Edisi Kamis 12 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 12 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 10 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB-Bali, Kekuatan Bersama dan Masa Depan Pariwisata Catatan: Agus Talino USA Tenggara Barat (NTB) sekarang menjadi salah satu pusat perhatian. MotoGP menghipnotis banyak orang untuk datang.

Pilihannya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Tujuannya, agar mereka yang datang mau kembali. Tidak sebaliknya, datang untuk tidak kembali karena tidak sesuai ekspektasi.

Kekuatan pariwisata tidak saja pada alam. Tetapi juga bu-

daya. Bahkan budaya memiliki kekuatan yang sangat besar.

Keberagaman yang dimiliki NTB dengan tiga etnis besarnya bisa memberi banyak pengamalan dan pengetahuan untuk mereka yang datang.

Tidak semua orang yang datang mengunjungi destinasi wisata hanya ingin melihat keindahan alam, menikmati deburan ombak dan berjemur di tepi pantai. Mereka juga ingin mempunyai pengalaman

dan pengetahuan tentang destinasi yang dikunjunginya.

Karenanya, menjadi penting untuk dipikirkan agar kita bisa menghadirkan sesuatu yang membuat mereka yang datang memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang baik dan mengesankan. Pengalaman dan pengetahuan yang baik dan mengesankan bisa menjadikan NTB sebagai destinasi pilihan banyak orang. Tidak boleh mereka

yang datang memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang tidak baik dan tidak menguntungkan bagi kita.

Diskusi Strategis Tahunan Ke-5 MarkPlus Tourism di Bali Tourism Board (BTB) Denpasar, Senin (9/3) lalu yang dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah – akrab disapa Dr. Zul – menarik. Diskusi yang dihadiri banyak pelaku pariwisata Bali. Termasuk, Wakil Guber-

nur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang akrab disapa Cok Ace itu menjadi ruang yang sangat produktif untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengembangkan pariwisata.

Cerita tentang kehebatan pariwisata Bali sudah sering kita dengar. Salah satu yang penting dari diskusi itu adalah munculnya gagasan kerja sama Bali dan NTB mengembangkan pariwisata. Kedua daerah ini

bisa saling melengkapi.

Apalagi jarak Bali-Lombok (NTB) tidak terlalu jauh. Sehingga sangat memungkinkan paket wisata Bali-NTB dipasarkan secara bersamaan.

Bahkan mungkin juga melibatkan NTT untuk membangun kekuatan bersama membangun pariwisata. Termasuk sektor-sektor lainnya. Karena ketiga daerah ini memiliki keunggulan masing-masing.

Bersambung ke hal 9

NTB-Bali dan Kolaborasi Kekuatan Pariwisata

Kekuatan pariwisata Bali, NTB dan NTT sungguh luar biasa. Kekuatan itu, terletak pada karakteristik masing-masing daerahnya. Bali dengan basic Hindu-nya. NTB dengan mayoritas penduduk Muslim dan NTT dengan mayoritas penduduk Kristen Khatolik. Ini adalah kebhinekaan nyata. Sebuah anugerah Tuhan yang sangat indah. Kebhinekaan dengan kekayaan budaya yang beragam, bisa dikolaborasikan menjadi sebuah kekuatan besar pada sektor pariwisata. Muaranya untuk menyejahterakan masyarakat.

FGD selain menghadirkan Wagub Bali yang akrab disapa Cok Ace sebagai nara sumber, juga dari peneliti utusan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian Suzy Hutomo (Bali Tourism Board Sustainability Commmittee), Ida Bagus Agung Partha A (Chairman Bali Tourism Board) dan Special Guest Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc. Diskusi dipandu Hermawan Kartajaya ( Founder & Chairman MarkPlus, Inc & MarkPlus Tourism).

Bersambung ke hal 9

(Suara NTB/rak)

‘’HUBUNGAN (di bidang pariwisata) antara Bali dan Lombok (baca-NTB) sudah dirancang sejak jauh hari, sebelum Bom Bali I,’’ ujar Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Tjokorda Artha Ardhana Sukawati dalam Diskusi Strategis Tahun Ke-5 (Focus Group Discusion) Bali ‘’Toward Quality Tourism-Policies Strategies and Tactics’’’ yang berlangsung di Kantor Bali Tourism Board, Senin (9/3). FGD digelar MarkPlus Tourism, merupakan kegiatan rutin dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pencapaian dan identifikasi tantangan pariwisata Indonesia.

Wagub Bali, Tjokorda Artha Ardhana Sukawati sebagai narasumber dalam Diskusi Strategis Tahun Ke-5 yang digelar MarkPlus Tourism,di Denpasar, Bali, Senin (9/3).

(Suara NTB/rak)

UBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menjadi salah satu nara sumber dalam Diskusi Strategis Tahunan ke-5 MarkPlus Tourism, di Denpasar, Bali, Senin (9/3). Gubernur NTB dalam kesempatan itu memaparkan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan di NTB. Konsep itu, The New NTB, Toward Sustainable Tourism yang membahagiakan para wisatawan, menghadirkan suasana aman dan nyaman bagi investor.

Didampingi Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc, gubernur dalam Focus Groups Discussion (FGD) menekankan pentingnya sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahter-

aan masyarakat. ‘’Yang tidak kalah penting dari itu adalah NTB mampu menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakatnya sendiri. Masyarakat NTB tidak boleh jadi penonton di tanahnya sendiri,’’ ujarnya.

Untuk mewujudkan pariwisata NTB yang berkelanjutan tersebut, saat ini NTB fokus menjalankan program unggulan mewujudkan NTB Gemilang. Salah satu dari program unggulan itu adalah sektor pariwisata dengan menciptakan destinasi yang berkualitas melalui pengembangan atraksi, amenitas dan aksesibilitas.

Kemudian industrialisasi dengan peningkatan nilai tambah komoditi produksi NTB. Juga program NTB Zero Waste sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan melalui penanganan sampah. Sedang-

kan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan peningkatan skill melalui beasiswa NTB. Ke depan ujar Dr.Zul, NTB akan terus berkolaborasi dengan Bali dalam membangun pariwisata. Menurutnya MarkPlus Tourimsm harus menjadi agen Provinsi NTB untuk belajar lebih banyak dari Bali, terkait strategi dalam memajukan dan mengembangkan destinasi wisata berkelas dunia.

Gubernur dalam diskusi itu juga memutar video, progress dan persiapan balap dunia MotoGP di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. NTB tahun 2021 mendatang katanya, akan menjadi lokasi ajang balap dunia MotoGP. Bersambung ke hal 9

Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dan istri Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dijamu makan malam oleh Wagub Bali, Tjokorda Artha Ardhana Sukawati dan pelaku pariwisata Bali.

(Suara NTB/rak)

’’The New NTB, Toward Sustainable Tourism’’

Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah sebagai narasumber dalam Diskusi Strategis Tahun Ke-5 yang digelar MarkPlus Tourism, di Denpasar, Bali, Senin (9/3).

Utamakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan NTB dengan berbagai potensinya disebut mampu menjadi wajah baru pariwisata Indonesia. Khususnya dengan mengedepankan sustainable tourism atau konsep wisata berkelanjutan dalam pengembangannya.

Pakar Pemasaran sekaligus pendiri MarkPlus Tourism, Hermawan Kertajaya, menerangkan potensi NTB dari segi destinasi wisata alam tidak kalah dibanding tempat lainnya. Namun hal tersebut juga perlu ditunjang dengan infrastruktur dan SDM yang cukup, di samping pengemasan atau branding pariwisata yang harus dilakukan.

Dicontohkannya seperti Bali yang sampai saat ini telah terkenal sebagai salah satu destinasi wisata internasional. ‘’Jadi Bali itu bukan saingan (bagi NTB). Malah harus diajak kerja sama, Bali – NTB – NTT. Sunda kecil itu harus dihidupkan kembali supaya saling memberi manfaat,’’ ujarnya, Rabu (11/3) di Mataram.

Sunda kecil yang dimaksud adalah gugus Nusa Tenggara mulai dari Bali hingga NTT, di mana menurut Hermawan salah satu modal utama yang bisa dieksplorasi adalah kekentalan budaya, khususnya dari segi suasana religius yang khas.

“Kalau di ASEAN, negara-negara di situ saling bekerja sama sebetulnya.

Kalau di sini kecil-kecilan ya Bali – NTB – NTT. Sejuta Pura, sejuta Masjid, dan sejuta Gereja,’’ ujar Hermawan. Untuk itu beberapa pelatihan masih perlu dilakuan di NTB, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM. Dicontohkan Hermawan seperti pelatihan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC) yang akan dilaksanakan di Lombok dan Sumbawa dalam waktu dekat. ‘’Dua (pelatihan) di Lombok bulan April. Terus di Sumbawa, termasuk Bima satu kali,’’ ujarnya.

Pelatihan tersebut terutama menyasar pelaku pariwisata hingga di tingkat desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat memahami prinsip-prinsip dasar pariwisata berkelanjutan. Di mana dalam prosesnya, pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesadaran penuh untuk memfasilitasi kegiatan pariwisata.

Menurutnya hal tersebut berhubungan erat dengan konsep Sapta Pesona dan sadar pariwisata. Di sisi lain, proses pengembangan pariwisata di NTB juga akan melibatkan Destination Management and Marketing Organization (DMMO), khususnya untuk branding yang akan dilakukan. (bay) (Suara NTB/bay)

Hermawan Kertajaya

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Beri Layanan KB Gratis

DPPKB Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) secara masif memberikan pelayanan keluarga berencana (KB) gratis kepada masyarakat. Pelayanan yang menyasar warga tidak mampu sebagai upaya pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk.

Pelayanan KB gratis, Rabu (11/3) dilaksanakan di lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela. Satu persatu warga datang memeriksa kondisi kehamilan serta berkonsultasi menggunakan alat kontrasepsi yang cocok.

Salah satunya adalah Nafsah, warga RT 04 Lingkungan Bagek Kembar. Selain berkonsultasi, ia juga memilih mengganti alat kontrasepsi dari

non metode kontrasepsi jangka pendek (MKJP) ke metode kontrasepsi jangka panjang. Awalnya Nafsah menggunakan suntik dan berubah menggunakan implant. “Capek tiga bulan sekali harus pergi suntik,” katanya.

Mengubah metode kontrasepsi merupakan pilihan. Ibu tiga orang anak ini khawatir telat suntik kemudian hamil. Kasus ini terjadi pada saat kehamilan anak ketiganya. Gara – gara telat ke bidan akhirnya hamil.

Ketakutan lainnya adalah anak kedua lahir tidak normal. “Takut saja. Dulu karena telat, saya jadi hamil,” tuturnya.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman melalui Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Fafir Rahmah, S.Si.,Apt menjelaskan, pelayanan KB gratis rutin dilaksanakan menyasar masyarakat di daerah

padat penduduk serta tingkat ekonomi rendah. Pelayanan berusaha didekatkan agar mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pelayanan KB di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai dibarengi dengan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat serta anak-anak usia dini tentang kesehatan alat reproduksi. “Pelayanan seperti biasa bongkar pasang alat kontrasepsi,” jelasnya.

Tujuan pelayanan gratis tersebut untuk mendapatkan akseptor baru bagi pasangan usia subur di lingkungan. Dan, melayani pemasangan kontrasepsi bagi akseptor aktif.

Selain itu, pelayanan KB sebagai upaya pemerintah mengoptimalkan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Fafir melihat masyarakat

(Suara NTB/cem) (Suara NTB/cem)

PENJELASAN - Petugas dari DPPKB Kota Mataram memberikan penjelasan kepada warga yang akan memasang alat kontrasepsi. Masyarakat didorong menggunakan MKJP untuk mengatur kelahiran. cukup antusias datang ber-KB. lainnya. Namun, ia memakluMeskipun, jumlahnya tidak mi bahwa warga sibuk dengan terlalu banyak seperti lokasi aktivitas mereka membantu

PEMASANGAN - Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB pada Dinas DPPKB Kota Mataram, Fafir Rahmah menyaksikan proses pemasangan MKJP berupa implant kepada warga Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Rabu (11/3). Pemasangan KB gratis sebagai upaya pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk. suami mencari nafkah di laut. saja kondisi di sini kan tidak “Alhamdulillah, masyarakat sama seperti lingkungan lain,” antusias datang. Kita maklum tandasnya. (cem/*)

Kasek Kosong

Semua Staf Sudah Terisi MENGHADAPI pelaksanaan anggaran dana kelurahan tahun 2020, pegawai staf di Kelurahan Kekalik Jaya semua sudah terisi. Tahun sebelumnya, beberapa staf di Kelurahan Kekalik Jaya kosong.

Lurah Kekalik Jaya, Bilyadi Idul Islam mengatakan, beberapa staf yang sebelumnya kosong kini sudah terisi. Ada beberapa tambahan staf dari dinas BPSDM dan Dinas Perkim kota Mataram. Kata dia, mengisi kekosongan staf di kelurahan, satu staf dari Dinas Perkim sudah di SK-kan. “Untuk Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fisik saat ini sudah terisi,” kata(Suara NTB/viq) nya, Rabu (11/3).

Bilyadi Idul Islam “Kemarin Sekretaris Lurah (Seklur) sempat kosong, sekarang Alhamdulillah sudah terisi. Semua staf kita juga sudah lengkap semua. Dan ada beberapa pegawai kontrak juga sudah mengisi beberapa bidang di kelurahan,” kata Bilyadi kepada Suara NTB. Menurutnya, lengkapnya semua staf di kelurahan akan memudahkan pihaknya dalam mengeksekusi anggaran dana kelurahan yang cukup besar tersebut. Kendati sudah lengkap kata dia, ada beberapa staf di kelurahan Kekalik Jaya masih membutuhkan perhatian khusus. Perhatian khusus itu kata dia, perlu diberikan kepada Kasi Sosial dan Kasi Fisik di kelurahan.

“Karena dua Kasi itu sangat rawan. Nanti yang akan mengeksekusi dana kelurahan kan mereka (dua Kasi itu).

Jadi, kami akan perhatikan secara khusus,” ujarnya. Seperti tahun lalu, memang banyak yang harus diperhatikan. Dana kelurahan tahun 2020 ini mencapai Rp1,8 miliar.

Hal itu pun menjadi atensi pihaknya agar dana kelurahan bisa dieksekusi sesuai kebuthan warga Kekalik Jaya. “Memang banyak banyak yang perlu diperbaiki. Belajar dari eksekusi dana kelurahan tahun lalu, ada pelajaran dari dua kasiyang mengeksekusi dana kelurahan. Intinya kedua Kasi itu butuh perhatian,” sebutnya.

Untuk itu, Bilyadi sudah memberikan perhatiannya kepada kedua Kasi Fisik dan Pemberdayaan di kelurahan Kekalik Jaya. “Tahun ini Insha Allah akan lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Semoga saja kita tidak ada hambatan dalam mengeksekusi dana kelurahan ini,” tutupnya. (viq)

Dana BOS Tidak Bisa Cair

Mataram (Suara NTB) Penerimaan dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang berasal dari dana pusat pada tahun 2020, tidak lagi melalui Dinas Pendidikan. Penerimaan dana BOS langsung diterima sekolah. Namun demikian, dana BOS tersebut belum bisa dicairkan lantaran masih kosongnya jabatan Kepala Sekolah (Kasek) di beberapa sekolah.

“Dana BOS itu sekarang langsung diterima sekolah.

Tidak ada lagi birokrasi yang panjang dan ribet. Semua Kasek di Mataram bertangggungjawab ke pusat melaporkan alokasi dana BOS-nya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali, Rabu (11/3).

Mengantisipasi adanya penyelewengan dari alokasi dana BOS di Mataram, Disdik Kota Mataram akan melakukan pengawasan yang ketat ke semua sekolah. Bukan hanya itu, Disdik juga akan melakukan pembimbingan, pengarahan, monitoring, dari penggunaan dana BOS ke semua Kasek.

“Berhubungan tentang pelaksanaan dan penerimaan dana BOS itu, tetap dalam kendali Disdik kota Mataram. Kita juga memberi sinyal penangnan

pendanaan dana BOS di sekolah,” jelas Fatwir. Sehingga semua Kasek di Mataram dengan segala RKAS (rencana kerja dan anggaran sekolah) harus betul-betul dipatenkan.

Pada aturan terbaru jelas Fatwir, mengkolaborasikan dana BOS untuk kepentingan pendidikan yang berada satuan pendidikan sesuai dengan Juklak-Juknis dalam memperpendek sistem birokrasi masih bisa dilakukan.

Ada pun yang tidak boleh dilakukan ialah membeli pakaian seragam, membangun ruang kelas, membangun WC, dan mengadakan piknik meggunakan dana BOS. “Apalagi sampai membeli saham, atau pinjam demi kepentingan orang lain. Itu tidak boleh. Penggunaan seperti perbaikan kaca jendela dan pintu masih diperbolehkan meng-

gunakan dana BOS,” jelasnya.

Untuk pencairan dana BOS sebut Fatwir, saat ini dilakukan secara serentak. Seharusnya, dana BOS di Mataram sudah cair. Keterlambatan pencairan dana BOS itu kata dia, diakibatkan ada beberapa sekolah kekosongan jabatan Kasek. “Jadi belum bisa dicairkan. Karena SPJ triwulan ke IV tahun 2019 itu harus ditandatangani oleh Kasek definitif,” katanya.

Untuk anggaran dana BOS tahun ini, ada kenaikan. Untuk penerima di Sekolah Dasar (SD) naik menjadi Rp900 ribu.

Untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp1,1 juta per siswa. “Awalnya penerima SD menerima Rp800 ribu. Untuk SMP menerima Rp1 juta. Untuk jumlah keseluruhannya belum bisa kita kalkulasikan,” katanya.

Dampak Ekonomis Harus Merata ANGGOTA Komisi II DPRD kota Mataram, Drs. HM, Zaini sepakat dengan pernyataan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam berbagai kesempatan. Bahwa setiap event yang diselenggarakan di Kota Mataram, harus mencapai tiga sukses.

Yakni, sukses pelaksanaan, sukses pencitraan dan sukses ekonomi. ‘’Nah khusus untuk sukses ekonomi ini harus sesuai dengan sila kelima pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,’’ selorohnya. Artinya, lanjut Zaini, dampak ekonomi dari kegiatan yang dipusatkan di Kota Mataram, terlebih kegiatan ber(Suara NTB/fit) skala nasional, harus dirasakan HM. Zaini merata oleh masyarakat.

Jangan sampai yang merasakan dampak ekonomi ini hanya kalangan tertentu saja. ‘’Kita (peserta, red) saja tidak dapat kamar. Kita pulang ke rumah masing-masing. Padahal kita juga peserta sama seperti anggota Dewan lainnya yang dari luar daerah,’’ kritiknya. Kalau panitia beralasan karena keterbatasan hotel, menurut Zaini, hal itu kurang dapat diterima. ‘’Hotel di Mataram kan banyak. Makanya kita harapkan, ini merata,’’ katanya kepada Suara NTB di arena Munas V Adeksi, Rabu (11/3) kemarin. Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini tidak ingin, dampak ekonomi dari kegiatan nasional yang dipusatkan di Kota Mataram hanya dirasakan oleh hotel-hotel tertentu saja.

Kalau kemudian, ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa kegiatan-kegiatan di Mataram, kurang mampu member dampak secara ekonomis, ini harus menjadi bahan evaluasi. ‘’Itulah pentingnya koordinasi,’’ cetusnya. Zaini berharap tiga sukses itu benar-benar tercapai secara nyata. Bukan sekedar cita-cita.

Oleh karena itu, setiap aka nada kegiatan di Kota Mataram, penting bagi pihak penyelenggara melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. ‘’Sehingga tidak ada pandangan negatif dari masyarakat,’’ ucapnya. Jangan sampai ada penilaian dari masyarakat bahwa kegiatan berskala nasional di Kota Mataram, hanya untuk kalangan menengah ke atas. ‘’masyarakat pun berhak mendapat dampaknya,’’ demikian Zaini. (fit)

(Suara NTB/cem)

PERIKSA SUHU - Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Mataram, memeriksa suhu tubuh peserta dan tamu pada pertemuan Munas Adeksi menggunakan alat pemindai suhu tubuh. Pemeriksaan ini sebagai antisipasi penyebaran virus corona.

Untuk honor pagawai jelas Fatwir, maksimal bisa digunakan 50 persen dari dana BOS. Juga, masing-masing sekolah di Mataram, bisa melaporkan pengalokasian dana BOS melalui aplikasi standardisasi pembagian honor pegawai di satuan pendidikan di Mataram. “Sekolah harus berhitung juga kebutuhan pokok dan skala prioritas di sekolah dari dana BOS-nya,” jelasnya.

Fatwir meminta Pemkot Mataram segera melantik Kasek definitif di beberapa sekolah di Mataram. Karena pencairan dana BOS hanya bisa dilakukan jika ditandatangani oleh Kasek definitif.

“Dengan melampirkan SK Walikota yang sah. Sekarang

(Suara NTB/viq)

H. Lalu Fatwir Uzali kan, ada 15 Kasek Kosong.

Baik Kasek SD dan SMP di Mataram,” tutupnya. (viq)

Pembongkaran Jembatan Penyeberangan di Sweta Tertunda Mataram (Suara NTB) Pembongkaran jembatan penyebErangan orang (JPO) di simpang empat Sweta, Mandalikan, tertunda. Arus lalulintas (Lalin) di simpang empat Sweta dinilai terlalu ramai. Sejauh ini, Dinas Perhubungan Kota Mataram masih mencari pola pengalihan lalin di simpang empat Sweta saat pembongkaran JPO. Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, M. Saleh mengatakan, penundaan pembongkaran JPO di simpang empat Sweta Mataram akan dikoordinasikan dengan Satlantas Kepolisian Polresta Mataram. Sebelumnya, Dishub kita Mataram sudah bersurat ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Mataram untuk melalukan pembongkaran JPO. Dijelaskan Saleh, sejauh ini, pihaknya sudah menginformasikan kepada Satlantas Kepolisian Polresta Kota Mataram untuk melakukan pengalihan jalan saat pembongkaran JPO. Selama ini pihaknya kesulitan mencari pola pengalihan jalan di simpang empat Sweta

tersebut karena ramainya pengendara yang melintas.

“Jadi kita tunggu dulu bagaimana hasil koordinasi dengan Polresta Kota Mataram. Di sana kan, perlu pengaturan lalin dulu. Jalan di sana juga lebar dan ramai. Berbeda dengan JPO di jalan Pejanggik di simpang empat BI. Karena tidak terlalu ramai, jadi mudah kita kendalikan ke Jalan Udayana,” sebutnya, Rabu (11/3).

Selain itu jelas Saleh, JPO simpang empat Sweta juga perlu percepatan pengerjaan saat melakukan pembongkaran. Dinilainya, arus lalin dari Jalan Selaparang menuju Jalan Sandubaya selalu ramai. Pun ungkap Saleh, jika harus dilakukan pembongkaran JPO dalam waktu dekat, opsi pengalihan lalin di antaranya hanya ke Jalan menuju Selagalas dan Jalan TGH Faisal.

“Jadinya itu yang belum kita perhitungkan. Makanya belum kita lalukan pembongkaran. Tapi, saat ini kita tinggal tunggu keputusan dengan pihak kepolisian saja. Kalau sudah ada, tinggal kita bongkar,” tutupnya. (viq)

Antisipasi Virus Corona

Peserta Adeksi Diperiksa Ketat Mataram (Suara NTB) – Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram memeriksa secara ketat suhu tubuh peserta Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) menggunakan thermos scanner. Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona.

Pantauan Suara NTB, areal masuk menuju ruang pertemuan Munas Adeksi ke V, petugas kesehatan menggunakan rompi berwarna biru berjaga di pintu masuk. Satu per satu peserta maupun tamu undangan lainnya dicek suhu tubuhnya.

Petugas juga menyediakan cairan pembersih tangan.

Peserta Adeksi dari Kota Cimahi, Robin Sihombing ditemui di lokasi, Rabu (11/3) mengapresiasi langkah dari petugas kesehatan dalam upaya mencegah penularan virus berbahaya tersebut. Pemerik-

saan suhu tubuh serta cairan pembersih tangan sebagai langkah antisipasi pemerintah. “Ini bagus sebagai langkah antisipasi,” kata Robin.

Justru pemeriksaan tidak ditemukan di bandara. Standar pemeriksaan juga sesuai prosedur. Diharapkan, pencegahan virus corona juga dilakukan di tempat lainnya.

Petugas kesehatan, Nyoman Suarsa mengatakan, pihaknya ditugaskan oleh Pemkot Mataram memeriksa suhu tubuh seluruh peserta untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Peserta, pengunjung maupun tamu dalam peserta ini kondisinya sehat dengan pengukuran suhu. Suhu dimaksud adalah dengan batas 37,5 derajat celcius. “Kalau di atas itu dilakukan screening lagi,” katanya.

Sejauh ini, belum ada temuan.

Kondisi peserta dalam kondisi

sehat. Nyoman menambahkan, pemeriksaan suhu tubuh akan dilakukan pada 1.200 peserta.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, H. Usman Hadi menambahkan, pemeriksaan tersebut menggunakan alat pemindai suhu tubuh berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Tujuannya mengecek suhu tubuh. Batas suhu tubuh pun 37,5 serta diperiksa kesehatannya. “Kalau ada batuk – pilek diperiksa kesehatannya,” kata Usman.

Pemkot Mataram mengecek suhu tubuh peserta maupun tamu sebagai langkah antisipasi penyebaran virus covid-19. Dari pemeriksaan tidak ada peserta, pengunjung maupun tamu dengan kondisi suhu tubuh di atas 37,5. “Dari 20 petugas yang mengecek masih aman. Tidak ada suhu tubuh mereka yang tinggi,” demikian kata Usman. (cem)

(Suara NTB/viq)

BELUM DIBONGKAR - Ruas Jalan simpang empat Sweta, Rabu (11/3). Sampai saat ini, Pemkot belum bisa membongkar JPO tersebut. Teknik pembongkaran dan pengalihan lalin sedang dikoordinasikan, supaya mengakibatkan lalin macet akibat pengerjaan selama pembongkaran.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 12 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 10 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Munas V Berjalan Lancar

Sigit K.Yunianto Ketua Umum ADEKSI, Didi Sumardi Sekjen

Sigit Karyawan Yunianto, SH., M.AP

Mataram (Suara NTB) Munas V ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) di Mataram, Rabu (11/3) kemarin berjalan lancar.

Munas yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin dihadiri oleh GubernurNTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Walikota Mataram. H.Ahyar Abduh dan 1.130 peserta. Selain membedah RUU Omnibus Law, Munas V ADEKSI kemarin juga berhasil memilih pengurus ADEKSI periode 2020 – 2025.

Terpilih sebagai Ketua Umum ADEKSI, Sigit Karyawan Yuniato, SH., M.AP (Ketua DPRD Kota Palangkaraya). Sekretaris Jenderal ADEKSI, H. Didi Sumardi, SH (KetH. Didi Sumardi, SH ua DPRD Kota

Mataram). Bendahara Umum, Hj. Balqis Diab, S.Ag., SE., MM (Ketua DPRD Kota Pekalongan). Wakil Ketua Umum, Ir. H. Achmad Zulkarnain, MT (Ketua DPRD Kota Cimahi) dan Wakil Bendahara Umum Elly Toisutta, S.Sos (Ketua DPRD Kota Ambon). Pemilihan pengurus ADEKSI periode 2020 – 2025 berlangsung dengan musyawarah mufakat.

Sebelum pemilihan, Ketua umum ADEKSI (2015 – 2020), Ir. H. Armuji, MH., dalam laporannya menyampaikan, Munas V Adeksi 2020 ini dihadiri oleh sekitar 1.130 peserta dari 93 kota Se Indonesia. Jumlah ini merupakan pencapaian terbesar sepanjang pelaksanaan ADEKSI. ADEKSI sendiri berdiri tahun 1991. ADEKSI merupakan wadah menjalankan amanah sekaligus menjadi simpul meningkatkan kapasitas anggota.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ris)

Wakil Presiden Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah,Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Ketua Umum ADEKSI (2015 – 2020) Ir. H. Armuji, MH dan Ketua panitia Munas V ADEKSI, H. Didi Sumardi, SH., memukul gendang beleq, menandai dibukanya Munas V ADEKSI secara resmi, Rabu (11/3) kemarin.

