Edisi Rabu 12 Juni 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 12 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 75 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/her)

PELABUHAN – Mahalnya harga tiket pesawat berpengaruh terhadap jumlah penumpang di Pelabuhan Lembar. Masyarakat yang sebelumnya biasanya menggunakan pesawat untuk mudik dan balik ke kampung halaman beralih menggunakan jasa penyeberangan. Kondisi ini berdampak pada penumpukan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Lembar, sehingga membuat otoritas pelabuhan memberlakukan extra trip untuk mengatasinya. Berita selengkapnya di halaman 5.

Jalur Logistik Nasional

Jembatan Lombok - Sumbawa Lebih Prospektif Dibandingkan Suramadu

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mendorong rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok - Sumbawa dapat terealisasi.

Menurutnya, jembatan Lombok-Sumbawa memiliki prospek yang lebih tinggi dibandingkan jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) di Jawa Timur.

Aceh - Nusa Tenggara Timur (NTT). ‘’Intinya, kalau itu bisa terealisasi maka bagus. Bisa

meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Dan pastinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,’’ jelas Ardhi dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa (11/ 6) siang.

Sesuai hasil pre-feasibility study (pre-FS), rencana pembangunan jembatan penghubung sepanjang 16 kilometer (Km) tersebut layak secara

Siapkan Dua Skema PEMPROV menyiapkan dua skema untuk membiayai perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa. Dana yang dibutuhkan untuk memuluskan jalan provinsi di Pulau Sumbawa mencapai Rp1 triliun.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan bahwa memang jika melihat kemampuan fiskal daerah sangat terbatas. Sehingga, Pemprov membuat dua skema untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar tersebut.

Wedha Magma Ardhi Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Pemprov lewat program beasiswa NTB kembali akan mengirim anak-anak muda terutama para aktivis untuk kuliah S2 di Malaysia. Sebanyak 120 aktivis NTB siap “mengguncang” negeri Jiran Malaysia dan diberangkatkan secara bertahap mulai September mendatang.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, Sri Hastuti, Selasa (11/6) di Mataram menjelaskan program beasiswa ke Malaysia dikhususnya untuk para aktivis organisasi kema-

hasiswaan, yayasan, foundation dan NGO yang ada di NTB. Dengan persyaratan calon penerima beasiswa adalah aktif di kepengurusan organisasi dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan organisasi.

Hastuti mengatakan animo anak muda NTB mengikuti program beasiswa aktivis ini sangat tinggi. Sebanyak 413 orang mendaftar selama 10 hari pendaftaran dibuka sejak 8-18 Mei lalu.

Dari hasil seleksi administrasi dan wawancara sebanyak 253 orang yang lulus.

Bersambung ke hal 15

ator, Pemprov kata Ardhi, berharap Pemda KSB melakukan studi kelayakan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan jembatan Lombok Sumbawa tersebut. ‘’Saya pikir kalau pre-FS layak, silakan dilakukan FS terus.

Biar mereka yang melakukan.

Karena dia inisitornya, lanjut saja,’’ tandasnya.

Realisasi pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa mendapatkan respons dari masyarakat di Pulau Sumbawa. Salah seorang PNS Pemprov NTB asal Bima, Safrudin mendorong Pemda dapat merealisasikannya.

Bersambung ke hal 15

GELIAT pariwisata di Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur mulai menggeliat. Gempa yang mengguncang Agustus 2018 lalu sempat membuat sek-

tor ini terpuruk. Sejak akhir pekan kemarin, sejumlah spot wisata mulai dibuka.

Penantian panjang wisatawan pun mulai berakhir dengan dibukanya

Rekrutmen P3K Juli

Pemprov Ajukan Formasi CPNS Dua Kali Lipat

kembali bukit bukit untuk kegiatan trekking dan camping ground. Paling menantang, wisata udara menggunakan paralayang.

Bersambung ke hal 15

Kegiatan perkemahan wisatawan lokal di Bukit Tanah Abang Sembalun dengan latar keindahan Gunung Rinjani.

(Suara NTB/ist_kambar sembalun)

PENANGANAN kasus dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTB digeser.

Awalnya penyelidikan dilakukan Ditreskrimsus Polda NTB, belakangan digeser ke Inspektorat Provinsi NTB. Temuan awal, ada indikasi kelalaian secara administrasi.

Pelimpahan audit kasus dana KONI itu dibenarkan Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si. Audit sesuai kewenangan pihaknya selaku Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP), sebab KONI mengelola dana hibah untuk penyelenggaraan Porprov 2018 yang sumbernya dari pemerintah daerah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KETERANGAN - Sekretaris LPP NTB, Sri Hastuti saat memberikan keterangan pers terkait pengiriman 120 aktivis NTB kuliah S2 di Malaysia mulai September mendatang.

Pariwisata Sembalun Mulai Bangkit Pascagempa

Ada Kelalaian Administrasi

(Suara NTB/dok)

Selama ini, kata Ardhi arus ke luar masuk barang di Penyeberangan KayanganPoto Tano karena tak seimbangnya dermaga penyeberangan. Seharusnya di Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano, jumlah dermaganya sama yakni tiga. Dua dermaga operasional dan satu sebagai cadangan ketika penyeberangan membeludak. ‘’Sekarang kan baru dua. Ketika satu terganggu, maka penyeberangan terhambat,’’ katanya.

Terkait dengan FS, Ardhi mengatakan pihaknya mendorong Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukannya. Sebagai inisi-

120 Aktivis NTB Raih Program Beasiswa di Malaysia

TO K O H

Ibnu Salim

‘’Ini agak beda dengan Jembatan Suramadu. Kalau ini kan jalur nasional. Sehingga prospeknya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan Suramadu,’’ kata mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini.

Cuma sekarang, kata Ardhi, kapan jembatan Lombok-Sumbawa dibangun dengan melihat aspek ekonominya. Menurutnya, harus dilihat juga lalu lintas harian rata-rata (LHR) dari Lombok ke Sumbawa. ‘’Kalau secara teknis masuk, saya pikir cukup strategis. Dengan adanya itu ketimpangan antar wilayah bisa diatasi dengan lancarnya tansportasi,’’ imbuhnya.

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sekitar Juli 2019 mendatang. Sedangkan rekrutmen CPNS akan dilakukan sekitar Oktober mendatang.

Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Selasa (11/6) kemarin mengatakan, untuk formasi CPNS 2019, Pemprov NTB akan mengajukan sekitar 866 formasi.

Jumlah formasi yang diusulkan ini dua kali lipat dari kuota CPNS Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Pasalnya, keberadaan jembatan Lombok-Sumbawa berada di jalur logistik nasional

teknis. Ia berharap, rencana pembangunan jembatan tersebut juga layak secara ekonomi.

Menurutnya, realisasi pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa akan ditentukan oleh benefit cost ratio. Yakni perhitungan biaya yang dikeluarkan investor untuk membangun dengan manfaat yang akan diperoleh.

Menurutnya, tidak masalah jika nanti jembatan Lombok-Sumbawa berbayar seperti melewati jalan tol.

Karena Lombok-Sumbawa merupakan jalur logistik nasional, maka prospeknya lebih tinggi dibandingkan Jembatan Suramadu.

Mantan Kadis Perkim Kota Bima Dipanggil Jaksa Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Bima, Ir. Hamdan dipanggil sebagai saksi, Selasa (11/6). Pemanggilan terkait kasus dugaan korupsi lahan relokasi banjir senilai Rp 4,9 miliar.

Hamdan dipanggil sebagai saksi dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain KPA, dipanggil juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adhy Aqwan. Namun hingga sore kemarin, keduanya belum hadir. ‘’Kita panggil mereka sebagai saksi untuk mendalami penyelidikan proyek lahan relokasi ini. (Mantan) Kadis dan PPK nya. Tapi sampai sekarang belum hadir,’’ kata Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH, Selasa kemarin.

Pihaknya menemukan indikasi tindak pidana pada proyek pembebasan lahan relokasi dampak banjir Kota

Bima. Dalam pembebasan lahan mencapai Rp 4,9 miliar itu terindikasi bermasalah karena diduga ada mark up harga. Lahan seluas 4,2 hektar lebih itu berada pada kontur perbukitan, dilakukan pembebasan oleh Dinas Perkim mencapai Rp 11,5 juta per are. Penyidik mengindikasikan, untuk lahan miring, harga itu terlalu mahal.

Harga lahan dinilai di atas normal untuk struktur tanah di perbukitan, warga menyebut lokasi itu So Doro Ndano Wau Kelurahan Sambinae, Kecamatan Rasanae Barat. Lahan itu dihajatkan untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima Desember tahun 2016 lalu. ‘’Total nilai pembebasan lahan mencapai Rp 4.934.075.000,’’ sebutnya.

Jikatidakhadir,akandilayangkanpanggilan ulang kepada dua saksi tersebut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

LAHAN RELOKASI - Lahan relokasi korban banjir Kota Bima yang diduga bermasalah. Sedianya lahan 4,2 hektar itu untuk membangun rumah warga di bantaran sungai yang jadi korban banjir 2016 lalu.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 12 Juni 2019

Inspektorat Telisik Tunggakan Pajak Reklame

Kembalikan Sejarah Ampenan

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat mulai menelisik indikasi adanya dugaan pajak reklame yang tidak disetor oleh pengusaha reklame di Kota Mataram. Pengusaha akan digeret ke proses hukum jika tidak kooperatif.

AMPENAN merupakan destinasi wisata baru yang sedang dikembangkan oleh Pemkot Mataram. Selain destinasi hiburan, juga ada destinasi sejarah. Sejarah Ampenan sebagai pusat perekonomian perlu dikembalikan.

Untuk mengembalikan sejarah Kota Tua Ampenan, saat ini sedang dirancang berbagai agenda bersama komunitas. Konsepnya tetap sebagai kota tua. Agenda dimaksud Camat Ampenan, Muzakir Wallad dikonfirmasi, Senin (10/ 6), antara lain, permainan rakyat zaman dulu, trip kuliner kota tua, pemasangan lampion serta menyajikan rudat.

Khusus penampilan 500 rudat ini akan mencetak rekor muri yang akan dikawal oleh masyarakat mengenakan pakaian adat nusantara. “Di Kelurahan Taman Sari ada banyak paguyuban nanti kita minta support mengkoordinir di masing – masing lingkungan,” kata Muzakir.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan proses transaksi masyarakat tidak lagi menggunakan uang sebagai alat pembayaran, melainkan cukup menggunakan batok kelapa. Batok kelapa ini sebagai simbol atau penanda perputaran ekonomi di Ampenan. “Jadi selama dua hari itu masyarakat berbelanja di stand kuliner pakai batok kelapa,” tandasnya.

Mantan Lurah Banjar ini menyampaikan, konsep ini sebagai salah satu cara pemerintah bekerjasama dengan masyarakat mempromosikan Kota Tua Ampenan. Ampenan hingga kini memiliki penduduk beragam suku.

Artinya, masyarakat yang tinggal di Ampenan memiliki kebanggaan tersendiri terhadap potensi destinasi dimiliki.

Bukan berarti masyarakat malu mengaku dari Ampenan karena hal – hal yang identik dengan kegiatan negatif.

“Bukan malah minder karena banyak narkoba dan lain sebagainya,” terangnya.

Event ini sambungnya, akan digagas menyambut Hari Ulang Tahun Kota Mataram ke 26 tanggal 31 Agustus mendatang.

Muzakir menambahkan, potensi dimiliki Ampenan diyakini memberikan dampak positif terutama perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu partisipasi pemerintah, stakeholder dan masyarakat setempat. (cem) Muzakir Wallad

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pengelolaan pendapatan atas pajak reklame belum optimal dan terdapat potensi pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran reklame minimal senilai Rp205 juta. Selain itu, terdapat pajak reklame senilai Rp113 juta lebih belum ditetapkan sebagai objek pajak.

Kasus tunggakan pajak yang berpotensi terjadinya kebocoran sumber pendapatan asli daerah (PAD) menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspektorat juga tengah menelisik dugaan kebocaran itu, termasuk tunggakan pajak reklame yang menjadi temuan BPK. “KPK mendorong kita meningkatkan pengawasan potensi

kebocoran PAD,” kata Inspektur Inspektorat, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi, Senin (10/6).

Pemkot Mataram telah menandatangani kerjasama Bank NTB, BPJS dan Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengidentifikasi sumber PAD. Komitmen itu langsung diawasi oleh komisi antira-

suah. Inspektorat menggali di mana letak potensi penyerapan PAD termasuk peluang terjadinya kebocoran.

Sistem pelaporan kata Alwan, KPK memberikan bobot penilaian terhadap capaian penyelesaian tunggakan. Laporan itu disampaikan tiap triwulan. KPK juga mengevaluasi kemacetan penagihan sumber PAD. Titik serta persoalannya seperti apa diidentifikasi bersama. “Nanti dengan KPK kita tahu di mana letak permasalahannya,” tandasnya.

Terhadap kasus tunggakan

pajak reklame dari evaluasi tahun sebelumnya tidak terlalu signifikan. Fokus pengawasan PAD tidak saja dari sektor pajak, melainkan sektor – sektor pendapatan lainnya turut dikawal KPK. Alwan menegaskan, merapikan sumber PAD perlu didiskuskan dengan pimpinan OPD, termasuk dari sektor perizinan, reklame, PBB dan lain sebagainya. Dari hasil evaluasi itu akan dilihat di mana titik terberat penagihan pajak maupun potensi kebocoran. (cem)

(Suara NTB/cem)

PERSIAPAN - Panitia mulai memasang terop di pinggir Pantai Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Selasa (11/6), sebagai persiapan di lokasi ini akan dijadikan tempat perayaan lebaran topat oleh Pemkot Mataram, Rabu (12/6). Masyarakat diimbau memperhatikan keselamatan selama beraktivitas di pinggir pantai.

Perayaan Lebaran Topat Difokuskan di Makam Loang Baloq dan Bintaro

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Perayaaan lebaran topat di Mataram, Rabu (12/6) hari ini, difokuskan di dua lokasi. Yakni, di makam Syeckh Gaus Abdul Razak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela yang juga dikenal dengan makam Loang Baloq dan makam Habib Husen bin Umar Mashur di Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan

Bukan Indikator Kesuksesan

Ampenan.

Event tahunan yang diselenggarakan oleh Pemkot Mataram ini diawali dengan doa dan zikir bersama. Lalu dilanjutkan dengan pemotongan topat agung sebagai simbol perayaan lebaran topat dimulai.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Mashun menyampaikan, sebelum melaksana-

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tambah Libur 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Asisten III Setda Kota MatMataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Sebanyak 22 aparatur sip- aram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganev1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 il negara (ASN) di lingkup ia menyampaikan, dari 22 1234567890123456789012345678901212 Pemkot Mataram akan dipo- ASN yang tidak hadir di hari 1234567890123456789012345678901212 tong tunjangan kinerja daer- pertama masuk kerja, umum1234567890123456789012345678901212 ah (TKD)-nya. Pemotongan ini nya mereka yang sering kali 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akibat absen saat hari perta- menjalani sidang indisipliner.

1234567890123456789012345678901212 ma masuk kerja pascalibur Rupanya, mereka kembali ber1234567890123456789012345678901212 yang merupakan cuti bersama. ulah dan akan dikenakan sank1234567890123456789012345678901212 Data Badan Kepegawaian si. “Dari data diberikan BKPS1234567890123456789012345678901212 dan Pengembangan Sumber DM ternyata orangnya itu–itu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Daya Manusia (BKPSDM) saja yang bikin masalah,” kata 1234567890123456789012345678901212 Kota Mataram, 22 ASN terse- Evi ditemui, Selasa (11/6).

1234567890123456789012345678901212 Sebagian besar ASN itu tebar di 13 kelurahan, satu keca1234567890123456789012345678901212 matan dan enam organisasi lah diberikan teguran maupun 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 perangkat daerah. Antara lain, sanksi. Tim indisipliner kata 1234567890123456789012345678901212 Kelurahan Selagalas, Dasan Evi, akan kembali mengklari1234567890123456789012345678901212 Agung Baru, Punia, Monjok fikasi alasan mereka tidak ha1234567890123456789012345678901212 Timur, Ampenan Tengah, dir. Mereka tetap akan menda1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dasan Agung, Karang Baru, patkan sanksi berupa pemo1234567890123456789012345678901212 Karang Taliwang, Pagesangan tongan TKD. “Pemotongan 1234567890123456789012345678901212 Timur, Pagutan Barat, Ampen- TKD itu otomatis,” tegasnya.

1234567890123456789012345678901212 Bentuk sanksi yang meman Selatan. Berikutnya, Dinas 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Komunikasi dan Informatika, berikan efek jera sejauh ini be1234567890123456789012345678901212 Dinas Tenaga Kerja, Dinas Per- lum dipikirkan oleh Pemkot Ma1234567890123456789012345678901212 industrian, Koperasi dan Usa- taram. Kata Evi, tergantung dari 1234567890123456789012345678901212 ha Kecil Menengah dan Dinas kebijakan pejabat pembina 1234567890123456789012345678901212 kepegawaian menjatuhkan Lingkungan Hidup.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sanksi kepada ASN yang malas.

1234567890123456789012345678901212 Dari kajian dan telaah tim 1234567890123456789012345678901212 akan disampaikan ke kepa1234567890123456789012345678901212 la daerah.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sementara itu, 1234567890123456789012345678901212 Walikota Mataram, H. 1234567890123456789012345678901212 Ahyar Abduh saat 1234567890123456789012345678901212 inspeksi mendadak di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rumah Sakit Umum 1234567890123456789012345678901212 Daerah (RSUD) Kota 1234567890123456789012345678901212 Mataram, berjanji akan 1234567890123456789012345678901212 menindak tegas ASN 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang menambah libur.

1234567890123456789012345678901212 Sanksi itu akan dijatuh1234567890123456789012345678901212 kan sesuai diatur oleh 1234567890123456789012345678901212 peraturan perun1234567890123456789012345678901212 dang – undan1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gan. “Yang 1234567890123456789012345678901212 tidak masuk 1234567890123456789012345678901212 hari ini saya 1234567890123456789012345678901212 akan berikan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sanksi,” 1234567890123456789012345678901212 tegasnya.

1234567890123456789012345678901212 (cem) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Hj. Baiq Evi Ganevia 1234567890123456789012345678901212

TKD 22 ASN akan Dipotong

(Suara NTB/cem)

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., mengatakan, tidak mempersoalkan nilai rata-rata UN (ujian nasional) siswa SMP di Kota Mataram yang relatif rendah.

Pasalnya, nilai UN itu bukanlah indikator kesuksesan. Yang merupakan indikator kesuksesan adalah kecerdasan. Jadi nilai UN itu, katanya, bukan ansih sebagai suatu indikator atau tolak ukur untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. ‘’Makanya tinggi nilai UN belum tentu cerdas.

Nilai UN rendah itu kemungkinan cerdasnya ada.

Kesuksesan anak bangsa (Suara NTB/dok) ini kan ada di kecerdasan,’’ Lalu Suriadi katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (11/6). Suriadi mencontohkan juara 1 olimpiade di Lombok Tengah beberapa waktu lalu, ternyata tidak cerdas. Faktanya sekarang yang bersangkutan tidak sukses dari segi pengembangan kehidupannya.

Kecerdasan itu, lanjut dia, bisa diraih dengan banyak faktor. Terutama etika dan akhlak. Pada bagian lain, politisi PAN ini juga mengkritisi masih terjadinya dikotomi pendidikan di Kota Mataram. Kondisi ini harus diminimalisir. Jangan sampai masyarakat justru mempertahankan dikotomi tersebut. Karena, kalau pilihan diserahkan kepada masyarakat, tentu masyarakat akan memilih yang terbaik.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal-hal seperti ini, paling tidak ada inisiasi untuk membangun sekolah Satap (satu atap) khususnya pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP. Sementara itu, terkait pembatasan rombel (rombongan belajar), satu sekolah paling banyak menerima 11 rombel, dikatakan Suriadi, merupakan aturan dari pusat. ‘’Ini berlaku secara nasional. Jadi, mau tidak mau, harus dikuti,’’ imbuhnya. Menurut Suriadi, pembatasan rombel sebanyak 11 buah oleh pemerintah pusat merupakan batasan yang wajar. Ini terkait dengan sekolah yang disebut sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Untuk sekolah-sekolah pinggiran, kemungkinan akan terisi kurang dari 11.

Untuk itu, dia berharap sekolah dapat mematuhi aturan pembatasan rombel ini. Yang menjadi kekhawatiran adalah sekolah-sekolah dengan julukan sekolah unggulan, menerima siswa melampaui jumlah rombel yang diizinkan. ‘’Ini yang terjadi kalau kita masih memelihara dikotomi seperti itu,’’ katanya. ‘’Makanya dari dulu saya berbicara soal sekolah satu atap.

Kan, di beberapa tempat bisa diterapkan misalnya seperti SD 7 Mataram. Sekolah-sekolah yang melanggar aturan ini akan terancam pemotongan bantuan operasional sekolah.

Anggota Dewan Dapil Selaparang ini mengimbau kepada masyarakat supaya tidak memaksakan kehendak. (fit)

Halaman 2

kan tradisi masyarakat Sasak usai puasa enam hari di bulan Syawal itu, Pemkot Mataram mengawali dengan zikir dan berdoa bersama di musala Handayani di Kantor Walikota Mataram.

“Sebelum ke lokasi acara ada zikir dulu kita laksanakan oleh Pemkot Mataram di kantor Walikota,” kata Mashun. Dikatakan, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berbagi tugas merayakan lebaran. Walikota bersama sejumlah pimpinan OPD dijadwalkan menghadiri perayaan lebaran topat di makam Loang Baloq dan Wakil Walikota di makam Bintaro.

Agendanya tidak jauh berbeda dari dua lokasi tersebut.

Walikota dan Wakil Walikota akan melakukan inspeksi

laut menggunakan perahu memantau aktivitas masyarakat yang mandi di pantai.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, lebaran topat menjadi tradisi tiap tahunnya. Dan, Pemkot Mataram merayakan sebagai bentuk mempertahankan kelestarian budaya masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok.

Pengamanan di dua lokasi telah dikoordinasikan dengan aparat keamanan. Pengamanan oleh Polres Mataram dilakukan secara terbuka dan tertutup. Selain itu, akan ada pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan. “Hasil rapat koordinasi kita bersama Polres akan ada pengamanan di dua lokasi,” tambahnya.

Kebiasaan masyarakat usai berziarah mandi di ping-

gir pantai.

Aktivitas masyarakat juga akan dipantau melalui jalur laut dan tepi pantai. Pol Air dan Tagana juga turut menyiapkan personel untuk memantau aktivitas warga. Martawang menyarankan agar keamanan maupun keselamatan datang dari kesadaran individu masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja menyiagakan dua pleton personel untuk mengamankan perayaan topat di dua lokasi. “Kita siapkan dua pleton,” kata Kasat Pol PP, Bayu Pancapati.

Pengamanan ini sifatnya mem-back up aparat kepolisian.

Dan, diharapkan masyarakat juga berpartisipasi menjaga keselamatan dan tidak menimbulkan kegaduhan yang menimbulkan gesekan. (cem)

Sejumlah Proyek Fisik di Mataram Belum Dilelang Mataram (Suara NTB) – Hingga pertengahan bulan Juni, sejumlah proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram belum dikerjakan.

Penyelesaian pekerjaan dikhawatirkan molor.

Di antaranya, pekerjaan lanjutan monumen senilai Rp11 miliar lebih, lanjutan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), lanjutan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan perbaikan kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) masing – masing senilai Rp1,5 miliar.

Pengerjaan kantor Camat Ampenan senilai Rp1,6 miliar serta pengerjaan kantor Lurah Selagalas senilai Rp750 juta.

Keenam proyek ini berdasarkan data di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram, belum satupun dilelang. Berbeda halnya, dengan pengerjaan peningkatan jalan senilai Rp22 miliar telah ditender dan penunjukan pemenang, tapi belum tanda tangan kontrak.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, dokumen untuk lima proyek telah diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, untuk ditender. Kemungkinan di bulan Juli pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan. “Sudah kita serahkan dokumennya ke Balap, tinggal ditender,” kata Miftah ditemui, Selasa (11/6).

(Suara NTB/cem)

AKAN DILANJUTKAN - Gedung kantor BKPSDM di kompleks perkantoran di Jalan Lingkar Selatan yang akan dilanjutkan tahun ini. Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk penyelesaian kantor ini.

Untuk peningkatan kualitas jalan nilainya Rp22 miliar telah ditunjuk pemenang tender. Pihaknya tinggal menunggu tanda tangan kontrak dan dilanjutkan pengerjaan oleh rekanan. Miftah mengatakan, pekerjaan fisik rehab gedung kantor membutuhkan waktu selama 150 hari. Artinya, sebelum akhir Desember semua pekerjaan harus selesai.

Miftah memastikan tidak ada pekerjaan molor. Sehingga, diharapkan rekanan ditunjuk sebagai pemenang tender benar – benar bonafit. “Ya, tergantung dari rekanan. Kita harapkan yang mengerjakan ini benar – benar rekanan bonafit,” harapnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengakui, menjelang akhir triwulan kedua ini, belum ada satupun proyek strategis yang mulai dikerjakan. Dalam beberapa hari ke depan, ia akan mengevaluasi sejumlah pekerjaan di masing – masing organisasi perangkat daerah, sehingga tidak ada keterlambatan. “Minggu – minggu ini saya akan lakukan evaluasi,” katanya.

Ahyar tidak menginginkan kasus keterlambatan pengerjaan proyek terulang kembali.

Sebab, ini berpengaruh terhadap serapan fisik maupun keuangan. Oleh karena itu, pimpinan OPD ditekankan segera mengerjakan proyek fisik mereka. (cem)

SUARA NTB Rabu, 12 Juni 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3 (Suara NTB/ist)

Realisasi KUR Mikro Tumbuh Rp60 Miliar

BRI Yakin Ekonomi Masyarakat Telah Bangkit Pascagempa Mataram (Suara NTB) PT. Bank Rakyat Indonesia., Tbk Cabang Mataram meyakini, ekonomi masyarakat di tiga kabupaten/kota terdampak gempa di Pulau Lombok telah mulai bangkit pascagempa semester II tahun 2018 lalu. Indikator yang paling mencolok, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan mengalami pertumbuhan hingga Rp67 miliar.

BRI Cabang Mataram membawahi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Pada periode JanuariMei (5 bulan), pertumbuhan (Suara NTB/bul) penyaluran kredit dengan Dwi Hendro Susatyo bunga subsidi pemerintah ini tumbuh cukup positif. “Pertumbuhan penyaluran KURnya hanya dalam waktu lima bulan, periode tahun ini dibanding periode yang sama tahun 2018 lalu,” kata Pimpinan Cabang BRI Mataram, Dwi Hendro Susatyo di Mataram, Selasa (11/6) kemarin.

Tiga kabupaten/kota di bawah BRI Mataram ini umumnya adalah daerah terparah dampak gempa. Terutama di Lombok Utara dan Lombok Barat. Dengan penyaluran KUR sebesar yang dikemukakan pertumbuhannya, artinya perekonomian masyarakat terus bergerak membaik. KUR, dengan suku bunga pinjaman sebesar 7 persen ini cukup selektif disalurkan oleh BRI. Penerimanya juga tak serampangan. Dan berdasarkan analisa kelayakan bank, tidak sedikit masyarakat terdampak gempa yang telah dinyatakan layak diberikan pinjaman. “Kelihatan saja rumahnya yang belum pulih pembangunannya. Tetapi ekonominya sudah mulai pulih.

