu-malu Hj Lilik mendatangkan IK (waktu itu Instruktur Kabupaten) dari tiga sekolahlain yang telah mengimlementasikan Kurikulum 2013. Mereka duduk besama, mencari akar permasalahan dan mencari solusi.Permasalahan yang sama ternyata dialami juga oleh sekolah implementasi kurikulum lainnya. Hal itu membuat semangat mereka berpadu untuk bahu membahu menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013 semakin besar.

Menurur Hj. Lilik Sumarsih, salah satu keunggulan yang menjadi pembeda utama kurikulum 2013 dengan kurukulum sebelumnya adalah pola implementasinya. Dulu perubahan kurikulum dilakukan secara serentak, seluruh sekolah, seluruh kelas.Sedangkan Kurikulum 2013 implementasinya dilakukan secara bertahap.

Bahkan sudah lima tahun berjalan tahapan tahapan tersebut

masih berlangsung hingga saat ini.

Pola implementasinya pun senantiasa disempurnakan dari tahun ke tahun. Di kurikulum 2013 inilah pola pendampingan in-onindilaksanakan .Inserviceyang pertama dilakukan dengan mengadakan bimtek selama empat hari.

Selanjutnya dilakukan On servicedengan cara mendampingi guru yang dilakukan oleh IK (instruktur Kurikulum). Polanya adalah, bekal pengetahuan yang didapatkan selama 4 hari saat InService pertama diimplementasikan pada saat On Service di masing-masing sekolah.Setelah kegiatan On Service, dilanjutkan dengan In Service kedua.Tujuannya adalah pembulatan terahadap hasil On Service, sekaligus mengevaluasi agar disempurnakan.

Untuk tahun ini, di sekolah implementasi baru, sedang melakukan On Servicedengan sasaran Kepala Sekolah, Guru Kelas I, Guru Kelas IV, Guru Agama, dan Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.Kegiatan dilakukan di beberapa tempat yang dipusatkan di satu sekolah sebagai Induk Klaster.

Pembeda lain kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah ketika pelaksanaan In Service pertama. Pada kegiatan ini materi lain yang didapatkan peserta bimtek kurikulum 2013 adalah terbaginya materi bimbingan teknis menjadi tiga jenis materi, yaitu Materi Umum, Materi Pokok, dan Materi Tambahan.Dalam Materi Umum peserta memperoleh pengetahuan tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Pendidikan Keluarga, Penguatan Pendidikan Karakter, dan Gerakan Literasi Sekolah.Sedangkan materi pokok dan materi tambahan, murni menjurus pada pembelajaran.

Ditanya apa yang menjadi kendala pribadinya dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, dengan rendah hati Hajjah Lilik Sumarsih mengakui kekurangannya di bidang IT. “Kepada guru muda saya

harapkan, mulailah dari sekarang, tanpa kepandaian di bidang IT kegiatan pasti terhambat. Saya sangat kagum dengan para guru muda yang dengan kreativitasnya mampu membuat aplikasi yang memudahkan pekerjaan guru. Tapi ingat, aplikasi bukan menjadi yang terbaik manakala guru dengan membabibuta menggunakan aplikasi tanpa mengetahui proses. Contohnya, di Rumah juara. semua yang dicari guru kaitannya dengan Kurikulum13 ada di sana. Silakan masuk anggota dan setiap hari secara on line bisa diakses.

Hari senin lalu Hj. Lilik Sumarsih memastikan akhir masa kedinasannya dengan mengundang semua guru, wali murid, dan tokoh masyarakat di Desa Dasan Baru. Saat itu dengan leluasa ia menyampaikan pesan-pesan pamungkas yang ia hajatkan untuk keberhasilan Kurikulum 2013 di sekolahnya.

“Anak-anakku, teruslah belajar dengan tekun di bawah bimbingan Bapak dan Ibu Gurumu.

