Edisi Senin, 12 Maret 2018 | Suara NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN, 12 MARET 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Perhatikan Sekolah Swasta CALON Gubernur NTB dari jalur Independen, Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul bersama wakilnya TGH Lalu Gede Sakti, Sabtu (10/3) lalu menyambangi masyarakat Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Sama dengan tempattempat lainnya yang sudah disambangi selama masa kampanye ini, Ali Dachlan langsung menyerap aspirasi warga. Di hada-

16 HALAMAN NOMOR 10 TAHUN KE 14

pan ribuan warga yang hadir, Papuq Abada yang dikenal dekat dengan rakyat ini menyampaikan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus terhadap dunia pendidikan, kesehatan hingga sektor ekonomi.

Ketiga indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu akan menjadi atensi serius Ali Dachlan bersama TGH Lalu Gede Sakti yang juga sosok pendidik.

Bersambung ke hal 15

Ali BD di Mata Ulama

TGH. Mahyudin Mu'ni: Ada yang Luar Biasa pada Ali BD BAPAK Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan merupakan sosok pemimpin yang sangat dekat dengan masyarakatnya. Hal ini dirasakan dan sendiri oleh Pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Falah Dusun Dasan Ketujur Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat (Lobar), TGH. Mahyudin Mu’ni.

Tertuang dalam buku karya TGH. Abdul Latief HR. TGH, Mahyudin menguraikan ada yang luar biasa pada diri Ali Dachlan. Disaksikan sendiri oleh Tuan Guru ini kebersahajaan Ali BD saat bersama dengan rakyat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

TO K O H

Ali -Sakti silaturahmi dengan warga Gerung, Lombok Barat (Foto kiri). Ali BD bersalaman dengan warga Gerung saat silaturahim, Sabtu lalu.

Fokus Ketahanan Pangan KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan dan akses menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pada 2019 mendatang. Untuk penanganan jalan negara dan provinsi, Kementerian PUPR mulai mengurangi alokasi Bersambung ke hal 15

Tagih Utang PT.DMB

Pemegang Saham Sepakat Tak Gunakan JPN

Mataram (Suara NTB) Mayoritas pemegang saham menyepakati tak menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penagihan uang hasil penjualan saham PT. Daerah Maju Bersaing (DMB). Sisa uang hasil penjualan saham di PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) atau yang mereka sebut dana penggantian investasi sekitar Rp 408 miliar dijanjikan akan dilunasi Maret ini.

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Dipulangkan Paksa

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM menjelaskan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Mataram, Sabtu (10/3) men-

jelaskan Pemprov tetap menginginkan supaya uang penggantian investasi itu ditagih menggunakan JPN. Tetapi mayoritas pemegang saham yakni KSB dan Kabupaten Sumbawa belum memandang perlu

menggunakan JPN. Pasalnya, PT. MDB sudah membuat surat pernyataan bahwa akan melunasi sisa hasil penjualan saham atau dana penggantian investasi itu pada Maret ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/tim)

PADAT- Massa pendukung pasangan Suhaili-Amin, memadati Lapangan Pacuan Kuda, Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Sabtu (10/3) siang.

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) memulangkan paksa satu mesin combain milik salah satu kelompok tani penerima program bantuan alat sistem pertanian (alsintan) tahun 2017.

Mesin sebelumnya, diduga dijual ke salah satu kelompok tani di Pulau Sumbawa.

Bersambung ke hal 15

Pusatkan Rapat Umum di Bima, Suhaili-Amin Bertekad Wujudkan Pemerataan SUASANA - Suasana RUPS -LB PT. DMB membahas soal uang hasil penjualan saham 6 persen di Mataram, Sabtu (10/3) sore.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

Masyarakat Bima Beri Gelar Dae Eho untuk Ahyar Abduh Bima (Suara NTB) – Kedatangan Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh beserta rombongan dan keluarga ke Bima, Sabtu (10/3) disambut meriah oleh para simpatisan dan relawan di Bandara Sultan Muhammad Salahudin.

Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat Bima bahkan memberikan gelar panggilan

“Dae Eho” untuk Ahyar Abduh.

Kedatangan Ahyar kali ini menyusul berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka kampanye pasangan Ahyar-Mori di Bima.

Kegiatan pagi hari dimulai dengan blusukan ke Pasar Sila lalu dilanjutkan dengan pengukuhan tim koalisi partai tim teritorial, relawan, koalisi dan Srikandi TGH. Ahyar Abduh - H. Mori Hanafi di Paruga Nae Bolo.

Pada Minggu (11/3), digelar pengukuhan Tim Teritorial Dan Tim Koalisi Partai dari di dua daerah yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Antusiasme dan kerinduan masyarakat Bima atas kehadiran Ahyar Abduh sungguh mengharukan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

PENGUKUHAN - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi saat pengukuhan tim koalisi partai tim teritorial Kabupaten dan Kota Bima, Minggu (11/3).

Bima (Suara NTB) – Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Suhaili-Amin menggelar kampanye umum di Lapangan Pacuan Kuda, Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Sabtu (10/3) siang.

Pantauan Suara NTB, kampanye yang dipadati massa simpatisan dan pendukung tersebut, turut diramaikan tujuh artis dangdut nasional. Masing-masing, Sukma Sari, Nassar KDI, Yus Yunus, Adi KDI, Yunita Ababil, Joni Iskandar, dan Yuni Iskandar.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Senin, 12 Maret 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pencari Kerja Padati Arena ’’Job Fair’’ Mataram (Suara NTB) Ratusan pencari kerja, Sabtu (10/3) memadati ajang job fair yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram. Kegiatan tahunan yang diikuti 28 perusahaan itu, diharapkan tidak sekadar agenda formalitas.

Sebagian pencari kerja mengaku cukup terbantu dengan adanya job fair ini. Mereka tidak sibuk keliling mengantarkan lamaran ke kantor - kantor. Di job fair cukup memilih perusahaan mana yang sesuai keahliannya.

Seperti dituturkan Novi, warga Karang Bedil, Kota Mataram. Ia menyiapkan tiga lamaran sekaligus. Alumni salah satu perguruan tinggi swasta ini, mengaku belum mengetahui perusahaan mana yang akan dipilih. “Lihat - lihat aja dulu.

Kalau ada yang cocok, baru saya masukin lamaran,” jawabnya.

Novi yang baru pertama kali mengikuti job fair sebelumnya pernah bekerja di salah satu perusahaan di Bali.

Ia memilih pindah karena ingin lebih dekat dengan keluarganya di Mataram. “Pengen

lebih dekat dengan ortu sih.

Ortu juga bilang di Lombok banyak pekerjaan,” ucapnya.

Pelamar lainnya, Anita juga terlihat sibuk menyiapkan berkas lamarannya di belakang stand. Bersama tiga orang temannya, ia akan mencari perusahaan dianggap sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

“Baru ikut tahun ini,” jawabnya.

Sama halnya dengan Novi, Anita berharap dari sekian lamaran yang dimasukkan, ada tindaklanjut dari perusahaan. Minimal kata dia, satu perusahaan memintanya datang wawancara.

“Iya, mudah - mudahan saja ini tidak formalitas,” tegasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Drs. H.M. Syaiful Mukmin saat pembukaan menyampaikan, kegiatan job fair sebelumnya di tahun 2017 diikuti oleh 40 perusahaan dengan pelamar di

atas 8 ribu orang. Dari kegiatan itu dapat mengurangi angka pengangguran dari 8.946 orang menjadi 7 ribu lebih.

Tetapi setelah mengkonfirasi Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran tahun ini mencapai 12 ribu jiwa. “Iya, wajar saja kan anak - anak tamat SMA/SMK dan perguruan tinggi banyak dan tidak terserap di dunia kerja,” dalihnya.

Oleh karena itu, job fair tahun ini yang diikuti oleh 28 perusahaan diharapkan dapat menampung tenaga kerja, sehingga mampu menurunkan angka pengangguran minimal 30 persen. Terhadap proses rekrutmennya kata dia, diserahkan sepenuhnya ke perusahaan untuk mencari sesuai kualifikasi pelamar.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengakui, penciptaan lapangan kerja di Kota

(Suara NTB/cem)

PENCARI KERJA - Para pencari kerja memadati acara job fair yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram sejak 10 - 11 Maret. (Insert) empat orang pelamar menyiapkan berkas yang akan diserahkan.

Mataram belum maksimal mampu menapung tenaga kerja.

Apalagi dengan kondisi tenaga kerja yang kompleks. Dia menyebutkan, pada Agustus 2017 tercatat angka pengangguran 12 ribu

jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka 5,30 persen.

Sementara itu, jumlah perusahaan di Mataram sebanyak 957 perusahaan. Dengan rincian skala besar 95 perusa-

Dukung Penertiban Karaoke Udayana ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram Abd Rachman mendukung Satpol PP Kota Mataram yang melakukan penertiban terhadap usaha karaoke di Taman Udayana Mataram.

Penertiban ini menyusul maraknya kegiatan karaoke di taman kota tersebut. ‘’Disana itu kan untuk PKL dan UMKM. Disana tempat kumpul keluarga, rekan, teman dan sebagainya.

Jadi bukan tempat karaoke,’’ tegasnya kepada Suara NTB di Mataram Minggu (11/3).

Melihat sejarah berdirinya Taman Udayana adalah untuk taman kota. ‘’Dan saya rasa untuk (Suara NTB/fit) karaokedisanabukantempatnya,’’ Abd Rachman cetus Rachman. Selain dapat mengganggu warga, kegiatan karaoke di Udayana dikhawatirkan disalahgunakan oleh generasi muda. Seperti dijadikan tempat menenggak minuman keras dan lain sebagainya. Ia tidak menampik, bahwa kemunculan usaha karaoke di Taman Udayana menimbulkan ekses negatif.

Untuk itu, anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini mendorong aparat Satpol pp Kota Mataram melakukan penertiban terhadap usaha karaoke di Taman Udayana. Apalagi diketahui, bahwa kegiatan karaoke di sana tidak mengantongi izin dari Pemkot Mataram. ‘’Karena kan kalau izin karaoke bukan di sana tempatnya,’’ imbuh Rachman.

Pada bagian lain, Politisi Gerindra ini mengimbau kepada masyarakat yang ingin membuka usaha karaoke agar mencari temnpat yang semestinya. ‘’Bukan di tempat yang terbuka seperti itu. Karena akan menimbulkan efek negatif,’’ katanya. Oleh karena itu, Rachman menyatakan dukungannya terhadap Satpol PP Kota Mataram untuk melakukan penertiban di Taman Udayana terkait kegiatan karaoke ilegal.