Pemprov Tunggu Perpres Pengangkatan 223 P3K

Sisir Perda, Pemprov Ancang-ancang Susun Raperda Omnibus Law Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyatakan mendukung kehadiran RUU Omnibus Law yang saat ini sedang dilakukan pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Di sisi yang lain, Pemprov sudah mengambil ancang-ancang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Omnibus Law untuk menyatukan Perda-Perda sejenis menjadi satu. ‘’Kami sedang menyisir berapa kira-kira Perda yang sejenis. Bisa kita gabungkan menjadi satu Perda Omnibus Law,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/3) kemarin.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk pengangkatan 223 eks honorer K2 yang lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) satu tahun lalu. Pemprov menegaskan, pengangkatan P3K sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat, sama seperti pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). ‘’Kita menunggu petunjuk dari pusat, belum ada. Perpres belum ada. Itu dasar pengangkatan kalau Perpres sudah keluar,’’ ujar Kepala Bidang Mutasi Pegawai BKD NTB, Raisah, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/3) kemarin.

Ia menjelaskan, apabila regulasi atau payung hukum sudah keluar. Maka Badan Kepegawaian Negara (BKN)

akan memerintahkan Pemprov dan Pemda kabupaten/ kota untuk melakukan pemberkasan eks honorer K2 yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi P3K setahun yang lalu. ‘’Kita menunggu petunjuk dari pusat, dari BKN belum ada. Kalau sudah ada baru kita tindaklanjuti,’’ terangnya.

Raisah kembali menegaskan bahwa urusan penga-

ngkatan P3K merupakan urusan Pemerintah Pusat. Pengangkatannya sama seperti rekrutmen CPNS. Meskipun anggaran penggajian untuk P3K sudah ada, kata Raisah namun Nomor Induk Pegawai (NIP) belum diterbitkan BKN. Sebelum proses penerbitan NIP, BKN akan meminta Pemda untuk melakukan pemberkasan.’’Sekalipun ang-

garan untuk penggajian P3K sudah ada. Tapi mereka, ada Nomor Induk Pegawai yang harus diterbitkan dari BKN,’’ jelasnya.

BKN telah menetapkan sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB lolos menjadi P3K. Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lolos menjadi P3K Pemprov NTB. Mereka yang lolos menjadi P3K tersebut karena memenuhi passing grade dalam seleksi yang dilakukan akhir Februari 2019. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lolos jadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan

penyuluh pertanian 18 orang.

Penggajian P3K tidak dibebankan kepada APBD Pemda provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar.

Anggaran untuk penggajian P3K tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam salah satu item DAU 2020, ada bantuan pendanaan untuk penggajian P3K. Khusus untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/ kota, total anggaran yang dialokasikan untuk penggajian P3K sebesar Rp116,32 miliar.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Atasi Obesitas Regulasi WAKIL Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr (HC) KH. Ma’ruf Amin menjelaskan kehadiran RUU Omnibus Law untuk mengatasi banyaknya peraturan yang tumpang tindih baik di pusat dan daerah. Banyaknya peraturan di pusat dan daerah menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia. ‘’Terlalu banyak peraturan yang tumpang tindih, (sehingga) perizinan yang terhambat, investor juga kurang tertarik masuk Indonesia dan banyak hal lagi. Karena itu pemerintah merespons dengan melahirkan Omnibus (Suara NTB/ars) Law dengan berbagai KH. Ma’ruf Amin klaster-klaster itu,’’ kata Wapres dikonfirmasi usai membuka Munas V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Mataram, Rabu (11/3) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Gunakan Sistem Kombinasi Nilai

(Suara NTB/ist)

MUNAS - Wapres RI, KH.Ma’ruf Amin disambut Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dan istri serta Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah. Selanjutnya Wapres membuka Munas V Adeksi di Mataram, Rabu (11/3) kemarin.

PEMPROV NTB melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengatakan terus berupaya selektif dalam menentukan rekanan atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah. Penawaran terendah bukan menjadi ukuran utama dalam menentukan kontraktor yang memenangkan suatu proyek. ‘’Intinya kami memilih yang terbaik melihat dari semua sisi. Dari harga juga. Tapi yang penting kita memilih rekanan yang mampu dari sisi peralatan, pengalaman dan lainlain,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan (Suara NTB/dok) Pengadaan Barang Jasa PeH. Sadimin merintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/3) kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bay)

Pelaku Pariwisata Antisipasi Dampak Corona Dua Bulan ke Depan

Awanadi Aswinabawa

Mataram (Suara NTB) Periode April-Mei disebut menjadi waktu yang krusial bagi pariwisata NTB. Khususnya untuk melihat dampak penyebaran virus corona (Covid-19) yang belakangan menurunkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dari beberapa negara.

Ketua Astindo NTB, Awanadi Aswinabawa menerangkan, pariwisata NTB secara umum masih bisa selamat dari terjangan kasus virus corona (Covid-19).

Pasalnya, dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas, NTB secara umum mendapatkan beberapa kemudahan.

Diterangkannya be-

berapa pasar pariwisata NTB sampai saat ini masih stabil.

Diantaranya pasar wisatawan Australia yang justru meningkat 1000 persen dengan dukungan penerbangan langsung yang difasilitasi maskapai AirAsia.

Peningkatan tersebut menurut Awan dapat menutupi penurunan wisatawan asal China, Malaysia, Singapura, dan Italia yang terjadi beberapa waktu belakangan. ‘’Jerman dan UK (United Kingdom, Inggris) juga lumayan. Meskipun kenaikannya masih terbilang kecil, hanya 2-3 persen,’’ sebutnya saat dikonfirmasi, Rabu (11/3) di Mataram.

Selain itu, penambahan hari libur yang baru saja diumumkan pemerintah pusat disebut menjadi peluang lainnya untuk menyelamatkan sektor pariwisata. ‘’Tahun 2020 juga sudah ada hari libur yang di perpanjang.

Bersambung ke hal 15

Dua Pejabat Tak Ikut Uji Kompetensi Manajerial Mataram (Suara NTB) Sebanyak dua pejabat tak hadir dalam pelaksanaan uji kompetensi manajerial seleksi terbuka lima jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB. Dari 33 pejabat yang lolos seleksi administrasi, hanya 31 orang pejabat yang ikut uji kompetensi manajerial yang dilaksanakan di Wisma Tambora Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Selasa (10/3).

Kepala Sekretariat Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB, Irwan Jaya, S.Sos, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/3) menyebutkan dua pelamar atau pejabat yang tidak ikut uji kompetensi

manajerial, yakni Raisah, SE, MM yang mendaftar untuk jabatan Kepala DPMPTSP NTB dan Dr. Ahmad Fathoni, SP, MT yang mendaftar sebagai calon Kepala BPKAD NTB. “Kalau setelah ini ndak ada sistem gugur sebenarnya.

Cuma kalau beliau melanjutkan sudah ketinggalan nilai,” kata Irwan.

Apabila yang bersangkutan tak hadir lagi mengikuti tahapan selanjutnya yakni Leadership Group Discussion (LGD) pada Rabu (11/3), maka otomatis dinyatakan tereliminasi atau gugur. Irwan mengatakan pejabat yang tidak ikut uji kompetensi manajerial sudah kehilangan nilai sebesar 25 persen. “Boleh mereka ikut tahap berikutnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 4

Gelar SKB CPNS Penderita DBD Terus Meningkat JUMLAH kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus meningkat. Tercatat pada awal tahun 2020 ini, jumlah penderita DBD di Kabupaten Lotim sebanyak 200 kasus. Kondisi itu tidak dipungkiri lantaran Kabupaten Lotim merupakan daerah endemis DBD yang terjadi setiap tahun.

Ditemui Suara NTB, Rabu (11/3), Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr.

M. Hasbi Santoso, M.Kes, tidak menampik jika Kabupaten Lotim menjadi kantong (Suara NTB/yon) atau endemis DBD setiap M. Hasbi Santoso tahunnya. Bahkan terjadi di dalam kota, seperti di Kota Selong seperti tahun ini Kampung Seruni, Pancor, Lendang Beduri.

Untuk itu, Dikes Lotim melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di samping melakukan menguras tempa-tempat air bersih berupa kamar mandi dan menutup tempat-tempat penampungan air bersih serta menimbun sampah-sampah yang dilakukan langsung oleh masyarakat. “Sampai hari Selasa tanggal 10 Maret ini, jumlah penderita DBD di Lotim 200 kasus,”kata mantan Direktur RSUD R. Soedjono Selong.

Bahkan peningkatan jumlah kasus diprediksi akan terus mengalami peningkatan pada bulan Maret ini. Hal tersebut dikarenakan dari catatan-catatan kasus di tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Maret merupakan puncak terjadinya kasus DBD. Terlebih intensitas hujan tahun ini terus mengalami peningkatan. “Maret biasanya semakin mengalami peningkatan penderita DBD,” sebutnya.

Hasbi menambahkan, kejadian rata-rata Lotim 16,5 persen, untuk rata-rata nasional, 49 persen tersebar di 28 puskesmas di Kabupaten Lotim. Adapun untuk jumlah kasus terbanyak di Puskesmas Lepak Kecamatan Sakra Timur dan diikuti wilayah Kecamatan Selong. Kendati demikian, kata Hasbi, yang patut disyukuri dari jumlah kasus yang tersebut belum ada penderita DBD yang meninggal dunia. ”Alhamdulillah semua kasus masih bisa tertangani. Kita berharap tidak ada angka kematian,” ujarnya. (yon)

Danger, Wakili Masbagik di Lomba Desa Selong (Suara NTB) Desa Danger mewakili Kecamatan Masbagik dalam Lomba Desa tingkat Kabupaten Lombok Timur. Rabu (11/3), tim penilai lomba desa melakukan penilaian di Desa Danger yang dipimpin Sekda Lotim Drs. H. Juaini Taofiq, MAP. Hadir juga Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly beserta rombongan tim penilai lomba desa tingkat Kabupaten Lotim.

Dalam sambutannya, Sekda Juaini Taofiq mengapresiasi potensi yang ada di Desa Danger. Ia berharap, Desa Danger sudah bisa memberikan penghasilan tetap, tunjangan jabatan terhadap aparatur desanya.

Misalnya untuk sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) berupa dengan hadirnya, Danger Village Waterpark, BUMDes dan sumber PADes lainnya. Desa Danger dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga potensi-potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Desa Danger mampu mengubah kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik.

Pada kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan arahan bupati, di mana pada tahun 2020 ini pada 34 provinsi di Indonesia dengan 541 kabupaten/kota dan 74.795 desa seIndonesia, secara serentak menyelenggarakan sensus penduduk 2020. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk mengisi datanya. Pengisian data ini penting untuk supaya keputusan yang diambil baik pemerintah kabupaten hingga ke pusat berdasarkan data yang ada.

“Apabila salah data pasti salah keputusan,” terang Sekda yang juga Ketua Panitia Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lotim.

Sementara, Koordinator Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lotim, Hj. Bq. Miftahul Wasly, mengapresiasi kekompakan masyarakat di Desa Danger. Dalam penilaian lomba desa ini, kata dia, penilaian yang dilakukan oleh tim secara menyeluruh terutama kesesuaian antara administrasi dan fakta di lapangan.

Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, menjelaskan bahwa sumber PADes Danger cukup besar. Seperti Danger Village Waterpark, sudah mampu mendatangkan PADes Rp57 juta sejak diresmikan akhir Desember 2019 lalu dengan 25 persen dialokasikan untuk anak yatim, fakir miskin dan beasiswa.

Selain itu, keunggulan lainnya bidang kerajinan Gaharu yang sudah tembus pasar internasional ke negara Jepang, Malaysia, Srilanka, Bangladesh, Uni Emirat Arab dan Indonesia. (yon)

(Suara NTB/yon)

PENILAIAN Tim penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lotim, saat melakukan penilaian di Desa Danger Kecamatan Masbagik, Rabu (11/3).

Lotim Tunggu Keputusan BKN Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini belum menentukan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS. Pasalnya, pihaknya masih menunggu hasil rekonsiliasi dan validasi hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tahun 2019.

“Posisi kita masih menunggu.

Dari hasil akhir yang sudah kita serahkan dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) formasi tahun 2019 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan rekonsiliasi dan validasi beberapa waktu lalu,” terang Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Lalu Agus Satriawan, Rabu (11/3).

Adapun, kata dia, untuk hasil SKD akan diumumkan serentak pada tanggal 22-23 Maret 2020. Data yang divalidasi oleh BKN selaku pelaksana teknis seleksi CPNS meliputi jumlah peserta berdasarkan berita acara kehadiran, kesesuaian formasi SSCN dengan penetapan KemenPAN-RB, kesesuaian ambang batas, kesesuaian nilai P1/TL formasi 2018, BA penyelenggaraan serta panduan SKB. Untuk rekonsiliasi data tahap I dilaksanakan untuk 261 dari 521 instansi pusat dan daerah. Sedangkan 260 instansi lainnya akan dilakukan rekonsiliasi tahap II tanggal 1113 Maret mendatang dengan hari pertama rekonsiliasi dan validasi data dilakukan untuk 91 instansi pusat dan daerah.

“Namun untuk hasil SKD yang lolos ke SKB akan diumumkan secara serentak,” terangnya.

Di samping itu, proses rekonsiliasi data dilakukan melalui empat level proses verifikasi dan validasi. Level empat yaitu tim pengolahan mengumpulkan data hasil SKD dari seluruh titik lokasi dan akan disinkronisasikan saat rekonsiliasi data berlangsung.

Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi kesesuaian data dari instansi dengan data yang ada di sistem informasi manajemen fasilitasi penyelenggaraan seleksi (Simflek). “Pada tahap ini, instansi mencocokkan kesesuaian hasil SKD di lapangan,” tambahnya.

Selanjutnya pada level tiga akan diverifikasi ulang oleh Koordinator Tim Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP sebelum ke level dua, yaitu persetujuan Deputi Bidang Mutasi. Terakhir pada level I yakni Kepala BKN mengesahkan dengan digital signature dan hasil rekonsiliasi diserahkan ke instansi secara online.

Maka dari itu, kata Agus, peserta yang lolos ke SKB yang memiliki nilai termasuk tiga kali formasi setelah perankingan. Hal ini disesuaikan dengan Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pe-

surance Panselnas mendampingi BKN selama masa rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD serta memastikan SKD berjalan sesuai ketentuan.

Diketahui, SKD CPNS lingkup Pemkab Lotim berakhir, Selasa (25/2). Dari 11.103 peserta, tercatat sebanyak 3.734 peserta yang lulus passing grade, sementara 6.791 terpental.

Agus menyebutkan dari 11.103 peserta, yang mengikuti tes sebanyak 10.525 peserta dan tidak hadir 578 peserta atau persentase kehadiran sebesar 94 persen. Maka dari itu, dari jumlah passing grade 3.734 peserta ini, nantinya akan dilakukan perankingan untuk dengan masing-masing memilih tiga besar untuk satu formasi.

Dalam pelaksanaan seleksi SKD CPNS ini, formasi yang

dibuka rata-rata terpenuhi kecuali formasi Arsiparis, teknisi elektromedis yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Sementara untuk dokter gigi dari sembilan yang dibutuhkan, jumlah pelamar hanya dua orang.

“Rata-rata pelamar memenuhi passing grade. Kecuali Arsiparis, teknisi elektromedis dan dokter gigi,” terangnya.

Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis.

Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

Petahana Harus Cuti Kampanye Selama 71 Hari (Suara NTB/yon)

RICUH - Pelaksanaan rapat dengar pendapat antara kades dan BPD Desa Denggen Timur ricuh, Rabu (11/3).

Diduga Lakukan Penyimpangan Anggaran

Rapat Dengar Pendapat Kades dan BPD Denggen Timur Ricuh Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Desa Denggen Timur yang diselenggarakan di aula desa setempat ricuh. Kericuhan dimulai saat anggota BPD menanyakan pembayaran gaji yang belum diberikan selama beberapa bulan pada tahun 2019 lalu. Pasalnya, kondisi itu dipicu lantaran kepala desa (kades) diduga melakukan penyimpangan anggaran.

Hadir pada acara tersebut, Camat Selong, Kepala Desa Denggen Timur, Anggota BPD, Ketua LKMD, dan puluhan masyarakat setempat itu dilaksanakan guna menuntut pertanggungjawaban kepala desa atas pembangunan di tahun 2019.

Salah seorang anggota BPD, Mashar menduga, cukup banyak penyimpangan yang ditemukan pada tahun 2019 lalu dengan jumlahnya diduga mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan yang paling menonjol berupa pembelian tanah desa seluas 10 are pada tahun 2018 lalu. Di mana pembelian tanah tersebut dianggarkan dari iuran

PTSL sebesar Rp350 ribu kepada sekitar 750 bidang tanah, ditambah penjualan tanah pecatu selama 5 tahun sekitar Rp80 juta. Sehingga apabila diakumulasikan jumlah totalnya sekitar Rp250 juta lebih. ‘’Yang menjadi pertanyaan masyarakat bahwa pada APBDes 2019 pembelian terhadap tanah yang sama kembali dianggarkan. Namun anggaran tersebut bersumber dari alokasi dana desa (ADD) bukan dari iuran PTSL dan penjualan tanah pecatu seperti yang dimaksud pada tahun 2018 lalu,’’ tanyanya.

Kepala Desa Denggen Timur, Moh Jamaludin, membantah melakukan penyimpangan sebagaimana yang dituduhkan terhadap dirinya.

Apa yang dituduhkan pada dirinya, ujarnya, merupakan anggapan-anggapan dan statemen pribadi terhadap segelintir orang. Sementara selaku kades, Jamaludin menegaskan jika pengalokasian anggaran dalam setiap program sesuai APBDes atau rancangan program kerja yang sudah disepakati bersama. (yon)

Disinyalir Banyak Warga Lotim Mengaku Miskin iuran bulanan JKN-KIS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini tampak membuat warga banyak yang memilih migrasi. Sejauh ini dari ratusan orang yang sudah mengajukan, baru 25 orang yang sudah direalisasikan. Peserta yang sebelumnya membayar secara mandiri ini di migrasi menjadi peserta JKNKIS PBI APBD. Diketahui tahun 2020 ini, pemerintah daerah Kabupaten Lotim mengalokasikan anggaran Rp 27 miliar untuk menanggung biaya bulanan peserta JKN-KIS PBI. Dari jumlah tersebut kata Saefudddin ada sisa kuota yang akan diarahkan untuk warga miskin yang tidak masuk JKN-KIS PBI APBN. Menurut Saefuddin Zuhri, banyaknya warga yang mengajukan migrasi ini menjadi hal baru. Melihat keterbatasan

gawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun.

2019 dan Permenpan Nomor 24 Tahun. 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS. “Pelaksanaan validasi SKD akan berlangsung hingga 10 Maret mendatang. Secara nasional hasil akan dirapatkan oleh Panselnas,”jelasnya.

Target Panselnas dengan diadakannya rekonsiliasi ini adalah zero mistake. Dalam pengumuman ini, juga sudah disediakan fasilitas crisis center untuk membantu penyelesaian masalah, pertanyaan maupun komplain dari instansi yang terdiri dari BKN, KemenPAN-RB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di mana BPKP selaku tim quality as-

Maju di Pilkada

Migrasi Kepesertaan JKN-KIS Selong (Suara NTB)Banyak warga Lombok Timur (Lotim) disinyalir mengaku-ngaku miskin. Hal ini tergambar dari banyaknya peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS) mandiri yang mengajukan migrasi menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Ada ratusan orang yang mengajukan migrasi,” ucap Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Saefuddin Zuhri.

Menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (11/3), dijelaskan, dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dulu disebut Basis Data Terpadu (BDT), semua warga miskin di Kabupaten Lotim ini sudah masuk dalam kepesertaan PBI APBN. Adanya rencana kenaikan

(Suara NTB/yon)

SKD - Pelamar CPNS Lotim saat mengikuti hasil SKD beberapa waktu lalu. Untuk pengumuman lolos ke SKB masih menunggu keputusan BKN.

anggaran, Disos Lotim meminta agar pemerintah desa agar mengajukan data orang-orang yang betul-betul miskin dan tidak mampu. Ketika masuk ke Unit Pelayanan Teknis Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) untuk dibuatkan rekomendasi migrasi, tidak lagi yang diberikan adalah orangorang yang tergolong mampu.

Semua usulan yang sudah masuk, sambungnya tidak bisa serta merta dikabulkan dan dilakukan verifikasi di bawah. Dari hasil verifikasi, ditemukan ada yang termasuk kategori mampu. “Bahkan PNS juga ada yang kita temukan,” ucapnya.

Kesempatan migrasi yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim ini diharapkan betul-betul tepat sasaran, karena bukan orang-orang yang kaya. Dikhawatirkan,

(Suara NTB/rus)

Saefuddin Zuhri kalau yang diberikan ini adalah orang-orang yang masuk kategori mampu maka akan menjadi masalah baru di kemudian hari dan tidak boleh salah sasaran. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020, akhirnya menjawab kebingungan banyak pihak terkait cuti atau tidak cuti bagi calon petahana. Dengan keputusan itu, maka calon petahana bupati dan wakil bupati yang maju sebagai calon, harus mengambil cuti selama masa kampanye.

Ketua KPU Lombok Utara, Juraidin, SH., Rabu (11/3) mengatakan, kewajiban cuti bagi calon petahana sudah sangat jelas diatur oleh PKPU 1 tahun 2020.

Surat cuti harus sudah disampaikan kepada KPU sebelum memasuki masa kampanye.

“Calon incumbent harus cuti selama masa kampanye, yakni selama 71 hari terhitung mulai 11 Juli sampai 19 September,” ujar Juraidin.

Keharusan cuti tertuang dalam PKPU, pasal 4 huruf r, berbunyi menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa

(Suara NTB/dok)

Juraidin kampanye bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama. “Keharusan cuti tidak bicara hari kampanye tetapi masa kampanye, selama 71 hari,” imbuh Juraidin.

Untuk diketahui, petahana Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara dipastikan akan bersaing pada Pilkada mendatang.

Dengan ketentuan, keduanya memperoleh tiket dukungan masing-masing (minimal) 6 kursi legislatif. Dengan demikian, keduanya masih biasa menjabat kembali pascapilkada, mengingat bahwa akhir periode jabatan keduanya sampai Februari 2021 mendatang.

Juraidin melanjutkan, selain diaturnya paket incumbent, setiap warga negara juga diatur di mana mereka berhak berpartisipasi pada proses politik.

Termasuk anggota legislatif.

Hanya saja, peraturan KPU masih sama seperti sebelumnya, yakni harus mundur permanen dari jabatan legislatif.

Hal tersebut tertuang pada pasal 4 huruf t, menyatakan bahwa (calon) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, DPRD sejak ditetapkan sebagai calon. “Syarat mundur juga berlaku bagi TNI/Polri, ASN, Kepala BUMN/BUMD, dan Komisioner KPU,” tandasnya. (ari)

Masih Kena Pajak

Pengusaha Hotel di Gili Protes Tanjung (Suara NTB) Penyebaran virus Covid-19 berdampak terhadap sektor pariwisata, tak terkecuali tiga Gili. Alih-alih mendapat kompensasi bebas pajak, pengusaha di tiga Gili justru tidak masuk sebagai area bebas pajak. Pemerintah pusat memberikan keringanan itu hanya kepada pengusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Ini sangat tidak adil,” cetus Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Rabu (11/3), merujuk pada surat permakluman Bapenda Lombok Utara perihal kebijakan kompensasi bebas pajak dari Kementerian Keuangan.

Kusnawan menegaskan, tiga Gili adalah pintu masuk utama wisatawan asing selain Bandara Internasional Lombok (BIL) - meski wisatawan yang masuk limpahan dari Bali. Ia bahkan mengklaim, turis via jalur laut (fastboat) menyumbang persentase terbesar dari akumulasi kunjungan setahun di NTB. Dengan terdampaknya Bali dari virus Corona, maka Gili secara otomatis terpengaruh.

Anehnya dalam hal kebijakan, Gili tidak dihitung oleh pemda dan pusat. “Justru yang paling terdampak adalah kami di 3 Gili, karena 80 sampai dengan 90 persen mengandalkan turis mancanegara.

Kami maklum bahwa KEK mandalika sedang dipersiapkan untuk menjadi mega proyek pariwisata di Lombok, dan kami sangat mendukung itu. Namun pemerintah seharusnya bisa melihat secara

(Suara NTB/ari)

Lalu Kusnawan detail. Seberapa besar kontribusi kami di 3 gili ini dibandingkan dengan daerah lain di Lombok,” protesnya.

Kusnawan menyambung, melalui PHRI NTB pihaknya sudah berusaha mengajukan hak yang sama. Di saat bersamaan, ia tidak melihat Pemda KLU memberi support usulan itu.

Akibat ketidakberpihakan ini, ia menangkap kesan bahwa Pemda KLU hanya menuntut penerimaan daerah saja tanpa memperdulikan antara kondisi lapangan dengan kebijakan pemerintah.

Ia berharap, Pemda KLU tidak cukup hanya dengan menerima kebijakan pusat. Sebaliknya bersurat dan memberi masukan, disertai data kepada pemerintah pusat.

“Kami ambil contoh Bali, seluruh pengusaha hotel di Bali mendapatkan keringanan tersebut. Kebetulan untuk area NTB, yang disebutkan hanya adalah Mandalika.

Jelas ini tidak adil,” pungkasnya sembari mengisyaratkan

untuk menyurati Bupati dan lembaga DPRD KLU. Sebagaimana diketahui, Kemenkeu dalam kebijakannya memberikan keringanan bebas pajak kepada pengusaha di 10 destinasi. Antara lain, Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuhan Bajo, Bangka Belitung, Batam dan Bintan.

Kepala Bapenda Lombok Utara, Ir. H. Hermanto, kepada Suara NTB mengakui surat permakluman kepada pengusaha Gili telah diedarkan. Surat itu merujuk surat keputusan Kemenkeu, bahwa pengusaha Gili tidak mendapat insentif dan masih akan dikenakan pajak hotel dan pajak restoran terhitung mulai 1 April - 31 September.

Hermanto menyadari akan munculnya aksi protes dari kalangan pengusaha. Oleh karenanya, Pemda dikatakannya tidak akan tutup mata. “Begitu dapat info, saya sudah ke Jakarta Minggu lalu. Dan hari ini, saya langsung koordinasi dengan Kemendagri,” ujarnya.

Hermanto mempersilakan asosiasi pengusaha mengajukan surat permohonan pemberian insentif pajak. Surat itu selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sekretariat Daerah untuk diteruskan ke pusat. Pihaknya pun akan menyertakan data pajak, kunjungan wisatawan yang menurun, serta analisa dampak yang berpotensi muncul. Misalnya, karena beban operasional yang tinggi di kalangan perhotelan bukan tidak mungkin ada risiko perumahan karyawan oleh perhotelan di Gili.(ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 5

BNNP NTB Gelar Operasi Gabungan

Piutang Pajak Diatensi KPK PIUTANG pajak di Lombok Barat (Lobar) kian membengkak saja. Sampai saat ini, piutang pajak yang belum bisa ditagih mencapai Rp 10 miliar, baik itu pajak hotel dan hiburan. Tingginya tunggakan pajak ini pun menjadi atensi serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum (APH) lainnya, lantaran progres penagihan dinilai mandek alias jalan di tempat.

“Iya memang (piutang pajak) jadi atensi APH, termasuk KPK, karena memang progresnya banyak belum tertagih.

Mencapai Rp 10 miliaran,” jelas Kabid Penagihan pada Bapenda Lobar M. Subayyin Fikri belum lama ini.

Upaya pihaknya menangani piutang pajak ini, salah satunya membentuk tim penagihan aktif melibatkan APH. Pihaknya sudah bertemu dengan pihak Kejaksaan membahas masalah ini. Tim ini akan melakukan penagihan terhadap penunggak pajak. Sejauh ini, tunggakan pajak memang sangat besar. Salah satunya di salah satu hotel. Tunggakan piutang pajak hotel di wiayah Senggigi mencapai Rp4.831.938.962. Pemda bukan tidak berdaya dalam menyelesaikan piutang pajak ini, sebab sudah ada progres pengembalian dari sebelumnya piutang pajak Rp 6,6 miliar lebih. “Kami sudah berupaya, kami akan bentuk tim nanti melibatkan kejaksaan dan kepolisian, bukan menagih pajak hotel saja, namun semua piutang-piutang,” jelas dia.

Diakuinya, penyelesaian piutang ini belum juga ada titik terang, sebab informasi terakhir dari upaya pihak hotel juga belum ada penyelesaian. Pihaknya akan koordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan dan akan berencana berangkat keluar daerah mencari penunggak pajak tersebut. Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Lobar Saeun menyoroti tunggakan pajak hotel yang tak kunjung bisa diselesaikan pemda, sehingga terkatung-katung sampai bertahun-tahun. “Pemda harus lebih mendorong kejaksaan mencari solusinya, karena itu masuk pengemplangan pajak jangan dibiarkan berlarut-larut (sampai bertahun-tahun begini),” tegasnya.

