Edisi Jumat 12 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 12 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 34 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dukcapil ’’Go Digital’’

DPMPD Dukcapil NTB Bimtek 40 Operator SIAK Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada 40 operator Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) se - NTB. Tujuannya menyamakan persepsi antara semua operator SIAK sebagai ujung tombak pelayanan perekaman kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/ kota yang ada di NTB. Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan

DPMPD Dukcapil NTB, L. Moh. Tesa mengatakan, saat ini ada pembarian sistem yakni SIAK versi 7.3. Dalam sistem ini semua pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diharapkan serba digital. ‘’Artinya, ini juga sebagai salah satu visi Dukcapil. Yaitu Dukcapil Go Digital,’’ kata Tesa dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela Bimtek di Hotel Golden Pallace Kota Mataram, Kamis (11/4) siang.

Tesa menjelaskan, dengan sistem SIAK 7.3 akan memangkas birokrasi penguru-

Sebulan Seratusan TKI Ilegal Berangkat ke Timur Tengah

H. Muhammadun

ASOSIASI Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) tak menampik masih maraknya pengiriman tenaga kerja secara ilegal ke negara-negara di Timur Tengah. Angkanya bahkan diperkirakan sampai lebih dari 100 orang setiap bulan keluar dari NTB. Kebanyakan ke Timur Tengah adalah pekerja perempuan. ‘’Pokoknya yang keluar dari NTB sebulan di atas 100 orang,’’ sebut Ketua Apjati Provinsi NTB, H. Muhammadun kepada Suara NTB, Kamis (11/4) kemarin.

Mengapa masih marak pemberangkatakan ke Timur Tengah, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

san administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Artinya, pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak lagi melalui proses manual dan berteletele, yang membutuhkan tandatangan basah dari pimpinan atau kepala dinas. ‘’Sehingga nanti ruang kerja kami di Dukcapil ini bisa dimana saja selama 24 jam.

Jadi pelaksanaan registrasi kependudukan termasuk verifikasi dan tandatangan pimpinan itu dilaksanakan secara digital,’’ jelasnya.

Tesa mengatakan, pelayan-

an tidak lagi terfokus pada ruang kerja. Tetapi pelayanan bisa dilaksanakan di mana saja. ‘’Ruang kerja kami tidak lagi konvensional,’’ katanya.

Rencana besarnya pengurusan masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bisa dilaksanakan secara online. Tetapi sistem ini membutuhkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Saat ini, persiapan menuju Dukcapil Go Digital sudah mulai dilakukan. Tesa mengatakan, biasanya tandatangan basah kepala dinas untuk

KTP, KK dan lainnya secara manual. Hal itulah yang akan dipangkas menjadi tandatangan digital. ‘’Sehingga dimanapun nanti. Kalau Pak Kadis berada tugas di luar daerah, pelayanan tetap jalan. Tidak menunggu untuk tandatangan ketika beliau ada di tempat,’’ terangnya.

Namun, Tesa mengatakan untuk pengurusan KTP, pelayanannya pemohon harus datang ke tempat pelayanan.

Karena orang yang memohon KTP harus dilakukan perekaman.

Bersambung ke hal 15

Kadis Nakertrans dan Kepala BP3TKI Dipanggil ke Jakarta

Diduga 500 Warga NTB Korban TPPO

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendapatkan informasi bahwa jumlah warga NTB yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 500 orang. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap sindikat TPPO dengan jumlah korban para calon TKI yang akan dikirim ke Timur Tengah sebanyak 1.200 orang.

Staf Khusus Gubernur Bidang Ketenagakerjaan dan Perburuhan NTB, Imalawati Daeng Kombo menyebutkan, korban TPPO asal NTB bukan 200 orang. Tetapi informasi

yang diperoleh, jumlah korban mencapai 500 orang. ‘’Korban TPPO itu bukan 200 orang tapi kurang lebih 500 orang dari NTB. Dari 1.200 orang itu, kurang lebih 500 orang kita,’’

kata Daeng dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/4).

Daeng mengatakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH

Calo TKI Diduga Merajalela di NTB

TO K O H Aman Jelang Pencoblosan PEKAN depan, tepatnya Rabu 17 April merupakan puncak pesta demokrasi Pemilu 2019. Personel keamanan sudah disebar ke berbagai titik pengamanan. Beda pilihan bukan soal selagi tetap menjaga persaudaraan.

Demikian disampaikan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menekankan, demokrasi dibangun dengan menghormati setiap pilihan warga negara. Baik itu dalam Pileg maupun Pilpres. ‘’Intinya kita harus sukseskan Pemilu. Berbeda pilihan itu biasa. Persaudaraan dan kondusivitas NTB ini yang harus kita kedepankan,” ujarnya ditemui Kamis (11/4) usai rapat Forkompimda NTB Kamis (11/4) di Mapolda NTB. Bersambung ke hal 15 Hj. Sitti Rohmi Djalillah

(Suara NTB/nas)

BIMTEK - Pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri saat pemberian Bimtek kepada 40 operator SIAK seluruh kabupaten/kota se - NTB di Hotel Golden Pallace Kota Mataram, Kamis (11/4) siang.

Mataram (Suara NTB) Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) marak, diduga akibat calo Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merajalela di NTB. Mereka dengan mudah merekrut orang dengan modus dipekerjakan di luar negeri tanpa dokumen resmi. Pemerintah didesak membuat regulasi memangkas ruang gerak percaloan.

Para pegiat Buruh Migran Indonesia (BMI) mencurigai, tidak hanya 200 warga NTB yang jadi korban TPPO ke Timur Tengah.

Diperkirakan lebih, akibat tum-

buh suburnya praktik percaloan.

Untuk mendapati praktik itu, Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) disarankannya turun cek ke lapangan.

Selain percaloan, akan didapati juga lemahnya pengawasan di tingkat kabupaten dan kota.

Calo berani menggratiskan biaya pemberangkatan atau bahkan memberi uang saku Rp1 juta sampai Rp2 juta kepada calon korban. Karena setelah pemberangkatan, pelaku akan diganjar upah berlipat.

‘’Kalau mereka mau turun dan bekerja, pasti akan melihat proses percaloan merajalela di tingkat bawah, dan pemerintah di tingkat bahwa belum bekerja maksimal mencegah,’’ kata Direktur PBHBM (Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran), Muhammad Shaleh kepada Suara NTB, Kamis (11/4).

Lalu lalang TKI khususnya perempuan ke Timur Tengah jumlahnya sangat besar, tak peduli keluarnya kebijakan moratorium dari pemerintah.

Bersambung ke hal 15

dan Kepala BP3TKI Mataram pada Jumat (12/4) dipanggil ke Jakarta oleh Bareskrim Polri.

Pemanggilan Disnakertrans dan BP3TKI tersebut berkaitan dengan pemulangan korban TPPO yang mayoritas berasal dari Pulau Sumbawa. ‘’Besok pagi (hari ini, red)

Pak Kadis dan Kepala BP3TKI ke Jakarta sesuai permintaan Bareskrim Polri. Dari Polda NTB juga akan ikut ke sana sebagai penjamin, pertanggungjawaban akan dipulangkannya calon TKI korban TPPO itu,’’jelasnya.

Bersambung ke hal 15

’’Blacklist’’ Kontraktor IC

Peringatan Kejaksaan Tak Diindahkan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB melalui Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sempat memberikan peringatan soal penunjukan pelaksana proyek Islamic Center (IC). Alasannya, kontraktor pelaksana PT. A terbelit kasus pada proyek lain. Namun peringatan tak diindahkan, akhirnya rekanan masuk daftar hitam (blacklist).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Diprediksi 18 Titik Rawan POLDA NTB mengidentifikasi ada 18 titik yang diprediksi rawan, seperti kecurangan yang berpotensi menyebabkan konflik. Langkah yang dilakukan, pengamanan dengan pola tertutup dan terbuka, statis dengan penyiagaan personel dan dinamis dengan berpatroli.

Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri menjelaskan hal itu terkait hasil evaluasi yang dilakukan secara umum membahas kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ‘’Semua elemen baik penyelenggara maupun pengawas sudah siap,’’ tegasnya, Kamis (11/4). ‘’Yang 18 titik tentu lebih kita intensifkan. Kita sudah antisipasi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

KAREKU KANDEI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah bersama istri Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah, Staf Ahli Menteri Pariwisata RI Bidang Multi Kultur Pemasaran, Esti Eko Astuti, Bupati Dompu, H.Bambang M.Yasin dan istri serta pejabat lainnya memeragakan kareku kandei menandai pelaksanaan puncak FPT (Festival Pesona Tambora) di Ndoro Canga, Pekat, Dompu, Kamis (11/4). Berita selengkapnya di halaman 3.

Jadi Kantong TKI Achmat Juri (Suara NTB/dok)

Di Malaysia Pun Ada Kampung Korleko Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu desa yang merupakan kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Disebut demikian karena desa dengan jumlah penduduk 8.700 jiwa ini banyak mengirim TKI ke luar negeri. Khususnya ke negeri jiran Malaysia. Karena banyaknya warga Korleko yang bekerja di Malaysia, sehingga di negeri Mahathir Muhammad itupun sudah ada wilayah bernama Kampung Korleko.

KEPALA Desa Korleko Wildan yang didampingi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Korleko, Krisma, menyebutkan saat ini ada sekitar 1.000-1.500 warga Korleko men-

jadi TKI di luar negeri. Terbanyak ke Malaysia karena warga Korleko ini terhitung sejak 1980an sudahberbondong-bondong menjadi TKI. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

PURNA TKI - Melalui program Desa Migran Produktif, warga yang purna TKI yang juga banyak di Korleko ini diberikan pelatihan-pelatihan.

SUARA NTB Jumat, 12 April 2019

Jangan Golput PEMILIHAN Presiden dan Wakil Presiden, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD tinggal menghitung hari.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu perlu masif melaksanakan sosialisasi. Masyarakat diharapkan untuk datang ke TPS, tidak memilih golput (golongan putih) atau tidak memilih.

Lurah Punia, H. Zaenuddin menyampaikan, imbauan untuk memilih telah dikeluarkan oleh Pemkot Mataram melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah meminta kepala lingkungan termasuk pengurus tempat ibadah menyampaikan kepada masyarakat untuk datang (Suara NTB/dok) ke tempat pemungutan suara, H. Zaenuddin untuk menyalurkan hak pilih mereka pada 17 April pekan depan. Masyarakat yang menyalurkan hak pilih tidak membutuhkan waktu lama. Walaupun, ada lima kertas suara diterima warga.

“Memilih itu akan menentukan masa depan negara lima tahun ke depan,” katanya dikonfirmasi, Kamis (11/4).

Kelurahan Punia, disampaikan Zaenuddin, memiliki daftar pemilih tetap sekitar 4 ribu orang. Ini tersebar di enam lingkungan dan sekitar 20 tempat pemungutan suara. Pesta demokrasi harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memilih pemimpin.

Dia mengharapkan, masyarakat menghindari golput. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu mulai dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), PPS hingga KPU perlu memaksimalkan sosialisasi di tingkat bawah.

Kelurahan kata dia, turut membantu menyebarkan informasi melalui kepala lingkungan dan tempat ibadah mengimbau masyarakat menyalurkan hak pilihnya. “Kaling nanti kita libatkan mensosialisasikan ke masyarakat,” tandasnya.

Dalam hal pelaksanaan pemilu tambahnya, kelurahan sifatnya memfasilitasi penyelenggara pemilu. Pihaknya tidak boleh mengintervensi lebih jauh. Sebagai aparatur sipil negara harus tetap menjaga netralitas.

Terkait penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang, ia mengaku belum mendapatkan informasi dari tim terpadu. Mesti demikian, ia mengharapkan peserta pemilu berpartisipasi aktif menurunkan alat peraga mereka,supaya menciptakan pesta demokrasi yang aman dan tertib. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Alat Peraga Kampanye Segera Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Tim terpadu Kota Mataram akan menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di sejumlah titik. Penertiban dimulai Minggu hingga Senin (1415/4) menyisir enam kecamatan. Peserta pemilu diharapkan turut berpartisipasi menurunkan APK mereka.

Ketua Tim Penertiban Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan, penertiban akan dimulai tanggal 13 April pukul 00.00 Wita.

Tim yang terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan penyelenggara pemilu akan menyisir titik utama terpasang alat peraga kampanye. “Ini kita kerjakan sampai hari Senin,” kata Kemal ditemui, Kamis (11/4).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, demikian kata Kemal, aparatur sipil negara pada Senin (15/4) juga akan dilibatkan menertibkan alat peraga kampanye. Tiga hari masa

tenang ini tidak boleh ada alat peraga atau atribut kampanye terpasang. Demikian pula, baliho yang terpasang menggunakan jasa pihak ketiga.

“Pokoknya semua harus steril,” tegasnya.

Sejumlah pelanggaran alat peraga kampanye telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu ke partai politik untuk menertibkan sendiri. Hasan Basri, Ketua Bawaslu Kota Mataram menekankan, masa tenang selama tiga hari ini tidak boleh dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk melakukan sosialiasasi atau melakukan praktik seperti politik uang, isu SARA dan lainnya.

“Bawaslu mulai tanggal 14 hingga 17 April akan melaku-

kan patroli di TPS,” tandasnya. Pembersihan alat peraga maupun atribut kampanye tidak saja di tampak luar saja.

Lokasi seperti kampung – kampung maupun titik lainnya juga harus disterilkan. Hasan mengimbau, peserta pemilu berpartisipasi menurunkan alat peraga miliki mereka.

“Kita juga imbau peserta pemilu juga membantu menurunkan alat peraga mereka,” tambahnya.

Bawaslu juga mengimbau masyarakat untuk menyalurkan hak pilih mereka. Termasuk berperan aktif melaporkan jika ada temuan – temuan seperti politik uang dan praktik lainnya ke Bawaslu, Panwascam maupun petugas pengawas di lapangan. (cem)

(Suara NTB/cem)

SEGERA DITERTIBKAN – Seorang pengendara sepeda melintas di depan alat peraga kampanye calon legislatif yang dipasang di dekat jembatan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kamis (11/4). Tim penertiban Kota Mataram memasuki masa tenang kampanye akan menertibkan APK milik peserta pemilu di semua titik.

Harus Ada Manajemen Krisis

(Suara NTB/fit)

Makin Banyak Lulusan SMAN 1 Mataram Diterima di SNMPTN Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 55 siswa SMAN 1 Mataram berhasil diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2019. Secara kuantitas, jumlah siswa SMAN 1 Mataram yang diterima melalui jalur SNMPTN di tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., pada Kamis (11/4) mengatakan, selain secara kuantitas jumlah siswa yang lulus SNMPTN tahun ini mengalami peningkatan, jumlah siswa juga tersebar di berbagai perguruan Tinggi ternama di Indonesia.

“Alhamdulillah hasil seleksi SNMPTN tahun ini sangat menggembirakan apalagi tahun ini mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya. Kepada siswa siswi yang lulus SNMPTN supaya menjaga nama baik sekolah dimanapun kalian kuliah,” pesan Jauhari.

Menurut Jauhari, prestasi itu diraih berkat sistem pembinaan dari kelas X sampai dengan kelas XII di SMAN 1 Mataram sudah berjalan dengan baik. Pembinaan antara lain peningkatan mutu pembelajaran, literasi digital, dan termasuk pembinaan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lainnya.

Di kelas XII, pembinaan juga ditingkatkan lagi dengan penambahan jam pelajaran. Pengayaan kelas XII dilaksanakan dari awal semester ganjil. Siswa juga setiap hari diberikan waktu satu sampai dengan dua jam untuk didampingi guru BK, berkaitan dengan konsultasi tentang cara belajar yang baik. “Termasuk cara penelusuran bakat dan minat yang di dalamnya juga termasuk cara memilih jurusan di perguruan tinggi,” jelas Jauhari. (ron)

(Suara NTB/cem)

PENGEPAKAN - Komisioner KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi membantu proses pengepakan kertas suara di gedung Asrama Haji di Jalan Dr. Soedjono, Kelurahan Jempong Baru, Kamis (11/4). Proses pengepakan diawasi ketat oleh Bawaslu dan aparat kepolisian. Apabila pengepakan telah dianggap rampung, maka kertas suara tersebut akan didistribusikan di bawah pengawalan ketat aparat.

Pelamar P3K Tunggu Jadwal Pemberkasan

55 Jemaah Calon Haji Batal Berangkat Mataram (Suara NTB) Untuk JCH cadangan Sebanyak 55 dari 740 Kota Mataram mendapatjemaah calon haji (JCH) kan jatah kursi 31 orang.

Kota Mataram, membatalMereka nantinya mengisi kan keberangkatan mereka kekurangan 55 kuota jeuntuk menunaikan ibadah maah yang gagal berangkat haji tahun ini. Kepala Kandan diminta melunasi sisa tor Kementerian Agama pembayaran BPIH. JCH Kota Mataram, H. Burhancadangan diprioritaskan ul Islam menyampaikan, bagi jemaah usia lanjut. secara keseluruhan 740 caDisampaikan Burhanul, lon jemaah haji regular JCH yang meninggal dunia asal Kota Mataram akan diberikan kesempatan bagi berangkat tahun ini. Naahli waris untuk mengganmun, ada 55 JCH yang tikan. Kemenag akan menmembatalkan atau menungusulkan kembali sesuai da keberangkatan. pengajuan keluarga jePembatalan keberangkamaah. “Kalau yang sakit tan ini seperti pengalaman dan kekurangan ekonomi tahun sebelumnya dikatidak bisa diganti,” tam(Suara NTB/cem) renakan meninggal dunia, bahnya.

H. Burhanul Islam faktor kesehatan atau Jadwal pemberangkaekonomi. “Jadi total jemaah kita yang akan tan JCH untuk kloter pertama secara naberangkat sekarang 685 orang,” sebutnya sional pada bulan Juli mendatang. Kloter dikonfirmasi, Kamis (11/4).

Kota Mataram belum diketahui pasti kareSementara, JCH yang telah melunasi na harus menunggu pembagian kloter dari pembayaran biaya perjalanan ibadah haji Kementerian Agama.

(BPIH) ke bank berjumlah 629 jemaah.

Burhanul menambahkan, Kemenag terArtinya, 56 orang belum melunasi, sehing- us memberikan pembekalan bagi JCH terga diberikan waktu sampai tanggal 15 April hadap tata cara pelaksanaan haji lewat untuk melunasi. manasik haji gratis. Saat ini, prosesnya Burhanul menyebutkan, 56 belum melu- pelatihan manasik haji tingkat kecamanasi disebabkan gagal sistem sehingga tidak tan. Pelatihan ini wajib diikuti jemaah terdeteksi. Kedua, dalam sistem itu teriden- karena pembiayaannya dikeluarkan dari tifikasi bahwa jemaah tersebut telah melak- BPIH yang disetor. sanakan ibadah haji. “Ini akan kita ketahui “Manasik haji gratis tingkat kota sudah setelah proses pelunasan tahap kedua,” selesai. Tinggal manasik haji tingkat kecaterangnya. matan,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang memperjuangkan 61 pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan validasi. Proses selanjutnya menunggu jadwal pemberkasan dokumen.

Sebelumnya, hasil tes tertulis dan wawancara digelar Februari lalu, 11 orang dari 61 pelamar tak memenuhi passing grade atau nilai ambang batas.

Mereka terancam tak dapat diangkat sebagai P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, hasil validasi telah keluar dari Badan Kepegawaian Negara.

Pihaknya a k a n menindaklanjuti dengan proses pem-

(Suara NTB/cem)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., mengaku bahwa Dewan dalam tugas pokok selaku pengawas masih belum maksimal dilaksanakan. Dia mengakui, dari tiga fungsi Dewan yaitu : legislasi, anggaran dan pengawasan.

Pengawasan inilah yang paling lemah. “Kita tidak pernah mengagendakan rapat - rapat untuk kita mendengar serapan anggaran secara periodik,” katanya. Seharusnya hal ini diprogramkan secara periodik supaya Dewan mengetahui mana program yang sudah terlaksana dan mana yang belum.

Kalau memang ada program yang belum terlaksana, harus dicari tahu apa persoalannya. Terkait situasi force majeure seperti situasi kegempaan itu harus menjadi pelajaran bersama. “Harus ada semacam manajemen krisis. Jadi kita tidak gagap lagi ketika menghadapi sebuah bencana. Kita sudah secara otomatis sistemnya berjalan. Sehingga tidak mengganggu program program yang lain,” ungkapnya.

Oleh karena itu, harus dibentuk SOP di masing masing OPD berupa manajemen krisis. Sehingga ketika terjadi hal - hal di luar perkiraan, sistem ini otomatis berjalan. “Nah ini saya ndak tahu apakah sudah ada atau belum ada,” ujarnya. Jangan sampai ini menjadi alasan untuk melakukan penundaan program lainnya. “Tapi saya yakin bukan itu alasannya,” seloroh Wardana.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, harus ada tindakan yang sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi ketika terjadi sesuatu keadaan darurat atau bencana. ‘’Sehingga ketika terjadi situasi seperti itu, pemerintah sudah tidak gagap lagi menanganinya dan jalannya program-program yang sudah disusun tidak terimbas terlalu banyak,’’ demikian anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini.

Untuk menerapkan manajemen krisis di masing-masing OPD tentunya harus ada dukungan angI Wayan Wardana garan. (fit)

Baiq Nelly Kusumawati

berkasan dokumen. Selanjutnya, dokumen akan dikirim ke pemerintah pusat untuk diverifikasi.

“Hasil validasi sudah keluar dari BKN,” kata Nelly dikonfirmasi, Kamis (11/4).

Pemkot Mataram mengharapkan ada kebijakan dari pemerintah pusat menurunkan standar passing grade seperti yang pernah terjadi pada penerimaan pegawai negeri sipil. Ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan kekurangan tenaga guru di Kota Mataram.

Pun tidak ada kebijakan tersebut kata Nelly, pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tetap ingin memperjuangkan agar 11 pelamar ini tetap terakomodir. Sebab, kebijakan untuk membayar gaji dibebankan ke kas daerah. “Pak Wali minta kita memperjuangkan 11 orang yang tidak memenuhi passing grade itu,” tandasnya.

Nelly menambahkan, harapan agar 61 orang bisa diakomodir karena kebutuhan tenaga terutama guru masih banyak. Sebab, Pemkot Mataram tidak bisa mengandalkan penerimaan pegawai negeri sipil dengan kuota terbatas.

Namun demikian, Nelly belum berani menjamin keseluruhan itu dapat diakomodir oleh pemerintah pusat. Ini tergantung dari hasil koordinasi ke BKN. “Tergantung nanti hasil konsultasi,” demikian kata dia. (cem)

Pengobatan Gratis dan Sembako Murah Korem 162/WB Dipadati Warga Mataram (Suara NTB) Kegiatan Bakti Sosial Korem 162/WB berupa pengobatan gratis dan sembako murah dihadiri oleh ribuan masyarakat Mataram, Rabu (10/4). “Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan HUT ke 73 Persit Kartika Chandra Kirana dan HUT Ke 21 Kementerian BUMN tahun 2019, sehingga acara ini digelar Korem 162 bersama Kementerian BUMN,” ungkap Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S,Sos. Saat pembukaan kegiatan Baksos, lanjutnya, Danrem 162/ WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada penyelenggara, termasuk pihak Kementerian BUMN RI

serta masyarakat yang turut hadir meramaikan kegiatan peringatan HUT Persit dan Kementerian BUMN RI tersebut.

Di tempat sama, selaku ketua penyelenggara, Kasiter 162/WB Letkol Arh Budiono menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan selain dalam rangka memperingati HUT Persit KCK dan Kementerian BUMN RI, juga untuk membantu warga yang kurang mampu khususnya bidang kesehatan dan sembako murah.

“Untuk itu, kita sudah menyiapkan enam stan untuk sembako murah dan stand kesehatan sebanyak dua lokal, dan saat ini 5.000 paket sembako yang disiapkan telah habis terbagi,” ujarnya.

Paket Sembako yang disedi-

akan dalam acara tersebut berisi beras sebanyak 2 kg, minyak goreng 1 kg, gula 1 kg dan mie instan 3 buah dan ada juga paket yang berbeda berisi beras 1 kg, gula 450 g, minyak goreng 450 g dan Sarden 420 g.

Sementara Nining, warga Mataram yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan rasa senang dan mengucapkan terimakasih kepada Danrem 162/ WB atas pengobatan gratis dan sembako murah yang dilaksanakan seperti saat ini. “Saya datang bersama keluarga dan rombongan untuk melakukan pengecekan kesehatan sekaligus untuk membeli Sembako murah. Jadi pengobatan dapat, sembako juga dapat,” terangnya. (ars/*)

(Suara NTB/Penrem)

PENGOBATAN GRATIS - Kegiatan pengobatan gratis dan sembako murah Korem 162/WB di Lapangan Sangkareang Mataram.

SUARA NTB

Jumat, 12 April 2019

Halaman 3

FPT Tetap Diadakan Setiap Tahun

Gubernur Yakin Tambora akan Memancarkan Dunia dengan Falsafah Ngahi Rawi Pahu Dompu (Suara NTB) Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2019 berlangsung sukses dan semarak dengan berbagai atraksi yang disajikan. Selain atraksi budaya dengan tarian massal Doro Mantika, juga ditampilkan tarian Tambora dan takdir cinta, serta penampilan penyanyi nasional, Helena Idol menambah semarak puncak FPT 2019 di padang Savana Doro Ncanga lereng selatan Gunung Tambora, Kamis (11/4) kemarin.

