Edisi 12 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 12 APRIL 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 36 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

(Suara NTB/ist)

TGH. Abd Kahar Ahmad: Berbakat Jadi Pemimpin PADA dasarnya Ali BD sangat berbakat jadi pemimpin. Terbukti selama dua periode menjadi Bupati Lombok Timur. Jadi, dalam memilih pemimpin itu harus melihat keahliannya dulu.

Karena bisa jadi orang menjadi pemimpin hanya untuk mengincar harta kekayaan.

Demikian kutipan pernyataan Pendiri Pondok Pesantren Ittihadul Umam, Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat (Lobar), TGH. Abd. Kahar Ahmad dalam buku Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat, karya TGH Abd Latief HR. Bersambung ke hal 15

Masjid Tempat Menghimpun Persatuan Umat MASJID memiliki peranan yang sangat penting dalam memupuk persatuan dan kesatuan umat.

Masjid memang menjadi tempat untuk membangun persatuan. Masjid tempat bersatu, bukan tempat berkelahi. Masjid tempat menghimpun persatuan umat.

Hal ini diungkapkan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan pada acara Isra’ Mi’raj di Masjid Nurul Huda Penanggak Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

Bersambung ke hal 15

SEDERHANA - Ali BD adalahsosok pemimpin yg sederhana, mandiri pemikiran dan ide-idenya dalam membangun tegas dan selalu berpihak pada yang lemah, seperti kepada guru honor, guru ngaji dan marbot.

Masuk Kerugian Negara, Proyek Infrastruktur Cepat Rusak

”

Mataram (Suara NTB) – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA menegaskan, proyek infrastruktur yang cepat rusak masuk kategori kerugian negara. Jika pembangunan sebuah proyek infrastruktur tidak sesuai dengan spesifikasi yang mengakibatkan cepatnya terjadi kerusakan maka termasuk kerugian negara. ‘’Kalau cepat rusak maka termasuk kerugian negara.

Kalau rusak begitu, ndak sesuai dengan ini (spek), kerugian negara. Kalau kerugian negara maka diproses. Apakah korupsi atau macammacam,” kata Taukhid ketika dikonfirmasi Suara NTB mengenai banyaknya infrastruktur yang dibangun pemer-

KASUS hukum yang sedang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB diakui menghambat kinerja perusahaan milik daerah ini. Merger perusahaan daerah ini juga molor lantaran Pemprov sedang mengusulkan revisi Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan badan hukum BPR NTB. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan, H. Chairul Mahsul Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Taukhid Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB ini menjelaskan, sesuai amanat konstitusi, tujuan dari pengalokasian ang-

Proyek Kualitas Buruk TerindikasiAda Korupsi

(Suara NTB/nas)

Harga Mulai Fluktuatif DINAS Perdagangan Provinsi NTB ketat melakukan pemantauan harga kebutuhan. Terutama sembako. Belakangan terindikasi sejumlah kebutuhan ini harganya mulai fluktuatif, dipengaruhi oleh terbatasnya produksi.

Pengetatan pengawasan distribusi barang harus dilakukan.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si menerangkan, telah melakukan pemantauan pada Senin (9/4) lalu di Pasar Mandalika Kota Mataram Bersambung ke hal 15 Hj. Putu Selly Andayani

garan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur adalah kemakmuran rakyat.

Bersambung ke hal 15

RUSAK PARAH - Salah satu titik kerusakan pada ruas jalan provinsi di Lenangguar yang rusak parah.

Rusak Parah, Sejumlah Ruas Jalan Provinsi dan Nasional di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa kondisinya cukup parah. Seperti ruas jalan provinsi dari Pal IV-Lenangguar-Lunyuk. Kemudian ruas jalan nasional yang ada di Kecamatan Langam, yang sebelumnya bahkan telah

ZUL-ROHMI

dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa.

Kepala Balai Jalan Provinsi di Pulau Sumbawa, Jamaluddin Maladi, M.T, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/4) kemarin, mengakui kondisi kerusakan ruas jalan provinsi dari Simpang BoakLenagguar-Lunyuk. Untuk ruas

jalan Lenangguar-Lunyuk penanganannya dilakukan secara multiyers APBD 2017 hingga APBD 2018. Penanganan ruas jalan sepanjang 10 kilometer dimaksud akan dilakukan secara sporadik pada titik- titik yang dianggap parah tingkat kerusakannya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Proyek infrastruktur seharusnya tidak dikerjakan serampangan. Kualitas proyek yang buruk mengindikasikan adanya penyimpangan.

Demikian ditegaskan peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh menjawab Suara NTB, Rabu (11/4).

Menurutnya pengerjaan proyek yang buruk mengindikasikan adanya korupsi.

“Proyek strategis infrastruktur jangan hanya yang penting jalan dulu, masalah hasil belakangan. Ini menurut saya membudayakan praktik koruptif. Bukan tidak mungkin dalam proses tersebut terjadi transaksi atau penyimpangan lainnya,” kata Johan.

Dia menilai, kualitas proyek yang buruk merupakan rentetan dari gagalnya perencanaan, proses pengerjaan yang serampangan, pengawasan yang lemah dan rentan transaksional.

“Jangan menjadikan proyek ini sebagai sarana untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Alih-alih menguntungkan masyarakat banyak. Kita harus mulai berpikir kemaslahatan umat secara berkelanjutan,” ucapnya.

Bersambung ke hal 15 Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

”Sudah Saatnya NTB Tuan Rumah PON” Target 10 Besar Nasional pada PON 2020

Calon Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dalam sebuah silaturahmi dengan warga belum lama ini.

PRESTASI olahraga NTB melompat sangat tinggi di era kepemimpinan TGB. Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau 2012 dan di Jawa Barat 2016, atlet NTB meraih belasan medali emas dan masuk 15 besar nasional.

Sebelumnya pada setiap pagelaran PON, peringkat NTB selalu di papan bawah. Pada PON 2008 di Kalimantan Timur misalnya, NTB hanya meraih tiga medali emas dan berada di peringkat 25 dari 33 provinsi.

Lompatan prestasi yang mencolok itu, menjadi sorotan publik olahraga nasional. NTB dianggap sebagai provinsi terbaik dalam pembinaan atlet terutama untuk cabang atletik dimana pada dua PON di Riau dan Jawa Barat itu, pelari-pelari NTB merajai lintasan.

Bersambung ke hal 15

Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah

(Suara NTB/dok)

Revisi Perda BPR NTB

“Kementerian keuangan akan mengkuantifikasi aspek manfaat atau outcome itu.

Kalau ternyata satu tahun sudah rusak, maka tak betul (pengerjaannya). Karean prinsipnya kalau sudah jadi satu proyek, dia harus jalan. Kalau belum operasional diperbaiki lagi, itu kesalahan,” katanya.

Kepala Kanwil Direktorat

(Suara NTB/Sekcam Lenngguar)

TO K O H

intah cepat rusak di NTB, Rabu (11/4) siang.

Menurutnya, jika ada proyek infrastruktur yang cepat rusak, maka hal itu merupakan hal yang tidak benar. Ia mengatakan, selain melihat output dari suatu proyek, Kemenkeu juga nantinya akan melihat outcome atau manfaat dari pembangunan suatu proyek.

Kalau cepat rusak maka termasuk kerugian negara. Kalau rusak begitu, ndak sesuai dengan ini (spek), kerugian negara.

Kalau kerugian negara maka diproses.

Apakah korupsi atau macam-macam

SUARA NTB Kamis, 12 April 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

MENELEPON - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menelepon Kadishub, H. Khalid meminta klarifikasi dugaan pungli di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di Lingkar Selatan Kelurahan Jempong Baru.

Berdayakan Anggota Linmas

Buka Peluang bagi Masyarakat WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Bq. Mirdiati mendorong Pemkot Mataram mencari solusi untuk menekan angka pengangguran. Angka pengangguran ini, menurut Mirdiati, kepada Suara NTB, Rabu (11/4) seperti bom waktu yang bisa meledeak setiap saat. Oleh karena itu, Pemkot Mataram harus sudah punya solusi atas persoalan ini. ‘’Pemerntah harus cepat mengambil langkah untuk anak-anak kita agar tidak banyak angka pengangguran,’’ ujarnya. Apalagi, siswa (Suara NTB/fit) SMA/SMK sederajat sedang Hj. Bq. Mirdiati melaksanakan ujian nasional. Itu artinya tidak lama lagi mereka akan menyongsong kelulusan. Lulusnya siswa siswi berseragam putih abu-abu ini secara tidak langsung menambah angka pengangguran.

Pasalnya, tidak semua siswa yang lulus itu melanjutkan ke bangku kuliah. Mereka yang terpaksa tidak bisa berkuliah ini, otomatis akan berusaha mencari pekerjaan. Dengan bekal ijazah SMA sederajat, tidak banyak perusahaan yang mau menerima mereka. Kecuali di toko-toko. Itupun dengan gaji yang terbilang pas-pasan disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka. ‘’Pemerintah supaya memberikan pelatihan dan peyuluhan untuk lapangan pekerjaan kepada anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah,’’ pintanya. Sehingga, mereka yang memilih langsung bekerja, mempuyai bakat keterampilan yang memadai. Sehingga bisa untuk dipekerjakan ke swasta-swasta dan lainya,’’ katanya. Politisi Gerindra ini berharap kepada pemerintah supaya lebih tegas membuat aturan bagi pemilik prusahaan di Kota Mataram supaya masyarakat Kota Mataram diberikan kuota pekejaan 60 persen di semua perusahaan di Mataram. ‘’Baru sisanya untuk masyarakat luar,’’ cetusnya.

Dikatakan Mirdiati, banyak keterampilan atau kursus yang dapat diberikan kepada lulusan SMA/SMK sederajat yang tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Seperti servis AC, perbengkelan dan lain-lain. ‘’Kita minta untuk supermarket-supermarket supaya bisa karyawannya dari masyarakat Mataram untuk mengurangi angka penganguran di Kota Mataram,’’ demikian mantan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini.

Kalau masalah pengangguran ini tidak diperhatikan, Mirdiati khawatir akan banyak efek negatif yang timbul. ‘’Dikhawatirkan Kejahatan akan lebih luas. Banyaknya pengangguran menunjukkan ketidakberhasilan pemerintah. Untuk itu, pemerintahan harus lebih banyak memberikan kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk diberi bantuan usaha secara berkelompok sesuai dengan keahlian masing-masing,’’ pungkasnya. (fit)

Pelaku Pungli di Dishub akan Ditindak Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengancam akan menindak oknum pejabat yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Unit Pengelolaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) di Dinas Perhubungan (Dishub). ‘’Kalau sampai betul ini saya akan tindak betul oknum pejabat yang melakukan pungli itu,” tegas Mohan, Rabu (11/4).

Dia akan mengkroscek informasi pungli di PKB. Dengan polanya sendiri akan mencari tahu bagaimana praktik itu berjalan.

Menurut dia, praktik ini sangat merusak. Sementara di satu sisi, pihaknya sedang berjuang dan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan publik. Di mana se-

mua sektor pelayanan publik berusaha melakukan inovasi untuk memantapkan manajemen.

“Kenapa masih ada hal seperti ini. Ini yang merusak semangat kita semua,” sesal Mohan.

Wakil Walikota ini rupanya tak habis pikir dengan perjuangan dan prestasi tingkat nasion-

Mataram (Suara NTB) Tak masifnya razia anak jalanan (anjal), pengemis dan pengamen oleh Dinas Sosial (Disos) dinilai menyebabkan keberadaan mereka semakin menjamur. Tidak saja di perempatan jalan. Penyakit sosial ini mulai berani beroperasi di taman kota.

Pada Selasa (10/4) malam, Suara NTB mencoba mengecek keberadaan anjal, gepeng dan pengamen di Taman Sangkareang. Ternyata,sangat mudah menemukan penyakit sosial di taman yang berada di dekat Kantor Walikota Mataram tersebut.

Mereka berkeliaran sambil menenteng gitar. Mendekati pengunjung yang menikmati suasana malam di pusat kota.

Jari - jemari mereka begitu piawai memetik senar. Mendendangkan lirik lagu yang tidak dihafal sepenuhnya.

Mereka berbagai tugas. Satu bermain gitar sambil bernyanyi.

Ada pula yang mengiringi dengan tepukan tanda penambah nada. Satunya lagi menyodorkan kresek bekas permen ke pengunjung. Usia mereka ada yang anak – anak, ada juga yang dewasa.

Selain pengamen, di Taman Sangkareang juga ditemukan pengemis. Pengemis umumnya anak - anak itu memasang wajah iba. Berpakaian lusuh dengan celana sekolah yang sobek di belakangnya. Pengunjung ada yang memberikan uang. Ada pula yang pura - pura cuek.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Baiq Asnayati menyampaikan bahwa Satgas Sosial sudah begitu masif merazia anjal, gepeng, pengemis dan pengamen di Kota Mataram. Pun ditemukan di Taman Sangkareang, Asna berkilah bisa saja mereka pindah. “Bisa dicek sekarang sudah tidak ada lagi anjal, pengemis dan gelandang

di perempatan jalan,” kata dia.

Informasi ini lanjutnya akan ditindaklanjuti dengan meminta Satgas Sosial memantau aktivitas anjal, gepeng, pengemis dan pengamen di taman kota. Keberadaan anjal, gepeng dan pengemis disinyalir memiliki jaringan. Jaringan ini yang akan diincar karena ada dugaan eksploitasi anak. Dugaan eksploitasi itu masuk ranah pidana, sehingga menjadi kewenangan aparat penegak hukum. “Kalau eksploitasi itu ranahnya sudah berbeda. Kita hanya melakukan pembinaan saja,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP, Bayu Pancapati tak memberikan komentar terkait penertiban anjal, gepeng, pengemis dan pengaman ke Dinas Sosial. Dia hanya menyarankan agar persoalan itu disampaikan ke Dinas Sosial.

“Infokan bu kadis,” jawab Bayu.

Ketua Komisi IV DPRD, H. Muhir mengatakan permasalah-

UNBK SMP Dipastikan Berjalan Lancar Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram memastikan sistem jaringan dan listrik pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP aman. Kepastian ini disampaikan setelah menggelar koordinasi dengan PLN dan PT. Telkom Kepala Dikbud Kota Mataram, H. Sudenom. S.Pd.MM., Rabu (11/4) menuturkan, dua perusahaan itu juga tengah menjamin pasokan listrik dan

jaringan selama pelaksaan ujian nasional berjalan dengan baik. Berbeda halnya, jika terjadi angin kencang kemudian secara tiba - tiba mengganggu jaringan internet dan listrik.

“Kalau itu tidak bisa kita duga ada kejadian,” tambahnya.

Dikatakan, ada penambahan sekolah yang melaksanakan UNBK, dari sebelumnya enam sekolah di tahun 2017. Kini, ada 24 sekolah baik negeri dan swasta. Kesanggupan menyelenggarakan UNBK memiliki kon-

Dikbud Klarifikasi Sejumlah Kepsek solusi. Termasuk merehab dan menambah rumah dinas di sekolah. “Kebetulan pekarangannya masih luas. Mungkin bisa ditambah,” kata dia. Jumrah mengaku prihatin dengan kondisi rumah dinas yang bertahun - tahun tidak diperbaiki. Kondisinya sudah tidak representatif lagi. Kalaupun ada perbaikan, sifatnya menambal menggunakan bambu. Keterbatasan ruangan juga dimanfaatkan untuk pelayanan UKS. Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Kota Mataram, H. Sudenom menegaskan, tidak bisa kepala sekolah tidak enak hati terhadap oknumyangmenyalahgunakanaset milik pemerintah. Jika sudah diingatkan tapi tetap melakukan hal sama. Pihaknya akan meminta bantuan tim dari Inspektorat, Satpol PP dan Badan Keuangan Daerah (BKD) mengambil sikap tegas.

“Kita tidak enak hati tapi karena aturan harus bersama - sama.

Perasaan Kepsek menempati cukup lama sehingga akan mengusir

adanya praktik pungli, Tim saber pungli akan bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Dugaan pungli ini diketahui masih marak terjadi di Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Mataram. Pemainnya diduga tidak saja orang luar melainkan oknum pejabat. Penunjukan pelaksana tugas (Plt) dijabat oleh Sekretaris Dinas Perhubungan tak menghentikan praktik tersebut. Bahkan, Cukup Wibowo memilih melempar handuk sebelum dua pekan menjabat Plt Kepala UPT PKB. (cem)

Pengemis dan Pengamen Marak di Taman Sangkareang

Dugaan Penyewaan Rumdis

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menelusuri dugaan penyewaan rumah dinas (rumdis) di 300 sekolah di Kota Mataram. Sejumlah kepala sekolah (Kepsek) diklarifikasi dan diminta menandatangani surat pernyataan, Rabu (11/4).

Terjadi pro - kontrak terhadap sikap Dikbud dan kepala sekolah. Kepsek berat hati ingin mengusir penghuni yang sejak lama menempati rumah dinas tersebut. Di sisi lain, Pemkot Mataram ingin menertibkan penyalahgunaan aset disinyalir berlangsung sejak lama.

“Kalau diusir tidak enak hati.

Mereka tinggal di sana sudah bertahun - tahun,” kata Kepala SDN 8 Cakranegara, Hj. Jumrah, S.Pd. Dari pemanfaatan rumdis diakui, tidak ada masalah. Cuma yang menempati rumah dinas itu adalah guru honor yang tidak memiliki rumah di Mataram.

Dikbud diminta memberikan

al ternyata masih ada praktik pungli dan percaloan di pelayanan publik. Dia pun menelepon Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid untuk mengatensi persoalan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum menga-

takan, Inspektorat sebagai auditor pengawas internal pemerintah sudah mengadakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan.

Pihaknya sudah menyepakati dalam waktu dekat ini akan menurunkan tim auditor untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan untuk mengantisipasi terjadinya pungli dan praktik lain yang menyimpang dari aturan yang ada.

“Ini baru dugaan pungli. Kami akan turunkan tim untuk melakukan pemeriksaan,” jawab Makbul. Makbul menambahkan, jika dari hasil pemeriksaan dijumpai

(Suara NTB/cem)

DIKLARIFIKASI - Sejumlah Kepala Sekolah di Kecamatan Sandubaya dan Cakranegara mengambil surat pernyataan yang akan ditandatangani soal rumdis, Rabu (11/4). Para Kepsek ini diklarifikasi di kantor Dikbud saat diklarifikasi dugaan penyalahgunaan rumdis di 300 sekolah di Mataram. tidak enak juga,” ujarnya. Sudenom memintaKepsekmenggunakancara -carakekeluargaan.Rumdisituhanya bisa ditempati oleh guru, tukang kebunsekolahataupenjagasekolah.

Klarifikasi Kepsek secara bertahap dilakukan. Tahap pertama

mengumpulkan seluruh kepala sekolah di Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya. Dari data itu akan dikonfrontir kembali.

“Kalau sekolah tidak punya rumdis tidak ribet mereka,” demikian kata Sudenom. (cem)

sekuensi bahwa sekolah harus melengkapi sarana prasarana seperti komputer. Kalaupun sarpras tidak lengkap, sekolah bisa meminta siswa membawa laptop sendiri.

Menurut Sudenom, laptop sendiri dibawa siswa dinilai lebih familiar daripada komputer sekolah. “Minjam laptop tidak menyalahi aturan,” ucapnya. Dengan menggunakan laptop milik siswa diyakini tidak terjadi kecurangan. Soal dikerjakan oleh siswa satu dengan lainnya berbeda. Tidak mungkin kata Sudenom, satu sama lain menanyakan jawaban di tengah waktu yang mepet. “Sebelum ujian tiga atau satu minggu laptop siswa disetting dulu,” tambahnya.

Kekurangan fasilitas pelan - pelan akan dipenuni. Pihaknya akan meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui alokasi pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika mengandalkan APBD masih minim. Termasuk dana bantuan operasional sekolah hanya dibatasi pengadaan komputer satu unit per tahun. “Kalau begini kapan bisa penuh.

Saya yakin Pemerintah Pusat merespon karena dibutuhkan,” imbuhnya. Karena bagaimanapun juga, pemerintah harus bertanggungjawab memberikan fasilitas ketika mendorong sekolah melaksanakan UNBK. Sekolah saat ini tidak berani mengambil pungutan.

Dia merincikan total siswa SMP yang bakal mengikuti UNBK 1.514. Sedangkan, tingkat MTs 3.439 siswa. Sementara, ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) 7.948 siswa. (cem)

(Suara NTB/cem)

PENGAMEN - Dua orang bocah sedang mengamen di Taman Sangkareang Kota Mataram, Selasa malam. Penyakit sosial ini memilih beroperasi di taman kota karena dinilai aman dari razia Satgas Sosial dan Satpol PP. an penyakit sosial itu harus dilihat sebagai pekerjaan bersama.

Dia sering meminta Dinas Sosial dan Satpol PP bersama - sama turun menertibkan. “Saya selalu minta ditertibkan bersama sama. Satgas Sosial dan Satpol

PP harus bergerak bersama,” kata Muhir. Politisi Partai Golkar ini mengkhawatirkan anjal, gepeng, pengemis maupun pengamen beraktivitas di perempatan jalan justru membahayakan keselamatan mereka. (cem)

BPIH Kota Mataram Dipatok Rp 38,7 Juta Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2018. Biaya pemberangkatan jemaah calon haji (JCH) Kota Mataram dipatok Rp 38.798.305.

BPIH reguler ini menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, H. Burhanul Islam, Rabu (11/4), terjadi kenaikan Rp 469.205 dari tahun 2017 lalu yakni Rp 38.329.100. Sementara, kenaikan drastis dialami bagi tim pemandu haji daerah.

TPHD di tahun 2017 hanya Rp Rp 53.500.850. Tahun ini naik Rp 13 juta lebih menjadi Rp Rp 66. 505.105. “Kalau ini dibiayai oleh Pemda,” jawabnya.

Pendamping haji asal Kota Mataram rencananya diberangkatkan lima orang. Ada penambahan satu petugas medis dari empat orang menjadi lima orang tahun ini. Untuk pelunasan haji, Kemenag masih menunggu revisi. Sebelumya diumumkan pelunasan BPIH dimulai tanggal 3 - 20 April. “Ada selisih panjang, mudah - mudahan hari ini dimulai pelunasan,” tambahnya.

Kepastian jadwal pemberangkatan JCH Kota Mataram belum berani dipastikan.

Pihakn y a

menunggu pembagian pemondokan maupun transportasi. Tetapi secara nasional kata dia, kloter I akan berangkat tanggal 17 Juli mendatang.

Burhanul menambahkan, dari 773 JCH ditambah 63 cadangan sebagian besar telah menyerahkan paspor mereka.

Tinggal 188 JCH yang belum menyerahkan, sehingga diharapkan sebelum batas akhir pelunasan sudah menyerahkan paspor mereka untuk dikirim ke Jakarta pembuatan visa. (cem)

(Suara NTB/cem)

UNTUK memberdayakan anggota Linmas kelurahan yang selama ini dirasa sangat aktif, pihak kelurahan Monjok Barat mengajak para anggota Linmas untuk melakukan penghijauan. Dengan memanfaatkan pekarangan kantor lurah yang masih cukup luas, mereka mulai melakukan penanaman pohon yang nantinya menjadi kebun bibit buah-buahan. Seperti diungkapkan sekretaris lurah Monjok Lurah, Suprianto, S.Sos, kepada Suara NTB, Rabu (11/4), para anggota Linmas sangat antusias saat ditawarkan program ini.

(Suara NTB/uul) “Kami tawarkan ke mereSuprianto ka sebagai tambahan penghasilan yang ternyata langsung dilaksanakan,” jelasnya. Proses penanaman pohon pun langsung dilaksanakan dengan menanam dua jenis pohon yang nantinya bisa dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Pohon yang ditanam merupakan bibit anggur pohon dan durian musang king yang siap tanam.

Suprianto menerangkan penanaman bibit pohon di kantor lurah merupakan demplot promosi bagi anggota Linmas Monjok Barat. “Agar mereka setiap bulannya nanti ada pemasukan yang diterima,” ujarnya. Karena selama ini, anggota Linmas merupakan relawan yang bertugas tanpa pamrih dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bibit pohon yang ditanam, imbuhnya, merupakan sumbangan dari pihak kelurahan.

“Di kantor kita baru tanam ada tiga pohon sebagai promosi awal, tetapi pohon ini sudah banyak yang order,” terangnya. Suprianto menjelaskan jika nanti pohon ini sudah bisa menghasilkan, anggota linmas bisa menjual hasil panennya. Sehingga mereka mendapatkan hasil yang lebih riil dan bertugas dengan lebih semangat lagi.

Ia mengharapkan agar masyarakat lainnya juga mau turut serta dalam penghijauan ini di lingkungannya masingmasing. “Eks TPS yang sekarang kita ubah menjadi taman untuk lansia itu juga akan kita hijaukan sebagai salah satu jantung kota Mataram,” imbuhnya. (uul)

H. Burhanul Islam

SUARA NTB Kamis, 12 April 2018

Wisata Sumbawa Terkendala Akses dan Akomodasi Mataram (Suara NTB) – Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi NTB. Tidak hanya Lombok, berbagai destinasi wisata di Pulau Sumbawa pun semakin gencar dipromosikan. Hanya saja, yang masih menjadi kendala adalah soal akomodasi dan aksesibilitas yang masih belum maksimal.

“Pertumbuhan pariwisata di NTB sangat luar biasa. Kita punya tugas bersama untuk majukan pariwisata ini. Namun di Pulau (Suara NTB/lin) Sumbawa ini memang masih perEsthy Reko Astuti lu dimaksimalkan soal akomodasi dan aksesibilitas. Itu yang masih menjadi kendala utama,” kata Staf Ahli Bidang Multikultural Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI Esthy Reko Astuti, Rabu (11/4).

Ia mengatakan bahwa Sumbawa memiliki daya tarik yang luar biasa. Potensinya untuk mendatangkan wisatawan sudah cukup bagus. Hanya saja persoalan akomodasi masih perlu dimaksimalkan. Sebab ini merupakan salah satu dasar untuk membuat wisatawan lebih mudah mencapai tujuan destinasinya. Selain itu, ini juga merupakan salah satu pementu kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

“Potensinya sangat bagus. Banyak juga yang harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Di sini ada Taman Nasional Gunung Tambora yang bisa jadi daya tarik dan ada juga destinasi wisata lainnya. Ini. Berpotensi untuk mendatangkan banyak wisatawan,” ujarnya.

