Edisi 12 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 101 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 12 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Istana Bala Putih

Jejak Sejarah Pusat Pemerintahan Kesultanan Sumbawa

Peninggalan Sejarah Terancam

(Suara NTB/arn)

TERBAKAR - Wisma Daerah terbakar.Tampak api membumbung tinggi. pemadam dibantu aparat kepolisian, TNI dan warga berusaha memadamkan api. Kondisi wisma setelah api berhasil dipadamkan (bawah)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Gedung Wisma Daerah atau Istana Bala Putih terbakar, Selasa (11/7) kemarin. Bangunan bersejarah yang menjadi salah satu ikon Sumbawa tersebut ludes dilalap si jago merah. Duka bagi Sumbawa, karena peninggalan sejarah Bala Putih pun menjadi terancam keberadaanya. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 09.45 Wita. Pertama kali diketahui Lalu Sukriman, seorang sopir bus Pemkab setempat. Saat itu, ia tengah membersihkan bus di dekat kebakaran. Tiba-tiba mendengar suara ledakan besar seperti suara bom. Sukriman kaget dan dan turun dari dalam bus. Karena mengira ledakan tersebut suara ledakan ban, ia pun mengecek ban bus. Bersambung ke hal 15

ISTANA Bala Putih atau kini disebut Wisma Daerah dulunya menjadi pusat pemerintahan Yang Mulia, Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931 - 1958). Bangunan ini juga menyimpan romantika cinta antara Sang Sultan dengan Ruma Pa’duka Bima, Siti Khadijah Daeng Ante Putri Sultan Muhammad Salahuddin, Sultan Bima (1917 - 1951). Sejarah singkat tersebut disampaikan Sejarawan Sumbawa yang juga Kabid Kebudayaan Dinas Dikbud Sumbawa, H. Hasanuddin S.Pd, kepada Suara NTB, Selasa (11/7) kemarin. Seraya menahan haru usai kejadian kebakaran Wisma Daerah, Ace, sapaan akrabnya, kemudian bercerita bahwa Istana Bala Putih merupakan mas kawin Sang Sultan Sumbawa kepada Ruma Pa’duka Bima. Yang kemudian menjadi salah satu cagar budaya Sumbawa yg dibangun tahun 1932-1934. Istana Bala Putih dengan arah Utara berlawanan dengan arah Istana Dalam Loka. Merupakan cermin pemikiran modern Sang Sultan dalam menyongsong masa depan Sumbawa. Di mana Sultan yang pernah mengenyam pendidikan di Yogyakarta ini, telah memiliki prediksi tentang kemajuan yang dicapai oleh suku bangsa di Nusantara untuk mencapai kemerdekaan. Bersambung ke hal 15

Wisma Daerah Daerah sebelum sebelum terbakar terbakar Wisma (Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa)

Putusan PTUN Tak Pengaruhi Penyidikan Kasus K2 Dompu TO K O H Audit Dana Desa

(Suara NTB/dok)

INSPEKTORAT harus turun tangan untuk melakukan audit penggunaan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017. Tujuannya untuk mengidentifikasi kemungkinan kendala yang terjadi pada SPJ DD di delapan kabupaten yang tersandung masalah. Sebab tahap II tidak akan dicairkan jika tenggat waktu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai 24 Juli mendatang tidak tuntas. Bersambung ke hal 15 Ibnu Salim

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Berpotensi Bertambah

Mucharom Ashadi

BALAI Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram akan memberikan advokasi kepada TKI NTB yang ditangkap di Malaysia. Advokasi akan diberikan kepada TKI yang masih mempunyai hak-hak seperti gaji di majikannya. Sementara itu, hingga saat ini BP3TKI Mataram masih belum mendapatkan data pasti jumlah TKI asal NTB yang ditangkap Pemerintah Malaysia. Namun, BP3TKI mengamini data yang disebutkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB karena mereka juga merupakan bagian dari Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang mengabulkan gugatan honorer Kategori 2 (K2) Dompu, dalam sidang dengan agenda putusan Kamis (6/7) lalu, tak mempengaruhi proses penyidikan dugaan korupsi K2 Dompu. Kasus yang menetapkan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin sebagai tersangka, tetap dan terus berlanjut di Polda NTB. ‘’Itu kan putusan soal administratif. Tidak ada hubungannya (dengan kasus korupsi),’’ jawab Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj.Tri Budi Pangastuti MM, Selasa (11/7). Putusan PTUN yang membatalkan SK pengangkatan 134 honorer K2 Dompu itu, dihubung-hubungkan dengan bukti yang selama ini dijadikan dasar penyidikan oleh Polda NTB.

Bahwa ada pembayaran gaji dan tunjangan terhadap 134 honorer sejak tahun 2015 mencapai Rp 3,5 miliar. Tim kuasa hukum honorer K2 Dompu, Muttakun, SH juga sempat menegaskan bahwa putusan ini bisa dijadikan dasar Bupati Dompu untuk jadi bukti disodorkan ke penyidik. Kendati demikian, menurut Tri Budi, Tim Subdit III Tipikor tetap bekerja sep-

BMKG Ingatkan Petani Tembakau Lebih Waspada Mataram (Suara NTB) – Meskipun NTB sudah masuk musim kemarau, namun masih terdapat peluang curah hujan rendah. Akibatnya terjadi hujan beberapa hari meskipun musim kemarau. Kondisi cuaca seperti ini sangat tidak menguntungkan para petani tembakau di NTB. Untuk itu, BMKG meminta petani tembakau virginia Lombok untuk lebih waspada terhadap kondisi cuaca yang ada. ‘’Kondisi iklim ini merupakan anomali dari cuaca di musim kemarau, terjadi beberapa hari hujan. Bersambung ke hal 15

Wakodim

erti biasa, melanjutkan penyidikan kasus tersebut yang sekarang sedang tahap pemeriksaan saksi-saksi tambahan. ‘’Meski pun ada putusan itu, lanjut terus penyidikannya. Sampai sekarang masih periksa saksi-saksi,” jelasnya. Tim penyidik dipastikannya masih berada di Dompu meminta keterangan semua pihak yang pernah diperiksa sebelumnya. Mereka adalah honorer K2, pejabat BKD Dompu hingga pejabat BKN di Denpasar. Pemeriksaan ini sesuai dengan petunjuk jaksa peneliti di Kejati NTB yang meminta pemeriksaan ulang saksi untuk mendalami unsur pidana sebagaimana disangkakakan kepada Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin. ‘’Sampai sekarang masih pemeriksaannya. Jadi berkasnya belum bisa

dikembalikan ke jaksa,’’ jelas Tri Budi. Sebelumnya 134 honorer K2 Dompu mengajukan gugatan ke PTUN Mataram atas Surat Keputusan (SK) Bupati Dompu soal pencabutan pengangkatan mereka sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari 134, delapan orang diantaranya dibacakan putusannya Jumat (7/7) lalu. Hakim Ketua Sri Setyowati, SH,MH dalam amar putusannya menyebut, surat keputusan pembatalan pengangkatan CPNS yang diterbitkan oleh Bupati Dompu dinyatakan tidak sah secara hukum. ‘’Sehingga meminta tergugat 1 mengembalikan posisi para penggugat seperti semula,” kata Sri Setyowati. Bersambung ke hal 15

Ikut Pilkada, Gubernur Bebaskan Kepala SKPD dari Tugas Berat Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengaku sedang melihat Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB yang akan maju dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Gubernur menegaskan, dirinya akan membebaskan Kepala SKPD dari penugasan-penugasan yang terlalu berat jika maju dalam Pilkada mendatang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka mereka harus mundur dari ASN. ‘’Otomatis akan mundur (dari ASN). Kalau sekarang kita lihat dan saya akan bebaskan dari

penugasan yang terlalu berat,’’ kata gubernur dikonfirmasi, Selasa (11/7) siang kemarin. Ketika ditanya apakah pembebasan kepala SKPD dari penugasan terlalu berat itu berarti akan dinonjobkan darti jabatannya? Gubernur mengatakan kepala SKPD tidak akan dinonjobkan. ‘’Bukan nonjob, tetap job. Cuma kita lihat, misalnya ada yang tugasnya berat harus (tetap) fokus,’’ kata gubernur. Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menambahkan, selama ini belum ada kepala SKPD yang melapor ke dirinya bahwa akan maju dalam Pilkada mendatang. Namun, sejumlah baliho, banner dan spanduk

yang mengindikasikan kepala SKPD akan maju dalam Pilkada 2018 mendatang sudah banyak yang bertebaran di tempat-tempat umum dan jalan raya. “Belum ada melapor, saya yang nanya. Tapi masih dijawab dengan malumalu kucing,” tandasnya. Seperti diketahui, sejumlah Kepala SKPD Pemprov NTB yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada mendatang antara lain Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos akan maju di Pilkada Lombok Timur. Kemudian, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si digadang-gadang akan maju di Pilkada Lombok Barat. Bersambung ke hal 15

Cadangkan 1.000 Paket

Distribusi Paket Lebaran Tuntas Pekan Ini Distribusi paket Lebaran untuk 80 ribu warga miskin se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditargetkan tuntas pekan ini. Untuk mengantisipasi kekurangan, Pemkab Lotim menyediakan sebanyak 1.000 paket cadangan. PANITIA di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Lotim siap menerima laporan-laporan kekurangan. Laporan terakhir, paket bantuan sandang pangan bagi 80 ribu masyarakat miskin di Kabupaten Lotim sampai dengan 10 Juli 2017 lalu sudah menyasar 18 kecamatan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

PERIKSA BERAS - Kabid Penanganan Sosial, Sapri tengah melakukan pemeriksaan beras (foto kiri). Sementara itu, tumpukan beras yang siap menjadi cadangan disimpan di Pendopo Bupati Lotim.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

Penyusutan Aset Pemkot Rp 500 Miliar Lebih

Pengangkutan Harus Intens MESKI operasional kendaraan memadai di masing - masing lingkungan. Sampah masih saja menjadi dilema. Persoalan bukan di tingkat lingkungan, tetapi tempat pembuangan sampah (TPS). TPS di Kota Mataram bisa dihitung dengan jari. Jumlahnya tidak sebanding dengan volume sampah mencapai 1.444 meter kubik perharinya. Persoalan justru tidak lagi di masyarakat, melainkan di finishing di TPS. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus intens melakukan pengangkutan ke TPS maupun depo sampah. Lurah Karang Pule, H. Taufiqqurahman mengaku, kadang sampah di depo overload karena beberapa lingkungan membuang sampah mereka ke satu tempat saja. Sementara, mobil operasional hanya mengangkut satu sampai dua kali sehari. Minimnya jadwal pengangkutan mengakibatkan penumpukan dan dikeluhkan oleh warga setempat. “Karena baunya kemana - mana. Warga kadang protes ke saya kalau tidak segera diangkut oleh mobil petugas,” kata Taufik, Senin (11/7). Depo yang dibangun di Lapangan Karang Pule dihajatkan sebagai penampungan sampah sementara. Oleh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibuatkan jalan alternatif pengangkutan. Terkadang faktor alam menjadi kendala mobil operasional LH tidak melakukan pengangkutan pada malam hari. “Kalau malam diangkut dua kali. Pagi pasti ada penumpukan,” akunya. Terkait kendaraan roda tiga dianggap cukup efektif menjawab persoalan sampah di lingkungan. Secara perlahan masyarakat mulai berubah. Dari sisi operasional, petugas tujuh hingga delapan kali mengangkut sampah warga di lingkungan. Yang cukup intens di Lingkungan Sekaberla, Pande Emas Timur, Pande Emas Barat, dan Pande Besi. “Alhamdulillah, sudah ndak ada yang buang sampah ke sungai atau saluran sekarang,” tambahnya. Artinya, tingkat kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Meskipun di satu sisi, penumpukan sampah tidak terlepas dari faktor kepadatan penduduk. Dengan sinergi antara operator sampah dengan DLH dipastikan persoalan dihadapi Pemkot Mataram bisa tuntas. Disamping itu, pemberdayaan dari pengelolaan sampah tetap dimaksimalkan sebagai pola mengurai sampah rumah tangga. (cem)

H. Taufiqqurahman (Suara NTB/cem)

Pemberian Bantuan Harus Diawasi ANGGOTA DPRD dari Dapil Ampenan, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menyayangkan masih mangkraknya bantuan Keramba Jaring Apung yang berada di pesisir Pantai Penghulu Agung, Kelurahan Ampenan Selatan. Mangkraknya bantuan itu selama bertahun-tahun, tidak terlepas dari kurang cermatnya Pemkot Mataram dalam memberikan bantuan. ‘’Kalau bantuan itu harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat nelayan,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (11/7). Pemberian bantuan, kata dia, harus disertai dengan pengawasan intensif dari pihak yang memberikan bantuan. Dikatakan Fuad, masyarakat nelayan memang pandai di laut. Tetapi, SKPD teknis dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram harus memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan. Dua hal yang perlu diingat dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat nelayan, yakni pembinaan dan pengawasan. Pengawasan menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana kemanfaatan dari bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan. Karena, lanjut Fuad, ada kecenderungan bahwa dalam menerima bantuan dari pemerintah, masyarakat enggan berkelompok. ‘’Disana perlu kita pikirkan. Apakah di dalam satu kelompok mereka bisa berkomitmen cocok atau tidak satu sama lain,’’ katanya. Selain itu, harus diperjelas juga tupoksi masing-masing anggota kelompok tersebut. Sebab, kalau melihat panjang pantai Kota Mataram yang mencapai 9 kilometer, sangat potensial untuk membuat keramba untuk pembudidayaan ikan kerapu. ‘’Bisa kita berdayakan masyarakat yang ada di pesisir,’’ cetusnya. Sebetulnya keramba jaring apung itu juga bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan kerapu. Hanya saja, dinas kurang cermat melihat, apa yang menjadi kendala operasional keramba jaring apung itu, sehingga mangkrak. Politisi PDI Perjuangan ini menduga, penyebab mangkraknya keramba jaring apung itu antara lain, biaya operasional yang terlalu besar. Sehingga tidak mampu dipenuhi secara berkelompok sekalipun. Fuad berharap, kalau memang ada bantuan dari pemerintah, pengawasan harus ditingkatkan. ‘’Namanya kita merintis, membina masyarakat, tidak gampang. Karena masyarakat nelayan ini beraneka ragam karakter,’’ ungkapnya. Dia juga tidak menampik, penyebab lain mangkraknya keramba jaring apung itu karena Pemkot Mataram dalam mendistribusikan bantuan, tidak melakukan penyerapan aspirasi nelayan. Sehingga, tidak jarang bantuan yang disebar ke daerah pesisir terkesan salah sasaran. (fit) Fuad Sofian Bamasaq (Suara NTB/dok)

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Aset yang dimiliki oleh Pemkot Mataram mengalami penyusutan mencapai Rp 500 miliar lebih atau tepatnya Rp 555 miliar. Neraca aset disajikan per tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp 2,7 triliun. Untuk aset tidak tidak berwujud senilai Rp 1.579. 194.800. Jumlah ini bertambah dari aset tidak tetap di tahun 2015 senilai Rp 753.929.800. Saldo aset tetap dilaporkan senilai Rp 2,1 miliar. Meningkat 35,77 persen dibandingkan saldo aset tetap tanggal 31 Desemb e r H.M. Syakirin Hukmi 2015

senilai Rp 1,6 miliar. Aset berupa investasi jangka panjang Rp 136 miliar lebih. Demikian pula, aset lancar senilai Rp 192 miliar. Menanggapi penyusutan aset itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi menjelaskan, total aset yang dimiliki oleh Pemkot Mataram

sejak baru didirikan hingga posisi 31 Desember 2016 senilai Rp 2,7 triliun. Untuk aset tetap senilai Rp 2,1 triliun, aset lain lain Rp 267 miliar, aset jangka panjang Rp 136 miliar, dan investasi jangka panjang Rp 136 miliar lebih. Seiring berjalan waktu tambah Syakirin, aset berupa gedung, randis, dan alat elektronik lainnya mengalami penyusutan senilai Rp 555 miliar lebih. “Ini posisi akumulasi neraca sejak awal berdirinya Kota Mataram sampai saat ini,” kata Syakirin, Selasa (12/7). Penyusutan terjadi kata Syakirin, karena nilai ekonomis barang berkurang. Penyusutan tidak mengeluarkan

biaya. Padahal, biaya pemeliharaan tetap ada. Tetapi nantinya, ada nilai buku. Paling tidak nilai ini mencerminkan untuk menghapus biaya biaya nilai sebesar nilai buku. Selain itu, aset yang hilang sehingga dilakukan penyelesaian melalui tim penyelesaian aset daerah. “Belum lagi yang hilang,” terangnya kembali. Dikatakan, aset terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Karena, nilai barang semakin berkurang. Sebagai contoh, kendaraan dinas dan barang elektronik harganya semakin turun karena kategori barang bekas. Dalam pelaporan neraca ini tetap dihitung. (cem)

(Suara NTB/cem)

Sampah Tetap Menumpuk, TPS di Dekat Pasar Selak Perlu Diawasi Mataram (Suara NTB) Sampah di TPS dekat Pasar Selak, Kelurahan Bertais belum bisa tertangani hingga saat ini. Tumpukan sampah masih saja terjadi. Diduga banyak warga luar Mataram yang membuang sampahnya ke TPS tersebut. Karena itu TPS tersebut perlu pengawasan untuk menghalangi orang luar Mataram membuang sampah di tempat tersebut. Hal ini disampaikan Lurah Bertais, Lalu Mukhsan kepada Suara NTB. Mukhsan menyampaikan beberapa waktu lalu TPS tersebut pernah diawasi Satgas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram bersama Linmas Kelurahan Bertais. Namun saat ini tak ada lagi pengawasan. Karena itu menurutnya semakin banyak warga luar Mataram yang datang membuang sampahnya ke TPS pinggir jalan tersebut. “Pengamanannya di situ enggak ada yang menjaga. Apalagi sekarang sampahnya berserakan dan meluber ke pinggir jalan,” jelasnya. Selain sampah dari warga luar Mataram dan luar wilayah Bertais, sampah dari pedagang pasar juga kerap ditumpuk di TPS itu. Sampah yang dibuang pedagang pun sampai berkarung-karung, khususnya buah busuk. “Kalaupun nanti ditaruhkan kontainer di dalam (pasar) pedagang mau cepat dan buang di situ. Kadang pedagang ini susah diatur,” keluhnya. Menurutnya tumpukan sampah masih terus memenuhi TPS itu karena pengangkutan tak dilakukan setiap hari. Pengangkutan sampah juga

(Suara NTB/ynt)

MENGAIS SAMPAH - Seorang pemulung sedang mengais tumpukan sampah di TPS dekat Pasar Selak, Kelurahan Bertais belum lama ini. Tumpukan sampah di TPS ini sering dikeluhkan warga dan petani sekitarnya namun belum bisa diatasi hingga kini. membutuhkan alat berat. “Enggak pakai alat berat enggak bisa karena enggak mampu personil yang ngangkat ke mobil dump itu harus pakai alat berat,” ujarnya. Mukhsan menuturkan solusi yang pernah disepakati

Tertangkap Mesum

lahan dijadikan TPS. “Tetangga ini yang belum memberikan izin. Tetangga yang ada di sebelah-sebelah (lahan) itu. Ada permukiman di situ, ada lahan 12 are dan sudah diperiksa Kadis LH,” jelasnya. Ia mengaku sangat sering

menerima keluhan warga soal tumpukan sampah tersebut. “Kalau keluhan, tiap hari kita terima keluhan,” ujarnya. Pihaknya pun mengaku tak bisa berbuat banyak karena hanya Dinas LH yang bisa melakukan pengangkutan. (ynt)

Cegah Konflik Horizontal

Dua ASN Belum Diberikan Sanksi Mataram (Suara NTB) AM dan FI, Senin (11/7) siang menjalani sidang indisipliner. Dua ASN tertangkap diduga mesum di perumahan Lombok Barat diklarifikasi mengenai laporan ditangani Polres Mataram. Meskipun keduanya mengakui perbuatannya. Namun, Pemkot Mataram belum memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Tim indisipliner pertama mengkonfrontir AM yang berdinas di Dinas Pertanian. Selang satu jam kemudian, FI dipanggil dengan item pertanyaan yang sama. Dari keterangan keduanya, mereka mengakui kejadian tersebut. “Tim sifatnya hanya mengklarifikasi kasus mencuat yang diributkan di media,” kata Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia dikonfirmasi, Selasa (12/7). Tim terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, Satpol PP dan Bagian Hukum tidak menanyakan secara detail alasan mereka melakukan perbuatan tersebut. Data digunakan sebagai

untuk mengatasi tumpukan sampah pinggir jalan itu ialah mencari lahan baru. Solusi ini juga pernah dibicarakan bersama Dinas LH dan pengelola pasar. Lahan memang sudah ada, hanya saja warga di dekat lahan tersebut menolak

pertimbangan cukup dari risalah kepolisian Perbuatan AM dan FI telah mencoreng citra ASN dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Pasalnya, mereka melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Undang - Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Sanksi apa direkomendasikan oleh tim, ia enggan membeberkan. Hasil telaah berisi fakta dan regulasi akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian. “Pelanggaran itu nanti tunggu karena kita sedang buat telaah,” kilahnya. Pejabat Pembina Kepegawaian kata Evi, memutuskan apakah dibebastugaskan, diturunkan pangkat dan diberhentikan secara tidak hormat. Dikonfirmasi terpisah, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, kasus AM dan FI sedang berproses. Senin (11/7), keduanya dipanggil untuk menjalani sidang disiplin. Sanksi belum bisa diputuskan karena jadi tanggungjawab kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian. (cem)

Awik-awik di Dua Lingkungan Dihidupkan Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu upaya mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat, khususnya di Lingkungan Asak Kelurahan Pagutan Barat dan Lingkungan Peresak Kelurahan Pagutan, kearifan lokal masyarakat setempat yang merupakan warisan leluhur kembali dihidupkan melalui awikawik. Hal ini menjadi salah satu tindak lanjut kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang pekan lalu difasilitasi Wakil Walikota Mataram, Kapolres Mataram, Dandim, Ketua DPRD Kota Mataram, dan pihak terkait lainnya. Seperti diketahui beberapa waktu lalu sempat muncul kesalahpahaman antara kedua lingkungan yang kemudian diselesaikan dengan damai.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE., MM., menyampaikan pertemuan pembentukan awikawik dilaksanakan kemarin siang dan difasilitasi sendiri olehnya. “Telah bersepakat untuk sama-sama berdamai kemudian mengangkat peninggalan leluhur kita dulu,” ujarnya, Selasa (11/7). Ia menyampaikan dalam rangka mempererat persaudaraan antar kedua lingkungan, orang tua dahulu telah meninggalkan pesan dan perjanjian. Hanya saja perjanjian tersebut tidak tertulis. Agar perjanjian tersebut diingat semua pihak, maka perlu dibuat perjanjian tertulis. Ia pun tak menyebutkan isi perjanjian secara rinci. Namun salah satunya juga berkaitan dengan larangan membunyikan alat musik tradisional akan menjadi salah satu isi perjanjian. “Kalau sudah bisa disepakati

bersama kemudian mereka bisa sama-sama menangani,” ujarnya. “Kalau dulu ada yang tidak tertulis, sekarang kita buat menjadi tertulis,” tambahnya. Martawang mengatakan pada dasarnya manusia memiliki prinsip dasar yang sama yaitu mencintai kedamaian. Tidak ada manusia yang ingin terlibat konflik. “Pada dasarnya manusia itu kan prinsip dasarnya sama, suka pada kedamaian, suka pada sesuatu yang menggembirakan, suka saling membantu. Itu adalah sifat-sifat naluri kemanusiaan, saling menghormati antar sesama, toleransi,” paparnya. Ia pun berharap dengan adanya perjanjian damai dan awig-awig yang diterapkan di dua lingkungan, tak ada lagi kesalahpahaman yang muncul di tengah masyarakat. (ynt)

Puluhan JCH Masuk Kategori Risiko Tinggi Mataram (Suara NTB) Puluhan jemaah calon haji (JCH) asal Kota Mataram masuk kategori risiko tinggi. Tahun ini jumlah JCH yang akan berangkat ke tanah suci lebih banyak dibandingkan 2016 lalu. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan dari 648 JCH yang akan berangkat, sebanyak 46 orang disebut masuk kategori risiko tinggi. Berdasarkan data yang diterima pihaknya, jumlah JCH

yang akan berangkat tahun ini sebanyak 648 orang dengan rincian 636 jemaah reguler dan tujuh orang petugas haji daerah atau TPHD. “Dengan rincin risiko tinggi 46 jemaah dan tidak risiko tinggi 461 jemaah. Yang sudah (vaksinasi) meningitis 648 jemaah,” jelasnya. Jemaah yang masuk kategori risiko tinggi ini dijelaskan Usman karena memiliki riwayat penyakit tertentu, khususnya penyakit kardiovaskuler seperti darah tinggi, jantung, stroke,

dan diabetes. Termasuk juga jemaah lansia. “Paling banyak itu faktor usia, usia di atas 60 tahun,” sebutnya. Untuk jemaah risiko tinggi ini, tak ada penanganan khusus dari Dikes Kota Mataram. Hanya saja pengawasan terhadap kondisi JCH dengan risiko tinggi diintensifkan. Jika ditemukan kelainan atau penyakit, pihaknya akan merujuk ke RSUD Kota Mataram untuk mendapatkan penanganan khusus. Dari rumah sakit juga biasanya

memberi imbauan terkait apa saja yang harus dilakukan jemaah bersangkutan saat masih berada di Indonesia maupun setelah berada di tanah suci. “Kalau obat-obatan yang didapat dari RSUD ya harus dibawa ke Makkah,” ujarnya. Di tanah suci, pengawasan kepada jemaah risiko tinggi juga diperketat. Usman mengatakan setelah keberangkatan nanti, pengawasan jemaah akan diserahkan kepada pendamping atau keluarga yang bersangkutan. Ter-

masuk juga meminta perhatian dari petugas medis yang dikirim dari Kota Mataram. Untuk vaksinasi meningitis bagi seluruh JCH Kota Mataram, Usman memastikan tak dipungut biaya sepeser pun. “Semua gratis. Enggak ada yang bayar sepeser pun di Puskesmas,” ujarnya. Ia mengatakan JCH yang belum melakukan vaksinasi meningitis khususnya mereka yang masuk JCH cadangan, termasuk JCH mutasi yang berasal dari daerah lain. (ynt)

SUARA NTB

Rabu, 12 Juli 2017

Halaman 3

Minim Pemahaman Iklim, Ancaman bagi Petani Tembakau Mataram (Suara NTB) Cuaca tak bisa lagi diprediksi. Fenomena alam sebenarnya harus dipahami juga oleh petani tembakau. Jika tidak, itu berarti ancaman bagi usaha emas hijau ini. Akibat hujan yang mengguyur akhir pekan kemarin, di beberapa tempat petani tembakau Virginia Lombok sudah was-was. Tembakau-tembakau mereka sudah layu. Hingga kini belum ada data pasti dari dinas yang membidangi perkebunan, berapa luas areal tanaman tembakau yang statusnya terancam merugikan. Kondisi cuaca saat ini dan hari mendatang, pun belum dapat diprediksi. Tentu ini menjadi ancaman non teknis bagi petani tembakau. Petani masih minim pemahaman bagaimana membaca cuaca. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si., mengatakan, akibat hujan akhir pekan kemarin, tanaman tembakau petani layu. Namun tidak permanen, kecuali terjadi genangan. Perusahaan mitra, salah satunya Sadhana Arifnusa terus mengawal petaninya. Disarankan memperbanyak pembuatan parit untuk mengatisipasi genangan. Melalui Kepala Bidang Perkebunan, Gusti Lanang Lata mengatakan sedang melakukan koordinasi dengan BMKG, prediksi cuaca ke depan. Belum disimpulkan berapa luasan areal tembakau yang terdampak. Komu-

nikasi juga dilakukan dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Pemprov NTB sekaligus terus menggulirkan bantuan kepada petani tembakau. Diantaranya pupuk, alat-alat pendukung produksi dan obat-obatan. Sementara Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Lombok Timur, A. Kabir juga menegaskan, tidak ada pilihan, selain memperbanyak parit-parit penampungan air. Hal ini bisa dilakukan untuk areal tanam di bagian Selatan Lombok yang kontur tanahnya tanah liat. “Secara non teknis memang faktor alam. Kalau yang belum menanam, bisa membuat parit-parit sebagai penanganan teknis,” ujarnya. Hal ini menjadi bahan evaluasi. Petani memang harus belajar dan tahu banyak tentang iklim. Apalagi saat ini perubahan iklim terjadi terus menerus. Ia merencanakan untuk program pembelajaran bagi petani tembakau untuk membaca cuaca. Sebagai bekalnya apakah dapat dilakukan pergeseran waktu tanam, atau mengkonversi tembakau menjadi tanaman lain.

