Edisi Selasa 12 Maret 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 12 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 8 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dorong Nilai Tambah Jagung

Dirjen TP Kementan RI Sepakat Hadirkan Pabrik Mini Pakan Ternak Dompu (Suara NTB) Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan (TP) Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto mengatakan, memiliki tugas agar jagung petani mempunyai nilai tambah pascapanen.

Upaya menghadirkan pabrik pakan ternak mini menjadi komitmen agar jagung Dompu tidak dijual dalam bentuk pipilan ke luar.

Hal itu disampaikan Dirjen TP Kementan RI dalam wawancara dengan Suara NTB di Bendungan Mila, Senin (11/3) kemarin.

Dikatakan, sebagai Dirjen TP

tugasnya menanam dan panen bisa dilakukan oleh siapapun. ‘’Jadi yang susah, siapa yang menggerakkan untuk tanam,’’ katanya.

Ia pun tidak mempersoalkan gagalnya acara panen raya jagung di Saneo karena adanya aksi unjuk rasa dari warga yang menuntut harga jagung pipilan kering Rp.4.400 per Kg. Karena kehadirannya bukan untuk panen, tapi bagaimana jagung tersebut mempunyai nilai tambah tinggi. ‘’Kami tadi sudah bersepakat dengan Pak Bupati, dengan Sekda Provinsi NTB untuk memikirkan supaya

pabrik mini makanan ternak,’’ ungkapnya.

Ia juga menegaskan, panen yang dilakukan dirinya atau bupati dan warga tidak ada bedanya. Karena panen hanya sarana untuk mempromosikan sesuatu. ‘’Tapi di balik itu, sebenarnya kami ingin desain Dompu tidak menjual produk primer yang nilai tambahnya terbatas, risiko juga besar.

Kalau ndak kering, harganya turun dan nilai tambahnya tidak optimal. Tapi kalau mini animal feed factory, pakan ternak kecil maka akan tumbuh industri pakan ternak.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

DirjenTP Kementan RI, Sumarjo Gatot Irianto bersama Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti dan Bupati Dompu, H Bambang M Yasin meninjau Bendungan Mila.

(Suara NTB/ula)

SIAP PANEN - Tanaman jagung di Saneo, Kecamatan Woja, Dompu yang siap panen.

Dermaga Moyo Diusut, Sejumlah Panitia Proyek Diperiksa Mataram (Suara NTB) Polda NTB menyelidiki proyek pembangunan Dermaga Sebotok, Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa. Proyek senilai Rp 8,785 miliar diduga bermasalah, sebab hingga kini belum difungsikan maksimal.

Sejumlah saksi diperiksa. Senin (11/3) kemarin, Pantia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dimintai keterangan.

Lima panitia pemeriksa fisik proyek diperiksa bersamaan di ruangan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Setelah beberapa jam diperiksa sejak pagi, saksi diberi kesempatan istirahat dan dilanjutkan mulai Pukul 14.00 Wita. Usai pemeriksaan, tak ada satu pun saksi yang mau memberikan penjelasan.

“Tanya ke penyidik saja,” jawab salah satu diantaranya. Ditanya juga, apakah pemeriksaan soal mangkraknya dermaga? “Ndak kok,

sudah dipakai,” bantahnya.

Salah satu saksi lain diketahui bernama Zainal Abidin. Anggota PPHP juga enggan berkomentar. Menurut keluarga yang mengantar, Zainal cukup terkejut dengan pemanggilan sebagai saksi oleh penyidik itu, karena merasa tidak bertanggung jawab penuh atas pekerjaan itu. Saksi dimutasi di tengah jalan, namun tidak diikuti dengan pencabutan SK PPHP. Zainal yang dimutasi ke daerah terpencil pun tak bisa melanjutkan tugasnya dan merasa sudah tidak punya kewenangan lagi.

Namun panggilan sebagai saksi mengejutkannya.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Bebas Sampah Harus dari Hulu WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyambut baik dukungan dari International Labour Organization (ILO) yang tergabung dalam tim join scoping mission Kemenko Bidang Kemaritiman yang akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengembangan kepariwisataan di Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15 Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/humassetdantb)

KO M E N TTAA R Unido Tertarik Sentra Industri LEMBAGA Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations Industrial Development Organization (Unido) akan menjajaki pengembangan industri di NTB. Direncanakan akhir pekan ini para pejabat Unido akan bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si mengatakan pejabat Unido telah berkunjung ke Maluku. Namun mereka juga akan mengunjungi NTB, Sabtu mendatang. ‘’Mau berkunjung ketemu (Suara NTB/dok) Pak Gubernur. Dia mau disAndi Pramaria kusi dengan masyarakat (industri kecil menengah) terutama yang punya sertifikat halal.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DERMAGA - Kondisi Dermaga Sebotok di Pulau Moyo pada April 2018 yang belum difungsikan maksimal. Proyek itu kini diusut Polda NTB.

Bertambah, Usulan Formasi P3K Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemprov NTB bertambah. Semula, Pemprov akan mengajukan 234 formasi. Namun, sekarang Pemprov telah mengajukan 235 formasi P3K. ‘’Sudah kita ajukan dari kemarin. 235 formasi data terakhir,’’ sebut Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/3) siang.

Usulan formasi P3K yang diajukan Pemprov NTB ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kemen PANRB) bertambah satu formasi. Semula, Pemprov akan mengajukan 234 formasi P3K sesuai dengan jumlah honorer K2 yang memenuhi passing grade dalam seleksi P3K beberapa waktu lalu.

Fathurrahman mengatakan, Pemprov tinggal menunggu keputusan dari Kemen PANRB terhadap formasi yang telah diusulkan. Kemen PANRB memberikan tenggat waktu sampai 11 Maret 2019 bagi Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mengajukan ulang formasi P3K. Bersambung ke hal 15

Tiga Kapal Pesiar Batal Singgah di Lombok

Gerakan NTB ’’Zero Waste’’ Harus Diperkuat Perda TIGA kapal pesiar dari Singapura membatalkan kunjungannya ke Lombok. Tiga kapal pesiar itu, setidaknya mengangkut 3.000 wisatawan mancanegara (wisman). Ada beberapa alasan yang membuat kapal pesiar itu batal singgah.

Alasan batalnya kapal pesiar itu singgah karena beberapa persoalan. Seperti disampaikan, GM Pelindo III Lembar, Erry Ardiyanto batalnya tiga kapal pesiar datang ke Lombok memang dipengaruhi beberapa hal. Seperti masa recovery gempa, terutama fasilitas umum masih mengalami kerusakan. Selain itu beberapa alasan menyangkut sampah dan ketidaknyamanan pengunjung terhadap ulah sejumlah oknum sopir travel diduga liar. ‘’Mungkin semasa recovery itu para wisatawan mengalihkan tujuannya, semuanya

mau ke Lombok tapi dialihkan ke tempat lain.

Karena beberapa fasilitas masih diperbaiki,” ujarnya. Diakuinya tahun ini diperkirakan ada 26 kapal pesiar dari berbagai negara akan singgah di Lombok.

Seharusnya pada bulan Maret ini terdapat tiga kapal pesiar yang datang, namun adanya ulah segelintir oknum membuat tidak nyaman turis saat datang belibur sehingga membatalkan untuk datang ke Lombok. Menurutnya, perlu ada perubahan mainset arau cara berpikir masyarakat sekitar bahwa turis datang ke Lombok ingin nyaman.”Jangan sampai garagara ulah beberapa oknum itu membuat nama NTB jadi jelek. Karena ketika mereka sudah tidak nyaman yang dicap itu bukan Lembar namun Indonesia,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

Bappenda NTB Jalin Kerjasama E-retribusi dengan Bank NTB Syariah DALAM rangka optimalisasi pengelolaan retribusi daerah melalui sistem elektronik retribusi (E-retribusi) pada Pemprov NTB, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB menjalin kerjasama

dengan PT Bank NTB Syariah.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut secara resmi telah dilaksanakan oleh Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si dan Direktur Utama PT. Bank NTB

Syariah, Kukuh Rahardjo pada Senin (11/3) bertempat di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram.

Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan

dan penyediaan informasi, tercapainya target realisasi penerimaan dan retribusi ser-

ta terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. (bul/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si dan Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo bersama pejabat Bappenda NTB dan Bank NTB Syariah, foto bersama usai penandatanganan kerjasama bertempat di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram.

TANDATANGAN - Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si dan Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo pada Senin (11/3), usai penandatanganan kerjasama bertempat di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram.

SUARA MATARAM

Jumat Berkah KELURAHAN Pagesangan Timur memiliki terobosan baru berupa kegiatan peduli sosial berkaitan dengan pemberian bantuan, baik kepada anak yatim, lanjut usia (Lansia) maupun yang disabilitas. Program ini dinamakan Jumat berkah dan dilaksanakan satu kali dalam seminggu yakni setiap hari Jumat.

Lurah Pagesangan Timur, Laza Fatribana, S.IP mengatakan program setiap Jumat merupakan inisiatifnya sendiri. Jadi anggaran bantuan itu bersumber dari sumbangan warga setempat bahkan orang (Suara NTB/mhj) luar yang mengirim uang Laza Fatribana melalui rekeningnya. Uang tersebut dialihkan untuk beli makanan berupa nasi bungkus.

“Di setiap Jumat berkah membagi rezeki, yang mengerjakan juga dari kader Posyandu, Linmas dan pak Kaling.

Saya serahkan itu setiap hari Jumat itu sama Linmas atau kader untuk ambil nasi di sini (kantor), bisa satu lingkungan itu ada 10-30 bungkus nasi,” kata Laza Fatribana kepadaSuara NTB, Senin (11/3).

Lanjut Laza Fatribana, program tersebut sudah cukup lama sekitar 30-an kali berjalan setiap hari Jumat. Awalnya dia mengimbau kepada warga setempat untuk saling berbagi ketika mendapatkan rezeki.

“Tidak mesti setiap hari Jumat, mungkin dalam sebulan dua kali Jumat dibagi. Tapi yang jelas kalau dari saya pribadi atau keluarga saya wajibkan itu, setiap hari Jumat ada.

Jadi mereka sudah tahu setiap hari Jumat,” ujarnya.

Selama ini memberikan bantuan hanya nasi bangkus, namun selanjutnya akan diusahakan bantuan berupa barang seperti perlengkapan mandi atau keperluan lainnya. Program ini dia sangat berharap agar tidak berhenti di tengah jalan.

“Memang ada sih pemikiran saya itu misalnya bulan puasa kan tidak mungkin nasi, saya mau alihkan untuk memberikan mereka Al-Qur’an atau semacam buku atau baju koko,” kata Laza.

Selain itu juga akan memberikan bantuan seragam sekolah bagi anak-anak yatim yang sedang menduduki bangku sekolah. Hal itu diupayakan agar mereka bisa seperti anak-anak lain memiliki seragam layak dipakai.

“Insya Allah karena mereka juga menyumbang Rp100 ribu saya belikan nasi Rp50 ribu, kan masih tersisa Rp50 ribu. Itu saya akan pegang mungkin nanti apakah saya harus alihkan ke bukunya, pensilnya atau seragamnya,” tutupnya. (mhj)

Halaman 2

Satu Pejabat Pemkot Mataram Positif Konsumsi Narkoba Mataram (Suara NTB) – Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali akan melakukan tes urine terhadap pejabat di lingkup Pemkot Mataram. Dari hasil tes sebelumnya, satu pejabat positif mengkonsumsi narkoba. Pejabat tersebut kini sedang menjalani rehabilitasi.

Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat menyampaikan, tes urine pegawai tidak hanya dilakukan di kalangan ASN di lingkup Pemkot Mataram saja. Beberapa instansi vertikal lainnya juga meminta dilakukan hal serupa. Dari hasil tes itu, empat pegawai diketahui positif mengkonsumsi narkoba.

Salah satu di antaranya merupakan pegawai di lingkup Pemkot Mataram.

“Jadi bukan di Pemkot Mataram saja kita lakukan tes urine. Bank Indonesia (BI) dan Kemenkumham juga

minta kami. Satu pejabat Pemkot Mataram positif konsumsi sabu,” sebut Kepala BNN, Senin (11/3).

Tidak disebutkan identitas pejabat tersebut. Nur Rachmat menyampaikan, bersangkutan hingga kini masih menjalani rehabilitasi. Kalaupun misalnya institusinya meminta tindaklanjut dari proses rehabilitasi, BNN siap memberikan laporan perkembangan tertulis sebagai bahan pertimbangan. “Institusinya pernah mengkonfirmasi kami. Dan, kita berikan penjelasan,” tandasnya.

Untuk tes urine pejabat

Pemkot Mataram, dirahasiakan jadwalnya. Nur Rachmat menambahkan, tes urine ASN sesuai instruksi presiden. Pelaksanaannya membutuhkan biaya cukup besar. Khusus di Kota Mataram, di tahun 2018 telah dua kali melakukan tes urine. Pertama, bagi pejabat eselon II dan pimpinan serta anggota Satpol PP. “Tahun lalu, kita sudah dua kali laksanakan,”sebutnya.

Melihat jumlah ASN cukup banyak, Pemkot Mataram kemungkinan memikirkan anggaran. Asumsinya per orang membutuhkan biaya Rp100 ribu. Se-

Abdul Malik (Suara NTB/fit)

”

Tes urine bagi ASN dinilai penting.

Jangan sampai ASN atau calon ASN jadi pecandu atau bandar narkoba - Nur Rachmat -

Inspektorat akan Bantu Tuntaskan Permasalahan Aset Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram, siap membantu Badan Keuangan Daerah (BKD) menuntaskan permasalahan aset yang hingga kini belum ada kejelasan. Penyelesaian aset ini kata Inspektur Inspektorat, Lalu Alwan Basri,belum ada pemberitahuan dari BKD. “Kalau dibutuhkan kita siap bantu,” kata Alwan dikonfirmasi, Senin (11/3).

Hasil inventarisasi Badan Keuangan Daerah (BKD), terdapat 30 aset yang belum tuntas. Di antaranya, penyelesaian aset shopping center di Kelurahan Pejanggik, rumah potong hewan (RPH) di Kelurahan Tanjung Karang, sirkuit di Kelurahan Selagalas dan Lapangan Malomba.

Aset shopping center merupakan limpahan dari Kabupaten Lombok Barat tahun 1994 silam. Lahan itu sebelumnya pasar tradisional Karang Sukun. Hingga perubahan fungsi menjadi pusat perbelanjaan belum ada kejelasan bukti kepemilikan.

Kabarnya, Pemkot Mataram

Gagal Kawal PAD ANGGOTA Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak hanya main gertak, terkait masih maraknya reklame yang menunggak pajak. ‘’Ini membutuhkan ketegasan dari pemerintah,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (11/3). Harus ada solusi dari persoalan ini. ‘’Solusinya apa, ya masyarakat yang menunggak itu harus ditegur, disurati, disomasi,’’ ujarnya.

Kalau teguran lisan maupun tertulis tidak diindahkan, dinas harus berani tegas dengan memotong papan reklame tersebut. Karena bagaimanapun, reklame ini merupakan salah satu potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram. ‘’Kalau kita ndak berani, bisa hilang PAD kita,’’ cetusnya. Malik membantah kalau dinas tidak mampu mengambil tindakan tegas karena terkendala SDM maupun sarana prasarana.

Dalam hal ini, lanjut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini, semua harus siap. Baik SDM maupun sarana prasarana pendukungnya. ‘’Kalau sarpras ini saya rasa mendukung kok. Kita bisa minta pemilik reklame memotong papan reklame itu. Malik menilai dinas masih lemah dalam hal pengawasan. Sehingga, ketika reklame bermasalah sudah terakumulasi banyak barulah dinas kelabakan mengatasinya.

Seharusnya, lanjut Malik ketika satu dua bulan pemilik reklame menunggak, dinas langsung menyurati mereka.

Pemerintah, diharapkan berani mengambil tindakan tegas sehingga ada efek jera bagi penunggak pajak reklame. ‘’Toh pajak ini kembalinya ke masyarakat juga,’’ ucapnya. Kalau pemerintah tidak kunjung tegas menyikapi tunggakan pajak reklame ini, anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini menganggap dinas gagal mengawal PAD Kota Mataram.

Di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, katanya, ada bidang pengawasan. Bidang inilah yang semestinya memaksimalkan pengawasan terhadap user-user reklame. ‘’Kalau menunggak, apa alasannya.

Apakah perusahaannya sudah pailit atau sudah tidak aktif lagi,’’ katanya. Malik mengajak dinas berpikir bisnis dalam pengelolaan reklame. Ketika pengusaha menunggak pajak, jangan dibiarkan terlalu lama. ‘’Bisa saja dialihkan ke user yang lain,’’ demikian Malik.

Malik memperkirakan, banyak PAD dari reklame di Kota Mataram yang menguap begitu saja. ‘’Sayang sekali, padahal jumlah papan reklame di Mataram ini sudah sangat menjamur,’’ pungkasnya. Dia berjanji, persoalan reklame ini akan dibawa dalam rapat kerja bersama OPD dalam beberapa waktu ke depan. (fit)

mentara, ASN Kota Mataram cukup banyak, sehingga secara berkala dilaksanakan.

Ditambahkan, tes urine bagi ASN dinilai penting.

Jangan sampai ASN atau calon ASN jadi pecandu atau bandar narkoba.

“Ini sebagai deteksi dini. Selain ada fungsi edukasi yang disampaikan ke pegawai,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/mhj)

NELAYAN – Seorang nelayan di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan, sedang memperbaiki jaring yang rusak di pesisir pantai dekat rumahnya, Senin (11/3).

Dinas Perikanan Mataram akan Berdayakan Istri Nelayan Mataram (Suara NTB) – Dinas Perikanan Kota Mataram setiap tahun memberikan bantuan kepada nelayan.

Sementara pada tahun kemarin memberikan bantuan berupa jaring, sampan disertai mesin. Sumber anggaran dari APBD tahun 2018 sebesar Rp500 juta. Juga akan memberdayakan istri nelayan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini mengatakan sebanyak 1.046 nelayan di Kota Mataram dan setiap tahun para nelayan selalu mendapatkan bantuan. Pada tahun 2018 para nelayan tersebut diberikan bantuan berupa jaring khusus untuk penangkapan ikan tongkol, sampan sekaligus mesinnya.

“Itu untuk 200 nelayan. Insya Allah untuk tahun ini sedang kita usulkan, menurut informasi 600 nelayan kita

akan dapat bantu,” ujar Hj. Baiq Sujihartini kepadaSuara NTB, Senin (11/3).

Ratusan nelayan yang sudah mendapatkan bantuan itu, kata dia bantuan berupa jaring tongkol sebanyak 14 karung berisi 6 pcs per karung, dan itu diperuntukkan satu orang nelayan dan sampan dengan mesin sebanyak 9 unit.

“Sampan ada dua model, yang mahal dan murah. Harga yang mahal seharga Rp25 juta per unit dan yang murah ada 6 unit dengan harga Rp14 juta per unit,” ujarnya.

Lanjutnya, saat ini sedang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB akan memberikan pelatihan pengolahan ikan kepada istri nelayan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurutnya, istri nelayan yang diberdayakan karena selama ini cuaca buruk, hasil

tangkapanpun berkurang.

“Jadi istrinya yang kita berdayakan untuk membuat keterampilan, untuk punya usaha.

Sehingga kemarin saya hubungkan dia dengan Baznas provinsi melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI),” kata Baiq Sujihartini.

Sampai dengan saat ini terdapat 22 kelompok. Itu pun kelompok pertama terdapat tujuh kelompok terus kedua terdapat 12 kelompok, dalam satu kelompok ini beranggotakan minimal 10 orang dan maksimal 15 orang.

“Uang ini bantuan cumacuma, per orang Rp500 ribu.

Kalau dia bagus maka tahun depan akan dikasih lagi dengan jumlahnya ditingkatkan, yang tadinya Rp500 ribu bisa dapat Rp1 juta per orang,” ujarnya. Tapi istri nelayan tersebut diimbau untuk menabung Rp1.000 per hari di masing-masing buku tabungan dan juga akan disisipkan untuk infak (sedekah). (mhj)

Mataram (Suara NTB) – Seleksi jabatan kepala Dinas Tenaga Kerja lingkup Pemkot Mataram berlanjut Senin (11/3). Dua dari empat pejabat menjalani proses asesmen. Mereka adalah Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup, Haris Rasyid dan Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Muslim.

Proses asesmen dilaksanakan tertutup di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram. Tahapannya selama dua jam diminta mengisi formulir. Dilanjutkan, dengan pendalaman kepribadian dan wawancara personal.

“Prosesnya dan waktunya sama dari asesmen sebelumnya. Meskipun hanya dua orang,” kata Sekretaris BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono. Bobot penilaian asesmen 40 persen. Selain itu, per-

sentasi makalah dan wawancara 50 persen dan seleksi administrasi dan rekam jejak nilainya 5 persen.

Keseluruhan nilai kata Yoyok, sapaan akrabnya, direkap hari ini. Hasil penilaian akan diserahkan ke tim pansel, Selasa (12/3) hari ini. Tim pansel dijadwalkan menyerahkan tiga besar ke pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Hari Rabu besok sudah diserahkan ke Pak Wali,” tandasnya.

Terkait dengan salah satu pelamar JPTP H. Muslim pernah terjerat kasus dugaan pelecehan seksual, Ia mengatakan, selama ini tidak ada laporan yang masuk ke BKPSDM. Pihaknya hanya mengetahui dari pemberitaan di media massa dan pengadilan. Catatan di media akan jadi catatan rekam jejak. Dan, ini mempengaruhi penilaian di rekam jejak.

Yoyok menegaskan, penilaian rekam jejak memiliki pengaruh terhadap keseluru-

han nilai. Peluang yang bersangkutan tidak terpilih bisa saja terjadi. Tergantung dari peringkat dari total keseluruhan nilai yang diperoleh.

“Enaknya ada kewenangan pansel di sini. Kalau memang tidak masuk tiga besar, ya Pak Wali tidak berani juga memilih,” tandasnya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Nuril, Joko Jumadi, SH.MH.,menyesalkan justru belum ada tindakan dari pimpinan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dugaan pelecehan. Pemberitaan media massa serta fakta di persidangan jelas jadi alat bukti. “Sesuatu yang jelas tidak perlu diperjelas lagi. Persoalan melapor atau tidak melapor seharusnya harus ditindak,” tegas Joko.

Kasus yang menjerat H. Muslim semestinya diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Ini sebagai fungsi pengawasan pimpinan kepada bawahan. Pun, yang bersangkutan

belum menerima bukti HPL dari Pemkab Lombok Barat.

Berbeda halnya dengan RPH Tanjung Karang. Lahan seluas puluhan are itu justru diklaim sebagai milik perorangan. Hal ini dibuktikan dari kepemilikan sertifikat. Padahal lahan itu termasuk aset milik Pemkab Lobar yang diserahkan ke Pemkot Mataram.

Perkara penanganan asset, Inspektorat memiliki auditor yang memahami persoalan aset. BKD sambung Alwan, bisa juga melibatkan tim penelusuran aset yang telah dibentuk sebelumnya. “Ada tim penelusuran aset. Itu juga bisa dilibatkan,” tambahnya.

Kejelasan penyelesaian aset tersebut, Pemkab Lobar diharapkan memberikan bukti HPL terhadap aset – aset yang telah diserahkan sejak tahun 1994 lalu. Termasuk dokumen penduduk lainnya, sehingga lebih memudahkan penelusuran. “Nanti bisa saja kita berkoordinasi dengan dua daerah,”demikian kata Alwan. (cem)

Walikota Perintahkan Kadisdik Telusuri Warga Buta Huruf Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terkejut dengan sisa enam persen masyarakat Kota Mataram menyandang buta huruf. Persoalan ini dinilai serius dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, menulusuri by name by addres. “Saya akan minta by name by addres.

Kira – kira di mana lokasinya,” kata Walikota ditemui di Pendopo, Senin (11/3).

Kemampuan baca tulis penduduk 15 tahun ke atas di ibukota provinsi NTB ini, untuk laki – laki baru mencapai 96,97 persen. Sedangkan, tidak bisa baca tulis 3,03 persen. Penduduk perempuan 91,24 persen melek huruf. Dan, 8,76 persen buta huruf. Secara akumulasi penduduk Kota Mataram yang melek huruf 94,04 persen. Dan, buta huruf 5,96 persen atau hampir enam persen.

Permintaan data rill dimaksudkan Walikota, agar lebih fokus penanganannya. Program tepat sasaran dan pengentasan buta aksara lebih tepat. “Saya akan meminta lebih jelas datanya,” tambahnya.

Untuk pengentasan buta huruf bisa dimaksimalkan seperti PKBM, PAUD dan lembaga lainnya. Ahyar menegaskan, permasalahan ini

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh akan ditindaklanjuti.

Kepala Dinas Pendidikan, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali mengatakan, pengentasan buta aksara akan dikeroyok bersama dengan lintas sektor. Sebab, tidak bisa Dinas Pendidikan diserahkan sepenuhnya. Tetapi, datanya harus jelas. Sehingga, akan dicanangkan program literasi di masyarakat.

“Kita mau cari tahu dulu datanya ke Dinas Pendidikan NTB,” tandasnya. Dia menduga, penduduk buta huruf hampir enam persen itu diambil dari angka drop out atau putus sekolah. Fenomena angka putus sekolah terhadap masyarakat di atas usia 60 tahun. (cem)

Dua Orang Ikuti Asesmen Calon Kadis Naker

(Suara NTB/cem)

ASESMEN - Dua pejabat Pemkot Mataram sedang mengikuti asesmen dalam rangka seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkup Pemkot Mataram, Senin (11/3). dipilih sebagai pimpinan OPD di Dinas Tenaga Kerja. Tentu ini menjadi persoalan etika dan patut dipertanyakan ke

kepala daerah. Artinya, kredibilitas yang memilih pejabat bermasalah menjadi pertanyaan publik. (cem)

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pertama di Indonesia

Bulog Bangun Pusat Industrialisasi Perberasan Senilai Rp136 Miliar di Sumbawa

Mataram (Suara NTB) Perum Bulog tahun 2019 ini akan membangun pusat industrialisasi perberasan, Modern Rice Milling Plant (MRMP) pertama di Indonesia. Nilai investasinya mencapai Rp136 miliar.

MRMP ini rencananya akan dibangun di 16 titik di Indonesia.

Untuk tahun ini mulai dibangun hanya dua unit di Indonesia, salah satunya di komplek Unit Bisnis Pengelolahan Gabah Beras (UBPGB) Untir Malang, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dan di Jember, Jawa Timur.

Industrialisasi yang dicanangkan oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah telah dijawab Perum Bulog terlebih dulu.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) NTB, Ramlan UE menyebutkan, Bulog melihat peluang sangat besar bagi terseadianya bahan baku (gabah/beras) yang dihasilkan di NTB, utamanya di Pulau Sumbawa. Karena itulah, Perum Bulog memilih investasinya di provinsi ini untuk awal investasi.

“Peletakan batu pertama pada awal April ini rencananya oleh Presiden, tapi yang kemungkinan besar adalah Menteri BUMN (Rini Soemarno),” kata Ramlan. Memanfaatkan lahan seluas 4 hektar, proses hilirisasi dilakukan secara terintegrasi di tempat ini. Nantinya, gabah-gabah yang dipasok oleh kelompok-kelompok tani tidak lagi ke luar dalam bentuk beras gelondongan. Melainkan telah dalam bentuk beras sachetan sampai kemasan tertinggi. Siap untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, bahkan impor.