Festival yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo pada peringatan 2 abad meletusnya Gunung Tambora, 11 April 2015 lalu dan diminta dilaksanakan setiap tahun berskala nasional hingga saat ini tetap dilaksanakan. Festival ini diyakini akan lebih gemilang di tahun – tahun mendatang, karena pada Juni 2019 Tambora ditetapkan menjadi geopark Internasional.

Gubernur NTB, Dr H. Zulkieflimansyah dalam sam-

butannya mengapresiasi pelaksanaan FPT dari tahun ke tahun. Dengan FPT membuat pengunjung semakin mengenal daerah ini dan meningkatkan kesan yang dalam. Karena FPT menjadi media promosi yang luar biasa dan secara bersamaan penataan destinasi dilakukan secara bertahap. ”Yang paling membahagian, kadang – kadang kita mampu membahagiakan investasi, kita mampu berperilaku baik pada pengunjung, tapi kadang tidak mampu membahagiakan masyarakat kita sendiri. Hari ini, dalam Festival Tambora ini, kita menyaksikan anak – anak dari Dompu, senyum yang merekah, dengan wajah yang ceria, menari – nari merefleksikan kebahagiaan sebagai bentuk betapa bahagiannya masyarakat Dompu saat ini,” ungkap Dr Zul sapaan Gubernur NTB ini.

Gubernur meyakini event FPT akan lebih gemilang dan lebih baik lagi di tahun – tahun mendatang setelah terpilihnya Tambora sebagai geopark Internasional pada Juni 2019 mendatang. Sejarah meletusnya

gunung Tambora, pernah menggetarkan dunia untuk peradaban dunia. “Festival ini sangat optimis kalau kita kemas dengan cara yang hebat di tempat yang indah ini, kita akan mampu memancarkan dunia sekali lagi. Bagaimana Tambora akan memancarkan dunia di masa akan datang? Kenapa saya optimis ibu staf ahli, bapak Bupati? Karena tantangan dunia modern saat ini, di tengah hiruk pikuknya dunia informasi, adalah kemampuan manusia mengintegrasikan pikiran, perasaan dalam tindakan yang sama,” kata Dr Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini.

Falsafah Kabupaten Dompu dengan ‘Ngahi Rawi Pahu’ adalah kemampuan untuk menempatkan perkataan, perbuatan dan hasil dalam satu waktu. Wonderfull Indonesia bahkan baru bisa diwujudkan bila orang Indonesia seiya, sekata antara ungkapan, perasaan dengan kenyataan. “Jadi wonderfull Indonesia baru memungkinkan terjadi kalau menginternalisasi Ngahi Rawi Pahu ini. Di

Pesona Tambora, di belakang kita, geopark mengajarkan kepada kita bahwa Indonesia ingin wonderfull ingin menyatukan apa yang kita ungkapkan, dengan apa hasilnya yang sama. Tapi ini ndak gampang. Menyatukan perkataan, perasaan di tempat yang sama di satu waktu ndak gampang,” terangnya.

Staf ahli Mentri Pariwisata RI bidang Multi Kultur Pemasaran, Dr Esti Eko Astuti yang mewakili Menteri Pariwisata RI menyampaikan FPT yang diwali tahun 2015 ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Dompu. Ada 4 event di NTB yang masuk dalam kalender event pariwisata nasional, termasuk Festival Pesona Tambora. Untuk masuk dalam kalender event, Kementrian Pariwisata menggunakan 6 kurator yang profesional di bidangnya. “Salah satunya Denny Malik yang melakukan pendampingan kepada adik – adik (penari) dalam menampilkan kareografi,” katanya.

Setidaknya ada 5 C yang harus dipenuhi dan masuk

dalam kalender event pariwisata nasional. yaitu Creatif, Comersial, Comunikasi, Comitmen, dan Consistensi. FPT selain memiliki alam yang layak dijual, juga adanya komitmen daerah dalam menjalankan event secara kontinyu. “Terimakasih kepada Bupati atas komitmennya bersama jajaran beserta Provinsi,” kata Esti.

Namun yang masih akan diupayakan bersama terkait aksessibilitas dari bandara ke Tambora dan kapasitas bandaranya. Runway bandara Bima ini sudah masuk dalam perencanaan untuk diperpanjang. “Ini (Tambora) menggunakan destinasi berbasis alam. Ini harus dijaga. Seharusnya kita menghindari (sampah) plastik. Setelah ini jangan sampai ada kotoran,” katanya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dalam sambutannya menyampaikan komitmen untuk melaksanakan FPT setiap tahunnya hingga kapanpun. Namun penyesuaian, improvisasi dan sebagainya akan tetap dilakukan sehingga festival ini akan

menemukan format terbaiknya yang akan memberi semua cerita. “Cerita tentang yang indah – indah, cerita tentang yang baik – baik tentang Dompu yang kita cintai,” katanya.

H. Bambang pun menyampaikan keharuannya setelah melihat tarian kolosal yang ditampilkan. Itu menjadi obsesi, dan visinya tentang Kabupaten Dompu. Masing – masing anak Dompu, masing – masing orang Dompu memainkan perannya dan membuat cerita masing – masing. Sehingga cerita itu akan dirangkai oleh banyak orang yang datang ke daerah ini dan membuatnya akan tetap kembali ke tempat ini.

Bupati juga menyampaikan, tahun 2019 ini menjadi tahun ke 8 dirinya memimpin Kabupaten Dompu. Ada banyak cerita dan masalah yang diselesaikan bersama. “Hari ini saya ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sama dan tulus kepada Gubernur NTB, para forum kooordinassi pimpinan daera Provinsi dan Kabupaten yang selama ini kita bersama – sama, bahu

membahu membangun daerah ini,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Pariwisata yang merintis kegiatan FPT dan ikut mengawalnya. Pemda Dompu komit untuk menetapkan Tambora menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk siapapun, tapi tetap menampilkan keaslian alamnya. “Padang savana ini, selamanya tidak akan ada bangunan permanen yang akan mengganggu pemandangan indah. Di dunia, tidak banyak tempat seperti ini. Ada laut, ada hamparan savana, ada gunung dengan berbagai macam tumbuhan dan hewan. Ini menjadi kewajiban kita semua, memanfaatkannya dan melestarikannya,” katanya.

FPT tahun 2019 ini juga menyajikan berbagai spot foto dan layanan bagi pengunjung. Selain berbagai atraksi, juga menampilkan pameran hasil usaha kreatif dan usaha ekonomi kreatif masyarakat Dompu. (ula/*)

(Suara NTB/ula) (Suara NTB/ula)

Gubernur NTB dikalungi selempang saat tiba di arena FPT 2019.

(Suara NTB/ula)

Gubernur NTB, Staf Ahli Kemenpar RI, Bupati Dompu dan pejabat lainnya di FPT 2019

(Suara NTB/ula)

Gubernur NTB, Staf Ahli Menteri Pariwisata, Bupati Dompu, Wakil Bupati Dompu, Anggota DPR RI, dan Danrem WB.

(Suara NTB/ula)

Istri Gubernur NTB bersama istri Bupati Dompu dan istri Wakil Bupati Dompu meninjau stan ekonomi kreatif

(Suara NTB/ula)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Dompu (Suara NTB) mua unsur beberapa tahun terakhir. Tak heran, se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Event Festival Pesona Tambora (FPT) di Domlain wisatawan minat khusus nusantara yang ter123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pu, tepat dijadikan magnet dalam meningkatkan us berdatangan. Pengunjung mancanegara pun tak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kunjungan wisatawan. Ditandai tren kunjungan sedikit yang sudah melakukan pendakian.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. BahAkan tetapi, dari empat jalur resmi pendakian 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kan terbilang signifikan jika dibanding sebelum yang dimiliki saat ini. Jalur Pancasila masih men123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 penetapan Gunung Tambora sebagai taman najadi idola para pengunjung. Alasannya, banyak po123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sional 2015 lalu. tensi lain yang bisa mereka dinikmati sebelum 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kepala Balai Taman Nasional Tambora menggapai kaldera raksasa tambora. Pun sarana 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 (BTNT) Kabupaten Dompu, Murlan Dameria Pane, prasarana serta SDM di jalur tersebut tergolong 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 S. Hut, M. Si kepada Suara NTB usai mengikuti lebih siap dibanding beberapa jalur lainnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hari puncak FPT dan HUT Dompu ke-204 di “Kalau untuk pendaki dengan berjalan kaki itu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 padang Savana Doroncanga menjelaskan, banyak kita arahkan ke Kawinda Toi atau Pancasila. Kare123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hal yang menjadi faktor peningkatan kunjungan na di jalur ini banyak potensi yang bisa dilihat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 wisatawan ke tambora. Salah satunya even besar Masyarakatnya pun sudah membangun akomoda123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 berskala nasional seperti FPT ini. si, konsumsi untuk mempermudah pengunjung ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Agenda tahunan itu telah terbukti berhasil mentambora,” ujarnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dongkrak laju kunjungan wisatawan domestik Dalam pengelolaan Balai Taman Nasional 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 maupun mancanegara. Dari 500-1000 pengunjung Tambora, ditegaskan Murlan Dameria Pane, pi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 di 2015 lalu, kini meningkat drastis hingga 4.500 haknya lebih mengedepankan peran serta 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pengunjung di 2018. ”Kita selalu mengevaluasi upmasyarakat setempat. Terutama dalam hal pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 aya-upaya kita untuk meningkatkan kunjungan menuhan kebutuhan para pendaki. Seperti fasili123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 khususnya ke taman nasional tambora. Jadi settas penginapan, peralatan mendaki, guide, porter 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 iap tahun sejak 2015 itu selalu meningkat trendan sebagainya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 nya, bahkan peningkatannya tajam. Ini adalah satu Dengan demikian, warga lingkar tambora bisa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 bentuk prestasi semua unsur mulai Gubernur, Bumengambil manfaat ekonomi secara langsung dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pati lingkup NTB dan semua stekholder yang ada potensi yang dimiliki saat ini. “Kita hanya ditu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 di sini,” ungkapnya. gaskan untuk mengelola taman nasional. Tapi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Keberhasilan FPT sebagai salah satu upaya mendalam pemanfaatan wisata itu kita kedepankan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ingkatkan kunjungan tersebut, menurut dia, tidak peran masyarakat. Sehingga ekonomi mereka ter123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 terlepas dari kerjasama yang sudah dibangun sebantu,” pungkasnya. (jun/ula/*) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Istri Gubernur NTB bernyanyi bersama penyanyi utama FPT 2019

Gubernur NTB bersama istri dan Staf Ahli Menteri serta pejabat lainnya di area foto bot FPT 2019

FPT Berhasil Dongkrak Kunjungan Wisatawan

(Suara NTB/ula)

Kareku kandei menandai diresmikan puncak FPT 2019 oleh Gubernur NTB dan pejabat lainnya.

(Suara NTB/ula)

Sambutan rombongan Gubernur NTB dan Staf Ahli Kemenpar RI

Murlan Dameria Pane

(Suara NTB/ula)

Tamu undangan FPT 2019

(Suara NTB/ula)

Kadis Pariwisata Dompu bersama istri dan anak di Area foto bot FPT 2019.

(Suara NTB/ula)

Tarian Doro Manditika di FPT 2019

(Suara NTB/ula)

Rombongan Gubernur NTB dan Staf Ahli Kemenpar RI

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 12 April 2019

Fokus Rehab Rumah KOMANDO Distrik Militer (Kodim) 1615/Lombok Timur (Lotim), kembali akan melakukan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2019. Kegiatan TMMD akan dilakukan pada bulan Juni dengan pra TMMD pada bulan Mei 2019 dengan lokasi kegiatan di wilayah Kecamatan Keruak. Sasaran dalam TMMD tahun ini fokus pada rehabilitasi rumah masyarakat, masjid dan sarana prasarana lainnya.

TMMD tahun ini, kata Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Pri(Suara NTB/yon) hanto Donny Pamungkas, Agus Prihanto Donny S.Sos, memiliki perbedaan Pamungkas dengan TMMD tahun-tahun sebelumnya yang dalam pelaksanaan fokus pada pembukaan jalan baru. Sementara untuk tahun ini, untuk pembukaan jalan baru ditiadakan. “Kami fokusnya pada rehab rumah yang berada di Kecamatan Keruak. Tidak ada pembukaan jalan baru,” jelasnya, Kamis (11/4).

Peniadaan pembukaan jalan baru tersebut sebagaimana permintaan dari Pemkab Lotim yang disampaikan langsung oleh bupati beberapa waktu lalu. Adapun alokasi anggaran untuk TMMD tahun ini sebesar Rp 1,5 miliar Untuk pelaksanaan TMMD dilaksanakan pada bulan April 2019 dengan terlebih dahulu melakukan persiapan rapat awal di Jakarta dan diawali dengan kegiatan pra TMMD yang akan dilaksanakan sekitar bulan Maret atau April 2019. Dalam TMMD ini menelan anggaran sebesar Rp. 1,5 miliar bersumber dari pemerintah daerah. Beberapa fokus kegiatan berupa rumah tidak layak huni (RTLH), fasilitas umum berupa pembangunan sekolah, poskamling tiga unit, musala tiga unit, dan beberapa item kegiatan lainnya. (yon)

Massa Padati Kampanye Gerindra di Desa Genggelang Tanjung (Suara NTB) Kampanye terbuka Partai Gerindra di Lapangan Al Hakam, Dusun Kertaraharja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, dipadati massa pendukung, Kamis (11/4). Warga datang dari berbagai dusun di Desa Genggelang, Desa Rempek dan Desa Gondang, antusias hadir untuk mendengar pemaparan calon.

Pada kampanye yang dikawal Panwascam Gangga dan aparat Kepolisian itu, hadir Ketua OKK Gerindra NTB, sekaligus Caleg DPR RI Dapil Lombok, H. Bambang Kristiono, SE., Ketua DPC Gerindra sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil Lobar dan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sudirsah Sujanto, Caleg DPRD NTB, Hafid Hasan, dan Caleg DPRD KLU Dapil II (Gangga dan Kayangan).

Pada kampanye dialogis itu, orasi politik tidak hanya disampaikan calon melainkan masyarakat pendukung calon. Orasi dibuka oleh Caleg DPRD KLU Dapil II, Pardal. Caleg asal Dusun Besari, Desa Gondang ini memperkenalkan diri kepada masyarakat sekaligus keluarga besar Partai Gerindra.

Pardal secara terbuka mengaku, sebelumnya melenggang sebagai caleg, ia adalah karyawan salah satu Finance yang melayani kredit sepeda motor di KLU. Dirinya tampil ke permukaan memperjuangkan program untuk masyarakat, atas landasan tekad dan niat untuk membangun masyarakat.

“Sedikit pun saya tidak punya background, tapi saya bertekad memperjuangkan bapak-bapak. Saya tidak peduli. Saya tidak memberi iming-iming, tapi berjanji akan berbuat lebih banyak demi masyarakat,” tegasnya.

Orasi Pardal, dikuatkan tokoh masyarakat sekaligus pendukung caleg, Abdurrahman. Ia tegas mengajak masyarakat mendukung caleg yang jujur. Karena hanya dengan kejujuranlah, pondasi membangun masyarakat itu akan bisa berhasil.

“Saya lihat Pardal ini orang jujur, tidak menggunakan banyak uang. Tapi karena kejujuran, beliau mencalonkan diri. Saatnya nanti, silakan coblos Pardal. Jangan golput, calon kita ini mudahan berhasil dan memberi kontribusi bagi masyarakat,” dukungnya.

Tokoh masyarakat lain, Murdah, ikut menguatkan bahwa sudah saatnya Desa Genggelang memiliki Wakil rakyat di DPRD KLU. Sejak tahun 1960 sampai sekarang, tidak satu pun warga dari Genggelang tampil sebagai anggota legislatif.

“Kita tinggal menilai, lihat tetangga sebelah. Yang terjadi adalah ketimpangan sosial dan kesejahteraan. Maka saatnyalah, kita mencetak Hakamah sebagai anggota DPRD,” tegasnya.

Sementara, Caleg Dapil II, Hakamah, mengamini bahwa dirinya bangga dipercaya warga Genggelang untuk memperebutkan suara masyarakat. Hal ini sejalan dengan tekad besarnya untuk membangkitkan dan membangun Genggelang khususnya, dan Lombok Utara pada umumnya.

“Saya lihat banyak massa yang hadir, membuktikan bahwa masyarakat kompak. Kita semua agar saling ingatkan, untuk memilih Caleg DPR RI sebagai wakil rakyatnya karena ambang batas parlemen partai tergantung dari kursi DPR RI. Jadi cobloslah Caleg Gerindra,” ajaknya.

Orasi pada kesempatan itu, ditutup oleh penyampaian Caleg, H. Bambang Kristiono. Ia mengajak kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk mendatangi TPS, menentukan hak politik dengan mencoblos Capres/Cawapres, Prabowo - Sandiaga Uno, dan memilih Caleg-caleg DPRD Kabupaten, DPRD NTB dan DPR RI dari Partai Gerindra sebagai wakil rakyat.

“Kalau banyak adik-adik saya mengisi gedung legislatif, insya Allah akan banyak manfaat, banyak faedah untuk membangun masyarakat,” katanya. (ari)

(Suara NTB/ari)

KAMPANYE - Suasana kampanye Partai Gerindra di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kamis (11/4).

Miskin, Rumah Warga Ditempel Stiker Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) berencana menempelkan stiker di rumah warga-warga miskin yang ada di wilayah administratif penduduk Lotim. Saat ini Pemkab Lotim sedang melakukan verifikasi data wargawarga miskin yang akan diberikan tanda berupa pemasangan stiker.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lotim mengatakan, pemasangan stiker di rumah rumah warga ini semata dimaksudkan agar segala bantuan yang disalurkan pemerintah ini lebih terarah.

Kondisi masyarakat Lotim saat ini yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) diketahui sudah banyak perubahan.

H. Rumaksi Sjamsuddin

Ada karena sudah meninggal, ada karena pindah alamat atau juga ada karena sudah tidak lagi bestatus miskin.

Dalam melakukan verifikasi, Pemkab Lotim tetap mengacu pada data yang tertuang oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Diketahui sesuai rilis terakhir BPS, jumlah penduduk miskin di Lotim mencapai 16 persen. Ada juga data kemiskinan menurut versi Dinas Sosial (Disos). “Ini nanti kita akan coba padukan dengan turun melakukan ver-

ran Wisata di Tetebatu, Kamis (11/4).

Dukungan masyarakat sekitar ini, ujarnya, dinilai sangat penting. Antara lain dalam upaya turut aktif menjaga sapta pesona, terutama menjaga kebersihan objek wisata.

Rohman berharap promosi wisata terus digencarkan. Kepada duta-duta wisata yang ikut bimbingan teknis dapat membantu mempromosikan pariwisata yang dimiliki, melalui media sosial, penyuluhan dan sebagainya.

Senada dengan Sekda, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Muhir, mengatakan dilakukan

ifikasi langsung,” ucapnya.

Verifikasi dilakukan untuk lebih mematangkan soal data, sehingga, pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait intervensi pengengtasan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.

Masalah data, ujarnya, diakui masih menjadi problem.

Mengenai pendataan harus dilahirkan dari kesadaran dari pemerintah di tingkat bawah, mulai dari RT, dusun, kepala desa dan kecamatan. Semua diajak membangun kesadaran dan perspektif yang bersama terkait data kemiskinan.

Guna memastikan validasi data kemiskinan, keberadaan operator yang ada di desa akan coba dimaksimalkan pemanfaatannya dan bupati sudah memutuskan agar

operator yang ada di desa diberikan honor.

Verifikasi juga, sambungnya harus tetap melibatkan para aparatur pemerintah di tingkat desa. Data yang ada katanya harus disidangkan. Warga yang sudah sewajarnya keluar dari garis kemiskinan, bisa diganti sama warga lain yang baru masuk daftar miskin.

Tidak terkecuali, data yang masih menjadi pertanyaan soal jumlah penerima Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari APBN maupun APBD kabupaten dan provinsi. Di mana jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin se Kabupaten Lotim, jumlah penerima JKN KIS PBI ini sudah sangat melampaui. (rus)

(Suara NTB/rus)

TNI-Polri Gelar Binrohtal Jelang Pemilu Selong (Suara NTB) TNI-Polri di Lombok Timur (Lotim) melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan mental (binrohtal), Kamis, (11/4).

Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Mapolres Lotim ini menjelang pelaksanaan pemilu 2019 yang puncaknya pada 17 April 2019 mendatang.

Dandim 1615/Lotim Letkol Inf. Agus Prihanto Donny Pamungkas, S.Sos, berharap pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik, berjalan aman.

Terlebih saat ini masyarakat masih percaya dan berharap kepada TNI-Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Untuk itu, kepercayaan itu jangan rusak dengan hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada kesempatan itu, Dandim mengharapkan supaya kegiatan seperti ini harus tetap dilaksanakan. “Kegiatan ini spontan dari Dandim 1615/Lotim untuk melakukan silaturahmi bersama anggota Polres Lotim, dan berharap kegiatan seperti ini kita laksanakan minimal sebulan sekali,”harap Dandim.

Ia mengingatkan, dalam pelaksanaan Pemilu 2019, TNI-Polri harus dapat mencegah serta mengantisipasi halhal yang dapat membuat jalannya Pemilu 2019 tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Terlebih Kabupaten Lotim masih mendapat predikat pelaksanaan Pemilu

(Suara NTB/yon)

BIMBINGAN - Kegiatan bimbingan rohani dan mental anggota TNI/Polri di Mapolres Lotim, Kamis (11/4). terawan di Indonesia. “Namun mari kita buktikan bahwa Pemilu 2019 di Lotim akan berjalan dengan aman dan

lancar,”ujar dia.

Satuan Kodim 1615/Lotim akan mendukung dan melakukan backup pengamanan rang-

kain Pemilu 2019 demi tercipta nya situasi Kamtibmas yang baik dengan berkoordinasi denhan Kapolres Lotim untuk sal-

ing membantu. Begitu juga dengan jajaran Polsek dan Koramil harus kompak dan bekerja sama dengan baik. (yon)

Nasib Warga di Lingkar Hutan Tergantung Perpres Tanjung (Suara NTB) Nasib warga korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang tinggal di lingkar hutan, masih belum jelas. Mereka terancam tidak menerima rekening bantuan, karena ketiadaan sertifikat hak milik tanah. Terkait itu, Pemda KLU berharap Pemprov NTB melalui instansi terkait membantu memfasilitasi dan menyuarakan ratusan kepala keluarga di kawasan hutan tersebut.

Kepala BPBD KLU, Muhadi, SH., kepada wartawan, Kamis (11/4) mengungkapkan, Pemda KLU tidak menutup mata terhadap persoalan warga korban gempa yang tinggal di kawasan hutan.

Mereka kesulitan mengajukan syarat pendebitan rekening dari BRI, karena terkendala bukti hak milik lahan yang ditinggalinya.

Pemda KLU melalui BPBD KLU terus memperjuangkan nasib 700 KK Desa Persiapan Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga. Ratusan KK ini tidak bisa menerima bantuan stimulan gempa dikarenakan permasalahan kawasan yang berada di dalam hutan. “Untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, mudah muda-

han solusinya. Kami sedang upayakan, karena ada Perpres 88 (tahun 2017) yang mendukung terkait itu,” kata Muhadi.

Mantan Kabag Hukum Setda KLU menjelaskan, Perpres 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berpeluang diakses Pemda KLU untuk membantu warga. Pasalnya, warga yang tinggal di kawasan hutan jumlahnya cukup banyak. Di Desa Rempek saja, data sementara menyebut 700 KK. Belum lagi data warga lain di Desa Persiapan Selelos, di Desa Samil Bangkol dan desa lainnya, di mana warga di kawasan hutan belum memiliki sertifikat tanah.

Menurutnya, Perpres ini merupakan pertimbangan dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan.

Mekanisme yang memang diatur akan diakses, sehingga seluruh korban gempa terdampak memperoleh bantuan dana stimulan dari pemerintah.

“Kita juga berharap bantuan Pemprov NTB. Kawasan hutan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tidak lagi di kabupaten,” singgungnya.

Sebaliknya, Muhadi menghindari relokasi warga lingkar hutan ke area tertentu di luar hutan sebagai sebuah wacana.

Tidak hanya wacana itu akan meresahkan warga, tetapi juga kemampuan keuangan Pemda Lombok Utara belum siap. Setidaknya, Pemda harus membebaskan lahan apabila menempuh konklusi tersebut.

Sebelumnya, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menegaskan bahwa seluruh warga korban gempa harus memperoleh hak yang sama.

Ia tidak ingin, hanya karena persoalan sertifikat warga di lingkar hutan terabaikan.

“Mereka juga adalah korban gempa, dan sudah lama menempati kawasan tersebut. Mereka sudah membentuk satu permukiman secara turun-temurun,” ujarnya.

Najmul bahkan menggambarkan, di Kampung Lempajang, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, warga sudah membangun fasilitas umum seperti masjid.

Di beberapa tempat, warga bahkan sudah mengupayakan sekolah.

“Tidak adil rasanya bila warga tidak mendapatkan perhatian pemerintah.

Sebab itu kami upayakan mereka ini agar bisa menerima bantuan tersebut, supaya tidak timbul ketimpangan nantinya,” jelasnya. (ari)

Lotim Gencarkan Promosi Pariwisata Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) adalah gudangnya pariwisata. Semua kawasan di Lotim sangat potensial dikembangkan objek wisata, mulai dari wisata budaya, alam perbukitan, sawah yang membentang indah dan pantai-pantainya yang memikat.