Politisi PAN ini menegaskan, tidak ada istilah piutang pajak, namun mengarah pada penggelapan pajak, sehingga persoalan ini harus didorong diproses secara hukum. Menurut dia, pemda tidak boleh kalah dengan pihak yang melanggar aturan, seperti praktik penunggak pajak. Persoalan ini bukan lagi konteks piutang, namun ada dugaan pelanggaran, sehingga pemda harus tegas dan berani mendorong agar persoalan ini diusut secara hukum. (her)

M. Subayyin Fikri

(Suara NTB/her)

Pansel Pejabat Lobar Dianggap Formalitas Giri Menang (Suara NTB) – Proses Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Lobar dianggap hanya formalitas, pasalnya sinyalemen yang beredar calon pelamar yang ikut dalam pansel tersebut sudah dipersiapkan. Karena itu, anggota Komisi I DPRD Lobar H. Sardian pun akan memanggil eksekutif dan tim pansel untuk meminta penjelasan terkait proses seleksi yang tengah berlangsung.

Pihaknya ingin tahu, seperti apa tahapan proses pansel.

“Kami beranggapan bahwa itu (pansel, red) hanya sekadar formalitas (melebur kewajiban dan menunaikan aturan) menjadi rahasia umum lah,” ungkapnya, Rabu (11/3).

Politisi PDIP ini menegaskan, informasi yang diperoleh beberapa pejabat yang sudah mendaftar terindikasi sudah ditentukan. Artinya mereka dipastikan duduk menjadi kepala OPD. Jika hal ini dilakukan, tentu bagaimana menjamin terkait pejabat yang dihasilkan apakah kapabel, kompeten sebagai kepala OPD. Kalau sesuai kualifikasi tentu sangat bagus, sebaliknya jika tidak sesuai kapabilitas dan kualifikasi serta keahlian di bidang tersebut tentu ia mempertanyakan pejabat yang dihasilkan dari hasil seleksi tersebut.

Diakuinya, penentuan siapa yang dipilih menduduki jabatan eselon II salah satunya mengacu atas dasar hasil pansel, tapi pihaknya tidak ingin sampai mengabaikan kapabilitas, track record serta keahlian. Kalau mau melakukan seleksi pejabat pemda harus total, artinya jangan mengedepankan faktor-faktor lain seperti dari segi kedekatan, hubungan dan hilangkan nuansa politis.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan anggapan tersebut merupakan pemikiran yang sangat salah. Karena bagi panitia pelaksana, pansel yang digelar ini sangat terbuka. “Itu penilaian yang salah, kalau ada yang mengatakan pansel ini hanya formalitas,” ujarnya, Rabu (11/3).

Dikatakan Baehaqi, pada tahapan presentasi makalah, menjadi poin penting dari pelaksanaan pansel tersebut. Karena di dalam makalah yang sudah disiapkan, akan dimunculkan berbagai program yang akan ditawarkan dalam makalah yang disampaikan, para pelamar harus benar-benar memahami fenomena OPD yang dilamar tersebut seperti apa.

Dia pun tidak terlalu mempersoalkan atau menyalahkan ada orang yang beranggapan miring tentang pansel ini, karena hal itu sudah lazim terjadi dalam setiap pelaksanaan pansel. Akan tetapi hal yang harus diperhatikan, penilaian yang dilakukan secara tegas, proses dilakukan secara terbuka. “Kita tidak ingin orang mau, tetapi tidak bisa menawarkan solusi, tidak memiliki inovasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Pansel Dr. MA Muazar Habibi mengatakan, dalam tahapan pansel ini, pansel bekerja hingga mendapatkan tiga nama yang nantinya akan diajukan ke Bupati Lobar.” Kalau sudah masuk tiga besar, itu akan diajukan ke Bupati,” ungkapnya.

Tiga besar itu muncul dari tahapan pelaksanaan pansel mulai dari hasil asesmen, penyampaian makalah, wawancara, dan rekam jejak, hasil dari semua tahapan ini akan muncul ranking dari para peserta, nanti ranking tiga besar akan memiliki satu orang dari tiga besar yang diajukan pansel. (her)

(Suara NTB/ist)

H. Sardian

(Suara NTB/ist)

H. Baehaqi

Gagalkan Dua Pengiriman Narkoba Jalur Bandara

Praya (Suara NTB) Jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB menggelar operasi gabungan pemberantasan peredaran narkoba di Lombok International Airport (LIA). Dalam operasi gabungan bekerjasama dengan PT. AP I LIA dan Bea Cukai Mataram tersebut, BNN Provinsi NTB berhasil menggagalkan dua kali upaya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu melalui bandara. Dengan modus memasukkan narkoba ke dalam tubuh dengan total barang bukti seberat 208 gram lebih.

“Operasi gabungan ini kita gelar selama 9 hari terhitung sejak tanggal 3 Maret kemarin,” ungkap Kepala BNNP NTB Brigjen. Pol. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra SH, M.Si., saat memberikan keterangan pers di LIA, Rabu (11/3).

Ia menjelaskan, penggagalan pengiriman narkoba pertama dilakukan pada hari Sabtu (7/3) yang berawal dari penangkapan salah seorang penumpang pesawat dari Batam tujuan Lombok inisial IR (37) sekitar pukul 14.45 wita. Saat itu, penumpang asal Aceh tersebut kedapatan membawa narkoba jenis sabusabu di saku celananya.

Aparat gabungan nyatanya tidak puas. Setelah diperiksa lebih dalam, aparat menemu-

kan narkoba jenis sama yang disimpan dalam tubuh pelaku.

Rupanya pelaku mencoba mengelabui aparat dengan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut melalui duburnya dengan berat sekitar 150 gram.

“Ini untuk kedua kalinya pelaku mengirim narkoba dengan cara memasukkan narkoba ke dalam tubuhnya. Pada upaya pertamanya, pelaku berhasil lolos. Tapi tidak untuk yang kedua kalinya,” terang Sugianyar.

Dari keterangan IR, aparat gabungan kemudian melakukan pengembangan. Pada Minggu (8/ 3) dini hari, pelaku IR digiring untuk mengerahkan narkoba tersebut ke kurir sesuai rencana yang telah disepakati. Di tempat di jalur by pass LIA, dua pel-

aku masing-masing MR (41) asal Selong Lombok Timur (Lotim) serta RB (47) asal Praya Loteng, yang hendak menerima kiriman narkoba tersebut kemudian langsung ditangkap tim BNNP NTB. Selanjutnya pada Senin (9/ 3), aparat gabungan kembali berhasil menangkap ZW alias SW (22) asal Bangkalan Madura Jawa Timur (Jatim) penumpang pesawat dari Batam menuju Lombok. Modus pelaku juga hampir sama, dengan memasukkan dua paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam tubuhnya melalui dubur. Dari tangan pelaku, aparat mengamankan narkoba jenis sabu seberat sekitar 58 gram.

Upaya pengembangan ke-

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN PERS - Kepala BNNP NTB, Gde Sugianyar Dwi Putra SH, M.Si., didampingi GM PT. AP I LIA dan pihak Bea Cukai memberikan keterangan pers terkait hasil operasi gabungan pemberantasan peredaran narkoba di LIA, Rabu (11/3). mudian dilakukan. Dan, aparat berhasil mengamankan pelaku AH (24) asal Pujut Loteng yang diduga sebagai kurir.

“Kalau ZW ini baru pertama membawa narkoba dan langsung kita amankan,” ungkapnya. Terhadap para pelaku, saat ini sudah ditahan BNNP NTB untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Di tempat yang sama, General Manager (GM) PT. AP I LIA,

Nugroho Jati menegaskan kesiapannya pihaknya untuk terus memberikan dukungan kepada BNNP NTB dalam upaya pencegahan dan antisipasi upaya penyelundupan narkoba melalui bandara. Pihaknya pun siap memberikan dukungan apapun jika memang dibutuhkan. “Ini komitmen kami, untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkoba di daerah ini,” ujarnya. (kir)

Kapal Pesiar Columbus Tertahan di Pelabuhan Gili Mas Giri Menang (Suara NTB) – Kapal Pesiar MS Columbus yang singgah Selasa (10/3) pagi masih tertahan di Pelabuhan Gili Mas Kecamatan Lembar Lombok Barat hingga Rabu (11/3). Kapal yang membawa 1.027 wisatawan tersebut sedianya bertolak dari Gili Mas, Selasa sore ke Surabaya, namun akibat pihak pelabuhan di Surabaya belum siap menerima, sehingga terpaksa bertahan di Gili Mas. “Sebenarnya kapal ini tidak ada masalah, tapi kewenangan ada di Pelindo, kenapa ditunda? Kami tidak tahu di pelabuhan berikutnya (Surabaya, red),” ungkap Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram, I Wayan Diantika, Rabu (11/3).

Ia mengaku kasihan terhadap kapal pesiar ini, sebab dibangun kesan jika kapal pesiar ini seperti pembawa penyakit. Padahal, ujarnya, pemer-

iksaan terhadap kapal pesiar dilakukan secara ketat dan sesuai prosedur. Dan hasil pemeriksaan terhadap barang bawaan dan penumpang kapal Columbus dinyatakan sehat dan aman. “Clear ndak ada masalah,” klaimnya.

Pihaknya mempertanyakan, bedanya antara penumpang kapal pesiar dengan pesawat. Di mana, penumpang pesawat justru dibiarkan bebas masuk. Seharusnya, kata dia, perlakuan terhadap penumpang pesawat sama dengan kapal pesiar Sementara Humas Pelindo III Lembar, Yoga Cahyono menerangkan, kapal pesiar Columbus masih bersandar di Gili Mas. Rencananya kapal pesiar meninggalkan Gili Mas Rabu malam. Namun pihaknya belum kemana tujuan kapal ini. Pihaknya juga belum tahu kenapa pihak pelabuhan di Surabaya belum

TERTAHAN - Kapal Pesiar MS Columbus yang masih tertahan di Gili Mas Lembar hingga Rabu (11/3) siang. menerima kapal pesiar terse- beberapa lokasi. Ada juga yang ing melihat stan suvenir di sekibut. “Kami belum tahu apa tinggal di terminal, mereka kelil- tar pelabuhan. (her) alasannya,” ujar dia.

Selama nyandar bermalam di Gili Mas, ada penumpang kapal pesiar yang turun berwisata ke

Giri Menang (Suara NTB) – Hampir 20 ribu lebih warga Lombok Barat (Lobar) belum dicetakkan E-KTP. Puluhan ribu pemohon ini masuk sebagai daftar tunggu sejak setahun lebih. Mereka belum dicetakkan E-KTP, karena beragam penyebab, di antaranya kondisi jatah blangko EKTP terbatas. ‘’Warga yang masuk daftar tunggu dan menerima Surat Keterangan (Suket) pengganti E-KTP ini juga kebanyakan pergi ke luar negeri dan menikah, sehingga enggan mencetak E KTP-nya,’’ ujar Kepala Bidang Pendaftaran

Penduduk (Dafduk) pada Dukcapil Lobar, Hamdi, Rabu (11/3).

Menurutnya, daftar tunggu pemohon E-KTP yang masuk Print Ready Record (PRR) mencapai 9.492 orang ditambah lagi surat Keterangan yang belum dicetak E-KTP mencapai 11.508. “Totalnya mencapai 20 ribu pemohon (daftar tunggu dan suket) yang belum dicetak E-KTP. daftar tunggu ini sejak pileg lalu (2018),”jelas Hamdi.

Pihaknya sudah mengambil blangko E-KTP sebanyak 8 ribu beberapa hari lalu ke Jakarta.

Sementara permintaannya 20 ribu blangko E-KTP sesuai den-

gan jumlah daftar tunggu. Dari delapan ribu blangko ini pun disisati dengan mencetak E-KTP bagi pemohon yang sudah terbit Suket dan terbit sampai bulan Februari 2020. Sedangkan untuk PRR tanpa terkecuali dicetak. “Langsung cetak,”jelas dia.

Lebih jauh dijelaskan, kondisi ketersediaan blangko memang jauh dari kata cukup jika dibandingkan daftar tunggu 20 ribu orang lebih. Namun pihaknya bisa mengusulkan lagi ke pusat untuk jatah blangko.

Begitu stok blangko tinggal 1.000, pihaknya mengusulkan lagi ke pusat. (her)

(Suara NTB/her)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Praya (Suara NTB) sih peluangnya. Tapi me1234567890123456789012345678901212 Wacana Partai Demokrat mang agak berat,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 untuk membentuk koalisi Disinggung parpol mitra 1234567890123456789012345678901212 biru di Pemilihan Kepala koalisi PAN di Pilkada Lo1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Daerah (Pilkada) Lombok teng mendatang, Muazzim 1234567890123456789012345678901212 Tengah (Loteng) terancam mengatakan, komunikasi 1234567890123456789012345678901212 gagal. Pasalnya, Partai sudah terbentuk dengan PDI 1234567890123456789012345678901212 Amanat Nasional (PAN) Perjuangan, Partai Hanura 1234567890123456789012345678901212 yang merupakan salah par- serta Partai Nasdem, kare1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tai politik (parpol) koalisi biru na sudah cukup lama terja1234567890123456789012345678901212 Partai Demokrat di sejumlah lin komunikasikan. Saat 1234567890123456789012345678901212 daerah, sudah mengerucut ini, untuk bisa memenuhi 1234567890123456789012345678901212 untuk mengusung pasangan syarat dukungan minimal, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ir.H. Dwi Sugiyanto, M.M. – komunikasi intensif juga 1234567890123456789012345678901212 Drs. H.L. Normal Suzana, di terus dibangun dengan Par1234567890123456789012345678901212 Pilkada Loteng mendatang. tai Bulan Bintang (PBB) 1234567890123456789012345678901212 Penetapan pasangan Dwi- serta Partai Persatuan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Normal tersebut kini tinggal Pembangunan (PPP).

1234567890123456789012345678901212 Muazzim menambahmenunggu rapat pleno di 1234567890123456789012345678901212 kan, salah satu alasan kenaDPP PAN. 1234567890123456789012345678901212 Ketua DPW PAN NTB, pa kemudian PAN lebih me1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 H. M. Muazzim Akbar, yang milih untuk mengusung 1234567890123456789012345678901212 dikonfirmasi Suara NTB di pasangan Dwi-Normal, 1234567890123456789012345678901212 Praya, Rabu (11/3), menga- karena hanya pasangan ini 1234567890123456789012345678901212 takan ada tiga nama bakal saja yang bukan berasal 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 calon Bupati Loteng yang dari kader parpol. Kalau ca1234567890123456789012345678901212 diusulkan ke DPP PAN un- lon yang lain, rata-rata kad1234567890123456789012345678901212 tuk diseleksi, yakni Ir. H. er partai yang punya kursi 1234567890123456789012345678901212 Dwi Sugiyanto, M.M., H.L. cukup banyak di DPRD Lo1234567890123456789012345678901212 Pathul Bahri, S.IP., serta teng. Artinya, kalau kemu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dian PAN memilih menAhmad Ziadi, S.IP. 1234567890123456789012345678901212 Dari ketiga nama terse- gusung calon dari kader par1234567890123456789012345678901212 but, hanya Ir. H. Dwi Sug- tai yang punya kursi bany1234567890123456789012345678901212 iyanto, M.M., yang sudah ak, maka PAN terkesan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 memiliki pasangan yakni hanya jadi pelengkap saja.

1234567890123456789012345678901212 “Jadi tidak mau terkeDrs. H.L. Normal Suzana.

1234567890123456789012345678901212 san hanya jadi pelengkap Sementara dua bakal calon 1234567890123456789012345678901212 kepala daerah lainnya tidak atau penggembira saja, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mencantumkan nama dengan mengusung calon 1234567890123456789012345678901212 pasangannya, sehingga jika yang berasal dari parpol 1234567890123456789012345678901212 melihat peluang yang ada, dengan kursi banyak. Kita 1234567890123456789012345678901212 maka pasangan Dwi-Nor- ingin benar-benar berperan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mal yang paling berpeluang Sehingga opsi mengusung 1234567890123456789012345678901212 untuk diusung oleh PAN di calon dari luar parpol lebih 1234567890123456789012345678901212 Pilkada Loteng mendatang. menjanjikan,” tegasnya.

1234567890123456789012345678901212 Terpisah, Wakil Sekretar“Soal kepastian PAN 1234567890123456789012345678901212 akan mengusung pasangan is DPD Partai Demokrat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dwi-Normal memang NTB, Andi Mardan, mene1234567890123456789012345678901212 masih menunggu keputu- gaskan kalau pihaknya be1234567890123456789012345678901212 san DPP PAN. Tapi ham- lum putus harapan untuk 1234567890123456789012345678901212 pir bisa dipastikan PAN bisa memperoleh dukungan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan mengusung pasangan dari PAN di Pilkada Loteng 1234567890123456789012345678901212 Dwi-Normal di Pilkada Lo- mendatang, Dengan kata lain, 1234567890123456789012345678901212 teng mendatang. Tinggal koalisi biru masih berpeluang 1234567890123456789012345678901212 soal waktu saja,” tegasnya. terbentuk. Pihaknya pun be1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dengan kondisi itu, bisa rencana untuk segera meny1234567890123456789012345678901212 dikatakan kecuali peluang erahkan nama pendamping 1234567890123456789012345678901212 untuk mewujudkan koalisi dari Ahmad Ziadi (AHZ) ke 1234567890123456789012345678901212 biru di Pilkada Loteng ber- DPP PAN. “Masih ada pelu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 beda dengan beberapa daer- ang, Insyaa Allah,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 Ditanya pasangan AHZ di ah lainnya di NTB yang ma1234567890123456789012345678901212 tang untuk membentuk ko- Pilkada Loteng mendatang, 1234567890123456789012345678901212 alisi biru. “Di Pilkada Kabu- Ketua Komisi III DPRD Lo1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 paten Lombok Utara (KLU), teng ini, belum bersedia men1234567890123456789012345678901212 Dompu dan Bima, koalisi gungkapkannya. Namun ke1234567890123456789012345678901212 biru sudah terbentuk. Terma- tika ditanya calon pendamp1234567890123456789012345678901212 suk di Pilkada Kota Mat- ing AHZ adalah Ir. L. Aswat1234567890123456789012345678901212 aram, kemungkinan juga ter- ara, ia juga tidak memberi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bentuk. Sementara di Pilka- kan bantah. “Insya Allah,” 1234567890123456789012345678901212 da Loteng, belum tertutup jawabnya singkat. (kir) 1234567890123456789012345678901212

PAN Mengerucut E-KTP 20.000 Warga Belum Dicetak ke Dwi-Normal

Dampak Virus Corona

Otoritas Bandara Berlakukan Pemeriksaan Berlapis

Praya (Suara NTB) Pemeriksaan berlapis terhadap penumpang pesawat diberlakukan PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Mataram dalam upaya mencegah masuknya virus Corona (Covid-19) ke daerah ini melalui jalur udara. Pihak AP I dan KKP menempatkan tiga alat pendeteksi tubuh sekaligus masing-masing pintu keberangkatan penerbangan domestik serta pintu kedatangan penerbangan internasional.

Di satu sisi, penyebaran virus Corona juga berdampak pada menurunya jumlah penumpang pesawat di LIA pada triwulan pertama tahun ini. Di mana terhitung sejak bulan Januari sampai bulan Maret ini terjadi penurunan penumpang pesawat sekitar 20 persen. Di mana rata-rata penumpang di LIA sekarang ini pada kisaran 7 ribu orang per hari. “Ada penurunan penumpang pesawat sekitar 20 persen,” aku General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, Rabu (11/3).

Selain karena kabar penyebaran virus Corona, pada awal tahun ini memang masuk low seasion, sehingga cukup terasa penurunannya, terutama penumpang wisatawan mancanegara. Terkait virus Corona, pihaknya memastikan sampai saat ini belum ada penumpang pesawat di LIA yang terdeteksi positif terjangkit virus Coro-

(Suara NTB/kir)

MENUNGGU - Para penumpang pesawat tengah menunggu di area terminal LIA. Pascamerebaknya virus Corona penumpang pesawat di LIA mengalami penurunan sekitar 20 persen. na. “Prosedur pengawasan dan gun,” terangnya, seraya menampengamanan penumpang ter- bahkan, jika masih belum yakin kait antisipasi virus Corona dengan thermoscan maupun sudah kita jalankan seluruh- thermogun, terakhr pihaknya nya. Dan, bisa dipastikan be- menggunakan thermometer. lum ada yang terdeteksi posi- Baru kemudian pihaknya bisa yakin kondisi penumpang yang tif virus Corona,” klaimnya.

Hal senada juga disamapi- ada, apakah sehat atau tidak.

Selama antisipasi virus Cokan Koordinator KKP Wilayah Kerja LIA, Datu Kusumajati rona, tambah Datu, setidaknya yang dikonfirmasi terpisah. sudah ada tiga kasus temuan Saat ini, selain thermo scan pi- penumpang yang terdeteksi mehaknya juga menggunakan miliki suhu tubuh di atas 38 derthermo gun untuk melakukan ajat dan, sudah dilakukan pendeteksi suhu tubuh secara mo- anganan sesuai prosedur yang bile, sehingga memungkinkan berlaku. Hasilnya, seluruhnya semua penumpang bisa dide- dinyatakan negatif terjangkit virus Corona. “Meski demikian, teksi suhu tubuhnya.

“Thermo scan inikan di- kita tetap waspada. Semua prosegunakan secara umum. Untuk dur pengamanan dan pemerikpengecekan langsung ke penum- saan penumpang tetap akan dipang itu menggunakan thermo laksanakan,” pungkasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2020

KSB akan Naikkan Uang Transport Tenaga PTT

(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana menaikkan besaran uang transport ribuan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada tahun 2020 ini.

Saat ini rencana tersebut tengah digodok pemerintah berbarengan dengan penyusunan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang turut akan dinaikkan. “Iya akan kita tambah untuk transport tenaga PTT kita,” sebut Bupati KSB, Dr. Ir. H. Muayafirin, MM kepada wartawan, Rabu (11/3).

H. W. Musyafirin Bupati menjelaskan, rencana menaikkan insentif dalam bentuk uang transportasi bagi PTT itu bukan kebijakan yang diambil secara tiba-tiba. Rencana itu bahkan telah dipikirkan sejak beberapa tahun terakhir, namun baru tahun ini dapat direalisasikan. “Begitu juga dengan kenaikan TPP ASN. Tapi kan di awal kepemimpinan kami, kami banyak fokus mengejar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Itu sudah selesai. Nah sekarang giliran kita pikirkan yang untuk pegawai,” timpalnya.

Kenaikan uang transport bagi PTT yang disiapkan Pemda KSB cukup signifikan. Sementara ini dalam pembahasan, perkiraannya kenaikannya akan mencapai 80 hingga 90 persen dari besaran tahun-tahun sebelumnya. Bahkan bupati mengungkapkan, jika memenuhi maksimal poin penilaiaian, seorang PTT bisa mendapat kenaikan hingga 100 persen.

“Kan ada poin penilaiannya. Seperti masa kerjanya, pendidikan, status PTT-nya apakah Honda (honor daerah), K2, atau PTT lainnya hingga resiko kerjanya. Itu nanti jadi kredit hitungan kenaikan uang trasport masing-masing PTT,” urai bupati.

Besaran uang transport yang didapat PTT di KSB selama ini berada pada kisaran Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu/ bulan. Jika akhirnya pemerintah menetapkan kenaikannya sampai 90 persen atau 100 persen, maka seorang PTT di KSB bisa membawa pulang uang transport mulai tahun 2020 ini hingga Rp 1,4 juta/bulan.

Menurut bupati, melihat beban kerja para PTT selama ini nilai tersebut masih belum maksimal. Namun demikian pemerintah dalam membuat kebijakan harus tetap melihat kemampuan keuangan daerah. “Apalagi kalau TPP aturan membolehkan sampai 100 persen kenaikannya. Tapi kan kita harus lihat keuangan kita,” cetusnya.

Kebijakan Pemda KSB menaikkan dana TPP PNS bersamaan dengan uang transport PTT tahun ini memang akan memberatkan keuangan daerah. Informasi yang diperoleh Suara NTB, dalam pembahasan, untuk menutupi beban biaya atas kebijakan tersebut, pemerintah harus mencari tambahan keuangan sekitar Rp 75 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020.(bug)

Penempatan CPMI Sumbawa ke Arab Saudi Tetap Diproses

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Belum lama ini, Arab Saudi mengeluarkan kebijakan menutup sementara ibadah umrah guna mengantisipasi masuknya virus corona ke negara setempat. Namun untuk penerimaan Pekerjaan Migran Indonesia (CPMI) belum ada pengumuman yang menyatakan ditutup. Sehingga untuk penempatan CPMI termasuk dari Sumbawa tetap diproses.

“Kalau kemarin untuk umrah memang ada (penutupan).

Tetapi untuk penerimaan CPMI, sampai saat ini belum ada pengumuman atau ketenH. Muhammad tuan khusus yang mengatakan Ikhsan Safitri ditutup. Karena belum ada ketentuan, maka kita tetap melakukan proses,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri, kepada Suara NTB, Rabu (11/3).

Dijelaskannya, pada 9 Maret lalu, pihaknya sudah melaksanakan bursa kesempatan kerja dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) khusus untuk Kerajaan Arab Saudi.

Sejak dimulainya bursa hingga 6 bulan kedepan, akan dilakukan pendaftaran untuk CPMI. “Jadi kita berharap bahwa semua pencari kerja CPMI kita bisa melakukan pendaftaran dan terhindar dari praktek-praktek non prosedural atau illegal,” tandasnya. (ind)

Sisa Tunggakan BPJS di RSUD Asy Syifa Tembus Rp2 Miliar Taliwang (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa Taliwang, dr. Carlof Sitompul, menyebutkan bahwa tunggakan BPJS yang tersisa mencapai angka Rp2 miliar sejak terakhir dibayar bulan Desember. Jumlah tersebut dianggap masih cukup tinggi, Olah karenanya manajemen sangat berharap supaya masalah ini segera tuntas. Hal itu dilakukan dengan harapan agar RSUD tidak kekurangan pembiayaan akibat uang yang diperuntukkan untuk yang lain digunakan menutupi piutang BPJS. “Mereka terakhir bayar sekitar pertengahan Desember untuk tunggakan di bulan Agustus sampai dengan Oktober, sementara untuk pembayaran Januari sampai saat ini belum terbayar. Kami judah sudah bersurat secara resmi ke BPJS, tetapi mereka berdalih masih belum memiliki anggaran untuk membayar tunggakan itu. Tenru kami tetap akan mendesak mereka untuk segera membayar, karena kita yang kelabakan nanti guna menutupi pembayaran BPJS,” ujar Direktur kepada Suara NTB, Rabu (11/3).

Dikatakannya, tunggakan yang masih cukup tinggi tersebut tentu sangat disayangkan karena beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh mereka (BPJS) terpaksa diambil alih oleh RSUD. Akibat kondisi tersebut, kini RSUD tidak memiliki pendapatan karena langsung dialihkan untuk menutupi pembiayaan yang belum terbayar oleh BPJS. Kendati masih ada tunggakan yang dilakukan BPJS, pihaknya tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa ada perbedaan. Bahkan pihaknya berprinsip tidak boleh kesalahan dengan pihak lain (BPJS) jangan sampai berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan. Karena masyarakat merupakan korban dari sistem yang dianggap belum memberikan hasil yang memuaskan.

Untuk itu pihaknya berharap BPJS segera melunasi tunggakan itu karena jumlahnya masih cukup besar. Jika tidak, maka RSUD akan kelabakan untuk menutupi pembiayaan BPJS. Tingginya tunggakan BPSJ juga menjadi catatan khusus bagi managemen RSUD karena persoalan ini selalu terulang setiap tahunnya. Bahkan tahun 2019 merupakan jumlah tunggakan terbesar dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

“Kami tetap berharap agar manajemen segera membayar tunggakan yang ada. Apalagi saat ini iuran BPJS juga naik sehingga tidak ada lagi alasan mereka untuk tidak membayar kewajiban mereka selama ini,” pungkasnya. (ils)

Halaman 6

Bupati Minta OPD Percepat Tender Proyek Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menekankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat tender proyeknya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pembangunan fisik, yang mempengaruhi kualitas pekerjaan.

“Saya minta tender itu harus disegerakan. Kemudian seluruh perangkat aturan harus sudah disiapkan, agar tender bisa berlangsung secepat-cepatnya. Karena waktu itu berarti sekali bagi kontraktor untuk pengerjaan,” terang Bupati kepada wartawan usai membuka rapat koordinasi pembangunan Kabupaten Sumbawa, Rabu (11/3).