Memberikan pemahaman tentang cuaca kepada para petani tembakau, tidak bisa dilakukan secara insidentil. Harus rutin dilaksanakan. Pembelajaran ini juga belum dilihat dilaksanakan oleh perusahaan. Karena itulah, harapannya program akan didukung anggaran. Termasuk alokasi dana Coorporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan mitra. “Kalau perusahaan mitra, saya belum melhat sejauh itu (memberikan pembelajaran tentang cuaca kepada petani). Kita harapkan perusahaan melalui dana CSR bisa diarahkan ke sana. Jangan semata-mata hanya untuk fisik, tetapi lakukan kegiatan pada program yang dampaknya lebih luas,” imbuhnya. Ketua APTI Lombok Timur, L. Sahabudinjugamenegaskanhalyangsama. Persoalannya memang pengetahuan petani terhadap situasi iklim sangat minim. Karenanya, pemerintah didorong untuk mengalokasikan DBH-CHT untuk kepentingan pembelajaran tentang iklim kepada petani tembakau. Selain itu, penting juga dana-dana sosial perusahaan untuk meningkatan pengetahuan petani tentang situasi alam. “Itu ranah yang belum pernah disentuh. Kita juga siap mendukung kegiatan pelatihan, selain pelatihan teknis usaha tembakau Virginia,” demikian Sahabuddin. (bul)

Koperasi Berjalan Mundur DEWAN Koperasi Wilayah Indonesia (Dekopinwil) Provinsi NTB menyorot soal pembangunan koperasi yang berjalan mundur. Kebijakan yang terfokus hanya pada penguatan kelembagaan, menyebabkan koperasi di NTB tumbuh hanya dari sisi kuantitas. Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Mahmud Razak mengatakan hal itu. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah melalui dinas terkait agar tak mengabaikan penguatan materi tentang pengembangan usaha koperasi. Pesan ini disampaikannya, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke - 70. “Kita selalu berkutat pada persoalan legal standing, persoalan kelembagaan, itu saja terus dilakukan. Pada pemahaman tentang usaha koperasi, ini masih minim dilakukan,” ujarnya. Kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (11/7) kemarin, Mahmud Razak menegaskan, pemahaman tentang usaha koperasi ini dampaknya cukup besar terhadap tumbuh dan kembangnya koperasi. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk mendukung koperasi mampu bersaing. Yang terlihat saat ini, belum banyak koperasi di NTB yang

(Suara NTB/bul)

Mahmud Razak go nasional, apalagi go internasional. “Kerena fokusnya hanya kepada kelembagaan. Akibatnya justru banyak koperasi yang tidak aktif, dan terancam dibubarkan. Karena mereka tidak paham mengembangkan bisnis dan usahanya. Disini harusnya yang menjadi titik tekan program daerah,” imbuhnya. Pada pelaksanaan Harkopnas tahun 2017 yang berlangsung di Makassar, Mahmud Razak mengatakan, akan dilaksanakan kongres. Salah satunya yang akan diangkat adalah koperasi harus bangkit dengan usaha yang kuat. “Usaha yang kuat harus dimulai den-

gan kemampuan wisarausaha yang baik. Jadi tidak sekedar berbicara kepada lembaga saja. Kemampuan wirausaha kepada anggota koperasi, jangan dikesampingkan,” katanya. Ia juga menyinggung soal masih belum optimalnya peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Melihat masih banyaknya gerakan koperasi yang tidak memahami tentang usaha koperasi yang dilaksanakan. Kopeasi harus didorong bersaing di tataran nasional dan internasional. Pemerintah daerah harus memfasilitasnya. Bagaimana membangun jaringan usaha yang berkualitas. Sebagai gambaran, jumlah koperasi di NTB mencapai 4.187 koperasi hingga tahun 2016. Dengan serapan tenaga kerja sebanyak 31.954 tahun 2016. Sementara jumlah pelaku UMKM di NTB tercatat 644.708 orang. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB juga mencatat telah membekukan 149 jumlah koperasi berdasarkan keputusan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pembekuan dilakukan karena koperasi bersangkutan tak memiliki kepastian untuk beroperasi.(bul)

Selasa, 11/07/17

Momentum Bulan Syawal Harus Saling Memaafkan Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar kegiatan Halal bihalal dan rembuk kampus keluarga besar Universitas Mataram pada akhir pekan kemarin. Pimpinan Ponpes Assohwah, Biletepung, Lombok Barat, TGH. Muhammad Taisir Azhar, LC., MA., didaulat memberikan ceramah halal bihalal. Taisir dalam kesempatan itu menyebut tiga cara berinteraksi menurut Alquran di

tengah masyarakat bangsa dan negara. Jika hal itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari- hari, maka akan tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Pertama ialah maafkan orang, kedua lakukan kebaikan, dan jangan dengarkan kata orang. Menurutnya, jika setiap orang dapat memaafkan kesalahan orang, hatinya selalu akan diisi dengan cinta, maka hiduppun akan damai. Setelah memaafkan dan hati diisi dengan cinta, lakukan juga. Jika sudah berbuat baik, jan-

gan dengarkan kata orang lain seperti mencemooh kita saat berbuat kebaikan. “Jangan dengarkan kata orang, kita sudah memaafkan lakukan kebaikan jangan dengarkan kata orang. Kalau ada orang yang iri sama kita, jangan ikut iri karena kalau ikut iri apa bedanya kita sama mereka,’’ pesannya. Pada kesempatan itu pula, Taisir secara pribadi mengungkapkan dukungannya terhadap Prof. Sunarpi untuk maju sebagai calon Gubernur. Menu-

rutnya, seorang profesor seperti Sunarpi merupakan sosok tepat menjadi Gubernur NTB ke depan. Mengingat NTB akan menghadapi persaingan global di masa mendatang. “Saya secara pribadi ingin katakan kepada hadirin bahwa pertama saya menilai Pak rektor sudah banyak lakukan pengabdian. Selama dua periode menjadi Rektor Unram beliau lakukan kebaikan dengan lakukan pengabdian di mana-mana,” tuturnya. (dys/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

Halaman 4

Kades Ditahan

Desa Sambik Elen Kesulitan Pencairan DD

Sinergikan Pariwisata dengan Hortikultura

Tanjung (Suara NTB) Ancaman pencairan Dana Desa (DD) tahap II pada bulan Agustus mendatang telah diwanti-wanti untuk dijemput. Caranya dengan melampirkan laporan penggunaan DD tahap I. Sayangnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU), meski DD tahap I ke seluruh desa telah dicairkan, namun belum semua desa menggunakannya secara optimal.

KEBERADAAN komoditas hortikultura yang banyak dihasilkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum optimal diserap pangsa pasar pariwisata di 3 Gili. Mendobrak kelesuan pasar itu, Bappeda KLU mencetuskan ide menarik untuk menaikkan posisi tawar produk hortikultura lokal agar bisa diterima pasar. Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., Selasa (11/7) mengungkap salah satu pendekatan yang perlu dilakukan adalah menggaransi (Suara NTB/ari) kualitas dan kontinyuitas komoditas Herianto sesuai tuntutan pasar perhotelan. “Kita perlu memikirkan pack house agar komoditas hortikultura yang dihasilkan mendekati kebutuhan standar perhotelan. Produk kita ada, tapi yang perlu dijaminkan adalah bagaimana kontinyuitasnya,” kata Herianto. Pack house, menurut Heri, idealnya dibangun berdekatan dengan pasar hortikultura yang saat ini berada di areal Pelabuhan Bangsal, Pemenang. Pack house nantinya diperankan sebagai lembaga hilir yang menghubungkan petani horti dengan konsumen perhotelan. Tindak lanjut dari fasilitas pack house, Kepala Bappeda mensyaratkan adanya areal sekitar 5 are. Di lahan inilah nantinya akan dibangun sarana atas dukungan pihak ketiga. “Lahannya sedikit hanya 5 are, kalau ini ada tinggal kita minta Massey (Selandia Baru) bangunkan gedung. Sekarang kita masih tunggu proposal dari SKPD teknis termasuk Pertanian dan Perindag,” terangnya. Herianto melihat, keberadaan sarana pack house sangat dibutuhkan. Mengingat masyarakat petani KLU telah mampu menghasilkan aneka komoditas yang dibutuhkan seperti sayur, buah bahkan telur dan daging. Hanya saja, kemampuan produksi kelompok tani masih harus digenjot agar seimbang antara permintaan dan penawaran. Ia khawatir, permintaan hotel 3 Gili masih terlampau besar untuk dipenuhi penyedia lokal. “Menurut pengamatan saya belum berimbang. Kita juga akan minta dukungan dari Massey untuk mengkaji titik-titik pengembangan hortikultura, mungkin ada jenis horti tertentu yang dibutuhkan hotel yang bisa diperluas budidayanya,” tandasnya. (ari)

Desa Sambik Elen misalnya, aparat Pemdes di wilayah ujung utara Kecamatan Bayan ini baru memanfaatkan DD antara 10 sampai 20 persen saja. Salah satu kendalanya, Kepala Desa Sambik Elen, Lalu Alwan Wijaya, diketahui tengah berada di balik jeruji besi Mapolda NTB terkait kasus hukum Pungli Prona. “Pelaporan DD tahap I sampai saat ini tidak ada, yang jelas realisasi semester I sampai akhir Juli. Nanti kita lihat, tidak bisa kita berandai karena sampai saat ini ada yang merealisasikan 70 - 80 persen, bahkan ada yang 10 sampai 20 persen seperti Sambik Elen,” kata Kabid Pemdes pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemdes Lombok Utara, Edi Agus Wahyudi, Selasa (11/7). Diterangkan kendala utama minimnya pencairan di Sambik

Elen disebabkan, kadesnya ditahan. Sebaliknya Plt Kades belum ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Lombok Utara. “Plt bisa mencairkan tapi kan belum ada di situ. Tapi kita lihat dulu sejauhmana perkembangannya karena ini masih berproses,” sambungnya. Menyikapi ancaman pusat yang tidak merespon DD tahap II apabila laporan DD tahap I tidak disampaikan sampai 24 Juli 2017, Edi menjelaskan akan tetap mengupayakan agar desa-desa segera menyampaikan pertanggungjawaban tepat waktu. Untuk saat ini, desa-desa tengah menyusun APBDes Perubahan 2017 dan menyusun RKPDes 2018. Terpisah, Kabag Pemerintahan Setda KLU, Raden Tresnahadi, mengamini kekosongan Kades atau Plt Kades menjadi kendala pencairan DD. Pi-

haknya sendiri sudah bersurat ke Camat dan Pemerintah Desa Sambik Elen agar segera mengajukan nama Plt Kades. “Terkait pencairan DD memang beralasan, tetapi sementara belum diberhentikan aparat Desa masih harus mencari Kades ke Polda. Walauapun ditahan Kades masih tetap boleh tanda tangan karena memang belum diberhentikan,” kata Tresnahadi. Mantan Camat Kayangan ini menambahkan draf Plt Kades Sambik Elen sejatinya sudah rampung, dan dilanjutkan dengan mengisi nama penjabat sesuai usulan dari desa dan camat. Pihaknya juga berharap agar oemerintah di tingkat bawah segera mengajukan nama dimaksud. Sementara Pemkab Lombok Timur (Lotim) memastikan tidak akan mengalami ke-

sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memberikan tenggat waktu kepada delapan kabupaten di daerah ini untuk menyampaikan laporan pertanggungawaban penggunaan dana desa tahap I sampai 24 Juli mendatang. Jika lewat dari tenggat waktu, maka Kanwil DJPB tidak akan mencairkan dana desa tahap II kepada desa-desa yang belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan tahap I. Disebutkan jumlah dana desa tahap I yang sudah ditransfer ke delapan kabupaten di NTB sebesar Rp 518,650 miliar. Dengan rincian, Lombok Barat Rp 65 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 71 miliar lebih, Lombok Timur Rp 125,5 miliar lebih. Selanjutnya, Bima Rp 93 miliar lebih, Sumbawa Rp 77 miliar lebih, Dompu Rp 36,6 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 28,6 miliar dan Lombok Utara Rp 20,9 miliar. Untuk dana desa tahap II rencananya akan ditransfer pada Agustus mendatang. (ari/rus)

Festival Kopi Siap Warnai HUT KLU

Satu Item Paket Sandang Pangan Diduga Kedaluwarsa Selong (Suara NTB) – Paket sandang pangan yang saat ini masih dalam tahap pendistribusian ke 80 ribu warga miskin di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali menuai persoalan. Belum lama ini, kembali ditemukannya adanya salah satu item logistik berupa sirup sudah memasuki masa expired atau kedaluwarsa diterima oleh masyarakat. Informasi yang dihimpun Suara NTB, sirup yang ditemukan dalam kondisi sudah kedaluwarsa ditemukan di wilayah Kecamatan Aikmel tepatnya di Desa Kembang Kerang Utara. Di mana, terdapat sebanyak dua sirup yang diterima oleh warga penerima manfaat dengan masa habis berlakunya pada tanggal 17 April 2017 lalu, sirup itupun langsung ditarik oleh pemerintah desa setempat untuk dilaporkan ke Pemerintah Kecamatan Aikmel. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, menyayangkan adanya sirup yang sudah kedaluwarsa dibagikan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada masyarakat supaya tidak asal menerima paket sandang pangan, melainkan harus juga melakukan pengecekan. Apabila ditemukan sejumlah item paket sandang pangan senilai Rp 22 miliar lebih itu tidak sesuai ketentuan atau spek, supaya menolak atau melaporkan persoalan itu ke aparat penegak hukum. Terkait dengan kondisi ini, Politisi Partai Golkar ini menilai jika pengadaan paket sandang pangan tahun 2017 yang dihajatkan bagi 80 ribu warga miskin di Kabupaten Lotim gagal. Hal itu dikarenakan sejak awal, paket tersebut menuai banyak persoalan hingga terjadinya sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan, mulai dari tahap pendistribusian yang terlambat, pembagian yang dilakukan secara merata hingga pelanggaran-pelanggaran yang lain. Sementara Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada petugas dalam hal ini Dinas Sosial Lotim melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket sandang pangan. Selain itu, ia juga meminta kepada pengawas dan PPK harus lebih jeli dan teliti dalam melakukan pengawasan supaya jangan sampai ada isi paket yang kedaluwarsa diterima oleh masyarakat. (yon)

(Suara NTB/ari)

DIAMANKAN - Sapi yang berhasil diamankan polisi setelah meringkus terduga pencuri, Minggu (9/7) sore lalu.

Terduga Penadah Sapi Curian Ditangkap Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara kembali berhasil menggagalkan aksi pencurian sapi, pada Minggu (9/7) lalu. Pelaku yang diringkus adalah salah satu terduga gembong pencuri ternak yang meresahkan warga Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sementara satu dari tiga orang lain dari Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, bertindak selaku penadah sapi curian. Ke empat orang terduga pelaku, diketahui berinisial BG, warga Dusun Santong Asli, Desa Santong, Kecamatan Kayangan. Sedangkan rekannya, HD, warga Dusun Gunung Bagik, serta RJ, berasal dari Dusun Tibu. Sementara LM yang diduga penadah adalah, pengusaha asal Dusun Gunung Bagik. Kasatreskrim Polres Lombok Utara, Iptu Kadek Metria, kepada wartawan, Selasa (11/7) mengungkap, pelaku berhasil

diamankan jajaran Polres Lombok Utara Minggu sore pukul 15.00 wita. Metria memimpin langsung pengungkapan kasus pencurian ternak yang korbannya kali ini salah satu warga Dusun Menggala, Desa Persiapan Menggala, Kecamatan Pemenang. Kasus tersebut sudah tercatat dalam LP Nomor : LP/ 38/VII/2017/NTB/Res Lotara/ Sek.Pemenang. Kronologis penangkapan ke empat pelaku, sebagaimana diterangkan, berawal dari tertinggalnya handphone rekan pelaku inisial ROI. Kemudian dilakukan trekking nomor handphone bersangkutan di Polda NTB. Dari sana kemudian terdeteksi panggilan atas nama LM. Dasar itulah, Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara akan mengembalikan HP tersebut kepada pelaku. Ternyata di kediaman LM terdeteksi sebagian barang bukti sapi masih disimpan di kan-

dang, sedangkan truk yang digunakan berada di garasi. “Pelaku ternyata sedang tidur di rumahnya, kemudian dilakukan penangkapan pelaku dan BB dengan kerjasama dengan Kapolsek Sikur beserta anggotanya. Selanjutnya dilakukan pendalaman di Polsek Sikur dan selanjutnya dibawa menuju Polres Lotara untuk diproses hukum,” terangnya. Dari barang bukti yang diamankan Polres Lotara, tercatat 7 ekor sapi, masing-masing 3 ekor sapi jenis berangus, 4 ekor jenis sapi lokal (sapi bali). Kendaraan angkut ternak juga diamankan yakni 1 unit mobil truk nomor polisi DR 8386 D, merek Mitsubishi, warna kepala/bak kuning. “Kami juga melaksanakan pengembangan terhadap TKP lain, dan berdasarkan interogasi dari para pelaku diakui mereka melaksanakan curnak di 4 TKP,” demikian Metria. (ari)

Tak Tepat Sasaran

Wabup Minta DBHCHT Dicabut dari Tangan Penerima Selong (Suara NTB) – Dalam waktu dekat ini, Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan dicairkan kepada para petani tembakau di Lombok Timur (Lotim), baik petani tembakau Virginia maupun rajang. Dalam pencairannya, diharapkan tepat sasaran dan tidak hanya mengacu pada proposal yang dimasukkan oleh masing-masing desa ke pemerintah daerah. “Apabila ada kepala desa yang mendata petaninya tidak nanam didata menjadi nanam, maka saya minta supaya DBHCHT itu dicabut langsung,” tegas Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, Selasa (11/7).

(Suara NTB/yon)

RUSAK -Tanaman tembakau yang rusak di Sakra Lotim, karena tidak tersedianya saluran irigasi yang memadai di lokasi ini.

(Suara NTB/dok)

Tembakau Rusak Akibat Tidak Tersedianya Saluran Irigasi Selong (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin langsung akat bicara terkait rusaknya sejumlah tanaman tembakau petani setelah diguyur hujan selama beberapa hari berturut-turut. Menurut wabup, rusaknya tanaman tembakau petani disebabkan tidak adanya ketersediaan saluran irigasi pada lahan pertanaian tembakau itu. Demikian disampaikannya usai menggelar pertemuan dengan mitra usaha petani tembakau virginia Lotim di Pendopo Wabup, Selasa, (11/7). Dari laporan yang diterimanya, wabup menuturkan tanaman tembakau yang rusak diterjang hujan itu sebagian besar merupakan tanaman tembakau yang ditanam di atas lahan yang tidak memiliki saluran irigasi. Sehingga ketika hujan turun, tanaman tembakau akan kelebihan air dan mati, karena air hujan takan tetap menggenangi tanaman tembakau. Misalnya, tuturnya, dengan turunnya hujan ada petani yang mengaku senang, karena tanaman tembakaunya lebih panjang dari sebelumnya. Menurut wabup, kondisi itu disebabkan saluran irigasinya bagus, sehingga air hujan yang turun langsung keluar dan tidak berpengaruh terhadap tanaman tembakaunya. Namun yang ada di daerah datar atau dengan istilah disebut tanah kedok, lahan tersebut sudah ada air, kemudian kembali diterjang hujan maka besar kemungkinan tembakau tersebut akan tenggelam. Itulah, kata wabup yang secepatnya harus dibuatkan saluran irigasi agar dapat diselamatkan kembali dengan diberikan pupuk urea. (yon)

terlambatan dalam merealisasikan DD. Pencairan dana yang bersumber dari pusat itu tinggal tiga desa saja. Dua desa sudah diproses Selasa kemarin dan sisanya diyakinkan tuntas sebelum batas akhir. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, Hasni yang dikonfirmasi mengatakan, jumlah Desa di Lotim 239. Sedang proses pencairan adalah Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji dan Desa Lenek Lauk Kecamatan Aikmel. Selasa kemarin sudah bisa dicairkan karena sudah selesai penandatanganan berkas syarat pencairan. Tersisa Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur, karena belum ada pejabat pelaksana tugas kades. Namun informasi terakhir sudah ditetapkan dan dalam waktu dekat rampung. “Ini sekarang bisa langsung kita proses, Rp 500 juta sudah siap cair,” sebut Hasni. Diketahui, batas akhir sampai dengan tanggal 24 Juli. Batas waktu yang tersisa ini diyakini bisa dipenuhi. Sebagaimana diberitakan

Sikap tegas itu dilakukan wabup supaya penerima DBHCHT harus benar-benar petani yang sedang menanam tembakau. Apabila diterima oleh petani yang tidak menanam, maka uang langsung dicabut, karena itu bukan merupakan haknya. Sementara bagi petani tembakau yang menanam saat ini, baik lahannya besar maupun kecil, dana DBHCHT itu harus tetap diberikan dengan cara digabung dengan petani yang lain. Untuk tahun ini, DBHCHT yang diterima Lotim, ujarnya, sekitar sebesar Rp 17 miliar. Sementara, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lotim, Ir. Zaini, menyebut hingga per tanggal 11 Juli 2017, jumlah areal DBHCHT yang masuk di Dinas Pertaniaan Lotim sekitar 15.717,37 hektar dengan jumlah petani sebanyak 12.994 orang. Namun hingga saat ini, katanya, pihaknya masih terus melakukan validasi

H. Haerul Warisin

data dengan melihat kondisi langsung di lapangan. “Teman-teman PPL sudah kita terjunkan untuk mengecek kebenaran dari data berdasarkan proposal yang dimasukkan oleh masing-masing desa ke kabupaten terkait DBHCHT,” jelasnya. Ditegaskan Zaini, persyaratan penerima DBHCHT saat ini cukup ketat, mulai dari pengecekan KTP, kebenaran menanam tembakau atau tidak di Kabupaten Lotim, disertai dengan KK, buku rekening. Apabila misalnya, identitas antara di rekening dan KTP tidak sama, maka proposal itu akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Terkait dengan menurunnya jumlah petani tembakau tahun ini, Zaini menyebut tidak akan berimbas pada jumlah anggaran atau DBHCHT tahun ini, yakni sebesar Rp 17 miliar. Melainkan, katanya, akan terjadi peningkatan DBHCHT yang akan diterima oleh masyarakat, yang dari sebelumnya sekitar Rp 1 juta lebih per hektar untuk Virginia tentunya akan meningkat dari angka untuk Virginia dengan jumlah petani tembakau Virginia sebanyak 11.304 orang. Sementara, untuk tembakau rajang sebesar Rp 874 ribu per hektar dengan jumlah petani tembakau sebanyak 2.557 orang. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan memanfaatkan momen HUT KLU ke 9 pada 21 Juli mendatang untuk memperkenalkan sejumlah komoditas unggulannya. Salah satu yang akan ditampilkan adalah biji kopi melalui Festival Kopi Lombok Utara. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia HUT, H. Zulfadli, SE., didampingi Sekretaris Panitia, Drs. H. Sujanadi, dan Kasubag Humas, H. Parihin dalam jumpa pers, Selasa (11/ 7). Selain Festival Kopi, masih ada rangkaian agenda untuk menghibur masyarakat dari Parade Desa, Lombalomba, peresmian program Jumat Berkah, fun bike, forest tracking dan sebagainya. “Festival Kopi akan kita tampilkan dalam rangka promosi produk unggulan daerah. Banyak yang menilai Kopi Lombok masih lebih enak daripada Kopi Aceh,” ungkap Zulfadli. Pihaknya optimis, kenikmatan kopi khas KLU akan banyak diminati oleh para tamu undangan, baik lokal dan luar daerah. Terlebih lagi, respons para tamu undangan dengan kopi KLU terdengar antusias. Bahkan salah satu pengusaha Tionghoa asal Jakarta mengaku tertarik hadir untuk hadir dan mencicipi cita rasa kopi KLU. “Untuk festival kopi, akan

kita kemas dengan menyiapkan beberapa tenda yang menampilkan cita rasa kopi dari masing-masing kelompok tani. Semuanya asli kopi Lombok Utara,” sambungnya. Sementara dari para undangan, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dan wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, sudah diundang dan masih menunggu konfirmasi untuk hadir. Di kalangan lokal, mantan pejabat tokoh pembangunan akan hadir. Kali ini, mantan Bupati KLU akan dijemput dengan mobil dinas dan pengawalan protokoler. Penyambutan ini sebagai bentuk apresiasi bagi para mantan pejabat yang telah berjasa membangun KLU. Sementara, Sekretaris Panitia HUT, H. Sujanadi menambahkan, pelaksanaan HUT akan dirangkai seperti sebelumnya. Sebelum HUT sejumlah agenda hiburan dan mata lomba telah disiapkan, begitu pula setelah HUT yang dirangkai dengan Pawai Pembangunan setelah 17 Agustus 2017 mendatang. Pihaknya berharap, momentum ini mendapat dukungan dari awak media melalui kerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol selaku koordinator media massa di Kepanitiaan HUT. Dalam hal ini, gaung HUT tidak hanya digaungkan melalui wawancara iNews TV, tetapi juga melibatkan media lokal. (ari)

Penangkapan TKI di Malaysia

Disnakertrans Lotim Tunggu Informasi Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih menunggu berapa jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lotim yang ditangkap dalam razia besar-besaran yang dilakukan polisi Malaysia beberapa waktu lalu. Dalam razia ini, tercatat 105 TKI asal NTB tertangkap, karena diduga berstatus ilegal. Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/7), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Drs. Andika Istujaya, MSi., mengaku, pihaknya masih menunggu informasi dari Disnakertrans Provinsi NTB terkait berapa jumlah TKI asal Lotim. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan terdapat TKI asal Lotim yang ikut tertangkap, karena merupakan daerah pengirim TKI terbanyak. “Dari ratusan TKI asal NTB yang ditangkap itu, kita masih menunggu untuk TKI Lotim berapa, Sumbawa berapa. Belum ada informasinya, tapi kemungkinan pasti ada karena kita merupakan kantong TKI,” terangnya. Kendati demikian, mantan Asisten III Setdakab Lotim ini menjelaskan jika pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, terutama Disnakertrans NTB, untuk mengetahui pasti jumlah TKI asal Lotim yang ditangkap. Adapun, katanya, mekanisme dalam proses pendataan ratusan TKI yang ditangkap itu, yakni mulai dari proses pemilahan jumlah TKI berdasarkan alamatnya, maka Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kembali melakukan pemilahan di Indonesia menjadi 34 provinsi. Terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh Pemerin-