“Kalau semua masyarakat mendukung dan mempromosikan wisatanya, maka destinasi pariwisatanya akan lebih maju dan berkembang,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim Drs. H. Rohman Farly saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemasa-

Halaman 4

bimtek semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim.

Promosi wisata, ujarnya, diharapkan bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lotim. Semakin banyak kunjungan, maka dapat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Lotim memiliki segudang potensi pelaku wisata yang bisa sebagai promotor pariwisata dengan gencarkan promosi melalui akun-akun media sosial. ‘’Manfaatkan teknologi informasi yang sudah berkembang dengan cepat,’’ ujarnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

BIMTEK - Kegiatan bimtek pemasaran pariwisata Lotim, di Wisma R. Soedjono Tetebatu, Kamis (11/4).

(Suara NTB/ist)

BUKA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar membuka kegiatan Hortikultura Expo 2019 di Lapangan Tanjung.

Bupati Buka Lombok Utara Hortikultura Expo 2019 Tanjung (Suara NTB) Guna menyajikan ragam komoditas yang telah dan mulai diproduksi oleh petani Kabupaten Lombok Utara (KLU), Pemerintah KLU melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan kegiatan Hortikultura Expo 2019 bertajuk Hortikultura Harapan Kesejahteraan untuk Masyarakat.

Hortikultura Expo 2019 ini diselenggarakan di lapangan Supersemar Tanjung, secara resmi dibuka Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dengan penabuhan Gendang Beleq bersama Rektor Unram dan perwakilan Massey University, Rabu (10/4) lalu.

Hadir pula dalam acara pembukaan tersebut, Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Lalu Husni, Asisten II Setda KLU Ir. Hermanto, Kepala OPD lingkup Pemda KLU serta undangan lainnya.

Di awal sambutannya, Bupati Najmul terkesan dengan lagu yang dinyanyikan rombongan dari Massey University, New Zealand. Dikatakannya, pesan yang disampaikan dari hati, pasti diterima dengan hati pula. Bupati Najmul menyampaikan rasa duka atas terjadinya peristiwa di New Zealand beberapa waktu lalu.

Pemerintah KLU, ujarnya, berterima kasih dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh IFSCA untuk memajukan pertanian di KLU. Massey University telah mengajarkan untuk memahami bahwa ada potensi yang mesti terkoneksi satu sama lain yaitu pariwisata dan pertanian.

“Alhamdulillah, kita menjadi lebih sadar bahwa sesungguhnya pertanian KLU, apabila kita arahkan untuk memenuhi sektor

pariwisata, maka sektor pertanian kita sudah menemukan pasar yang besar untuk menghidupi pasar pariwisata Lombok Utara,” urai bupati bersemangat.

Sementara itu, Project Leader IFSCA New Zealand Prof.

Christoper Anderson merasa terhormat bisa membantu pemulihan gempa bumi di Lombok Utara. Massey University merasa bangga kerjasama dengan Universitas Mataram di KLU. Pihaknya menjelaskan rerata seluruh dunia terjadi peningkatan kebutuhan sayur dan buah segar yang berkualitas tinggi. Pameran ini menunjukkan bahwa buah dan sayur yang dihasilkan Lombok Utara deretan terbaik.

“Kami berharap kerja sama hortikultura segar selalu berhasil. Massey University menunggu keberhasilan pada masa yang akan datang,” imbuhnya.

Dalam pada itu, Project Leader IFSCA NTB Prof. Taufik Fauzi dalam paparannya di hadapan bupati dan hadirin, menjelaskan bahwa program IFSCA untuk mengembangkan kemampuan petani agar bisa maju dan berkembang. Kerja sama antara dua universitas dalam pengembangannya yaitu Massey University dan Universitas Mataram itu, tidak hanya mengembangkan produksi tetapi juga sampai ke pemasaran.

“Proyek ini telah membina 576 petani dengan peningkatan pendapatan 60 persen. Ini adalah capaian yang luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah terjadinya musibah gempa yang kita alami terutama di Lombok Utara. Petani awalnya susah untuk bergerak. Sementara ini setelah gempa, kami baru bangkit lagi bersama petani,” pungkasnya. (r)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 12 April 2019

Jumlah Media Terbanyak di Dunia JUMLAH media massa yang ada di Indonesia, baik, cetak, televisi, radio hingga online tercatat mencapai 433 ribu. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah media terbanyak di dunia.

“Dari hasil pendataan Dewan Pers, saat ini ada sekitar 433 ribu lebih media di Indonesia. Dan, paling memang banyak berupa media on line. Namun dari jumlah yang ada ini, baru sebagian kecil media massa yang tervalidasi (verifikasi),’’ ungkap Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, (Suara NTB/kir) kepada wartawan di Praya, Yosep Adi Prasetyo Kamis (11/4).

Maksud media massa yang sudah terverifikasi, ujarnya, media tersebut sudah memiliki kelembagaan yang jelas dan sudah memenuhi standar yang ada. Misalnya, sudah memiliki badan hukum serta dikelola oleh perusahaan media yang jelas. Sementara media yang belum terverifikasi, status kelembagaannya tidak jelas dan hanya memiliki produk berupa media saja.

“Untuk media yang sudah terverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Dewan Pers sekitar 240 media.

Masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah media yang terdata,” terangnya.

Di satu sisi, akunya, Dewan Pers tidak punya kuasa untuk memverifikasi media yang ada, karena untuk proses verifikasi, Dewan Pers sifatnya menunggu inisiatif dari media yang bersangkutan. Dalam hal ini, jika ada media yang minta diverifikasi, barulah Dewan Pers melakukan verifikasi. Namun, kalau tidak ada permintaan, Dewan Pers tidak bisa melakukan verifikasi. “Kan tidak mungkin kita harus memverifikasi media yang begitu banyak. Kecuali kalau media itu sendiri yang minta,” terangnya.

Verifikasi Dewan Pers, tambahnya, sangat penting untuk memastikan status media itu sendiri. Apalagi, regulasi mengamanahkan, jika media massa harus terverifikasi. Adanya verifikasi ini akian menjadikan karya atau produk jurnalistik yang dihasil media bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan.

Diakuinya, pesatnya perkembangan media di Indonesia salah satunya dipengaruhi perkembangan teknologi, terutama media on line. Hal ini disebabkan untuk bisa membuat media on line sangat mudah. Beda halnya dengan media-media mainstrem yang sudah ada, seperti koran, televisi maupun radio, prosedurnya cukup panjang dan ketat. “Jadi tidak mengherankan kalau pertumbuhan media on line begitu cepat,” imbuhnya.

Meski demikian, akunya, media on line belum begitu mendapat tempat di tengah masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan, masyarakat masih lebih condong kepada mediamedia mainstream. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ujarnya, bukan tidak mungkin ke depan media on line bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. (kir)

Tuntut Kenaikan ADD

Puluhan Kades Datangi Kantor Bupati Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor Bupati Lobar, Kamis (11/4). Mereka menggelar hearing di Dewan menuntut kenaikan alokasi dana desa (ADD) yang jumlahnya saat ini dinilai belum sesuai aturan. Selain itu, mereka menuntut pencairan ADD yang mencakup dana operasional aparatur desa dan penghasilan tetap (siltap) atau gaji aparatur dipermudah.

Pertemuan antara para kades diterima langsung Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis, anggota dewan dan pihak eksekutif diwakili Asisten III Setda Lobar Dr. H. Fathurrahim, Kepala Dinas PMD L. Edy Sadikin, Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar Adnan dan pihak dari Bappeda.

Pada kesempatan ini, Kades Jeringo Sahril mengatakan, selama ini pentransferan ADD seharusnya 60 persen.

Namun faktanya selama ini tidak dilakukan, karena dipisahkan antara program dengan siltap. ”Siltap ini harus ditransfer 60 persen, karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang pencairan itu berbeda penyalurannya atau ditransfer per bulan, sehingga penyalurannya dilakukan berkali-kali dan ini tak ada regulasi yang mengatur,” kritiknya.

Menurut Sahril, penyaluran siltap ini harus sekaligus 60 persen untuk penggunaan satu semester (enam bulan), sehingga desa bisa mencairkan siltap per bulan dan tak perlu menunggu ada rekomendasi. Menurut dia, pemberlakuan rekomendasi ini juga tak memiliki payung hukum.

Hal ini, ujarnya, untuk mengantisipasi adanya kemoloran dalam pembayaran gaji bagi aparatur, sehingga hal ini pun menjadi persoalan di desa. Kalaupun siltap ditransfer sekaligus, lalu mengendap di rekening desa, lalu ada bunga di bank, maka itu menjadi keuntungan desa untuk tambahan pembangunan desa, karena dana ini dikelola lagi.

Dalam pertemuan ini, jelas dia, disepakati bahwa penyaluran dilakukan sekaligus, dengan syarat desa memenuhi persyaratan yakni penyelesaian APBDes. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis mengatakan, pihak dewan berharap pemda jangan mempersulit desa. Ia mengarahkan eksekutif mengalokasikan tambahan ADD dari belanja modal di luar belanja rutin dan wajib.

Menurut dia, masih ada ruang alokasi anggaran untuk bisa diarahkan ke desa yang nanti bisa masuk menjadi penambahan ADD dan program untuk mengakomodir usulan desa yang masuk di musrenbang. “Kami minta ini dikaji pemda, nanti kita libatkan perwakilan kepala desa dalam pembahasan bersama TAPD untuk mengawal,” jelas dia.

Usulan ini, kata dia, bisa dibahas untuk masuk pada penganggaran APBDP atau APBD 2020 mendatang.

Sementara itu Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim mengatakan, jika pihak dewan mengarahkan eksekutif membahas dan mengkaji usulan para kades ini, maka pihak eksekutif dalam hal ini TAPD tentu akan menindaklanjuti. “Kami siap membahas dan mengkaji usulan ini,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

DENGAR PENDAPAT - Puluhan kades se Lobar saat menggelar hearing menuntut kenaikan ADD dan proses pencairan siltap atau gaji dipermudah.

Halaman 5

Disnaker Lobar Kesulitan Deteksi Keberangkatan TKI Ilegal Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) akan menelusuri apakah ada warga Lobar yang masuk dalam daftar korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pihak Disnaker akan melakukan koordinasi dengan Disnaker Pemprov NTB untuk mencari tahu data para TKI ini. Disnaker menduga TKI yang menjadi korban TPPO ini berangkat secara tidak resmi alias ilegal, karena dinas terkait tak ada kebijakan pemberangkatan ke Timur Tengah.

“Kami sedang mencari dan menelusuri info apakah ada warga kita yang masuk (korban) dalam TPPO itu,” aku Kepala Disnaker Lobar, Rusditah, Kamis (11/4).

Untuk menelusuri TKI ini, jelas dia, pihaknya akan berkoordinasi secara berjenjang dengan pemerintah provinsi dan BP3TKI, nanti pihak terkait yang akan melakukan koordinasi dengan pusat. Pihaknya perlu mencari tahu data para TKI ini untuk selanjutnya menentukan langkah penanganan lebih lanjut.

Menyoal rekrutmen dan pem-

berangkatan TKI ke Timur Tengah, sejauh ini tidak ada pemberangkatan TKI asal Lobar ke negara tersebut, sebab pengiriman TKI ke negara itu tertutup.

Lantas kenapa ada TKI yang berangkat ke Timur Tengah?

Menurut dia kemungkinan itu tidak resmi, sebab kalau resmi pasti ada tercatat di dinas.

Pihaknya kesulitan mengawasi dan mendeteksi pemberangkatan TKI ilegal. Sebab mereka kadang-kadang berangkat melalui jalur visa umroh dan pelancong, sehingga tak ada kaitan dengan pemda. “Yang

ilegal ini kita tidak bisa dan kesulitan mengawasi,”jelas dia.

Pemberangkatan TKI, ujarnya, selama ada kerjasama pemerintah dengan negara-negara tujuan tetap dalam pengawasan dan dipantau dinas. TKI bermasalah ini, kadang-kadang berangkat menggunakan paspor jenis 48 untuk pergi umrah dan wisata (pelancong), namun sampai di sana mereka diam bekerja.

Di satu sisi pihak dinas tak punya kewenangan melarang warga berangkat ke luar negeri, kecuali ada TKI bermasalah, seperti munculnya kasus TPPO ini baru-

lah bisa dideteksi para TKI ini.

Ditanya data jumlahTKI Lobar bermasalah, Rusditah mengatakan biasanya TKI bermasalah karena setiba di Malaysia berganti majikan lalu melarikan diri. Setelah selesai masa kerja 2 tahun, diperpanjang secara sepihak di sana, sehingga dinas kesulitan mendeteksi berapa jumlah riil TKI bermasalah ini.

Sejauh ini jelas dia jumlah PPTKIS yang aktif beroperasi di Lobar berkisar 35-50 PPTKIS. Terkait pengawasan PPTKIS ini sangat ketat. “Ada beda nama antara KK dengan KTP saja kita langsung tegur, kita tidak berikan pelayanan,” tambahnya.

Ia menambahkan, jumlah warga Lobar yang berangkat menjadi TKI tiap tahun cukup tinggi. Tahun lalu, ungkapnya, jumlah warga yang diberangkatkan mencapai 4. 700

(Suara NTB/her)

Rusditah orang lebih, terbanyak tujuan para TKI ini ke negara Malaysia. “Di awal tahun ini saja ada 1.043 orang, 943 ke Malaysia sisanya ke Hong Kong dan negara lain,” jelasnya. (her) (suara NTB/her)

SIMULASI - Komisioner KPU Lobar Saeful Huda memantau simulasi pencoblosan dan penghitungan suara untuk mempersiapkan pemilu yang tinggal menghitung hari.

KPU Lobar Gelar Simulasi Pelaksanaan Pemilu Giri Menang (Suara NTB) – Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu yang tinggal menghitung hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar) melakukan simulasi proses pencoblosan dan penghitungan suara hasil pemilihan umum untuk Pilpres, DPD RI, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Simulasi dilakukan di salah satu Tempat Pemungutana Suara (TPS) di Dusun Tanjung Gunung Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung, Kamis (11/4).

Komisioner KPU Lobar Bidang Teknis Penyelenggara

Syaiful Huda, menjelaskan tujuan dilakukannya simulasi untuk melihat proses pemilihan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilahan untuk pemilu yang sebenarnya. ‘ KPU ingin melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang pencoblosan,’’ kata Syaiful Huda saat ditemui kemarin.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan,satu orang pemilih membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 menit melakukan pencoblosan lima surat suara yang diberikan kepada pemilih.’’ Rata-rata pemilih membutuhkan 2,3 menit untuk menyelesaikan

proses pencoblosan,’’ ujarnya.

Namun untuk masyarakat yang awam, mereka membutuhkan waktu sampai 11 menit untuk melakukan proses pencoblosan, memang waktunya bervariasi dari hasil semulasi yang dilakukan ini. Dengan melihat proses simulasi ini, maka KPU akan bisa menemukan formulasi yang tepat untuk masuk dalam proses pemilihan, pemungutan,maupun rekap hasil pemilu.’’ Kita lihat juga kemampuan dari anggota KPPS dalam mengisi formulr C1 dan form-form yang lainnya,’’ jelasnya.

Loteng Waspadai Penyebaran Aliran Radikal Praya (Suara NTB) Keberadaan aliran atau paham radikal dan terorisme di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih belum ditemukan. Dengan kata lain, Loteng masih aman dari keberadaan aliran keras ini. Namun, masyarakat dan pemerintah di daerah ini tetap waspada atas kemungkinan masuknya paham ini.

“Patut kita syukuri, kalau Loteng masih aman dari keberadaan paham radikal dan terorisme. Namun bukan berarti hal itu membuat kita kemudian terlena,” ujar Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, saat rembuk aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi pencegahan terorisme di D’Max Hotel Praya, Kamis (11/4).

Sebagai salah satu pintu gerbang NTB dan Pulau Lombok pada khususnya, Loteng sangat rentan disusupi paham radikal dan terorisme. Untuk itu, ujarnya, penting untuk terus meningkatkan kewaspadaan dini agar paham radikal dan terorisme tidak menyebar di Loteng.

satu surat suara misalnya untuk Pilpres dan DPD RI masing-masing 2 jam. ‘’Kalau untuk penghitungan bisa sampai jam 10 malam,’ ‘ujarnya.

KPU memperkirakan peroses rekapitulasi, sampai selesainya pengisian form C1 plano akan selesai sampai dini hari, namun hal ini tidak jadi masalah. Putusan MK memberikan tambahan waktu selama 12 jam dari pukul 24.00 wita. Tetapi mau sampai jam beberapa pun, tong suara hasil pemilihan begitu selesai ditutup, maka harus diantar langsung ke kantor desa. ‘’Tong hasil pemilihan tidak boleh menginap di TPS, jam berapapun selesai harus diantar ke kantor desa atau kantor PPS,’’ tegasnya. (her)

Data Penerima Keliru

Disos Loteng Enggan Disalahkan (Suara NTB/dok)

REMBUK - Rembuk aparatur kelurahan dan desa terkait pencegahan aksi paham radikal dan terorisme dari BNPT RI dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB, di D’Max Hotel Praya, Kamis (11/4).

“Sedini mungkin paham radikal dan terorisme harus diantisipasi. Jangan biarkan tumbuh dan berkembang di daerah ini. Dan, peran masyarakat dalam hal ini sangat besar,” sebutnya.

Terlebih saat ini perkembangan Loteng cukup pesat. Apalagi, banyak program pembangunan dari pemerintah pusat dilaksanakan di

Loteng, sehingga tidak menutup kemungkinan Loteng dijadikan lokasi serta sasaran bagi berkembangnya paham radikal dan terorisme.

“Apalagi dengan status sebagai kabupaten dengan fokus pembangunan pada sektor pariwisata, maka rentan sekali Loteng dijadikan sasaran penyebaran paham radikal dan terorisme,” imbuh Amin. (kir)

Jadup Belum Jelas, Korban Gempa Pasrah Giri Menang (Suara NTB) – Bantuan jaminan hidup (jadup) bagi korban gempa di Lombok Barat (Lobar) kian tidak jelas. Pasalnya sesuai komitmen awal pemerintah pusat, awal tahun ini akan dicairkan, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Atas kondisi yang kian tak jelas ini, korban gempa pun mengaku sudah pasrah.

Kepala Desa Jeringo Sahril mengatakan pemberian bantuan Jadup ini sudah diwacanakan oleh pemerintah sejak awal kejadian gempa tahun lalu. Justru sampai saat ini, kata dia, tidak ada implementasi bantuan tersebut. Seharusnya, kata dia, terkait

Dari hasil simulasi ini, jika dikalkulasikan jumlah pemilih dimasing-masing TPS ada 300 DPT. Maka butuh waktu sekitar 6 jam untuk proses pencoblosan yang dimulai dari pukul 07.00 pagi sampai pukul 13.00 wita. Sedangkan untuk mempertimbangkan pemilih yang awam agar tidak menghambat waktu, maka disiasati dengan jumlah biliknya sebanyak empat bilik suara. Saat simulasi tadi yang dipakai tiga bilik, tetapi saat pemilihan yang sebenarnya ada empat bilik. Sementara itu untuk pelaksanaan proses penghitungan, diperkirakan akan selesai pada pukul 22.00 Wita malam.

Dengan estimasi waktu untuk

bantuan kemanusiaan dipertimbangkan dengan baik dan memperlakukan secara khusus kebijakan ini dan tidak membuat masyarakat kecewa.

“Jangan biarkan berlarutlarut dan jangan jadiman isu politik dalam bantuan. Karena warga kami sudah pasrah dan dan putus asa dengan ketidakjelasan bantuan ini,” katanya, Kamis (11/4).

Ia mengaku warga saat ini sangat butuh dana, karena warga tengah membagun rumahnya. Otomatis warga tak bekerja, sehingga tak punya penghasilan. “Saat ini mereka butuh uang, waktu yang tepat saat inilah jadup itu diberikan. Ia pun menilai be-

lum adanya realisasi jadup ini justru tak melaksanakan instruksi presiden yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2018, salah satunya tugas Kemensos memberikan jadup bagi korban gempa.

Sementara itu, Kadis Sosial Lobar Hj. Made Ambaryati mengakui kalau bantuan jadup sampai saat ini belum ada kejelasan kapan cairnya.

Progres terakhir, jelas dia, berdasarkan rapat koor dinasi terakhir bahwa kemensos diminta segera melakukan revisi Permen Tata Cara Penyaluran Jaminan Hidup. “Terakhir hasil rakor Kemensos diminta mengubah permen itu,” jelas Ambar. (her)

Praya (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memberikan tenggat waktu hingga 15 April besok, bagi kepada desa di daerah untuk menyerahkan data hasil perbaikan penerima program beras sejahtera (rastra). Batas waktu tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi desa yang menyerahkan hasil perbaikan data ke pemerintah. Jika tidak, maka data penerima rastra yang sudah ada itulah yang akan digunakan untuk penyaluran rastra tahun ini.

Untuk itu jika nantinya masih ada data penerima rastra yang dinilai keliru, maka kesalahan bukan di Disos Loteng.

“Kita sudah memberikan kesempatan bagi desa untuk memperbaiki data penerima rastra. Tapi tidak dimanfaatkan.

Jadi jangan salahkan kami kalau kemudian masih ada kekeliruan data penerima rastra,” ujar Kepala Disos Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, kepada wartawan, Kamis (11/4).

Sebelumnya, pihaknya sudah menyepakati bersama kepala desa di Loteng bahwa penyerahan data perbaikan penerima rastra paling lambat akhir bulan Maret lalu. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, masih banyak desa yang belum menyerahkan data hasil perbaikan. Padahal, pihaknya sudah memberikan perpanjangan waktu sampai tanggal 8 April lalu.

Meski sudah diberikan perpanjangan waktunya, ujarnya, nyatanya banyak juga desa yang belum menyerahkan data hasil perbaikan penerima rastra, se-

hingga pihaknya mengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan kedua sampai tanggal 15 April mendatang.

“Ini kesempatan kedua sekaligus yang terakhir. Kalau sampai tanggal 15 April mendatang desa belum menyerahkan hasil perbaikan data penerima rastra, maka data awal yang akan digunakan. Karena dianggap sudah benar,” ujarnya.

Pihaknya dalam hal ini tidak mungkin turun langsung mengecek kondisi penerima rastra. Itulah peran fungsi desa untuk memastikan apakah data yang ada sudah sesuai atau tidak, karena yang lebih tahu dan paham kondisi masyarakat di bawah ialah pemerintah desa itu sendiri.

“Selama ini ketika ada data penerima rastra yang salah, selalu kami yang jadi sasaran.

Tapi ketika diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, pemerintah desa justru tidak memanfaatkan kesempatan itu,” keluhnya.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap desa yang belum menyerahkan data perbaikan penerima rastra bisa segera menyerahkan data hasil perbaikannya supaya tidak ada lagi muncul gejolak di tengah masyarakat.

Apalagi, yang namanya rastra, tidak ada istilah bagi rata. ‘’Mumpung masih ada kesempatan, silahkan desa menyerahkan data hasil perbaikanya. Yang belum menggelar musyawarah desa (musdes) segera gelar musdes. Agar data penerima rastra yang dikirim oleh Pemkab Loteng ke pemerintah pusat nantinya benar-benar valid,’’ sarannya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 12 April 2019

Halaman 6

Gubernur Ajak Tolak Politik Uang Kota Bima (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, meminta masyarakat Kota Bima pada Pemilu 2019 yang tinggal beberapa hari lagi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih berdasarkan hati nurani.

(Suara NTB/arn)

RAKOR - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, A. Rahim saat Rakor penanganan konflik sosial menghadapi Pemilu, Kamis (11/4).

Cegah Potensi Konflik Pemilu

Hal itu disampaikan Gubernur NTB, saat malam Tasyakuran Hari jadi Kota Bima ke 17 di halaman kantor Walikota Bima, Rabu (10/4) malam. Ia meminta untuk memilih karena nurani bukan karena money (uang). “Saya ingin hadiah dari masyarakat Kota Bima untuk menolak money politics dalam Pemilu 2019,” katanya.

Ia menilai masyarakat Bima sudah melek politik, karena dari pelajar sampai masyarakat biasa mengerti

tentang politik. Bahkan sampai di arena pacuan kuda pun masyarakat membahas tentang politik.

“Saya meminta masyarakat Kota Bima untuk mengajarkan memilih bukan karena diberikan uang,” kata Dr. Zul sapaan akrab Gubernur.

Selain itu, Dr. Zul mengingingkan masyarakat Kota Bima agar mau memulai mendeklarasikan untuk menolak segala bentuk politik uang Pemilu 17 April mendatang di NTB. “Deklarasi politik uang ini

sebagai bentuk penolakan kita terhadap calon pemimpin yang tidak memiliki kapasitas. Kita memilih bukan karena dibayar. Jangan sampai nasib kita dihina dengan uang,” katanya.

Ia berpendapat money politik akan merusak sistem demokrasi karena sistem pemerintahan akan dikendalikan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki kapasitas dan integritas.

“Daerah kita akan semakin terpuruk karena pemimpin

yang kita pilih tidak punya kemampuan,” pungkas mantan Anggota DPR RI tiga periode ini.

Dalam tasyukuran itu dihadiri Walikota Bima, Wakil Walikota Bima, Bupati Bima, para Kepala OPD Kota Bima. Ribuan masyarakat hingga ASN ruang lingkup Pemerintah Kota Bima. (uki)

H. Zulkieflimansyah

Sumbawa Besar (Suara NTB) Situasi politik dalam Pemilu serentak 2019 tentunya dapat membawa dampak kerawanan di tengah-tengah masyarakat.