Bupati tidak menginginkan pembangunan molor karena tender terlambat. Karena hal itu dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan nantinya yang berujung pada permasalahan. “Itu yang kita tidak mau. Saya minta Sumbawa ini lebih aman lah.

Makanya penekanan saya tender disegerakan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Setda Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, S.T., M.Eng menyebutkan, sejauh ini pihaknya baru menerima delapan dokumen paket dari OPD untuk ditender. Dari jumlah itu, lima diantaranya sudah ditender dan tiga lainnya masih ditinjau.

Adapun dari delapan paket hanya satu paket fisik yakni pembangunan GOR tipe B Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata (Dispopar). Diharapkan kepada OPD agar segera menyampaikan dokumen paket untuk dilelang.

Terutama paket yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK), karena memiliki batas waktu. “Harapannya bisa segera dokumennya disampaikan untuk ditender,” harapnya.

Saat ini, jumlah dokumen fisik yang masuk masih sangat minim. Padahal saat ini sudah memasuki Bulan Maret. Adapun yang sudah masuk dokumennya yakni delapan paket.

Lima diantaranya sudah dilakukan tender dan tiga lainnya sedang dilakukan review. Dari

jumlah tersebut hanya satu paket fisik dan sisanya non fisik.

“Masih minim. Kalau fisik baru satu,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata Pipin, pihaknya sudah bersurat kepada OPD. Selain untuk meminta daftar paket yang akan dilelang, juga mendorong percepatan dokumen paket. Bahkan akan dilakukan rapat koordinasi pembangunan dengan OPD pada Rabu (11/3). Hal ini guna melihat sejauh mana persiapan untuk pembangunan tahun 2020 ini. “Kalau upayanya, besok (Rabu, red) ada rapat koordinasi pembangunan tahun 2020,” tandasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

DESA BINAAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat meluncurkan desa binaan dengan Kades Labuan Jambu Kecamatan Tarano baru-baru ini.

Bupati Luncurkan Desa Binaan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, meluncurkan Aplikasi Sirms Versi 2020 dan Desa Binaan Tahun 2020, Rabu (11/3) kemarin. Saat membuka Rakor Pembangunan, yang dihadiri para pimpinan OPD, Camat hingga Lurah dan Kepala Desa, yang menjadi desa binaan pada tahun ini.

Bupati menyampaikan Rakor Pembangunan tahun 2020 merupakan momen strategis untuk membangun komitmen dalam menciptakan keserasian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja yang telah

disusun. Sekaligus akselerasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan ditahun anggaran 2020. Muara dari segala aktivitas pembangunan adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

Sehingga apa yang direncanakan di tahun 2020 dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bupati menekankan khusus untuk dana alokasi khusus dan dana yang sifatnya bantuan dan lainnya agar tetap memperhatikan aturan – aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait pada masing – masing bidang DAK. Termasuk atu-

Jembatan Penghubung Dusun di Desa Kokarlian Belum Ditangani Taliwang (Suara NTB) Jembatan penghubung antara dusun Samarekat dan Kokarlian, Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano yang dilaporkan putus pada bulan Februari lalu sampai saat ini belum tertangani. Molornya proses penanganan jembatan tersebut tentu sangat disayangkan, karena akibat putusnya jembatan dimaksud, akses masyarakat menjadi terhambat.

Kepala Desa Kokarlian Anasrullah kepada Suara NTB, Rabu (11/3) mengatakan, memang sampai saat ini belum ada penanganan khusus terhadap jembatan yang putus tersebut. Kami juga sudah melaporkan kondisi ini ke Dinas PUPRPP dengan harapan segera ditangani karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan tim dari DPURPP juga sudah turun melakukan pengecekan lapangan, tetapi untuk penanganan lebih lanjut terhadap jembatan tersebut sampai dengan saat ini belum ada informasi.

Pihaknya juga sudah mencoba menangani masalah jembatan ini melalui APBDes, tetapi karena ada beberapa pertimbangan sehingga sampai dengan saat ini belum bisa direalisasikan. Lambatnya proses penanganan jembatan ini diakuinya berdampak tidak baik terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Karena masyarakat yang akan berurusan ke kantor desa harus memutar arah lebih jauh karena akses satu-satunya (jembatan) belum bisa ditangani.

“Kami sangat berharap supaya jembatan yang putus bisa segera ditangani karena masyarakat sangat membutuhkan hal itu. Kami juga dalam waktu dekat akan segera melaporkan persoalan ini ke pimpinan daerah untuk diberikan

atensi khusus,” ungkapnya.

Dikatakannya, berdasarkan data yang ada saat ini jumlah warga yang terdampak akibat jembatan putus yakni sekitar 40 kepala keluarga di dusun Samarekat dengan jumlah jiwa sekitar 150 orang. Maka dari itu, pihaknya berharap supaya dalam waktu dekat ini pembangunan jembatan bisa direalisasikan supaya akses masyarakat juga tidak lagi terganggu. Selain penangan jembatan, pihaknya juga berharap kepada Pemerintah daerah untuk bisa melakukan normalisasi aliran sungai dan memperlebar lokasi pembuangan.

Hal tersebut diharapkan bisa terealisasi karena jika debit air sungai besar tetapi area pembuangan ke laut tidak diperbesar akan sangat percuma dan pasti akan kembali merusak jembatan yang akan dibangun. Untuk itu, pihaknya berharap sebelum jembatan ini dibangun kembali minimal normalisasi sudah selesai dilakukan karena jika kondisi tetap dibiarkan maka jembatan yang baru dibangun juga akan rusak.

“Kami sangat berharap agar persoalan yang kami alami saat ini bisa segera tuntas, sehingga pelayanan yang diberikan ke masyarakat tidak lagi terganggu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah Sekretaris Dinas PUPRPP Novrizal Zain Syah SE, belum memberikan tanggapan atas usulan Pemdes Kokarlian supaya jembatan tersebut bisa tangani. Suara NTB juga sudah menghubungi yang bersangkutan melalui pesan whats APP (WA) tetapi hanya di baca tanpa memberikan komentar lebih lanjut terhadap penanganan jembatan yang dibangun tahun 2016 melalui program PISEW tersebut. (ils)

ran perencanaan dan pelaporan untuk penyaluran anggaran dari kementerian keuangan. Hal ini sangat penting untuk menghindari sanksi yang diberikan oleh pemerintah pusat yang disebabkan karena tidak tertib dalam pelaporan penggunaan dana Dak dan bantuan lainnya.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap kepada OPD yang capaian realisasinya fisik maupun keuangannya belum maksimal, agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring se-

cara terpadu antar OPD terkait bersama – sama dengan Bagian pembangunan, Inspektorat dan juga OPD teknis.

Sebelumnya dalam laporannya Kabag Pembangunan Sekda Sumbawa Usman,SE,ME menyampaikan maksud diadakan rakor pembangunan ini adalah sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pembangunan. Sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujaun dan sasaran yang telah ditetapkan. Serta untuk mengenali dan mengatasi permasalahan dan kendala yang

timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan baik secara administrasi, keuangan maupun fisik.

Dan dilanjutkan dengan Launching aplikasi SIRMS versi 2020, aplikasi ESHB dan Desa Binaan yaitu Desa Marente Kecamatan Alas, Desa Jorok Kecamatan Utan, Desa Karang Dima Kecamatan Labuan Badas, Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir, Desa Mama Kecamatan Lopok, Desa Bunga Eja Kecamatan Empang, Desa Labuhan Jambu Kecaamatan Tarano dan Desa Lawin Kecamatan Ropang. (arn)

Hendak Transaksi Sabu, Dua Pemuda Diciduk Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat kembali berhasil mengamankan dua orang pemuda pada saat melakukan transaksi sabu di halamam pasar Maluk, Kecamatan Maluk, Selasa (10/3) malam. Pelaku yang diketahui berinisial AG (26) dan SAT (26) tidak bisa berkutik lantaran tertangkap basah saat melakukan transaksi.

Sementara dari tangan kedua pelaku, Polisi mengamankan 13 poket sabu siap edar dengan berat sekitar 10,5 gram.

“Kedua pelaku berhasil kita tangkap pada saat melakukan transaksi barang haram tersebut di halaman pasar Maluk. Kedua pelaku saat ini masih kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami dari mana barang tersebut didapatkan.

Kami juga akan terus memberikan atensi khusus terhadap kasus ini, karena

dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sudah puluhan kasus yang berhasil kita ungkap,” ujar Kapolres melalui Kasat Narkoba IPTU Budiman Perangin Angin SH, kepada Suara NTB, Rabu (11/3).

Menurutnya, penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Maluk. Petugas yang sudah mengintai sejak lama itu, langsung mengikuti untuk dilakukan penangkapan. Penangkapan terhadap keduanya merupakan kasus kesekian kalinya yang berhasil terungkap. Sementara itu, berdasarkan hasil pengakuan pelaku, barang haram ini dibeli dari pengedar yang berada di Kecamatan Alas untuk bisa kembali dijual di Maluk. Pihaknya juga masih terus mendalami tersangka lain dalam kasus tersebut dengan harapan bandar besarnya bisa seg-

era ditangkap. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres setempat bisa ditekan. Selain barang bukti sabu, pihaknya juga mendapatkan barang bukti lain berupa uang tunai senilai Rp350 ribu yang diduga kuat hasil penjualan barang tersebut sebelum keduanya ditangkap petugas. Pihaknya juga akan terus mengatensi merebaknya kasus ini di awal tahun 2020 dengan tetap menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya. Karena pereradaran barang haram di KSB sudah cukup memperhatinkan karena kasus ini juga menyasar para pelajar di tingkat SMP. “Narkoba ini tetap akan menjadi atensi kami, kami juga meminta kepada orang tua untuk mengawasi anaknya. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa semakin ditekan di KSB, “ tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Dua pemuda saat diamankan di Mapolres KSB. Keduanya diamankan karena diduga melakukan transaksi sabu di halaman pasar Maluk, Kecamatan Maluk, Selasa (10/3).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 7

Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Mengubah Pola Pikir Masyarakat, Kunci Sukses Program Jagung Dompu Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu kembali didatangi jajaran pemerintah Kabupaten Manggarai Barat NTT untuk melakukan studi banding tentang cerita sukses program jagung. Merubah pola pikir masyarakat dari bertani untuk hidup menjadi bertani untuk bisnis dan jagung dipilih karena mudah dikerjakan petani serta memberi efek besar.

Hal itu kembali diungkapkan Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin di hadapan rombongan studi banding dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat NTT di ruang rapat Bupati Dompu, Rabu (11/ 3). “Selama ini petani menanam jagung, tapi sekedar tanam. Kita berhasil merubah mindset petani. Tanam jagung bukan sekedar dimakan, tapi jagung sebagai bisnis,” kata H. Bambang M. Yasin.

Mengawali program jagung tahun 2010 dengan membentuk Satlak (satuan pelaksana) yang melibatkan jajaran TNI, Polri, SKPD dan relawan. Setiap lahan kosong didorong un-

tuk menanam jagung, babinsa pun terlibat menjadi petani dan menjadi contoh bagi petani untuk mau menanam jagung. Masalah bibit, pupuk dan modal difasilitasi Satlak melalui pinjaman bank untuk modal, bantuan benih dan ketersediaan pupuk.

Namun saat itu, harga jagung relatif rendah dan sarana prasarana terbatas. Pemerintah juga masih banyak import jagung untuk kebutuhan pakan dalam negeri. Upaya meyakinkan pengusaha pakan dalam negeri untuk mau membeli jagung hibrida dalam negeri dan mengurangi import jagung terus dilakukan. Bahkan keluar masuk kantor dengan membawa sample jagung pipilan Dompu dilakukan Bupati.

“Saya masih simpan ranselnya (yang dipake untuk membawa jagung contoh ke pengusaha pakan dan di pemerintah pusat) sebagai kenang – kenangan,” ungkap H Bambang.

Upaya ini belum banyak membuahkan hasil. Saat panen jagung, Bupati didemo karena harga belum menguntungkan

(Suara NTB/ula)

JAGUNG EMAS - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin didampingi Asisten 3 Setda Dompu, Drs H Gaziamansyuri, M.Ap dan jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu menyerahkan plakat jagung emas kepada Ahmad Rudi, SP yang mewakili kepala Dinasnya saat disambut Pemda Dompu di ruang rapat Bupati, Rabu (11/3) (foto kiri). Bupati Dompu dan jajaran Pemda Dompu foto bersama rombongan studi banding dari Kabupaten Manggarai Barat NTT di depan kantor Bupati. petani. Kondisi ini membuat Pemda Dompu menggunakan Perusahaan Daerah (Perusda) Kapoda Rawi untuk menalangi harga jagung petani tahun 2012.

“Masalah pasar ini kami jadikan tantangan. Kami pelajari, kami carikan solusinya,” katanya.

Gerakan menanam jagung di Dompu tidak hanya sekedar menjadi program dan tanggung-

jawab pemerintah, tapi juga digeserta menjadi tanggungjawab bersama dengan rakyat.

Sehingga ketergantungan akan pemerintah secara bertahap berkurang dan ini ditandai dengan semakin minimnya bantuan pemerintah, tapi program jagung terus bertambah luas dan meningkat produksinya.

Jagung di Dompu bukan

sekedar jadi lapangan kerja.

Jagung menjadi sumber pendapatan masyarakat, tapi bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Mulai tahun 2015, jagung mulai memiliki HPP dan import jagung mulai dibatasi pemerintah.

Ekonomi rakyat Dompu juga secara bertahap meningkat yang ditandai dengan penguran-

gan kemiskinan dari 20 persen tahun 2010 menjadi 12 persen tahun 2019. “Kami pilih jagung karena mudah dikerjakan oleh masyarakat. kami serius menangani masalah – masalahnya,” kata H Bambang.

Rombongan studi banding jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai

Barat NTT ini dipimpin kepala bidang Tanaman Pangannya, Ahmad Rudi, SP dan membawa serta seluruh kepala UPTD Tanaman Pangan dan Perkebunan merangkap Kepala BPP se Kabupaten Manggarai Barat.

Ia pun menyampaikan, secara potensi lahan antara Manggarai Barat dengan Kabupaten Dompu masih jauh lebih baik serta lebih luas Manggarai Barat. Tapi hingga saat ini, luas tanaman jagungnya baru 20 ribu ha. Sehingga kehadirannya di Dompu tidak hanya soal studi banding soal budidaya, tapi filosofi kepemimpinan Drs H. Bambang M. Yasin sebagai Bupati yang berhasil mendorong gerakan menanam jagung hingga bisa mensejahterakan rakyatnya.

“Bukan hanya budidaya jagung yang kami lakukan studi banding di Kabupaten Dompu ini, tapi filosofi kepemimpinan Bupatinya sehingga bisa sukses mendorong program jagung dan dapat mensejahterakan rakyat,” kata alumni Fakultan Pertanian Unram ini. (ula/*)

DAM Mbuju Jebol, Pemda Dompu Minta Bantuan Pusat (Suara NTB/dok)

NAIK – Harga bawang putih pada tingkat pengecer di Pasar Induk Dompu, mulai merangkak naik, Rabu (11/3).

Harga Bawang Putih Merangkak Naik Dompu (Suara NTB) Gejolak harga sejumlah kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu, kembali terjadi. Seperti halnya komoditas pertanian berupa bawang putih. Di tingkat pengecer saja, perkilogramnya sudah pada kisaran Rp50-Rp60 ribu. Kondisi tersebut dibernarkan salah seorang pedagang di Pasar Induk Dompu, Nurjanah ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/3).

Ia mengatakan, selain dihadapkan tingginya harga bawang putih pasokan luar daerah, stok yang tersedia saat ini makin hari semakin menipis. “Sekarang sudah Rp800 ribu perkarung kita ambil, jadi kalau diecer sampai Rp50-Rp60 ribu/Kg. Naik memang dari sebelumnya, apalagi inikan bawang putih. Biasanya tidak berubah dia dari harga Rp25 ribu/Kg,” terangnya.

Kenaikan harga bawang putih ini memang belum seberapa jika dibanding awal tahun lalu. Dimana perkilogramnya harus dijual sampai Rp60-Rp70 ribu. Meski begitu, kondisi stok yang terus menipis menjadi ancaman tersendiri bagi pihaknya ditengah meningkatnya kebutuhan para pelanggan saat ini.

Tak kalah parah kondisinya, lanjut Nurjanah, yakni kelangkaan pada bawang bombai tiga bulan terakhir ini. “Biasanya bawang bombai Rp400 ribu/karung, tapi sekarang sudah Rp1.500 ribu. Itupun kalau ada datang barangnya,” ujarnya.

Kebutuhan akan bawang bombai di wilayah ini, tak jauh berbeda dengan kebutuhan konsumen akan bahan pokok lain yang dijajakan. Tetapi karena sudah tidak ada pasokan yang masuk terpaksa fokus untuk menjual komoditas pertanian yang ada.

Selain bawang putih, tambah dia, harga bumbu dapur jenis lain pun tengah merengkak naik. Cabai kriting misalnya, sudah Rp50 ribu/Kg. Sedangkan cabai rawit Rp40 ribu/Kg dan tomat Rp15 ribu/Kg dari biasanya Rp8000/Kg. “Naik-naik sekarang ini cuma ndak terlalu seperti bulan satu kemarin sampai Rp70Rp80 ribu,” pungkasnya. (jun)

Harga Gula Pasir dan Beras di Kota Bima Naik Kota Bima (Suara NTB) Harga gula pasir dan beras di Kota Bima mengalami kenaikan signifikan dalam dua pekan terakhir. Walaupun ada kenaikan, namun tingkat pembelian dan penjualan diklaim masih stabil.

Pantauan Suara NTB, di pasar Modern Amahami Kota Bima, Rabu (11/3), gula pasir yang sebelumnya dijual Rp15.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram.

Sedangkan beras dijual antara harga Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Padahal, satu minggu sebelumnya, harganya masih berkisar Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogram.

Penjual gula pasir, Jubaidah mengaku, naiknya harga gula lantaran mahalnya di tingkat grosir (agen). Biasanya yang diambil dengan harga Rp14.000 per kilogram kini mencapai Rp15.000 per kilogram. “Saya jual gula pasir merupakan tangan ketiga.

Satu kilogram yang dijual untungnya hanya Rp1.000,” katanya.

Jubaidah, sendiri tidak mengetahui dengan pasti alasan agen atau grosir menaikkan harga gula pasir. Namun lazimnya, harga gula pasir akan naik ketika menjelang Bulan Ramadhan seperti ini.

“Biasanya dekat-dekat bulan puasa seperti ini, harganya akan naik.

Begitupun dengan minyak goreng. Kini harganya Rp16.000 perbungkus ukuran satu liter, kemarin hanya Rp15.000 saja,” katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Pedagang Beras, Siti Sumarni. Menurutnya harga beras kini naik antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak 10 hari terakhir.

“Sudah 10 hari beras kita jual dengan harga Rp11.000 per kilogram. Sebelumnya Rp10.000 per kilogram,” katanya.

Ia mengaku, naiknya harga beras tersebut karena pasokan ditingkat distributor terus berkurang. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca dan belum memasukinya musim panen. “Stoknya menipis karena belum masa panen,” katanya.

Meski ada kenaikan, lanjutnya, tidak mempengaruhi tingkat penjualan. Pasalnya kebutuhan beras tetap diminati oleh pembeli. Untuk kebutuhan rumah tangga, penjual nasi dan warung-warung makan. “Tidak ada pengaruhnya. Kita juga menjual secara satuan atau eceran, tidak mematok menjual kiloan,” ujarnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PASAR - Pedagang gula pasir dan minyak goreng di Pasar raya Amahami Kota Bima, Rabu (11/3).

Dompu (Suara NTB) DAM di Desa Mbuju Kecamatan Kilo, jembol akibat banjir pada 1 Maret 2020. Karenanya, ratusan hektar lahan pertanian warga terancam. Menindaklanjuti dampak kerusakan akibat bencana tahunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu, Rabu (11/ 3) menggelar rapat koordinasi penanggulangan.

Hasilnya, disepakati untuk meminta bantuan perbaikan dari pemerintah pusat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, M Jufri, ST., M.Si kepada Suara NTB di kantornya menjelaskan, rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati dan dihadiri Dinas PUPR, Dinsos, Bagian Hukum dan jajarannya di BPBD pagi ini (kemarin), mulanya untuk mengupayakan perbaikan DAM dengan dana tanggap darurat dari kabupaten.

Namun demikian, setelah dilakukan kajian oleh tim yang menverifikasi tingkat kerusakan, ternyata dibutuhkan biaya perbaikan yang cukup besar.

“Lebih kurang Rp2 miliar. Jadi hal yang harus kami lakukan adalah bersurat kepada Kepala Badan Nasional Penanggu-

langan Bencana dengan memenuhi beberapa perayaratan tehnis,” terangnya.

Diantara persyaratan tehnis yang dibutuhkan itu, antara lain surat permohonan Bupati dan SK penetapan status tanggap darurat. Kedua hal tersebut sudah dikantongi, sehingga tinggal melayangkan permohonan bantuan ke BNPB untuk pembangunan kembali DAM Mbuju.

Saat ini, lanjut M Jufri, ratusan hektar lahan pertanian warga dalam kondisi krisis air.

Karenanya, Dinas PUPR dan Distanbun diharap bisa segera menindaklanjuti surat permohonan pompa air dari pemerintah desa setempat sebagai alternatif sementara. “Nanti

(Suara NTB/BPBD)

JEBOL – Tampak DAM untuk irigasi pertanian warga di Desa Mbuju Kecamatan Kilo jebol akibat banjir, Rabu (11/3). kami berkoordinasi dengan PUPR, berkoordinasi dengan pertanian dengan kajian-kajian mereka itu sebagai dasar kami untuk meminta dana tanggap daruratnya untuk penanganan masalah seratus hektar lahan itu,” jelasnya.

DAM Mbuju ini, ungkap

dia, sebelumnya pernah mendapat sentuhan perbaikan dari Dinas PUPR pada sekitar tahun 2019. Tetapi karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, akhirnya jebol diterjang banjir.

Di BNPB dana tanggap darurat telah disediakan khusus

tanpa mengenal tahun anggaran penggunaan. Karenanya diharapkan perbaikan bisa direalisasikan tahun 2020 ini. “Disanakan (BNPB) ada pos anggaran untuk pembangunan bendungan. Namannya tanggap darurat tidak mengenal tahun anggaran,” tandasnya. (jun)

Operasi Pasar Tidak Demi Terhindar dari Corona, Kota Bima Gelar Doa Bersama Pengaruhi Harga Gula Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Kesra Setda Kota Bima, menggelar zikir dan doa bersama, demi keselamatan bangsa dan daerah dari penyebaran wabah virus corona, di halaman kantor Walikota Bima, Rabu, (11/3).

Zikir dan doa bersama yang diikuti Walikota, Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Sekda, FKPD, MUI, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Pimpinan Organisasi keagamaan lainnya itu, berdasarkan imbauan Gubernur NTB melalui Biro Kesos.

Dengan dilaksanakannya zikir dan doa bersama itu, Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, berharap negara Indonesia dan Kota Bima dijauhkan dari musibah dan wabah virus corona. “Virus corona yang sedang menyerang beberapa negara di dunia tidak sampai masuk ke Indonesia,” harapnya.

Selain di tingkat Pemerintah Daerah, Lutfi mengaku juga sudah memerintahkan seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP di Kota Bima, untuk menggelar kegiatan serupa di sekolahnya masing-masing. “Kita inginkan semua pihak tetap mengantisipasi penyebaran wabah corona ini,” katanya.

Menurutnya, Kota Bima sudah melakukan langkah antisipasi penyebaran virus

(Suara NTB/Uki)

ZIKIR DAN DOA – Suasana zikir dan doa bersama, demi keselamatan bangsa dan daerah dari penyebaran wabah virus corona, di halaman kantor Walikota Bima, Rabu, (11/3). corona yang berasal dari Wuhan Tiongkok tersebut. Seperti memperketat pengawasan di Bandara dan Pelabuhan Bima. “Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran wabah virus corona kita juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk warga Kota Bima,” ujarnya.

Menurutnya, SE tersebut berisi imbauan seluruh masyarakat Kota Bima untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona dengan menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat.

“Kemudian mencuci tangan pakai sabun serta konsumsi makanan yang berimbang,

aktivitas fisik dan istirahat cukup. Tetap menggunakan masker dan menghindari menyentuh mata, hidung atau mulut setelah kontak dengan hewan atau penderita Selain itu, Lutfi juga meminta masyarakat agar segera ke fasilitas Pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit terdekat, apabila mengalami atau terkena gejala demam, batuk, sesak dan gangguan pernapasan.

“Saya juga telah meminta semua Lurah dan Camat agar tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bima, terkait ada masyarakat yang menunjukkan tanda-tanda demam dan sebagainya,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Operasi pasar (OP) gula yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB di Kabupaten Dompu menggandeng PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) pada Kamis (5/3) lalu tidak mempengaruhi harga gula di pasaran. OP gula seharga Rp12 ribu per kilogram sebanyak 500 kg itu habis terjual dalam dua jam. Namun, harga gula di pasaran tetap Rp16 ribu per kilogram.

Kepala bidang perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Khairun Nujum, SH kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (11/3) mengungkapkan, OP gula yang dilakukan Pemprov NTB bekerjasama PT SMS sudah dilakukan pada Kamis (5/3) lalu di lapangan Karijawa Dompu.

OP itu hanya untuk komoditi gula dan saat itu hanya 500 kg gula pasir dijual Rp12 ribu per kilogram. “Masing – masing pembeli dibatasi maksimal 5 kg,” katanya.

Saat itu, kata Khairun Nujum, pihak Bulog juga hendak ikut melakukan OP. Tapi karena kurangnya koordinasi, pihak Bulog turun ke lokasi OP jam 11 siang. Sementara OP yang semulai direncanakan jam 9 pagi harus dibuka lebih awal karena masyarakat menunggu sejak sebelum jam

(Suara NTB/ula)

Khairunnujum 8 pagi. “Setelah kita buka, sekitar 2 jam gulanya langsung habis terjual,” ungkapnya.

Nujum pun berharap, rencana Pemprov untuk kembali melakukan OP bisa segera dilakukan dalam waktu akan datang. Pemda Dompu juga memiliki program OP, tapi belum bisa dilakukan saat ini dan akan dijadwalkan kembali dimasa akan datang.

Diakui Nujum, beberapa harga sembako di pasaran saat ini cukup tinggi. Gula misalnya di pasar tradisional dijual Rp16 ribu per kilogram dan di pasar modern ada juga yang jual hingga Rp14 ribu per kilogram. Begitu juga dengan beras jenis premium masih terjual Rp11 ribu per kilogram. (ula)

Lagi, Oknum Kepsek Terjerat Dugaan Asusila Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan asusila kembali terjadi di Dompu. Kali ini, menimpa RA, seorang pelajar di Dompu. Terduga pelaku yakni SA, oknum kepala sekolahnya sendiri.

Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada wartawan, Rabu (11/3) menyampaikan, aksi jahat oknum Kepsek tersebut berawal saat RA dan rekan-rekannya tengah melaksanakan ujian semester, Selasa (10/3). Tiba-tiba ia

mendapat pesan singkat untuk segera menemui SA di salah satu ruang kelas yang kosong.

Merasa ada hal penting, RA kemudian mendatangi selayaknya siswa pada guru.

“Tidak lama terduga pelaku kemudian mengajak selfie dengan posisi tangan memegang bahu korban,” ungkapnya.

Dalam kondisi itu, lanjut dia, SA mulai melancarkan aksi jahatnya dengan beberapa kali mencium pipi korban.

Kemudian menarik paksa tu-

buh RA dengan maksud menyetubuhinya.

Upaya itu terus mendapat perlawanan, hingga akhirnya RA berhasil keluar melarikan diri dari dekapan SA. Atas perlakuan yang dialami, ia kemudian bergegas pulang mengadukan permasalahan ini ke orang tuanya.

Tak terima akan kelakukan oknum Kepsek tersebut, pihak keluarga langsung melaporkannya secara resmi ke Mapolres Dompu. Bahkan se-

bagai bentuk protes mereka dan warga sekitar di Desa Sorisakolo, Pukul 20.00 Wita dilakukan aksi blokade jalan.

Mereka menuntut agar pelaku segera ditangkap dan diproses hukum.

“Anggota Polsek Dompu yang di-back up Kanit Handak, Aipda Heri Murtopo mendatangi TKP dan melakukan penggalangan untuk membuka jalan. Karena terduga pelaku telah dilakukan penangkapan,” ujarnya.