(Suara NTB/yon)

Andika Istujaya tah Malaysia, langkah tersebut patut diapresiasi dan didukung oleh siapapun. Apalagi kebijakan itu merupakan aturan dari Negara jiran tersebut untuk mencegah masuk dan bekerjanya WNA tanpa dilengkapi identitas lengkap. Bahkan, tambahnya, penertiban seperti wajib dilakukan oleh setiap negara untuk keamanan dan ketertiban negaranya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang secara ketat memantau WNA dengan memastikan supaya dilengkapi dengan dokumen kependudukan yang lengkap . Terkait dengan kondisi ini, Andika mengimbau kepada para masyarakat supaya menjadikannya pembelajaran dengan tidak mudah percaya dan tergiur terhadap calo maupun tekong. Dalam hal ini, calon TKI harus mengikuti prosedur yang benar, sehingga saat ke negara tujuan dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta keluarga yang ditinggal tenang. (yon)

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lima Desa di Lobar Terancam Tak Bisa Cairkan DD Tahap II

PPDB Berjalan Lancar

Dikbud Bakal Evaluasi Sistem Zonasi PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Lombok Barat telah berakhir awal Juli lalu. Proses PPDB ini pun berjalan lancar, meskipun diberlakukan kebijakan nasional sistem zonasi. Namun demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar akan tetap melakukan evaluasi sejauh mana sistem ini berjalan di Lobar. Apakah kebanyakan dampak negatif atau positif. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar ada Dikbud Lobar Khaerudin, Selasa (11/7). Dijelaskan, terkait sistem zonasi di tingkat (Suara NTB/dok) SMP sudah dilaksanakan Khaerudin jika melihat letak geografisnya. Sebab warga Sekotong pasti menyekolahkan anak di Sekotong. Demikian pula warga Gerung pasti menyekolahkan anak di Gerung. Menurutnya jarang warga menyekolahkan anak di luar kecamatan. Ia bersama sekretaris sudah turun melakukan monev ke sejumlah SMP rata-rata tidak ada masalah. Ia turun ke SMPN 1 Gerung, SMPN 1 Kediri, SMPN 1 Narmada dan SMPN 1 Kuripan. Hasilnya, tidak ditemukan persoalan terkait penerapan sistem zonasi dan lancar pelaksanaannya. Hanya saja ditemukan, persoalan di SMPN 1 Kuripan terjadi penurunan jumlah siswa. Jumlahnya bahkan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan sumber murid lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, kelas VI di SD di wilayah itu sedikit. Di samping itu, banyaknya sekolah non formal yang dibuka di wilayah itu. Menurutnya persaingan sekolah itu terjadi, sehingga sumber murid tidak terlalu banyak, namun dibagi dengan SMP dan MTs, sehingga jumlah murid tidak signifikan. Apakah sekolah negeri kalah saing dengan non formal? Menurutnya tidak demikian, masih sekolah negeri yang masih lebih banyak. Seperti di SMPN 1 Kediri, jumlah muridnya jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Terkait sistem zonasi, menurutnya tetap dievaluasi pihaknya apakah lebih banyak positif ayau negatif. Jika positifnya lebih banyak maka dilanjutkan dengan perbaikan. Penerapan sistem zonasi ini jelasnya diberlakukan di semua SMP. Misalnya di SMPN1 Gerung diberikan pilihan ke masyarakat, jika overload di SMP ini, maka diberi pilihan ke SMP lain supaya jumlah murid di SMP lain tersebut terpenuhi. Ia mengaku hari pertama masuk sekolah bagi SMP tanggal 17 Juli mendatang. (her)

Jadi Korban Jambret, IRT Masuk Rumah Sakit Praya (Suara NTB) Seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah (Loteng), Unik, Selasa (11/7) harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, karena terjatuh dari sepeda motor yang kendarainya. Unik jadi korban jambret di jalan raya. Dalam kejadian itu, kalung emas milik korban dibawa kabur pelaku yang diperkirakan sebanyak dua orang tersebut. “Warga sendiri sempat berusaha mengejar para pelaku. Namun gagal lantaran pelaku kabur menggunakan sepeda motor,” aku saksi mata, L. Amrillah, warga setempat. Kejadian berlangsung sekitar pukul 11.30 wita. Waktu itu, korban bersama putranya keluar rumah hendak ke Pasar Renteng Praya untuk membelikan sepatu anaknya yang akan mulai masuk sekolah pekan depan. Sesampainya di jalan umum Jurang Jaler, korban hendak berbelok. Namun tiba-tiba dari arah belakang, dua pelaku menyalip sepeda motor korban sembari salah seorang pelaku menyambar kalung emas yang dikenakan korban. Dalam waktu singkat, kalung korban sudah berpindah tangan. Lantaran kejadian berlangsung secara tiba-tiba, korban pun kaget, sehingga kehilangan konsentrasi saat mengendarai sepeda motor. Akibatnya, korban tak kuasa mengendalikan laju kendaraan sampai akhirnya korban bersama anaknya terjatuh. Sementara para pelaku langsung kabur, begitu mengetahui korbannya terjatuh. “Begitu dijambret korban sempat berusaha melawan. Namun akhirnya terjatuh dari sepeda motornya,” tutur Amrillah. Akibat terjatuh dari sepeda motor, korban mengalami luka cukup serius. Terutama di bagian wajahnya. Warga yang mengetahui kejadian, langsung menolong korban dengan membawanya ke RSUD Praya. “Saat dibawa ke RSUD Praya, korban tampak masih shock. Bahkan sempat tidak sadarkan diri,” tambahnya. Kapolsek Praya Tengah, Ipda Halid, yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan anggotanya sudah turun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Hanya saja, untuk kronologi kejadian secara detail masih belum diperoleh dari korban. Lantaran korban masih belum bisa memberi keterangan, karena sedang dirawat di RSUD Praya. Awalnya, pihaknya sempat kebingungan memastikan lokasi kejadian, karena informasi yang masuk masih simpang siur. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, terdapat lima di Lombok Barat sejauh ini yang masih ditahan Dana Desa (DD)-nya lantaran belum memenuhi persyaratan. Sesuai aturan kementerian keuangan (Kemenkeu), jika dalam jangka waktu hingga tanggal 24 Juli tak bisa dieksekusi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka sejumlah desa ini terancam tidak bisa mencairkan DD tahap II Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka mengakui untuk penyaluran DD ke rekening desa sudah 100 persen. Namun lima desa yang belum mencairkan DD di rekeningnya di antaranya Desa Batu Kumbung, Dasan Griya, Mambalan, Jagaraga Indah, Jeringo. Untuk mempercepat pencairan DD di lima desa ini, pihaknya terus melakukan pendampingan

ke desa. Pihaknya mendorong tenaga pendamping desa untuk memaksimalkan pendampingan di desa, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan petugas pendamping. Pihaknya juga akan memanggil desa terkait yang belum, namun nanti ketika injury time. Sebab, jelasnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan bahwa jika desa tak bisa mengeksekusi DD ini, maka tidak bisa mencairkan DD tahap II.

Saat ini, pihaknya masih menunggu pengajuan dari desa untuk pencairan DD ini. Kendala yang dihadapi kebanyakan belum menetapkan APBdes, desa sendiri mengeksekusi dana berdasarkan APBDes. Jika belum ada APBDesnya, maka mereka tidak bisa mengeksekusi DD. Terkait DD tahap I sendiri sejauh ini masih dievaluasi seberapa jauh realisasinya, pihaknya belum memperoleh lap-

oran. Pihaknya berkewajiban melaporkan realisasi DD ini pada minggu ke dua bulan Juli ini ke Kementerian Keuangan. “Minggu kedua ini kita laporkan realisasinya, itu batas pelaporan kita,” jelas Supaka. Sejauh ini, jelasnya, pihaknya belum tahu progresnya di lapangan, sebab saat ini pihaknya sedang bekerja di lapangan. Pihaknya masih menunggu, hasil pengimputan data-data dari bawah terkait sejauh mana desa merealisasikan fisik dan keuangannya. Menyangkut eksekusi DD tahap II, tambahnya, akan dicairkan bulan Agustus. Pihaknya meminta desa mempersiapkan persyaratan, yakni yang paling pokok realisasi fisik 50 persen, sedangkan keuangan baru 75 persen. Per-

syaratan ini harus dipenuhi, karena mengacu aturan. Sementara itu, Camat Lingsar Rusditah, mengaku, dua desa di wilayahnya yang belum mencairkan DD pihaknya sudah memanggil dua kepala desa terkait, yakni Dasan Griya dan Batu Kumbung. Mereka diminta membawa APBdesnya ke kantor camat untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan. Hasilnya, Batu Kumbung sudah ditandatangani rekomendasi lalu dimasukkan ke Dinas PMD. Sedangkan Dasan Griya juga segera direkomendasikan. “Insya Allah tenggat waktu tanggal 24 Agustus terkejar bahkan sebelum tanggal 24 Juli ini,” jelasnya. Pihaknya meminta petugas pendamping untuk melakukan pendampingan bagi desa. (her)

Belanja Langsung Stagnan

SKPD Diminta Kreatif Cari Sumber Pembiayaan Program

(Suara NTB/her)

DAFTAR – H. Fauzan Khalid yang didampingi tokoh masyarakat Sekotong H. Lalu Dariadi mengembalikan formulir pendaftaran di Kantor DPD II Partai Golkar Lobar, Selasa (11/7).

Sinyal Fauzan-Sumiatun Menguat

Fauzan Khalid Didampingi Mamiq Dar Daftar di Golkar Giri Menang (Suara NTB) – Salah satu figur sentral di Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid akhirnya mendaftarkan diri secara resmi di Partai Golkar, Selasa (11/7). Pemandangan menarik saat mantan Ketua KPU Provinsi NTB ini mendatangi kantor DPD II Golkar Lobar didampingi sang istri dan sejumlah tokoh, seperti H. L. Daryadi (Mamiq Dar) dan H. L. Taqdir Mahdi yang juga mantan Ketua DPRD Lobar. Hal ini pun semakin memperkuat sinyal jika Fauzan kemungkinan berpasangan dengan Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun yang tak lain istri dari Mamiq Dar dalam bursa Pilkada Lobar 2018 mendatang. Pantauan Suara NTB, rombongan Fauzan Khalid bersama Mamiq Dar dan sejumlah tim pemenangannya berjalan kaki menuju kantor DPD II Golkar Lobar. Tanpa iring-iringan massa, Fauzan yang mengenakan pakaian kaos putih bertuliskan “Sopoq Angen Fauzan Khalid” berjalan berdampingan dengan sang istri Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dan Mamiq Dar serta H. L. Taqdir. Di sebelah dan belakangnya beriringan tim pemenangan di antaranya Dr. Ahyar Fadli. Kedatangan orang nomor satu di Lobar ini pun diterima langsung Ketua Panitia Pilka-

da Golkar, L Hermayadi bersama tim lainnya. Pada kesempatan itu, L. Hermayadi, menyebut, sudah ada tiga figur yang mendaftar secara resmi sebagai bakal calon bupati dan satu mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati di Golkar. Untuk bakal calon bupati yang sudah mendaftar, yakni H. L. Sajim Sastrawan, Nauvar F Farinduan dan H. Fauzan Khalid. ‘’Sedangkan untuk calon wakil bupati adalah H. Umar Said,’’ jelasnya. Pihaknya masih menunggu sampai hari Rabu ini, karena akan ada yang mendaftar lagi. Diakuinya, setelah secara resmi membuka penjaringan calon bupati dan wakil bupati, partai yang berlambang pohon beringin ini terus didatangi oleh para tokoh untuk mendaftar. Saat penyampaian visi dan misinya di hadapan jajaran panitia penjaringan Partai Golkar Lobar, Fauzan Khalid, menyampaikan beberapa hal, khususnya pembangunan yang dirasa olehnya membutuhkan waktu yang panjang. “Pembangunan suatu daerah tidak bisa kita selesaikan hanya dalam waktu setahun atau dua tahun. Membutuhkan waktu yang panjang,” terangnya. Ia pun menegaskan kedatangan dirinya ke Golkar, menyambut demokrasi yang sudah berjalan dan dipilih oleh bangsa In-

donesia. Kemunculan pihaknya tersebut ingin menyampaikan jika Lobar milik bersama dan bukan milik sebagian orang. Saat disinggung kenapa tidak membawa massa yang banyak saat mendaftar, Bupati Lobar ini mengaku, kedatangannya untuk mendaftar, bukan untuk membawa massa. Karena ia menilai ini baru tahapan pendaftaran untuk bakal calon bukan pendaftaran calon. Terkait sinyalemen dirinya berpasangan dengan Hj. Sumiatun yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Lobar, Fauzan justru meminta media menanyakan ke Mamiq Dar. Sementara itu Mamiq Dar, mengaku, kemungkinan Fauzan Khalid berpasangan istrinya bersama istrinya pada Pilkada Lobar. Namun ia menegaskan, siapapun pasangan dari petahana, dirinya tetap mendukung Fauzan Khalid. Di sisi lain, H. L. Taqdir Mahdi, mantan Ketua DPRD Lobar, mengaku, pernah mendampingi Bupati Lobar selama dua periode. Melihat kondisi Lobar saat ini tidak normal, sehingga untuk mengembalikannya harus dipimpin oleh orang bersih yang tak terkontaminasi baik politik, budaya dan lain-lain. “Fauzan itu orang bersih masih muda, belum terkontaminasi itu sebabnya saya mendukung,” jelasnya. (her)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ke DPRD Loteng, Senin (10/ 7) dengan besaran mencapai Rp 1,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 1,1 triliun diarahkan untuk belanja tidak langsung. Sementara belanja langsung hanya dialokasikan sebesar Rp 630 miliar. Itu artinya, untuk belanja langsung yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat stagnan dan tidak mengalami peningkatan dari alokasi anggaran belanja langsung pada APBD Loteng tahun sebelumnya. “Untuk belanja langsung, bisa dikatakan hampir sama dengan tahun sebelumnya. Kalaupun ada penambahan, tapi tidak begitu signifikan,” aku Wabup Loteng, L. Pathu Bahri, S.IP. Untuk itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng yang ada diharapkan supaya lebih kreatif lagi dalam mencari sumber-sumber pembiayaan guna mendukung program pembangunan yang ada di daerah ini, baik itu yang bersumber dari APBD NTB maupun yang bersumber dari pemerintah pusat. “Dengan kondisi anggaran seperti ini, tidak bisa kita hanya mengandalkan anggaran daerah saja untuk membangun. Harus ada upaya yang lebih kreatif dari para SKPD yang ada di daerah ini. Untuk mencari

sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sehingga program yang dijalankan bisa lebih banyak lagi,” tegasnya. Selain itu, tambah anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., para SKPD lingkup Pemkab Loteng harus lebih optimal lagi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat, penggalian potensi PAD oleh SKPD lingkup Pemkab Loteng sejauh ini dinilai masih belum optimal dilakukan. SKPD lingkup Pemkab Loteng terkesan hanya terpaku pada pelaksaan program dari anggaran daerah yang sudah ada. Sementara penggalian potensi PAD belum maksimal dilakukan. Padahal, kalau potensi PAD bisa digali dengan optimal, maka sumber pembiayaan untuk pembangunan di daerah ini akan semakin besar. Ia menjelaskan, dari hasil evaluasi pelaksaaan APBD Loteng tahun 2016 lalu, untuk pemasukan dari retribusi daerah, misalnya, hasilnya jauh di bawah target. Dari Rp 24 miliar yang ditargetkan, terealisasi hanya Rp 14 miliar. Capaian tersebut jauh menurun dari capaian tahun 2015 yang mencapai Rp 18 miliar. Bahkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014, masih lebih rendah, karena pada tahun 2014, realisasi retribusi daerah bisa mencapai Rp 15 miliar. Di mana hanya ada 5 SKPD yang mampu mencapai target. Sementara ada 13 SKPD yang capaiannya di atas 50 persen dan 7 SKPD capaiannya di bawah 50 persen. (kir)

Terapkan Pelayanan Berbasis IT

Lingsar Wakili NTB Lomba Desa Tingkat Nasional Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) patut menjadi contoh bagi desa lain di Lobar. Pasalnya desa di bawah pimpinan H. M. Abdul Hadi tersebut menerapkan berbagai inovasi yang menjadi produk unggulan, mulai dari pelayanan masyarakat berbasis IT (online) hingga produk unggulan perpustakaan online dan radio komunitas yang sudah memperoleh prestasi di berbagai level. Berkat berbagai produk unggulan inilah, Desa Lingsar yang berpenduduk 4.600 jiwa tersebut mampu terpilih menjadi pada lomba desa tingkat provinsi lalu mewakili NTB di level nasional. Ditemui di kantornya, Selasa (11/7), Kepala Desa Lingsar H. M. Abdul Hadi bersama Camat Lingsar Rusditah tengah mempersiapkan penyambutan kedatangan tim lomba desa tingkat nasional. Desa Lingsar bersama Kelurahan Banjar Kota Mataram mewakili NTB ikut lomba desa di tingkat regional IV meliputi wilayah Papua, Maluku, NTT dan NTB. “Ini pertama kali Desa Lingsar masuk nasional selama belasan tahun terakhir semenjak mekar,” aku H. M. Abdul Hadi. Dijelaskan, proses lomba sudah berjalan mulai dari pemberkasan dan sudah dirampungkan tanggal 5 juli lalu. Berkas ini pun sudah dikirim ke Jakarta untuk diverifikasi, tinggal tahap berikutnya penin-

jauan lapangan yang dijadwalkan Kamis tanggal 15 Juli nanti. Di balik sukes lolosnya desa ini mewakili NTB di level nasional menurutnya dinilai dari berbagai aspek secara umum, terdapat tiga faktor, yakni kewilayahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tiga bidang ini mencakup banyak hal, baik terkait pemerintahan, inovasi yang dilakukan desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mempermudah pelayanan publik yang utama. Pihaknya menerapkan berbagai terobosan sebagai produk unggulan yang ditonjolkan, pertama pelayanan berbasis IT dengan diluncurkannya website desa. Melalui web ini diwujudkan transparansi, sebab semua terkait peraturan

dan kebijakan kades di-upload melalui website desa. Begitu juga promosi wisata, sebab Desa Lingsar ditetapkan sebagai desa tematik wisata budaya berdasarkan SK Bupati Nomor 41 tahun 2016. Selain itu, inovasi yang diterapkan, perpustakaan online. Banyak buku di-upload melalui online, sehingga memudahkan masyarakat mengakses. Diakuinya, pelayanan masyarakat berbaasis online menjadi inovasi unggulannya. Segala macam bentuk pelayanan publik sebanyak sembilan item pelayanan terkait administrasi surat-menyurat berbasis online, seperti SKCK, KK, Surat keterangan usaha, surat pengantar dan lain-lain bisa dicetak di rumah dengan mengklik web Sifedas (Sistem

Informasi Pedesaan). “Masyarakat bisa masuk lewat sana untuk mendapatkan pelayanan cepat untuk suratmenyurat,” klaimnya. Selain itu, ada juga inovasi radio komunitas Melalui radio ini juga pihak desa berusaha transparansi, sebab disebarluaskan program desa, melalui program satu jam bersama Pemdes Lingsar. Ada juga program PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja), warga bisa berkonsultasi terkait masalah wanita dan remaja. Juga disosialisasikan narkoba dan terkait Gerakan Anti Merarik Kodek (Gamak). Radio komunitas yang dikembangkan ini mampu meraih prestasi juara I di level provinsi. Desa Lingsar pun dipercaya mewakili NTB di level nasional pada program ini. Dari sisi pengelolaan sampah pihak desa membuat terobosan kalangan pemuda di Dusun Onor mengolah sampah organikdan anorganik menjadi pupuk dan kerajinan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping sampah, ada juga produk unggulan yakni batok

kelapa. Bahkan produk ini telah menyebar ke sejumlah daerah. Produk ini dipasarkandi hotel-hotel dan wisatawan. Inovasi produk unggulan berikutnya, ada even budaya prang topat yang sudah mendunia mencerminkan kebhinekaaan yang sangat kental. Di samping itu, ada budaya tarian khas desa setempat, yakni tarian Batek Baris. Kesenian ini tidak ada duanya di dunia. Ada juga atraksi Malean Sampi dan presean. Ada juga inovasi tambahan yang dimunculkan pada lomba desa ini yakni Polisi Masyarakat (Polmas), awalnya dirintis beranggotakan 15 orang berkembang menjadi 50 orang. Mereka ini para generasi muda yang perduli terhadap keamanan dan ketertiban. Imbas adanya polmas ini juga tingkat kriminalitas di desa setempat jauh berkurang. “Prestasi lainnya, polmas kami memperoleh juara di Polda NTB,” jelasnya. Ia menambahkan, jumlah penduduk di desanya 4.600 orang dengan dusun 8 dusun terdiri dari Lingsar Timur, Taman Lingsar, Lingsar Tengah, Ling-

(Suara NTB/her)

Kades Lingsar H. M. Abdul Hadi dan Camat Lingsar Rusditah sar Barat, Lingsar Keling, sional adalah kerja keras Keling, Bebae dan Dusun Onor. masyarakat Desa Lingsar Domiman mata pencaharian khususnya dan Kecamatan warganya pertanian, namun Lingsar umumnya. “Prestasi ini ada juga sektor perikanan dan pertama kali sejak Lingsar industri rumah tangga. dimekarkan, ini persembahan Untuk kemiskinan, jelasnya, masyarakat lingsar kepada budari tahun ke tahun bisa dikikis. pati. Prestasi ini adalah prestaDengan banyaknya aktivitas si masyarakat Lingsar dan pemmasyarakat dan program mam- da serta Pak Bupati,” jelasnya. pu menekan kemiskinan. Se- Menurutnya prestasi ini imbas mentara itu Camat Lingsar Rus- dari program sejelo nyambang ditah menambahkan, dengan dese yang dibuat semenjak menprestasi yang diraih Desa Ling- jabat Camat Lingsar tertanggal sar mewakili NTB di level na- 13 Juni 2016 lalu. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

Halaman 6

Fraksi di DPRD Sumbawa Masih Soroti PAD

MELEPAS MAHASISWA - Rektor UTS Andy Tir ta memberikan pengarahan saat pelepasan mahasiswa KKN UTS, Senin (10/7).

KKN UTS Fokuskan Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) resmi melepas 288 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dua kecamatan, yakni Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara, Senin (10/7). Program yang terlaksana untuk kedua kali tersebut, mengusung tema “Kolaborasi Ilmu Membangun Masyarakat Sumbawa” dengan menekankan pada pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia. Demikian rilis yang diterima Suara NTB dari Humas UTS. Pelepasan mahasiswa KKN UTS bertempat di Gelanggang Olahraga (GOR) UTS. Peserta KKN UTS yang akan tersebar di 16 desa yang terbagi menjadi 17 kelompok kerja dengan membawa misi mengembangkan kepekaan sosial mahasiswa terhadap kondisi masyarakat tempat mereka menyelenggarakan program KKN. Selainitu,hadirnyamahasiswaKKNditengah-tengahmasyarakat diharapkan mampu menjadi titik temu pelaku akademik dan permasalahan di masyarakat guna menemukan solusi terbaik. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UTS Sahri Yanti mengharapkan KKN tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya dengan program-program lebih kreatif sehingga potensi-potensi yang ada dalam masyarakat hendaknya digali lagi, kemudian dikembangkan sebagai wujud nyata keterikatan dunia kampus dengan masyarakat dengan selalu berpedoman pada UTS bangun desa. Selain itu, mengingat pentingnya komunikasi dengan masyarakat setempat, mahasiswa KKN hendaknya menjaga sopan santun dalam berbicara dan bertindak, patuhi adat istiadat serta aturan agama yang akan menjaga nama baik almamater UTS. Lebih lanjut program KKN tersebut mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) UTS dengan empat sektor utama yang menjadi fokus pengabdian masyarakat dalam kegiatan KKN. Keempat sektor tersebut adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sosial, dan lingkungan hidup. Dengan demikian mahasiswa diminta membuat program unggulan sesuai dengan kebutuhan desa dan RIP UTS. Selain program unggulan, mahasiswa juga diharuskan membuat program individu sesuai dengan keilmuannya masing-masing yang dilakukan secara rutin selama pelaksanaan KKN. Melalui program KKN ini juga mahasiswa dituntut untuk dapat membaca kondisi masyarakat, meliputi permasalahan serta potensi daerah yang dapat dikembangkan. “Pada akhirnya, setelah lulus mahasiswa akan kembali ke masyarakat untuk menerapkan keilmuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi. Melalui KKN ini, diharapkan mahasiswa belajar pengaplikasian keilmuannya serta bagaimana mengkolaborasikan berbagai keilmuan untuk menjawab permasalahan yang ada di sekitar,” ungkapnya. Rektor UTS Andy Tirta juga mengatakan terlaksananya KKN yang baik adalah dengan adanya pembelajaran tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga untuk masyarakat. “KKN yang baik itu yang memberikan pembelajaran kepada mahasiswanya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang dikunjungi. Jadi simple-nya, mahasiswa belajar untuk dirinya sendiri sebagai pembelajaran hidup di masyarakat dan nantinya mereka bisa mengaplikasikan ilmu mereka,” jelasnya. Salah satu peserta KKN UTS Masmulyadi mengatakan semoga dengan adanya KKN tersebut dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. “Memberikan pengabdian yang bermanfaat untuk masyarakat sekarang dan ke depannya,” tutur eks Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut. Tahapan kegiatan KKN UTS 2017 telah dimulai sejak 6 Mei 2017 lalu dengan dilaksanakan pembekalan KKN bagi seluruh peserta. Saat ini, setiap kelompok sudah menuju desa yang sudah ditentukan. (arn/*)

Pemda KSB Lobi Anggaran Provinsi Bangun Jalan Kota Taliwang Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memanfaatkan kunjungan kerja Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk melobi bantuan anggaran untuk melengkapi infrastruktur daerah. Salah satu yang diajukan Pemda KSB saat gubernur berkunjung, akhir pekan lalu, yakni meminta anggaran untuk pembangunan jalan Kota Taliwang. Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST mengatakan, Pemda KSB telah mengajukan bantuan anggaran untuk pembangunan akses (Suara NTB/bug) jalan lintas simpang gerFud Syaifuddin bang KTC - Telaga Bertong. Di mana jalan ini akan menjadi ruas jalan baru untuk menambah akses dalam kota Taliwang. “Saya sudah sampaikan langsung permintaan ini ke beliau (gubernur) agar kita dibantu menggunakan anggaran provinsi,” sebutnya. Adapun kebutuhan biaya untuk membangun jalan dua lajur ini sekitar Rp 55 miliar. Wabup menyebutkan, Pemda KSB sengaja meminta bantuan gubernur untuk pembangunan jalan tersebut sebagai apresiasi provinsi kepada Pemda KSB. “Kita ingin ada yang monumental lah yang bisa ditinggalkan pak guberur sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya tahun 2018 mendatang,” ujarnya. Atas permintaan Pemda KSB itu, Wabup mengaku, mendapat apresiasi gubernur. Bahkan permintaan tersebut langsung diarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi agar masuk dalam mata anggaran program dinas pada tahun 2018. “Beliau bilang diproritaskan. Dan harapan kami Dinas PU provinsi menindaklanjutinya di anggarannya tahun depan,” timpalnya. Wabup kembali menyinggung, permintaan Pemda KSB itu tidak terlalu besar mengingat selama ini KSB salah satu kabupaten/kota di NTB yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan provinsi melalui sektor pertambangan. “Ada sekitar Rp 5 triliun APBD yang dikelola provinsi setiap tahunnya. Yang kita minta itu tidak sampai 1 persennya. Jadi menurut saya enteng (ringan) bagi keuangan provinsi,” cetusnya. Ia pun berharap, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan simpang KTC - Telanga Bertong itu dapat ditempatkan di APBD murni 2018. Dengan demikian penyelesaiannya dapat tuntas sebelum masa jabatan gubernur berakhir. “Kalau bisa selesai di semester pertama, beliau akan kita minta untuk meresmikannya. Dan kita akan sematkan nama beliau pada jalan itu sebagai penghormatan,” imbuh Wabup. (bug)

malkan percepatan pembangunan daerah. Terhadap permasalahan ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu memikirkan dan merencanakan kebijakan stimulasi yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap komponen pendapatan daerah potensial untuk dimanfaatkan secara maksimal. Seperti sektor pariwisata dan kekayaan alam lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal termasuk penerimaan pembiayaan.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah Fraksi di DPRD Sumbawa, masih menyoroti soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab jika diteliti, masih banyak Dinas/OPD yang realisasi pencapaian pendapatannya masih relatif kecil atau masih jauh dari target pendapatan yang telah ditetapkan. Seperti disampaikan Fraksi Hanura melalui anggotanya, Cecep Lisbano, sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia harus benar-benar dapat disandingkan dan dimanfaatkan dengan baik guna peningkatan pendapatan daerah. Dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan dampak

yang ditimbulkan. karena dari komposisi yang ada dalam APBD, PAD masih belum signifikan. Terlihat PAD masih kurang dari target atau yang telah direncanakan. “Untuk itu kami menyarankan agar SDM yang ada di dinas pendapatan adalah orang yang tepat dan memiliki integritas,”katanya.