Karena bagaimanapun, itu demi keamanan dan kenyamanan. ‘’Bukan untuk menguntungkan salah satu pihak,’’ tukasnya.

Rachman mengatakan, kalau memang Pemkot Mataram sudah memberikan teguran kepada pengelola usaha karaoke di Taman Udayana tetapi tidak diindahkan, tentu ini menandakan bahwa aparat Satpol PP sudah waktunya mengambil tindakan tegas. ‘’Kalau sekali dua kali SP (surat peringatan, red) tidak diindahkan, ditindak saja sudah. Karena kan pada dasarnya mereka yang salah,’’ ujarnya.

Sebenarnya, dari awal Pemkot Mataram harus sudah menegaskan bahwa untuk usaha karaoke bukan di Udayana tempatnya. ‘’Kalau musik dari CD atau kaset itu tidak ada masalah untuk hiburan pengunjung tapi kalau sudah live music dari kegiatan karaoke, ini yang tidak boleh,’’ tutupnya. (fit)

ka pengangguran ini perlu diupayakan perluasan lapangan kerja. Pemkot mendorong peningkatan investasi yang berimbas terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. (cem)

Pansel Jabatan Struktural Eselon II Tunggu Kebijakan Kepala Daerah

Prioritaskan Pembangunan Jalan UNTUK tahun 2018 ini, kelurahan Bertais memprioritaskan pembangunan jalan terutama yang melintas di dekat Pasar Bertais. “Terutama jalan dan saluran yang di Petebong yang menghubungkan dua kelurahan yaitu Bertais dan Mandalika,” kata lurah Bertais, Lalu Muksan J, saat ditemui.

Ia mengatakan bahwa saat musim hujan terutama saat intensitasnya cukup besar maka air yang berada di saluran tidak muat sehingga meluber ke jalanan.

“Jangankan saat hujan, volume air kali cukup besar (Suara NTB/uul) pasti luber, karena salurannya Lalu Muksan J kecil. Kadang airnya sampai Montong Are melubernya,” jelasnya. Pihaknya sudah beberapa kali bahkan melalui aspirasi Dewan, tetapi belum ada tindak lanjutnya mungkin dikarenakan ada program yang lebih penting. “Jalan yang perlu diperbaiki itu cukup panjang, kurang lebih 600-an meter,” tambahnya. Selain ukuran saluran yang kecil, pengendapan yang terjadi di saluran itu juga menjadi penyebabnya.

Saluran yang ada memang berada di dua sisi jalan, tetapi yang paling aktif ada satu sisi, sedangkan sisi yang lainnya terhalang oleh pematang sawah. “Yang paling aktif itu di sisi timur , itu pun di Karang Rundun ke selatan meski dipecah tetap meluap air di salurannya,” kata Muksan. Karena luapan air itulah yang menyebabkan jalan menjadi rusak selain sering dilalui kendaraan meskipun bukan kendaraan berat. “Jalannya memang pernah diperbaiki tahun 2016 lalu tetapi karena sering dilintasi tiap hari makanya rusak,” sebutnya.

Muksan mengatakan adanya pengendapan itu, harusnya saluran itu dikuras atau tidak diperlebar sehingga jalan yang berada di sampingnya juga harus diperbaiki. Saluran dan jalan memang lokasinya berdekatan sehingga tidak bisa dipisahkan. “Memang dulu pernah normalisasi saluran tahun 2016 silam melalui dana aspirasi Dewan, tetapi tidak muat juga karena plat di salurannya kurang besar,” terangnya. Selain di lingkungan, saluran yang berada di dalam kompleks pertokoan Pasar Bertais juga sering meluap dikarenakan ditutup oleh pemilik tokonya.

“Paling tidak dari Dinas PU harus membongkar saluran yang ditutup mati, karena kalau kita yang minta pasti tidak bisa,” imbuh Muksan. Oleh karena itu, kedua program itu menjadi prioritas agar masyarakat merasa nyaman saat melintas maupun bermukim. (uul)

haan, menengah 73 perusahaan dan 825 perusahaan kecil. “Jumlah tenaga kerja di Kota Mataram itu sebanyak 26.314 orang,” sebutnya.

Dikatakan, tingginya ang-

(Suara NTB/cem)

KAMPUNG KB - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno berfoto bersama di stand Kampung KB Lingkungan Geguntur di Inspiratif Expo diselenggarakan oleh Pemprov NTB di Jalan Udayana, Minggu (11/3).

Kampung KB Geguntur Turut Partisipasi di Inspiratif Expo Mataram (Suara NTB) Kampung Keluarga Berencana (KB) Lingkungan Geguntur yang merupakan binaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, turut berpartisipasi di Inspiratif Expo yang digelar Pemprov NTB, Minggu (11/3). Kampung KB yang dibentuk tahun 2017 lalu menurut Kepala DPPKB Kota Mataram,Sutrisno, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek pemberdayaan ekonomi.

Lingkungan Geguntur memiliki kelompok pendapatan keluarga sejahtera yang membantu meningkatkan usaha sehingga masyarakat berusaha sendiri untuk menambah kesejahteraan. “Ini bentuk partisipasi Kampung KB di Expo Inspiratif. Alhamdulillah, bisa dilihat usaha

warga Kampung KB berjalan baik,” kata Sutrisno.

Dijelaskan, Kampung KB dibentuk dihajatkan mengubah kondisi masyarakat di satu lingkungan. Tadinya dari semua aspek rendah terutama partispasi masyarakat dan capaian kelompok rendah. Intervensi dilakukan bekerjasama denga organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram, dapat membangun Kampung KB dengan baik, sehingga program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga berjalan dengan baik.

“Di samping itu, program OPD harus sinkron. Seperti di Lingkungan Geguntur bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan membentuk kelompok kegiatan kelurahan dan kecamatan bergerak

bersama membangun lingkungan dengan baik,” tambahnya.

Di samping peningkatan kesejahteraan, Kampung KB dimaksudkan untuk membangun semangat membina keluarga dan generasi muda memiliki pandangan supaya sekolah setinggi - tingginya dan merencanakan keluarga berkualitas.

Di Kota Mataram tambah Sutrisno, telah terbentuk Kampung KB di enam kecamatan.

Dan, ini akan ditambah lagi menjadi 12 Kampung KB. Ke depan harapannya, warga Kampung KB bisa mengubah pola pikir merencanakan kehidupan dan keluarga di sana sejahtera.

“Tidak ada putus sekolah, aktif ikut posyandu. Dan, keterpaduan program Kampung KB mewujudkan keluarga berkualitas,” demikian ujarnya. (cem/*)

Bisnis Karaoke di Taman Udayana Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja di-back up Timsus Kodim 1606 Lombok Barat menertibkan bisnis karaoke diduga ilegal di Taman Udayana, Sabtu malam. Jika setelah penertiban tersebut ditemukan pedagang membandel, petugas mengancam akan menyegel usaha tersebut.

Penertiban dimulai sekitar pukul 20.15 Wita. Aparat penegak Perda ini menyisir sejumlah kawasan di sepanjang Taman Udayana. Dari lima lokasi bisnis karaoke ilegal, tim berhasil mengamankan sejumlah peralatan di empat lokasi.

Pantauan Suara NTB, pemilik usaha karaoke, Fauzi tak bisa berbuat apa - apa ketika petugas mengangkut peralatan miliknya. Ia berusaha meminta belas kasih petugas agar peralatan miliknya tidak dibawa.

“Saya mohon pak, jangan dibawa. Kali ini saja saya tidak akan buka lagi,” kata Fauzi memelas.

Namun demikian, tim yang dikomandoi langsung oleh Kasat Pol PP, Bayu Pancapati tak menggubris dan tetap mengangkut peralatan seperti sound system, mix dan lainnya. Selain menertibkan bisnis karaoke di deretan lapak PKL Taman Udayana, petugas juga menertibkan kafe yang menjalankan bisnis serupa.

Sempat terjadi negosiasi pemilik kafe. Tapi petugas tetap bersikukuh menyita peralatan tersebut. Bayu menegaskan, penertiban dilakukan karena pedagang menganggap sepele teguran diberikan Pemkot Mataram.

Padahal, teguran baik lisan mau-

(Suara NTB/cem)

SITA PERALATAN - Petugas Satpol PP Kota Mataram menyita peralatan musik milik pedagang di Taman Udayana dalam penertiban usaha karaoke yang diduga melanggar aturan, Sabtu malam. pun tulisan sudah diberikan.

“Apa yang telah dilakukan pemerintah masih dianggap sepele.

Kali ini kita tidak mau dianggap main - main,” tegas Bayu.

Bayu menjelaskan, lapak disediakan oleh pemerintah diperuntukkan untuk usaha kecil menengah seperti menjual makanan dan minuman ringan. Bukan menyediakan fasilitas karaoke apalagi live music. Tindakan pedagang menjalani bisnis tersebut dinilai melanggar aturan.

Sebab, fasilitas karaoke harus memiliki izin dari pemerintah.

“Kalau mau bisnis karaoke, silakan sewa ruko. Kalau itu harus sudah ada izinnya. Izin pariwisata dikenakan,” ucapnya.

Pemkot Mataram sebenarnya dari dulu mengingatkan pedagang. Bahkan, Walikota Mataram (non aktif), H. Ahyar Abduh, kata Bayu, berulangkali mengingatkannya. Karena, ia tidak ingin Taman Udayana

dekat dengan tempat ibadah beralih fungsi. Sehingga, Mataram yang sejatinya tempat nyaman dikunjungi diganggu hal - hal kecil seperti ini.

Setelah penertiban kali ini, pihaknya akan terus memantau. Pun ditemukan pedagang membandel akan diambil tindakan tegas dengan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Perdagangan untuk menyegel usaha mereka. “Kalau mereka tetap bandel, kita segel lokasi usahanya,” tegasnya.

Terhadap peralatan yang disita, petugas akan menindaklanjuti ke proses persidangan. Terhadap bisnis karaoke skala besar tetap dilakukan pengawasan. Bayu juga mengingatkan agar pengusaha karaoke telah memiliki izin agar tidak coba coba melanggar aturan. Pihaknya juga akan menindaktegas bila menjalankan bisnis di luar yang telah ditentukan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Rencana seleksi dua jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Asisten II, saat ini masih menunggu kebijakan kepala daerah. Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi pekan kemarin mengatakan, dalam waktu dekat akan bersurat ke Kemendagri dan KASN untuk meminta rekomendasi atau izin pengisian jabatan eselon II yang kosong.