Tahun ini NTB diberikan jatah untuk mendatangkan 3,5 juta wisatawan. Dari total target kunjungan di Indonesia 17 juta kunjungan, bisa dibilang NTB diberikan target yang cukup besar. Namun ini bukan tanpa perhitungan. Sebab NTB memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan wisatawan. Apalagi sekarang sudah diresmikan KEK Mandalika. Namun demikian, wisatawan perlu diberikan lebih banyak pilihan destinasi yang sekiranya dapat dikunjungi.

“NTB prestasinya banyak sekali, dimana fokus 10 destinasi prioritas di NTB khususnya di Mandalika yang sudah menjadi KEK. NTB juga punya Tambora yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisatawan di Pulau Sumbawa khususnya Dompu,” ujarnya.

Ia berharap kedepan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB. Sehingga target kunjungan yang dibebankan kepada NTB dapat terpenuhi. Ia juga berharap kunjungan wisatawan ke Pulau Sumbawa mengalami peningkatan. Sehingga NTB yang terdiri dari dua pulau ini bisa mendapatkan banyak keuntungan dari kunjungan wisatawan.

“Mari bersama-sama kita majukan pariwisata di NTB ini.

Dengan demikian, masyarakat bisa mengambil keuntungan secara ekonomi. Sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian warga,” ujarnya.(lin)

EKONOMI DAN BISNIS

Angkutan Umum Konvensional Makin Terpinggirkan Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB memberikan perhatian khusus pada keberadaan angkutan umum konvensional yang makin terpinggirkan. Intervensi pemerintah menjadi tanda tanya.

Kita bisa menjumpai keberadaan angkutan umum konvensional ini makin terdesak.

Apalagi di tengah berkembangnya transportasi umum berbasis Dalam Jaringan (Daring) atau transportasi online. Bagi masyarakat perkotaan, transportasi online telah menjadi pilihan. Pergeseran selera dan kebutuhan masyarakat ini tak bisa didiamkan begitu saja.

Transportasi konvensional yang telah lebih dulu ada, bagaimana caranya dipertahankan atau ditingkatkan.

Ketua YPK Provinsi NTB, H.

Moh. Saleh, SH, MH mengatakan, melihat fakta lapangan ini, YPK NTB tahun 2018 tertuju perhatiannya kepada transportasi konvensional. Alasannya, keberadaan taksi konvensional ini masih menjadi sumber ekonomi banyak orang. Serta berkaitan langsung dengan konsumen.

Konsumen mulai acuh terhadap angkutan umum konvensional. Apalagi di perkotaan.

Transportasi konvensional ini nyaris ditinggalkan. Hal itu karena kekurangannya dari sisi fisik kendaraan, apalagi layanan.

Dosen Hukum di Universti-

tas Mataram ini mengatakan pemerintah daerah harus hadir. Dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya perlu duduk bersama bagaimana mencari solusi atas keadaan transportasi konvensional. Baik yang diperkotaan, maupun angkutan pedesaan.

Kantor Perlindungan konsumen mengingatkan pemerintah daerah untuk menghidupkannya. Dengan mengalokasikan subsidi. Subsidi dimaksudkan untuk kepentingan peremajaan kendaraan, atau subsidi operasionalnya.

“Kenapa demikian, karena transportasi konvensional ini dampak perekonomiannya kepada masyarakat masih besar.

Bisa dilihat di Jakarta, atau di Bandung. Subsidi digelontorkan sehingga angkutan konvensional ini bertahan. Kalau itu bisa dilakukan, kenapa kita tidak bisa melakukannya,” ujarnya.

Harus ada regulasi angkutan konvensional ini. Sebab tidak dipungkiri, NTB dengan karakteristisk masyarakat pedesaannya yang masih cukup besar. Tetap mengharapkan keberadaan angkutan umum konvensional bertahan.

“Sekarang bagaimana caranya, agar penumpang yang notabenenya adalah konsumen.

Dapat menerima pelayanan yang baik. Ibu-ibu yang ke pasar

(Suara NTB/dok)

H. Moh. Saleh menjadi senang menggunakan angkutan umum lama ini,” terang H. Saleh.

Karena itu, dinas perhubungan menjadi ujung tombak menghidupkan angkutan konvensional ini. (bul)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) ensinya untuk pertanggung 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dinas Koperasi dan jawaban bisa sampai kepa1234567890123456789012345678901212 UMKM Provinsi NTB me- da anggota,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 megang dokumen sebanyak Berdasarkan ketentuan, 1234567890123456789012345678901212 40 persen dari 2.600 kopera- RAT harus dilaksanakan 1234567890123456789012345678901212 si aktif, belum melakukan setiap tahun. Dua kali pen1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rapat Akhir Tahun (RAT). gurus koperasi tak melaku1234567890123456789012345678901212 Padahal, seharusnya RAT kan RAT, koperasi tersebut 1234567890123456789012345678901212 idealnya dilaksanakan Jan- berpeluang bubar. Untuk 1234567890123456789012345678901212 uari sampai Maret setiap memingkatkan kapasitas 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tahun bersangkutan. pengurus koperasi, pemer1234567890123456789012345678901212 Berdasarkan angka terse- intah memberikan fasilitas 1234567890123456789012345678901212 but, Dinas Koperasi dan pelatihan. baik pelatihan 1234567890123456789012345678901212 UMKM Provinsi NTB menyu- manajemen, maupun pel1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 rati kabupaten/kota, sekali- atihan keuangan.

1234567890123456789012345678901212 gus menggerakan Petugas Terhadap koperasi-kop1234567890123456789012345678901212 Penyuluh Koperasi Lapangan erasi yang tidak aktif ini, 1234567890123456789012345678901212 (PPKL) mengingatkan kepa- pemerintah daerah juga 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 da koperasinya untuk sece- menyediakan rapornya. H. 1234567890123456789012345678901212 patnya melaksanakan RAT. Imran mengatakan, bila1234567890123456789012345678901212 Ada 4.000-an jumlah kopera- mana pengurus koperasi 1234567890123456789012345678901212 si di NTB. Dari jumlah itu, sudah tak sanggup melak1234567890123456789012345678901212 2.600 dinyatakan aktif. Dan sanakan kewajiban dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dari jumlah koperasi yang tanggung jawabnya, harus1234567890123456789012345678901212 aktif ini, tinggal 40 persen nya dibuat keputusan ber1234567890123456789012345678901212 belum RAT. sama anggota koperasi.

1234567890123456789012345678901212 “Kendalanya adalah pem“Kita minta ia secara sa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 buatan laporan keuangan. dar membubarkan diri. ka1234567890123456789012345678901212 Tetapi kita motivasi terus, lau dibubarkan, prosesnya 1234567890123456789012345678901212 kalau ada yang belum RAT, agak berat,” imbuhnya.

1234567890123456789012345678901212 secepat mungkin dilakukan,” Pembubaran koperasi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kata Plh. Kepala Dinas Kop- oleh pemerintah, terlebih 1234567890123456789012345678901212 erasi dan UMKM Provinsi dahulu harus dibentuk tim 1234567890123456789012345678901212 NTB, H. Mohamad Imran. penilai untuk memastikan 1234567890123456789012345678901212 RAT merupakan agenda hak dan kewajiban kopera1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 wajib setiap badan usaha si. Jangan sampai, pemerin1234567890123456789012345678901212 koperasi. Karena di dalam- tah merekomendasikan 1234567890123456789012345678901212 nya akan dibahas tentang pembubaran, justru kopera1234567890123456789012345678901212 pertanggungjawaban pen- si bersangkutan masih me1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gurus koperasi selama satu miliki tanggungan utang.

1234567890123456789012345678901212 tahun kepada anggota kop“Kan membebani pemer1234567890123456789012345678901212 erasi yang bersangkutan. intah lagi untuk menyelesai1234567890123456789012345678901212 Semakin banyak anggota kan utangnya. Karena itu 1234567890123456789012345678901212 yang terlibat maka akan se- harus clear, bubar sendiri den1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 makin baik dan dapat gan catatan utang piutang 1234567890123456789012345678901212 menghasilkan keputusan yang masih tersisa di anggo1234567890123456789012345678901212 sesuai dengan kebutuhan ta, atau di pihak lain tidak 1234567890123456789012345678901212 anggota koperasi. ada persoalan,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Beberapa bahasan utama Karenanya, pemerintah 1234567890123456789012345678901212 dalam RAT, diantaranya, juga berharap, koperasi ter1234567890123456789012345678901212 laporan keuangan tahun ang- bentuk dari bawah. Atas 1234567890123456789012345678901212 garan sebelumnya (masih kesadaran masyarakatnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berkaitan dengan laporan Sehingga prinsip dasarnya 1234567890123456789012345678901212 keuangan). Rencana bisnis ke dari anggota, oleh anggota, 1234567890123456789012345678901212 depan. Dan voting pengurus dan untuk anggota bisa ter1234567890123456789012345678901212 baru jika dibutuhkan. penuhi.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “RAT ini tak mesti di“Jangan sampai ada ko1234567890123456789012345678901212 lakukan secara formal, wa- perasi yang dikuasai, atau 1234567890123456789012345678901212 laupun di berugak, walau- didominasi oleh segelintir 1234567890123456789012345678901212 pun hanya minum air orang. Itu yang bahaya,” 1234567890123456789012345678901212 putih, yang terpenting es- demikian H. Imran. (bul) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

1.040 Koperasi di NTB Belum RAT

(Suara NTB/lin)

SAVANA RINJANI - Seorang pendaki tengah beristirahat sejenak sembari menikmati keindahan savana di Rinjani.

Indahnya Pantai Rinjani, Pilihan Utama Loko Piko di KLU Wisatawan Minat Khusus

Mataram (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara menyimpan banyak destinasi wisata yang indah. Salah satunya Pantai Loko Piko yang indah namun tidak terlalu banyak wisatawan yang datang berkunjung. Berbeda dengan pantai lainnya di KLU, Pantai Loko Piko ini berpasir hitam. Meski begitu, pemandangan di sekitarnya sangat indah. Deretan pohon kelapa di sepanjang tepi pantai semakin menambah nuansa alami di pantai ini.

Air pantainya berwarna biru dan berombak kecil. Topografi pantainya sangat landai sehingga sangat aman bagi wisatawan untuk berenang atau hanya bermain-main dengan ombak pantai. Gulungan awan di langit biru semakin menyempurnakan keindahan alam pantai ini. Suasana yang sepi karena memang tidak banyak pengunjung yang semakin membuat pantai ini seolah seperti milik pribadi.

“Orang mikirnya di Lombok Utara itu yang bagus cuma gili saja. Padahal Pantai Loko Piko juga bagus. Mungkin karena orang beranggapan kalau pantai yang bagus itu harus berpasir putih,” kata warga Lombok Utara Ardian Kusuma, Rabu (11/4).

Kabupaten Lombok Utara tidak hanya memiliki gili, namun juga banyak air terjun dan pantai yang indah. Salah satunya Loko Piko yang saat ini belum menjadi destinasi wisata prioritas di KLU. Sehingga wisatawan masih bisa menikmatinya dengan lebih leluasa, karena tidak banyak wisatawan yang datang berkunjung.

“Pemandangannya juga bagus. Tidak ada salahnya berkunjung dulu sebelum ke gili. Pantainya juga tidak kalah dari gili,” ujarnya. Ia menyarankan bagi wisatawan yang suka dengan wisata yang tenang dan tidak banyak orang agar berkunjung ke pantai ini. Selain tidak banyak orang, di pantai ini juga tidak banyak sampah. Sehingga wisatawan bisa menikmati waktunya sambil melihat pemandangan yang menakjubkan, bersih tanpa kotoran atau sampah.

Akses menuju pantai ini juga cukup mudah. Karena lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan utama. Wisatawan bisa dengan mudah menjangkau pantai ini. Selain itu, wisatawan juga bisa berkunjung ke banyak destinasi wisata lainnya di dekat pantai ini. Sehingga wisatawan bisa berkunjung ke banyak tempat sekaligus.

“Dekat juga dengan destinasi lain. Jadi satu kali perjalanan bisa berkunjung ke banyak tempat,” ujarnya.

Sama halnya dengan Ririn Sintani, wisatawan asal Kota Mataram yang sudah berkunjung ke pantai ini. Ia melihat pantai ini sangat cocok untuk liburan keluarga. Suasananya yang tidak terlalu ramai sangat cocok untuk wisatawan menghabiskan waktu bersama orang terdekatnya.

“Pantainya bagus, suasananya juga bagus. Saya sangat merekomendasikan wisatawan untuk berlibur ke pantai ini.

Karena dijamin pasti menyenangkan,” ujarnya. (lin)

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Rinjani merupakan salah satu destinasi wisata andalan di NTB. Tahun ini, Rinjani juga sudah dinyatakan sebagai salah satu geopark dunia. Tidak heran jika wisatawan minat khusus menjadikan Rinjani sebagai destinasi utama saat berkunjung ke Lombok.

“Sekarang itu banyak yang mau naik Rinjani. Kalau kita lihat, ini mungkin karena Rinjani memiliki daya tarik yang berbeda. Rinjani punya danau dan pemandangan savana yang bagus,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur Juhariah, SH, di Mataram, Rabu (11/4).

Ia mengatakan bahwa selama ini memang banyak wisatawan yang berkunjung ke Rinjani. Hanya saja, belakangan ini semakin banyak peminatnya.

Mungkin karena Rinjani sudah ditetapkan sebagai salah satu Universal Global Geopark.

“Awal April kemarin itu banyak sekali yang ke Rinjani. Karena saya juga antar tamu. Sampai saat ini juga terpantau

masih banyak yang mendaki Rinjani. Saya yakin, tahun ini kunjungan wisatawan ke Rinjani akan meningkat,” ujarnya.

Sebagai pelaku pariwisata, biasanya ia akan melihat peluang destinasi mana saja yang akan dipilih wisatawan. Sebab dari tahun ke tahun, destinasi wisata yang populer di Lombok kerapkali berubah. Seperti misalnya dulu Senggigi, namun sekarang Mandalika. Hal ini berpengaruh pula pada paketpaket wisata yang akan dibuat.

“Saya pikir saat ini Rinjani sedang berada di puncak kejayaan dan ketenarannya. Makanya semakin banyak wisatawan yang minta diajak ke Rinjani. Saya bersyukur karena Rinjani selalu memberikan kesan yang baik kepada wisatawan,” akunya.

Wisatawan yang banyak memesan paket wisata Rinjani banyak dari Malaysia, Thailand, Singapura, Australia, Jerman hingga Belanda. Sementara untuk wisatawan domestik bisa datang dari mana saja. Sebab, Rinjani sebagai gunung api tertinggi ked-

ua di Indonesia memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik minat khusus.

“Kalau domestik selalu banyak. Ada yang pakai guide, ada juga yang tidak. Kadang mereka muncak sama komunitas pecinta alam di sini. Tapi kalau yang dari luar (wisman) itu pasti pakai guide. Karena mereka juga perlu penerjemah,” ujarnya.

Diketahui bahwa pada hari pertama pendakian Rinjani setidaknya ada 1.607 orang pendaki yang menjajal Rinjani. Dari jumlah itu, sebanyak 130 orang wisatawan mancanegara dan 1.477 orang wisatawan nusantara. Ini masih dalam kondisi normal, sebab jumlah kunjungannya masih berada di bawah angka 2.000 orang.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Sudiyono mengimbau kepada pendaki, porter maupun guide untuk menjaga kebersihan Rinjani. Selain itu, ia juga mengingatkan agar semua pihak bisa menjaga fasilitas umum yang sudah dibangun dan diperbaiki di beberapa pos pendakian Rinjani. (lin)

Bupati Dompu Janji FPT Berikutnya Lebih Menantang Mataram (Suara NTB) Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin berjanji akan membuat event Festival Pesona Tambora (FPT) tahun depan dengan lebih menantang. Festival tahun ini merupakan yang keempat kalinya dengan menjadikan Tambora sebagai ikon utama. Berbagai kegiatan telah digelar bertempat hampir di seluruh daerah yang ada di Pulau Sumbawa.

“Semoga ini menjadi sesuatu yang sangat berkesan, sangat menginspirasi bagi masa depan pariwisata Indonesia, khususnya NTB. Tahun depan kita buat yang lebih menantang,” ujarnya.

Hal ini lantaran event lari marathon 320 km yang merupakan rangkaian FPT tahun ini merupakan rute terpanjang di Asia.

Event lari menantang ini terbukti mendapatkan perhatian dari banyak pelari dari dalam dan luar n e g e r i .

Tambora Challenge sudah menja-

di brand bagi event lari di Pulau Sumbawa.

“Tahun ini ada banyak kegiatan yang telah dilakukan, dan yang paling menantang adalah Tambora Challenge yang 320 Km diikuti 40 pelari. Alhamdulillah juara telah menerima sertifikat dan medali. Ternyata lari 320 Km itu yang terpanjang di Asia. Sampai saat ini belum ada marathon di tempat lain yang sepanjang 320 km,” ujarnya.

Ia mengapresiasi semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran event tahunan di Kabupaten Dompu ini. Ia berharap ini bisa menjadi ajang promosi Tambora sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Dompu, bahkan di NTB. “Semoga melalui kegiatan ini, semakin banyak yang tahu Tambora dan semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung,” ujarnya.

Puncak acara FPT tahun ini diselenggarakan di Doro Ncanga, Dompu. Berbagai atraksi budaya disuguhkan kepada tamu yang datang. Selain itu, diundang pula beberapa artis ibu kota untuk meramaikan event tersebut.

“Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Debunya memang luar biasa. Kami berharap hari ini merupakan awal dari pertemuan berikutnya,” harapnya.

Diketahui bahwa pada tahun 2017 lalu Tambora hanya mendatangkan setidaknya 1.200 wisatawan saja. Tahun ini, Tambora ditargetkan bisa mendatangkan setidaknya 5.000 wisatawan Tentu saja dengan adanya event ini diharapkan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Tambora di masa mendatang. (lin)

SUARA NTB Kamis, 12 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Digelar di Kantor Bupati DEBAT kandidat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lotim (Lotim) positif menggunakan kantor bupati Lotim dijadwalkan dilaksanakan tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 19:00 Wita. Debat ini akan digelar selama tiga jam atau 9.000 detik.

Dikonfirmasi Suara NTB di Selong, Rabu (11/4), Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, menjelaskan, lokasi debat sudah diizinkan pemerintah daerah dan sudah ada persetujuan tim dan pasangan calon. Dipilihnya kantor bupati, karena tidak (Suara NTB/yon) ada lokasi representatif lain Muh. Saleh yang ada di Kabupaten Lotim untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan debat.

Adapun dalam acara debat itu akan dikemas menjadi enam segmen, yakni penyampaian visi-misi, penajaman visi-misi.

Selanjutnya, masing-masing paslon menjawab pertanyaan dari video visual, kemudian debat pada segmen lima antarcalon bupati dan debat antarwakil bupati, serta untuk segmen ke enam penutup dari masing-masing paslon.

Pejabat Sementara Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH., menyebutkan Pemda Lotim sudah memberikan izin kepada KPU untuk penggunaan Ballroom Kantor Bupati Lotim sebagai tempat pelaksanaan debat publik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim periode 2018-2023. Alasan diizinkannya, karena dalam acara itu dihadiri semua pasangan calon dan bukan salah satu pasangan calon.

Sementara, Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Lotim, Lukman Hakim, menjelaskan, saat pelaksanaan debat disepakati supaya paslon bersama pendukungnya tidak menggunakan lift, melainkan secara keseluruhan harus menggunakan tangga. (yon)

Bupati Isyaratkan Tiap Bidang Gelar Rapat Kerja Tanjung (Suara NTB) Tidak tercapainya sejumlah indikator di Dinas Kesehatan disikapi tegas oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Ia mewajibkan, seluruh bidang di dinas-dinas lebih intens menggelar rapat kerja guna memantapkan kinerja secara keseluruhan.

“Saya mau ada rapat kerja di tiap bidang. Luangkan waktu satu hari fokus di bidang itu,” pintanya saat menghadiri Raker Kesehatan Daerah, Selasa lalu.

Bupati menilai, raker masing-masing bidang (Suara NTB/dok) penting artinya dalam meH. Najmul Akhyar mudahkan tiap-tiap SKPD untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi selama menjalankan program. Dari permasalahan itu nantinya akan muncul solusi yang dapat dilaksanakan bersama untuk mencapai sasaran program.

Ia mencontohkan, rapat bidang pariwisata, bidang perdagangan, perindustrian dan bidang pertanian. Dalam aspek pariwisata, antar bidang tidak bekerja sendiri melainkan membutuhkan koordinasi lintas bidang dalam mengakomodir persoalan yang ada di sektor pariwisata. Tiga gili sebagai destinasi wisata dunia, tidak hanya mencakup pelayanan kepada wisatawan melainkan juga pendapatan yang bisa dirasakan masyarakat.

“Misal rapat kerja tentang pariwisata, bagaimana caranya mengatur agar wisatawan mendapat pelayanan yang baik.

Semua itu akan menjadi program yang terintegritas antar dinas. Ini menjadi rumusan yang komprehensif,” katanya.

Najmul juga menekankan, penyusunan program di dinasdinas setidaknya mengajukan 2 usulan program berbasis percepatan, inovasi dan nilai tambah. Ketiga komponen yang harus terkandung dalam program itu sudah ia tanamkan sejak awal agar menjadi rujukan bagi SKPD dalam membuat program di masyarakat.

Betapa tidak, di Dikes KLU, Bupati melihat ada 7 indikator dalam program kesehatan tahun 2017 tidak tercapai. Di antaranya, angka kematian bayi sebanyak 86 kasus, gizi kurang 1,5 persen dari target 0,7 persen, ibu hamil anemia masih tercatat sebesar 25 persen, ibu hamil KEK 17 persen, dan kasus demam berdarah masih tercatat sebanyak 129 kasus.

Salah satu penyebab indikator tidak tercapai, menurut dia, tidak hanya karena faktor ekonomi, melainkan bisa juga karena pola asuh anak yang keliru. Pola hidup masyarakat juga mempengaruhi tumbuh kembang dari pada anak tersebut. “Semua harus dievaluasi sehingga penyebabnya diketahui dan nanti akan dicari solusinya. Namanya ikhtiar inikan harus dijalankan bersama,” demikian Najmul. (ari)

Madrasah di Lotim Mulai Terima Dana BOS Tahun 2018 Selong (Suara NTB) Seluruh madrasah di Lombok Timur (Lotim) khususnya sekolah swasta sumringah. Pasalnya, saat ini Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah sudah dapat dicairkan. Bahkan pada Selasa lalu pencairan dana BOS untuk semester pertama sudah ada madrasah yang melakukan pengambilan.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H.Azharuddin, dikonfirmasi, Rabu (11/4), menyampaikan, jumlah dana BOS tergantung jumlah siswa dengan masingmasing siswa mendapatkan untuk Madrasah Ibtidaiyah, yakni Rp800 ribu per tahun, MTs Rp1 juta dan MA sebesar Rp1,4 juta pers siswa.

Adapun pencairan dana BOS tidak terlalu khusus. Hanya saja penyebab dari terhambatnya pencairan dana BOS di tahun 2018 ini yakni kepala sekolah belum membuat laporan penggunaan dana tahun 2017 dan persoalan yang terjadi di Madrasah Islam Cendekia (MIC), sehingga anggaran diblokir. “Salah satu persyaratan yakni, madrasah menyerahkan LPJ tahun 2017,” ujarnya.

Namun untuk minggu-minggu ini, pembayaran dana BOS dipastikan rampung untuk satu semester atau semester pertama di tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan dalam satu hari, pihak bank bersama Kemenag menjadwalkan pencairan dana BOS masing-masing sebanyak 20 madrasah untuk MA, MTs dan MI. “Jadi 10 hari sudah habis pencairan dana BOS terhadap seluruh madrasah terutama yang sudah keluar izin operasionalnya,”ujarnya.

Dalam pencairannya, madrasah baik MI, MTs dan MA yang berjumlah sekitar 800 madrasah yang datang langsung ke bank. Sementara penggunaan dana BOS sudah ada juklik maupun juknis, yakni untuk kepentingan umum disarankan 20 persen dari anggaran BOS. Seperti pembelian buku kurikulum 2013, selain itu bisa digunakan untuk honor guru, mengingat jumlah guru honor di swasta cukup besar, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari. (yon)

(Suara NTB/yon)

RUSAK - Sejumlah siswa di SDN 1 Lenek Kecamatan Aikmel saat berdiri di bawah atap gedung sekolahnya yang kondisinya cukup memprihatinkan.

Kondisi ini bisa membahayakan keselamatan guru dan murid.

30 Persen Gedung SD di Lotim dalam Kondisi Rusak Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) harus bekerja ekstra untuk melobi anggaran pusat. Pasalnya, hingga tahun 2018 tercatat masih 30 persen gedung fisik Sekolah Dasar (SD) di Lotim dalam kondisi rusak dari 727 SD di Kabupaten Lotim.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi,S.Sos, pada Suara NTB, Rabu (11/4).

Dijelaskannya, pembangunan ruang kelas belajar (RKB) khusus untuk SD melalui tiga sumber yakni DAK, bantuan pusat dan dari APBD. Salah satu sekolah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan yakni SDN 1 Lenek yang

saat ini sudah dilakukan survei, sehingga diharapkan dapat menerima bantuan di tahun 2018. “Untuk sekolah di Kabupaten Lotim yang mengalami rusak sedang masih sekitar 30 persen dari 727 sekolah SD di Kabupaten Lotim,” terangnya.

Lalu Suandi menjelaskan, kerusakan pada gedung fisik sekolah sulit untuk ditebak.

Karena fakta di lapangan,

meskipun gedung sekolah itu baru tuntas dikerjakan. Namun tidak menutup kemungkinan mengalami kerusakan, terutama yang disebabkan oleh faktor alam. Sementara, dari pemerintah daerah harus bersikap netral dengan cara mengusulkan sekolah-sekolah yang memang layak untuk mendapatkan bantuan dari beberapa sumber anggaran tersebut.