Anggota Fraksi PDI P, Nyoman Wisma, menyoroti PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD. Pihaknya mendorong pemerintah daerah terkait kebijakan pendapatan daerah harus menjadi prioritas utama dalam rangka mengopti-

Hal ini penting dilakukan agar pada masa yang akan datang daerah tidak hanya mengandalkan pajak daerah dan PAD yang sah lainya sebagai komponen dominan dalam pendapatan daerah. Tetapi bagaimana retribusi dan komponen lainnya juga berkontribusi besar terhadap daerah. Lembaga lain yang berkompeten perlu dilibatkan guna menggali dan mengkaji dengan akurat sumber-sumber PAD agar penetapan target PAD sesuai dengan potensi daerah dan lebih rasional. (arn)

BNN Catat Sudah 11 Orang Lakukan Rehabilitasi Tahun 2017 Taliwang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat sudah ada sekitar 11 orang yang dilakukan rehabilitasi. Bahkan data terakhir sudah ada empat orang sukarela yang minta di rehabilitasi dan tujuh orang lainnya merupakan hasil peninjauan Tim Asesment Terpadu (TAT). Kepala BNNK KSB AKBP Jolmadi S. Pd kepada Suara NTB, Selasa (11/7) mengatakan, alhamdulillah permintaan rehabilitasi dari oknum penyalahguna narkoba ini sudah cukup baik. Namun demikian, pihaknya tetap berharap kepada masyarakat untuk bisa melakukan rehabilitasi secara mandiri (sukarela) apabila sudah terlanjur menggunakan narkoba ini. Mengingat para penyalahguna, pecandu, ataupun lainnya merupakan orang sakit yang seharusnya diobati. Apabila tetap dibiarkan maka orangorang ini tetap akan sakit dan menjangkiti orang yang lain. “Alhamdulillah upaya rehabilitasi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tentunya terjadi karena kita semakin gencar menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ungkapnya. Dijelaskannya, khusus untuk rehabilitasi secara volunter akan memberikan manfaat lebih bagi para penyalahguna. Selain tidak dikenakan proses hukum, semua kebutuhan pada saat direhabilitasi semuanya juga ditanggung pe-

(Suara NTB/bug)

RUSAK - Seperti inilah kondisi Jembatan Banjar di Desa Banjar, Kecamatan Taliwang yang mengalami kerusakan.

Anggaran Perbaikan Jembatan Banjar Ditambah

Taliwang (Suara NTB) Anggaran perbaikan jembatan Banjar di Desa Banjar, kecamatan Taliwang akan ditambah. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017 ini, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) setempat mengalokasikan tambahan dana sekitar Rp 2,4 miliar. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan dan Jembatan, Dinas PUPRPP KSB Armayadi mengatakan, dengan tambahan tersebut total angaran untuk pembangunan jembatan Banjar menjadi sekitar Rp 6,9 miliar. “Kita memang ada siapkan tambahan di perubahan ini,” terangnya kepada media ini, Selasa (11/7). Dijelaskannya, pada APBD murni 2017 Pemda menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar. Namun pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan karena dibutuhkan anggaran lebih agar kondisi jembatan tersebut sesuai dengan peruntukannya ke depan. “Setelah dihitung dibutuhkan anggaran sekitar Rp 6,9 miliar, makanya di perubahan ini ditambah,” urainya. Dengan tambahan anggaran itu, ia memastikan kegiatan pembangunan jembatan Banjar akan dilaksanakan tahun ini juga. Di mana

perbaikan akan difokuskan pada bangunan atas jembatan yang selama ini mengalami kerusakan. “Sebentar lagi akan kita tender pengerjaannya. Dan dengan anggaran sebesar itu selesai tahun ini juga,” klaimnya. Perbaikan jembatan desa Banjar menjadi salah satu prioritas Pemda KSB. Pasalnya akses jalan yang akan dihubungkan jembatan tersebut akan dimanfaatkan untuk jalur pengangkutan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari dari dermaga Labuhan Lalar. Armayadi menyampaikan, mengenai pembangunan akses ruas jalan menuju PLTU Kertasari saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memulai persiapannya. “Kemarin kami sudah koordinasi dengan PPJN (perencanaan dan pengawasan jalan) provinsi NTB untuk pembangunan jalan lintas Telaga Bertong - Kertasari itu,” ungkapnya. Kendati demikian, Armayadi belum berani memastikan, kapan program pembangunan jalan yang ditangani anggaran pusat tersebut akan mulai dikerjakan. “Kalau untuk itu silakan tanya pak Kadis. Yang jelas untuk jembatan Banjar pasti akan kita selesaikan tahun ini karena sudah ada anggarannya,” imbuhnya. (bug)

Program Pensiun Sukarela PT AMNT akan Diklarifikasi Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya ada sekitar 1. 251 orang karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang sudah mengambil program SWP (Sukarela) untuk melakukan pensiun dini. Jumlah tersebut dipastikan akan terus meningkat. Namun, merespon isu adanya tekanan untuk mengambil program ini, Pemkab Sumbawa Barat akan melakukan klarifikasi ke lapangan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat H. Abdul Hamid S. Pd, M. Pd, kepada Suara NTB, Selasa (11/7) mengatakan, sampai dengan saat ini sudah sekitar 1.251 orang karyawan yang sudah mengambil paket sukarela yang ditawarkan oleh manajemen PT AMNT. Jumlah tersebut dengan rincian di atas usia 45 tahun ada sekitar 883 orang dan di bawah usia 45 tahun ada sekitar 368. Sementara golongan jabatan yang sudah mengajukan pensiuan tersebut yakni, senior staff berjumlah 53 orang, staff biasa berjumlah 276 dan non staff berjumlah 922 orang. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah sampai dengan kouta yang disediakan manajemen terpenuhi semua sekitar 1. 300 karyawan. “Kita pastikan angka ini akan terus merangkak karena apa yang dijanjikan oleh PT tersebut sangat menjanjikan bagi karyawan,” ujarnya. Banyaknya karyawan yang meminati program ini, sampai dengan saat ini dinas terkait belum mengetahui alasan yang pasti. Hanya saja di tingkat lapangan pihaknya mendengar informasi adanya dugaan intimidasi dari oknum tertentu untuk bisa mengambil program ini. Bahkan dia juga menyebutkan, ada tiga jenis dugaan intimidasi tersebut. Seperti apabila karyawan ini tidak mengambil tetapi namanya sudah tercantum di data sebagai penerima, maka hal ini tidak dipermasalahkan dan diharapkan seperti itu. Tetapi bagi yang mengambil dan ada di data, itu akan ada negosiasi dalam proses pengambilan program ini. Kemudian yang terakhir, tidak mengambil dan tidak ada di data, di-

paksa tetap mengambil program ini. “Ini yang kita klarifikasi di tingkat lapangan, seandainya itu terjadi maka program ini tidak lagi menjadi sukarela melainkan paksaan,” sebutnya. Terhadap kondisi tersebut, dinas terkait akan segera melayangkan surat panggilan kepada manajemen PT AMNT untuk bisa menjelaskan masalah ini. Selain itu, dinas terkait juga secara tegas menyatakan apabila karyawan ini tidak menerima, maka para karyawan ini harus bisa diakomodir dan dipertahankan. Bukan malah dipaksa untuk mengambil program ini, sehingga kesan pensiun sukarela ini tidak terkesan ada. Bahkan dinas terkait juga secara tegas menyatakan bahwa dalam program ini, tidak ada perlakuan yang “mengiringi” lagi selain daripada sukarela. Kalaupun karyawan ini mengambil atau tidaknya program ini hal tersebut atas dasar sukarela bukan karena ada intimidasi dari oknum tertentu. “Informasi ini tetap akan kita tindak lanjuti dengan memanggil manajemen PT ini untuk bisa menjelaskannya,” tandasnya. (ils)

H. Abdul Hamid

merintah (gratis). Bahkan semua fasilitas pendukung dalam pelayanan ini sudah tersedia semua tinggal menunggu kesadarannya masyarakatnya saja untuk dilakukan rehabilitasi. Sementara itu, ketika para pengguna ini terkena operasi tangkap tangan (OTT) maka yang didahulukan adalah proses hukumnya. “Kita juga akan tetap gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa melakukan rehabilitasi secara voluntir,” imbuhnya Selain sosialisasi masalah rehabilitasi lanjutnya, pihaknya juga akan tetap mengedepankan upaya pencegahan. Hal tersebut akan dilakukan dengan memaksimalkan program P4GN yang ada. Selain itu, pihaknya juga akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Bahkan pihaknya tetap akan terbuka dan bersedia menjadi pemateri apabila diminta. Baik itu dari sekolah, masyarakat umum, maupun dari lembaga-lembaga yang lain untuk menyatakan perang terhadap narkoba ini. “Kita tetap akan hadir, ketika diundang untuk memberikan materi terkait masalah narkoba ini semata-mata kita lakukan untuk terus menekan masalah ini,” tandasnya. Selain itu, pihaknya juga akan memaksimalkan pencegahan melalaui pemasangan iklan, himbauan melalui media cetak dan radio yang ada di Sumbawa Barat. (ils)

AMNT Segera Gali Potensi Tambang di Luar Batu Hijau

(Suara NTB/ils)

(Suara NTB/arn)

Mataram (Suara NTB) Tidak ada pilihan bagi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selain memperluas cakupan wilayah penambangannya. Menyusul rencana besarnya membangun smelter (pabrik pemurnian), yang rencananya akan dimulai awal tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa Barat. PT. AMNT setelah pergantian dari PT. Newmont Nusa Tenggara tetap melaksanakan rencana besar perusahaan untuk mengangkat potensi konsentrat dari perut bumi. Di luar lokasi penambangannya saat ini di Batu Hijau, Sumbawa Barat dibidik blok Nangka, Elang dan Dodo Rinti. Rencana besar menambang tahap lanjutan ini disampaikan Kepala Departemen Komunikasi PT. AMNT, Rubi W. Purnomo, saat menggelar silaturrahmi dengan media di Mataram, Selasa (11/7) kemarin. “Project di Elang, Nangka, dan lain-lain, ada potensi konsterat yang bisa mensuplay operasional smelter jauh lebih panjang. Itu salah satu pertimbangan pemegang saham komit membangun smelter di KSB,” katanya. Saat ini perusahaan sedang mempersiapan diri untuk melakukan eksplorasi pada titik-titik yang dianggapnya potensial menyimpan konsentrat itu. Rubi belum menyebutkan seberapa besar investasi yang akan di tanamkan dan karyawan yang akan dilibatkan dalam program jangka panjangnya ini. Rubi mengulas beberapa rencana besar AMNT. Di Batu Hijau, perusahaan akan melakukan penggalian untuk fase ke-VII. Fase ini disebut-sebut fase dimana inti sari komoditas tambang yang di tunggutunggu. Karena itulah, smelter menjadi program prioritas perusa-

(Suara NTB/dok)

Rubi Purnomo haan. Saat ini persiapan pembangunan smelter dilakukan. Mencakup seluruh izin-izin yang dibutuhkan. Konstruksi akan dibangun memerlukan waktu 4 tahun sejak awal 2018, atau tuntas 2022 mendatang. “2022 nanti, kita harapkan sudah tidak ada lagi konsentrat yang diekspor,” ujarnya. Smelter membutuhkan biaya sebesar 1,5miliar dolar Amerika, hingga 2 miliar dolar Amerika. Pembangunan smelter menurut Rubi, sudah menjadi keinginan besar pemilik saham. Apalagi ketentuan ini telah diatur oleh undang-undang. Dengan kapasitas pemurnian konsentrat hingga 2 juta ton, dengan pembangunan dilaksanakan secara bertahap. “Cuma sekarang rencana bangun dengan kapasitas 1 juta ton saja dulu. Kita lihat perkembangan hasil penggalian untuk membangun smelter kapasitas 2 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan smelter, kami juga sudah membangun komunikasi dengan perusahaanperusahaan tambang lainnya agar kapasitas smelter terpenuhi,” demikian Rubi. (bul)

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

TMMD Ke-99

Kodim Dompu Persiapkan Sasaran Pembangunan Non Fisik Dompu (Suara NTB) Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 99 yang fokus menyasar 12 Desa di Kecamatan Pekat tidak hanya untuk pembangunan fisik, seperti pengerasan jalan, pelebaran gang dan rehab tempat ibadah. Tapi juga difokuskan pada pembangunan non fisiknya berupa penyuluhan. Hal tersebut dilakukan guna memberi wawasan kebangsaan, kesatuan dan ancaman yang akan terja(Suara NTB/jun) di. “Non fisik ini berupa Ibrahim penyuluhan, tapi kita sekarang masih menunggu jadwal dari staf teritorial Kodim,” kata Danramil Pekat selaku ketua operasional lapangan, Lettu Inf Ibrahim beberapa waktu lalu. Penyuluhan ini jelas dia, akan difasilitatori instansi terkait yang sudah membangun kerjasama dengan Kodim 1614/ Dompu, baik dari Dinas Kesehatan, BPN, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Polri maupun prajurit TNI. Materinya lanjut dia, sangat ditentukan potensi kerawanan yang dijumpai setelah melakukan survei lingkungan. Untuk pemerintah desa dan kecamatan pun diharap bisa berperan aktif dalam kegiatan ini, minimal memfasilitasi tempat kegiatan dan masyarakatnya. Karena bagaiman pun program ini out putnya akan dirasakan bersama, terutama untuk mewujudkan kondusivitas Kamtibmas masing-masing wilayah. “Bervariasi materinya, mungkin di Desa Calabai materinya wawasan kebangsaan, Desa Kendidi tentang bahaya narkoba, jadi tetap kita sesuaikan,” ujarnya. Program non fisik ini tegas Danramil akan menyasar semua kalangan masyarakat, baik pelajar, orang tua maupun anak-anak. Dan rencanannya prajurit akan dikerahkan ke tiap-tiap sekolah untuk melakukan sosialiasi dan melihat langsung persoalan sosial yang dirasakan masyarakat. Sebagaimana diketahui jelas dia, penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Pekat ini masuk pada zona darurat, terlebin tindak pidana melanggar hukum pun kerap ditemukan. sehingga ini berimbas pada terhambatnya pembangunan daerah. “Makanya kami tidak hanya menyasar fisik saja, karena non fisik juga penting untuk ketentraman masyarakat,” pungkasnya (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA Turunkan Kemiskinan

Pemerintah Diminta Lebih Fokus pada RPJMD Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Dompu menargetkan kemiskinan di tahun 2021 berada di bawah 10 persen atau dengan penurunan rata – rata 2 persen per tahun. Untuk mencapai target itu, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) telah disepakati beberapa langkah yang menitik beratkan pada sektor pertanian dan jasa. Nasaruddin, SH anggota Komisi III DPRD Dompu kepada Suara NTB, Selasa (11/7) kemarin, mengungkapkan, setidaknya tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. Diantaranya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, dan pengelolaan pasca panen. UMKM lanjut Nasruddin, jangan dibiarkan berjalan sendiri. Tapi pemerintah daerah (Pemda) harus menunjukan keberpihakan kebijakan dan program untuk peningkatan, baik pendanaan, manajemen

dan regulasinya. “Geliat ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah yang terus berkembang melalui anak – anak muda di Dompu harus disambut baik pemerintah dengan pendampingan. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri,” ungkapnya. Di sektor pariwisata, Nasaruddin mendorong pemerintah untuk lebih serius menanganinya dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas. Persoalan pariwisata Dompu masih banyak dibenahi, baik dari sisi penataan obyek wisata, membangun kesadaran masyarakat dalam menduku-

ng kepariwisataan, maupun aksesibilitas, dan promosi. Pariwisata di Dompu masih terkesan mahal karena persoalan aksesibilitasnya. Persoalan angkutan wisatawan dari bandara Bima – Dompu yang menjadi persoalan selama ini belum juga ada penyelesaian. Kondisi ini menyebabkan citra Dompu di luar tidak baik. Begitu juga dengan persoalan akomodasinya. “Tamu yang datang ke Dompu, selain sulit mencari tempat penginapan, mereka juga mengeluhkan sulit menemukan tempat makan dan berbelanja. Kemunculan ekonomi kreatif

(Suara NTB/ula)

Nasaruddin harus diarahkan ke peluang – peluang usaha ini,” katanya. Sektor pertanian juga menjadi sektor andalan bagi Dompu, termasuk dalam pengentasan kemiskinan. Selain kare-

na sumbangsih dalam membuka lapangan kerja dan PDR, pertanian secara umum juga harus dikembangkan ke arah industri. Terutama pada pengolahan pasca panen untuk produk unggulan seperti jagung. Dengan pengolahan pasca panen, maka pemberian nilai tampah dari suatu produk tidak bisa didapat. “Bila upaya ini tidak dilakukan dengan serius, maka target penurunan angka kemiskinan di Dompu hanya menjadi cita – cita yang tidak bisa diwujudkan,” harapnya. Saat ini angka kemiskinan di Dompu berada di 14,23 persen tahun 2016 atau 34.310 jiwa. Bila pemerintah menargetkan kemiskinan di bawah 10 persen, itu artinya pemerintah harus mampu menurunkan kemiskinan rata – rata 1,3 persen per tahun. Di tahun 2015 ke 2016, penurunan kemiskinan di Dompu hanya 0,88 persen. (ula)

BKD Masih Rekap ASN yang Tambah Libur Pra dan Pasca Cuti Lebaran Bima (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, masih merekap jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), ruang lingkup Pemerintahan yang menambah libur pra dan pasca cuti bersama Idul Fitri tahun 2017. “Masih kita rekap dan sebagian besar sudah terkumpul, tinggal diolah,” kata Kepala BKD Kabupaten Bima, Drs H. Abdul Wahab, saat Suara NTB menanyakan jumlah ASN yang tidak hadir pasca cuti lebaran bersama, Selasa (11/7). Dikatakan hasil rekapitulasi tersebut, bertujuan untuk mengetahui total atau jumlahnya ASN yang tidak hadir, sebelum dan sesudah cuti resmi bersama. Serta mengetahui apa saja alasan ketidakhadirannya. “Usai direkap dan diolah. Hasilnya akan dikirim atau dilaporkan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta,” ujarnya.

Sekdes Minta Randis, Pemda Kaji Payung Hukum Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mempelajari dan mengkaji payung hukum. Terkait pengadaan kendaraan dinas (Randis) yang diminta oleh Sekretaris Desa (Sekdes) baru. Kabag Umum Setda Kabupaten Amrin Farid mengakui, sejumlah Sekdes mendatangi ruangan Bagian Umum dan sempat menyegel ruangan itu. Karena beredar informasi, bahwa Sekdes diundang membahas pengadaan motor randis. “Ada miskomunikasi (Suara NTB/uki) mengenai informasi. Bahwa Amrin Farid seluruh sekdes kita undang untuk membahas motor dinas. Padahal informasi itu tidak ada, dan kami tidak pernah mengeluarkan pesan ini,” ujarnya. Meski demikian, terkait keinginan atau permintaan Sekdes tersebut, pihaknya sudah melaporkan dan membahas khusus bersama Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, untuk mencarikan solusi. “Sudah dilaporkan pada Bupati Bima atas permintaan Sekdes ini. Yang jelas Permintaan ini masih dipelajari,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (11/7). Dia menjelaskan, Bupati memberikan arahan penganggaran Randis tersebut dimasukkan kedalam Anggaran Dana Desa (ADD). Karena kata dia, ada pasal yang memuat pengadaan motor dinas. “Soal ini kita kaji dan kita konsultasikan kepada Inspektorat dan BPK. Apakah bisa dianggarkan melalui ADD atau tidak,” ungkapnya Diakuinya, berdasarkan arahan Bupati juga, jika nantinya hasil konsultasi tidak bisa dianggarkan melalui ADD, pihaknya akan mencarikan solusi dengan merencanakan untuk dianggarkan melalui APBD. “Entah Randis ini hibah atau aset daerah, tentu soal kita pelajari dulu. Supaya tidak ada masalah di kemudian hari,” katanya. Dia menambahkan, periode sebelumnya seluruh Sekdes memiliki kendaraan Dinas. Hanya saja, setelah Sekdes baru, randis tersebut ada yang menyerahkan, ada pula yang tidak menyerahkan. “Makanya sekarang kita invertarisi dulu, siapa saja Sekdes yang punya dan tidak punya Randis. Supaya bisa dicarikan solusi dan dibantu,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

Meski tidak menjelaskan secara rinci. Berdasarkan laporan absensi yang diterima, Wahab menyebutkan jumlah ASN yang tidak masuk pra dan pasca cuti lebaran. Yakni ada sekitar puluhan, dan hampir merata pada Organiasi Perangkat Daerah (OPD). “Di kantor BKD saja, ada delapan 8 yang tidak masuk tanpa keterangan resmi. Tapi satu orangnya diketahui sakit. Meski demikian tingkat kehadiran 2017 ini meningkat sebesar 95 persen, ketimbang tahun sebelumnya,” ujarnya. Dia menambahkan, ASN yang terbukti meninggalkan atau tidak masuk kantor tanpa izin tersebut, akan diberikan Surat keputusan (SK) penjatuhan hukuman disiplin. Kata dia, sanksinya berupa teguran teguran tertulis dan pembinaan. “ASN yang tidak masuk akan dibina oleh kepala OPD masing-masing, tempatnya atau instansinya mengabdi,” pungkasnya. (uki)

Perbaikan Plafon Gedung Samakai Lewat Mekanisme PL (Suara NTB/jun)

BAYI - Bayi yang ditemukan oleh warga Desa Oo Kecamatan Dompu dan dirawat di Puskesmas Dompu Timur, Selasa (11/7).

Santri Ponpes Usman Bin Affan Oo Digegerkan Penemuan Bayi Dompu (Suara NTB) Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Usman Bin Affan di Desa Oo Kecamatan Dompu digegerkan dengan penemuan bayi, Selasa (11/7) pukul 7.00 Wita. Bayi diduga hasil hubungan gelap ini didapati dalam bak mobil pick up milik pimpinan Ponpes. Salah seorang warga, Nurhayati kepada Suara NTB menuturkan, bayi perempuan itu ditemukan pertama kali oleh pimpinan Ponpes yakni H Syamsudin, S.Pd. “Santri kaget karena ada bayi yang disimpan ibunya di mobil pimpinan Ponpes Usman Bin Affan,” katanya. Saat ditemukan, bayi tersebut dalam kondisi terbungkus dan bersimbah darah, serta tali pusarnya masih utuh. Diduga bayi ini sengaja dibuang ibunya tengah malam

saat santri dan masyarakat tidur. Dan Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak Ponpes saat itu juga langsung membawa bayi tersebut ke Puskesmas Dompu Timur untuk mendapat perawatan. “Bayinya masih hidup dan kondisi tubuhnya itu normal, hanya ada bercak darah. Sepertinya banyi ini dibuang tak lama sebelum ditemukan,” ujarnya. Sementara itu, Tim medis Puskesmas Dompu Timur, dr. Erma yang dikonfirmasi mengatakan, saat dibawa masyarakat bayi tersebut tidak menangis, sehingga harus dirangsang sampai menangis untuk keperluan medis. Berat tubuhnya pun kurang dari standar bayi ideal yakni hanya 1.600 gram. Selain itu, kulit bayi juga sudah tampak biru akibat suhu

dingin yang masuk ke tubuhnya pada saat disimpan di tempat terbuka. “Karena di tempat terbuka suhu lingkungan itu langsung masuk ke bayinya sehingga cepat hipotermi atau kurang berat badanya. Itu yang bahaya dan membuat kulitnya biru,” jelasya. Penanganan medis pihaknya pun diakui tak begitu maksimal, hal itu sebabkan banyaknya masyarakat yang datang melihat bayi ini. Sehingga langsung dirujuk pihaknya ke RSUD Dompu untuk penangnan medis lebih lanjut. “Di tubuh bayi itu ndak ada luka, sepertinya setelah dia (ibu, red) melahirkan, banyinya langsung dibungkus karena belum ada tanda-tanda perawatan di bayi itu, tali pusarnya masih ada, darah apa semuanya masih ada,” pungkasnya. (jun)

Honorer Merangkap Pengedar Narkoba Kelas Kakap Diciduk

(Suara NTB/jun)

SABU - Barang bukti sabu yang diamankan Satnarkoba Polres Dompu dari tersangka Gs dan Jn, Senin (10/7).