Beberapa dampak yang muncul kemudian diantaranya, penyerapan gabah/beras/komoditas lain memberikan jaminan pasar dan harga yang wajar sehingga menghindari kemungkinan terjadinya harga

jatuh di saat produksi serta menjadi insentif kepada jutaan Petani untuk terus berproduksi.

Peningkatan taraf hidup petani.

Konsep pembinaan dan kemitraan plasma yang diterapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap saprodi, alsintan dan pengetahuan mengenai Good Agriculture Practice and Procedure (GAPP) sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian nasional serta kesejahteraan petani.

“Pengurangan angka pengangguran masyarakat lokal dengan adanya penyerapan tenaga kerja.

Kebutuhan tenaga kerjanya tidak kecil,” jelas Ramlan. MRMP Sumbawa menggunakan teknologi Jerman (Buhler) dan merupakan teknologi Eropa pertama di Indonesia dalam hal penggilingan padi

yang dapat memproses padi sebanyak 300 ton sehari. Proses pembangunannya akan berjalan selama 16 bulan. Pada 2020 mendatang dipastikan telah beroperasi.

Selain MRMP ini, rencana strategis investasi Perum Bulog di NTB lainnya industrialisasi untuk meningkatkan kemampuan serapan dan pengolahan beras lokal maupun impor dengan membangun mesin Rice to Rice (RTR) Di komplek pergudangan Boli Desa Bolo Kecamatan Madapanggal Kabupaten Bima. Lalu di Dompu, kemudian di komplek pergudangan Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

Lalu meningkatkan nilai tambah hasil panen jagung melalui teknologi pengeringan modern dengan pembangu nan Drying Centre dan SILO Jagung di desa Lanci Jaya Kecamatan Teka Sire Kabupaten Dompu.

“Secara keseluruhan, rencananya akan beroperasi juga pada 2020 mendatang. Total investasi Bulog di NTB Rp249 miliar. Satu lokasi MRMP Rp136 miliar, RTR Rp57 miliar, CDC Rp56 miliar,” demikian Ramlan. (bul)

(Suara NTB/ist)

Desain pembangunan MRMP di Sumbawa.

(Suara NTB/ist)

Telkomsel menghadirkan para pemain Dilan 1991 di Mataram, spesial untuk pelanggan setianya.

Untuk Pelanggan Setia, Telkomsel Hadirkan Pemeran Dilan 1991 di Mataram Mataram (Suara NTB) Sebagai wujud apresiasi kepada pelangan setia Telkomsel di wilayah Mataram dan sekitarnya, Telkomsel melalui brand LOOP menggelar Program Nonton Bareng Film Dilan 1991 sekaligus Meet & Greet para pemeran film tersebut.

Bagi pelanggan yang berminat untuk ikut nonton bareng, dapat mengakses layanan *500*40# dari Telkomsel. Selain berisi info-info eksklusif tentang film Dilan 1991, layanan ini juga menyediakan NSP (Nada Sambung Pribadi) eksklusif. Terkait aktivasi layanan ini, dapat dilakukan

di stand Telkomsel yang tersedia di GraPARI jalan Pejanggik, Transmart Mataram, dan Lombok Epicentrum Mall, serta Kampus Unram dan IKIP Mataram.

“Event ini kami selenggarakan selain sebagai wujud apresiasi dan kepedulian kami kepada pelanggan setia Telkomsel di wilayah Mataram, terutama di segmen remaja dan komunitas milenial, baik siswa sekolah maupun mahasiswa, juga sebagai wadah untuk mengenalkan layanan konten eksklusif Dilan 1991, dengan mengakses *500*40#,” kata Manager

Telkomsel Branch Mataram, Sandy Adyat.

Selain itu, acara Meet & Greet kali ini juga dimeriahkan oleh pemeran utama Milea dan pemeran pendukung Nandan, yaitu Vanesha Prescilla dan Debo, yang membuat suasana Meet & Greet di Lombok Plaza semakin semarak. Acara Nonton Bareng sekaligus dilaksanakan di CGV Cinamas Transmart Bersama Vanesha dan Nandan. Acara setelahnya pun tidak kalah seru, dan disertai oleh antusiasme ratusan penggemar film Dilan 1991 di wilayah Mataram. (bul)

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

Fokus Pulihkan Destinasi DINAS Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2019 ini mencoba untuk lebih fokus pada upaya pemulihan destinasi wisata pascagempa. Seperti kawasan Sembalun sebagai salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Lotim. Beberapa fasilitas milik wisata di kawasan tempat honeymoon halal terbaik dunia itu akan diperbaiki.

Hal ini diutarakan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Lotim, Hadi Jayari kepada Suara NTB, Senin (11/3). Diakuinya, bangunan bersejarah dan menjadi objek wisata yang rusak (Suara NTB/rus) parah adalah Bale Beleq atau Hadi Jayari Rumah Adat Sembalun.

Untuk itu, mulai tahun 2019 ini dimulai perbaikan fasilitas musala dan kamar mandi. Sedangkan rumah adatnya masih memerlukan waktu, karena bukan barang pabrikan. Apalagi bangunannya harus tetap dipertahankan tradisionalnya. “Kita akan coba kembalikan keasilannya,” ucapnya.

Selain itu, tambahnya, Hotel Cemara Siu milik Pemkab Lotim hancur. Mulai tahun ini dimulai pembangunannya dengan sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi NTB masing-masing Rp1 miliar. ‘Provinsi anggarkan Rp1 miliar dan kita juga anggarkan Rp1 miliar, sehingga ada Rp2 miliar,” sebutnya.

Anggaran akan digunakan untuk menata kawasan Cemara Siu yang berada tepat di kaki Gunung Rinjani atau melalui jalur pintu masuk trekking Rinjani. Dana dari pemerintah provinsi akan digunakan untuk membangun aula. Di bawah aula ada Tourism Information Center (TIC). Lainnya ada pembangunan pengamanan lahan seperti talut. Pasalnya, lokasinya di dataran agak tinggi, sehingga diperlukan pentalutan. Talut yang sudah ada pascagempa sudah tidak layak lagi.

Tahun ini juga akan ada beberapa unit penginapan. “Kita akan bangunkan beberapa puri untuk para tamu dan termasuk untuk kepala daerah tempat menginap saat berkunjung ke Sembalun,” ucapnya. Persoalan air diakui sempat menjadi kendala operasi Cemara Siu. Ke depan, ada sumber air berjarak sekitar 500 meter dari lokasi akan dialirkan ke Cemara Siu. Pembangunan kembali Cemara Siu dimungkinkan tidak bisa dituntaskan tahun 2019, karena anggaran pembangunan kurang. Pada tahun 2020 harapannya ada tambahan Rp 5 miliar lagi untuk menuntaskan pembangunan.

Melihat dari angka Rp 5 miliar memang cukup besar. Namun melihat fakta lapangan, dengan besaran anggaran Rp 5 miliar dirasa masih belum memadai. Kawasan tempat pembangunan ini berbukit-bukit, sehingga dibutuhkan anggaran besar untuk pengamanan lahan lebih awal. “Itu yang besar adalah pengamanan lahan, jadi talutnya harus tinggi,” paparnya. Sembalun diketahui curah hujan tinggi. Sehingga diperlukan upaya pengamanan dengan memasang talut yang lebih tinggi. (rus)

Tiga Perda Ditetapkan

Fraksi Hanura Tolak Penyertaan Modal Lima Tahunan PDAM Tanjung (Suara NTB) Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menempatkan diri pada posisi “Single fighter” dalam memberikan sikap terhadap 3 buah raperda. Khususnya Raperda Penyertaan Modal 5 Tahunan pada PDAM, Hanura dalam pandangan akhir fraksi terhadap penyertaan modal, tegas menyebut menyetujui Raperda Penyertaan Modal dengan catatan penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM berlaku untuk jangka waktu 1 tahun.

Sebagaimana rapat paripurna istimewa DPRD Lombok Utara, Senin (11/3), mengagendakan pembahasan final 3 buah raperda, antara lain, Raperda Penyertaan Modal pada PDAM, Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Raperda CSR sebagai Raperda Inisiatif yang pertama dalam sejarah 10 tahun berdirinya DPRD Lombok Utara.

Dalam agenda penyampaian Fraksi-fraksi DPRD atas ketiga buah Raperda itu, hadir langsung Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., guna menyampaikan pandangan akhir atas raperda inisiatif DPRD. Empat Fraksi, masing-masing Fraksi Merah Putih (Gerindra, PAN), Fraksi Demokrat, Fraksi PKN (PPP, PKB, PKPI, Nasdem, PBB), Fraksi Golkar, menyetujui usulan Raperda ditetapkan sebagai Perda. Sebaliknya Fraksi Hanura (Hanura, PPP, PKS) menyetujui dengan catatan. “Fraksi Merah putih sepakat dengan rekomendasi Pansus, sesuai penjelasan pasal demi pasal, untuk menjadikan Raperda Penyertaan Modal sebagai Peraturan Daerah,” ujar juru bicara F-MP, Sainur.

Sementara, juru bicara F-Hanura, Sahdan, menyatakan pada pokok Raperda BPD, pihaknya tidak keberatan terkecuali perihal poin kewenangan BPD. Pergantian regulasi oleh Pansus dinilai tidak sesuai dengan Pasal 68 Permendagri, sehingga melalui Pansus disempurnakan menjadi Perdes.

Selanjutnya, menyangkut Raperda Pernyataan Modal pada PDAM, dalam laporan Pansus juga telah menyampaikan perbaikan dan penyempurnaan dari 13 item pasal maupun ayat, namun sebagian besar tidak bisa dipahami oleh Fraksi Hanura.

Contohnya disebutkan, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15 ayat 1 dan pasal 15 ayat 2, tidak ada penjelasan terkait persolan apa dengan pasal tersebut. Karena yang dijelaskan, telah dihapus dan diubah adalah pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3.

“Selanjutnya tentang pasal 5 ayat 3, tentang syarat Penyertaan Modal tahun 2019 sebesar Rp 5 Miliar. Berubah menjadi besaran modal tahun 2019 sebesar Rp 7 milliar.

Dan itu berbeda dengan penjelasan Wakil Bupati pada penjelasan Raperda tersebut yang hanya meminta pernyataan modal tahun 2019 sebesar Rp 5 milliar,” tegas Sahdan.

Penjelasan lain, ujarnya, pada pasal 9 ayat 3, berubah menjadi sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2 yang bunyinya, sebelum pernyataan modal yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 di anggarkan pada APBD. Ini artinya, dalam proses pembahasan pansus bersama pemerintah daerah menyepakati penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp50 miliar, selama 5 tahun dan dimulai pada tahun 2019 sebesar Rp7 miliar.

Berikutnya menurut Hanura, penjelasan Pansus terhadap pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, berdasarkan laporan yang sebagai mana dimaksudkan pada pasal 13 ayat 1, apabila cakupan layanan belum mencapai 80 persen bupati berkewajiban mengalokasikan kembali laba tersebut kepada PDAM untuk keperluan Investasi kembali, berupa penambahan peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana sistem penyebaran air minum, baik fisik maupun non fisik, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dan dalam hal ini, tidak dijelaskan pengalokasian itu.

Yang kembali ke PDAM itu dalam bentuk apa, sebagai mana dengan ketentuan pengeluaran PDAM. “Oleh karena itu, Fraksi Hanura menyetujui Raperda penyertaan modal dengan catatan, modal yang disetorkan berlaku untuk 1 tahun yakni tahun 2019 saja,” tandasnya.

Terhadap perbedaan pendapat fraksi itu, Ketua DPRD Lombok Utara Burhan M. Nur, menjelaskan kepada forum, meski Hanura tidak setuju, mekanismenya akan tetap kembali kepada forum melalui voting suara terbanyak. Artinya sudah bisa disimpulkan bahwa Raperda Penyertaan Modal selama 5 tahunan dapat disahkan.

“Pada prinsipnya fraksi setuju 3 buah Raperda dan perubahannya disepakati dalam pembahasan Pansus maupun pendapat akhir fraksi. Dan pendapat akhir Bupati agar dilakukan penyempurnaan,” tutup Burhan M. Nur. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lewat Batas 12 April, DSP Bantuan Gempa Diblokir Tanjung (Suara NTB) Penyaluran dana bantuan korban gempa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB akan berakhir pada 12 April mendatang. Melewati tenggat waktu itu, maka DSP dari pemerintah pusat kepada kelompok masyarakat (pokmas) akan diblokir.

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, Muhadi, SH., kepada wartawan Senin (11/3). Menurut Muhadi, pemblokiran DSP melewati batas waktu pencairan tanggal 12 April sejalan dengan berakhirnya masa transisi darurat penanganan korban gempa. Bahkan kata dia, sejatinya alokasi dana ini sudah ditutup pada 26 Februari 2019 lalu. Namun dengan berbagai pertimbangan, diperpanjang 44 hari atau sampai 12 April 2019. “Namanya DSP, jadi hanya diperuntukan pada masa transisi saja,” ungkapnya.

Dimaksud pemblokiran, jelas mantan Kabag Hukum ini, bahwa pada batas waktu yang telah ditentukan pokmas tidak bisa mengakses keuangan di (bank) BRI. Selanjutnya, alokasi dana kepada masyarakat akan menunggu alokasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Muhadi mempertegas, tidak berarti bahwa janji pemerintah untuk mengalokasikan Rp50 juta tidak dipenuhi. “Mungkin ada kebijakan lain dari dana yang sumbernya hibah atau lain sebagainya, ini tergantung pusat,” imbuhnya.

Menyinggung hunian tetap (huntap) yang sudah selesai di lapangan, Muhadi menyampaikan progres yang bisa dipublikasi sesuai data tangan 28 Februari lalu. Di mana, dari alokasi dana sekitar Rp 1,77 triliun telah mencakup lebih dari 23.500 KK. Sementara sesuai SK Bupati ke 25, tercatat katagori rumah rusak meliputi, 52.794

unit masuk rumah Rusak Berat (RB), 6.561 unit Rusak Sedang (RS), dan 14.127 unit Rusak Ringan (RR). Dengan demikian, total kerusakan rumah di KLU mencapai 73.482 unit. “Memang ini (23.500 unit) kurang dari setengah angka kerusakan, jadi tidak mungkin dihentikan, pasti akan dilanjutkan pusat,” yakinnya.

Ia melanjutkan, terkait data jumlah rumah yang sudah terbangun 100 persen, mengacu pada publikasi data terakhir yakni 28 Februari lalu sejumlah 28 unit. Seluruh rumah yang selesai tersebut katagori Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha).

Ia optimis, dengan banyaknya progres masyarakat yang membangun huntap, setidaknya pada pekan kedua Maret ini, terdata lagi rumahrumah lain yang sudah selesai 100 persen. Dalam sepekan ini pihaknya terus melakukan percepatan. Pemda KLU dibantu oleh TNI dari Yonkostrad IX dan X serta dari Bali. Mereka dikirim ke Lombok Utara sebanyak 5 kompi, dengan jumlah aparat per kompi sebanyak 100 orang.

“Semua disebarkan ke masing masing kecamatan.

Mereka membantu proses percepatan pembangunan rumah ini yang tentunya sudah melalui dan selesai proses administrasinya yang dilakukan pokmas bersama fasilitator,” bebernya.

Bala bantuan TNI tersebut membantu masyarakat mulai dari menggali pondasi, hingga membuat struktur sampai

(Suara NTB/ari)

PERBAIKI - Gempa yang terjadi akhir Juli dan Agustus 2018 lalu menyisakan banyak kerusakan fasilitas milik pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Termasuk gedung DPRD KLU yang rusak dan tidak bisa ditempati. Bahkan, DPRD KLU harus bekerja di kantor sementara. Tampak pekerja sedang memperbaiki kantor sementara DPRD KLU yang rusak akibat gempa. atap. Mereka terbagi sebanyak 10 orang dalam tiap bagian pembangunan di satu pok-

mas. “Setelah beberapa orang itu selesai membuat pondasi, ada lagi bagian yang mem-

buat strukturnya untuk mendirikan kolomnya itu,” tandasnya. (ari)

Masyarakat Lingkar HKm Minim Ratusan WNA di KLU Ajukan KTP Elektronik Sentuhan Program Giri Menang (Suara NTB) pertama yang dilakukan berupa Kondisi masyarakat yang be- penanaman 1000 bibit kemiri rada di lingkar Hutan Ke- yang diperoleh kelompok. Karemasyarakatan (HKm) Gunung na syukurnya warga mendapatSasak Kecamatan Gerung Lom- kan bibit, mereka pun berlomba bok Barat (Lobar) banyak hidup menanam di tahun 2011. Perdi bawah kemiskinan, lantaran tumbuhan tanaman ini pun jelas mereka minim disentuh pro- dia bagus, dari jumlah 77 ribu pogram. Mereka hanya bisa hon yang ditanam di 447 hektar mendapatkan penghasilan tak sampai sekarang jelas dia sediseberapa dari pengelolaan HKm kit tanaman kemiri yang mati. tersebut, bahkan di antara mereAkan tetapi persoalannya ka memilih merantau ke luar tanaman ini tidak bisa berbuah. negeri, karena minimnya penda- Untuk mencari tahu persoalanpatan dari HKm. Warga sangat nya, pihaknya pun sampai belaberharap pemerintah memberi- jar ke Kabupaten Lombok Utara kan program agar dapat men- (KLU) terkait pengembangan kejamin mereka mendapatkan miri. Di mana, kemiri di KLU penghasilan berkesinambungan bisa berbuah selama 3 tahun. ke depan, seperti pengemban- Namun ternyata di HKm Gugan tanaman perkebunan. nungsasak tidak bisa berbuah.

Pengurus HKm Wana Sasak Padahal dari penelitian pihak Lestari Gunungsasak, Rupawan Litbang, bahwa dari sisi postur mengatakan sebelum pembu- tanam tidak ada masalah. “Ini kaan lahan HKm itu tahun 2010 jadi persoalan warga tidak bisa silam, warga membuka hutan menanam tamanan musiman secara ilegal. Namun setelah la- karena sudah tertutup, dan banhan HKm dibuka, warga dari yak hewan penganggu,”jelas dia. lima desa lingkar kawasan yang Di satu sisi kata dia, keberadaan ada di dua kecamatan masing- pohon ini justru mengganggu masing, Desa Babussalam, Kuri- penanaman musiman di lahan pan Selatan, Giri Sasak, Tempos HKm. Sehingga kata dia, jandan Kuripan Induk pun kebagian g a n lahan. Luas lahan yang dibuka salah499 hektar namun setelah diukur luasnya mencapai 477 hektar dikurangi lapangan tembak yang menjadi lokasi wisata. Jumlah masyarakat yang masuk menjadi penggarap mencapai 1400 orang lebih. “Rata-rata per orang dapat 2,5 are lokasi HKm itu,” jelasnya, Minggu (10/3).

Awal pembukaan HKm ini, warga menaman tanaman musiman seperti kacang.

Hasilnya pun cukup lumayan memberikan efek perekonomian warga lingkar hutan. Namun belakangan, tahun Rupawan 2010-2011, program pengembangan HKm

kan warga menebang pohon kemiri ini karena tak ada hasil, sedangkan mereka butuh hasil.

Namun sejauh ini masyarakat sediri tidak berani menebang pohon. Di satu sisi mereka butuh penghasilan, sementara kemiri tidak bisa berbuah.

Kondisi ini diperparah minimnya program pemerintah terhadap masyarakat lingkar HKm. Menurutnya program pemerintah di lingkar HKm tidak ada yang jalan, di samping kata dia sangat minim. Akibat minimnya program ini, kondisi masyarakat pun tak berubah dari sisi ekonomi, baik sebelum dan setelah adanya HKm tersebut. “Tidak ada perubahan, karena mereka tetap hidup miskin,”jelas dia.

Meskipun kata dia luas lahan yang digarap segitu luas, namun paling mereka bisa menanam musim hujan. Itupun kalau menanam kacang, warga harapharap cemas karena naungan pohon dan gangguan hewan sehingga otomatis hasilnya sedikit. Pada musim kemarau kata dia tidak ada hasil sebab tidak bisa menanam.

Warga sangat berharap agar pemerintah menyentuh program kepada masyarakat lingkar HKm. Seperti pengembangan di Lombok Tengah, pola pengembangannya berjenjang, sehingga ada penghasilan yang berkesinambungan, per bulan dan per tahunnya. Sementara di Gunung Sasak, jangankan dapat penghasilan namun masyarakat juga ada yang berkorban. Pemerintah perlu mendorong pengembangan tanaman perkebunan seperti kelengkeng, durian, alpukat dan tanaman bawah tegakan. “sudah kita usulkan. tapi tidak ada, tidak ada tindaklanjutnya”jelas dia. (her)

Tanjung (Suara NTB) Animo warga negara asing untuk menjadi penduduk Indonesia tergolong cukup tinggi.

Hal itu terekam dari usulan WNA untuk membuat E - KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sejak tahun lalu hingga saat ini sejumlah 438 orang.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KLU, H. Tresnahadi, SPt., Senin (11/3) mengakui berdasarkan data yang masuk di Dukcapil, jumlah WNA yang mengajukan E KTP cukup tinggi. Dari 438 orang itu, terdiri dari laki-laki 417 orang dan perempuan 21 orang.

“Mereka punya dokumen imigrasi. Dari 438 itu, yang punya Kitas (kartu izin tinggal terbatas) itu 417 orang dan yang mempunyai kartu izin tinggal tetap (Kitap) sebanyak 21 orang,” ujarnya.

Sesuai aturan perundangundangan yakni UU No. 24 tahun 2013 tentang Adminduk, maka pada pasal 3 disebutkan bahwa WNI dan WNA yang memiliki izin tetap (Kitap) boleh memiliki E-KTP. Sebaliknya WNA pemegang Kitas tidak diperbolehkan mengantongi KTP elektronik.

Untuk mengajukan E KTP ke pemerintah di mana WNA berdomisili, maka selain Kitas yang bersangkutan harus memenuhi syarat adminduk pada umumnya. Yakni, kata mantan Camat Kayangan ini, WNA harus berusia minimal 17 tahun, atau berstatus sudah kawin, atau sudah pernah kawin. “WNA ini asal negaranya bermacan-macam, cuma yang paling banyak itu mereka bertempat tinggal di Kecamatan Pemenang,” ujarnya.

Kendati usulan perekaman E KTP para WNA cukup ting-

gi, Pemda Lombok Utara untuk sementara berpedoman pada arahan dari kementerian.

Dalam hal ini, pemerintah pusat mengimbau untuk memberhentikan sementara pembuatan E KTP bagi WNA pemegang Kitap. “Makanya untuk sementara ini, kita tidak akan buatkan mereka KTP, kita stop dulu,” tegasnya.

Arahan pusat sejalan dengan antisipasi agar WNA tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) Pilpres dan Pileg. Sehubungan dengan Pemilu itu sendiri, Dukcapil KLU menjamin tidak satu pun WNA yang terdaftar di DPT sebagaimana koordinasi KPUD KLU dan Bawaslu KLU. “Kalau masalah memilih, mereka tidak punya hak pilih, karena berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, di pasal 198 ayat 1 itu, yang memiliki hak pilih adalah warga Indonesia. Kalau WNA, walaupun mereka punya e-KTP tidak boleh memilih, dia tidak ada hak pilihnya,” tegasnya.

Tresnahadi menyambung, dari 21 WNA pemegang Kitap pihaknya hanya merespon 6 orang saja. Sedangkan 15 orang lainnya, belum disetujui E-KTPnya dengan pertimbangan adanya imbauan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, dinas akan memproses pembuatan EKTP para WNA usai Pilpres berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik. “Dan memang untuk sekarang ini, belum ada yang mengajukan pembuatan.

Kalau yang 6 orang, itu adalah orang yang mangajukan sejak lama,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/her)

Banyak Minat, Investor ”Akan”Minim Realisasi Selong (Suara NTB)Investor yang ingin menanamkan investasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup banyak. Akan tetapi sejauh ini sebagian besar hanya menyatakan minat, namun minim realisasi. Hal inilah yang memunculkan pikiran investor tersebut sekadar investor akan. Datang hanya mengambil formulir pendaftaran, namun tidak kembali. Ada juga yang terindikasi menguasai lahan dan sudah melakukan ground breaking, namun tak kunjung melanjutkan pembangunan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lotim H. Jarwan saat dikonfirmasi

Suara NTB, Senin (11/3).

Menurutnya, kemunculan investor akan seperti disampaikan Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin sebelumnya ini dilihat dari indikasi investor yang sekadar menyampaikan minat.

Namun, setelah itu menghilang tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui kepastian tindak lanjutnya.

Jumlah investor akan ini dihitung ada belasan perusahaan.

Tidak dicatat betul jumlahnya, karena sekadar berlalu tanpa ada tindak lanjut. Disebut, setelah melakukan pendaftaran DPMPPTSP Lotim ini memberikan blangko yang harus diisi. Blangko pun tidak ada yang kembali.

Hal ini katanya menjadi pertan-

da investor tersebut tidaklah serius. “Daftar hilang, daftar hilang, begitu kasusnya,” tuturnya.

Syarat yang dinanti untuk dilengkapi tidak kunjung dilengkapi pihak investor. Padahal bagi Pemkab Lotim, kehadiran investasi sangat diharapkan. Bahkan didorong terus untuk terus bisa berdatangan ke Lotim untuk menanamkan modalnya di segala bidang.

Salah satu persyaratan memulai investasi adalah harus mengantongi izin operasional.

“Kita (DPMPPTSP Lotim-red) hanya bisa menunggu persyaratan tersebut,” urainya.

Melihat kenyataan investor tak serius itu, yang muncul kesannya hanya Investasi anganangan. Di mana, syarat yang bi-

asanya diminta untuk penanam modal asing (PMA), namun tak dilengkapi adalah adanya rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan gubernur. Surat rekomendasi inilah yang acap kali tidak mampu dilengkapi.

Mengenai adanya jaminan keseriusan berinvestasi itu menjadi kewenangan bupati dan wakil bupati selaku kepala daerah. Di mana ada izin prinsip dari kepala daerah yang diterbitkan kepada semua investor. Apakah bentuknya sekadar uang jaminan keseriusan investasi seperti zamannya Bupati Ali BD atau sekadar pernyataan komitmen keseriusan itu tergantung dari kebijakan bupati dan wakil bupati. (rus)

(Suara NTB/rus)

H. Jarwan

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

Banyak Penerima Ganda ANGGOTA V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ir. Isma Yatun, M.T., mengaku pihaknya banyak menemukan data penerima kartu Program Indonesia Pintar (PIP) ganda di Indonesia sejak program tersebut diluncurkan beberapA tahun yang lalu.

Pihaknya pun sudah merekomendasikan kepada kementerian penyalur kartu PIP, agar data penerima kartu PIP diperbaiki.

“Termasuk di Kementerian Agama (Kemenag) dari hasil audit yang dilakukan juga banyak ditemukan penerima kartu PIP ganda,” sebut Isma Yatun, saat menghadiri penyaluran kartu PIP oleh Kemenag RI bagi siswa madrasah serta santri asal Loteng, bertempat di Auditorium kampus IPDN NTB, Senin (11/3).