Akan tetapi, pengisian jabatan melalui proses pansel akan tergantung kebijakan kepala daerah. Apakah satu jabatan saja ataukah menunggu posisi Asisten II pensiun pada Juni mendatang.

“Tergantung kepala daerah apakah satu jabatan ini dipansel ataukah menunggu Asisten II pensiun supaya sekali kerja. Karena waktunya ini berdekatan,” kata Eko. Sekda mengulas terkait skenario pengisian jabatan.

Baperjakat sudah melakukan

evaluasi terhadap kinerja pejabat. Termasuk apa - apa yang diperlukan terutama berkaitan dengan administrasi disegerakan. “Kalau yang itu sudah kita persiapkan,” katanya.

Sementara waktu, kekosongan jabatan di Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditinggalkan Drs.H.L. Junaidi bakal memasuki purnatugas April mendatang akan ditunjuk pelaksana tugas. Sekda tidak mengulas siapa pejabat yang bakal ditunjuk sebagai Plt Kadis Kominfo.

Sekda menambahkan, kalaupun kepala daerah dalam hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Walikota memerintahkan menggelar pansel, maka pihaknya sesegera mungkin mengajukan surat ke Kemendagri dan KASN. “Tinggal kita bersurat saja. Tapi tergantung kepala daerah,” ulasnya lagi.

Sebagai tambahan, Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., juga akan memasuki masa pensiun pada awal Juni mendatang.

Disamping itu, sebanyak 48 jabatan di kelurahan juga terjadi kekosongan. (cem)

Melon di Mataram Aman dari Bakteri Listeria Mataram (Suara NTB) Masyarakat yang gemar mengkonsumsi rockmelon atau sejenis melon kuning tak perlu khawatir. Pasalnya, melon yang dijual di pasar maupun pinggir jalan di Kota Mataram tersebut aman dari bakteri listeria.

Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Mutawalli menegaskan, rockmelon yang berasal dari negeri Kanguru itu belum masuk ke Indonesia. Sehingga, kecil kemungkinan sampai di daerah. Sedangkan, melon kuning yang beredar di Kota Mataram yaitu jenis melon golden apolo dan jenis lokal lainnya. “Sejauh ini melon jenis itu belum ada masuk,” kata Mutawalli menjawab Suara NTB, pekan kemarin.

Dia memastikan bahwa melon yang dikonsumsi maupun dijual di Kota Mataram, masih aman dari wabah bakteri listeria. Namun demikian, pihaknya tetap mengantisipasi dan berencana akan mengecek ke pasar apakah ada jenis melon tersebut atau tidak. “Coba nanti kami turun cek di pasar - pasar,” katanya.

Seperti diketahui, baru baru ini diketahui otoritas kesehatan Australia mengumumkan wabah penyakit

listeria atau listeriosis yang menewaskan 12 orang. Wabah itu diduga berasal dari buah rockmelon. Bakteri Listeriosis memicu peradangan pada selaput dan jaringan otak erta septikemia atau keracunan darah akibat bakteri masuk darah.

Yang rentan terserang penyakit ini adalah ibu hamil, bayi baru lahir, orang berusia lebih dari 65 tahun dan mereka dengan kekebalan tubuh rendah. Seseorang yang terserang bakteri ini memicu deman akut ringan. Sebab, bakteri listeria memengaruhi organ tubuh lain seperti sendi, tulang, dada dan perut.

Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri mengaku, pihaknya siap menarik peredaran melon kuning jika telah ada kepastian dari Dinas Pertanian menyebutkan wabah bakteri itu terdapat di melon kuning. “Kami siap saja menarik peredarannya setelah ada kepastian dari Dinas Pertanian,” kata Alwan.

Sejauh ini kata Alwan, tidak ada informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai wabah bakteri itu. Sehingga, dipastikan Mataram masih relatif aman dari wabah bakteri listeria. (cem)

(Suara NTB/cem)

PEDAGANG MELON - Pedagang buah di Jalan Pendidikan Kota Mataram menjual melon kuning jenis golden apolo. Melon kuning jenis ini relatif aman dari bakteri listeria atau listeriosis.

SUARA NTB

Senin, 12 Maret 2018

Halaman 3

Kerjasama Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB H. Mohan Roliskana

H. Effendi eko saswito

Pemkot Kukuhkan Pengurus Posyantek Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akhirnya mengukuhkan pengurus pos pelayanan Teknologi kecamatan se - Kota Mataram. Pengukuhan pengurus posyantek di enam kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., didampingi Asisten I, Lalu Martawang dan Kepala Balitbang, Miftahurrahman.

Miftah menyampaikan, pembentukan Posyantek akan memberi manfaat sebagai media atau rumah terlahirnya inovasi. Tidak saja dalam konteks inovasi teknologi tepat guna, tetapi juga seluruh penyelenggaraan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Ditambahkan, Posyantek ini nantinya akan memfasilitasi pemetaan kebutuhan pengkajian dan menjembati masyarakat sebagai pengguna sekaligus sumber teknologi.

“Kita ingin ada peningkatan kemampuan dalam rangka pem-

berdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nantinya ada tim inovasi dibentuk. Yaitu, inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi teknologi tepat guna,” ujarnya.

Sekda mengatakan, posyantek ini masyarakat sebagai kelompok ataupun perorangan dapat lebih memperoleh manfaat positif. Posyantek kecamatan dapat membantu memberikan nilai tambah bagi kegiatan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. “Saya mengajak kita semua untuk bersinergi sesuai

dengan potensi untuk membangun dan meningkatkan kapasitas diri,” kata Sekda.

Menurut Sekda, inovasi pelayanan di bidang publik di tiga Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta RSUD Kota Mataram, sudah berhasil mendapatkan juara tingkat nasional.

Oleh karena itu, OPD lain diharapkan melahirkan inovasi positif sehingga memberi dampak bagi masyarakat. (cem/*)

Pemkot Gelar Seminar Sistem Pertahanan Semesta Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan menggelar seminar sistem pertahanan, Rabu (7/3) pekan kemarin. Kegiatan yang dihadiri oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, pejabat PKP NTB, Kolonel Inf. Eko Suprihantoro serta perwakilan dari Polda NTB serta Kodim 1606 Lombok Barat.

Mohan mengatakan, kegiatan ini menunjukan semangat dan komitmen pada ikhtiar untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan serta meningkatkan semangat bela negara demi mewujudkan pertahanan semesta.

Sebagai bentuk perwujudan pertahanan negara,

masyarakat bagian dari entitas bangsa untuk membangun semangat kebangsaan dan juga persatuan NKRI. Meski diakui lanjut dia, banyak fase yang harus dilalui dalam perjalanan bangsa, tapi telah dibuktikan dapat diwujudkan dengan semangat kebangsaan dan persatuan, sehingga krisis yang dialami dapat dilalui.

“Perbedaan ideologi, sentimen rasial, sentimen berbasis agama yang menimbulkan persoalan dapat kita lalui dengan baik,” katanya.

Disatu sisi, Mohan melihat ancaman serius saat ini adalah teknologi informasi. Informasi bohong atau hoax beredar di media sosial. Hal ini harus menjadi perhatian ber-

sama untuk menjaga semangat kebangsaan.

Eko menambahkan, ancaman yang dihadapi bangsa tidak lagi ancaman bersenjata, melainkan ancaman tidak terlihat yang bertujuan melemahkan pertahanan negara. Faktor dinilai paling krusial adalah pemanfaatan teknologi informasi yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. “Berita - berita hoax sangat meresahkan masyarakat,” kata dia.

Dia melihat pemahaman generasi muda cukup memprihatinkan sehingga perlu ditingkatkan jiwa nasionalismenya. Hal ini dianggap penting untuk menghadapi persoalan yang mengancam kesatuan dan persatuan. (cem)

(Suara NTB/ist)

TEKAN TOMBOL - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didamping Sekda, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., dan Asisten I, Lalu Martawang menekan tombol sebagai tanda peluncuran aplikasi PARTNeR yang merupakan inovasi Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Masyarakat Dapat Terlibat Pembentukan Perda Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram meluncurkan aplikasi PARTNeR (Partisipasi Rakyat Terhadap Pembentukan Regulasi). Aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH., MH., menjelaskan, peluncuran aplikasi tersebut sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan regulasi dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah sadar bahwa pembentukan regulasi baik Perda maupun Perwal

harus membutuhkan respon masyarakat.

Secara yuridis peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda diatur dalam Pasal 96 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Bahkan, pemerintah secara aktif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.

“Pemerintah Perlu mengembangkan mekanisme

yang memungkinkan pelibatan masyarakat secara efektif,” kata Mansyur dikonfirmasi, Senin (5/3). Inovasi itu sengaja dirancang mengingat keterbatasan waktu dan anggaran yang dimiliki. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi melalui konsultasi publik. Sementara, produk hukum yang harus hasilkan 15 pertahun. Dengan anggaran dan waktu minim tidak bisa dikejar.

Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Mataram ini menambahkan, pembentukan aplikasi ini sebagai salah satu bentuk memudahkan masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk pelaksanaan

tata pemerintahan yang baik. “Intinya adalah budaya hukum respronsif,” ujarnya.

Dijelaskan, pelibatan masyarakat secara langsung memberikan masukan - masukan melalui kolom yang tersedia di aplikasi tersebut. Apa yang disampaikan masyarakat akan terjawab langsung dari ulasan tim ahli pakar hukum.

Bagaimanapun juga pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat.

Dasar masukan itu akan dirumuskan bersama.

“Ini juga sebagai upaya mendukung smart city,” katanya. (cem/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 12 Maret 2018

Halaman 4

KPU Kesulitan Coklit Pemilih di Asrama TNI Pringgabaya (Suara NTB/ist)

PERESMIAN VIHARA – Dirjen Bimas Budha Kemenag RI, Caliadi bersama Bupati KLU, H. Najmul Akhyar pada peresmian vihara di Desa Tegal Maja.

11 Vihara di KLU Resmi Dibangun Tanjung (Suara NTB) Kebhinnekaan beragama di Lombok Utara terpelihara dengan baik di Lombok Utara. Tiga agama dominan di masyarakat yakni Islam, Hindu dan Budha hidup berdampingan dalam suasana toleran, aman dan damai. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan peresmian pembangunan 11 Vihara di KLU yang dipusatkan di Desa Tegal Maja, Sabtu (10/3).

