Edisi Rabu 12 September 2018 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 12 SEPTEMBER 2018

BPKP Cegah Bencana Birokrasi Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta penyesuaian payung hukum kaitan dengan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa di NTB. Bantuan stimulan yang diberikan kepada 5.293 masyarakat sebesar Rp264 miliar berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak.

Idealnya, perbaikan rumah warga dilakukan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai aturan yang ada. Namun pada masa pemulihan atau transisi darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bisa juga dilakukan. ‘’Tinggal kita bagaimana aturan mainnya kita sesuaikan,’’ kata Kepala Perwakilan BPKP NTB,’’ kata Dr. Ayik Riyanto, Ak, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (10/9). Bersambung ke hal 15

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 153 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

20 Gedung Pemerintahan Tak Aman Ditempati Mataram (Suara NTB) Tim Asesmen Indonesia - Australia telah menuntaskan pekerjaan pemeriksaan gedung pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak akibat gempa pekan lalu. Dari 123 gedung yang diperiksa, sebanyak 20 unit dinyatakan tidak aman untuk ditempati. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP, usai pelepasan Tim Asesmen Australia di Mataram, Senin (10/9) malam. Pemeriksaan 123 gedung tersebut dilakukan selama 12 hari. Terdiri dari gedung

Pemprov, instansi vertikal yang ada di NTB, rumah sakit, sekolah/univeritas, gedung Pemda kabupaten/kota dan BUMN/BUMD. Dari hasil pemeriksaan, Ardhi menyebutkan empat gedung tidak rusak sama sekali, 91 gedung rusak ringan, 8 gedung rusak ringan tetapi

kurang aman. ‘’Kemudian 15 rusak sedang, tapi tidak aman. Ada 5 rusak berat, tidak aman,’’ kata Ardhi. Beberapa gedung yang tidak aman ditempati karena rusak berat, antara lain gedung Samsat Lombok Utara, Kompleks Gedung II Dinas Kesehatan NTB, Gedung Polres Lombok

(Suara NTB/ars)

Utara, Rumah Dinas Kapolres Lombok Utara. Rumah Dinas Wakapolres Lombok Utara, Rusun/Asrama Polres Lombok Utara, Balai Karantina Ikan Mataram dan BPS Lombok Utara. Kemudian Gedung UGD RSUD Kota Mataram, Gedung Graha Mentaram, Gedung A, B, C dan D RSUD Lombok Utara, Gedung Aset RSJ Mutiara Sukma. Disebutkan nilai kerugian dari kerusakan 123 gedung yang diperiksa sekitar Rp55,7 miliar. Khusus untuk gedung pemer-

intahan milik Pemprov NTB yang rusak sedang akan dilakukan rehabilitasi pada tahun ini. Ardhi menyebutkan, akan dialokasikan angaran sebesar Rp19 miliar lebih. ‘’Ini sedang kita lakukan perhitungan, mana saja yang prioritas. Tetapi sebagai asumsi awal, untuk rusak ringan dan rusak berat nanti 2019,’’ jelasnya. Gedung pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak sedang diupayakan diperbaiki dalam APBD Perubahan 2018. Bersambung ke hal 15

BERMAIN - Anak-anak SDN 4 Gumantar tetap menikmati permainan meski sekolahnya runtuh akibat gempa.

TO K O H Atasi Kekeringan, Cegah Kejahatan SEDIKITNYA 12 mobil tangki air dikirim ke pemukiman penduduk untuk membantu mengatasi kekeringan. Kegiatan sosial ini diyakini membantu menekan angka kejahatan di wilayah kekeringan ekstrem. Setiap hari menurut Kapolda NTB Irjen Pol. Achmat Juri, seluruh jajarannya mengerahkan 12 tangki air, belum termasuk kendaraan pengangkut lainnya dari Brimob, SPN, kendaraan AWC dan Water Treatment Unit, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Perbaikan Rumah Korban Gempa Terancam Molor Mataram (Suara NTB) Percepatan perbaikan rumah korban gempa NTB tak semulus yang direncanakan. Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menargetkan perbaikan rumah korban gempa harus tuntas selama enam bulan. Namun hingga saat ini, rehabilitasi dan rekonstruksi 5.293 unit rumah yang sudah mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum bisa dilakukan. Pasalnya, mekanisme penggunaan dan pencairan dana atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) maupun petunjuk tekAchmat Juri (Suara NTB/dok)