Dompu (Suara NTB) Dua tersangka pengedar narkoba kelas kakap diciduk Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Senin (10/ 7) pukul 13.00 Wita. GS warga Lingkungan Bali Bunga dan Jn warga Kelurahan Simpasai ditangkap berikut barang bukti (BB) sekitar 8,56 gram jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos mengungkapkan, penangkapan berawal dari laporan masyarakat bahwa GS akan mengantarkan beberapa poket sabu pada pelangganya. Menindaklanjuti itu, polisi kemudian melakukan pembututan hingga pencegatan di Jalan Lintas Sumbawa Lingkungan Bali Bunga. “Oleh anggota Satresnarkoba kemudian dilakukan pengembangan dari keterangan tersangka Gs,” katanya kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (11/7). Hasil pengembangan kasus tersebut diperoleh keterangan masih terdapat pengedar lain yang merupakan rekan kerjanya berinisial Jn. Hanya saja saat itu, Jn masih dalam perjalanan

dari Huu ke Dompu. Sehingga dipancing oleh GS melalui telepon genggam untuk bertemu di satu tempat. Upaya ini membuahkan hasil dan Jn diringkus di Lingkungan Karijawa bersama barang bukti sabu seberat 0,55 gram yang disimpan di saku celana. Tak cukup dengan penemuan barang bukti tersebut polisi lanjut Adhar, langsung melakukan penggeledahan di rumah Jn di Simpasai. Hasilnya, didapati satu poket besar diduga sabu dengan berat kotor 5.26 gram. Selain itu BB yang diamankan dari Jn yakni satu unit sepeda motor Vixion, uang tunai Rp1,4 juta dan satu buah Hp. “Sedangkan dari GS, BB yang diamankan berupa 6 poket sabu seberat 2,75 gram, sepeda motor vixion, uang Rp1,860 juta serta dua buah Hp,” ujarnya. Selain menjadi pengedar, kedua tersangka ini juga diketahui merupakan pengguna aktif sabu-sabu, sehingga harus mendekam di ruang tahanan polres Dompu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Gn juga diketahui menjadi honorer Pemda Dompu sebagai sopir mobil dinas. (jun)

Dompu (Suara NTB) Bagian umum Setda Dompu melakukan penunjukan langsung (PL) terhadap pekerjaan perbaikan plafon gedung paruga Samakai Dompu dengan total anggaran sekitar Rp 700 juta. Anggaran yang mestinya ditenderkan ini di-PL-kan karena bagian dari bencana alam. Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M Amin, S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (11/ 7) kemarin, mengatakan, perbaikan flafon paruga Samakai Dompu yang rusak akibat gempa bumi Desember 2016 lalu karena desakan masyarakat. Gedung ini selalu dimanfaatkan warga sebagai tempat kegiatan khususnya pernikahan, sehingga mau tidak mau harus ditangani cepat. “Warga antre untuk menggunakan gedung, bahkan mereka harus mengubah tanggal resepsi pernikahan karena menunggu gedung,” katanya. Diakui M. Amin, pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp 700an juta dalam APBD 2017. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan penunjukan langsung (PL) karena bagian dari bencana alam. Hal itu dibolehkan dalam ketentuan. “Karena ini bagian dari bencana alam,” terangnya. Karena bagian dari bencana alam, lanjut M Amin, besar nilai pekerjaan ditentukan kemudian setelah pekerjaan dilakukan. Hal ini telah dibahas bersama, termasuk dengan Bagian ULP. Saat ini pihaknya telah meminta konsultan, Dinas PU dan Inspektur terlibat dalam menghitung

volume pekerjaan. Konsultan dan Dinas PU telah menyampaikan hasil perhitungannya sekitar Rp 600 juta. “Kalau pihak Inspektorat kemarin kita undang, tidak hadir,” jelasnya. Ia mengaku, sengaja melibatkan banyak pihak untuk menghindari adanya tuduhan miring terhadap dirinya. Walaupun bisa saja dirinya hanya meminta konsultan menghitung dan dapat dijadikan dasar untuk penentuan volume serta nilai pekerjaan. “Kalau saya hanya meminta konsultan, nanti orang bilang saya ada main mata dengan konsultan. Makanya saya libatkan Dinas PU dan Inspektorat,” katanya. Kepala Kantor BPBD Dompu, Drs Imran yang dihubungi terpisah, mengatakan, pihaknya juga dilibatkan dalam membicarakan terkait kerusakan plafon gedung paruga Samakai Dompu bersama Bagian Umum. “Perbaikan itu urusan SKPD yang bersangkutan. Kita hanya membuat pernyataan (status bencana dan kerusakan) itu saja. Kerusakan plafon gedung Paruga Samakai itu akibat bencana gempa Bupati Desember tahun (2016) lalu,” terangnya. Berkembang informasi, perbaikan gedung Samakai yang rusak akibat bencana alam gempa bumi Desember 2016 lalu mestinya dilakukan oleh BPBD. Sehingga pengerjaannya dapat dilakukan penunjukan langsung walaupun dengan anggaran yang harus ditenderkan. (ula)

(Suara NTB/ula)

PENGERJAAN - Plafon gedung Paruga Samakai Dompu yang sedang dalam tahap pengerjaan setelah dirusak gempa bumi Desember 2016 lalu dan perbaikannya dilakukan tahun 2017.

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

Harus Ada Kajian WACANA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membuat kereta gantung menuju puncak gunung Rinjani, mendapat tentangan kuat dari berbagai elemen masyarakat. Karena wacana tersebut mengancam akan membunuh pendapatan masyarakat kecil. Oleh karena itu, wakil rakyat di DPRD NTB angkat bicara terkait rencana tersebut. Wakil rakyat menilai bahwa rencana pembuata kereta gantung tersebut perlu pengkajian lebih mendalam. (Suara NTB/ndi) “Harus dipertimbangH. Burhanuddin kan, jadi jangan hanya berpikir soal kemudahan dan kecepatan menuju Rinjani, tapi ada aspek lain yang perlu diperhatikan terkait kehadiran kereta gantungnya,” ujar anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi pariwisata, H. Burhanuddin, S. Sos, Selasa (11/7). Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan yakni, aspek ekonominya. Di mana diketahui selama ini, dari wisatawan yang berkunjung ke Rinjani, telah menjadi sumber mata pencaharian tetap masyarakat sekitar. Lantas jika kehadiran kereta gantung tersebut otomatis akan membunuh sumber pendapatan masyarakat. “Selain ekonomi, dampak bagi lingkungan juga perlu dikaji. Sosial budaya masyarakat juga perlu diperhatikan. Jadi pemerintah harus memperhatian hal itu, karena ini akan berdampak luas,” sebutnya. Wakil rakyat dari dapil Lombok Tengah bagian Selatan itu, justru menyarankan pada pemerintah daerah lebih baik memperhatikan kondisi lingkungan. Sebab daya tarik Rinjani ada pada kealamian alamnya. “Lebih-lebih Rinjani ini kita sedang usulkan jadi geopark dunia, sehingga artistik lingkungannya harus dijaga betul, terutama dari sampah,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Polisi Tembak Tersangka Curanmor Spesialis Kampus Mataram (Suara NTB) – Rantai aksi komplotan curanmor spesialis kampus, PR alias AT alias UB (26) putus sudah. Warga Mujur, Lombok Tengah yang beraksi setahun belakangan di kampus-kampus Mataram harus ditembak saat akan ditangkap. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengatakan, pelaku melawan anggota polisi saat akan ditangkap di koskosannya di Ampenan, Mataram, dinihari kemarin sekitar pukul 00.30 Wita. “Pada saat ditangkap pelaku berusaha melarikan diri dan mengancam tim dengan senjata tajam. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di betis kanan,” jelasnya, Selasa (11/7). Tak berselang lama, pelaku penadah barang curian juga ditangkap, yakni ZA alias EN (24), warga Pagesangan, Mataram.

Pengejaran terhadap dua pelaku bermula dari pencurian di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, Mei 2017 lalu. “Aksinya saat merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T terekam kamera CCTV. Dari sana kita menyelidiki dan menangkap para pelaku ini,” terangnya. Dari interogasi dan catatan laporan kepolisian, Muhammad menyebut pelaku PR sudah beraksi 18 kali bersama kawannya, AJ yang masih buron. Sasarannya selain koskosan, adalah parkiran sejum-

lah kampus di Mataram. Di antaranya, dua kali di kampus UMM; empat kali di kampus satu UIN Mataram; tiga kali di kampus 2 UIN Mataram; satu kali di kampus Unram; serta sisanya di kos-kosan di Ampenan, Punia, Kekalik, dan Batudawa. Selain sepeda motor, pelaku yang dikenal nekat saat beraksi juga melahap apa saja yang berharga, seperti televisi, speaker, laptop, dan telepon genggam. “Barang bukti saat penangkapan ada kunci letter, dua keris, palu, pahat, dan ajimat yang diduga digunakan untuk

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram,. Muhammad menunjukkan barang bukti curanmor spesialis kampus saat rilis di Mapolres Mataram, Selasa (11/7). beraksi,” jelasnya. Ia menambahkan, 17 sepeda motor hasil curian sudah dijual ke pelaku penadahan berinisial DN dan HR di Praya

Timur, Lombok Tengah. “Tim masih melakukan pengembangan dan pengejaran untuk tersangka lain,” pungkas Muhammad. (why)

Melalui Pendekatan Kesejahteraan APLIKASI penanganan terorisme di NTB tak semata cukup dengan penindakan. Pendekatan selain penindakan secara berkesinambungan diformulasikan. Pemerintah daerah jadi garda terdepan. Menurut Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si, sejumlah pendekatan yang bisa diambil antara lain dengan pendekatan kesejahteraan. Sumber daya itu dimiliki pemerintah daerah. “Kalau penyebabnya angka kemiskinan, maka tugas pemerintah daerah untuk (Suara NTB/dok) membuat rakyat NTB menjadi Firli sejahtera,” ujarnya, kemarin. Kemiskinan juga dekat dengan minimnya lapangan pekerjaan. Maka, sambung dia, pemerintah daerah juga perlu mendorong pemerataan dan peningkatan lapangan kerja. “Pemerintah harus mencari cara bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Sambil juga meningkatkan sumber daya manusia yang sudah ada,” terangnya. “Karena, knowledge yang bagus, skill yang bagus akan memengaruhi attitude. Pihaknya sudah berupaya untuk memberantas terorisme. Menindak para pelaku secara hukum sesuai kewenangan kepolisian. Seperti terhadap tiga pelaku terorisme yang ditangkap pertengahan Juni lalu di Kabupaten Bima. “Beberapa gerakan kelompok yang menyebarkan teror, atau orang-orang yang tergabung sudah kita petakan. Mereka ini kelompok yang tidak puas dengan kondisi sekarang sehingga melakukan gerakan itu,” papar Firli. Pola gerakan radikal atau terorisme itu, menurut dia, juga soal pemahaman ideologi yang keliru. Program deradikalisasi harus diselenggarakan bersama sejumlah pihak. “Kalau penyebabnya ideologi, maka bukan hanya polisi yang bekerja, harus ada dinas pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kesbangpoldagri. Karena tidak boleh ada ideologi lain selain UUD 45 dan Pancasila,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/ist)

DISEGEL - Tim penyidik Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB menyegel alat berat dan tambang galian C diduga ilegal di kawasan Maronge, Sumbawa.

Polda NTB Segel Galian C Ilegal di Sumbawa

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menutup tambang galian C ilegal di Kecamatan Maronge, Sumbawa. Tambang seluas 1,2 hektar milik itu beroperasi sejak April 2017 tanpa mengantongi satu pun izin. “Kami sudah melakukan upaya penghentian kegiatan pertambangan dan cluster. Lokasi dan alat-alat berat sudah diberi garis polisi,” ungkap Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, Selasa (11/7). Ia menyebutkan, tambang di Dusun Pelita, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Sumbawa itu luasnya menca-

Tidak Ada Suap

Putra Seorang Tentara Lulus Seleksi Masuk Akpol Mataram (Suara NTB) – Sembilan peserta seleksi Akpol 2017 panitia daerah NTB akan bertarung lagi dengan ratusan peserta lainnya dari seluruh Indonesia mulai pekan ini. Seleksi di NTB diklaim murni tanpa sogokan. Seperti diceritakan Danramil 1606-4/Gerung, Kapten Inf Marito, salah satu orang tua peserta yang lulus seleksi. “Saya tidak pernah membekali serupiahpun untuk melakukan hal negatif, apalagi suap. Hanya saya bekali kemampuan akademik dan fisik,” ujarnya, Selasa (11/7). Ia menilai menilai sistem rekrutmen calon anggota Polri, khususnya Akpol sangat terbuka dan berjalan sangat fair. Orang tua peserta lainnya, Busri, warga Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, mengungkapkan hal senada. Meski ia keluar uang untuk keperluan lain, tetapi tidak pernah ia mengeluarkan uang untuk menyogok. “Memang saya ada dengar kabar kalau seleksi polisi harus punya uang untuk sogok. Ternyata itu tidak benar sama

pai 1,2 hektar. Tambang beroperasi sejak April 2017 lalu. “Sejak mulai beroperasi tidak ada izinnya dan tidak ada upaya dia untuk mengurus izin,” tegasnya. Pemilik tambang, ER (43), warga setempat sejak Senin (10/ 7) hingga Selasa (11/7) ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda NTB. “Masih diperik-

sa sebagai saksi. Untuk sementara dia mengakui lahan dia itu digunakan untuk menambang galian C,” ungkapnya. Tim penyidik yang turun ke lokasi bulan lalu sudah menyegel sejumlah bukti, antara lain, mesin cluster, eskavator, kendaraan loader, dan truk pengangkut muatan galian. Adapun saksi-saksi lain

yang sudah diminta keterangan adalah pekerja tambang, aparat desa setempat, dan warga setempat. Tambang galian C itu diduga melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Isinya soal pidana bagi orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR,

dan IUPK,” terangnya. Ancaman pidananya yakni penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. “Kita masih dalami buktibukti dan keterangan saksi ini. Belum ada penetapan tersangka, nanti kita lihat hasil penyidikan akan mengarah ke siapa perbuatan pidananya,” pungkas Darsono. (why)

Koalisi Pilkada NTB 2018

Hanura Masih Belum Bergabung

Mataram (Suara NTB) Partai Hanura sampai saat ini masih belum menegaskan apakah akan bergabung atau tidak dengan koalisi poros tengah. Menunggu arahan DPP selalu menjadi dalih Hanura tidak berani bersikap tegas terhadap keikutsertaanya di poros tengah. Bendahara DPD Partai Hanura NTB, H. Burhanuddin, S. Sos yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/7) mengatakan, DPD Hanura NTB tidak bisa memutuskan sendiri persoalan koalisi itu. “Kita tidak bisa memutuskan. Jangan sampai nanti kita sudah berikan dukungan, ternyata DPP berbeda, kan kita tidak dianggap konsisten nan-

ti,” ujar Burhanuddin. Dikatakan oleh Burhanuddin, bahwa kondisi di poros tengah juga sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Karena dari beberapa partai yang sudah menyatakan dirinya bergabung, belum ada satu suara. Proses pemberian dukungan masih pada tahap internal partai masing-masing. “Poros tengah ini kondisi masih dinamis, ada partai yang masih berharap, ada yang tarik ulur, masing-masing umumkan calon, dan ada juga yang sekadar sebagai partisipan saja. Jadi intinya belum ada kesepahaman, ini masih sedang proses menemukan

kesepahaman,” ungkapnya. Anggota DPRD NTB itu menyampaikan, bahwa dari nama-nama yang sudah mendaftar di Hanura, sudah disampaikan pada DPP. “Dalam konteks poros tengah ini kita tidak terlalu maju, dan partai lainya juga masih pada posisi yang sama. Sedang berproses, sehingga nanti akan mengurucut pada satu dukungan,” pungkasnya. Apa yang disampaikan oleh Burhanuddin itu, diperkuat oleh Ketua DPD Hanura NTB, H. Mudahan Hazdy, bahwa patainya tidak bisa mengambil keputusan sebelum ada arahan dari DPP.

Ketidakjelasan sikap Hanura tersebut juga disadari oleh sejumlah ketua partai lainnya. Bahkan Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hardian Irfani memberikan sidiran pada Hanura sebagai partai yang masih malu-malu kucing. Demikian juga dengan Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, juga menyadari bahwa dari empat partai yang tergabung di poros tengah, hanya Hanura yang kurang meyakinkan. “Memang hanya Hanura yang berbeda, karena Ketuanya itu terlalu kaku, tapi bagaimanapun itu tetap kita hormati,” ujar Wartiah yang ditemui Suara NTB di ruang Fraksi PPP. (ndi)

Pilkada NTB 2018 (Suara NTB/why)

CALON TARUNA - Kapolda NTB, Firli, Selasa (11/7) bersama para calon taruna Akpol yang lulus seleksi, untuk selanjutnya diberangkatkan ke Semarang, Jawa Tengah, untuk mengikuti seleksi berikutnya. sekali. Ini saya dan anak saya buktinya,” ucapnya bangga. Sebelumnya ia tidak menyangka putranya dapat lulus seleksi di tingkat daerah. Putra Busri dan Marito masih harus bersaing kembali pada seleksi nasional di Semarang. Sementara Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menyebutkan, putra-putri NTB yang mengikuti seleksi Akpol mencapai 106 orang. Hasil seleksi hanya meluluskan sembilan orang. Para peserta yang lulus seleksi tingkat daerah itu akan

berangkat ke Akpol Semarang, Kamis (13/7) ini untuk diseleksi panitia pusat. “Sistem penerimaan siswa dan siswi Akpol tetap menggunakan sistem terbuka transparan, akuntabel, bersih, tidak ada percaloan, tidak ada penyimpangan dan itu adalah komitmen kita bersama,” ujarnya. Ia mengaku bangga dan mendukung para peserta yang lulus tanpa intervensi selama proses seleksi. Kapolda berpesan untuk kembali gigih berjuang di seleksi selanjutnya. (why)

PDIP Mantap Dukung Amaq Asrul Mataram (Suara NTB) PDI Perjuangan makin mantap mendukung Amaq Asrul alias Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan sebagai bakal calon Gubernur NTB 2018. Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDIP NTB, Ir. Made Slamet, MM. “Ya dong, kita sudah menjalin komunikasi, sudah kita lakukan sama sang pendobrak. Kenapa kita pilih sang pendobrak, karena kita lihat dukungan rakyat padanya. Nah bagi kami, suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (11/7). PDIP sebagai partai politik

yang menyalurkan aspirasi rakyat, maka wajib untuk menyalurkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, terutama sosok figur pemimpin yang dikehendaki. “Itu kewajiban kami mengimplementasikan suara rakyat itu. Dan setelah kami kombinasikan denga sang pendobrak ini, kriteria kami terpenuhi, dan aspirasi masyarakat juga tepenuhi,” ujar Made Slamet menyebut Ali BD dengan sebutan sang pendobrak. Diakui selama ini, bahwa PDIP tidak pernah menggembar - gemborkan dukungannya untuk Pilkada. Namun PDIP bu-

kan berarti berdiam diri. Partai berlambang moncong putih ini tetap aktif mengamati situasi, sehingga sampai menemukan sosok yang tepat untuk memimpin NTB kedepan, yakni sosok sang pendobrak. “Nah sekarang kami yang aktif, mencari figur itu, dan kita sudah temukan dan figur ini juga dikehendaki oleh masyarakat,” ujarnya. Ditegaskan oleh Made Slamet, bahwa figur sang pendobrak sudah final di tingkat DPD PDIP NTB, selanjutnya pengurus daerah akan berusaha meyakinkan DPP atas dukungan tersebut. Adapun hal yang membuat

PDIP kepincut dengan sosok figur Amaq Asrul, karena bupati Lombok Timur itu dikenal akan mampu mendobrak kebuntuan komunikasi yang selama ini terjadi pada NTB. “Kita mengalami kebuntuan komunikasi, maka dampaknya bidang pembangunan tidak bersinergi. Oleh sebab itu kita butuh figur sang pendobrak kebuntuan ini,” pungkasnya. Sementara itu, di internal PDIP juga menguat aspirasi agar Amaq Asrul disandingkan dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsii NTB, Hj. Putu Selly Andayani. Namun demikian Made Slamet masih mengkaji aspirasi tersebut. (ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

Halaman 9

Pelestarian dan Edukasi Warisan Budaya Lokal Melalui Dialog Mataram (Suara NTB) – Warisan budaya merupakan keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai sejarah yang amat penting. Warisan ini dimiliki bersama suatu komunitas atau masyarakat yang mengalami perkembangan pada setiap generasi. Berdasarkan jenisnya, warisan budaya dibagi menjadi dua yaitu warisan budaya benda dan tak benda. Untuk melestarikan budaya ini Balai Pelestarian Budaya Bali Wilayah Kerja Bali Nusra mengadakan dialog budaya bersama komunitas yang ada di NTB.

(Suara NTB/ist)

DIALOG KOMUNITAS - I Made Dharma Suteja (kedua dari kiri) saat menjadi pembicara pada dialog bersama komunitas di NTB, Selasa (11/7).

“Kami ingin warisan budaya yang ada di Bali, NTB dan NTT tercatat dengan baik. Sehingga ini menjadi catatan sejarah tentang budaya yang dimiliki. Oleh sebab itu kami melakukan dialog bersama komunitas, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok pemuda dan Pemerintah Daerah NTB,” kata Kepala Balai Pele-

starian Budaya Bali Wilayah Kerja Bali Nusra I Made Dharma Suteja kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (11/7). Ia mengatakan bahwa warisan budaya harus dilestarikan dan harus dicatat dengan baik. Sebab budaya merupakan identitas suatu tempat yang harus tetap dijaga keberadaannya. Misalnya warisan budaya

benda yang berupa cagar budaya, bangunanan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs serta kawasan cagar budaya. Sementara warisan budaya tak benda merupakan warisan budaya yang tidak dapat dipegang. Seperti musik, bahasa, tari, upacara serta berbagai prilaku terstruktur lainnya. “Beberapa sudah tercatat

secara nasional misalnya Gendang Beleq, Pacoa Jaran dan beberapa kesenian lainnya. Kita harus mengedepankan budaya mencatat, agar tidak lupa. Generasi muda juga diharapkan dapat terus menjaga situs-situs budaya yang ada di tempatnya,” ujarnya. Dialog yang berlangsung Selasa (11/7) di aula Museum NTB itu dihadiri oleh 75 orang peserta, Pejabat Pemda NTB dan tiga orang pembicara. Dialog yang membahas tentang wahana pelestarian, kreatifitas dan edukasi budaya lokal itu juga dihadiri oleh beberapa mahasiswa asal Malaysia yang melakukan studi tur di NTB. Beberapa kategori mata bu-

daya yang dapat dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda. Diantaranya tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa, cerita rakyat, naskah kuno dan permainan tradisional. Kemudian seni pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, tari, musik dan film. Ada adat istiadat masyarakat, situs dan perayaan-perayaan dan upacara trdisional. Ada pula kearifan lokal dan pengobatan tradisional. Tidak kalah penting yaitu kemahiran kerajinan tradisional. Termasuk seni lukis, seni pahat dan ukir, arsitektur tradisional, pakaian dan aksesoris tradisional, makanan dan minuman serta alat transportasi tradisional. (lin)

mengumpulkan semua binatang buas yang akan merusak tanaman masyarakat. Setelah itu, dilakukan begundem (musyawarah) yang diiringi dengan melakukan sebuah tarian (gegeruk). Berkat kesaktian yang dimiliki penghulu alim yang sedang melakukan penyamaran, semua binatang buas dapat dipengaruhi. Sehingga niat untuk merusak tanaman atau mengganggu manusia pun hilang. Gegeruk Tandak ini biasa dilakukan pada acara atau ritual adat tertentu seperti, begawe beleq, begawe alif, memayas dan nyunatang (khitanan). Bisa pula dilakukan pada saat bercocok tanam pare oma atau pare rau (padi bulu) yang dilakukan pada proses penanaman dan diperagakan dengan berbalas pantun. “Menjaga warisan ini sangat penting. Sehingga perlu untuk dicatat oleh Negara. Sejauh ini masyarakat sudah

sangat baik dalam menjaga budayanya. Harus terus dilestarikan, terutama untuk generasi muda,” ujarnya. Kesenian tradisional Gegeruk Tandak dimainkan oleh 13 orang yang menari membentuk formasi barisan memanjang atau lingkaran. Dimana semuanya menari dan melawas atau menembang, hingga saling berbalas pantun. Mereka tidak menggunakan alat musik pengiring. Musik pengiring hanya bunyi-bunyian yang keluar dari bibir masingmasing. Tarian tersebut merupakan suatu gabungan ekspresi seni sastra, seni suara dan seni tari yang merupakan hasil olah pikir dan rasa. Dalam kesenian tersebut, satu orang berperan sebagai oncek yaitu orang yang dipercaya sebagai penyamaran penghulu alim yang berwujud sebagai mayung puteq. Sedangkan 12 orang penari lainnya hanya berperan sebagai penari pengiring semata. (lin)

PENUH dengan kreasi dan inovasi, Golden Palace Hotel Lombok menawarkan berbagai promo menarik yang sangat memanjakan para tamu setianya. Bagi mereka pecinta kuliner khususnya, Golden Palace Hotel Lombok menghadirkan berbagai penawaran menu spesial dalam porsi besar seperti “Begibung” yang khas dengan menu tradisional dan “Bekele” untuk para pecinta seafood. Kedua menu andalan ini dapat dinikmati mulai dari 3 (tiga) hingga 4 (empat) orang hanya dengan Rp 300.000 net/porsi. Menu lainnya yang tidak kalah menarik yakni “Santap Sate” dan “Pizza Fiesta” yang dibanderol mulai harga Rp 50.000 net/porsi. Kedua menu tersebut terbilang unik karena memiliki citarasa yang berbeda dari biasanya. Bagi para pecinta kopi, ice dan smoothies, Golden Palace Hotel Lombok menawarkan berbagai varian unik dengan harga yang sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp 20.000 net. Disediakan pula “Tea Time Temptation” yaitu dihadirkannya berbagai varian Teh dan Kopi beserta aneka kudapan menggugah selera yang dapat dinikmati sepuasnya dengan harga hanya Rp 50.000 net/pax. Menu Dimsum dihadirkan juga oleh Golden Palace Hotel Lombok yang tersedia secara gratis dalam menu sarapan di Hotel Berbintang Empat yang telah tersertifikasi ini. Bagi para tamu yang menyukai “Barbeque” maka dapat menikmati aneka seafood, beef skewer, chicken skewer, dan vegetable skewer dengan harga mulai dari Rp 17.500 net. Keseluruhan promo ini berlaku setiap hari dan tersedia di outlet makanan dan minuman Hotel berlantai 12 ini. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia ketika sedang berkunjung ke pulau Lombok untuk beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Para tamu yang ingin menikmati keindahan kota Mataram dapat berkunjung ke Sky Lounge atau Roof Top Garden yang terletak di lantai 11 dan 12. Tempat yang memang menjadi favorit para pengunjung ini menyediakan pemandangan indahnya matahari terbit, matahari terbenam serta panorama pengunungan dan laut. Apabila cuaca sedang bagus, para tamu dapat melihat kemegahan Gunung Rinjani dari Roof Top Garden. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (*)

GEGERUK TANDAK Tarian Gegeruk Tandak yang merupakan salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia yang berasal dari Lombok.

(Suara NTB/ist)

Promo Makanan dan Minuman di Golden Palace

Mengenal ”Gegeruk Tandak”

Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Asal Lombok PADA tahun 2016 lalu Pemerintah telah menetapkan puluhan warisan budaya tak benda dari berbagai daerah. Salah satunya Tarian Gegeruk Tandak yang merupakan warisan budaya masyarakat Lombok. Terdapat 15 warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan Pemerintah. Dari NTB bukan hanya Tarian Gegeruk Tandak, ada pula Pacoa Jara (pacuan kuda) asal Bima yang masuk dalam warisan

budaya tak benda Indonesia. “Tahun lalu beberapa sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari NTB. Ada musik dan tarian. Kami berharap masyarakat terutama generasi penerus bisa terus melestarikan budaya ini,” kata Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali, NTB dan NTT I Made Dharma Suteja kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (11/7). Gegeruk tandak merupakan

yaitu tarian kesenian tradisional yang diperkirakan ada sejak abad 16 silam. Konon, tarian ini dilakukan oleh masyarakat adat Bayan Beleq untuk mengusir binatang yang akan menggangu tanaman para petani. Pada zaman dulu salah satu penghulu alim (tokoh agama) dapat menyamar menjadi salah satu binatang yang menyerupai Mayung Puteq (menjangan putih). Setelah penyamaran dilakukan Mayung Puteq tersebut

Meningkat, Lama Menginap Wisatawan di Hotel Bintang

(Suara NTB/ist)

Menu aneka promo makanan dan minuman di Golden Palace Hotel Lombok

Mataram (Suara NTB) – Banyaknya wisatawan yang berkunjung tidak lantas membuat perekonomian masyarakat di lingkar destinasi meningkat begitu saja. Namun semakin banyak wisatawan diharapkan bisa semakin lama tinggal. Sehingga daya beli terhadap produk masyarakat lokal semakin meningkat pula. Hal itu juga dipengaruhi lama menginap wisatawan di berbagai hotel yang ada di NTB. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terdapat peningkatan lama menginap wisatawan di berbagai hotel berbintang. “Terjadi peningkatan ratarata lama menginap (RLM)

tamu di hotel berbintang. Pada Mei 2017 tercatat 2,24 hari. Ini lebih tinggi 0,44 hari dibandingkan Bulan Mei 2016,” kata Kepala BPS NTB Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM. Tercatat, RLM tamu hotel bintang pada Bulan Mei 2017 tercatat 2,24. Ini lebih tinggi 0,06 hari dibandingkan dengan RLM Bulan April 2017 sebesar 2,18 hari. Hal ini menunjukkan semakin tingginya minta wisatawan untuk berlibur lebih lama di berbagai destinasi yang ada di NTB, khususnya Lombok. Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada Bulan Mei 2017 tercatat 80.846 orang. Terdiri dari 66.413 orang tamu dalam negeri (82,15

persen) dan 14.433 orang tamu luar negeri (17,85) persen. Hotel bintang 3 dan 4 merupakan pilihan sebagian besar tamu asing yang menginap, sedangkan tamu dalam negeri sebagian besar memilih menginap di hotel bintang 3. Jika dibandingkan dengan Bulan April 2017, jumlah tamu menginap pada Bulan Mei 2017 berkurang sebanyak 3.259 orang atau mengalami penurunan sebesar 3,88 persen. Untuk tamu dalam negeri mengalami penurunan sebanyak 2.347 orang (-3,41%), sedangkan tamu asing menurun sebanyak 912 orang (5,95%). Meskipun jumlahnya menurun, RLM tamu menginap tetap meningkat.