Di Lombok Utara, pasar-pasar telah ramai,” jelas Hendro.

Masyarakat cukup antusias mengajukan pinjaman KUR. Karena itu, tahun ini BRI Mataram juga meyakini penyaluran KUR akan on the track sesuai target. Tahun lalu bahkan kuota penyalurannya tersalur sangat progresif sebelum akhir tahun.

Rp60 miliar pertumbuhan penyaluran KUR belum genap semester I tahun 2019 ini, tambah Hendro seluruhnya KUR mikro. Dengan pinjaman maksimal hingga Rp25 juta.

Tambahannya Rp7 miliar untuk KUR ritel, dengan pinjaman maksimal sampai Rp500 juta untuk satu nasabah. KUR yang telah tersalur oleh BRI Mataram, umumnya terdistribusi kepada pelaku usaha kecil yang bergerak di bidang jasa perdagangan. KUR adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKMK atau koperasi yang feasible tapi belum bankable. Feasible sendiri maksudnya, usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

Usaha rakyat yang diharapkan menggunakan KUR sendiri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Secara umum tujuan penyelenggaraan KUR oleh pemerintah adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan.

Lalu untuk kredit komersil? Menurut penjelasan Hendro, juga berjalan on the track. BRI menyiapkan kredit hingga Rp100 miliar kepada satu nasabah. “Asal layak diberikan kredit sebesar itu. Kredit Rp5 miliar umumnya juga banyak diakses masyarakat,” demikian Hendro menggambarkan kondisi ekonomi pascagempa. (bul)

LOBSTER - Lobster, komoditas perikanan yang potensial diekspor dari NTB. Dikirim ke Bali, lalu ke Singapura.

Kinerja Ekspor NTB Tergerus Mataram (Suara NTB) Nilai ekspor Provinsi NTB berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB pada Bulan April 2019 mengalami penurunan cukup tinggi jika dibandingkan dengan ekspor Bulan Maret 2019. Penurunannya mencapai 83,50 persen. Ekspor NTB terus tergerus.

Seperti yang dijelaskan Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono, nilai ekspor Bulan April 2019 hanya US$ 2.676.537. Sedangkan bulan Maret 2019 mencapai US$ 16.219.947. Penurunan ekspor terjadi akibat nihilnya ekspor hasil tambang. Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan April 2019 adalah ikan dan udang senilai US$ 1.409.687 (52,67 persen), daging dan ikan olahan US$ 561.948 (20,99 persen), perhiasan/ permata sebesar US$ 356.458 (13,32 persen), serta garam, belerang, dan kapur sebesar us$ 263.234 (9,83 persen).

Menanggapi catatan BPS ini, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Baiq Deny Evitadarmiana mengatakan, kinerja ekspor NTB merosot karena tambang, cenderung tak dihitung. Daerah terus mengupayakan ekspor non tambang melalui berbagai pendekatan.

Pelatihan penguatan prosedur ekspor, diversifikasi produk melalui pelatihan desain produk dan kualitas produk. Diversifikasi pasar dengan memberikan info-info peluang pasar luar negeri. “Kita gosok terus supaya ekspor non tambang ini naik.

Persoalan kita, banyak yang ngirim barang dari luar, dan tidak bikin SKA (Surat Keterangan Asal) dari kita (NTB),” kata Baiq Deny.

Kebanyakan ekspor produk

non tambang dilakukan melalui daerah lain oleh para eksportir lokal. Dari Bali, Surabaya, Yogya atau dari Jakarta melalui agen-agen ekspor yang selama ini telah menjadi mitra. Fakta lapangan, cukup banyak produsen yang intens mengirim barang ke luar.

Hanya saja, tetap tujuannya ke agen dari luar daerah. Bukan diekspor langsung.

Kendala yang dihadapi terutama masih belum tersedia pelabuhan ekspor yang memadai. Selain itu, permintaan produk dari luar negeri biasanya melalui agen-agen yang ada di daerah pintu-pintu ekspor. Terutama dari tiga daerah yang telah disebut Baiq. Deny. “Agen ini biasan-

Pemprov Minta Petani Tembakau Tak Khawatir Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta kepada masyarakat petani tembakau tak perlu khawatir terkait kuota pembelian tahun ini. petani diminta fokus menanam dan meningkatkan kualitas produksi emas hijau ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si kepada Suara NTB, Selasa (11/6) kemarin.

Ia tak memungkiri, musim tanam tembakau Virginia Lombok tahun 2019 ini akan mengalami peningkatan areal tanam dan produksi. Jika tahun lalu areal tanam tembakau Virginia Lombok 18.000 hektar sampai 20.000 hektar, tahun 2019 ini luasnya meningkat, bahkan diperkirakan mencapai 25.000 hektar.

Karena tingginya animo petani tembakau.

H. Husnul Fauzi menyebut, peningkatan produksi juga diperkirakan b a h k a n mencapai

H. Husnul Fauzi

50.000 ton. Melebihi yang diperhitungkan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) sebanyak 40 ribuan ton.

Sebelumnya, APTI Provinsi NTB memproyeksikan petani tembakau Virginia pada tahun 2019 ini akan mengalami kerugian hingga Rp420 miliar.

Angka ini terbentuk dari menurunnya kuota pembelian tembakau oleh perusahaan mitra dengan beragam alasan.

Tahun 2019 ini APTI memperkirakan lebih dari 10.000 ton tembakau petani tak bisa terbeli. Jika dikalikan dengan harga Rp42.000/Kg, sesuai harga pembelian tahun lalu. Terakumulasi kerugian petani akan mencapai lebih dari Rp400 miliar.

“Ndak benar itu (proyeksi APTI),” sangkal Husnul.

Produksi tembakau Virginia Lombok sebelumnya pernah mencapai 52.000 ton. Pembelian tembakau oleh perusahaan tetap jalan. Asal tetap dilaksanakan pembelian hingga bulan Januari – Februari. Akan tetapi, yang perlu dilakukan antisipasi, overload dari produksi, pada bulan September – Oktober perusahaan harus mulai

melakukan pembelian.

Peran dinas di dalamnya, meminta kepada pembeli di Pulau Jawa, Pemprov NTB akan bersurat agar perusahaan melakukan pembelian sebagai solusinya. “Jangan dikhawatirkan, biarkan masyarakat berproduksi dengan baik.

Sekarang iklim menjamin bagus, saya lihat di lapangan sudah bagus,” ungkapnya.

Justru Pemprov NTB mendorong agar petani berproduktifitas yang lebih baik dengan treatment-treatment tertentu yang notabenenya selama dua tahun yang sebelumnya dapat ditingkatkan kenaikan produktivitas produksi menjadi 1,9 ton/hektar daun kering.

Jumlah perusahaan yang akan melakukan pembelian, dari sebanyak 21 perusahaan sekitar 12 perusahaan sampai 14 perusahaan akan konsisten membeli. Akan dioptimalkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan pembelian. Walaupun, kata kepala dinas, di dalam Perda diwajibkan kepada perusahaan untuk melakukan pembinaan kepada petani.

Tetapi dalam kondisi yang diproyeksikan tahun 2019 ini terjadi overload produksi, wajib hukumnya intervensi kepada pe- rusahaan-perusahaan untuk datang membeli. “Sebenarnya kalau dia (peruahaan) datang (membeli) tanpa membina sesuai Perda, tidak diperkenankan. Harus dicabut izinnya. Tapi kalau kemudian terjadi seperti ini, mau tidak mau kita akan minta perusahaan untuk membeli,” jelasnya. (bul)

ya mengumpulkan barang tidak saja dari NTB, tetapi dari berbagai daerah sesuai produk permintaan buyer. Setelah dalam jumlah besar, baru dibuat jadi satu SKA. SKA ini dibuat juga tergantung kebutuhan buyer,” katanya.

Persoalan ekspor ini, lanjut Baiq. Deny diyakini akan secepatnya berakhir. Menyusul progresifnya pembangunan pelabuhan pariwisata dan ekspor Gili Mas, Lembar Lombok Barat. Fasilitas ekspor ini menurutnya terus diperdengarkan kepada para pelaku usaha ekspor di dalam daerah agar bersiap-siap.

“Mindset berfikirnya tentang ekspor kita pelan-pelan rubah.

Daerah mau, orang-orang lokal ini akan menjadi pemain utama saat terpenuhinya pelabuhan ekspor di NTB,” jelas Baiq Deny. Ada yang menggembirakan menurutnya. Jumlah SKA yang diajukan dari NTB mengalami peningkatan. Dari se-

belumnya sebulan hanya 3 sampai 5 SKA yang diterbitkan. Bertambah menjadi 15 SKA dari 30-an eksportir lokal.

Penerbitkan SKA gampang dan cepat. Hanya dikenakan biaya penggantian form (retribusi) Rp25.000.

Produk non tambang yang potensial ekspor dari NTB adalah produk-produk perikanan, handycraft. Produk agro memiliki potensi tidak kecil, misalnya jagung. Karena lebih menguntungkannya harga penjualan dalam negeri, tak sedikit para eksportir akhirnya memilih menjual di Indonesia ketimbang luar negeri.

“Selisihnya harga jual jagung di dalam negeri Rp1.400/Kg dibanding dijual di luar negeri.

Sementara ini ekspor jagung turun. Komoditas lain kita terus dorong. Terutama produk perikanan. Karena rugi kita kalau tidak ekspor langsung dari NTB. Income kita hilang,” demikian Baiq Deny. (bul)

Rp173 Miliar Bantuan Korban Gempa Ditarik Mataram (Suara NTB) Verifikasi penerima bantuan korban gempa terus berlangsung. Hasil sementara, karena tak sesuai fakta lapangan, Rp173 miliar dana untuk korban gempa ditarik dan dikembalikan ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam diskusi media dengan Pimpinan Cabang BRI Mataram, Dwi Hendro Susatyo dan timnya di Mataram, Selasa (11/6) kemarin mengemuka hal ini.

Hendro dan timnya menjelaskan, dari Rp5,1 triliun dana untuk korban gempa, Rp4,937 triliun telah di rekening Pokmas.

Dana yang ditarik dari rekening korban gempa senilai Rp173 miliar ini, kata Hendro, akibat verifikasi lapangan tak sesuai dengan laporan ke pemerintah. Sebelumnya, karena pemerintah bergerak cepat menginventarisir dampak gempa Lombok dan Sumbawa, laporan-laporan dari masyarakat seluruhnya diterima.

“Setelah diverifikasi, ada yang melapor rumahanya rusak berat, setelah divalidasi, hanya rusak ringan. Yang tidak cocok dengan fakta lapangan, itulah yang ditarik dari rekeningnya.

Dan dikembalikan ke rekening BPBD,” kata Hendro. Sementara ini, total 13 ribuan rekening yang isinya ditarik kembali.

Umumnya rekening tersebut belum dibagi, namun oleh BRI telah dilakukan pencetakan buku rekening. Sebab tak valid, buku-buku rekening tersebut, selanjutnya dimusnahkan.

Dari seluruh kabupaten/kota terdampak gempa yang melakukan verifikasi, sejauh ini Kabupaten Lombok Tengah yang telah clear verifikasinya. Kabupaten/kota lainnya masih berproses. Di Kabupaten Lombok Tengah saja, senilai Rp162 miliar

dana bantuan yang ditarik dari rekening penerima. Dan termasuk paling banyak yang ditarik.

Lombok dan Sumbawa diguncang gempa pada Juli-Agustus 2018 lalu. Kerugian moril dan materil yang ditimbulkan tidak kecil. Total rumah rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.375 unit, dan rusak ringan 114.053. Tersebar di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelontorkan anggaran sebesar Rp5,1 triliun lebih ke NTB untuk recovery (pemulihan) fisik bangunan yang rusak akibat gempa. Dari jumlah tersebut, pemerintah kembali akan mengalokasikan tambahan sebesar Rp1,7 triliun ke NTB. Menurut Hendro, anggaran sebesar Rp1,7 triliun ini akan turun, setelah verifikasi tuntas.

Karena itu, BNPB melalui BPBD provinsi dan kabupaten/ kota mendorong akan dipercepat validasi korban gempa.

“Rp1,7 triliun itu kemungkinan kurang yang akan turun. Misalnya sebesar Rp300 miliar ditarik dari penerima karena tidak sesuai dengan fakta lapangan, ya Rp1,4 triliun yang akan diturunkan oleh BNPB,” imbuhnya.

Kendati demikian, BRI sesuai kapasitasnya, hanya melakukan pendistribusian dana bantuan bagi korban gempa kepada penerimanya, setelah validasi dilakukan oleh stakeholders terkait. BRI Mataram, imbuh Hendro, terus mengebut agar akhir Juni ini seluruh dananya telah terdistribusi ke rekening penerima/Pokmas. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 12 Juni 2019

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lotim dengan Harian Suara NTB

Akreditasi dan BLUD Puskesmas DINAS Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di semua puskesmas se Kabupaten Lotim. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama itu diharapkan terus membaik seiring dengan akan ditingkatkan statusnya mulai dari akreditasi hingga menjadikan puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Lotim, Mahallil Ulil Amri, M.Kes., pada Suara NTB, Selasa (11/6), menjelaskan, akreditasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen sebagai pertanda adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Tahun 2019 ini akan dilakukan akreditasi dan reakreditasi sejumlah puskesmas.

Di antaranya yang diakreditasi adalah, Puskesmas Wasanaba, Puskesmas Jerowaru, Puskesmas Batuyang.

Sedangkan yang akan reakreditasi adalah Puskesmas Aikmel dan Puekesmas Korleko.

Akreditasi ini dilakukan sekali dalam tiga tahun. Karenanya, Aikmel dan Korleko meski sudah akreditasi dilakukan akreditasi ulang untuk meningkatkan status akreditasinya ke tingkat yang lebih baik.

Targetnya, seluruh puskesmas se Lotim ini harus terakreditasi. Di antara yang belum adalah Puskesmas Belanting, Puskesmas Karang Baru, Wanasaba dan Jerowaru. Belanting dan Wanasaba sebenarnya sudah siap dulu diakreditasi. Akan tetapi karena adan-

ya musibah gempa, sehingga dilakukan penjadwalan ulang.

Lainnya sudah terakreditasi dan terus akan ditingkatkan kualitas akreditasinya, sehingga ada jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang makin membaik.

Sementara itu, mengenai BLUD tahun 2019 ini direncanakan akan dilakukan untuk 10 puskesmas. Sebanyak 33 puskesmas se Kabupaten Lotim.

“Tahun ini 10, tahun depan lagi rencana 10 dan seluruh puskesmas menjadi B L U D d a l a m waktu tiga tahun ke depan,” paparnya. 10

Puskesmas yang akan menjadi BLUD adalah, Puskesmas Keruak, Sakra, Terara, Labuhan Haji, Selong, Sikur, Aikmel, Masbagik, Pringgasela, Suela.

Dalam waktu 10 hari ke depan, mulai Senin mendatang dilakukan pendampingan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-

Mahallil Ulil Amri

bangunan (BPKP) sebagai fasilitatornya. Puskesmas nanti diarahkan bisa menyusun Dokumen Rencana Bisnis. Dari gambaran dokumen rencana bisnis itu akan dapat dilihat poin mana saja yang akan diperbaiki dan mana yang sudah dianggap sudah sesuai.

Meski sudah menjadi BLUD, tidak lantas dilepas begitu saja oleh pemerintah daerah. Menjadi BLUD memang bisa memiliki fleksibilitas dalam bidang keuangan, sumber daya manusia dan dalam pengadaan barang dan jasa. Namun harus tetap mengacu pada ketentuan yang diberlakukan Bupati. Tidak serta merta seluruh BLUD bebas mengatur tanpa batasan dari Bupati.

Soal anggaran, puskesmas sendiri selama ini bersumber anggarannya dari APBD Lotim, APBN dan

sumbangan pihak ketiga serta sudah berjalan selama ini. Ketiga komponen subsistem tersebut bisa diberikan kelolaan mengatur dengan mengacu aturan bupati.

Sumbangan pihak ketiga dan APBD memang masih terbatas. Terbanyak sejauh ini dari APBN, seperti fisik bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), ada juga dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK), biaya pengadaan obat. Di samping itu, ada dana sharing dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari sharing APBD maupun dari APBN. Sebelum ditetapkan menjadi BLUD penuh, akan ada evaluasi yang dilakukan. Kesimpulan akhir apakah layak menjadi BLUD atau tidak tergantung dari hasil evaluasi. Termasuk

dilakukan jajaran Dikes.

Pembiayaan mengenai personel di puskesmas ini berjalan sesuai porsi masing-masing, yakni antara aparatur sipil negara dengan honorer. Bagi ASN sudah jelas ada bagiannya sebagaimana ketentuan kegepawaian. Sedangkan bagi honorer disebut Bupati Lotim sudah mengeluarkan kebijakan pengelompokan tenaga honorer ini mulai dari perjanjian kerja, kelompok kerja yang bersumber dari APBD. Dalam perjalanannya, setelah rampung menjadi BLUD bisa merekrut sendiri nantinya tenaga kesehatan. Tentunya tergantung dalam kemampuan anggaran yang dimiliki masingmasing. BLUD juga nanti akan ada badan pengawasnya yang bertugas melakukan pengawasan, seperti melakukan penilaian apakah BLUD sehat atau tidak. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

Hadapi Gugatan Hasil Pemilu Genjot Camat dan Kades PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Sosial PPPA KLU, mengingatkan kepada camat dan desa untuk mempercepat usulan data warga penerima bantuan sosial (bansos) jaminan hidup (jadup) dari kementerian. Terlebih lagi, deadline atau batas waktu perbaikan data berlaku sampai tanggal 17 Juni mendatang.

Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, H. Faisol, kepada wartawan Selasa (11/6) mengatakan, sampai saat ini perkiraan data warga penerima jadup sekitar 85 pers(Suara NTB/dok) en. Data tersebut berproses H. Faisol dari input di dusun, masuk ke desa, kemudian kecamatan dan terakhir ke kabupaten.

“Data ini data kecamatan, dan masih ada desa dan dusun juga yang belum masuk. Ditambah lagi masih banyak data yang perlu diperbaiki,” ujar Faisol.

Ia mengakui, sampai tanggal 17 Juni ke depan data tersebut wajib selesai diperbaiki. Hal itu berkenaan dengan warga yang NIK/KK terdata dobel ataupun warga yang belum tercatat di data base. “Kemarin saya sudah sampaikan, supaya dusundusun yang belum itu bisa cepatlah,” imbuhnya.

Faisol berharap, lambatnya pencairan Jadup dari Kemenkeu dan BNPB tidak semata dikesankan di Pemkab saja. Pasalnya, kecepatan dan keakuratan data menjadi wewenang pemerintahan di kecamatan dan desa. Dinas Sosial dalam hal ini, menunggu perbaikan data-data yang masuk dari bawah.

Berdasarkan pengajuan data, Faisol menyebut beberapa desa yang belum rampung antara lain, Desa Malaka (Kecamatan Pemenang), serta beberapa dusun di Kecamatan Gangga yang dikembalikan berkasnya untuk divalidasi ulang. Di Kecamatan Bayan, juga terdapat 3 dusun di Desa Mumbulsari yang belum mengajukan.

“Jadi untuk kelengkapan ini kita berikan sampai batas waktu di tanggal 17 ini, dan harus sudah benar benar dimasukkan dan data itu harus sudah final, dan sudah benar, baru kita kirim ke bank untuk dibuatkan rekeningnya,” pungkasnya. (ari)

Diduga Terlibat Curanmor

Dua Oknum Warga Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) Dua oknum pemuda, Sen (25) asal Jurit Baru Kecamatan Pringgasela dan Hen (22) asal Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik terpaksa berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH). Keduanya diringkus, Selasa (11/6) setelah diduga melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan korban atas nama Khaeril Anwar (20) asal Jurit Baru Kecamatan Pringgasela. Mereka diduga mencuri motor di Dusun Benteng Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik.

Kejadian bermula ketika pada hari Senin (10/6) sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi Marzoan, alamat Dusun Kerpuk Dusun Benteng Utara Desa Lendang Nangka Utara. Di mana korban yang biasa datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor untuk bermain karambol. Selanjutnya korban memarkir sepeda motornya di sebuah lorong belakang rumah saksi.

Korban langsung main karambol di ruang keluarga rumah saksi, namun beberapa saat kemudian salah seorang yang ada di dalam rumah memberitahukan ada sepeda motor yang digeret di luar rumah. Korban bersama sejumlah orang lainnya langsung bubar keluar rumah melakukan pengecekan sekaligus mengejar terhadap pelaku, dan di satu jalan buntu ditemukan sepeda motor Honda Vario nomor polisi : DK 4729 IC, warna pink yang tergeletak.

Diketahui bahwa sepeda motor tersebut milik dari pelaku Sen. Dari identitas itu, korban dan beberapa orang lainnya melakukan pencarian terhadap pelaku dan sepeda motornya yang hilang di seputaran wilayah Desa Lendang Nangka Utara, namun tidak ditemukan. Selanjutnya sepeda motor milik Sen diamankan di rumah korban Khaeril Anwar. Dan sekira pukul 03.00 wita saksi Masri datang ke rumah korban memberitahukan bahwa pelaku Sen menelpon dan ingin menukarkan sepeda motor yang diambilnya di rumah Marzoan dengan dengan sepeda motor Vario warna pink. Sementara sepeda motor milik korban ditaruh di sebuah kandang ayam di wilayah Lendang Nangka Utara untuk kemudian diambil. “Kedua pelaku ditangkap di Dusun Benteng Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Masbagik tanpa perlawanan,” terang Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Lalu Jaharudin.

Barang bukti yang berhasil diamankan berup 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik pelaku dan 1 unit sepeda notor Honda Vario milik pelaku. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Masbagik untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Barang bukti berupa dua sepeda motor milik pelaku curanmor saat diamankan di Mapolsek Masbagik, Selasa (11/6).

KPU Lotim Kirim Alat Bukti ke MK Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mempersiapkan alat bukti berdasarkan gugatan yang dilayangkan dua partai politik (parpol) di Lotim ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua parpol itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Untuk pileg terdapat dua gugatan di Kabupaten Lotim, pertama gugatan dari Partai Bulan Bintang (PBB) di Dapil III dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil II,” terang Komisioner KPU Lotim, Muliadi, Selasa (11/6).

Alasan gugatan yang dilayangkan PBB di MK dikarenakan PBB masuk nomor urut perolehan suara ke 9 dari 8 kursi yang diperebutkan. Materi gugatan dari PBB yakni indikasi kehilangan suara sebanyak 20 suara di PPS. Sementara untuk PPP masih ditunggu dari MK, karena yang digugat DCT, permintaannya berupa calon di partai yang sama didiskualifikasi oleh KPU. Hanya saja gugatan yang diterima oleh MK gugatan hasil pemilu bukan pencalonan. “Namun kita tetap

menunggu keputusan dari KPU seperti apa,” ujarnya.

Inilah yang masih dipersiapkan oleh KPU baik kronologis maupun barang buktinya. Di mana sidang perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU), registrasi dimulai pada tanggal 1 Juni untuk pileg dan saat ini sudah berlangsung. Sementara kronologis dan alat bukti yang diserahkan terkait PHPU Pilpres. “Jadi untuk pileg sedang masih kita susun karena belum saatnya kita serahkan ke KPU RI,” jelasnya.

Adanya gugatan di MK ini, maka penetapan pemenang pemilu yang sebelumnya sudah diumumkan oleh KPU RI ditunda hingga keluar putusan MK. Apa yang menjadi isi amar putusan di MK itu, katanya, maka wajib hukumnya

(Suara NTB/ist)

ALAT BUKTI - Petugas KPU Lotim saat mempersiapkan sejumlah alat bukti untuk dikirim ke KPU RI dalam gugatan di MK. untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Namun jika melihat dari PMK (peraturan mahkamah konstitusi) terkait pileg dijadwalkan sidang pengucapan putusan yakni tanggal 6-9 Agustus dan penyerahan salinan

20 Persen Belanja Desa untuk Penanganan Stunting Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mencoba lebih akseleratif dalam penanganan kasus stunting. Tingginya kasus stunting di Gumi Selaparang ini membuat desa-desa diminta menganggarkan. Ditetapkan setidaknya 20 persen anggaran belanja desa ini digunakan untuk penanganan stunting.

Kepala Dinas Permberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik kepada Suara NTB, Selasa (11/6), menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019, tentang Pengelolaan APBDes tahun 2019, diterangkan minimal 20 persen belanja desa untuk stunting.

Bentuk penanganan dari dana desa ini, lanjutnya, adalah pengadaan air bersih, pemberian makanan tambahan, pemantauan terhadap kesehatan ibu hamil dan menyusui, bantuan untuk posyandu, pengembangan apotek hidup, peningkatan kualitas kesehatan lainnya sesuai kewenangan desa.

Terbesar dari dana desa untuk penanganan stunting ini, tambahnya, untuk insentif kader posyandu. Hal ini, ujarnya,

bisa dilihat dari beberapa desa yang mengalokasikan anggaran untuk kader posyandu sangat besar dikarenakan kewajiban memberikan insentif Rp150 ribu per orang per bulan. “Satu desa ini angkanya bisa Rp 63 juta, tergantung jumlah kadernya,” sebut Juaini Taofik.

Ada juga dianggarkan untuk penanganan sampah, karena persoalan sampah ini erat kaitannya juga dengan penanganan kesehatan. Begitu juga masalah stunting. Jika desa menganggarkan ada di bawah 20 persen, siap akan dievaluasi dan sesuai kewenangan bupati selaku kepala daerah.

Dalam hal ini, bupati mendelegasikan ke camat melakukan evaluasi. Saat dilakukan evaluasi di tingkat kecamatan, di sinilah Peraturan Bupati tentang APBDes ini dijalankan sebagai alat mengevaluasi. “Kalau tidak ada 20 persen untuk stunting, maka disuruh perbaiki dulu,” demikian.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Heri Fathullah mengatakan, 20 persen sudah masuk di struktur anggaran APBDes. Menurutnya, yang dilakukan desa-desa di Lotim ini tidak saja fokus di stunting, tapi semua item di

bidang kesehatan. Termasuklah sarana dan prasarana kesehatan.

Ketentuan penganggaran 20 persen diyakinkan tidak akan mengganggu program desa yang lain. Pasalnya, kegiatan pembangunan di desa ini tidak saja membangun fisik. Tapi menangani persoalan gizi buruk dan stunting. Semua desa sudah menyesuaikan dengan perbup yang mewajikan 20 persen tersebut.

Adanya keharusan menganggarkan untuk penanganan stunting di Lotim secara bersamaan di seluruh desa ini dinilai menjadi awal usaha yang baik.

Setelah tuntas akan dievaluasi lebih lanjut. Heri yang juga Kepala Desa Lenek ini menuturkan, di desanya sendiri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200 juta.

Anggaran Rp 200 juta dalam jangka setahun itu bagi desa sudah cukup besar. Pengalokasian anggaran yang besar itu akan dilihat dampaknya ke depan tergantung kondisi masing-masing desa. Desa Lenek baru mengarahkan dananya untuk peningkatan kesejahteraan kader posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT) bayi di bawah lima tahun, peningkatan kapasitas polindes dan lainnya. (rus)

putusan 6-14 Agustus 2019.

“Untuk Pilpres tanggal 28 Juni ini sudah diputus dengan masa sidang 14 hari,”jelasnya.