Jika tidak cepat dideteksi dan tangani dengan baik, akan menjadi potensi konflik dalam masyarakat. Sehingga Bupati Sumbawa pun menekankan pada upaya pencegahan.

Sejumlah langkah-langkah perlu ditempuh bersama semua elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda turut memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Kemudian membangun sistem peringatan dini dengan memelihara hubungan baik.

Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, A. Rahim, S.Sos, pada Rakor penanganan konflik sosial menghadapi Pemilu, Kamis (11/4), yang digelar Satuan Pol PP Sumbawa.

Langkah pencegahan lainnyamengintensifkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan elemen masyarakat lainnya. Serta melaporkan sesegera mungkin setiap persoalan yang muncul di masyarakat untuk segera mendapatkan penanganan. Meredam potensi konflik dengan senantiasa tanggap dalam menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi dan sigap dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul sekecil apapun sampai tuntas. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dengan memberdayakan forum-forum yang sudah ada sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki.

Bupati berharap melalui pertemuan ini akan memiliki kemampuan deteksi dini, siap, tanggap dan sigap dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di masyarakat.

Sehingga setiap potensi yang mengarah kepada konflik dapat segera teratasi dengan baik.

Sebelumnya Kepala Satuan Pol PP, H. Mas’ud M.Si, melaporkan kegiatan ini untuk mencari solusi dalam penanganan bila terjadi konflik sosial dimasyarakat. Selain untuk menghindari terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat. Sehingga peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat diperlukan. (arn)

Bapenda Segera Masukkan Dokumen Lelang Pasar Seketeng Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa segera memasukkan dokumen lelang Pembangunan Pasar Seketeng ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP).

Hal ini setelah dilakukannya ekspose hasil review Detail Engineering Design (DED) di Kantor Bupati setempat, Kamis (11/4).

Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah kepada wartawan mengakui telah dilakukannya ekspose hasil review DED tersebut. Kegiatan ekspose dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, instansi terkait, OPD dan konsultan. Setelah ekspose ini selanjutnya akan dilakukan persiapan tender.

“Pada prinsipnya hasil review itu dapat diterima. Ada catatan-catatan perbaikan, penyempurnaan, dan langsung akan dilengkapi dokumen tendernya. Sehingga tender bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan ekspose.

Dijelaskannya, berdasarkan estimasi dan perkiraan dari konsultan, pembangunan Pasar Seketeng akan memakan waktu 6 sampai 7 bulan.

Tentunya jika proses tender lancar dan tidak ada gangguan, pengerjaannya sudah bisa dilakukan pada bulan Juni mendatang. Makanya pihaknya menargetkan dokumen lelang bisa dimasukkan pada pekan depan.

“Target masukkan dokumen itu hari Senin atau Selasa depan. Karena untuk pembangunan blok B dan blok C Pasar Seketeng yang diestimasi dan diperkirakan oleh konsultan, bisa dilaksanakan dalam waktu 6 sampai 7 bulan. Tender itu kalau lancar 45 hari. Per bulan Juni bisa dimulai pekerjaan sampai bulan Desember,” tukasnya.

Ditambahkannya, di waktu yang sama pihaknya juga melakukan ekspose dengan TP4D. Hal ini sesuai dengan komitmen sebelumnya untuk mendapatkan pendampingan nantinya. “Sebelumnya kami juga sesuai komitmen untuk mendapatkan pendampingan dari TP4D. Hari ini kami juga ekspose dengan TP4D,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/jun)

DORO MANTIKA – Ratusan penari saat mempertunjukkan tarian Doro Mantika. Tarian tersebut gambaran peradaban masyarakat pra dan pasca letusan tambora 1815 silam, Rabu (11/4).

Tarian Doro Mantika Gambarkan Peradaban Tambora

(Suara NTB/ind)

Arif Alamsyah

Dompu (Suara NTB) – Puncak Festival Pesona Tambora (FPT) 2018 lalu, dimeriahkan tari kolosal Nggahi Rawi Pahu dengan 203 penari. Tahun ini, tarian serupa juga ditampilkan. Tetapi dengan tema dan jumlah penari yang berbeda, yaitu tarian kolosal Doro Mantika.

Tarian itu diangkat sebagai gambaran kehidupan masyarakat Dompu. Khususnya di lereng gunung tambora pra dan pasca letusan dahsyatnya 1815 silam. Kondisi

sumber daya alam yang melimpah dan dinamisnya kehidupan masyarakat direpresentasikan dalam setiap gerak, suara dengan paduan kearifan lokal.

Pasca letusan misalnya, tambora telah menghasilkan bentang alam, tumbuhan dan binatang endemik. Seperti pohon Dua Mangga dan Ayam Hutan Hijau atau yang dikenal dengan Peo dalam bahasa daerah setempat. Termasuk burung kaka tua putih.

Kepala Bidang Kebudayaan

Disbudpar Dompu, Wahyono Ragil sekaligus penanggung jawab tarian kolosal tersebut kepada Suara NTB di sela puncak FPT dan Peringatan Hut Dompu Ke-204 mengatakan, tarian kolosal Doro Mantika ini dipertunjukan oleh 336 penari latar, 50 orang penari inti dan 10 orang pemusik.

“Tarian Doro mantika ini mengisahkan peradaban pra dan pasca meletusnya Gunung Tambora 1815. Termasuk gambaran soal tumbuhan, hewan yang masih ada sam-

pai sekarang dan beberapa kerajaan yang tenggelam saat itu,” kata dia.

Selain mengenang perdaban tambora 1815, pesan tersirat lainnya ialah Dompu harus bangkit melalui program yang tengah dikembangkan pemerintah daerah. Sehingga visi misi Bupati agar masyarakat mampu membayar bisa diwujudkan.

Selain para penari merupakan perwakilan tiap-tiap instansi. Sebagian dari mereka ialah utusan tujuh sanggar

yang ada di wilayah ini. “Dan itu kita seleksi ketat dulu para peserta ini sebelum tampil,” ujarnya.

Sementara itu, tarian kolosal Doro Mantika disamping mendapat banyak pujian dari pejabat yang hadir, juga mendapatkan kritik dari warga. “Ke depan saya harap bisa dimaksimalkan sehingga pesannya betul-betul sampai ke kita,” cetus Teguh Widodo yang menyaksikan langsung acara puncak di Padang Savana Doroncanga. (jun)

SUARA NTB Jumat, 12 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Pokmas Jangan Manipulasi Data Pembelian Material

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat akan mulai menyiapkan tenaga kerja (Naker) lokal yang memenuhi kualifikasi kebutuhan kerja pabrik smelter.

Upaya itu diambil Disnakertrans sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan karyawan pabrik smelter PT Amman Mineral Nusa H. Muslimin HMY Tenggara (AMNT) yang saat ini tengah dirintis pembangunannya di kecamatan Maluk. “Kami di sisi ketenagakerjaan sudah punya ancang-ancang bagaimana kemudian naker lokal disiapkan untuk masuk ke pabrik smelter itu nantinya,” kata kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si. Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan studi banding ke beberapa daerah yang telah memiliki pabrik pemurnian hasil tambang itu. Di sana Disnakertans KSB meminta informasi kepada pemerintah setempat mengenai gambaran pola rekrutmen yang diberlakukan bagi perusahaan smelter dalam mengakomodir naker lokalnya.

Selain itu juga menggali informasi kepada perusahaan terkait jenis disiplin keterampilan kerja yang dibutuhkan.

Mulai dari level terendah hingga paling tinggi. “Kita minta semua informasi itu sebagai gambaran nanti kita mulai melangkah menyiapkan naker lokal kita,” timpal Muslimin.

Data lain yang akan digali, sambung Muslimin kepada pihak PTAMNT sendiri. Menurutnya data mengenai kualifikasi naker itu akan dielaborasi seluruhnya untuk memformulasi prioritas pemenuhan skill (keterampilan) pada naker lokal yang akan disiapkan. “Kita akan lihat juga skill mana yang bisa cepat kita siapkan. Sehingga begitu smelter AMNT butuh karyawan, naker lokal kita sudah siap,” cetusnya.

Selanjutnya, ia menambahkan, data keterampilan kerja yang dibutuhkan smelter PTAMNT itu akan pihaknya ajukan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Harapannya ada bantuan dari pusat dalam berbagai bentuk program dalam menyiapkan Naker lokal KSB. “Mungkin nanti kita disokong program pelatihan lewat BLK atau anggaran pelatihan. Yang jelas kita butuh cepat menyiapkan diri karena smelter AMNT ini ditarget 2021 sudah operasi,” urainya.

Kehadiran smelter PTAMNT diakui Muslimin menjadi salah satu solusi Pemda KSB mengurai persoalan angka pengangguran di daerah. Termasuk juga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam arti luas. “Kita tidak ingin kecolongan di sisi tenaga kerja. Nanti tanpa sadar smelter sudah mulai operasi sementara kita tidak punya persiapan apa-apa menyongsongnya,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/Dok)

Kota Bima (Suara NTB) – Perayaan hari jadi Kota Bima pada tahun 2019 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sejumlah kegiatan dalam meramaikan hari jadi yang ke-17 tersebut justru ditiadakan salahsatunya upacara.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH, mengakui sejumlah kegiatan dalam menyambut hari jadi Kota Bima tahun 2019 ini ditiadakan. Tujuannya lebih menjaga kondusivitas daerah menjelang Pemilu 2019.

“Berhubung HUT Kota Bima yang jatuh Bulan April ini bertepatan denga agenda nasional (Pemilu.red), jadi sejumlah kegiatan banyak ditiadakan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (10/4).

Menurutnya selain upacara yang digelar setiap tanggal 10 April sebagai kegiatan puncak perayaan HUT Kota Bima, sejumlah kegiatan lain salahsatunya pawai budaya juga ditiadakan.

“Kegiatan sekarang lebih banyak doa, dzikir dan kegiatan-kegiatan keagamaan,” katanya.

Duta PAN ini menegaskan sejumlah kegiatan yangh sengaja ditiadakan tersebut berdasarkan kesepakatan dalam rapat koordinasi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

“Kebetulan puncak HUT Kota Bima menjelang minggu tenang Pemilu. Semua itu sudah kita pertimbangkan bersama dengan unsur FKPD,” katanya.

Meski demikian, Syamsurih menyakini pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Bima akan tetap berjalan aman dan lancar, karena masyarakat Kota Bima sudah dewasa dalam menyikapi perbedaan dalam sebuah pesta demokrasi.

“Masyarakat Kota Bima sudah cukup dewasa walaupun berbeda pilihan dalam Pemilu,” pungkasnya. (uki)

Kabupaten Bima Masih Andalkan DAK dan DAU Bima (Suara NTB) – APBD Kabupaten Bima tahun 2019 masih mengandalkan dari Pemerintah Pusat. Baik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd kepada Suara NTB, Rabu (10/4), mengaku selama ini Pemerintah Kabupaten Bima hanya mengandalkan anggaran dari Pemerintah Pusat seperti DAK dan DAU. Dahlan mengaku, DAU dan DAK yang digelontorkan tersebut juga masih sangat minim, jika dibandingkan jumlah penduduk serta luas wilayah Kabupaten Bima yang tersebar 191 Desa dan 18 Kecamatan. “Anggaran kita setiap tahun defisit tidak surplus. Makanya masih andalkan DAK dan DAU, itu pun sangat minim,” katanya.

Meski demikian Dahlan enggan membeberkan besaran DAK dan DAU yang diterima setiap tahun. Namun modal belanja APBD tahun 2019 totalnya sebesar Rp1,8 triliun. Sebanyak 60 persen diantaranya untuk belanja aparatur. “Sementara 40 persen sisanya untuk kebutuhan lain,” katanya.

Ia mengaku, melihat kondisi tersebut perlu waktu untuk memujudkan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang prima dan keamanan yang kondusif. Seperti yang tertuang dalam visi misi Bima RAMAH. “Dalam mewujudkan Bima RAMAH ini perlu waktu. Tidak seperti membolak-balikan telapan tangan,” tegasnya.

Dahlan menegaskan potensi wilyaha Kabupaten Bima sebenarnya cukup menjanjikan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salahsatunya melalui sektor pariwisata. “Hanya saja kendala yang utama belum memadainya sarana dan prasarana. Kami berharap Pemerintah Provinsi dapat membantu,” harapnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Bima juga cukup melimpah, terutama sektor pertanian dan pertenakan. Hanya saja pemerintah pesimis karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Makanya kita butuh investasi untuk mengelola SDA ini. Dengan harapan Kabupaten Bima bisa sejajar dengan daerah lain yang terlebih dahulu maju,” pungkasnya. (uki) Dahlan M. Noer

Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengingatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Plus yang mengawal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) rumah masyarakat korban gempa tidak melakukan manipulasi terhadap data pembelian material.

“Ini sengaja saya ingatkan kepada bapak ibu karena saya ada terima laporan seperti itu.

Katanya pesannya besi ukuran 12 tapi yang dibeli besi 10. Terus katanya beli semen 10 sak tapi yang sampai hanya 5 sak,” cetus Wabup di hadapan para anggota Pokmas dan ASN Pendamping dalam lanjutan rapat evaluasi, Kamis (11/4).

Ia menyatakan, jika benar ada Pokmas yang melakukan manipulasi data pembelian material itu agar dilaporkan.

Karena tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat korban dan paling parah meru-

sak nama daerah karena agenda kegiatan Rehab Rekon tersebut menjadi tanggung jawab Pemda selaku koordinator di tingkat lapangan.

“Apalagi bapak ibu ini adalah agen PDPGR yang jadi perpanjangan tangan kami. Jadi kalau bapak ibu salah bekerja itu sama saja merusak kami di masyarakat,” tandasnya.

Menurut Wabup, hal paling riskan jika ada oknum Pokmas melakukan hal demikian yakni merusak citra mereka sendiri. Apalagi setiap hasil pekerjaan rumah yang direhab akan diperiksa oleh Badan Penga-

wasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara langsung.

“Yang diperiksa BPKP itu semuanya. Bukan SPJ saja tapi hasil lapangannya juga. Dan saya ingatkan jangan macammacam dengan BPKP, mereka itu meriksanya detail dan kekurangan sedikit pun pasti ketahuan,” sebutnya.

Pesan yang sama juga disasarkan kepada para ASN Pendamping Pokmas. Orang nomor dua di KSB ini menyatakan, jangan sampao ASN yang ditugasi mendampingi Pokmas tidak bekerja serius.

Membimbing Pokmas menja-

Sarang Narkoba Digeledah, Dua Tersangka Diringkus Dompu (Suara NTB) – Sarang peredaran narkotika jenis sabu di Dusun Selaparang Desa Matua, Dompu digeledah polisi, Selasa (9/4) Pukul 21.00 Wita. Belasan gulung plastik transparan berisi sabu disita polisi. Berikut dua tersangka terduga penggunanya. Mereka PA (31) dan Ys (27).

Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun dikonfirmasi Suara NTB membenarkan adanya penggeladahan rumah salah seorang warga di Selaparang tersebut. Operasi ini buah pengembangan kasus atas tertangkapnya empat remaja yang tengah pesta sabu di Dusun Sori Foo Desa Madaprama beberapa waktu lalu. “Saat diinterogasi salah seorang dari mereka mengaku membeli sabu di rumah Siti Akmal yang beralamat di Dusun Selaparang Desa Matua,” ungkapnya.

Informasi yang dibeberkan FR (17), satu dari empat orang yang diinterogasi langsung ditindak lanjuti jajarannya dengan proses pengintaian.

Hingga didapati salah seorang terduga pengguna inisial Ys

hendak keluar dari pagar rumah. Namun melihat anggota ia kemudian tegesa-gesa berbalik arah. Tetapi beruntung berhasil diamankan dan langsung digiring ke dalam rumah.

Di dalam rumah, lanjut Moh Saihun didapati salah seorang tersangka lain yang juga berusaha kabur dan membuang barang bukti keluar ventilasi rumah. Tetapi upaya itu diketahui hingga akhirnya ia langsung menyerahkan diri.

Berbekal temuan awal barang haram itu, polisi lantas memanggil beberapa warga setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah. Termasuk tubuh para tersangka. Alhasil didapati banyak barang bukti. Antara lain di dapur terdapat 16 lembar plastik klip transparan, 2 buah korek api gas, 1 buah sumbu, 1 buah sendok sabu, 1 buah dompet berisi uang tunai Rp1.890.000, 1 buah bong, 1 buah STNK, 2 buah Hp dan 3 gulung pelastik klip bekas pakai.

Sementara di ruangan lain dan halaman rumah juga ditemukan bukti serupa. Seperti

uang Rp3.000.000, 10 gulung pelastik klip transparan berisi sabu, 3 gulung klip bekas pakai, 2 buah sendok sabu, 1 buah gunting, 4 buah HP, 3 lembar pelastik klip serta 1 gulung pelastik klip bekas pakai. “Di halaman belakang ada 1 buah bong lengkap dengan tabung kaca, 1 buah korek api gas beserta sumbu, 1 buah sendok sabu dan 2 gulung klip transparan berisi sabu,” ujarnya.

Atas temuan barang bukti melanggar hukum itu keduanya langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk diproses lebih lanjut. Termasuk empat tersangka lain yakni Fr, As (19) Ar (19) dan Nh (21) yang diamankan sebelumnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, di rumah Siti Akmal sudah beberapa kali dilakukan penggeledahan oleh tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu. Beberapa orang tersangka bahkan terduga bandarnya ditangkap di rumah ini. Namun demikian, tidakan aparat tersebut rupanya tak membuat jera. Rumah ini masih kerap menjual sabu-sabu. (jun)

Pemkab Dompu Kesulitan Hadapi Tambang Ilegal Dompu (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, mengakui banyak menemukan aktivitas tambang rakyat ilegal di wilayah ini. Terutama di kawasan padang savana Doroncanga Kecamatan Pekat. Titik pengerukan material pasir dan batuan terus berpindah.

Selain itu, terbatasnya personel dirasa menyulitkan untuk menekan kegiatan merusak lingkungan tersebut.

Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHK setempat, Andi Bahtiar, ST, MT menegaskan, hampir semua aktivitas penambangan liar yang memakai alat berat sudah dihentikan operasionalnya. Namun, untuk mereka yang memanfaatkan tenaga manual masih cukup menjamur. Tidak saja di Doroncanga, bahkan di hampir semua kecamatan terdapat tambang rakyat liar.

Cara kerja mereka yang berpindah serta jaraknya su-

di kewajiban mereka untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin dibuat Pokmas.

“Ingat tugas bapak ibu ASN Pendamping ini juga berat.

Karena kalau Pokmas dampingannya bermasalah mereka juga harus ikut bertanggung jawab,” tegas Wabup sambil menambahkan ASN Pendamping jangan pula menekan Pokmas.

“Tugas anda mendampingi bukan mempersulit Pokmas.

Atau malah mau kongkalikong dengan Pokmas juga manipulasi data pembelian material. Saya akan tindak tegas,” janjinya.

Terakhir Wabup kembali berpesan, agar memastikan sisa anggaran rehan rekon yang masih mengendap di rekening Pokmas segera dicairkan dan dibelanjakan material sesuai kebutuhan masing-

(Suara NTB/bug)

masing rumah warga yang diperbaiki. “Waktu kita tinggal sampai besok. Karena kalau tidak terserap semuanya BNPB mau tarik dana itu lagi,” imbuhnya. (bug)

Kadis Dikpora Dompu Siap Jadi Calon Bupati

DIRINGKUS - PA (31) dan Ys (27) dua terduga penyalahguna sabu yang diringkus di sarang peredaran narkoba, di Dompu, Rabu (10/4).

(Suara NTB/Satresnarkoba Polres Dompu)

(Suara NTB/bug)

Tenaga Kerja Lokal untuk Smelter Disiapkan

Upacara HUT Kota Bima Ditiadakan

Halaman 7

lit dijangkau membuat DLHK kesulitan menertibkan. Ditambah personel yang dimiliki sangat-sangat terbatas. “Kalau tambang rakyat memang setengah mati kita tindak.

Karena lokasinya itu diujungujung. Apalagi di Doroncanga itu kan luas wilayahnua, jadi sulit kita pantau,” kata dia menjawab Suara NTB. Kalaupun harus didatangi untuk diperingatkan satu persatu di lokasi penambangan liar, menurut dia, akan lebih sulit lagi. Karena hanya akan membuang tenaga personel lantaran saat tiba dilokasi sudah tidak ada orang. Melainkan hanya bekas-bekas pengerukan material pasir dan batuan.

Upaya koordinasi dengan aparat setempat khususnya polsek Pekat untuk menindak tambang rakyat liar di Doroncanga sudah cukup sering dilakukan.

Tetapi nyatanya gerakan mereka masih dirasa kurang. Jika saja APH mau serius menekan ancaman tersebut menurutnya cukup

dengan berdiri diruas jalan yang biasa dilalaui truk pengangkut untuk melakukan pemeriksaan.

Ketika tak dilengkapi kupon langsung ditahan. “Kalau yang ada izin itu mereka punya kupon dari perusahaan. Yang tidak ada kupon tinggal ditahan selesai.

Tapi mungkin (polisi) banyak tugas jadi agak kesulitan,” ujarnya.

Meski diakui tambang rakyat masih menjamur. Dipastikan sudah tidak ada yang melakukan penggalian didekat infrastruktir jalan dan jembatan. Tetapi ancaman merembetnya kerusakan lingkungan cukup potesial ketika kegiatan ini terus menerus dibiarkan.

Dan Pemprov NTB, harap Andi Bahtiar, harusnya turun membantu proses pengawasan di lapangan. Jangan terfokus pada tambang legal semata.

“Provinsi kalau ditanya jawabannya selalu yang ilegal itu urusan polisi. Itu saja jawaban mereka. Sebenarnya kan kita semua punya urusan baik legal maupun ilegal,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH secara terbuka menyampaikan kesiapannya mencalonkan diri sebagai calon Bupati Dompu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dompu 2020. Kesiapannya ini hanya untuk Calon Bupati, bukan untuk Calon Wakil Bupati.

“Insya Allah yang pasti, untuk Pilkada 2020, H. Ichtiar Insya Allah maju. Saya hanya menjadi calon Bupati, bukan Wakil Bupati. Kalau hanya maju menjadi Wakil Bupati, lebih baik kita ngopi di pinggir jalan saja,” kata H. Ichtiar, SH dalam sambutan resmi mewakili Bupati Dompu pada acara Malam Apresiasi Dompu Berlari bagi atlet peraih mendali emas Porprov 2018 lalu di Pendopo Bupati, Selasa (9/4) malam.

Sebelumnya, H. Ichtiar dalam sambutannya menyampaikan, Porprov empat tahun yang akan datang, Kabupaten Dompu bakal menjadi tuan rumah bagi event olah raga terbesar tingkat Provinsi tersebut. Sebagai tuan rumah, semua sarana olah raga harus disiapkan. Ia pun mendukung keinginan Ketua KONI Dompu mendirikan sasana beladiri sebagai tempat latihan bersama bagi Cabor bela diri di samping sekretariat KONI Dompu, termasuk arena voli indor dan kolam renang yang berstandar internasional.

Ia juga menyampaikan permohonan maafnya atas keterlambatan pembayaran bonus seperti yang dijanjikan pemerintah daerah (Pemda) tahun 2018 lalu. Tapi bonus tersebut sudah bisa dicairkan di rekening masing – masing atlet, Rabu (10/4) ini. Pada Porprov akan datang, pola pemberian mendali akan diubahnya.

Dengan setiap peraih mendali langsung diberikan bonusnya, sehingga tidak lagi ada kesan mendali menunggu uang.

“Porprov masih empat tahun lagi, berarti Bupati baru.

Tahun 2022 itu sudah Bupati baru, wajah baru, bonus baru,” katanya.

H. Ichtiar juga menyampaikan apresiasinya kepada pengurus KONI Dompu, pelatih dan para atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah di pentas olah raga Provinsi. Bagaimana pun martabat daerah tergantung kemajuan olah raga.

“Untuk porprov akan datang kita harus naik lagi digit (juara). Kalau sekarang 3 besar, porprov akan datang harus 2 besar. Caranya bagaimana?

Sasana tinju, sasana montai, boxer, sasana apapun saja harus dibangun,” katanya.

Karenanya, H. Ichtiar berharap kepada para atlet dan pelatih untuk tetap menyiapkan diri dengan berlatih secara rutin. “Jangan karena terlambat bayar bonus membuat para atlet tidak berlatih,” harapnya.

H. Ichtiar yang dikonfirmasi usai acara malam apresia-

si bagi atlet mengungkapkan, keseriusannya untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati pada Pilkada akan datang. Ia akan maju menggunakan kendaraan partai politik dan dirinya sudah mulai membangun komunikasi dengan beberapa partai.

“Masih rahasia (partai politiknya),” kata H. Ichtiar seraya ditambahkan salah seorang pelatih Cabor di sampingnya bahwa H. Ichtiar akan didukung Partai Nasdem. “Hampir 80 persen akan didukung oleh Partai Nasdem,” katanya menimpali H. Ichtiar.

Ketua KONI Dompu, Putra Taufan, SH, MH dalam laporannya menyampaikan, hibah yang dijanjikan pemda akan segera dimasukan ke rekening masing-masing atlet dan pelatih. Dari 423 orang atlet, pelatih dan beberapa ofisial yang dikirim kontingen Kabupaten Dompu. pada Porprov ke 10 tahun 2018 lalu berhasil meraih 37 emas, 27 perak dan 49 perunggu. Raihan mendali itu berhasil menempatkan Dompu berada di ranking tiga besar.