Kendati sempat bersikeras bertahan untuk memblokade jalan, aksi itu tak berlangsung lama, apalagi sampai menimbulkan kemacetan panjang.

Mereka membuka kembali akses jalan setelah memastikan SA dalam pengamanan polisi di Rutan Mapolres untuk proses lebih lanjut. “Jalan baru dibuka setelah keluarga dan tokoh masyarakat setempat menuju Polres Dompu untuk melihat terduga Pelaku yang telah ditangkap,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 8

Pilkada KSB

Siap Dampingi Proyek Strategis KEJARI Mataram menerima permohonan pendampingan proyek strategis Kota Mataram. Namun, tidak semua proyek akan didampingi dengan pola asistensi hukum. Hanya proyek strategis saja. Itupun masih perlu penegasan dari Walikota. “Kita minta kepada Bupati atau Walikota, untuk proyek mana yang dianggap strategis dibuatkan SK,” ungkap Kepala Kejari Mataram Yusuf, kemarin.

Surat Keputusan proyek strategis, imbuh dia, sebagai dasar jaksa mendampingi. Sebab, kini sudah tidak ada lagi TP4D. (Suara NTB/why) pola pendampingannya Yusuf sudah berubah. Tidak lagi melalui tim Intelijen melainkan Datun (perdata dan tata usaha negara). “Karena tidak semua proyek pembangunan itu dikatakan prioritas. Yang prioritas saja yang perlu didampingi. Kalau yang kecil kita kedepankan Inspektorat,” kata Yusuf.

Pola pendampingannya pun, ucap dia, memang sejatinya dikawal sejak proses perencanaan sampai akhir serah terima pekerjaan. Tetapi lewat Datun, pendampingannya dengan asistensi hukum. “Pakai legal assistant. Kita berusaha mendampingi agar tidak melanggar hukum dalam setiap keputusan yang diambil. Agar sesuai kontrak dan tidak bertentangan dengan aturan,” papar Yusuf.

Untuk pendampingan secara rinci di bagian teknis pekerjaan, pemilik proyek sedianya berkoordinasi dengan tim ahli. Jaksa hanya kebagian mendampingi dari sisi hukumnya saja. Tidak masuk sampai yang paling teknis. Pendampingan proyek melalui Datun sedang disusun prosedur standar operasinya. ”Selama proyek jalan. Kita beri masukan. Kita beri rekomendasi. Kalau ada indikasi pidana, itu lah yang akan kita selidiki nanti,” tegas Yusuf.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Mataram mengajukan permohonan pendampingan sejumlah proyek fisik yang akan ditender tahun 2020 ini. Sebanyak 37 proyek menunggu pendampingan. Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp16,5 miliar terdiri dari peningkatan dan rehabilitasi jalan, perbaikan irigasi, lanjutan pembangunan gedung BKPSDM, lanjutan pembangunan kantor Dispra, landscape Kantor Walikota, pembangunan kantor Camat Ampenan, dan kantor Lurah Sayang-sayang, Cakranegara. Proyek dengan biaya APBD antara lain pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Karang Taliwang, dan program meterisasi perumahan, dan penataan taman wisata Loang Baloq. (why)

Tak Laksanakan Rekomendasi KASN, Dua Kepala Daerah Terancam Kena Sanksi Mataram (Suara NTB) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah mengeluarkan empat rekomendasi terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 di dua daerah di Provinsi NTB. Yakni dua rekomendasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan dua rekomendasi di Kabupaten Dompu.

Akan tetapi sampai saat ini, kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di dua daerah tersebut belum melaksanakan rekomendasi KASN (Suara NTB/ndi) tersebut. Hal tersebut keIrwansyah mudian menjadi atensi dari KASN agar PPK di dua daerah itu segera melaksanakan rekomendasi itu sebelum batas waktu habis.

“Secara norma, bahwa rekomendasi KASN itu bersifat mengikat. Tapi karena rekomendasi ini baru keluar bulan ini, akan kami telusuri dulu sudah sampai sejauh mana prosesnya, karena ini masih dalam skala waktunya. Ketika itu tidak dilakukan sampai batas waktunya, maka kami akan melakukan upaya lebh lanjut,” ujar Irwansyah, Asisten KASN bidang nilai dasar, kode etik dan netralitas ASN, Rabu (11/3) di Mataram.

Rekomendasi KASN itu memiliki limit waktu 14 hari untuk dilaksanakan oleh kepala daerah selaku PPK. Jika sampai habis waktu 14 itu tidak dilakukan, maka KASN akan melaporkan hal tersebut langsung ke Presiden untuk diberikan teguran dan juga sanksi kepada kepala daerah yang bersangkutan.

“Ketika sampai 14 hari tidak dilaksanakan, maka kami akan laporkan ke Presiden, ada punisment bagi PPK. Presiden akan menunjuk Mentri untuk memberikan sanksi, kepada Kepala Daerah, bisa seperti penundakan atau pengurangan alokasi anggaran dari pusat. Tapi itu nanti, Kemendagri yang memutuskan. Untuk sanksi ASN sendiri yang melakukan pelanggaran itu, akan diblokir hak-hak kepegawaiannya,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan Irwansyah bahwa untuk mengefektifkan pengawasan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN. KASN sudah berkoordinasi dengan lima kementerian dan lembaga, yakni Kemendagri, KemenpanRB, KASN, BKN dan Bawaslu RI. Dimana lima kementrian dan lembaga tersebut telah bersepakat untuk membentuk satgas bersama pengawasan netralitas ASN. “Saat ini salah satu upaya yang sudah kami rancang adalah surat keputusan bersama, sudah ada kesepakatan tinggal ditandatangani saja keputusannya. Isinya adalah ketika ada rekomendasi dari Bawaslu dan KASN, terkait dengan netralitas ASN, maka akan ada turun satgas dari lima kementerian dan lembaga itu,” katanya.

Sementara itu, komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Achmad Umar Seth, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal netralitas ASN tersebut sampai diterbitkan keputusan sanksi atas keputusannya. Sekalipun pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kepala daerah sebagai PPK untuk memberikan sanksi kepada ASN yang sudah diputuskan melanggar.

“Kewenangan Bawaslu sampai pada rekomendasikan ke KASN. Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa kepala daerah selaku PPK memberikan sanksi kepada oknum ASN yang melanggar. Itu adalah ranah KASN untuk meminta kepada PPK supaya melanjutkan rekomendasinya,” pungkasnya. (ndi)

Pasangan Nuryasin-Mustakim

Pecah Kongsi

Mataram (Suara NTB) – Pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah NuryasinMustakim Patawari di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2020 dikabarkan bubar di tengah jalan. Balon wakil bupati, Mustakim yang dikonfirmasi terkait kabar tersebut tidak menampiknya bahwa mereka sudah pecah kongsi. “Kalaupun ada yang bilang pecah, yang pasti bukan kami (Partai Demokrat) yang membuat pecah kongsi,” ujar Mustakim, Rabu (11/3) kemarin.

Menurut Mustakim bubarnya duet Nuryasin-Mustakim tersebut dilakukan oleh pihak Nuryasin sendiri. Nuryasin merombak pasangan wakilnya. “Memang ada dinamika dari pihak Ustadz Nun (Nuryasin) yang sepihak memutuskan untuk merubah pasangan.

Tapi itu biasa bagi kami, terlebih beliau memang dari Pilkada sebelumnya suka gonta ganti pasangan. Itu biasalah dalam politik, itu hak beliau,” ujarnya.

Ia menegaskan jika dirinya tak dikehendaki untuk menjadi wakil dari Nuryasin. Namun Mustakim berharap supaya pihak Nuryasin menyampaikan alasan yang objektif

terkait keputusannya urung berpasangan dengan dirinya.

Tapi alasan yang menjadi dasarnya yang perlu kami klarifikasi. Jangan sampai alasan yang tidak objektif, tapi sangat subjektif, like and dislike segelintir orang. Kalau mempersoalkan elektabilitas kan acuan kita mestinya ada hasil survei awal yang bisa kita pertanggungjaawabkan,” ujarnya.

Namun demikian, meskipun dia pecah kongsi dengan Nuryasin. Ketua DPD Partai Demokrat KSB itu tak lantas patah arang.

Dia terus berupaya untuk tetap maju bertarung. Karena dia tidak berharap partainya akan

menjadi penonton dalam Pilkada serentak 2020 di KSB. “Kami tegaskan, bahwa Partai Demokrat akan tetap berupaya untuk tidak jadi penonton apalagi berada pada barisan kotak kosong di Pilkada KSB. Untuk itu kami akan maksimalkan lobi-lobi politik pasca kongres.

Jadi untuk sementara waktu sambil melanjutkan proses penjaringan bakal calon kami akan prioritas kesuksesan kongres V di Jakarta dulu,” tegasnya.

Mustakim sangat optimis dia bakal melaju sebagai calon di KPU. Dia akan berusaha keras menggalang koalisi partai sebagai partai pengusungn-

(Suara NTB/dok)

MENDAFTAR - Nuryasin - Mustakim Patawari sebelum pecah kongsi, ketika mendaftar di PKB beberapa waktu lalu sebagai pasangan bakal calon Pilkada KSB. ya. Ia pun meyakini bisa mendapatkan koalisi, salah satunya adalah koalisi poros biru yang sedang digalakkan.

“Sebaliknya kami terus beproses dan serius dengan spirit koalisi yang sedang kami upayakan, termasuk koalisi Biru. Kami pa-

ham betul bahwa konsekuensi Pilkada serentak ini antara partai akan pasti saling membutuhkan untuk bisa mendukung pasangan calon di masing-masing daerah. Terlebih lebih jika ada kader masing-masing partai yang mau diusung,” pungkasnya. (ndi)

Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020 Tertinggi di NTB

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Tersangka jambret sadis, CD asal Rejang Lebong, Bengkulu (kanan) berjalan pincang dengan pengawalan tim Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, Kamis (11/3) kemarin saat hendak dibawa menuju Rutan Polda NTB.

Rampok Jaringan Antarprovinsi Incar Uang Tunai Nasabah Bank Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menangkap rampok jaringan antarprovinsi.

Mereka yang ditangkap antara lain, CD (25), GA (43) dan MJ (26). Korbannya, pemilik salah satu hotel di Mataram dirampok usai keluar dari bank. Uang tunai selamat meski korban harus menanggungnya dengan luka patah tulang.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menjelaskan tersangka yang beraksi dengan empat orang lainnya itu memang menarget korbannya. Buktinya, korban dibuntuti dari sejak bertransaksi di bank. “Mereka ini pemain antar provinsi.

Tiga sudah kita tangkap dua masih kita cari,” terangnya didampingi Dirreskrimum Polda NTB AKBP Hari Brata, Rabu (11/3) kemarin.

Tersangka CD yang merupakan residivis rampok di kampung halamannya di Rejang

Lebong, Bengkulu ini merupakan otak dari perampokan ini.

Dia yang berperan merampas tas korban. “Tersangka CD ini ditampung di rumah GA selama tiga hari, sambil survei.

Hari keempat mereka langsung beraksi,” jelasnya. GA tinggal di Menemeng, Pringgarata, Lombok Tengah.

Dari Pringgarata mereka berangkat ke Mataram dengan sasaran nasabah bank. Korbannya, pada Kamis (27/2) lalu baru selesai transaksi mengambil uang di Bank BCA di Jalan Pejanggik, Cakranegara, Mataram. Para pelaku ini membuntuti dengan sepeda motor. Korban sempat mampir ke hotel di Jalan Sriwijaya, Gebang, Mataram untuk menaruh uang. Setelah itu, menjemput cucunya pulang sekolah di TK di Babakan, Sandubaya, Mataram.

Korban baru turun dari mobil. Tersangka CD langsung

menarik tas korban secara paksa. Korban sempat melawan sampai terjadi aksi saling tarikmenarik. Anak korban sempat menolong. Tapi dua wanita itu tak berdaya melawan lima pelaku. “Akibatnya korban mengalami patah tulang di pergelangan tangannya. Anaknya juga lecet-lecet. Para pelaku ini memang nekat ketika beraksi,” terang Artanto.

Para pelaku hanya bisa merebut tas berisi uang tunai Rp614 ribu dan jam tangan. Uang yang disasar gagal dijambret. “Target mereka memang uang cash yang baru diambil korban ini,” imbuhnya. Tersangka CD, GA, dan MJ sudah ditangkap di tempat terpisah. Namun samasama menderita luka tembak di kaki karena melawan tim Subdit III Jatanras yang hendak menangkap mereka. Masih ada dua tersangka lain yang masih buron, yakni PY dan YF. (why)

Keterangan Palsu di Persidangan

Penggugat Lahan KEK Mandalika Diproses Pidana

(Suara NTB/why)

Hari Brata Mataram (Suara NTB) – Sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Mandalika, Kuta, Lombok Tengah membuat penggugatnya diproses pidana. Penggugat diduga memberi keterangan palsu padahal sudah di bawah sumpah dalam sidang gugatan lahan. Penyidikan pidananya bahkan sudah selesai.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menyebutkan, kasus dengan tersangka LDS dan LR itu berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap. Berkas P21 sejak 19 Juli 2019. “Iya tapi belum dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidik ke penuntut umum,” terangnya, Rabu (11/ 3). Kasus perdata lahan di KEK

Mandalika berproses sejak Oktober 2017. Pihak penggugat tidak pernah menang sampai tingkat kasasi. Putusannya pun sudah inkrah. “Kasasinya sudah putus. Tapi salinan putusannya belum kita terima,” kata Dedi.

Terpisah, Direktur Reskrimum Polda NTB AKBP Hari Brata menyatakan hal senada. Kasus dugaan pemberian keterangan palsu sudah dinyatakan lengkap berkasnya. “Yang Ranggalawe sudah P21. Kasus pasal 242 (KUHP),” sebutnya. Tersangka dan barang bukti belum dilimpahkan ke penuntut umum. alasannya, penyidik Subdit II Harta, Benda, Bangunan, Tanah (Hardabangtah) masih menunggu putusan inkrah kasus perdatanya. “Itu kan masih kasasi. Kita belum terima hasil kasasinya,” kata Hari.

Pemberian keterangan palsu itu diduga dilakukan saat sidang perdata sengketa lahan seluas 42 hektare antara Lalu Ranggalawe dan Lale Dewi Sartika dengan PT ITDC. Disidangkan di Pengadilan Negeri Lombok Tengah.

Ranggalawe bersama HL Abdul Djabar, HL Bukran, Lale Teradi, Lale Sekar Kedaton, HL Parja, HL Jeladri, HL Abdul Kahar, dan H L Tauhid sebagai ahli waris Mamiq Kertasih menggugat kepemilikan lahan. Tergugatnya, Pemkab Lombok Tengah, Kemenkumham NTB, L Ervi Srigede, PT ITDC, dan Kan-

(Suara NTB/why)

Dedi Irawan tor BPN Lombok Tengah.

Penggugat perdata kalah di pengadilan tingkat pertama.

Hakim banding Pengadilan Tinggi NTB menguatkan putusan PN Praya. Begitu juga dengan Mahkamah Agung yang juga tambah menguatkan putusan PT NTB tersebut. Pihak tergugat dapat membuktikan bahwa lahan yang disengketakan penggugat merupakan lahan yang dulunya kepunyaan Kemenkumham NTB. lahan itu akan dibangun Lapas Terbuka. Seiring pengembangan KEK Mandalika, Kemenkumham NTB pun menukar guling lahan itu dengan PT ITDC dengan lahan di Tojong-ojong, Batukliang, Lombok Tengah. (why)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat NTB menempati urutan tertinggi dari seluruh daerah di Indonesia dengan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada serentak 2020.

Karena itu, KASN memberikan atensi khusus pengawasan netralitas ASN di NTB jelang Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan di tujuh daerah di NTB. Karena itulah KASN melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi NTB. “Ya saat ini memang laporan yang masuk ke Kamisi ASN cukup banyak yang masuk dari NTB, beberapa sudah kami proses dan terbitkan rekomendasi dan yang lain kami koordinasikan dengan Bawaslu,” ujar Irwansyah, asisten KASN bidang nilai dasar kode etik dan netralitas ASN saat dikonfirmasi usai rapat dengan Bawaslu NTB di Mataram, Rabu (11/3).

NTB menjadi atensi KASN karena ia memandang bahwa potensi pelanggaran netralitas ASN di NTB cukup tinggi. Pasalnya saat ini baru mulai tahapan awal pelaksanaan Pilkada serentak 2020 saja, pelanggaran sudah cukup tinggi. Diperkirakan saat puncak pelaksanaan Pilkada yakni memasuki tahapan kampanye dan pemilihan, akan jauh lebih besar potensinya.

“Ya inikan baru tahapan awal pilkada, kami intensif memberikan sosialisasi sebagai upaya pencegahan. Kalau sudah diimbau, sosialisasi dan upaya persuasif kita lakukan dan tetap dilakukan. Maka kami akan melakukan tindakan tegas,” tegas Irwansyah.

Diapun menjelaskan terkait makna netralitas bagi ASN. Bahwa yang dimaksud dengan netralitas itu tidak saja ketika dia sudah resmi menjadi calon kepala daerah. Akan tetapi netralitas yang

dimaksudkan yakni dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur negara.

“Namanya netralitas itu dalam hal pelayanan publik, kebijakan yang dikeluarkan, manajemen. Dalam undang-undang sudah jelas itu, meskipun jam kerja ASN itu katakanlah dari jam 8 sampai jam 4, tapi dia terikat selama 24 jam. Jadi apapun prilaku yang dilakukan harus menghindari tindakan-tindakan yang mengarah pada konflik kepentingan, keberpihakan. Jadi tidak hanya soal proses politik,” jelasnya.

Sementara itu komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Umar Seth yang menyampaikan sampai saat ini pihaknya sudah merekomendasikan pelanggaran ASN di NTB kepada Komisi ASN sebanyak 38 kasus. Beberapa di antaranya sudah diputuskan, dan ada yang masih dalam tahap proses dan ada jugayangdihentikanpemeriksaannya karena tidak cukup bukti.

“Karenamenurutcatatanmereka (KASN) bahwa NTB itu tertinggi, maka kedatangan KASN dalam rangka berkoordinasi dengan kita (Bawaslu). Salah satunya terkait dengan ketidakhadiran ASN dalam melakukan klarifikasi. Tapi yang penting Bawaslu sudah melakukan pemanggilan dan mengundang sesuai dengan prosedur, kami akan rekomendasikan ke KASN. Nanti KSN sendiri yang akan melaksanakan klarifikasi sendirian pada saat tidak hadir diundang Bawaslu,” jelasnya.

Menurutnya dengan tingginya pelanggaran netralitas ASN di NTB itu. Umar melihat ada problem besar dalam birokrasi NTB. Sehingga patut menjadi perhatian bagi KASN. Bahkan dalam dari hasil penelitian Indek kerawanan Pilkada serentak 2020, di NTB, item yang paling tinggi itu adalah terkait dengan netralitas ASN. (ndi)

Potong Jaringan Napi Kendalikan Bisnis Narkoba Mataram (Suara NTB) – Masuk penjara bukannya membuat bandar atau pengedar jera. Dari balik jeruji besi malah membuat mereka mengembangkan jaringannya.

Rerata, penyelundupan narkoba yang masuk NTB dikendalikan para napi ini. “Lapas bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba,” tegas Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra dikonfirmasi Rabu (11/3) kemarin.

Dia tidak menyebut spesifik Lapas mana yang menampung napi tersebut. Tetapi dia tidak menampik bahwa napi yang berada di Lapas yang ada di NTB punya kaitan dengan pengendalian narkoba dari dalam penjara. “Memang ada kasus-kasus yang mengindikasikan ke sana. Memang jaringan itu masih ada dalam LP (lembaga pemasyarakatan). Faktanya masih ada ditemukan indikasi dikendalikan dari Lapas,” imbuhnya.

Bahkan, jaringan para pengedar dan bandar ini bisa sampai antarlapas. Sesama napi narkoba masih bisa saling kerjasama penyelundupan.

Sugianyar enggan menyebut napi dimaksud demi kepentingan penyidikan. “Yang meminta, penjualnya, dan pembelinya ada di dalam Lapas. Yang kerja di luar kaki tangannya.

Ini antarlapas luar daerah dengan di sini. Bahkan ada yang satu lapas,” bebernya.

Dia merujuk contoh kasus penyelundupan sabu dari

Batam, Kepulauan Riau dengan tersangka IR (37) warga Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditangkap di Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah Sabtu (7/3) lalu. IR membawakan 150 gram sabu yang disimpan di dalam duburnya untuk MR (41), warga Pancor, Selong, Lombok Timur. MR diamankan di Jalan by pass, Praya sesaat menerima barang dari IR. Kemudian, 58 gram sabu yang disita dari tersangka ZW (22) warga Bangkalan, Jawa Timur, Senin (9/3). ZW juga menyimpan sabu di dalam dubur demi menghindari pemeriksaan bandara.

“Mereka ini punya kaki tangan di luar,” kata Sugianyar.

Dia menambahkan, program yang bakal digagas yakni Lapas Bersinar, Bersih dari Narkoba. Belajar dari program Desa Bersinar dengan 10 desa di 10 kab/kota yang baru diluncurkan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti sebelumnya sudah menyinggung Lapas bebas narkoba sebagai resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Caranya dengan menguatkan prosedur standar operasional internal. Selain itu, upaya lainnya menggalakkan razia alat komunikasi yang kerap diselundupkan para napi. Ponsel diduga dipakai napi narkoba untuk menunjang bisnis haramnya dari dalam penjara. (why)

SUARA NTB

Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 9

Penjualan Mutiara Makin Sepi Mataram (Suara NTB) Pusat penjualan perhiasan dan mutiara di Sekarbela, Kota Mataram makin terpukul. Sebelumnya, kelesuan ekonomi global dan sejumlah kebijakan nasional mengakibatkan pergerakan ekonomi melambat. Sektor pariwisata juga bergerak lambat. “Ditambah lagi dengan virus corona. Penurunan penjualan sudah 40 persen lebih dari biasanya,” kata Ketua Forum Perajin Mutiara Kota Mataram, H. Fauzi.

(Suara NTB/bul)

PERHIASAN - Salah satu perhiasan yang dihasilkan oleh perajin perhiasan dan mutiara di Sekarbela, Kota Mataram

Biasanya, Sekarbela dijejeri kendaraan-kendaraan transportasi wisatawan. Baik kendaraan berkapasitas sedang, maupun medium. Sekarang, sangat jarang menjumpai bus pengangkut wisatawan, atau rombongan yang terparkir menunggu penumpang yang berbelanja.

H. Fauzi mengatakan, sebagai dampak semakin sepinya pembeli perhiasan dan

mutiara, para perajin melakukan pengurangan produksi.

Untungnya, para perajin perhiasan dan mutiara juga menyiasatinya dengan usaha-usaha tambahan lainnya. Sehingga tak sampai gulung tikar. Salah satu usaha lain dimaksud adalah memanfaatkan kenaikan harga emas yang saat ini telah di atas Rp800 ribu pergram, bahkan diproyeksi kenaikan-

nya sampai Rp1 jut/gram.

“Bagi yang punya stok emas, kenaikan harga emas ini turut menolong. Banyak juga yang beli, jual. Beli, jual emas,” ujarnya. Karena itu, menghidupkan kembali Sekarbela sebagai pusat penjualan emas dan mutiara di Kota Mataram, dibutuhkan kegiatan-kegiatan pemerintah yang bisa ditarik dilaksanakan di daerah. (bul)

Tingkatkan Kualitas Garam NTB, KKP Gelontorkan Rp14,5 Miliar

(Suara NTB/ist)

PANEN GARAM - Kegiatan panen garam di Kabupaten Bima

Mataram (Suara NTB) Kementerian Keluatan dan Perikanan RI (KKP) menggelontorkan anggaran sebesar Rp14,5 miliar ke NTB tahun 2020 ini.

Anggaran dikucurkan untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam. Rp14,5 miliar ini, terbagi sebanyak Rp10 miliar diturunkan langsung ke kabupatan. Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur.

“Rp4,5 miliar langsung melalui TP provinsi,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si. Anggaran yang dikucurkan melalui Dinas Keluatan Perikanan NTB ini, rencananya akan digunakan untuk membangun fasilitas pelatihan bagi IKM garam. Di Kabupaten Bima. Ditempat ini, nantinya para petani garam akan diberikan pengetahuan menghasilkan garam yang berkualitas atau garam yang memenuhi standar untuk konsumsi. Maupun untuk industri.

“Dari hulu, petani garam dilatih. Dari hilir, IKM garam juga

dilatih,” imbuhnya. Sementara anggaran yang mengucur ke kabupaten langsung, akan dimanfaatkan untuk mendukung program teknologi produksi garam. Berdasarkan data yang Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, capaian produksi garam pada tahun 2018 sebesar 296.930,17 ton dari target sebesar 170.000 ton atau mencapai 174,66% dari target yang ditetapkan Pengolahan industri garam dengan lokomotif di Kabupaten Bima dilakukan melalui peningkatan kualitas garam, pengolahan garam untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan industri serta aneka olahan garam.

Kegiatan yang dlaksanakan guna mendukung produksi garam diantaranya, pembinaan kelompok usaha garam rakyat (Kugar).

Penyusunan Master Plan Kawasan Ekonomi Garam (KeGaram). Penyusunan road map usaha garam rakyat 2020 – 2024, intensifikasi/integrasi lahan produksi garam dan bantuan excavator, gudang garam, kendaraan truck, kendaraan roda 3 dan geoisolator. (bul)

Pangdam Apresiasi Sinergisitas Aparat pada Pengamanan VVIP Wapres Mataram (Suara NTB) Kunjungi Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin dalam rangka membuka asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) tahun 2020 di Mataram, berjalan aman dan lancar. Jaminan keamanan itu tidak lepas dari sinergitas TNI dan Polri di NTB.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP mengapresiasi kesigapan jajarannya tersebut termasuk dari unsur Polri, karena pengamanan VVIP di kunjungan Wapres bersama istri berjalan lancar Rabu (11/3).

“Saya sampaikan apresiasi dan terimakasih atas sin-

ergitas aparat TNI, Polri dan Pemerintah Daerah serta instansi terkait selama pelaksanaan pengamanan VVIP,” ujarnya di Mataram.

Menurutnya, sinergitas ini menjadi kekuatan solid yang harus tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. “Sehingga kita bisa menunjukkan

ke dunia luar, bahwa NTB aman dan siap dikunjungi siapapun,” kata Pangdam.

Terlebih, NTB menyuguhkan keindahan objek wisata alam yang eksotik. “Dan perlu diingat apapun permasalahan di daerah harus diselesaikan dengan cepat dan tepat,” ujarnya.

Terkait itu, Pangdam mengajak semua pihak

memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada siapapun yang berkunjung ke NTB. Apalagi acara Adeksi yang menghadirkan seluruh anggota DPRD Kota se Indonesia. “Dengan harapan pariwisata NTB pulih kembali seperti semula,” tutup Pangdam selaku Pangkoops Pam VVIP wilayah Bali Nusra. (ars/*)

NTB-Bali dan Kolaborasi Kekuatan Pariwisata Dari Hal. 1 Hubungan antara Bali dengan Lombok (baca- NTB), sebenarnya sudah dirancang sejak jauh hari, sebelum Bom Bali I tahun 2002. Pariwisata Bali kala itu, telah merancang serupa penyangga kekuatan. ‘’Di Timur kita gunakan Lombok. Di sebelah Barat kita gunakan Tengger (Bromo).

Kenapa kita kembangkan ini.

Karena Bali tidak bisa berdiri sendiri,’’ ujar Cok Ace. Rancangan kolaborasi pariwisata Bali-NTB itu kemudian hancur. ‘’Bom Bali I membuat program berantakan semua.

Astungkara, sekarang ini kita bisa mulai lagi,’’ ujarnya.

Berdasarkan penelitian kata Cok Ace, belakangan ini telah terjadi pergeseran pariwisata dari services tourism yang pernah jaya di tahun 1990-an menjadi knowledge atau experience tourism. Perubahan ini menurut Wagub, adalah sebuah peluang besar. Berbicara pengalaman, untuk memperoleh pengalaman itu harus ada perbedaan. ‘’ Ketika kita bicara pengalaman atau experience ini harus ada perbedaan. Tidak mungkin kita mendapat pengalaman apabila tidak ada perbedaan,’’ katanya.

Menurut Cok Ace, perbedaan dari segi budaya utamanya yang harus dijaga untuk bisa memberikan pengalaman dan pengetahuan pada wisatawan. Sedikitnya ada tujuh unsur kebudayaan, termasuk di dalamnya agama, kesenian, bahasa, teknologi, mata pencaharian masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi keniscayaan, keharusan bagi kita mengelola perbedaan ini dengan sebaik-baiknya kalau kita memang ingin tetap mempertahankan sektor pariwisata sebagai sumber devisa.