Sejumlah alat bukti yang dibawa tersebut berupa kronologis jawaban, membawa daftar

alat bukti (DAB), membawa alat bukti yang bersumber dari DAA1, DA1, DA-TT,DA-DH DA. Selanjutnya, Und, DB, DB1, DB2, DB-TT, DB.DH, C6, DC, DC1, DC2,DC-TT, DC-DH dan DC.Und. (yon)

Dewan Minta Pengajuan Draf RAPBD Perubahan Dipercepat Tanjung (Suara NTB) Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD Perubahan tampaknya akan berjalan maraton. Hal ini menyusul sisa masa jabatan DPRD aktif periode 2015-2019 akan berakhir pada bulan Juli mendatang.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Burhan M. Nur, SH., Selasa (11/6) mengungkapkan, pembahasan KUA PPAS RAPBD hingga menjadi APBD Perubahan akan dipercepat sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD aktif.

Lembaga DPRD bahkan berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengajukan draf KUA PPAS lebih cepat.

“Kami berpikir pembahasan RAPBD Perubahan bisa diselesaikan oleh DPRD aktif. Sehingga kita minta draf cepat diajukan,” katanya.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Lombok Utara ini menilai, pembahasan RAPBDP hingga tuntas tidak akan efektif jika diserahkan kepada anggota dewan baru. Meskipun perkiraan pelantikan anggota Dewan dilangsungkan pada awal Agustus, na-

mun masa kerja aktif anggota dewan masih menyesuaikan.

Setidaknya, anggota Dewan periode 2019 - 2024 masih memerlukan instrumen pendukung sebelum bekerja, seperti membuat tata tertib DPRD. Selain itu, anggota dewan baru juga masih harus mengikuti bimbingan teknis, membentuk alat kelengkapan DPRD dan sebagainya.

“Bahkan kami berharap, dan kalau bisa, draf pembahasan KUA PPAS APBD murni 2019 diajukan lebih cepat, sehingga pembahasannya bisa dilakukan paralel dengan APBD Perubahan 2018,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., mengamini pembahasan KUA PPAS APBDP 2018 lebih cepat dilakukan. Pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dan rapat-rapat dengan OPD terkait materi KUA PPAS dari OPD. Herianto menilai, cepat tidaknya pengajuan draf bergantung dari seberapa cepatnya rumusan atau usulan program OPD masuk ke TAPD. Bappeda sudah memberikan ramburambu menyangkut item belanja apa saja yang harus dirasionalisasi. (ari)

Pesta Pantai Labuhan Haji

Banyak Pertunjukan Tradisional yang Hilang Pantai Labuhan Haji menjadi salah satu sorotan. Meski pantai yang belum bebas dari persoalan kekumuhan akibat tumpukan sampah kiriman, pantai ini selalu ramai didatangi. Setiap tahun, ada kegiatan pesta pantai yang mendatangkan ribuan massa. Tradisi pesta pantai yang turun temurun itu masih tetap dipertahankan.

Hanya saja, banyak pertunjukan tradisional di kegiatan Pesta Pantai Labuhan Haji ini hilang.

KEPALA Desa Labuhan Haji, Pahminuddin kepada Suara NTB, Selasa (11/6), menuturkan, kegiatan Pesta Pantai Labuhan Haji ini mulai digelar sejak tahun 1974 silam. Pada awal-awal pelaksanaannya, kegiatan pesta pantai ini digelar secara swadaya masyarakat. Di antara kegiatan yang dilakukan dulu adalah, lomba sampan layar dan sampan dayung, tinju di atas air laut.

Namun, jenis kegiatan ini sudah tidak ada digelar. Pada-

hal, namanya pantai mestinya dua kegiatan tradisional yang dilakoni para nelayan di Labuhan Haji ini tidak boleh hilang. Tidak saja itu, beberapa kegiatan tradisional lainnya juga banyak yang kini tak lagi digelar.

Untuk itu, potensi lokal yang ada di wilayah Labuhan Haji ini harapnya bisa diangkat kembali melalui momentum pesta pantai.

Mengenai hal ini, dirinya mengaku sudah menyampaikan langsung ke Bupati Lotim, H. M. Suki-

man Azmy. Kegiatan pesta pantai ini adalah kegiatan rakyat dan tiap tahun digelar tanpa ada dukungan dari pemerintah pun kegiatan tetap dijalankan, sehingga diusulkan bisa jadi agenda tahunan wisata.

Menurutnya, ketika sudah masuk dalam kalender event pariwisata, maka akan bisa lebih semarak. Apalagi ditambah dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Tidak kalah penting dalam gelarannya ke depan diharapkan kepala desa, tradisi lama yang menjadi kearifan lokal warga Labuhan Haji ini bisa dihidupkan kembali.

“Sekarang ini hanya penampilan musik band saja,” ucapnya.

Potensi lautnya sendiri belum bisa tersentuh secara maksimal.

Tidak diinginkan, tradisi yang sudah lama ini hilang dan tak ada lagi yang bisa yang bisa melaksanakan. “Potensi lautnya

(Suara NTB/rus)

PANTAI LABUHAN HAJI - Pantai Labuhan Haji tempat kegiatan pesta pantai kini hanya berisi hiburan musik. Kegiatan yang sudah dilakukan sejak lama ditinggalkan dan akan dihidupkan kembali. belum digarap, dan apa yang sudah menjadi jerih payah para lelulur ini kita harapkan bisa dihidupkan kembali,” harapnya.

Pesta pantai yang digelar setiap tahun pasca lebaran idul fitri ini tahun 2019 ini digelar dua kali. Sebelumnya digelar

langsung oleh rakyat yang puncaknya pada Minggu (7/6) lalu.

Sedangkan yang akan digelar tahap kedua ini digelar Dinas Pariwisata Lotim yang puncaknya digelar pada Minggu (16/ 6) mendatang dalam kegiatan Pesona Gumi Selaparang. (rus)

SUARA NTB Rabu, 12 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Fraksi DPRD Loteng Setuju Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 Praya (Suara NTB) Sebanyak sembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Persetujuan seluruh fraksi tersebut disampaikan pada rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT.SE., Selasa (11/6).

Meski menyatakan setuju, seluruh fraksi di DPRD Loteng

tetap memberikan beberapa catatan dan rekomendasi kepada Pemkab Loteng sebagai bahan evaluasi sekaligus pertimbangan ke depan terkait pelaksanaan APBD Loteng. “Secara umum pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018 sudah berjalan dengan baik,” ungkap juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Loteng, L. Mas’ud.

Hal itu bisa dilihat dari diperolehnya kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, atas pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018. Predikat WTP ini merupakan yang ke 7 yang diperoleh Loteng dan menun-

jukkan pelaksanaan APBD Loteng sudah memenuhi kaedah dan aturan yang berlaku.

Hanya saja, pelaksanaan APBD bukan hanya soal apakah sudah memenuhi kaedah aturan yang berlaku atau tidak. Tetapi bagaimana kemudian pelaksanaan APBD bisa memberi dampak pada pembangunan serta mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Bicara APBD Loteng, dari sisi pendapatan daerah pengelolaannya belum maksimal.

Banyak potensi pendapatan daerah yang belum dikelola dengan baik, sehingga belum

maksimal memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Padahal kalau dikelola dengan maksimal potensi yang ada tersebut, bisa mendongkrak pendapatan daerah.

Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Ahkam, menambahkan, kendati sudah tujuh kali memperoleh predikat WTP dari BPK RI, nyatanya masih banyak hal yang dibenahi. Pembenahan ini dilakukan agar pelaksaanaan APBD benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan di daerah ini.

“Jadi WTP bukan hanya soal pelaksanaan saja. Tetapi juga

bagaimana APBD bisa memberikan kontribusi dalam mendorong pembangunan dan perekonomian di daerah ini,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, L. Muhibban. Menurutnya, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu terus dimaksimalkan supaya pelaksanaan program OPD bisa maksimal mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. “Ke depan pelaksanaan APBD Loteng bisa maksimal, sehingga mampu berkontribusi dalam mendorong kemajuan pembangunan dan perekonomian masyarakat,” ujarnya. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

RAPAT PARIPURNA - Rapat paripurna DPRD Loteng dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Loteng terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018, Selasa (11/6).

Persetujuan Pembebasan Lahan ’’Bypass’’ Waspadai Aksi Teror POLRES Lombok Barat (Lobar) mewaspadai adanya aksi terorisme khusus di sejumlah pos pengamanan lebaran yang tersebar di sejumlah titik. Menyusul terjadinya aksi bom bunuh diri pos pengamanan lebaran di wilayah Solo Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Hal ini juga menindaklanjuti imbauan dari Kapolda NTB agar seluruh jajaran polres waspada terhadap aksi teroris khususnya di pos - pos pengamanan dan pelayanan.

“Kami sudah dapat imbauan dari pimpinan (Kapolda, red) soal aksi teroris, pengalaman dari kejadian di Solo.

(Suara NTB/dok) Dari pimpinan kita, Pak KapolHeri Wahyudi da mengingatkan kepada seluruh anggota agar tetap waspada, khususnya di pos - pos pengamanan, “ jelas Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi, Selasa (11/6).

Anggota, kata dia, tidak boleh memandang remeh terhadap situasi di lapangan, sehingga kewaspadaan menurun. Khususnya, kata dia, semua anggota yang akan melakukan kegiatan pengamanan tetap mengutamakan body system. Artinya anggota satu dengan yang lain saling melindungi. Seperti saat melakukan kegiatan patroli tidak dilakukan sendiri, namun berdua sehingga anggota bisa saling membantu dan melindungi satu sama lain. “Tetap kita tingkatkan kewaspadaan di pos-pos pengamanan, “jelas dia.

Meski telah berakhir Operasi Ketupat, ujarnya, pihaknya memperpanjang pengamanan sampai dengan Lebaran Topat. Alasannya karena situasional, mengingat perayaan lebaran khususnya di Lombok berakhir sampai hari Rabu hari ini.

Mengacu hasil Operasi Ketupat, jelas dia, kasus kejahatan dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Lobar menurun drastis. Seperti aksi kejahatan hanya 6 kasus, sedangkan tahun lalu sebanyak 9 kasus. Kasus kecelakaan menurun menjadi hanya dua kasus.

Menurut dia penurunan aksi kejahatan dan laka ini berkat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan tertib lalu lintas. Di samping itu, pihaknya melakukan pencegahan melalui operasi dan patroli. Pihaknya tetap menggalakkan pengamanan di pintu masuk, seperti pelabuhan dan jalur menuju bandara. (her)

Pusat ’’Deadline’’ Pemkab Loteng

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) saat ini sedang mempercepat penyelesaian persetujuan pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan bypass Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika. Pasalnya, pemerintah pusat sudah memberikan deadline sampai tanggal 17 Juni mendatang. Persetujuan pembebasan lahan ini sebagai syarat untuk usulan pembangunan jalur tersebut oleh pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada wartawan, Selasa (11/6), mengatakan pemerintah pusat meminta persetujuan dari pemilik lahan untuk dibebaskan lahannya.

Persetujuan pembebasan lahan tersebut, ujarnya, belum sampai bicara harga pembebasan lahan, tapi baru sebatas persetujuan tertulis. Karena untuk proses pembebasan lahan itu ada tahapannya yang dimulai dari proses appraisal sampai proses negosiasi harga lahan dengan pemilik lahan.

“Tim appraisal-nya sendiri saat ini masih dalam proses tender,” terangnya.

Setelah tim appraisal ditunjuk, baru kemudian tim akan turun melakukan penilaian harga lahan. Pihaknya pun memastikan dalam proses pembebasan lahan, masyarakat tidak akan dirugikan, sehingga masyarakat pemilik lahan tidak perlu khawatir. Lahannya tidak akan dibayar murah.

Dikatakanya, luas lahan yang akan dibebaskan mencapai sekitar 80 hektar dengan panjang

ruas jalan yang akan dibangun mencapai 17 km. Lahan ini akan melewati setidaknya tujuh desa, yakni Desa Tanak Awu, Ketara, Sukadana serta Desa Pengengat.

“Kepala desa yang ada lahan warganya terkena pembangunan jalan sudah kita dikumpulkan.

Untuk membantu penyelesaian persetujuan pembebasan lahan ini,” imbuh Nursiah.

Untuk proses pembangunan jalur itu, tambahnya, direncanakan pada awal tahun 2020 mendatang. Pemerintah pusat pun telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun untuk

Praya (Suara NTB) Partai Gerindra masih akan menunggu hasil survei internal sebelum menetapkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang. Beberapa nama kader Partai Gerindra disebut-sebut bakal maju di Pilkada Loteng mendatang. Satu di antaranya H.L. Pathul Bahri, S.IP., yang juga Wakil Bupati Loteng.

Nama H.L. Pathul Bahri, memang digadang-gadang menjadi yang paling berpeluang diusung oleh Partai Ger(Suara NTB/dok) indra di Pilkada Loteng menH. Ridwan Hidayat datang. Selain karena posisinya saat ini yang masih menjabat sebagai Wabup Loteng, juga karena posisinya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Loteng.

Namun demikian, tegas Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, kepada Suara NTB, Selasa (11/6), hal itu bukan jaminan. Karena penentuan siapa calon kepala daerah yang akan diusung Partai Gerindra, tergantung hasil survei internal nantinya. “Hasil survei yang akan menentukan, siapa calon kepala daerah yang akan diusung Partai Gerindra di Pilkada Loteng mendatang,” ujarnya.

Dikatakannya, ada mekanisme dan tahapan yang harus dilewati sebelum kemudian Partai Gerindra memutuskan calon kepala daerah yang akan diusung. Di mana setelah survei internal dilakukan, kemudian akan ada tim yang turun untuk mengkaji potensi dan peluang dari masing-masing calon kepala daerah yang ada, barulah diputuskan siapa yang akan diusung.

Ridwan menyebutkan, selain Wabup Loteng, ada beberapa kader Partai Gerindra yang juga berpeluang diusung. Ada nama Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng, Ali Utsman.

Termasuk H.L. Sudiartawan serta Wakil Ketua DPRD NTB saat ini, L. Wirajaya. ‘’Dan, pada prinsipnya semua punya peluang yang sama,’’ ujar mantan Asisten I Setda NTB ini.

Untuk itu, pihaknya mendorong kader Partai Gerindra yang punya niat untuk maju di Pilkada Loteng mendatang supaya mulai mempersiapkan diri dengan bersosialisasi kepada masyarakat supaya bisa mendapat dukungan dari masyarakat nantinya.

Apalagi poin utamanya ialah, Partai Gerindra akan mengusung calon kepala daerah yang memang diinginkan oleh masyarakat.

“Buat apa kita usung calon kepala daerah yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tentunya kita akan mengusung calon kepala daerah yang memang diinginkan dan punya dukungan yang luas,” tambah Ridwan.

Disinggung soal mitra koalisi, Ridwan menegaskan, saat ini masih dalam tahap penjajakan dan Partai Gerindra tetap terbuka untuk membangun koalisi dengan partai manapun. Meski demikian, akunya, tahapan pilkada masih lama, sehingga masih cukup waktu bagi pihaknya untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain yang nantinya bisa dijadikan mitra koalisi.

Partai Gerindra sendiri berhasil memperoleh suara terbanyak di pemilu legislatif lalu di Loteng. Partai pimpinan Prabowo Subianto ini pun berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPRD Loteng bersama dengan Partai Golkar dengan tujuh kursi, sehingga Partai Gerindra tinggal butuh tambahan tiga kursi lagi untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang. (kir)

(Suara NTB/dok)

H. M. Nursiah lak lahannya dibebaskan. Harga pembebasan lahan juga pastinya tidak akan merugikan masyarakat pemilik lahan,” ujarnya meyakinkan. (kir)

Urai Penumpukan Penumpang

Otoritas Pelabuhan Lembar Berlakukan ’’Extra Trip’’

Pilkada Loteng

Nasib Pathul Bahri Tergantung Hasil Survei

membangun jalur bypass setara jalan tol tersebut, sehingga proses tender proyeknya direncanakan akan dimulai pada akhir tahun 2019 mendatang.

Disinggung kemungkinan ada masyarakat pemilik lahan yang bakal menolak dibebaskan lahannya, Nursiah mengaku optimis semua mendukung. Terlebih selama proses sosialisasi kepada masyarakat, tidak ada masyarakat yang menolak.

Apalagi pembangunan by pass manfaatnya sangat besar, bukan hanya bagi masyarakat tetapi bagi daerah ini juga.

“Semua elemen masyarakat di daerah ini tentunya sangat mendukung rencana pembangunan jalur bypass dari bandara ke kawasan Mandalika ini. Jadi kita optimis dan yakin tidak ada yang bakal keberatan apalagi sampai meno-

(Suara NTB/dok)

SEKOTONG - Pantai Sekotong merupakan salah satu lokasi perayaan Lebaran Topat di Lobar. Selain itu, ada juga Pantai Duduk, Kerandangan, Senggigi, Pantai Kuranji, Pantai Cemara dan lainnya yang menjadi tujuan warga.

Amankan Perayaan Lebaran Topat

Polres Lobar Kerahkan 427 Personel dan Empat Kapal Patroli Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat Lombok umumnya dan Lombok Barat (Lobar) khususnya merayakan Lebaran Topat, Rabu (12/ 6) ini. Tradisi Lebaran Topat ini biasanya dirayakan masyarakat dengan pelesir ke berbagai lokasi wisata, terutama di pantai, mulai dari kawasan wisata Sekotong sampai kawasan Senggigi.

Untuk mengamankan lokasi - lokasi perayaan Lebaran Topat ini, Polres Lobar menerjunkan 427 personel yang disiagakan di berbagai pos pengamanan di berbagai tempat keramaian. Pihak Polres juga mengamankan wilayah laut dengan mengerahkan 4 unit kapal. Selain itu, Polres melakukan rekayasa lalu lintas untuk mencegah terjadi kemacetan di lokasi wisata, terutama di pusat perayaan Lebaran Topat yang diadakan Pemda Lobar di wilayah Senggigi Kecamatan Batulayar.

Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi yang didampingi Kabag Ops Polres Lobar Kompol I Nyoman Adi Kusuma, Selasa (11/6) menjelaskan pelaksanaan Lebaran Topat di Lobar dipusatkan di Pantai Duduk Kecamatan Batulayar. Pada saat pelaksanaan acara ini, biasanya banyak ritual dan tradisi yang akan digelar oleh Pemda Lobar, salah satunya kegiatan ziarah makam di Makam Batulayar. Nantinya, bupati bersama para pejabat terkait akan menggunakan cidomo yang beriring-iringan menuju ke pusat acara di Pantai Duduk.

Selain dari 427 personel ini, pengamanan juga akan diback-up dari personel Brimob, Sabhara, Basarnas, TNI, Dinas Perhubungan dan Pol PP. Dari hasil pemetaan yang sudah dilakukan, ada sejumlah titik yang harus diantisi-

pasi seperti di Pantai Kerandangan, Pasar Seni Senggigi.

Pantai Duduk Satu dan Dua, Pantai Batulayar, sedangkan di wilayah Kecamatan Labuapi, titik yang diantisipasi yaitu Pantai Kuranji. Sementara di Kecamatan Gerung ada Pantai Induk, di Kecamatan Lembar ada Pantai Cemara dan di Sekotong di beberapa pantai di wilayah tersebut.

Untuk memastikan, keamanan diwilayah laut, Polres Lobar juga kerjasama dengan Polair Polres Lobar, di mana untuk pengamanan jalur laut, Polres Lobar menerjunkan empat kapal, kapal tersebut disiagakan di Pantai Duduk dan Pantai Kerandangan untuk melakukan pengawasan pengunjung yang mandi. “Pengalaman dua tahun lalu, di Pantai Kerandangan ada insiden pengunjung terbawa arus saat berenang,” ungkapnya Dua kapal yang lainnya, disiapkan di Pantai Cemara dan di wilayah Sekotong. Di setiap tempat keramaian, Polres Lobar juga meminta kepada Pemda Lobar agar dibuatkan tenda dan pengeras suara, karena pengalaman tahun lalu, di saat sedang ramai pengunjung, sering terjadi anak hilang, atau terpisah dengan keluarga, sehingga diperlukan ada tenda. Untuk kelancaran lalu lintas, di kawasan Senggigi, Polres Lobar akan memberlakukan buka tutup jalur di kawasan utama jalan pariwisata. “ Kita sudah sosialis kepada masyarakat untuk buka tutup jalur,” ujarnya.

Nantinya, buka tutup jalur akan dilakukan secara situasional tergantung kondisi kendaraan, kalaupun diberlakukan buka tutup jalan, kemungkinan akan dilakukan mulai pukul 16.00 Wita.” Kalau pengunjung dan kendaraan sudah terlihat menumpuk di Senggigi, kita arahkan kendaraan

dari Mataram untuk kembali, atau melewati jalur lain lewat Gunung Sari, “ jelasnya.

Buka tutup jalan, akan dilakukan bertepatan dengan aktivitas pulangnya warga masyarakat yang selesai melakukan tradisi Lebaran Topat yang dipusatkan di kawasan Pantai Batulayar dan di sepanjang kawasan Pantai Senggigi.’’

Untuk menghindari kemacetan saat masyarakat balik, jalur Mataram-Senggigi akan diberlakukan buka tutup,” jelasnya.

Karena pengalaman dua tahun lalu, kemacetan terjadi di Jalan Mataram Senggigi hingga pukul 24. 00 wita, karena kemacetan tidak bisa diurai saking banyaknya kendaraan, tahun 2018 lalu, ketika jalur diberlakukan buka tutup, tidak terjadi kemacetan, bahkan sampai jam 8 malam, kendaraan yang pulang dari aktivitas Lebaran Topat berjalan lancar.

Secara teknis, Kasat Lantas Polres Lobar Iptu Lalu Pancawarsa menjelaskan untuk keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas masyarakat diimbau dan diberitahukan selama perayaan Lebaran Topat, jalur dari arah Mataram-Senggigi akan diberlakukan buka tutup sementara dan dialihkan dari simpang empat Montong menuju simpang empat Gunungsari belok kiri ke arah Pusuk, bagi masyarakat yang ingin bepergian ke wilayah Lombok Utara yang akan melewati jalur Senggigi, diarahkan untuk melewati Gunungsari.

“Jadi buat warga atau pengguna jalan yang akan menuju KLU yang biasanya melawati jalur Senggigi, pada hari Rabu, diimbau untuk tidak melewati jalur tersebut pada jam yang sudah ditetapkan, karena jalan tersebut akan dialihkan melalui simpang empat Gunungsari menuju Pusuk-PemenangSenggigi “ jelas dia. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar terus meningkat hingga H+6 (Selasa, 11/ 6). Pihak otoritas pelabuhan beberapa kali memberlakukan extra trip untuk mengurai penumpukan kendaraan yang mencapai 1.700 unit ditambah ratusan kendaraan campuran terdiri dari kendaraan roda empat, truk kecil, sedang dan besar.

Pasalnya hingga saat ini masih diberlakukan pembatasan pengangkutan kendaraan, pembatasan pengangkutan kendaraan ini diberlakukan hingga H+7. Kecuali kendaraan pengangkut barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan warga untuk keperluan sehari – hari tidak dilakukan pembatasan.

Kepala BPTD Wilayah XII (Bali- NTB) Agung Hartono melalui Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD Wilayah Lembar Nelson Dallo mengatakan, puncaknya arus balik terjadi Minggu malam (H+5), mulai sejak sore hingga malam. Puncak arus balik terjadi karena secara bersamaan ada pelayanan Kapal Legundi, Senin (10/6).

Diakuinya, kendaraan roda dua mengalami peningkatan

yang signifikan pada lebaran kali ini, berbeda dengan kendaraan roda empat campuran malah mengalami penurunan.

“Kendaraan ini mengalami kenaikan 10 persen,” jelasnya, Selasa (11/6).

Berdasarkan data pada BPTD, jumlah penumpang yang melalui Pelabuhan Lembar ke Padangbai dan Surabaya menggunakan Kapal Motor Penumpang KMP) Legundi mencapai hingga H+4 mencapai 47.144 orang. Kendaraan roda dua mengalami penurunan dari 9.259 unit tahun 2019 dibanding tahun 2018 mencapai 9.451 unit. Sedangkan kendaraan roda empat campuran mengalami peningkatan dengan kisaran 8,58 persen dari 5.885 unit tahun 2018 menjadi 6.390 unit tahun 2019.

Pada penyeberangan Lembar-Padangbai, puncak arus mudiknya terjadi pada hari H-4 Lebaran dan kendaraan pada hari H lebaran. “Arus balik puncaknya terjadi hari Sabtu malam dan Minggu malam (malam Senin, red),” jelas dia. Pelayanan di pelabuhan berjalan lancar sejauh ini, kalaupun ada penumpukan pihak pelabuhan memberlakukan extra trip. (her)

Diduga Nyambi Jadi Bandar Narkoba

Sopir Angkutan Diringkus Polisi Praya (Suara NTB) Salah seorang sopir angkutan asal Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah, L. AY (40), Senin (10/6) diringkus anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng). L. AY ditangkap, karena kedapatan menjadi bandar narkoba.

Pelaku ditangkap di rumahnya saat sedang meracik paket narkoba jenis sabu-sabu.

“Total ada tiga paket narkoba jenis sabu-sabu ukuran sedang serta satu paket ukuran kecil yang berhasil diamankan dari tangan pelaku. Selain ada juga uang tunai serta alat isap sabu,” ungkap Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Dhafid Shiddiq, SIK., Selasa (11/6).

Pelaku, ujarnya, diduga merupakan pemasok narkoba di Desa Batunyala dan sekitarnya. Ulah

pelaku tersebut pun cukup membuat resah masyarakat, sehingga polisi yang mendapat laporan langsung mengambil tindakan.

“Pelaku kita tangkap setelah ada laporan masuk dari masyarakat,” tambahnya.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 14.30 wita. Awalnya, polisi sempat melakukan penyelidikan atas rumah pelaku. Setelah memastikan pelaku ada, barulah polisi melakukan penggerebekan. Pelaku pun tidak bisa berkutik saat rumahnya digeledah aparat kepolisian.

Usai digeledah, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Polisi kini masih terus mengembangkan kasus tersebut, guna mengungkap kemungkinan jaringan peredaran narkoba milik pelaku. (kir)

(Suara NTB/ist)

DIBEKUK - Pelaku pengedar narkoba asal Desa Batunyala dibekuk aparat Polres Loteng, Senin (10/6).

SUARA PULAU SUMBAWA Rumah Ramah Lingkungan di Pulau Kenawa Terbengkalai

SUARA NTB Rabu, 12 Juni 2019

Halaman 6

Kondisi bangunan rumah ramah lingkungan di pulau Kenawa, kecamatan Poto Tano sangat mengkhawatirkan. Meski letaknya di salah satu pulau pariwisata andalan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tetapi keberadaannya tidak terurus sehingga banyak mengalami kerusakan.

KONDISI rumah ramah lingkungan yang oleh pengunjung pulau Kenawa biasa menyebutnya “rumah botol” (karena material dindingnya tersusun oleh ribuan botol) itu memang benar-benar miris.

Hampir seluruh bagiannya mulai mengalami kerusakan.

Daun pintu, jendela hingga sekat ruang pada bagian dalamnya sudah tidak beraturan. Belum lagi lantainya yang terkelupas sehingga suasana kotor dan reyot mengganti wajah cantik bangunan tersebut.