Rata-rata Lama Menginap (RLM) Tamu di Hotel Bintang Bulan Mei 2017 (dalam hitungan hari)

RLM paling lama dicapai oleh hotel bintang 5 yaitu mencapai 3,29 hari dan terendah pada hotel bintang 1 yaitu hanya 1,95 hari. Jika dibandingkan antara tamu asing dengan tamu dalam negeri, terlihat

RLM tamu asing lebih lama dibandingkan RLM tamu dalam negeri. RLM tamu asing bulan Mei 2017 mencapai 2,77 hari sedangkan RLM tamu dalam negeri hanya 2,13 hari. (lihat tabel). (lin)

Perlunya Informasi Keselamatan Sebelum Mendaki Rinjani Mataram (Suara NTB) – Banyak cerita dan mitos di Gunung Rinjani. Mulai dari cerita menyenangkan, menyeramkan hingga menegangkan. Biasanya pendaki mencari tahu informasi terlebih dahulu sebelum mendaki gunung. Namun beberapa informasi terkadang hanya bisa didapatkan dari masyarakat sekitar atau pengelola. Sehingga perlu adanya informasi tentang keselamatan dan tempat-tempat rawan yang harus dihindari oleh pendaki atau wisatawan saat menjajal Gunung Rinjani. “Perlu adanya briefing

untuk memberikan informasi terutama informasi tentang keselamatan kepada wisatawan. BTNGR memang sudah melakukan berbagai hal untuk memberikan rasa aman dan nyaman termasuk asuransi. Tapi saya pikir itu bukan penyelesaian masalah, perlu pemberian informasi lebih rinci,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (11/7). Ia mengatakan bahwa informasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisir kecelakaan atau hal yang tidak diingin-

kan. Selama ini, tim penyelamat bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) selalu sigap memberikan bantuan apabila terjadi kecelakaan. Namun memperkecil peluang adanya kecelakaan itu dinilai sangat penting. Sehingga wisatawan atau pendaki bisa lebih waspada terhadap keselamatan dirinya. “Ini kan gunung, bagaimanapun di sana itu hutan. Semua hal bisa saja terjadi, sehingga wisatawan itu harus benar-benar dibekali. Paling tidak, menuruti instruksi dari pemandu atau porternya,” ujarnya.

Saat ini BTNGR juga sudah menambah plang peringatan dan papan informasi di sejumlah titik. Sehingga wisatawan bisa mendapatkan informasi lebih banyak, terutama soal lokasi yang rawan. Sebab tidak sedikit dari wisatawan yang kadang tidak mencari tahu terlebih dahulu kondisi gunung yang akan didaki. “Pariwisata dan informasi itu sangat erat kaitannya. Bagaimanapun mereka itu adalah tamu yang harus diberitahu soal kondisi sekitar. Jadi mereka bisa lebih awas dan mempersiapkan diri dengan baik,” ujarnya. Saat ini tengah banyak

wisatawan yang melakukan pendakian ke Rinjani. Terutama wisatawan nusantara yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka kebanyakan tidak mengetahui kondisi dan siatuasi di Rinjani. Sebab banyak dari mereka yang baru pertama kali melakukan pendakian ke Rinjani. (lin) PEMERIKSAAN Petugas BTNGR yang ada di resor Sembalun saat melakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan wisatawan sebelum mendaki Rinjani.

(Suara NTB/lin)

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama UIN Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Bangun Kemitraan dengan BNP2TKI Mataram (Suara NTB) Pertama kalinya, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram membangun kemitraan dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kerjasama kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan MoU yang dirangkai dengan pembekalan informasi program Penempatan dan Perlindungan TKI (P2TKI) dari BNP2TKI melalui pola kerjasama KKP Tematik dengan UIN Mataram, pada Selasa (11/7). Rektor UIN Mataram, Dr.

H. Mutawali, mengungkapkan kerjasama dengan BNP2TKI ialah pertama kalinya dilakukan. Kerjasama ini menyusul model pelaksanaan KKP Tematik mahasiswa UIN mulai tahun ini di samping pola pelaksanaan KKP Reguler sebagaimana sebelumnya. “Mudahan ada seterusnya, jangan sampai yang terakhir,” harapnya. Lebih jauh Mutawali menyebut adanya kerjasama ini

Sambutan Rektor UIN Mataram H. Mutawali

PPDB Semua Jenjang

Ombudsman Kritik Sistem Zonasi yang Belum Diterapkan Sepenuhnya Mataram (Suara NTB) Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB menyoroti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada semua jenjang pendidikan yang belum sepenuhnya menerapkan aturan zonasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB pada semua jenjang. Asisten Bidang Pelaporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabudin dalam ket(Suara NTB/ron) erangan persnya, Selasa (11/ Sahabudin 7), mengatakan, pihaknya dalam beberapa bulan ini sudah melakukan pengawasan PPDB tahun ajaran 2017/2018. Ia mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB yang sudah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) yang detail terkait zonasi. Pada Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 itu disebutkan sekolah wajib menerima siswa dalam radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit 90 persen dari total keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima. Pada PPDB jenjang SMA, Ombudsman menilai dalam penerapannya dapat dikatakan cukup berjalan. Pada PPDB jenjang SMA sebanyak 50 persen dari jalur umum. “Tingkat SMA masih 50 persen, ada tiga jalur 30 persen prasejahtera, 20 persen prestasi. Itu belum 90 persen untuk zonasi,” kata Sahabudin. Namun demikian, menjadi pertanyaan Ombudsman, di Mataram masih menggunakan mekanisme Bina Lingkunan (BL). Padahal BL itu berpotensi terjadi pelanggaran dan potensi maladminsitrasi. Pada Juknis PPDB SMP di Kota Mataram juga tidak mencantumkan zonasi yang jelas. “Di tingkat dasar ini tidak menerapkan zonasi. Pada BL itu ruang kolusi dan nepotisme bias terjadi,” katanya. Selain itu, yang menjadi sorotan pihaknya, pada PPDB jenjang madrasah, ditemukan potensi pungli karena di aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, memperbolehkan ada sumbangan. “Ada ruang memberi sumbangan, ini yang menjadi bahan evaluasi. Dalam aturannya itu untuk madrasah swasta, tapi ada juga madrasah negeri yang menarik sumbangan,” jelas Sahabudin. Pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), menurut Sahabudin tidak boleh dilakukan pungutan pada saat PPDB. Khususnya bagi TK yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Tidak boleh dilakukan pungutan pendaftaran, kalau dia kelola dana BOS tidak boleh lakukan pungutan,” katanya. (ron)

diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bagi UIN ini jelas positif karena dapat menambah ruang pengabdian ke tengah masyarakat. Dimana nanti dalam implementasinya mahasiswa yang tergabung dalam puluhan kelompok KKP akan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri menjadi TKI secara prosedural. “Mudahan dengan kerjasama ini mudahan program BNP2TKI bisa tersosialisasi dengan baik melalui UIN Mataram. Selain itu TKI ini bisa punya skill, sehingga ketika ke luar negeri tidak sebatas tenaga kerja kasar tapi juga bisa dikirim pada posisi yang lain”. Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi pada BNP2TKI Elia Rosalina Sunityo, mengungkapkan jika selama ini persoalan TKI sangat banyak mulai dari proses pemberangkatan TKI baik yang diberangkatkan secara prosedural, lebih-lebih yang berangkat tidak prosedural. “Ternyata visa kerja gak ada dan lain sebagainya. Ada over stay, kalau kita berangkat

tidak sesuai prosedural tidak akan mendapatkan gaji sesuai aturan yang berlaku, tidak mendapatkan hak- hak yang sesuai aturan, tidak ada pendidikan, mendapat gaji tidak sesuai standar,” jelasnya. Semua persoalan ketenagakerjaan tersebut disebabkan banyak faktor. Salah satunya karena informasi yang diterima masyarakat tidak benar. Selain itu, mereka ingin proses yang cepat. sehingga mudah percaya sama calo. Di sinilah letak peran mahasiswa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui program KKP Tematik. Adanya kerjasama dengan UIN Mataram dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, civitas akademika UIN juga didorong melakukan penelitian, sehingga memahami secara utuh soal seluk beluk TKI. “Bayangkan dengan pendidikan rendah mereka tinggal di luar negeri tanpa tahu adat istiadat dan budaya luar, selain itu persoalan moral TKI juga. Jangan sampai mereka berangkat sehat pulang bawa

penyakit,” sarannya. Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Matatam Dr. M. Sobry, M.Pd., mengatakan selama ini pelaksanaan Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) Reguler di UIN Mataran menggunakan pendekatan Participatory Action Riset (PAR). Akan tetapi tahun ini dibuat dua pola yaitu Reguler dan Tematik dengan mengangkat tema soal tenaga kerja. Maka dari itu, kerjasama dengan BNP2TKI dilaksanakan. Dikatakan Sobry bahwa KKP Reguler dan Tematik secara konseptual jauh lebih baik. Setiap mahasiswa kelompok KKP akan datang ke lokasi KKP untuk menganalisis kebutuhan warga secara bersama-sama dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan pihak desa terkait. Sehingga pada dasarnya, pelaksanaan KKP berdasarkan kebutuhan, dan bersifat semi penelitian. “Ke depan kita desain ada tema, mahasiswa juga bisa tentukan tema yang diajukan ke LP2M. Ke depan maha-

(Suara NTB/dys)

TANDA TANGAN - Penandatanganan MoU antara UIN Mataram dengan BNP2TKI terkait pola kerjasama KKP Tematik. siswa bisa ajukan tema sesuai dengan isu terbaru dan dibutuhkan. Isu TKI kan menarik. Yang jadi atensi mereka. Mereka yang pergi jadi TKI banyak yang ilegal dan banyak yang dipulangkan, mereka tidak punya skill,” ujarnya. Ditambahkan Sobry, untuk percobaan KKP Tematik ta-

hap pertama ini akan diterjunkan 20 kelompok KKP yang akan disebar di 20 desa dimana terdapat kantong-kantong TKI yaitu 10 desa di Lombok Tengah dan 10 desa di Lombok Barat. Diharapkan jumlah kelompok itu bisa bertambah, termasuk dengan mengangkat tema yang lain. (dys/*)

Protes PPDB Sistem Zonasi

Masyarakat Datangi Dinas Dikbud NTB

Mataram (Suara NTB) Sejumlah masyarakat mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Mereka memprotes berbagai kesulitan yang dirasakan ketika mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Jalur Umum, Selasa (11/7). Belasan orang mendatangi ruang Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, mereka diterima Sekretaris Dinas Dikbud, Drs. Sukran dan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari. Secara umum masyarakat mempertanyakan tentang kesulitan mereka mendaftar di sekolah tertentu padahal zona mereka dekat sekolah itu. Selain itu juga adanya sejumlah kendala teknis yang menyulitkan mereka mendaftar. Termasuk mempertanyakan pemeringkatan yang menggunakan nilai (NEM). Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran, menyampaikan ke masyarakat yang datang, jika Dinas Dikbud NTB akan mematuhi aturan sesuai Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB,

maka 90 persen menggunakan zonasi, tidak ada jalur prestasi dan prasejahtera. “Kalau an sich ikut aturan tentu tidak ada jalur prestasi, semua zonasi. Kalau kuota lebih pada jalur prestasi, maka akan dites,” katanya. Pada prinsipnya, masyarakat harus mendaftar di sekolah terdekat. Pada prinsipnya, satu wilayah minimal dapat mendaftar di dua sekolah. Nantinya keluhan masyarakat akan diakomodir dan disampaikan ke Kepala Dinas Dikbud dan Gubernur. Sekretaris Dinas Dikbud NTB Sukran yang dikonfirmasi setelah pertemuan, mengatakan, kedatangan masyarakat, karena ada masyarakat yang belum paham tentang zonasi. Dan sekolah juga tidak menjelaskan mengenai prinsip zonasi. “Ma-

syarakat sudah terbiasa puluhan tahun tidak ikut persaingan, wajar masyarakat itu protes, tapi kita tidak bisa selamanya pertahankan dan terus dimanjakan,” kata Sukran. Oleh sebab itu, pada PPDB Sistem zonasi ini ada jalur prasejahtera bagi siswa yang kurang mampu, dan mereka harus gratis. Dengan masyarakat yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sukran menambahkan, bagi siswa berprestasi juga diberi ruang, oleh karenanya ada jalur prestasi. “Oleh karena itu harus ada klaster. Kita juga sudah berhitung, kita mempertimbangkan kapasitas manajemen sekolah, kita mau menghindari kelas doubel shift, tidak bisa tetap kita pertahankan. Agar sekolah nyaman,” katanya.

(Suara NTB/ron)

TERIMA - Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Sukran menerima masyarakat yang mengeluhkan PPDB Sistem Zonasi, Selasa (11/7). Terkait adanya masyarakat yang mengeluhkan sekolah tidak menampilkan daftar ranking pendaftar, Sukran mengatakan, itu hanya karena adanya kesalahan komunikasi. Sekolah memang sudah diwajibkan secara periodik me-

nampilkan ranking pendaftar. Agar masyarakat tahu nilai mereka tergeser atau tidak. “Harus diumumkan secara periodik, hasil entry tadi, bisa lewat web sekolah, tapi harus jelas diumumkan,” kata Sukran. (ron)

PPDB Zonasi Jalur Umum, Sekolah ”Kebanjiran” Pendaftar Mataram (Suara NTB) Pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi pada jenjang SMA Negeri membeludak pada jalur umum. Tak jarang pendaftar yang di luar zona

sekolah memaksa untuk mendaftar. Hal itu diakui Ketua Panitia PPDB SMAN 2 Mataram sekaligus Wakil Kepala SMAN 2 Mataram bidang Kesiswaan, Lalu Gede Sumaryani KM, M. Pd. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/7), Lalu Gede Sumaryani, mengatakan, pada hari pertama jalur reguler SMAN 2 Mataram membuka enam loket Senin. Dibatasi pada jam 11 siang, pendaftar sudah mencapai 324 orang. Padahal kuota yang diterima SMAN 2 Mataram untuk jalur umum hanya 160 siswa. “Di hari kedua, muncul masalah baru, siswa yang di luar zona meluber ke mari,” katanya. Diakuinya pendaftar pada jalur umum sangat banyak, (Suara NTB/ron)

PANTAU – Sejumlah pendaftar PPDB Sistem Zonasi Jalur Umum di SMAN 2 Mataram memantau peringkat pendaftar, Selasa (11/7). melebihi dari kuota yang tersedia. Banyak pendaftar yang berada di luar zona juga datang ke SMAN 2 Mataram untuk mendaftar. Setelah dijelaskan, akhirnya mereka paham. Namun demikian, banyak juga pendaftar yang memaksakan untuk masuk ke SMAN 2 Mataram. Pihaknya mempersilakan mereka mendaftar. Tapi untuk kelulusannya belum tentu bisa diterima langsung. “Tapi kalau maksa mendaftar, kami tetap layani, tapi belum tentu bisa lulus,” ujarnya. Dengan membeludaknya pendaftar di SMAN 2 Mataram, pihak sekolah memberlakukan seleksi dengan melihat NEM dan zona calon siswa pendaftar. “Kami tidak menerima yang di luar zona. Menjadi patokan kami, yang berada dekat dengan sekolah dan nilain-

ya tertinggi. Memang banyak masyarakat yang memaksa untuk masuk,” kata Lalu Sumaryani. Agar memudahkan pendaftar, pihak SMAN 2 Mataram mengumumkan peringkat sementara pendaftar melalui layar monitor. “Itu pengumuman data sementara. Itu berdasarkan ranking. SMAN 2 akan tetap mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas,” katanya. PPDB Sistem Zonasi jalur umum untuk SMA Negeri dibuka dari Senin (10/7) sampai dengan Rabu (12/7). Di mana siswa mendaftar di sekolah yang berada di zona tempat tinggalnya. Kuota untuk jalur umum sebanyak 50 persen dari kuota keseluruhan. Pada pekan kemarin sudah dibuka PPDB jalur prasejahtera dan jalur prestasi. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

Lima Cabor Tak Punya Hak Suara di Musorprov KONI NTB Mataram (Suara NTB) Panitia Musorprov KONI NTB mengungkapkan, terdapat lima cabor yang sudah berakhir masa kepengurusannya, yakni tinju, anggar, judo, layar dan sepatu roda. Kelima cabor itu dipastikan tidak bisa memberikan hak suaranya di Musorprov KONI NTB di Hotel Golden Palace, 14 Juli mendatang. (Suara NTB/ist)

RAYAKAN GELAR - Pemain Real Madrid merayakan gelar juara dengan mengangkat pelatih Zinedine Zidane.

Real Madrid Tinggalkan Era Galactico Madrid Era Galactico kelihatannya akan berakhir di Real Madrid, namun setelah menjuarai Liga Champions dan Liga Spanyol, rasa lapar Real masih jauh dari terpuaskan. Juara Piala Eropa 12 kali itu melakukan langkah bagus dalam upaya meneruskan dominasinya dengan mendatangkan bintang-bintang muda dengan potensi tertinggi. Sebagian besar kredit untuk kesuksesan terkini tim semestinya diberikan kepada pemainpemain mereka, di antaranya Casemiro atau Isco, pemain-pemain yang tidak memiliki profil tertinggi namun lapar dan masih menuju masa puncak mereka.

SALON YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage+Lulur+fcial+Ttk Wjah+Ctok+Mskr Bdan+rtus Vagina(100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub : 0 8 7 7 6 5 8 6 0 8 8 9 / 085937064233,jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

tidak masuk tim inti saat Real tampil di final Liga Champions saat mereka menang atas Juventus di Cardiff, dan sebagian besar orang tidak akan memasukkan mereka dalam tim terkuat. Strategi Perez dalam merekrut super bintang global telah menguras uang namun bertujuan pula untuk mendongrak profil komersial klub, tetapi pendekatan baru adalah mengenai menciptakan dinasti sepakbola — tidak satupun dari para pemain baru yang sebelumnya telah dikenal luas di luar Spanyol. Hernandez tampil gemilang di Alaves sebagai pemain pinjaman dari Atletico Madrid dan perekrutannya dengan nilai transfer 30 juta euro merupakan suatu “kudeta.” Sementara itu, Vallejo bersinar di Eintracht Frankfurt setelah Real merekrutnya dari Real Zaragoza dua tahun silam dan meminjamkannya, pertama kembali ke bekas klubnya dan kemudian ke klub Jerman. Kehilangan dua pemain Portugal yang menua Fabio Coentrao dan Pepe dan menggantikan mereka dengan Vallejo (20) dan Hernandez (19) akan men-

ingkatkan persaingan di pertahanan Real, salah satu area yang dapat dikembangkan mereka dengan bukti musim lalu. Ceballos, yang merupakan pemain paling impresif di Piala Eropa U-21 di Polandia, juga menjadi incaran Barcelona. Pemain 20 tahun itu adalah gelandang berpengaruh dan Real meyakinkan dia untuk bergabung ke klub ibukota merupakan hantaman keras kepada rival Katalan mereka, yang berupaya untuk memiliki lebih banyak kendali di bagian tengah lapangan. Bersama Vinicius dan Hernandez, Ceballos melengkapi trio pemain muda yang dikaitkan dengan Barcelona memilih bergabung dengan Real, dengan kesuksesan mereka di Eropa menjadi magnet penarik. Bukan merupakan kejutan untuk melihat Real terus melakukan rekrutan pemainpemain besar, namun strategi klub kini lebih berpikir ke depan dan mereka dapat menuai berbagai penghargaan di masa-masa mendatang dengan mendominasi lanskap sepak bola. (ant/bali post)

SALON

SALON

RUPA-RUPA

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

Pada beberapa musim panas terakhir Real memfokuskan pada masa depan dan pada bursa transfer kali ini strategi itu diintensifkan dengan perekrutan Theo Hernandez, Vinicius Junior. Ditambah ketertarikan mereka terhadap pemain Real Betis, Dani Ceballos, yang menurut beberapa sumber sedikit lagi akan menuju Stadion Bernabeu. Bersama dengan bakatbakat muda yang didatangkan dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya Marco Asensio dan Jesus Vallejo maka Presiden Real Madrid, Florentino Perez, berhati-hati saat membentuk tim dengan potensi besar dan banyak pemain setempat. Ini sangat jauh dari era Galactico pada masa jabatan pertama Perez sebagai presiden, saat nama-nama besar, di antaranya David Beckham, Luis Figo, Zinedine Zidane, dan Cristiano Ronaldo, didatangkan ke sana. Rekrutan terkini Real semacam itu adalah Gareth Bale pada 2013 dan James Rodriguez menyusul aksi briliannya pada Piala Dunia 2014. Bagaimanapun, keduanya

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

Demikian yang terungkap dalam Rapat Panitia Musorprov KONI NTB yang di gelar di Sekretariat KONI NTB, Selasa (11/7) kemarin. “Hingga saat ini ada lima cabor yang belum melaksanakan Musprov yakni tinju, anggar, yudo, layar dan sepatu roda,” ucap Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, Dachlan A. Bandu kepada ketua panitia Musprov KONI NTB, H. Suhaimi SH. Dalam rapat Panitia Musprov KONI NTB itu, Suhami bertindak sebagai pimpinan rapat. Selain itu rapat dihadiri sejumlah pengurus KONI NTB yang bertindak sebagai panitia Musorprov. Dalam pernyataannya, Suhaimi menjelaskan bahwa dalam aturan di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI NTB menjelaskan setiap cabor yang mati kepengurusannya tidak memiliki hak suara di Musprov KONI NTB. Aturan itu dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat 2 terkait sangsi organisasi. Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pengurus organisasi olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional provinsi yang masa organ-

isasinya sudah berakhir lebih dari enam bulan atau belum dikukuhkan, maka kehilangan keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI Provinsi. Antara lain Musprov KONI Provinsi, Rapat Anggota KONI Provinsi dan Pekan Olahraga Provinsi. Lanjut Suhaimi, meski sudah ada penegasan lewat AD/ART terkait sangsi organisasi yang sudah mati kepen-

gurusan pihaknya akan tetap menyerahkan sepenuhnya ke peserta Musprov KONI NTB. Dalam hal ini pihaknya tetap mengundang kelima cabor yang mati tersebut untuk hadir di Musorprov KONI NTB. Namun pengurus cabor tersebut dipastikan tidak diberikan hak suara dalam pemilihan ketua umum KONI NTB definitif, sebagaimana yang sudah diatur dalam AD/ ADAT KONI NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

RAPAT - Suasana Rapat Panitia Musorprov KONI NTB, di Sekretariat KONI NTB, Selasa (11/11) kemarin. Tampak Sekretaris KONI NTB, H. Suhaimi SH memimpin rapat.

Zainul Sumbang Emas Pertama NTB Mataram (Suara NTB) Jainul berhasil Sumbang Medali Emas pertama NTB setelah memukul KO lawannya, Dewangga asal Jateng di laga final kelas H putra Kejurnas Silat Antar-PPLP yang berakhir di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (9/7). Medali emas itu sekaligus membawa berkah buat kontingen PPLP NTB. Karena dengan hasil emas pertama

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262

dari Zainul Muttaqim itu meningkatkan semangat atlet lainnya untuk bisa menambah pundi medali emas NTB. Terbukti NTB berhasil meraih tiga medali emas, satu perak dan dua perunggu di kejurnas silat yang melibatkan 300 atlet PPLP, PPLD dan SKO dari 28 provinsi se-Indonesia itu. Pelatih Silat PPLP NTB, Mardiansyah yang dikonfirmasi Suara NTB usai pertandingan membenarkan bila Zainul Muttaqim yang tampil di kelas H putra berhasil menyumbangkan medali emas pertama NTB. Selanjutnya, medali emas kedua diraih Ni Ketut Suwartini di kelas H putri dan Yuliana di kelas A putri. Sementara medali perak diraih Wan Hardiah Insan di kelas D putri. Selanjutnya dua perunggu diraih Yuriawan di kelas A putra dan M. Nizam Rahmatullah di kelas I putra. Di tempat terpisah , Zainul Muttaqim yang diwawancara Suara NTB mengatakan bahwa medali emas yang diraihnya merupakan yang pertama kalinya. Sebelumnya dia

LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

gagal meraih medali di Kejurnas Antara PPLP di Manado tahun 2016. Hasil manis tersebut diharapkannya dapat memotivasi dirinya untuk dapat mempersembahkan medali emas NTB di Popnas 2017. “Semoga dengan hasil medali emas ini dapat menambah percaya diri saya untuk bisa meraih medali emas di Popnas 2017,” harapnya. (fan)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR2285BI NOKA/NOSIN : MH32D0028K034297/28D035570 AN. NI NENGAH WARTI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4519CH NOKA/NOSIN : MH1JFH117EK008756/ JFH1E-1008751 AN. KARYATI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG BPKB & STNK R4 HONDA FREED DR26SS NOKA/NOSIN : MHRGB3850CJ210862/ L15A7-5801734 BPKB : I09735574.O AN. SOEHARNI TYS HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5411CQ NOKA/NOSIN : KF1117GK664986/ KF11E1661091 AN. I MADE ARDI WINAYA HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA KOTA MATARAM

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

SUARA NTB

Rabu, 12 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 12 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

Halaman 14

Adakah Teori untuk Mensejahterakan Masyarakat NTB oleh Calon Penerus TGB?