“Alhamdulillah bisa naik dua digit dari lima besar pada Porprov empat tahun lalu. Ini berkat kerjasama kita semua.

Seluruh stakeholders olah raga, pemerintah daerah, ketua – ketua Cabor, Kepala Dikpora, pelatih dan lain sebagainya. Kita bahu membahu untuk meraih prestasi itu,” katanya.

Ia pun berharap, raihan ini tidak membuat semua pihak berbangga diri secara berlebihan. Karena mendali sifatnya hasil perjuangan sebelumnya dan tujuan olah raga demi Indonesia. Saat ini sudah ada beberapa atlet yang sudah mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional.

Setelah Anang pada cabor Volli pantai, kini Ardiansyah atlet Montai sudah masuk Pelatnas dan dipersiapkan untuk SEA Games.

Ada tujuh atlet Kabupaten Dompu juga masuk di pelatda NTB. Diantaranya tiga atlet tarung derajat, dua atletik, satu pencak silat, dan satu voli.

“Mereka ini yang disiapkan untuk meraih mendali emas di PON Papua. Bukan hanya (membawa nama) Dompu, tapi NTB menaruh harapan di pundak tujuh atlet yang kita persiapkan ini,” katanya.

Putra Taufan juga menyampaikan harapannya kepada Bupati Dompu agar dibangunkan sasana bela diri di tanah lapang samping sekretariat KONI Dompu tahun 2019 ini.

Sasana ini untuk pemanfaatan bersama bagi para cabor bela diri, sehingga matras dan alat – alat latihan fisiknya tidak lagi dibongkar pasang di sasana ini. “Insyaallah seluruh atlet bela diri akan berada di belakang Bupati untuk memperjuangkan ke DPR. Insyaallah ndak mahal, sekitar Rp1 M,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

WAKILI BUPATI - Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar saat memberikan pidato mewakili Bupati Dompu pada malam apresiasi kepada atlet Dompu berlari, Selasa (9/4) malam.

SUARA NTB Jumat, 12 April 2019

Pola Berlapis Jaringan TPPO JARINGAN tindak pidana perdagangan orang ke Timur Tengah melibatkan sejumlah pihak. Pelaku pengirim punya korban untuk dijual negara tujuan berkat peran perekrut di lapangan. Mereka terjalin dengan benang rupiah. Perekrut lapangan yang mencari calon korban mendapat imbalan cukup besar. Upah tersebut dihitung dari jumlah korban yang berhasil direkrut. Modus paling lazim dengan mengimingi gaji besar di negara tujuan.

Termasuk diantaranya dua pelaku, BA dan BE warga Lombok Barat yang mengirim korbannya ke Damaskus, Suriah pada tahun 2015 silam. Kasusnya sudah terbongkar akhir 2018 lalu setelah korban dipulangkan KBRI. Demikian juga dengan yang baru-baru ini diungkap Bareskrim Polri, yakni perdaganan orang tujuan Maroko dan Turki dengan empat tersangka dari NTB. Penyidik Polda NTB masih mencari keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani.

“Kita belum tahu hasil teknisnya (penyidikannya) seperti apa. Kita minta minta informasi mendalam, kita datangi bareskrim untuk tiga laporan yang sedang kita tangani ini,” ucap Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati, Kamis (11/4) dikonfirmasi via pesan instan.

Untuk tersangka BE, sebut dia, benang merahnya yakni pada kesesuaian tersangka pengirim korban. Tersangka BE menampung sejumlah korban TPPO di Malang, Jawa Timur sebelum kemudian memberangkatkan korbannya ke Timur Tengah via Malaysia.

“Ternyata ini hasil koordinasi kita dengan Bareskrim. Jejaring yang ditangani (Bareskrim) ternyata terkait dengan yang kita tangani. Tapi kita belum tahu apakah ini terkait dengan yang 1.200 itu atau tidak,” ucapnya. Untuk mendalami hal tersebut, pihaknya melanjutkan koordinasi dengan Bareskrim perihal data korban yang sudah berhasil dipulangkan. Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI dan BNP2TKI di Jakarta.

“Satu penampung ini bisa punya beberapa perekrut.

Ini masih kita data korbannya. Peristiwa pidananya, di mana kejadiannya. Ini sedang ada tiga kasus yang kita tangani,” pungkas Pujawati. (why) Ni Made Pujawati

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pemilu yang dilakukan lembaga penyiaran publik, 12345678901234567890123456789012 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 12345678901234567890123456789012 (KPID) Provinsi NTB, memanggil salah satu lem12345678901234567890123456789012 baga penyiaran di Lombok Timur untuk diklarifika12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 si terhadap dugaan pelanggaran pemilu.

12345678901234567890123456789012 Ketua KPID NTB, Yusron Saudi yang dikonfir12345678901234567890123456789012 masi mengungkapkan, Pihaknya sudah memper12345678901234567890123456789012 oleh klarifikasi dan penjelasan dari radio yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diduga melakukan pelanggaran Pemilu. Diketahui 12345678901234567890123456789012 ada dua temuan dugaan pelanggaran Pemilu di12345678901234567890123456789012 lakukan radio tersebut. Disebutkan pertama ter12345678901234567890123456789012 kait penayangan iklan kampanye di luar jadwal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kampanye dan penanyangan iklan kampanye ca12345678901234567890123456789012 leg melebihi durasi.

12345678901234567890123456789012 Ketua KPID NTB, Yusron Suadi, di Kantor KPID 12345678901234567890123456789012 NTB, Kamis kemarin (11/4) mengatakan, dalam klar12345678901234567890123456789012 ifikasi dan penjelasan diberikan kepada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 KPID, Pihak lembaga penyiaran itu sudah men12345678901234567890123456789012 gakui kesalahannya melakukan pelanggaran Pemi12345678901234567890123456789012 lu. Lembaga penyiaran tersebut sudah berkomitmen 12345678901234567890123456789012 untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran Pemilu 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tersebut.

12345678901234567890123456789012 Walaupun demikian, Ia memastikan KPID sudah 12345678901234567890123456789012 memberikan teguran kepada lembaga penyiaran 12345678901234567890123456789012 tersebut atas pelanggaran Pemilu dilakukan terkait 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penanyangan iklan kampanye peserta Pemilu.

12345678901234567890123456789012 Ia menilai, lembaga penyiaran tersebut sudah me12345678901234567890123456789012 miliki komitmen yang baik atas kesalahan dilaku12345678901234567890123456789012 kan tersebut. Terbukti, ujarnya, lembaga penyiaran 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tersebut langsung memenuhi undangan klarifikasi 12345678901234567890123456789012 dilayangkan KPID. 12345678901234567890123456789012 Namun demikian, pihaknya tetap memberikan 12345678901234567890123456789012 sanksi berupa teguran tertulis terhadap lembaga pe12345678901234567890123456789012 nyiaran melanggar tersebut. “Karena sudah ada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 itikad baik berikan klarifikasi dan penjelasan. Jadi 12345678901234567890123456789012 kita hanya berikan sanksi berupa teguran tertulis.

12345678901234567890123456789012 Surat teguran sudah kita berikan usai klarifikasi 12345678901234567890123456789012 diberikan pihak lembaga penyiaran,” terangnya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ia mengungkapkan, saat proses klarifikasi, ada 12345678901234567890123456789012 kesalahan teknis, sehingga penanyangan iklan ka12345678901234567890123456789012 mpanye terjadi di luar jadwal.

12345678901234567890123456789012 Lembaga penyaiaran itu menyatakan tidak ada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 unsur kesengajaan hal tersebut.

12345678901234567890123456789012 Sedangkan, terkait penanyangan iklan kampanye 12345678901234567890123456789012 melebihi durasi diperbolehkan Undang-Undang 12345678901234567890123456789012 Pemilu. Lembaga penyiaran sudah mengakui keke12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 liruan. Dan langsung melakukan perbaikan ter12345678901234567890123456789012 hadap durasi iklan 12345678901234567890123456789012 kampanye itu sesuai diperbolehkan Undang-Un12345678901234567890123456789012 dang. “Prinsipnya, kekeliruan sudah diakui, dan lem12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 baga penyiaran itu sudah berkomitmen tidak 12345678901234567890123456789012 melakukan kesalahan sama. Sehingga kita hanya 12345678901234567890123456789012 berikan teguran saja,” jelasnya.

12345678901234567890123456789012 Adapun terkait lembaga penyiaran berupa TV 12345678901234567890123456789012 berjaringan diduga tidak berimbang dalam pember12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 itaanya bagi Paslon peserta Pemilu. Pihaknya hing12345678901234567890123456789012 ga saat ini masih terus melakukan telaah dan ka12345678901234567890123456789012 jian mendalam terkait tersebut.

12345678901234567890123456789012 Dalam kesempatan itu. Yusron pun mengingat12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan, kepada lembaga penyiaran di NTB, agar pada 12345678901234567890123456789012 masa tenang tidak menanyangkan apapun terkait 12345678901234567890123456789012 Pemilu 2019 selama masa tenang akan dimulai tang12345678901234567890123456789012 gal 14 – 16 hingga pencoblosan tanggal 17 April yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengarah kepada kepentingan kampanye yang men12345678901234567890123456789012 guntungkan atau merugikan peserta Pemilu. “Kita 12345678901234567890123456789012 harapkan lembaga penyiaran harus mematuhi dan 12345678901234567890123456789012 mengindahkan aturan ini,” pungkasnya. (ndi) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

POLHUKAM

Halaman 8

Keluarkan Hasil Survei pada Masa Tenang Diancam Tipilu Mataram (Suara NTB) Masa kampanye Pemilu 2019 akan segera berakhir dua hari lagi dan kemudian dilanjutkan dengan masa tenang selama tiga hari sebelum hari H pemungutan suara tanggal 17 April mendatang. Dalam masa tenang ini, Bawaslu NTB mengimbau kepada peserta pemilu dan pihak lain tidak lagi melakukan aktivitas politik.

Salah satu yang diatensi Bawaslu dalam masa tenang ini yakni pengumuman tentang hasil survei pemilu. Jika ada lembaga yang mengumumkan hasil survei dalam masa tenang, diancam dengan tindak pidana Pemilu.

Demikian disampaikan Komisioner Bawaslu NTB divisi data dan informasi, Suhardi.

“Jadi sudah ada aturan melarang hasil survei tak boleh dirilis saat pada masa tenang,” tegasnya. Dia membeberkan, dalam undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 449 ayat 1 dan 2. Dalam poin ayat 1, disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, Pendidikan

politik pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta perhitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan sudah diatur oleh KPU. Sedangkan, dalam poin ayat 2 ; pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang pada masa tenang. ‘’Nah jika larangan itu dilanggar, berpotensi menjadi temuan Tipilu,” jelasnya.

Sebab itu, pihaknya sejak awal mengingatkan peserta pemilu dan lembaga survei serta media massa dan lembaga penyiaran publik, agar tidak memuat dan menanyangkan hasil survei dalam

masa tenang. Jika itu dilakukan maka akan ditindak sebagian pelanggaran tindak pidana pemilu.

Berangkat dari pengalaman Pemilu sebelumnya, media massa dan lembaga penyiaran publik biasanya banyak memuat dan menanyangkan publikasi hasil survei. Namun, dalam Pemilu 2019 sudah sangat jelas diatur, bahwa hasil survei dilarang dimuat dan ditayangkan di masa tenang.

“Saya kira ini harus jadi perhatian teman-teman media juga. Sehingga nanti tidak berurusan persoalan hukum terkait Tipilu,” tegas mantan komisioner Bawaslu Lobar tersebut.

Sementara itu, Komisoner

Peserta Pemilu Diduga Mulai Pengaruhi Penyelenggara Lakukan Kecurangan

(Suara NTB/dok)

KPID Panggil Lembaga Penyiaran Terduga Pelanggar Kampanye

(Suara NTB/dok)

Suhardi KPU NTB divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi, Agus Hilman, mengatakan, Pihaknya hingga saat ini belum memperoleh informasi resmi dari KPU RI terkait lem-

baga survei sudah mendaftarkan diri KPU RI dan dinyatakan lolos verifikasi dari KPU RI untuk melakukan quick count atau hitung cepat hasil pemilu di daerah saat pemungutan suara pada tanggal 17 April mendatang. “Ini masih kita tunggu informasi resmi dari KPU pusat,” jelasnya.

Sesuai aturan, Lembaga survei akan melaksanakan hitung cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri di KPU RI paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara digelar.

Selain itu, lembaga survei itu juga wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu. “Pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Dirjen Pas Kemenkumham RI Sri Puguh Budi Utami menandatangani prasasti peresmian Pesantren An-Nur Lapas Mataram.

Lapas Rasa Pesantren Mataram (Suara NTB) Pembinaan kerohanian diyakini dapat menuntun warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk kembali ke masyarakat dalam keadaan menjadi pribadi lebih baik.

Konsep tersebut terwujud dalam Pesantren An-Nur Lapas Mataram yang baru saja diresmikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sri Puguh Budi Utami.

“WBP yang dibina dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam

pembangunan,’’ ujar Sri pada peresmian tersebut. Peresmian Pesantren An-Nur Lapas Mataram juga dihadiri Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Andi Dahrif Rafied, Rabu (11/4).

Pesantren An-Nur merupakan pelaksanaan MoU antara Lapas Mataram dengan Walikota Mataram dan Kantor Urusan Agama Mataram. Isinya tentang kerjasama pengembangan pembelajaran Pesantren Lapas Mataram. “Pemasyarakatan sejatinya adalah bagian akhir pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang dimana para harus

diberikan pembinaan secara individu untuk benar-benar memastikan,” imbuhnya.

Sri berharap, pembinaan kerohanian WBP melalui program pesantren dapat meningkatkan kesadaran bertanggungjawab. Pendekatan lunak melalui pesantren menurutnya bisa lebih menginternalisasi diri masing-masing WBP. “Segala hal yang kita perbuat akan kita pertanggung jawabkan kelak kepada Tuhan. Berbuat baik jangan hanya ketika merasa dilihat oleh orang lain atau petugas, tapi berbuat baiklah karena kita semua selalu merasa diawai oleh Tuhan Yang Maha Melihat,” pungkasnya. (why)

Catatan ICW Kinerja Anggota Dewan 2014-2019

Minim Prestasi dan Penuh Kontroversi Mataram (Suara NTB) Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kinerja anggota DPR periode 20142019 ini, menyebutkan sebagai periode minim prestasi dan penuh kontroversi. Kasus korupsi paling dominan menjerat anggota DPR RI maupun DPRD. Dalam catatan ICW diketahui lebih dari 90 persen anggota DPR 2014-2019 kembali dicalonkan menjadi anggota DPR 2019-2024 oleh partai politiknya. Diantara nama-nama petahana tersebut terdapat mereka yang saat ini sedang menjadi tersangka korupsi. Korupsi diyakini menjadi salah satu persoalan yang melatarbelakangi rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik.

Koordinator divisi korupsi politik ICW, Donal Faris dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, menyebutkan keterlibatan anggota dewan dalam kasus korupsi muncul sejak anggota DPR/DPRD periode 20142019 belum dilantik. ICW mencatat terdapat 59 anggota dewan terpilih menyandang status tersangka, terdakwa dan bahkan terpidana kasus korupsi.

“Sampai saat ini ICW mencatat, ada 22 anggota DPR RI 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tiga orang diantaranya bahkan menjadi tersangka di tahun pertama masa jabatan,” katanya, Kamis (11/4).

Dikatakan, korupsi oleh anggota DPR/ DPRD periode 20142019 sangat memprihatinkan.

Tidak hanya dikarenakan jumlahnya yang banyak, melainkan

juga dilihat dari jabatan anggota tersebut. Pada periode ini, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjadi tersangka korupsi.

Sorotan tajam pada kinerja DPR/DPRD tidak hanya mengenai keterlibatan anggotanya dalam sejumlah kasus korupsi.

Banyak tingkah polah DPR lima tahun terakhir yang juga mengecewakan rakyat. Mulai dari absennya mayoritas anggota dewan di sidang paripurna hingga menghasilkan produk legislasi yang tak berpihak pada demokrasi.

Performa DPR periode ini tentu tak sebanding dengan besarnya uang rakyat yang mereka kelola. Jumlah total APBN yang dialokasikan untuk lembaga legislatif sepanjang 20152019 mencapai Rp26,14 triliun.

Rata-rata, anggaran DPR per tahun sebesar Rp5,23 triliun.

Lanjut disampaikan Donal, korupsi di legislatif di daerah tak kalah memprihatinkan. KPK pada 2018 menetapkan belasan dan bahkan puluhan anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara sebanyak 44 orang, Kota Malang sebanyak 41 orang, Jambi sebanyak 13 orang, dan Lampung Tengah sebanyak 6 orang sebagai tersangka korupsi. Mereka disangka menerima suap dari kepala daerah terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan, khususnya dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Dearah (APBD).

“Jenis kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan beragam. Umumnya merupakan suap atau gratifikasi pembahasan

APBD mulai dari pengesahan, perubahan atau pertanggungjawaban. Suap atau gratifikasi pembahasan anggaran pengadaan proyek, kemudian korupsi bansos dan dana hibah pemotongan dan distribusi fiktif,” sebutnya.

Anggota DPR/DPRD periode 2014-2019 akan segera tutup buku masa jabatan seiring dengan digelarnya pemilu legislatif 2019 pada 17 April nanti, rakyat Indonesia akan menentukan siapa pengisi kursi legislatif tingkat nasional dan daerah lima tahun ke depan.

“Momentum ini juga kita harapkan akan menjadi titik penentu awal bagaimana wajah lembaga legislatif periode selanjutnya. Apakah akan membaik atau justru sebaliknya.

Untuk membenahi DPR periode selanjutnya, maka perlu dilakukan pembenahan yang harus dimulai dari pemilihan calon pengisi kursi DPR/ DPRD,” serunya.

Donal pun mendorong agar masyarakat untuk lebih cermat dalam menentukan pilihan calon anggota legislastif di pemilu 2019. Kriteria utama yang dibutuhkan menurutnya adalah caleg yang tidak terbelit kasus korupsi, mempunyai komitmen kuat dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPR, dan mempunyai rekam jejak yang tidak bermasalah.

“Khusus untuk caleg petahana, pemilih perlu menimbang bagaimana kedisiplinan anggota DPR tersebut dalam mengikuti sidang, menyerap aspirasi dan hal lain seperti kepatuhan dalam pelaporan LHKPN,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Pemilu serentak 2019 yang akan digelar hari Rabu tanggal 17 April ini, sudah di depan mata. Eskalasi politik pun mulai makin memanas. Demi ambisi untuk mengunci kemenangan, peserta Pemilu tidak hanya bergerilya mencari suara rakyat, tapi peserta pemilu juga mulai “menggoda” penyelenggara pemilu untuk melakukan kecurangan.

Indikasi tersebut sudah “tercium” oleh Bawaslu. Disejumlah tempat disebutkan bahwa peserta pemilu mulai berusaha mempengaruhi penyelenggara pemilu.

Terutama di tingkat bawah untuk diajak bekerja sama melakukan upaya kecurangan.

“Kita menemukan ada indikasi peserta Pemilu mencoba mencolek dan menggoda penyelenggara pemilu untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi dirinya,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (10/4) kemarin.

Berangkat dari temuan indikasi tersebut, Bawaslu pun mulai makin memperketat pengawasan untuk mencegah potensi-potensi pelanggaran pemilu. Disebutkan Khuwailid, potensi paling besar yang rentan jadi sasaran untuk diajak melakukan kecurangan oleh peserta pemilu yakni penyelenggara di tingkat bahwa seperti KPPS dan PPK. “Untuk itu kita mulai memberikan atensi terhadap pergerakan peserta pemilu dalam mempengaruhi penyelenggara ini. Pengawas-pengawas TPS kita sudah kita minta untuk lebih waspada lagi,” katanya.

Dari temuan indikasi peserta pemilu mempengaruhi

penyelenggara tersebut, ia pun mengingatkan kepada penyelenggara agar tidak coba-coba main mata dengan peserta pemilu untuk melakukan kecurangan pada saat proses pengut hitung surat suara.

Sebab, jika opini peserta pemilu dan penyelenggara pemilu tersebut melakukan kecurangan, hal itu bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas penyelenggara yang kemudian berpengaruh besar terhadap kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

“Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh stakeholder pemilu, pertama agar tidak melakukan upaya atau tindakan yang dapat mempengaruhi opini orang terhadap netralitas yang tidak bagus dan baik bagi penyelenggara pemilu,” tegas Khuwailid.

“Kedua kita harapkan juga bagi peserta pemilu untuk tidak menarik penyelenggara pemilu itu menjadi bagian dari pihak yang dapat melakukan tindakan curang, sehingga bisa mempengaruhi hasil pemilu,” sambungnya.

Selain imbauan, untuk memastikan bawah penyelenggara pemilu berjalan dengan baik, tanpa ada kecurangan, Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah pengawasan di tingkat bawah.

“Misalnya pada saat hari H, antisipasi kita sudah menyiapkan pengawas TPS untuk memfoto C1 Plano setelah penghitungan suara, mencatat perolehan perserta pemilu dan kemudian di dalamnya perolehan masing-masing calon. Dengan mekanisme itu kita harapkan seluruh dokumen ada outentifikasinya,” pungkasnya. (ndi)

Polisi Pemilik Ganja Divonis 10 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Oknum polisi Khairil Basri dihukum hakim dengan penjara selama 10 tahun. Pria berpangkat Bripka ini terbukti memiliki 7,7 Kg ganja. Selain itu Basri juga dipidana denda Rp1 miliar subsider tiga bulan. Sanksi pecat menanti Basri. “Kita menunggu putusannya inkrah.

Kemungkinan besar PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat),” tegas Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama dikonfirmasi Kamis (11/4).

Oknum anggota tersebut, sambung dia, selanjutnya akan dibawa ke sidang kode etik.

Sanksi etik dijatuhkan dengan pertimbangan tingkat kesalahan. Untuk oknum anggota yang dihukum pidana paling singkat empat tahun, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan yakni pemecatan. “Kita sudah komit khususnya soal narkoba ini kita memberikan punishment terhadap anggota yang terlibat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Mataram menghukum Basri dengan pidana penjara

selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan.

Basri terbukti terlibat dalam peredaran ganja seberat 7,7 Kg yang terungkap pada 17 September 2018 lalu, bersama dengan saksi Syamsul Hakim.

Keduanya ditangkap Polda NTB di Jalan Malomba, Lingkungan Tangsi, Ampenan Selatan, Ampenan. Kala itu, Hakim baru saja tiba dari mengambil paket di agen kargo di Pagutan, Mataram. Basri lebih dulu menghubungi Syamsul untuk mengambil paket tersebut. Lengkap dengan rincian paket pengiriman yakni dengan pengirim Andi Syahputra dan Penerima Ibu Yanti alias Yanis.

Alamat tujuan pengiriman tertera Jalan Komodo, Monjok, Selaparang, Mataram. Paket tersebut berisi delapan bungkus ganja yang diselipkan di antara celana dan paket buku pelajaran.

Paket ganja itu beratnya 7,7 Kg. Di dalam persidangan, Basri mengakui barang itu miliknya yang dipesan seseorang di dalam Lapas Mataram bernama Lalu Karzaki alias Ukang. (why)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 12 April 2019

Halaman 9

Harga Bawang Merah Naik Dua Kali Lipat Mataram (Suara NTB) Harga bawang merah dikeluhkan tinggi. Dua kali lipat dengan harga biasa. Kenaikan harga bawang merah ini dikeluhkan dalam empat hari terakhir. Asniah, salah satu pedagang lapak di Kota Mataram baru saja pulang dari pasar induk, Bertais, Sweta. Ia menggerutu, karena harga bawang di atas Rp40.000/Kg. Untuk bawang merah dengan kualitas super, ia membeli dengan harga Rp45.000/Kg. Bawang merah berukuran kecilkecil harganya Rp40.000/Kg. Biasanya, ia membeli dengan harga Rp25.000/Kg, sampai Rp27.000/Kg. Sementara bawang putih, harganya juga telah mencapai Rp42.000/Kg. “Biasanya saya beli untuk setengah bulan.

Sekarang beli untuk kebutuhan saja sampai harganya turun,” demikian Asniah kepada Suara NTB, Kamis (11/4) kemarin.

Asniah adalah pedagang lapak.

Aneka cemilan dijual. Termasuk nasi bungkus. Karena itulah, keti-

ka harga bahan baku naik, ia sangat merasakan dampaknya. Kenaikan harga terjadi dalam empat hari terakhir. Dugaannya, karena pengaruh banjir di Kabupaten Dompu baru-baru ini. NTB juga dikenal sebagai sentra penghasil bawang merah. Karena itu, mengherankan ketika harganya tinggi.

“Atau jangan-jangan pengusahanya yang bermain. Mau ambil keuntungan. Nyesel saya ndak beli banyak sebelumnya,” demikian

Asniah. Karena itu, ia sangat mengharapkan pemerintah menelusurinya. Menghentikan, jika benar ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan.

Apalagi menjelang bulan puasa.

“Tolong ditelusuri. Karena kenaikannya sangat drastis dan tinggi,” demikian permintaannya.