Ada dua unit bangunan rumah ramah lingkungan di pulau Kenawa ini. Tetapi kondisinya hampir sama. Sepertinya, sejak dibangun pada 2016 lalu tidak pernah ada upaya pemeliharaan atau perbaikan baik oleh Pemda KSB maupun oleh PT Eco Solution Lombok (ESL) yang diberi hak mengelola pulau Kenawa

(Suara NTB/bug)

TIDAK DIRAWAT - Bagian dalam rumah ramah lingkungan di pulau Kenawa rusak berantakan karena tidak dirawat (foto kiri). Bagian depan bangunan rumah ramah lingkungan (foto kanan). berikut enam pulau lainnya yang masuk dalam gugusan Gili Balu’ di kecamatan Poto Tano.

Tidak terurusnya bangunan rumah botol itu oleh banyak pengunjung pulau Kenawa sangat disayangkan. Mereka mengaku kedatangan mereka berekreasi ke pulau tepat di depan dermaga pelabuhan Poto Tano itu salah satunya untuk

berfoto dengan latar bangunan rumah tersebut.

“Kalau seperti ini (rusak) susah nyari sudut foto yang bagus. Padahal dengan latar rumah ini kita fotonya seperti di luar negeri,” keluh salah seorang pengunjung pulau Kenawa yang berswafoto dengan latar rumah ramah lingkungan itu, akhir pekan lalu.

Keluhan pengunjung itu ada benarnya. Saat dibangun 2016 lalu, Bupati KSB, Dr, Ir. H. W. Musyafirin, MM, berharap kedua rumah ramah lingkungan itu menjadi ikon pulau Kenawa untuk menarik wisatawan datang berkunjung. Dengan desain rumah ala eropa zaman dulu, ia sempat berseloroh, berfoto di pu-

lau Kenawa akan serasa berada di luar negeri.

Bangunan rumah ramah lingkungan di pulau Kenawa ini sendiri tidak dibangun oleh sembarangan orang. Kreatornya adalah Michael E. Reynolds (Mike Reynolds), konsultan arsitektur berkebangsaan Meksiko yang merupakan konsultan terbaik dunia di bidang infras-

Semester Pertama, Serapan Anggaran di Bawah 30 Persen Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Nurdin Rahman SE, menyebutkan, hingga saat ini serapan anggaran semester pertama 2019 masih berada di bawah angka 30 persen atau sekitar Rp305 miliar dari total APBD yang mencapai Rp1 triliun lebih.

Kondisi tersebut tentu sangat disayangkan, karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah anggaran terserap ini juga didominasi oleh pelaksanaan pekerjaan non fisik, sedangkan untuk fisik dengan anggaran yang mencapai angka ratusan miliar masih belum juga dilaksanakan.

“Memang serapan anggaran kita masih sangat kecil yakni 27,5 persen di semester pertama. Jumlah inipun hanya seba-

tas uang bayar gaji dan tunjungan lainnya, sementara untuk pelaksanaan program fisik yang berada di masing-masing SKPD masih belum bisa terlihat. Kami tidak mengetahui secara pasti apa kendala di SKPD sehingga masih enggan menggunakan anggaran yang ada di KSB. Tetapi yang jelas karena serapannya masih rendah, kami dalam waktu dekat ini akan melaporkan masalah ini ke Pimpinan Daer-

ah agar bisa segera disikapi dan diberikan sanksi bagi yang molor,” ungkapnya kepada Suara NTB, Selasa (11/6).

Dikatakannya, terkait dengan masih molornya serapan anggaran ini bisa jadi karena SKPD yang lelet dalam perencanaannya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena anggarannya sudah dibagi Per terminnya dan tinggal dilaksanakan saja. Tetapi faktanya masih belum maksimal juga

Butuh Kerjasama Kelola Sampah Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan, pengelolaan sampah tidak bisa diabaikan. Karena pengangkutan sampah ke TPA juga akan menimbulkan persoalan baru. Dalam beberapa tahun, TPA sudah penuh. Makanya langkah yang paling tepat adalah seluruh perangkat kerja yang menangani sampah harus bekerjasama dengan lembaga atau organisasi yang memang lebih piawai dalam mengelolah sampah.

“Untuk memenuhi sarana prasarana yang memadai tentu memerlukan anggaran yang cukup besar. Tetapi ada langkah lain yang lebih efektif menurut saya.

Kita coba lakukan kerjasama semua kecamatan melalui forum camat nanti. Termasuk dinas-dinas terkait, agar kemudian kita coba jalin kerjasama dengan kelompok atau organisasi yang

menangani khusus sampah,” ujar Bupati saat berkunjung ke Dinas LH sekaligus mengecek sarana prasarana baru-baru ini.

Menurut Bupati, kerjasama dengan organisasi dimaksud diharapkan agar sampah yang dihasilkan selama ini bisa dikelolah menjadi bahan yang bermanfaat.

“Contohnya ada Ibu Aisah di Ampenan, saya sudah ketemu.

Kemudian beberapa camat sudah saya informasikan agar forum camat itu menjadi fasilitator antara masyarakat yang bergelut dengan sampah dengan organisasi yang siap untuk membantu kita Sumbawa.

Mudah-mudahan Ibu Aisah betul-betul konsen dengan apa yang saya ketemu dulu. Dan beliau sudah siap, bahkan sudah diinisiasi oleh Bu Camat Unter Iwis. Insya Allah itu akan berkelanjutan, ini harapan

saya. Karena memang Sumbawa ini berat betul, dan begitu luar biasa sampah kita yang tida bisa kita kendalikan,” tandasnya.

Bupati berharap Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga akan menginisiasi hal tersebut.

Bahkan dirinya siap menyetujui anggaran untuk studi banding pihak LH terkait pengelolaan sampah ini.

Sedangkan Kepala Dinas LH Sumbawa, Abdul Haris mengakui bahwa dengan sarana dan prasarana yang ada, baru sebagian dari wilayah dalam kota yang bisa dilayani untuk pengangkutan sampah.

Kedepannya selain melakukan pengusulan penambahan sarana prasarana, pihaknya juga akan berupaya bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait dalam pengelolaan sampah. (ind)

Bupati Lantik Penjabat Sekda Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc melantik Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (11/6). Sebelumnya, H. M. Ikhsan Asisten Pemerintahan Setda Sumbawa.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, jabatan Sekretaris Daerah, punya peran penting, karena berkewajiban membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan. Serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya. Dengan fungsi itu, Sekretaris Daerah sesungguhnya merupakan motor penggerak organisasi pemerintahan daerah.

Terkait hal tersebut, Bupati meminta Penjabat Sekda dapat menghayati peran dan fungsinya. Selain harus mampu mengemban seluruh aktivitas maupun tugas-tugas administratif, juga harus terus meningkatkan kemampuan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi secara produktif, kepada seluruh institusi, baik internal maupun eksternal. Bupati juga menekankan dua hal penting dalam mendukung upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama terus

meningkatkan disiplin PNS. Dengan melakukan upaya untuk menyeimbangkan antara reward and punishment dan dengan mendayagunakan semua potensi PNS dengan prinsip birokrasi yang cepat, tepat, akurat namun taat azas. Kedua, membangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerja seperti DPRD dan Forkopimda dalam mengembangkan kebijakan daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan penjabat Sekda, karier sebagai PNS hingga ke posisi sekarang, merupakan buah kerja keras dan tidak semua aparatur mampu dan berkesempatan meraihnya.

“Hendaknya momentum pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memulai pelaksan-

aan tugas dan memberikan segalanya yang terbaik kepada pemerintah daerah, guna mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik yang bersifat pelayanan dan pengaturan maupun pemberdayaan dan pembaharuan,” pesannya.

Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa, Bupati juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Drs. H. Rasyidi atas dukungan dan pengabdian yang telah diberikan bagi daerah ini. Serta berharap semangat kebersamaan dan jalinan silaturrahmi tetap terus terjaga walaupun telah memasuki masa purna tugas,” pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

PENJABAT SEKDA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat melantik H. M. Ikhsan sebagai Penjabat Sekda Sumbawa di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (11/6).

sampai dengan saat ini.

Masalah ini bukan hanya terjadi saat ini saja, melainkan setiap tahun anggarannya selalu saja seperti ini. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan cara membuat laporan ke pimpinan daerah agar bisa dilakukan pemanggilan ke SKPD masing-masing. Jika tidak segera disikapi dikhawatirkan akan terus berlarut dan dampak bagi perekonomian masyarakat semakin lesu.

Jika mengikuti rencana penggunaan anggaran, seharusnya saat ini sudah ada pelaksanaan program fisik tetapi karena SKPDnya yang lelet makanya belum

ada hingga saat ini. Sehingga di bulan Juni dan Juli pihaknya sudah mulai menerima pembayaran program fisik per progres pekerjaannya. Bahkan jika program dilaksanakan meskipun tidak sesuai termin, pihaknya menjamin akan tetap membayar pekerjaan dimaksud.

“Kami tidak tahu secara persis apa yang menjadi kendala di lapangan, sehingga serapannya masih sangat rendah. Makanya kami akan segera buat laporan ke Pimpinan daerah untuk dilakukan eveluasi secara menyeluruh.

Karena jika tidak segera, dikhawatirkan akan tetap saja molor sampai akhir tahun nanti,” pungkasnya. (ils)

truktur ramah lingkungan dan listrik tenaga surya.

Saat itu, Mike mengumpulkan sekitar 60 konsultan arsitektur terbaik dari seluruh belahan dunia membangun kedua unit rumah botol tersebut. Mike menjadikan rumah tersebut sebagai proyek pelatihan bagi para arsitek yang ingin belajar konsep hunian ramah lingkungan

dengan memanfaatkan barangbarang bekas (earthship).

Uniknya lagi, sebagai penggagas rumah ramah lingkungan. Mike mengaku bangunan yang dibuat di pulau Kenawa itu merupakan proyek keduanya di dunia setelah bangunan pertama berhasil di selesaikannya di New Mexico, Mexico negara asalnya. (bug)

Mantan Bupati Sumbawa, Hasan Usman Berpulang Sumbawa Besar (Suara NTB) Atas nama Pemkab dan masyarakat, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.c, menyampaikan ucapan dukacita yang mendalam atas wafatnya, Drs. H. Hasan Usman S.H (mantan Bupati Sumbawa Periode 1967-1979), pada Selasa (11/6) kemarin, di Mataram.

“Tokoh masyarakat kita, bapaknya rakyat kita, Innalillahi Wainna Ilaihirajiun. Yang terhormat bapak Drs. H. Hasan Usman telah meninggalkan kita untuk selamanya. Dan saya bersyukur sewaktu beliau masih hidup saya terkenang banyak hal,” terang Bupati, di sela sela pelantikan pejabat Sekda Sumbawa.

Maka ketika dirinya mendapatkan jabatan (Bupati) ini, langsung memerintahkan salah satu ruang rapat di Kantor Bupati diabadikan nama Drs.H. Hasan Usman. “Alhamdulillah kepedulian

(Dok Humas Pemkab Sumbawa)

Potret Almarhum H. Hasan Usman kita sebagai warga bangsa sebagai Tau Samawa yang sedang memegang amanah, telah kita berikan sebuah penghargaan yang cukup besar,” kata H. Husni. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 12 Juni 2019

Halaman 7

Konversi Mitan ke LPG Belum Ada Kepastian Dompu (Suara NTB) Rencana pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di pulau Sumbawa hingga saat ini belum ada kepastian. Tidak hanya belum adanya keputusan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), konversi juga belum didukung tempat isi ulang gas.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT kepada Suara NTB, Selasa (11/6) mengungkapkan, program konversi minyak tanah ke gas LPG tabung 3 kg masih menunggu ketetapan HET oleh pemerintah Provinsi (Pemprov). Ini akan menjadi acuan bagi Pertamina dalam mendistribusikan gas dari tempat isi ulang ke pengecer. “Informasinya, penetapan HET sudah naik ke meja Gubernur,” kata Soekarno.

HET gas tabung 3 kg, kata Soekarno, tidak ada perbedaan antara di pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Karena HET di pulau Lombok juga akan ada perbaikan dari penetapan sebelumnya. “Nanti akan diberlakukan satu harga,” terangnya.

Terhadap suplai gas untuk konsumen, menurut Soekarno, menjadi kewenangan Pertamina. Untuk wilayah Dompu dan Bima, sesuai ketetapan pusat akan disuplai dari Depo pertamina di Kota Bima. Karena sudah ada fasilitasnya. “Pertamina tinggal menambah depo isi ulang untuk gas. Kemarin informasinya masih terkendala IMB,” ungkapnya.

Sementara paket bantuan paket gas LPG tabung 3 kg didistribusikan pemerintah sejak November 2018 untuk program konversi mitan ke gas LPG. Janjinya, Desember 2018 konversi sudah berjalan. Namun hingga saat ini, penerima paket bantuan kesulitan melakukan isi ulang gas. Kalau pun ada gas tabung 3 kg harganya cukup mahal mencapai Rp60 ribu per Soekarno tabung. (ula) (Suara NTB/ula)

Temuan Kerugian Ratusan Juta di DPRD akan Dikembalikan Kota Bima (Suara NTB) Temuan pengunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggujawabkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi NTB, di Sekretariat DPRD Kota Bima akan dikembalikan secepatnya.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH, mengakui ada temuan di Setwan. Namun kata dia, temuan tersebut berupa administrasi dan akan diselesaikan dalam waktu yang tidak lama. “Paling telat akhir bulan enam ini semuanya sudah selesai,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (11/6).

Menurutnya, pengembalian tersebut menindaklanjuti rekomendasi dari pihak BPK perwakilan NTB serta komitmen pihaknya setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Pengembalian temuan ini juga tidak terlalu sulit, karena angkanya tidak begitu besar,” katanya.

Meski demikian, Syamsurih mengaku akan tetap melakukan rapat koordinasi bersama Sekretaris Dewan dengan para anggota dewan lain, untuk mengevaluasi hasil dari temuan BPK tersebut. “Akan kita rapatkan dulu. Terutama mengevaluasi kinerja bendahara,” terangnya.

Dari data yang dihimpun Suara NTB, anggaran sebanyak Rp 432.812.600 tahun 2018 di Sekretariat Dewan tahun 2018, diduga dipakai belanja barang dan jasa, namun tidak jelas pertanggungjawabannya karena tidak sesuai ketentuan.

Temuan ratusan juta tersebut berasal dari beberapa item kegiatan, seperti kebutuhan biaya perjalanan dinas pegawaiSekretariatdanAnggotadewan.Kebutuhan administrasi seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Selain itu, dari beberapa penggunaan anggarannya, turut menyeret 24 dari 25 anggota DPRD Kota Bima dengan masingmasing ratusan juta rupiah. Temuan ini juga dari pengadaan baju dinas di kalangan anggota deSyamsurih wan. (uki) (Suara NTB/Uki)

Kabupaten Bima Usulkan Tambahan CPNS dan P3K 2019 Bima (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Bima akan mengusulkan tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2019.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Abdurahman, S.Sos mengatakan usulan tambabhan CPNS dan P3K tersebut dengan menggunakan sistem Zero Growth.

“Sistem Zero Growth ini merupakan kebijkan pemerintah pusat. Yakni pengusulannya berdasarkan jumlah ASN yang pensiun hingga Desember 2019,” katanya.

Berdasarkan data yang diinput saat ini, tercatat ada sebanyak 270 yang akan pensiun sampai bulan Desember tahun 2019.

Sehingga dipastikan total CPNS dan P3K yang akan diusulkan ada 270 orang. “Ini data yang baru kita input. Tapi kemungkinan bisa bertambah bisa berkurang jumlahnya,” katanya.

Diakuinya, pengusulannya akan disampaikan ke BKN dan Kementrian PAN RB tersebuyt juga akan dibagi menjadi dua kategori. Yakni CPNS berkisar 30 persen, sementara P3K sebanyak 70 persen. Menurutnya, tenaga honor dan umum melalui P3K hingga saat ini masih menunggu PP tentang tata cara penggajian, apakah tetap dibebankan ke daerah atau pemerintah pusat.

“Soal ini kita masih terus komunikasikan ke Kemenpan RB dan BKN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini regulasinya turun,” katanya.

Abdurahman menambahkan, pegawai yang paling banyak akan diusulkan yakni Guru, karena tahun ini banyak yang akan purna tugas dan sebagiannya tenaga administrasi perkantoran dan pegawai struktural.

“Kami mewanti wanti masyarakat agat tidak mempercayai calo. Proses seleksi nanti mengandalkan kemampuan sendiri karena menggunakanComputer Asisted Test (CAT), “ Abdurahman pungkasnya. (uki) (Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

MENGADU - Puluhan ASN Kota Bima menemui anggota DPRD mengadukan nasib karena didemosi tanpa sebab, Selasa (11/6).

Didemosi, Puluhan ASN Kota Bima Mengadu ke Dewan Kota Bima (Suara NTB) Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima yang diturunkan jabatan atau demosi mengadu ke DPRD Kota Bima, Selasa (11/6). Mereka keberatan didemosi tanpa alasan yang jelas. tidak pernah melakukan pelanggaran atau indisipliner.

“Saya merasa selama ini tidak pernah melanggar disiplin seperti dalam aturan PP 11 2017 dan PP 53 tahun 2010 ,” katanya kepada wartawan.

Ia mengatakan, proses mutasi, rotasi hingga demosi dalam organisasi pemerintahan sangat wajar, hanya saja harus sesuai dengan aturan serta melalui proses dan tahapan.

Puluhan ASN yang tergabung dalam forum Silahturahmi ASN Kota Bima itu direrima langsung oleh Ketua DPRD, Syamsurih, Wakil Ketua DPRD, Alfian Indrawirawan S.Adm, dan Ketua Komisi I, Taufik A. Karim.

Salah seorang ASN yang menjadi korban demosi, Irwansyah mengaku, tidak terima diturunkan dari jabatan, karena selama ini merasa

“Kalau mutasi dan rotasi biasa. Tapi kalau demosi harus ada proses dan tahapannya,” katanya.

Irwansyah menjelaskan, berdasarkan aturan penurunan jabatan atau demosi seorang pejabat atau ASN yakni yang mendapatkan hukuman karena melanggar atau tindakan indislipliner.

“Salahsatu pelanggaran yakni tidak masuk kerja di atas satu bulan. Hal ini pula harus

ada pemeriksaan,” katanya.

Namun selama ini hingga dirinya didemosi tidak pernah diperiksa atau dipanggil karena merasa memang tidak pernah meninggalkan tugas kantor sampai berbulan bulan lamanya. “Maka dari ini saya tidak terima didemosi,” ujarnya.

Irwansyah juga tidak menampik ASN ditempatkan dimana saja berdasarkan sunmpah jabatan. Namun penempatan ataupun penurunan jabatan harus sesuai prosesdur yang ada. “Kami ingin ada keadilan. Jangan merampas hak kami,” sesalnya.

ASN lain, Nurwahidah me-

nilai, pergeseran jabatan ASN ditemukan banyak terjadi kejanggalan. Seperti isi dalam Surat Keputusan (SK) jabatan dan penempatan yang diterima.

“Dalam SK jabatan saya sebagai Kabid. Tapi faktanya justru diturunkan jadi Kasi,” katanya.

Ia menambahkan sebelum didemosi, dirinya merupakan Kabid di DPPKBN, tapi didemosi dan ditempatkan sebagai Kasi Trantib Kecamatan. Penempatan tersebut juga tidak bisa dijalankan karena merasa tidak ahli dalam bidang tersebut. “Ini bukan soal meminta jabatan, tapi ini soal keadilan,” ujarnya. (uki)

BPJS Akui PDIP Gugat Hasil Pemilu, Masih Menunggak Penetapan Caleg Klaim RSUD Terpilih Tunggu Putusan MK Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu menunda penetapan perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih hasil Pemilu 17 April.

Penundaan itu menyusul adanya gugatan PDI Perjuangan (PDIP) untuk daerah pemilihan Dompu 3 meliputi Kecamatan Manggelewa dan Kilo.

“Penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan caleg terpilih ditunda sampai adanya putusan MK,” kata Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB, Selasa (11/6/2019) kemarin.

Dikatakan Arifuddin, gugatan hasil Pemilu 17 April untuk wilayah Kabupaten Dompu terkait pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh tim pasangan calon No 02. Untuk DPR RI diajukan oleh Partai Golkar dan Partai Berkarya. Sementara untuk DPD RI dan DPRD Provinsi tidak ada gugatan.

Terkait gugatan pemilihan Presiden dan wak-

il Presiden, kata Arifuddin, saat ini pihaknya masih dalam proses melengkapi alat bukti berupa DB KPU dan DB1 pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Begitu juga dengan formulir model DB2 KPU dari seluruh Kecamatan, serta berbagai formulir yang yang dibutuhkan.

Ia pun merasa yakin apa yang sudah dikerjakan pihaknya bersama p a r a penyelenggara setiap tingkatan tidak ada masalah.

Karena setiap keber-

Arifuddin

atan saksi maupun temuan Bawaslu dan pihaknya langsung memperbaiki secara bertahap. Termasuk dengan membuka C1 papan hingga melakukan penghitungan ulang untuk beberapa TPS saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan.

Komisioner KPU Dompu, Agus Setiawan, SH yang dihubungi terpisah mengatakan, proses pemilihan hingga proses rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Dompu berjalan sesuai prosedur.

Tidak ada kecurangan dilakukan, karena setiap keberatan disampaikan para saksi langsung ditindak lanjuti. Keberatan itupun sebagian besar tidak terbukti.

“Karena ini sudah masuk gugatan, kita hadapi dengan bukti dan data,” jawabn y a . (ula)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, M. Zainuddin mengakui, masih menunggak pembayaran klaim dari RSUD. Hal itu dikarenakan kendala administrasi yang belum dituntaskan pihaknya. Namun demikian, besaran tunggakan dirasa tak seberapa, yakni hanya untuk satu bulan pelayanan sebesar Rp3,5 miliar.

“Itu masih proses administrasi saja. Kalau sudah selesai nanti kita bayar. Ndak ada masalah,” ungkapnya menjawab Suara NTB, Selasa (11/6).

Penyelesaian proses administrasi tak kunjung tuntas dilakukan karena terbentur libur panjang lebaran beberapa waktu lalu. Termasuk pengaruh dari keterlambatan pengajuan klaim oleh rumah sakit sendiri.

Tetapi ditegaskan M. Zainudin, persoalan ini tidak akan menghambat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sesuai komitmen awal yang telah disepakati bersama dengan pusat pelayanan kesehatan tersebut. “Kami pastikan ini tidak akan menghambat pelayanan di rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan

lain seperti puskesmas atau dokter keluarga,” ujarnya.

Sementara untuk peserta BPJS Mandiri, lanjutnya, dari total 16000 penduduk yang terdaftar ada sekitar 25 persen yang menunggak iuran per bulan. Persentase itupun tak pernah berubah selama beberapa tahun terakhir. Parahnya, mereka yang menunggak tersebut ialah peserta yang seringkali menikmati pelayanan kesehatan dengan kartu BPJS. Menurut dia, banyak hal yang membuat persoalan ini sulit diatasi pihaknya. Diantara yang cukup sering ditemukan yakni masyarakat mengaku tidak mampu membayar dan hanya mau membayar saat membutuhkan pelayanan kesehatan saja.

Untuk mengambil langkah tegas dengan memutus keperstaan mereka dirasa percuma.

Karena ketika kembali membutuhkan perawatan pasti akan mendatangi kantornya untuk mendaftar. “Kan sama saja, orang-orang inikan menunggu sakit saja baru dia melapor diaktifkan kembali kepesertaannya.

Tapi biasanya kita haruskan dulu mereka untuk melunasi tunggakan baru dia bisa menggunakan kartu BPJS,” pungkasnya. (jun)

Rekanan Akhirnya Bongkar Segel Alokon Dompu (Suara NTB) Kasus penyegelan gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) milik DPPKB Dompu akhirnya mencapai titik temu. Rekanan penyedia barang dan jasa konstruksi baja ringan langsung membongkar segel setelah piutang dilunasi kontraktor. Hal tersebut dibenarkan Kadis PPKB Dompu, Gatot Gunawan, Skm, MPPM di ruang kerjanya, Selasa (11/6).

Ia menyampaikan, pemenuhan alat dan obat untuk melayani kebutuhan masyarakat di delapan kecamatan itu sudah tidak menemukan hambatan berarti. Sebab gudang dan ruang kerja Bidang KB yang sempat disegel hampir dua bulan lamanya sudah dibuka.

“Urusan piutang itu sudah diselesaikan semua sekitar seminggu sebelum lebaran kemarin.

Makanya segel langsung dibuka oleh pemilik barang,” kata dia.

Kendati waktu pembokaran segel gudang alokon tidak sesuai

kesepakatan awal dalam beberepa kali pertemuan kontraktor dengan rekanan. Gatot Gunawan mengaku bersyukur lantaran masalanya bisa selesai secara kekeluargaan.

Karena ketika berlanjut ke proses hukum dikhawatirkan memakan waktu yang lama.

Sehingga akan merugikan pihaknya karena tidak bisa memanfaatkan ruangan tersebut.

Saat ini para pegawai khususnya di Bidang KB sudah bisa menjalankan tugasnya di gudang yang baru saja dibangun tersebut.

“Saya juga sudah bertemu langsung dengan pemilik barang waktu malam takbiran kemarin. Karena sudah selesai jadi tidak ada masalah lagi sekarang,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, gudang alokon milik DPPKB ini terpaksa disegel rekanan karena kontraktor proyek atas nama Erwin tak kunjung membayar biaya bahan

dan pemasangan baja ringan untuk pembangunan atap. Bahkan masalah ini sampai dua kali difa-

silitasi DPPKB untuk untuk mencari langkah penyelesaiannya. Namun kendati pembayaran piutang

sebesar Rp74 juta tersebut tidak sesuai waktu yang disepekati tapi ujungnya berakhir damai. (jun)

(Suara NTB/jun)

DIBUKA - Tampak pintu gudang alokon milik DPPKB yang sempat disegel rekanan akhirnya dibuka, Selasa (11/6).

POLHUKAM

SUR NTB Rabu, 12 Juni 2019

Halaman 8

Jawab Tantangan Gubernur, DPRD NTB Minta Pemprov Laksanakan Rekomendasi Mataram (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD NTB yang membahas Perda Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak menyebutkan bahwa ada indikasi peraktik kartel dalam permainan proyek jalan di NTB. Serta setelah melihat kondisi jalan yang dibangun dengan sistem pembiayaan tahun jamak, banyak mengalami kerusakan, maka Pansus VI kemudian mengusulkan agar ada audit investigasi khusus.

Permintaan Pansus VI itupun ditanggapi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dengan menantang Panitia Khusus (Pansus) membuka secara gamblang dugaan penyimpangan proyek percepatan jalan yang mereka sebutkan.

Permintaan Gubernur tersebut kemudian ditanggapi balik oleh Pansus dalam rapat paripurna DPRD NTB, Selasa (11/6) kemarin. Menurut Pansus, bukan DPRD yang akan

tahun," kata Ketua Pansus VI, Lalu Satriawandi.

Pada kesempatan itu, Satriawandi menegaskan bahwa permintaan audit oleh pansus terhadap pengerjaan jalan dengan pembiayaan tahun jamak tersebut, tidak bertendensi terhadap pihak ketiga yang mengerjakan proyek jalan tersebut. Melainkan lebih pada sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap penggunaan uang rakyat, mengingat kondisi

membukanya, namun sebaliknya justru Gubernurlah yang harus melaksanakan rekomendasi dari DPRD NTB itu.