Hajat kurikulum 2013 ditujukan kepada kalian, yang akan menikmati seratus tahun kemerdekaan kita di tahun 2045. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya banggakan saya berpesan, tetaplahbersemangat, lanjutkan kiprah Bapak Ibu di sekolah tercinta ini.” Hj. Lilik juga senantiasa menyelipkan pesan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P bahwa kurikulum apapun yang berlaku, semua tergantung guru sebagai ujung tombaknya. Guru adalah garda terdepan berhasilnya sebuah kurikulum. Kepada wali murid dan masyarakat ia pun menitipkan sekolah, bahwa kurikulum 2013 di SDN 1 Dasan Baru takakan sukses tanpa dukungan stake holder.”Bapak ibu adalah mitra terbaik sekolah. Bantulah sekolah agar terus maju, demi masa depan anak-anak kita dimasa datang,’’ pesannya. (*)

Perindo NTB Daftar ke KPUD Diiringi Gendang Baleq Mataram (Suara NTB) Sejalan dengan pendaftaran Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi NTB, mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diiringi kesenian gendang baleq.

Ketua DPW Perindo NTB, H. Izzul Islam mengatakan, pihaknya tetap menunggu arahan DPP Perindo untuk berangkat ke KPUD Provinsi NTB dan KPUD Mataram. Dia menyertakan pertunjukkan budaya tradisional NTB. ‘’Pendaftaran ke KPUD Kota Mataram dan KPUD Provinsi

NTB diiringi musik tradisional Gendang Beleq dan diikuti ratusan orang dari bermacam komunitas anak muda,’’ ungkapnya, Senin (9/10).

Dikawal ratusan kader, masing-masing Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo di kabupaten dan kota di wilayah NTB mendaftar ke KPUD. Setelah mendaftar, Izzul berjanji akan meningkatkan program untuk memenangkan Pemilu 2019 di NTB. Sementara itu, Partai Perindo telah melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat

Kemenag NTB Rancang Simulator Pesawat dan Klinik Kesehatan Dari Hal. 1 Tapi terlepas dari proses pengadaan, masalah kesehatan dan kesiapan mental jemaah menjadi penentu lancarnya kegiatan ibadah haji. Pihaknya tidak ingin seperti kejadian tahun 2014 lalu, ada jamaah haji yang kabur karena takut naik pe-

sawat. Demikian juga rancangan untuk klinik, sebagai bagian dari pelayanan maksimal jamaah.

Pada saatnya jika ini terealisasi, maka penggunaan dan perawatannya akan ditanggung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji yang dibawahi langsung Kementerian Agama RI. (ars/*)

Tiga Saksi Diperiksa untuk Bidik Tersangka Dari Hal. 1 Pihaknya tidak harus menunggu audit BPKP untuk penentuan kerugian negara.

Karena dalil hukum untuk penentuan tersangka dianggap sudah kuat. ‘’Sambil jalan audit BPKP, sambil kita periksa saksi saksi. Untuk tersangka dalam waktu dekat, ‘’ jelasnya.

Untuk diketahui, bola ka-

sus ini sebagian berpindah ke BPKP, setelah ada permintaan audit dari penyidik Kejaksaan. Tapi kesimpulan sementara diputuskan model auditnya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Namun tim belum turun lapangan karena harus dilakukan ekspose ulang antara penyidik dengan auditor. (ars)

Satgas Kontra Terorisme Dari Hal. 1 ujar Gautama dikonfirmasi usai pertemuan yang digelar tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (11/10).

Ia menjelaskan, Satgas ini akan dibentuk di dua provinsi yakni NTB dan Sulteng. Karena merupakan daerah yang rawan aksi radikalisme dan terorisme. Hal ini bisa dilihat dari para pelaku teror yang ditangkap di Poso beberapa waktu lalu, ada kaitannya dengan jaringan yang di Bima, NTB. Gautama menambahkan, Satgas ini bukan melakukan penindakan. Tetapi lebih kepada upaya pencegahan.

Pencegahan ini melibatkan semua kementerian/lembaga sampai daerah. ‘’Kita coba melakukan pemetaan terhadap kelompokkelompok yang masih radikal, mantan napi teroris, keluargan-

ya dan sebagainya. Sehingga pemerintah memberikan perhatian kepada mereka untuk dilakukan program deradikalisasi,’’ jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga dan Pemda, persoalan radikalisme dan terorisme ini dapat diselesaikan. Jika apa yang dilakukan di NTB dan Sulteng ini sukses maka akan dilakukan secara menyeluruh di Indonesia. ‘’Ada pendekatan agama, ekonomi, sosial dan hukum yang tegas. Satgas ini belum dibentuk. Ini baru Pak Menkopolhukam merekomendasikan kepada BNPT untuk kita koordinasikan supaya kementerian/lembaga dan daerah bersinergi untuk melakukan program deradikalisasi,’’ tandasnya. (nas)