DD Harus Dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat

EMBACA Harian Umum Suara NTB, terlihat akan banyaknya calon gubernur (Cagub) yang sanggup melanjutkan kepemimpinan TGB. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan banyaknya gambar (baliho) para Cagub di beberapa ruas jalan. Hal ini tentu memberikan pengertian kepada masyarakat NTB yang berwawasan nasional, dengannya akan membawa masyarakat NTB menuju masyarakat sejahtera. Tidak dipungkiri bahwa untuk mencapai masyarakat sejahtera, bukanlah hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Sebab kesejahteraan tidak dapat diukur dari satu aspek seperti pembangunan gedung (infrastruktur) saja, tetapi juga harus dilihat dari beberapa aspek lainnya. Kita sadari juga bahwa tiap daerah belum lepas dari kemiskinan termasuk daerah kita, NTB. Kita mengucapkan syukur Alhamdulillah, bahwa kondisi kemiskinan ini berangsur-angsur terkikis dari tahun-ketahun yang pada gilirannya nanti kita menuju masyarakat NTB bebas dari kemiskinan. Ini tentu merupakan kewajiban bagi para calon penerus pengganti TGB pada masa akhir jabatannya. Hal mendasar seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa masyarakat bebas dari kemiskinan akan menuju masyarakat sejahtera tidaklah mudah pula. Kesejahteraan adalah suatu idaman masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Provinsi NTB yang kita cintai ini. Kehadiran gubernur atau pejabat baru diharapkan dapat melayani masyarakat NTB diseluruh lapisan elemen, baik masyarakat secara individu maupun sebagai kelompok dan organisasi. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Manusia disamping membantu dirinya juga membantu orang lain. Dalam kebutuhan ekonomi, sangat diharapkan masyarakat untuk setidaknya mempelajari ilmu ekonomi dengan maksud meningkatkan pengetahuan tentang berbagai permasalahan di daerah maupun nasional. Hal yang sama tentu juga perlu diperhatikan oleh para peminat dalam hal ini adalah para calon gubernur. Bagi mereka yang tidak mendalami ilmu ekonomi secara mendalam dan sistemastis, tentu akan mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Sebab ilmu ekonomi memainkan dua peranan yang berbeda dalam pemaparannya mengenai analisa permasalahan ekonomi nasional. Pertama-tama ilmu ekonomi membantu untuk memahami dengan menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan perilaku ekonomi sehingga dilihat sebagai contoh penyebab kemiskinan. Namun bagi sebagian orang hasil dari ilmu ekonomi dirasakan ketika pengetahuan ekonomi diterapkan untuk membantu pembentukan kebijakan untuk membangun suatu masyarakat yang lebih baik. Perbedaan antara gambaran (description) dan resep pemecahan (prescription) sangatlah penting bagi ilmu ekonomi modern yang dimiliki pejabat yang akan datang. Para Cagub seharusnya dapat mengetahui dari mana ia beranjak sebagai landasan untuk perencanaan lima tahun pembangunan NTB kedepan untuk dapat mengentaskan penyakit kemiskinan yang masih tertinggal di NTB, karena hal ini merupakan elemen penting dalam membangun kesejahteraan yang direncanakan.Tetapi sampai saat ini belum terlihat, hanya masih dalam bentuk keinginan untuk da-

KEBERADAAN DD (Dana Desa) sejatinya menjadi angin segar bagi desa di seluruh Indonesia, termasuk di NTB. Di NTB, tercatat ada 995 desa. Jumlah dana desa yang diperoleh NTB tahun 2017 sebesar Rp 865 miliar lebih. Dengan rincian, Kabupaten Bima Rp 155,2 miliar lebih, Dompu Rp 61,16 miliar lebih, Lombok Barat Rp 108,7 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 118,597 miliar lebih. Kemudian, Lombok Timur Rp 209,358 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp 129,333 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 47,7 miliar lebih dan Kabupaten Lombok Utara Rp 34 miliar lebih. Namun demikian, seiring perjalanannya, banyak masalah yang mengiringi dana desa ini. Mulai dari masalah lambatnya pencairan dana desa, dana desa yang terancam ditahan pencairannya akibat laporan pada periode sebelumnya belum beres hingga, penggunaan dana desa yang dilaporkan ke Kejaksaan akibat arah penggunaannya diduga menyimpang. Di Kabupaten Lombok Barat misalnya. Di sana, tujuh desa ditahan dana desanya. Ditahannya dana desa itu menyusul laporan pertanggungjawaban tahap satu yang diberi tenggat hingga 24 Juli 2017 ini, nampaknya tidak bisa terpenuhi. Sementara itu di Kabupaten Sumbawa Barat, seperti diakui Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah KSB, Nurdin Rahman, SE., bahwa proses pencairan DD selama ini berjalan lambat. Hal ini salah satunya dikarenakan penyelesaian administrasi keuangan di tingkat desa sebagai syarat pencairan sangat lamban. Padahal sesuai aturan keuangan, terutama untuk DD, pemerintah harus sudah menyalurkannya 14 hari ke kas desa. Di luar persoalan dana desa tahap II yang terancam tertunda pencairannya, penggunaan di tingkat desa ada yang berujung pada proses hukum. Seperti yang terjadi di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) setempat kini diproses Kejaksaan. Diusutnya penggunaan untuk dua nomenklatur anggaran di Desa Bayan ini atas laporan masyarakat terkait peruntukkannya pada sejumlah item proyek. Sejumlah saksi dimintai keterangan di Kejati NTB Senin (10/7) sebagai langkah awal penyelidikan. Untuk mencegah meluasnya fenomena lambatnya pencairan dana desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus lebih intens memberikan pembinaan kepada seluruh desa. Terutama mengenai teknis penyusunan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Pemerintah Provinsi pernah mengingatkan kepada kabupatenkabupaten yang ada di NTB agar tidak perlu ragu dan takut dalam menggunakan dana desa. Mengingat dana tersebut memang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov NTB sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, terus melakukan pemantauan terhadap dana desa tersebut. Pemantauan itu dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk mengembangkan ekonomi produktif masyarakat. Idealnya, dana desa yang nilainya cukup besar, berimplikasi terhadap penurunan angka kemiskinan di NTB. Karena seperti diketahui, kemiskinan dominan justru ada di desa-desa. BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) NTB tidak menyangkal bahwa kontribusi dana desa terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah ini memang masih belum terlihat. Namun, dana desa terbukti mampu menjadi daya ungkit terhadap persoalanpersoalan yang menyebabkan orang menjadi miskin. (*)

(Suara NTB/her)

RADIO

Dr. H. Umar Said, SH., MM (Ketua STIE AMM Mataram)

pat melanjutkan dan menjadi pelanjut karir TGB. Menurut pendapat kami, nampaknya para peminat sedang mempersiapkan partai pendukung sebagai kuda tunggangan untuk menggapai tujuan. Kita sadari bahwa tingkat kesadaran masyarakat berpolitik masih rendah, sehingga masih kurangnya rasa antusias untuk menentukan pilihannya. Masyarakat cenderung menyerahkan dan mengikuti kehendak partainya. Oleh karenanya, kita belum memiliki para pemilih cerdas sehingga sangat memungkinkan para Cagub tersebut memilih jalur independen, sehingga dapat dikatakan hasilnya akan lebih objektif apabila tingkat kecerdasan masa telah meningkat. Untuk itu sebaiknya perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan 10 tahun kepemimpinan TGB. Sebab dari sekian keberhasilan TGB merupakan modal investasi yang diharapkan untuk menghapus kemiskinan pada masa mendatang. Kalkulasi dari semua hasil pembangunan yang akan diperoleh, tentu menjadi pertanyaan bagi para Cagub yang menerima. Apakah modal ini dapat dilanjutkan atau tidak? Sebab perkembangan pembangunan kedepan semakin dinamis dan manusianya semakin kritis. Kita mengingat sejarah ekonomi mencatat bahwa total output meningkat lebih dari sepuluh kali selama abad berputar. Namun variasi dan kualitas barang serta proses produksi juga telah mengalami perubahan produktivitas dan meningkatkan standar hidup di NTB. Kita ketahui sekarang adanya Propenas yang dahulu bernama Repelita/ Pelita tentu semua menerapkan acuan, tetapi dilain hal pejabat harus mempunyai seni dalam mengatur pembangunan yang berkembang. Tingkat pelayanan oleh pemerintah atau badan lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 1969 sampai 1999 semua pengaturan berdasarkan petunjuk dari pusat Jakarta termasuk pula anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu juga tidak terlepas bahwa aturan personaliapun juga menunggu petunjuk dari pusat. Kini kita diberikan hak otonomi, sehingga ada kebebasan berinovasi dari yang sebelumnya dibatasi bahwa kebebasan berinovasi haruslah berdasarkan rambu-rambu dari pusat Jakarta melalui instansi vertikal yang ada di daerah. Tetapi saat ini urusanyang selama ini ditangani oleh pusat telah bergeser ke setiap daerah, sehingga jelas posisi kita di daerah adalah merupakan pelayanan publik karena Pemerintah Pusat mendengar suara rakyatnya. Betapa kita syukuri bahwa para kandidat tersebut diharap dapat berinovasi sebanyak mungkin untuk menggapai harapan masyarakat NTB yaitu hidup dalam tingkat yang sejahtera lahir dan bathin. Kita pula telah menyadari bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dari pasar yang pada dasarnya mementingkan keuntungan pelaku ekonomi dari pasar tersebut, sehingga sangat sulit untuk menemukan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat NTB pada masa yang lalu jika dilihat dari mekanisme yang ada. Karena kesejahteraan yang ada itu merupakan multi aspek untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Kita mengenal juga ada dua jenis kesejahteraan yang hendak di-

capai, yaitu: ekonomi kesejahteraan konvensional dan ekonomi kesejahteraan syariah. Ekonomi konvensional (kesejahteraan) hanya menuntut pada kesejahteraan material saja dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Selain itu kesejahteraan ekonomi konvensional ini didasarkan pada perilaku yang terjadi di unit-unit yang ditandai oleh tidak adanya batasan syariah (norma) tertentu. Sebaliknya dalam ekonomi syariah (Islam) perilaku individu di unit-unit ekonomi dibatasi oleh ketentuan, demikian juga dalam praktek ekonomi konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel ekonomi, sedangkan ekonomi syariah disamping memperhatikan variabel-variabel juga menghindari praktik-praktik yang tidak boleh oleh syariah. Menurut pengamatan kami mengenai kebijakan TGB yang telah dikeluarkan seperti wisata halal, membangun masyarakat untuk mengkaji Al-Qur’an, membangun Bank Syariah dan lain sebagainya. Nampaknya bahwa beliau yakin satu-satunya jalan untuk mentuntaskan kemiskinan di NTB menuju kesejahteraan adalah masyarakat NTB dalam muamallah, adalah menggunakan hukum Syariah, sebab apa artinya ibadah apabila tidak masuk ke dalam muamallah syariah. Komitmen ini telah berjalan untuk beberapa tahap seperti telah terbentuknya Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Tetapi apabila penggali ide yaitu TGB telah berakhir masa jabatannya, tentu kelanjutan dari langkah-langkah kebijakannya tidak banyak yang dapat dilaksanakan pada tahapan yang seharusnya, sehingga hal ini merupakan tantangan bagi setiap calon penerus dan merupakan pekerjaan rumah pejabat pengganti (kandidat). Dasar berpikir tersebut harus didukung oleh setiap umat muslim karena kita mengerjakan sholat 5 waktu. Dalam sholat kita memohon untuk ditunjukkan jalan yang lurus tetapi hubungan usaha kita tidak mendukung permintaan kita yang kita mohonkan kepada Khalik untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Untuk itu kita sepaham bahwa siapapun pengganti TGB nanti, bahwa tidak ada jalan lain untuk menuntaskan kemiskinan di NTB untuk menuju ekonomi sejahtera bagi masyarakat yang paling tepat selain menerapkan hukum syariah. Adakonsep yang telah dikenal dari seorang ahli ekonomi berkebangsaan Italia bernama Vilfredo Pareto. Tetapi lain halnya apabila calon tidak memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan yang setiap tahun membebani APBD Provinsi. Kita tahu pula masalah ekonomi muncul karenaadanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumbernya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia itu terbatas. Tetapi kita mungkin sepaham dengan mazhab Baqir As-Sadr menolak pernyataan tersebut, karena Islam tidak mengenal adanya sumber daya terbatas dengan menunjuk dalil Al-Qur’an (QS. Al-Qomar, [49]):”yang sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dalam ukuran setepat-tepatnya.” Untuk itu mari kita kembali mencermati program TGB yang kini tengah berjalan yang cukup meyakinkan dengan salah satunya adalah perubahan bentuk Bank NTB menjadi Bank Syariah dimana sebelumnya bank tersebut merupakan jenis bank konvensional. Seh-

ingga hal ini merupakan suatu ide yang sangat tepat bagi masyarakat NTB yang agamis sehingga baik dari segi kewajiban lima waktu dilengkapi puladengan muamalah/ praktik kemasyarakatan yang syariah. Sebab kalau hubungan kemanusiaanbaik dalam perjanjian maupun jual-beli dan lain sebagainya dengan perbankan masih terkesan riba bagi kaum muslimin, maka itu menjadi tanda tanya. Untuk itu kami yakin segala usaha dengan mengedepankan hukum syariah, Inshaa Allah kemiskinan akan terkikis. Prof. Dr. Wahbah alZuhayli dalam Muhaimin Iqbal: 291, menjelaskan, sesungguhnya Allah adalah pihak ketiga yang terlibat dalam persyirkahan: “Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya. Aku akan menjaga harta keduanya dan memberkahi perdagangan keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berkhianat maka Aku akan menghilangkan dan tidak akan memberi pertolongan kepada keduanya.” Sejalan dengan hal tersebut, IAEI (The Indonesian Association of Islamic Economics) di Jakarta telah mengundang 189 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Adapun Perguruan Tinggi NTB yang diundang adalah: 1. STIE AMM Mataram, yang diwakili oleh Dr. H. Umar Said, SH., MM. 2. Universitas Mataram, yang diwakili oleh Prof. Dr. Hj. Titiek Herwanti, M.Si. 3. UNU-NTB diwakili Abdul Muttalib, SEI., ME. 4. IAIN (UIN) diwakili oleh Dr. Ridwan Mas’ud, M.Ag. Hal tersebut dimaksudkan pula dalam rapat akbar yang akan dihelat di Jakarta dalam rangka Grand Launching Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ikatan Ekonomi Islam (Komisariat IAEI), sehingga tiada lain adalah dalam mempersiapkan pelaksanaan ekonomi syariah di NTB. Hal yang sangat membanggakan bukan?Bagaimanapun seorang negarawan akan berpikir apabila konsep untuk mencapai kesejahteraan di NTB dilandasi hukum syariah. Karena bagi masyarakat di NTB yang beragama Islam tentu akan melaksanakan hukumnya sendiri. Aamiin.. Aamiin.. Aamiin..

Kepala SMA/SMK menyimpang akan dicopot Pendidik calon pemimpin harus menjadi contoh

*** Minim pemahaman iklim, ancaman bagi petani tembakau

Peran penyuluh lapangan sangat penting

***

FTKP Berdampak Positif

Dispar Lobar Perkuat Komunitas Pariwisata

(Suara NTB/her)

Kadis Pariwisata, Ispan Junaidi bersama tim saat pertemuan FTKP dengan para kades dan komunitas pariwisata

Oleh:

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) kembali menggelar pertemuan rutin Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) guna membahas berbagai persoalan menonjol yang terjadi dalam konteks pengembangan pariwisata. Selain itu memperoleh masukan dari unsur komunitas pariwisata terkait rencana pembangunan pariwisata ke depan. Forum ini dinilai sangat berdampak positif terhadap pariwisata, khususnya untuk memperkuat komunitas yang menggerakkan pariwisata. Dalam pertemuan ini dihadiri 12 kepala desa wisata, dinas terkait dan Ketua Tim STO Dr. Ahmad Saufi beserta tim lain dari akademisi Unram. Hadir pula Kepala Dinas Pariwisata, Ispan Junaidi, Ketua FTKP Lobar, M. Tahrir dan SKPD terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Ispan menyampaikan forum ini telah berjalan dua tahun dan paling aktif di Indonesia. Dalam forum ini terdapat seluruh stakeholder dan pemangku pariwisata bertemu. Mulai dari level grassroot hingga atas. Sehingga muncul isu dan aspirasi dari bawah yang

se-Indonesia. Dan di Lombok kemuditampung dalam forum ini. Melalui penampungan aspirasi ini ngkinan dapat jatah ribuan unit. Hal pihaknya bisa membuat perencanaan inilah yang ditangkap oleh forum. Ketua FTKP Lobar M Tahrir mensehingga perencanaan itu bukan sebaliknya maunya pemerintah. Mulai yatakan, melalui forum ini dibahas tahun ini ditangani terkait pariwisata pariwisata dengan masyarakat dari berkelanjutan. ‘’Kali ini kita gagas ten- semua unsur. Menurutnya, berbagai tang komitmen pemangku kepentingan aspirasi yang muncul tak semua bertermasuk desa komunitas. Intinya di kaitan di bawah kewenangan sektor pariwisata komunitas harus kuat. pariwisata. Namun Melalui inilah komunitas dipe- ada juga sektor lain. rkuat,”jelasnya. Pemda jelasnya mem- Hal inilah yang dikbangun infrastruktur, namun juga ko- oordinasikan denmunitas harus kuat sebab jika lemah gan sektor lain seperti PU untuk bankomunitas maka tidak berhasil. Sejauh ini jelasnya, pertemuan gun jalan, DKP unmelalui FTKP ini positif. Sehingga tuk masalah kepihaknya pun menyebar 15 pekerja lautan. di lokasi wisata. Seperti Batu Idung Lembar dan Giri Madye dibangunkan sarana pendukung wisata. Tidak saja lokasi wisata mapan namun yang baru muncul. Di samping pekerjaan besar seperti Gunung Sasak sebesar Rp 1,5 miliar. Selain itu dalam forum ini dibahas juga bagaimana program nasional bungalow di sawah (tepi Ispan Junaidi sawah) bahwa tahun ini direncanakan puluhan ribu

‘’Forum ini yang menyampaikan ke dinas terkait,”jelasnya. Menurutnya, semua ini dikemas oleh Dinas Pariwisata menjadi produk pariwisata. Melalui forum ini diberikan pengetahuan bagi komunitas untuk memperkuatnya. Dalam pertemuan ini berlangsung dialog yang aktif para peserta dengan tim STO. Salah satu yang disampaikan peserta terkait bagaimana menumbuhkan pemahaman terkait pariwisata ke masyarakat. Selain itu dari Sekdes Sekotong, M. Rasid menyampaikan perlunya Pemda menyentuh kawasan mangrov yang ada di wilayahnya sebagai kawasan wisata mangrove. Di samping itu, perlunya event budaya untuk dikemas menjadi atraksi budaya bagi wisatawan. “Kami harap dukungan pemerintah,” jelasnya.(her/*)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 12 Juli 2017

BMKG Ingatkan Petani Tembakau Lebih Waspada Dari Hal. 1 Tentunya, untuk tanaman yang rentan terhadap hujan seperti tembakau, akan menganggu kondisi tembakau di NTB,” kata Kepala Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat, Wakodim, SP, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/7) siang kemarin. Wakodim mengatakan sejak Mei lalu pihaknya sudah menginformasikan kepada SKPD terkait bahwa musim kemarau ini akan diselingi hujan selama beberapa hari. Sehingga, penanaman tanaman-tanaman yang tidak tahan terhadap hujan harus diwaspadai, seperti tembakau. Artinya, jika petani menanam tembakau maka bedengannya harus lebih dalam. Wakodim menjelaskan pihaknya hanya memberikan informasi cuaca harian dan bulanan. Adapun mengenai penentuan komoditas pertanian yang perlu ditanam, menjadi kewenangan Distanbun menyesuaikan berdasarkan informasi cuaca yang ada. “Dinas Pertanian harus mendampingi petani dengan kondisi iklim yang diberikan BMKG,” ujarnya. Wakodim menjelaskan, berdasarkan data curah hujan dan kondisi dinamika atmosfer hingga dasarian III Juni 2017 terpantau seluruh wilayah NTB masih berlangsung musim kemarau. Namun adanya perlambatan angin timuran di wilayah NTB mengakibatkan beberapa wilayah di NTB

masih mendapatkan hujan dengan kategori rendah. ENSO dalam kondisi Normal (indeks 0.50) dan anomali suhu muka Laut di perairan Indonesia menunjukkan nilai 0.5 – (-0.5) °C. Pergerakan Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini tidak aktif dan berada di kuadran 2. Peluang curah hujan pada dasarian II Juli 2017 di bawah 20 mm/ dasarian dengan peluang 40 – 80 persen terjadi di wilayah NTB terutama di Bima, Dompu, sebagian Sumbawa. Curah hujan dengan kategori rendah 20 - 50 mm/dasarian berpeluang sebesar 50 – 80 persen di sebagian Lombok Barat, sebagian Lombok Timur, sebagian Sumbawa Barat dan Sumbawa. Mengingat terdapat peluang curah dengan kategori rendah di beberapa wilayah NTB pada saat musim kemarau ini. Perlu diperhatikan adanya hujan lokal yang bersifat sporadis dan berlangsung secara tiba – tiba dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, BMKG juga meminta Pemda waspada potensi kekeringan di daerah yang yang tidak hujan >30 hari berturut-turut. Seperti di Kecamatan Sambelia Lombok Timur. Dimana, jumlah rhari tanpa hujan sudah 64 hari. Selain itu di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, hari tanpa hujan sudah 42 hari. (nas)

Audit Dana Desa Dari Hal. 1 ‘’Inspektorat Kabupaten dan Kota harus lakukan audit review Dana Desa itu,” kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH,M.Si menanggapi soal ancaman dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang tidak akan mencairkan DD tahap dua jika SPJ sebelumnya belum tuntas. Persoalan ini menurutnya serius, sehingga Inspektorat tingkat kabupaten harus turun tangan melakukan audit review untuk memberikan analisis dari ringkasan temuan dan rekomendasi terkait temuan penggunaan DD tersebut. Dorongan audit ini sebagai fungsi pembinaan pihaknya kepada Inspektorat tingkat kabupaten dan kota. Belajar dari persoalan ini, Inspektorat NTB mendorong dan mengingatkan agar pemerintah kabupaten yang menaungi pemerintahan desa meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola keuangan. Selain itu, termasuk penuntasan SPJ yang dapat menghambat pencairan. Khusus audit ini agar segera dilaporkan ke gubernur. ‘’Sebab dalam konteks kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat,’’ jelasnya. Meski Inspektorat dan pemerintah desa di bawah kewenangan langsung pemerintah daerah setempat, namun pihaknya tetap berwenang mengawal tata kelola keuangan desa karena sumbernya dari pemerintah pusat. Ini menurutnya sesuai perspektif PP Nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah, termasuk juga mengawal Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Siskeudes). Jelas menurutnya Inspektorat Provinsi sampai

tingkat kabupaten dan kota punya kewenangan. ‘’Sebab Siskeudes adalah sistem atau produk bersama BPKP dan Kemendagri. Jika sudah ada Kemendagri, maka jelas Inspektorat punya peran,’’ tegasnya. Pada dasarnya bisa saja pihaknya berperan mengawal tugas Irjen Kemendagri untuk supervisi atau audit keuangan sampai tingkat desa, sebagaimana berlaku selama ini. Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memberikan tenggat waktu kepada delapan kabupaten di NTB untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I sampai 24 Juli mendatang. Jika lewat dari tenggat waktu, maka Kanwil DJPB tidak akan mencairkan dana desa tahap II kepada desa-desa yang belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan tahap I. Jumlah dana desa tahap I yang sudah ditransfer ke 8 kabupaten di NTB sebesar Rp 518,650 miliar. Dengan rincian, Lombok Barat Rp 65 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 71 miliar lebih, Lombok Timur Rp 125,5 miliar lebih. Selanjutnya, Bima Rp 93 miliar lebih, Sumbawa Rp 77 miliar lebih, Dompu Rp 36,6 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 28,6 miliar dan Lombok Utara Rp 20,9 miliar. Untuk dana desa tahap II rencananya akan ditransfer pada Agustus mendatang, jika untuk tahap I sudah tuntas. (ars)

Berpotensi Bertambah Dari Hal. 1 Satgas Penanganan TKI Bermasalah. Kepala BP3TKI Mataram, Mucharom Ashadi, S.Ag mengatakan, kemungkinan jumlah TKI ilegal asal NTB yang ditangkap Pemerintah Malaysia akan berpotensi bertambah. Berdasarkan data Disnakertrans NTB, jumlah TKI NTB yang ditangkap di Malaysia sebanyak 105 orang. ‘’Sudah pasti potensi bertambah pasti ada. Berapa jumlahnya nanti kita masih belum tahu angka pastinya. Kedutaan masih verifikasi juga,’’ kata Mucharom dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/7) sore kemarin. Ia mengatakan, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur sedang melakukan verifikasi jumlah TKI yang ditangkap termasuk dari NTB. Selain melakukan verifikasi, pihak kedutaan juga sedang melakukan pendekatan kepada Pemerintah Malaysia mengenai nasib TKI unpresedural tersebut. ‘’Karena posisi TKI masih di penjara. Kedutaan masih melakukan pendekatan dengan pemerintah Malaysia. Semua masih bekerja,’’ ucapnya. Mucharom menjelaskan, pemerintah pusat telah membentuk Satgas Penanganan TKI bermasalah, baik di

tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat daerah, Satgas tersebut terdiri dari Disnakertrans, BP3TKI, Dinas Sosial dan Polda NTB. Semua pihak sudah jelas apa yang dilakukan nantinya. Ia menambahkan, Satgas akan menangani TKI yang akan diseportasi dari Malaysia. Dari TKI yang dideportasi ini akan dilihat permasalahannya. Apakah ada di antara mereka yang belum dibayar hak-haknya selama menjadi TKI di Malaysia. Jika ada yang demikian, maka BP3TKI akan melakukan advokasi atau pendampingan. Supaya hak-hak TKI tersebut dibayarkan oleh majikan. Kemudian, jika TKI yang dideportasi tersebut permasalahnnya sudah clear, maka mereka akan diberikan pemberdayaan ketika sudah sampai di kampung halaman. Mereka akan diberikan pelatihan keterampilan supaya tidak lagi menjadi TKI. Mengenai seberapa lama TKI NTB yang ditangkap itu akan dideportasi ke Indonesia? Mucharom mengatakan, tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. ‘’Jika pelanggarannya berat, mungkin bisa lama tergantung hukuman di sana,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Korem 162/WB akan Utus Sembilan Juara Komsos Kreatif ke Kodam IX/Udayana Mataram (Suara NTB) Setelah tuntas di tingkat Kodim, lomba Komunikasi Sosial (Komsos)Kkreatif berlanjut ke tingkat Korem 162/WB. Mereka yang juara di tingkat Kodim sebelumnya diseleksi lagi dan ditentukan juaranya Selasa (11/7) kemarin di Korem. Hasilnya akan diutus ke tingkat Kodam IX/Udayana. Lomba yang digelar diantaranya pidato kebangsaan tingkat SD dan SLTP, lomba foto dan karya jurnalistik. Sejumlah pemenang diputuskan kemarin dan mereka akan diutus untuk mewakili Korem 162/WB ke tingkat Kodam IX/Udayana. Pada lomba kemarin, untuk pidato materi yang harus disampaikan bagi peserta yaitu “Peran Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara dalam Membangun Bangsa yang Berkarakter”. Kasiter Korem 162/WB Letkol Inf. I Nyoman Sumitra mewakili Komandan Korem 162/WB membuka perlombaan tersebut. Dalam sambutannya dia menyampaikan,

(Suara NTB/penrem)

LOMBA - Salah seorang peserta lomba pidato tingkat SD saat menunjukkan aksi panggungnya. lomba pembinaan Komsos Kreatif dengan melaksanakan beberapa materi perlombaan. Antara lain lomba pidato kebangsaan, lomba foto dan karya tulis jurnalistik yang dilaksanakan oleh Korem 162/ WB. ‘’Selain merupakan salah satu program TNI Angkatan Darat, juga memiliki tujuan

agar terjalin komunikasi sosial yang sehat dan harmonis melalui perlombaan-perlombaan untuk meningkatkan tali silaturahmi, baik antara prajurit TNI dan segenap komponen masyarakat,” kata I Nyoman Sumitra. Dalam penyelenggaraan Komsos Kreatif kali ini, me-