Selain itu, pihaknya juga menemukan proses penyaluran kartu PIP yang tidak tepat waktu. Termasuk juga ada bank penyalur yang menyalurkan dana dari kartu PIP tidak sesuai ketentuan. Hal ini Tidak boleh terulang lagi, karena aturan dan mekanisme penyaluran dana kartu PIP sudah ada ketentuannya.

“Temuan-temuan ini kita harapkan bisa menjadi perhatian semua pihak terkait dalam penyaluran kartu PIP. Yang ke depannya harus lebih baik,” ujarnya. Jangan sampai hanya karena persoalan-persoalan tersebut apa yang menjadi harapan pemerintah pusat dari program kartu PIP tidak tercapai, karena pemerintah pusat tentu berharap program kartu PIP bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga ketepatan waktu penyaluran maupun ketepatan sasaran penerima program sangat penting dalam mendukung sukses tidaknya program kartu PIP. BPK RI selaku pengawas eksternal berkomitmen untuk terus mengawal proses penyaluran program kartu PIP. Harapannya tentu proses penyalurannya bisa benar-benar tepat waktu dan tepat manfaatnya serta tepat sasaran, karena tidak ada artinya, program pemerintah kalau proses penyaluran tidak tepat. (kir) Isma Yatun (Suara NTB/kir)

Pemkab Usulkan 124 P3K Ditetapkan Giri Menang (Suara NTB) Kelulusan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) nampaknya berada di tangan daerah. Pasalnya pemerintah daerah (Pemda) hanya akan membayar gaji para P3K itu sesuai dengan kemampuan anggaran daerah masing-masing. Pemkab Lobar melalui BKD dan PSDM pun telah mengusulkan sebanyak 124 calon tenaga P3K yang lolos dalam rekrutmen. 124 calon P3K ini diusulkan ke Kemenpan dan RB untuk ditetapkan menjadi P3K. Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat (Lobar), H. Moch. Taufiq mengungkapkan dari 201 peserta eks Honor K2 di Lobar yang mengikuti rekrutmen P3K tersebut. Hanya sekitar 124 perserta yang memenuhui passing grade. Namun tidak semua dari jumlah peserta itu yang nampaknya akan lulus.”Tetapi tergantung daerah, daerah ini sedang menghitung dari 124 itu, kemampuan keuangan daerah berapa,” ungkap Taufiq yang dikonfirmasi di Pantai Cemara Lembar, Senin (11/3).

Perhitungan itupun memang harus dilakukan Pemkab Lobar. Mengingat pembayaran gaji dan tunjangan diserahkan kepada daerah. Sebab pihak Pemkab Lobar sangat berhati-hati. Jangan sampai peserta yang lulus justru tidak memperoleh pembayaran gaji. Bahkan ada kemungkinan hanya sebagian peserta yang justru diluluskan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Seperti yang dilakukan kabupaten/kota lainnya. “Karena kembali ke daerah, mampu uang silakan terima banyak (lulus). Kalau tidak ada uang sedikit diterima,” ujarnya.

Tidak dapat dipungkiri nantinya jika kebijakan itu diambil protes akan terjadi. Namun Pemkab harus kembali lagi melihat kemampuan anggaran daerah.

Terkecuali pihak Pemerintah Pusat siap menanggarkan gaji untuk seluruh peserta yang lolos passing grade.”Tetapi kalau dibebankan ke Pemkab ya kembali lagi, gajinya dari mana,” tanyanya. Terkait bagaimana pemilihan peserta yang akan lolos, Taufiq mengatakan kemungkinan besar akan melihat perankingan nilai yang tertinggi. Hingga kini pihaknya masih menghitung anggaran untuk jumlah peserta yang akan diluluskan. Termasuk juga kapan nantinya ditetapkannya terhitung mulai tanggal (TMT) dari peserta yang lulus. “Sesungguhnya semuanya diserahkan ke daerah,” katanya. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Penyertaan Modal Lahan LCC Atas Persetujuan Dewan Giri Menang (Suara NTB) Mantan Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) H. Umar Said, SH., menegaskan terkait penyertaan modal berupa lahan senilai Rp23 miliar dari Pemda Lobar kepada PT Tripat telah sesuai pembahasan dan persetujuan dari lembaga DPRD melalui proses paripurna. Umar menampik jika pihaknya memberikan persetujuan di belakang, tanpa dibahas bersama anggota yang lain. ‘’Yang jelas apa yang menjadi keputusan di DPRD, maka itu yang harus dilaksanakan oleh eksekutif,’’ tegasnya, Senin (11/3).

Terkait adanya tambahan lahan itu, menurut Umar hal itu kembali ke Pemda Lobar, sebab pihak dewan menyetujui sesuai dengan hasil keputusan bersama. “Secara aturan, kalau sudah disepakati dan diketok melalui paripurna, itu sebuah keputusan bersama yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi

keputusan itu,” tegas Umar.

Ditanya soal luas lahan yang diusulkan pemda ke dewan?

Umar mengaku lupa karena peristiwanya sudah lama. Yang jelas, apa yang telah diberikan persetujuan bisa dilihat di risalah persidangan dan paripurna. Terkait pembahasan lahan seluas 6 hektar, menurut dia bisa dilihat di risalah sidang tersebut. “Yang jelas keputusan itu kita ambil secara bersama dan kuorum,” tegas dia.

Umar membantah ada in-

dikasi persetujuan penambahan lahan di belakang. Sebab kata dia, pihaknya tidak berani bermain dengan keputusan lembaga, karena risalah sidang sudah lengkap dan tercatat semua, sehingga tidak berani diubah di luar kesepakatan. Kecuali, kata dia persetujuan pimpinan, bisa jadi dilakukan, namun bukan mengambil keputusan yang bersifat secret (rahasia). Sebab dalam tatib untuk pengambilan keputusan itu harus melalui paripurna.

Sementara Sekda Lobar H. Moch. Taufiq mengatakan, terkait persoalan LCC ini sudah masuk ke ranah hukum. Sejauh ini sudah ada beberapa pejabat dan mantan pejabat Lobar yang sudah dipanggil dengan hal tersebut. Pihaknya mengimbau agar pejabat yang dipanggil memenuhi panggilan dengan melengkapi data dan dokumen yang dimintai ke Kejati. Termasuk dirinya sudah dimintai keterangan terkait proses penyertaan modal mulai tahun 2010-2013 sampai dengan dampaknya hari ini.

Terkait dengan penyertaan modal Rp 25 miliar, menurut Sekda merupakan modal dasar bentuknya ada berupa dana dan tanah senilai Rp23 miliar, sehingga totalnya men-

jadi Rp25 miliar. “Itu modal dasar bentuknya berupa uang dan tanah senilai Rp 22 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp 25 miliar,”jelas Sekda.

Diketahui kata dia, Pemkab telah menyertakan modal kepada PT Tripat berupa aset daerah berbentuk tanah seluas 8,4 hektar senilai Rp 23 miliar lebih dan uang sebesar Rp 1,7 miliar lebih.

Terkait usulan penyertaan modal berupa yang membengkak, menurut sekda hal ini masuk dalam substansi pemeriksaan di Kejaksaan. Namun setahunya penyertaan modal ini ada persetujuan dari DPRD. Soal Kerjasama operasional (KSO), pemda tidak bisa mengubah, sebab hal ini sudah masuk bussiness to bussiness antara PT Tripat dengan PT Bliss. (her)

Kategori Hijau Tak Buat Dukcapil Terlena Giri Menang (Suara NTB) Pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) masuk kategori hijau alias bagus berdasarkan hasil evaluasi tindak lanjut penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penilaian inipun tak lantas membuat jajaran Dinas Dukcapil terlena, namun instansi terkait terus berupaya meningkatkan SDM aparatur dalam hal pelayanan publik dengan memberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pekan lalu.

Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H. Muridun mengatakan, hasil penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik di Lobar secara umum merah.

Namun khusus Dukcapil masuk kuning. Berdasarkan penilaian ini, pihaknya pun berupaya menindaklanjuti dengan terus melakukan pembenahan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Ombudsman terkait pembenahan pelayanan tersebut. “Setelah ada temuan Ombudsman itu langsung kita sempurnakan dan pada wakturapim terakhir kemarin kami sudah hijau,” katanya, Senin (11/3).

Pihaknya intens turun ke lapangan untuk menyerap masukan dan keluhan warga sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan pelayanan. Salah satu tolok ukur penilaian Ombudsman dari sisi inovasi dan terobosan yang dibuat OPD, pihakn-

ya sudah menerapkan sejumah inovasi yakni Gerasak (Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan), Minyak Harum (Minta Satu Dapat Banyak Layani Dengan Tersenyum) dan Pelayanan Malam (Lamar).

Pelayanan malam ini di Indonesia hanya dilakukan di Lobar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Dukcapil, Fathurrahman mengatakan pihaknya memberikan bimtek peningkatan kapasitas aparatur melibatkan seluruh pegawai 52 jajaran ASN dan 38 orang tenaga kontrak lingkup Dinas Dukcapil.

Menurut kegiatan ini sengaja diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak di kantor untuk menjadi penyegaran buat para staf. “Biar mereka tidak jenuh dan untuk menjadi penyegaran setelah full memberikan layanan ke masyarakat,” tutur Fathurrahman.

Fathurrahman menambahkan, dengan pelatihan ini pihaknya menghargai kinerja staf yang bekerja sampai harus memberikan layanan malam hari dua kali dalam seminggu. Kegiatan ini, imbuh Fathurrahman, ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan.

Selain itu untuk meningkatkan pemahaman akan regulasi, penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur, bagaimana berkomunikasi yang efektif, dan bisa bersinergi serta meningkatkan kekompakan antar aparatur di Dinas Dukcapil. (her)

(Suara NTB/ist)

GERASAK - Pelayanan Adminduk Gerasak yang dilakukan Dinas Dukcapil Lobar.

(Suara NTB/Humas Lobar)

TURUN - Ketua PKK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid saat turun melihat pengolahan sampah di Dusun Bebae, Desa Lingsar.

PKK Lobar Aktif Dukung ’’Zero Waste’’ Giri Menang (Suara NTB) – TP PKK Lombok Barat (Lobar) intens mendukung program NTB Zero Waste yang digalakkan oleh Pemprov NTB. Upaya mendukung program ini, pihak TP PKK menggelar berbagai kegiatan mulai dari penilaian lomba kebersihan antar-OPD hingga turun melakukan pembinaan tentang pemilahan sampah ke kalangan masyarakat bawah. Lomba kebersihan ini sebagai salah satu rangkaian perayaan HUT Lobar ke 61.

Kegiatan pembinaan dilakukan Ketua TP PKK Hj. Khairatun Fauzan Khalid usai melakukan pembinaan Posyandu di Desa Pakuan, Kecamatan Narmada beberapa hari lalu. Hj. Khairatun dan rombongan meninjau pengolohan sampah yang berada di Dusun Bebae, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar. Di sini terdapat pengolahan sampah organik dengan teknologi black soldier fly (tentara lalat hitam).

Pengolahan sampah dengan tekhnologi tentara hitam ini merupakan program Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan program zero waste, yakni menciptakan lingkungan bersih dan sehat di NTB.

Kita akan terus menggalakkan Program Zero Waste ini, sasarannya juga ke ibu-ibu rumah tangga. Kalau dari bawah kita galakkan zero waste, Insya Allah sampah bisa kita atasi di Lombok Barat khususnya dan NTB pada umumnya,” katanya.

Menurutnya, sampah erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang tak mungkin terpisahkan. Masyarakat harus sadar bahwa persoalan sampah sangat penting dan bersungguhsungguh memperjuangkan kebersihan lingkungan sekitar.

Sementara itu Camat Lingsar Jamaludin menjelaskan, pengolahan sampah dengan teknologi tentara hitam di Lingsar sudah berjalan sejak diluncurkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah November 2018 lalu. Menurutnya, saat ini tentara hitam yang bertugas mengurangi sampah rumah tangga ini masih kekurangan bahan sampah untuk dihabiskan.

“Kebutuhan kita sehari pengolahan sampah di sini dengan pasukan tentara hitam sekitar 2-5 ton sampah. Saat ini yang sudah terpenuhi 700 kg.

Rencananya Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat melalui kecamatan akan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa agar nanti proses pengangkutannya itu difasilitasi melalui anggaran dana desa. Dengan begitu juga akan ada keuntungan antara pengolah sampah dengan pemilik sampah. Untuk di tempat ini sampah yang sudah dipilah bisa menjadi pupuk organik,” terangnya.

Sementara itu dalam rangka menyambut HUT Lobar Ke61, Ketua TP-PKK Lobar juga dilibatkan dalam penilaian kebersihan kantor OPD yang sudah dimulai sejak 4 Maret lalu. Indikator yang dinilai antara lain kebersihan gedung meliputi ruang kerja, ruang rapat, toilet dan sebagainya. Indikator selanjutnya yakni area hijau, dan sirkulasi udara dan air di masingmasing SKPD. Khairatun mengatakan Lomba kebersihan bukan sekedar mencari pemenang, tetapi ada pesan bahwa kebersihan di Lobar harus tetap dijaga, serta gedung perkantoran harus dirawat. Hal itu dimaksudkan untuk memberi rasa nyaman bagi masyarakat serta nyaman untuk pegawai dalam memberikan pelayanan. (her)

Dewan Loteng Mulai Tempati Gedung Baru 266 Kepsek di Loteng Dimutasi Praya (Suara NTB) Setelah diresmikan pada tanggal 1 Februari 2019, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai menempati gedung DPRD Loteng yang baru di Kelurahan Jontlak, Senin (11/3). Termasuk staf di Sekretariat DPRD Loteng juga sudah mulai beraktivitas di gedung yang dibangun dengan anggaran mencapai hingga Rp76 miliar tersebut.

Pantauan Suara NTB, menunjukkan pada hari pertama aktivitas di gedung baru belum sepenuhnya normal.

Para pegawai Sekretariat DPRD Loteng masih sibuk berbenah menata ruang kerja masing-masing. Hilir mudik truk pengangkut mebel serta barang-barang dari gedung lama pun masih terlihat.

“Karena baru, aktivitas belum sepenuhnya normal. Mungkin butuh beberapa hari lagi, baru aktivitas berjalan normal,” aku Ketua DPRD Loteng, H.Achmad Puaddi FT. S.E., kepada wartawan. Dikatakannya, di gedung DPRD Loteng yang baru tersebut masih ada beberapa pekerjaan yang belum tuntas.

Misalnya, pemasangan interior di beberapa ruang komisi serta fraksi di gedung sebelah timur DPRD Loteng, sehingga untuk sementara aktiv-

itas anggota DPRD Loteng akan berlangsung di gedung Sekretariat DPRD Loteng.

“Untuk gedung sekretariat dengan anggota DPRD Loteng beda. Tapi karena masih ada pekerjaan, maka sementara aktivitas anggota DPRD Loteng dipusatkan di gedung Sekretariat DPRD Loteng,” tambahnya.

Ditandai Hearing Kades Sebelumnya pada Senin pagi di hari pertama penggunaan gedung DPRD Loteng yang baru, ratusan kepala desa (kades) datang melakukan hearing dengan Ketua DPRD Loteng bersama anggota Ko-

misi IV DPRD Loteng. Kedatangan para kades tersebut meminta dimediasi penyelesaian data penerima program bantuan sosial beras sejahtera (rastra) tahun 2019 serta persoalan pemberhentian aparat desa di sejumlah desa.

Para kades berharap, DPRD Loteng bisa mendorong pemerintah pusat supaya mengubah regulasi terkait penyaluran rastra dengan mempertimbangkan kondisi di bawah, jika dengan pola pembagian sekarang berdasarkan penerima itu bisa memicu konflik di bawah, karena data penerima rastra banyak keliru. Untuk kades

(Suara NTB/kir)

HEARING - Ratusan kades menggelar hearing di gedung DPRD Loteng yang baru, Senin (11/3).

diperkenankan untuk membagi rata kepada masyarakat yang memang berhak.

Tidak hanya itu, para kades berharap DPRD Loteng bisa mendorong pemerintah daerah supaya menegakkan aturan soal larangan aparat desa terlibat kampanye atau politik praktis saat gelaran pilkades sebelumnya. Karena banyak aparat desa yang disinyalir terlibat politik praktis serta berkampanye, sehingga ada beberapa desa yang memecat aparat desa tersebut, namun justru disalahkan oleh pemerintah daerah. Bahkan ada kades yang sampai diberikan surat peringatan oleh Bupati Loteng. “Intinya pemerintah daerah jangan terlalu cepat mengambil kebijakan. Harus dikaji mendalam dulu. Nah, kita berharap dewan bisa mendorong itu,” sebut Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng, Sahim.

Terkait tuntutan tersebut, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT.S.E., mengaku akan segera mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah supaya segera ada solusi terbaik. Bila perlu itu akan menjadi bahan rekomendasi DPRD Loteng ke Pemkab Loteng ke depan. “Semua aspirasi akan kita perjuangan sesuai batasan dan kewenangan yang kita miliki,” timpal politisi asal Partai Golkar ini. (kir)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 266 kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (11/3) dimutasi. Pengambilan sumpah jabatan kepsek baru dipimpin langsung Wabup Loteng, H. L. Pathul Bahri, S.IP., bertempat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng. Mutasi kepsek ini menjadi yang pertama sejak tahun 2016 silam.

Banyaknya kepsek yang dilantik tersebut menyusul banyaknya jabatan kepsek yang lowong. Dari total 266 kepsek yang dimutasi, beberapa di antaranya merupakan kepala SMP, di antaranya, Kepala SMP Negeri 4 Praya Tengah, Agus Sanjaya dimutasi sebagai Kepala SMPN 4 Praya. Adapun Kepala SMP Negeri 4 Praya yang lama, Kadri, dimutasi sebagai Kepala SMPNegeri 2 Praya.

Sedangkan jabatan SMP Negeri 4 Praya Tengah diisi oleh Danung, S.Pd. Sementara Kepala SMP Negeri 2 Praya dijabat oleh Muhlis, S.Pd. Kemudian Bohari, S,Pd., Kepala SMP 1 Praya Timur ditunjuk sebagai Kepala SMPN 2 Praya Timur dan sisanya merupakan Kepala SD. “Dengan mutasi ini kita berharap proses belajar mengajar bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul

(Suara NTB/kir)

MUTASI - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, memimpin pengambilan sumpah jabatan ratusan kepsek di Loteng, di gedung DPRD Loteng yang lama, Senin (11/3).

Bahri, S.IP., saat memberikan sambutan di hadapan kepsek yang dimutasi.

Menurutnya, jabatan kepsek merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Jabatan kepsek ini bukanlah tujuan. Tetapi amanah jadi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Pathul mengatakan yang paling penting sekarang ialah bagaimana kepsek yang baru bisa tetap menjaga kondusivitas di sekolah masing-masing. Terlebih saat ini sudah mendekati Ujian Nasional

(UN), sehingga kondusivitas sangat penting demi menjamin proses belajar mengajar bisa berjalan baik.

Lebih lanjut Wabup Loteng menambahkan, kepsek memainkan peran vital dalam upaya mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah ini.

Itu artinya, kepsek juga memegang peran dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan erat hubungan dengan kualitas SDM. “Semakin tinggi kualitas SDM masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat tentunya bisa lebih baik,” tandasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pertanian sudah menyalurkan pupuk bersubsidi berbagai jenis untuk tanam Musim Hujan (MH). Dari penyaluran yang dilakukan, sampai saat ini ketersediaannya masih aman.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin, Senin (11/3) menyebutkan, quota pupuk bersubsidi untuk Sumbawa tahun 2019 sebanyak 52.796 ton. Terdiri dari pupuk urea 30.402 ton, NPK 14.774 ton, ZA 4.584 ton, Thalifuddin SP-36 834 ton, dan organic 2.202 ton. Sampai dengan bulan Januari yang sudah direalisasikan totalnya 9.042,93 ton. Rinciannya, urea 5.956,35 ton, NPK 2.383,45 ton, ZA 479,45 ton, SP-36 102,40 ton, dan organic 121,28 ton. “Jadi total realisasi hingga Januari sebanyak 9.042,93 ton,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari penyaluran yang dilakukan, sisa quota yang tersedia sebanyak 43.753,07 ton. Jumlah tersebut masih cukup banyak. Apalagi dari pengecekan, untuk sementara di setiap pengecer masih terdapat persediaan.

“Kalau dilihat dari yang sudah direalisasikan, sisa quota pupuk subsidi masih banyak. Nanti di MK 1 itu baru pake sebagian.

Yang paling banyak di MH bulan November atau Desember. Itu tempat banyaknya. Sekarang untuk sementara tersedia. Sudah di monitor di pengecer juga masih tersedia,” terangnya.

Jika dilihat permintaan dalam RDKK, petani mengusulkan 250 kilogram perhektar. Tentunya jika dilihat dari quota yang diberikan, pembagiannya tidak bisa diberikan sesuai dengan permintaan yang ada. Karena nantinya akan ada yang tidak mendapatkan. Makanya pihaknya berupaya supaya petani mendapatkan pupuk bersubsidi ini.

“Subsidi pemerintah segitu, walaupun RDKK 250. Kalau ada yang dikasih sampai 250, berarti ada yang tidak dapat. Sekarang kita kontrol itu bagaimana supaya mereka dapat semua,” jelasnya.

Sekarang ini, lanjutnya, selain pupuk bersubsidi juga ada pupuk non subsidi. Dimana pihak swasta menyediakan pupuk non subsidi tersebut yang harganya lebih mahal dari subsidi. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi kekurangan. “Kan sekarang juga ada pupuk non subdsidi untuk mengantisipasi mungkin ada kurang. Kalau mampu bisa beli. Ada tempat dibeli,” tukasnya.

Pihaknya berharap kepada petani agar tidak berlebihan dalam menggunakan pupuk dan mengikuti teknis yang disampaikan PPL. Selain itu jika ada yang mengatakan puppuk terbatas, agar disarankan untuk menghubungi pihaknya supaya segera ditindaklanjuti. Dimana untuk sementara ini, di setiap pengecer masih tersedia. (arn/ind)

RTH di KSB Masih Terbatas Taliwang (Suara NTB) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sumbawa Barat, hingga saat ini dianggap belum maksimal. Dari 30 persen yang diperuntukkan oleh UU, yang tersedia saat ini baru ada satu (Taman Tiangnam). Itupun luasannya hanya sekitar 8 are, sehingga belum bisa mengakomodir total luas RTH sesuai ketentuan.

“Memang untuk ketersediaan RTH di KSB masih belum maksimal, karena baru satu yang terbangun. Kita juga sudah mengupayakan untuk kembali menambah RTH, tetapi karena dana yang minim hingga kini tidak kunjung ada kejelasan. Kita juga sudah mulai menyiapkan lahan di dua lokasi yang agar memenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada Suara NTB,melalui Kabid Pertamanan Amrullah S. Ap, Senin (11/3).

Dikatakannya, sesuai dengan amanah UU Nomor 26 tahun 2007, suatu kota harus memiliki minimal 30 persen RTH dari total luas wilayah yang ada. Sementara untuk KSB baru ada satu yang tersedia itupun tidak cukup luas dari yang diprioritaskan. Pihak terkait juga berencana untuk membangun dua taman baru lagi. Adapun lokasi pembangunan tersebut yakni berada di simpang berang (Lokasi SMA Muhammadiyah saat ini) dan alun-alun kota Taliwang.

Tetapi sampai dengan saat ini belum diintervensi oleh Pemerintah karena anggarannya yang masih minim. Pihak terkait juga sudah mengusulkan ke Kementerian terkait untuk bisa dibantu, tapi hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Kita sudah siapkan dua lokasi untuk bisa dibangun RTH, tapi sejak kita usulkan tahun 2017 lalu sampai dengan saat belum ada kejelasan. Akibatnya kita ketersediaan RTH kita masih sangat terbatas,” sebutnya.

Ditambahkannya, sementara untuk komplek KTC, saat ini telah dijadikan sebagai hutan kota. Hanya saja untuk hutan kota juga masih belum cukup maksimal karena banyaknya kayu yang mati dan rusak. Makanya pihak terkait berencana untuk menanam kembali pohon di Lingkungan KTC sehingga fungsi sebagai hutan kota bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Sementara kaitannya dengan ketersediaan RTH lain, pihak terkait akan kembali menyuarakan ke Pemerintah Pusat untuk diintervensi kembali. Karena jika dilakukan oleh daerah anggarannya tidak maksimal untuk memenuhi fasilitas pendukung lainnya.

“Kita tetap upayakan supaya RTH bisa terpenuhi di KSB, begitupun juga dengan hutan kota juga akan terus kita maksimalkan,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

Stok Pupuk Bersubsidi di Sumbawa Masih Aman

Halaman 6

Terkendala SPJ, Puluhan Miliar Dana Bencana Belum Terserap Taliwang (Suara NTB) Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar, MM, menyebutkan, sisa saldo penanganan rehab dan rekon rumah pasca gempa yang belum terserap mencapai Rp20,4 miliar. Lambatnya penyerapan anggaran terjadi lantaran SPJ pengunaan dananya belum juga dilaporkan. Baik untuk rusak sedang, ringan, maupun berat dari total dana yang sudah ditransfer Rp109,3 miliar ke rekening Pokmas.

“Kalau dari segi serapan anggarannya memang masih belum maksimal yakni sekitar 70 persen dengan total sekitar 5.920 unit rumah di tahap pertama dan kedua. Sementara untuk progres pekerjaan fisik rata-rata sudah ada yang mencapai angka 80-90 persen. Karena masalahnya di SPJ, kita sudah minta kepada Pokmas untuk segera me-

laporkan progresnya, supaya dana yang mengendap segera terserap,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (11/3).

Dikatakannya, terkait dengan serapan yang masih bergerak lambat tersebut pihak terkait dalam waktu dekat ini akan kembali memanggil Pokmas dan para fasilitator untuk mempercepat serapannya. Termasuk juga dengan

masalah SPJ penggunaan dana yang belum dilaporkan juga akan diminta agar bisa segera dilaporkan. Karena jika SPJ molor, maka anggaran sisa yang belum ditransfer akan ditunda terlebih dahulu. Jika dihentikan, maka percepatan rehab/ rekon yang akan dilakukan juga akan molor, sehingga masyarakat akan dirugikan nantinya.

“Meskipun tidak ada

batasan waktu untuk menyerahkan SPJ ini, tapi kita berharap supaya dipercepat. Jika terlambat, dikhawatirkan penanganan selanjutnya juga akan terhenti karena anggarannya sudah habis,” sebutnya.

Disinggung mengenai sisa anggaran yang belum ditransfer sekitar Rp177 miliar, dia mengatakan hingga saat ini belum ada kejelasan untuk ditransfer. Padahal komitmen Pemerintah tahun 2018, anggarannya akan ditransfer paling lambat awal tahun 2019 sudah tuntas semuanya tanpa terkecuali.

Pihak terkait juga tidak mengetahui alasan pasti terkait sisa anggaran yang belum

ditransfer tersebut. Bisa jadi karena, kondisi keuangan negara yang sudah defisit dengan banyaknya bencana di tahun 2018 atau masalah lainnya. Tapi yang jelas, pihak terkait tetap berharap supaya sisa anggaran itu segera ditransfer. Sehingga target penanganan gempa tuntas bulan Maret segera terealisasi.