di Jakarta, Senin (9/10). Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengucapkan rasa syukur lantaran partai pimpinannya yang baru berusia 3 tahun tersebut menjadi parpol pertama yang mendaftarkan diri ke KPU. Pendaftaran juga terbilang istimewa karena dilakukan sehari setelah perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-3 Partai Perindo yang didirikan pada 8 Oktober 2014. Dengan mendaftar menjadi peserta Pemilu, diharapkan Perindo dapat menjadi partai yang besar sehingga bisa mempengaruhi dan membuat kebijakan publik yang membangun bangsa dan negara. ‘’Harapan kami, pada tahun 2019 Partai Perindo ikut serta sebagai peserta Pemilu dan dengan dukungan seluruh kader dan masyarakat Indonesia,’’ ungkapnya saat konferensi pers di DPP Perindo, Jakarta, Senin.

Hary Tanoe juga menegaskan perjuangan partai dan keberpihakan pada rakyat luas. Ini sesuai dengan visi serta misi menyejahterakan masyarakat. ‘’Kita berjuang tidak poros-porosan, jadi Partai Perindo hadir untuk bangsa Indonesia dengan berlandaskan Pancasila,’’ tandas Hary Tanoe.

Dia juga berterima kasih kepada jajaran pengurus dan kad-

(Suara NTB/ist)

Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat mendaftar di KPU Pusat. er Partai Perindo yang telah bahu-membahu membesarkan partai sejak 2014 hingga kini resmi mendaftar ke KPU. Dalam kurun waktu 3 tahun, Partai Perindo telah merampungkan kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia, 514 kabupaten dan kota, hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, serta desa di seluruh Tanah Air. Popularitas dan elektabilitas Partai Perindo juga melejit didukung oleh program-program nyata yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di antaranya, pembagian gerobak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembagian mesin perontok padi bagi petani, bantuan bagi nelayan, bazar murah. Pembagian sembako bagi warga yang tidak mampu, hingga fogging untuk

menangkal wabah demam berdarah dengue (DBD), di seluruh Indonesia. ‘’Kami juga akan lanjutkan dengan bedah rumah dan program lainnya yang telah menyentuh masyarakat yang membutuhkan,’’ ujarnya.

Partai bergambar burung rajawali berwarna biru tersebut fokus untuk membangun sumber daya manusia (SDM) bangsa yang berkualitas. Melalui pelatihan kewirausahaan, misalnya, Partai Perindo turut membangun bangsa dan negara sesuai cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sesuai dengan Pancasila.

Usai persiapan di DPP Perindo, Hary Tanoe kemudian memimpin rombongan dengan berjalan kaki sejauh sekira 1

Kanwil DJPB NTB akan Panggil 12 Bank Penyalur KUR Dari Hal. 1 penyaluran KUR di NTB sampai 30 September lalu sebesar Rp 582 miliar lebih. Sementara, versi perbankan yang menyalurkan KUR di daerah ini, jumlahnya sudah mencapai Rp 2,3 triliun lebih.

Taukhid mengaku khawatir dengan adanya perbedaan data ini. Disinyalir, ada penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran. Artinya, ada debitur yang tidak semestinya mendapatkan dana KUR tetapi justru mendapatkannya.

“Kami khawatir kalau ternyata ada komersial yang ngambil KUR tadi. Itu yang disebut salah sasaran,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan segera mendalami data-data penyaluran KUR yang berasal dari perbankan. Jika ada debitur komersil yang mendapatkan dana KUR maka harus dikeluarkan dari data tersebut. Pasalnya, subsidi bunga kredit akan salah sasaran jika tetap dipertahankan.

Taukhid mengatakan indikasi adanya penyaluran KUR yang salah sasaran memang pernah terjadi. Sehingga, pemerintah pusat melalui Kemenkeu membuat sistem aplikasi untuk pelaporan pen-

yaluran KUR melalui SIKP. Data-data dalam SIKP tersebut, lanjut Taukhid diperoleh dari perbankan dan Pemda.