Wagub menambahkan, ada banyak perbedaan yang dimili-

ki Indonesia. Berbicara masalah perbedaan gunung misalnya. ‘’Kalau saya bandingkan Gunung Batur dengan gunung-nya Pak Anas (Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas) di Banyuwangi dengan Ijennya. Mungkin lebih indah kawahnya Ijen. Atau Danaunya Batur, mungkin lebih indah dari Danau Toba.’’

Kemudian kalau berbicara pantai. Bali punya Pantai Kuta dan pantai-pantai yang lain. ‘’Jika dibandingkan dengan pantai Pak Gubernur (Gubernur NTB). Pantainya Pak Gubernur NTB jauh lebih indah dari pantai-pantai di Bali,’’ puji Cok Ace. Wagub melihat paling menonjol perbedaannya adalah soal budaya (cultural). Jadi kalau kita ingin mencari pengalaman, yang harus dijaga perbedaannya adalah perbedaan budayanya. Unsur lapisan kebudayaan inilah yang harus dijaga keberagamannya. Karena, kalau ini tidak jaga perbedaannya, maka pariwisata itu akan stagnan.

Konsep pengembangan pariwisata Bali harus mengedepankan perbedaan. Pariwisata Bali sudah diciptakan sejak dulu oleh para leluhurnya. ‘’Kita hanya meneruskan,’’ ujar Cok Ace. Bali disebut sebagai Island of the God. Tapi masingmasing wilayah di Bali punya karakteristik sendiri-sendiri.

Masing-masing wilayah menurunkan karakter dengan kekuatan yang berbeda-beda pula. Jika Bali ingin memadukan kekuatan (pariwisata) antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, maka kita harus mengikuti aturan yang ada di masing-masing wilayah yang sudah dilahirkan oleh para leluhur. ‘’Ini yang harus dijaga,’’ Cok Ace mengingatkan, seraya menekankan bahwa experience harus, tapi jangan experience yang aneh-aneh.

Berbicara kekuatan pariwi-

sata Bali NTB dan NTT menurut Wagub, sangat luar biasa.

Hindu ada di Bali. Islam basicnya di Lombok (NTB) dan Kristen Khatolik adalah mayoritas penduduk di NTT. ‘’Ini kebhinekaan nyata. Sebuah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa,’’ pujinya.

Jadi ke tiga wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda yang sangat indah. Tiga wilayah dengan karakteristik berbeda, bisa merancang sebuah paket wisata. Misalnya satu hari di Bali, untuk melihat karakteristik Bali. Dua hari di Lombok (NTB), wisatawan melihat karakteristik wilayah di NTB. Jadi wisatawan bisa melihat bermacam-macam perbedaan dengan berwisata ke Bali dan NTB. Melalui paket wisata ini, pasti wisatawan bisa mendapatkan pengalaman yang bisa dibedakan. Kuliner saja, misalnya Ayam Taliwang. Ayam Taliwang di Bali, 99 persen pebisnisnya (pedagangnya) dari Lombok. ‘’Begitu juga jika saya mencari lawar (masakan khas Bali) di Lombok. Saya mencarinya di Bu Desak (pedagang dari Bali),’’ ujar Cok Ace. Kita kembangkan wilayah kita dengan karakter daerah kita masing-masing. ‘’Lombok (NTB), tunjukkan karakter ke-Lombok-annya.

Bali juga menujukkan keBali-annya.’’

Masing-masing kekuatan pariwisata ini dikolaborasikan. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. ‘’Kita sudah sepakat.

Saya diangkat sebagai pimpinan daerah. Bapak Gubernur (NTB) dipercaya oleh rakyat tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Mari kita jadikan perbedaan-perbedaan ini untuk saling mendukung. Bali mendukung NTB dan NTB mendukung Bali,’’ pungkasnya. (rak)

’’The New NTB, Toward Sustainable Tourism’’ Dari Hal. 1 Melalui sebuah video, disampaikan sejumlah persiapan yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak terkait, menyambut event internasional ini. Seperti diketahui bahwa Mandalika juga masuk dalam daftar destinasi wisata baru yang menjadi fokus pemerintah untuk dikembangkan secara maksimal. Kawasan ini termasuk destinasi wisata

super prioritas.

Founder & Chairman MarkPlus Tourism, Hermawan Kartajaya mengatakan, diskusi strategis tahunan sebelumnya telah dilaksanakan empat kali berturut-turut, sejak tahun 2016 di Jakarta dan Bali. Hasil dari diskusi tersebut akan diserahkan secara resmi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan selama ini telah menda-

patkan respons yang positif.

Ia menjelaskan tema kali ini akan mengangkat tentang quality tourism baik secara definisi, kesiapan destinasi, maupun rekomendasi kebijakan, strategi dan taktik yang berfokus pada pembahasan strategi-strategi ke depan, dalam rangka mengoptimalkan dan menyelaraskan pembangunan dan pemasaran destinasi, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yaitu quality tourism. (*)

Masuk 12 Besar Hafiz Cilik Nasional

Baiq Gina Dapat Hadiah Umrah Gratis dari ArofahMina Mahisa Travel Mataram (Suara NTB) Biro perjalanan haji dan umrah nasional, ArofahMina Mahisa Travel, memberikan penghargaan umrah gratis kepada Baiq Gina, hafiz cilik perwakilan NTB yang masuk 12 besar pada program Hafiz Cilik, salah satu TV swasta nasional. Baiq Gina dengan nama lengkap Baiq Amira Ginayatun Napisah. Putri pasangan keluarga kurang mampu, Lalu Maliki dan Nurmaeni dari Dasan Poto Rarang, Kabupaten Lombok Timur.

Baiq Gina, murid kelas VI SD Negeri 1 Rarang mendapatkan penghargaan dari ArofahMina sebagai apresiasi, sekaligus sebagai motivasi kepadanya.

Penyerahan hadiah umrah gratis ini, bersamaan dengan penga(Suara NTB/ist) HADIAH UMRAH - Penyerahan simbolis jian Isra‘ Mi‘raj hadiah umrah gratis dari Owner Arofah- di Pondok Mina Mahisa Travel NTB, Nanang Supriadi Pesantren NW kepada salah satu hafizd terbaik nasion- Dasan Poto al dari Ponpes NW Dasan Poto Rarang, Rarang, yang Lombok Timur, Baiq Gina. Disaksikan berlangsung Rabu sore (11/3) para tuan guru dan jemaah pengajian. kemarin.

Disaksikan langsung oleh TGH. Nasrun, TGH Hasan Ali Aini, TGH Ahmad Yani.

Baiq Gina adalah binaan terbaik Ponpes NW Poto Rarang. Ia menghafal 30 juzz Al-Quran. Penyerahan secara simbolis hadiah umrah gratis ini oleh Owner ArofahMina Mahisa Travel Cabang NTB, Nanang Supriadi. Baiq Gina adalah hafiz keempat yang diberikan umrah gratis oleh ArofahMina sejak tahun 2019 lalu. Nanang Supriadi mengatakan, pemberian penghargaan umrah gratis kepada hafiz-hafiz cilik adalah upaya memberikan motivasi kepada generasi-generasi emas NTB. Umrah gratis ini sebagai program rutin yang dilaksanakan sekali semester, dan sekali setahun kepada siapa saja, dari pesantren manapun di provinsi ini yang memiliki motivasi menjadi hafiz.

“Siapa saja hafiz – hafiz kita di NTB, kita siapkan fasilitasi umrah gratis. Ditanggung penuh. Seperti yang kita berikan kepada Baiq Gina yang saat ini kita proseskan paspor dan dokumen-dokumen lainnya untuk umrah,” jelas Nanang. ArofahMina adalah salah satu travel haji dan umrah terbaik di Indonesia. Beroperasi sejak 2008. Dan telah memberangkatkan lebih dari 10.000 jamaah. Di Lombok, NTB adalah kantor cabang ke 87 di Indonesia.

ArofahMina Mahisa Travel memiliki visi menjadi pelopor travel terpercaya dengan standar pelayanan dan bimbingan ibadah terbaik di Indonesia. Misinya menjadi perusahaan travel terdepan di Indonesia yang berisi orang-orang yang pandai bersyukur, terus berkembang, profesional, amanah, sukses, dan menjadi yang terbaik dalam segala situasi.

Memberikan pelayanan cepat dan tepat terhadap solusi,service excellent, flexible, terbuka, edukatif, dan berdedikasi tinggi dalam melayani jemaah. Berkomitmen menjadi tempat berkarir yang nyaman dan bisa memberikan kesejahteraan yang baik bagi tim serta mendukung tercapainya impian pribadi masing-masing tim. Dan berdedikasi melayani jamaah yang beriman, rendah hati, positif thinking, dapat diajak kerjasama, sabar, penuh toleransi, ikhlas, loyal, dan smart. (bul/*)

”Maret Greget”

Uang Muka Rp1 Juta Bisa Miliki Sepeda Motor Honda

(Suara NTB/penrem)

BERBINCANG - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto berbincang dengan Kapolda NTB Irjen Pol. Tomsi Tohir dan Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani di sela sela pam VVIP Wapres.

NTB-Bali, Kekuatan Bersama dan Masa Depan Pariwisata Dari Hal. 1 Membincangkan pariwisata tidak bisa hanya membincangkan yang manis-manis.

Yang pahit-pahit di sektor ini juga ada. Karena sesungguhnya sektor ini sangat sensitif dan gampang terguncang. Isu Corona misalnya, cukup memukul sektor ini. Sama dengan bom Bali. Pariwisata Bali juga terpukul. Dan juga gempa Lombok beberapa waktu lalu. Pariwisata kita juga merasakan getirnya.

NTB penting belajar. Tidak saja melihat pariwisata dari satu sisi. Melihatnya harus lengkap. Sehingga pariwisata bisa benar-benar mendatangkan kebaikan bagi daerah.

Salah seorang peneliti pariwisata dari Kementerian Pariwisata yang menjadi salah seorang pembicara pada diskusi tersebut menyebutkan, pariwisata harus dilihat secara menyeluruh. Tidak boleh hanya menjadi mesin pencari uang tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya. Misalnya, soal kerusakan lingkungan. Apalagi tidak mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.

Cok Ace pada diskusi itu menyinggung tentang pariwisata berkualitas. Menurutnya, pariwisata yang berkualitas itu harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Artinya,

masyarakat sebagai pendukung budaya harus juga sejahtera dengan kemajuan pariwisata.

Karena kekuatan pariwisata Bali itu ada pada budayanya.

NTB sudah dan akan melakukan apa? Ini penting dipertanyakan untuk memastikan arah pembangunan pariwisata kita menjadi jelas.

Apalagi Dr. Zul menginginkan agar masyarakat tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Masyarakat harus menjadi pemain utama dalam berbagai sektor. Termasuk sektor pariwisata.

Persoalannya, kadangkadang tidak sederhana.

Masyarakat harus memenuhi syarat untuk tidak menjadi penonton dan menjadi pemain utama. Jika tidak dipersiapkan, maka akibatnya, masyarakat terpaksa menjadi penonton. Karena tidak memiliki cukup persyaratan untuk terlibat dan bekerja sama.

Untuk itu, mungkin perlu dipertimbangkan agar masyarakat benar-benar dipersiapkan.

Sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak melibatkan masyarakat. Termasuk pada sektor pariwisata. Harapannya, pariwisata bisa menjadi salah satu pilihan masa depan. Dan masa depan pariwisata yang gemilang itu adalah miliki kita bersama. Karena kita saling mendukung dan saling menguatkan. Semoga. ***

Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB secara konsisten terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan service terbaik kepada konsumen setia sepeda motor Honda. Bulan Maret ini, Honda kembali memberikan promo spesial dengan tema yang bertajuk “Paket Maret Greget”.

Konsumen mendapatkan beragam pilihan mulai dari DP (uang muka) ringan hingga potongan tenor (masa cicilan). Promo ini berlaku selama Bulan Maret 2020 di seluruh Dealer sepeda motor Honda yang ada di Nusa Tenggara Barat. Menurut Kresna Murti Dewanto selaku Marketing Sub.Dept Head, setiap bulannya Honda selalu konsisten membuat program yang tentunya dapat menjadi pilihan bagi konsumen setia Honda.

“Misalnya kami menyiapkan program DP ringan mulai dari Rp1 jutaan. Lalu ada juga paket hemat sampai dengan Rp2 jutaan, dan paket potongan tenor sampai dengan 5 kali cicilan. Konsumen bebas memilih sesuai dengan kondisi keuangan mereka dan produk yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan,” ujar Kresna Murti.

Paket Maret Greget ini berlaku diseluruh Dealer Honda yang tersebar dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa. Pilihan unitnya pun beragam mulai dari Honda Genio, Honda Beat Series, sampai Honda Vario 150. Harga OTR Pulau Lombok untuk Honda Genio mulai Rp18.710.000 hingga Rp19.140.000.

Harga OTR untuk Honda Beat Series mulai Rp17.660.000 hingga Rp18.110.000 dan harga OTR untuk Honda Vario 150 Rp25.070.000. “Untuk informasi lebih lanjut segera kunjungi Dealer Honda terdekat di daerahmu, promo ini hanya berlaku mulai 01 Maret – 31 Maret 2020,” demikian Kresna. (bul)

Honda Vario, salah satu produk yang paling banyak dicari (Suara NTB/ist)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 10

STP Mataram Kerja Sama dengan Lombok Utara untuk Pengembangan Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk pengembangan pariwisata. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., dan Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., di Mataram, Senin (9/3) lalu.

Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) STP Mataram, Lia Rosida, M.dev.St., menyampaikan, MoU itu bertujuan untuk membantu Pemerintah Lombok Utara dalam pengembangan pariwisata khususnya desa wisata yang ada di sana melalui tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Penandatanganan MoU ini difasilitasi oleh Kompak.

Selain itu, Lia menjelaskan, untuk menindaklanjuti MoU itu akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara STP Mataram yang diwakili Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan Pemerintah Lombok Utara melalui Dinas Kebu-

dayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.

Nantinya, akan ada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, di mana sekitar 90 orang mahasiswa akan dikirim ke Lombok Utara dan menyebar di enam desa wisata yang sudah ditentukan yaitu Desa Gegelang, Senaru, Karang Bajo, Bayan, Malaka, dan Medana. “Rencana April ini akan disebar mahasiswa di enam desa wisata,” kata Lia. Dengan adanya KKN itu diharapkan adanya perubahan di desa wisata berupa pengembangan desa wisata, luarannya diharapkan ada model yang cocok untuk pengembangan desa wisata di Lombok Utara, dan bisa direplikasi untuk desa wisata di tempat lainnya di Indonesia.

Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., menambahkan, kerja sama dengan Lombok Utara sudah sering dilakukan, tapi penandatangana kerja sama baru dilakukan. Menurutnya, STP Mataram sering memberikan materi pengembangan pariwisata di Lombok Utara, dan juga di kabupaten lainnya. Ia menekankan, pariwisata berkelanjutan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata.

Bentuk Tim Internasionalisasi GUNA mewujudkan visi misi sebuah organisasi dibutuhkan tahapan demi tahapan pelaksanaan demi terwujudnya visi besar dari sebuah organisasi. Oleh sebab itu, penting bagi organisasi menyusun setiap tahapan.

Sebagaimana halnya juga dengan perguruan tinggi seperti Universitas Mataram (Unram). Unram misalnya punya target pencapaian visi 2025 sebagai kampus berkelas internasional atau world class university.

Untuk itu Direktur Pascasarjana Unram, Prof. Muhammad Sarjan, menyarankan kepada Rektor (Suara NTB/ist) Unram segera membentuk Muhammad Sarjan tim internasionalisasi menuju pencapaian visi misi Unram tahun 2025 sebagai kampus berkelas internasional. Dikatakan Prof. Sarjan, penting bagi Unram membentuk tim tersebut. Nantinya tim ini akan bekerja merumuskan langkah konkrit apa untuk mengejar visi tersebut. Tentu saja langkah konkrit dibutuhkan guna mewujudkan kerja nyata yang terukur.

Lebih jauh dikatakan Prof. Sarjan jika selama ini belum terlihat dengan jelas tahapan demi tahapan yang dibangun kampus untuk mewujudkan visi kampus. Padahal tahapan itu jadi suatu keharusan. “Tidak jelasnya tahapan setiap tahapan,” ujarnya.

Untuk itu Rektor Unram sudah semestinya membentuk sebuah tim kerja yang bisa mengukur kinerja guna mencapai visi besar Unram tahun 2025. “Sehingga kita ingin jelas menyiapkan visi. Perlu ya dibentuk tim internasional Unram karena sudah di depan mata. Sehingga ada tim yang dipersiapkan untuk itu sesuai dengan tahapan yang ada di dalam visi misi,” tegasnya.

Selain meminta dibentuknya tim internasionalisasi Unram, dia juga mendorong agar dibentuk juga tim yang khusus menangani kebijakan kampus merdeka yang dinilai masih membingungkan banyak orang itu.

“Kita perlu menyiapkan tim yang merespon aplikasi kampus merdeka dan tim internasionalisasi menyongsong tahun 2021. Saran saya mungkin sebaiknya lebih konkrit menyiapkan tim tentang sosialisasi implementasi merdeka belajar itu. Sejak tahun 2020 ini membuat tim sebagai bagian dari program kerja Rektor,” tukasnya. (dys)

STIKES Mataram Sosialisasikan Program di Jerowaru Selong (Suara NTB) Persaingan dunia pendidikan saat ini membuat pengelola perguruan tinggi harus memutar otak lebih keras. Banyak kampus-kampus baru tumbuh bermunculan, menawarkan beragam program studi pada masyarakat. Butuh pendekatan langsung ke masyarakat secara rutin seperti yang dilakukan STIKES Mataram, Rabu (10/3).

Panitia penerimaan mahasiswa baru STIKES Mataram Endy Bebasari, mengungkapkan pihaknya terus turun ke masyarakat menginformasikan berbagai keunggulan kampus. Kepada mereka, dia mengajak masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah untuk bergabung. “Kita terus turun menyampaikan ke masyarakat,” katanya.

Diakui, terdapat dua sekolah SMA yang jadi lokasi sosialisasi pada Rabu 10 Maret 2020. Yakni salah satu SMA di Jerowaru dan SMA di Keruak. Dua sekolah yang berlokasi di Lombok Timur bagian selatan itu diharapkan bisa bersinergi dengan masuk ke STIKES Mataram nantinya jika mereka sudah dinyatakan lulus. “Kita ke sekolah ingin memperkenalkan keunggulan kampus ke para siswa,” ujarnya kemarin.

Lebih jauh Endy mengatakan, keberadaan kampus kesehatan STIKES Mataram saat ini meski sudah sangat menjamur, namun dari sisi kualitas tidak bisa dianggap remeh. Dia memastikan kualitas kampus ini tidak kalah dengan kampus luar daerah. Sehingga kata dia, pilihan masuk kampus ini sangat tepat. “Harapan kita masyarakat bisa objektif memilih kampus, karena banyak yang tidak paham, sehingga salah pilih kampus,” urainya. (dys)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Tim sosialisasi penerimaan mahasiswa baru STIKES Mataram sosialisasi ke SMA di Keruak, Rabu (11/3).

“Yang paling penting disampaikan untuk kegiatan itu yaitu suistainable tourism atau pariwisata berkelanjuta. Saat ini masih berorientasi hari ini saja.

Mengubah perilaku seperti itu diperlukan tindakan yang sifatnya penguatan terhadap sumber daya manusia, kami di STP Mataram memiliki kompetensi untuk itu,” kata Halus.

Dengan adanya MoU dan nantinya perjanjian kerja sama, Halus menginginkan setiap kegiatan memiliki dasar hukum. Dengan begitu tidak menyalahi dasar hukum. Ia menyampaikan, selain penguatan sumber daya manusia, kerja sama dengan Lombok Utara untuk penanganan enam desa wisata yang ingin dikembangkan bekerja sama dengan Kompak. “Di mana enam desa itu diharapkan menjadi model pengembangan desa wisata di daerah lainnya, model inilah yang ingin kita upayakan melalui KKN,” ujarnya.

KKN mahasiswa STP Mataram nantinya difokuskan selama 45 hari di desa. Halus menginginkan mahasiswa fokus memberikan pendampingan kepada masyarakat atau pelaku wisata di desa.

KKN itu bisa menjadi pembelajaran kepada mahasiswa

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., dan Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengembangan pariwisata, pada Senin (9/3) di Mataram. agar mereka tidak hanya mendapatkan ilmu di kampus, tapi sesuai kebutuhan

masyarakat.

“Keduanya mendapatkan manfaat, baik pihak pemerin-

tah daerah, dalam hal ini pemerintah desa, mahasiswa juga dapat pengetahuan dan

pengalaman yang bisa diaplikasikan sesudah tamat kuliah,” pungkas Halus. (ron/*)

Pelaksanaan UN Diharapkan Bikin Siswa Senang Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2020 diharapkan tidak membebani siswa. Siswa diharapkan bisa lebih ceria dan senang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengubah jargon yang biasa dipasang di sekolah yaitu harap tenang ada ujian, menjadi harap senang ada ujian.

Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., mengatakan, diubahnya kalimat pemberitahuan di sekolah itu agar siswa lebih ceria dan senang.

Selama ini, UN memiliki kesan yang seram. “Sekarang diubah mulai tahun ini kita harapkan supaya anak-anak kita bisa lebih ceria menghadapi ujian, ujian merupakan proses yang menyenangkan, mari lakoni dengan senang

dan gembira,” katanya.

Purni yang juga Kepala Seksi Kurikulum bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, menjelaskan UN juga bukan lagi untuk alat penentu kelulusan seperti beberapa tahun yang lalu. Ujian nasional untuk memetakan kompetensi siswa dan ketercapaian kompetensi siswa. Hal yang kurang menjadi dasar pemerintah memperbaiki sistem

pendidikan.

“Sehingga kita harapkan siswa kita tidak terbebani dengan pikiran, apalagi orang tua terlalu berharap dan memilik target tertentu,” katanya.

Sekretaris I Panitia UN Provinsi NTB, Umar, S.Sos., MM., dihubungi terpisah pada Rabu (11/3) mengatakan, diubahnya kalimat pemberitahuan di sekolah agar siswa tidak merasa tertekan. “Diharapkan semua siswa senang

menghadapi ujian,” kata Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB ini.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Dikbud NTB, menunjukkan peserta UNBK SMK sebanyak 20.976 orang dari 299 sekolah. Sementara peserta UNBK SMA sebanyak 31.316 orang dari 323 sekolah. Peserta UNBK MA sebanyak 20.895 orang dari 531 sekolah. Di Jenjang SMP, peserta UNBK sebanyak 48.292 orang dari 690 sekolah, dan peserta yang mengikuti UN Kertas Pensil (UNKP) sebanyak 6.130 orang dari 237 sekolah. Di MTS, peserta UNBK sebanyak 32.536 orang

dari 836 sekolah.

UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)

Pemerintah Pusat Koordinasikan Persiapan PPDB Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Rakor PPDB) tingkat Provinsi NTB mulai Jumat (6/3) sampai dengan Minggu (8/3) di LPMP NTB. Rakor PPDB tahun 2020 merupakan salah satu kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan oleh LPMP NTB. Hal itu penting agar pelaksanaan PPDB berjalan optimal di semua daerah.

Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, Ph.D., menjelaskan, Rakor PPDB sangat perlu dan strategis, karena pelaksanaan PPDB belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah. Selain itu, tata cara

PPDB pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.

Peserta Rakor PPDB berjumlah 40 orang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se NTB, dan LPMP NTB. Narasumber yang terlibat dalam Rakor PPDB ini adalah Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Chatarina Muliana, SH.,SE.,MH., dan Plt. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd. Mustari menyampaikan Rakor PPDB juga bertujuan

untuk meningkatkan Sinergitas dan menguatkan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi NTB, dalam hal ini terkait dengan Pelaksanaan PPDB. “Untuk mengawal Penjaminan Mutu Pendidikan disetiap kabupaten/kota dan meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, LPMP NTB telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pembinaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, masing-masing kabupaten/kota yang akan dikoordinir oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional (Widyaiswara)

Unram Perkuat Kerjasama Internasional Bidang Peternakan Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Yusron Sa’adi ST., M.Sc., Ph.D., menerima kunjungan dari delegasi Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (Australian Centre For International Agricultural Research/ACIAR) di ruang Sidang Senat, Gedung Rektorat Unram, Selasa (10/3).

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) Unram, Dekan Fakultas Peternakan, Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan FATEPA Unram, BPTP NTB, Balai Budidaya Laut Sekotong, Bappeda NTB serta Dinas Peternakan NTB. Prof. Husni menyambut hangat para delegasi Pusat Penelitian asal Negeri Kangguru itu dengan menggelar acara makan siang bersama. “Terima kasih kepada ACIAR atas kerjasama di bidang peternakan,” tutur Prof. Husni.

“Kerjasama ini telah

memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat, bangsa dan Negara termasuk Unram, sehingga Unram dapat dikenal dikancah nasional maupun Internasional,” tambahnya.

Dia berharap kerjasama tersebut terjalin semakin kuat, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan masyarakat, mengingat sektor peternakan merupakan salah satu sektor utama penopang perekonomian NTB. Sementara itu Ketua Komisi ACIAR Mr. Don Heatley mengapresiasi sambutan hangat dari Rektor Unram. Dia mengaku dirinya adalah seorang peternak sapi perah dari Queensland Utara yang mengurus dua stasiun dan 8.000 ekor sapi yang diternak di Sungai Burdekin Australia.

“ACIAR memiliki minat yang kuat untuk memberikan dukungan bagi penelitian dan pengembangan industri daging sapi domestik di seluruh Asia Tenggara dan Timur Tengah,” paparnya.

Mr. Don mengaku bahwa sebelum berkunjung ke Unram, dia dan tim delegasi ACIAR lainnya, telah berkunjung ke Sekotong Lombok Barat untuk melihat secara

langsung riset penelitian dan pengembangan teknologi pembesaran lobster laut.

“Kami juga akan melakukan kunjungan ke Karang Kendal, untuk bertemu dengan para peternak skala kecil yang telah mengalihkan sistem peternakan mereka dari peternakan tradisional berbasis rumah tangga ke pengelolaan peternakan secara kolektif,” jelasnya.

Laki-laki yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam mempromosikan daging sapi Australia di kancah Internasional itu, mengatakan praktik-praktik peternakan yang telah diperbaiki di Dusun Karang Kendal, Desa Genggelang Kabupaten Lombok Utara, dapat membantu para peternak dalam memulihkan perekonomian mereka secara lebih cepat pascaterjadinya gempa bumi 2018 lalu.

Anggota Komisi ACIAR, Prof. Anrew Campbell juga mengatakan Unram tak hanya terlibat dalam kerjasama riset bidang peternakan domestik saja, namun juga terlibat dalam proyek riset di luar negeri. ‘’Para peneliti di Universitas Mataram telah terlibat secara erat dalam proyek riset ACIAR di Timor Leste,” pungkasnya. (dys)

LPMP NTB,” jelas Mustari.

Sementara itu, Penanggungjawab Kegiatan Rakor PPDB, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., menyatakan penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

Dalam penetapan wilayah zonasi oleh pemerintah daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di

daerah tersebut,” ujar Made.

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui empat jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi. Dengan rincian, jalur zonasi paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi paling sedikit 15 persen dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan orang tua/wali paling banyak lima persen dari daya tampung sekolah, dan jika masih ada sisa kuota dari pelaksanaan jalur Zonasi/Jalur Afirmasi/ Jalur Perpindahan Orang Tua/ Wali Pemerintah Daerah dapat membuka Jalur Prestasi.

Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. (ron)

LTMPT Ubah Jadwal UTBK Jadi Dua Tahap Mataram (Suara NTB) Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) merubah jadwal Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi dua tahap. Sebelumnya, kegiatan tersebut hanya dijadwalkan satu tahap pelaksanaan.

Mengutip siaran pers LTMPT nomor 07/sipers/ltmpt/III/2020, Humas LTMPT Universitas Mataram, Khairul Umam menegaskan meski terdapat perubahan namun jadwal pendaftaran tidak berubah. Untuk tahap I, pendaftaran dibuka pada 30 Maret - 11 April 2020. Sedangkan untuk pelaksanaan ujian dilaksanakan pada 20-26 April 2020.