“Kami sudah bersurat secara resmi supaya anggaran sisa tersebut, bisa segera ditransfer tetapi faktanya belum ada kejelasan. Makanya kita pesimis jika target untuk penanganan gempa kita tuntas di akhir Maret. Tapi yang jelas kita tidak akan berhenti menagih sisa anggaran itu,” tukasnya. (ils)

Pelipatan Surat Suara Libatkan Ratusan Relawan Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa mulai melakukan pelipatan surat suara Pemilu 2019 pada Senin (11/3) kemarin. Pelipatan tersebut melibatkan ratusan relawan bertempat di salah satu gudang logistik KPU setempat (Islamic Center Sumbawa).

Koordinator Divisi Tekhnis Penyelenggara KPU Kabupaten Sumbawa, Aryati, S.Pd.I menyampaikan, tahapan yang dilakukan saat ini adalah pensortiran dan pelipatan surat suara untuk Pilpres dan DPD RI. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan relawan masyarakat. “Pada hari ini kita melibatkan relawan masyarakat untuk melakukan pelipatan surat suara. Relawan ini cukup banyak, sekitar 250,” ujarnya.

Dijelaskannya, total surat suara yang sedang dilipat sebanyak 337.250 lembar untuk Pilpres dan 337.250 lembar untuk DPD. Sedangkan surat suara untuk DPR RI maupun provinsi dan kabupaten/kota belum diterima. “Hari ini untuk Pilpres dan DPD. Karena surat suara yang kita terima pada hari ini hanya surat suara Pilpres dan DPD. Maka itu dulu yang kita lipat. Sambil menunggu surat suara DPR RI, provinsi dan kabupaten kota,” terangnya.

Diakuinya, relawan yang dilibatkan sudah digeledah terlebih dahulu. Hal ini guna memastikan proses sortir agar tidak terjadi kerusakan surat suara ataupun ada masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu.

“Proses SOP kita pada hari ini sangat ketat. Sehingga yang masuk untuk melipat surat suara itu harus clean.

Baik dari kepentingan politik maupun alat-alat yang dibawah itu steril. Tidak boleh membawa selain surat suara yang akan mereka lipat pada saat pelipatan surat suara,” tukas Aryati.

Relawan ini, lanjutnya, selain melipat surat suara juga mensortir.

Artinya jika ada surat suara rusak, ada tanda coblosan karena salah cetak di pabrik, kemudian surat suara

(Suara NTB/ind)

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

PELIPATAN - Tampak suasana pelipatan surat suara di gudang KPU Kabupaten Sumbawa, Senin (11/3). miring, itu juga menjadi bagian dari pensortiran. Jika ditemukan, mereka wajib melaporkan supaya bisa disortir mana suara yang rusak dan tidak. Sehingga pada saat didistribusi, pemilih tidak dirugikan dengan banyaknya surat suara rusak. “Tentu kita akan sortir mana kategori surat suara yang rusak, keliru percetakannya, dan mana surat suara yang benar-benar bisa digunakan pemilih tapa ada coblosan tertentu. Kalau ditemukan surat suara yang rusak, kita akan komunikasikan kembali dengan pusat, kalau misal-

nya banyak,” jelasnya.

Sementara Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbawa, Lukman Hakim menyebutkan, pihaknya dari Bawaslu cukup jelas tugas dan fungsinya dalam pengawasan. Supaya proses pensortiran ini berjalan dengan tertib, aman dan sesuai dengan SOP yang ditentukan.

Makanya pihaknya menekankan kepada KPU agar tetap teliti dan memastikan surat suara tidak tercoblos dan tidak tertukar. Kemudian relawan juga harus betul-betul diperhatikan, jangan

Target Jalan Mantap dan RSUD Harus Dikawal Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, meminta isu penting untuk dapat dikawal secara cermat.

Yaitu pencapaian 100 persen jalan mantap dan pembangunan RSUD yang representatif. Diharapkan semua stakeholder pembangunan dapat bersinergi, menggalang kekuatan dan strategi untuk dapat mengejar ketertinggalan dalam dua indikator tersebut.

Arahan tersebut disampaikan Sekda dalam konsultasi publik Bappeda dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, Senin (11/3). Pemkab tentu berupaya maksimal untuk mengejar pencapaian targettarget yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Baik melalui optimalisasi APBD Kabupaten maupun mengupayakan sinergitas dengan sumber-sumber pendanaan lain seperti APBN maupun APBD Provinsi. Termasuk juga dari pihak eksternal pemerintah.

Sekda juga minta kepada Kepala BPKAD agar dapat menganggarkan PAD sebesar 30 persen untuk infrastruktur. Serta minta perhatian khusus Kepada Bappeda agar dapat memper-

(Suara NTB/arn)

ARAHAN - Sekda Sumbawa, H. Rasyidi saat memberikan arahan di Konsultasi Publik Bappeda dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, Senin (11/3). hatikan tentang anggaran di Dinas Lingkungan Hidup. Agar masalah sampah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

“Kepentingan pemerintah yang pertama dan utama adalah bagaimana agar rakyat terpenuhi segala kebutuhannya dan apa yang diinginkannya,” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Sumbawa Ir. H. Junaidi, M.Si melaporkan, pelaksanaan konsultasi pub-

lik diharapkan akan menghasilkan output berupa masukan, saran dan kritik terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan peserta.

Dengan peserta sejumlah 100 orang yang terdiri dari Kepala OPD, unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh Masyarakat, FK2D, Forum Anak, dan organisasi-organisasi lainnya yang menjadi stakeholder pembangunan daerah. (arn)

Lokasi Pelabuhan Teluk Santong Mulai Disurvei Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencana pembangunan Pelabuhan Teluk Santong, Kabupaten Sumbawa sudah mendapat angin segar dari pemerintah pusat. Pasalnya di lokasi setempat kini sudah dilakukan survei guna mendapatkan data lengkap.

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menyampaikan, belum lama ini sudah dilakukan ekspose beberapa waktu lalu terkait pembangunan Pelabuhan Teluk Santong. Ekspose tersebut dilakukan bersama tim Pelindo 3 dari Surabaya yang merupakan salah satu provider di bidang Kepelabuhan. Kini tim tersebut sudah melakukan survei di lokasi.

“Kita sudah melakukan ekspose bersama tim Pelindo 3 dari Surabaya. Progres terbaru yaitu tim Pelindo 3 yang merupakan BUMN daripada pemerintah pusat dalam bidang kepelabuhan sudah turun melakukan survei ke lokasi,” ujarnya.

Dijelaskannya, survei ini dilakukan untuk mendapatkan data lengkap di lokasi. Baik dari

segi potensi ekonomi, sosial dan khususnya kepelabuhanan. “Kalau sudah turun survei paling tidak nanti dari hasil survei mereka akan menganalisa data-data yang ada. Apakah nanti pembangunan pelabuhan itu akan memberikan dampak positif atau dampak negatif,” terangnya.

Sementara ini, pihaknya sudah menyiapkan dokumen. Diantaranya Feasibility Study (FS) yang sudah dilakukan pada tahun 2014. Kemudian sekarang juga sedang proses mengalih fungsikan lahan sekitar 300 hektar yang masuk dalam kawasan. Selain itu, akses jalan juga sudah didesain pada tahun 2017 lalu sepanjang 4,5 kilometer dari jalan negara masuk ke akses rencana pelabuhan. Semua dokumen yang saat ini diperlukan, sebagiannya sudah selesai dan sebagian masih dalam proses. Pihaknya akan berupaya menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dalam tahun ini, sehingga pelabuhan yang diharapkan bisa terwujud. “Kita berdoa semoga Pelabuhan Teluk Santong ini bisa terwujud Insya Allah dalam setahun atau dua tahun kedepan,” tandasnya. (ind)

sampai mereka menyalah gunakan surat suara ini. Karena sudah jelas ketentuan pidananya jika diketahui ada relawan atau petugas dalam persortiran menyalahgunakan surat suara.

“Karena itu dari kami Bawaslu menempatkan personil kami mengawasi betul dari awal persortiran ini. Karena kita tidak tau ini dari masyarakat umum. Bisa saja ada simpatisan partai atau calon tertentu yang sengaja disusupi. Kami harapkan kepada KPU agar sesuai dengan tertib dan SOP yang ditentukan,” pungkasnya. (ind)

Labuhan Lalar akan Ambil Alih Fungsi Benete Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menyiapkan dermaga Labuhan Lalar untuk mengambil alih fungsi dermaga umum Benete. Sebagaimana diketahui, dermaga Benete di Kecamatan Maluk itu masuk dalam area rencana pembangunan pabrik smelter yang akan didirikan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Kepala Dishub KSB, Ir. Irhas. R. Rayes, M.Si menjelaskan, persiapan pengalihan fungsi dermaga Benete ke dermaga Labuhan lalar yang dilakukan pihaknya masih sebatas administrasi. Sejumlah kelengkapan administrasi pelabuhan milik Pemda KSB itu saat ini telah disusun untuk mendukung jika nantinya seluruh fungsi dermaga Benete ditutup setelah pembangunan smelter.

“Kalau smelter selesai kan, (dermaga) Benete tidak bisa lagi difungsikan untuk umum. Jadi kami usulkan Labuhan Lalar yang ambil alih,” katanya.

Sejumlah kelengkapan administrasi yang telah dan tengah disiapkan Dishub itu.

Diantaranya Rencana Induk Pengembangan (RIP) dermaga Labuhan Lalar, AMDAL pengembangan serta dokumen-dokumen izin lainnya sesuai pemanfaatannya nanti.

“Kalau RIP-nya sudah selesai.

Tinggal izin-izinnya saja yang memang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah lebih tinggi,” sebut Irhas.

Ia mengatakan, keberadaan dermaga Labuhan Lalar untuk menggantikan dermaga umum Benete sudah cukup representatif. Selain masih dalam satu wilayah administrasi, Pemda KSB selama ini sudah menyiapkan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan sebuah dermaga umum.

“Nanti kalau butuh pengembangan kita sudah punya RIP-nya. Dalam RIP itu sudah lengkap mau seperti apa nanti dermaga Labuhan Lalar tinggal dibuat saja sesuai kebutuhan,” klaimnya.

Sementara ini, keberadaan dermaga milik Pemda KSB itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemda KSB dalam 3 tahun terakhir terus mengupayakan untuk menggunakan dermaga di kecamatan Taliwang itu dengan menjadi kerja sama berbagai pihak. Untuk dermaga penumpang, Pemda KSB sempat mencoba mengundang kehadiran pelayaran kapal cepat melayani KSB - Pulau Lombok, tetapi tidak berjalan mulus.

Terbaru Pemda KSB menjalin kerja sama dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk kegiatan aktivitas bongkar batubara kebutuhan PLTU Kertasari. Namun belakangan juga tersendat setelah adanya protes warga nelayan desa Labuhan Lalar yang menilai aktivitas pembongkaran batubara di dermaga Labuhan Lalar mengganggu mereka. (bug)

Dermaga Labuhan Lalar (Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

Halaman 7

Tuntut Kenaikan Harga Jagung, Warga Dua Desa Blokade Jalan (Suara NTB/jun)

KECEWA - Sejumlah pedagang di lokasi panen raya jagung kecewa agenda tersebut batal akibat aksi blokade jalan oleh sekelompok warga, Senin (11/3).

Aksi Blokade Jalan Dinilai Coreng Martabat Daerah Dompu (Suara NTB) – Aksi blokade jalan oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Desa Serakapi dan Saneo saat kunjungan Dirjen TP Kementan RI, Dr. Sumarjo Gatot Irianto untuk panen raya jagung di So Sori Kada Desa Saneo Kecamatan Woja, Senin (11/3) tidak sepenuhnya mendapat respon positif dari warga setempat. Bahkan ada anggapan aksi yang berujung pada pembatalan agenda panen raya tersebut telah mencoreng martabat daerah.

Salah seorang warga, Firman kepada wartawan mengaku, cukup menyayangkan cara sekelompok warga menyampaikan aspirasi tersebut. Selain bertentangan dengan aturan karena mengganggu pengguna jalan, juga dianggap mencoreng nama baik daerah. Apalagi wilayah ini diketahui telah mampu meningkatkan pendapat warganya melalui komoditi unggulan tersebut.

“Pastinya kami merasa kecewa dengan aksi kawan-kawan itu. Apalagi ini kan tamu dari pusat. Kemungkinan ini akan mencoreng maratabat daerah,” kata dia di lokasi panen raya.

Sebagai tuan rumah yang baik, menurut dia, tuntutan menaikan harga jagung sebagaimana yang diharapkan sebagian besar petani harusnya disampaikan saat agenda panen raya berlangsung. Bukan justru menutup jalan utama yang akan dilalui Dirjen TP Kementan beserta rombongannya.

Dengan cara itu, lanjut Firman, warga akan bisa mendengar dan menyaksikan sendiri bagaimana komitmen pemerintah dalam merespon tuntutannya. “Kalau memang setelah menyampaikan aspirasi lalu pemerintah tidak memiliki niat memperjuangkan itu baru bisa dilakukan aksi,” ujarnya.

Tidak saja Aliansi Pemuda Serakapi dan Saneo yang rugi lantaran tidak mendapat kejelasan apa-apa soal harga jagung kering dari Dirjen TP Kementan RI, tetapi warga setempat yang sudah menyiapkan sedemikian rupa acara ini ikut menjadi korbannya, termasuk anak-anak muda Saneo yang sudah jauhjauh hari menyiapkan lokasi parkir khusus bagi para tamu untuk bisa mengambil keuntungan dari agenda tersebut.

Sementara itu, salah seorang PKL, Asia menanggapi batalnya panen raya jagung di So Sori Kada Desa Saneo tersebut mengaku kecewa, terlebih mengecam aksi blokade jalan yang dilakukan sekelompok warga tersebut. Pasalnya, dari agenda ini besar harapannya bisa membantu perekonomian keluarga dengan menjual jajanan ringan yang diperlukan para tamu.

“Pasti kecewa dan harusnya dibubarkan paksa oleh aparat karena tidak semua setuju dengan aksi itu. Kalau mau aksi harusnya disini (lokasi penen raya),” tandasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Kedatangan Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI, Dr. Sumarjo Gatot Irianto untuk panen raya jagung di So Sori Kada Desa Saneo disambut aksi blokade jalan. Warga dua desa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Serakapi dan Saneo menuntut kenaikan harga jagung. Aksi itu berujung pembatalan kegiatan yang sudah dirancang sebulan terakhir.

Korlap aksi, Abdul Haris kepada Suara NTB menjelaskan, blokade jalan utama menuju lokasi panen raya jagung ini sengaja dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga setelah mengetahui turunnya harga jagung di tingkat pengusaha gudang, yakni Rp3.300/Kg untuk jagung kering. Sementara jagung basah paling tinggi diambil Rp2.200/Kg. “Sebagai petani jagung kami merasa kecewa dengan harga jagung yang begitu rendah ini. Keinginan kita naikan harga jagung dan stop impor,” tegasnya.

Tuntutan menaikkan harga jagung kering menjadi Rp4.400/Kg tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, biaya produksi selama ini cukup besar. Baik untuk keperluan di masa tanam, perawatan hingga panen. Ketika pemerintah tetap bertahan dengan patokan harga yang ada, dipastikan petani akan mengalami kerugian.

Aksi blokade jalan yang melibatkan warga dua desa ini, lanjut dia, baru akan berakhir ketika Dirjen TP Kementan dan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mau membuat pernyataan bersedia menaikan harga jagung.

Orator aksi lainnya yang merupakan Ketua BPD Desa Serakapi, Idhar juga menyampaikan tuntutan yang sama.

Bahkan ia bersedia menggelar aksi blokade jalan seorang diri jika masyarakat dan kelompok demonstran berniat mengizinkan Dirjen TP Kementan RI

untuk mengisi agenda tahunan tersebut sebelum adanya kejelasan terkait harga jagung.

“Masyarakat saya tidak bisa memaksa, tapi pribadi saya tidak menginginkan (Dirjen Kementan) ke lokasi panen raya. Karena selaku Ketua BPD Serakapi saya tidak tau ada panen raya, hari ini baru ada negosiasi pemerintah.

Kalau semua masyarakat tetap ke lokasi saya siap sendiri disini memblokade jalan, itu komitmen saya,” tegasnya.

Sementara itu, Kades Serakapi Sastromijoyo dikonfirmasi soal tidak adanya pemberitahuan awal terkait agenda panen raya jagung tersebut dengan tegas membantahnya. Bahkan tidak saja Ketua BPD, warga setempat pun sudah diinformasi terkait kegiatan ini.

Menurut dia, aksi blokade jalan oleh sekelompok warga ini sangat disayangkan.

Harusnya, selaku tuan rumah bersama Desa Saneo mereka patut merasa bangga lantaran wilayahnya dipilih sebagai pusat panen raya komoditi unggulan tersebut, bukan malah menolak kendatangan pemerintah pusat hanya karena mendengar informasi adanya harga jagung kering Rp5.700/Kg di sejumlah wilayah, padahal kabar tersebut belum tentu benar.

“Korlap dan humas massa sudah saya temui, saya sampaikan dan sangat mengharapkan tidak diganggu orang yang akan panen raya.

Karena kita (Pemkab Dompu) yang mengundang harusnya

Muslimin HMY

kita merasa bersyukur dan berterimakasih bahwa orang pusat mau menginjak tanah kita di Serakapi dan Saneo.

Jelas aksi ini sangat kami sayangkan,” pungkasnya.

Pantauan Suara NTB di lapangan aksi yang menutup langsung jalan satu-satunya menuju lokasi panen raya tersebut membuat kemacetan cukup panjang. Upaya mediasi oleh APH tak membuahkan hasil apa-apa sampai kemudian Bupati dan Dirjen TP Kementan RI beserta rombongan berbalik arah membatalkan agenda tersebut.

Sementara, pelajar satuan pendidikan yang sudah disiapkan khusus menyambut kedatangan perwakilan pemerintah pusat akhirnya terpaksa membubarkan diri.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menegaskan, keputusan pihaknya tidak

Tim Validasi Temukan Honorer K2 Banyak Tak Aktif

Disnakertrans Minta Penempatan Petugas Pengawas Ketenagakerjaan Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menempatkan petugas pengawas ketenagakerjaan di KSB. Adapun alasannya, bahwa KSB selama ini menjadi pusat aktivitas ketenagakerjaan di NTB dengan adanya kegiatan sektor pertambangan di proyek Batu Hijau, kecamatan Sekongkang. “Dengan adanya tambang Batu Hijau, pusat konsentrasi tenaga kerja terbesar di NTB ini ya di KSB. Karena di tambang ada puluhan ribu orang bekerja di sana,” cetus kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si kepada Suara NTB, Senin (11/2).

Banyaknya tenaga kerja itu secara otomatis potensi sengketa ketenagakerjaan di KSB juga tinggi. Menurut H. Muslimin, sejak kewenangan pengawasan ketenagakerjaan diambil alih dinas provinsi rentang kendali pengawasan pemerintah semakin jauh. Terlebih Disnaker NTB menempatkan perwakilan kantor UPT Pengawasannya untuk pulau Sumbawa di Sumbawa Besar, sehingga penanganan setiap persoalan ketenagakerjaan di KSB kerap berjalan lambat.

“Pengawasnya kan kebanyakan di Sumbawa, jadi kalau ada kejadian tiak bisa segera ditangani,” timpalnya.

Melihat kondisi itu, Muslimin menyatakan, ada baiknya jika Disnaker NTB dapat menempatkan petugas perwakilan pengawasannya di KSB. Jika perlu mereka bisa berkantor di kecamatan Maluk yang menjadi pusat konsentrasi tenaga kerja tambang di KSB. “Bisa juga di Taliwang sini. Tapi kan makin dekat makin bagus, apalagi kalau bisa di dalam areal tambang,” cetusnya.

Selama ini setiap persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di KSB, Disnakertrans setempat berfungsi sebagai pengubung. Tenaga keja yang mengadukan persoalannya dengan perusahaan, Disnakertrans KSB menindaklanjutinya dengan mengarahkan ke pengawas ketenagakerjaan di Sumbawa. Atau bagi karyawan yang sudah mengetahui kewenangan pengawasan telah beralih ke provinsi, mereka langsung ke Sumbawa atau Mataram.

“Nah kalau pengawasnya ada di sini (KSB), kan karyawan tidak perlu jauh-jauh lagi ke Sumbawa atau Mataran. Karena ada banyak juga pekerja yang belum tahu kalau pengawasan sudah di tangan provinsi. Jadi begitu mereka tersangkut masalah dengan perusahaan mengadunya langsung ke kami,” sebut Muslimin.

Ia meyakini, Pemda KSB akan sangat terbantu jika Disnaker NTB dapat menempatkan petugas pengawasnya di daerah. Mengingat banyak dari karyawan yang bekerja di pertambangan Batu Hijau merupakan masyarakat lokal. “Makanya kami sangat berharap provinsi mau menempatkan wakilnya di sini, hitunghitung sebagai bentuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kita khususnya di bidang ketenagakerjaan,” imbuhn y a . (bug)

(Suara NTB/jun)

BLOKADE - Aliansi Pemuda Desa Serakapi dan Saneo saat memblokade jalan utama menuju lokasi panen raya jagung. Aksi itu untuk menuntut Kementan dan Bupati Dompu menaikkan harga jagung, Senin (11/3).

(Suara NTB/Uki)

PANTAU - Tim Validasi melakukan pengecekan dan pantauan honorer K2 di salahsatu sekolah di Kota Bima, Senin (11/3).

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima hingga saat ini masih melakukan proses validasi jumlah pegawai honorer Kategori Dua (K2). Hasil sementara, banyak ditemukan para pegawai yang tidak aktif tanpa ada keterangan.

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Syahrial Nuryadin S.IP.,MM, mengatakan berdasarkan hasil validasi sementara, tim validasi banyak menemukan honorer K2 yang tidak aktif masuk kantor.

“Temuan banyaknya pegawai K2 ini banyak di Sekolah maupun di kantor Kelurahan,” katanya kepada Suara NTB, Senin (11/30). Dikatakannya, tim validasi menemukan beberapa nama honorer K2 yang tercantum dalam data base.

Hanya saja di lapangan, yang bersangkutan tidak ada karena sudah aktif bekerja.

“Temuan ini kita buktikan dengan absensi pegawai,” katanya.

Diakuinya berdasarkan data base jumlah honorer K2 Kota Bima saat ini mencapai 1.999 orang. Untuk memastikan keabsahan data tersebut

perlu ada pengecekan dan pantauan langsung di lapangan.

“Jumlah ribuan K2 berdasarkan data base ini yang kita telusuri. Mengingat ada honorer K2 yang meninggal dunia, pindah dan tidak aktif bekerja,” katanya.

Syahrial menegaskan, belum memastikan kapan selesai tahapan validasi tersebut. Namun tim validasi yang melibatkan pihak Inspektorat, FKPD, Bagian Hukum, BKPSDM dan Akademisi tersebut akan menyelesaikan secepatnya.

“Akan kita dirampungkan secepatnya. Nanti jumlah honorer K2 hasil validasi ini akan ditetapkan melalui SK Walikota Bima untuk akan mendapatkan insentif Rp1 juta perbulan,” ujarnya.

Terkait banyaknya temuan pegawai honorer K2 yang tidak aktif juga diakui oleh Pengawas validasi, Dr. Syarif Ahmad M.Si. Syarif merupakan perwakilan Akademisi ini mengaku temuan itu nantinya akan diproses sesuai mekanisme yang ditentukan.

“Selama empat bulan tim bekerja, ada beberapa temuan di lapangan. Misalnya ada pegawai K2 yang tidak bekerja selama 2 Tahun,” pungkasnya. (uki)

Pegawai Mogok Kerja, Pelayanan RSUD Kota Bima Lumpuh Kota Bima (Suara NTB) – Seluruh pegawai mulai dari perawat hingga bidan di RSUD Kota Bima mendadak tidak masuk kerja alias mogok kerja pada Senin (11/3) pagi. Aksi itu mengakibatkan pelayanan RSUD setempat sempat lumpuh.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, aksi mogok para pegawai tersebut sebagai bentuk protes lantaran hingga saat ini, pihak RSUD setempat belum membayarkan insentif kepada mereka.

Lumpuhnya pelayanan karena tidak ada pegawai, pasien menjadi telantar. Bahkan para pengunjung yang berdatangan dan berantrian sejak pagi terpaksa memilih pulang karena tidak sanggup menunggu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikses) Kota Bima, Azhari SH, membenarkan adanya mogok kerja di RSUD Kota Bima tersebut. Kata dia, penyebabnya terkait Jasa Pelayanan (Japsel) yang belum terbayarkan.

“Memang begitu karena pegawai protes soal Japsel yang belum dibayar. Tapi kita upay-

melanjutkan perjalanan ke lokasi acara panen raya jagung karena ada aksi pemblokiran jalan di Desa Serakapi karena tidak ingin bernegosiasi dengan para demonstrans.

“Masa Dirjen diajak bernegosiasi di pinggir jalan soal harga jagung. Saya, pak dirjen bukan pembeli jagung. Kami penanam jagung,” katanya.

HBY, sapaan akrab H. Bambang juga menegaskan, harga pembelian pemerintah (HPP) jagung yang ditetapkan pemerintah Rp3.150 per kg dan harga pada petani saat ini masih di atas HPP yaitu Rp3.400 per kg untuk jagung pipilan kering.

“Menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjaga bagaimana harga itu tidak sampai berada di bawah HPP,” ungkapnya.

Waka Polres Dompu, Kompol Hasballah yang dikonfirmasi terkait aksi penghadangan jalan saat rombongan

Dirjen TP Kementan RI hendak ke lokasi acara panen raya jagung mengaku, sudah berusaha mengantisipasi kejadian tersebut jauh hari sebelumnya dan bahkan sudah dikumpulkan para warga pada Minggu malam. Namun para warga tetap bertahan dengan tuntutannya. “Intinya sudah sesuai prosedur pengamanan dan sebagainya,” katanya.

Ia juga mengaku, upaya negosiasi agar pendemo tidak memblokir jalan dan mengijinkan rombongan ke lokasi panen raya jagung. Dirjen TP Kementan RI dan Bupati Dompu pun tidak ingin ada insiden, sehingga memilih memutarkan kendaraan dan tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi acara panen raya jagung. “Dengan balik, itu mungkin terbaik. Jadi pak Dirjen, pak Bupati tidak ingin ada insiden. Itu yang terbaiklah,” ungkapnya. (jun/ula)

Diduga Pungli, Istri Pimpinan Dewan Jadi Tersangka Bima (Suara NTB) – Salah seorang pejabat teras Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olaharga (Dikbupora) Kabupaten Bima berinisial JB, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar try out tahun 2018.

Oknum JB yang diketahui merupakan istri salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Bima tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Mapolres Bima.

Kapolres Bima, AKBP. Bagus Satriyo Wibowo S.IK dikonfirmasi, Senin (11/3) membenarkan pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus OTT pungutan liar try out tahun 2018 lalu. “Iya sudah. Inisialnya JB, pejabat Dikbudpora,” katanya.

Diakuinya, oknum JB sebelum ditetapkan sebagai tersangka, telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus OTT tersebut.

Dari hasil gelar perkara, penyidik menaikkan statusnya sebagai tersangka. “Oknum ini diduga memerintahkan UPT untuk menarik biaya try out. Kasus ini terbongkar saat OTT di kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo tahun 2018,” tegasnya.