Dalam SIKP, datanya benar-benar disaring mana yang masuk debitur KUR atau bukan. Sehingga, masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan KUR yang ada dalam data SIKP. Sementara, Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB akan mendalami informasi yang beredar beberapa hari terkahir terkait kecurigaan penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran. Sementara itu. ‘’Kita akan lihat lebih dalam lagi. Tapi yang jelas KUR diperuntukkan salah satunya untuk TKI. Supaya dia bisa lebih mudah pergi ke luar negeri. Tapi saya masih mendalami lagi, lihat seperti apa,’’ kata Kepala BI Perwakilan NTB, Prijono ketika dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela menghadiri Seminar Percepatan Pengembangan Samota di Mataram, Rabu (11/ 10) siang kemarin.

Prijono menyatakan, pihaknya perlu memperdalam lagi apakah data-data tersebut benar atau tidak. Sebetulnya, kata Prijono, data penyaluran KUR yang ada di Sistem Informasi Kredit Pro-

gram (SIKP) dengan perbankan semestinya sama. Perbedaan data di SIKP dengan perbankan, bisa jadi karena belum dilaporkan ke SIKP oleh perbankan. ‘’Makanya saya mesti lihat dulu,’’ ucapnya.

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB,sesuai data SIKP, terdapat 12 bank penyalur KUR dengan 21.691 debitur di NTB. Yakni Bank BRI sudah menyalurkan Rp 275,4 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 193 miliar lebih, Bank BNI Rp 68,9 miliar lebih, BPD NTB Rp 10,2 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,6 miliar.

Selanjutnya, BCA Rp 900 juta, BPD Bali Rp 8,4 miliar, BPD NTT Rp 175 juta, Bank Maybank Rp 248 juta, Bank Artha Graha Rp 4,5 miliar lebih, Bank Sinarmas Rp 42 juta lebih dan CTBC Bank Rp 1,3 miliar lebih.

Sementara itu menurut data perbankan, KUR sudah terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun lebih dengan 81.402 debitur di NTB. Dengan rincian, Bank BRI Rp 914 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 1,2 triliun lebih, Bank BNI Rp 135 miliar lebih, BPD NTB Rp 14,4 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,4 miliar lebih, BCA Rp 1,3 miliar lebih, BPD Bali Rp 8,4 miliar lebih dan Bank Sinarmas Rp 1,7 miliar lebih. (nas)

kilometer ke Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Mengenakan kemeja putih khas Perindo, Hary Tanoe didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan jajaran pengurus Perindo lainnya.

Bergerak mulai pukul 10.10 WIB, rombongan juga diiringi berbagai atraksi kesenian yaitu parade kader Partai Perindo yang mengenakan baju adat 34 provinsi, marching band, truk hias, ondel-ondel, atraksi Reog Ponorogo, hingga para kader tampak memadati rute sepanjang perjalanan.

Di KPU, Hary Tanoe menyerahkan sejumlah berkas persyaratan verifikasi Parpol di dalam kotak kontainer kepada Ketua

KPU, Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyarie.

Ke depan, lanjut dia, Perindo akan terus membangun elektabilitas partai agar masyarakat melihat kemampuan Perindo dan kader-kadernya. “Kita harus bangun elektabilitas agar bagaimana diketahui, bisa dicintai. Perindo harus bisa mewujudkan perjuangannya. Saya instruksikan pengurus untuk terus bersama dengan masyarakat,” paparnya.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan Partai Perindo menjadi Parpol pertama yang mendaftar ke KPU. ‘’Perindo yang pertama melakukan pendaftaran.

Kalau lengkap diberikan surat tanda terima, baru di atas tanggal 16 Oktober, kami lakukan penelitian administrasi,’’ kata dia. (*)

Paling Siap Beroperasi Dari Hal. 1 sudah dilakukan simulasisimulasi berbagai fasilitas yang akan diberikan. DPMPTSP NTB sendiri sudah menyerahkan 68 jenis izin investasi ke Administratur KEK. ‘’Investor jalan dengan agendanya masing-masing.

Agenda investasi ada persiapan, konstruksi, operasi produksi. Sebelum masuk tahapan konstruksi, itu panjang lagi persiapan-persiapannya,’’ kata Gita.

Komisaris PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ini menyebutkan dari 1.175 hektare lahan di KEK Mandalika, sudah 80 persen telah dijajaki investor.

Ada investor yang sudah menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama pembangunan berbagai fasilitas pariwisata seperti hotel berbintang.