Sedangkan, untuk pendaftaran UTBK tahap II dilaksanakan pada 14-16 April 2020. Pelaksanaan tes UTBK tahap II akan diselenggarakan pada 1-3 Mei 2020. Dikatakan Khairul Umam bahwa perubahan dilakukan berdasarkan Bab II Pasal 2 butir Permendikbud Nomor 6 tahun 2020.

Dikatakan Khairul Umam, dalam aturan tersebut dijelaskan penerimaan mahasiswa baru program sarjana dalam PTN diselenggarakan dengan prinsip fleksibel. Maksudnya UTBK diselenggarakan beberapa kali dan setiap peserta dapat mengikuti maksimal dua kali UTBK. “Artinya, diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak dua kali UTBK,” ujarnya.

Lebih jauh Khairul Umam men-

(Suara NTB/ist)

Khairul Umam jelaskan, pelaksanaan UTBK melalui tiga bidang minat. Antara lain sains dan teknologi (saintek), sosial dan hukum (soshum) serta kelompok ujian campuran. Untuk saintek dan soshum dikenakan biaya Rp200 ribu sedangkan jalur campuran Rp300 ribu. Khusus untuk peserta KIP kuliah tidak dikenakan biaya.

Meski digelar dalam waktu yang berbeda, pengumuman hasil akan disampaikan dalam waktu yang bersamaan. Hasil UTBK akan diumumkan pada 12 Mei 2020. “Nantinya, pengumuman hasil tes UTBK tahap 1 dan Tahap 2 akan dilaksanakan pada 12 Mei 2020,” jelasnya. (dys)

SUARA NTB

Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 11

Atlet Disabilitas Kesulitan Dana Hadapi Peparnas (Suara NTB/Uki)

KONSULTASI PUBLIK - Suasana konsultasi publik rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas tahun 2020 Pemerintah Kota Bima, di Aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (11/3).

Kota Bima Rancang Perda untuk Penyandang Disabilitas Kota Bima (Suara NTB) Kaum difabel di Kota Bima tidak akan lagi dipandang sebelah mata. Pasalnya Pemerintah Kota Bima tengah merancang peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas tahun 2020.

Rancangan Perda tersebut, bahkan kini sudah masuk dalam tahap konsultasi publik yang digelar oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos), di Aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (11/3).

Konsultasi publik Ranperda itu dihadiri Angggota Bapemperda DPRD Kota Bima, Taufik H. A. Karim, Staf Ahli Walikota Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM Drs M Farid M.si, para Camat dan Lurah se Kota Bima.

Kepala Dinsos Kota Bima, Drs. H. Muhidin, MM mengatakan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan hakhak Penyandang disabilitas tersebut mengacu pada UndangUndang (UU) Nomor 8 tahun 2016.

“Dalam UU ini, Pemerintah Daerah melalui Dinsos sebagai leading sector harus menyiapkan keperluan agar para penyandang disabilitas dapat terjamin kehidupannya,” katanya.

Menurutnya, Raperda tersebut salahsatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dalam memudahkan serta komitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan terutama untuk kaum distabilitas.

“Dalam Perda ini nantinya akan mengatur hak-hak kaum distabilitas serta memberikan memotivasi kepada mereka untuk terus berusaha dalam menjalani kehidupannya,” ujar Muhidin.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bima melalui Dinsos selama ini tetap menaruh perhatian yang lebih terhadap penyandang disabilitas, khususnya anak-anak melalui program dan kegiatan berbagai OPD. “Kita tetap membantu masyarakat yang berkebutuhan khusus ini. Melakukan pemberdayaan agar mereka memiliki daya saing dan produktifitas yang baik, supaya memiliki kesempatan yang sama,” pungkasnya. (uki)

Kepengurusan Organda di Enam Daerah Kedaluwarsa Mataram (Suara NTB) Pemerintah terus mempersiapkan seluruh lini terkait pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Salah satunya angkutan umum yang akan digunakan. Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai mitra pemerintah di bidang transportasi (Suara NTB/bul) darat, belum seAntonius Zaremba Mustafa Kamal penuhnya siap.

Masih banyak kepengurusan di daerah yang telah berakhir.

“Organda di enam daerah sudah sudah expired,” kata Ketua Organda Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal kepada Suara NTB, Selasa (11/3) kemarin.

Enam daerah tersebut, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. “Di Lombok Utara kita masih cari pengurus yang pas. Belum terbentuk Organda di sana. Kita cari personel yang tepat dulu,” ujarnya.

Berakhirnya masa kepengurusan DPC Organda di kabupaten/kota ini, DPD Organda NTB mendorong secepatnya dilakukan pemilihan pengurus baru agar fungsi organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Muscab diharapkan tuntas pada April atau Mei 2020 ini. Termasuk Musda untuk kepengurusan Organda di Provinsi NTB. Untuk mempersiapkan pelaksanaan Munas yang kemungkinakan akan dilaksanakan pada Juli atau Agutus 2020.

Dengan belum dilakukan pemilihan dan pembentukan pengurus baru Organda di enam kabupaten/kota, otomatis, Organda belum dapat melakukan persiapan secara maksimal untuk gawe besar di NTB, yaitu pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang di KEK Mandalika. Organda, sebagaimana dikatakan sebagai satu – satunya wadah organisasi pengusaha angkutan bermotor di jalan yang mempunyai peran penting dalam menunjang kelancaran roda perekonomian bangsa.

Organda mewujudkan transformasi bidang usaha angkutan transportasi darat guna meningkatkan usaha para anggota serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugasnya adalah memberikan kepastian pelayanan yang baik angkutan umum darat. Pada pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang, kata Anton, kebutuhan angkutan yang akan dilibatkan tidak sedikit. Organda melakukan pendataan kepada anggotanya. Berapa jumlah angkutan pedesaan, angkutan perkotaan, angkutan dalam provinsi, angkutan antar provinsi, dan angkutan barang.

Dari data potensi angkutan di kabupaten/kota ini, kata Anton, dapat dipastikan berapa kesiapan angkutan didalam daerah yang layak dimanfaatkan oleh publik untuk lalu lalang menunjang seluruh kepentingan pengguna.

“Kita bisa lakukan pendataan. Kalau memang didaerah kita kurang (angkutannya), baru kita minta bantu dari daerah lain untuk kebutuhan KEK Mandalika dan MotoGP 2021 mendatang,” demikian Antonius. (bul)

Mataram (Suara NTB) Atlet penyandang disabilitas NTB mengaku kesulitan dana untuk mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua, November mendatang. Akibat tak punya anggaran, NPC NTB belum dapat melaksanakan pemusatan latihan atlet, persiapan mengikuti multi event olahraga nasional tahun ini.

“Kami sudah mendata sebanyak tiga puluh atlet untuk mewakili NTB di ajang Peparnas, namun atlet belum bisa melaksanakan pemusatan latihan karena karena kami tak punya anggaran,” ucap Ketua Bidang Organisasi National Paralympic Comitte (NPC) NTB, H. Amir Usman saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Rabu (11/3).

Amir Usman mengatakan, persoalan anggaran kerap selalu menjadi kendala bagi NPC NTB mempersiapkan atlet. Sebab sejauh ini anggaran yang diajukan NPC NTB dalam bentuk proposal kepada pemerintah provinsi belum ada kejelasan sampai saat ink “Kita sudah mengajukan proposal ke pemprov NTB untuk minta dukungan anggaran. Namun sejauh ini

belum ada kepastian,” jelasnya.

Persoalan anggaran memang menjadi hambatan bagi NPC mempersiapkan atlet paralimpik NTB menghadapi event-event nasional. Hal ini dikarenakan belum adanya penganggaran yang jelas untuk organisasi olahraga penyandang disabilitas itu. Padahal kata Amir atlet NPC NTB selalu menorehkan prestasi di event nasional.

Dimisalkannya, pada pelaksanaan Peparnas di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016, atlet NPC berhasil menorehkan prestasi dengan menyumbang tujuh medali perunggu. Padahal menghadapi multi event itu para atlet NTB tidak memiliki persiapan khusus.

Menurutnya, bila saja pemerintah mengalokasikan anggaran khusus bagi

(Suara NTB/fan)

VOLI PASIR - Atlet voli putri pelajar menjalani latihan fisik di Lapangan Voli Pasir GOR 17 Desember belum lama ini.

Voli Pasir Kesulitan Cari Atlet Berpostur Tinggi Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga voli pasir salah atau cabor yang pernah menjadi lumbung prestasi NTB di berbagai kompetisi bergengsi. Namun, kini, generasi atlet voli pasir NTB terancam, khususnya di sektor voli pasir putra.

Kesulitan dalam mencari atlet berpostur tinggi menjadi salah satu kendala.

Hal itu diakui Ketua Umum Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) NTB, H. Surya Bahari yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Rabu (11/3). Ia mengatakan, prestasi olahraga voli pasir NTB sudah lama bersinar. Sebelum ia menjadi pimpinan cabor, atlet cabang olahraga sudah seringkali menyumbang medali emas di event nasional.

“Dulu waktu jaman Agus Salim menjadi atlet, prestasi voli pasir NTB sudah menasional. Namun setelah Agus Salim pensiun, prestasi voli pasir NTB justru lebih dominan putri,” ucapnya.

Menurut Surya, kendala NTB saat ini mempertahankan prestasi atlet putra di nasional. Hal ini diakui Surya karena postur tubuh atlet putra NTB

kurang tinggi. Akibatnya kemampuan atlet putra NTB dalam teknik memblok bola keras kurang, hingga membuat prestasi TK sampai puncak.

Menurut Surya, sesuatu yang harus dimiliki atlet adalah tinggi badan yang ideal, 180 centimeter lebih. Namun sayangnya saat ini regenerasi atlet putra NTB tidak banyak memiliki tinggi badan 180 Centimeter. “Kalau dulu kita punya Agus Salim, dan sekarang Danangsyah,” jelasnya.

Melihat minimnya atlet muda putra yang punya tinggi badan lebih dari ideal, pihak PBVSI NTB hanya bisa berharap kepada regenerasi atlet putri menghadapi PON 2020 hingga empat tahun yang akan datang. Bukan berarti tim putra tidak biasa diandalkan.

Namun, melihat lawan yang dihadapi NTB di event nasional memiliki tinggi badan jauh lebih tinggi dari atlet NTB ia harus berpikir realistis.

Menurutnya, untuk PON 2020 hingga PON 2020 saat ini NTB masih mengandalkan tim putri. Hal ini bila dilihat dari materi atlet muda yang dimiliki NTB saat ini. (fan/aan)

Warga Berharap Diberikan Izin Sewa Kontrak Aset Selat Giri Menang (Suara NTB) – Warga yang menempati aset daerah di Dusun Selat Timur Desa Selat Kecamatan Narmada berharap ada penyelesaian yang tidak merugikan kedua belah pihak dari pemerintah daerah. Mereka berharap pemda mau memberikan pengelolaan lahan itu kepada warga dengan sistem sewa kontrak. Pasalnya, kalau lahan itu dikosongkan oleh pemda, maka tentu menghilangkan mata pencaharian puluhan warga yang selama belasan tahun menggantungkan hidup dari usaha di lokasi lahan tersebut.

Lebih-lebih mereka mengaku sudah membeli lahan itu dari oknum anggota DPRD tahun 2010 lalu. Hal ini menjadi harapan beberapa perwakilan warga yang mengelola lahan tersebut. Lukmanul Hakim mewakili warga yang menempati lahan itu mengharapkan pemda menyikapi dengan bijaksana masalah lahan tersebut. Apa yang menjadi aspirasi warga yang berharap agar diberikan izin untuk sewa kontrak lahan itu bisa dikabulkan pemda.

“Karena sebelumnya sudah ada pertemuan dihadiri perwakilan warga, desa, camat, BPKAD, Instasi terkait dan kepolisian, keputusannya warga dibolehkan menyewa, cuma kami tunggu realisasinya,” ujarnya belum lama ini.

Keputusan pertemuan ini pun sudah dibuat semacam berita acara ditandatangani warga dan pihak ter-

(Suara NTB/her)

ASET - Warga yang menempati aset lahan di Selat berharap ada penyelesaian yang tidak merugikan kedua belah pihak. kait. Di mana dalam keputusan itu juga tidak membolehkan warga beraktivitas di lokasi lahan sampai Senin.

Setelah hari Senin boleh ada aktivitas. Namun warga kata dia tinggal menunggu realisasi dari sewa kontrak lahan tersebut. “Tinggal bagaimana kejelasannya,”imbuh dia.

Hal senada disampaikan Suparhadi. Ia menuntut keadilan sebagaimana pada pemerintah. Jika lokasi ini ditutup, ujarnya warga menjadi pengangguran. “Bagaimana nasib keluarga, anakanak kami yang sekolah,” tanyanya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan pada BPKAD Lobar, L. Gde Ramadhan Ayub menerangkan sudah ada bangunan dibongkar di Selat. “Seperti gudang, tapi warga minta mediasi dan sudah,” jelasnya.

Pihaknya sudah diundang dalam mediasi tersebut. Mediasi ini, lanjut dia, untuk membahas permintaan warga terkait kebijaksanaan pemda. Warga berharap agar tetap diberikan mengelola lahan melalui sewa kontrak. (her)

atlet disabilitas, ia yakin prestasi atlet penyandang disabilitas NTB bisa meningkat dari tujuh medali perunggu yang sudah diraih di Peparnas tahun 2016. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah belum mengalokasikan secara khusus anggaran untuk pembinaan atlet NPC NTB, sehingga hal ini berdampak pada penurunan prestasi atlet NTB di event nasional.

“Selama ini anggaran baru ada setelah kegiatan dimulai. Seharusnya Pemprov NTB menganggarkan anggaran untuk NPC sebelum Peparnas dimulai, supaya kita bisa mempersiapkan atlet,” jelasnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

H. Amir Usman

SUARA NTB

Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 12

Pemkot Siapkan Administrasi Lelang Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram sedang mempersiapkan administrasi untuk melelang Pasar Kebon Roek, Ampenan. Pengelolaan pasar akan diserahkan ke pihak ketiga. Instansi teknis diminta studi band-

ing ke daerah yang menerapkan hal serupa untuk menghindari kesalahan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, secara internal sedang dipersiapkan administrasi dibu-

HILANG HLG BPKB R2 YAMAHA DR.4854 CY NOKA/NOSIN : MH3SG3190JJ064826/ G3E4E-O7638870 AN.GABRIELLA SANJAYA HLG SKTR JL.ENERGI Gg.TANGSI NO.1 MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.6884 CK NOKA/NOSIN : MHIJFJ118FK464158/JFJIE-1462843 AN.SRI GEDE HLG D’SKTR AMPENAN

HLG BPKB R4 TOYOTA DR.1146 DL NOKA/NOSIN : MHF11KF7000004633/7K0121193 AN.PUSLITBANG OSEANOLOGRAFI LIPI HLG SKTR JL.RAYA TANJUNG – BAYAN KAB.LOMBOK UTARA

HLG BPKB R4 SUZUKI DR.1586 DC NOKA/NOSIN : MHYGDN42VCJ-363317/ G 1 5 A - 1 D - 2 4 7 6 7 8 NO.BPKB 107670401.0 AN.EDI HARDIYANTO AL KATIRI S.S1 HLG SKTR JL. SELEPARANG KOTA MATARAM

HLG BPKB R2 HONDA DR.6046 BN NOKA/NOSIN : MHIJB91139K833071/JB91E1830291 NO.BPKB : G.0329588.0 AN.Dr.TITIEK POEWANTY,S HLG SKTR AMPENAN KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.5447 EB NOKA/NOSIN : MHIJFZ128JK877245/ J F Z 1 E - 2 8 7 7 7 6 9 AN.HIDAYAT ADIASIH HLG SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

tuhkan untuk multi kontes Pasar Kebon Roek. Dan, dari eksternal sudah jelas ada peminat yang akan mengelola. Selain dari sisi administrasi, Sekda juga berharap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belajar ke daer-

ah lain yang sudah melaksanakan hal serupa.

Hal ini dimaksudkan agar pihaknya tidak salah dalam mengambil kebijakan pada lelang tersebut. “Teman- teman sebelum lelang belajar dari daerah lain yang sudah melaksanakan, agar tidak salah dalam mengambil kebijakan,” kata Sekda, Selasa (10/3).

Investor telah mengajukan diri mengelola pasar tersebut adalah PT. Nolimax Jaya.

Pengusaha asal Jakarta pada pertengahan 2019 lalu, telah memaparkan konsep pembangunan pasar baru Kebon Roek. Pemaparan tersebut sebagai tawaran konsep yang akan dikerjasamakan dengan Pemkot Mataram.

Sekda menambahkan, sejauh ini baru satu perusahaan yakni PT. Nolimax Jaya yang mengajukan niat mengelola Pasar Kebon Roek. Tetapi tidak menutup kemungkinan setelah dilelang akan banyak pengusaha yang berminat.

Konsep yang diusung dalam mengelola pasar adalah go green atau pasar hijau. “Nanti akan kelihat saat multi kontes. Pendekatannya seperti apa,” tandasnya.

Meskipun nantinya dikelola oleh pihak ketiga, pemkot tetap menekan ke pengusaha untuk mengakomodir pedagang. Artinya, pemerintah merelokasi pasar tapi tak menyisakan persoalan. Sebagai imbalan pengelolaan pasar oleh pihak ketiga, selain memperoleh royalti, juga akan mendapatkan retribusi dari pengelolaan pasar tersebut.

Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. (cem)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6136 CN NOKA/NOSIN : MHIJFX113FK000990/JFX1E-1001813 AN.ROSITA HLG DSKTR CAKRANEGARA KOTA MATAR HLG STNK R4 MITSUBISHI DR.8832 AF NOKA/NOSIN : MHMFE75PFHK003152/ 4D34T-R44941 AN.PT.METRO LESTARI UTAMA HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4796 CW NOKA/NOSIN :MHIKF112XJK432656/ KF11E-2426001 AN.PELAPOR HLG DSKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4047 MJ NOKA/NOSIN : MHIJBK113JK487311/JBK1E1483456 AN.WAWAN HARIADI HLG DSKTR PURA LINGSAR

HLG STNK R2 HONDA DR.2334 CY NOKA/NOSIN : MHIKF1127JK490319/ K F 1 1 E - 2 4 8 3 7 6 4 NO.BPKB.0-08327361 AN.VENANDA SATRIYO PRASOJO HLG SKTR AMPENAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3852ED NOKA/NOSIN :MHIKF4110KK509139/ K F 4 1 E - 1 5 0 9 6 4 8 AN.PELAPOR HLG SKTR JALAN KEDIRI HLG STNK R2 HONDA DR.3063 MA NOKA/NOSIN : MHIKF111XFK044387/KF11E1043566 AN.JONI GUNAWAN HLG SKTR JL.JENDRAL SUDIRMAN KEL.REMBIGA KOTA MATARAM

HILANG SERTIFIKAT HLG SERTIFIKAT TANAH BANGUNAN AN. DOKTERANDUS LUKMAN HAKIM M.MPd DI JALAN ASAKOTA LINGK. TAMAN SERUNI KEL. TAMAN SARI KEC. AMPENAN, SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1702 LT.652M2

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB

Kamis, 12 Maret 2020

Halaman 14

Rakerda Program Bangga Kencana 2020

BKKBN Tunjukkan Semangat Inovasi Mataram (Suara NTB) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Rabu (11/3) di Mataram. Kegiatan tersebut membahas antara lain program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) untuk periode 2020.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN NTB, Lalu Makripuddin, menerangkan rakerda tersebut diharapkan dapat mendorong program Bangga Kencana berjalan lebih baik.

“Agar pembangunan nasional dapat tercapai betul-betul, terutama tugas dan fungsi BKKBN melalui visi untuk mewujudkan keluarga berkualitas,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Diterangkan Makripuddin pertumbuhan keluarga di Indonesia diharapkan berdaulat dengan kepribadi-

Sambutan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dalam Rakerda BKKBN, Rabu (11/3)

an berlandaskan gotong-royong. “Kami yakin dengan komitmen yang kuat dengan semua pihak, maka sasaran program Bangga Kencana dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Tahun 2020 disebut sebagai periode transisi dari capaian selama 2019, di mana strategi kebijakan nasional telah dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024. Secara umum, pencapaian program sepanjang 2019 disebut menunjukkan hasil yang baik. Walaupun begitu, beberapa target diakui masih membutuhkan pembenahan.

“Kami sadari masih banyak yang harus ditindaklanjuti dengan kecepatan program dan kegiatan. Tidak hanya pada level pemerintah pusat saja, tapi bagaiaman mengimplementasikan di tingkat daerah yang secara langsung mendapatkan manfaatnya,” ujar Makripuddin.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, yang membuka rakerda tersebut mengapresiasi BKKBN yang disebutnya memiliki semangat untuk terus berbenah. Terutama dalam mengemas program-program yang

dijalankan. “BKKBN sekarang sudah berusaha agar program-programnya terlihat menarik.

Saya sangat mengapresiasi,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut. Tanpa inovasi, sebuah program disebutnya tidak akan mendapat perhatian, bahkan sangat mungkin untuk ditolak oleh masyarakat.

Di sisi lain, Umi Rohmi menekankan ada beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan di NTB. Di antaranya masalah terkait laju kepadatan penduduk, masalah remaja, pernikahan usia anak, dan lain-lain. Untuk mengatasi itu dibutuhkan intervensi langsung secara sistematis. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah revitalisasi posyandu yang saat ini menjadi salah satu fokus Pemprov NTB. Diterangkan Wagub, dengan revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga maka edukasi dan pelayanan kesehatan diharapkan dapat tersalurkan dengan lebih baik.

Khususnya untuk menjamin kesehatan baik bayi, remaja, hingga lansia. Sampai saat ini, di NTB sendiri telah ada 1.300 posyandu ke-

luarga yang terbentuk.

Hal tersebut diyakini dapat menjadi solusi permasalahan kesehatan dan sosial di NTB. Untuk itu, kolaborasi dengan BKKBN disebut dapat mendorong target yang diinginkan lebih cepat tercapai. “Posisi BKKBN sangat strategis. Saya harap bisa mengambil peran dalam Posyandu Keluarga di NTB ini,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, yang menerangkan pihaknya juga akan mendukung penuh program Bangga Kencana. “PKK dan BKKBN ini seiring-sejalan. Perlu ditekankan kembali, secara mendasar kita sama-sama berjuang di bidang yang sama,” ujarnya.

Diterangkan Niken keberadaan dan potensi PKK sangat mungkin dimanfaatkan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai. Baik melalui peran aktif kader PKK maupun melalui sharing pengalaman lapangan.

Keunggulan PKK sendiri di antaranya berkedudukan sebagai lembaga yang besar (Suara NTB/bay)

Pemaparan Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam Rakerda BKKBN, Rabu (11/3)

dan potensial dengan jaringan di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, ada 10 program strategis PKK yang dapat dikolaborasikan. Di mana dengan dasar hukum yang kuat, akses PKK terhadap alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN cukup terbuka.

“Kita juga memiliki sistem informasi manajemen yang diniatkan untuk bisa mengakses data keluarga di seluruh indonesia. Di NTB itu sudah siap dikembangkan,” ujar Niken. Selain itu , data tersebut akan dikembangkan bersama-sama dengan data posyandu untuk memberikan pendataan yang tepat waktu dan akurat.

Terkait kolaborasi PKK dan BKKBN, dicontohkan Niken seperti hadirnya Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang juga ikut mensosialisasikan peningkatan kapasitas keluarga.

“Kita (perlu) bersamasama menyuluh dan melakukan sosialisasi m a c a m macam hal yang dianggap penting. Apalagi ada posyandu keluarga, kita harus keroyok sama sama dari PLKB, Kader Posyandu dan BKKBN,” pungkasnya. (bay/*)

Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, Lalu Makripuddin dalam Rakerda BKKBN, Rabu (11/3)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Talkshow Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, Lalu Makripuddin bersama Plt. Kepala BKKBN NTB, Drs. Sama’an dalam Rakerda BKKBN, Rabu (11/3)

Suasana Rakerda BKKBN, Rabu (11/3).

(Suara NTB/ist)

RADIO

(Suara NTB/bay)

RADIO

(Suara NTB/bay)

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2020

PAN Loteng Gelar Musdalub

Pemprov Tunggu Perpres Pengangkatan 223 P3K Dari Hal. 1 Dengan rincian, Pemprov NTB Rp17,255 miliar, Kabupaten Bima Rp8,062 miliar, Kabupaten Dompu Rp7,721 miliar, Lombok Barat Rp9,009 miliar.

Lombok Tengah Rp17,716 mil-

iar, Lombok Timur Rp15,379 miliar, Sumbawa Rp12,281 miliar, Kota Mataram Rp9,395 miliar. Kota Bima Rp5,466 miliar, Sumbawa Barat Rp7,847 miliar dan Lombok Utara Rp6,189 miliar. (nas)

Sigit K. Yunianto Ketua Umum ADEKSI, Didi Sumardi Sekjen Dari Hal. 1 Munas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Selain menetapkan kepengurusan yang baru, Munas V ADEKSI juga akan menyusun program kerja 2020 – 2025. Armuji menyebutkan, bahwa Indonesia hiper regulasi. Setidaknya ada 8.450 peraturan pemerintah dan 15.195 perda. Tidak sedikit yang tumpang tindih. Hadirnya RUU Omnibus Law, sambung Armuji dikhawatirkan akan memangkas ratusan peraturan di daerah. ‘’Omnibus law sudah dibahas secara terbuka dengan beragam sambutan. Oleh karena itu saya sampaikan, perjuangan ADEKSI masih panjang,’’ ungkapnya.

Salah satunya adalah terkait Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. ‘’Menyikapi ini, ADEKSI harus melakukan langkah koordinasi,’’ pintanya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam sambutan singkatnya mengapresiasi DPRD Kota Mataram yang sudah gigih mempersiapkan Munas V ADEKSI di Kota Mataram. Gubernur menyampaikan terimakasih karena ADE-

KSI telah memilih NTB sebagai lokasi Munas. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di NTB ini mengundang peserta Munas V ADEKSI menikmati keindahan Lombok serta membawa oleholeh khas dari NTB. ‘’Kalau pemimpin politik berkumpul membicarakan yang berat-berat, suguhkan mereka pemandangan, pantai, laut, pasti cepat beres. Makanya jangan berlama-lama di dalam ruangan, mari menikmati keindahan Lombok. Kita ada KEK Mandalika, kita ada tiga gili,’’ sebutnya.

Sementara itu, Wakil Presiden juga mengapresiasi kegiatan ADEKSI yang dirangkai dengan seminar nasional yang mengangkat tema Omnibus Law. ‘’Ini merupakan komitmen kuat ADEKSI sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Wapres membenarkan data yang disebutkan Ketua ADEKSi (2015 – 2020) terkait jumlah regulasi di Indonesia. ‘’Kita memang obesitas regulasi di Indonesia. Tapi tidak benar Omnibus Law ini akan mengikis otonomi daerah,’’ tegasnya. (fit/*)

Sisir Perda, Pemprov Ancang-ancang Susun Raperda Omnibus Law Dari Hal. 1 BukanhanyaPerdasejenisyang dapat digabungkan menjadi satu Perda Omnibus Law. Tetapi juga, PeraturanGubernur(Pergub)yang didelegasikan dibuat dari satu Perda bisa dibuat menjadi satu Pergub saja.

“Saya sudah minta temanteman sasar Perda-Perda sejenis dulu. Nanti kita akan rangkum, kita akan tawarkan untuk menjadi Raperda Omnibus Law,’’ katanya.

Ruslan mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan soal rencana penyusunan Raperda Omnibus Law ini. Ia menyebutkan, ada belasan hingga puluhan Perda bisa digabung menjadi satu Perda saja. ‘’Kita harus sisir dulu. Tapi yang jelas, bisa kita gabung menjadi satu Perda. Sehingga

pencabutan dan perubahan itu dicantumkan secara tegas dalam Raperda Omnibus Law. Ini sudah lama kami diskusikan,’’ucapnya.

Mengantisipasi adanya penolakan seperti yang terjadi dalam pembahasan RUU Omnibus Law, Ruslan mengatakan kuncinya adalah sosialisasi. Sesuai ketentuan, katanya, sejak pemberian judul saja harus disosialisasikan ke masyarakat.

Supaya masyarakat memberikan masukan tentang materi peraturan yang akan dibuat.

Ruslan menjelaskan kehadiran UU atau Perda Omnibus Law tujuannya untuk mencabut atau mengubah beberapa peraturan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah.Danmenyederhanakanperaturan agar sasarannya lebih tepat. (nas)

Pelaku Pariwisata Antisipasi Dampak Corona Dua Bulan Kedepan Dari Hal. 1 Kalau menurut saya dua bulan ke depan ini akan sangat krusial buat kita di NTB. Ujian kita yang paling cepat (dekat, Red) ini adalah di liburan paskah dan sekolah,’’ ujar Awan.