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., berkesempatan hadir pada momen itu. Selain Najmul, hadir pula Dirjen Bimas Budha Kemenag RI, pejabat dari Kemenag NTB, Kemenag Lombok Utara, dan jajaran OPD lingkup Pemda KLU. Sebagai Kepala Daerah, Najmul mengaku bersyukur dipertemukan dengan Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama RI pada peresmian pembangunan 11 Vihara di KLU. Setidaknya, pejabat Kemenag RI bisa menyaksikan langsung betapa keberagaman beragama di KLU terpelihara dalam suasana persatuan, kesatuan dan hidup berdampingan.

Keberagaman dalam kebersamaan itu, menurut Najmul, sebagai salah satu bentuk pertimbangan diakuinya Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten yang peduli dan toleransi terhadap umat beragama oleh Pemprov NTB. Kebersamaan ini tidak terpelihara secara instan, melainkan sebuah proses yang terpelihara secara turun temurun. Masyarakat dengan latar belakang agama berbeda, telah membaur sebagai kesatuan masyarakat yang bertakwa dan hidup rukun.

“Kehadiran tiang (saya) di tengah-tengah epe pada niki (kita semua), anggap tiang sebagai saudara tempat epe pada berkeluh kesah bukan hanya sebagai bupati. Tiang berharap kerukunan umat di KLU semakin kuat dan saling merawat,” ujarnya.

Dirjen Bimas Budha Kemenag RI, Caliadi, SH. MH., senada menyampaikan rasa syukur dapat menyaksikan peresmian 11 vihara sekaligus. Baginya, pembangunan tempat ibadah umat Budha di KLU ini adalah sebuah sejarah yang patut diapresiasi.

“Sebagai pribadi dan kapasitas Dirjen, saya memberikan penghargaan dengan diresmikannya 11 Vihara ini.”

“Silakan dioptimalkan sebagai tempat puja bakti, tempat pembinaan mutu dan spiritual, sebagai tempat pengembangan pendidikan dan keterampilan serta sebagai tempat pengembangan seni dan budaya budhis,” sarannya.

Sementara itu, Bhikku Subapanyo Mahatera, mengakui peresmian 11 Vihara sekaligus di Lombok Utara merupakan sejarah bagi kalangan umat Budha khususnya dan masyarakat Lombok Utara pada umumnya. Sebab peresmian Vihara bukan hanya bermakna meresmikan fisik bangunan semata, melainkan wujud tumbuhnya semangat kebersamaan, kekeluargaan dan toleransi di antara masyarakat.

Terbangunnya 11 vihara ini tidak luput dari dukungan Pemda kLU, Dirjen Bimas Budha, hingga kontribusi dari para donatur yang ada di KLU dan luar daerah. (ari)

’’Jubah’’ Pemda KLU Sasar Buruh Tani Mumbulsari Tanjung (Suara NTB) Amaq Nurama (45) dan istrinya, Inggetip, asal dusun Munder, Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan, kecipratan program Jumat Bedah Rumah (Jubah) Pemkab Lombok Utara, Jumat (9/3). Selama ini, warga yang berprofesi sebagai buruh tani itu masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Terhadap bantuan Pemda KLU itu, Amaq Nurama pun berterima kasih kepada Pemkab Lombok Utara.

“Saya berterima kasih kepada bupati yang telah membantu kami sekeluarga. Sekarang kami sekeluarga bisa tinggal bersama di tempat yang layak,” ungkap Amaq Nurama.

Kediaman Amaq Nurama sebelum dibedah oleh Pemkab, sama dengan rumah tidak layak huni lainnya yang lebih dulu dibedah. Rumahnya berlantai tanah, dinding bambu dan atap daun kelapa. Secara ekonomi ia sudah tak mampu membangun perumahan yang layak untuk keluarganya. Sentuhan Pemkab terhadap warga dusun Munder itu disambut sukacita warga dusun setempat. Hal itu terlihat dari meriahnya penyambutan rombongan Bupati menggunakan Kecimol.

Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., berkesampatan hadir melakukan peletakan batu pertama kediaman Amaq Nurama. Disampaikannya, Jubah sebagai program gerakan sosial bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Dalam pembiayaannya, program Jubah digilir oleh lintas instansi bekerjasama dengan Baznas Lombok Utara.

Lantaran dananya tidak berasal dari APBD, maka syarat penerima tidak berbelit-belit seperti Bansos pada umumnya. Hanya dengan keterangan dari Kadus yang benarbenar tahu kondisi warganya, bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan program Jubah. “Inilah cara pemerintah untuk membangkitkan semangat gotong-royong kita bersama, pemerintah memberikan dana untuk membeli bahan, kemudian pengerjaannya dilakukan secara gotong-royong hingga selesainya perbaikan rumah warga,” kata Najmul.

Dari laporan yang diterimanya, Pemda KLU telah berhasil memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga sebanyak 70 unit sejak bulan April 2017 lalu. Pihaknya pun akan berupaya secara konsisten untuk memprogramkan perbaikan RTLH melalui Jubah setiap hari Jumat. Harapannya, upaya Pemda ini mengundang empati sosial dari pihak swasta, maupun BUMN dan BUMD. Sementara, Kepala dusun Munder, Sirmanem mengaku lega karena salah satu warganya mendapat program Jubah dari Pemda KLU. Selaku Kadus, ia siap mengawal proses pembangunan rumah warga dengan mendorong gotong royong di kalangan warga. “Walaupun baru pulang dari Jakarta, Bapak Bupati langsung ke tempat kita untuk meletakkan batu pertama pembangunan rumah program Jubah serta bertatap muka dengan kami masyarakat Dusun Munder,” pujinya.

Sirmanem juga berharap, program Jubah ini terus dilakukan dengan menyasar warga-warga lain di daerah Bayan dan Lombok Utara pada umumnya. (ari)

(Suara NTB/humaspro)

SASARAN JUBAH – Penduduk Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan, yang menjadi salah satu sasaran program bantuan rumah dari pemda KLU melalui program Jubah.

Selong (Suara NTB) Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku kesulitan dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) jumlah pemilih di asrama Kompi Bantuan TNI yang terletak di Kecamatan Pringgabaya, terutama terhadap istri prajurit. Pasalnya, petugas PPDP dilarang masuk ke dalam asrama kompi lantaran anggota TNI yang ada bermukim di sana tidak ada di tempat.

“Saat ini belum kita lakukan coklit di sana (Kompi Bantuan, red). Alasannya tidak berani karena suami mereka tidak ada di tempat, karena perempuan semua di sana.

Jumlahnya di sana lumayan banyak,” ujar Ketua KPU Lotim, M. Saleh.

Menyikapi hal itu, KPU Lotim sudah berkoordinasi dengan Dandim 1615 Lotim maupun dengan Panwaslu

Lotim. Apabila Panwaslu sudah memiliki data, bisa membawa KTP maupun KK maka bisa dimasukkan sebagai peserta pemilih ketika dilakukan rekapitulasi.

Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari KPU Lotim jika PPDP tidak diperkenankan masuk ke dalam Kompi. Hal itu dikarenakan para istri TNI yang

ditinggal bertugas oleh suaminya mengutamakan sikap waspada dan hati-hati. Namun dari informasi yang diperolehnya, Retno menyebut dalam waktu dekat pihak KPU Lotim akan diberikan data berupa KTP dan KK berapa jumlah yang bertempat tinggal di sana.

Terkait hal ini, Retno mengungkapkan bahwa dirinya sudah menghadap ke Dandim 1615 Lotim. Dari hasil perte-

muan itu, Dandim 1615 Lotim bersedia berkoordinasi dengan KPU maupun Panwaslu untuk proses pencoklit di Kompi Bantuan TNI supaya pelaksanaan proses Pilkada di Kabupaten Lotim berjalan baik dan lancar.

Terpisah, Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Setiandar, menegaskan jika tidak ada penolakan terhadap PPDP KPU yang bertugas melakukan Pencoklit di Kompi Bantuan TNI yang terletak di Kecamatan Pringgabaya. Melainkan, terangnya, pada saat itu PPDP datang pada waktu yang tidak tepat. Di antaranya yakni saat pendataan awal, suami-suami mereka sedang menjalankan tugas operasi pengamanan per-

batasan. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, maka pimpinan tidak mengizinkan istri-istri prajurit menerima tamu di rumah saat suami mereka sedang bertugas operasi.

Untuk saat ini prajurit sudah kembali dari tugas operasi, akan tetapi sedang menjalankan cuti pascatugas operasi tersebut. Maka dari itu, apabila coklit itu dilakukan sekarang hanya percuma karena yang akan didata tidak ada di tempat. “Jadi kegiatan harus bisa dilakukan saat mereka sudah kembali dari dinas cuti pasca tugas operasi.

Sama sekali tidak ada penolakan terhadap kegiatan coklit,” terangnya. (yon)

Investor Korsel Tindaklanjuti Rencana Investasi di KLU

(Suara NTB/ist)

DEKLARASI - Bupati beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan, Kepala DP3AKB, Pejabat Polres Lombok Timur dan perwakilan dari Ormas Wanita Kabupaten Lombok Timur membacakan Deklarasi “Stop Perkawinan Anak”, Sabtu.

Tokoh Agama Diminta Tidak Dukung Perkawinan Usia Anak Selong (Suara NTB) Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), MAMPU BaKTI bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyelenggarakan Deklarasi “Stop Perkawinan Anak” dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Internasional. Acara tersebut berlangsung di Lapangan Tugu Selong, Sabtu (10/3) dengan mengambil tema “Penghapusan Pernikahan Usia Anak”.

Pjs. Bupati Lotim H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH hadir menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Peringatan Hari Perempuan Internasional, ia menyambut baik kegiatan Stop Perkawinan Anak ini, karena angka penyumbang kemiskinan itu salah satunya akibat pernikahan usia anak. “Perlindungan anak dari perkawinan usia anak merupakan tugas kita bersama,”pesannya.

Untuk itu ia berharap kepada tokoh agama tidak mendukung perkawinan usia anak, ketika anak-anak menikah di usia muda akan banyak menimbulkan persoalan, salah satunya putus sekolah.

Dengan demikian, perempuan-perempuan Lotim harus

bangkit untuk melawan pernikahan anak karena perempuan berkewajiban untuk mengingatkan sesama perempuannya dan perempuan harus bangkit melawan ketertindasannya sendiri.