Siap Bantu Penegak Hukum KEINGINAN Kapolda NTB Irjen Pol. Achmat Juri untuk mengusut proyek gagal konstruksi disambut tim asesmen Universitas Mataram (Unram). Temuan awal terkait kejanggalan pembangunan bisa jadi bahan awal pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Menurut Koordinator Posko Tanggap Darurat, Yusron Saadi, ST.,M.Sc, PhD, yang dilakukan beberapa pekan terakhir adalah rapid assessment atau pemeriksaan umum pada kondisi bangunan. Tidak menggunakan uji laboratorium atau peralatan teknis untuk mengecek kualitas dan mutu bangunan. Bersambung ke hal 15 Yusron Saadi

nis (Juknis) pelaksanaan perbaikan rumah korban gempa masih belum rampung. Direktur Perbaikan Darurat BNPB, Ir. Medi Herlianto, CES, MM mengatakan, belum dapat memastikan kapan dana bantuan stimulan sebesar Rp264 miliar yang telah ditransfer ke rekening warga dapat dicairkan. ‘’Saya ndak bisa memastikan. Tapi kita punya perasaan yang sama, ingin mempercepat juga,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (10/9) siang. Medi menjelaskan, untuk pencai-

ran dana bantuan perbaikan perumahan itu harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan yang diberikan tersebut merupakan uang negara. Sehingga semuanya harus akuntabel. Agar pencairan dan penggunaan bantuan tersebut akuntabel maka harus dibuat pedomannya dalam bentuk Juklak dan Juknis. Medi mengaku, pedoman tersebut sedang disusun dan drafnya sudah final. Dalam pedoman tersebut lanjut Medi, diatur mekanisme pencairan dan pelaksanaan pembangunan peru-

Tim Asesmen Unram Temukan Indikasi Kejanggalan Bangunan Terdampak Gempa Mataram (Suara NTB) Tim asesmen menemukan sejumlah indikasi kejanggalan pada proyek pemerintah yang terdampak gempa. Dalam serangkaian proses pemeriksaan cepat (rapid assessment), mutu bangunan tidak lazim jika diukur dari guncangan yang jauh dari episentrum gempa di Lombok Utara. Temuan itu disampaikan Tim Asesmen Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) yang membentuk posko penanganan bencana

gempa Lombok, bekerja sejak tanggal 7 Agustus lalu. Asesmen awalnya dilakukan untuk sekolah tingkat SD, SMP sampai SMA/SMK. Namun tingginya permintaan, pengecekan berlanjut ke gedung milik pemerintah. Seperti Kantor SKPD, rumah sakit, juga gedung milik instansi vertikal seperti Kantor Balai Karantina Mataram yang rusak total. Gedung pascasarjana Unram tidak luput dari pemeriksaan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist_timposkounram)

CEK - Tim Asesmen FT Unram bersama ahli dari universitas lain mengecek kondisi salah satu gedung beberapa waktu lalu. Konstruksi gedung dinilai tidak tahan gempa dan ditempel stiker merah karena rusak total.

mahan di lapangan. ‘’Juklak dan Juknis menjadi pedoman PUPR untuk melaksanakan. Mekanisme pendanaan dan pencairan itu diatur dalam SOP itu,’’ jelasnya. 5.293 warga yang sudah dapat bantuan dana stimulan tapi masih diblokir berasal dari Lombok Timur 2.782 orang, Lombok Utara 1.353 orang, Lombok Barat 359 orang, Lombok Tengah 779 orang, Kota Mataram 20 orang. Sedangkan untuk Sumbawa dan Sumbawa Barat masih dalam finalisasi untuk verifikasi. Bersambung ke hal 15

Pemprov Tak Tahu Tim Unram Asesmen Gedung Pemerintahan PEMPROV melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak mengetahui ada tim dari Universitas Mataram (Unram) yang melakukan asesmen gedung-gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa. Begitu pula dengan adanya informasi hasil tim asesmen Unram yang menemukan adanya indikasi kejanggalan dalam pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi mengatakan bahwa memang ada tim dari Unram dan Universitas Brawijaya yang pernah meminta izin untuk memeriksa gedung Islamic Center (IC). Dari hasil pemeriksaan, kerusakan IC masuk kategori ringan. ‘’Kalau memeriksa ke Pemprov harusnya izin ke saya. Paling ndak harus koordinasi dengan kita. Contohnya seperti IC, izin dulu ke saya,’’ kata Ardhi ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (10/9) malam. Ardhi menjelaskan, un-

tuk gedung pemerintahan lingkup Pemprov NTB, pemeriksaan dilakukan Tim Asesmen Indonesia - Australia. Sebanyak 123 gedung pemerintahan dan fasilitas publik diperiksa selama 12 hari. Dari hasil pemeriksaan, Ardhi menyebutkan, empat gedung tidak rusak sama sekali. Kemudian 91 gedung rusak ringan, 8 gedung rusak ringan tetapi kurang aman. Kemudian 15 rusak sedang, tapi tidak aman. Dan 5 gedung rusak berat, tidak aman ditempati. Menurut Ardhi, kemungkinan tim asesmen Unram melakukan pemeriksaan terhadap gedung-gedung pemerintahan di luar yang diperiksa tim Indonesia - Australia. “Kalau mengecek yang lain, bisa-bisa saja,” katanya. Misalnya di Lombok Utara, Tim Asesmen Indonesia - Australia hanya memeriksa beberapa gedung saja sesuai permintaan yang masuk ke Dinas PUPR. Seperti RSUD Tanjung, Kantor Bupati Lombok Utara, Kantor DPRD Lombok Utara, BPS Lombok Utara. Bersambung ke hal 15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.