Dikonformasi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si, tim-

nya telah melakukan pemantauan langsung di pasar induk di Bertais. Dari hasil pemantauan, didapatkan harga bawang merah di pasar percontohan ini hingga Rp38.000/Kg untuk kualitas super. Sementara bawang merah yang belum disortir harganya sampai Rp30.000/Kg. Kepala dinas menyebut faktor utama yang menyebabkan terlambatnya pasokan yakni banjir di Kabupaten Dompu. Sehari sebelumnya, 24 ton pasokan bawang datang dari Bima untuk memupuk stok di pasar induk. Sebelumnya hanya 10 ton. “Sekarang stok sudah lebih. Yang penting stok aman. Dua minggu ke depan, sudah panen bawang merah. Kita belum khawatirkan,” demikian Hj. Selly. (bul)

(Suara NTB/bul)

BAWANG MERAH - Pemantauan stok bawang merah di Pasar Mandalika

PLN Siagakan 502 Personel Kelistrikan Saat Pemilu Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) membentuk 19 posko siaga dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Posko ini dibuat di tingkat Kantor Unit Induk, Kantor Unit Pelaksana, hingga Kantor Unit Layanan di provinsi NTB. Waktu siaga telah ditetapkan hingga 17 Mei 2019.

General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka mengatakan dalam waktu siaga ini, PLN UIW NTB akan menerjunkan 502 personil kelistrikan. “Secara pasokan daya, kondisi sekarang cukup. Ratusan personel siaga ini kami siagakan untuk mengantisipasi adanya gangguan,” ucap Rudi Purnomoloka.

Sebelumnya, untuk kelancaran proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2019 yang akan digelar tujuh hari lagi. KPU Provinsi NTB, meminta kepada pihak PLN untuk memastikan bahwa listrik dalam kondisi aman. Jika pemadaman terjadi saat hari pelaksanaan Pemilu, KPU khawatir prosesnya terganggu.

Jika terjadi pemadaman listrik tiba-tiba, proses penghitungan suara harus diulang kembali kata Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud sebelumnya.

Kekhawatiran KPU ini juga telah disampaikan kepada wakil gubernur saat rakor evaluasi. Hal itu menurutnya penting untuk disampaikan, karena Pemilu 2019 merupakan agenda besar nasional agar jangan sampai terganggu hanya karena listrik padam.

KPU juga meminta Pemprov NTB berkoordinasi dengan PLN di PLN di kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa listrik dijamin tidak akan mati pada hari pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi.

Lanjut keterangan Rudi Purnomoloka, saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 246 Megawatt (MW), dengan beban puncak sebesar 225 MW. Sistem kelistrikan Sumbawa memiliki daya mampu sebesar 67 MW, dengan beban puncak siang sebesar 46 MW. Sistem kelistrikan Bima memiliki daya mampu sebesar 69 MW, dengan beban puncak siang sebesar 48 MW. “Terkadang ada hal-hal yang tidak kita duga, misalnya cuaca atau ada pohon tumbang, layang layang, tentu ini akan menyebabkan padam listrik.

Oleh karena itu kita siapkan personel supaya bisa menangani dengan cepat,” kata Rudi. Selain menyiagakan personel, PLN UIW NTB juga telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi NTB untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu.

Untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan listrik, PLN juga telah menyiapkan genset di Kantor KPU tingkat Kabupaten Kota hingga Kantor KPU tingkat Provinsi NTB. (bul) Rudi Purnomoloka (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

PANEN - Di sebagian wilayah di Pulau Lombok, petani telah mulai panen. Misalnya di wilayah timur Kabupaten Lombok Tengah. Panen padi dilanjutkan dengan musim tanam tembakau virginia Lombok.

Dana Tambahan Rp1,7 Triliun untuk Korban Gempa Mataram (Suara NTB) BRI terus mendistribusikan buku rekening kepada korban gempa. Baru-baru ini, dilakukan pertemuan di tingkat pusat untuk percepatan penanganannya. NTB juga mendapatkan dana tambahan Rp1,7 triliun.

Ruang khusus yang disiapkan di Kantor BRI Cabang Mataram di Jalan Langko setiap hari ramai. Para korban gempa datang mempertanyakan banyak hal, termasuk untuk pengambilan buku rekeningnya. Data terakhir BRI Ma-

taram, ada 14.163 rekening yang belum terbagi. Jumlah ini setiap hari berkurang.

Belasan ribu rekening yang belum terbagi ini, kata Pimpinan Cabang BRI Mataram, M. Harsono, diantaranya karena pemilik rekening yang belum datang mengambil rekeningnya, termasuk juga yang penerimanya dobel. Untuk mempercepat distribusi buku rekening ini, M. Harsono mengatakan sudah ada koordinasi antara BRI dan BPBD serta stakeholders terkait hingga tingkat desa. Agar pe-

milik rekening secepatnya mengambil buku rekening, membentuk Pokmas, dan validasi Pokmas untuk dicairkan dana recovery pascagempa.

Kepada korban gempa di seluruh NTB, pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp5,1 triliun. Rp2,5 triliun telah dicairkan oleh Pokmas. Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat telah 100 persen dicairkan (rekening terisi).

Di Kota Mataram, data masuk sebanyak 13.249 rekening, terisi 13.241 rekening, buku dibagi 12.804 rekening.

Lombok Barat, data masuk 72.221 rekening, terisi 72.220 rekening, dibagi 71.858. Lombok Utara, data masuk 70.370, rekening terisi 41.898 rekening, buku dibagi 39.186.

Lalu Lombok Tengah, data masuk 27.565, terisi 25.619 rekening, dan buku dibagi 16.395. Lombok Timur, data masuk 25.755, 13.416 rekening terisi, dan 13.300 rekening terbagi. Sumbawa Besar, data masuk 11.886, terisi 11.949 rekening dan buku dibagi 11.040. sementara Sumba-

wa Barat, data masuk 7.229, 7.229 rekening dan buku dibagi sebanyak 8.825 rekening.

Buku rekening yang telah terisi, kata M. Harsono di ruang kerjanya, Kamis (11/4) kemarin, adalah nama-nama yang telah di SK-kan kepala daerah dan rekening yang belum terisi, masih menunggu SK selanjutnya dari kepala daerah. “Contoh di Lombok Utara, yang sudah dibayar yang sudah di SK-kan bupati.

SK diterbitkan sampai 21 kali.

Tinggal 4 SK yang belum turun. Itulah yang belum dicairkan,” jelas Harsono.

M. Harsono juga menyebut soal permintaan dari daerah untuk penambahan. Dari hasil rapat di tingkat pusat yang diikutinya, penambahan sebesar Rp1,7 triliun telah disetujui.

Tinggal verifikasi kembali korban gempa yang belum masuk namanya. “Kalau ada yang belum dapat tapi sudah terdata.

Bisa jadi akan dimasukkan namanya di tambahan ini. Termasuk yang di Sekotong.

Tugas kita hanya mencairkan, kalau sudah verifikasi clear dan SK ada, tinggal dicairkan ke Pokmas,” jelas Har-

(Suara NTB/bul)

M. Harsono sono. Ia juga menyinggung soal nama penerima bantuan yang memiliki lebih dari 1 rekening.

Bisa saja berdasarkan pengajuan di lapangan. Meski demikian, Harsono mengatakan selebihnya akan di verifikasi kembali. Dan tidak mungkin menurutnya akan dicairkan, bila penerimanya satu KK memiliki rekening lebih dari 1.

“Kalaupun 1 KK masing-masing menerima rekening, ya SK bupatinya yang harus direvisi,” demikian Harsono. (bul)

Hoaks, Donasi Konsumen untuk Kepentingan Politik Mataram (Suara NTB) Beredarnya foto struk belanja Alfamart di sosial media dan WhatsApp yang mengaitkan program donasiku sembako gratis untuk mendukung paslon capres/cawapres tertentu, dipastikan adalah hoaks.

“Berita yang tersebar di sosial media tersebut saya jamin tidak benar,” ujar Solihin Corporate Affairs Director Alfamart.

Bermula saat konsumen bernama Ibu Rahmi yang berbelanja di Alfamart pada 27 Maret 2019. Saat transaksi terjadi kesalahan dalam memasukkan nilai donasi yang telah disetujui seharusnya Rp. 100 menjadi Rp 10.000. Saat kasir mengetahui terjadi kesalahan, lalu mengkonfirmasi kepada konsumen dan menggantinya dengan uang tunai. Konsumen menerima penjelasan dan tidak

mempermasalahkan lagi.

“Kami memiliki SOP yang wajib dijalankan oleh setiap kru toko dalam kaitannya donasi konsumen,” terangnya.

Dengan tegas ia menyatakan bahwa tidak ada sistem potong langsung, kasir wajib menawarkan dahulu kepada konsumen apakah bersedia untuk berdonasi? jika tidak, uang akan dikembalikan. Kasir hanya menawarkan konsumen untuk berdonasi atas uang kembalian di bawah 500 rupiah.

Program donasi yang dijalankan oleh Alfamart selalu bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang kredibel, akuntabel, dan transparan serta memiliki izin resmi dari pemerintah.

Program sembako gratis merupakan program dari yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI) periode 1 Januari hingga 31 Maret 2019. Kerja sama Alfamart dengan BMCI berlangsung se-

jak tahun 2015, menyalurkan sembako gratis pada masyarakat pra sejahtera.

Ia menambahkan, hasil donasi yang didapat dari konsumen, langsung diserahkan kepada pihak yayasan. “Sebagai bentuk transparansi, laporan donasi juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik,” imbuhnya.

Alfamart sendiri telah melaporkan konten hoaks tersebut melalui surat elektronik kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) : aduankonten@mail.kominfo.go.id dan telah ditindaklanjuti.

Solihin menyayangkan berita yang tidak benar tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. “Kami mohon masyarakat tidak ikut menyebarluaskan,” tambah Solihin. Alfamart berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. (r)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 12 April 2019

Halaman 10

Perkuat Ideologi, Ummat Wajibkan Pegawai Ikut ‘’Baitul Arqam’’

(Suara NTB/ist)

PELAKSANAAN seleksi tes untuk program Rumah Bahasa berakhir Kamis 11 April 2019.

Hanya saja tingkat partisipasi kehadiran peserta tes seleksi hanya mencapai 50 persen.

“Tingkat kehadiran peserta sekitar 50 persen secara umum, hal ini bisa jadi disebabkan karena peserta tidak mengetahui jadwal tes, atau terkendala cuaca dan lain-lain,” ujar Koordinator LPP NTB Penyelenggara Program Rumah Bahasa, Irwan Rahadi, M.Sc., Kamis (11/4).

Dijelaskan tidak ada jadwal tes tambahan bagi yang tidak hadir mengingat jadwal sudah ditetapkan, sehingga peserta hanya diberikan kesempatan mengikuti tes sesuai dengan jadwal. “Beberapa penyebab lainnya soal email yang terdaftar, terdapat banyak kesalahan dalam penulisan email yang menyebabkan informasi tidak sampai kepada yang bersangkutan,” ungkap Irwan.

Selain itu, daftar peserta placement test TOELF dan IELTS telah di-upload melalui Google Drive, sehingga peserta tinggal mengunduh dan cek data masing-masing.

“Kami tidak memunculkan data email dan TTL dalam dokumen tersebut untuk menjaga kerahasiaan pendaftar dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” sambungnya.

Dikatakan Irwan lebih lanjut bahwa secara umum, program telah berjalan sesuai dengan rencana, meskipun ada beberapa kendala teknis seperti error saat log in atau log out. Selain itu kendala lainnya terjadi di sesi listening, materi soal yang tidak lengkap dan pilihan ganda yang sama.

Dikatakannya, sebelum pelaksanaan placement test, panitia bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah melakukan simulasi terlebih dahulu untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. “Mengenai masalah yang terjadi, kami telah melakukan evaluasi dengan pihak Dikbud dan juga dengan pengawas ruangan semua wilayah sehingga tidak terjadi kembali di hari kedua,” ungkapnya memberi penjelasan.

Adapun untuk persoalan yang dihadapi para peserta tes hari pertama, pihaknya telah mendata nomor-nomor soal yang bermasalah, sehingga menjadi dasar kebijakan pengambilan keputusan. Secara umum, atas kendala yang terjadi, dalam penentuan nilai tetap mengedepankan prinsip keadilan dan objektivitas.

Selanjtunya, hasil tes akan dievaluasi dan diumumkan kandidat yang akan mengikuti program pelatihan TOEFL. Program ini dibagi menjadi 2 skema yaitu intensif selama 3 bulan, mulai pukul 08.0012.00 WITA, Senin-Jumat. Dan skema kedua yaitu semi intensif, berjalan 6 bulan, mulai pukul 16.00-18.00 Wita, Senin-Jumat.

“Sasarannya adalah untuk para fresh-graduate dan anak mudaanak muda NTB yang punya waktu luang untuk mengikuti program ini, serta tidak mengganggu aktivitas yang lain. Sasaran kedua adalah untuk mereka yang sudah bekerja, sehingga mereka bisa mengikuti pelatihan setelah selesai bekerja,” katanya.

Pihaknya berharap agar ke depan setelah program ini diselesaikan, peserta akan mengikuti test TOEFL dan IELTS resmi, dan mendorongnya untuk mendaftarkan diri ke program-program beasiswa, baik beasiswa NTB, maupun beasiswa-beasiswa lainnya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur NTB dan jajaran terkait yang telah berkenan mengalokasikan anggaran untuk program ini, dan insya Allah akan ada peningkatan kualitas SDM NTB di masa yang akan datang,” tutupnya. (dys)

Data Neraca Pendidikan Daerah

APM Jenjang SMA hanya 70,5 Persen Mataram (Suara NTB) – Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA di NTB sebesar 70,5 persen. Artinya baru 70 persen dari anak usia SMA sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah. APM itu berdasarkan data yang dicantumkan di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) bulan November 2018.

Pengamat Pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (11/4) mengatakan APM untuk SMA di NTB masih lebih baik dari sejumlah provinsi lain. Meski demikian, APM yang masih di bawah 90 persen dapat dikatakan rendah.

“Karena pemerintah sudah memprogramkan wajib belajar 12 tahun. Artinya ketuntasan yang dikehendaki oleh pemerintah secara nasional atau lokal masih belum sukses,” ujarnya.

Ia menekankan, dengan kondisi data tersebut, maka ada masalah dengan motivasi berpendidikan di siswa. Atau ia juga mensinyalir, kondisi itu disebabkan karena pendidikan belum memberi makna dan kesan yang baik bagi siswa di bawah jenjang SMA. Dari data NPD itu menunjukkan APM NTB jenjang SMA sebesar 70,5 persen. Dengan angka partisipasi kotor sebesar 97,7 persen. Rincian APM setiap kabupaten/kota, yaitu Lombok Barat sebesar 64,7 persen, Lombok Tengah sebesar 70,5 persen, Lombok Timur sebesar 68,9 persen, Sumbawa sebesar 75 persen, Dompu sebesar 71,7 persen, Bima sebesar 65,4 persen, Sumbawa Barat sebesar 74,6 persen, Lombok Utara sebesar 72,7 persen, Kota Mataram sebesar 83,9 persen, dan Kota Bima Sebesar 69,9 persen.

Syafril menekankan, pemerintah daerah perlu melakukan upaya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi pembangunan daerah dan daya saing daerah. Selain itu juga perlu merancang sebuah program untuk memfasilitasi siswa yang putus sekolah.

“Mesti ada suatu lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan pendataan dan pendampingan bagi siswa dan orang tua siswa yang putus sekolah atau yang tidak mau melanjutkan studi,” saran Syafril.

Suara NTB sudah mencoba menghubungi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada Kamis (11/4) terkait data angka partisipasi murni jenjang SMA di NTB. Namun belum mendapatkan jawaban. Meski demikian, dalam kesempatan Pembinaan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala SMA Negeri se-NTB di Taman Budaya NTB, Kamis (17/1) lalu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, menekankan kepada kepala sekolah agar bisa mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya.

“Bagaimana Bapak ibu berusaha meningkatkan jumlah siswa baru sebesar-besarnya. Kalau ruang belajar kurang, minta di bidang. Bagaimana meningkatkan jumlah peserta didik, terutama yang masih sangat kecil sekolahnya,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ist)

KEGIATAN - Peserta kegiatan Baitul Arqam lingkup kampus Ummat belum lama ini. orang, bertempat di Balai Diklat Pertanian, Kecamatan Narmada. “Baitul Arqam ini sifatnya penyegaran, penguatan, pengukuhan tentang ideologi kemuhammadiyahan dan nilai-nilai Al-Islam,” kata Rektor Ummat, H. Arsyad Gani.

Rektor menegaskan, setiap

yang bergelut dalam amal usaha atau persyarikatan Muhammadiyah wajib memahami ideologi Muhammadiyah, salah satunya melalui kegiatan Baitul Arqam. “Baitul Arqam ini bukan hanya sebagai formalitas agar dapat nilai bagus, akan tetapi keg-

Lima Jurusan SMK Disinyalir Penyumbang Pengangguran Mataram (Suara NTB) – Lima jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dianggap penyumbang pengangguran secara nasional. Informasi itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sarkernas) tahun 2018. Lima jurusan SMK itu yaitu Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Komputer dan Informatika, Administrasi, dan Keuangan.

Kondisi di NTB disinyalir sama dengan data tersebut.

Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., ditemui Kamis (11/4) mengatakan kondisi tersebut hampir sama dengan kondisi di NTB. Ia juga mengutip dari data yang sama, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK Provinsi NTB tahun 2018 sebesar 5,52 persen.

Dengan rata-rata nasional sebesar 11,24 persen. “Kondisinya hampir sama dengan di NTB,” ujar Umar.

Oleh karena itu, pihaknya menghentikan jurusan SMK yang dianggap jenuh dan membuka jurusan SMK yang diminati oleh dunia usaha dan dunia industri. Pihaknya sudah memetakan mana saja kompetensi keahlian yang wajib dibuka dan mana yang harus dituntaskan pada tahun berikutnya.

Lima bidang keahlian yang difokuskan yaitu bidang pariwisata, industri kreatif, kemaritiman, agribisnis, dan teknologi. Menurut Umar, cara ini dilakukan untuk memudahkan sekolah dalam mengelola, jika dibiarkan tidak terfokus, maka sekolah kesulitan dan menghasilkan lulusan di kompetensi keahlian yang sudah jenuh.

Sementara itu, Wakasek Humas SMKN 2 Mataram, Sulman Haris, M.Pd.I., ditemui Kamis (11/4) menyampaikan salah satu kendala yang membuat serapan lulusan rendah yaitu dunia usaha dan dunia industri di NTB masih sangat terbatas, beda halnya dengan kota-kota besar.

(Suara NTB/dok)

LKS SMK - Salah satu mata lomba saat Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat Nasional ke-26 di Mataram, tahun lalu. Sejumlah jurusan di SMK dianggap penyumbang pengangguran terbuka.

Oleh karena itu, menurut Haris, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan dunia usaha dan dunia industri.

Kerja sama juga dilukakan dengan berbagai pihak terkait. Di SMKN 2 Mataram sendiri memilki jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL), administrasi perkantoran, pemasaran, usaha perjanan wisata, dan rekayasa perangkat lunak. “Sasaran tembak kami mencari kerja sama, sehingga ada sinkronisasi yang kami siapkan dan dibutuhkan di lapangan, lalu membuat MoU secara bertahap,” katanya.

Dibutuhkan juga sinkronisasi antara SMK dengan dunia kerja. Ia mencontohkan, untuk jurusan usaha perjalana wisata menginginkan agar siswa SMK melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin) pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Namun jadwal Prakerin dari SMK dijadwalkan pada Maret, April, dan Mei. “Inilah yang menjadi

masukan bagi kami,” kata Haris.

Selain itu, menurut Haris, diperlukan pemetaan yang tepat saat melakukan revitalisasi SMK. Penetapan jurusan atau kompetensi keahlian yang baru haruslah memperhatikan ketersiapan tenaga pendidik di sekolah, fasilitas atau tempat praktik, dan berbagai hal penunjang pembelajaran. “Saran kami segeralah mendirikan perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga pendidik produktif,” ujarnya.

Studi Kelayakan Pengamat Pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., mengatakan terkait dengan SMK yang turut menyumbangkan pengangguran terbuka, maka dibutuhkan studi kelayakan secara lebih objektif untuk memastikan peta kebutuhan pengguna lulusan SMK. “Yang mesti dilakukan yakni studi kelayakan secara lebih objektif untuk memastikan peta kebutu-

Wujudkan Keadilan Pendidikan

Unram Hapus Program Reguler Sore Mataram (Suara NTB) Program reguler sore merupakan salah satu alternatif yang disediakan Universitas Mataram (Unram) bagi masyarakat yang tidak lulus SNMPTN maupun SBMPTN. Tidak ada perbedaan pada sistem perkuliahan program reguler sore, kecuali terletak pada SPP yang lebih mahal.

Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan, membenarkan jika program reguler sore telah dihapus mulai tahun ajaran ini. Menurutnya penghapusan reguler sore untuk mewujudkan keadilan pendidikan bagi masyarakat.

Selama ini, program reguler sore dikenal cukup mahal.

Bahkan saat masyarakat dinyatakan lulus banyak yang tidak mampu membayar lantaran mereka harus mem-

bayar mahal. Padahal sejak awal keberadaan reguler sore dihajatkan membantu putra putri daerah yang tidak lulus SBMPTN maupun SNMPTN. Namun dengan membayar terlalu mahal justeru bukan membantu mereka, melainkan memperberat mereka,

karena mereka tidak mampu mendaftar ulang dan pindah kampus ke tempat lain.

Hal demikian berbeda jika program reguler sore didesain khusus bagi masyarakat yang secara ekonomi mapan, namun sibuk bekerja, sehingga pilihan kuliahnya hanya sore. Jika didesain seperti itu, dia sangat setuju dan tepat untuk mereka masyarakat yang berduit.

Sedang untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, program reguler sore tentu tidak memenuhi prinsip keadilan. Untuk itulah Unram menghapus program reguler sore. Selain itu, kebijakan penghapusan program reguler sore seiring dengan kebijakan lima hari kerja Unram yang dimulai sejak Februari lalu, sehingga berimplikasi pada jadwal kuliah yang berlangsung hingga hari Jumat. (dys)

Pelajar dan Mahasiswa Paling Rentan Terpapar Paham Radikal Praya (Suara NTB) Generasi muda terutama kalangan pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terpapar atau terpengaruhi paham-paham radikal.

Demikian diungkapkan Kasi. Pengawasan Barang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Faizal Yan Aulia, saat rembuk aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi pencegahan terorisme di D’max Hotel Praya, Kamis (11/4).

“Usia-usia 20-an itu, seperti usia pelajar dan mahasiswa sangat rentan terpapar paham radikal. Karena memang secara psikologis, masih labil, sehingga harus dibina dan dikawal dengan benar,” ujarnya.

iatan ini harus dijadikan wadah untuk belajar memahami Muhammadiyah dengan baik hingga dapat diwujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,” tegasnya.

Selanjutnya, materi yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,

baik sebagai stakeholder dalam amal usaha maupun sebagai kader Muhammadiyah di manapun berada.

Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Ummat H. Gulam Abbas menambahkan, Muhammadiyah sudah berada pada titik pergerakannya pesat. Apalagi didukung oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Ia juga mengingatkan, dalam kondisi saat ini, bagi orang yang bekerja setiap hari wajib membutuhkan kawan seiring dalam bekerja. Kawan seiring itu adalah ibadah.

“Salah satu tujuan Darul Arqam adalah menyeimbangkan antara gerak keinginan duniawi yang luar biasa dengan peringatan ukhrawi. Orang-orang yang berkerja mati-matian sampai menunda waktu ibadah sering tidak merasa bahwa bisa jadi besok sudah ditanam,” ujarnya mengingatkan. (ars/*)

Untuk itu, diperlukan satu upaya bersama dari semua elemen masyarakat untuk bagaimana bisa menangkap perkembangan paham radikal, karena melawan gerakan atau penyebaran paham radikal tidak hanya bisa mengandalkan aparat penegak hukum saja. Tetapi harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua unsur, terutama aparatur desa dan kelurahan dalam memainkan peran amat penting dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal. Apalagi aparat desa dan kelurahan inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah.

“Jadi aparatur desa dan kelurahan itu merupakan garda terdepan dalam upaya mencegah dan mengantipasi

penyebaran paham-paham radikal serta aksi terorisme,” ujarnya.

Kalau kemudian pencegahan paham radikal hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, maka upaya itu tidak akan bisa maksimal, karena bagaimana pun juga, mencegah perkembangan paham radikal dan terorisme bukan hanya soal penindakan.

Tetapi juga soal penyadaran tentang arti penting toleransi, kebersamaan dan moralitas yang baik di tengah masyarakat.

Lahirnya undang-undang pencegah terorisme merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat, jika radikalisme dan terorisme adalah musuh bersama, sehingga harus dila-

wan secara bersama-sama pula. “Untuk penindakan itu ranahnya aparat penegak hukum. Tetapi soal pencegahan dan antisipasi, adalah tugas kita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, kewaspadaan dini terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme sangat penting, karena yang nama paham radikal dan terorisme itu bisa ada di mana saja dan kapan saja bisa berkembang. Hal ini, tambahnya, penting juga bagi masyarakat untuk melakukan deteksi dini, terkait perkembangan paham radikal, terutama yang menjurus kepada aksi terorisme. Apalagi dampak dari penyebaran paham radikal dan terorisme sangat buruk bagi suatu daerah hingga satu bangsa. (kir)

han user output SMK,” ujar Syafril.