"Menanggapi permintaan Gubernur tersebut, Pansus menjawab sesungguhnya tidak rumit bagi Gubernur, tidak perlu bertanya jauhjauh. Cukup bertanya kepada Kepala Bappeda, dengan minta data terkait daftar perusahaan yang menguasai pengerjaan proyek jalan tahun jamak di NTB selama bertahun-

jalan yang dibangun banyak mengalami kerusakan parah dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Permintaan pansus terhadap beberapa titik lokasi jalan yang diaudit, bukan karena alasan suka tidak suka terhadap pihak ketiga tapi karena alasan kerugian daerah, jangan sampai uang rakyat kita buang sia-sia," tegasnya.

Sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menantang Panitia Khusus (Pansus) membuka secara gamblang dugaan penyimpangan proyek percepatan jalan yang disinyalir adanya dugaan permainan proyek percepatan jalan dan mendorong dilakukan audit investigasi terhadap permasalahan tersebut.

‘’Saya kira wajar, minta saja audit BPK. Tapi mestinya teman-teman di Pansus, karena bukan orang-orang baru juga. Ini orang-orang lama, terlibat di situ sudah lama sekali. Kalau mereka melihat penyimpangan, kasih tahu saja,’’ tegas Gubernur dikonfirmasi usai halal bihalal dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (10/6) lalu.

Dr. Zul menegaskan, ia tidak punya beban apa-apa karena baru menjabat sebagai Gubernur NTB. Sebagai gubernur baru, Dr. Zul mengatakan tak punya beban moral terkait hal tersebut.

Ia menantang Pansus yang di dalamnya orangorang yang sudah lama

duduk di gedung Udayana untuk membuka jika ada penyimpangan. ‘’Apa masalahnya, kasih tahu saja kita. Siapa yang bermain.

Jangan sampai kesannya di masyarakat, untuk bergaining position saja, ributribut. Tapi kalau ada,

buka dong,’’ katanya.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan, jika ada permainan dalam pengerjaan proyek percepatan jalan silahkan dibuka.

Begitu juga jika ada jalan yang baru dibangun kemudian rusak lagi, ia minta agar diperlihatkan. ‘’Jangan ngomong-ngomong saja.

Jangan sampai nunggununggu dilobi seseorang, kacau jadinya,’’ tandas Gubern u r . (ndi)

Lalu Satriawandi (Suara NTB/dok)

Gagal Pertahankan Kursi Ketua DPRD

Pilkada Jadi Pertaruhan Terakhir Golkar di Loteng Mataram (Suara NTB) Pada Pemilu 2019 ini, Partai Golkar gagal mempertahankan rekor kemenangannya di Kabupaten Lombok Tengah, setelah Gerindra memastikan dirinya memimpin perolehan suara.

Dengan kekalahan tersebut, kursi Ketua DPRD yang selama ini dikuasai juga terpaksa harus dilepas dan penyerahkannya kepada Gerindra sebagai partai peraih suara terbanyak.

Tidak berhasilnya mempertahankan kursi Ketua DPRD, menjadi pukulan cukup telak bagi Partai Golkar. Karena Loteng diketahui selama ini menjadi lumbung suara bagi partai beringin tersebut. Golkar dikalahkan dengan selisih suara tipis oleh Gerindra.

"Kursi kita sama tujuh, tapi total suaranya kita kalah tipis, sekitar 600 suara, sehingga kita tidak bisa jadi Ketua," kata Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Humaidi saat ditemui di DPRD NTB. Karena itu, pertarungan Pilkada Loteng 2020 akan menjadi pertaruhan terakhir bagi partai Golkar untuk mempertahankan dominasinya di Loteng. Sebab diketahui selama ini untuk posisi kepala daerah di Loteng juga menjadi milik Golkar.

Terkait hal itu, Himaidi tak menampiknya bahwa tidak ada pilihan lain bagi Golkar kecuali berjuang keras agar kursi kepala daerah tetap dipegang oleh Golkar dan kekalahan pada Pileg tak terulang lagi. "Ya kita memang harus berusaha keras sekarang di pilkada ini, supaya tidak kalah lagi seperti di pileg," katanya.

Untuk memenangkan pertarungan Pilkada Loteng, posisi calon kepala daerah yang akan diusung sangat menentukan bagi Partai Golkar dalam usaha mempertahankan jabatan bupati tetap jadi milik Golkar untuk periode berikutnya. Karena itu Golkar sangat berhati-hati dalam memilih kandidat yang bakal diusung, jika ingin tidak menelan kekalahan.

Namun demikian, yang sudah sangat santer terdengar di kalangan internal partai, bahwa Ketua DPD II Golkar Loteng, yakni Humaidi sendiri yang paling kuat digadang-gadang akan maju tampil bertarung. Humaidi dianggap sebagai sosok figur yang sangat tepat dipasang Golkar jika ingin tetap kursi kepala daerah Loteng masih menjadi milik Golkar.

Menanggapi hal itu, Humaidi tidak menampik jika namanya sudah banyak disebut-sebut sebagai kandidat. Akan tetapi ia tidak lantas terpancing dengan hal tersebut. Dirinya salaku ketua Partai, tidak ingin tergesa-gesa menyikapi perkembangan politik jelang Pilkada Loteng tersebut.

"Ya aspirasi itu ada datang kepada saya, bahkan ada yang menyampaikan kepada saya Ketua DPD automatically jadi calon bupati, kalau tidak mau jadi calon bupati, maka lebih baik jangan jadi Ketua DPD Golkar, itu semacam sudah jadi tradisi di Golkar," tuturnya.

Namun jika melihat target Golkar yang harus memenangkan Pilkada, maka hasil surveilahlah yang menentukan siapa yang akhirnya bakal didukung. Karena itu, sebelum memutuskan calon, Golkar harus mengacu pada hasil survei.

"Minimal harus mengusung kader, di Loteng itu banyak kader yang pantas, nanti akan disurvei dulu dan kemudian diputuskan oleh DPP," pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Peta pengamanan Lebaran Topat di Senggigi hari ini.

Lebaran Topat

Mobil Barang Angkut Penumpang Bakal Ditilang

Mataram (Suara NTB) Gagal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari dapil NTB II (Pulau Sumbawa), Nurdin Ranggabarani, kini disiapkan oleh partainya untuk turun bertarung di Pilkada serentak 2020. Ia akan diterjunkan tampil di Pilkada Kabupaten Sumbawa.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah kepada Suara NTB, saat ditemui di DPRD NTB, Selasa (11/6) kemarin. Ia menyampaikan bahwa partai akan mengupayakan dengan sekuat tenaga untuk Nurdin bisa tampil bertarung dan memenangkan perebutan menjadi orang penting di Sumbawa.

"Di Sumbawa kita akan dorong Nurdin, dia harus maju untuk bertarung di sana apapun alasannya. Saya lihat dia punya potensi besar di Sumbawa," ujar Wartiah.

Disampaikan Wartiah, ia melihat Nurdin memiliki kans besar untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilkada sumbawa.

Disebutkan Wartiah salah satu alasannya yakni bisa dilihat dari perolehan suara yang diraih Nurdin pada pileg 2019 yang cukup signifikan, khususnya di Kabupaten Sumbawa sendiri.

Mengingat jarak antara Pileg 2019 dengan Pilkada serentak 2020 berdekatan, maka pendukungnya di Pileg bisa dikelola oleh Nurdin sebagai modal besar untuk memenangkan pertarungan.

"Kalau Nurdin fokus kan lain cerita, tinggal bagaimana memainkan strategi saja karena pada dasarnya dukungan Nurdin itu kuat, bisa dilihat dari suaranya pada Pileg, tinggal itu saja yang akan dikelola," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Caleg terpilih DPR RI dari Dapil NTB II (Pulau Lombok) itu, tugas Nurdin dalam waktu dekat ini untuk mencari sosok calon wakilnya yang bisa memberikan kontribusi kemenangan. Posisi wakil memiliki peran sangat penting untuk mendongkorak suara.

"Kalau kita lihat suara pribadi Nurdin itu besar, hanya tidak ada pasangannya sehinga partai tidak masuk. Nah di Pilkada ini kita tidak mau lagi seperti itu, Nurdin harus bisa cari pendamping yang kuat," serunya.

Ditempat terpisah, Nurdin sudah menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilkada Kabupaten Sumbawa. Bahkan ia sudah mulai bergerilya membangun komunikasi politik dengan sejumlah elit partai politik yang berpeluang diajak membangun koalisi untuk mendukung dirinya. Salah satu parpol yang sudah diajak menjalin komunikasi politik yakHj. Wartiah ni PAN. (ndi) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

PPP Dorong Nurdin Maju di Pilkada Sumbawa Saiful Alam

Mataram (Suara NTB) Tradisi Lebaran Topat sebagai rangkaian Hari Raya Idul Fitri 1440 H di Kota Mataram dan Lombok Barat mendapat atensi serius kepolisian. Sejumlah kerawanan yang dianalisa antara lain kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, pencurian, sampai antisipasi korban tenggelam.

Warga diprediksi bakal memadati kawasan pantai di Kecamatan Ampenan, Mataram dan wisata alam di Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan, sekurang-kurangnya sebanyak 14 titik akan menjadi tempat perayaan Lebaran Topat.

“Anggota akan memberikan pengamanan warga yang merayakan Lebaran Topat. Kita akan maksimal,” ujarnya, Selasa (11/6) kemarin.

Dia menyebutkan, pengamanan tersebut berupa keselamatan pengunjung, keamanan kendaraan, dan pengaturan lalu lintas. Sejumlah titik yang diprediksi bakal dipadati warga antara lain, Makam Loang Baloq, Makam Bintaro, kawasan Pantai Gading, Pantai Tanjung Karang, Pantai Eks Pelabuhan, Pantai Muara Meninting di wilayah Kota Mataram.

Kemudian kawasan wisata alam di Lombok Barat seperti Taman Narmada, Sesaot, Aik Nyet, Ranget, Suranadi, Gunung Jae, serta beberapa tempat pemandian umum. Alam mengatakan prediksi kepadatan pengunjung di sejumlah lokasi itu dapat menimbulkan kerawanan macet lalu lintas. Seiring pula dengan potensi kecelakaan.

“Kepolisian akan mengatur lalu lintas di beberapa titik agar tidak terjadi kemacetan. Kendaraan roda enam kita alihkan supaya tidak

melalui jalan yang menuju daerah tujuan pengunjung yang merayakan Lebaran Topat ini,” jelasnya. Pihaknya pun mewanti-wanti penyalahgunaan kendaraan roda empat dengan bak terbuka. Mobil untuk mengangkut barang tersebut dilarang membawa tumpangan orang.

“Karena itu bukan peruntukannya. Larangan ini tujuannya mengurangi potensi angka korban manusia bila terjadi kecelakaan lalu lintas,” terang Alam. Selain itu, masyarakat juga diprediksi akan menggunakan kesempatan mandi di laut selama perayaan Lebaran Topat tersebut. Polres Mataram sudah mendapat backup dari Polda NTB khususnya Ditpolair.

“Di sepanjang pantai wilayah Ampenan dari Pantai Gading sampai muara di Meninting ada Polair. Itu untuk mencegah tenggelamnya warga yang mandi di laut. Kami imbau warga untuk menjaga keselamatan dengan melakukan pengawasan terhadap anak bila mandi,” pungkas Kapolres. (why)

Muhir Serahkan Memori Kasasi Dorfin Felix Serahkan

Mataram (Suara NTB) Terdakwa korupsi jatah proyek perbaikan gedung sekolah terdampak gempa di Kota Mataram 2018, H. Muhir resmi menyerahkan berkas memori kasasi atas vonis banding hakim tinggi Pengadilan Tinggi NTB. Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Golkar ini beralasan hakim tidak punya pertimbangan yuridis menghukumnya lebih berat.

Hal itu disampaikan penasihat hukumnya, Burhanuddin ditemui Selasa (11/6). “Jadi alasan hakim menghukum klien kami lebih berat itu tidak punya pertimbangan yuridis,” klaimnya. Menurutnya, hakim banding tidak tepat dalam menjatuhkan putusan. Apalagi tanpa disertai argumen hukum yang memberi rasa keadilan.

Penambahan hukuman dua tahun penjara sehingga menjadi empat tahun dalam vonis tersebut, menurutBurhanudin,takberdasar kuat. “Disebutkan bahwa klien kami ini tidak mengakui perbuatannya sehingga pantas dihukum lebih berat. Padahal itu disampaikan dalam pledoi yang kami membuatnya dengan landasan fakta hukum di persidangan.

Secara yuridis bisa kami buktikan,” jelasnya. Dalam kasasi yang kini sudah di meja panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram itu, dia mengajukan petitum. Diantaranya pembebasan Muhir dari segala dakwaan.

“Kami tetap berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam

Memori Banding

(Suara NTB/dok)

SIDANG - Terdakwa H. Muhir saat menjalani persidangan beberapa waktu lalu pledoi kami. Kami memohon hakim agung untuk memutus bebas,” tegas Burhanuddin.

Saat ini pihaknya juga tengah menyusun kontra memori kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum. “Jaksa kasasi, kami juga kasasi,” pungkasnya. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengungkapkan, masing-masing berkas memori kasasi jaksa penuntut umum Kejari Mataram dan terdakwa Muhir sudah diterima.

“Masing-masing juga akan membuat kontra memori kasasi. Nanti kalau semuanya sudah lengkap baru kita kirim ke mahkamah agung,” ujarnya saat dikonfirmasi terpisah. Sementara jaksa penuntut umum melalui Kasi Pidsus Kejari Mataram sebelumnya mengajukan kasasi karena putusan hakim banding belum memenuhi rasa keadilan.

Jaksa masih yakin Muhir harus dihukum berat sesuai tuntutan. Yakni delapan tahun penjara. Sebab, jaksa mempertimbangkan perbuatan korupsi Muhir dilakukan di saat terjadi bencana. Dalam amar putusannya, hakim banding memperberat hukuman Muhir menjadi empat tahun penjara. Serta denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya menghukum terdakwa dengan penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Terdakwa Muhir terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom. Uang tersebut terkait anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 21 negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri di Kota Mataram. (why)

Mataram (Suara NTB) Terdakwa pengimpor ilegal sabu seberat 2,8 kg, Dorfin Felix menindaklanjuti pernyataan bandingnya. Pria asal Montsereveux, Lyon, Perancis yang divonis mati ini minta keringanan hukuman. Alasannya, dia mengklaim bukan sebagai pelaku utama.

Hal itu disebutkan dalam memori bandingnya yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (11/ 6). Penasihat hukumnya, Deni Nur Indra menyebut memori banding tersebut tak berbeda jauh dengan isi pledoi sebelumnya. “Intinya dia ini hanya disuruh orang. Ada fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan hakim,” sebut Deni ditemui usai penyerahan berkas memori banding tersebut.

Dia menambahkan, sejumlah pihak yang muncul di persidangan tidak tuntas diungkap. Baik itu calon penerima atau pemesan atau pihak yang memodali kliennya itu. “Kami meminta hakim banding untuk mempertimbangkan lagi untuk meringankan vonis hakim pengadilan tingkat pertama,” jelasnya.

Terpisah, Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Didiek Jatmiko mengatakan berkas memori banding terse-

but selanjutnya bakal dikirim ke Pengadilan Tinggi NTB. Salinannya juga bakal dikirim ke jaksa penuntut umum. “Kalau sudah sama-sama lengkap nanti segera kita kirim dan didaftarkan di pengadilan tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif, dan hakim anggota Didiek Jatmiko dan Ranto Indra Karta menjatuhkan hukuman mati terhadap Dorfin Felix. Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram itu memutus terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 113 ayat 2 UU RI No 35/2009 tentang narkotika.

Dorfin mengimpor sabu, amphetamine, ketamine, dan metilendioksimetamfetamina atau ekstasif dengan total beratnya 2,989 gram atau setara 2,98 kg. Terdakwa diupah sebesar 5.000 euro atau setara Rp87 juta. Narkoba dalam jumlah besar itu dipilah dalam sembilan paket di dalam satu koper besar. Dorin masuk melalui Lombok International Airport Praya 21 September 2018 lalu. Narkoba yang dibawanya ketahuan petugas keamanan bandara. Narkoba berbagai jenis yang diangkut mulai dari Lyon, Perancis ini terdeteksi mesin X-Ray. (why)

SUARA NTB

Rabu, 12 Juni 2019

Sekolah Harapkan Semua Pihak Taati Aturan PPDB Mataram (Suara NTB) – Sekolah mengharapkan semua pihak bisa mentaati aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Mataram tahun pelajaran 2019/2020. Dengan begitu semua sekolah bisa memperoleh siswa secara merata.

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., mengatakan, pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi bisa berjalan dengan lancar. Ia berharap komitmen semua pihak untuk mentaati aturan yang ada. “Seperti misalnya orang tua siswa tidak memaksakan kehendak agar anaknya masuk ke sekolah tertentu,” harapnya.

Ia mengganggap persiapan sudah maksimal, karena sudah dikomunikasikan dengan berbagai pihak termasuk sampai ke kepala lingkungan. “Kita tetap berharap lancar, persiapan sudah saya anggap sudah maksimal,” katanya. Sementara itu, pada tahun 2018 lalu SMPN 12 Mataram mengumumkan menerima delapan kelas. Namun kuota itu tidak terpenuhi seluruhnya.

“Kemarin delapan kelas kita umumkan, cuma berkurang sebagian, tetapi berkurangnya tidak terlalu,” kata Mustajib. Sebelumnya, terkait dengan kuota PPDB, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menerapkan sesuai aturan Permendikbud tentang PPDB. Di mana 90 persen kuota zonasi yang sudah mengakomodasi siswa tidak mampu dan siswa inklusi. Lima persen untuk jalur kepindahan orang tua siswa, dan lima persen untuk jalur prestasi.

Disdik Kota Mataram menegaskan agar sekolah tidak boleh melanggar batas maksimal rombongan belajar saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun pelajaran 2019/2020. Jika melanggar, maka sekolah akan mendapatkan sejumlah sanksi, di antarannya tidak bisa memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena terkendala data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, Disdik Kota Mataram juga sudah mempersiapkan rancangan petunjuk teknis PPDB. Nantinya rancangan itu akan diserahkan ke Pemerintah Kota Mataram. Fatwir menekankan, agar zonasi bisa dipahami bersama. Nantinya PPDB zonasi di Kota Mataram menggunakan sistem dalam jaringan (Daring) atau online. (ron)

Halaman 9 (Suara NTB/rus)

Pembentukan Desa Wisata

BPPD Lotim Desak Pemerintah Bentuk Tim Pengkaji

Selong (Suara NTB) Maraknya desa-desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang membentuk desa wisata berupa objek wisata buatan maupun alami mendapat respon dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim. Meskipun setuju dengan adanya desa wisata itu, namun pembentukan objek wisata oleh pemerintah desa ini harus dilakukan kajian oleh pemerintah daerah.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, (11/6), Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji, mengatakan, banyaknya desa-desa yang membangun objek wisata buatan merupakan langkah cukup bagus. Hanya saja pemerintah desa harus memikirkan terlebih dahulu prospek ke depannya. Jangan sampai Kabupaten Lotim memiliki banyak kolam yang justru membuat desa itu merugi.

Sehingga ini harus diantisipasi oleh pemerintah daerah supaya anggaran yang digelontorkan ke desa tidak habis hanya untuk membangun objek wisata buatan maupun alami. Menurut Ojik-sapaan akrabnya, pembentukan desa wisata menjadi wadah dan pendorong bagi desa-

desa untuk maju dan berkembang khususnya di bidang destinasinya. Kendati demikian, BPPD menilai tidak kemudian para desa di Kabupaten Lotim berlomba-lomba membentuk destinasi wisata tanpa adanya kajian terlebih dahulu.

Ia mengaku lebih setuju apabila pembentukan desa wisata itu mengedepankan pendekatan keilmuan akademis sehingga dapat ditentukan suatu desa apakah layak atau tidak disebut desa wisata. Kedua, dilakukannya riset tentang desa wisata maka jelas desa yang pantas membangun desa wisata. Tidak secara sporadik dan kepala desa tidak terkesan menggunakan kebijakan emosional.

“Kalau semua desa membentuk desa wisata atau objek wisata di desanya masing-masing.

Pertanyaannya siapa yang akan datang. Sehingga ini harus diantisipasi sejak dini mengingat banyaknya desa-desa di Lotim sudah mulai membangun objek wisata dengan menggunakan dana desa (DD),” jelasnya.

Pendekatan akademis yang dilakukan dapat diukur skala prioritas dari pembangunan pariwisata di Kabupaten Lotim.

Sebaiknya desa-desa yang objek wisatanya berpotensi terus dikembangkan, sementara desa lainnya mencari potensi lain yang lebih menjanjikan sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes). Minimal dalam penen-

(Suara NTB/yon)

Ahkmad Roji sampai sekarang tidak memiliki toilet dan tempat basuh.

“Semestinya pemerintah fokus pada objek wisata yang ada dengan dibangunnya infrastruktur berupa jalan dan fasilitas umum lainnya seperti toilet, musala,” jelasnya. (yon)

Terinspirasi Pengalaman Hidup, Frelo Ceritakan Kisah Melalui Lagu Terbarunya

Dianggarkan Rp750 Miliar

Dewan Setujui Raperda Jalan Tahun Jamak Mataram (Suara NTB) DPRD NTB kembali menggelar sidang paripurna lanjutan terkait pembahasan enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa eksekutif, Selasa (11/6) sore kemarin. Dalam sidang tersebut, DPRD hanya menyetujui lima dari enam buah Raperda.

Dari keenam buah Raperda yang dibahas oleh DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus), Raperda tentang percepatan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak, menjadi Raperda yang paling alot dibahas dan paling dinamis.

Pasalnya raperda tersebut menyangkut pembebanan keuangan daerah yang cukup besar. Mengingat raperda tersebut mengusulkan pembiyaan sebesar Rp1 triliun. Namun oleh DPRD NTB melalui Pansus VI, tidak ingin gegabah memberikan persetujuan. Mengingat kondisi fiskal daerah yang dinilai masih belum mampu untuk memenuhinya.

Karena itu, Pansus VI kemudian meminta penjelasan secara utuh kepada eksekutif terkait kondisi fiskal daerah, untuk mengukur kemampuan keuangan daerah membiayainya. “Pansus memandang perlu gambaran jaminan ketersediaan fiskal daerah agar tidak mengganggu pelaksanaan anggaran di OPD lain. Kalau ada jamianan maka angka Rp1 triliun akan kami setujui. Gambaran itu penting bagi kami supaya tidak menganggu program lain yang terkait dengan kebutuhan rakyat. Seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya,” ujar Ketua Pansus VI, Lalu Satriawandi dalam laporannya.

Setelah melakukan rapat dengan OPD terkait, Pansus mendapatan gambaran bahwa untuk anggaran tahun 2019 sudah tidak bisa lagi diotak-atik dan praktis tidak ada anggaran yang bisa dihemat. Demikian juga dengan opsi peningkatan pendapatan daerah juga tidak memberikan jaminan bahwa bisa memenuhi pembiayaan pembangunan jalan tahun jamak tersebut. “Berdasarkan penjelasan itu, maka pansus meminta kembali didiskusikan lagi dengan Gubernur,” jelasnya.

Dalam rapat pansus bersama OPD terkait yang kembali dilakukan Senin (10/6) kemarin. Pansus mendapatkan gambaran dari eksekutif bahwa mulai tahun anggaran 2020 sampai dengan tiga kali pengganggaran bahwa untuk pembiayaan raperda pemeliharaan infrastruktur dan jalan dengan pola tahu jamak tersebut. Pemprov memiliki kemampuan anggaran Rp750 miliar.

Setelah dijelaskan, baru pansus menerima dan Raperda tersebut dapat disetujui. “Dari penjelasan di atas, dengan prinsip kehati-hatian, maka pansus VI dapat memberikan persetujuan dengan anggaran sebesar Rp750 miliar, yang penganggarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Satriawandi.

Namun demikian, persetujuan tersebut disertai dengan catatan-catatan sebagai lampiran keputusan yang tidak terpisahkan. Antara lain, Pansus merekomendasikan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap elemen terkait yang terlibat dalam proses pengerjaan proyek jalan tersebut.

“Lokasi pekerjaan jalan ini harus menjadi lampiran pada Perda ini dan dibahas dengan komisi teknis, yakni komisi IV yang membidangi urusan Infrastruktur. Kemudian rekanan pihak ketiga serta segala dokumen juga disampaikan kepada komisi IV,” tegasnya.

Menanggapi keputusan DPRD NTB tersebut, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah yang hadir dalam rapat paripurna tersebut memberikan sambutannya atas persetujuan dewan terhadap Raperda tersebut. Ia mengapresiasi dewan yang telah melakukan pembahasan dengan mendalam sehingga dapat diputuskan sebagai Perda. (ndi)

tuan desa wisata itu dapat dilihat dari jumlah pengunjung setiap hari atau setiap bulannya.

Akhmad Roji mengaku masih mempertanyakan apa yang menjadi dasar pemerintah provinsi atau kabupaten menyebut suatu desa menjadi desa wisata karena itu memerlukan suatu kajian.

Sementara bagi desa yang ditetapkan sebagai desa wisata dipertanyakan kelanjutannya apakah dibarengi dengan anggaran, pendampingan dan lainnya. “Di NTB tidak ada kajian itu. Orang-orang datang memetik anggur di suatu desa lalu dinamakan desa wisata,” jelasnya.

Jangan sampai, prestasi yang didapatkan hanya sebuah nama namun bentuk penghargaan yang didapatkan tidak ada. Untuk di Kabupaten Lotim sendiri, jumlah objek wisata cukup banyak. Dari tahun ke tahun, kondisi dari objek wisata tersebut cukup memprihatinkan yang disebabkan tidak diiringi oleh anggaran. Seperti di Gili Lampu, Labuhan Haji

(Suara NTB/ist)

RURUNG AGUNG TT12 - Spot selfie Objek wisata Rurung Agung TT12 menjadi primadona baru di Kecamatan Bayan

Rurung Agung TT12

Objek Wisata Malam Mulai Digandrungi Warga Tanjung (Suara NTB) Inovasi masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) melahirkan ide dan karya bernilai jual seakan tak ada habisnya. Setelah sebelumnya warga sukses dengan menghadirkan pesona Tiu Pituq (7 Kolam) di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, kini warga melahirkan inovasi kreatif melalui objek wisata baru bernama Rurung Agung TT12.

Objek wisata Rurung Agung TT12 berada di Dusun Ancaman Timur, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan.

Nama objek wisata itu tercetus dari nama gang/jalan masuk ke objek wisata setempat.

Rurung berarti jalan, Agung berarti mulia, dan TT12 merupakan pengambilan istilah dari Titian jembatan yang bentangnya hanya 12 meter.

Objek wisata berupa Titian 12 meter inilah yang dijual oleh Pokdarwis Desa Karang Bajo kepada masyarakat, baik domestik dan mancanegara.

Lantas apa istimewanya lokasi ini? Menurut Pengurus Pokdarwis, Ipan, Rurung Agung TT12 adalah tempat yang relatif biasa - biasa saja, khususnya pada siang hari. Namun pada malam hari, lokasi ini justru mulai dikenal dan banyak dikunjungi warga sekitar.