Peninggalan Sejarah Terancam Dari Hal. 1 Tetapi kondisi ban tidak apa-apa dan masih utuh. Setelah menoleh ke arah sebelah timur, wisma terlihat nyala api di salah satu ruangan. Tepatnya di lantai bawah ruangan tidur untuk tamu. Sukriman pun mencoba menghubungi teman-temannya, namun tidak ada jawaban. Sehingga mencoba memadamkan api menggunakan air. Tak lama datang anggota Pol PP ikut membantu memadamkan api menggunakan tabung pemadam kebakaran. Sehingga api pun sempat padam, hanya tersisa asap bekas terbakar. Namun tak lama berselang, api kembali menyala. Bahkan api menjalar dan membumbung tinggi ke bagian atas bangunan. Ia kemudian berteriak meminta bantuan kepada warga yang berada di wilayah sekitar. Yang kemudian menghubungi pihak pemadam kebakaran. Ia pun juga sempat mengevakuasi dua unit dari tiga unit bus yang berada di dekat lokasi. Ternyata upaya yang dilakukan tidak berhasil. Karena api semakin mengamuk. Tak lama kemudian, sejumlah unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Meskipun demikian dengan jumlah armada kendaraan yang terbatas, pihak pemadam yang dibantu masyarakat kewalahan memadamkan api. Api semakin membesar, bahkan ikut merembes ke sejumlah pohon yang ada di lokasi karena tiupan angin. Tak ketinggalan aparat kepolisian dan TNI juga ikut mendatangi lokasi. Polisi juga membackup pemadam kebakaran dengan menerjunkan mobil water canon. Termasuk semua pihak lainnya bahkan ratusan masyarakat ikut memadati lokasi untuk membantu. Dengan perjuangan semua pihak, akhirnya api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 13.00 Wita. ‘’Saya tidak bisa memastikan apa penyebab dari kebakaran terjadi. Yang jelas sebelumnya ada suara ledakan. Saya kira awalnya suara ledakan bus. Tetapi setelah saya lihat ada kebakaran di ruangan pojok sebelah timur Wisma Daerah,’’ katanya. Selidiki Penyebab Kebakaran Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin mengakui pihaknya terjun ke lokasi sekitar pukul 10.00 Wita setelah mendapatkan informasi kebakaran. Guna memadamkan api, sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan termasuk satu unit mobil kecil. Mengenai penyebab kebakaran pihaknya

belum berani menyimpulkannya. Nanti pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan penyebab yang sebenarnya. Damkar yang dikerahkan sempat kewalahan dalam memadamkan api karena keterbatasan armada. Di mana dari tujuh armada yang ada hanya lima unit yang berfungsi termasuk satu unit mobil kecil. Sementara dua unit rusak berat. Terkait kekurangan armada ini, pihaknya tetap mengupayakan melalui APBD dan APBN. ‘’Memang kami masih kekurangan armada. Sarana prasarana yang perlu ditambah. Tetapi kami tetap berupaya selain dari APBD juga dari APBN dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri. Kita kemarin sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan mobil pemadam. Dipengajuannya sebanyak 15 unit,’’ sebutnya. Belum ada pihak yang berani memastikan penyebab terjadinya kebakaran, meski sempat ada dugaan awal yang muncul karena arus pendek. Kapolres Sumbawa AKBP Yusuf Sutejo,SIK MT telah berupaya bersama pihak lainnya untuk memadamkan api. Bahkan menurunkan water canon kemudian mobil pemadam kebakaran Sat Damkar, Bandara dan bantuan lainnya. Pihaknya pun masih menyelidiki penyebab kebakaran. ‘’Setelah ini kita koordinasi dengan pemadam kira-kira apa muasal apinya,’’ katanya. Kepala Disporabudpar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi juga menyampaikan masyarakat Sumbawa berduka atas musibah yang menimpah salah satu bangunan bersejarah ini. Bagaimanapun Wisma Daerah atau Bala Putih merupakan bangunan bersejarah di Kabupaten Sumbawa. Selain juga ada Bala Kuning dan Istana Dalam Loka. Termasuk bala yang lainnya. ‘’Dengan kejadian hari ini semua kita masyarakat Samawa berduka. Ini musibah yang tidak bisa kita prediksi. Mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terjadi di bangunan sejarah kita yang lain dan mudah-mudahan bisa ada jalan keluarnya untuk Wisma Daerah. Apakah nanti direhab supaya tidak hilang bangunannya,’’ terangnya. Menurutnya, ada delapan bala di Sumbawa termasuk Bala Putih atau Wisma Daerah. Terhadap ikon yang ada tersebut, pihaknya mengajak semua pihak untuk tetap waspada melakukan antisipasi. Di mana bangunan bersejarah tersebut harus tetap dijaga dan dipelihara. Karena inilah kebanggaan Tau dan Tana Samawa. Kabag Humas Setda Sumba-

wa, M. Lutfi Makki menyatakan, belum bisa membicarakan bagaimana upaya yang akan dilakukan ke depannya. Pihaknya akan fokus terlebih dahulu melihat penyebab dari musibah yang baru saja terjadi. Saat ini penyebab kejadian belum bisa dipastikan, nantinya akan diselidiki. Termasuk kerugian yang disebabkan juga akan dihitung. ‘’Yang bisa kami pastikan di dalam wisma ini tidak ada kegiatan masak-memasak. Tidak ada kompor, sehingga kami pun belum bisa memastikan apa penyebabnya. Penyebabnya sedang dilakukan penyelidikan. Kerugian material juga masih sedang dihitung,” ujarnya. Malam sebelum kejadian, kata Kabag Humas, di wisma pihaknya masih menjamu rombongan Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR RI. Namun tidak ada aktivitas masak-memasak yang dilakukan. Bahkan dalam kegiatan seremonial penerimaan tamu tidak ada hal-hal yang mencurigakan sebelumnya. Sementara sebelum kejadian kebakaran, listrik sempat padam kemudian menyala lagi. Apakah ada kaitannya dengan hal itu pihaknya tidak bisa memastikan. Kabag Umum Setda Sumbawa, Drs. Arfansyah pun menyampaikan di Wisma Daerah ada tinggal lima orang cleaning service yang membersihkan tempat tersebut. Tak lama setelah kejadian, ia kemudian mendapat informasi dari pihak yang berada di lokasi wisma. Ia pun menghubungi pihak Pemadam Kebakaran yang ternyata sudah mendapat informasi. Saat itu pihak pemadam tengah dalam perjalanan ke Wisma Daerah. Ia juga menghubungi pihak Pol PP yang kemudian langsung turun ke lokasi. Seluruh potensi yang ada dengan sigap memadamkan api. Mengenai barang yang ada di dalam wisma disebutkannya, sejumlah perlengkapan untuk sebuah hunian seperti spring bed, meja karpet dan lainnya. Termasuk perlengkapan untuk kegiatan acara pertemuan. Sedangkan terkait pemeliharaan jaringan listrik ia tidak memahaminya. Yang jelas ia hanya melanjutkan dari yang terdahulu. Pihaknya juga sempat memeriksa, tetapi masih bagus dan tidak ada yang mencurigakan. Kalaupun ada sedikit perbaikan, pihaknya menyerahkan kepada ahlinya. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyerahkan kepada kepolisian untuk menginvestigasi secara tuntas penyebab terjadinya kebakaran. “Biarkan polisi bergerak dulu. Nanti kita tangani lebih lanjut setelah ada hasil dari Kepolisian,”katanya. (ind/arn)

Distribusi Paket Lebaran Tuntas Pekan Ini Dari Hal. 1 Tersisa sejumlah kecamatan yang siap segera dituntaskan. ‘’Pihak kecamatan diharapkan bisa selesai mendistribusikannya dalam minggu-minggu ini,’’ harap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Paket Sandang Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Drs. Ibrahim. Harapannya seluruh masyarakat penerima paket sembako ini bisa langsung menikmatinya. Terjadinya keterlambatan pendistribusian diakui tidak bisa pungkiri karena adanya sejumlah kendala. ‘’Kita berharap tidak ada kendala namun apa hendak dikata, ada saja kendala yang kita hadapi,’’ ucapnya. Pihak rekanan sudah diingatkan agar bisa mempercepat pengadaannya dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Kabid Penanganan Sosial Dinas Sosial Lotim, Sapri S.Sos menjelaskan tujuan pemerintah Lotim di bawah Pimpinan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin membagi bantuan kepada warga miskin sangat baik. Sudah

sangat sepatutnya katanya, pengadaan dan distribusi paket bantuan sandang pangan itu dilaksanakan dengan baik pula. Dia menegaskan, sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang berupa beras, minyak goreng, biscuit, sarung, gula dan lainnya ini Bidang Penanganan Sosial ini dituntut berpikir keras. ‘’Kita harus berpikir keras agar semua bisa berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan,’’paparnya. Sapri menambahkan, bantuan kepada masyarakat miskin adalah pekerjaan mulia. Untuk itu, sambungnya, sangat diperlukan kehati-hatian dalam bertindak. Diperlukan adanya rasa keikhlasan yang tinggi. Sapri berharap, masyarakat yang belum menerima bantuan ini bersabar. Sebagai manusia biasa, sebutnya sudah pasti ada saja kekurangan. ‘’Dalam persoalan ini, kami sangat mengimbau kepada masyarakat baik di tingkat desa dan kecamatan untuk lebih memahami kondisi di lapangan,’’ harapnya. Kabid Penanganan Sosial ini juga menaruh harapan besar kepada jajaran pemerintahan di

tingkat desa dan kecamatan untuk membantu memberikan pemahaman kepada pihak-pihak penerima (sasaran). Kepada para camat dan kepala desa, dipersilakan melaporkan kepada pihak Dinas Sosial jika ada yang kurang dalam paket. ‘’Kami siap akan menggantinya,’’ tegas Sapri. Sementara itu, salah satu Tim Pemeriksa Barang mengungkapkan semua barang yang diperiksa itu sudah sesuai. Sudah dilakukan pemeriksaan. ‘’Jumlah barangnya kan sangat banyak sehingga pada saat pengepakannya juga menjadi lambat karena banyak. Namun kembali kami katakan, apa yang ada dalam spesifikasi barang sudah kami periksa dan sudah sesuai, semua tidak ada masalah,’’ jelasnya. Sementara pihak rekanan yang mengadakan beras tetap meyakinkan barang yang diadakan sudah bagus dan stok tersedia. Kalaupun terjadi kekurangan pihak rekanan sudah siap menyediakan kembali. Termasuk menerima keluhan soal kualitas. Jika ada laporan beras tidak sesuai dipersilakan untuk melapor dan siap untuk dilakukan penggantian. (rus/*)

ngusung tema “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”. Lomba pidato kebangsaan bagi pelajar tingkat SD dan SLTP, dilaksanakan untuk mencari bibit-bibit yang memiliki bakat dalam berpidato. Selain lomba pidato, digelar juga lomba foto dan karya jurnalistik yang diikuti umum bebas usia se Provinsi NTB. Untuk diketahui, hasil penilaian lomba pidato yang menjadi pemenangnya adalah Alda Febrianti keluar sebagai juara I dari SDN 1 Kediri Lobar, juara II Wahyu dari SDN 3 Lotim dan juara III

Fara Ameliani dari SDN Bima Sedangkan tingkat SLTP. Keluar sebagai juara I Numiratil dari SMPN 1 Kota Bima adalah Arsyadila Sophia Fiduha, sebagai juara II dari SMPN 1 Sumbawa dan Juara III diraih oleh Nazaria Isnanda dari Ponpes Nurul Qur’an Lobar. Sementara lomba foto dan karya tulis jurnalistik diikuti oleh 18 peserta perwakilan dari Kodim masing-masing wilayah binaannya. Keluar sebagai jura I adalah M. Khairuzzabadi dari Lombok Barat untuk juara II diraih oleh Ferial Fitri Ayu Supriani dari Lombok Barat dan Juara III diraih oleh M. Burhan Rozi juga dari Lobar. (ars/*)

Putusan PTUN Tak Pengaruhi Penyidikan Kasus K2 Dompu Dari Hal. 1 Hakim membatalkan SK Keputusan Bupati Dompu Tanggal 5 Oktober 2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 tentang pengangkatan CPNS. Hakim juga menganulir surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Repub-

lik Indonesia Nomor: F.26.30/ V.88-7/60, tanggal 7 september 2016 hal permohonan pembatalan NIP ditujukan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar. Membatalkan surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X dI Denpasar, nomor: 273/ KR.X.K/IX/2016, tanggal 9 september 2016. (ars)

Jejak Sejarah Pusat Pemerintahan Kesultanan Sumbawa Dari Hal. 1 ‘’Kini istana dengan konsep bangunan kolonial Ini, tinggal kenangan. Karena sebagai salah satu warisan peradaban Sumbawa, maka diharapkan pemerintah pusat maupun daerah dapat membangun kembali replikanya. Sebagai bukti jejak peradaban Tau Tana Samawa,’’ harap Ace. Di sisi lain, Sekretaris Majelis Adat Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Syukri Rahmat, S. Ag mengaku prihatin atas kejadian ini. Sebab Wisma Daerah merupakan bangunan bersejarah Sumbawa. Dimana bangunan yang menjadi salah satu ikon Sumbawa ini dibangun pada tahun 1932 pada masa Sultan Muhammad Jalaluddin. Bangunan ini dibangun sebagai mas kawin pernikahan agung Sultan Muhammad Kaharuddin III dengan putri Khadijah Ruma Ante yang merupakan putri dari Sultan Salahuddin Bima. ‘’Sehingga seluruh kita masyarakat Sumbawa, Tau Samawa menjadi sangat prihatin. Kita kehilangan satu bangunan bersejarah. Terlebih barubaru ini Sumbawa ditetapkan menjadi salah satu anggota Jaringan Kota Pusaka,’’ ujarnya. Pihaknya berharap ke depan hal seperti ini tidak kembali terjadi. Atas kejadian ini, pihaknya mengajak seluruh Tau Samawa baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersamasama menjaga bangunan berse-

jarah yang ada di Sumbawa dengan tulus ikhlas. Sebab selain Wisma Daerah, Sumbawa masih banyak memiliki bangunan bersejarah lainnya seperti Istana Dalam Loka, Bala Kuning, Bala Datu Ranga, Bala Dea Busing di Lape, termasuk Bala Dea Imam di Empang dan lainnya. ‘’Ini bencana, saya kira seluruh kita manusia yang beriman tentu tidak bisa mengelak. Tentu ada sesuatu yang mungkin telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tetapi di balik itu harus ada upaya konkrit kita semua secara bersama untuk menjaga. Banyak cara menjaga , langkah antisipasi kita. Sehingga kejadian seperti ini bisa kita hindari. Sekali lagi kita semua berduka, bersedih. Kemudian harapan yang terakhir kita bertaubatlah. Siapa tahu banyak dosa. Semuanya mari kita mohon ampun. Siapa tahu ada hal yang kurang beres pada diri kita masing-masing. Ini peringatan dari Allah. Bencana tidak bisa kita hindari,” pungkasnya. Waki Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang dikonfirmasi soal kebakaran Wisma Daerah juga setuju jika muncul usulan membuat replika Istana Putih. Yang jelas, kasus kebakaran ini akan dilaporkan badan pemerintah yang menangani masalah peninggalan sejarah dan cagar budaya secara lengkap. “Pasti ada bentuk aslinya, sehingga masih bisa dibenahi atau dibuat replikasinya,” terang Wabup. (arn/ind)

Ikut Pilkada, Gubernur Bebaskan Kepala SKPD dari Tugas Berat Dari Hal. 1 Selanjutnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM, disebut sebut akan maju dalam Pilgub NTB. Selain itu, ada juga Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si juga digadang-gadang akan maju dalam Pilgub NTB. Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si mengatakan dirinya masih tetap fokus dalam menjalankan tugas pimpinan SKPD Pemprov NTB. Terkait dengan kabar yang menyebutkan dia akan maju dalam Pilkada Lombok Barat, mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini menyatakan dirinya masih fokus mengemban amanah yang ada saat ini. Terpisah, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/7) sore kemarin tidak mau berkomentar terkait dengan masalah Pilkada. Baginya, tugas sebagai Kepala Dinas Sosial yang diemban saat ini lebih utama untuk dituntaskan dengan baik. “Dan saat ini saya sedang tugas dinas di Bima dan Dompu untuk silaturahim akses kearifan lokal sebagai upaya memperkecil ruang terjadinya konflik sosial,” katanya. Sementara itu, Kepala BPSDMD NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM menyatakan dirinya sudah positif untuk maju dalam Pilgub mendatang. Hakim mengaku sudah mengetahui konsekuensinya jika akan maju dalam Pilgub tersebut, yakni harus mundur dari ASN. “Artinya harus mengajukan pensiun sebelum maju. Dan saat ini setelah tiang (saya) sosialisasi melalui baliho, banner, sepertinya kesan tiang (saya) dari hasil evaluasi kami, positif masyarakat menerima,” kata Hakim. Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan meminta izin kepada gubernur terkait dengan ikhtiar untuk maju dalam Pilkada tersebut. Hakim mengatakan, dirinya

akan maju menjadi Gubernur NTB lewat jalur independen. Sesuai dengan jadwal, pada November mendatang sudah dilakukan penyerahan berkasberkas persyaratan sebagai calon independen ke KPU NTB. Setelah dilakukan verifikasi oleh KPU, hasilnya akan diumumkan pada Desember 2017. Selanjutnya, pada 6 Januari 2018 mulai dibuka pendaftaran calon kepala daerah. Sesuai ketentuan, lanjut Hakim, dua bulan setelah pendaftaran maka calon kepala daerah/wakil kepala daerah harus menyerahkan SK resmi yang menyatakan mundur dari ASN. ‘’Artinya, sekitar Maret SK mundur dari ASN harus sudah diserahkan ke KPU. Januari pendaftaran, Februari-Maret pertengahan itu harus sudah menyerahkan bukti melepaskan jabatan dan status sebagai ASN,” terangnya. Ketika ditanya apakah niatnya maju sebagai calon gubernur itu tidak mengganggu tugas sebagai pimpinan SKPD Pemprov NTB? Mantan Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat ini mengatakan, dirinya masuk kantor seperti biasa. Bahkan, katanya, pihaknya mempunyai program terobosan di BPSDMD NTB. Program terobosan itu adalah Diklatpim II yang selama ini dilakukan di luar daerah, sekarang sudah bisa di NTB. Pada 8 Agustus mendatang, pelaksanaan Diklatpim II sudah mulai dilakukan di NTB. “Selama ini kan belum bisa. Pernah dicoba tahun 2000-an, tapi tidak bisa. Sekarang kita ikhtiarkan dari tahun kemarin sejak saya di BKD dan sudah resmi diizinkan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara). Artinya pekerjaan tetap jalan on the track. Karena sosialisasi (jadi kepala daerah) ini lewat banner, baliho dan poster,” jelasnya. Sebagai lulusan S3 Ekonomi Islam, Hakim mengatakan jika diberikan kesempatan maka dirinya akan membumikan ekonomi Islam di NTB. Yakni membangun masyarakat madani NTB melalui ekonomi Islam. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 12 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Himmah NW Gelar Silaturahmi Nasional Giri Menang (Suara NTB) Pada Sabtu (7/7), berlokasi di Madani Super Camp Narmada, Lombok Barat, NTB, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan menyelenggarakan Silaturrahmi Nasional Himmah NW yang mengumpulkan kader cabang seluruh Indonesia dan para alumni. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 150 orang

dari unsur pimpinan pusat, pengurus cabang, Komisariat dan Alumni Se-Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan tiap tahun yang dihajatkan menjadi momen penting untuk memperkuat emosional seluruh kader Himmah NW, dan menjadi ajang untuk berdiskusi, memusyawarahkan hal-hal penting untuk kemajuan Himmah NW ke

depan. Untuk itu, berbagai kegiatan dilaksanakan seperti diskusi, kuliah subuh, tadabbur alam, annual conference dan perumusan progres pengembangan Himmah kedepan. Ketua Pimpus Himmah NW, Saiful Fikri, yang dalam sambutannya mengajak seluruh kader untuk bertitik tolak pada kemanusiaan didalam perjuan-

gan. Karenanya, ia meminta Himmah NW tidak lagi takut untuk inklusif, saatnya bermitra dengan komunitas apapun selama itu ada pada koridor kemanusiaan dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Ia juga berharap kedepan pimpinan pusat Himmah NW berada di pusat pemerintahan negara, karena ide Himmah yang Visioner dan Futuristik hanya bisa terakomodir secara baik jika berada di Ibukota Negara. Usai Pembukaan, Himmawati ambil bagian menunjukkan intelektualitas mereka dengan memimpin diskusi terkait perempuan. Setiap cabang mengirimkan satu utusan yang memaparkan perempuan dalam perspektif yang berbeda, Latifah Handayani, Himmawati Cabang Jakarta memandang perempuan dalam perspektif filsafat, Rizkatul Baroah, Himmawati Cabang Malang menyampaikan materi perempuan, tepatnya reproduksi perempuan dipandang dari sisi medis dan Islam. Ada juga cabang Mataram yang menyampaikan materi perempuan dari perspektif biologis, dan cabang Lotim dengan materi perempuan perspektif agama. Disku-

si ini tidak hanya diikuti himmawati tapi juga para himmawan yang sangat antusias hingga banyak memberikan pertanyaan ataupun komentar. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan “NW Studies Annual Conference”, yang diempu oleh Ketua Cabang Himmah NW Jakarta, dan disampaikan oleh Samsul Anwar dan Ustazd Hasan Asy’ari sebagai inisiator dan penulis buku NW Studies. Dalam penyampaiannya mereka mengatakan latar belakang lahirnya buku tersebut memberikan hadiah hultah NWDI dimana buku itu diberikan langsung pada Tuan Guru Bajang di arena Hultah dan sebagai contoh pada setiap cabang untuk menulis dan membukukannya, karena hanya menulis kita bisa membantu penyebaran organisasi. Kuliah Shubuh dan Tadabbur Alam (berwisata) yang dipandu oleh perwakilan beberapa cabang Se Indonesia. Usai kuliah Subuh, para peserta dibebaskan untuk mengelilingi area camp yang rindang dengan berbagai pohon dan panorama. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta yang berkeliling, berfoto, berdiskusi, dan bermain bola.

Silaturrahmi Nasional yang merupakan ajang tahunan Pimpus Himmah NW akan terus dilakukan, dari hasil musyawarah semua kader, kedepan silatnas Himmah NW akan dilaksanakan di Jakarta dan meminta kepada Himmah NW Cabang Jakarta mempersiapkan kegiatan tersebut dengan sebaik – baiknya. Pimpus berharap Silatnas di Jakarta tahun depan bisa menjadi titik awal berpindahnya Pimpus ke Ibukota negara.

Salah satu hasil silatnas Himmah NW menyatakan dukungan terhadap calon-calon yang diusung oleh PBNW: Dr. Sitti Rohmi Djalilah untuk Cagub NTB, TGH. Hasanain Juaini untuk Cabup Lombok Barat, H. M. Syamsul Luthfi untuk Cabup Lombok Timur, dan H. M. Rum untuk Calon Walikota Bima, dan Himmah NW siap menyukseskan caloncalon yang didukung oleh PBNW pada pilkada serentak 2018. (*)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA – Foto bersama peserta Silatnas Himmah NW di Narmada, Lombok Barat, beberapa waktu lalu.

Puncak ’’Epic Shop and Win’’ Berlangsung Meriah Mataram (Suara NTB) Acara Epic Shop and Win yang digelar Lombok Epicentrum Mall (LEM) yang berlangsung sejak Juli 2016 lalu akhirnya mencapai puncak acarahya, Senin (10/7) malam bertempat di Ground Floor LEM yang dihadiri oleh ratu-

san pengunjung mall. General Manager LEM, Salim Abdad menjelaskan acara ini merupakan puncak dari acara sebelumnya yang telah dilaksanakan dalam satu tahun belakangan ini. “Total kupon secara keseluruhan mencapai 1,1 juta kupon sela-

ma setahun diadakan undian ini. Sebenarnya ini masih kurang dari target kita yang mencapai 2 juta kupon,” terang pria 52 tahun ini di selasela acara. Epic Shop Win sendiri, terangnya, merupakan wujud terima kasih pihak mall kepada para pengunjung

yang berbelanja di sini. “Setiap pembelian Rp 100 ribu, pengunjung akan mendapatkan 1 kupon yang nanti di setiap tanggal 10 akan diundi,” kata Salim. Dengan adanya undian ini, ujarnya, membuat pengunjung merasa senang dan betah berbelanja

di LEM. “Mereka lebih baik berbelanja di sini dibandingkan di tempat lain karena harganya sama tetapi bisa ikut undian berhadiah,” kata ayah tiga putri ini. Selain itu, acara ini juga dimaksudkan agar masyarakat memilih mall sebagai tempat kumpul atau

General Manager LEM, Salim Abdad saat menyerahkan secara simbolis hadiah utama kepada Adelina Tiurma Marpaung, pemenang undian.

General Manager LEM, Salim Abdad saat menyerahkan hadiah kepada pemenang.

Foto bersama Manajemen LEM.

hanya sekadar jalan-jalan bersama kerabat atau teman. “Di puncak acara ini makanya kami memberikan hadiah utama berupa mobil, paket liburan ke luar negeri, motor, serta alat-alat rumah tangga,” kata Salim. Ia menambahkan, pihaknya berencana akan mengadakan kembali gelaran ini setiap bulannya mulai Agustus mendatang. “Karena dari angket yang kami sebar, para pengunjung merasa senang dengan adanya acara seperti ini. Selain itu, nantinya kami berencana akan memberikan hadiah langsung pada pembeli jika berbelanja nominal tertentu dan mendapatkan kartu member,” ujar pria asli Surabaya ini. Dadit Ujayana, selaku Tenant Relations Manager LEM, menerangkan dari 1,1 juta kupon yang terkumpul sebagian besar di antaranya datang dari tenant supermarket dan pakaian. “ Yang paling banyak berasal dari Matahari, Hypermart, Ace Hardware, dan Informa,” terangnya. Ia menambahkan, jika setiap bulannya penukaran kupon yang didapat dari tenant tersebut

mencapai Rp 300 juta. Pada puncak acara Senin malam, Sarwinah Chana dari Praya, Lombok Tengah dan Lenny Gunawan dari Senggigi, Lombok Barat mendapatkan hadiah liburan ke Singapura. Untuk hadiah sepeda motor diraih Jayadi Kwan dari Sumbawa Besar. Sedangkan pemenang grand prize Toyota Yaris diraih oleh Adelina Tiurma Marpaung dari Pagutan. Jayadi Kwan, pemenang sepeda motor mengaku dirinya memang yakin akan mendapatkan hadiah malam ini. “Dengan jumlah kupon yang saya kumpulkan saking banyaknya saya tidak tahu jumlah pastinya, ada ratusan bahkan mencapai ribuan kupon. Itu yang membuat saya yakin malam ini akan mendapatkan hadiah tersebut,” tukasnya. Sedangkan Adelina Tiurma Marpaung, pemenang mobil tidak menyangka dirinya akan mendapat hadiah utama “Saya sangat bahagia dan tidak menyangka akan mendapatkan grand prize malam ini. Ketika nama saya di panggilpun, saya masih santai lihat,” ujarnya bahagia. (uul/*)

1,1 juta kupon terkumpul, terhitung sejak periode Juli 2016 hingga Juni 2017. Dikumpulkan jadi satu dalam satu wadah yang lebih besar.

Antusiasme pengunjung saat acara Epic Shop and Win