Dalam Catatan Suara NTB, Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Bima melakukan OTT pada penghujung Bulan Maret 2018.

(Suara NTB/Dok)

Bagus Satriyo Wibowo OTT tersebut berlangsung di Kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo.

Dari OTT tersebut petugas berhasil mengamankan salah seorang ASN yang merupakan staf UPTD Kecamatan Bolo inisial Fw. Serta menyita uang tunai kurang lebih kurang lebih Rp1 Juta.

Namun, setelah dikembangkan, uang yang berhasil disita keseluruhanya sebanyak Rp42 juta. Uang tersebut diduga hasil dikumpulkan dari sekolah yang akan melaksanakan ujian try out atau uji coba.

Sejak kasus tersebut ditangani dan hingga kini Mapolres Bima sudah memeriksa atau memintai keterangan sekitar puluhan orang. Mulai Kepala Sekolah, pejabat Dikbudpora Kabupaten Bima hingga memintai keterangan ahli yakni BPKP. (uki)

Miliki Sabu Puluhan Gram, Warga Seteluk Diringkus (Suara NTB/Uki)

SEPI - Aktivitas di RSUD Kota Bima nampak sepi usai para pegawai melakukan mogok kerja, Senin (11/3) pagi. akan agar pelayanan RSUD tetap dibuka,” katanya.

Mengenai pembayaran Japsel, Azhari mengaku pihaknya akan bertemu dengan pihak Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) untuk mencarikan titik temu hingga solusinya. Mengingat pembayaran Japsel berkaitan dengan BPJS. “Sedang kita koordinasikan dengan BPJS,” katanya.

Diakuinya, Japsel belum diibayarkan sejak bulan Juli 2018 silam. Namun pihaknya sempat mengupayakan agar Japsel tersebut dicairkan

pada Bulan November 2018.

Hanya saja belum bisa dilakukan karena kendala teknis.

“Ada kendala teknis makanya tidak bisa dicairkan saat itu, karena prosedurnya tidak melalui rekening pegawai masing-masing, tapi melalui rumah sakit,” katanya.

Pantauan Suara NTB, sejak pukul 13.00 wita pelayanan RSUD Kota Bima yang berada di jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota tersebut kembali normal. Hanya saja nampak sepi tidak seperti biasanya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat,kembali berhasil mengamankan terduga pelaku memiliki, menyimpan dan mengedar narkoba jenis sabu di KSB. Dari tangan pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu,Polisi berhasil mengamankan sabu seberat 10,33 gram.

Kapolres melalui Kasubag Humas AKP Suwardi kepada wartawan, Senin (11/3) membenarkan terkait kasus itu bahkan, pada saat diamankan, pelaku ini tengah berada di salah satu hotel di kecamatan Taliwang. Pelaku yang diketahui berinisial SD (24) salah satu warga di Kecamatan

Seteluk itu tidak bisaberkutik. Dua bungkus plastik klip berukuran besar berisi sabu ada padanya.

Selain barang tersebut, Polisi juga menemukan alat timbang sabu serta beberapa klip kosong.

Jika melihat dari jumlah barang bukti itu, petugas mengindikasikan bahwa tersangka ini merupakan bandar. Pihak terkait juga masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangkat, hal itu dilakukan untuk pengembangan ke pelaku lainnya.

“Saat ini tersangka masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif untuk pengembangan lebih lanjut. Karena kita indikasikan, pelaku ini merupakan Bandar sabu,” ungkapnya. (ils)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

Halaman 8

KPU Petakan Wilayah Berpotensi Rawan Pelanggaran Pemilu Mataram (Suara NTB) Eskalasi politik menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, makin meningkat. Peserta pemilu semakin agresif bergerak untuk mencari suara di tengah-tengah masyarakat. Berbagai upaya dan cara ditempuh dalam merebut suara untuk mencapai target kemenangan.

(Suara NTB/penrem)

PENANAMAN - Kegiatan OASE KK dalam penanaman mangrove di Pantai Cemara, Lobar.

OASE KK Tanam 5.000 Bibit Mangrove di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Gerakan serentak penanaman bibit Mangrove di 10 Provinsi di Indonesia, berlangsung juga di Lombok Barat Senin (11/3) kemarin. Kegiatan ini diinisiasi ibu-ibu Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK).

Khusus di NTB, penanaman 5000 pohon Mangrove dipimpin langsung Ibu Shobibah Rohmah Nahrowi, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga RI bersama Ibu Trisna Willy Lukman Hakim, Istri Menteri Agama RI. Di Pantai Pantai Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Dibacakan juga amanat Ketua OASE KK, Ibu Hj. Iriana Joko Widodo.

Kehadiran ibu-ibu OASE KK dalam penanaman pohon Mangrove didampingi Ketua Dharma Wanita Provinsi NTB Ny. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, Ketua Dharma Pertiwi Daerah J NTB Ny. Kirana Rizal Ramdhani dan Ketua Bhayangkari Daerah NTB Ny. Risna Achmad Juri.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Ketua Dharma Pertiwi daerah NTB Ny. Kirana Rizal Ramdhani menyampaikan, gerakan itu adalah bentuk kepedulian pada habitat mangrove, pemulihan daerah aliran sungai dan kampung hijau sejahtera dengan tujuan untuk menjaga ekosistem pantai.

“Peranan pohon mangrove selain menjaga ekosistem pantai, juga sebagi upaya pengendalian perubahan iklim dan penanggulangan bencana terutama abrasi pantai,” ujar Ny.Kirana.

Penanaman pohon mangrove, sambungnya, sangat bermanfaat diantaranya sebagai penghasil oksigen (O2) dan mengurangi polusi udara, tempat berkembang biaknya biota laut dan tempat bersarangnya hewan, sekaligus bisa digunakan sebagai objek penelitian. “Mari kita bersama-sama peduli terhadap lingkungan baik hutan, pesisir pantai, daerah aliran sungai menuju daerah hijau dan sejahtera,” ajaknya.

Sebelumnya, Kasrem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori mewakili Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam sambutannya menyampaikan, Korem 162/WB beserta jajaran siap mendukung setiap kegiatan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan penanaman pohon mangrove.

“Upaya seperti ini juga sebelumnya sudah sering dilakukan bersama jajaran dengan harapan terciptanya kawasan hijau di pinggir pantai selain untuk menjaga abrasi pantai,” ungkap Yansori. (ars/*)

Tren Dukungan Jokowi-Ma’ruf Meningkat Mataram (Suara NTB) Tren dukungan terhadap pasangan Capres/Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo - KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) di Provinsi NTB semakin positif menjelang pemungutan suara pemilu 2019 yang akan digelar tanggal 17 April mendatang.

Situasi tersebut membuat Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi NTB optimis bahwa Jokowi-Ma’ruf akan menjadi pemenang pada Pemilu 2019. “Ya kalau tren positif ini terus berlanjut sampai sisa waktu masa kampanye ini, kita yakin bisa menang,” kata Sekretaris TKD NTB, Made Slamet, Senin (11/3) kemarin.

Dituturkan Made Slamet, pada awal masa kampanye, posisi Jokowi-Ma’ruf tertinggal cukup jauh. Dari 10 daerah kabupaten/ kota yang ada di NTB, tidak satupun tempat Jokowi-Ma’ruf menang.

“Kemarin kita akui kalah, kita hanya menang itu di Kecamatan Cakranegara. Tapi sekarang sudah tiga kabupaten kita unggul, Lombok Timur trennya paling bagus. Disana kita unggul, kemudian di Sumbawa dan KSB,” ungkapnya.

Dari sisa tujuh kabupaten/kota yang belum bisa dikuasai Jokowi-Ma’ruf itu, hanya di Lombok Tengah, medan yang paling berat untuk dapat ditaklukkan Jokowi-Ma’ruf. Sementara daerah lainnya, masih terbuka peluang untuk bisa dikuasai, seperti di Lombok Barat, Mataram, KLU, Bima dan Dompu.

“Kabupaten yang lain bagus semua, Bima sudah mulai bekerja, nah Loteng saja yang perlu kita kerja ekstra,” ujar politikus PDIP itu.

Khusus untuk Lombok Tengah, Made Slamet mengatakan, pada dasarnya tidak ada alasan bagi Jokowi bisa kalah di daerah tersebut. Pasalnya dari kebijakan pembangunan Jokowi yang dilaksanakan di Provinsi NTB, Lombok Tengah adalah daerah yang paling besar mendapatkan porsi pembangunan.

“Harus jujur diakui Loteng itu mendapatkan porsi besar sekali dari pembangunan Pak Jokowi di NTB. Misalnya Mandalika, Poltekpar, baru-baru ini MotoGP 2021. Loteng itu paling banyak nikmati hasil, jadi kalau sampai Loteng tidak segnifikan itu jadi pertanyaan,” sebutnya.

Peningkatan dukungan Jokowi-Ma’ruf di NTB diakui Made Slamet tidak lepas dari peran pergerakan relawan yang semakin total. “Mereka (relawan) berkerja, dibandingkan dengan partai pengusung,” katanya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengklarifikasi pernyataan Ketua TKD NTB, H. Misbach Mulyadi sebelum yang mengatakan bahwa target TKD Jokowi-Ma’ruf di NTB hanya 40 persen. Ditegaskan Made Slamet bahwa target TKD tetap sebagai pemenang. ”Jadi kita targetkan menang, kalau target 40 persen itu minimal. Itu target sesial-sialnya kita.

Karena kalau sampai 40 perolehan suara kita, berararti kan TKD tidak bergerak,” pungkasnya. (ndi)

Motivasi keinginan untuk memenangkan Pemilu inilah yang mendorong para peserta pemilu untuk menempuh segala cara, bahkan sampai menabrak batas-batas aturan main Pemilu. Karena itu, diprediksi pelanggaran pemilu akan semakin tinggi di akhir masa kampanye yang tinggal satu bulan lebih ini.

Merespon situasi tersebut, KPU menggelar rapat koordinasi pemetaan wilayah potensi pelanggaran Pemilu 2019 dengan stakeholder terkait, Senin (11/4) kemarin. Dalam Rakor tersebut terungkap potensi-potensi kerawanan Pemilu yang akan terjadi pada Pemilu 2019 ini.

“Akan banyak potensi terjadinya pelanggaran, karena masa kampanye masih berlangsung.

Bahkan dinamika yang semakin meningkat ini akan mempengaruhi konflik yang terjadi di

kendala terbesar anggota menyampaikan LHKPN-nya lantaran minimnya pemahaman anggota terkait tata cara pengisian daftar kekayaan yang mereka harus laporkan. Selain itu, ada juga kendala-kendala terkait harta kekayaan mereka yang masih dalam proses perhitungan, seperti harta warisan dan sebagainya.

“Beberapa anggota ada yang meminta bantuan untuk diisikan formulir LHKPN, kita bantu.

Lebih-lebih kesibukan Pemilu ini mungkin jadi kendala anggota untuk menyampaikan,” jelasnya.

Ditempat terpisah, anggota DPRD NTB yang kini maju lagi di Pemilu 2019, Made Slamet mengaku dirinya merupakan salah satu yang sudah melaporkan LHKPN. Menurut jika memang anggota memiliki kemauan, untuk menyampaikan, maka sangat mudah dilakukan.

turut diundang KPU memberikan masukan terkait potensi kerawanan Pemilu 2019, menyampaikan hal penting dilakukan KPU yakni persiapan terkait pemungutan dan rekapitulasi suara di KPPS dan PPK. “Karena pemilu 2019 ini tantangannya jauh lebih berat, dari Pilkada dan juga Pemilu 2014.

Yang pokok mereka paham tugasnya, proses memperlakukan pemilih, dan mengisi administrasi, karena akuntabailitas itu adalah administrasi serta paham urutan menghitung,” katanya.

Lanjut, yang tidak kalah penting juga yakni pendidikan pemilih. Menurut masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang tatacara memilih dengan banyaknya jenis surat suara yang akan dipilih. Sehingga hal ini menimbulkan potensi suara tidak sah akan tinggi.

(Suara NTB/ndi)

RAKOR - KPU menggelar Rakor pemetaan wilayah potensi kerawanan Pemilu 2019 dengan stakeholder, Senin (11/3).

“Caleg banyak yang mengeluh mengalami kesulitan terkait dengan memastikan pemilih mereka sedikit tepat memilih. Tingkat erornya sangat tinggi. Nah hal ini kemudian mendorong adanya potensi kecurangan, caleg menggunakan jalan pintas. Yang paling rawan itu adalah penyelenggara di tingkat KPPS dan PPK, kalau di KPU sulit, karena KPU terima sudah jadi,” jelasnya.

Menanggapi masukkan dari Aksar Ansori itu, komisioner KPU

NTB divisi sosialisasi, Agus Hilman mengatakan bahwa untuk meminimalisir tingkat kesalahan memilih tersebut, pihaknya terus melakukan sosialisasi yang lebih intensif baik secara langsung maupun lewat publikasi.

“Tapi tentu jangkauan sosialisasi ini tidak bisa 100 persen, karena itu perlu juga dorongan dari caleg untuk mensosialisasikan kepada calon pemilihnya agar suara mereka tidak sia-sia,” pungkasnya. (ndi)

Rekonstruksi OTT Pungli Dana Masjid

Penyidik Pertegas Unsur Niat Jahat Tersangka Mataram (Suara NTB) – Lalu Basuki Rahman, tersangka dugaan pungutan dana perbaikan masjid terdampak gempa memeragakan ulang perbuatannya. Reka ulang perbuatan PNS pada KUA Gunungsari ini dalam lima adegan. Rekonstruksi operasi tangkap tangan (OTT) ini untuk melengkapi kekurangan berkas penyidikan.

Rekonstruksi kejadian digelar di tepi Jalan Swakarsa, Kelurahan Taman Sari, Ampenan, Mataram, Senin (11/3). Polres Mataram memindahkan lokasi rekonstruksi dari lokasi tempat kejadian perkara di Desa Limbungan, Desa Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat untuk alasan keamanan. Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menyebutkan, tersangka Basuki memeragakan lima adegan dugaan perbuatan tindak pidana korupsi.

“Ini untuk memperjelas unsur niar jahat tersangka. Bagaimana dia mulai menghubungi saksi sampai mengambil uang tersebut.

Memperjelas runutan pengambilan uang,” jelasnya. Rekonstruksi dimulai dengan tersangka yang mengendarai sepeda motor matic tiba di lokasi. Seketika kemudian mengambil ponsel dan menelepon pengurus masjid Baiturrahman Limbungan Gunungsari.

Isi pembicaraan intinya pengu-

(Suara NTB/why)

REKONSTRUKSI ULANG - Polres Mataram menggelar rekonstruksi ulang operasi tangkap tangan dugaan pungutan dana bantuan masjid terdampak gempa dengan tersangka Lalu Basuki Rahman, Senin (11/3). rus masjid diminta membawa sejumlah uang. Jika tidak, dana bantuan yang sudah dikirim ke rekening masjid akan dialihkan ke masjid lain. Saksi pengurus masjid pun manut. Saksi kemudian datang sambil membawa tas kresek warna hitam. Tersangka Basuki lalu mengecek isinya. Setelah dipastikan ada dua lembar amplop putih mereka sepakat bubar.

Amplop yang masing-masing

isinya uang tunai Rp5 juta ini kemudian dimasukkan ke dalam bagasi motor Basuki. Tak berselang lama anggota Polres Mataram datang menciduk tersangka. “Rekonstruksi ini untuk memenuhi petunjuk P-19 jaksa. Sebelumnya berkas tersangka Basuki dikembalikan karena belum lengkap. Petunjuknya soal mensrea (unsur niat jahat) itu tadi,” papar Joko.

Selanjutnya, imbuh dia, peny-

Divonis Bebas

H. Awan Bongkar Dugaan Kriminalisasi Penyidik Polda NTB Mataram (Suara NTB) – Mahendra Irawan kini sudah terbebas dari semua tuduhan. Pria yang pernah menjadi terdakwa perkara pemalsuan ini divonis bebas sampai tingkat kasasi. Kini dia kembali dengan menggugat dugaan kesewenangan aparat di tahap penyidikan.

Pria yang akrab disapa H. Awan ini melalui kuasa hukumnya, Shaufi M Anjani ini menggugat Kapolda NTB. Isinya meminta ganti rugi atas proses penyidikan yang menurutnya menciderai nilai keadilan. Langkah yang diambilnya yakni mengajukan praper-

Rendah, Kepatuhan Caleg Petahana Laporkan Harta Kekayaan Mataram (Suara NTB) Kepatuhan Calon Anggota Legislatif (Caleg) petahana DPRD NTB untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbilang sangat rendah. Sampai dengan batas waktu pelaporan tanggal 1 Maret lalu, Baru sebagian kecil dari mereka yang sudah melaporkan harta kekayaannya.

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi terkait hal itu tidak menampik, bahwa sebagian besar anggota dewan belum melaporkan LHKPNnya sampai batas waktu yang sudah ditentukan. “Ada beberapa anggota yang sudah melaporkan, nah yang lainnya sedang dalam proses,” katanya, Senin (11/3).

Disampaikan Mahdi,

tahapan pemilu kita,” ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud.

Pada kesepatan ini, perwakilan dari Polda NTB menyampaikan bahwa perkembangan situasi politik secara nasional saat ini sudah mulai meningkat, termasuk di NTB. Dari hasil pemetaan yang dilakukan pihak kepolisian, diungkapkan bahwa tiga daerah yang paling diatensi karena memiliki indeks kerawanan yakni Kota Bima dan Kabupaten Bima dan Lotim.

Selain itu, pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa salah satu potensi kerawanan akan terjadi setelah pemungutan suara, yakni perhitungan suara. Perhitungan suara akan banyak diwarnai oleh isu kecurangan dan juga saling klaim kemenangan antar calon.

Sementara itu, mantan Ketua KPU NTB periode 20142019, Lalu Aksar Ansori yang

“Saya sudah melaksanakan, kan sebenarnya tidak sulit lah untuk mengisi, tidak butuh waktu lama. Saya kan termasuk orang yang gaptek, tetapi kan bisa kita minta bantuan, kita tinggal salin dokumen kekayaan saja, misalnya seperti sertifikat tanah dan aset-aset yang lain. Kalau punya utang, tinggal minta rekening bank,” jelasnya.

Dikatakan Made Slamet, meskipun tidak ada sanksi bagi anggota dewan yang tidak melaporkan harta kekayaannya, seperti ASN, namun secara moral mereka memiliki kewajiban moral sebagai pejabat publik. Lebih-lebih pada era tranparansi saat ini. ‘’Jangan sampai anggota dewan berteriak mendorong keterbukaan, namun dia pribadi tidak terbuka,’’ katanya. (ndi)

adilan ke Pengadilan Negeri Mataram tentang ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Perkaranya sudah terdaftar di PN Mataram dengan nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Mtr. Sidang bakal digelar perdana Senin (18/3) mendatang.

“Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi penyidik. Kapolda harus membayar ganti rugi kepada H. Awan karena itu sudah sangat jelas diatur dalam KUHAP,” ujarnya dikonfirmasi Senin (11/3).

Dia mengungkapkan, selama penyidikan kliennya mendapat perlakuan yang menurutnya sebagai bentuk arogansi aparat penegak hukum. H. Awan ditahan di Rutan Polda NTB selama dua bulan, sejak 21 Desember 2017 sampai 13 Februari 2018. Saat itu kasus ditangani Ditreskrimum Polda NTB. “Bahwa seorang oknum penyidik berinisial KTM sempat mengacungkan senjata api karena H. Awan tidak mau mengakui dan tidak mau menandatangani berita acara penangkapan dan penahanan,” jelasnya. Shaufi menyebut hal itu sebagai tindakan arogansi dalam bentuk kriminalisasi terhadap kliennya.

Sistem hukum Indonesia, kata dia, menganut restorative justice yang mengedepankan cara persuasif untuk kasus yang tidak membahayakan keselamatan jiwa.

“Kami sudah melaporkan ke Propam Mabes Polri untuk dugaan pelanggaran kode etik, serta dugaan perbuatan melanggar kemerdekaan seseorang sesuai pasal 333 KUHP. Kita tembuskan ke Irwasum dan Komnas HAM,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama mengatakan masih akan mengecek lebih dulu perihal praperadilan dan laporan ke Propam tersebut.

“Ini perlu diteliti. Kalau praperadilan biasa saja, itu hak yang sudah diatur dalam KUHAP. Itu nanti pembuktiannya di pengadilan. Kalau ada dugaan intimidasi nanti Propam yang selidiki,” kata dia ditemui di ruang kerjanya kemarin. H. Awan dibebaskan dari dakwaan pasal 236 KUHP pemalsuan kuitansi dan tanda tangan para pihak dalam akta jual beli tanah antara ibunya, Hj. Suryah dengan Fathmah dan Mustainah.

Kuitansi tertanggal 27 Agustus 1987 perihal penyerahan uang sebesar Rp1,5 juta untuk pembelian tanah seluas 20 are di Petemon, Labuapi, Lombok Barat. Hal yang sama didakwakan kepada H. Awan terhadap sporadik atas nama Hj Suryah. Surat yang dibuat pada tahun 2016 itu disebut awalnya membuat Zamroni dan Nurul Samsun yang merasa memiliki objek tanah yang sama sebagai ahli waris H. Makmun tidak bisa memohonkan sertifikat ke kantor pertanahan Lombok Barat.

PN Mataram dalam sidang yang dipimpin ketua majelis Motur Panjaitan membebaskan H. Awan dari dakwaan dalam putusan tertanggal 25 Mei 2018. Jaksa Krisna Pramono kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Hakim agung yang dipimpin Dr. Sofyan Sitompul menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama itu dengan menolak kasasi jaksa.

“Klien kami sudah secara sah dan meyakinkan tidak bersalah,” tutup Shaufi. (why)

idik akan menuangkan berita acara rekonstruksi tersebut ke dalam berkas perkara Basuki. Melengkapi keterangan 12 saksi dan barang bukti lainnya. ”Setelah ini pemberkasan lagi. Segera akan kita limpahkan lagi ke jaksa,” pungkasnya. Staf KUA Gunungsari Lalu Basuki Rahman tertangkap tangan meminta setoran dana bantuan masjid terdampak gempa.

Dia tertangkap tangan Senin

(14/1) di Jalan Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat sekitar pukul 11.00 Wita. Tersangka diduga memungut dana dari Masjid Baiturrahman Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat, sebesar Rp10 juta; Masjid Nurul Huda Rp20 juta, Masjid Al-Ijtihad Rp10 juta, serta Masjid Quba’ dimintai kembali Rp9 juta. (why)

Kades Suka Mulya Didakwa Korupsi Rp897 Juta Mataram (Suara NTB) – Kepala Desa Suka Mulya, Labangka, Sumbawa Azhar menjalani sidang perdana Senin (11/3) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Azhar didakwa korupsi pengelolaan DD/ADD Suka Mulya tahun 2015/2016 sebesar Rp897 juta.

Modusnya, terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif dan penggelembungan pengeluaran. Jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa mendakwa Azhar dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. “Bahwa terdakwa dalam pengelolaan dan pengeluaran dana tidak dilengkapi dengan tanda bukti lengkap dan sah dan menggunakan dana APBDes untuk keperluan pribadi,” ujarnya dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra ini.

Desa Suka Mulya pada tahun 2015 mengelola anggaran sebesar Rp754,4 juta. Dana sejumlah itu dipakai untuk kegiatan yang pelaksanaannya keuangannya menyimpang. Diantaranya, pengerasan jalan lingkungan, pembangunan pagar kantor desa, pembangunan aula kantor desa, pembangunan

beton pembatas saluran, inventaris kantor, pengembangan TPQ, belanja barang PAUD, dan bantuan pembinaan marawis, pembinaan karang taruna.

Modusnya, terdapat kekurangan pekerjaan tetapi dinyatakan selesai 100 persen dan penggelembungan volume pekerjaan, pembayaran melebihi volume pekerjaan, dan pembayaran yang tidak terrealisasi tetapi tetap dibayarkan. “Penyimpangan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes 2015 telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp274,2 juta,” kata Budi.

Selanjutnya, modus yang hampir sama juga terjadi pada pengelolaan APBDes tahun 2016.

Terdakwa mencairkan anggaran sebesr Rp1,13 miliar. “Terdakwa melaksanakan beberapa kegiatan hanya senilai Rp511,9 juta,” imbuhnya. Kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan belanja tak terduga dibikinkan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp623,5 juta.

“Dengan demikian, perbuatan terdakwa Azhar pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp897,7 juta, berdasarkan laporan Inspektorat dan BPKP,” ucap Budi. (why)

(Suara NTB/why)

PERDANA - Kades Suka Mulya Azhar terdakwa korupsi DD/ADD melemparkan senyum usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (11/3).

SUARA NTB

Selasa, 12 Maret 2019

Halaman 9

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

datangani naskah komitmen bersama untuk melakukan kerjasama. Detail kerjasamanya sedang kita pelajari bersama,” kata Walikota.

Dia melihat, potensi yang dimiliki di tiga kota di Malaysia, tidak jauh beda seperti yang ada di Kota Mataram. Pihaknya menawarkan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Walikota dua periode ini menginginkan, Kota Mataram ini dikenal di Malaysia. Sehingga akan banyak kunjungan dari pemerintah maupun masyarakatnya.

Potensi pariwisata dimiliki Malaka tak jauh beda seperti di Lombok, khususnya Kota Mataram. Tetapi tingkat kunjungan di Malaka mencapai 17 juta pertahun. “NTB saja target kunjungannya baru mencapai 4 juta,” sebutnya. Mataram, sambung

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bersama Pemerintah Malaysia menandatangani kerjasama di beberapa bidang pemerintahan.

Kerjasama ini untuk pengembangan kota ke depannya. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Asisten I Lalu Martawang serta pimpinan OPD lainnya, Senin (11/3) menyampaikan, lawatannya bersama 16 orang pejabat Pemkot Mataram bersama dua tokoh agama yakni, Prof. H. Masnun dan TGH. Husnul Hadi membangun kerjasama dengan Pemerintah Malaysia.

Tiga daerah yakni, Bandar Raya Shah Alam, Negeri Sembilan dan Malaka menjadi tujuan kunjungan tersebut.

Di tiga tempat itu, pihaknya saling bertukar informasi tentang kota masing - masing, terutama perkembangan pembangunan. “Disana saya menan-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pemkot Mataram Tandatangani Kerjasama dengan Pemerintah Malaysia Walikota, selain di bidang pariwisata, juga memiliki potensi baik alam, kuliner dan budaya. Artinya, ada persamaan dan potensi besar yang perlu digarap dan dikerjasamakan.

Apalagi ini dapat dipermudah dengan adanya penerbangan langsung oleh salah satu maskapai penerbangan. “Setelah pemerintah dengan pemerintah akan ditindaklanjuti oleh Kadin,” tambahnya. Selain tiga bidang itu, kerjasama di bidang tenaga kerja dan penataan kota juga menjadi bagian yang dibahas.

Contohnya di Shah Alam menjadi kota nomor tiga di dunia dengan penataan kota yang baik. Bisa jadi sambung orang nomor satu di Kota Mataram ini, pihaknya akan mengadopsi konsep penataan kota di sana. Termasuk pengembangan pendidikan dan tenaga profesional di bidang kesehatan. (cem/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

Halaman 10 (Suara NTB/ron)

Atasi Kekurangan UNBK DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menargetkan seluruh SMP di Kota Mataram bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2020. Namun, sekolah memiliki berbagai kekurangan, kekurangan itulah yang menjadi tantangan yang harus dicarikan solusinya.