Pesona TT12 seolah memberi kesan tersendiri. Dari Titian itu, pengunjung bisa menyaksikan suasana malam hari. Puncak Gunung Rinjani di selatan dan hamparan samudra di sebelah Utara, terlihat jelas dari titian tersebut.

“Memang lokasi ini kami buka sejak sore hari, mulai pukul 16.00 sampai tengah malam. Sekarang sudah mulai banyak yang datang, dan menjadi lokasi berkumpul pengunjung dari anak muda sampai kepala keluarga,” ungkap Ipan.

Rurung Agung TT12 mulai terbentuk sekitar akhir 2018 lalu. Lokasi ini sejatinya sudah lama tercetus, namun baru bisa direalisasikan setelah kejadian gempa.

Ipan mengakui, Pokdarwis mendapat dukungan dari warga sekitar. Sebelum memulai kreasinya, Pokdarwis membuat kesepakatan lebih dulu dengan pemilik lahan, dari lokasi parkir, lokasi peristirahatan sampai lokasi objek wisata yang ditata. “TT12 sangat pas untuk (spot) selfie.

Pengunjung sudah mulai banyak, termasuk dari mancanegara,” katanya.

Sebagai langkah promotif, Pokdarwis setempat tidak ketinggalan dalam meman-

faatkan teknologi informasi.

Mereka memperkenalkan Rurung Agung TT12 melalui laman Facebook, Instagram, bahkan YouTube.

Warga sekitar secara otomatis memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas wisata itu - meskipun dibuka pada malam hari. Lapak-lapak PKL yang menyediakan aneka minuman sudah mulai mendapatkan omzet.

Pengelolaan TT12 sedikit berbeda dari objek wisata lain.

Berwisata di sini, pengunjung tidak dikenakan karcis masuk seperti di tempat lain. Pengunjung hanya dipermaklumkan untuk membayar sekadar jasa parkir. Nominalnya pun tidak ditentukan. Pola ini sedikit banyak mempengaruhi animo masyarakat dan kesan positif pengunjung. Berbeda dari tempat lain, di mana jasa parkir terkadang menjadi keluhan para pengunjung.

“Kami hanya mendapat manfaat dari jasa parkir. Kami tidak pasang tarif, seikhlas pengunjung saja,” tandasnya.

Untuk diketahui, dari penghasilan jasa parkir sukarela itu, Pokdarwis kemudian mendistribusikan ke beberapa pihak, meliputi pemilik lahan, Pokdarwis, dan donasi rutin untuk Masjid setempat. (ari)

Mataram (Suara NTB) – Penyanyi asal Cakranegara Kota Mataram, Fredy saat ini sudah mengembangkan karirnya di dunia musik di Jakarta.

Setelah mengeluarkan single dengan judul Kembalilah tahun 2017 lalu, pada tahun 2019 ini, kembali mengeluarkan single terbarunya yang berjudul “sampai nafas terakhir”.

Pada single kali ini, Fredy atau lebih dikenal dengan sebutan Frelo menciptakan lagu sendiri yang terinspirasi dari pengalaman hidupnya.

“Iya ini lagu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya dari kota kecil di Lombok jauh dari industri musik di Indonesia. Dan orang-orang nge-judge, ah nggak bisa- nggak bisa. Dari lingkungan teman-teman juga mereka kadang dibully, dihinahina dan itu yang inspirasi saya untuk menulis lagu ini ,” ujar Frelo usai talkshow di Radio Global FM Lombok Selasa (11/ 6) sore kemarin.

Single kedua ini dirilis pada akhir Maret 2019 kemarin. Promosi single, baru mulai dilaku-

kan baru di Jakarta pada Bulan April lalu. Namun setelah lebaran ini, dirinya dan manajeman akan kembali melakukan promosi ke daerah-daerah lainnya salah satunya ke Bandung.

“Rilisnya akhir Maret dan promosinya baru April doang, karena Bulan Mei sudah masuk bulan puasa dan terus lebaran dan akan lanjut lagi setelah lebaran,” ungkapnya.

Untuk memaksimalkan promosi single “sampai nafas terakhir” ini, selama di Lombok, Frelo mengunjungi radioradio yang ada. Karena ia mengharapkan melalui lagu dengan tema “sampai nafas terakhir” ini bisa memberikan motivasi kepada para pendengar.

“Ya bagi yang dengar bisa tersentuh saja dan termotivasi aja ya,” harapnya. Pada single pertama yang berjudul “Kembalilah” masuk dalam nominasi di salah satu ajang penghargaan musik. Sehingga ia mengharapkan, single kedua ini bisa masuk nominasi atau bisa mendapatkan penghargaan. (kmb/azm)

(Suara NTB/ist)

Frelo usai talkshow di Radio Global FM Lombok Selasa (11/6) sore kemarin.

Pemandian Lemor

Objek Wisata Kumuh Namun Cukup Diminati Pemandian Lemor menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Objek wisata yang berada di dalam kawasan hutan Lemor ini salah satu yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

PEMANDIAN Lemor meski sudah dilakukan perbaikan sejumlah fasilitas penunjang namun tidak bisa lepas dari persoalan kekumuhan. Sepetri terlihat Minggu kemarin, objek wisata ini terlihat sangat kumuh dan kumel. Kolam renang banyak sampah daun-daunan.

Selintas, banyak yang enggan berenang dalam kolam.

Faslitas ruang ganti baju pun sangat kotor. Fasilitas yang dibangun beberapa waktu lalu

melalui anggaran Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim ini mengeluarkan bau pesing. Tak heran, karena urine orang yang tidak bertanggungjawab masih menggenang terlihat menguning.

Sopiah, salah satu pengunjung mengaku sempat mau muntah saat ganti baju yang akan digunakan renang. Tampaknya, tidak adanya kamar mandi membuat para pengunjung ini menggunakan fasilitas ruang ganti sebagai tempat buang air kecil. Kamar mandi

sendiri terlihat kotor dan tidak ada air yang dialirkan.

Potret buram objek wisata yang dikelola pemerintah setidaknya bisa jadi pelajaran berharga. Sangat dipertanyakan ke mana saja uang karcis Rp5 ribu perorang yang diberlakukan bagi setiap pengunjung. Terkesan pengelola ini hanya meraup keuntungan saja tanpa memperhatikan kebersihan objek wasata.

Harapannya, objek wisata Lemor yang kini masuk kawasan Kebun Raya Lemor (KRL) ini diperhatikan serius oleh pengelola. Tidak sekadar mengambil keuntungan semata. Setidaknya perhatikan kebersihan. Terlihat juga para pedagang dadakan bermunculan dan tidak beraturan.

Aktivitas berjualan para

(Suara NTB/rus)

LEMOR - Objek Wisata Pemandian Lemor, Lombok Timur, meski kumuh namun cukup diminati. pedagang dadakan ini menam- habiskan waktu liburan selabah kesan kumuh objek wisa- ma musim lebaran.

Muhammad Danial, salah ta yang terbilang selalu ramai dikunjungi. Apalagi saat libur satu penjaga objek wisata ketilebaran. Objek wisata Lemor ka dikonfirmasi tidak meyang kumuh itu tetap diminati nampik kondisi Pemandian para pengunjung yang meng- Lemor yang kumuh tersebut.

Kamar ganti yang bau pengakuannya siap akan dibersihkan. “Kita selalu bersihkan pak,” jawabnya. Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur, Akhmad Roji tidak menampik problem krusial kekumuhan akibat sampah dan prihal lainnya yang terjadi di sejumlah objek wisata.

Menurutnya, perlu dibangun kesadaran kolektif seluruh elemen guna memerangi persoalan sampah di objek wisata. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Lotim, Samsul Hakim menerangkan khusus Lemor saat ini sudah tidak lagi menjadi kewenangan Dispar.

Pengelolaan sudah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersamaan

dengan KRL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Marhaban saat coba dikonfirmas via ponselnya belum ada jawaban.

Diketahui, Pemandian Lemor ini memiliki daya tarik tersendiri karena langsung airnya dari mata air yang keluar dari celah bebatuan.

Menuju kawasan ini dari Mataram dibutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan dengan jarak tempuh sekitar 75 km.

Untuk bisa sampai ke kolam renang harus melewati 111 anak tangga. Diyakinkan melewati anak-anak tangga tersebut tidak sampai lelah karena di sekeliling ada rimbunan pemohonan besar dan sesekali bermunculan monyetmonyet liar. (rus)

SUARA NTB Rabu, 12 Juni 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Masih Menggantung Jajaki Kerjasama Riset TAHUN ini Universitas Mataram (Unram) membentuk Pusat Studi Pengembangan SDM. Di bawah Badan Pengelola Usaha (BPU) Unram, Pusat Studi Pengembangan SDM diharapkan mampu memberi sumbangan pemasukan bagi lembaga.

Terkait hal ini, Ketua Pusat Pengembangan SDM Unram, Dr. Bajang Asrin, M.Pd., bertekad akan berusaha sekuat tenaga memenuhi target lembaga. Salah satu langkah teknis yang akan dilakukan pihaknya ialah mencoba menjajaki kerjasama bidang riset penelitian, baik dengan pemerintah maupun swasta.

Misalnya dalam pengembangan kapasitas SDM dalam bentuk diklat yang dibutuhkan pemerintah atau swasta dengan memanfaatkan SDM Unram. Seperti diketahui, kata Asrin, SDM yang kini dimiliki Unram sangat banyak. Mereka telah teruji di berbagai level pengabdian, sehingga pelibatan mereka akan memberi dampak luas.

Selain itu dikatakan bahwa kerjasama riset dengan pihak luar tentu akan memberi dampak bagi kedua belah pihak.

Mereka akan menerima manfaat dari Unram, begitu juga sebaliknya. Intinya ialah kerjasama yang dibangun harus menguntungkan semua pihak.

“Gambaran program bagaimana mengembangkan kerjasama riset penelitian dengan instansi pemerintah maupun swasta perusahaan,” ujar Asrin.

Selain itu, tanggung jawab moral Pusat Studi Pengembangan SDM Unram berikutnya ialah terlibat memfasilitasi pengembangan hasil penelitian agar dapat mempunyai nilai produksi ekonomi yang tinggi. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan sepanjang ada keinginan.

Termasuk melakukan desiminasi hasil riset penelitian sehingga memunculkan produk baru hasil riset dalam berbagai bidang pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Atau bisa juga Unram mempunyai unit produksi misalnya unit produksi pakan ternak hasil penelitian dosen,” ungkapnya sembari menyebut aspek lain yang perlu kita perkuat ialah meningkatkan building capacity.

“Bisa juga riset and development SDM kita serahkan.

Intinya kita siap fasilitasi,” ujarnya.

Bajang Asrin (dys) (Suara NTB/dok)

Usai Libur Idul Fitri

Sekolah Sambut Ulangan Umum Bersama Mataram (Suara NTB) LIBUR Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah bagi SMP di Kota Mataram akan berakhir pada Rabu (12/6). Sekolah akan kembali aktif pada Kamis (13/6). Saat pembelajaran aktif, siswa harus menyiapkan diri mengikuti Ulangan Umum Bersama (UUB) SMP se-Kota Mataram, yang dimulai pada Senin (17/6) pekan depan.

Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., pada Selasa (11/6) mengatakan, ulangan umum bersama akan dilaksanakan pada Senin (17/6) sampai dengan Sabtu (22/6). Hari pertama masuk sekolah seusai libur lebaran akan diisi dengan halal bihalal dilanjutkan dengan membersihkan lingkungan sekolah. “Pembagian rapor kenaikan kelas tanggal 29 Juni 2019,” katanya.

Suraji menyampaikan, pihaknya sudah mempersiapkan siswa untuk mengikuti ulangan umum bersama. Sebelum libur Idul Fitri siswa sudah diberikan latihan menyelesaikan soal untuk menghadapi ulangan umum.

Sebelumnya, ia mengatakan, kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan di SMPN 16 Mataram berupa kegiatan imtak untuk seluruh siswa dan guru atau pegawai pukul 08.00 sampai dengan 09.00 Wita. Dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasa sampai dengan 12.25 Wita, kemudian dilanjutkan dengan Salat Zuhur berjamaah.

Terpisah, Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., dihubungi Selasa (11/6) mengatakan, siswa masuk sekolah pada Kamis (13/6). Pada Senin (17/6) pekan depan mereka langsung mengikuti ulangan umum bersama semester genap. “Tidak ada persiapan khusus (untuk ulangan umum bersama),” ujarnya.

Meski demikian, selama bulan Ramadhan lalu, pembelajaran di SMPN 17 Mataram akan berjalan seperti biasa.

“Pembelajaran akademik yang diawali dan diakhiri dengan kegiatan keagamaan (imtak) tiap hari. Hanya saja durasi jam pembelajaran dikurangi,” ujar Woody sebelumnya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram juga sudah mengingatkan sekolah untuk mempersiapkan ulangan umum bersama.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., melalui surat yang dikirimnya ke sekolah sebelum bulan Ramadhan sudah mengingatkan sekolah agar tetap melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat akademis, kegiatan sosial keagamaan, serta persiapan penilaian akhir semester genap. (ron)

SK bagi Guru Lulus UKG Non ASN Mataram (Suara NTB) SK Penugasan bagi guru kontrak daerah yang telah lulus mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Non ASN sebagai guru kontrak daerah masih belum ada sampai saat ini. Gubernur NTB belum menandatangani SK penugasan, padahal pelaksanaan UKG Non ASN sebagai guru kontrak daerah dilaksanakan pada tahun 2018 lalu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH.,MH., ditemui Selasa (11/6) mengatakan, pihaknya akan menghadap Gubernur NTB terkait UKG Non ASN ini. Nantinya pihaknya akan menunggu gubernur menandatangani SK penugasan terhadap guru yang dinyatakan memenuhi

syarat UKG Non ASN. “Nanti kami berikan laporannya, kami berharap ini akan tuntas,” katanya.

Ketika SK itu sudah ditandatangani oleh gubernur, maka guru Non ASN bisa memperoleh sertifikasi dan data mereka bisa masuk ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Ini bagian yang kita tempuh un-

tuk menyelesaikan masalah guru honorer,” kata Rusman.

SK yang berisikan nama guru non ASN dan tempat tugasnya akan diserahkan ke Gubernur NTB untuk disetujui. Guru non ASN yang memenuhi syarat itu telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Non ASN bagi guru normatif-adaptif, guru

produktif, dan guru SLB. UKG Non ASN normatifadaptif dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Sementara UKG Non ASN produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu diikuti sebanyak 1.132 peserta.

Ditemui terpisah sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., menyesalkan begitu lamanya ditandatangani SK bagi guru Non ASN. “Ini luar biasa lamanya, guru ini harus ada pengakuan,” ujarnya.

Dengan belum diberikan SK dari Gubernur bagi guru non PNS, membuat data mereka tidak bisa dimasukkan di Dapodik. Ali berharap gubernur segera memberikan SK sebagai pengakuan kepada mereka. “Di satu sisi butuh tenaga guru kami, di sisi lain, tidak memenuhi haknya sebagai guru,” sesal Ali. Ali juga menyesalkan Pemerintah Provinsi NTB yang menggunakan sistem UKG untuk merekrut guru Non ASN. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Provinsi NTB cukup melakukan verifikasi kepada guru non ASN. (ron)

Pendaftaran SBMPTN Dimulai

40 Persen Kuota Tiap Prodi Disiapkan Mataram (Suara NTB) Pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 akan dimulai tanggal 10 Juni 2019 dan berakhir pada 24 Juni 2019.

Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Prof. Ravik Karsidi melalui rilis resmi yang diterima Suara NTB, Senin (10/6) mengingatkan, sebagaimana telah diatur Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 60 Tahun 2018 kuota setiap Program Studi disediakan untuk calon mahasiswa baru SBMPTN ditetapkan paling sedikit 40 persen dari Daya Tampung Program Studi di PTN. Prof. Ravik Karsidi juga mengingatkan, sebagai pertimbangan program studi, daya tampung per PTN tahun 2019, dan jumlah peminat program studi per PTN tahun 2018 dapat dilihat di laman resmi SBMPTN. Dikatakan pula ketentuan resmi kelompok program stu-

di dan jumlah pilihan program studi yang harus diperhatikan para pendaftar diantaranya seperti memperhatikan program studi. Prodi di PTN pada SBMPTN kali ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Saintek dan kelompok Soshum.

Peserta dapat memilih program studi paling banyak dua program studi. Sementara jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Saintek, peserta mengikuti kelompok ujian Saintek. “Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Soshum, peserta mengikuti kelompok ujian Soshum,” ungkapnya.

Sedang jika program studi yang dipilih dari kelompok Saintek dan kelompok Soshum, peserta mengikuti kelompok ujian Saintek dan juga kelompok ujian Soshum.

Adapun urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. “Peserta SBMPTN 2019 dapat memilih program studi di PTN mana pun,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

PRAKTIK - Salah satu kegiatan peserta didik Yayasan Pendidikan Buah Hati, yakni praktik salat berjamaah.

Buka Pendaftaran, Yayasan Pendidikan Buah Hati Tawarkan SMAN 10 Mataram Sejumlah Program Unggulan

Perkuat Pendidikan

Mataram (Suara NTB) SMAN 10 Mataram terus berupaya memperkuat pendidikan. Penguatan pendidikan dilakukan sejak kelas X dengan menekankan pendidikan pada jurusan yang dipilih oleh siswa.

Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd.,M.MPd., mengatakan, pihaknya terus memberikan penguatan pendidikan bagi siswa. “Kami tetap lakukan penguatan pendidikan kepada siswa, yang penting kita tekankan pada pendidikan di jurusan yang ada,” katanya belum lama ini.

SMAN 10 Mataram juga sudah memberikan pilihan jurusan sejak kelas X dengan juga mempertimbangkan nilai para siswa. Jangan sampai memaksakan siswa masuk ke jurusan yang tidak tepat.

“Supaya tidak menyulitkan di tengah jalan, harapan kita di awal itu sudah dipilah, mulai dilakukan seleksi, tentu mempertimbangkan nilai juga, jangan sampai memaksakan anak yang kemampuannya tidak tepat di jurusan tertentu,” katanya.

Pertimbangan nilai dari nilai UN atau pun nilai rapor untuk mempertimbangkan penjurusan bukan sebagai syarat diterima di SMAN 10 Mataram. “Tetap kita memperhatikan nilai anak.

Pada saat penjurusan mempertimbangkan nilai, tetap akan kita minta foto kopi hasil penilaian mereka,” ujarnya.

SMAN 10 Mataram sebelumnya merupakan SMKN 9 Mataram. Bentuk sekolah di-

(Suara NTB/ron)

Ridwan ubah menjelang tahun pelajaran 2018/2019 untuk memenuhi kebutuhan atas SMA negeri di Kota Mataram.

Fasilitas di SMAN 10 Mataram sudah memadai dengan adanya pembangunan ruang kelas baru yang melengkapi fasiliatas dan menambah ruang kelas. Di tahun ini SMAN 10 Mataram meluluskan tujuh kelas.

Oleh karena itu pihaknya mengusulkan akan menerima delapan kelas saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020 nanti.

“Kami berharap untuk kuota delapan kelas bisa terpenuhi semua, kalau kemarin kita sangat kurang sekali, tahun ini target 288 siswa bisa terpenuhi, fasilitas sekolah juga sangat cukup,” harap Ridwan. (ron)

Mataram (Suara NTB) Yayasan Pendidikan Buah Hati Insani Mataram yang berdiri tahun 2004 di bawah bimbingan Prof Dr. Warni Djuwita, M.Pd., tergolong masih cukup muda.

Meski demikian berbagai program unggulan dilakukan yayasan lokasi yang terletak di Jalan Terusan Bung Hatta Rembiga Mataram ini. Tentunya bisa bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya di Mataram.

Di antara yang dikelola adalah TK Bakti Insani, RA Bakti Insani, KB Bakti Insani, Taman Penitipan Anak (TPA)

dan TPQ Bale Tahfidz.

Perwakilan yayasan, Nia Rizkiantama saat ditemui, Selasa (11/6) mengatakan pihaknya sudah mulai membuka pendaftaran murid baru gelombang pertama dari tanggal 25 Januari 15 Maret 2019. Untuk gelombang kedua dari tanggal 18 Maret sampai 30 Juni 2019.

Terkait tenaga pendidik, Yayasan Pendidikan Buah Hati Insani saat ini telah memiliki pendidik yang cukup andal dan berpengalaman. “Dengan tenaga pendidik yang dimiliki tentu tidak diragukan lagi dengan model dan metode pengajaran-

nya yang menarik bagi anakanak didik,” tegasnya.

Adapun program ungulan di antaranya yaitu Tahsin dan tahfiz atau menghafal standar juz 30, praktik salat wajib, praktik salat dhuha, praktik berwudhu, hafalan hadits, asmaul husna termasuk hafalan doa-doa sehari-hari dan lain-lain.

Selaku kepala sekolah Nia sapaan akrabnya berharap dengan program unggulan yang dikelola yayasan bisa menarik hati masyarakat untuk mendaftarkan anak-anak tercinta bagi masyarakat di Kota Mataram. (dys)

Rektor Serahkan SK CPNS bagi 60 Dosen Baru Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai CPNS bagi 60 orang dosen baru di Ruang Sidang Rektor Rektorat Unram belum lama ini.

Penyerahan SK kepada 60 dosen baru dilakukan setelah pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan rektorat yang diikuti oleh seluruh civitas akademika Unram.

Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan Dr. Kurniawan, SH., M.Hum menjelaskan seharusnya Unram akan menyerahkan 77 SK ke-

pada dosen baru yang telah dinyatakan lulus. Namun karena beberapa kendala administratif 17 SK masih tertahan di Kemenristekdikti, sehingga hanya 60 SK yang bisa diserahkan. “Harapannya 17 orang yang masih tertahan SK-nya dapat segera menyusul,” pungkasnya.

Prof. Husni pada saat memberikan pengarahan menekankan agar dosen baru Unram dapat menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ia mengatakan bahwa dosen jangan hanya fokus mengajar tetapi juga melakukan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Mulai sekarang buat proposal, karena nanti proposal yang saudara buat akan didanai tidak hanya melalui PNBP Unram tetapi juga dana dari Kemenristekdikti,” jelas Prof. Husni.

Lebih jauh, Prof. Husni berharap agar dosen-dosen baru bisa produktif dalam menulis buku dan melakukan penelitian. Selain itu, Ia juga berpesan agar dosen baru bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan mengambil program S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri paling lambat 4 tahun ke depan. (dys)

Perlu Ada Perlombaan untuk Pacu Sekolah Penuhi SNP Mataram (Suara NTB) Sekolah di NTB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) masih minim. Diperlukan upaya untuk memacu sekolah agar bisa memenuhi SNP. Pemerhati pendidikan yang juga Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 20122017, H. Syamsuddin Anwar dihubungi belum lama ini, mengatakan, standar nasional pendidikan berkaitan dengan mutu yang sudah dibicarakan dari waktu ke waktu.

Namun, ujarnya, belum ada solusi dan jalan keluar untuk membuat sekolah memiliki standar nasional atau internasional. Dibutuhkan suatu cara untuk memacu sekolah memenuhi standar nasional pendidikan. Salah satunya melalui perlombaan.

“Contohnya, lombakan

sekolah, mana sekolah yang berprestasi atau memenuhi SNP, bina dia, sehingga betulbetul menjadi sekolah model, percontohan bagi sekolah lain,” katanya.

Cara itu untuk memacu sekolah untuk bisa memenuhi standar nasional pendidikan. selain itu, bagi sekolah lain bisa mengetahui sekolah mana saja yang sudah memenuhi SNP, sehingga mereka bisa mereplikasi sekolah tersebut.

“Tapi Ini kan tidak pernah dilakukan selama ini, hanya berbicara wacana saja, dari waktu ke waktu, ketinggalan implementasinya. Sekarang waktunya, sekarang fakta dan realitas kita sudah tahu, sekarang bagaimana kita keluar dari situasi itu, menuju situasi ideal yang kita inginkan,” ujar Syamsudin.

Syamsudin menegaskan,

(Suara NTB/dok)

H. Syamsuddin Anwar pemerintah daerah jangan hanya berbicara dalam tataran wacana saja, memang diperlukan sekolah yang bisa

menjadi model pemenuhan standar nasional pendidikan.

Selain juga perlu ada upaya peningkatan kulitas guru dan berbagai cara lainnya.

Delapan standar nasional pendidikan yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Dari data yang disampaikan Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Bastari, bahwa SMA yang memenuhi SNP di NTB sebesar 8,2 persen dari total sebanyak 318 satuan pendidikan SMA. Sedangkan di satuan pendidikan SMK, sekolah yang memenuhi SNP

di NTB sebanyak 1,7 persen dari total 301 satuan pendidikan SMK di NTB. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH., MH., mengatakan, delapan standar nasional pendidikan akan menjadi perhatian pihaknya. “Per item akan kami coba dalami, apa daya ungkit yang akan kami lakukan, ikhtiar untuk itu sedang kami coba rumuskan,” katanya.

Salah satu ide yang coba dikedepankan yaitu membuat program atau lomba berkaitan dengan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan.

Sekolah nantinya akan berusaha memenuhi standar nasional pendidikan. “Akan jadi sejenis program atau lomba, sehingga tanpa disadari, program pemenuhan SNP bisa tercapai,” harapnya. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 12 Juni 2019

Halaman 11

Dispora NTB Minta Pelatda Mayung Dilanjutkan Soal rencana KONI NTB menghentikan Pelatda Mayung NTB 2019 tersebut, pihak Dispora NTB akan menggelar rapat dengan pengurus KONI NTB di Aula Kantor Dispora NTB, Rabu (12/

6) hari ini guna mencari solusi.

Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati yang dikonfirmasi Suara NTB diruang kerjanya, Senin (10/6) lalu mengatakan salah satu poin rapat Dispora

NTB dengan KONI NTB nanti membahas kelanjutan Pelatda Mayung NTB dalam rangka persiapan Pra-PON tahun 2019 dan persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional

(PON) di Papua tahun 2020.

Menurut Eni, pada rapat nanti pihak Dispora NTB akan mempertanyakan alasan KONI NTB yang ingin menghentikan Pelatda Mayung 2019. Sementara itu pihak Pemprov NTB baru saja mencairkan anggaran Rp3 Miliar untuk KONI NTB. “Rapat nanti membahas banyak hal, termasuk soal Pelatda Pelatda Mayung. Kena-

pa KONI NTB belum juga memanggil atlet untuk mengikuti Pelatda, padahal Lebaran sudah selesai,” ucapnya.

Hj. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan Pelatda Mayung NTB harus tetap berlanjut. Pasalnya para patriot olahraga NTB tengah persiapan mengikuti ajang Pra-PON 2019. Soal kekurangan anggaran Rp2 Miliar itu akan dicarikan oleh

Pemprov NTB, bahkan kata Eni, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiflimansyah sudah mengatakan siap membantu kekurangan dana Rp2 Miliar tersebut.

Sementara itu Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto sebelumnya mengatakan belum dapat memanggil kembali atlet Pelatda. Pasalnya anggaran Rp3 Miliar yang diterima KONI NTB tahun 2019 hanya dapat membiayai Pelatda hingga bu-

lan Mei 2019, sementara untuk kelanjutan Pelatda Bulan Mei hingga Agustus pihak KONI NTB membutuhkan tambahan dan sebesar Rp2 Miliar.