Ia menjelaskan, begitu ada penandatangan kerjasama tidak serta merta investor akan langsung membangun.

Tetapi ada tahapannya.

Pengembangan kawasan seluas ribuan hektare itu, lanjut Gita bukan sekali jadi. Tetapi pengembangannya sesuai dengan perkembangan pariwisata. ‘’Investor terus berproses dengan berbagai kemudahan fasilitas investasi yang diberikan,’’ katanya.

Gita menjelaskan, sesuai amanat UU No. 39 Tahun 2009 dan PP No. 52 Tahun 2014 tentang pembentukan KEK Mandalika mengamanatkan tiga tahun setelah keluarnya PP tersebut dilakukan evaluasi oleh Dewan Nasional KEK. ‘’Evaluasinya sudah lulus, KEK Mandalika terbaik dari lima KEK yang dievaluasi di Indonesia,’’ katanya.

Investasi yang sudah ma-

suk di KEK Mandalika, saat ini sudah ada empat hotel yang sedang dan akan dibangun di KEK Mandalika dengan target beroperasi akhir tahun 2018 atau awal 2019.

Yaitu Hotel Royal Tulip 250 kamar, Hotel Pullman 251 kamar, Paramount Hotel 400 kamar dan Hotel X2 sebanyak 200 kamar.

Sampai 10 tahun ke depan ditargetkan ada 10.000 kamar hotel di KEK Mandalika. Target itu jauh melampaui pencapaian kawasan Nusa Dua, Bali yang juga dikembangkan dan dikelola oleh ITDC sejak tahun 1975.

Di Kawasan Nusa Dua, Bali yang luasnya sekitar 350 hektar, dibutuhkan waktu 20 tahun sampai lahannya habis tersewakan dengan total jumlah kamar 5.000. KEK Mandalika yang total luasnya hampir empat kali lipat dari Nusa Dua ditargetkan selesai dikembangkan dalam waktu 10 tahun saja, dengan target 10.000 kamar.

Untuk memberikan fasilitas dan kemudahan di KEK, pemerintah telah memberikan kepastian sekaligus memberikan daya tarik bagi penanam modal melalui penetapan PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK dan Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Proyek Strategis Nasional.

Fasilitas dan kemudahan yang tersedia cukup luas. Diantaranya fasilitas PPh Badan, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, fasilitas PPN dan PPnBM, fasilitas Bea Masuk dan Cukai. Fasilitas Kegiatan Utama Pariwisata, fasilitas Lalu Lintas Barang, fasilitas Ketenagakerjaan, fasilitas Keimigrasian, fasilitas Pertanahan, fasilitas Perizinan dan Non Perizinan. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 12 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lotim Gelar Bimtek Pengelola Keuangan dan Aset Selong (Suara NTB)Dalam perkembangan menuju tercapainya penataan pengelolaan keuangan dan aset milik daerah yang transparan dan akuntabel, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengelola keuangan dan aset diberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada para pengelola keuangan dan aset.

Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset ini dilaksanakan pada Rabu (11/ 10) 2017. Pemberian pelatihan ini semata untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Lombok Timur dalam sambutannya yang di sampaikan oleh Assisten III bidang Administrasi umum dan Aparatur Setda Kabupaten Lombok Timur, H. Khairil anwar Mahdi, S. Pd mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan ibadah.

Peningkatan SDM kita selaku ASN adalah sebuah keniscayaan. “Dan kita harus tetap bersyukur hari ini dapat mengikuti kegiatan bimtek ini,” paparnya. Diminta seluruh ASN meningkatkan terus pengetahuannya sehingga Lotim ke depan bisa menjadi lebih baik.

Banyaknya pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur, contohnya yaitu pabrik air minum yang sekarang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dengan banyaknya air minum yang terjual maka PAD Lombok Timur akan meningkat, Sehingga kesejahteraan ASN juga akan meningkat.

Kepala BKPSDM Lotim, H. Najamuddin, S. Sos, M. Si dalam sambutannya mengatakan bahwa kalau kita membuka pasal-pasal tentang ASN jelas diamanatkan bahwa fungsi ASN itu adalah sangat gampang. Sebagai pelaksana kegiatan publik, sebagai pelayan masyarakat dan sebagai perekat NKRI “ASN yang diberikan mandat untuk melaksanakan kebijakan baik yang berskala nasional dan regional, baik pengelolaan keuangan dan aset, hal ini merupakan PR terberat buat kita,” ungkapnya.