Seperti yang terjadi di SMPN 14 Mataram. Sampai dengan saat ini sebagian gedung milik SMPN 14 Mataram masih dipinjam oleh SDN Model Mataram. Hal ini mengakibatkan SMPN 14 Mataram kekurangan ruang (Suara NTB/dok) belajar. Jika diwajibkan H. Mukh. Nazuhi melaksanakan UNBK, SMPN 14 Mataram akan sulit melaksanakannya secara mandiri.

Kepala SMPN 14 Mataram, Drs. Mukh. Nazuhi, mengatakan, selama kondisi kekurangan ruangan di SMPN 14 Mataram, maka akan sulit untuk melaksanakan UNBK secara mandiri. Ruangan untuk pelaksanaan UNBK tidak ada. “Selama masih seperti ini ndak bisa mandiri, kecuali meminjam di SMA/SMK,” katanya.

Ruangan belajar di SMPN 14 Mataram sudah penuh. Bahkan siswa kelas VIII terpaksa belajar di bawah kanopi di depan selasar sekolah. Namun demikian, Nazuhi mendukung kebijakan Disdik. Jika nantinya harus mengikuti UNBK dan gedung yang dipinjam belum kembali, maka pilihan menumpang ke sekolah lain akan diambil oleh pihaknya.

“Karena ruangan saja kita ndak punya, tapi harus ikut, terpaksa di luar dengan berbagai kekurangannya. Kita mendukung kebijakan itu, kita dukung menjadi kebijakan dinas pendidikan, kalau belum mandiri bisa kita numpang,” katanya.

Namun, jika menumpang ke sekolah lain untuk pelaksanaan UNBK, maka ada sejumlah hal yang harus dipikirkan, seperti jarak antara SMPN 14 Mataram dan sekolah tempat menumpang untuk UNBK. “Angkutan umum tidak ada, tidak semua orang tua punya sepeda motor, tidak ada angkutan, itu yang harus dipikirkan nanti,” kata Nazuhi.

Jika berkaitan dengan mental siswa, Nazuhi mengatakan jika sudah sebagai keharusan maka pihaknya akan menyiapkan mental siswa mengikuti UNBK di sekolah lain. “Kalau itu sudah jadi keharusan, secara mental nanti kita siapkan, mungkin ada beberapa kali uji coba di sekolah lain,” katanya. (ron)

Kolaborasi dengan Desa Pagutan

Mahasiswa PKL Poltekkes Kemenkes Mataram Gelar Pameran Pangan dan Gizi Praya (Suara NTB) Mahasiswa semester VIII Program Studi (Prodi) Gizi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mataram yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk bidang Program Intervensi Gizi Masyarakat (PIGM) di Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (Loteng) menggelar pameran pangan dan gizi. Kegiatan itu dilaksanakan di areal kantor desa, pada Minggu (10/3) dihadiri seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Pagutan, Subandi.

Kegiatan ini merupakan salah satu pencapaian mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi (PKG) yang merupakan bagian dari kegiatan PKL Bidang PIGM. Ketua Kelompok PKL, Dewi Astuti, menjelaskan, tujuan dilaksanakannya pameran pangan dan gizi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pangan yang bergizi demi menghasilkan generasi yang sehat. “Sebagai investasi untuk membangun masa depan sehat berprestasi,” ujar Dewi.

Panitia juga menyiapkan stand teknologi pangan, stand pengukuran antropometri, stand pemeriksaan kesehatan, stand konseling gizi, dan stand PHBS dan donor darah. Rangkaian kegiatan antara lain berupa jalan sehat dan pembagian door prize bagi pemenang undian kupon.

Sementara itu, Kepala Desa Pagutan, Subandi mengatakan pelaksanaan PKL yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram di Desa Pagutan dari tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2019 menghasilkan banyak manfaaat bagi masyarakat.

“Melalui berbagai kegiatan bidang kesehatan lingkungan yang telah dilaksanakan tentu telah memberi nilai tambah bagi masyarakat di lokasi PKL, dan tentu saja sangat berguna dalam mendorong akselerasi pembangunan di Desa Pagutan khususnya pembangunan kesehatan,” ungkap Subandi.

Subandi juga menyampaikan mahasiswa yang PKL di Desa Pagutan agar melakukan program pokok intervensi gizi, seperti melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang menyasar ibu menyusui, ibu balita, melakukan konseling gizi di puskesmas, menyelenggarakan Posyandu, menyelenggarakan penyegaran kader gizi. “Juga dapat mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pangan dan gizi sesuai potensi desa serta ikut dalam kegiatan program gizi di wilayah kerja puskesmas,” saran Subandi.

Subandi menekankan, masalah gizi ini merupakan salah satu penentu utama peningkatan SDM dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa Pagutan.

“Untuk itu diperlukan kerja sama terpadu berbagai instansi, baik pemerintah atau swasta, sekolah kesehatan untuk melakukan penanganan terkait masalah gizi,” harapnya. (r)

SERVER TERGANGGU - Siswa SMAN 4 Mataram sedang duduk di selasar sekolah menunggu server pusat normal lagi. Pelaksanaan gladi bersih UNBK SMA pada Senin (11/3) terpaksa tertunda, karena server pusat mengalami masalah.

Server Pusat Alami Masalah

Gladi Bersih UNBK SMA Terganggu

Mataram (Suara NTB) Gladi Bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA Senin (11/3) terganggu. Hal ini disebabkan server pusat mengalami masalah. Gladi bersih UNBK SMA sesi satu dan dua tidak bisa dilaksanakan. Kondisi ini terjadi di seluruh SMA di NTB bahkan di seluruh Indonesia.

Seperti di SMAN 4 Mataram, terlihat siswa kelas XII duduk di selasar sekolah menunggu server UNBK pusat normal lagi, Senin (11/3) pagi.

Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid, ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, terjadi kendala di server pusat, sehingga pelaksanaan gladi bersih di sesi satu dan dua mengalami penundaan.

“Kendala di server pusat.

Gangguan ini rata-rata di semua sekolah,” ujar Jauhari didampingi Proktor SMAN 4 Mataram, Sartiadi, S.Pd. Sartiadi menambahkan, pada sesi satu gladi bersih UNBK sempat bisa terlaksana selama sekitar setengah jam. Namun tiba-tiba server

menjadi offline. Kemudian ada pemberitahuan dari posko UNBK yang meminta maaf, karena server pusat sedang melakukan perawatan atau maintenance, sehingga panitia pusat untuk sementara mengoffline-kan server. “Sampai sesi kedua ini belum bisa, semua, seluruh Indonesia sama, karena offline dari server pusat. Sinkronisasi sendiri sudah kami lakukan pada Jumat malam lalu,” katanya.

Sartiadi mengakui siswa merasa terganggu dengan kondisi itu. Apalagi mereka sudah mempersiapkan diri untuk belajar, mereka berharap bisa berjalan dengan lancar, tetapi ternyata mengalami gangguan.

Jauhari mengatakan, se-

harusnya pemerintah betulbetul mempersiapkan diri dengan baik, sehingga sekolah bisa melaksanakan gladi bersih dengan lancar. Ia berharap pada saat pelaksanaan UNBK nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses tanpa kendala.

Kondisi serupa juga terjadi di SMAN 6 Mataram. Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto, mengatakan, sampai dengan berakhirnya sesi kedua masih terjadi masalah di server pusat. Pada sesi ke tiga, gladi bersih UNBK sudah bisa dilaksanakan lagi. Ia mengakui kondisi tersebut mengganggu persiapan sekolah.

“Harapannya siswa dan sekolah dapat mengukur diri.

Bagi sekolah mengukur fasilitas

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pemindaian jawaban peserta Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) SMP/MTs dipastikan akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sebagai panitia provinsi. Sebelumnya pada Prosedur Operasional Standar (POS) UN, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bertanggung jawab pada pelaksanaan UNKP, termasuk pemindaian. Namun, karena SMA/SMK tidak ada yang melaksanakan UNKP, maka proses pemindaian tidak ada.

Panitia UN Provinsi NTB, yang juga Kepala Bidang Pem-

binaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, seluruh SMA/SMK melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK) dan tidak ada yang melaksanakan UNKP, sehingga tidak ada proses pemindaian.

“Sedangkan UNKP SMP/ MTs diserahkan ke panitia provinsi dalam hal ini Dikbud NTB. Jadi ada perubahan penugasan oleh Balitbang Kemdikbud,” katanya, saat dihubungi Jumat (8/3).

Hal ini juga diakui oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si., ada peruba-

han penugasan, sehingga pihaknya tidak jadi sebagai pelaksana teknis UNKP. “Kami nantinya sebagai pemantau,” katanya.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa Jadwal UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019 dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan.

Sedangkan, untuk UN SMA/ MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran

392 Siswa SLB akan Ikuti UN Tahun 2019 Mataram (Suara NTB) Sebanyak 392 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun 2019 ini. Mereka terdiri dari siswa SDLB, SMPLB, dan SMALB. Siswa SLB akan mengikuti UN dengan model UN Kertas Pensil (UNKP).

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., kepada Suara NTB, akhir pekan lalu merincinkan jumlah siswa SLB yang akan ikut UN, yaitu sebanyak 161 orang murid SDLB, 126 orang siswa SMPLB, dan 105 orang siswa SMALB. “Jumlah ini khusus anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB (tidak termasuk di

Mataram (Suara NTB) SMP Kristen Tunas Daud memberikan pembinaan khusus bagi siswa dalam bidang pendidikan, maupun ekstrakurikuler (ekskul). Dalam hal pendidikan, SMP Kristen Tunas Daud mengadakan program

Jelang SPMB, IKIP Gencar Promosi ke Sekolah Mataram (Suara NTB) Jelang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) IKIP Mataram tahun 2019 gencar melakukan promosi ke berbagai sekolah lewat beragam program kemitraan. Seperti program Kampus Goes to Sschool yang merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh IKIP Mataram dalam bentuk sosialisasi, dan kegiatan bersama sekolah seperti pelatihan guru, seminar, pengabdian kepada masyarakat, publikasi bersama, dan kegiatan lainnya.

Biro Humas IKIP Mataram,

Ismail Marzuki, Minggu (10/3) menjelaskan untuk di Pulau Sumbawa, kegiatan Kampus Goes to School dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa.

Selain ke sekolah, tim IKIP Mataram juga bersilaturahim dengan komunitas alumni pada beberapa lokasi. Untuk KSB, kegiatan bertempat di SMA Poto Tano, SMA Seteluk, dan SMK Seteluk.

Selanjutnya di Kabupaten Sumbawa, kegiatan bertempat di SMA Alas Barat, SMA Muhammadiyah Alas, SMA Rhee,

mengantisipasi kondisi serupa saat pelaksanaan UNBK nanti, tim help desk sudah mempersiapkan antisipasi hal seperti itu. “Dan kami terus melakukan koordinasi dengan tim UNBK Puspendik Pusat,” ujarnya.

Panitia pusat juga menyampaikan informasi agar sekolah melaksanakan gladi bersih UNBK di sesi ke tiga. Jika ada sekolah yang belum melaksanakan di sesi satu dan atau sesi 2, panitia pusat akan membuka kembali gladi bersih susulan pada Rabu (13/3). Pelaksanaan gladi bersih UNBK SMA dijadwalkan pada Senin (11/3) dan Selasa (12/3).

Sementara itu, UN SMA/ MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019.

Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. (ron)

Proses Pemindaian UNKP SMP/MTs di Dikbud NTB

sekolah inklusi),” jelas Saiful.

Pelaksanaan UN tahun 2019 bagi siswa SLB atau siswa inklusi tetap dilaksanakan. Namun, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti UN, mereka bisa memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti UN. “Mereka boleh milih, boleh UN, boleh juga tidak ikut UN,” ujar Saiful.

Biasanya siswa yang mengikuti UN sangat bergantung dari ketunaan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang mengetahui secara pasti siswa yang bisa mengikuti UN. Nantinya siswa SLB yang akan mengikuti UNKP yang mengalami hambatan dalam mengerjakan soal, akan dituntun oleh salah satu guru atau pengawas.

Selain itu, di tahun 2019 ini

akan dibangun tiga SLB baru di NTB. Tiga unit SLB baru itu akan dibangun di Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di Selebung Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, dan dan di Lopok, Kabupaten Sumbawa.

Pihaknya menargetkan dimulainya pembangunan tiga SLB baru ini pada bulan Maret tahun 2019. Ditargetkan akan selesai dalam empat bulan. Saiful berharap tiga SLB baru ini bisa langsung menerima siswa baru di tahun ajaran 2019/2020.

Di NTB sendiri jumlah SLB negeri dan swasta sebanyak 44 SLB. Dengan rincian 28 SLB swasta dan 16 SLB negeri. “Kita butuh tambahan SLB lagi, mudahan tahun depan ada lagi anggaran untuk pembangunan SLB baru,” harap Saiful. (ron)

SMP Kristen Tunas Daud Berikan Pembinaan Khusus bagi Siswa FOTO BERSAMA- Kepala Desa Pagutan, Subandi (berdiri ketiga dari kanan) berfoto bersama dengan mahasiswa/i prodi D IV gizi Poltekkes Kemenkes Mataram dan perangkat desa seusai acara, di Kantor Desa Pagutan Kecamatan Batukliang.

dan bagi siswa mengukur kemampuan. Tapi ini juga pembelajaran bagi kita semua sebagai masukan ke pusat,” katanya.

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., mengatakan gangguan itu dialami semua sekolah termasuk SMAN 1 Mataram. Ia juga mendapatkan informasi bahwa di daerah lain mengalami kerusakan yang sama. “Semua sekolah mengalami kondisi yang sama, gangguannya dari server pusat, yang mengalami termasuk di SMAN 1 Mataram,” katanya.

Ketua Panitia UN Provinsi NTB, yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., mengatakan kondisi ini menjadi bagian dari penanganan masalah sesungguhnya saat UNBK nanti. “Jaringan langsung dibuka dari pusat,” katanya.

Aidy juga menegaskan, untuk

MAN 1 Sumbawa, SMA Moyo Utara, SMA Plampang, SMK Plampang, SMA Empang, MAN 3 Sumbawa di Empang, dan SMK Tarano.

Sementara itu, untuk pertemuan dengan komunitas alumni berlangsung pada beberapa tempat yaitu di Kecamatan Alas, Kecamatan Lape, Kecamatan Empang, dan Kecamatan Plampang. “Pertemuan dengan komunitas alumni melahirkan kesepakatan bermitra dalam program Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) IKIP Mataram tahun 2019,” ujarnya. (dys)

pembinaan bagi siswa berupa science and math club.

Kepala SMP Kristen Tunas Daud, Andre Setio Wibowo, S.S., mengatakan, dalam hal pendidikan, pihaknya mengadakan program pembinaan bagi siswa, berupa klub sains dan matematika. Para siswa dibimbing oleh dosen yang berpengalaman.

“Mereka diajar oleh dosen yang berpengalaman,” katanya akhir pekan kemarin.

Sementara dalam bidang Ekskul, SMP Kristen Tunas Daud mewadahi setiap siswa untuk memilih ekskul sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ekskul di SMP Kristen Tunas Daud, yaitu musik, desain grafis, video editing, basket, badminton, renang, dan dance.

Pembinaan yang dilakukan itu, menurut Andre untuk memfasilitasi siswa agar lebih cakap dalam kompetisi lomba yang diikuti. “Pembinaan dilakukan sebagai sarana untuk mempersiapkan siswa agar cakap dalam kompetisi lomba yang akan diikuti dan memaksimalkan po-

tensi mereka dalam bidang yang mereka pilih,” katanya.

Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram memiliki visi menjadi lembaga pendidikan Kristen berbasis kerajaan Allah yang menumbuhkembangkan pembelajar sebagai calon pemimpin masa depan yang berkualitas di era global, untuk mencapi tujuan hidupnya melalui pendidikan yang holistik.

Oleh karena itu SKTD memiliki misi untuk mengembangkan kualitas pendidikan yang holistic, melakukan pengembangan profesionalisme sumber daya manusia secara terus menerus dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas dan keefektifan manajemen sekolah sesuai dengan standar pendidikan nasional serta nilai-nilai kristiani. Meningkatkan fasilitas sekolah yang mendukung iklim belajar yang kondusif. Mengembangkan komunikasi internal maupun eksternal. Mencapai kesuksesan di setiap jenjang pendidikan. Dan, berkontribusi bagi komunitas lokal, nasional dan global. (ron)

Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019.

Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019. Dan pengumuman hasil UN SMP/MTs pada 27-28 Mei 2019. (ron)

(Suara NTB/ron)

H. Aidy Furqon

Tingkatkan Keimanan Siswa

Remus Al-Muhsinin SMAN 1 Mataram Gelar Tabligh Akbar Mataram (Suara NTB) SMAN 1 Mataram menggelar acara Kajian Akbar dengan tema KASMARAN (Kajian Akbar Semangat Menjaga Akidah, Ruhaniyah, dan imAN). Kegiatan ini merupakan puncak dari beberapa kegiatan yang diadakan oleh Remaja Musala (Remus) Al-Muhsinin SMAN 1 Mataram.

Acara ini dihelat di halaman basket SMAN 1 Mataram Jalan Pendidikan Nomor 21, Mataram, Minggu (10/3). Tabligh Akbar ini diisi oleh ustadz Ridwan Khalid.

Acara ini juga dihadiri oleh tamu undangan, guru-guru, dan siswa SMA se-Pulau Lombok.

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs.H. Muh. Jauhari, M.M., kegiatan ini sebagai ajang memahami nilai-nilai Islami dalam kehidupan milenial. “Melihat manfaat yang besar dari kegiatan ini, siswa yang hadir silakan mengikuti kajian ini dengan sungguh-sungguh dan menyerap semua yang disampaikan Ustadz Ridwan Khalid. Beliau sudah meluangkan waktu dan datang dari Jakarta untuk berbagi dengan kita,” tutur beliau

pada saat pembukaan kegiatan kajian akbar.

Pada bagian akhir sambutannya, Drs.H. Muh. Jauhari, MM., juga mengimbau dalam setiap kegiatan untuk menjalankan program Pemprov NTB untuk tertib penggunaan sampah plastik melalui program zero waste. “Ke depan, semua aktivitas di sekolah harus berorientasi untuk menyukseskan program ini,” ungkapnya.

Sementara Ustadz Ridwan Khalid dalam tausyiahnya menyampaikan topik pemuda yang istiqomah. Pada bagian awal beliau menyampaikan hadits nabi tentang pentingnya memanfaatkan waktu muda.

Diungkapkan bahwa usia muda akan menentukan atau menjadi landasan sikap hidup di masa tua. Untuk mempertegas uraiannya, ustadz Ridwan mengisahkan kehidupan pemuda-pemuda pada zaman Rasulullah yang mengorbankan dirinya untuk kemajuan dan kejayaan Islam. Setidaknya pada saat sekarang ini, generasi muda harus mengorbankan diri untuk negara, bangsa dan agama. (dys)

(Suara NTB/ist)

BUKA - Kepala SMAN 1 Mataram M. Jauhari membuka kegiatan tabligh akbar yang digelar di sekolah, Minggu (10/3).

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

Karateka NTB Dulang Dua Emas

(Suara NTB/fan)

FINAL - Penampilan atlet tenis meja Kota Mataram, Jihad Ali Akbar saat mengalahkan tunggal putra Kota Bima, Gamal Mashfur 3-1 di final Beregu Umum Kejuaraan Tenis Meja HUT TNI ke-58 Korem 162/WB di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (10/3).

Mataram Juara Tenis Meja HUT TNI 2019 Sumbawa diperkuat Syfa Surya Aditama, Zainuddin, Sabaruddin dan Baharuddin.

Pantauan Suara NTB di lokasi, pertandingan babak final antara tim Jati Ireng Kota Mataram dengan Kota Bima berlangsung tiga partai. Untuk partai pertama Kota Mataram menurunkan Jihad, sementara Kota Bima diperkuat Gamal.

Pertandingan Jihad dengan Gamal berlangsung sengit, dimana Jihad unggul dua set di babak pertama dan kedua, dengan skor 11-7 di set pertama dan menang 11-9 di set ke dua. Selanjutnya di set ke tiga situasi berblik dan pertandingan dimenangkan Gamal dengan skor 8-11. Kemenangan Kota Bima di set ketiga membuat pertandingan diperpanjang satu set.

Tak ingin kecolongan lagi, Jihad pun kembali meningkatkan pola serangan. Dan set ke empat akhirnya dimenangkan oleh Jihad dengan skor 11-8.

Kemenangan Jihad di set

keempat membawa tim Kota Mataram unggul satu poin karena Jihad berhasil mengalahkan Gamal dengan skor 3-1.

Selanjutnya pertandingan tim kedua, Kota Mataram menurunkan Zidan sementara Kota Bima menurunkan Firman dan pertandingan dimenangkan oleh Zidan dengan skor 3-0. Selanjutnya, tim tiga Kota Mataram, Rahmad Hidayat unggul 3-0 atas Imawan Muslim asal Kota Bima. Hasil kemenangan tiga pemain itu membawa Regu Kota Mataram juara dengan skor kemenangan skor 3-0.

Panitia Pertandingan, Feri Supendi melaporkan pertandingan melibatkan kurang lebih 14 regu tenis meja se kabupaten/kota di NTB. Para peserta yang juara satu, dua dan tiga berhasil membawa pulang hadiah berupa medali, piagam penghargaan dan uang pembinaan. (fan)

Burhanuddin

era Utara (Sumut) dengan raihan 27 emas, 16 perak dan 22 perunggu. Kemudian Jawa Barat (Jabar) diperingkat kedua dengan mengoleksi 21 emas, 8 perak dan 25 perunggu serta DKI Jakarta diperingati ketiga dengan raihan 16 emas, 30 perak dan 19 perunggu.

Lanjutnya, atlet-atlet yang sukses mengharumkan nama NTB di ajang nasional itu meraih medali emas, perak dan perunggu dikategori usia dini dan pra-pemula. Raihan medali emas di kategori atlet usia muda ini diakui Burhan menunjukan pembinaan atlet karate di tingkat usia muda mulai menunjukan hasil yang memuaskan. Diharapkan para atlet muda ini dapat terus meningkatkan prestasi hingga di level senior. (fan)

Hadapi Pra-PON, Tenis Meja Jaring 14 Atlet Mataram (Suara NTB) Menghadapi Pra-PON tenis meja tahun 2019, cabang olahraga tenis meja NTB melaksanakan Selekda atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (9/ 3). Selekda yang berlangsung selama satu hari itu telah menjaring sebanyak 14 atlet dari 25 peserta yang ambil bagian.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PTMSI NTB, Feri Supendi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (10/3) kemarin mengatakan sebanyak 14 atlet yang terjaring itu terdiri 8 atlet putra dan 6 atlet putri.

“Mereka akan di TC persiapan mengikuti Pra-PON tenis meja yang akan dilak-

sanakan di Jakarta sekitar bulan September tahun 2019,” ucapnya.

Dikatakannya, delapan atlet putra yang terjaring dalam Selekda itu adalah Syfa Surya Aditama, Edy Setiawan, Hendi Rafsanjani, Pranajaya, Alfian Hadi, Alpi Toriq, Jihad Ali Akbar dan Azidan.

Sementara enam atlet putrinya Riskia, Yuana, Regina, Wahidah, Reza Amanda dan Mayang.

Belasan anak atlet yang terjaring di ajang Selekda atlet tenis meja itu rencananya akan mengikuti pemusatan latihan di Mataram persiapan mengikuti Pra-PON tenis meja yang akan berlangsung di Jakarta antara bulan Agustus

dan September tahun 2019.

“Untuk jadwal pemusatan latihan belum kami putuskan. Yang pasti atletatlet itu akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan daerah di Mataram,” jelasnya.

Untuk diketahui, Selekda tenis meja yang berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini melibatkan 25 atlet dari kabupaten/kota se NTB. Masing-masing atlet diseleksi melalui pertandingan dengan menggunakan sistem Pool setengah kompetisi.

Terseleksi 14 atlet terdiri delapan atlet putra dan enam atlet putri. (fan)

Kurniawan Dipastikan Bisa Berlatih di NTB

Arif Terancam Absen di Jatim Open

NT B/ is t)

Mataram (Suara NTB) Rencana atlet Tarung Derajat NTB, Kurniawan untuk berlatih di NTB makin menunjukan titik terang. Atlet yang pernah sukses meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) itu dipastikan kembali bergabung latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram dalam waktu dekat ini.

Sekum Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) NTB, Dedy Noorcholish yang dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Dis(S ua ra

Mataram (Suara NTB) Pelari unggulan NTB, Arif Rahman terancam tak bisa ambil bagian di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik Jatim Open yang akan berlangsung di Surabaya, 28-31 Maret mendatang. Pasalnya, atlet yang pernah perkuat tim estafet 4x400 meter Indonesia di Asian Games 2018 ini akan melangsungkan pernikahan yang anaknya berlangsung bersamaan dengan event itu, yakni 31 Maret 2019.

Arif Rahman yang ditemui Suara NTB usai menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (10/3) mengatakan dirinya diminta untuk ikut memperkuat tim estafet 4x400 meter atletik NTB di Jatim Open 2019. Dan dirinya mengaku siap tampil di event itu bila nomor yang diikutinya dipertandingkan sebelum tanggal 31 Maret 2019.

“Kalau nomor estafet 4x400 meter putra dipertandingkan tanggal 30 Maret, saya masih bisa ikut. Tapi kalau tandingnya tanggal 31 Maret saya tidak ikut, karena tanggal 31 Maret saya nikah,” ucapnya.

Pelaksanaan Kejurnas Atletik Jatim Open ternyata akan bersamaan dengan acara pernikahan Arif Rahman yang akan berlangsung di Bali, 31 Maret 2019. Arif akan menikahi gadis berdarah Bali dan Jateng yang saat ini berdomisili di Bali.

Meski akan menikah tanggal 31 Maret, namun Arif masih akan berupaya untuk dapat membela tim estafet NTB di Jatim Open. Alasan Arif tampil di kejurnas atletik tersebut karena ingin mengejar tiket lolos PON. Untuk lolos mengikuti PON tahun 2020, tim estafet 4x400 meter atletik NTB kata Arif harus mencapai limit waktu PON yakni 3 menit, 18 detik.

Ditanya soal limit waktu terbaik yang pernah dicatat oleh tim estafet 4x400 meter putra NTB, Arif belum tahu. Alasannya atlet yang tergabung dalam tim estafet NTB saat ini masih latihan terpisah. Dimisalkannya, Andrian atlet asal Kabupaten Bima saat ini mengikuti Pelatnas Atletik di Jakarta. Sementara tiga atlet lainnya, Lalu Aji Kusuma, Abdul Razak dan Jakaria latihan di NTB. (fan)

Langit, Bq. Dinda, Sukriadi dan M. Zafa di kelas kumite.

“Kontingen karate NTB berhasil meraih dua medali emas, satu perak dan enam medali perunggu di Kejurnas Karate INKANAS Piala Kapolri VIII 2019,” ucapnya.