Perilaku yang baik merupakan cara untuk menghindar dari perkawinan usia anak. Pada kesempatan itu, Kepala Disos NTB ini menyebut Kabupaten Lotim mencetak orang-orang hebat dan banyak pula memiliki persoalan-persoalan. Maka dari itu, ial menghimbau kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lotim untuk saling bahu membahu untuk memerangi perkawinan usia anak.

Pada kesempatan itu, Ahsanul juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kegiatan ini dan akan menjadi tonggak kebangkitan bersama untuk bagaimana mengamankan anak-anak dan bagaimana mengurangi angka pernikahan usia anak. “Ini merupakan tugas kita bersama,”pesannya lagi.

Sebelumnya Ririn Hayudiani selaku Ketua Panitia menyampaikan Hari Perempuan Internasional diperingati sebagai tonggak gerakan perempuan yang peduli pada kondisi persoalan perempuan di Lotim. Dijelaskan bahwa perkawinan anak merupakan masalah serius karena Indonesia menduduki peringkat

ketujuh tertinggi di dunia.

Perkawinan anak akan berdampak pada kegagalan Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan serta menghambat dalam percepatan pencapaian SDGs 2030 dan Masa Depan Emas 2045.

Peringatan Hari Perempuan Internasional merupakan kesempatan untuk mempromosikan dan mengadvokasikan bahwa perkawinan anak menyebabkan perempuan putus sekolah dan menjadi resiko kegagalan program wajib belajar 12 tahun dan alat reproduksi yang mengakibatkan kematian ibu yang tinggi.

Dalam acara itu, Pjs. Bupati Lotim menyerahkan buku yang berjudul “ Nak...!! Jangan Nikah Muda” Karya Ahsanul Khalik yang diterima oleh panitia penyelenggara. Pada kesempatan itu juga Pjs. Bupati beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan, Kepala DP3AKB, Pejabat Polres Lombok Timur dan perwakilan dari Ormas Wanita Kabupaten Lombok Timur membacakan Deklarasi “Stop Perkawinan Anak”. Usai acara pembukaan, dilanjutkan Talkshow dengan tema : “Penghapusan pernikahan usia anak”.

Kegiatan dirangkaikan pula dengan Bazar Produk UMKM dan senam sehat. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Korean System Business (KSB) Co. Ltd., adalah salah satu dari rombongan perusahaan asal Korea Selatan yang berkunjung ke Lombok Utara pada Senin, 26 Februari lalu.

Minat serius berinvestasi di Lombok Utara kembali ditunjukkan oleh KSB, di mana pada Jumat (9/3) sore lalu, Direktur KSB Co. Ltd., Park Jong Seok, hadir kembali untuk kedua kalinya di Lombok Utara.

Direktur KSB diterima oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., didampingi Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., di aula kantor bupati. Dalam lawatan kedua ini, KSB Co. Ltd., langsung menggelar nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Pemkab Lombok Utara. Menurut rencana, KSB akan berinvestasi – salah satunya di bidang kelistrikan.

Sarifudin pada kesempatan itu menyambut baik rencana investasi yang dilakukan KSB Co. Ltd. Oleh karena itu pihaknya berharap agar perusahaan segera mengajukan permohonan investasi sesuai aturan yang ada.

“Saya senang terhadap kunjungan balasan serta niat para investor untuk berinvestasi di Lombok Utara. Berlanjut dalam bentuk investasi yang dapat menyejahterakan masyarakat kita,” katanya. Pemda KLU menurut Wabup, sangat membuka peluang kerjasama dengan investor. Sebagai salah satu bentuk keseriusan Pemda, adalah dengan menandatangani MoU dengan perusahaan KSB. Usai MoU, investor diimbau untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan investasi melalui instansi terkait.

“Supaya detailnya dapat diajukan terkait dengan kebutuhan terhadap program investasi serta target dan lama berinvestasi,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Korean System Busines Co. Ltd., Park Jong Seok, melalui juru bicaranya Park Jong Bok, menyampaikan jika perusahaannya berkeinginan menanamkan modal di berbagai sek-

tor. Di antaranya, sektor industri, pariwisata dan juga dalam pembangunan Bandar Pelabuhan Kayangan dengan tahapan yang akan dirancang lebih baik.

Park Jong Bok menceritakan, bahwa KSB Co. Ltd., telah memiliki pengalaman investasi serupa di beberapa negara, seperti di Arab Saudi, Malaysia dan Pakistan. Kali ini, KSB menargetkan untuk menanamkan investasi di Indonesia khususnya NTB. Listrik menjadi salah satu bidang industri yang dilirik.

Pasalnya khusus KLU saja, daerah ini masih kekurangan listrik. Sebelum Global Hub atau kondisi saat ini, kebutuhan listrik KLU sekitar 14 MW, namun PLN baru bisa memenuhi sekitar 7-8 MW. KSB bisa mendukung pasokan hingga 25 MW, termasuk pengembangan pasokan apabila Global Hub kelak mulai dibangun.

“Berharap keseriusan Pemerintah Daerah KLU dapat bergerak cepat dan maksimal dalam minggu-minggu ini, agar dapat mempersiapkan kesepakatan sebagai bukti keseriusan dalam kerja sama ini,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, rombongan delegasi dari Korea Selatan sudah mengunjungi Kabupaten Lombok Utara selama 3 hari (Sabtu – Senin).

Mereka didampingi oleh manajemen PT. Bandar Kayangan Internasional (BKI) dan menggelar ekspose terkait tindaklanjut perkembangan mega proyek Global Hub di Lombok Utara, Senin (26/2). Selama 3 hari kunjungannya, rombongan investor asal Korsel berkesempatan meninjau lokasi Global Hub di kecamatan Kayangan.

Pihaknya juga antusias setelah melihat potensi dan kekayaan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara. Delegasi Korea Selatan ini juga mengulas berbagai hal dalam persentasinya. Hanya saja, pemaparannya lebih banyak menggunakan bahasa Korea sehingga cukup sulit diterjemahkan dan disampaikan ke masyarakat. (ari)

Desa Diminta Segera Tuntaskan RAPBDes Selong (Suara NTB) Sejumlah desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terutama yang dilantik beberapa waktu lalu dan memasuki awal jabatan diminta untuk secepatnya menyelesaikan penyusunan RAPBDes. Dengan demikian, RAPBDes yang kemudian secara otomatis menjadi APBDes bisa dijalankan atau uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke RKUDes dapat ditransfer.

“Prosedurnya, RAPBDes disusun oleh pemerintah desa. Kemudian diajukan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati yang masih berupa rancangan, kemudian rancangan tersebut dievaluasi,” terang Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, kepada Suara NTB, Sabtu (10/3).

Sementara untuk di Kabupaten Lotim, lanjut dia, evaluasi rancangan tersebut sudah didelegasikan ke tingkat kecamatan. Kemudian camatlah yang membuat SK pengesahan tersebut. Apabila Camat mengatakan sudah dapat dijalankan, maka otomatis RAPDes itu sudah menjadi APBDes. Terkait hal itu pasca pelantikan, kondisinya masih bervariasi, yakni terdapat 70 desa yang ada di kecamatan dan ada pula yang masih dalam tahap pembahasan dan disepakati bersama BPD. Untuk mengantisipasi keterlambatan, Juani menyebutkan

bahwa Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) sudah dilakukan Bimtek. PTPD itulah yang membantu pihak kecamatan di dalam mengevaluasi dan memverifikasi RAPBDes masing-masing desa. “Kita sudah melakukan Bimtek terhadap 20 PTPD yang ada di Lotim. Karena mereka yang berperan mengevaluasi dan memverifikasi RABPDes itu untuk kemudian disahkan oleh pak Camat,”jelasnya.

Maka dari itu, Dinas PMD berharap pada minggu ini hasil dari verifikasi RAPBDes itu sudah keluar hasilnya dan disahkan oleh Camat. Sehingga sudah ada desa yang dapat melakukan transfer dari RKUD ke RKUDes berjalan lancar. Bagi yang sedang dibahas RAPBDesnya di BPD, diharapkan supaya secepatnya diajukan ke kecamatan.

Setelah adanya APBdes, rekomendasi dari Camat, surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala desa, maka barulah dilakukan rekomendasi untuk proses pencairan ke Dinas BPKAD Lotim. Terhadap 101 kepala desa yang sudah dilantik beberapa waktu lalu, di samping sedang gencar melakukan finalisasi RAPBDes menjadi APBDes. Pada posisi bulan Mei 2018 paling lambat harus menyusun RPJMDesnya.

Termasuk dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) nantinya akan masuk

melalui APBDes. Sehingga didorong supaya DD secepatnya mungkin dapat masuk ke rekening kas desa dengan persyaratan harus terpenuhi lebih awal yakni persyaratan mutlaknya, RABPDes harus sudah dibahas dan disepakati oleh BPD, termasuk sudah disepakati oleh bupati melalui camat,”ujarnya. (yon)

(Suara NTB/dok)

INVESTASI - Investor KSB Co.Ltd., dengan Wabup KLU usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) bidang investasi tenaga listrik.

Antisipasi Banjir

Pemerintah Desa Harus Hidupkan Gotong Royong Selong (Suara NTB) Banjir bandang yang menerjang beberapa daerah di Pulau Sumbawa pada awal tahun 2018 ini menjadi catatan bagi Pemkab Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, bencana serupa tidak menutup kemungkinan menerjang Lotim. Untuk mengantisapi hal demikian, Dinas PMD Lotim berharap warga desa menghidupkan kembali budaya gotong royong.

Kepada Suara NTB, Sabtu (10/3), Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengaktifkan budaya gotong royong. Seperti bergotong royong dalam membersihkan sampah baik yang ada di tengah-tengah pemukiman warga, pinggir jalan

serta yang terdapat pada saluran irigasi. Menurutnya, banjir bandang yang terjadi kerap disebabkan karena penyumbatanpenyumbatan saluran irigasi oleh sampah. “Kita sudah mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengaktifkan gotong royong, pembersihan saluran irigasi dan sejenisnya,” ujarnya.

Dengan mengaktifkan kegiatan gotong royong, mengajak masyarakat untuk bersamasama peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan cara begitu, berdampak terhadap pembangunan sejumlah fasilitas fisik baik yang dibangun oleh pemerintah kabupaten maupun desa akan bertahan lama. Bahkan tertanganinya sampah dengan baik juga menjadikan masyarakat hidup sehat.

“Jadi banyak sekali manfaat jika budaya gotong royong ini kembali dihidupkan, terlebih saat ini pembangunan dengan sistem padat karya,” ujarnya.