Akses Kesehatan, LPPA KLU Minta Perempuan Korban Kekerasan Diprioritaskan Tanjung (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Kabupaten Lombok Utara melihat kecenderungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung menurun. Namun dikhawatirkan masih banyak kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak yang justru tidak dilaporkan oleh masyarakat.

Ketua LPPA KLU, Bagiarti, SH., Rabu (11/4) mengungkapkan, kekerasan kepada perempuan dan anak masih minim kontrol dari masyarakat. Sebagaimana LPA yang diandalkan menjadi lembaga advokasi bagi para korban, kerap telat mendapat laporan kasus dari masyarakat. Selain itu, kasus yang banyak terjadi di masyarakat juga seringkali diendapkan dan tidak dilaporkan oleh aparat dusun ke pemerintah atau lembaga terkait.

“Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dana anak memang terlihat menurun. Tetapi itu untuk kasus yang dilaporkan.

Kita menduga banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan,” ujar Bagiarti.

Dicontohkannya, kasus kekerasan terhadap anak yang terakhir ditangani adalah pemerkosaan terhadap anak usia 11 tahun yang dilakukan tetangganya. Kasus yang terjadi di Desa Selengen, kecamatan Kayangan ini ia tangani setelah 7 hari peristiwa menimpa korban. Ia menyayangkan pihak keluarga, masyarakat maupun aparat dusun yang tidak lekas melaporkan peristiwa itu sesaat setelah terjadi.

“Sekarang ini pelaku sudah diamankan di Polres. Kita sayangkan pengaduan yang lambat, karena akan berdampak terhadap proses rehabilitasi bagi korban,” katanya.

Saat ini korban dimaksud telah mendapat penanganan dari pihak medis RSUD Tanjung. Sebelum ia rujuk ke RSUD, korban telah mendapat penanganan di puskesmas, karena menderita pendarahan. Prosedur pengobatan yang diperoleh korban ini pun sempat dikritik oleh Bagiarti. Di mana, korban pemerkosaan yang mengalami pendarahan tidak cepat dirujuk ke RSUD oleh Puskesmas terkait. Korban sebelumnya mendapat penanganan di

Puskesmas selama 7 hari, setelah tidak mampu menghentikan pendarahan baru melakukan rujuk ke RSUD. “Ke depan kita minta supaya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menjadi prioritas pelayanan baik di puskesmas dan rumah sakit. LPA telah berupaya berkoordinasi maksimal dengan Dikes dan rumah sakit. Tetapi namanya oknum masih ada yang tidak memahami sehingga pelayananannya pun sama dengan pasien lain,” ujarnya.

Berbicara anak sebagai korban kekerasan, menurut dia, rehabilitasinya tidak cukup di fisik saja, tetapi juga psikis.

Anak yang menjadi korban cenderung mengalami trauma berkepanjangan sehingga mengganggu proses pemulihan.

Masih menjadi kelemahan bagi LPPA Lombok Utara, saat ini pihaknya tidak memiliki tenaga (relawan) yang cukup untuk memberikan pendampingan dan rehabilitasi.

Di samping tenaga psikolog yang diperbantukan untuk menangani korban masih bergantung dari tenaga yang ada di LPPA Provinsi NTB. (ari)

Disebutkan Lalu Suandi, untuk DAK yang diperbaiki sekitar 21 ruang untuk RKB dan 40 untuk rehab sedang.

Adapun bantuan saat ini tidak hanya untuk ruang belajar, melainkan untuk penunjang lainnya. Adapun yang diajukan Dinas Dikbud Lotim untuk penerima dana bantuan pusat tahun 2018 sekitar 80 unit, namun yang memenuhi kriteria kemudian dilakukan survei sekitar 50 unit baik untuk RKB, renovasi, sanitasi bahkan hingga kantin siswa.

Sementara, Kepala SDN 1 Lenek Kecamatan Aikmel, Iskandar,S.Pd., mengaku jika

SDN 1 Lenek mendapatkan bantuan rehab pertama dan terakhir pada tahun 1985, setelah itu tidak lagi mendapatkan rehab RKB hingga saat ini. Adapun jumlah RKB yang dikhawatirkan membahayakan siswa sebanyak empat RKB yakni untuk kelas satu, dua, tiga dan empat.

Di samping itu, untuk kelas satu dan dua yang mengalami lonjakan siswa yang cukup drastis dipergunakan rumah dinas kepala sekolah dan guru.

Penggunaan rumdis itupun sudah cukup lama dan kondisinya juga cukup membahayakan siswa. (yon)

Diduga Cabuli Anak, Oknum Penjaga Sekolah di Kabar Ditangkap Selong (Suara NTB) Seorang oknum penjaga sekolah di SDN 2 Kabar Kecamatan Sakra Lombok Timur (Lotim), ZA (42) harus meringkuk di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasalnya, ia diduga melakukan perbuatan cabul terhadap empat murid di SD tempatnya bekerja.

Dari informasi yang diterima Suara NTB, tindakan bejat pelaku terkuak setelah salah satu korban mengeluh rasa sakit pada buah dadanya kepada orang tuanya. Korban menceritakan jika rasa sakit yang dirasakannya itu setelah buah dadanya diremas oleh ZA yang tidak lain penjaga sekolahnya.

Mendengar cerita sang anak, orang tua korban, Hadi Jafar (41) langsung melaporkan kasus tersebut ke aparat berwajib. Hadi Jafar mengaku keberatan dan meminta supaya pelaku secepatnya ditangkap sebelum murid yang menjadi korban atas tindakan

bejat pelaku bertambah. Termasuk untuk menghindari tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. I Made Tista, membenarkan penangkapan oknum penjaga sekolah ini.

Pelaku, katanya, sudah ditangkap pada, Selasa lalu. Pelaku dijerat dengan Pasal 82 undang-undang RI Nomor 35/ 2014 perubahan atas Undangundang RI Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurutnya, penangkapan terhadap pelaku saat pihaknya menerima laporan dari orang tua korban. Menurut korban, JP bahwa tindakan itu sudah dua kali dialaminya pada waktu yang berbeda.

Selain JP yang menjadi korban dari perbuatan Zaenal Abidin, terdapat tiga korban lainnya yang mengalami hal serupa. “Saat ini pelaku sudah kita amankan dan sedang dilakukan pengembangan lebih lanjut,” ujarnya. (yon)

PK Golkar Labuapi Targetkan Tiga Kursi di Pileg Giri Menang (Suara NTB) Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Labuapi Lombok Barat (Lobar) menyerahkan usulan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD pemilihan legislatif (pileg) 2019 ke pengurus DPD II Partai Golkar Lobar, Rabu (11/4). Penyerahan DCS oleh PK Labuapi ini merupakan yang pertama kali, sebab PK lain belum menyerahkan DCS. DCS ini diterima Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Lobar Adi Subardi.

Ketua PK Partai Golkar Labuapi, H. Muhammadiyah, S.Pd.I.,MA, menyatakan pihaknya menyerahkan DCS di daerah Labuapi. Penyerahan DCS ini sebagai tindak lanjut dari adanya imbauan dari DPD II Partai Golkar Lobar setelah tiga hari menerima imbauan dari DPD II pihaknya langsung bergerak berkoordinasi dengan PD dan kader semua DPRD Lobar untuk menyelesaikan pengusulan DCS. “Kita menyerahkan DCS ke DPD II setelah tiga hari menerima imbauan dari DPD II. Kita paling

awal menyerahkan,” ujarnya.

Total DCS yang diajukan sebanyak 8 orang, terdiri 5 lakilaki dan 3 perempuan. Hal ini mengacu ketentuan ada perwakilan 30 persen wanita. Untuk target pada pileg nanti, khusus dapil Labuapi dan Kediri sebanyak 3 kursi.

Menurutnya, potensi kader Golkar di Labuapi cukup besar, setelah terpilih menjadi Ketua PK Partai Golkar akhir Desember tahun 2016, dirinya langsung melakukan konsolidasi dengan para kader, PD dan pengurus DPD II. Selain itu pihaknya juga melaksanakan program, baik memberikan pembinaan ke bawah. Pihaknya juga memberikan, sumbangan ke madrasah, masjid dan musala serta masyarakat miskin. “Ini semua kami lakukan demi dan untuk Partai Golkar,” klaimnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Lobar Adi Subardi mengapresiasi keaktifan dari PK Labuapi dalam menyerahkan DCS, sehingga dengan cepat menindaklanjuti

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Ketua PK Partai Golkar Labuapi, H. Muhammadiyah menyerahkan usulan DCS ke DPD II Partai Golkar Lobar, Rabu (11/4). imbauan DPD II terkait penyerahan DCS. “PK Labuapi ini menjadi contoh bagi PK lain sebab cepat menindakalanjuti imbauan DPD II terkait usulan DCS ini. Baru kita instruksikan tiga hari lalu, PK Labua-

pi sudah menyelesaikan, ini contoh,” kata Suhardi.

Setelah menerima DCS dari semua PK, pihaknya akan melakukan orientasi fungsionaris nanti untuk menyeleksi siapa yang dijadikan

daftar calon tetap (DCT), selanjutnya diverifikasi siapa yang diajukan untuk ditetapkan sebagai DCT. Untuk DCS ini pihak DPD II menargetkan tanggal 21 April sudah harus diserahkan ke DPD I.(her)

SUARA NTB Kamis, 12 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Batas Waktu Habis

Tuntaskan Perekaman KTP Elektronik DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah berjuang menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi para calon pemilih di Pilkada NTB mendatang. Di mana ada sekitar 56 ribu calon pemilih yang harus direkam dan harus tuntas sampai tanggal 19 April mendatang.

“Kita punya waktu sepekan untuk menyelesaikan perekaman bagi 56 ribu calon pemilih di daerah ini. Sehingga tidak ada waktu untuk bersantai lagi,” aku Kepala Disdukcapil Loteng, H.M. Darwis, S.H., ke(Suara NTB/dok) H. N. Darwis pada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Rabu (11/4).

Ia menjelaskan, jumlah 56 ribu calon pemilih yang harus direkam merupakan hasil pendataan oleh KPU Loteng pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

“Sebenarnya kalau merujuk data di Disdukcapil Loteng, jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik lebih besar. Tapi itu yang berhasil terdata oleh KPU,” terangnya.

Untuk itu, saat ini pihaknya tengah fokus untuk menuntaskan proses perekaman bagi calon pemilih hasil pendataan KPU Loteng supaya sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) semua calon pemilih yang belum melakukan perekaman sesuai hasil pendataan KPU Loteng sudah tuntas.

Untuk menyelesaikan target ini, selain dengan melakukan perekaman di kantor Disdukcapil Loteng, pihaknya juga turun langsung ke lapangan dengan mengerahkan petugas perekaman mobile dengan sasaran langsung ke desa-desa yang jumlah calon pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik terbanyak.

Diakuinya, untuk mengejar target bukan perkara mudah.

Kini setiap hari pihaknya harus menandatangani ribuan surat keterangan perekaman KTP elektronik untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan, penandatangan surat keterangan perekaman KTP elektronik sudah didelegasikan ke sekretaris dan kepala bidang yang ada. “Untuk surat keterangan perekaman KTP, tidak hanya kepala dinas yang bisa menandatangani. Tetapi juga sudah didelegasikan kewenangan ke sekretaris dinas serta kepala bagian yang ada,” ujarnya.

Kalaupun sampai tenggat waktu yang diberikan, perekaman KTP belum tuntas, bisa dilanjutkan pada tahap penetapan DPT tambahan. Namun, pihaknya tetap akan berupaya maksimal, perekaman calon pemilih Pilkada NTB tuntas sesuai batas waktu yang ada, sehingga para calon pemilih bisa menggunakan hak pilihnya pada gelaran Pilkada NTB, Juni mendatang. (kir)

Pulang Ambil Sabu, Langsung Masuk Bui Praya (Suara NTB) Seorang pemuda asal Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Lombok Tengah (Loteng), RA, sejak Selasa (10/4) malam harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Loteng.

Pemuda 21 tahun ini dibekuk anggota Satuan Resnarkoba Polres Loteng, lantaran tertangkap tangan membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Pelaku ditangkap di Jalan Umum Dolog Kelurahan Semayan Praya usai mengambil paket barang haram di salah satu daerah di wilayah Kota Mararam. “Pelaku sebelumnya mengelak. Namun setelah di tubuhnya ditemukan sabusabu, akhirnya pelaku tidak bisa berkutik. Dan, langsung kita giring ke Mapolres Loteng,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.S.IK.M.H., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Muhaimin, S.H., Rabu (11/4).

Penangkapan sendiri bermula dari informasi yang diterima pihaknya. Kalau pelaku baru pulang dari Kota Mataram mengambil paket sabu-sabu. Polisi kemudian melakukan pengintaian dan menemukan pelaku tengah berada di sekitar jalan umum Dolog Kelurahan Semayan.

Setelah situasi memungkinkan, polisi kemudian melakukan penyergapan. Tidak sadar kalau dirinya tengah jadi incaran polisi, pelaku hanya bisa terdiam. Begitu mengetahui polisi dating, pelaku mencoba melarikan diri, namun pelaku akhirnya tidak bisa berkutik.

Saat dilakukan penggeledahan polisi akhirnya menemukan barang bukti satu poket narkoba jenis sabu-sabu siap edar.

“Sabu-sabu ini diduga akan diedarkan oleh pelaku. Selain juga ada kemungkinan digunakan oleh pelaku,” terangnya.

Polisi kini tengah mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan jaringan peredaran narkoba dari pelaku, baik yang ada di Loteng maupun di Kota Mataram.

Pasalnya, narkoba tidak diperoleh pelaku di Loteng, tapi diperoleh di Kota Mataram. “Pelaku kemungkinan hanya mengedarkan di wilayah Praya saja. Kalau asal narkobanya dari Mataram,” ujarnya. (kir)

Banyak Anggota DPRD Lobar Belum Laporkan Harta Kekayaan

Giri Menang (Suara NTB) Batas terakhir perpanjangan waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) yang diberikan Inspektorat terhadap anggota DPRD Lobar sudah berakhir 10 April lalu. Sementara, informasi yang masuk kepada pihak unsur pimpinan DPRD Lobar sudah terdapat lebih dari setengah dari 45 anggota yang sudah melaporkan. Mereka ada yang melaporkan ke pimpinan dan ada juga yang tidak melaporkan.

“Sekretariat DPRD Lobar (sudah menyampaikan) itu lebih dari setengah (dari 45 anggota) sudah melaporkan, tapi ini (LHKPN) sifatnya per-

sonal tidak bisa kita paksakan untuk melapor ke kita sudah atau tidak melaporkan LHKPN,” ungkap Wakil Ketua III DPRD Lobar, H. Sulhan

Muchlis Ibrahim di ruang kerjanya, Rabu (11/4).

Kendati demikian, pihaknya sebelumnya sudah mendorong para anggota dewan untuk me-

pasti apakah seluruhnya sudah melaporkan atau belum, namun ia merasa ada kemungkinan semua sudah melaporkan. Sebab bagaimanapun LHKPN ini menjadi syarat dari KPU untuk dapat mendaftar dalam pileg 2019.”Pasti ada kekhawatiran dari teman-teman (anggota dewan) ini yang mau menyalonkan diri lagi. Menurut saya pasti dia sudah buat dan sudah kita sampaikan dalam rapat dengan anggota,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/kir)

TANDA TANGAN - Ketua PN Praya, Teguh Harissa, S.H., menandatangani pakta integritas kawasan bebas korupsi dan birokrasi bersih di PN Praya, Rabu (11/4). Penandatanganan ini disaksikan Plt. Bupati Loteng, L. Pathul Bahri serta jajaran FKPD Loteng.

PN Praya Canangkan Kawasan Bebas Korupsi Praya (Suara NTB) Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Praya Lombok Tengah (Loteng) menegaskan komitmen sebagai kawasan bebas korupsi dan birokrasi bersih.

Hal itu ditandai penandatanganan pakta intergritas Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di PN Praya, Rabu (11/4).

Penandatanganan pakta integritas ini melibatkan kepala daerah serta Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (FKPD) Loteng, termasuk Ketua PN Praya. “Pencanangan ini merupakan salah satu upaya bagi PN Praya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang hukum yang bersih dan bebas dari unsur-unsur korupsi,” ujar Ketua PN Praya, Teguh Harissa, S.H. Adanya pencanangan ini, ujanya, kualitas putusan di

PN Praya di masa mendatang bisa semakin baik dan harus benar-benar mengambarkan nilai-nilai keadilan serta sesuai fakta yang ada. Dalam hal ini, siapapun yang bersalah harus tetap dihukum, karena itulah esensi dari sebuah penegakan hukum.

Diakuinya, pencanangan kawasan bebas korupsi juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh PN Praya sekaligus bagian dari penilaian akreditasi, agar PN Praya bisa naik kelas menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB. “Pembenahan internal merupakan salah satu syarat bagi PN Praya untuk bisa naik kelas,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., memberikan apresiasi atas pencanangan kawasan bebas korupsi di PN Praya. Pihaknya berharap, dengan pencanangan tersebut, bukan hanya dari sisi komitmen, tapi

pelayanan yang diberikan PN Praya benar-benar sesuai yang diharapkan semua lapisan masyarakat di daerah ini.

“PN Praya harus benar-benar menjadi kawasan bebas korupsi. Namun semua itu, tidak akan ada artinya jika tidak ada komitmen serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat di daerah ini,’’ ujarnya mengingatkan.

Pathul mencontohkan, jika berbagai upaya yang dilakukan PN Praya untuk bebas korupsi, tapi kalau masyarakat tidak mendukung tidak akan ada artinya. Untuk itulah, peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan PN Praya yang bersih dan bebas korupsi sangat dibutuhkan. “Kalau PN Praya sudah komitmen, masyarakat juga demikian, maka upaya mewujudkan PN Praya yang bersih dan bebas korupsi akan lebih mudah,” tandas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

Tunggakan Klaim BPJS di RSUD Gerung Tembus Rp2,4 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut patuh Patju Gerung Lombok Barat (Lobar) kelabakan membayar biaya untuk membeli obat rumah sakit. Alasannya, klaim BPJS belum dibayarkan mencapai Rp2,4 miliar lebih. Tunggakan klaim BPJS ini terhitung sejak bulan Januari mencapai total Rp 3 miliar lebih, namun pihak BPJS membayar klaim Rp 600 juta. Akibat kondisi ini pihak rumah sakit sedikit terbebani, sebab kewalahan membeli obat yang dipakai untuk pasien BPJS. “Klaim BPJS yang dibayar tidak sesuai dengan kita klaim, klaim kami sekitar Rp3 miliar, namun diklaim hanya Rp600 juta. Ini buat kami kerepotan,” keluh Direktur RSUD Tripat Gerung drg. H. Arbain Ishak kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/4).

Akibat klaim BPJS belum dibayar pembayaran honor tenaga kontrak rumah sakit menjadi terkendala. Pihaknya pun mencari celah untuk menyelesaikan pembayaran honor tenaga kontrak. Sebab pihaknya tak ingin tenaga kontrak daerah saja yang dibayar, namun bersamaan dengan kontrak rumah sakit.

Sebab jika dibayarkan hanya kontrak daerah, maka timbul kecemburuan. Diakuinya, pembayaran honor kontrak rumah sakit sempat molor, namun sudah diselesaikan oleh pihak rumah sakit. Jumlah tenaga kontrak daerah sebanyak 130 orang dan kontrak rumah sakit sebanyak 100 orang lebih. Pembayaran dilakukan melalui bank, namun untuk pembayaran non tunai belum bisa diterapkan total. ‘’Ditargetkan bulan depan pembayaran non tunai bisa dilaksanakan,’’ ujarnya.

Selain terkendala pembayaran honor tenaga kontrak, pihaknya juga kesulitan membayar biaya obat. Pihaknya Kesulitan membayar obat, sementara pihak rekanan terus menagih dengan tagihan terus menumpuk. Pihaknya mengutamakan pembayaran obat, sebab jika itu macet, maka pelayanan akan macet.

Ia menyebut total pasien setiap hari variatif, 100-200 orang.

Dari total pasien ini 90 persen pasien BPJS sedangkan sisanya dari umum. Sehingga ketergantungan penghasilan rumah sakit dari BPJS tinggi, sementara pemasukan dari pasien umum sedikit. Karena ketergantungan pendapatan rumah sakit dari BPJS tinggi, maka biaya bertumpu dari BPJS. (her)

laporkan jika ingin kembali maju menjadi peserta pemilihan legislative (pileg). Mengingat LHKPN itu menjadi salah syarat untuk dapat menjadi konstentan pileg 2019 mendatang. “Di rapat gabungan tetap mengingatkan (untuk melaporkan LHKPN), bila perlu didampingi masing-masing dari pendamping fraksi. Kalau perlu misalnya satu pendamping untuk lima anggota dewan,” jelasnya.

Walau dirinya belum tahu

(Suara NTB/her)

PARKIR - Pelayanan parkir di RSUD Gerung yang dikeluhkan warga, karena dinilai terlalu tinggi.

Warga Keluhkan Biaya Parkir di RSUD Tripat Gerung Giri Menang (Suara NTB) Keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gerung mengeluhkan tingginya biaya parkir di rumah sakit tersebut. Tarif ini berlaku setelah parkir dikelola pihak ketiga.

Kondisi ini pun dinilai memberatkan warga, sebab mereka menjenguk warga sakit justru kembali dibebani biaya parkir yang tinggi.

Mahli warga Gerung mengatakan, biaya parkir di rumah sakit tinggi. Kendaraan roda dua, jelasnya dipungut Rp3 ribu, sedangkan untuk mobil Rp5 ribu. Ia mengaku pelayanan parkir di rumah menggunakan portal otomatis menggunakan mesin. Menurut pel-

ayanan ini cukup bagus sebab mempermudah warga.”Tapi biaya parkir yang ditarik terlalu tinggi,” keluhnya.

Warga, jelasnya, tidak ada pilihan lain untuk tidak parkir di rumah sakit, namun warga dihadapkan pada tarif tinggi.

Sebab warga yang bolak balik justru tetap ditarik.

Seharusnya, kata dia, tarif parkir ini tidak naik drastis.

Mungkin tarif parkir dipungut Rp1.000-1.500 untuk kendaraan roda dua. Begitu juga kendaraan roda empat tidak terlalu tinggi. Pemerintah, jelasnya harus melihat kondisi masyarakat miskin. Sebab notabene warga yang berobat ke rumah sakit dari kalangan kurang mampu.

Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Gerung H. Arbain Ishak, mengaku, persoalan parkir di rumah sakit bukan ranah rumah sakit, sebab sudah dikelola pihak ketiga. “Kita hanya tempat atau lahan, kalau soal tarif parkir pihak ketiga yang berwenang,” kilahnya.

Menurutnya, pemberlakuan portal parkir salah satunya untuk memenuhi syarat baik akreditasi rumah sakit. Perihal persoalan ini bakal disampaikan ke pihak ketiga agar segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan dari tarif parkir ini pihak rumah sakit mendapatkan bagian dari sewa lahan. “Selama ini kan rumah sakit ndak dapat apaapa,” tambahnya. (her)

Lion Air Jajaki Rute Lombok-Jeddah Praya (Suara NTB) Maskapai Lion Air tampaknya belum akan berhenti mengembangkan sayap di Lombok International Airport (LIA). Setelah membuka beberapa rute penerbangan baru awal tahun ini, salah satu maskapai terbesar nasional ini juga kini tengah menjajaki peluang untuk membuka rute penerbangan internasional, LombokJeddah. Apalagi PT. Angkasa Pura (AP) I LIA juga telah membuka tawaran untuk mengisi rute penerbangan internasional tersebut.

“Rute ini (Lombok-Jeddah,red) memang sedang kita jajaki. Potensi serta peluangnya untuk kita buka,” aku Area Manager Lion Grup Denpasar, Fajar Teguh Santoso, kepada Suara NTB, Rabu (11/4).

PT. AP I LIA sempat menawarkan untuk membuka rute tersebut. Pihaknya pun menyambut baik tawaran ini. Di mana nantinya, rute penerbangan khusus untuk melayani penerbangan bagi jemaah umrah yang tren penumpangnya cukup tinggi di LIA. Sehingga nanti, jemaah umrah asal NTB dan Lombok khususnya, tidak perlu lagi transit ke bandara lain.Tetapi bisa langsung ke Jeddah.

Diakuinya, tren penumpang di rute ini cukup bagus.

Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan kajian untuk memastikan kapasitas serta potensi tingkat keterisian penumpang di rute penerbangan ini. “Banyak faktor yang jadi pertimbangan kita untuk membuka rute penerbangan. Selain potensi penumpang juga ketersediaan pesawat,” jelasnya.

Tapi yang jelas, khusus untuk rute Lombok-Jeddah pihaknya dalam hal ini sangat serius. Meski belum bisa memastikan, kapan rute internasional tersebut akan dibuka. “Prinsipnya jika memang rute ini berpotensi kita akan buka. Sehingga masyarakat yang hendak ke Timur Tengah, khususnya jemaah umrah bisa lebih mudah,” tambahnya.

Lebih lanjut, selain rute penerbangan internasional ini, pihaknya juga berencana akan membuka satu rute penerbangan domestik lagi dalam waktu dekat ini, yakni rute Lombok-Balikpapan. Apalagi, tren penumpang di rute ini juga cukup bagus. Harapannya, dengan pembukaan rute ini bisa semakin memuka akses transportasi dari Lombok ke wilayah Indonesia yang lain.

Pasalnya, sejauh ini Lion Air memang lebih banyak melayani penerbangan di Pulau Jawa. Di mana hampir semua rute ke kota-kota besar di Pulau Jawa sudah terlayani oleh penerbangan Lion Air Group. Kalau semua kota-kota besar di Indonesia sudah terkoneksi dari Lombok, maka harapannya arus ekonomi bisa lebih cepat.

Dan, NTB khususnya Pulau Lombok bisa berkembang lebih cepat.

“Akses transportasi memegang peranan vital dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Terutama dari aspek ekonominya,” pungkas Fajar. (kir)

Fajar Teguh Santoso (Suara NTB/kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 12 April 2018

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

O2SN SMP Sukses, Dikbud Sumbawa Pertanyakan Ketidaksertaan Dua Kecamatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs tingkat Kabupaten di Sumbawa telah berlangsung dengan sukses hingga hari terakhir, Rabu (11/4). Komposisi kecamatan peraih medali pun merata. Namun menyisakan pertanyaan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa atas ketidakhadiran dua kecamatan, yang tidak mengirimkan wakilnya pada ajang bergengsi tersebut.