Keberhasilan atlet karate NTB meraih dua emas, satu perak dan enam perunggu di event

pora NTB, Senin (11/3) kemarin mengatakan pihaknya telah mendapat kepastian terkait kedatangan Kurniawan berlatih di NTB. “Kita sudah mendapat kepastian soal Kurniawan untuk berlatih di NTB. Saya barusan telepon Kurniawan, katanya dia akan mendapatkan izin untuk berlatih di NTB,” ucapnya.

Pihak Direktorat Ajudan Jendral Angkatan Darat (Ditajenad) akan memberikan izin kepada Kurniawan untuk berlatih di NTB selama tiga bulan. Namun setelah tiga bulan berlatih di NTB, Kurniawan harus kembali lagi bertugas dalam corps Angkatan Darat. Maklum Kurniawan merupakan anggota TNI/AD yang saat ini bertugas sebagai Ajudan Jendral Angkatan Darat di kesatuan

TNI/AD, Bandung Jabar.

“Saat ini Kurniawan sedang menunggu surat dari atasannya. Karena sebelumnya KONI NTB telah bersurat ke Ditajenad meminta Dispensasi untuk Kurniawan berlatih di NTB,” ucapnya KONI NTB menginginkan Kurniawan berlatih di NTB karena memang atlet asal Sumbawa itu merupakan atlet pleatda Mayung NTB yang akan dipersiapkan menghadapi PON XX di Papah tahun 2020. Namun demikian kedatangan Kurniawan berlatih di NTB tidak mudah, harus menunggu izin dari pihak Ditajenad. (fan)

Kurniawan

Kejuaraan Tinju Amatir Danrem 162/WB Libatkan Petinju Nasional

Arif Rahman

Mataram (Suara NTB) Korem 162/ Wira Bhakti (WB) bekerja sama dengan Pengprov Pertina NTB akan menggelar Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 2630 Juni mendatang. Kejuaraan yang dikemas dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Korem ke-58 itu akan melibatkan petinju nasional dari seluruh provinsi di Indonesia.

Sekum Pertina NTB, H. Haryoto AZ yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (11/3) kemarin mengatakan kejuaraan tinju yang juga memperebutkan piala bergilir Bupati Sumbawa Barat itu akan berlangsung meriah.

Sebab pihak panitia akan mengundang sejumlah petinju na-

H. Haryoto AZ sional untuk ambil bagian di kejuaraan tersebut.

“Kita akan mengundang sejumlah petinju nasional untuk ikut kejuaraan ini. Dan kami yakin sejumlah provinsi akan menurun-

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Tim beregu tenis meja Kota Mataram sukses menorehkankan prestasi di Kejuaraan Tenis Meja Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-58 Korem 162/ Wira Bhakti (WB) yang berakhir di GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (10/3).

Tim yang diperkuat Arief Azidan Nur, Jihad Ali Akbar, Rahmad Hidayat dan M. Hamdanu Giantara berhasil meraih podium pertama setelah mengalahkan tim beregu Kota Bima 3-0 di babak final kelas beregu umum turnamen tersebut. Sementara tim Kota Bima diperkuat Gamal Mashfur, Firman Hidayat, Imawan Muslimin dan Agus Setiawan meraih peringkat kedua.

Kemudian, peringkat tiga bersama diraih oleh Bina Sosial Lanjut Usia (BSLU) Mataram dan Sumbawa. Tim BLSU Mataram diperkuat Alfian Hadi, Edi Setiawan, Imam Afandi dan Heri. Sedangkan

Dewan Pembina INKANAS NTB, Burhanuddin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (11/3) kemarin mengatakan dua medali emas diraih lewat Rizki dan I Made putra di kelas kumite. Kemudian perak diraih oleh S. M. Hanafi di kelas Kata (seni) putra serta enam medali perunggu diraih Reva, S. Boby kelas Kata, Aria Sangka

yang melibatkan ribuan atlet dari 35 provinsi di Indonesia itu menempatkan posisi NTB di peringkat sembilan kelasemen perolehan medali. Sementara juara umum satu diraih Sumat-

(Su ara NTB /ist)

Mataram (Suara NTB) Kontingen olahraga beladiri karate NTB sukses mengharumkan nama NTB di ajang nasional. Dengan diperkuat 21 atlet, mereka sukses mendulang dua medali emas, satu perak dan enam perunggu di Kejurnas Karate INKANAS Piala Kapolri VIII tahun 2019 yang berlangsung di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar), 8-10 Maret 2019.

kan petinju-petinju terbaiknya. Begitu juga petinju terbaik NTB kami pastikan ikut,” ucapnya.

Haryoto yang biasa disapa Dae Hari ini memastikan sejumlah petinju-petinju terbaik nasional tidak akan melewatkan kesempatan tampil di Kejuaraan Tinju Amatir yang bertemakan Danrem 162/WB Cukup itu. Sebab event itu akan dijadikan ajang pemanasan bagi petinju-petinju nasional sebelum tampil di Pra-PON 2019. Demikian halnya Pertina NTB akan menurunkan petinju pilihan untuk memperkuat provinsi NTB. “Kami yakin banyak petinju nasional yang akan ikut kejuaraan tinju amatir Danrem 162/WB Cup di KSB. Sebab mereka akan memanfaatkan kejuaraan itu sebagai ajang pemanasan sebelum tampil

di Pra-PON 2019,” ucapnya.

Petinju-petinju andalan NTB yang dipastikan akan ambil bagian di event itu adalah Nasarudin peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) 2016. Selain itu Endang, Huswatun Hasanah, Jubaitul dan Saputra Samada juga akan ikut serta di event tersebut. Para petinju unggulan NTB itu akan memanfaatkan event itu sebagai ajang pemanasan sebelum tampil di Pra-PON Tinju yang diperkirakan akan berlangsung di bulan September 2019.

Selain menurunkan petinju senior, Pertina NTB juga akan menyiapkan petinju usia youth (usia 15-18 tahun) di event tersebut. Alasannya event itu juga mempertandingkan dua kategori umur, yakni usia youth dan senior (usia 19 hingga 30 tahun). (fan)

SUARA NTB

Selasa, 12 Maret 2019

Halaman 12

Aksi Unik Pemuda Mataram Galang Kepedulian untuk Palestina “Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsha? Di halamannya menggenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar. Peluru yang berhamburan di udara menyanyikan lagu kematian menyayat nadi…,” getir seorang relawan ketika membacakan puisi karya Helvy Tiana Rosa di sela aksi kepedulian “Indonesia Selamatkan Palestina.”

AKSI itu digelar pada Ahad (10/3), di Jalan Udayana Mataram, berbarengan dengan kegiatan Car Free Day (CFD). Aksi kepedulian yang digagas oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) ini

turut didukung oleh Masyarakat Relawan Indonesia (MRI), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), dan sejumlah komunitas pemuda di NTB. “Seperti di kota-kota besar lainnya, Mataram juga ikut menyuarakan dukungan untuk Palestina. Ini sebagai bentuk kepedulian kami untuk masyarakat Palestina, yang hingga kini masih terpuruk dalam blokade Israel,” ucap Juaini dari Tim Kemitraan ACT NTB. Hari selaku koordinator aksi kepedulian tersebut menambahkan, selain menyuarakan dukungan, peserta aksi juga menggalang dana yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

Penggalangan dana tersebut

dilakukan dengan cara yang unik, yakni dengan memberikan jasa pengecekan kesehatan, cukur rambut, hingga lukis hena. Hasil keuntungan dari penjualan jasa tersebut didonasikan untuk Palestina.

“Mereka adalah mitra kami (ACT-MRI) yang memang sama-sama peduli Palestina. Untuk di Mataram sendiri, aksi kepedulian Palestina yang didukung oleh berbagai lembaga dan seluruh komunitas di NTB ini adalah yang pertama kalinya. Semoga ini awal baik agar selalu bersinergi dalam membantu saudara saudara kita di Palestina,” ungkap Hari.

Seperti yang diketahui, sejak 1967, Israel telah menghancurkan ribuan rumah, sekolah, dan tempat usaha milik warga Palestina. Selama lebih dari lima dekade ini, Palestina menjadi salah satu negara yang memiliki pengangguran terbesar di seluruh dunia akibat konflik berkepanjangan.

“Dan sekarang kelaparan dan krisis air bersih menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Palestina. Sungguh sangat memprihatinkan kondisi anak-anak di Palestina, banyak anak-anak yang mengalami kekurangan gizi karena orang tua mereka kurang mampu membeli pangan yang

Card dan Dapur Umum Indonesia, ACT berencana mengirim bantuan pangan dalam skala masif untuk Palestina.

Ribuan ton bahan pangan seperti tepung, gula, dan susu akan dilayarkan menuju Palestina melalui program Kapal Kemanusiaan Palestina. (r/*)

HILANG

GALANG DANA - Aksi pemuda Mataram saat penggalangan dana untuk Palestina saat Car Free Day di Jalan Udayana, Minggu. memadai,” imbuh Juaini.

Hingga saat ini, ACT terus berupaya menyediakan pangan

bagi warga Palestina yang amat membutuhkan. Selain melalui program Humanity

HLG STNK R2 YAMAHA DR.5581 AB NOKA/NOSIN : MH34NS003TK-220815/ Ans-205300 AN.MUHAMAD USMAN HLG D‘SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3686 MJ NOKA/NOSIN : MH1JFZ219JK248387/ JF22E-1250249 AN.TITIN MARYATI HLG D’SKTR BTN PAGUTAN PERMAI HLG STNK R2 HONDA DR.4025 CP NOKA/NOSIN : MH1JV115GK295104/JFV1E1294507 AN.AHMAD AGUNG JAYA SAPUTRA HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA NO POL EA 4267 FA NOKA/ NOSIN : MH1JF5123BK103432/ J F J 1 E - 2 0 9 8 6 3 4 AN.IKRAMAN HLG D’SKTR AMPENAN

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG STNK R2 HONDA DR.3155 BD NOKA/NOSIN :MH1JF12107KO86174/ J F 1 2 E - 1 0 8 5 9 8 9 AN.SIRAJUDIN HLG D’SKTR JL.GORA

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 12 Maret 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 12 Maret 2019

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 SEBANYAK tiga kapal pesiar membatalkan kunjungan mere1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ka ke Lombok. Alasan pembatalan kunjungan ini cukup mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 buat miris. Selain karena masih khawatir gempa, juga gara-gara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 persoalan sampah. Setidaknya hal ini menjadi bahan koreksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan evaluasi bagi Pemda. Baik di tingkat kabupaten/kota juga di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tingkat provinsi. Terlebih Pemprov NTB telah mencanangkan zero 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 waste atau NTB bebas sampah.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Lombok sebetulnya sudah punya nama. Lombok terkenal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebagai ‘’surganya’’ wisatawan. Meskipun kaya akan desti1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nasi wisata yang sangat menjanjanjikan, namun jika tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dikelola dengan baik, potensi ini tidak akan berarti apa-apa.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mengelola pariwisata tidak sama dengan memanage sektor1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sektor lainnya. Pariwisata adalah bisnis trust (kepercayaan) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan sangat erat kaitannya dengan citra.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Untuk dapat mewujudkan citra pariwisata yang baik di mata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wisatawan, bukan hanya menjadi tugas Dinas Pariwisata se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mata. Mewujudkan citra pariwisata yang baik adalah tugas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 semua pihak sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Karena karakter wisatawan, kejadian buruk ataupun baik, akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menjadi bahan cerita di daerah asalnya. Terlebih yang datang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berkunjung ini adalah wisatawan asing.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Karena bagaimanapun juga, pariwisata ini juga soal per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sepsi.

Ketika wisatawan yang datang berkunjung ke Lombok 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mempersepsikan Lombok sebagai tempat yang nyaman dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menyenangkan bagi wisatawan, tentu hal ini akan memberi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan dampak positif bagi daerah. Jika Persepsi positif ini terus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terbangun, maka tidak akan sulit mencapai target kunjungan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 4 juta wisatawan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sebaliknya, jika wisatawan yang berkunjung ke Lombok mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 persepsikan Lombok sebagai tempat yang tidak ramah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wisatawan, tidak aman dan tidak nyaman, tentu ini akan ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dampak luar biasa terhadap sektor pariwisata Lombok berikut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 usaha turunannya. Tidak hanya hotel yang akan sepi, pusat-pu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sat kuliner, pusat oleh-oleh, agen perjalanan wisata juga bakal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 merasakan dampaknya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Saat ini saja, Pariwisata Lombok diklaim telah pulih pas1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cagempa. Kemudian, kalau kondisi ini diperparah dengan per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 soalan sampah, tentu akan memberatkan Lombok sebagai daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ah tujuan wisata. Wisatawan, terlebih dari mancanegara sangat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 peduli dengan masalah kebersihan. Ini tergambar dari alasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pembatalan kunjungan tiga kapal pesiar ke Lombok. Masalah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kebersihan di Lombok, bahkan di NTB menjadi tugas bersama.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Program zero waste yang diluncurkan Pemprov NTB dapat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menjadi pintu masuk semua kabupaten/kota di NTB untuk ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 benah. Terutama menyangkut kebersihan daerah. Zero waste ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harus nyatanya gerakannya di daerah-daerah. Kabupaten/kota 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harus punya semangat yang sama bagaimana mewujudkan NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bebas sampah. Jangan sampai hanya Pemprov NTB yang ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 semangat ingin bebas dari sampah, namun di daerah-daerah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masih sangat minim gerakan menuju zero waste.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bila perlu, zero waste ini dapat menjadi gaya hidup di NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kalau zero waste ini sudah nyata hasilnya, ke depan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wisatawan akan membawa oleh-oleh cerita soal NTB bebas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sampah. Yang perlu diingat, bahwa ketika wisatawan berkun1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jung ke suatu daerah tujuan wisata, hal-hal terkecilpun akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menjadi perhatian. Seperti toilet umum misalnya. Di sejum1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lah destinasi wisata di NTB, masih banyak cerita miring soal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 fasilitas publik. Yang paling sering dikeluhkan pengunjung ad1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 alah toilet umum. Kalaupun ada, kondisnya jauh dari kata layak.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Seharusnya, ada atau tidak pengunjung, fasilitas pendung, ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lebih toilet umum, harus tetap terawat kebersihannya. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

OLeh-oleh ’’Zero Waste’’ dari NTB

RADIO

OPINI

Halaman 14

Pariwisata : Kerja Multipihak ASCA berkurangnya potensi energi fosil untuk memberikan kontribusi bagi devisa negara maka negara-negara penghasil energi fosil mengalihkan perhatiannya ke bidang kepariwisataan untuk mendongkrak devisa negaranya. Dalam buku Global Paradox (2000), John Naisbitt menegaskan bahwa turisme atau pariwisata atau travel bagi banyak orang merupakan pengahasil uang terbesar dan sektor terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Pariwisata telah mempekerjakan satu dari sembilan pekerja angkatan kerja global.

Pariwisata adalah produsen terkemuka untuk pendapatan dari pajak, dan seterusnya.

Berbagai negera berlomba-lomba untuk mempromosikan destinasinya untuk meraup devisa pasca semakin berkurangnya pendapatan dari energi fosil. Tidak terkecuali negeri tercinta Republik Indonesia. Pasca berkurangnya pendapatan dari energi fosil, pemerintah menggenjot sektor pariwisata dengan mengerahkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memandirikan kementerian pariwisata. Dunia pariwisata dikelola oleh satu kementerian khusus yang pada masa sebelumnya masih digabung dengan departemen lain. Pemerintah daerahpun mengikutinya dengan membentuk dinas tersendiri untuk megelola kepariwisataan, yakni Dinas Pariwisata. Di samping itu, langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah adalah mengundangkan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 9 tahun 1990 yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 ditegaskn bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Dalam pasal (2) ditegaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas (a) manfaat; (b) kekeluargaan (c) adil dan merata (d) keseimbangan (e) kemandirian ( f) kelestarian (g) partisipatif (h) berkelanjutan (i) demokratis (j) kesetaraan; dan (k) kesantunan. Sedangkan fungsi dari kepariwisataan ditegaskan dalam pasal (3) yakni untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan kepariwisataan diatur dalam pasal (4) yakni (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (b) meningkatkafn kesejahteraan rakyat; (c) menghapus kemiskinan; (d) mengatasi pengangguran; (e) melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; (f) memajukan kebudayaan; (g) mengangkat citra bangsa; (h) memupuk rasa cinta tanah air; (i) memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan (j) mempererat persahabatan antarbangsa. Begitu istimewa tujuan

Oleh: Dr. H. Mugni, S.S., M.Pd (Kedispar Lotim) dari kepariwisataan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja multipihak sebagaimna pengertian dari kepariwisataan.

Kerja multipihak dimaksudkan dalam rangka pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Dalam pembangunan kepariwisataan ada 3 pihak yg harus bekerja sama yakni pemerintah, pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi. Pembangunan destinasi kepariwisataan misalnya minimal harus mempertimbangkan 2 hal yakni masyarakat sekitar dan calon wisatawan. Kepentingan kedua pihak ini harus dituangkan dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Rippda).

Penyusunan Rippda tentu akan diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan melibatkan multipihak seperti pelaku pariwisata, masyarakat sekitar, budayawan dan akademisi. Hasil kajian ini akan menjadi kajian akademik yang akan dituangkan menjadi Raperda Rippda. Raperda ini dimasudkan porlegda untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda rippda. Perda rippda ini sangat penting untuk mengarahkan pengembangan pariwisata suatu daerah. Rippda akan memberikan kepastian bagi setiap pihak dalam pembangunan dan pengembangn kepariwisataan.

Eksistensi Rippda ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, pasal (8) dan (9), yakni (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Dalam pasal (9) ditegaskan bahwa (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah; (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi; (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota; (4) Penyusunan rencana induk pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan; (5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan destinasi dari sudut pandang pemerintah maka hampir seluruh lembaga/organsasi perangkat daerah harus terlibat

sesuai dengan tufoksinya masingmasing. Tidak boleh ada yang berpangku tangan atau menjadi penonton. Semua harus mengambil bagian dan kerja “keroyokan”. Bagian Otonomi daerah dan pertanahan akan membebaskan lahan yang ditetapkan sebagai destinasi sesuai dengan Rippda bila memang diperlukan pembebasan. Sedangkan Dinas Pariwisata akan mendesain master plan destinasi yang telah ditetapkan sekaligus membangun infrastruktur yang dibutuhkan di dalam destinasi serta “menjualnya” kepada investor bila diperlukan.

Bila destinasi sudah jadi dan layak jual maka Dinas Pariwisata menjadi penanggung/pembina dalam pengelolaan, sekalipun destinasi menjadi milik pihak ketiga dan mempromosikan.

Untuk bisa sampai kepada destinasi dari pusat-pusat transportasi, seperti termal dan bandara maka dibutuhkan infrastruktur trasportasi, seperti kelayakan jalan dan transportasi. Kelayakan jalan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan transportasi menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan bisa menyiapkan transportasi yang bernilai promosi pariwisata daerah pada alatalat transportasi yang disediakan. Alat transportasi bisa saja disiapkan oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga (pengusaha) tetapi penampilan alat transportasi tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Cq. Dinas Perhubungan, misalnya alat transportasi dipasangkan stiker gambar panorama alam atau budaya yang menjadi ikon kepariwisataan suatu daerah. Yang paling penting terjamin ketersediaan armada ke setiap destinasi dengan ongkos yang pasti. Untuk tertatanya lingkungan yang asri dan bersih, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di garda depan.

Hal penting lain untuk mendukung aktivitas pada destinasi kepariwisataan adalah tercukupinya air dan daya dukung listrik yang menjadi tangggung jawab PDAM dan PLN. Fasilitas pendukung destinasi harus dikelola oleh tenaga– tenaga yang profesional bahkan harus bersertifikat yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam penyelenggaraan promosi kepariwisataan dalam daerah, seperti pelaksanaan festival maka Dinas Pariwisata menjadi desainer.

Desain harus disupport oleh dinas terkait. Untuk di daerah Lombok Timur, Dinas Pariwisata sedang merencanakan adanya event promosi kepariwisataan dalam daerah dengan rencana branding “ Festival Pesona Gumi Selaparang (FPGS).

Branding ini sebelum ditetapkan dengan SK Bupati atau Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah maka terlebih dahulu harus diadakan kajian akademik melalui proses ilmiah, minimal melalui Diskusi Publik dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan, seperti pemerintah daerah, pelaku pariwisata, bu-

RADIO

dayawan, tokoh masyarakat, akademis, dan lain-lain.

Hasil diskusi publik inilah yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan legalitas dengan SK Bupati atau Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah.

Untuk maksud tersebut maka Dinas Pariwisata Lombok Timur akan menyelenggarakan Diskusi Publik pada bulan Maret ini.

Bila branding promosi kepariwisataan Lombok Timur telah mendapatkan legalitas maka tahun ini harus dieksekusi dengan melibatkan OPD dan pihak-pihak terkait. Dalam festival ini tentu akan menampilkan banyak hal yang menjadi kekayaan Lombok Timur yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Pagelaran budaya sudah pasti yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pameran hasil produk-produk lokal dan ekonomi kreatif masyarakat dari hasil darat dan laut akan menjadi tanggung jawab Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Industri, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk publikasi kegiatan tersebut supaya diketahui oleh masyarakat luas akan menjadi tugas dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Kegiatan ini tidak akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat bila suasana tidak nyaman dan aman yang menjadi tanggung jawab Dinas Polisi Pamong Praja. Untuk terwujudnya peran-peran ini dengan baik maka dibutuhkan keberpihakan anggaran yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Inilah makna pariwisata kerja multipihak.

Wallahuaklambissawab

POJOK Dermaga Moyo diusut, sejumlah panitia proyek diperiksa Harus diusut tuntas

*** Bulog bangun pusat industrialisasi perberasan senilai Rp136 miliar di Sumbawa Membuka kesempatan kerja

***

RAGAM

SUARA NTB Senin, 11 Maret 2019

Rumah Bahasa Tak akan Matikan Lembaga Kursus Mataram (Suara NTB) Lebih dari 8.900 orang anak muda NTB mendaftar kursus bahasa asing di Rumah Bahasa yang didirikan Pemprov NTB. Dari jumlah pendaftar tersebut akan dilakukan seleksi untuk manjaring sekitar 600 peserta seluruh NTB. Sementara itu, keberadaan rumah bahasa diklaim tak akan mengganggu atau mematikan lembaga-lembaga kursus bahasa asing milik swasta yang ada di NTB. “Menurut saya, Insya Allah tidak sampai mengganggu (lembaga kursus swasta). Karena yang kita rekrut sekitar 600 orang dan tersebar di semua kabupaten/kota,” kata Koordinator Beasiswa NTB, Irwan Rahadi dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/3).

Irwan menyebutkan jumlah pendaftar Rumah Bahasa sebanyak 8.900 orang lebih. Dari jumlah pendaftar sebanyak itu akan diterima menjadi peserta kursus TOEFL dan IELTS sekitar 600 orang.

Tim Beasiswa NTB akan melakukan placement test kepada seluruh pendaftar pada 20-21 Maret secara serentak di semua kabupaten/kota se-NTB. “Karena ini program Dinas Dikbud makanya nanti di sekolah-sekolah yang ditunjuk di kabupaten/kota tempat placement test,” terangnya.

Bagi peserta yang lulus placement test, maka akan mengikuti program kursus TOEFL di seluruh rumah bahasa yang ada di NTB. Sementara rumah bahasa yang ada di Kota Mataram, ada tambahan program kursus IELTS. Irwan mengatakan program kursus bahasa asing bagi anak-anak muda NTB ini akan dimulai 1 April mendatang.

Ia menjelaskan program kursus bahasa asing ini merupakan ikhtiar Pemprov untuk menyiapkan anak-anak NTB mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri.

Pasalnya, selama ini kendala anak NTB mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri adalah penguasaan bahasa asing yang masih kurang. Melalui program kursus di Rumah Bahasa diharapkan semakin banyak anak-anak muda NTB yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri.

Irwan kembali mengatakan bahwa keberadaan Rumah Bahasa tidak akan mengganggu lembaga kursus swasta yang sudah ada. Pasalnya, kalau lembaga kursus memiliki banyak program. Misalnya general english atau english special purposes untuk kebutuhan khusus tertentu.

Program kursus bahasa asing di Rumah Bahasa, kata Irwan untuk menstimulus masyarakat NTB. Ke depannya diharapkan dapat mengambil kursus secara mandiri.

“Karena output program ini kita mengkapasitasi anakanak NTB bisa kejar beasiswa. Tidak hanya melalui program beasiswa NTB. Kita dorong dapat beasiswa yang lain,” ucapnya.

Irwan menambahkan pihaknya akan menyeleksi anakanak muda NTB yang punya keinginan kuat kuliah ke luar negeri. Tetapi masih terkendala dari sisi penguasaan bahasa asing. Mereka inilah yang akan diprioritaskan menjadi peserta kursus di Rumah Bahasa dan akan difasilitasi mendapatkan beasiswa ke luar negeri. (nas)

Bebas Sampah Harus dari Hulu Dari Hal. 1 ‘’Saat ini NTB juga telah memiliki sekolah pariwisata yakni Poltekpar. Di samping beberapa sekolah pariwisata lainnya yang tentunya untuk menunjang peningkatan SDM di bidang pariwisata,’’ ujar Wagub saat menerima tim ILO, Senin, (11/3).

Pemerintah sangat menyambut baik hal ini, lebih-lebih, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya membangun desa wisata sebagai destinasi baru wisatawan yang berkunjung ke NTB. Dengan adanya tim ILO ini akan sangat membatu sekali dalam meningkatkan SDM pelaku-pelaku yang berkaitan dengan pariwisata.

Dijelaskan Wagub, salah satu program pendukung pariwisata NTB saat ini adalah zero waste. Di mana ini merupakan impian pemerintah untuk membuat NTB bersih, indah dan sehat dengan bebas sampah. Hal ini harus dimulai dari hulu, yakni desa dengan pembentukan satu desa, satu Bank Sampah. ‘’Kita ingin membangun potensi desa, dengan rasa cinta kepada lingkungan. Sehingga sampah bisa mendatangkan berkah, ke depan kami tidak ingin sampah memenuhi sungai dan laut kita lagi,’’ ujarnya.

Ia menambahkan, NTB memiliki potensi pariwisata yang multidimensi. Mulai dari

wisata pantai, gunung, seni, gudaya dan hasil kerajinan. Lebih-lebih saat ini kawasan Mandalika yang akan menggelar MotoGP pada tahun 2021. Untuk menyambut itu kegiatan besar ini, memerlukan SDM yang unggul. ‘’Jangan sampai masyarakat kita jadi penonton dengan kemajuankemajuan di NTB ini,’’ tandasnya.

Sementara itu, pimpinan rombongan dari Kemenko Bidang Maritim Suhendar menjelaskan, ILO yang tergabung dalam tim join scoping mission Kemenko Bidang Kemaritiman akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk pengembangan kepariwisataan NTB. Di Indonesia tempatnya ada dua saat ini, yakni di Danau Toba dan Lombok, NTB. ‘’Tujuannya untuk perbaikan SDM yang berkaitan dengan pariwisata,’’ jelasnya.

Untuk itu, tim ILO membutuhkan keterangan dan data terkait program-program kepariwisataan yang sedang berjalan di NTB. Selain memperoleh data, tim juga akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi pariwisata NTB. (nas)

Unido Tertarik Sentra Industri Dari Hal. 1 Goalnya apa? Dia mau melakukan penjajakan,’’ kata Andi dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/3) siang.