Selain itu, berkaitan dengan guru produktif SMK, pemerintah daerah perlu mestinya menyekolahkan secara khusus guru yang sudah ada. Atau jika memang sulit, alumni SMK disekolahkan agar dapat mengatasi kekurangan guru tersebut. “Atau buat guru kontrak impor jika memang mata pelajarannnya langka, sambil menyekolahkan putra daerah,” sarannya.

Sementara itu, terkait dengan jurusan yang menyumbangkan pengangguran terbuka, menurutnya perlu dibangun kesiapan mental. “Otomotif identik dengan kerja-kerja di bidang montir yang dikesankan dalam status sosial di bawah. Padahal di Korea dan Japan cenderung montir menjadi andalan teknologinya. Selain membangun mental, juga harus diupayakan industri nasional yang mengarah di bidang otomotif,” pungkasnya. (ron)

Masuk PTN

Waspadai Penipuan Mengatasnamakan Pejabat

Mataram (Suara NTB) Memasuki tahun penerimaan mahasiswa baru, masyarakat hendaknya berhati-hati. Pasalnya tidak menutup kemungkinan banyak oknum menipu masyarakat dengan menjanjikan bisa memasukkan anak-anak mereka ke kampus tertentu.

Sebagaimana yang beredar di masyarakat, ada oknum mencatut nama Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M. Hum, yang menjanjikan masuk PTN Unram.

Tidak itu saja, oknum ini mengaku sebagai salah satu dosen tetap Fakultas Hukum Unram.

Berbekal surat yang diklaim sebagai surat rekomendasi Gubernur NTB dan Rektor Unram, HY menipu banyak korban.

Modus lain, yang bersangkutan meyakinkan para korbannya bahwa dia adalah orang dekat Gubernur NTB, sehingga bisa mengatur kelulusan saat penerimaan mahasiswa baru.

Salah seorang korban yang enggan dikorankan namanya mengaku pernah ditipu oleh pelaku. Awalnya didatangi pelaku dan menjanjikan bisa memasukkan anaknya masuk Unram. Dengan menunjukkan surat yang disebutnya merupakan surat rekomendasi dari gubernur, dia tertarik dan lantas menyetor sejumlah uang.

Namun hingga pengumuman kelulusan tiba, yang dijanjikan pelaku tak terealisasi.

Pengakuan serupa juga dialami korban lainnya. Setelah gagal mewujudkan janjinya, pelaku mengancam para kor-

(Suara NTB/dok)

Tidak Ada Jadwal Tambahan

Mataram (Suara NTB) Baitul Arqam atau penguatan wawasan Kemuhammadiyahan menjadi tradisi wajib bagi para pegawai lingkup Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat). Kegiatan ini diinisiasi Lembaga Pengkajian, Pengamalan, Pengembangan Islam dan Kemuhammadiyahan (LP3IK), dilaksanakan 29 - 31 Maret lalu.

Peserta kegiatan Baitul Arqam adalah pegawai kontrak dan calon pegawai tetap, mengusung tema “Internalisasi Pemahaman dengan Praktek Ubudiyah Menuju Islam yang Mencerahkan”.

Hadir Rektor Ummat, Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, para Wakil Rektor, Dekan dan wakil Dekan, serta seluruh Kepala Biro, Lembaga, dan UPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Jumlah peserta pada kegiatan Baitul Arqam mencapai 60

bannya untuk tidak melaporkan ke aparat kepolisian. Kondisi ini, jelasnya, sangat meresahkan masyarakat, karena banyak yang sudah jadi korban.

Sementara itu, Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni, membantah apa yang dilakukan yang bersangkutan. Selain itu, oknum yang menjanjikan masyarakat ini bukan merupakan dosen Fakultas Hukum Unram sebagaimana pengakuannya pada sejumlah korban.

Husni yang sebelumnya merupakan Dekan Fakultas Hukum Unram tak mengenal foto pelaku ketika wartawan koran ini menunjukkannya. “Saya tidak kenal orangnya, di FH setahu saya tidak ada dosen yang seperti di foto tersebut,” katanya dan meminta masyarakat berhati-hati jika ada yang menjanjikan bisa masuk PTN dan mencatut nama pejabat.

Hal senada disampaikan Dosen Fakultas Hukum Unram, Ahmad Zuhairi. Dirinya juga tidak mengenalfotoorangyangmengaku sebagai dosen FH Unram. (dys)

SUARA NTB

Jumat, 12 April 2019

Halaman 11

Distribusi Surat Suara, KPU Prioritaskan Daerah Terjauh Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa rencananya mulai mendistribusikan surat suara dan logistik lainnya untuk Pemilu 2019, Jumat (12/4) hari ini. KPU memprioritaskan wilayah terjauh dan tersulit untuk dijangkau. Seperti ke wilayah pulau di kecamatan Labuan Badas dan wilayah pegunungan kecamatan Batulante.

Seperti disampaikan Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan M.Pd, Kamis (11/4). Ditargetkan distribusi logistik selama 4 hari hingga 15 April atau H-2 pemungutan suara di TPS. Hari pertama Jumat hari ini untuk 7 kecamatan, diantaranya, Tarano (ujung timur Sumbawa), Lantung, Ropang, Batulante (wilayah selatan Sumbawa) dan

wilayah pulau (Moyo dan Medang) kecamatan Labuan Badas.

“Seperti pengalaman Pemilu sebelumnya, ke Batulante kita mengangkut logistik menggunakan kendaraan khusus yang disesuaikan dengan medannya dan ke wilayah pulau kita menggunakan kapal (jasa transportasi laut),” terangnya.

Logistik akan ditempatkan di Sekretariat PKK setiap kecamatan.

Kecuali kecamatan Sumbawa langsung diantar ke setiap TPS. Distribusi surat suara juga dikawal aparat kepolisian. Termasuk selama berada di Sekretariat PPK dijaga personel kepolisian. “Intinya, logistik siap kita distribusikan,” pungkasnya. (arn)

Data Penerima Program Rumah Korban Gempa Dibenahi Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 300 data penerima program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) rumah korban gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dibenahi. Sebelumnya penyaluran bantuan bagi para korban gempa ini tersendat karena data-data mereka tidak sinkron terutama data administrasi kependudukan yang dijadikan basis penerima bantuan.

“Sebelumnya memang ada sampai di atas 500 lebih tapi kemudian kita verifikasi dan akhirnya fix di angka 300 penerima,” kata anggota tim verifikasi Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut kepada Suara NTB, Kamis (11/4).

Ia mengatakan, kesalahan data penerima itu murni pada administrasi kependudukannya. Sebagai syarat, seluruh data administrasi kependudukan terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK) hingga nama kepala keluarga (KK) penerima dengan yang tertera dalam SK penerima harus sama.

“Yang jadi persoalan ada misalnya namanya tidak sama dengan yang ada dalam SK penerima. Nah

Giri Menang (Suara NTB) – PT Indonesia Power (PT IP) Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung terus menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan masyarakat lingkar PLTU. Berbagai program telah dilaksanakan perusahaan plat merah itu untuk membantu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di daerah sekitar. Salah satunya melalui program pemberdayaan kelompok masyarakat di ring I pembangkit dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat budidaya jamur tiram. Diantaranya, dua kelompok binaan di Dusun Karang Genteng dan Dusun Gunung Malang. Bantuan yang diberikan berupa infrastruktur rumah jamur dan baglog jamur tiram.

Program yang didanai dari CSR PT IP ini merupakan tindaklanjut dari program besar untuk menjadikan Desa Taman Ayu menjadi Desa Kawasan Rumah Jamur Tiram, yang sebelumnya sudah berjalan baik di tiga Dusun, antara lain Dusun Jeranjang, Dusun Taman, dan Dusun Peseng. Sejauh ini, lima kelompok yang telah dibantu mulai dari pendanaan hingga pendampingan. Tiga kelompok diantaranya telah berhasil memproduksi jamur dengan omset jutaan rupiah.

Berikut sukses story dari kelompok budidaya jamur tiram binaan dari PT IP UJP PLTU Jeranjang. Supiadi (24), Ketua Kelompok Datu Jamur Dusun Peseng Desa Taman Ayu mengaku awal mula dibantu oleh PT IP dalam budidaya jamur berangkat dari keinginan pemuda setempat bebas dari pengangguran. Sehingga muncullah inisiatif para pemuda untuk berjuang agar dapat bantuan untuk bisnis. Mereka pun berkonsultasi ke PT IP. Kemudian pemuda mengajukan usulan proposal untuk pengembangan budidaya

(Suara NTB/bug)

Mars Anugerahinsyah kalau sudah begitu otomatis sulit dicairkan anggarannya,” cetusnya.

Namun demikian hambatanhambatan karena kesalah data administrasi kependudukan itu dengan SK itu tengah dibenahi. Saat ini tim verifikasi Bappeda Litbang KSB secara marathon sejak sepe-

jamur tiram.

“Kemudian direspon oleh PT Indonesia Power dengan memberikan bantuan,” tutur dia. Di awal mengembangkan budidaya jamur ini kata dia tidak banyak kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi di awal-awal adalah terkait pemasaran. Namun, setelah berkonsultasi ke Jamur Lombok persoalan pemasaran ini pun bisa diatasi. Sehingga sampai saat ini produksi jamurnya memiliki pemasaran tetap. Hal ini pula yang membuat kelompoknya tetap intens memproduksi. Sekali panen lanjut dia, jamur yang diperoleh mencapai ratarata 10-18 kilogram perhari. 1 kilogram dijual Rp 17,5 ribu sampai Rp 20 ribu. “Omset yang kami peroleh jutaan,” aku dia.

Uang hasil penjualan ini pun lalu dikumpulkan, lalu dibagi dengan persentase 50 persen untuk pembelian bibit, 20 persen untuk operasional dan 30 persen bagi hasil bersama kelompok. “Ini untuk menjamin kesinambungan usaha kami,” jelas dia.

Penghasilan ini, kata dia, di luar yang diperoleh dari dari penjualan olahan jamur. Masingmasing anggota ada yang membuka usaha sendiri seperti membuat sate jamur dan krispi. Ia mengaku sangat bersyukur karena terbantu program bantuan dari PT IP. Sehingga kata dia, para pemuda yang tadinya menganggur bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri.

Kepala Desa Taman Ayu, Tajudin pada saat penyerahan bantuan dana untuk budidaya jamur tiram beberapa waktu lalu menyampaikan rasa terimakasih kepada PLTU Jeranjang atas program-program CSR selama ini. Harapannya, segala bentuk program pemberdayaan CSR ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat kepada pemuda.

“Kita harus tetap fokus dan monitor untuk budidaya jamur tiram ini, agar selalu dapat diukur sehingga perkembangannya dapat berjalan dengan baik, serta kita semua tidak boleh puas dan terus berkarya sehingga Desa Taman Ayu menjadi Maju,” jelas dia. Turut hadir dalam kesempatan ini, Manajer Unit

kan terakhir menyisir seluruh masyarakat penerima agar datanya tersebut dapat sinkron dengan data dalam SK penerima.

Mars menyebutkan, untuk proses pencairan dana rehab rekon bagi mereka saat ini tetap berjalan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan bank penyalur agar jika ditemukan kesalahan data identitas antara yang tertera dalam SK atau rekening dapat tetap dicairkan. “Kita sudah juga koordinasi dengan kepala desa dan lurah kalau ada warganya yang salah data dibuatkan surat keterangan pembenaran.

Karena data finalnya nanti sedang kita validasi,” paparnya.

Selanjutnya Mars menyampaikan, akselerasi penyelesaian kegiatan rehab rekon rumah warga korban gempa oleh Pemda KSB sudah sangat maksimal. Hal ini dilihat dari tingginya realisasi di tingkat lapangan dengan jumlah anggaran yang telah dikucurkan pemerintah pusat ke daerah. “Insyaallah sisa dana yang sudah ditransfer pusat dan masih ada di rekening Pokmas kita juga akan kejar terserap maksimal. Kan kita ditenggat waktu sampai besok (12 April),” tukasnya. (bug)

PT Indonesia Power UJP Jeranjang, Melky Victor Borsalino, SPS Administrasi Nur Effendi, Ahli Muda CSR, Humas & Keamanan, Angga Pradipta dan SPS Procurement, Hariyono.

Pendamping Kelompok CSR Pemberdayaan Budidaya Jamur Tiram dari Jamur Lombok Agus menyatakan, pihaknya berupaya mendampingi kelompok budaya jamur tiram. Menurutnya, manajement pemasaran, bagaimana Kelompok budidaya ini mampu memasarkan produk segar atau mentah dan produk olahan. “Kalau Masalah tata cara budidaya itu mudah, terpenting bagaimana pemasarannya,” tukasnya. Sementara itu, Manajer PT Indonesia Power (PT.IP) Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jeranjang, Melky Victor Borsalino mengatakan bantuan program pengembangan budidaya jamur tiram ini merupakan bagian dari program CSR untuk pemberdayaan masyarakat. “Di beberapa dusun sudah berhasil, seperti di dusun taman, peseng dan jeranjang,” jelasnya. Pihaknya membangun komunikasi dan hubungan baik dengan masyarakat dan desa, melalui berbagai program CSR salah satunya budidaya jamur tiram ini.

Mengingat besarnya manfaat bantuan ini bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pihaknya pun menambah pengembangan budidaya jamur ini. Pihaknya menargetkan delapan kelompok budidaya jamur tiram di seluruh dusun di desa setempat. Sejauh ini sudah ada lima kelompok yang dibantu. Tinggal tiga kelompok yang akan disasar. Dalam budidaya ini pihaknya membantu kelompok mulai dari hulu hingga hilir. Artinya mulai dari tahap budidaya, pendampingan hingga pemasaran. “Kita gandeng pihak eksternal untuk pendampingan,” imbuh dia. Selain program budidaya jamur ini, ada juga nantinya program lain yang akan dilakukan untuk masyarakat yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sebab esensi program ini bagaimana menyentuh warga khususnya para pemuda yang menganggur. (her/*)

Manajer PT PT. IP UJP PLTU Jeranjang, Melky Victor Borsalino.

Pihak PT Indonesia Power, SPS Administrasi Nur Effendi, Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan, Angga Pradipta dan SPS Prokurmen, Hariyono menyerahkan bantuan kepada kades Taman Ayu dan kelompok penerima bantuan.

Manajer PT PT. IP UJP PLTU Jeranjang, Melky Victor Borsalino bersama SPS Administrasi Nur Effendi, Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan, Angga Pradipta turun mengecek bantuan budidaya jamur tiram di Dusun Gunung Malang.

Ketua Kelompok Datu Jamur Dusun Peseng Desa Taman Ayu Supiadi, salah satu kelompok yang berhasil mengembangkan budidaya jamur tiram dibantu PT Indonesia Power.

Jamur hasil budidaya Kelompok Datu Jamur Dusun Peseng Desa Taman Ayu siap dipasarkan.

Manajer PT PT.IP UJP PLTU Jeranjang, Melky Victor Borsalino bersama SPS Administrasi Nur Effendi, Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan, Angga Pradipta saat turun mengecek bantuan budidaya jamur tiram.

SUARA NTB

Jumat, 12 April 2019

Halaman 12

KPU Lotim Masih Kekurangan Surat Suara Selong (Suara NTB) Menjelang H-7 pencoblosan pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih mengalami kekurangan puluhan kertas surat suara dan formulir C1. Meski demikian, KPU optimis jika kekurangan tersebut dapat terpenuhi karena jika dipersentasekan hanya 0,4 persen.

Divisi Teknis KPU Lotim, Mulyadi mengatakan, sesuai rapat pleno, logistik akan mulai disalurkan dari tanggal 13 sampai 15 April 2019 terutama logistik yang terdapat di dalam kota. Pendistribusian dari tingkat kabupaten ke PPK, barulah kemudian PPK

ke PPS hingga ke KPPS. Terkait adanya formulir dan surat suara yang kurang, kata dia, strategi yang dilakukan oleh KPU yakni dihimpun oleh PPK. Kekurangan yang terjadi itu sudah dilaporkan dan masih dalam proses.

Kekurangan surat suara, di

antaranya untuk surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 4.533 lembar, DPD RI sebanyak 1.321 lembar, DPR RI Dapil II sebanyak

6.456 lembar. Selanjutnya untuk DPRD NTB Dapil III sebanyak 1.955 lembar, surat suara DPRD NTB Dapil III kekurangan sebanyak 1 lembar. Selain surat suara, kekurangan juga terdapat pada formulir C1 untuk DPRD Kabupaten Dapil I sebanyak 2 set, C1 DPRD Kabupaten Dapil II sebanyak 3 set, dan formulir C1 DPRD Kabupaten Dapil V. “Poinnya kita masih

kekurangan surat suara maupun formulir,” jelasnya, Kamis, (11/4).

Sedangkan untuk logistik yang terdapat di luar kotak sudah didistribusikan, seperti formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih, ID card, ATK, dan sejenisnya. Adapun dalam pendistribusian logistik baik dalam maupun luar kotak mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. “Untuk

pendistribusian sendiri kita prioritaskan wilayah-wilayah cukup jauh seperti Sembalun, Sambelia, Keruak, dan Jerowaru,” sebutnya.

Termasuk mobilisasi pendistribusian logistik ini menggunakan kendaraan yang standar dan dipastikan aman baik dari sisi panas matahari dan hujan, mengingatkan kondisi cuaca saat ini kian tidak menentu. “Keamanan dari logistik ini memang hal yang cukup terpenting untuk kita jamin,” terangnya.

Sementara Komisioner

KPU Lotim Divisi Sosialisasi dan SDM, Taharudin, SH, M.H. menyebutkan bahwa KPU Lotim menargetkan sebesar 80 persen partisipasi pemilih pada pemilu 2019 ini.

Diharapkan target itu dapat tercapai bahkan melampui target yang sudah ditentukan.

Optimisnya KPU Lotim mencapai target tersebut karena pada Pilkada maupun Pileg sebelumnya tingkat partisipasi pemilih mencapai angka di atas rata-rata target nasional. “Kita di KPU Lotim untuk tingkat partisipasi pemilih tidak pernah di bawah target nasional,” jelasnya. (yon)

DIJUAL

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

HILANG HLG STNK R4 DAIHATSU DR.1695 NOKA/NOSIN : MHKTMRHE4K – 003668/E003668 AN.PEMERINTAH PROPINSI NTB

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 12 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Jumat, 12 April 2019

Halaman 14

Dibuka Resmi Bupati Bima

Sosialisasi PKB dan BBNKB Sasar Sekolah Bima (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB menggelar Pekan Panutan Pajak 2019 bertajuk Samsat Goes To School di halaman SMAN 1 Woha Kabupaten Bima, Kamis (11/4).

Pekan pajak itu juga dirangkaikan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) serta diskusi yang diisi perwakilan Jasa Raharja Bima, Bappenda NTB dan perwakilan Ditlantas Polda NTB. Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari para pejalar

SMA (kaum milenial), Perangkat Desa, BPD, Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Camat se Kecamatan Woha, Parado, Belo dan Palibelo, Monta.

Ketua Panitia, Noris Satrio Putra menjelaskan, tujuan pihaknya menggelar kegiatan Pekan Panutan Pajak tersebut untuk memastikan informasi pajak kendaraan bermotor sudah sampai ke masyarakat juga kaum milenial. ‘’Kegiatan ini merupakan kali ke tiga digelar.

Tahun 2019 ini pekan PKB dan BBNKB kita

fokuskan di sekolah. Dua tahun sebelumnya di Kantor Samsat Bima,’’ kata Noris yang juga Kepala Samsat Panda Bima ini.

Sementara Kepala Bappenda NTB yang diwakili Kabid Dalbin Muhammad Ihkwan, menjelaskan, alasan pihaknya menggelar Pekan Panutan Pajak di sekolah tahun 2019, karena sebesar 80 persen pelajar SMA/MA/SMK sederajat menggunakan sepeda motor. ‘’Degan meningkatnya penggunan ini, kami rasa sangat efektif sosialisasi PKB dan BBNKB dengan sasarannya di sekolah-sekolah,’’ katanya.

Dalam memperkuat kegiatan serupa di sekolah, Ihkwan mengaku pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag NTB dan Dikpora NTB. ‘’Dalam MoU, kegiatan

Hj. Indah Dhamayanti Putri

ANTUSIAS - Para peserta Pekan Panutan Pajak antusias mengikuti sosialisasi.

seperti in satu kali sebulan akan kami gelar dengan menyasar SMA, MA, SMK dan sekolah sederajat lainnya,’’ katanya.

Dia mengatakan, target pendapatan yang akan dipenuhi Bappenda pada tahun 2019 ini, sebesar Rp403 miliar. Di Kabupaten Bima sendiri sebesar Rp12 miliar atau sekitar 3 sampai 4 persen. ‘’Kami optimis target bisa

Noris Satrio Putra

dicapai. Tahun 2018 saja target PKB di Kabupaten Bima mencapai 100 persen,’’ katanya.

Ia mengatakan, mengapa pihaknya menggelar sosialisasi, karena ada hak daerah dalam bentuk pembagian hasil, yakni 30 persen. Pembagian hasil kata dia juga berdasarkan potensi dan pemerataan. ‘’Oleh karena itu, kami meminta Bupati Bima agar membentuk ada tenaga pendamping untuk melakukan penagihan pajak karena hasilnya nanti juga untuk daerah dan masyarakat,’’ harapnya.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang membuka resmi kegiatan tersebut mengapresiasi langkah Bappenda NTB yang menggelar Pekan Panutan Pajak di sekolah-sekolah. ‘’Saya cukup apresiasi kegiatan ini. Ini merupakan salahsatu inovasi yang cukup efek-

(Suara NTB/uki)

BINGKISAN - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri membagikan bingkisan kepada peserta Pekan Panutan Pajak.

tif,’’ katanya.

Mengapa efektif? Ia menilai banyak kalangan pelajar di Kabupaten Bima yang menggunakan kendaraan bermotor (khususnya sepeda motor).

Adanya kegiatan ini, bisa menumbuhkan kesadaran untuk taat pajak. ‘’Selain taat pajak, pelajar yang sudah memenuhi syarat agar membuat SIM kendaraan,’’ katanya.

Selain itu Bupati Bima juga meminta meminta para perangkat desa dan Kepala Desa untuk membayar pajak kendaraan

Muhammad Ihkwan

dinasnya. Juga memberitahukan kepada masyarakat untuk taat pajak. ‘’Karena pengguna kendaraan bermotor banyak di desa-desa. Saya meminta Kepala Desa tetap mensosialisasikan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan,’’ pesannya.

Usai pembukaan, bupati menyerahkan bingkisan dari Bappenda kepada tu juh perwakilan sekolah. Masingmasing dari SMAN 1 Belo, SMAN 1 Woha, SMAN 2 Woha. SMA Kae, SMAN 1 Parado, SMAN 1 Monta dan SMAN 1 Paliebo. Setelah itu dilanjutkan diskusi dan pembagian hadiah. (uki/*)

(Suara NTB/uki)

HADIAH - Siswa yang bisa menjawab pertanyaan menerima hadiah.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 12 April 2019

Korban Gempa Dilarang Bangun Huntap di Kawasan Hutan Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merekomendasikan permukiman warga korban gempa direlokasi dari dalam kawasan hutan. Pasalnya, sesuai aturan masyarakat tidak boleh mendirikan hunian tetap (huntap) di dalam kawasan hutan.

“Memang tidak bisa ditolerir mendirikan bangunan permanen di kawasan hutan,” kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/4).

Mursal mengatakan korban gempa yang tinggal di kawasan hutan bukan saja di Lombok Utara yang mencapai 700 KK. Tetapi banyak juga ditemukan di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa Barat. Ia tak hafal angka persisnya. Namun Mursal mengatakan jumlahnya lebih dari 1.000 KK. Terhadap persoalan ini, pihaknya sudah mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar masyarakat direlokasi.

Artinya, untuk pembangunan hunian tetap (huntap), Pemerintah merelokasi warga di luar kawasan hutan. Mursal menyebutkan total dana yang dibutuhkan untuk merelokasi warga di luar kawasan hutan sekitar Rp35 miliar. Di mana, satu KK diberikan lahan sekitar 2 are sebagai tempat membangun huntap.

“Kalau di dalam kawasan hutan memang regulasinya tidak boleh membangun rumah permanen. Bahwa ada bangunan permanen di kawasan hutan, tentu untuk kepentingan yang lebih besar,” katanya.

Ia mengatakan apabila masyarakat diberikan toleransi mendirikan huntap di dalam kawasan hutan. Maka akan semakin ramai orang yang mendirikan bangunan di hutan. Saat beberapa kali rapat, lanjut Mursal, pihaknya mengusulkan agar korban gempa yang bermukim di kawasan hutan direlokasi.

“Bahwa pemerintah kabupaten/kota bersangkutan diminta mengadakan tanah sebagai tempat relokasi. Menjadi masalah kemudian orang lagi kena musibah. Darimana dia menyiapkan anggarannya untuk membeli tanah. Caranya kita usulkan tertulis adalah dengan memasukkan dana pembelian tanah untuk pemukiman di dalam dana rehab rekon pascagempa,” ucapnya.

Skenario merelokasi warga dengan membelikan tanah di luar kawasan hutan sudah disampaikan saat rapat dengan Bappenas dan BNPB serta bupati/walikota yang daerahnya terdampak bencana. Bahkan usulan anggaran yang dibutuhkan sudah disampaikan ke BNPB. Namun, tindaklanjutnya belum diketahui sampai saat ini.

“Karena sudah diusulkan ke BNPB. Bahwa tidak boleh membangun bangunan permanen di kawasan hutan. Kalau ditolerir maka akan ramai orang masuk kawasan hutan,” pungkasnya. (nas)

Sebulan Seratusan TKI Ilegal Berangkat ke Timur Tengah Dari Hal. 1 meskipun banyak kasus yang merugikan buruh migran?