Namun, sampai saat ini kepastian tambahan anggaran Rp2 Miliar kata Andy belum jelas sumbernya. Atas alasan tersebut KONI NTB belum dapat memanggil kembali atlet Pelatda Mayung NTB yang telah mudik lebaran sejak, 1 Juni lalu.(fan)

25 Negara Tampil di Indonesia Open Dance Lombok Mataram (Suara NTB) Ajang Indonesia Open Dance Internasional Lombok akan digelar di Hotel Puri Mas Senggigi Lombok Barat (Lobar), 2223 Juni mendatang. Event ini akan melibatkan 500 atlet yang tersebar di 30 Negara di empat benua di dunia.

Ketua Ikatan Dansa Internasional (IDI) NTB, Marcel De Rijk didampingi Panitia Penyelenggara, Dewa Made Wija dan Sarah dalam keterangan persnya di Hotel Puri Mas, Selasa (11/5) mengatakan Indonesia Open Dance internasional ini merupakan yang kedua kali digelar di Lombok. Sebelumnya pihak IDI NTB juga melaksanakan event yang sama tahun lalu.

Namun pelaksanaan event internasional dance tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Perbedaan yang mencolok di event ini dari pesertanya yang relatif banyak bila dibanding event sebelumnya.

Bila di event sebelumnya melibatkan 16 Negara dengan 200 lebih peserta, namun di event tahun ini melibatkan 500 peserta dari 25 Negara mengikuti 30 kelas yang dipertandingkan.

“Peserta yang ikut di Indonesia Open dance Internasional tahun ini sebanyak 500 atlet. Mereka berasal dari 25 Negara,” ucap Marcel.

Marcel yang merupakan mantan atlet dance profesional ini mengungkapkan sebanyak 500 atlet yang ambil bagian di event itu melibatkan 90 atlet dari 24 Negara, sisanya 410 atlet berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia.

Sementara provinsi NTB sendiri akan menurunkan sebanyak delapan pasang pendanasanya. Terdiri dari atlet

(Suara NTB/fan)

KETERANGAN PERS - Ketua Ikatan Dansa Internasional (IDI) NTB, Marcel De Rijk (kanan) bersama Ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) NTB, Dewa Made Wija dalam keterangan pers di Hotel Puri Mas Senggigi Lobar, Selasa (11/6). dansa remaja, youth dan senior.

Sementara atlet yang paling banyak mengikuti event itu berasal dari Provinsi Bali, yakni kurang lebih 50 atlet, sisanya 300 lebih atlet berasal dari puluhan provinsi di Indonesia,

termasuk atlet dari DI Yogyakarta, Jawa Tengah (Jateng), Jabar, DKI Jakarta dan lainnya.

Ditempat yang sama Dewa Made Wija yang juga Ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) NTB

mengatakan event yang dikemas dalam acara “happy holiday In one” ini diharapkan dapat dijadikan ajang untuk mengasah kemampuan atlet NTB yang biasa bertanding di event nasional. (fan)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mataram (Suara NTB) Keputusan KONI NTB akan menghentikan Pelatda Mayung NTB ditanggapi serius oleh pihak Dispora NTB. Pihak Dispora NTB menginginkan Pelatda Mayung NTB tetap berlanjut. Soal anggaran yang kurang, akan dicarikan solusi oleh Pemprov NTB.

Pelatda Mayung Dihentikan, Atlet Atletik Tetap Latihan Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga atletik mengingatkan atlet agar tidak terpengaruh soal rencana Pelatda Mayung NTB akan dihentikan. Mereka mengingatkan atlet agar tetap latihan walaupun Pelatda Mayung NTB dihentikan.

“Sesuai hasil rapat PASI NTB sebelum lebaran bahwa atlet atletik harus tetap kembali latihan mulai tanggal 10 Juni untuk mengikuti Pelatda,” ucap Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov PASI NTB, Agus Sukmayadi kepada Suara

NTB, yang dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (11/6).

Dikatakan Agus, terkait Pelatda Mayung terancamdihentikan, pihaknya akan menyerahkan ke KONI dan Dispora NTB. Sementara itu pihak PASI NTB tetap mengingatkan atlet untuk tetap kembali latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, karena di awal Juli nanti atlet atletik NTB akan menghadapi Kejurnas Atletik Jateng Open.

Sementara itu atlet atletik NTB, Arif Rahman dihubungi terpisah mengatakan dirinya bersama atlet atletik Pelatda

Mayung NTB akan tetap masuk latihan. Pasalnya pihak PASI NTB sudah mengingatkan semua atlet dan pelatih agar kembali latihan mulai 9 Juni 2019 guna menghadapi Jateng Open.

Arif sendiri mengaku sudah berada di Mataram sejak tanggal 9 Juni setelah mudik sejak 1 Juni lalu. Arif kembali ke Mataram untuk latihan persiapan menghadapi Kejurnas Atletik Jateng Open di awal Juli ini.

Meski sudah kembali di Mataram namun kata Arif kegiatan latihan atlet atletik Pelatda Mayung belum kembali normal seperti biasanya. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 12 Juni 2019

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.2322 CF NOKA/NOSIN : MHIJFF116DKO41301/ JFF1E1040333 NO.BPKB K.05466668.0 AN AMIR AKRAM HLG SKTR AMPENAN KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.3042 HK NOKA/NOSIN : MHIJF5137CK457951/ JF51E-3454286 AN.WASI KOESTUANTI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3995 BS NOKA/NOSIN : MHIJF5118AK495233/ JF51E-1497321 AN.WIRA SENIAYU LESTARI HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA DR.2308 AL NOKA/NOSIN : MH1KEV3181K145914/ K E V 3 E - 1 1 4 6 4 6 9 AN.RAHMA A.KADIR HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HLG STNK R2 HONDA DR.5582 BM NOKA/NOSIN : MHIJB91169K789857/ JB91E-1786739 AN.AHMAD RIFAI,S.SI HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG BPKB R2 HONDA DR.4303 BI NOKA/NOSIN : MHIJF12188K500044/ J F 1 2 E - 1 5 0 4 4 2 5 NO.BPKB.F-3785069.0 AN.SURIYAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

Halaman 12

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 12 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 12 Juni 2019

Ekspor NTB Terkendala Pelabuhan NILAI ekspor NTB merosot tajam. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB pada Bulan April 2019 mengalami penurunan cukup tinggi jika dibandingkan dengan ekspor Bulan Maret 2019. Penurunannya mencapai 83,50 persen. Nilai ekspor Bulan April 2019 hanya US$ 2.676.537. Sedangkan bulan Maret 2019 mencapai US$ 16.219.947. Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan April 2019 adalah ikan dan udang senilai US$ 1.409.687 (52,67 persen), daging dan ikan olahan US$ 561.948 (20,99 persen), perhiasan/ permata sebesar US$ 356.458 (13,32 persen), serta garam, belerang, dan kapur sebesar US$ 263.234 (9,83 persen).

Pascagempa, NTB memastikan diri siap melakukan ekspor kembali udang vannamei ke negara-negara mitra. Kepastian ekspor ini setelah PT. Bibit Unggul sebagai satusatunya perusahaan pembudidaya indukan udang vannamei di Lombok telah melakukan perbaikan sarana dan prasarananya. PT. Bibit Unggul merupakan perusahaan breeding (pembenihan) pertama di Asia yang telah memiliki sertifikat Induk Unggul untuk induk litopenaeus vannamei dengan nama “GLOBAL GEN”, karena menunjukan pertumbuhan yang cepat dan bebas terhadap virus.

Ada tiga perusahaan breeding di Indonesia. Yaitu, dua di Sumatera dan satu di Lombok. Target perusahaan hanya untuk ekspor dan telah direalisasi ke beberapa negara. Yaitu Cina, India, Vietnam, Kuwait dan Mesir. Sedangkan untuk lokal hanya untuk group sendiri yang biasanya dikirim ke Medan dan Rembang. Sekali panen, biasanya sekitar 200 box dengan harga 40 USD per ekor (Rp576.000,- per ekor untuk kurs Rp14.400,- per USD). Ekspor perdana pascagempa dilakukan ke negara Cina Maret lalu.

Tergerusnya kinerja ekspor NTB, selain karena karena tambang, cenderung tak dihitung, kebanyakan ekspor produk non tambang dilakukan melalui daerah lain oleh para eksportir lokal. Dari Bali, Surabaya, Yogya atau dari Jakarta melalui agen-agen ekspor yang selama ini telah menjadi mitra. Fakta lapangan, cukup banyak produsen yang intens mengirim barang ke luar. Hanya saja, tetap tujuannya ke agen dari luar daerah. Bukan diekspor langsung.

Oleh karena itu, Dinas Perdagangan NTB harus mengintensifkan pelatihan penguatan prosedur ekspor, diversifikasi produk melalui pelatihan desain produk dan kualitas produk.

Diversifikasi pasar dengan memberikan info-info peluang pasar luar negeri. Kendala yang juga dihadapi NTB terkait ekspor adalah masih belum tersedia pelabuhan ekspor yang memadai. Selain itu, permintaan produk dari luar negeri biasanya melalui agen-agen yang ada di daerah pintu-pintu ekspor. Terutama dari tiga daerah tersebut. Agen biasanya mengumpulkan barang tidak saja dari NTB, tetapi dari berbagai daerah sesuai produk permintaan buyer. Setelah dalam jumlah besar, baru dibuat jadi satu SKA. SKA ini dibuat juga tergantung kebutuhan buyer. Dengan demikian nama NTB sebagai daerah asal barang tidak terakomodir.

Namun persoalan ekspor ini, diyakini akan segera berakhir. Menyusul progresifnya pembangunan pelabuhan pariwisata dan ekspor Gili Mas, Lembar Lombok Barat. Fasilitas ekspor ini terus diperdengarkan kepada para pelaku usaha ekspor di dalam daerah agar bersiap-siap. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Meretas Jalan Pertumbuhan Ekonomi yang (Lebih) Tinggi di NTB ENGUTIP dari Gubernur NTB Dr.H. Zulkiflimansyah saat mengunjungi Kantor Bank Indonesia NTB bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD)pada tanggal 7 Mei yang lalu beliau mengatakan “It’s the economy, stupid”. Slogan ini merujuk kepada keberhasilan Clinton saat berhasil memenangkan Pilpres tahun 1991 melawan incumbent George H. W. Bush. Meskipun saat itu, Bush dipandang sukses memenangkan perang ketika terjadinya konflik Irak-Kuwait. Tetapi publik AS merasa menang perang saja tidak cukup ketika kondisi ekonomi negaranya merosot atau tumbuh negatif selama dua triwulan atau lebih dalam satu tahun.

Kinerja Ekonomi NTB Dalam konteks pertumbuhan ekonomi tersebut, kegalauan Gubernur NTB sangat relevan. Pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi dalam beberapa triwulan terakhir. Meski saat rilis terakhir, BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2019 sudah positif, namun secara tahunan hanya sebesar 2,12% atau berdasarkan harga konstan (ADHK) sebesar Rp22,38 triliun. Jauh di bawah PDB nasional yang tumbuh sebesar 5,07%. Termasuk dibandingkan provinsi tetangga yaitu Bali dan NTT yang masing-masing tumbuh 5,94% dan 5,09% maupun provinsi Sulawesi Tengah yang juga mengalami gempa dan tsunami mampu tumbuh 6,77%. Berbagai ikhtiar yang sudah digenjot oleh pemerintah daerah seolah belum memberikan hasil yang memuaskan. Padahal kepala sudah jadi kaki dan kaki sudah jadi kepala. Kira-kira begitu.

Selama 3 triwulan terakhir di 2018, pertumbuhan ekonomi NTB selalu negatif. Bahkan sebelum terjadinya bencana gempa hebat di triwulan III 2018, PDRB NTB sudah tumbuh negatif. Dan jika mundur lebih panjang lagi, pertumbuhan negatif sudah terjadi di triwulan I dan II 2017. Apabila ditelisik lebih dalam dari sisi lapangan usaha, maka kondisi penurunan kinerja di lapangan usaha pertambangan dianggap menjadi penyebab utamanya. Terlebih pangsa lapangan usaha pertambangan cukup besar dalam ekonomi NTB. Secara rata-rata sejak 2015 mencapai 20%. Jadi ketika sektor tambang jatuh, maka ekonomi ekonomi NTB jatuh. Karena kondisi tersebut BPS NTB mengeluarkan 2 angka pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi keseluruhan sektor dan pertumbuhan ekonomi tanpa sektor tambang bijih logam. Barangkali hanya BPS NTB yang satu-satunya membuat terobosan seperti itu, agar masyarakat tahu berapa “ekonomi riil”nya tanpa terdistraksi dengan angka-angka akibat pengaruh tambang?

PDRB sisi permintaan Secara statistik, pertumbuhan ekonomi bisa diukur dari 2 sisi. Satu

Oleh: Wahyu Ari Wibowo ( Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Pendapat Pribadi) dari sisi permintaan (demand side) dan satu dari sisi lapangan usaha (supply side). Di sisi permintaan, komponennya terdiri dari konsumsi (rumah tangga dan pemerintah), pembentukan modal tetap bruto (investasi), dan net ekspor impor.

Untuk perekonomian NTB, kontribusi dari konsumsi rumah tangga mencapai 65% dan pengeluaran pemerintah sebesar 15%. Jadi dari sisi konsumsi kedua komponen ini sudah mencapai 80%. Sementara untuk PMTB/investasi, kontribusinya mencapai 40%. Sisanya adalah net impor yang menjadi pengurang mencapai lebih dari 20%. Secara singkat, NTB ini besar belanjanya dibandingkan jualannya.

Jika dibedah lebih dalam, komponen konsumsi rumah tangga NTB sangat besar bobotnya yaitu 65% dalam mendorong ekonomi.

Lebih dari separuh dalam ekonomi NTB. Tapi ternyata, daya dorongnya tidak terlalu kuat. Rata-rata pertumbuhannya sejak 2015 hanya 2,22% jauh lebih kecil dibandingkan nasional 4,74%. Oleh karenanya, perlu atensi yang lebih besar lagi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan daya dorong dari konsumsi rumah tangga NTB. Terlebih kondisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terbatas tersebut telah terjadi sebelum bencana gempa.

Sementara itu, untuk investasi dengan bobot 40% juga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi NTB yang utama. Rata-rata pertumbuhannya mencapai 7,25%. Ini berarti lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi nasional sebesar 5,58%. Secara nominal berdasarkan data BKPM, total investasi PMA dan PMDN di NTB tahun 2018 sebesar Rp15,78 triliun. Pertumbuhan investasi yang cukup tinggi tersebut adalah wajar mengingat NTB mempunyai berbagai potensi yang sangat besar dari sektor pertambangan, pertanian, maupun pariwisata. Berdasarkan teori fungsi produksi Cobb – Douglas, peningkatan produksi (Y) dipengaruhi oleh total faktor produksi (A), tenaga kerja (L), dan modal (K). Semakin tinggi akumulasi faktor-faktor produksi tersebut akan meningkatkan PDRB. Tentu harus memperhatikan produktivitas yakni peningkatan output terhadap input, agar pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat berkesinambungan.

Sebagai contoh, investasi dalam bentuk teknologi dan industrialisasi akan lebih meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan cara konvensional. Pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Tentunya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif maka perangkat hukum dan peraturan serta jaminan penega-

RADIO

kan yang dapat memberikan kepastian bagi investor perlu diciptakan.

Termasuk menciptakan ekonomi yang inklusif secara institusional yang menjamin hak intelektual serta penciptaan kesetaraan berusaha.

Di sisi pemerintah atau fiskal, investasi terutama dalam bentuk belanja modal yang menyediakan dan memperkuat infrastruktur perlu secara sinambung dijalankan secara tepat (timely). Dalam arti ketika perekonomian dirasakan belum terlalu bergairah atau perlu stimulus (biasanya di awal tahun), maka peran fiskal di sana menjadi penting. Meskipun bobot sumbangan konsumsi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi hanya 15% dengan besar APBD 2019 sebesar Rp5,3 triliun, namun ekspansi fiskal pemerintah yang tepat waktu dapat sedikit banyak mengimbangi fase turun dalam siklus bisnis perekonomian NTB. Begitupula di sisi investasi tenaga kerja. Human capital yang mempunyai skill dan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan magang disertai dengan institusional pendidikan yang kuat akan menjadi modal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih tinggi.

Meskipun NTB memiliki keunggulan komparatif dalam bentuk UMP yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain, tetapi jika tidak diikuti dengan produktivitas tenaga kerja maka hal tersebut akan menjadi kurang optimal. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB sebesar 67,30 yang masih di bawah IPM nasional sebesar 71,39 menjadi PR tersendiri. Tercapainya tenaga kerja yang terdidik dan mampu memanfaatkan teknologi yang ada dan bahkan mampu mengembangkannya menjadi teknologi baru menjadi prasyarat kunci bagi pertumbuhan ekonomi NTB di masa depan.

Target capaian jangka pendek dan panjang Ditengah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perekonomian NTB serta harapan masyarakat pasca gempa, perlu adanya quick win. Yaitu hal-hal yang menjadi keunggulan baik secara kompetitif maupun komparatif dan mempunyai bobot besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di lapangan usaha pertanian, perikanan, perdagangan besar/eceran dan konstruksi. Akan semakin optimal jika dapat disinergiskan dengan bungkus pariwisata. Karena pada dasarnya apa saja bisa dijual sebagai komoditas pariwisata, jika kita mampu membranding dan membuat narasinya. Di sisi lain, upaya membekali dengan ketrampilan kewirahusahaan bagi pelaku di sektor lapangan usaha pertanian dan perikanan harus segera dimulai. Tidak hanya karena sektor tersebut paling besar sumbangannya, namun juga paling besar jumlah tenaga kerja yang ada di dalamnya. Sehingga, para pelaku di sektor ini tidak hanya berpikir produksi (hulu) tetapi juga bagaimana menciptakan pasar (hilir) bagi komoditasnya.

Di sisi permintaan, tingkat konsumsi masyarakat juga perlu dijaga melalui kebijakan-kebijakan tepat sasaran. Termasuk upaya menjaga kestabilan harga melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Satgas

Pangan Polda baik provinsi maupun kota/kabupaten di NTB. Hasilnya sangat menggembirakan, tidak terdapat gejolak harga (terutama pangan) yang berarti. Bahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, laju inflasi NTB selalu berada di dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah. Berkat dukungan dari Momentum optimisme konsumen sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terkini berdasarkan survei Kantor Perwakilan Bank IndonesiaProvinsi NTB perlu dijaga, baik dari sisi aspek perbaikan penghasilan ke depan maupun optimisme belanja rumah tangga khususnya terhadap pembelian durable goods atau barang tahan lama.

Sementara secara simultan terus meningkatkan kapasitas sektor-sektor ekonomiyang mempunyai potensi besar meskipun saat ini sumbangannya masihbelum sebesar lapangan usaha pertanian dan perikanan seperti pariwisata dan industri sebagaimana ditunjukkan dalam struktur PDRB yang dirilis BPS NTB. Sembari memberikan insentif yang mampu mendorong untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta masuknya modal dan investasi terutama untuk penggunaan teknologi baru dan penyerapan serta peningkatan kualitas/ketrampilan tenaga kerja NTB. Di sisi lain, upaya mendorong sektor ekonomi yang ekstratif untuk memberikan nilai tambah pengolahan yang lebih maju, tidak hanya bahan mentah, perlu terus dikawal perwujudannya.

Berbagai target untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan di tengah keterbatasan akan menimbulkan dilema bagi para pengambil kebijakan. Pilihan yang sulit akan senantiasa dihadapi sehingga wisdom para pengambil kebijakan di NTB menjadi sangat esensial.

Kisah sukses pembangunan daerah lain serta studi empiris lainnya perlu dipelajari. Namun pada akhirnya, para pengambil kebijakan harus berani untuk meretas jalan sendiri yang sesuai dengan kondisi NTB.

POJOK Inspektorat telisik tunggakan pajak reklame Harus diusut tuntas

*** Kinerja ekspor NTB tergerus

Butuh inovasi dan terobosan

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 12 Juni 2019

Halaman 15

Cegah Narkoba, BNNK Bandar Narkoba Lotim Ditangkap Sumbawa Gandeng Sekolah Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa berkomitmen mencegah peredaran narkoba di kalangan pelajar. Komitmen ini dibuktikan dengan MoU yang telah dilakukan dengan sejumlah sekolah. Upaya ini akan terus berlanjut, dengan harapan para pelajar memiliki daya tolak yang kuat terhadap narkoba.

Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Nursyafruddin, A.Md menyampaikan, pihaknya bersama lembaga pendidikan sudah berkomitmen untuk menyelamatkan generasi anak bangsa dari bahaya narkoba. Sebagai bentuk aksi nyata, yakni dengan dilakukan tes urine dan pembinaan mental siswa di lembaga pendidikan. Harapannya para siswa ini dapat memahami bahaya narkoba, supaya memiliki daya tolak yang kuat. ‘’Dengan diberikan pemahaman terkait bahaya narkoba, sehingga mereka (pelajar) memiliki daya imun dan daya tolak terhadap segala benctuk penyalahgunaan narkoba,’’ ujarnya.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya sudah melakukan MoU dengan 10 sekolah. Diantaranya 9 sekolah tingkat SMA/SMK dan 1 sekolah tingkat SMP. Ke depannya pihaknya juga akan menyasar sekolah lainnya. Bahkan nantinya juga akan menyasar semua sekolah tingkat SMA. Karena sudah ada instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bahwa semua SMA/SMK wajib bekerjasama dengan BNN. Selain itu, pihaknya juga ingin merumuskan kebijakan yang lebih strategis, agar para siswa memiliki waktu yang cukup dan bermanfaat baik di dalam maupun di luar sekolah.

Termasuk juga bersama lembaga pendidikan bersama-sama memantau para siswa. ‘’Kami tidak ingin mereka memiliki celah untuk berbuat atau ingin mencoba-coba,’’ pungkasnya. (ind) Nursyafruddin (Suara NTB/ind)

Siapkan Dua Skema ‘’Target yang ingin dicapai dengan Rp1 triliun itu kita akan tetap upayakan. Cuma skemanya kita ubah,’’ ujar Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/6) siang.

Ia menjelaskan, perbaikan jalan dan jembatan di Pulau Sumbawa lewat program percepatan akan dialokasikan lewat APBD NTB sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun mulai 2020 mendatang. Kemudian sisanya Rp250 miliar akan diupayakan dibiayai lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan program hibah daerah dari Kementerian PUPR. ‘’Anggaran Rp750 miliar direncanakan selama tiga tahun.

Mudah-mudahan itu disetujui, kemarin kita sepakatnya begitu. Artinya setiap tahun dianggarkan Rp250 miliar lewat APBD. Sama seperti pola percepatan tahun sebelumnya,’’ ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini mengatakan, alokasi anggaran untuk memuluskan jalan di Pulau Sumbawa mempertimbangkan keuangan daerah. Jangan sampai dengan adanya program tersebut mengganggu program-program prioritas lainnya yang juga membutuhkan alokasi anggaran dari APBD. Khusus untuk program hibah jalan daerah dari Kementerian PUPR, jelas Ardhi polanya persis seperti program PRIM hibah dari Australia. Namun bedanya, Pemda mendapatkan hibah 100 persen. ‘’Kita membelanjakan dulu kemudian direimbers,’’ jelasnya.

Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Untuk penanganan ratusan kilometer jalan dan 138 jembatan provinsi tersebut, Pemprov berencana menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun. Penanganan akan dilakukan secara multiyears. Sehingga diajukan Raperda tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak ke DPRD NTB. Sebelumnya, Pemprov NTB telah melakukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 2017-2018.

NTB dengan luas wilayah 20.153,15 Km2, memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 Km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 Km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 Km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Artinya, masih terdapat 242,71 Km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 Km, jalan kerikil sepanjang 28,76 Km, jalan tanah sepanjang 35,92 Km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 Km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. Selain kondisi rusak dan belum terbangun, permasalahan pengelolaan infrastruktur jalan provinsi di NTB adalah masih cukup tingginya laju penurunan kondisi jalan.

Dimana pada akhir tahun 2018, laju penurunan kondisi jalan masih berada di kisaran 5-6 persen per tahun. Hal ini berarti bahwa setiap tahun 62-75 Km jalan yang berada dalam kondisi mantap akan mengalami penurunan kondisi menjadi jalan rusak atau tidak mantap. (nas)

Dari Hal. 1

Ada Kelalaian Administrasi ‘’Sumbernya kan dari hibah.

Makanya kita lihat esensi penggunaannya. Sebab ada hal yang keliru administrasinya kita lihat, tapi ini kita dalami lagi,’’ kata Inspektur kemarin.

Sejauh ini diakuinya belum ditemukan indikasi penyimpangan, tapi baru mengarah pada kelalaian secara administrasi. Dicontohkannya, seperti ada keterlambatan administrasi dari Cabor-cabor penerima dana hibah yang disalurkan KONI. ‘’Contoh, honor panitia, honor juri, ada venue yang belum diselesaikan,’’ jelasnya.

Dalam temuan awalnya, KONI dinilai tidak tertib administrasi. ‘’Ini agak lalai, ini yang kita tertibkan,’’ tegas Ibnu Salim.

Sementara ini audit masih dilakukan oleh tim Irbansus dengan klarifikasi dan pengumpulan dokumen sebagai bukti pelengkap audit. Semua temuan akan jadi catatan dan ditindaklanjuti pada rekomendasi. ‘’Yang tidak dibayar, rekomendasikan segera kita minta dibayarkan,’’ sarannya.

Audit belum mengarah pada kesimpulan. Yang disampaikannya masih berupa gambaran umum proses audit awal. Tapi dari audit diperoleh gambaran awal belum ada mensrea (niat melawan hukum) pada temuan tersebut.

Porprov 2018 menghabiskan anggaran belasan miliar. Anggaran yang bersumber dari dana hibah Rp10 miliar. Ditambah lagi dengan dana sharing dari KONI kota dan kabupaten seNTB. Dana hibah digunakan untuk pembukaan dan penutupan Porprov, sewa venue, biaya wasit, baju, dan juga membayar 389 wasit/juri. Termasuk dihabiskan untuk membeli 1.300 medali.

Yakni 385 medali emas, 385 perak, dan 530 perunggu.

Untuk dana sharing, rinciannya Kota Mataram Rp414.045.000, Lombok Barat Rp339.120.000, Lombok Tengah Rp353.835.000, Lombok Timur Rp252.990.000, Lombok Utara Rp125.010.000, Sumbawa Barat Rp353.430.000, Sumbawa Rp359.910.000, Dompu Rp291.735.000, Kabupaten Bima Rp404.055.000, Kota Bima Rp437.265.000. Total anggaran dari dana sharing Rp3.331.395.000.

Dana sharing itu digunakan untuk membiayai 755 official dan 3.043 atlet. Masing-masing atlet dan official terhitung ditanggung Rp135 ribu per hari. (ars)

Dari Hal. 1

Sabu Dipasok Melalui ’’Online Shop’’ Mataram (Suara NTB) – Pengiriman tas wanita melalui online shop tak juga memuluskan penyelundupan sabu seberat 800,5 gram ke Lombok Timur (Lotim). Empat tas jinjing wanita kekinian berisi sabu itu dikirim dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Delapan bungkus sabu gagal beredar saat lebaran lalu.

Kasus tersebut menyeret dua tersangka, JM (36) pria asal Depok, Jawa Barat dan TT alias AR (37) mantan pegawai bank plat merah asal Selong, Lotim. Mereka disangka berkomplot memiliki dan mengedarkan sabu dalam jumlah besar.

Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Muhamad Nurochman menjelaskan, dua tersangka itu punya peran masingmasing. Sampai akhirnya barang diterima sejak sampai di kantor agen jasa paket kilat.

“JM ini yang mengambil barang di kantor agen. Setelah itu dia mengantarkan ke tersangka AR dengan bertemu di sebuah hotel,” ucapnya, Sela-

sa (11/6) didampingi Kabid Pemberantasan AKBP Denny Priadi.

Rochman menyebutkan bahwa paket berisi sabu itu dikirim dengan alamat palsu.

Alat tujuan paket yakni Jalan Prabu No 43, Praya, Lombok Tengah nyatanya tidak ada.

Sementara alamat pengirim di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sedang ditelusuri.

Tersangka JM digerebek di Jalan Anyelir, Selaparang, Mataram, Kota Mataram Selasa (28/5) lalu. JM mengambil paket yang berisi empat tas jinjing wanita. Isinya delapan paket sabu yang totalnya seberat 800,5 gram.

Berselang enam jam kemu-

dian, tersangka AR diciduk di salah satu hotel di Jalan Airlangga, Mataram. Dari tersangka AR juga disita tiga plastik klip sabu seberat 11,95 gram. Serta satu plastik klip lainnya di dalam tas seberat 0,67 gram.

Rochman mengemukakan, tersangka AR berniat mengedarkan sabu tersebut semasa bulan puasa lalu. Stok sabu yang dipesan AR itu sedianya juga cukup untuk memenuhi permintaan sampai lebaran.

“Jaringan ini sudah terencana. Mereka melihat momen lebaran untuk meningkatkan penjualannya,” sebutnya.

Dua tersangka tersebut terancam hukuman mati

Jembatan Lombok - Sumbawa Lebih Prospektif Dibandingkan Suramadu Dari Hal. 1 Menurutnya, apabila jembatan Lombok-Sumbawa dapat terealisasi, maka arus barang dan jasa dari Pulau Lombok dan Sumbawa maupun sebaliknya akan semakin cepat. Selama ini, kata Safrudin, masyarakat dari Pulau Sumbawa mengeluhkan lamanya penyeberangan dari Kayangan ke

Poto Tano yang mencapai 2 jam.

Meskipun masyarakat yang akan melewati jembatan Lombok-Sumbawa harus membayar, menurutnya tidak akan masalah. Pasalnya, biaya penyeberangan Kayangan-Poto Tano juga cukup mahal. Apalagi menggunakan kendaraan roda empat, biaya sekali menyeberang di atas Rp250 ribu.

Ia yakin apabila pemba-

ngunan jembatan ini terwujud, maka akan berdampak terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Pulau Sumbawa. Di samping itu, sektor pariwisata Pulau Sumbawa juga diyakini akan semakin cepat berkembang seperti Pulau Lombok. Karena objek wisata di Pulau Sumbawa tidak kalah dengan Pulau Lombok. (nas)

Pemprov Ajukan Formasi CPNS Dua Kali Lipat Dari Hal. 1 yang didapatkan pada rekrutmen CPNS 2018 sebanyak 433 formasi. ‘’Kita berharap kalau usulan bisa dua kali lipat dari formasi 2018 untuk CPNS sekitar 800-an orang,’’ sebutnya.

Fathurrahman mengatakan, secara nasional sudah keluar kuota P3K dan CPNS 2019 sebanyak 254.173 orang.

Namun, kata Fathurrahman, kuota masing-masing Pemda belum ke luar.

Saat ini masih dilakukan peng-input-an usulan kebutuhan P3K dan CPNS lewat aplikasi e-formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Kemen PANRB memberikan deadline kepada Pemda sampai 15 Juni mendatang untuk meng-input kebutuhan P3K dan CPNS 2019. ‘’Kaitan dengan CPNS dan P3K, informasi sampai saat ini belum detail kami terima kaitan dengan petunjuk teknis. Tetapi informasi yang sudah disampaikan bahwa kita tinggal merampungkan eformasi kebutuhan sesuai dengan anjab dan ABK,’’ jelasnya.

Setelah Pemda selesai meng-input data usulan formasi, kemudian Kemen PANRB akan melakukan validasi untuk menentukan kuota masing-masing Pemda. Ia berharap, Pemprov mendapatkan jatah CPNS seperti tahun 2018 lalu. Sehingga jumlah formasi yang diusulkan dua kali lipat dari kuota sebelumnya.

Sedangkan untuk kuota P3K, Pemprov mengatakan akan melakukan analisis sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Paling tidak, semua eks honorer kategori 2 (K2) yang tidak lolos dalam rekrutmen sebelumnya dapat diakomodir.

Dikatakan, Pemprov masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) mengenai rekrutmen P3K maupun CPNS 2019.

Khusus untuk rekrutmen P3K, Pemprov ingin mengetahui apakah akan dibuka juga untuk formasi umum, bukan saja eks honorer K2. ‘’Sisanya masih ratusan orang, karena yang lulus kemar-

in 234 orang eks K2. Kita mungkin prioritas K2 untuk rekrutmen P3K. Rekrutmen P3K didahulukan, mungkin awal Juli mulai tahapan pertama.

Kalau CPNS nanti bulan Oktober,’’ tandasnya.

Kemen PANRB memberikan deadline kepada Pemprov dan Pemda kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pertengahan Juni mendatang. Tahun ini, Kemen PANRB akan memberikan alokasi 30 persen untuk formasi CPNS dan 70 persen untuk P3K bagi Pemda.

Kemen PANRB telah menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam surat Menteri PANRB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/ M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas

wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah daerah mendapat 30 persen untuk CPNS, dan 70 persen untuk P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari P3K dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Usulan kebutuhan yang telah di-input ke dalam aplikasi e-formasi dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN, dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu ‘Unggah Usulan Formasi’ dalam aplikasi e-formasi.

Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kementerian, lembaga dan Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019. (nas)

120 Aktivis NTB Raih Program Beasiswa di Malaysia Dari Hal. 1 Ia menyebut, awalnya kuota untuk program beasiswa S2 ke Malaysia ini hanya untuk 20 orang sesuai dengan budgeting yang dianggarkan. Tapi ternyata ketika program ini berjalan, tim LPP NTB berdiskusi dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Akhirnya kuota beasiswa aktivis ditambah menjadi 120 orang. Sebanyak 120 orang tersebut dinyatakan sudah memenuhi kúalifikasi mendapatkan beasiswa NTB. ‘’Hanya saja ketika masuk perguruan tinggi luar negeri, persyaratan bahasa ditetapkan.

Mereka bisa masuk kampus Malaysia apabila punya sertifikat IELTS. Sama halnya dengan beasiswa yang lain,’’ kata Hastuti.

LPP NTB telah bekerjasama dengan 18 kampus di Malaysia. Tim LPP NTB akan

membantu 120 anak-anak muda NTB tersebut masuk ke kampus-kampus yang mereka pilih sesuai jurusan sesuai persyaratan kampus setempat.

Sehingga, Tim LPP NTB bekerjasama dengan lembaga yang melakukan tes IELTS dan TOEFL dari Malaysia. Biaya normal untuk memperoleh sertifikat bahasa itu sebesar Rp34 juta. Namun, kata Hastuti, Pemprov memberikan subsidi sehingga calon penerima beasiswa hanya mengeluarkan biaya Rp1,1 juta. ‘’Jika anak 120 orang sudah punya IELTS dan TOEFL sesuai persyaratan kampus Malaysia maka tidak perlu mengambil tes. Tapi kalau belum punya, maka harus mengambil sertifikat bahasa. Pihak Malaysia siap datang ke Mataram,’’ jelasnya.

Sebanyak 120 anak muda NTB ini, kata Hastuti, akan

diberangkatkan secara bertahap. Tahap pertama dimulai September mendatang bagi awardee yang dokumennya sudah lengkap. ‘’Kami sudah mengirimkan mahasiswa sejak September 2018. Kami punya awardee di beberapa negara. Yaitu Polandia dan Korea. Kita sudah punya awardee sebanyak 46 orang di Polandia dan 17 di Korea,’’ sebutnya.

Pengiriman mahasiswa NTB ke Malaysia merupakan batch III. Untuk tujuan Polandia, tercatat sudah 42 awardee NTB di sana. Pada September mendatang, Pemprov juga akan memberangkatkan anak NTB kuliah S1 di Cina sebanyak 11 orang, S3 sebanyak 4 orang. Kemudian S3 di Taiwan sebanyak 18 orang. ‘’Jadi, jumlah awardee saat ini hampir lebih 300 penerima beasiswa NTB sampai Mei 2019,’’ sebutnya. (nas)

(Suara NTB/why)

BB - Kepala BNN Provinsi NTB, M. Nurochman menunjukkan barang bukti (BB) sabu dan paket tas jinjing wanita hasil pengungkapan kasus dengan tersangka JM dan AR, Selasa (11/6). menurut sanksi maksimal pasal 114 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 dan atau pasal 112

ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 UU RI No 35/2009 tentang narkotika. (why)

Inspektorat Minta SKPD Selesaikan LHP BPK hingga Bulan Juli Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, memberikan tenggat masing-masing SKPD untuk menyelesaikan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hingga bulan Juli mendatang yang mencapai angka Rp1 miliar lebih. Bahkan saat ini, Pemkab setempat sudah memberikan surat untuk bisa segera menyelesaikan rekomendasi tersebut.

Inspektur Inpektorat Sumbawa Barat, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Selasa (11/6) mengatakan, rekomendasi BPK sudah dikirimkan ke SKPD untuk segera ditindaklanjuti. Bahkan pihaknya mencatat belasan temuan di tiga SKPD besar (Dikpora, DPU PRPP dan Dikes) yang harus bisa diselesaikan hingga bulan Juli mendatang. Hanya saja temuan itu didominasi masalah kesalahan administrasi sementara kerugian negara sudah berhasil ditekan.

Hal ini tentu menjadi prestasi yang patut dibanggakan karena dari tahun ke tahun kesalahan penganggaran sudah semakin ditekan. Bahkan pihaknya optimis penyelesaian rekomendasi tersebut bisa selesai dalam waktu dua minggu karena masing-masing SKPD dan rekanan juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan temuan tersebut. Hal ini tentu sangat berasalasan karena temuan yang ada tidak berat hanya masalah administrasi saja. ‘’Suratnya sudah dikirim ke SKPD dan juga sudah kita berikan deadline sampai bulan Juli untuk diselesaikan. Jika mereka tidak menyelesaikan, maka kita tetap akan memberikan sanksi tegas,’’ ungkapnya.

Dikatakannya, secara keseluruhan ada lima SKPD yang mendapat catatan tersebut dengan jumlah pengembalian sekitar Rp1 miliar. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Pemukiman (DPU-PRPP) tercatat ada sekitar Rp800 juta. Jumlah inipun banyak ditemukan pada kekurangan volume pekerjaan di sejumlah program. Sementara sisanya tersebar di SKPD lainnya dengan jumlah temuan yang bervariasi mulai dari angka Rp50 juta hingga ratusan juta.

Dari lima SKPD tiga dinas yakni Dikpora, PU-PRPP dan Dikes tetap menerima rekomendasi setiap tahunnya, karena jumlah dana yang dikelola juga sangat banyak. Jadi sudah dianggap sangat wajar jika ada temuan di setiap LHP BPK dan jumlahnya juga tidak banyak.

Kendati demikian, pihaknya tetap meminta supaya rekomendasi tersebut diatensi serius jangan dibiarkan berlarut. ‘’Temuan BPK untuk tahun ini kita anggap sangat sedikit, jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Meskipun demikian, kita tetap minta SKPD memberikan atensi serius terhadap masalah ini, jika tidak sanksi tegas juga akan kita siap nanti,’’ tegasnya. (ils)

Pariwisata Sembalun Mulai Bangkit Pascagempa Dari Hal. 1 Sejak Sabtu (8/6) lalu, kunjungan wisatawan yang didominasi wisatawan domestik, khususnya remaja yang gemar wisata outdoor. Bukit sekitar Gunung Rinjani ini relatif mudah dijangkau dengan ketinggian sampai 1.700 Mdpl, sehingga jadi favorit kalangan remaja. Pemandangan latar puncak Gunung Rinjani dan hamparan kebun dan sawah jadi jualan para pelaku wisata.

Menurut pegiat pariwisata Anto Cepen Sembahulun, setelah melalui rapat dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku wisata lainnya, akhirnya disepakati dibuka. ‘’Alhamdulillah, sudah mulai dibuka. Kunjungan wisatawan mulai terlihat. Aktivitas kami jadi hidup lagi,’’ kata Anto dihubungi Suara NTB, Selasa (11/6) kemarin.

Sejumlah kawasan yang dibuka seperti Bukit Pergasingan, Bukit Selong dan Bukit Telaga serta Bukit Lenteng Marpar.

Sejak gempa, bukit bukit ini ditutup untuk kunjungan karena dianggap berbahaya. Pilihan lain untuk wisatawan, olahraga paralayang melalui Bukit Lenteng Marpar menyuguhkan lan-

skap perbukitan Sembalun yang mengelilingi petakan kebun indah. Termasuk Bukit Tanah Abang Sembalun yang baru dibuka, mulai jadi primadona pendaki.

Kepala Desa Sembalun, Harimin dihubungi Suara NTB sore kemarin mengaku lega.

Dengan dibukanya sejumlah spot wisata itu, sangat positif bagi kebangkitan perekonomian masyarakat desa. Ini juga akan berdampak pada minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. ‘’Kami yakin, perekonomian, khususnya Sembalun akan bangkit kembali pascagempa,’’ ujar Harimin.

Ia mendukung penuh warga, khususnya remaja yang punya inisiatif membangkitkan pariwisata desa. Aparat desa dan para pegiat wisata desa pun bersama-sama melakukan pembersihan di alun-alun kecamatan, termasuk titik-titik kawasan wisata demi kenyamanan pengunjung.

Ia berharap, situasi ini akan terus berkembang seiring ramainya kunjungan. Sebab 60 persen masyarakat setempat menggantungakan hidup dari wisata, sebakian berkebun dan pegawai negeri. (ars)

Mantan Kadis Perkim Kota Bima Dipanggil Jaksa Dari Hal. 1 Sementara saksi- saksi yang sudah diperiksa sebelumnya, panitia sembilan yang mengurus pembebasan lahan. Terdiri dari camat, lurah dan perangkatnya. Betindak sebagai ketua panitia pembebasan adalah Kadis Perkim Ir. Hamdan.

Awalnya kasus ini diusut Bidang Intelijen Kejati NTB. Setelah indikasi tindak pidana semakin terang, lantas dinaikkan status penanganan ke penyelidikan Pidsus. Namun Pidsus tak bisa langsung meningkatkan status kasus menjadi penyidikan, karena saran Kajati dalam ekspose itu, diminta melengkapi ket-

erangan saksi serta dokumen tambahan lainnya. Setelah itu, baru tersangka ditetapkan.

Potensi kasus dinaikkan ke penyidikan cukup besar. Penjelasan Kajati NTB Arif, SH.,MM sebelumnya, indikasi pidananya sudah ditemukan.

Hanya tinggal memperdalam keterangan saksi dan bukti, lantas pada ekspose berikutnya menetapkan tersangka.

Soal potensi kerugian negara, belum bisa disampaikan.

Akan dikaji lebih awal kemungkinan akan melibatkan ahli auditor. Sementara ini, penyidik sedang melakukan pendalaman sendiri untuk penentuan kerugian dari harga pembebasan lahan itu. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 12 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lobar Gelar Ritual Perayaan Lebaran Topat di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) Rabu (12/6) hari ini menggelar tradisi lebaran topat yang menjadi tradisi turun temurun. Perayaan Lebaran Topat ini digelar di sejumlah tempat, di antaranya di Pantai Elak-Elak Sekotong, Taman Narmada, Sesaot, Pantai Cemara. Namun Pemda memusatkan perayaan lebaran topat di Pantai Duduk, Batulayar.

Kadis Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi, M. Ed, Selasa (11/6) mengatakan, perayaan lebaran topat ini merupakan tradisi turun temburun digelar masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok. Lebaran ini berlangsung di hari ketujuh pada nulan Syawal 1440 Hijriyah. Lebaran yang oleh masyarakat Suku Sasak disebut juga dengan Lebaran Nine (Perempuan, red) ini biasanya dijadikan penutup setelah menunaikan ibadah puasa sunnah bulan Syawal.

Mereka akan mengunjungi banyak tempat yang dianggap mempunyai nilai-nilai sakral. Terutama mengunjungi makam-makam yang dianggap keramat, masyarakat muslim Suku Sasak menggelar doa dan ruwah (ruwatan) yang sering disebabkan oleh janji demi menghormati leluhur atau cikal bakal dakwah Islam di Pulau Lombok. Di makam yang dianggap keramat itu, biasanya perayaan Lebaran Topat digandeng dengan prosesi ngurisang (potong rambut bayi, red), bahkan syukuran sunatan untuk anak-anak mereka.

Saat ini, prosesi budaya tersebut sudah bergeser. Tidak hanya menjadi prosesi ritual kebudayaan, namun menjadi event plesiran keluarga setelah puasa di bulan Ramadhan dan puasa Syawal. Di Lobar sendiri, terang Kepala Dinas Pariwisata Ispan Junaidi, ritual Lebaran Topat sudah dijadikan kalender pariwisata Lombok Barat. “Sesuai tradisi, semua tempat menyelenggarakan Lebaran Topat,” terangnya.

Untuk kegiatan Lebaran Topat di Pantai Duduk, Ispan memastikan

(Suara NTB/her)

Ispan Junaidi bahwa aneka prosesi adat harus dilalui. “Diawali dengan nyekar ke makam Batulayar untuk berdoa, mengambil air dan berdoa, baru dimulai di lokasi,” terang Ispan. Dikatakan, prosesi ziarah makam itu sudah pakem (baku, red) dalam tradisi masyarakat muslim Suku Sasak.

Prosesi ziarah makam akan dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dengan didampingi oleh tokoh agama dan tokoh adat di Lombok Barat. Sedangkan di lokasi (Pantai Duduk, red), masyarakat bersama Pemkab Lombok Barat sudah menyiapkan topat agung (Ketupat Utama, red) yang berisikan ribuan ketupat kecil dan dirangkai menjadi satu dan berben-

tuk ketupat raksasa.

Ketupat Agung itu diarak mengelilingi lokasi acara untuk kemudian diserahkan ke Bupati sebagai prosesi simbolik acara ruwatan.

Bupati lalu didaulat untuk mengambil ketupat pertama bersama para tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat untuk kemudian menjadi suguhan utama pada dulang pesaji (makanan persembahan, red) yang dimakan oleh semua yang hadir secara bersama-sama.”Itu sudah pakem acaranya. Tentu diselingi dengan pementasan seni tradisional yang akan menghibur para tamu,” terang Ispan Junaidi.

Untuk tahun ini, tambah Ispan, seni tradisional yang akan dipentaskan adalah “bebeduk” dari Dasan Montor Grimak Narmada, “zikir saman” dari group Desa Ranjok Gunung Sari, lalu ‘tari rudat” dari group Desa Batu Layar, dan “tari kontemporer” dari Sanggar Kesenian Tari Lombok Barat yang dipimpin oleh seniman Yeyen.

“Besok juga akan diramaikan oleh group qasidah yang juara 1 nasional,” tambah Ispan sambil merahasiakan nama group kasidah tersebut.

Namun khusus untuk penyelenggaraan tahun ini, prosesi lebaran topat tahun ini diawali sehari sebelumnya.”Pada malam sebelum acara, yaitu tanggal 12 jam 20.00 itu, akan ada acara “pepaosan” atau memace (membaca, red) lontar yang akan dilakukan oleh budayawan Lalu Nasib,” pungkas Ispan dan berharap masyarakat luas bisa menghadiri acara tersebut. (her)

Banyak Rumah Korban Gempa di Lobar Belum Dibangun Parkir di Kawasan Wisata Giri Menang (Suara NTB) Pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar), terutama korban yang rumahnya rusak berat, hingga Selasa (11/6) belum disentuh program pembangunan kembali (rehab dan rekon) dari pemerintah. Tambahan dana yang diusulkan sebesar Rp75 miliar sampai saat ini belum juga direspon oleh pemerintah pusat.

Pembangunan lebih dari 3.500 unit rumah yang rusak berat, sedang dan ringan itu tak hanya mendek akibat dana belum cair, tapi akibat berbagai persoalan seperti kendala material, tukang, hingga kekurangan petugas fasilitator hingga ratusan orang yang dialami Pemda Lobar.

“Belum cair, tinggal kita tunggu info dari BNPB Pusat saja dulu terkait tambahan itu,” jelas Ratnawi, Kabid Perumahan pada Dinas Peruma-

(Suara NTB/her)

BELUM TUNTAS – Ribuan korban gempa di Lobar yang rumahnya rusak masih belum disentuh perbaikan. Sedang ribuan lainnya sudah disentuh perbaikan, walaupun pembangunan RTG tersebut masih belum tuntas, seperti di wilayah Narmada ini. han dan Permukiman Lobar, muan ditindaklanjuti sampai Selasa. Dijelaskan, sebelum- saat ini belum ada kabar kenya pihak BNPB meminta pastian kapan usulan dana agar Pemda menyelesaikan te- tambah itu direalisasikan. muan inspektur BNPB terkait “Iya, sudah clear terkait tedana gempa senilai Rp800 juta muannya dan sudah kita kirim sebagai salah satu syarat usu- ke pusat,” jelas dia. lan tersebut bisa direalisasiSebelumnya, Kepala Dinas kan. Pihaknya sendiri sudah Perumahan dan Permukiman menyelesaikan temuan terse- Lobar, H. Lalu Winengan menbut dan mengirim langsung ke gatakan, ditargetkan proses BNPB. Namun setelah te- pencairan bantuan dana kor-

ban gempa yang pengusulan tambahan dalam SK Bupati susulan setelah pelaksanaan pilpres. “Kita tunggu setelah selesai pilpres,” katanya. Ditegaskan winengan, dana bagi 3 ribu lebih korban gempa ini sudah ada, namun akan diurus setelah Pilpres.

Menurut Winengan, progres penyaluran bantuan gempa dari pemerintah pusat ke Lobar khususnya dan NTB umumnya sangat tinggi. Bahkan Lobar saja semua korban gempa sebanyak 72 ribu telah diberikan bantuan. Bantuan yang telah digelontorkan pusat ke Lobar mencapai Rp1,4 triliun. Hanya tinggal usulan tambahan yang berjumlah 3 ribu KK lebih korban gempa yang diusulkan pemda baru-baru ini.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap korban gempa di Lobar, patut disyukuri oleh warga. Sebab dibandingkan daerah yang lain yang mengalami bencana justru daerah Lombok ini

mendapatkan prioritas. “Karena ini pemerintah pusat sayang kepada NTB, itu patut semua warga syukuri,” jelas Winengan. Ia menambahkan, dengan adanya tambahan 3 ribu usulan korban gempa ini, artinya ada jumlah korban gempa di Lobar mencapai 76 ribu lebih.

“76 ribu warga Lobar ini dibantu,” jelas dia.

Untuk SK Revisi Bupati yang terkait kesalahan kategori di lapangan sebagai dampak dari gempa Lombok yang terus berulang-ulang terjadi sebanyak 263 unit dengan rincian rusak ringan sebanyak 16 unit dengan total dana Rp160.000.000, rusak sedang sebanyak 106 unit dengan total biaya usulan Rp2.650.000.000 dan rusak berat sebanyak 141 unit dengan total dana Rp7.050.000.000.

Total jumlah usulan terkait perubahan kategori rumah yang masuk dalam SK revisi sebesar Rp9.860.000.000. “Jadi total dana yang kami ajukan ke BNPB sebesar Rp75.665.000.000,” jelas dia. (her)

Dikeluhkan Pengunjung

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dikritik tak tegas menertibkan parkir di kawasan pariwisata. Padahal di kawasan ini kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk menarik untung dengan memungut biaya parkir. Pungutan ini banyak dikeluhkan oleh pengunjung karena terkadang dipungut dobel oleh oknum pengelola.

Tidak ada ketentuan yang mengatur soal parker dimaksud, dan karenanya masuk dalam pungutan liar. Seharusnya Pemda harus menertibkan parkir tersebut dengan membuat payung hukum berupa Perda dan aturan yang lain. Beberapa pengunjung mengeluhkan pungutan yang dibebankan oleh oknum pengelola di kawasan wisata Cemara, Lembar.

Pengunjung dipungut biaya dua kali alias dobel, masuk lokasi wisata dan parkir. Per orang, kata sebuah sumber, dipungut Rp2.000 untuk pas masuk dan dipungut lagi untuk parkir di lokasi lahan milik pribadi. Menurut dia, praktik pungutan semacam ini harus diterbitkan karena mencoreng wisata Lobar.

“Ini kan kasihan pengunjung di pungut dua kali, masuk ditarik dan parkir juga ditarik. Khawatir nya ini mencoreng parwisata kita,” keluh dia.

Jangan sampai akibat ini pengunjung kapok datang ke lokasi wisata di Lobar. ‘’Parkir ini masalah pelik di kawasan wisata, sebab hampir terjadi di semua tempat, termasuk di Senggigi,’’ tambahnya.

Sementara itu Kapolres Lobar AKBP

Heri Wahyudi mengatakan persoalan parkir juga menjadi atensinya. Pihaknya pun sudah memberikan masukan ke Pemda agar melakukan penertiban terhadap parkir kawasan wisata. Untuk mengantisipasi gejolak terkait parkir seperti yang terjadi tahun lalu di wilayah Labuapi, pihaknya sendiri hanya bisa mem-back up dengan memerintahkan semua Kapolsek agar berkoordinasi dengan camat dan desa untuk pengaturan parkir, terutama di wilayah senggigi, Labuapi, Gerung, Lembar hingga Sekotong. ”Jadi parkir ini disepakati dikelola oleh desa, tidak ada pungutan di luar itu, mengantisipasi adanya Pungli di luar,” tegas Kapolres.

Dijelaskan besaran parkir yang ditarik nantinya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Perlunya penertiban parkir ini kata dia mencegah terjadinya permasalahan seperti yang terjadi tahun lalu ada rebutan lahan parkir. “Tahun ini saya minta untuk diterbitkan,” jelas dia. Pihaknya juga menekankan pihak yang memungut parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan pengunjung. Jangan sampai pengelola parkir melepas begitu saja.

Kepala Dinas Perhubungan Lobar, Akhmad Saikhu mengatakan persoalan parkir ini memang pernah dibahas bersama aparat dan pihak terkait karena disinggung oleh Kapolres Lobar. Disarankan oleh pihak Polres agar camat dan kades berembuk membahas hal ini, karena jangan sampai terjadi gesekan, pungutan ini apakah ke desa atau ke mana.

Menurut dia, persoalan parkir ini bersifat insidentil domain terjadi ketika lebaran saja. Rata-rata kata dia, lahan parkir yang belum diterbitkan adalah milik pribadi seperti halnya Cemara,Labuapi dan Senggigi. “Bicara kewenangan Perhubungan, kita hanya menarik retribusi tepi jalan dan khusus itu saja kita kelola (pungut red)” jelas dia. Sedangkan parkir lahan pribadi masuk pajak yang nanti dikelola oleh Bapenda. Terkait payung hukum pemungutan di lapangan, kalau pajak parkir ada Perda yang mengatur. Sedangkan parkir di lahan pribadi juga seharusnya dikenakan pajak sesuai ketentuan Perda yang mengatur. (her)