Ratusan atlet ambil bagian dalam pelaksanaan O2SN tahun 2018. Dengan mempertandingkan lima cabang olahraga. Untuk cabor Atletik total atlet yang ikut serta 63 terdiri atlet putra 31 dan atlet putri 32. Karate 20 atlet (putra 13 dan putri 7), Silat 21 atlet (putra 14 dan putri 7). Bulutangkis 34 atlet (putra 19 dan putri 15).

Terakhir cabor Renang total ada 35 atlet, terdiri atas atlet putra 25 dan atlet putri 10. Lokasi pertandingan, cabor Renang di-

pusatkan di Desa Sering Kecamatan Unter Iwes. Bulutangkis di stadion Pragas, Atletik di lapangan Cendrawasih. Sementara cabor Silat dan Karate bertempat di Padepokan Bela Diri GOR Mampis Rungan. Untuk juri/wasit yang bertugas selama berlangsungnya O2SN cabor Silat dan Karate, diambil langsung dari top organisasi. Sedangkan untuk tiga cabor lainnya (Bulutangkis, Renang dan Atletik), juri/wasitnya berasal dari guru olahraga dari beberapa kecamatan. Untuk memberikan kesempatan mendapatkan pengalaman yang sama dalam kegiatan O2SN. Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sudirman Malik S.Pd, didampingi Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP, Shalahuddin S.H, kepada Suara NTB, menyebutkan tiga hari pelaksanaan O2SN telah berlangsung lancar dan sukses. Kecamatan Lopok keluar sebagai Juara umum pertama, dengan meraih tiga emas, tiga perak, satu perunggu. Sum-

Sekretariat Agen PDPGR Akui Tidak Kantongi Data Program Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai sekretariat agen penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) ternyata tidak memiliki data 9 program yang selama ini dijalankan.

Koordinator sekretariat agen PDPGR, Slamet Riadi mengatakan, selama ini seluruh data 9 program yang dikelola melalui agenda (Suara NTB/bug) PDPGR berada di masingSlamet Riadi masing dinas teknis pelaksana. “Kalau untuk data teknis program baik Bariri maupu Pariri semua ada di dinas teknis pelaksana masing-masing,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (11/4).

Ia mengakui, idealnya sekretariat penggerak agen PDPGR harus memiliki data teknis mengenai seluruh pelaksanaan 9 program Pariri dan Bariri. Sebab dalam organisasi kesekretariatan agen, terdapat bagian sekretariat dari 9 program yang di jalankan. Di mana kepala dinas teknis secara langsung menjadi penanggung jawabnya.

“Misalnya program Bariri Tani, ada sekretariatnya di dalam sini. Nah harusnya mereka juga bawa datanya ke sini. Supaya itu bisa dijadikan basis data untuk semua program,” timpalnya.

Selain tidak memiliki data seluruh program baik Pariri maupun Bariri, Slamet juga menyampaikan, jika sejauh ini metode pendataan penerima program oleh para agen masih memiliki kelemahan. Hal ini kemudian membuat data-data yang disajikan tidak maksimal sesuai kebutuhan.

“Untuk semua program kita akui kadang ada masyarakat yang harusnya berhak disentuh tetapi oleh agen tidak di data,” sebutnya.

Belum lagi masih kerap terjadinya kendala komunikasi antara para agen dengan aparatur desa di tingkat bawah. Di mana seharusnya para agen bersama pemerintah desa turun bersama melakukan pendataan untuk memastikan masyarakat calon penerima program benar-benar berhak sesuai dengan ketentuan.

“Kami sudah sampaikan ke agen kalau mendata itu libatkan pihak ketua RT (rukun tetangga) karena mereka yang paling tahu kondisi warganya. Dan untuk menguatkan data, validasi sejak awal di tiap tingkatan mulai dari desa sampai kecamatan sebelum akhirnya difinalisasi di kabupaten,” tukas Slamet yang juga menjabat Kabid Pengembangan Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD KSB ini.

Terakhir ia berharap, persoalan untuk seluruh jenis data program PDPGR mulai dari sasaran hingga realisasinya harus ditempatkan di satu kelembagaan selain di dinas teknis masing-masing. “Yang paling pas memang ya di sekretariat agen PDGR ini.

Jadi kalau butuh data semua program cukup datang ke sini, baik realisasinya sampai rencana tindaklanjut program bisa kita ketahui di melalui satu pintu pada akhirnya,” imbuhnya. (bug)

bangan dari emas atletik putra putri, emas silat putri, perak di renang putra, atletik putri, dan renang putri. Serta medali perunggu di renang putra. Peringkat Kedua diraih Kecamatan Sumbawa dengan dua emas dari cabor bulu tangkis putra dan karate putra. Kemudian dua perak di cabor bulu tangkis putra dan karate putra. Serta tiga perunggu di renang putra, silat putra, dan karate putra. Peringkat ketiga kecamatan Labuan Badas dengan meraih dua emas di cabor karate putri dan renang putra. Satu perak di bulu tangkis Putri. Yang berhak mewakili Kabupaten Sumbawa ke tingkat Provinsi adalah yang juara I setiap cabor putra dan putri. Masing masing diraih oleh atletik putra putri dari Lopok, renang putra dari Badas, renang putri dari Lunyuk, Bulu tangkis putra putri dari Sumbawa, Silat putra dari Lenangguar dan silat putri dari Lopok, Karate putra dan putri dari Badas.

Namun, di balik kesuksesan O2SN tersebut, Dikbud masih

(Suara NTB/ils)

Lukmanul Hakim terkait tetap rutin menyampaikan SPJ setiap program di desa yang akan dilaksanakan.

Bahkan, terkait pemeriksaan jembatan yang rusak diterjang banjir, saat ini pihaknya menunggu jadwal pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Inspektorat bukan Riksus. Sementara itu, terkait kualitas jembatan pihaknya mengklaim sudah sesuai petunjuk seperti disyaratkan. Karena adanya keterlibatan konsultan perencana dan pengawas.

“Kita tetap menunggu pemeriksaan regular dari Inspek-

ki pengalaman tanding yang lebih tinggi di tingkat Kabupaten. “Ropang saja bisa kirim 8 orang. Bahkan sebagian dari SMP Satap yang ada disana.

SMP Dea Malela yang baru berdiri di Lengguar saja bisa mengirimkan wakilnya. Masa Labangka dan Rhee tidak ada atlet yang bisa dikirim. Setidaknya untuk lomba lari atletik. Kalau kegiatan resmi O2SN saja tidak ikut, lalu dimana lagi tempat dipraktekkan hasil mengajar guru olahraga ini.

Padahal guru olahraga ini sering ketemu di MGMP. Kami ingin menggugah kepedulian.

Karena O2SN ini sudah kami sosialisasikan sejak Januari lalu. Jadi terlau kalau ada kecamatan yang tidak siap. Padahal kami Dikbud bangga dengan kemampuan teman teman guru olahraga,”cetus Kak Bo, panggilan akrab Shalahuddin.

Kedepan pihaknya berharap guru yang merupakan ujung tombak pendidikan ini bisa memberikan kesempatan kepada anak didik. Menang jangan

(Suara NTB/arn)

KARATE - Peserta O2SN SMP cabor karate yang tengah dipertandingkan di Padepokan Bela Diri GOR Mampis Rungan Sumbawa. dijadikan tujuan, karena pengalaman adalah guru terbaik.

Para juara yang menjadi wakil Kabupaten nantinya akan dilakukan pembinaan selama lima hari dengan pelatih lokal yang ada di daerah. Sebelum diberangkatkan ke O2SN tingkat Provinsi usai bulan Ramadhan

mendatang. Pihaknya optimis wakil Sumbawa akan bisa melaju hingga ketingkat nasional September mendatang di Yogyakarta. Beberapa cabor yang berpotensi seperti atletik dan renang. Meski tak menutup kemungkinan cabor lain juga bisa berprestasi. (arn/*)

Jalan Seminar Salit-Batu Melik ”Tambal Sulam” Taliwang (Suara NTB)Kondisi jalan Desa Seminar Salit-Batu Melik kecamatan Brang Rea, saat ini sudah semakin memprihatinkan yakni dengan banyaknya lokasi tambal sulam yang membuat jalan ini bergelombang. Jalan yang pengerjaannya selesai akhir tahun 2017 lalu dengan total anggaran ditaksir miliaran rupiah tersebut, sangat tidak berbanding lurus dengan kualitas hasil pekerjaannya. Bahkan terlihat ada puluhan lokasi retakan aspal sepanjang ruas jalan ini.

“Kita akui memang ruas jalan Seminar Salit-Batu Melik sudah ada beberapa titik yang mengalami kerusakan.

Kita juga sudah melakukan tambal sulam di ruas jalan ini, supaya kerusakaannya tidak semakin parah. Selain itu, kita juga tetap meminta kepada kontraktor pelaksana untuk segera melakukan perbaikan,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Penataan Ruang Pemukiman dan Pemukiman (PRPP) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Armayadi ST, kepada Suara NTB, Rabu (11/4).

Dikatakannya, untuk ruas jalan Seminar Salit-Batu Melik, pihak terkait sudah melayangkan surat ke kontraktor untuk segera melakukan perbaikan. Hanya saja pihak kontraktor masih menunggu hingga cuaca yang bagus hingga bulan Mei atau Juni. Jika

Kades Seloto Bantah Jadi Langganan Riksus Taliwang (Suara NTB)Kepala Desa (Kades) Seloto Lukmanul Hakim SP, menyangkal desanya rutin masuk Pemeriksaan Khusus (Riksus) Inspektorat setempat. Kalaupun ada jembatan yang rusak, murni karena faktor alam bukan karena kelalaian dari pihaknya.

Bahkan kondisi jembatan ini juga sudah dilaporkan untuk diambil jalan keluar terbaik baik ke Inspektorat maupun ke Bupati.

“Setau saya dan selama saya menjabat kami belum pernah sekalipun diriksus, baik itu terkait pengelolaan anggaran desa maupun masalah lain. Sementara terkait jembatan yang rusak, kita juga laporkan secara resmi dan kerusakan jembatan ini juga faktor alam bukan kami sengaja.

Bahkan laporan yang kita sampaikan Bupati dan Inspektorat juga disahkan oleh BPBD terkait faktor kerusakannya, “ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (11/4).

Dikatakannya, terkait dengan kata para “pemain lama” yang seolah-olah desa ini sering diriksus itu tentu tidak benar adanya. Karena pihak

menyisakan pertanyaan untuk dua kecamatan, Labangka dan Rhee yang tidak ikut berpartisipasi pada ajang tersebut. Tanpa adanya keterangan. Dalam hal ini, Kadis Dikbud akan memberikan perhatian khusus bagi dua kecamatan tersebut.

“Padahal kami dari Dikbud percaya kualitas guru olahraga di Sumbawa sama. Sehingga kami mempertanyakan, ada apa kok mereka tidak berpartisipasi.

Meski ada juga kecamatan lainnya yang mengirimkan wakil mereka secara terbatas, seperti Tarano, Buer dan Orong Telu, Empang,”terangnya.

Dalam hal ini, pihaknya sudah menyiapkan jatah 20 atlet per kecamatan. Sesuai dengan harapan mereka sebelumnya. Namun kesempatan tersebut nyatanya tidak digunakan dengan baik. Sehingga wajar kemudian kalau Dinas Dikbud mempertanyakan ketidakhadiran dua kecamatan. Sebab partisipasi dalam O2SN ini tidak semata mata menjadi Juara.

Tetapi agar anak didik memili-

torat untuk memastikan kualitas jembatan yang terbangun. Tetapi yang jelas kita sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada,” tegasnya.

Ia menyebutkan, keinginan untuk membangun jembatan ini murni karena kebutuhan dari masyarakat meskipun dengan anggaran yang sedikit. Karena selama ini, pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan jembatan ke daerah untuk bisa dibangun, tetapi tidak ada respon yang baik. Karena kebutuhan jembatan dianggap sangat mendesak, akhirnya Pemdes mengalokasikan dana dari Dana Desa (DD) sekitar Rp143 juta.

Bahkan, hasil konsultasi yang dilakukan pihak desa, seharusnya angka tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan jembatan. Karena untuk jembatan biasanya akan membutuhkan anggaran sekitar Rp. 300-400 juta.

“Memang tidak seharusnya angka (Rp143 juta) kita gelontorkan untuk jembatan, tetapi karena kebutuhannya mendesak, maka tidak ada cara lain,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

TAMBAL SULAM - Jalan Seminar Salit-Batu Melik yang dipenuhi tambal sulam, meski baru diselesaikan pengerjaannya pada 2017 lalu. tetap dipaksakan pengerjaannya bulan April maka hasil pekerjaan tidak akan baik serta akan percuma.

Sementara untuk antisipasi meluasnya kerusakan ruas jalan ini, pihaknya sudah meminta kontraktor untuk bisa dilakukan tambal sulam dan saat ini juga dilakukan meskipun masih belum maksimal. Apalagi saat ini ruas jalan tersebut masih juga dalam tahap pemeliharaan

kontraktor, sehingga pihaknya tetap meminta supaya bisa dilakukan perbaikan terhadap ruas jalan ini. “Kita sudah layangkan surat kepada kontraktor untuk memperbaiki jalan ini, kita juga masih memberikan waktu hingga beberapa bulan kedepan untuk menunggu waktu yang bagus,” ujarnya.

Dijelaskannya, ada beberapa faktor yang menjadikan jalan tersebut cepat rusak,

salah satunya pengerjaan jalan yang cepat dengan tidak menghitung tingkat kepadatan tanah urugannya. Selain itu, waktu pengerjaan jalan juga bisa menjadi faktor lain.

Sebut saja waktu pengerjaan jalan ini (Seminar Salit-Batu Melik) dilakukan saat musim penghujan, sehingga kekeringan tanah urugan tidak maksimal yang membuat kondis jalan menjadi labil. Sementa-

ra untuk indikasi lain, seperti kurangnya spesifikasi dan kualitas jalan, masih perlu pembuktian dari tenaga ahli yang bisa memutuskan.

“Kita belum mampu pastikan apakah ada unsur kelalaian dalam pengerjaan ruas jalan ini, karena prosesnya masih sangat panjang. Tapi yang jelas kita tetap pihak rekanan agar segera memperbaiki jalan yang rusak ini,” tandasnya. (ils)

Benahi Perusda Sumbawa, Timsel Masih Godok Calon Direktur Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa telah melakukan seleksi terhadap lima calon direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Sabalong Samawa. Namun tim seleksi (timsel) masih menggodok beberapa nama yang akan diajukan ke Bupati, sebagai calon Direktur Perusda. Mencari sosok yang akan mampu membangun kembali Perusda yang kini tengah mati suri.

Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi kepada Suara NTB, Rabu (11/4) kemarin, mengakui pihaknya bersama tim seleksi beberapa hari yang lalu sudah melakukan tes baik tulis maupun wawancara terhadap lima kandidat. Dari hasil tes sudah dibuatkan peringkatnya, hanya saja belum bisa dipublikasikan. Karena tim seleksi perlu melakukan rapat kembali untuk mengambil kesimpulan.

“Walaupun sudah ada (hasil tes) tetapi perlu juga disepakati. Sehingga nanti dari hasil itu kita sampaikan ke dewan pengawas untuk diusulkan ke Bupati,” imbuhnya.

Untuk menentukan kandidat yang diusulkan nantinya tergantung kesepakatan. Meskipun hasil tes sudah nampak, namun untuk menjadi seorang pemimpin

perusahaan juga dilihat dari kemampuan dalam dirinya, karakter dan segala macamnya. Sehingga nantinya Bupati bisa memilih yang diusulkan apakah hanya satu orang atau tiga. Makanya saat ini pihaknya tinggal melakukan pertemuan untuk mengambil kesimpulan yang akan diusulkan.

“Dari kelima kandidat yang seleksi itu luar biasa. Ternyata di Sumbawa ini banyak orang pintar yang mempunyai kemampuan manjerial,” kata Sekda.

Pihaknya menyampaikan kepada kandidat bahwa perusahaan daerah Sabalong Samawa tidak sama seperti perusahaan lainnya yang operasionalnya sudah bergerak.

Karena banyak kewajiban yang harus segera diselesaikan. Termasuk utang Perusda yang hampir Rp 1 miliar, baik utang pajak, BPD, dan lainlain. Utang tersebut merupakan utang peninggalan manajemen sebelumnya.

Sampai sekarang di neraca itu tidak satu senpun dibayar.

Makanya, pihaknya sekarang mencari orang yang tidak fokus terhadap bayaran yang diterima di Perusda. Tetapi bagaimana mengelola usaha berdasarkan sumber daya yang ada. Seperti ketersediaan fasilitas kantor, percetakan yang tinggal digerakkan, per-

(Suara NTB/ind)

H. Rasyidi bengkelan lengkap dengan peralatan, mesin cucian mobil hidrolig. Kemudian ada dum truck dan alat pemecah batu.

Hal itu semuanya dipaparkan kepada para kandidat, apakah dengan kondisi tersebut masih bersedia untuk mengelola perusda.

“Artinya dari mereka antusias sekali. Kata mereka, biar kami tidak dapat gaji, berikan kesepampatan kepada kami bagi siapa yang dipilih bupati.

Antusiasme itu kita hargai sekali. Lima orang itu siap semua dengan segala persoalan yang ada,” tandasnya.

Intinya, lanjut Sekda, semua kandidat yang ada ingin agar

ilmu mereka diterapkan untuk mengelolah Perusda. Jika dengan fasilitas yang ada, kinerjanya cukup bagus dalam beberapa bulan maka tidak menutup kemungkinan pemda akan memberikan support anggaran.

Sehingga utang-utang yang ada bisa dicicil secara bertahap.

“Sebenarnya, sudah lama tidak diberikan penyertaan modal. Tahun 2016 pernah dibantu untuk mengurus biaya bagaimana agar PLTS 10 MW di Labangka itu bisa siap nyala. Kemudian bisa dikerjasamakan dengan PLN. Tetapi sampai sekarang belum selesai. Mudah-mudahan nanti dukungan APBN bisa diperbaiki apa kelemahan yang ada di sana. Karena itu sudah diserahkan ke Perusda. Manakala itu bisa beres, saya pikir tidak dibantu pernyataan modal pun bisa. Setiap bulan mereka menerima bayaran,” pungkas Sekda.

Adapun target untuk terisinya jabatan direktur Perusda diakuinya dalam waktu dekat.

Yang jelas tidak sampai keluar dari bulan April ini. Setelah pihaknya bersama tim seleksi berkumpul menentukan kesimpulan, keputusan terakhir yang diusulkan bisa disampaikan ke Bupati. Tetapi intinya Bupatilah yang nantinya akan menentukan. (ind)

SUARA NTB Kamis, 12 April 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Bupati Bima Minta ”Teka Tambora” Terus Digaungkan Agar Mendunia Bima (Suara NTB) Ada nuansa berbeda dalam perayaan Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2018 ini. Jika sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bima hanya menjadi penonton, kini sudah mengambil bagian untuk memperkenalkan Tambora khususnya lingkar utara.

Pemerintah Kabupaten Bima tidak ketinggalan untuk merayakan momentum dalam menyambut meletusnya gunung Tambora satu abad lebih tersebut. Kegiatan FPT Kabupaten Bima dipusatkan di Desa Kawinda To’I Kecamatan Tambora, FPT Kabupaten Bima diawali event Teka Tambora (Naik Tambora). Ratusan peserta, dari dan luar Bima berhasil menaklukan puncak gunung Tambora dengan menancapkan bendera merah putih.

Selain event Teka Tambora, FPT Kabupaten Bima yang dibuka resmi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Selasa (10/4), juga dimeriahkan Parade Perahu, Pameran Ekonomi kreatif, Sangarai Kopi dan Pentas Kesenian.

“Saya minta event Teka Tambora dan kegiatan pendukung lainnya yang digelar perdana tahun ini terus digaungkan agar mendunia,” harap Bupati Bima.

Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini meminta sejumlah OPD teknis terkait, agar mengevaluasi dan memperkuat kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung FPT di wilayah Kabupaten Bima.

“Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita juga memiliki potensi yang tidak kalah dengan

Kecamatan Alas Barat akan Miliki Pasar Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Harapan masyarakat Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa untuk memiliki pasar nampaknya akan terwujud. Pasalnya dalam tahun ini di wilayah kecamatan setempat akan dibangun pasar koperasi yang dananya bersumber dari APBN. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan(Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Arif, M.Si membenarkan hal tersebut. Sumbawa mendapatkan dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementrian Koperasi UKM RI untuk membangun pasar tersebut dengan anggaran Rp 900 juta. Dimana pasar akan dibangun di kecamatan setempat, tepatnya di Desa Mapin Kebag.

“Seperti diketahui, Alas Barat belum memiliki pasar rakyat. Alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan dana TP dari Kementerian Koperasi UKM RI untuk membangun pasar di sana,” ujarnya, Rabu (11/4) kemarin.

Dengan berdirinya pasar nantinya, maka menjadi hadiah bagi Kecamatan Alas Barat yang sebelumnya tidak memiliki pasar. Tentunya masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya dengan baik. Karena untuk mendapatkan anggaran tersebut tidaklah mudah.

“Bapak bupati telah mewanti-wanti agar nantinya pasar tersebut dimanfaatkan secara baik. Karena beliau yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan pasar ini,” terangnya.

Diakuinya, bantuan pasar serupa bukan kali pertama didapatkan Kabupaten Sumbawa. Selain di Alas Barat, sebelumnya pihaknya juga sudah mendapatkannya dan sudah dibangun di Pernang, Kecamatan Buer. Pihaknya berharap, keberadaan pasar koperasi di Alas Barat nantinya akan menambah gairah usaha ekonomi masyarakat setempat.

Kemudian mempermudah jangkauan antara masyarakat penjual maupun masyarakat pembeli.

“Keberadaan pasar di sana akan membuat gerakan masyarakat lebih efisien. Selain hemat waktu juga hemat jarak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, lanjut H. Arif, terkait pasar setempat dokumennya menjelang masuk ke LPBJP untuk dilakukan tender. Dimana dokumen-dokumennya hampir rampung dan sedang diselesaikan. Dimana saat ini pihaknya tengah melakukan penyempurnaan dokumen. (ind)

Persoalan Keamanan Picu Minimnya Investor Lirik Bima Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima diharapkan dapat menuntaskan persoalan keamanan, jika ingin mendatangkan investor.

Pasalnya hal tersebut cukup memberikan pengaruh negatif minimnya investor melirik daerah setempat.

Demikian dikemukakan Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah MM, saat menghadiri seminar Pengembangan Sangiang Komodo Sape (SAKOSA) di Bima belum lama ini. Ridwan mengganggap persoalan keamanan adalah Pekerjaan Rumah (PR) bagi Kabupaten Bima, jika ingin mendatangkan investor.

“Salahsatu PR yang harus dituntaskan agar investor hadir adalah masalah kondusifitas daerah,” katanya Ridwan mengatakan, konflik antar kampung memang menjadi pemicu minimnya invetor melirik Bima. Padahal, kata dia, Kabupaten Bima memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan.

“Bima harus bisa keluar dari tekanan konflik. Jika ini berhasil diretas, dipastikan para investor akan berdatangan,” ujarnya.

Ridwan menyakini banyak investor yang melirik Bima. Karena jika dibandingkan dengan daerah lain, potensi Kabupaten Bima jauh lebih menguntungkan dan memiliki banyak potensi unggulan terutama pada sektor pariwisata dan pertanian.

Akan tetapi, lanjutnya potensi tersebut tidak akan bisa dikelola dengan baik tanpa keterlibatan pihak pemodal. Sebab dalam membangun daerah tidak cukup menggunakan APBD. “Makanya persoalan ini harus dipikirkan bersama,” katanya.

Ridwan Syah menambahkan dalam membangun daerah membutuhkan keterlibatan pihak swasta. Untuk itu penting menjaga kondusivitas daerah. Sebab pihak investor pasti tidak ingin membangun usaha di daerah konflik.

“Pihak swasta itu prinsipnya tidak bicara untung didepan.

Tapi yang utama adalah soal keamanan dan keselamatan,” pungkasnya. (uki)

daerah lain,” katanya.

Bupati meyakini Tambora lingkar utara khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Bima akan lebih dikenal luas.

Hal itu seiring dengan intesnya kegiatan atau event dalam mempromosikan Tambora. “Kondisi ini juga ditambah dengan akses dan sarana menuju ke Tambora sedikit ada perubahan,” katanya.

Bupati memantik semangat masyarakat Kawinda To’I agar terus memberikan kenyamanan terhadap tamu yang berkunjung.

Karena sebagai tuan rumah sudah selayaknya memperlakukan tamu dengan baik. “Kawinda To’I harus menjadi icon destinasi wisata gunung Tambora.

Karena di desa ini semua potensi sudah ada, tinggal dikembangkan,” pungkasnya. (uki/*)

(Suara NTB/uki) (Suara NTB/Uki)

Parade Perahu di desa Kawinda To’I Kecamatan Tambora, Selasa (10/4).

Suasana Sangarai Kopi di arena Pameran Ekonomi Kreatif yang dipusatkan di lapangan Desa Kawinda To’I Kecamatan Tambora, Selasa (10/4).

Perbaikan Bendungan Kemudi Masih Bersifat Jangka Pendek

Dompu (Suara NTB) Banjir bandang yang kerap terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Baka menjadi kendala utama lambannya perbaikan bendungan kemudi. Karenanya, masyarakat beberapa desa di Kecamatan Woja masih akan mengalami kesulitan air bersih. Namun demikian, mengingat saat ini curah sudah rendah proses perbaikan dapat segera dilakukan, tetapi bersifat jangka pendek.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengatakan, karena curah hujan saat ini sudah berkurang upaya darurat akan lebih efektif dilakukan. “Musim hujan sudah mulai berkuang, jadi kalau ada tindakan darurat yang dilakukan oleh PDAM saya yakin akan lebih permanen,

akan lebih efektif. Nanti saya cek lagi,” kata dia kepada Suara NTB, Rabu (11/4).

Diakui, bendungan kemudi satu-satunya tampungan air bersih untuk WTP Selaparang itu memang telah beberapa kali jebol akibat banjir, pun sudah beberapa kali dilakukan perbai-

kan. Namun hasilnya bangunan bendungan tak ada yang mampu betahan lama akibat terjangan banjir.