Kabupaten lain telah melalui tantangan terberatnya yaitu tentang aset dan keuangan, Kabupaten Lombok Timur diharapkan bisa seperti Kabupaten lainnya, terutama tentang pencatatan dan aset-aset itu sndiri. Najamuddin juga mengatakan bahwa kegiatan ini sangat perlu untuk penyegaran kembali bagi ASN yang akan berperan penting untuk kemajuan daerah. (rus)

Proyek Pengolahan Sampah di Labuapi Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Proyek pengolahan sampah yang dibangun di lahan seluas 18 are di Dusun Rerot Desa Bagik Polak, Labuapi, Lombok Barat (Lobar), mangkrak. Proyek senilai ratusan juta rupiah yang dibangun Pemprov NTB dari dana pusat ini selesai dibangun tahun lalu namun belum bisa dimanfaatkan masyarakat lantaran mesin pengolah sampah tidak ada. Selain itu, tidak dilakukan pembinaan dan pelatihan ke masyarakat untuk mekanisme kerja pengolahan sampah tersebut.

“Sampai saat ini belum bsa dipakai tempat pengolahan sampah ini, sekadar dibangun saja tidak bisa dipakai,” keluh Humaidi, warga setempat.

Dijelaskan, pengolahan sampah ini tidak bisa dipakai karena mesin penghancur sampah tidak ada. Pihak Pemprov menjanjikan mesin segera tiba namun sampai saat ini belum juga datang. Alasan pihak terkait karena tidak ad anggaran sehingga pengadaan mesin dibatalkan. Selain itu, persiapan pengolahan sampah juga tidak dilakukan seperti pelatihan tenaga belum ada, petugasnya juga belum ada untu mengelola sampah. Paling tidak jelasnya, dinas melakukan pelatihan lebih dulu ke masyarakat.

Diakuinya akibat pengolahan sampah tersebut mangkrak warga terpaksa membuang sampah di lokasi sehingga sampah pun menggunung. Sekdes Bagik Polak ini mengakui awal pembangunan pengolahan sampah ini dilakukan pembebasan lahan se-

luas 18 are milik masyarakat oleh Pemda Lobar melalui bagian aset. Pasalnya, proyek ini bisa dibangun jika pemda membebaskan lahan tersebut.”Tapi lahan itu kita minta dihibahkan ke desa saja,” tegasnya. Ia berharap agar pengolahan sampah tersebut segera dioperasikan.

Terpisah, Kades Bagik Polak, Amir Amraen Putra membenarkan kondisi pengolahan sampah yang mengkrak tersebut. Menurutnya, proyek ini mangkrak karena mesinnya tidak ada. “Kalau tempatnya sudah dibangun tapi mesin pengolahan sampah sampai saat ini belum turun, sudah setahun lebih,” jelasnya. Program ini jelasnya dibangun provinsi, namun koordinasi dengan kabupaten. Untuk menangani proyek ini, pihaknya meminta pihak kabupaten segera lakukan pengadaan mesin itu. Pihaknya dijanjikan oleh provinsi namun sampai saat ini belum turun. Pihaknya juga sudah menelusuri ke provinsi, ternyata tidak ada anggaran untuk pengadaan mesin.

“Ini mestinya diambil alih oleh dinas terkait di Lobar,”jelasnya.

Menurutnya pembangunan pengolahan sampah ini untuk mengatasi masalah sampah di daerah sekitar. Jika tempat pengolahan sampah ini jalan maka desa lain bisa membuang sampah disini. “Hasil olahaan sampah ini bisa jadi batako ringan,”ujarnya. Sementara itu menjawab keluhan warga ini, Kadis Lingkungan Hidup L. Sura-

(Suara NTB/her)

MANGKRAK - Pengolahan sampah di Desa Bagik Polak, Labuapi, Lobar, yang mangkrak, Rabu (11/10). pati menyatakan bahwa pihaknya akan mengecek ke lapangan lebih dulu. “Apakah itu yang dibangun dari pusat, kami perlu turu ke lapangan dulu melihat proyek yang dimaksud,”jelasnya singkat. (her)