Dewasa ini, sikap gotong royong di tengah-tengah masyarakat dapat dikatakan memudar seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu, budaya tersebut diharapkan dibangkitkan kembali agar segala persoalan yang dihadapi dapat tertangani dengan baik.

Termasuk dalam membersihkan sampah-sampah di saluran irigasi dengan mengajak masyarakat bergotong royong pada hari Jumat maupun dihari-hari yang lain sebagaimana kesepakatan Pemdes dengan masyarakat. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 12 Maret 2018

Halaman 5

Lakukan Terobosan Jemput Dana di Pusat

Banggar DPRD Lobar Datangi Wakil Ketua DPR RI Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) berupaya memaksimalkan perananannya untuk memaksimalkan anggaran pusat untuk Lobar. Salah satu upaya yang dilakukan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar dipimpin Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis menggelar kunjungan kerja ke DPR RI. Banggar menyambangi langsung Wakil Ketua DPR RI Dapil NTB H. Fahri Hamzah.

Rombongan banggar yang berjumlah 20 orang beserta Sekretaris DPRD H. Isnanto Kariawan dan jajaran diterima langsung H. Fahri Hamzah di ruang kerjanya. Dalam kesempatan itu, Fahri memberikan arahan ke pemda dan DPRD agar mengintensifkan lobi-lobi ke pusat. Pemda perlu membuat rancangan usulan selama 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan untuk diusulkan, baik menyangkut jalan, jembatan dan pelabuhan.

“Setelah buat rencana ini sampaikan ke provinsi, kirakira pemprov dan DPRD provin-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Wakil Ketua DPR RI H. Fahri Hamzah bersama Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis. si mau kasih apa dan kapan?

Apa yang di tangan di kabupaten. Kalau ada yang ditangani pusat sampaikan, bila perlu kerahkan yang lain-lain supaya melobi. Apalagi ke saya, saya bisa lompat ke presiden, bisa panggil Menko kalau ada masalah usulan,’’ tegas Fahri.

Hal ini diduganya kurang dilakukan oleh pemprov dan pemda selama ini, sehingga tidak tahu apa yang diperjuangkan

Amas Pertanyakan Program Aspirasi Oknum Pimpinan DPRD Giri Menang (Suara NTB) Aliansi Masyarakat Sasak (Amas) Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan dugaan monopoli program aspirasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Sulhan Muchlis. Pasalnya, hasil temuan jumlah aspirasi yang dititip di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melebihi jumlah aspirasi anggota dewan lain yang rata-rata Rp 1,2 miliar. Di samping itu, penyaluran aspirasi ini diduga tak sesuai UU MD 3 sebab program ini tidak hanya diarahkan untuk dapil-nya, akan tetapi juga diarahkan untuk luar dapilnya.

Ketua Amas Lobar Hasbi mempertanyakan dana aspirasi unsur pimpinan ini berjumlah sangat besar. “Kami sebagai masyarakat berhak mempertanyakan program aspirasi dewan, sebab diduga monopoli. Bahkan temuan di lapangan, aspirasi ini bukan saja untuk dapil bersangkutan (Sulhan Muchlis red) Kediri-Labuapi, namun di luar dapil juga diberikan,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai ketentuan UU Nomor 17 tahun 2014 fungsi program aspirasi sebagai upaya mendekatkan anggota DPRD dengan masyarakat. Program ini pun sesuai dengan usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP). Namun fakta di lapangan ditemukan dana aspirasi ini bukan saja diarahkan ke dapil, namun di luar dapil.

Seperti contoh temuan di Dapil Kuripan - Gerung senilai Rp 150 juta, Lembar-Sekotong senilai Rp 200 juta, Narmada-Lingsar Rp50 juta dan Kediri-Labuapi paling banyak mencapai Rp3,9 miliar, sehingga total Rp 4,3 miliar. Bahkan di satu dinas terdapat 22 item program aspirasi yang diperoleh unsur pimpinan tersebut.

Menurutnya hal ini melanggar pasal 80 huruf j UU MD3 menyebut bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. Menurut nya jumlah dana aspirasi ini terlalu fantastis untuk ukuran unsur pimpinan Wakil Ketua Dewan. Dibandingkan anggaran aspirasi untuk anggota yang lain rata-rata Rp1,2 miliar.

Selain itu, adanya dugaan monopoli ini mempersulit rekanan lokal skala kecil masuk ke mengusulkan ke SKPD. Sebab SKPD beralasan program yang diperoleh dari aspirasi, sehingga sulit masuk rekanan lain. Ia menambahkan hal ini harus menjadi evaluasi terhadap jajaran unsur pimpinan khususnya wakil ketua, sebab jangan sampai tidak adil bagi daerah lain, terutama bagi masyarakat yang menjadi konstituen para wakil rakyat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis mengatakan ia tidak pernah berpikir aspirasinya untuk satu dapil. Sebab APBD untuk Lobar, banyak masyarakat yang datang ke ruangannya membawa proposal lalu disposisi.

Tidak mesti, katanya, bagian dari aspirasi sebab untuk masyarakat, terpenting bukan dirinya yang mengeksekusi anggaran, namun diserahkan ke dinas. “kalau jumlah (dianggap monopoli, red), bukan menjadi persoalan karena kita berpikir kalau untuk kepentingan masyarakat dan baik dan bagus serta tidak mengalahi mekanisme ya silakan kalau saya. Saya tidak mengklaim semua aspirasi saya, tapi saya sampaikan ke dinas bahwa ini butuh dibantu,” jelasnya. Dari sisi aturan jelasnya tidak ada yang dilanggar.

Ia menegaskan aspirasi nya tidak harus sebatas ke dapilnya, apalagi dirinya di tingkat pimpinan, sehingga berpikir Lobar. Yang salah, jelasnya kalau menggunakan anggaran Lobar dipakai untuk di luar Lobar. Terkait jumlah aspirasi jumbo apirasi jelasnya kemungkinan dihitung dari jumlah proposal yang masuk melalui disposisi nya terkait ketentuan aspirasi per dewan Rp1,2 miliar, jelasnya, justru tidak masalah lebih dari itu sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat.

Namun melalui mekanisme berlaku usulan dari Masyarakat, didukung usulan proposal diketahui dusun dan desa. Tidak lantas dibuat-buat untuk kepentingan pribadi. “Kalau dianggap monopoli silahkan saja, kan itu anggapan, Dari mana anggaran sebanyak itu, tidak saya akui. Itu bukan jatah saya sekian, tapi proposal masyarakat saya arahkan segitu, kalau ada yang mengklaim silakan,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Ketua Amas Lobar Hasbi saat menunjukkan berkas temuan program aspirasi oknum unsur pimpinan yang jumlahnya fantastis.

lebih detail. Mekanisme inilah, jelasnya, yang perlu diperbaiki, sehingga ia tahu usulan secara menyeluruh dari Pemkab Lobar.

Perlu dibuat detail perencanaan mana yang bisa dikerjakan selama lima tahun ke depan, baik yang perlu dibantu provinsi dan pusat. Untuk itu iapun siap menerima pertemuan rutin membahas hal ini dengan pihak Lobar. Bahkan ia siap bersilaturahmi ke Kabupaten Lobar.

(Suara NTB/ist)

KUNKER - Anggota Banggar DPRD Lobar saat kunker ke Wakil Ketua DPR RI H. Fahri Hamzah.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis, menjelaskan, pihaknya bersama Banggar melakukan kunker tujuannya konsultasi tentang kebijakan-kebijakan anggaran pusat untuk Lobar. Menurut politisi PKB ini, selama ini pihaknya belum melihat kontribusi wakil-wakil di pusat lantaran eksekutif kurang lobi ke DPR RI sementara hak budget ada di DPR. “Sehingga DPRD Lobar

bermaksud menjemput anggaran, karena selama ini seperti yang disampaikan Pak Fahri Hamzah, pola komunikasi pemda dengan DPR RI wakil NTB tidak bersinergi dan cenderung jalan sendiri-sendiri,” ungkapnya, Jumat (9/3).

Pihaknya akan meminta bupati membuat konsep pembangunan infrastruktur 5 tahunan seperti RPJMD namun yang detail dan teknis tidak bersifat

umum atau tidak global. Sehingga bisa diinventarisir kebutuhan dan anggaran mana yang bisa dibiayai sendiri dengan APBD Lobar dan mana yang harus didukung pemprov serta pemerintah pusat. Dua hal ini, jelasnya, yang akan dibagi tugas dengan eksekutif, mereka melalui jalur birokrasi dan DPRD melalui jalur politis dengan hak-hak budgeter yang dimiliki oleh DPRD Provinsi dan

DPR RI khususnya wakil NTB. Wakil Ketua DPR RI ini, jelasnya, siap untuk hadir dan mengawal usulan anggaran Pemda Lobar seperti hasil pengawalannya terhadap pembangunan bendungan di Sumbawa senilai Rp 1,6 triliun. Ia menambahkan, eksekutif perlu memaksimalkan lobi ke pusat, baik bupati harus mendorong OPD melakukan lobi ke pusat agar anggaran pusat banyak diperoleh. (her)

Diduga Diberikan Dobel

Pejabat Fungsional di Lobar Diminta Kembalikan Dana Tunjangan Giri Menang (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB mulai turun melakukan pemeriksaan awaL di pemkab Lombok Barat (Lobar)untuk pelaksanaan anggaran tahun 2017. Hasil pemeriksaan awal ini, pihak pemeriksa BPK menemukan sejumlah temuan. Salah satunya, dana tunjangan terhadap pejabat fungsional (jafung) yang nilainya berkisar ratusan juta rupiah.

Tunjangan ini menjadi temuan, lantaran diduga diberikan dobel sementara sesuai regulasi tidak dibolehkan menerima tunjangan dari dua tempat. ‘’Konsekuensinya para jafung ini pun harus mengembalikan dana tunjangan tersebut,’’ ungkap

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Loba H. Lalu Saswadi akhir pekan kemarin.

Ia mengaku telah dilaporkan hasil pemeriksaan awal BPK, pemda dan OPD pun diberikan kesempatan untuk menanggapi. Pihak OPD nantinya akan memberikan

penjelasan dan tanggapan.

“Saya sudah panggil beberapa SKPD yang ada temuan itu, ini temuan sifatnya awal belum secara detail dan rinci.

Nanti detail dan rinci akan diteliti BPK pada bulan April,” jelas Saswadi.