Kalaupun diperbaiki dengan bangunan permanen diperkirakan hanya akan dipakai atau bertahan 2-3 tahun. Kendati begitu, hal tersebut harus tetap

dilakukan mengingat tanggung jawab moralnya terhadap masyarakat, khususnya pelanggan PDAM untuk WTP Selaparang. Sementara untuk jangka panjang sudah didesain pada pembangunan DAM Mila yang kini masih proses pengerjaan.

“Sebenarnya untuk jangka panjang Dam Mila itu memang sudah didesai juga untuk itu, jadi apa yang kami lakukan sekarang ini sebenarnnya untuk menyelesaikan masalah secara jangka panjang. Jadi kalau disitu (bendungan kemudi, red) sekarang

kami bangun sesuatu yang permanen mungkin hanya dipakai 2-3 tahun, tapi ya tanggung jawab moral kami,” jelasnya.

Dalam hal perbaikan bendungan kemudi yang sudah beberapa kali jebol itu, tambah Bupati, juga terkendala terbatasnya anggaran yang dimiliki pihak PDAM karena telah berkali-kali melakukan perbaikan. Untuk itu, perbaikan kali ini harus dengan langkah yang tepat dan sesuai aturan. “Kami harus mencari nafasnya yang benar-benar sesuai aturan,” pungkasnya. (jun)

FT 2018, Lari Maraton 320 Kilometer Terpanjang se-Asia

(Suara NTB/Ist)

PELANTIKAN - Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin melantik Muhktar Landa sebagai Sekda definitif Kota Bima, Selasa (10/4).

Mukhtar Landa Resmi Dilantik sebagai Sekda Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin resmi melantik, Drs. H. Mukhtar Landa M.H, sebagai Sekretaris Daerah definitif. Proses pelantikan berlangsung di Aula kantor Walikota setempat, Selasa (10/4).

Acara pelantikan tersebut dihadiri Kepala Kejari Kota Bima, Ketua TP PKK Kota Bima Hj Yani Marlina, Plt. Sekda Kota Bima, sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima. Para Sekda sebelummnya yang pernah menjabat, serta Camat dan Lurah.

Pengangkatan Mukhtar Landa sebagai pejabat tertinggi birokrasi tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/881/BKPSDM/IV/ 2018 tentang Pengangkatan Sekda Kota Bima dalam Jabatan Tinggi Pratama (JPT).

Sebelumnya ada tiga nama

yang lolos seleksi JPT, antara lain, Asisten III Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Drs H. Supratman M.AP. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, H. Fahkruranji M.M. Walikota mengatakan pelantikan Sekda Kota Bima tersebut merupakan muara dari sebuah proses panjang sesuai ketentuan yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. “Dan Mukhtar Landa telah berhasil melalui serangkaian tahap seleksi oleh tim yang berkompeten,” katanya.

Menurutnya, tugas Sekda kedepan harus tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sepenuhnya harus menyadari tuntutan.

Karena tuntutan masyarakat ke depan semakin berat.

“Saya berharap Sekda yang

baru saja dilantik mampu bekerja dan memiliki kemampuan untuk membangun Kota Bima lebih baik lagi ke depannya,” katanya.

Selain itu, Walikota yang akan mengakhiri massa jabatannya tahun 2018 ini juga menyampaikan terima kasih terhadap Plt. Sekda, Dr. Ir. H. Syamsuddin, MS, yang telah mengemban tanggungjawab berat ini sebelumnya.

Perlu diketahui, kursi pertama birokrasi Kota Bima itu sudah lowong selama dua tahun. Mulai ditanggalkan oleh, Ir. M. Rum yang memasuki usia pensiun. Selama dua tahun kekosongan, Walikota hanya menunjuk Pelaksana tugas (Plt).

Pejabat pertama yang ditunjuk sebagai Plt. Sekda yakni Muhktar Landa yang saat itu merangkap Kepala DPPKAD Kota Bima. Kemudian seiring berjalannya waktu, jabatan ini diganti oleh Dr. Syamsuddin. (uki)

Dompu (Suara NTB) Beragam kegiatan diselenggaran pada even Festival Tambora (FT) 2018 ini. Satu diantaranya cukup menantang, yakni lari maraton 320 Km. Kegiatan yang diikuti 40 pelari tersebut rupaya memecahkan jarak lari maraton terpanjang se-Asia.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dalam sambutannya mengatakan, jarak tempuh pelari maraton tahun ini rupanya terpanjang se-Asia, karena belum ada satu negara atau daerah di asia yang pernah menyelenggaran maraton sepanjang itu.

“Ternyata lari 320 kilo yang kita adakan di tambora itu adalah yang terpanjang di Asia. Sampai hari ini belum ada tempat lain yang melakukan event maraton 320 kilo,” ungkap dia saat pada acara puncak FT diarea wisata Sarae Nduha, Rabu (11/4).

Kegiatan yang menekankan kebugaran fisik dan stamina tersebut telah sukses dilakukan, para juara pun telah membawa pulang mendali dan sertifikat atas partisipasinya. Termasuk trabas dan hari ini Indonesia Raider juga akan turut memeriahkan.

Diakui Bambag M Yasin, even tahunan ini memang telah bergeser dari tempat biasanya, karena selaku tuan rumah pihaknya ingin memberi nuasa yang baru bagi para

pengunjung, pun membuat lebih banyak pilihan tepat wisata yang bisa disaksikan dan dikunjungi.

“Kami ingin lebih banyak tempat di Kabupaten Dompu ini yang bisa disaksikan dan dilihat oleh para pengunjung,” harapnya.

Kegiatan yang akan diadakan setiap tanggal 11 April itu selain untuk mengenang dahsyatnya letusan Gunung Tambora 1815 silam, juga diharap menjadi inspirasi untuk masa depan pariwisata khususnya di NTB. Pun tambah Bupati usai kegiatan, tiap tahun pada setiap peringatan FT akan ada hal-hal baru yang akan ditampilkan, baik kegiatan kebudayaan, seni, agama dan sebagainya.

“Ini menjadi acuan kita pada even berikutnya, kita akan lihat lagi apa yang belum kita tampilkan atau kegiatan apa yang masih perlu penyempurnaan,” pungkasnya.

Pantauan Suara NTB di lapangan, ribuan pengunjung dari berbagai daerah tampak memadati pusat penyelenggaran FT 2018 ini, termasuk komunitas-komunitas masyarakat. Hanya memang cukup mencolok terlihat mengganggu dan berbeda seperti tahun sebelumnya yakni debu-debu yang bertebaran di lokasi, terlebih ratusan WC umum yang dibangun tidak sepenuhnya dilengkapi persediaan air bersih. (jun)

Bupati Bima Kembali Lantik 35 Pejabat Struktural Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri kembali melantik 35 pejabat struktural pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dua orang diantaranya Camat Palibelo dan Woha, di aula kantor Bupati setempat pada Rabu (11/4) sore.

Proses pelantikan pejabat untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan eselon III dan II tersebut dilakukan oleh Bupati Bima. Turut disaksikan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, H. Muhammad SE dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Bima.

Usai prosesi pengambilan sumpah jabatan. Bupati berharap para pejabat eselon III dan II yang dilantik tersebut agar tidak bereuforia atas jabatan yang diperoleh. Bupati berharap mereka lebih menunjukkan dedikasi, pengabdian untuk menjawab keraguan semua pihak.

“Amanah atau jabatan yang didapat hari ini adalah takdir bapak dan ibu. Untuk itu saya

berharap secepatnya bisa bekerja dan beradaptasi, disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing,” harap Bupati.

Selain itu Bupati, menekankan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar terus mengabdi, berkiprah untuk menunjukkan prestasi gemilang. Serta menunjukkan kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugas dengan baik.

Harapan yang sama disampai-

kan juga oleh Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer. M.Pd. Dahlan mengatakan amanah atau jabatan yang disandang merupakan hasil yang diperoleh atau dedikaso selama ini.

“Kepercayaan yang kami berikan ada dasarnya yakni karakter dan dedikasi yang dibangun selama ini. Maka saya harapkan amanah yang diberikan hari ini dapat dijalankan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

SUMPAH JABATAN - Prosesi pengambilan sumpah jabatan terhadap 35 pejabat yang dilantik oleh Bupati Bima, di aula kantor Bupati, Rabu (11/4).

SUARA NTB

Kamis, 12 April 2018

Pengawasan Proyek Pusat Masih Lemah PEMBANGUNAN infrastruktur di Provinsi NTB yang dibiayai langsung dari APBN, seperti bendungan, dinilai banyak bermasalah. Pasalnya beberapa proyek yang sudah dikerjakan, tidak bertahan lama. Diduga, kualitas pengerjaan tidak sesuai dengan spek yang sudah direncanakan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan infrastruktur, Wahidin HM Noer, kepada Suara NTB, Rabu (11/4) menyampaikan bahwa hal itu terjadi lantaran penga(Suara NTB/dok) wasan pada saat pengerjaan proyek Wahidin HM Noer berlangsung, masih sangat lemah.

“Pengawasannya yang paling utama harus diperkuat. Karena kalau mau menghasilkan pekerjaan yang baik sesuai harapan dan tahan lama, maka sisi pengawasan harus diperketat, untuk menyesuaikan dengan spek itu kan harus pengawasan,” ujarnya.

Diakui Wahidin, pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat terkait buruknya kualitas proyek infrastruktur. Terutama yang didanai dari APBN. Namun demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena hal itu langsung dari anggaran pusat.

Pada dasarnya, lanjut politisi Golkar ini, meskipun anggaran proyek tersebut berasal dari APBN, bukan berarti tidak bisa diawasi oleh masyarakat, termasuk oleh DPRD NTB. “Soal pengawasan itu siapa saja sebenarnya boleh, karena itu untuk kepentingan umum. Nah kita melakukan monitoring terhadap proyek pusat yang di daerah. Kalau pekerjaan itu jelasjelas kita lihat rusak siapapun dia, tidak hanya dewan, masyarakat berhak melaporkan,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Wakil Rakyat dari dapil Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima itu, beberapa kali pihaknya turun langsung meninjaunya pengerjaan proyek infrastruktur, terutama bendungan. Pihaknya tidak menemukan penyimpangan. Meskipun terdapat kerusakan, hal itu masih dalam keadaan wajar.

“Tingkat kerusakannya belum terlalu parah, masih wajar, karena penyebabnya bukan semata faktor kelalaian. Apalagi pekerjaan fiktif, itu tidak mungkin, apalagi dengan zaman sekarang ini,” ujarnya.

“Apalagi ada penganggaran yang tumpang tindih, ndak ada itu. Misalkan tahun ini diangarkan, kemudian tahun depan diangarkan lagi di tempat yang sama, itu ndak bisa dari sisi teknis penganggaran, dia ada masanya,” tambahnya.

Terakhir disampaikannya bahwa dalam pengerjaan proyek infrastruktur, selain memperkuat pengawasan, juga yang perlu diperhatikan adalah rekanan kontraktor yang melakukan pekerjaan tersebut. Sebab tidak sedikit kasus bahwa justru rekananlah yang tidak bekerja profesional. (ndi)

Halaman 8

123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram memanggil belasan guru Rabu 123456789012345678901234567890121234567890123456 (4/4) pekan lalu. Mereka diklarifikasi atas dugaan pungutan liar 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 (pungli) dengan nilai total Rp 2 miliar. Selain itu, Kepala Dinas 123456789012345678901234567890121234567890123456 Pendidikan Sudenom juga dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 saksi bungkam.

Informasi dihimpun Suara NTB, 123456789012345678901234567890121234567890123456 Saksi lainnya seorang kepala sekolah panggilan kepada para kepala sekolah 123456789012345678901234567890121234567890123456 SD 31 Mataram yang menolak menyepukul 10.00 Wita. Selain dimintai ket123456789012345678901234567890121234567890123456 but identitasnya. Ia pun mengaku datang erangan, kepala sekolah juga diminta 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 dan memenuhi panggilan sesuai surat penyidik membawa data dan dokumen 123456789012345678901234567890121234567890123456 dari Kejaksaan. terkait dugaan pungutan liar di sekolah123456789012345678901234567890121234567890123456 Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Matsekolah. Mulai dari tingkat SD sampai 123456789012345678901234567890121234567890123456 aram, Andritama Anasiska, SH., MH dengan SMP, dengan kisaran nilai Rp 2 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 enggan berkomentar soal pemanggilan juta. ‘’Sehingga total nilai dugaan pun123456789012345678901234567890121234567890123456 dan pemeriksaan pejabat hingga kepala gutannya Rp 2 miliar,’’ sebut sumber 123456789012345678901234567890121234567890123456 sekolah tersebut.

Suara NTB. 123456789012345678901234567890121234567890123456 Sementara Kadis Dikbud Kota MatSejumlah kepala sekolah SD hingga 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 aram Sudenom, Selasa (10/4) mengakui SMP terlihat mondar mandir di Kejak123456789012345678901234567890121234567890123456 ada panggilan jaksa. Namun ia enggan saan. Mereka keluar masuk melalui 123456789012345678901234567890121234567890123456 berkomentar lebih jauh. Termasuk pangAula Kejari Mataram untuk dimintai 123456789012345678901234567890121234567890123456 gilan atas pemeriksaannya pada hari keterangan. Saat dikonfirmasi Suara 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 yang sama. ‘’Iya, memang ada (panggiNTB, satu pun tidak ada yang berko123456789012345678901234567890121234567890123456 lan),” jawabnya di Kantor Walikota Mamentar. ‘’Saya datang ya karena dipang123456789012345678901234567890121234567890123456 taram. “Itu itu saja yang ditanya,” cegil,’’ ujar seorang kepala sekolah yang 123456789012345678901234567890121234567890123456 tusnya saat ditanya seputar pemerikmengaku bertugas di salah satu SD di 123456789012345678901234567890121234567890123456 saan dan kasus dugaan pungli. Sudenom Ampenan. Mengenai berapa nilai dug123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 pun berlalu. (ars/cem) aan pungutan liar melalui dana BOS, 123456789012345678901234567890121234567890123456

Sejumlah Guru SD di Mataram Diperiksa Jaksa

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Wakapolsek Senggigi, I Nengah Suweta didampingi Kanit Reskrim, Akmal Novian Reza menunjukkan tersangka dan barang bukti pencurian sepeda motor, Rabu (11/4).

Dendam, Menantu Curi Motor Mertua Giri Menang (Suara NTB) – Dendam buruh serabutan berinisial SN (34) kepada mertuanya berujung penjara. Sebab pernah diusir dari rumah, pria asal Desa Senggigi, Batulayar, Lombok Barat pun nekat berbuat jahat.

Tersangka SN mengambil motor mertuanya diam-diam sepekan yang lalu. Hal itu dilakukannya saat kakak iparnya yang menggunakan motor itu baru pulang dari pasar.

SN tahu benar posisi kunci motor tersebut disimpan. Sebab, sebelumnya dia pernah tinggal serumah dengan kakak iparnya itu bersama istri, dan mertuanya di Dusun Kedondong Bawak, Desa Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat.

Tersangka SN mengetahui kakak iparnya itu sedang di kamar mandi.

Dia yang baru pulang menggembala sapi kemudian menyelinap ke ruang tengah. Lalu mengambil kunci yang biasa disimpan di samping televisi.

Motor Honda Spacy DR 3585 CD tersebut kemudian dibawa kabur ke kos tersangka di Monjok Culik, Selaparang, Mataram. Kos terse-

but dia tempati setelah dia bersama istrinya diusir dari rumah.

Motor hasil curian itu kemudian dia gadaikan kepada seseorang di Cakranegara, Mataram seharga Rp 3 juta.

“Dia merencanakan mengambil motor itu karena alasan sakit hati,” kata Wakapolsek Senggigi, AKP I Nengah Suweta didampingi Kanit Reskrim, Iptu Akmal Novian Reza, Rabu (11/4).

Tersangka yang hidup terkatung setelah diusir itu kemudian menghabiskan uang hasil gadai motor mertuanya. Diantaranya untuk membayar kos dan membeli kebutuhan sehari-hari.

Tersangka SN pun mengakui aksinya mencuri motor mertuanya tersebut. SN menyebut, dirinya merasa dendam karena pernah diusir dari rumah.

“Sehari sebelum kejadian, istri saya cek-cok dengan kakaknya.

Karena itu saya dan istri saya diusir. Setelah itu saya niat ambil motornya, saya pinjam,” kata SN mengakui perbuatannya.why) (Suara NTB/why)

BERLATIH - Pleton pengurai massa Ditsabhara Polda NTB berlatih menembakkan flash ball, Rabu (11/4) di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB.

Lokasi Debat Kandidat Diamankan Ketat Mataram (Suara NTB) – Instruksi Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli soal pengamanan debat kandidat Pilgub NTB 2018 ditanggapi Polres Mataram. Rencana pengamanan sudah disiapkan dengan membagi cakupan pengamanan menjadi tiga ring.

Debat kandidat akan digelar dua kali, yakni pada 12 Mei dan 29 Mei. Massa pendukung masing-masing calon dapat menyaksikan di lokasi tetapi dengan lokasi terbatas. Atau bisa dari rumah karena debat tersebut disiarkan televisi.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menjelaskan, tanggal pelaksanaan debat kandidat memang sudah ditetapkan. Tetapi untuk lokasi masih tentatif karena debat kandidat tersebut

penyelenggara teknisnya masih ditender KPUD NTB. “Perintah dari pimpinan sudah jelas. Ada beberapa kualifikasi untuk lokasi debat agar dapat berjalan lancar dan mencegah konflik,” ujarnya didampingi Kabagops Kompol Taufik, Rabu (11/4).

Dia menyebutkan, kualifikasi itu antara lain akses keluar masuk, kapasitas pengunjung lokasi, serta mobilitas. Persyaratan itu sebagai acuan rencana pengamanan.

Pengamanan dibagi menjadi tiga ring. Yakni ring satu di dalam gedung, ring dua parkiran gedung, dan ring tiga jalan raya dan lingkungan sekitar.

Muhammad menjelaskan, setiap pengunjung yang masuk ring satu akan dilengkapi dengan kartu pengenal khusus. se-

mentara untuk lokasi akan disterilisasi oleh unit satwa Polda NTB dan Gegana Brimob.

Benda tajam dan benda berbahaya disterilisasi di tiap ring pengamanan. Jumlah personel yang diterjunkan juga menyesuaikan.

“Harapannya agar kegiatan itu berjalan baik. Pendukung tidak terpengaruh dengan hal lain. Jadi fokus dengan substansi debat yang disampaikan pasangan calon,” terangnya.

Sementara Padal Subdit Dalmas Ditsabhara Polda NTB, Kompol Arief Yuswanto menegaskan, jajarannya sudah menyiapkan pasukan yang siap diterjunkan menghadapi potensi gangguan pada Pilkada Serentak 2018 ini.

“Kita menyiapkan diri dengan persiapan dalam kondisi

terburuk. Sehingga sewaktuwaktu terjadi kita sudah terlatih dan mampu mengatasi itu,” kata dia ditemui terpisah kemarin.

Dia menjelaskan, untuk penanganan dengan intensitas tinggi ditandai dengan situasi merah. Pada saat itu pasukan pengurai massa diterjunkan untuk menghalau.

Pasukan tersebut dibentuk satu pleton berjumlah 30 orang yang dilengkapi dengan kendaraan roda dua Kawasaki KLX 250 cc, pengendara, dan operator flash ball.

“Itu nanti berfungsi memukul mundur massa yang rusuh. Pada dasarnya kita sudah siap, tapi bila perlu pleton ini tidak perlu turun karena situasi dapat dijaga dengan kondusif,” tutup Arief. (why)

Lobar Optimis Juara Lomba KB Tingkat Provinsi

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala DP2KBP3A, Ramadan Hariyanto

(DP2KBP3A) optimis mampu meraih juara I pada lomba Keluarga Berencana (KB) tingkat provinsi. Untuk penilaian tim juri dari provinsi sudah turun ke Lobar Selasa kemarin.

Sebanyak 30 orang anggota tim penilai Lomba Keluarga Berencana tingkat Provinsi NTB mengunjungi Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi. Kedatangan tim penilai diterima langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. L. Saswadi didampingi Kepala Dinas DP2KBP3A Lobar Hary Ramadhan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lobar, Hj. Sukerniati dan anggota TP-PKK Kecamatan Labuapi serta para kader BKB, BKR, dan Kelompok BKL di Kantor Desa Telagawaru, Selasa (10/4).

Sama’an selaku ketua rombongan mengaku bangga karena untuk pertama kali dirinya

disambut secara langsung oleh seorang Bupati. Kabupaten Lombok Barat sendiri menjadi kabupaten terakhir yang dinilai setelah kabupaten/kota yang ada. Dalam lomba kali ini tim penilai akan memilih pemenang dari kabupaten/kota se-NTB dengan kategori Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integartif, Kader Teladan Bina Keluarga Remaja, Kelompok Bina Keluarga Lansia, Pengelola Kelompok UPPKS, Pengelola PPKS, KB Lestari, pelayanan KB MKJP dan Praktik mandiri, Motivator KB pria, serta PKB/PPKBD teladan tingkat provinsi NTB. Sementara itu, Pjs Bupati Saswadi mengaku antusias dengan penilaian kali ini. Terutama waktu penilaian yang bertepatan dengan momentum peringatan HUT Lobar ke 60. “Kami sangat bersemangat mengikuti lomba ini. Kebetulan bertepatan dengan perayaan HUT Lobar yang jatuh pada tanggal 17 April mendatang,” kata Saswadi. Melalui lomba ini Saswadi berharap da-

(Suara NTB/her)

Pjs Bupati Lobar saat memberikan sambutan saat menerima tim juri lomba KB tingkat provinsi. pat meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pemberdayaan kelompok kegiatan di masyarakat. Termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas, pengetahuan dan keterampilan kader dalam membina pengasuhan tumbuh

kembang anak, remaja serta pembinaan anggota lansia.

“Seluruh pihak baik eksekutif dan legislatif serta seluruh komponen masyarakat harus saling bersinergi dalam mendukung program-program yang bersentuhan langsung

(Suara NTB/her)

Para tamu yang hadir saat penilaian lomba KB dengan masyarakat. Sehingga Lombok Barat terus berprestasi seperti slogan yang selalu didengung-dengungkan yaitu Lombok Barat Terus Berprestasi,” tegas Saswadi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas DP2KBP3A Lobar Ra-

madan Hariyanto, S.Sos., mengaku optimis Kabupaten Lombok Barat akan juara. “Lombok Barat pasti menang. Saya yakin Kabupaten Lombok Barat juara, karena Desa Telagawaru Kampung KB Pertama di NTB,” pungkasnya. (her/*)

SUARA NTB

Kamis, 12 April 2018

Halaman 9

Tekan Pernikahan Dini

Upaya Wujudkan Indonesia Maju Tahun 2045 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes pada kesempatan yang sama menjelaskan, memasuki bonus demografi akan memajukan bangsa. Bila penduduk tidak dikendalikan akan menjadi masalah bagi keluarga hingga bangsa.

“Generasi tidak cerdas, tidak tangguh dan tidak memberi kontribusi yang baik bagi daerah maupun Bangsa,” katanya.

Diakui Gatot, angka pernikahan dini masih cukup tinggi terjadi dan itu bisa dilihat dari lingkungan di sekitar. Ketika terjadi pernikahan dini, peluang dampak negatifnya cukup tinggi bagi anak yang nikah dini tapi juga pada anak yang dilahirkan. Karena anak tersebut akan mendapat masalah dalam asupan gizi, kesehatannya dan lainnya. “Daerah kita termasuk yang cukup tinggi anak yang masalah dengan gizi atau stunting. Ini merugikan, berdampak negatif bagi anak itu sendiri. Kalau besar, berdampak negatif bagi anak itu sendiri, dari sisi cerdas juga kurang cerdasnya,” terangnya.

Untuk kesehatan, Pemda Dompu melalui jajaran Kesehatan melakukan pemberian tablet tambah darah pada siswi SMP hingga SMA setiap pekan. Ini penting, karena sekitar 60 persen remaja putri mengalami anemia. Penderita anemia, kurang semangat dan cepat ngantuk saat belajar. Ketika menjadi ibu, ia berpotensi melahirkan BBLR (berat bayi lahir rendah). Idealnya, berat bayi 2,5 kg dan panjang badannya 48 cm,” ungkapnya.

Wakil Ketua Kwarcab Dompu, Yani Hartono, SP menambahkan, tugas pramuka diatur dalam UU No 20 tentang gerakan kepanduan. Pramuka sebagai salah satu organisasi kepanduan diberi tugas oleh negara untuk membentuk generasi muda yang berkarakter kebangsaan, sehat jasmani dan rohaninya. “Kita hidup harus selalu berpikir positif. Kalau berpikir negatif, nanti hasilnya akan negatif. Untuk menjadikan Indonesia negara maju di tahun 2045, maka ciri keindonesiaan itu harus terlihat,” katanya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menghadiri acara puncak Festival Pesona Tambora di Sarae Nduha Doro Ncanga Kabupaten Dompu (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Tahun 2045 diperkirakan Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Saat itu, Indonesia akan mengalami bonus demografi dan syaratnya penduduk usia produktif lebih banyak.

Mencegah pernikahan dini dan merencanaan keluarga harus sukses dilakukan untuk mewujudkan penduduk yang sehat dan produktif.

BKKBN Perwakilan NTB terus mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan pada anak – anak remaja untuk mencegah pernikahan dini yang masih tinggi terjadi. Sosialisasi kali ini menyasar anak – anak pramuka penegak dari seluruh NTB di bumi perkemahan lokasi Festival Pesona Tambora 2018 Sarae Nduha, Selasa (10/4) malam.

Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr H L. Makripuddin mengungkapkan, pada tahun 1945 atau 27 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara maju. Syaratnya, bonus demografi yaitu penduduk usia produktif lebih banyak.

Tapi kendala terbesar saat ini, bayi banyak mengalami stunting (pendek). Tapi yang menyedihkan, bukan hanya pendek ototnya, tapi juga pendek otak. “Kalau 2045 Indonesia tidak menjadi negara maju, negara kaya, maka selamanya Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Artinya, maju atau tidak Indonesia di tahun 2045 tergantung adik – adik sebagai pelaku bonus demografi tadi,” katanya.