Diterangkannya, pasar paling potensial untuk digarap selama dua bulan kedepan adalah pasar Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE).

Mengingat kemudahan yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembebasan pajak hotel dan restoran, serta diskon harga tiket pesawat tidak hanya diberikan pada NTB, melainkan sembilan destinasi super prioritas lainnya. ‘’Ini kan bukan kita sendiri yang bergerak. Sembilan destinasi lainnya itu pasti berlomba-lomba juga menggarap pasar paling potensial sekarang ini, pasar domestik itu,’’ ujar Awan. Karena itu, persaingan disebut akan semakin ketat di tengah perjuangan sektor pariwisata mengahdapi penyebaran Covid-19.

Mengantisipasi persaingan tersebut stakeholder terkait seperti Dinas Pariwisata dan BPPD diharapkan dapat melakukan pembahasan lebih

lanjut terkait langkah dan strategi yang akan diambil. ‘’OPD-OPD terkait ini perlu duduk bersama-sama membahas ini (pasar MICE) ditengah adanya insentif dari pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Terlebih dengan penambahan jumlah hari libur yang diputuskan pemerintah pusat, penggarapan pasar domestik disebut harus segera menjadi perhatian. Dicontohkan Awan seperti upaya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk secara aktif mengunjungi kementerian-kementerian untuk menarik kegiatan MICE pemerintah pusat ke NTB. ‘’Jadi sekarang ini kita dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu segera bersurat secara resmi untuk melakukan road show ke kementerian. Untuk (bilang) ayo (mereka) mengadakan rapat di sini,’’ ujarnya.

Menurut Awan, pemerintah dan pelaku industri pariwisata tidak boleh lengah menghadapi tingkat kunjungan yang terasa masih normal karena peningkatan satu pasar wisatawan, namun turun di banyak pasar lainnya. ‘’Kita ini jangan diam saja,’’ pungkasnya. (bay)

Dua Pejabat Tak Ikut Uji Kompetensi Manajerial Dari Hal. 1 Tapikannilainyasudahketinggalan jauh dengan peserta yang lain. Peluangmerekasudahtipiskalaumau ikut seleksi,” terangnya.

Setelah pelaksanaan LGD, pada Kamis (12/3), pelamar selanjutnya akan menyusun makalah yangakandilaksanakandiGedung CAT BKD NTB. Kemudian pada Jumat, Sabtu dan Minggu dilakukan tes wawancara.

Diketahui, 33 pejabat yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka lima Kepala OPD Pemprov NTB, antara lain untuk jabatan Kepala BKD NTB sebanyak lima orang, yakni Drs. H. Adam, MM, Chairy Chaliyanto, S. Sos, Mahmud AKS, M. Si, Drs. H. Muhammad Nasir dan Moh. Ikhwan, SH, MM. Kemudian untuk jabatan Kepala DPMPTSP sebanyak empat orang, yakni Dr. Ir. H. Mary Rakhman, M. Si, Huailid, S.Sos, M. Si, Drs. Moh. Abduh, MM dan Raisah, SE, MM. Selanjutnya, jabatan Kepala Dinas

Dikbud NTB, yakni H. Abdul Hamid, S.Pd, M. Pd, Drs. H. Mustain, SS, MM, Dr. H. Aidy Furqan, M. Pd, Drs. Lalu Idham Halid, M. Pd dan Seridana, S.Pd, M. Pd. Untuk jabatan Kepala BPKAD NTB sebanyak tujuh calon, yakni Drs. Syamsuddar, M. Ak, Dewi Ritawati, SE, MM, Muhammad Riadi, SP, M.Ec.DEV, Drs. Samsul Rizal, MM, Dr. Ahmad Fathoni, SP, MT, Drs. H. Azhar, MM dan Drs. Ervan Anwar, MM. Terakhir untuk jabatan Kepala Biro Pemerintahan sebanyak 12 calon. Antara lain, Julmansyah, S. Hut, M.Ap, Ahmad Syuyuthy, S. IP, MH, Lalu Abdul Wahid, SH, MH, Baiq Zuhar Parhi, SH, MH, Lalu Amjad, SH, MH, Izzudin Mahili, S.STP, MM, Dra. Nunung Triningsih, MM, Ir. Zainal Abidin, M. Si, Lalu Achmad Sukarman, S. STP, MH, Junahri, SH, MH, Mohammad Husni, S. Sos, M. Si dan Nurhinsyah, S.IP, M. Si. (nas)

Halaman 15

Praya (Suara NTB) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (11/3) kemarin, mengelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pasca pemberhentian Ketua DPD PAN Loteng sebelumnya, L. Teguh Juansa. Pada Musdalub yang dibuka langsung Ketua DPW PAN NTB, H.M. Muazzim Akbar tersebut, Marsekan Fatawi, ditunjuk untuk memimpin DPD PAN Loteng, sampai masa kepengurusan periode 2015-2020 habis bulan Oktober mendatang.

Ketua Panitia Musdalub PAN Loteng, Ristan, kepada Suara NTB, Rabu (11/3) sore mengungkapkan, sesuai mekanisme partai, pemilihan Ketua DPD diawal dengan pembentukan tim formatur. Dari 12 nama

calon tim formatur yang diajukan ke DPP, turun empat nama.

Tim fomatur tersebut kemudian menggelar rapat bersama ditambang satu orang perwakilan dari DPW. Sehingga tim formatur berjumlah lima orang.

“Dari hasil musyawarah tim formatur, akhirnya diputuskan Ketua DPD PAN Loteng diserahkan kepada Marsekan Fatawi. Sementara untuk posisi Sekretaris diserahkan kepada Yasir Amrillah,” ungkap Ristan.

Sebelumnya, Ketua DPW PAN NTB, H.M. Muazzim Akbar, mengatakan, kepengurusan DPD PAN Loteng hasil Musdalub kali ini akan bertugas mengawal jalannya partai sampai digelarnya Musda PAN Loteng yang direncanakan digelar bulan Oktober mendatang. Karena me-

mang masa kepengurusan DPD PAN yang sekarang baru akan berakhir pada bulan Oktober tahun ini.

“Tugas pengurus yang baru hasil Musdalub ini merapi kepengurusan dan mempersiapkan gelaran Musda tahun ini,” jelasnya. Ia pun meminta kepada Ketua DPD PAN Loteng yang baru agar segera menyerahkan daftar kepengurusannya paling lama tiga hari. Agar bisa segera dibuatkan SK oleh DPP PAN. Karena untuk SK kepengurusan DPD, sekarang ada di DPP. Lebih lanjut Muazzim mengatakan, PAN sendiri kedepan punya target tinggi. Terutama di Loteng, yang diharapkan bisa menambah wakilnya di DPRD Loteng pada gelaran Pemilu tahun 2024 mendatang. “Kalau

(Suara NTB/kir)

DPD PAN Loteng menggelar Musdalub, Rabu (11/3) kemarin. sekarang kita hanya punya satu wakil di DPRD Loteng. Tapi di pemilu mendatang, minimal kita punya empat wakil. Bah-

kan bila perlu semua, di enam daerah pemilihan (dapil) di Loteng PAN bisa mengirim satu wakilnya,” tegasnya. (kir)

Pemprov Rencanakan Adakan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri Mataram (Suara NTB) DPMPD dan Dukcapil NTB berencana mengadakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri di beberapa kabupaten/kota sebagai percontohan. Dengan adanya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri, masyarakat dapat langsung mencetak KTP, KK, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil DPMPD dan Dukcapil NTB, Panca Kusuma mengatakan sekarang kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah Dukcapil go digital. Di beberapa daerah sudah ada mesin Anjungan Dukcapil Mandiri.

Panca mengatakan untuk NTB masih belum ada mesin Anjungan Dukcapil Mandiri. Namun pihaknya terus berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pengalokasian anggaran pengadaan beberapa mesin Anjungan Dukcapil Mandiri di NTB. “Kita terus berkomunikasi dengan TAPD supaya dapat penganggaran untuk pengadaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri.

Ndak usah banyak-banyak, cukup dua dulu,” kata Panca dikonfirmasi KTP, Rabu (11/3) kemarin.

Panca mengatakan untuk tahap awal bisa diadakan dua mesin Anjungan Dukcapil

Mandiri. Satu di Pulau Lombok dan satu di Pulau Sumbawa.

“Nanti berkembang terus. Sebetulnya ini fungsi provinsi di sana,” katanya.

Ia menjelaskan sebagai daerah percontohan, bisa dipilih kabupaten/kota yang kencang jaringan internetnya, seperti Kota Mataram. Untuk pengadaan satu mesin Anjungan Dukcapil Mandiri ini membutuhkan anggaran sekitar Rp160 juta.

“Satu alat sekitar Rp160 juta. Masyarakat bisa nyetak KTP, KK, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya,” katanya.

Terkait dengan pencetakan E-

KTP, kata Panca, Pemerintah Pusat sudah melarang Pemda menerbitkan surat keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP. Karena sekarang, Kemendagri sudah mencetak 16 juta keping blangko E-KTP. Sehingga kebutuhan blangko untuk nasional sudah bisa terpenuhi semua. Dari jumlah tersebut, Panca mengatakan tidak ada jatah khusus untuk masing-masing Pemda.

“Kita punya jatah sebanyak-banyaknya. Artinya, sepanjang itu kebutuhan kita, pemerintah pusat memberikan. Tapi disesuaikan dengan kemampuan cetak kita. Kita dikasih

kuota tergantung kemampuan cetak kita. Begitu habis, ambil lagi,” katanya.

Ia menyebut kemampuan cetak masing-masing kabupaten/kota di NTB sebanyak 200 keping sehari.

Kemendagri memberikan batas waktu sampai Maret ini agar semua masyarakat yang sudah merekamdanpunyaSuket,E-KTP nya harus tercetak semua.

Data DPMPD dan Dukcapil NTB, jumlah masyarakat NTB yang sudah melakukan perekaman sampai Januari lalu sebanyak 3.631.665 jiwa atau 98,05 persen dari total jumlah penduduk wajib KTP yang mencapai 3.704.007 jiwa. (nas)

Keluarga Korban Pembunuhan Laporkan Kapal Rede Bantuan Pelni JPU ke Kejati NTB Tak Bisa Dimanfaatkan Dinas LH KLU

Mataram (Suara NTB) Keluarga korban mengadukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Mataram ke Kejati NTB terkait kasus pembunuhan Ahmad Turmuzi. Pihak keluarga di Dusun Merembu Timur, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat menyesalkan sikap JPU yang tidak banding atas kasus pembunuhan dengan pelaku Abdurrahman alias Durah.

Merespons laporan itu,Bidang Pengawasan Kejati NTB memanggil keluarga korban yang diwakili H. Marzuki, Rabu (11/3) kemarin. Marzuki tiba di gedung Kejati NTB Rabu pagi dan langsung dimintai keterangan terkait laporannya oleh tim Pengawasan.

“Benar menang ada pengaduan itu. Sekarang (pelapor) sedang diperiksa,” ujar juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH. Pemeriksaan itu sesuai surat panggilan klarifikasi dari Pengawasan Kejati NTB tanggal 10 Maret. Pelapor diminta menghadap pemeriksa Ahmad Nuril Alam, SH.,MH di ruang Pemeriksaan IV pada Asisten Bidang Pengawasan Kejati NTB. Menurut Dedi Irawan, proses pemanggilan ini masih dalam tahap klarifikasi terkait pengaduan yang diajukan pelapor.

Terlepas dari itu, ini adalah bagian dari respons cepat atas setiap pengaduan masyarakat.

Terlebih pihaknya sedang mencanangkan program Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Adukan JPU Sementara pengaduan korban berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Oktober 2019 dengan Nomor Perkara : 511/Pid.B/ 2019/PN.MTR. Isi putusan terkait vonis pembunuhan dengan pelaku Abdurrahman alias Durah dengan pidana penjara selama 5 tahun. ‘’Selaku pihak keluarga, kami keberatan dengan vonis hakim tersebut. Tapi yang membuat kami tidak menerima adalah, JPU tidak mengajukan banding atas vonis terlalu ringan itu,’’ sesal Marzuki.

Ia kemudian merunut kronologis kejadian. Menurutnya, Ahmad Turmuzi menjadi korban pembunuhan berencana dilakukan oleh Durah. TKP di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Fakta pada perkara ini, pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Pasal itu justeru gugur berdasarkan hasil penyidikan. Pelaku hanya diganjar pasal 338 KUHP dan divonis 5 tahun penjara.

Setelah putusan pengadilan inkracht, pihak keluarga akhirnya tidak bisa berbuat banyak.

“Namun yang kami sesalkan, JPU Kejari Mataram tidak

mengajukan banding terhadap putusan hakim yang menghukum pelaku Abdurrahman alias Durah dengan vonis 5 tahun penjara,’’ katanya dengan nada kecewa.

Beberapa poin tuntutan lainnya, JPU tidak menginformasikan kepada pihak keluarga korban jadwal vonis sidang putusan Abdurrahman alias Durah.

JPU tidak mengkomunikasikan ke pihak keluarga apakah vonis yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Mataram kepada pelaku diterima atau tidak oleh keluarga korban.

“Putusan hakim dengan kurungan 5 tahun penjara oleh pihak keluarga dianggap tidak wajar atau setimpal,” tandasnya.

Pihaknya pun meminta Kejaksaan Tinggi NTB memerintahkan Kejaksaan Negeri Mataram untuk mengajukan upaya hukum lanjutan atau Peninjauan Kembali (PK) atas vonis hakim tersebut. “Sementara kami keluarga memiliki bukti baru atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Abdurrahman alias Durah,” tandasnya.

Sebab itu, keluarga berharap Asisten Bidang Pengawasan Kejati NTB menelaah kembali kasus tersebut. Dengan harapan memanggil JPU sebagai kuasa dari korban untuk diklarifikasi, sehingga tidak ada prasangka yang timbul atas sikap jaksa yang tidak mengajukan banding terhadap kasus ini. (ars)

Tanjung (Suara NTB) Sempat lega dengan Kapal Bantuan PT.Pelni (Persero), Pemkab Lombok Utara c.q Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LHPKP) KLU, harus gigit jari. Pasalnya, kapal tersebut tak sekalipun bisa dimanfaatkan pascadiserahterimakan dari Pelni ke Pemprov NTB. Kepala Dinas LHPKP KLU, H. M. Zaldy Rahadian, ST., Rabu (11/3) mengakui, kapal tersebut masih menganggur di Pelabuhan Bangsal. Kapal tersebut dilimpahkan oleh Pemprov NTB ke KLU usai diterima dari Pelni, dengan hajat untuk mengangkut sampah dari Gili Meno dan Gili Air ke daratan Lombok Utara.

“Kapal itu awalnya dihajatkan untuk angkut sampah. Setelah survei lokasi, kapal tidak bisa sandar di Meno dan Air. Tetapi belum dioperasionalkan, muncul surat dari Pelni soal tanggapan alih fungsi kapal untuk angkut sampah,” ujar Zaldy.

Ia menjelaskan, usul alih fungsi sejatinya dilayangkan oleh Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah pada 31 Januari lalu. Surat dijawab oleh Pelni pada 4 Maret lalu.

Gubernur NTB meminta agar Kapal Pelni yang diperbantukan dapat digunakan untuk membantu program Zero Waste. Di mana sampah-sampah di kawasan Gili Meno dan Gili Air masih harus di-

angkut karena belum tersedia TPA - sebagaimana TPA dan TPST Gili Trawangan.

Alih-alih disetujui, Pelni menolak usul gubernur. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT. Pelni, Masrul Khalimi a.n Direktur melalui surat No. 03.04/01/S-B/020/2020, perihal jawaban permohonan usulan Pengalihan fungsi penggunaan kapal Rede.

Dinyatakan dalam surat, sesuai dengan kontrak Dirjenhubla Kemenhub RI, bahwa penugasan Kapal Rede diperuntukkan untuk mengangkut penumpang dan barang(bahanpokok).Terkaitpenggunaan alih fungsi penggunaan Kapal Rede sebagai pengangkut sampah dari Gili Trawangan menuju Pelabuhan Bangsal Pemenang, PT. Pelni tidak mempunyai wewenang karena Pelni hanya sebagai penerima penugasan.

Menyikapi itu, Dinas LH KLU tidak ingin bergantung. Pengangkutan sampah dari Meno dan Air masih bisa dilakukan menggunakan kapal tongkang yang beroperasi sebelumnya. Namun demikian, LH juga berharap kapal bantuan Pelni dapat maksimal membantu penanganan sampah. ‘’Kita berharap dan sangat terbantu, apalagi semuanya kebutuhan dibiayai oleh Pelni, dari BBM, tenaga dan sebagainya.

Tapi karena tidak bisa digunakan, ya kita masih bisa jalan dengan tongkang,’’ pungkas Zaldy. (ari)

Atasi Obesitas Regulasi Dari Hal. 1 Wapres didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Ketua Umum DPP Adeksi, Ir. Armudji, MH, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi selaku Ketua Panitia Pelaksana serta sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Omnibus Law merupakan aturan baru yang sengaja dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Omnisbus Law ini memuat penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM. Kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan

ekonomi.

Disebutkan, saat ini ada 8.451 Peraturan Pusat dan 15.965 Perda di seluruh Indonesia. Ia menyebut banyaknya peraturan tersebut sebagai obesitas regulasi. Sehingga sekarang, pemerintah sedang berusaha menyelesaikan banyaknya regulasi yang tumpang tindih tersebut dengan RUU Omnibus Law. Diharapkan dengan adanya UU Omnibus Law, pembangunan akan bisa lebih cepat lagi dilakukan. Meskipun kehadiran RUU tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat, namun Wapres mengatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog. ‘’Omnibus Law itu tuntutan publik. Untuk membenahi masalah hukum yang terlalu banyak, obesitas regulasi, tumpang tindih, kemudian banyak aturan peraturan perizinan yang berbelit-belit. Itu tuntutan masyarakat,’’ jelasnya.

Terhadap masyarakat yang menolak, orang nomor dua di Indonesia ini mengatakan sebaiknya dibicarakan aspekaspek mana saja yang perlu dibenahi. DPRD seluruh Indonesia juga dipersilakan membuat usulan-usulan yang konkret terkait RUU Omnibus Law tersebut.

Jangan sampai daerah menghambat program-program nasional yang pelaksanaan kewenangannya berdasarkan otonomi daerah. Namun ia mengatakan Pemerintah Pusat tidak bisa mengambil begitu saja kewenangan otonomi daerah. ‘’Ini yang ingin kita sinkronkan antara kewenangan otonomi daerah dan kepentingan nasional, pembangunan nasional. Kita tak bermaksud untuk memangkas (kewenangan otonomi daerah) tapi menyinkronkan. Supaya antara pusat dan daerah sinergi,’’ jelasnya.

Saat memberikan sambu-

tan sekaligus membuka Munas V Adeksi, Wapres menjelaskan isu strategis terkait RUU Omnibis Law. Yakni strategi percepatan, penataan hukum dan pemerintahan Indonesia, strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, UMKM, cipta kerja dan mendorong investasi, terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundangan-undangan di Indonesia dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah.

Ia mengatakan, Indonesia saat ini sedang melakukan upaya pembangunan nasional dengan visi Indonesia maju.

Yaitu Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang tidak berada pada posisi middle income country tetapi berubah menjadi high income country.

Program prioritas tersebut satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Pembangunan SDM unggul memerlu-

kan infrastruktur yang memadai, yang diperlukan untuk meningkatkan transformasi ekonomi. Pertumbuhan dan pertambahan nilai ekonomi harus didukung regulasi yang memberi kepastian hukum serta jalannya reformasi birokrasi yang baik.

Salah satu program pemerintah untuk mendukung SDM Indonesia yang sehat yaitu percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2018 dari angka 30,8 persen menjadi 27,67 persen pada tahun 2019. Target pemerintah pada akhir tahun 2024, penurunan stunting mencapai angka 14 persen.

Pada tahun 2014 - 2019 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,25 persen menjadi 9,40 persen.

Tingkat kemiskinan tersebut merupakan pencapaian tersendiri, karena untuk pertama kali Indonesia mencapai tingkat penurunan kemiskinan satu digit. (nas)

Gunakan Sistem Kombinasi Nilai Dari Hal. 1 Sadimin menjelaskan untuk proyek-proyek skala besar, pihaknya menggunakan sistem kombinasi nilai dalam menentukan kontraktor yang menjadi pemenang tender. Penentuan pemenang tender untuk proyekproyek dengan nilai di atas Rp2,5 miliar dilakukan dengan melihat aspek teknis dan biaya.

Ia menyebut, ada tujuh aspek teknis yang dinilai. Seperti metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, peralatan yang dimiliki. Untuk tujuh aspek teknis ini, kata

Sadimin bobot nilainya 70 persen. Sementara untuk penawaran terendah, bobotnya cuma 30 persen. ‘’Itu nanti dikombinasi, nilai dari aspek teknis dan biaya.

Jadi, nilai kombinasi terbaik yang jadi pemenang. Tapi itu khusus untuk nilai yang pekerjaan sulit, di atas Rp2,5 miliar,’’ jelasnya.

Untuk proyek atau pekerjaan yang nilainya sapai Rp1 miliar, penentuan pememang menggunakan sistem gugur.

Sedangkan untuk proyek atau pekerjaan yang sederhana, menggunakan sistem passing

grade dan penawaran biaya.

Kontraktor yang menenuhi passing grade dari aspek teknis plus penawaran terendah akan berpeluang menjadi pemenang tender. ‘’Tapi kalau pekerjaan sulit seperti Bina Marga, bangunan kompleks tiga lantai ke atas baru pakai sistem kombinasi nilai,’’ terangnya.

Dalam pelaksanaan lelang proyek pemerintah, kata Sadimin tetap memperhatikan aspek efisiensi dalam pelelangan. Rekanan yang dicari adalah mereka yang mampu dengan biaya yang efisien.

‘’Efisiensi di kedepankan tapi rekanan yang mampu yang dipilih. Sehingga semua aspek dinilai,’’imbuhnya.

Sadimin menambahkan, pihaknya terus meminimalisir pengerjaan proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu dengan memilih kontraktor yang mampu bekerja. Sehingga dalam setahun terakhir, hampir tidak ada proyek milik Pemprov yang mangkrak.

Kecuali, kata Sadimin ada satu proyek pascabencana di Bima yang gagal kontrak pada 2019 karena waktu pengerjaan agak mepet. Sehingga proyek

tersebut tidak jadi dikerjakan pada 2019. Rencananya, proyek tersebut akan dilaksanakan pada 2020 ini.

Berdasarkan data BAPP dan LPBJP Setda NTB, jumlah paket proyek yang menggunakan penyedia dalam APBD NTB 2020 sebanyak 3.690 paket senilai Rp932 miliar. Kemudian untuk swakelola sebanyak 8.536 kegiatan dengan pagu Rp9322,6 miliar lebih. Sehingga total paket dan kegiatan dalam APBD 2020 sebanyak 12.286 paket dengan pagu Rp1,85 triliun. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 12 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

(Suara NTB/rus)

EKSOTIS - Pantai Batu Dagong di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, salah satu di antara banyak pantai yang cukup eksotis menunggu dikembangkan investor.

Pantai di Lotim Perlu Sentuhan Investasi Pariwisata Selong (Suara NTB) Wisata pantai menjadi salah satu andalah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Banyak pantai-pantai indah.

Bahkan sebagian besar pantai di Lotim dinilai masih virgin atau perawan, daqn karenanya perlu sentuhan investasi bidang pariwisata.

Wabup Lotim, H. Rumaksi menegaskan sektor pariwisata pada umumnya di Lotim belum tergarap dengan maksimal. Khususnya wilayah pantai di Lotim bagian selatan. Objek wisata pantai diakui bisa menjadi salah satu daya tarik untuk dijual dan mendatangkan investasi bagi pembangunan Lotim. Akan tetapi, disadari mempromosikan pantai dinilai tidaklah gampang.

Bermodal menjual keindangan pantai diakui Wabup tidaklah gampang. Banyak pesaing daerah-daerah lain juga menjual wisata pantai. Namun diyakinkan, Lotim memiliki nilai

lebih. Pantai-pantai yang ada di Lotim ini cukup lengkap dan lebih beragam.

“Yang dimiliki di Lotim ini ada tempat surfing terbaik kedua dunia, tempat kite surfing terbaik dan sederetan pantai-pantai yang indah,” ungkap Wabup menegaskan. Diantara pantai yang indah tersebut sebutnya adalah pantai Pink, pantai Kura-kura, pantai Surga dan pantai-pantai indah lainnya.

Menurut Wabup, banyak potensi wisata Lotim yang yang potensial untuk dikembangkan. Pariwisata yang saat ini masih belum maksimal ke depan akan coba lebih dimaksimalkan lagi. Diperlukan upaya lebih maksimal lagi untuk mendorong pembangunan sektor pariwisata.

“Setelah urusan wajib selesai, kita ke depan bisa all out pada pariwisata,” urainya. Dikatakan, pembangunan pariwisata ini juga tidak bisa tanpa sentuhan industri. Semua sektor bisa

berkolaborasi dalam pembangunan industri pariwisata.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. H. Mugni menerangkan, saat ini sedang dirancang pembuatan rencana induk pembangunan pariwisata daerah (Riparda). Riparda ini akan coba dibuatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan siap dibahas lebih lanjut bersama para wakil rakyat Lotim.

Diakui selama ini, Lotim belum memiliki konsep yang jelas arah pembangunan pariwisata. Lahirnya Riparda ke depan diyakinkan akan menjadi alur model pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lotim. Guna menggaungkan pariwisata, Lotim sudah memiliki branding pekan Pesona Gumi Selaparang (PGS). Even pariwisata Lotim tersebut telah masuk dalam kalender of event wisata provinsi NTB. (rus)

Miras di Kafe Ilegal Disita Petugas Giri Menang (Suara NTB) Tim terpadu Forum Kooordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Narmada melakukan operasi penertiban di kawasan Suranadi. Tim menyita ratusan botol miras dari pengelola kafe ilegal di kawasan setempat.

Camat Narmada, Baiq Yeni S Ekawati menegaskan, operasi yang melibatkan TNI, Polri dan desa tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti persoalan kafe dan hiburan serta homestay ilegal di kawasan setempat. Berhasil disita 261 botol berisi 525 liter miras, 46 Botol plastik berisi 1,5 liter, dua Galon, satu jeriken berisi 30 liter miras. Selain disita miras jenis Brem sebanyak lima botol dan 15 botol bir. “Kami sita rarusan botol miras dari karaoka kafe Ilegal di Suranadi,” tegas Yeni.

Di kawasan ini masih ada kafe yang bandel berani membuka dan menjual miras. Karena itulah ditertibkan, karena melanggar aturan Perda. Sesuai aturan, dibolehkan menjual 25 liter, selebihnya tidak boleh. Untuk menindak penjual miras ini, pihaknya pun tak ingin dianggap hanya menertibkan tanpa ada solusi. Karena itulah pihaknya akan mengajak Dinas Perindustrian dan Perdagangan turun. Langkah apa yang dilakukan terhadap pengelola minuman tradisional tersebut. “Jangan sampai Pemda dianggap hanya bisa menertibkan, tanpa ada solusi.

Kami akan ajak Disperindag turun, apa yang bisa dilakukan di sana,” imbuhnya.

Mantan Kasat Pol PP Lobar ini menegaskan, untuk homestay yang ada di sana, pihaknya beru-

(Suara NTB/her)

SITA - Foto tim kecamatan menyita ratusan miras tradisional dari kafe dan hiburan ilegal di kawasan Suranadi

paya mengubah pola pikir pengelola supaya benar-benar dimanfaatkan sesuai izin. Lebihlebih dengan rencana dibukanya jalur tracking Rinjani maka perlu disiapkan kawasan ini. Menurutnya perlu Awik-awik di daerah Sekawan sejati dan Suranadi dan lembah Sempage yang akan diajak membahas bersama.

Seperti halnya di Lotim, pendaki menginap dulu di Sembalun. Begitu pula di Sesaot, nantinya akan disiapkan Sura-

nadi sebagai tempat penginapan. Untuk melatih para pengelola homestay ini, akan didatangkan GM Hotel untuk memberikan pelatihan. Sedangkan bagaimana dengan kafe dan hiburan karaoke, ditegaskan sesuai tata ruang hiburan dan kafe melanggar aturan sehingga tidak dibolehkan. Karena itulah Pemda menutup aktivitas hiburan malam tersebut. Salah satunya melalui langkah razia dan operasi tersebut. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257