Owner PPTKIS PT. Tekad Jaya Abadi ini menyebutkan ada beberapa faktor. Pertama, karena faktor ekonomi.

Minimnya penyediaan lapangan kerja di dalam daerah. Sehingga tak ada pilihan untuk mendapatkan uang cepat, selain menjadi TKI/TKW. ‘’Kalau ada kerjaan di dalam daerah, ndak mungkin orang mau ke luar. Siapa sih yang mau ke luar sebagai TKI sebenarnya.’’

Muhammadun juga menyebut, faktor lain karena ketidaktegasan pemerintah.

Atau karena kebijakan yang menurutnya harus dipertimbangkan kembali. Kebijakan di maksud soal moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menghentikan sementara keran pengiriman TKI ke negara-negara Timur Tengah.

Moratorium, lantas tidak dibarengi pelatihan SDM yang berimbang dengan jumlah angkatan kerja. SDM NTB misalnya, masih dikategorikan rendah. Dengan ketidakmampuan khusus yang dimiliki, akhirnya banyak yang memilih berangkat ke Timur Tengah dengan basic yang tak jelas. Banyak yang terbujuk iming-iming gaji besar. Padahal, mereka sudah sadar akan risiko yang akan dihadapi.

Selain itu, soal ketegasan

pemerintah patut menjadi perhatian mengenai penerbitan paspor di Imigrasi.

Mestinya, kata Muhammadun, Imigrasi dapat memastikan mana pengajuan pembuatan paspor yang benar-benar untuk kepentingan pelancong dan paspor TKI. ‘’Mereka berangkat menggunakan paspor pelancong dan melalui bandara-bandara yang tidak ketat mereka diawasi,’’ imbuhnya.

Karena itu, untuk meminimalisir pemberangkatan TKI secara ilegal ke Timur Tengah, menurutnya pemerintah harus membuka keran moratorium pengiriman agar perusahaan pengerah tenaga kerja dapat memberikan perlindungan kepadanya yang menjadi calon TKI/TKW. ‘’Kita (Apjati) sudah teriak-teriak agar moratorium dibuka. Tapi tetap saja belum dibuka. Akibatnya, mereka memilih jalur tidak resmi untuk berangkat,’’ imbuhnya.

Soal negara Timur Tengah yang menjadi primadona tujuan TKW menurut Muhammadun, beberapa keuntungan yang didapat.

Diantaranya, kemudahan umroh bahkan berhaji.

Mengingat, daftar tunggu haji di atas 20 tahun. Selain itu, gaji yang tinggi juga menjadi hal menarik dipilihnya negara-negara Timur Tengah. (bul)

DPMPD Dukcapil NTB Bimtek 40 Operator SIAK Dari Hal. 1 ‘’Khusus untuk KTP belum bisa dilakukan murni secara online. Karena diharuskan untuk persyaratan geometrik,’’ imbuhnya.

Tesa menyebutkan, dalam kegiatan Bimtek ini mengha-

dirkan pembicara dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebanyak 40 operator SIAK diundang dari 10 kabupaten/kota di NTB. Masing-masing kabupaten sebanyak empat operator SIAK. (nas/*)

Diprediksi 18 Titik Rawan Dari Hal. 1 Secara umum juga kita jaga TPS, jaga desa, jaga kecamatan, jaga kabupaten, jaga provinsi. Ini secara berjenjang,’’ tambah Juri.

Sementara, dari aspek keamanan, Kapolda menye-

butkan setiap personel akan menempati posnya masing-masing sekurangnya tiga hari menjelang hari pemungutan suara. ‘’Yang BKO (Bawah Kendali Operasi) Polda sudah kita geser semua,’’ pungkasnya. (why)

Aman Jelang Pencoblosan Dari Hal. 1 Rohmi mengahidiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB terkait evaluasi dan persiapan menjelang hari pemungutan suara 17 April mendatang. Dia mengapresiasi iklim demokrasi NTB. ‘’Kalaupun ada satu dua masalah, kecil itu biasa dalam demokrasi. Tidak mungkin sempurna. Tapi secara keseluruhan aman, tertib, terken-

dali,’’ ucapnya.

Wagub pun menyebut antisipasi lain di samping isu keamanan, yakni kebutuhan listrik yang diprediksi meningkat di hari pencoblosan dan penghitungan suara. ‘’Kita sudah bersurat ke PLN, ke bupati/walikota supaya listrik setiap TPS bisa terjaga karena (pemungutan dan penghitungan suara) bisa sampai satu setengah hari,’’ pungkas Rohmi. (why)

Halaman 15

Danrem 162/WB Apresiasi Festival Pesona Tambora 2019 Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu menggelar HUT ke 204 sekaligus dan Festival Pesona Tambora 2019. Dihadiri sekitar 1500 masyarakat Kabupaten Dompu, Kamis (11/4), Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengapresiasi kegiatan di Doro Ncanga Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat itu.

Terkait dengan perayaan HUT Kabupaten Dompu dan Pesona Tambora, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad

Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., yang hadir sebagai tamu undangan, memberikan apresiasi atas antusias dan keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan Gunung Tambora sebagai destinasi wisata berkelas iinternasional.

Menurutnya, pihaknya akan selalu mendukung semua program pemerintah daerah, terutama dibidang ekonomi untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dunia pariwisata.

‘’Tentunya pengembangannya membutuhkan waktu dan membuat even -even tertentu untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara seperti yang dilaksanakan di Pesona Tambora,’’ ujarnya.

Danrem juga mengajak dan menghimbau seluruh pihak untuk senantiasa menjaga keamanan wilayah. Sebab karena kemajuan pariwisata di suatu daerah tidak terlepas dari keamanan dan ketertiban masyarakat didaerah tersebut. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Forkopimda di acara Festival Pesona Tambora 2019.

Pemprov Targetkan Pengurangan Sampah 30 Persen Tahun 2023 Mataram (Suara NTB) Selain telah membuat Perda tentang Pengelolaan sampah, Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah membuat roadmap atau peta jalan penanganan sampah di daerah ini. Sesuai roadmap program zero waste, Pemprov menargetkan pada 2023 ada pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen.

“Melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat lewat bank sampah,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si, kemarin di Mataram.

Selain melalui upaya pen-

gelolaan berbasis masyarakat dan bank sampah, juga dilakukan kerjasama pengelolaan sampah antara Pemprov, Pemda kabupaten/kota dan lembaga non pemerintah. Serta industrialisasi pengolahan sampah dan daur ulang.

Madani menjelaskan target ini lebih awal akan dicapai dibandingkan target nasional.

Dimana, nasional menargetkan pengurangan sampah 30 persen dan sampah tertangani sebesar 70 persen ditargetkan pada 2025.

Madani menyebutkan produksi sampah di NTB setiap hari sebanyak 3.388,76 ton. Dari jumlah itu, baru 641,92 ton yang diangkut ke

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan sampah yang didaur ulang baru 51,21 ton setiap hari. Artinya, baru 20 persen sampah yang ditangani atau diangkut ke TPA. Sisanya 80 persen sampah masih dibuang sembarangan di parit, got dan sungai. Sampah yang dibuang sembarangan inilah yang kemudian mencemari laut.

Madani mengatakan 80 persen sampah yang dibuang sembarangan tersebut jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Terdapat tujuh kabupaten yang paling banyak penyumbang sampah belum tertangani di NTB, yakni Lombok Barat, Lombok Ut-

ara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Bima.

Secara rinci disebutkan produksi sampah masingmasing kabupaten/kota setiap hari di NTB. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Ke-

mudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton.

Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masingmasing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton. (nas)

Diduga 500 Warga NTB Korban TPPO Dari Hal. 1 Daeng belum mendapatkan informasi detail data masingmasing korban TPPO tersebut.

Setelah Disnakertrans dan BP3TKI ke Jakarta, maka akan diketahui data yang lebih detail termasuk kondisi terkini para korban.

Daeng menambahkan, Bareskrim Polri sudah menangkap dua orang perempuan asal NTB yang diduga merekrut calon TKI yang akan diberangkatkan ke sejumlah negara di Timur Tengah tersebut. Dikatakan, para korban TPPO itu berasal dari Pulau

Sumbawa.

Ratusan korban TPPO asal NTB itu, kata Daeng belum diberangkatkan ke Timur Tengah.

Mereka masih ditampung dan berhasil dicegat oleh aparat kepolisian.

Para calon TKI ini merupakan korban bujukan para calo TKI yang berkeliaran di seluruh pelosok NTB. Para calo TKI ini meninabobokkan masyarakat yang ingin bekerja ke Timur Tengah.

Meskipun sampai saat ini pengiriman TKI informal ditutup. Tetapi para calo TKI terus membujuk masyarakat dengan janji-janji akan dikirim ke Timur Tengah khususnya Arab Saudi. ‘’Dan teman-teman kita yang

sudah biasa ke luar negeri, tertarik dengan apa yang disampaikan PJTKI bersangkutan,’’ katanya.

Daengmengatakan,sudahmenjadi kebiasaan masyarakat NTB bekerjakeTimurTengahwalaupun diberangkatkansecarailegal.‘’Karena perekrut memberikan imingiming yang sangat mengena buat mereka,’’ungkapnya.

Masyarakat yang berhasil kena rayuan calo TKI ini kemudian banyak yang dikirim ke negara-negara konflik di Timur Tengah, seperti Suriah, Maroko, Tunisia. ‘’Tidak seperti yang dijanjikan ketika direkrut oleh oknum PJTKI,’’ terangnya.

Bareskrim Polri mengungkap empat jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menyalurkan korban ke Maroko, Turki, Suriah dan Arab Saudi. Sebanyak 1.200 orang menjadi korban. Di mana ratusan orang dari NTB. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak di Gedung Mabes Polri, Jakarta, mengatakan tersangka jaringan Maroko yang ditangkap di NTB bernama Mutiara dan Farhan merekrut korban dari NTB dan Jakarta.

Rute perjalanan dalam menyalurkan korban adalah dari Sum-

bawa dibawa ke Jakarta, kemudian ke Batam untuk memasuki Malaysia, baru ke Maroko.

Pekerja migran Indonesia yang berangkat nonprosedural terungkap saat korban mengalami persoalan, seperti kekerasan, perkosaan, tidak dibayar gaji, akhirnya baru TKI kabur ke KBRI atau Konjen menyampaikan persoalannya.

Untuk jaringan Turki, tersangka yang ditangkap di NTB juga dua orang, yakni Erna Rachmawati serta Saleha yang juga merekrut korban dari NTB dan Jakarta.

Rute penyaluran korban dari NTB ke Jakarta menuju Oman dan berakhir di Istanbul. (nas)

Calo TKI Diduga Merajalela di NTB Dari Hal. 1 Migrasi melalui jalur perekrutan tenaga kerja ke luar negeri ini menurutnya kuat hubungannya dengan praktik percaloan. Jaringan TPPO bermain di dalamnya, bertugas sebagai perekrut hingga pengirim ke jaringan di luar negeri.

“Sehingga dugaan saya, trafficking dari Lombok bukan 200-san orang, tapi bisa lebih dari ini. Karena lalu lalang BMI secara undocumented terus terjadi,” ujarnya.

Muhammad Shaleh meyakini jumlah korban TPPO tidak akan berkurang sepanjang tidak ada ketegasan pe-

merintah melalui perangkat di bawah.

Hal yang harus dilakukan Pemprov NTB, khususnya Kepala Disnakertrans yang baru Dr. H. Agus Patria SH.,MH adalah mulai meninggalkan pola-pola lama meunggu laporan dari bawah, kemudian meneruskannya ke Gubernur.

Turun ke lapangan melihat dari dekat sengkarut masalah buruh migran dan kondisi keluarga mereka di tingkat desa.

Di sana akan didapati praktik percaloan dan buruh migran yang direkrut tanpa dilengkapi syarat serta dokumen lengkap.

Sebenarnya sudah ada ke-

bijakan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya TImur Tengah. Tapi toh kebijakan ini seperti membuka ruang baru TPPO karena tidak diikuti upaya pengketatan dan proses hukum yang berimplikasi efek jera. ‘’Kita bisa dengan mudah menemukan buruh migran yang tanpa dokumen di bandara misalnya. Tak hanya berangkat, yang pulang dari luar negeri pun mudah kita temui,’’ ungkapnya.

Menurutnya, moratorium dan penghentian kebijakan pemerintah jangan hanya di atas kertas. Tapi harus diturunkan pada tataran lebih teknis.

Misalnya pemerintah daerah di Provinsi NTB atau kabupaten dan kota wajib membuat rumusan detil ke bawah. ‘’Jika tidak, kebijakan moratorim dan penghentian sementara ini tak ada artinya,’’ tegasnya.

Hal lain, harus ada solusi jika ingin moratorium efektif.

Jika buruh migran hanya dilarang untuk berangkat ke luar negeri, sementara pemerintah tak memberikan alternatif peluang pekerjaan, sama halnya dengan pemerintah sedang ‘’membunuh’’ perlahan lahan masyarakat. ‘’Pertanyaanya, apa yang telah dilakukan pemerintah

untuk ini? Tidak ada. Akibatnya, buruh migran dengan iming iming calo, sehingga tergiur untuk berangkat,’’ tandasnya.

Shaleh menyarankan, agar Pemprov NTB mengajak para pemerhati, para buruh migrant dan anggota keluarganya untuk duduk bersama.

Mereka bisa dari kalangan akademisi seperti pusat kajian HAM di Universitas Mataram, Kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk BMI, demi mencari jalan keluar sengkarutnya masalah TKI dan TPPO. (ars)

Peringatan Kejaksaan Tak Diindahkan Dari Hal. 1 Proyek dengan nilai Rp 1,650 miliar itu sempat dilakukan gelar perkara oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Arifudin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Hadir dari pihak Kejaksaan Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH., MH, bersama Jaksa Koordinator Ozzi, SH, MH serta sejumlah anggota tim. ‘’Setelah mendengar presentasi, kami ingatkan agar kontraktor PT. A (inisial) itu tidak dipakai. Karena sedang bermasalah di proyek lain,’’ kata

juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan SH., MH Kamis (11/4).

Peringatan itu diharapkan dipatuhi agar tidak jadi masalah di kemudian hari.

Mendengar ada masalah hingga berujung blacklist, pihaknya tidak bisa bersikap lagi, karena tidak ada tindaklanjut untuk pendampingan.

Diulas Dedi Irawan, pelaksanaan pendampingan pada pekerjaan menara IC termasuk yang gagal tercapai, karena tidak berujung pada kesepakatan tertulis.

Seharusnya, setelah ada ekspose awal, PPK menindak-

lanjuti dengan pengajuan dokumen tambahan terkait lelang hingga pelaksanaan proyek.

Setelah itu, berlanjut pada penyusunan berita acara untuk tahapan pendampingan agar proyek sesuai dengan aturan. ‘’Tapi ini termasuk yang gagal. Tim mencabut kontrak pendampingan karena tidak ada komunikasi lanjutan.

PPK juga tidak mengajukan dokumen sesuai permintaan tim,’’ kata Dedi.

Dari nilai kontrak pekerjaan Rp 1,650 miliar itu, PPK juga mengajukan permintaan saran agar pelaksaan melalui

Penunjukan Langsung (PL), dengan nilai nominal ratusan juta per kontrak yang sudah dipecah pecah.

Tim tidak merekomendasikan permintaan itu. Pelaksanaan tetap dengan satu rekanan dengan anggaran utuh sesuai pagu awal. Sementara PL memang diizinkan aturan mengingat nomenklatur kegiatannya rehabilitasi pascabencana.

Dari dua saran itu, seharusnya TP4D sudah menerima penyampaian tindaklanjut dalam ekspose berikutnya.

Hanya saja pihak PPK tidak muncul lagi, sehingga tim mem-

buat berita acara pencabutan pendampingan. ‘’Kami anggap mereka mencabut permintaan pendampingan sehingga tidak dilanjutkan,’’ pungkasnya.

Kontraktor yang melaksanakan proyek rehabilitasi IC akhirnya di-blacklist Dinas PUPR Provinsi NTB. Pasalnya, sampai batas waktu 31 Desember 2018, kontraktor PT. A tak mampu menuntaskan pekerjaan, bahkan sampai perpanjangan 31 Maret 2019. Setelah kontrak diputus, masih ada sisa pekerjaan senilai Rp75 juta dari total kontrak Rp 1,650 miliar. (ars)

Di Malaysia Pun Ada Kampung Korleko Dari Hal. 1 Banyaknya warga Korleko menjadi TKI ini tidak lain dipicu oleh kondisi perekonomian masyarakat. Era tahun 1980-an sampai tahun 1990an, kondisi perekonomian masyarakat carut marut. Kondisi ekonomi inilah yang memaksa warga banyak mengadu nasib menjadi TKI ke Malaysia.

Saking lamanya, banyak warga yang sudah menetap di Malaysia. Saat ada warga baru yang datang ke Malaysia banyak ditampung di Kampung Korleko. ‘’Satu kampung itu juga menggunakan bahasa Korleko sebagai bahasa sehari-hari,’’ Ketua BPD Korleko menambahkan.

Tidak sedikit, warga Korleko yang tinggal di Malaysia saat kangen memboyong keluarganya untuk sekadar jalanjalan ke negeri jiran tersebut.

Sekadar untuk melepas kangen, keluarganya yang ada di Lombok ini diterbangkan ke Malaysia.

Tidak jarang juga, warga Malaysia yang sudah dianggap keluarga turut dibawa ke Lombok. Seringkali saat perayaan hari raya, warga Malaysia turut merayakannya bersama keluarga di Korleko.

Malaysia bagi sebagian warga Korleko ini memang sudah dianggap rumah kedua. Begitupun sebaliknya. Acap kali, majikan datang menjemput pekerjanya di Korleko karena alasan tidak ingin berlamalama.

Banyaknya TKI asal desa Korleko ini tidak ditampik mekanisme pemberangkatannya turut menjadi sorotan.

Tidak dinafikan banyak yang berangkat secara ilegal pada tahun-tahun sebelumnya. Disyukuri Kades Korleko, tidak ada warganya yang sampai terkena kasus. Baik kasus pidana maupun sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Akan tetapi, aktivitas keberangkatan TKI secara illegal ini menjadi atensi Kepala Desa bersama BPD untuk melakukan upaya pencegahan. Kades Korleko ini pun mengusulkan desanya menjadi salah satu desa Migran Produktif ke Kementerian Tenaga Kerja.

Alhasil, usulan menjadi Desa Migran Produktif ini dikabulkan Kemenaker. Ditunjuk di Lotim hanya dua desa sejak tahun 2017 lalu. Yakni Korleki sendiri dan Lenek Lauq Kecamatan Lenek.

Menyusul kabarnya ada yang

baru tahun 2018 lalu tambahan beberapa desa, di wilayah Kecamatan Suralaga.

Sebutan sebagai desa kantong TKI ini menjadi alasan kuat Kemenaker memilih Korleko sebagai salah satu Desa Migran Produktif. Sebutan sebagai Desa Migran Produktif bertujuan untuk menekan kasus TKI ilegal.

Wildan mengklaim, selama dua tahun terakhir ini pemberangkatan TKI bisa ditekan.

Menjadi Desa Migran Produktif juga katanya bertujuan agar para eks TKI ini tidak lagi pergi meninggalkan kampung halamannya. Melainkan sudah bisa berdikari di daerahnya sendiri.

Dalam upaya menekan TKI Ilegal, disebutkan ada dua orang tenaga khusus yang dibiayai oleh Kementerian. Dua orang tersebut bertugas untuk melakukan verifikasi langsung semua persyaratan menjadi TKI. Aturan di Korleko, semua warga yang ingin menjadi TKI harus melapor ke Kantor Desa.

Warga yang diizinkan berangkat setelah memenuhi sejumlah persyaratan. Antara lain, adanya surat izin tertulis dari keluarga terdekat, Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPT-

KIS) yang memberangkatkan harus jelas. Terdaftar perusahaannya dan masih aktif melakukan penempatan TKI. Data PPTKIS ini terdeteksi secara online. Ketika dalam data tidak ditemukan, maka bisa digugurkan keberangaktannya.

Tujuan TKI ke luar negeri pun harus jelas. Tidak bisa sembarangan dilepas. ‘’Di mana akan dipekerjakan, perusahaan apa itu harus jelas,’’ katanya. Ketika tujuan saja tidak jelas, maka desa tidak mengizinkan warganya untuk pergi menjadi TKI. Informasi mengenai lowongan kerja di luar negeri ini pun terpantau di desa. Sehingga warga bisa diinformasikan dengan pasti arah dan tujuan hendak dituju ke negeri orang.

Pascahadirnya program Desa Migran Produktif ini diyakinkan Kades Korleko bisa menekan praktik TPPO. Di mana saat ini, jangankan PPTIKS ilegal, tidak ada izin tertulis dari keluarga saja sudah tidak bisa diberangkatkan.

Pada kejadian-kejadian sebelumnya, tutur Wildan banyaknya TKI ilegal dari Korleko ini karena tidak sedikit menggunakan alamat desa lain. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan adalah

KTP beralamat di luar Korleko. Saat ini, praktik-praktik pemberangkatan secara ilegal itu sudah bisa diminimalisir.

Desa Migran Produktif ini menjadikan Desa Korleko bisa bebas dari pemberangkatan TKI secara non prosedural.

Hadirnya program Desa Migran Produktif ini juga membuat warga bisa tidak tertarik lagi menjadi TKI. Sudah banyak memilih untuk tetap tinggal di Korleko dan menjalankan usaha. Tidak sedikit warga eks TKI di Korleko ini menjadi orang sukses dalam bisnis.

Melalui program Desa Migran Produktif, warga yang purna TKI yang juga banyak di Korleko ini diberikan pelatihan-pelatihan. Antara lain pembuatan sapu dari sabut kelapa. Sabut kelapa sebutnya menjadi salah satu potensi bisnis yang bisa tembus ekspor hingga ke negeri Tirai Bambu Cina.

Para eks TKI ini juga dilatih pertukangan, perbengkelan dan kemampuan lainnya. Semua tak lain bertujuan agar eks TKI ini tidak kembali menjadi TKI. Melainkan bisa tetap tinggal bersama keluarga di rumah dan mengembangkan perekonomiannya sendiri. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 12 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung...

Lobar Pulihkan Pariwisata Lewat Event Lomba Perahu Dayung Giri Menang (Suara NTB) Puncak rangkaian kegiatan menyambut HUT Lombok Barat (Lobar) ke-61, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar menggelar Lomba Dayung Sampan di Pantai Duduk, Batulayar, Kamis (11/4). Sebelumnya, DKP juga telah menggelar berbagai kegiatan, di antaranya melepas sekitar 1 juta bibit ikan di perairan umum yang ada di Lobar.

DKP juga telah melakukan kerjasama dengan Balai Budidaya Lokal Sekotong untuk menyalurkan ikan kakap putih ke kelompok tani air payau di mana setiap kelompok diberikan kurang lebih 14 ribu ekor.

Dalam inovasi masakan DKP juga telah bekerjasama dengan Kementerian Perikanan untuk

membuat masakan dari keong mas dan siomay dari ikan.

“Ditetapkanya Pantai Duduk sebagai lokasi lomba untuk membantu mensosialisasikan dan memulihkan pariwisata Lombok Barat pascagempa,” kata Kepala Dinas DKP Lobar, H. A. Subandi dalam laporannya selaku ketua panitia. Pihaknya memilih lokasi kegiatan ini di Pantai Duduk agar tingkat kunjungan pariwisata meningkat pascagempa. Di samping, melalui lomba kita ingin mengingatkan kepada nelayan untuk kembali menggunakan perahu dayung, karena selama ini nelayan terlena mengoperasikan perahu dengan mesin.

Lomba perahu dayung pada tahun 2019 di pantai duduk menjadi kali ketiga digelar. Se-

belumnya, lomba dayung pertama digelar di Kecamatan Sekotong pada tahun 2017.

Saat itu ditujukan untuk membantu pariwisata di Sekotong.

Kedua pada tahun 2018 di Pantai Endok Kecamatan Gerung. Lokasi tersebut dipilih sekaligus untuk mensosialisasikan bahwa masyarakat nelayan anti merusak lingkungan, justru masyarakat nelayan menjaga kelestarian lingkungan. Diketahui, kerusakan pantai endok salah satunya disebabkan karena pengerukan pasir untuk bahan bangunan.”Pada tahun berikutnya, tidak hanya lomba perahu dayung yang akan diadakan. Kita berencana akan mengadakan lomba sampan hias dan juga lomba renang pantai yang merupakan aspirasi

masyarakat nelayan,” ungkap Subandi.

Lomba perahu dayung kali ini diikuti 300 peserta dari 15 desa di lima kecamatan yang memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Labuapi dan Batulayar. Keluar sebagai juara pertama adalah Kelompok Nelayan Beriuk Dayung dari Dusun Cemare Kecamatan Lembar dan berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000. “Alhamdulillah, tim kami juara satu, kami sangat bersyukur sekali dan kami senang Lomba dayung sampan ini terus bisa diselenggarakan setiap tahunnya,” kata Burhan, perwakilan Kelompok Beriuk Dayung yang mengaku tidak melakukan persiapan khusus sebelumnya. (her)

(Suara NTB/her)

PERAHU DAYUNG - Lomba perahu dayung yang digelar DKP Lobar dalam upaya memulihkan pariwisata yang masih belum normal pascagempa di pantai Duduk, Batulayar, Kamis (11/4).