Diberitakan media, ada 2 orang siswi di Pulau Lombok ikut ujian dalam keadaan hamil dan dipastikan tidak akan menikmati bonus demografi. Untuk menghindari itu, agar mengikuti salam gendre yang disemarakkan BKKBN yaitu tidak menikah dini, tidak melakukan seks bebas, dan tidak pada narkoba. Usia pernikahan idealnya 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun laki – laki. Ketika sudah menikah, harus direncanakan jumlah anak. “Kalau sudah tamat SMA, silahkan lanjutkan kuliah setinggi – tingginya. Setelah (kuliah) itu, baru direncanakan kerja. Ada dua ilmu yang harus dikuasai, ilmu komputer dan bahasa Inggris. Kalau itu dikuasai, maka adik – adik tidak susah cari kerja,” ingatnya.

Rangkaian kegiatan BKKBN Provinsi NTB pada acara puncak Festival Pesona Tambora di Sarae Nduha Doro Ncanga Kabupaten Dompu.

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Keluarga Anang Jadi Magnet FPT 2018 undangan langsung berkerumun mendekati panggung utama. Apalagi Ashanty memberikan kesempatan kepada tamu undangan untuk mendekati panggung dan para penggemar keluarga Anang ini tidak lagi menghiraukan walaupun diminta tetap duduk di depan panggung.

Kendati ribuan warga dan tamu undangan memenuhi hamparan sekitar panggung utama saat Anang, Ashanty dan Aurel tampil bernyanyi, namun tamu undangan ini kembali mengosongkan sekitar panggung utama untuk menyaksikan 10 orang anggota pasukan TNI AL yang melakukan terjun payung di

lokasi puncak acara FPT, Rabu (11/4).

Staf ahli Menteri Bidang Multikultural Kementerian Pariwisata RI, Esthy Reko Astuty yang mewakili Menteri Pariwisata pada acara FPT 2018 di Sarae Nduha Doro Ncanga Dompu, Rabu (11/4) kemarin mengungkapkan, event FPT telah ditetapkan menjadi kalender event wonderful Indonesia.

Event ini sudah keempat kali dilaksanakan sejak diresmikan tahun 2015. “Event ini menjadi perhatian dan diharapkan bisa menarik wisatawan,” kata Esthy.

Ia pun mengungkapkan, secara nasional target kunjungan wisatawan mancanegara di

stay (pondok wisata) dan konektivitas udara). “Kita punya prioritas program untuk mengatasi kendala seperti kesulitan akomodasi, mungkin mas anang rasakan.

Kemudian aksessibilitas yang mbak Ashanty merasakan.

Kita ada program strategis, moment tourism,” jelasnya.

Gubernur NTB yang diwakili oleh Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menegaskan, tugas pemerintah menyiapkan destinasi wisata yang baik dan indah, serta event atau kegiatan yang bisa membuat orang hadir di tempat wisata. Hal itulah yang dibuat panitia untuk pelaksanaan FPT yang sudah tahun ke-4. “Itulah yang dilakukan panitia hari ini mendatangkan Mas Anang, Ashanty, dan Aurel,” katanya.

Ia pun berharap, event FPT bisa menjadikan Pesona Tambora yang lebih baik, lebih terke-

tahun 2019 sebanyak 20 juta jiwa dan 275 juta jiwa domestik. Pada 2018 ini sebanyak 17 juta jiwa dari mancanegara.

Berbagai event diselenggarakan sebelum puncak FPT hingga acara puncak perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan. “Di sini ada Taman Nasional Gunung Tambora yang 4 tahun lalu sudah diresmikan dan di sini ada pabrik gula. Ini akan sangat mendukung pencapaian target (kunjungan wisatawan),” katanya.

Esthy juga mengungkapkan, Kementerian Pariwisata RI telah meluncurkan program strategis dalam mengatasi kendala untuk destinasi wisata. Yaitu digital tourism, home-

san dari festival – festival Pesona Tambora tahun – tahun lalu dan akan terus ditingkatkan, sehingga festival ini akan masuk dalam peringatan para pelancong, para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengungkapkan, pelaksanaan FPT tahun 2018 ini digeser dari tempat biasanya karena ingin memberikan nuasa yang baru dan ingin lebih banyak tempat wisata di Dompu disaksikan oleh wisatawan. Tahun ini ada banyak kegiatan yang dilakukan dan yang cukup menantang yaitu event Tambora Challange 320 KM yang diikuti oleh 40 orang pelari profesional. Event ini menjadi event lari maraton terpanjang di Asia. “Apa yang disaksikan dan dirasakan hari ini berkenan menjadi sesuatu yang terkesan yang sangat memberi inspirasi bagi masa depan pariwisata Indonesia,

khususnya Provinsi NTB,” harapnya.

H Bambang juga menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada pemerintah pusat yang telah mendukung dan membiayai berbagai kegiatan FPT untuk kemajuan pariwisata Dompu. Apresiasi yang sama juga disampaikan kepada berbagai pihak lainnya yang ikut mendukung suksesnya acara. “Saya berterimakasih secara khusus kepada sponsor, para pendukung kegiatan dan terutama pemerintah pusat yang telah membiayai kegiatan ini,” katanya.

Ia pun berharap, pelaksanaan festival tahun 2019 mendatang akan semakin heboh dengan berbagai atraksi yang lebih menantang selama sepekan di Tambora. Karenanya, kegiatan pada festival Tambora 2018 diharapkan menjadi awal dan permulaan untuk pertemuan berikutnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2018 kembali digelar di padang savana Doro Ncanga Dompu sebagai ajang promosi untuk semakin mengenalkan potensi pariwisata Dompu dan sekitarnya. Berbagai event diselenggarakan menjelang festival hingga menjadikan Tambora hampir memuncaki trending topic media sosial nasional.

Kehadiran Anang Hermansyah, Ashanty dan Aurel penyanyi nasional yang turut memeriahkan festival untuk tahun ke 4 ini ikut menjadikan Tambora sebagai trending topic. Tidak heran, saat ketiga penyanyi ini tampil para tamu

Penampilan keluarga Anang Hermansyah di panggung FPT 2018

(Suara NTB/ula)

Sekda NTB dan Muspida bersama Bupati Dompu dan Wakil Bupati saat menghadiri FPT 2018

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu didampingi Sekda NTB dan pejabat pusat daerah memukul beduk menadai dibukanya FPT 2018

Pesta rakyat Dompu serangkaian kegiatan FPT 2018

Tarian Ngahi Rawi Pahu ditampilkan dalam FPT 2018

SUARA NTB Kamis, 12 April 2018

Tak Bertanggung Jawab LARANGAN membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah diterapkan sejak awal tahun ajaran 2017/2018 lalu.

Sejumlah sekolah sudah menerapkannya, dengan cara melarang siswa yang tidak memiliki SIM membawa sepeda motor ke sekolah.

Namun ada juga siswa yang menitipkan kendaraannya di lahan mi(Suara NTB/ron) lik warga yang beRidwan rada dekat sekolah.

Sekolah tidak mau bertanggung jawab terhadap kendaraan yang dititipkan itu.

Kepala SMKN 9 Mataram, Ridwan, S.Pd., MMPd., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin mengatakan pihaknya sudah sejak lama menerapkan larangan itu. Sampai saat ini tidak ada masalah. Meski demikian, ia mengakui ada siswanya yang menitipkan sepeda motor ke lahan milik warga yang berada di dekat sekolah. “Jika dititip ke lahan warga, itu menjadi tanggungg jawab warga. Tugas sekolah tidak memperbolehkan siswa yang tidak memiliki SIM membawa sepeda motor ke sekolah,” katanya.

Ia mengakui, siswa di SMKN 9 Mataram menitip kendaraannya di lahan milik warga di dekat sekolah, dan kebetulan di pinggir jalan raya sehingga dengan jelas terlihat. Namun ia menegaskan, bukan berarti itu menjadi tanggung jawab sekolah. Ia juga tetap mengimbau kepada warga untuk menjaga kendaraan siswa.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui belum lama ini, mengakui sistem transportasi yang terintegrasi sampai ke perumahan masih belum memadai. Hal ini membuat sulitnya akses siswa ke sekolah jika tidak menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. “Kita belum punya sistem transportasi yang memadai,” akunya.

Menurutnya, larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM itu masih sebatas imbauan. Larangan itu diberlakukan mulai tahun ajaran 2017/2018. Ketentuan itu tertuang melalui surat edaran gubernur tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif.

Berbunyi sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki SIM. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dikbud NTB Tegaskan Fokus Tata Sekolah Negeri Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pihak menyesalkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB yang tidak mengakomodir guru honorer swasta SMA dan SMK untuk mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) honorer SMA, SMK, dan SLB Negeri sebagai guru kontrak daerah. Menanggapi hal itu, Dinas Dikbud NTB menegaskan saat ini sedang konsentrasi melakukan penataan di sekolah negeri.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/4) menegaskan masalah pendidikan sangat banyak, mulai dari sarana dan prasarana, ketenagaan, baik dari sisi jumlah dan kualitas. Termasuk tenaga pendidik dan kependidikan. Diakuinya masalah pendidikan juga ada di sekolah negeri dan sekolah swasta. Saat ini pihaknya tengah fokus melakukan penataan pada sekolah negeri.

“Kita kan tidak main sulap, oleh karena itu jangan kita selesaikan semua sekarang, kita benahi dulu negeri, sarana dan prasarananya kita lengkapi, kemudian ketenagaannya kita benahi, dengan cara transparan dan terbuka, sekarang ini yang sedang ditata itu negeri, keberadaan guru negeri sekarang, jangan semuanya dicampuradukkan, tidak akan selesai,” tegas Suruji.

Sebelumnya juga, Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lombok Barat (Lobar)-Mataram,

Abdurrosyidin R., mengatakan pihaknya mengadakan UKG bagi guru-guru honorer di sekolah negeri. Apalagi tenaga honorer di sekolah negeri melebihi kebutuhan. “Maka kita petakan kompetensinya karena teman-teman di sekolah negeri itu ada yang mengajar tidak linier dengan ijazah S1-nya , mereka harus kembali ke basic keilmuannya,” ujar Rosyidin.

Selain itu, pihaknya tidak boleh mengangkat guru honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, hal itu sesuai dengan aturan. “Jadi honorer itu di sekolah negeri, bukan kita diskriminasi, tidak ada diskriminasi itu, karena sekolah swasta itu menyelenggarakan pendidikan itu artinya sudah punya sumber daya melaksanakan atau menyeleng-

garakan sistem pendidikannya. Nanti salah kita kalau angkat guru honorer dan ditempatkan di sekolah swasta, setahu saya regulasinya itu tidak boleh,” jelas Rosyidin.

Saat ini kondisi guru PNS yang dibutuhkan untuk mengajar di SMA, SMK, dan SLB Negeri sampai tahun 2018 sebanyak 7.571 orang, sedangkan yang tersedia saat ini sebanyak 4.839 orag sehingga kekurangan 2.764 orang. Sementara guru non PNS yang saat ini berada atau bertugas di sekolah sebanyak 6.725 orang yang diangkat melalui SK Bupati/Wali Kota dan SK Kepala Sekolah, dengan rincian guru SMA Negeri yang diangkat dengan SK Bupati/Wali Kota sebanyak 563 orang dan diangkat dengan SK Kepala Sekolah sebanyak 3.487 orang.

Sedangkan untuk SMK Negeri guru yang diangkat dengan SK Bupati/Wali Kota sebanyak 196 orang dan diangkat dengan SK Kepala Sekolah sebanyak 2.389 orang, serta guru SLB hanH. Muh. Suruji ya diangkat dengan SK kepala sekolah sebanyak 110 orang. (ron) (Suara NTB/dok)

Praktik Tata Boga, Siswa Dilatih Memasak

(Suara NTB/ist)

PRAKTIK - Siswa SMPN 1 Pringgabaya sedang praktik memasak. Adanya praktik ini mampu mengajarkan siswa bisa mandiri, kreatif dan inovatif.

Selong (Suara NTB) Dalam rangka pengambilan nilai Ujian Praktik Bidang Studi Tata Boga tahun ajaran 2017/ 2018, SMPN 1 Pringgabaya mengadakan Ujian praktik memasak untuk seluruh siswa kelas IX. Tiap kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok diberi tugas untuk memasak aneka jenis masakan lengkap dengan hidangan pembuka dan penutup. Penilaian dilakukan di kelas masing-masing. Tim penilai langsung oleh dewan guru.

Guru Tata Boga SMPN 1 Pringgabaya Deni Handayani menjelaskan masakan yang dihidangkan dari segi penataan, penampilan dan rasa sudah sangat baik. Hal ini ini telah membuktikan bahwa kerjasama yang baik bagi setiap kelompok, sehingga menghasilkan karya dan rasa yang terbaik dan masakan yang enak.

Bukan hanya enak menurut kelompoknya masing-masing, tetapi juga oleh tim penilai.

“Juga merasakan bahwa dari penampilan,kreasi,rasasudahsangat baik. Dari seluruh masakan yang dihidangkan sudah sangat baik dan enak, mudah-mudahan seluruh siswa mendapatkan nilai tertinggi di Ujian Praktik Tata Boga ini,” urainya belum lama ini.

Praktik Tata Boga ini diujikan pada hari terakhir ujian praktik dan pada ujian praktik ini para siswa diberikan tugas untuk pembuatan menu kreasi masakan beraneka ragam, lengkap dengan lauk pauknya dan hidangan pembuka dan penutup.

Melalui adanya praktik memasak lewat mata pelajaran tata boga ini, paling tidak siswa diajarkan untuk mandiri, kreatif, inovatif, sehingga ujungnya bisa melahirkan anak-anak mandiri bermanfaat bagi orang tua. (dys)

Pola Gosok Gigi Keliru, Kebiasan Murid Harus Diubah Tanjung (Suara NTB) Pola hidup bersih dan sehat belakangan menjadi perhatian pemerintah, tak terkecuali kebiasaan menggosok gigi. Namun tidak jarang, masyarakat masih banyak yang melakukan kekeliruan dalam menggosok gigi. Kekeliruan ini berdampak terhadap banyaknya kasus anak-anak sekolah yang mengidap sakit gigi.

Dasar itu pula, drg. Aldilla Youthina Oktavanny, tergerak untuk merubah kebiasaan gosok gigi siswa sekolah dan keluarga (Rubisilala) di sekolah-sekolah. Diawali di SDN 1 Gondang, Selasa (10/4), puluhan murid SD dilibatkan untuk menggosok gigi secara benar. Siswa memperoleh bantuan sikat gigi dan pasta gigi. Untuk tahap awal ini, drg. Vanny, dibantu oleh Yayasan Endri’s Foundation. Ke depan akan disupport sabun, sikat gigi, pasta dan beberapa kebutuhan yang berkaitan dengan sanitasi di lingkungan sekolah.

Vanny menilai, masih banyak anak-anak ataupun masyarakat pada umumnya yang menerapkan pola menggosok gigi yang salah.

Masyarakat umumnya menggosok gigi sebanyak tiga kali sehari, padahal pola yang benar adalah 2 kali sehari. Tidak hanya volume menggosok gigi, cara menggosok gigi yang benar juga perlu mendapat bimbingan kepada anak-anak sekolah.

“Saat ini saya memprogramkan cara menjaga kesehatan gigi melalui program Rubisilala. Pola bagaimana cara menggosok gigi yang baik agar tidak rusak,” katanya.

Menurut dokter gigi yang bekerja di Puskesmas Gangga ini mengingatkan, menggosok gigi 3 kali sehari ini bahkan tidak baik, karena akan merusak gusi. Sebaliknya, cara sehat merawat gigi

yang benar adalah dua kali sehari yakni pada pagi dan malam hari.

Program Rubisilala yang diterapkannya murni merupakan ide pribadi. Namun untuk menjalankannya, ia telah memperoleh izin dari Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Tanjung. Dalam pergerakannya ke depan, drg. Vanny akan didukung oleh NGO KLU yang bergerak di bidang kesehatan, Yayasan EF. Dirinya lebih condong untuk menerapkan bimbingan menggosok gigi secara benar dari kalangan murid SD. Tujuannya untuk merangsang pihak sekolah yang ada di Lombok Utara. Tahap perdana, dilaksanakan di SDN 1 Gondang. Selanjutnya, ia akan mencoba menjalankan tahapan untuk 21 hari lamanya atau bahkan bisa lebih apabila ada permintaan dari sekolah-sekolah.

“Sudah ada respons dari masyarakat dengan banyaknya permintaan masyarakat yang ingin dikunjungi untuk diberikan edukasi. Selain itu tidak sedikit juga yang datang memeriksakan gigi anaknya ke Puskesmas Gangga,” jelasnya.

Ia menargetkan, setelah masyarakat dan siswa diberikan edukasi cara menggosok gigi, setidaknya dalam 7 hari siswa sudah bisa menyesuaikan. Selanjutnya peran keluarga sangat berperan dalam menjaga kebiasaan menggosok gigi 2 kali sehari.

Untuk diketahui, sebut drg.

Vanny, data kunjungan pasien poli gigi di Puskesmas Gangga tahun 2016 dan 2017 cenderung fluktuatif. Setiap bulan Januari, angka kunjungan anak sekolah ke poli gigi antara 60 – 70 orang.

Demikian pula pada bulan April, Juli dan November tahun 2017, kunjungan siswa antara 60 orang

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Yayasan EF bersama dokter gigi dan murid yang mengikuti kegiatan cara menggosok gigi yang benar, Selasa (10/4) lalu. bahkan lebih. Sementara pada bulan-bulan lainnya, angka kunjungan berkisar antara 20 orang sampai 40 orang. “Kecenderungan pengunjung poli gigi dari kalangan siswa sekolah setiap bulannya memperlihatkan perlunya dorongan dari pemerintah untuk menggiatkan perilaku gosok gigi yang benar,” ujar Sekjen Yayasan Endri Foundation, Tarpi’in Adam.

Pihaknya memberi apresiasi atas dorongan dan gerakan yang dimunculkan seorang dokter gigi Puskesmas. Tidak banyak dokter gigi yang mempunyai pemikiran dan inovasi untuk menjaga kesehatan masyarakat.

“Sebagai bentuk apresiasi kami, Yayasan EF untuk tahap awal ini memberi piagam penghargaan kepada drg. Aldilla Youthina Oktavanny. Ke depan kita akan membantu dengan perlengkapan kesehatan seperti sabun, sikat gigi dan pasta,” kata dia.

Tarpiin menyebut, Yayasan EF akan terus mendampingi kegiatan program Rubisilala. Bahkan ia mendorong program ini menyasar seluruh sekolah di semua kecamatan. Pasalnya, pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan PHBS secara umum memerlukan banyak edukasi dari petugas kesehatan. (ari)

SMPN 17 Mataram Kembali Gunakan Sistem UNKP Mataram (Suara NTB) Tahun ini, SMPN 17 Mataram masih menerapkan Ujian dengan sistim Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Sama seperti thun lalu, perangkat laptop masih jadi kendala untuk menggelar sistem UNBK. Kepala SMPN 17 Mataram H. Woody Hexana mengatakan, penerapan UN menggunakan sistem UNKP atau sistem manual ini disebutnya samasama memiliki kekurangan dan kelebihan.

Namun yang terpenting baginya adalah bagaimana para siswanya meraih nilai yang tinggi dari masing-masing siswa. Terlebih pada tahun-tahun sebelumnya, nilai yang diraih siswa selalu

di bawah rata rata.

“Itu yang paling penting.

Hanya saja, proses yang berbeda ini merupakan bagian dari instruksi atau perintah pusat.

Sehingga, sekolah pun harus menyiapkan diri,” ujar mantan Kepala SMPN 18 Mataram ini.

Berkaitan dengan itu, kini pihaknya mengaku lebih fokus terhadap peningkatan nilai siswa yang kerap tertinggal. “Kedua jenis ujian ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan, tapi yang terpenting nilai siswa kita,” katanya Rabu (10/4).

Sebagai persiapan untuk itu, jauh sebelum ujian nasional berlangsung, pihaknya tengah menyiapkan segala bentuk persiapan. Tujuannya supaya nilai tertinggi di jenjang SMP

bisa diraih siswa sekolah terletak di lingkar selatan ini.

Terlebih, sejak beberapa tahun sebelumnya, SMP tersebut kerap meraih nilai terbawah. Untuk itu, tahun ini pihaknya benar-benar mempersiapkan diri dengan memperbanyak jadwal pengayaan serta latihan materi yang berkaitan dengan ujian nasional.

Dari keseriusan pihaknya ingin meningkatkan peraihan nilai ujian siswa. Sejak siswa menjalankan Try Out bahkan simulasi, siswa sangat nampak penguasaan materi yang dijawabnya. Akibatnya, pada tahun ini pihaknya mengaku sangat yakin bisa meraih nilai tinggi pada proses Ujian Nasional mendatang. (dys)

Kamis, 12 April 2018

SUARA NTB

Halaman 11

SUARA NTB

Kamis, 12 April 2018

Halaman 12

Dua Bendungan di NTB Segera Dibangun

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dua dari empat bendungan yang diusulkan dibangun di NTB telah mendapat kepastian penganggarannya oleh pemerintah pusat. Keduanya adalah Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat dan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa.

Asdin Julaidy

Ada 11 bendungan di Indonesia yang telah disetujui pembangunannya dimulai tahun ini. Beringin Sila jadi bendungan dengan nomor urut pertama. Sementara, bendungan Meninting berada di urutan 12, tetapi sangat memungkinkan masih bendungan prioritas, jika sebagian dari 11 bendungan tersebut ada diantaranya yang dimundurkan pembangunannya. Tergantung kesiapan masing-masing bendungan.

“Yang sudah pasti ini (Beringin Sila), rencananya akan di ground breaking di akhir Juli ini,” kata Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy di Mataram.

Beringin Sila terma-

suk bendungan dengan perencananaan paling cepat di Indonesia. Hal ini karena dukungan pemerintah daerah yang menurut Asdin sangat kuat.

Bupati Sumbawa memiliki komitmen sangat kuat memfasilitasi pembangunannya.

Misalnya persyaratan Amdal, Larap dan pembebasan lahan, ditangani langsung oleh pemimpin daerahnya. Tender secepatnya dilakukan.

“Semuanya siap, kami jawab pembangunannya juga siap,” demikian Asdin.

Bendungan Beringin Sila ini memiliki daya tampung 46 juta meter kubik air. Menelan lahan hingga 4.400 hektar. Lokasi pembangunanya di Utan, Kabupaten Sumbawa. Asdin menye-

but proses pembangunan akan berjalan selama tiga tahun.

Demikian juga untuk bendungan Meninting di Lombok Barat. Asdin menjelaskan alokasi anggarannya telah disediakan. Tinggal menunggu kesiapan daerahnya. Bendungan Meninting ini membutuhkan lahan seluas 300 hektar. Lokasi pembangunannya di hulu Sungai Meninting.

Tinggal menunggu appraisal (penaksiran) harga lahan dari pemerintah daerah. Setelah itu jelas, BWS dapat secepatnya melakukan pembebasan lahan.

Sebelumnya, untuk pembebasan lahan ini, ada sharing anggaran dari Pemprov NTB, Pemkab Lombok Barat dan BWS Nusa Tenggara I. Jika polanya demiki-

an, kemungkinan besar pembangunan Bendungan Meninting tidak sesuai jadwalnya.

Karena itu, Asdin mengatakan pembebasan lahan sudah sepenuhnya diambil alih oleh BWS. Karena itulah, jika appraisal telah ditetapkan oleh Pemkab, pembangunannya dapat dilaksanakan menyusul pembangunan Bendungan Beringin Sila.

“Yang penting ketemu harga lahannya, sesuai appraisal.

Pembebasan lahan, sampai konstruksi bisa dilakukan,” demikian penegasan Asdin.

Lantas bagaimana soal besaran anggaran yang akan ditelan dua bendungan tersebut? Asdin tak menyebutnya secara detail.

Kebutuhan anggaran akan jelas, ketika proses tender telah dilakukan. Yang jelas, Asdin mengatakan pemerintah telah siap membiayai pembangunan infrastruktur irigasi ini. (bul)

Golkar Lobar Lengkapi Kekurangan Persyaratan Usulan PAW Giri Menang (Suara NTB) DPD II Golkar Lombok Barat (Lobar) sudah melengkapi kekurangan dokumen pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD terpilih Imam Kafali yang menggantikan Hj Sumiatun.

Beberapa kekurangan yang dilengkapi seperti SK asli baik dari DPD I dan DPP. Saat ini pihak Golkar tengah menunggu kepastian turunnya SK tersebut dari gubernur NTB. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Lobar, Adi Subardi mengatakan, Senin lalu pihaknya sudah lembur melengkapi kekurangan persyaratan dokumen usulan tersebut. “Kami sudah melengkapi SK DPP asli dan dan SK provinsi asli. Kemarin sudah dilengkapi,” tukas Subardi, Rabu (11/4). Sejauh ini

Adi Subardi (Suara NTB/dok)

pihak Golkar Lobar sudah berupaya melengkapi semua persyatan usulan tersebut, sebab awalnya ditarget Selasa bisa ditandatangani oleh gubernur, namun keesokan harinya gubernur ke luar daerah.

Menurutnya seharusnya Dewan menggelar Banmus setelah ada kepastian SK dari provinsi. Sebab Banmus dijadwalkan pelantikan setelah mendapatkan kepastian SK.

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR6318CU NOKA/NOSIN:MHJFX11HK290164/JFX1E1291604NO AN.IKHLAS ANDRIANTO HLG DSKTR JL. SULTAN KAHARUDIN SEKARBELA KOTA MATARAM HLG STNKR2 HONDA DR3014BW NOKA/NOSIN:MH1JF9119BK543492/ JF91E-1538479 AN. DESSY CAFTANI MANAF HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR3040CO NOKA/NOSIN:MH3SE8810F1402960/ E3K2E-0430205 AN. KARNUL MANAZIR HLG DSKTR PUJUT LOTENG HLG BPKB R2 HONDA DR4567AZ NOKA/NOSIN:MH1JF51115AK448998/ JF51E1448464 AN. NURLAILING HLG DSKTR JL. LANGKO KOTA MATARAM

Apakah bisa dilantik sebelum puncak HUT Lobar tanggal 17 April mendatang? Ia sendiri berharap demikian. Bahkan prosesnya lebih cepat, tidak harus menunggu puncak HUT Lobar.