Andi mengatakan, lembaga pengembangan industri PBB itu akan membuat sentra industri di NTB. Sentra industri tersebut nantinya akan berada di bawah binaan mereka. ‘’Dia melakukan penjajakan, diskusi dulu. Setelah itu dia menentukan, Sabtu mau ketemu. Minggu kita ajak jalan-jalan. Dia maunya industri apa,’’ kata Andi.

Para pejabat dari Unido akan diajak ke sentra kerajinan mutiara di Sekarbela Kota Mataram. Kemudian sentra kerajinan tenun Sukarara Lombok Tengah. ‘’PBB melalui Unido kalau membina kan bagus,’’ ujarnya.

Rencananya pejabat Unido juga akan bertemu Walikota Mataram membicarakan tentang pengembangan industri. ‘’Dia ingin melihat bagaimana kebijakannya (pengembangan industri). Makanya ingin ketemu Pak Gubernur dan walikota,’’ terangnya.

Pengembangan industri olahan menjadi fokus utama Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Dalam lima tahun ke depan, ditarget-

kan 3,55 persen Industri Kecil Menengah (IKM) meningkat menjadi industri menengah.

Dalam indikator kinerja daerah (IKD) Rancangan RPJMD 2019-2023, bidang perindustrian ada dua IKD. Pertama kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan persentase industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah.

Dalam lima tahun ke depan, Pemprov menargetkan industri kecil yang menjadi industri menengah sebesar 3,55 persen pada 2023. Pada 2019, atau awal RPJMD, perkembangan industri kecil menjadi industri menengah sebesar 1,68 persen. Kemudian pada 2020 sebesar 2,2 persen, 2021 sebesar 2,69 persen dan 2022 sebesar 3,14 persen.

Sedangkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada 2023 ditargetkan sebesar 5,61 persen.

Pada 2019 ditargetkan sebesar 5,21 persen, 2020 sebesar 5,31 persen, 2021 sebesar 5,41 persen dan 2022 sebesar 5,51 persen.

Pertumbuhan ekonomi NTB selama lima tahun ditargetkan sebesar 5,5 - 7 persen tanpa sektor pertambangan. (nas)

Halaman 15

193 Pejabat Dimutasi

Batu Ujian Menapaki Karier Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali memutasi seratusan pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB. Dalam mutasi kali ini, sebanyak 193 pejabat eselon III dan IV dimutasi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd di Graha Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur, Senin (11/3) siang. Wagub mengatakan, mutasi tersebut merupakan batu ujian bagi para pejabat untuk menapaki karier yang lebih baik ke depan. ‘’Ini adalah batu ujian dalam menapaki karier sebagai ASN Pemprov NTB. Karena ke depan, kita akan memastikan berjalannya sistem. Sehingga mudah untuk mengevaluasi bapak/ibu setiap jenjang eselon,’’ kata Wagub.

Dikatakan, RPJMD NTB 2018-2023 telah disusun.

Nantinya, RPJMD tersebut akan dijabarkan oleh masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengukuran kinerja pejabat akan dilakukan

melalui balanced scorecard. Dimana akan jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat,baik eselon II, III dan IV. Konsekuensinya, kata Wagub jika pejabat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka akan semakin baik kariernya ke depan. Begitu juga sebaliknya apabila tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka akan berpengaruh terhadap kariernya. ‘’Kalau sanggup dibuktikan.

Kalau berhasil maka track record akan baik. Karena kita ingin semua bersinergi dengan gerak langkah cepat. Kita tidak mau, nanti RPJMD dijabarkan setiap tahun,’’ ujarnya.

Wagub menambahkan, setiap tahun OPD menjabarkan visi misi yang ada dalam RPJMD sesuai tupoksinya.

Rohmi mengatakan dirinya tidak ingin kecepatan Kepala OPD tidak diimbangi oleh pejabat di bawahnya. ‘’Kita inginkan dalam setiap OPD tidak ada yang terlalu banyak tugasnya. Kemudian ada yang nganggur, tidak ada yang dikerjakan. Harus

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 193 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB, Senin (11/3) siang. jelas semua,’’ imbuhnya.

Wagub mencontohkan ibarat satu rumah memiliki fondasi 10. Jangan sampai fondasi yang kuat hanya lima, sedangkan lainnya keropos. Apabila ada fondasi yang keropos, maka lama kelamaan bangunan akan goyah. ‘’Semua pejabat harus punya kekuatan yang sama. Sehingga tidak ada yang men-

onton orang lain bekerja terus. Sedangkan dia tidak kerja apa-apa,’’ ujarnya mengingatkan.

Wagub kembali mengatakan 193 pejabat eselon III dan IV yang dilantik hari ini (kemarin, Red) merupakan titik awal mereka menunjukkan kinerja.

Dikatakan, mutasi ini merupakan batu ujian bagi pejabat untuk jenjang kariernya.

Sebanyak 193 pejabat yang dimutasi terdiri dari 84 eselon III dan 109 eselon IV. Sejumlah pejabat eselon III yang dilantik antara lain Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP1, Sekretaris Diskominfotik, IGP. Ariadi, Kepala UPTD STIP, M.Khairul Ihwan, MT, Direktur RSJ Mutiara Sukma, dr. Evi Kustini Somawijaya, MM dan lainnya. (nas)

Ratusan Surat Suara Pilpres Mulai Dilipat Giri Menang (Suara NTB) – KPU Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mulai melakukan pelipatan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Senin (11/3) di halaman gudang logistik KPU di Desa Lelede Kecamatan Kediri. Pelipatan surat suara ini akan dilakukan secara berjenjang yakni mulai dari surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupat-

en. Lima katagori untuk surat suara yang akan dilipat nantinya seperti surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/ Kabupaten. Target KPU, pelipatan surat suara ini selesai tanggal 3 April mendatang.

Untuk pelipatan surat suara ini KPU melibatkan 224 orang warga Lobar.

Sekretaris KPU Lombok

Barat Lalu Suherman yang dikonfirmasi mengatakan, mengenai pelipatan surat suara ini sudah diputuskan berdasarkan hasil pleno KPU yang dimulai dari Senin (11/3) hingga Rabu (14/3) mendatang. ”Kita akan memulai melipat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan diperkirakan selama tiga hari,” terangnya.

Sebanyak kurang lebih

Gerakan NTB ’’Zero Waste’’ Harus Diperkuat Perda Dari Hal. 1 Pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait masalah itu. Baik permasalahan sampah, recovery hingga kenyamanan bagi para wisatawan.

Mulai dari Dispar Lobar hingga Kepala Desa (Kades) Lembar Selatan. “Karena Lembar ini wajah masuknya ke Lombok, sehingga perlu masyarakat kita bina. Karena masalah kebersihan itu bukan milik dinas terkait saja namun milik kita bersama,” katanya.

GM Pelindo III menambahkan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan fasilitas penunjang lainya berupa dermaga di Terminal Gili Mas sepanjang 300 meter lebih. Tujuannya, agar kapal pesiar yang membawa wisatawan asing dapat langsung sandar dan dapat menikmati indahnya pemandangan alam di Pelabuhan Lembar.

Rencananya pada tanggal 15 Maret 2019 Mendatang MV. Sun Princess akan berkunjung ke Lombok melalui Pelabuhan Lembar dengan estimasi mengangkut 1500 wisatawan. Saat ini Lombok kembali bangkit dan terus berkerja keras untuk mempercantik diri dan pariwisata ini bukan milik Dinas Pariwisata saja. ‘’Harapan kami semua terlibat

untuk memajukan pariwisata.

Hal tersebut terbukti sudah empat kapal pesiar yg berkunjung ke Lombok melalui Pelabuhan Lembar sepanjang tahun 2019.

Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, L Ahmad Satriadi mengatakan, pengunjung tidak akan datang apabila daerah itu tidak aman dan nyaman. Hal inipun perlu keterlibatan semua pihak. Tidak hanya Pemkab, namun pelaku wisata termasuk para angkutan travel. Apalagi sampai berbuat kasar membuat tidak nyaman tamu yang datang.

Pihaknyapun sudah berkoordinasi dengan pihak Pelindo III terkait batalnya tiga kapal pesiar itu datang. Mantan Camat Sekotong ini juga berpesan kepada oknum travel itu untuk tidak mementingkan keuntungan pribadi saja. ‘’Satu kapal itu ada seribuan wisatawan. Cuma yang harus kita pikirkan itu jangan pikirkan pribadi. Yang harus kita pikirkan itu perputaran uang, dari sewa hotel terus membeli oleh-oleh,’’ sambungnya.

Selain itu masalah sampah tak bisadipungkiriturutmempengaruhi kenyamanan wisatawan. Pihaknyapun tidak mau menyalahi OPD terkait. Lantaran permasalahan pariwisata perlu penanganan lintas sektor. ‘’Paling tidak kita bisa

sampaikan kepada Pak Sekda dan Pak Bupati, aga SKPD terkait saling berkoordinasi. Supaya semua SKPD ikut campur dan peduli pariwisata ini,’’ harapnya.

Disisi lain, persoalan sampah adalah persoalan besar di sektor pariwisata. Ini tak bisa disepelekan. ‘’Selain persoalan keamanan bagi wisatawan,’’ kata Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH. Karena itu, program zero waste (bebas sampah) yang dicanangkan oleh pemerintah daerah melalui Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H.Zulkieflimansyah dan Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalillah harus diperkuat gerakannya dengan menerbitkan Perda.

“Eksekutif harus menginisiasi dan secepatnya menerbitkan Perda. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, di denda. Hal ini harus dilakukan dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota,” ujarnya.

Jika tidak dilakukan, maka percuma kata Ainuddin meyakinkan kepada masayarakat internasional. Jika produk yang di promosikan tak sesuai dengan fakta yang dilihat oleh wisatawan. ‘’Nanti kita dibilang omong aja. Ini PR kita bersama soal kebersihan,’’ demikian Ainuddin. (her/bul)

Dermaga Moyo Diusut, Sejumlah Panitia Proyek Diperiksa Dari Hal. 1 Dihubungi terpisah soal penyelidikan proyek dermaga itu, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK membenarkan setelah mendapat informasi dari Subdit III Tipikor. “Tahapannya masih klarifikasi klarifikasi saja,” ujarnya singkat. Saksi saksi lain seperti rekanan pelaksana, konsultan pengawas dan perencana belum bisa dipastikannya. Intinya, kata dia, penyelidikan masih berjalan, sehingga semua pihak yang terkait akan dipanggil.

Berdasarkan penelusuran Suara NTB pada informasi lelang e-proc, pagu anggaran proyek itu senilai Rp9,6 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp

9,49 miliar.

Keberadaan dermaga rakyat ini sebenarnya dikeluhkan sejak setahun lalu, karena setelah tuntas dikerjakan, tak kunjung difungsikan maksimal. Alasannya bangunan belum rampung dan menunggu diresmikan meski sudah habiskan hampir Rp10 miliar.

Suara NTB pada April 2018 lalu pernah melihat langsung kondisi dermaga. Menjulur dari daratan ke arah pantai sepanjang sekitar 200 meter, bentuk leter L. Penunjang hanya berupa tiga besi untuk penambat kapal yang bersandar. Lainnya beberapa tiang listrik. Kiri kanan dermaga yang dekat pantai, berupa sayap tangga, sementara dimanfaatkan warga untuk bersandar perahu motor (boat), transportasi satu satunya pen-

duduk setempat.

Informasi dari aparat desa setempat, dermaga itu akan jadi penunjang program nasional pengembangan potensi laut dan darat dengan koneksi tiga destinasi dunia, yakni Saleh Moyo dan Tambora atau disingkat Samota.

Keberadaan dermaga akan memangkas jarak dari Tambora, Calabai, Badas, Moyo.

Dalam waktu normal menghabiskan waktu tujuh sampai delapan jam. Dermaga akan terkoneksi dengan titik titik tersebut dengan waktu yang lebih singkat.

Namun disayangkan, hingga April 2018 lalu, dermaga belum bisa dimanfaatkan. Sementara hanya dipakai merapat boat yang melayani penyebrangan ke Sumbawa Besar. (ars)

Dirjen TP Kementan RI Sepakat Hadirkan Pabrik Mini Pakan Ternak Dari Hal. 1 Maka akan tumbuh pakan peternakan, maka akan tumbuh lapangan pekerjaan baru,’’ katanya.

Iapunsudahberbagitugasakan menyiapkan masing – masing satu unit pabrik pakan ternak kecil oleh bupati, Sekda Provinsi dan Dirjen TP Kementan RI. Dukungan itu diberikan karena Kabupaten Dompukhususnyamemilikipotensitanamanjagungyangluasdengan tingkat produktivitas yang tinggi. ‘’Kami sudah berbagi tugas tadi.

Pak Bupati satu, Saya satu, Pak Sekda satu,’’ terangnya.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, P.hD yang ikut mendampingi Dirjen TP Kementan RI di Dompu membenarkan bahwa pihaknya sudah menyepakati rencana menghad-

irkan pabrik mini pakan ternak di Kabupaten Dompu. Pabrik ini untuk mendukung proksi jagung petani Dompu, sehingga memiliki nilai tambah pascapanen. ‘’Pemprov akan minta satu. Pak Bupati akan minta satu. Jadi ada tiga pabrik pakan mini (di Dompu),’’ katanya.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin mengungkapkan, jagung yang siap dipanen pada periode musim hujan ini seluas 84 ribu ha dan target 150 ribu ha luas tanam tahun 2019. Target ini diyakini akan dilampui dan dirinya akan mendorong masyarakat untuk tetap menanam jagung di musim kemarau dengan memanfaatkan potensi air yang ada, termasuk di sekitar bendungan. ‘’Kalau ada yang kosong habis panen ini, saya saja

yang nanam. Untuk apa? Media untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa di musim kemarau pun, dengan bantuan pompa seadanya bisa melakukannya,’’ katanya.

Iapunmenegaskan,panenraya bersama Dirjen TP Kementan di Desa Saneo bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan petani dan meyakinkan pemerintah pusat selaku pengambil kebijakan.

Sehingga pembeli berdatangan ke Kabupaten Dompu dan membeli dengan harga bersaing. ‘’Kami hanya ingin mengirim bukti kepada orang – orang pengambil keputusan di pusat. Janganlah bicara impor jagung saat ini, karena kami sedang memproduksi jagung dalam jumlah yang besar. Itu sebenarnya tujuannya, kami ingin memviralkannya,’’ katanya. (ula/*)

489.480 Lembar kertas surat suara pemilihan presiden dan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Setelah selesai akan dilanjutkan dengan melipat surat suara DPR RI. Namun waktunya sedikit lebih banyak antara empat hingga lima hari, karena jumlahnya lebih banyak. “Untuk melipat surat suara DPR RI akan memakan waktu empat hingga lima hari,” jelasnya. Menurutnya, sebanyak lima kategori surat suara yang akan dilipat, ditarget hingga tanggal 3 April sampai tuntas semuanya.

Namun untuk surat suara yang cadangan belum akan dilipat dulu. Berdasarkan SOP yang telah disepakati sepakati bersama dan disampaikan dengan pihak Bawaslu kegiatan pelipatan akan dilaksanakan mulai pukul 09.00 pagi sampai 18.00. “Aktivitas pelipatan surat kami lakukan mulai pagi hingga sore saja.

Untuk malam hari ditiada-

kan, karena khawatir ada surat suara yang rusak, luput dari penglihatan,” ujarnya.

Sementara aktivitas ini pun melibatkan masyarakat Lobar di semua kecamatan.

Sebelum memulai kegiatan pelipatan, terlebih dahulu pihaknya melakukan simulasi.”Alhamdulillah, khusus surat suara presiden ini caranya memang relatif gampang dan lebih cepat,” akunya.

Untuk pengamanan, kata Suherman, dari awal dibantu oleh Bawaslu dan pihak kepolisian Lobar dengan menerjunkan pasukannya. Pihak kepolisian melakukan body cek untuk semua pekerja yang melipat surat suara, baik yang laki-laki dan perempuan.

Suherman menambahkan, setelah proses pelipatan surat suara sudah selesai barulah akan dilakukan pendistribusian sesuai jenjang dari KPU ke PPK dan PPK langsung ke PPS. (her)

(Suara NTB/her)

LIPAT - Penyerahan kardus berisi surat suara pilpres yang mulai dilipat oleh warga.

Bertambah, Usulan Formasi P3K Pemprov NTB Dari Hal. 1 ‘’Tinggal kita menunggu apa keputusannya dari usulan yang kita sampaikan,’’ tandasnya.

Ditanya jumlah formasi P3K seluruh Pemda di NTB, Fathurrahman mengatakan belum mendapatkan datanya dari kabupaten/kota.

Karena pengajuan ulang formasi diajukan langsung Pemda kabupaten/kota ke pemerintah pusat.

Data BKD NTB sebanyak 234 eks honorer K2 memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K lingkup Pemprov NTB. Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang dilaksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade.

Mereka yang memenuhi passing grade terdiri dari guru 217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru.

Kemen PANRB meminta Pemda harus menyampaikan usulan ulang formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi passing grade untuk masing-masing kelompok jabatan. Hal tersebut sesuai surat pemberitahuan dari Kemen PANRB dengan No. B/281/S.SM.01.00/ 2019.

Dalam surat tersebut, Kemen PANRB meminta Pemda harus mengusulkan jaba-

tan-jabatan yang menjadi prioritas secara proporsional.

Kemen PANRB belum mengumumkan hasil seleksi P3K karena masih dalam tahap penyusunan formasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemerintah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 1 Maret 2019. Pengumuman peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jabatan dosen dan tenaga kependidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dapat dilihat di sscasn.bkn.go.id.

Namun untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemda, pengumuman hasil seleksi P3K belum dapat dilakukan dengan pertimbangan, masing-masing Pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan. Masing-masing Pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proposional.

Kemen PANRB telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan P3K Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan setelah masing-masing Pemda menyerahkan usulan. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 12 Maret 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tas dari Sampah Diminati Wisatawan Bahan bekas atau sampah tak selamanya terlihat menjijikkan. Sebaliknya, dengan sekali sentuhan kreatif sampah bisa bernilai tinggi, bahkan sangat diminati wisatawan.

Hal ini dibuktikan sendiri oleh Lalu Azhari, Ketua Kelompok Peduli Sampah yang juga pelaku wisata Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lotim.

LALU Azhari atau akrab disapa Mamiq Ang ini bercerita kepada Suara NTB bahwa ia telah mencoba beberapa tahun terakhir ini untuk menyelamatkan desanya sebagai desa wisata. Selamatkan dari sampah yang terus menjadi ancaman masalah.

Sejauh ini masalah sampah masih menjadi persoalan serius.

Termasuk di desa wisata Kembang Kuning. Masih banyak warga yang kurang sadar kebersihan dan membuang sampah sembarangan. Berawal dari fakta itu, Mamiq Ang membina

ibu-ibu rumah tangga untuk mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis tinggi.

“Saya mencoba membina kelompok wanita, seperti ibu rumah tangga dan bisa menghasilkan sampah dan bisa dipasarkan,” urainya. Alhasil, dari bahan baku sampah plastik bisa dikemas menjadi bantal, pas bunga dan tas. Saat ditawarkan di pasar, tas buatan Kelompok Peduli Sampah Kembang Kuning ini pun laris manis. Apalagi bagi wisatawan sangat diminati.

Harga jualnya Rp50 ribu sam-

pai dengan Rp150 ribu per unit.

Banyak yang sudah pesan. Begitu pesan langsung jadi dibuat oleh tangan-tangan kreatif warga Kembang Kuning binaan Mamiq Ang. “Tujuan utama kita adalah memberantas sampah di desa wisata,” ucapnya.

Desa Kembang Kuning diketahui salah satu dari 25 desa wisata di Kabupaten Lotim.

Persoalan sampah yang masih cukup berat menjadi prihal yang coba diperangi terus. Setidaknya bisa menjadikan Kembang Kuning sebagai desa wisata yang bersih dari sampah.

Hasil olahan dari bahan baku sampah ini sudah banyak dimasukkan ke homestay yang ada di Kembang Kuning dan Tetebatu.Rencananya, Ketua Kelompok peduli Sampah ini akan meminta rekomendasi di Dispar, Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) agar bisa menjangkau lebih luas hotel dan restoran tempat pemasaran produk olahan dari sampah tersebut.

Mamiq Ang menuturkan, dalam waktu dekat ia akan persentasi dengan salah satu donatur dari Belanda. Warga Belanda itu katanya memiliki hotel dan bungalow di Senggigi dan Gili Terawangan. Direncanakan, tas, bantal dan pas bunga hasil karya Kelompok Peduli Sampah Kembang kuning ini siap akan dimasukkan ke hotel-hotel di

Senggigi dan Gili Terawangan.

Direncanakan pula dalam waktu dekat akan membuat sekolah alam dengan pihak dari Belanda yang khusus bicara soal penanganan sampah. Sampah yang menjadi ancaman ini ke depan diharapkan bisa membawa berkah dengan sentuhan pengelolaan dan kreativitas warga yang peduli terhadap penanganan sampah. (rus) DARI SAMPAH - Salah seorang wisatawan yang menginap di salah satu homestay di Kembang Kuning memperlihatkan tas plastik yang terbuat dari sampah plastik yang terbuang.

(Suara NTB/rus)

Antisipasi Kekeringan

Lotim Siagakan Mesin Pompa Air Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) sempat tak diguyur hujan hingga 22 hari.

Kondisi ini membuat sejumlah tanaman jagung terancam mati dan gagal panen. Hal ini terjadi di lahan-lahan yang memang hanya mengandalkan air tadah hujan. Dalam upaya penyelamatan tanaman, Dinas Pertanian Lotim menyiagakan brigade mesin pompa air untuk menyiram tanaman petani.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Lalu Kasturi melalui Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida, Kamal Marsudi mengemukakan beberapa lokasi yang terancam gagal panen ini sudah langsung dimonitor dan disyukuri ada hujan yang turun. “Alhamdulillah kita sudah monitor di

wilayah utara dan naik ke lokasilokasi tadah hujan dan sudah mulai lagi hujan,” tuturnya.

Bagi yang ada sumber airnya, langsung dilakukan mobilisasi pompa air. Namun bagi kawasan yang tidak ada sumber airnya disarankan untuk Salat Minta Hujan. “Tidak ada sumber airnya kita sarankan untuk Salat Istisqa,” ucap Kamal.

Begitupun di wilayah Lotim bagian selatan yang notabenenya sebagian besar mengandalkan air hujan. Para petani sudah tak gelisah lagi, karena hujan kembali mengguyur dan menyirami tanaman padi para petani.

Mesin pompa air juga sudah disiagakan di areal-areal tadah hujan seperti di Sakra Timur.

Syukurnya hujan turun. Selama ada sumber airnya, Dinas Pertanian akan memobilisasi mesin pompanya untuk menyedot air-air di sungai lalu menyirami lahan pertanian.

Pengaruh hujan yang tidak turun dalam beberapa hari ini diakui berpengaruh cukup besar. Bahayanya adalah ketika daun tua sudah mulai mengering dan tak ada hujan ini jelas akan mengurangi tingkat produktivitas tanaman.

Namun ketika masih ada terlihat tanaman hijau, maka masih ada harapan untuk bisa diselamatkan dari ancaman gagal panen. “Masih ada harapan tanaman bisa diselamatkan,” ujarnya.

Mengenai hama, lanjut Kamal Marsudi paling dikhawat-

irkan adalah wereng coklat. Tapi begitu buatkan peringatan bahaya dan ada gejala ringan, langsung diberikan stok pestisida.

Stok hanya terbatas dan Distan sejauh ini hanya melakukan tindakan isolasi dengan spot stok. ‘’Sudah dilakukan beberapa lokasi seperti Keruak, Sakra dan beberapa tempat lainnya. Lokasi masih ringan dan tidak terlalu parah namun tetap dilakukan tindakan,’’ ujarnya.

Pihaknya mengklaim ancaman hama masih cukup aman. Pengamat hama penyakit juga tetap disiagakan untuk keliling melihat kondisi tanaman petani. Ketika menemukan kasus langsung ditindak dengan membasmi sumbernya hingga tidak terjadi sebaran. (rus)

Murid Raudhatul Athfal Lobar Ikuti Manasik Haji Mataram (Suara NTB) “Sekarang Saya sudah naik haji, bu guru!”. Cerita salah seorang anak Raudhatul Athfal (RA) dengan wajah yang antusias setelah mengikuti prosesi Manasik Haji yang dilaksanakan oleh KKRA wilayah III di Asrama Haji, Senin (11/3).

Ketua Panitia Manasik Haji 2019, Maelani, S.Pd., mengungkapkan bahwa pelaksanaan Manasik Haji setiap tahun menjadi program wajib di setiap RA yang masuk dalam pembelajaran anak-anak.

Tahun 2019 ini pelaksanaan Manasik Haji Cilik diselenggarakan oleh KKRA wilayah III Kuripan, Kediri, Labuapi dengan peserta berjumlah kurang lebih 500 anak beserta para wali murid dan guru pendamping.

Prosesi yang dilakukan mulai dari anak-anak memasuki gerbang

Asrama Haji yang menyimbolkan para jamaah cilik memasuki gerbang kota Mekkah, kemudian berkumpul di Padang Arofah untuk melafazkan niat haji dan umroh yang langsung dipandu oleh bapak dan ibu guru pemandu rombongan, kemudian bermalam di Mina menuju Muzdalifah dan Melontar Jumroh, sebagai simbol melempar syaitan dan melawan hawa nafsu.

Prosesi tawaf mengelilingi Ka’bah dengan khusuk anak-anak laksanakan, dilanjutkan Sa’i dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah hingga proses pemotongan rambut (Tahallul) selesai. Seluruh prosesi berlangsung rapi, tertib, dan nyaman anak-anak didampingi para orang tuanya melantunkan doa dan talbiah sesuai dengan rukun haji dan umroh.

Dikatakan Maelani bahwa tujuan dari program Manasik Haji

Cilik ini tentunya untuk mengimplementasikan kurikulum pembelajaran dengan materi yang sudah dimasukkan dalam KBM di sekolah, serta memperkenalkan anak-anak prosesi dan doa yang dipraktekkan langsung dengan miniatur tempat dan suasana pada saat Manasik Haji.

Dari langkah demi langkah yang dilalui saat prosesi, anak-anak belajar disiplin, tertib, melatih kesabaran, serta pembentukan mental dan psikomotorik yang sangat bermanfaat yang akan tertanam hingga dewasa kelak. Dari aspek fisik pun anak dilatih untuk kuat dan tahan berjalan dan berlari di bawah terik matahari pagi yang bagus untuk kesehatan.

Selain untuk tujuan pembelajaran, diharapkan juga akan semakin meningkatkan ikatan emosional antara anak dan wali

dalam mendukung proses belajar guna mempersiapkan generasi yang unggul di masa depan.

“Lancarnya acara Manasik Haji cilik 2019 ini tidak akan bisa terlaksana tanpa kerjasama dari semua pihak, para peserta, guru, pihak Asrama Haji, sponsor dan tentunya seluruh panitia yang luar biasa,” ungkap Maelani yang juga merupakan guru RA al-Akhyar NW Bagik Polak ini. ( dys)

MANASIK HAJI - Kegiatan manasik haji oleh murid Raudhatul Athfal Bagik Polak di dampingi pendampingnya.