“Kami sih maunya secepatnya, tapi kan SK belum ada kepastian dari provinsi,” tukasnya.

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Sekwan H. Isnanto Karyawan mengakui sejauh ini SK dari provinsi masih belum keluar. Namun pihak pimpinan Dewan sudah menggelar Banmus untuk proses pelantikan yang direncanakan pada hari Jumat mendatang, jika persetujuan dari Gubernur sudah turun. “Surat dari provinsi belum turun, sampai saat ini belum kita terima.

Kita masih menunggu surat itu,” kata Sekwan. Dikatakan, pihak pimpinan DPRD sudah menggelar Banmus untuk menjadwalkan pelaksanaan sidang Paripurna pelantikan Jumat nanti. Namun sampai saat ini justru surat tersebut belum keluar. Pihaknya sendi-

ri menunggu SK tersebut.

Surat itu belum turun, katanya, menjadi urusan dari Golkar selaku parpol yang berhak mengisi jabatan ketua.

Terkait kapan SK tersebut turun, Sekwan mengaku belum tahu pasti. Sebab hal ini ranah provinsi. Harapannya baik Banmus dan ketua DPRD terpilih bisa dilaksanakan pelantikan sebelum Puncak HUT. (her)

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 12 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Kamis, 12 April 2018

Halaman 14

Gairahkan Investasi ke Daerah Tuntaskan Proyek Gagal Konstruksi MEMBANGUN infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam membangun infrastruktur yang dihajatkan untuk kepentingan masyarakat banyak, pemerintah tidak raguragu anggaran yang tidaklah kecil. Pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan satuan kerja instansi vertikal di daerah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk satu proyek. Harapannya, proyek yang dibangun mampu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Namun, di lapangan harus diakui banyak pembangunan infrastruktur, seperti bendungan, jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya rusak berat. Padahal, penyelesaian pembangunan dari proyek ini baru rampung beberapa bulan atau beberapa tahun. Namun, dengan dalih proyek terkena bencana alam, bangunan infrastruktur yang bernilai fantastis ini rusak parah dan tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Bagi beberapa proyek yang bernilai besar tidak masalah rusak parah saat ada bencana alam yang tidak bisa dihindari. Namun, jika proyek rusak hanya gara-gara persoalan sepele dan baru selesai dikerjakan, pembangunan proyek perlu dipertanyakan.

Inilah yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di NTB. Sejumlah proyek infrastruktur strategis rusak akibat bencana mengganggu kehidupan sosial masyarakat, terutama yang merasakan dampak langsung dari proyek itu sendiri.

Sebagai contoh, Bendungan Arahmano yang terletak di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Sumbawa disebut-sebut ada masalah. Proyek yang diklaim menghabiskan anggaran sebesar Rp36 miliar ini tidak dimanfaatkan alias mangkrak, karena bendungan yang rusak. Sementara di satu sisi, proses pembangunan bendungan ini dimulai sejak tahun 2010 hingga tahun 2017, keberadaan bendungan ini belum dirasakan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Sejumlah bagian dari bendungan jebol, sehingga harapan untuk memberikan kesejahteraan pada petani atau masyarakat yang merasakan dampak langsung bendungan menjadi sia-sia. Masyarakat atau petani tetap saja belum mampu bangkit dari keterpurukan, karena bendungan yang diharapkan bisa mengairi lahan pertanian petani dalam kondisi rusak.

Untuk itu, kita mengharapkan bagaimana satuan kerja yang diberikan kepercayaan mengelola pembangunan bendungan atau infrastruktur strategis seperti Balai Wilayah Sungai (BWS) tidak main-main dalam membangun.

Dalam arti, pihak yang dipercaya membangun infrastruktur ini betul-betul mengalokasikan dana pembangunan sesuai peruntukannya dan membangun sesuai dengan konstruksi, sehingga tidak ada lagi proyek gagal.

Satuan kerja yang dipercaya harus mengedepankan profesionalisme dan melakukan kajian matang dalam melakukan proyek, sehingga umur proyek bisa bertahan lama dan tidak cepat rusak, seperti yang terjadi selama ini.

Terhadap permasalahan ini, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy, menegaskan, jika dalam membangun proyek-proyek infrastruktur banyak tantangan dan strategi yang dihadapi. Termasuk dalam membangun proyek di lapangan tetap mengedepankan profesionalisme, sehingga kemungkinan adanya peluang bermain sangatlah kecil. Tidak hanya itu, pihak BWS melakukan mitigasi risiko proyek untuk mencegah terjadinya penyimpangan, terutama kemungkinan adanya permainan dalam pelakasnaan proyek.

Mencermati apa yang disampaikan Kepala BWS Nusa Tenggara I itu, tentu saja proyek-proyek strategis yang dibangun tidak akan rusak dengan cepat.

Proyek-proyek yang bernilai fantastis ini akan bertahan lama dan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat yang merasakan dampaknya. Namun, adanya fakta sejumlah proyek infrastruktur strategis yang sudah rusak, padahal baru selesai dibangun, tentu ada yang bermasalah. Sebagai masyarakat awam, kita tidak bisa memvonis, pihak kontraktor atau satuan kerja melakukan penyelewengan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Untuk itu, keterlibatan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menangani sejumlah laporan yang masuk terkait dugaan penyimpangan di proyek ini sangat diharapkan. Aparat penegak hukum harus profesional dalam menyelesaikan kasus ini, sehingga bisa diketahui ada atau tidak penyimpangan yang terjadi. Kita tunggu tindakan dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ini, sehingga mampu memberi efek jera pada pihak-pihak yang diduga terlibat. (*)

IKA ada pilihan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu antara menuntaskan kemiskinan atau mengurangi pengangguran, maka jawaban yang tepat adalah dengan mengurangi pengangguran.

Berkurangnya tingkat pengangguran sudah dipastikan akan dapat mengurangi kemiskinan.

Setidaknya itulah penggalan pendapat Rostamaji Korniawan dalam opininya : Mèngurangi Kemiskinan atau Mengurangi Pengangguran ? Baca Suara NTB Jumat 6 April 2018. Agar tenaga kerja dapat diserap, kebutuhan lapangan pekerjaan perlu diperluas.

Namun perluasan lapangan kerja juga membutuhkan stimulasi ekonomi agar seluruh sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambahnya, sehingga mereka dapat memenuhi pendapatan yang diberikan kepada tenaga kerja yang dapat terserap.

Dalam praktiknya, menurut Rostamaji Korniawan stimulasi ekonomi yang diberikan seringkali tidak digunakan secara optimal.

Salah satunya adalah insentif fiskal. Kebijakan insentif fiskal sering dikeluarkan setiap tahunnya namun dalam implementasinya, insentif fiskal belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha. Karena insentif fiskal tidak dimanfaakan optimal, perkembangan dunia usaha belum signifikan sehingga penyerapan tenaga kerja juga belum sesuai harapan Dalam mencermati perkembangan dunia usaha di tanah air, sebagai seorang Analis di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rostamaji Korniawan selain pendekatannya pada stimulus ekonomi juga mengulas pertimbangan indikator ekonomi lainnya seperti nilai tukar, suku bunga perbankan, inflasi, harga komoditas dunia, nilai saham serta indeks keuntungan perusahaan sebagai pertimbangan dunia usaha untuk memutuskan apakah mereka tertarik investasi mengembangkan usahanya ataukah sebaliknya.

Lalu, prakondisi apa lagi yang dibutuhkan dunia usaha agar gairah berinvestasi ke daerah ?

KEMUDAHAN BERUSAHA. Kini, di tengah persaingan ekonomi global, pemerintah meski

RADIO

Oleh: H. Lalu Gita Ariadi ( Kepala DPM-PTSP NTB) telah memberikan stimulus ekonomi, dituntut terus berinovasi menciptakan berbagai paket kebijakan ekonomi agar terjadi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan antar daerah maupun antar kelompok pendapatan. Solusi untuk masalah ini tentu tidaklah solusi tunggal.

Perlu jurus lain yang komplementer untuk menggairahkan arus investasi dan tumbuhnya iklim berusaha di daerah yang harus dilakukan pemerintah.

Salah satunya adalah melalui mekanisme perizinan yang cepat, mudah dan murah yang tidak menimbulkan high cost economy bagi pelaku usaha. Melalui Peraturan Pre Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kementrian Dalam Negeri, tanggal 11 – 13 April 2018 melakukan konsolidasi bersama unsur pimpinan daerah di Nusa Tenggara Barat untuk mengevaluasi kelembagaan, prosedur, pendelegasian kewenangan serta pembentukan Satgas Percepatan Berusaha agar dunia usaha bergairah, mampu segera beroperasi dan menyerap lapangan kerja serta mengurangi angka kemiskinan di daerah.

ATASI KESENJANGAN. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik secara online dan manual, realisasi investasi di NTB tahun 2017 sebesar Rp. 11.280.326.226.268. Terjadi pertambahan laju investasi sebesar 11,50 dibanding tahun 2016 dengan realisasi investasi sebesar Rp. 9.899.111.619.436,-.

Realisasi investasi 2017 ini jauh melampaui target nominal yang tertuang dalam RPJMD 20132018 (belum revisi) sebesar Rp. 6.976.259.920.139.

Dibanding kondisi awal tahun 2008, realisasi investasi sebesar Rp. 30.527.520.812 maka dalam kurun waktu satu dekade kepemimpinan Gubernur NTB – Dr. TGH. M. Zainul Majdi terjadi lonjakan yang signifikan sebesar 369,5 kali lipat. Angka realisasi ini akan terus meningkat signifikan seiring dengan telah mulai beroperasinya KEK Mandalika

yang di banjiri investor PMAPMDN, mulainya investasi pembangunan smelter PT AMNT yang diperkirakan nilai investasinya tidak kurang dari Rp 26 triliun, menggeliatnya pembangunan Global Hub di Lombok Utara, Pembangunan Kawasan Samota serta pembangunan pariwisata lainnya.

Meski secara kuantitatif realisasi investasi dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan yang membesarkan hati. Namun tidak diimbangi dengan penyerapan lapangan kerja yang luas dan masih menyisakan angka kemiskinan yang cukup tinggi ( 15,02 %, September 2017 ) yang belum sesuai dengan target RPJMD 2013-2018 sebesar 12,25%.

Terkait lapangan kerja menurut data BPS NTB per Agustus 2017,Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) sebesar 3,32%, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 73,62% dan masih terdapat 36,93% penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu).

Dari data dan fakta yang ada serta berdasarkan Kaji Mutu Investasi yang dilakukan DPMPTSP NTB menunjukkan bahwa : pertama, realisasi investasi masih didominasi Sektor pertambangan (74,5%) diikuti sektor Pariwisata (15,2%), industri dan perdagangan (3%), jasa lainnya (7,25%) dan sektor lainnya (0,05%). Angka ini menunjukkan disparitas sektoral, belum bergairahnya sektor non tambang dan non pariwisata di mata investor. Kedua: secara spasial juga terjadi ketimpangan dimana investasi tumbuh tinggi di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lokasi tambang yang terkonfirmasi dengan keberadaan PT. AMNT dan di lokasi investasi pariwisata yang berada relatif tersebar di Pulau Lombok yaitu di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kedepan, Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi episentrum investasi baru dengan menggeliatnya KEK Mandalika.

Ketiga, dengan hanya bertumpu

pada sektor pertambangan dan pariwisata yang karakter pekerjaannya relatif membutuhkan skill labour maka harapan penyerapan tenaga kerja secara massal masih belum menjadi kenyataan. Keempat, selain mengandalkan kontribusi sektor pertambangan dan sektor kepariwisataan, kedepan strategi yang harus dilakukan adalah mendorong potensi non tambang dan potensi di luar pariwisata yaitu dengan meningkatkan promosi potensi pertanian dalam arti luas termasuk perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, ekonomi kreatif, industri olahan agar menarik minat investor menanamkan modal usahanya.

Insya Allah dengan berkembangnya potensi semua sektor maka harapan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan akan dapat diwujudkan dan NTB kedepan adalah NTB yang Next Time Better.......wassalam. (*)

Wisata Sumbawa terkendala akses dan akomodasi Persoalan urgen yang butuh solusi cepat

*** Pelaku pungli di Dishub akan ditindak

Semoga tak menggertak

sekadar

***

IGTKI Kecamatan Mataram dan Selaparang Gelar Festival Isra’ Mi’raj dan Hari Kartini Mataram (Suara NTB) IGTKI Cabang Kecamatan Mataram dan Selaparang menggelar Fertival Isra’ Mi’raj dan Hari Kartini, Sabtu (7/4) di TK Al-Iqra Mataram. Tema festival ‘’Muhammad Idola ku dan Kartini Pahlwanku’’.

Ketua Panitia Muhammad Ali Akbar, S.Pd (TK Angkasa Rembiga) mengatakan, festival secara bersamaan digelar karena Isra’ Mi’raj dan Hari Kartini bertepatan dirayakan bulan April. ‘’Karena itu, kegiatannya kami satukan,’’ katanya.

Adapun rangkaian kegiatan dalam festival ini adalah lomba hafalan al-quran juz 30 dan futsal mini yang akan digelar pada 9-10 April. Untuk pesertanya, dari seluruh TK se Kota Mataram. Yang ikut dalam kegiatan ini sekitar

175 anak untuk lomba hafalan alqurannya dan 22 klub untuk lomba futsal mininya.

Ketua IGTKI-PGRI Cabang Kecamatan Mataram- Selaparang Ahmad Padli, S.Pd (TK Putra I Mataram) menambahkan, khusus untuk hafalan al-quran jus 30 ini dewan jurinya perwakilan dari Islamic Centre yaitu Zulhakim, S.Pd di mana beliau juga merupakan Hafiz, kedua perwakilan dari MUI NTB yaitu Abdurrahman,S.Ikom.

Adapun yang menjadi juara dalam Hafalan Al Qur’an Juz 30 yaitu Juara 1 TK IT Anak Sholeh Mataram, Juara 2 : TK Al Iqra Mataram ,Juara 3 TK IT Anak Sholeh Mataram dan untuk Futsal mini Juara 1 TK Angkasa Rembiga,Juara 2 TK Aisyiyah Bustanul Athfal 5 Mataram,Juara 3 TK Al-Iqra Mataram. (r)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para pemenang foto bersama dengan panitia.

SUARA NTB

Kamis, 12 April 2018

Target 10 Besar Nasional pada PON 2020 Dari Hal. 1 Prestasi jelas tidak datang dari langit, turun begitu saja tanpa kerja keras dan proses yang panjang. Prestasi atlet NTB yang gemilang itu, sudah pasti buah kerja keras bersama segenap masyarakat olahraga di NTB. Di tanganTGB, terbangun satu optimisme besar bahwa dari olahraga, nama baik daerah bisa digaungkan.

Dari olahraga pula, putraputri terbaik NTB bisa menunjukkan prestasi nasional bahkan dunia.

Tuan Rumah PON ZUL-ROHMI sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 20182023 yang mendapat dukungan TGB, jelas sangat memahami besarnya tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan prestasi olahraga NTB di pentas nasional.

“Kami yakin dengan raihan prestasi gemilang di arena PON, sudah saatnya NTB menjadi tuan rumah PON. Saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI, telah ikut melobi para petinggi KONI agar memilih NTB menjadi tuan rumah PON 2024,” tutur Doktor Zul. NTB memang mengajukan diri secara resmi menjadi tuan rumah bersama Bali untuk PON 2024. Sedangkan PON 2020 sudah diputuskan berlangsung di Papua. Keputusan final tuan rumah PON 2024 akan diputuskan akhir bulan ini. ZUL-ROHMI menyatakan dengan resmi dukungannya untuk perjuangan menjadi tuan rumah PON 2024 itu.

Berkaitan dengan prestasi olahraga, ZUL-ROHMI memiliki sejumlah rencana kerja dan tawaran program yang diyakini akan mampu menjaga dan meningkatkan prestasi olahraga NTB. “Kita akan bangun sejumlah sarana olahraga standar internasional. Kita gelar kompetisi secara rutin. Kita fasilitasi atlet-atlet muda untuk bertanding di arena nasional memberi mereka jam terbang yang cukup. Kita pastikan pula masa depan mereka terjamin setelah puncak prestasi mereka berlalu,” tegas Doktor Zul. Masuk 10 Besar Nasional ZUL-ROHMI melihat prestasi olahraga NTB masih bisa melesat lagi. Potensi atlet muda usia begitu berlimpah. Sementara atlet-atlet senior masih dalam usia emasnya. Terutama pada cabang atletik, voli pantai dan pencak silat yangmerupakan lumbung emas NTB. bahkan pada cabang olahraga lainnya, belakangan prestasi gemilang juga ditorehkan. Sebut saja pada cabang panjat tebing dan renang.

Melihat besarnya potensi itu, ZUL-ROHMI berkomitmen memastikan pada PON 2020 di Papua, atlet NTB bisa meraih prestasi tinggi dan membawa NTB masuk 10 besar nasional. Target ini tidak

berlebihan, mengingat pada dua PON terakhir, di Riau 2012 dan di Jawa Barat 2015, NTB berada di peringkat 12 nasional.

Tinggal selangkah lagi 10 besar nasional bisa di raih.

“Kitan harus berbangga bahwa 10 tahun terakhir ini prestasi olahraga NTB begitu gemilang. Atlet NTB dipercaya mewakili bangsa berlomba di event dunia. Prestasi ini harus kita rawat, kita jaga dan kita pastikan bukan prestasi yang datang seketika dan pergi pula seketika,” terang Doktor Zul. Menjaga Optimisme Agus Salim (45), putra NTB yang kini menjadi pelatih nasional bola voli pantai yang juga peraih sejumlah medali emas di arena SEA GAMES dan ASEAN GAMES ketika masih menjadi atlet nasional dulu, mengakui prestasi olahraga NTB melesat di era TGB. Menurut Agus kuncinya utamanya adalah pada besarnya komitmen TGB untuk merancang kemajuan olahraga NTB dengan terukur dan terencana matang.

Agus berharap penganti TGB punya komitmen yang sama dan membuktikan komitmennya itu secara nyata. “ZUL-ROHMI sebagai satu dari pasangan calon yang berlomba dalam Pilkada NTB, saya harapkan bisa melanjutkan apa yang sudah TGB lakukan dalam pembinaan olahraga di NTB. Jangan sampai prestasi olahraga NTB mundur lagi. Jangan sampai atlet-atlet NTB kekurangan jam terbang untuk meningkatkan prestasi,” ujar Agus.

Hal senada juga disampaikan Kasdiono, Ketua KONI NTB periode 20102013. Sebagai Ketua KONI di awal TGB memimpin NTB, Kasdiono tahu betul detail kebijakan dan arahan-arahan langsung TGB berkaitan dengan mendorong peningkatan prestasi olahraga NTB. “Saya bisa katakan, lompatan prestasi olahraga NTB yang bermula dari PON 2012 di Riau itu, adalah bukti bahwa TGB bertangan dingin dalam menumbuhkan optimisme di kalangan atlet khususnya dan masyarakat olahraga umumnya. Dulu tidak ada yang yakin dari olahraga NTB bisa punya prestasi yang membanggakan. TGB yang menumbuhkan keyakinan itu, ,” tegas Kasdiono.

ZUL-ROHMI diharapkan dapat menjadi penerus TGB yang juga piawai dalam menumbuhkan optimisme itu. “Kami akan menjaga optimisme ini. Sebab itulah dasar kita bekerja membangun NTB, termasuk membangun olahraga ini,” ujar Doktor Zul. (*)

Revisi Perda BPR NTB Dari Hal. 1 Pemprov sudah menyiapkan draf revisi Perda BPR NTB tersebut. Pihaknya masih menunggu kapan dimasukkan dalam pembahasan oleh DPRD NTB. ‘’Tapi sudah kita siapkan (draf revisinya). Ndak banyak (pasal) yang berubah,’’ kata Chairul ketika dikonfirmasi di Mataram, Rabu (11/ 4) siang.

Ia mengatakan, Perda No. 10 tahun 2016 ini sudah kedaluwarsa. Karena berdasarkan ketentuan, satu tahun sejak diundangkan pada 8 November 2016, seharusnya sudah dilaksanakan. Namun, hingga saat ini jajaran direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB belum ada.

Dalam revisi tersebut, ada beberapa pasal dalam perda sebelumnya yang akan diubah. Seperti mengenai usia maksimal calon Ddireksi PT. Bank BPR NTB, dari 58 tahun menjadi 60 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Kemudian, calon direksi PT. Bank BPR NTB akan diubah, dapat berasal dari eksternal, bukan saja internal seperti Perda sebelumnya.

“Pak Gubernur menginginkan ada sumber daya dari luar. Misalnya ada orang hebat, profesional bisa jadi direksi. Kalau sekarang kan dalam salah satu pasal Perda yang kedaluwarsa itu, direksi hanya berasal dari internal BPR,” terangnya.

Dengan diperbolehkannya calon direksi berasal dari luar, kata Chairul, diharapkan kinerja PT. Bank BPR NTB akan tambah cepat.

Berkaitan dengan kinerja BPR saat ini, kata Chairul, agak terganggu dengan adanya kasus hukum yang sedang

ditangani aparat penegak hukum.

Saat ini, sedang dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR NTB seluruh NTB. untuk PD. BPR yang ada di Pulau Lombok sudah mengadakan RUPS. Selanjutnya, RUPS PD. BPR yang ada di Pulau Sumbawa.

Berdasarkan hasil RUPS, kata Chairul, kinerja perusahaan daerah ini cukup bagus. Namun, kinerja mereka sedikit terganggu dengan adanya kasus hukum yang ada. “Bagus-bagus kinerjanya.

Cuma sekarang agak terganggu. Rata-rata mereka menyampaikan ada pengaruhnya kasus itu. Selain juga, akibat perlambatan ekonomi,” paparnya.

Kadang juga, kata Chairul, ketika orang mau meminjam modal, BPR tak punya anggaran.

Ia mengklaim kinerja BPR secara umum terjadi kenaikan secara nominal namun tak mencapai target. ‘’Belum kita bilang semua (begitu), karena belum semua RUPS,” ujarnya.

Ditambahkan, penetapan Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB otomatis akan menunggu hasil revisi Perda diketok oleh Dewan. Pasalnya, hasil revisi Perda inilah yang akan menjadi payung hukum penentuan calon direksi. Menurutnya, aturan mengenai usia maksimal calon reksi maksimal 60 tahun dan dapat berasal dari unsur eksternal harus ditetapkan dulu dalam revisi perda tersebut. “Itu harus diatur di situ,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

Anggaran Pusat Beredar di NTB Rp 25,11 Triliun

APBN untuk Layanan Dasar dan Pengurangan Kesenjangan Mataram (Suara NTB) – Mengawali rangkaian seminar ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) tahun 2018. Rabu (11/4) pagi dilaksanakan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan bertempat di Hotel Grand Legi Mataram dengan tema “APBN untuk Peningkatan Layanan Dasar dan Pengurangan Kesenjangan”.

Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang diwakili Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM. Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu Ke-

pala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, M. Budi Dharmanto.

Pada sesi diskusi ini, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Adriyanto, SE, MM, MA, Ph.D menyampaikan materi dengan topik tentang Perkembangan Ekonomi Makro Terkini. Selanjutnya, pembahasan materi kedua tentang Pengelolaan Utang Negara yang disampaikan Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu, Erwin Ginting.

Pada sesi materi ketiga, Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, MSc.IB, MBA menyampaikan materi tentang

Kinerja Fiskal Daerah.

Taukhid menyebutkan jumlah total dana APBN yang dikucurkan ke NTB sekitar Rp 25,11 triliun lebih dari total APBN sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Terdiri dari belanja transfer ke 11 entitas pemerintah daerah di NTB sebesar Rp 15,36 triliun, belanja kementerian/lembaga yang ada di NTB sebesar Rp 8,1 triliun dan belanja bendahara umum negara dalam bentuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi-subsidi lainnya sekitar Rp 1,65 triliun.

Sedangkan materi keempat tentang Kondisi Ekonomi Makri dan Keuangan Daerah Provinsi NTB disampaikan Ekonom Kemenkeu yang juga Guru Besar Universitas Mataram, Prof. Dr. Mansur Afifi.

Masuk Kerugian Negara, Proyek Infrastruktur Cepat Rusak Dari Hal. 1 dalam pelaksanaannya, telah diatur dalam UU, Peraturan Pemerintah (PP) maupun aturan lainnya.

Kaitan dengan pelaksanaan proyek, sudah ada peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Jika dalam pelaksanaan suatu proyek, ada yang coba-coba mengurangi spesifikasi. Misalnya, campuran pasir dan semen satu berbanding tiga. Tetapi dikurangi menjadi satu berbanding lima maka hal itulah yang menyebabkan cepatnya rusak infrastruktur yang dibangun.

Untuk memastikan pelaksanaan suatu proyek berjalan sesuai spesifikasi, maka hal itu perlu kontrol dari konsultan

pengawas. Mulai dari pelaksanaan pekerjaan hingga selesai. Hal ini untuk memastikan apakah proyek dikerjakan sesuai spek. Sampai proyek tersebut jadi dan diserahterimakan kepada pemilik proyek.

Ia menjelaskan, jika suatu proyek sudah dibayar, maka asumsinya pekerjaannya sudah bagus. “Kalau ada yang ndak bagus. Maka permasalahannya mungkin di pelaksana proyek, mungkin pengawas proyek, mungkin yang serah terima juga,” terangnya.

Jika yang melaksanakan pekerjaan tujuannya hanya mencari untung sebesar-besarnya. Maka bisa saja spek dikurangi. Kemudian pengawas proyek dan penerima pekerjaan kongkalikong. Jika ini

yang terjadi, maka semua akan kena. “Berarti kalau ada proyek yang cepat rusak, itu berarti di antara mereka ini. Kementerian Keuangan sangat menyayangkan kalau ada proyek yang cepat rusak,” katanya.

Taukhid menjelaskan, dulunya Kemenkeu diberikan kewenangan hingga memeriksa hasil pekerjaan sebelum melakukan pembayaran suatu proyek. Namun sekarang, kewenangan itu suda tidak ada lagi. ‘’Jadi, kita kalau membayar itu melihat dulu. Mana kerjaannya, ada atau ndak. Walaupun kami tak punya kewenangan tetapi melakukan review-review. Melihat kirakira bagaimana proyek ini,” pungkasnya. (nas)

Proyek Kualitas Buruk Terindikasi Ada Korupsi Dari Hal. 1 Kualitas proyek, sambung dia, tidak semata dilihat dari hasil secara fisik yang dapat dilihat secara kasat mata.

Menurutnya, hal itu juga tidak lepas dari buruknya proses mulai dari perencanaan, lelang, pengerjaan, dan pemeliharaan.

“Jika tahapan perencanaannya, jika tahapan ilmiah dilakukan sungguh-sungguh menurut saya risiko bencana dan dampaknya tidak menimbulkan kerugian bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat,” jelas Johan.

Mengacu pada argumen tersebut, Johan mengevaluasi pola pendampingan yang selama didengungkan aparat penegak hukum. Khususnya Kejaksaan yang memiliki Tim Pengawal Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (TP4D).

Dia berpendapat, tim tersebut tidak hanya bekerja sebagai simbol kinerja Kejaksaan. Melainkan sesuai fungsinya mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi yang tepat.

“Kecenderungan saat ini proyek-proyek diminta pendampingan kepada TP4D. Jangan dianggap sebagai perlindungan hukum ketika ada masalah. Ini modus yang harus kita soroti bersama,” tegasnya.

“Jangan sampai TP4D kehilangan independensinya sehingga mudah memberi pendampingan. TP4D harus bebas dari kepentingan karena di situ Kejaksaan memainkan perannya sebagai aparat pene-

gak hukum,” imbuh Johan.

Bukan cuma pendampingan proyek, Johan juga menegaskan hal yang sama terhadap proyek-proyek yang diusut.

“Masyarakat melapor harus segera direspon. Publik butuh kepastian hukum,” sebutnya.

Terpisah, Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan,SH menjelaskan Kejaksaan mengawal proyek strategis pemerintah melalui TP4D. Tujuannya, agar dari awal tidak terjadi penyimpangan baik administratif maupun fisik.

“Setiap kita pengawasan turun ke lapangan harus didampingi pihak terkait baik itu PPK, kontraktor maupun pengawas bahkan Inspektorat,” jelasnya kepada Suara NTB. Hal itu menurutnya menutup celah main mata antara Jaksa dengan objek pendampingan. TP4D menegaskan sejak awal kepada pemohon pendampingan agar tidak memiliki paradigma jaksa sebagai bumper pelindung.

Pendampingan TP4D, kata Dedi, bukan merupakan alat yang dipakai untuk berlindung dari dugaan penyimpangan bagi pihak yang merasa ingin kebal hukum.

“Jangan sampai jaksa dijadikan bumper atau ingin kebal hukum dengan memakai alasan bahwa dalam struktur pelaksanaan proyek telah ada tim TP4D yang terdiri dari Jaksa. pemikiran seperti ini agar dibuang jauh-jauh,” tegasnya.

Dedi mengklaim, pendampingan TP4D bukan untuk turut campur dalam proyek. Melain-

kan memberikan rekomendasi atau saran perbaikan dalam pelaksanaan proyek.

“Jika ada penyimpangan, berarti ada rekomendasi dari tim TP4D yang tidak dilaksanakan. Dan kami pun akan melakukan penindakan tentunya melalui prosedur.

Tidak ada yang kebal hukum,” paparnya.

Untuk proyek yang akan diusut, kata Dedi, jaksa memiliki sejumlah mekanisme. Antara lain berdasarkan laporan masyarakat yang berkasnya diteliti dulu sebelum diputuskan dilakukan penyelidikan.

Apabila laporan tersebut menyangkut proyek yang didampingi TP4D, maka ada prosedur standar yang perlu dilalui.

Dedi menyebutkan, laporan masyarakat yang disampaikan sebelum serah terima akhir (FHO/Final Hand Over) maka Jaksa tidak bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan.

“Karena kontrak belum selesai dan masih dalam pemeliharaan,” kata dia.

Proyek yang sudah diserahterimakan tahap akhir pun, sambung Dedi, tak bisa sertamerta diusut. Proyek harus melalui evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terlebih dulu.

“Apabila hasil pemeriksaan internal ditemukan adanya kerugian negara berdasarkan audit BPK maka diberi kesempatan 60 hari untuk dikembalikan. Apabila lewat jangka waktu tersebut maka dilanjutkan penyidikan pidananya,” pungkas Dedi. (why)

Rusak Parah, Sejumlah Ruas Jalan Provinsi dan Nasional di Sumbawa Dari Hal. 1 Pengerjaannya baru akan berakhir pda Juni 2018 mendatang. ‘’Kemarin sempat turun TP4D provinsi melihat kondisi jalan yang multiyears tersebut.

Dari hasil pengamatannya, ada yang sudah dihotmix ada yang belum. Karena memang kontraknya berakhir pada akhir Juni 2018,”jelasnya.

Sedangkan ruas jalan dari Simpang Boak-Lenangguar sepanjang sekitar 47 kilometer tahun ini tidak ada penanganan melalui APBD Murni. Tetapi akan diupayakan melalui APBD Perubahan 2018. “Insya Allah, karena kita sudah melakukan survei untuk menyiapkan program APBD P 2018.

Apalagi ada rencana Presiden RI akan berkunjung ke Pesantren Dea Malela di Lenangguar yang akan melalui jalan tersebut. Kemarin katanya, sudah ada informasi dari dinas terkait untuk melakukan survei dari Simpang Boak sampai Lenangguar,’’ terang Jamaluddin.

Untuk jalan provinsi lain, yang terlihat rusak saat ini, yakni ruas Jalan SemongkatBatudulang Kecamatan Batulante. Namun kerusakannya tidak separah ruas jalan di Lenangguar. Tinggal pemeliharaan rutin saja seperti pembersihan rumput liar dan pemeliharaan lainnya.

Kondisi ruas Jalan Sumbawa Lunyuk Pal 4 Km 28 sampai Km 50 dari tanjakan Semamung Kecamatan Moyo

Hulu hingga Lamurung Kecamatan Lenangguar sebelumnya juga sempat diktritisi Sekcam Lenangguar, Syahruddin S.Sos. Seperti pernah diberitakan Suara NTB, Kondisi jalan berlubang dan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat setempat. Kondisi jalan rusak di wilayah setempat diakui Sekcam sudah berlangsung hampir setahun.

Parahnya, karena kondisi jalan rusak parah, sudah beberapa kali terjadinya kecelakaan.

Belum lama ini dua kali truk terbalik di lokasi Ledang. Makanya pihaknya sangat berharap kepada pemerintah provinsi melalui Balai Jalan segera memperbaiki jalan tersebut. ‘’Kondisi jalan sangat memprihatinkan. Kami sangat berharap penjelasan dari Balai Jalan yang mewakili Pemprov kapan akan diperbaiki. Harapan kami jalan tersebut dapat diperbaiki untuk tahun ini,’’ harapnya.

Sementara ruas jalan nasional yang kerusakannya kini menjadi sorotan publik yakni ruas jalan di Kecamatan Langam yang masuk ke Satken PJN 2. Seperti diberitakan sebelumnya,anggota DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula melaporkan Satker PJN ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Februari lalu. Laporannya terkait dugaan penyimpangan pemeliharaan jalan negara di ruas jalan SumbawaBima Kilometer 25-26 tepatnya di Desa Langam, Kecamatan Lopok. Pasalnya baru be-

berapa bulan dikerjakan, jalan setempat sudah rusak, sehingga mengakibatkan beberapa kali terjadi kecelakaan.

Jalo, sapaan akrabnya menduga pada ruas jalan setempat sudah lima kali terjadi kecelakaan. Dua kejadian terakhir terjadi beberapa waktu lalu, dan kondisi korban cukup parah.Terjadinya kecelakaan ini karena kondisi jalan yang rusak. Dimana jalan tersebut diperbaiki sejak Desember 2017 lalu. Namun sekarang sudah rusak dan lebih parah dari kondisi sebelumnya. Pihaknya pun menduga adanya korupsi dalam pemeliharaan jalan tersebut. ‘’Saya belum pernah berkoordinasi dengan Satker, karena itu bukan tugas saya. Makanya saya laporkan ke Kejaksaan agar mengusut tuntas kaitan pemeliharaan ruas jalan tersebut. Laporannya dugaan korupsi lah. Kalau ndak (ada indikasi) korupsi masa pengerjaannya seperti itu. Baru dua bulan sudah rusak lagi,’’ ujarnya waktu itu.

Pihaknya berharap pihak Kejaksaan dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek pemeliharaan jalan di wilayah tersebut. Selain itu, semua jalan yang memiliki biaya pemeliharaan juga harus diusut tuntas. ‘’Harapan saya agar kasus ini tidak putus di tengah jalan. Ini akan menjadi pelajaran buat Balai Satker pemeliharaan jalan negara agar bekerja lebih baik,’’ katanya. (arn/ind)

(Suara NTB/ist)

SAMPAIKAN MATERI - Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Adriyanto saat menyampaikan materi dengan topik tentang Perkembangan Ekonomi Makro Terkini pada Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan bertempat di Hotel Grand Legi Mataram, Rabu (11/4) siang.

Pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menginformasikan kebijakan ekonomi dan fiskal dengan tepat, akurat dan up to date. Selain itu, untuk

mendapatkan masukan dari masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas belanja negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. (nas)

Harga Mulai Fluktuatif Dari Hal. 1 terkait perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat, terutama untuk komoditas bawang merah dan bawang putih.

Keterangan yang diterima dari pedagang pasar, harga jual bawang merah kering bersih Rp. 32.000/Kg, dengan modal Rp. 25.000/Kg. Harga jual bawang merah basah Rp. 30.000/Kg. modal Rp. 23.000/Kg. Bawang Merah masih dengan serainya Rp. 22.500/Kg. Ongkos pembersihannya ukuran kecil Rp. 800/Kg dan ukuran besar Rp. 600/Kg. Ongkos angkut dari gudang distributor ke pengecer Rp. 10.000/kwintal . Susut perkwintal basah sekitar 13 Kg dan susut per Kwintal kering sekitar 15 Kg. Keadaan stok, bawang merah Sembalun saat ini tersedia , mengingat belum musim panen.

Apalagi para petani saat ini baru peralihan dari musim tanam padi ke tanaman hortikultura.

Selain dari distributor di Pasar Mandalika, bawang merah juga diambil dari distributor di Kabupaten Lombok Timur. Bawang putih eks impor harga jual Rp. 28.000/Kg, modal Rp. 23.000/Kg.

sementara bawang putih Sembalun harga jual Rp. 75.000/Kg, kualitas super Rp. 80.000/Kg .

Selly mengatakan, tingginya harga bawang putih Sembalun ini akibat sedikitnya jumlah petani yang menanam. Tentu dampaknya kepada minimnya produksi/ hasil panen. Ditambah pengaruh hujan lebat yang melanda wilayah NTB di awal Tahun 2018 ini. Sehingga berdampak pada krusakan/gagal panen.

“Distributor bawang merah di Pasar Mandalika, juga menyebut harga jual bawang merah ukuran kecil saat ini Rp. 30.000 perkilogramnya, sedangkan yang ukuran besar saat ini stok sedang kosong karena belum memasuki musim panen di wilayah Kabupaten Bima,” katanya.

Diperkirakan panen baru akan dimulai sekitar 1 minggu kedepan, dan panen raya sekitar 1 (satu) bulan mendatang. Sehingga ada harapan, harga bawang merah diperkirakan akan kembali dikisaran Rp. 20.000/ Kg. Perkiraan distributor, panen bawang merah mendatang tak maksimal. Sebab sebelumnya, tanaman petani banyak yang mengalami kerusakan. Diakibatkan curah hujan yang tinggi di awal bulan Februari 2018. (bul)

TGH. Abd Kahar Ahmad: Berbakat Jadi Pemimpin Dari Hal. 1 TGH Abd Kahar mengaku mengenai Ali BD saat ada pertemuan di salah satu hotel di Mataram. Kesan pertama kepada sosok Amaq Asrul ini dimata tuan guru adalah sosok yang pemurah dan baik.

Diketahui Ali Dachlan ini sering memberikan santun kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Apalagi setelah menjadi Bupati Lombok Timur.

Setiap tahun ada program pemberian santunan kepada puluhan ribu fakir miskin.

Gebrakan luar biasa Sang Pendobrak ini pada saat menerapkan peraturan daerah tentang zakat. Penarikan zakat di Lotim sudah sangat baik. Lotim menjadi contoh

daerah-daerah lain dan diketahui sebagai salah satu acuan nasional dalam implementasi zakat.

Pencalonan Ali BD sebagai Gubernur NTB dari jalur independen sangat disetujui TGH Abd Kahar. Ali BD merupakan pemimpin yang sudah ahli. Ahli dalam bermasyarakat juga. Bahkan, sangat dekat dengan masyarakat bawah.

Ditambah lagi dengan kedekatannya pada para ulama. ‘’Makanya saya itu mendukung Ali BD sebagai Gubernur NTB mendatang. Karena Ali BD adalah orang yang agamawan, memiliki jiwa sosial tinggi dan pantas menjadi pemimpin NTB,” demikian ungkap TGH. Abd Kahar Ahmad. (*)

Masjid Tempat Menghimpun Persatuan Umat Dari Hal. 1 Peringatan Isra’ dan Mi’raj Rasulullah SAW mengandung pembelajaran tentang masjid.

Pada bulan Isra’ Nabi Muhammad itu dari masjid ke masjid. Dipesankan Amaq Asrul, jangan karena perbedaan pendapat lalu persatuan umat pecah. Berbeda adalah sebuah keniscayaan.

Hidup dalam perbedaan dengan kasih sayang itulah yang harus dilakukan.

Masyarakat Sasak dinilai Amaq Asrul adalah orang-orang yang tulus, suci dan ikhlas.

Hal ini tergambar dari keyakinan masyarakat Sasak dalam melakukan pembangunan masjid.

Masjid sebagai tempat yang suci, maka alat-alat yang berkaitan dengan pembangunannya pun harus dari hal-hal yang suci. Masjid yang terbangun dari kemurnian dan kesucian akan langgeng.

Sumbangan-sumbangan pembangunan masjid ini tidak boleh dikaitkan dengan alasan dan tujuan tertentu yang bisa mengotori niat tulus ikhlas. ‘’Sumbangan itu harus dari niat keikhlasan, jangan bangun pusat peribadatan dngan tidak tulus dan ikhlas,’’ pintanya.

Ketulusikhlasan masyarakat Sasak dalam membangun masjid ini adalah imbalan terbaik dari Tuhan.

Iman dari orang Sasak sangat besar. Apalagi dibarengi dengan kegiatan-kegiatan pengajian rutin di masjid-masjid.

Dalam sebuah buku saku kecil, Ali BD men1yimpulkan tingkat keimanan orang Sasak ini tertinggi di dunia.

Orang Sasak merupakan orang yang tidak mau menyerah dalam berbuat kebaikan.

Masjid-masjid sudah cukup lama namun tidak putus niatnya untuk terus membangun.

“Kita harus bangga jadi dengan Sasak,” katanya. Bahkan sebagai pujian terbesarnya, menurut Amaq Asrul, orang Sasak inilah paling banyak masuk surga kelak.

Dikatakan demikian, orang-orang Islam di Timur Tengah saat ini dilanda kemelut saling perang. Saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Ada orang Timur Tengah membeli senjata Amerika untuk membunuh saudarasaudaranya sendiri. Melihat pertikaian yang berkepanjangan di negara-negara yang notabenenya muslim ini dikhawatirkan akan hancurkan nilai-nilai ke-Islam-an.

Seiring dengan itu, pertahanan nilai-nilai Keislaman dari orang Sasak diperkuat.

Penguatan nilai-nilai agama dilakukan melaui pengajianpengajian. Kajian agama-agama Islam makin luas dilakukan. Fakta ini tidak menutup kemungkinan menyebabkan kiblat dunia Islam ini beralih ke Indonesia, khususnya di Lombok.

Sasak makin kuat dengan kehadiran para tuan guru di tengah-tengahnya. Para tuan guru memberikan pengajian rutin di masjid-masjid dan musala. Siraman pengetahuan inilah yang akan makin memperkokoh keimanan masyarakat Sasak. Seperti dilakukan di Desa Tirtanadi yang melakukan pengajian rutin disarankan Bupati Lotim terus dilakukan. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 12 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lenek Resmi Menjadi Kecamatan Ke-21 di Kabupaten Lotim Selong (Suara NTB) Setelah melalui proses yang cukup panjang, Kecamatan Lenek akhirnya resmi terbentuk dan menjadi salah satu Kecamatan melengkapi 20 Kecamatan yang sudah ada di Wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Kecamatan Lenek diresmikan oleh Pjs. Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik sekaligus meresmikan kantor sementara Kecamatan Lenek serta penyerahan Surat Perintah Pelaksana Tugas Camat Lenek dan jajarannya, Rabu (11/4).

Dalam sambutannya, Pjs. Bupati Lotim mengungkapkan, terbentuknya Kecamatan Lenek adalah langkah untuk mendekatkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat merupakan proses panjang yang dirintis sejak tahun 2016 oleh Pemda Kabupaten Lotim atas prakarsa Bupati Lombok Timur, H. Moch Ali Bin Dachlan.

Dari tiga Kecamatan yang diusulkan yakni Kecamatan Kotaraja,

Lenek, dan Kokok Putek, baru Kecamatan Lenek yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Kecamatan Lenek memiliki 10 desa yang semula merupakan desa wilayah Kecamatan Aikmel yakni, Desa Lenek, Lenek Lauk, Lenek Daya, Lenek Baru, Lenek Pesiraman, Lenek Kalibambang, Lenek Ramban Biak, Lenek Duren, Sukarema dan Desa Kalijaga Baru. Dengan terbentuknya Kecamatan Lenek ini, jelas Ahsanul, patut disyukuri bersama yang menjadi tambahan kemajuan serta menjadi bukti riil untuk kesejahteraan masyarakat Lenek khususnya dan masyarakat Lotim pada umumnya.

Diharapkannya seluruh staf yang ada di Kecamatan Lenek untuk memperhatikan tiga hal yaitu bagaimana meningkatkan koordi-

Pjs bupati didampingi Plt. Asisten I Sekda Kabupaten Lotim melakukan pemukulan gong tanda diresmikannya Kecamatan Lenek.

Foto bersama Pjs Bupati dengan seluruh Camat dan Kapolres serta Dandim.

nasi pemerintahan baik di kabupaten maupun provinsi, yang kedua lakukan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat dengan cepat dan tidak ada pungli, serta yang ketiga jadikan Kecamatan Lenek ini sebagai satu kebanggaan dengan cara bersyukur dengan ikut serta dalam kegiatan yang ada di Kecamatan Lenek. “’’Semua masyarakat harus memberikan kontribusi serta saran yang nyata untuk kemajuan Kecamatan Lenek ini,” jelasnya.

Ahsanul juga meminta jika ada sumbatan-sumbatan komunikasi di tengah-tengah masyarakat harus dibuka dengan baik, sehingga antara pejabat pemerintah dan masyarakat bisa saling mengisi.

Di akhir sambutannya, Pjs. Bupati berpesan tahun politik ini dijadikan momentum untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi Kabupaten Lotim dengan tetap menjaga persaudaraan dan silatur-

rahim. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa, yang luar biasa itu tetap menjaga persaudaraan dengan baik. “Dengan semua landasan itu akan bisa menjaga kedamaian dan keadaan yang kondusif dan apa yang menjadi hajatan kita bersama dapat terwujud,”harapnya.

Sebelumnya Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Lombok Timur, Hanuddin, S. Sos dalam laporannya menyampaikan bahwa Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur sekarang ini berjumlah 21 setelah terbentuknya satu Kecamatan yaitu Kecamatan Lenek. Secara umum dijelaskannya proses pembentukan Kecamatan mulai dari proses pengajuan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi NTB sampai akhirnya mendapat kode register dari Kemendagri. Sesuai surat Mendagri Nomor : 124/1039/ BAK tanggal 15 Februari 2018, kecamatan Lenek memiliki kode

Pjs bupati didampingi Kapolres Lotim dan Dandim 1615/Lotim, membuka selubung papan nama Kantor Kecamatan Lenek.

Pjs Bupati foto bersama 10 Kades yang masuk di wilayah Kecamatan Lenek

Salah satu kesenian asli Kecamatan Lenek yang turut memeriahkan peresmian kecamatan Lenek

(Suara NTB/ndi)

DATANGI KONI - Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi didampingi Wakil Ketua Komisi V, HMNS. Kasdiono, mendatangi KONI pusat untuk menyampaikan kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2024.

Wujudkan Impian Jadi Tuan Rumah PON 2024

DPRD NTB Beri Dukungan Politik Jakarta (Suara NTB) DPRD NTB memberikan dukungan politik secara total untuk mewujudkan Provinsi NTB ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024. Rabu (11/4) kemarin pimpinan Dewan bersama Diskominfotik, KONI NTB dan sejumlah wartawan, menyambangi KONI Pusat untuk meyakinkan kesiapan NTB sebagai tuan rumah.

“Kami sengaja membangun komunikasi dengan KONI pusat, untuk ikut serta menyukseskan PON 2024.

Untuk itulah kami berniat memperjuangkannya, agar pemilihan tuan rumah penyelenggaranya jatuh ke NTB,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, di depan pengurus KONI Pusat.

Dipaparkan oleh Abdul Hadi, ada beberapa alasan mengapa NTB-Bali layak untuk menjadi tuan rumah PON 2024 dibandingkan dengan provinsi lainnya, karena NTBBali memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, yakni destinasi sport tourizm. Selain itu, NTB dan Bali memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi ekonomi dan perhubungan, sehingga mudah dijangkau. ‘’Selain itu kami juga sedang menjadi perhatian bagi semua provinsi, sehingga kami merasa sangat layak ditunjuk men-

wilayah 52.03.21 yang merupakan pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Aikmel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2017.

Acara peresmian Kecamatan Lenek yang digelar di depan Kantor Sementara Kecamatan Lenek di Desa Lenek Pesiraman dihadiri pula oleh Forkopimda, Kepala OPD Lingkup Pemda Lombok Timur, Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan 10 Kepala Desa dan perangkat Kecamatan Lenek dan undangan lainnya.

Pada kesempatan itu diserahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Camat Lenek atas nama Supandi, SH. MH yang masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Lombok Timur dan sebelumnya pernah bertugas juga sebagai Camat Montong Gading dan Jerowaru . Pjs Bupati berkesempatan pula meninjau Kantor sementara

jadi tuan rumah,” tegas politisi PKS itu.

Penetapan tuan rumah PON 2024 akan dilakukan oleh KONI pada tanggal 24 April ini. Oleh karena itu, sebelum Dewan melakukan gerak cepat untuk menghimpun dukungan politik dari daerah lain agar NTB-Bali bisa dipilih sebagai tuan rumah PON 2024. “Kami berharap pulang bisa membawa berita gembira, oleh-oleh, dari sini (KONI) bisa jadi tuan rumah PON 2024,” harapnya.

Wakil Ketua Komisi V yang membidangi urusan olahraga, H. MNS Kasdiono, yang ikut mendampingi Abdul Hadi, menambahkan bahwa NTB ingin menunjukkan pada KONI pusat bahwa NTB sangat serius sebagai tuan rumah PON 2024. Kasdiono menyampaikan bahwa Dewan telah memberikan dukungan politik secara penuh untuk menjadi tuan rumah PON tersebut.

“Meskipun kami sudah bertemu dengan KONI, tetapi atas perintah pimpinan Dewan, untuk mencapai ihtiar itu, tidak cukup hanya dengan usaha dari KONI saja. Tidak kalah penting, ihtiar itu dibarengi dengan dukungan politik, teruama terkait dengan dukungan anggaran dan kontrol. Jadi pimpinan Dewan sangat serius, diarahkan dalam memberikan dukun-

gan,” tegas mantan Ketua KONI NTB ini.

Menanggapi maksud kedatangan delegasi NTB itu, Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Inu Nugroho, yang menerima rombongan tersebut, mengaku sangat terharu dengan semangat Provinsi NTB untuk menjadi tuan rumah PON 2024. “Saya sangat terharu dengan perjuangan NTB menjadi tuan rumah, dan jujur saya pribadi kalau boleh memilih, saya pilih NTB dan Bali, karena tempat wisata favorit saya,” kata Inu. Namun demikian, pihaknya harus tetap netral, karena yang akan memilih siapa menjadi tuan rumah tersebut adalah, semua provinsi. Maka dari itu, upaya NTB mencari dukungan tersebut sangat dibenarkan.

“Boleh dan sah calon berkeliling berkampanye. Tapi tetap kita kembalikan dengan provinsi lain, yang akan memilihnya. Nanti akan diberikan waktu melakukan persentase,” ujarnya.

Dikatakan oleh Inu, NTB dan Bali sudah resmi mendaftar sebagai calon tuan rumah, dan secara administratif sudah memenuhi syarat.

Hanya tinggal meyakinkan provinsi lainnya. “Upaya perjuangan NTB dan Bali ini, saya katakan sangat serius, ini tentu bentuk komitmen yang sangat kuat, baik dari pemerintah, Dewan, dan masyarakat, dan tentu ini jadi pertimbangan,” pungkasnya. (ndi/*)

Kecamatan Lenek sekaligus membuka selubung papan nama kantor sementara Camat Lenek didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Sebelum acara peresmian kecamatan lenek, panitia menyemarakkan momentum ini dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pawai kirab budaya Sasak pada hari Selasa (10/4) yang diikuti 10.000 lebih peserta dari pelajar SD, MI, SMP, MTs, MA , unsur masyarakat, organisasi dan lembaga dari sepuluh desa se-kecamatan Lenek, start di lapangan Lenek pesiraman dan finish di kantor camat Lenek dilanjutkan malam harinya diadakan malam pagelaran budaya sasak oleh sanggar seni Cupu Mas di lapangan Wirangbaya Lenek yang diisi dengan kesenian gendang belek dan 7 tarian seperti tari gagak mandik. Kegiatan ini mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat kecamatan lenek. (yon/*)

Kantor sementara Kecamatan Lenek.

Pjs Bupati bersama tamu undangan dari unsur Forkopimda, Camat dan Kades yang hadir dalam peresmian kecamatan Lenek