Berdasarkan hasil pemer-

iksaan awal, tidak ada temuan yang sifatnya krusial, sebab masih menyangkut temuan bersifat rutin. Salah satu temuan yang cukup krusial, yakni adanya kesalahan di BPKAD masalah tunjangan fungsional para jafung. Tunjangan jafung ini menjadi temuan lantaran bukan karena regulasi, namun mereka diberikan dobel. “Dobel katanya, tidak boleh terima dari dua,”tegas Saswadi.

Terkait nilainya, apakah menyentuh ratusan juta rupi-

ah? Menurutnya bisa menyentuh angka tersebut sebab jumlah jafung banyak. Yang jelas, katanya, ada temuan itu yang dilaporkan ke dirinya. Sebelumnya, Pjs bupati menekankan kepada jajarannya agar menerima dan melayani petugas BPK yang turun agar mempermudah melakukan pemeriksaan. Termasuk pihak desa diimbau melayani petugas BPK, sebab jangan sampai menghambat target pemda mempertahankan WTP. (her)

Buru Pelaku Penganiayaan

(Suara NTB/kir)

BONGKAR - Warga yang terkena lahannya untuk pembangunan jalur dua Praya-Biao membongkar rumah dan bangunannya. Mereka diberikan batas waktu hingga akhir bulan ini untuk membongkar bangunan.

Pembangunan Jalur Dua Praya-Biao

Bangunan Warga Mulai Dibongkar Praya (Suara NTB) Puluhan bangunan yang terkena dampak pembangunan jalur dua dari Kota Praya-Biao, mulai dibongkar pemiliknya, karena kian dekatnya rencana pelaksanaan pembangunan jalur oleh pemerintah pusat. Warga i sudah diberikan tenggat waktu sampai bulan ini untuk mengosongkan lahan dari bangunan yang ada.

“Kita memang sudah diingatkan oleh pemerintah daerah untuk mengosongkan lahan serta membongkar bangunan yang akan terkena dampak pembagunan jalan,” aku L. Ferry, warga setempat, Sabtu (10/3).

Sebenarnya, waktu yang diberikan sampai akhir bulan Februari. Namun oleh pemerintah daerah masih diberikan toleransi waktu sampai bulan ini untuk melakukan pembongkaran bangunan. Yang

penting bangunan bisa segera dikosongkan segera sebelum pembangunan jalan dimulai.

Saat ini hampir semua warga yang memiliki bangunan yang akan terkena pembangunan jalan sudah mengosongkan bangunannya.

Bahkan sudah banyak yang membongkar sendiri bangunan miliknya dan material yang ada dimanfaatkan lagi untuk keperluan yang lain.

“Rata-rata warga mau membongkar sendiri bangunannya supaya bisa memanfaatkan lagi material bangunan yang ada,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, mengatakan pemerintah daerah memang memberikan pilihan kepada warga yang lahannya terkena pembangunan jalur dua Praya-Biao, untuk membongkar sendiri bangunan mi-

liknya. Agar bisa memanfaatnya kembali bahan bangunan yang masih bisa digunakan.

Kalau tidak, maka pemerintah daerah sendiri yang akan membongkar bangunan warga tersebut. Konsekuensinya, material atau bangunan yang ada tidak bisa digunakan lagi.

“Warga diberikan waktu membongkar sendiri bangunannya.

Jadi kalau ada bahan bangunan yang masih bisa dimanfaatkan bisa digunakan lagi oleh pemiliknya,” tandasnya.

Pemkab Loteng telah mengelontorkan anggaran sekitar Rp 40 miliar untuk membebaskan lahan pada tahun 2017 lalu. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalur dua.

Mulai dari perempatan pos polisi Kota Praya sampai simpang Biao. Di mana untuk pembangunan jalur dua tersebut, seluruhnya dibiayai oleh pemerintah pusat. (kir)

APARAT Polres Lombok Tengah (Loteng) masih berupaya keras mengungkap para pelaku penganiayaan yang berujung maut terhadap pengunjung malam puncak event Bau Nyale, Rabu (7/3). Seluruh personel masih berada dilapangan untuk memburu para pelaku yang diperkirakan sebanyak delapan orang.

Demikian ditegaskan Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada Suara NTB, Minggu (11/3).

Seluruh informasi pendukung sejauh ini terus dikumpulkan. Untuk bisa mengidentifikasi para pelaku (Suara NTB/dok) penganiayaan. Pihaknya pun Kholilur Rochman berkomitmen untuk terus berkerja sampai para pelaku bisa terungkap dan berhasil ditangkap. Disinggung kemungkinan kalau para pelaku sudah kabur ke luar Loteng, Kholilur mengaku pihaknya belum bisa memastikan, karena pihaknya masih terus berkerja mengumpulkan seluruh informasi penting yang dibutuhkan. guna mengungkap kasus penganiayaan yang menewaskan satu orang korban tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang warga asal Dusun Otak Desa Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Mansur (40) harus meregang nyawa. Setelah dianiaya sekelompok orang tak dikenal di kawasan Pantai Seger Kuta, pada malam puncak event Bau Nyale.

Saat itu sekitar pukul 02.15 wita, korban bersama beberapa anggota keluarganya sedang beristirahat di dalam tenda miliknya setelah selesai menyaksikan hiburan diarea perayaan Bau Nyale. Tidak beberapa lama, tenda korban dilempari pasir dari luar.

Awalnya, korban tidak mengindahkan hal itu. Namun setelah beberapa kali dilempari pasir, korban akhirnya keluar dari tendanya. Saat itu, korban melihat ada beberapa orang berada tidak jauh dari tendanya. Korban pun langsung menanyakan siapa yang melempar tenda miliknya dengan pasir.

Beberapa orang yang berada di dekat tenda korban tersebut justru marah-marah. Dan, langsung menghampiri korban. Hingga terjadilah perang mulut. Tiba-tiba seorang di antaranya mengeluarkan senjata tajam dan kemudian membacok korban di bagian dada.

Korban yang terluka pun sempat berusaha melarikan diri. Tapi dikejar oleh para pelaku. Tanpa ampun, para pelaku kembali menganiaya korban setelah terjatuh hingga tak sadarkan diri. Korban sendiri diperkirakan sudah meninggal dunia, kendati sempat di mendapat perawatan medis di puskemas terdekat. Ada dugaan, saat menganiaya korban para pelaku tengah dibawah pengaruh minuman keras. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 12 Maret 2018

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispopar Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Wabup Sumbawa Buka Kejuaraan Dunia Saka’ Buffalo Race Tahun 2018

(Suara NTB/arn)

Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, menyerahkan Saka’ kepada Sandro Saka di acara Saka Buffalo Race World Championship, Minggu (11/3).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejuaraan Dunia Barapan Kebo atau Saka’ Buffalo Race World Championship seri pertama di tahun 2018 mulai dibuka. Kegiatan yang diikuti 200 pasang kerbau ini dilaksanakan di area Barapan Kebo Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu. Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Minggu (11/3).

Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa selaku Ketua Panitia, H. junaidi menyampaikan, Saka Buffalo Race World Championship ini dilaksanakan sebagai upaya pelestarian budaya masyarakat sumbawa sekaligus menjaga daya tarik potensi daerah. Tu-

juannya untuk menambah dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap event wisata. Sebagai ajang promosi wisata daerah, menumbuh kembangkan usaha ekonomi kreatif, dan meningkatkan angka kunjungan wisata di Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 seri pada bulan ganjil, yakni Maret, Mei, Juli dan September. Penyelenggaranya adalah Komite Eksekutif. Seri pertama yang dilaksanakan ini peserta yang mendaftar sebanyak 40 tim. Yakni dari zona timur, barat, selatan, tengah, utara dan zona kehormatan dari luar Kabupaten Sumbawa. Dalam satu tim ada lima pasang kerbau, sehingga ker-

Wabup Minta Provinsi Optimalkan Pengawasan Merkuri Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin ST, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui dinas ESDM untuk mengawasi perederan merkuri yang ada di di wilayah setempat. Hal ini kembali disuarakan, pasalnya Dinas ESDM Provinsi dianggap tidak optimal melakukan pengawasan, penertiban, dan pencegahan terhadap penggunaan merkuri. Presiden Jokowi pun sudah memberikan atensi serius terkait hal ini, tinggal diimplementasikan saja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Kita minta provinsi (Suara NTB/ils) segera mengambil sikap Fud Syaifuddin terkait peredaran merkuri di KSB, karena tingkat pencemarannya juga sudah semakin parah. Kita (Pemkab) juga tidak mau berhadapan dengan masyarakat terkait masalah tersebut, makanya kita minta provinsi yang bisa mengambil sikap. Jika tetap dibiarkan, dikhawatirkan beberapa tahun yang akan datang kondisinya akan semakin parah,” ungkap Wakil Bupati saat rapat di Graha Fitrah (GF), belum lama ini.

Dikatakannya, memang jumlah uang yang dihasilkan dari aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (Peti) ini, sangat menjanjikan jika dibandingkan dengan sektor pekerjaan lain. Sehingga tidak heran banyak warga masyarakat dari luar daerah datang ke Sumbawa Barat untuk “menggarap” Peti-Peti yang ada di wilayah setempat. Termasuk juga yang mengelola gelondong dan tong (alat pemurnian emas tradisional). Hal ini tentu sangat disayangkan, selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, juga akan menimbulkan masalah yang lainnya.

“Memang sesaat kita akan mendapat keuntungan dari usaha ini, tapi mari kita berfikir untuk anak-anak kita di masa yang akan datang, karena dampak dari bahaya merkuri ini bukan akan kita rasakan sekarang melainkan beberapa tahun mendatang,” ujarnya.

Dia menambahkan, bukan tidak ada upaya dari Pemkab setempat untuk menekan masalah peredaran merkuri, seperti sosialisasi dan pemberian himbauan. Tetapi upaya yang dilakukan tersebut belum memberikan hasil yang dianggap cukup baik. Pihak terkait juga tidak bisa memaksa masyarakat untuk menghentikan aktifitas, karena ini terkait dengan ekonomi masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan menghentikan penjualan merkuri.

Jika peredaran merkuri sudah dihentikan, maka pihaknya optimis tidak akan ada lagi gelondong yang beroperasi.

“Mungkin salah satu yang bisa dilakukan terkait dengan merkuri yakni dengan menghentikan penjualan dan peredaran. Dinas ESDM Provinsi juga harus segera mendata masalah merkuri ini untuk sama-sama menekan tingkat pencemaran,” tukasnya. (ils)

Minim Sarana, UPTD Uji KIR Terancam Ditutup Taliwang (Suara NTB) Unit Pelayanan Tekhnis Dasar (UPTD) pengujian kendaraan bermotor/ KIR Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat (KSB) masih kekurangan sarana dan prasarana pengujian. Dari total 9 item keselamatan bahan ujian sesuai standar yang ditetapkan, saat ini hanya ada tiga item yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah.

Kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor dan KIR Ambo Nurung S. Ap, kepada Suara NTB, Sabtu (10/3) tidak menampik masih minimnya sarana pengujian yang ada saat ini. Apa lagi dalam waktu dekat akan diakreditasi oleh Kementerian.

Akreditasi ini untuk menguji kelayakan dari Balai uji KIR seperti sarana pengujian kendaraan maupun aspek-aspek lain. Jika item yang masih kurang tidak bisa dipenuhi, maka UPTD, akan ditutup secara permanen. Dampaknya, sekitar ratusan juta retribusi dari sektor pengujian kendaraan terancam menguap karena tidak bisa ditarik.

“Kita sudah terima surat pemberitahuan bahwa dalam waktu dekat Balai Uji kita akan di Akreditasi. Jika item yang menjadi syarat tidak kunjung diperbaiki maka Balai Uji ini akan ditutup,” ungkapnya.

Disebutkannya, adapun alat uji yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah yakni, alat uji emisi gas buang, alat uji lampu, dan alat uji rem. Sementara item yang belum terpenuhi, alat uji speedometer, alat uji penyimpangan roda, alat uji kakikaki kendaraan, alat uji klakson, dan alat uji ketebalan ban.

Masalah ini, sebenarnya sudah pernah dibicarakan dengan Dinas untuk bisa diusulkan pengadaannya, tapi hingga saat ini belum juga direalisasikan. Padahal alat - alat tersebut merupakan pelayanan standar yang harus dipenuhi dengan baik.

“Jangankan dipenuhi, di tahun 2017 kita coba usulkan perbaikan alat uji rem yang kita anggap sangat urgent (penting) tidak kunjung dipenuhi oleh Dinas. Kami juga tidak tau apa alasan Pemerintah sehingga balai uji seperti di “anak tirikan” dan tidak diperhatikan,” sebutnya. (ils)

bau yang bertanding sebanyak 200 pasang. Untuk diketahui, peserta dari zona kehormatan sebanyak 4 tim dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kemudian kelas yang dipertandingkan, dibagi menjadi 3 yaitu kelas Saka 3, Saka 2 dan Saka 1. Untuk Saka 3 syaratnya usia kerbau 0 sampai sebelum gigi tanggal atau gigi nyepo atau yang biasa disebut kelas kecil. Saka 2 usia kerbau setelah gigi tanggal atau setelah nyepo sampai usia tidak terhingga atau sering disebut kelas dewasa.

Kemudian Saka 1 bebas yang merupakan kerbau pilihan dari masing-masing tim.

Gelar juara yang diperebutkan dibagi menjadi dua yakni juara seri dan juara dunia. Untuk juara seri masing-masing kelas ditetapkan juara satu, dua dan tiga setiap seri. Kemudian tim terbaik yang mengumpulkan poin terbanyak selama pelaksanaan seri. Sedangkan juara dunia, masing-masing kelas ditetapkan juara dunia terbaik kedua dan ketiga.

Penetapan juara dunia berdasarkan peroleh poin tertinggi selama empat seri. Kategori tim ditetapkan sebanyak tiga tim terbaik yang mengumpulkan poin terbanyak selama empat seri. Adapun hadiah yang diperebutkan, Saka 1 setiap seri juara satu Rp 5 juta, juara dua

Rp 4 juta, juara tiga Rp 3 juta.

Saka 2 dan 3 tiap seri, juara satu Rp 4 juta, juara dua Rp 3,5 juta, juara tiga Rp 3 juta. Kelas Saka 1 juara satu Rp 18 juta, juara dua Rp 15 juta, juara tiga 12,5 juta. Kelas saka 2 dan 3 atau juara dunia, juara satu Rp 12,5 juta, juara dua Rp 10 juta, juara tiga Rp 8 juta.

Kategori tim untuk juara dunia juara satu Rp 25 juta, juara dua Rp 20 juta, juara tiga 15 juta. Hadiah hiburan untuk urutan ranking 4 sampai 20 pada kelas Saka 2 dan 3 setiap seri dengan total hadiah Rp 12,5 juta. Hadiah joki, ngumang , atraksi, display dan atribut terbaik setiap seri diberikan masing-masing Rp 500 ribu.Total seluruh hadiah selama kegiatan Buffalo race World Championship selama musim tahun 2018 sebanyak Rp 366,5 juta.

Dijelaskan H. Jun, Barapan Kebo ini satu-satunya di Indonesia yang ada di Sumbawa.

Kegiatan ini mempunyai keunikan tersendiri, sehingga diharapkan sebagai salah satu atraksi tingkat dunia. Dengan harapan bisa memancing atau mengundang para wisatawan mancanegara untuk mau berkunjung ke Sumbawa. ” Kita berharap ini menjadi salah satu atraksi yang punya nilai jual tinggi dalam rangka mendrong bagaimana supaya wisatawan mau berkunjung,” tukasnya.

Dalam seri terakhir atau puncaknya bersamaan dengan Festival Moyo dan juga Sail Indonesia. Dimana Sumbawa tahun ini menjadi daerah tujuan dari peserta Sail. Ada 300 lebih kapal yach atau kapal layar yang akan datang. Harapannya pada seri terakhir pihaknya bisa menyuguhkan yang terbaik. Sehingga suguhan ini bisa mendorong barapan kebo ini menjadi festival nasional tahun depan. Tentunya kegiatannya nantinya juga akan dikemas, dengan adanya seminar, kontes kerbau dan lainnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan barapan Kebo adalah atraksi asli dari Sumbawa yang merupakan salah satu permainan rakyat yang digemari masyarakat. Tentunya pemerintah daerah akan tetap berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini. “Jujur saja, kita lihat barapan kebo tidak ada di tempat lain. Dan kerbau Sumbawa tidak ada di tempat lain.

Inilah potensi lokal yang ada di Sumbawa,” ujarnya.

Dijelaskan, pelaksanaan kegiatan seri pertama di tahun 2018 ini resmi dibuka. Puncaknya nanti di seri terakhir akan dilaksanakan pada saat Festival Moyo dan Sail Indonesia.

Ditetapkannya jadwal kegiatan ini adalah salah satu ikhtiar

(Suara NTB/arn)

Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat memberikan sambutan membuka acara Saka Buffalo Race World Championship, Minggu (11/3). pemerintah daerah dalam memajukan pariwisata di Sumbawa melalui barapan kebo.

Pimpinan DPRD Sumbawa, H. Ilham Mustami menyebutkan SAKA Buffalo Race World Championship yang dilaksanakan merupakan seri pertama di tahun tahun 2018. Dalam seri pertama di tahun kedua ini diharapkan pelaksanaannya semakin meriah dan unik dengan diformat ulang. Seperti Melona yang disebut sebagai parade dan pawai kebo barapan dalam barapan kebo ini. “Inilah yang lebih menarik dari barapanbarapan kebo sebelumnya. Sehingga ini kita hajatkan bisa menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Pihaknya dari DPRD pun akan selalu mendukung dan mensuport kegiatan ini. Selain dari APBD pihaknya juga akan berupaya mencari anggaran non APBD. Karena budaya barapam kebo merupakan suatu ikon budaya Sumbawa. “Dari segi wisata kuliner kita sudah ada madu Sumbawa dan susu kuda liar. Dari sisi budaya kita belum mempunyai brand. Maka barapan kebo ini kita harapkan menjadi brand. Seperti halnya Madura identik dengan karapan sapinya. Inilah yang kita ciptakan, sehingga kedepannya ini bisa menjadi satu identitas ikon dari sisi budaya di Kabupaten Sumbawa ini,” pungkasnya. (arn/ind/*)

737 Formasi CPNS Masih ”Menggantung” Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait 737 formasi yang diusulkan di pembukaan CPNS tahun 2018.

Hal ini (petunjuk) dianggap sangat penting, karena isu lowongan CPNS merupakan isu yang dianggap “seksi” dan menjadi incaran banyak orang. Sehingga rawan terjadi kegaduhan di masyarakat jika masalah formasi ini di blow up secara luas.

“737 formasi CPNS tahun 2018 yang kita usulkan masih menggantung di Kementerian terkait. Kita juga belum bisa menyebarluaskan informasi, karena belum ada kejelasan kouta dari jumlah yang telah kita usulkan. Tetapi yang jelas 737 formasi yang telah kita usulkan sesuai dengan kebutuhan tenaga PNS yang ada di daerah,” ujar

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H. Malik Nurdin S. Sos, M. Si, belum lama ini.

Dikatakannya, kebutuhan tenaga yang telah diusulkan tersebut, merupakan tenaga prioritas daerah. Seperti tenaga kependidikan, kesehatan, dan tenaga infrastruktur daerah. Sementara terkait jumlah dari masing-masing formasi ini, pihaknya masih enggan memberikan bocoran jumlah. Hal ini sengaja tidak disebarluaskan kepada publik untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Apalagi kewenangan untuk memberikan kouta adalah Menpan, sehingga pihaknya han-

ya menunggu balasan dari formasi yang diusulkan tersebut.

“Saya tidak akan sebutkan data yang telah kami usulkan ke Menpan, karena isu ini sangat seksi. Ketika kouta dan jumlah kebutuhan telah ditetapkan, maka kami sebar luaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kepada masyarakat untuk tidak lebih dulu percaya dengan formasi CPNS di tahun 2018. Karena jumlah tersebut merupakan usulan dan itu tetap dilakukan setiap tahunnya. Jika sudah ada jawaban Menpan-RB terkait usulan tersebut, maka pihaknya akan langsung menyebarkan informa-

si tersebut secara luas.

Tetapi, yang jelas pihaknya sangat berharap masyarakat bisa mempersiapkan diri dari sekarang, karena pendaftaran CPNS tetap akan dibuka oleh pemerintah. Jika sudah disiapkan secara matang, maka setiap pembukaan CPNS bisa langsung siap untuk tes apapun bentuknya. “Kita berharap masyarakat bisa bersabar dulu, sembari menunggu informasi lanjutan terkait jumlah kouta yang akan kita terima,” tukasnya. Selain itu, pihak terkait juga meminta masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk pendaftaran CPNS di masa yang akan datang. (ils)

Soal IMB, DPM PTSP Sumbawa Layangkan Surat ke Bank

(Suara NTB/arn)

Kegiatan Malona yang menyemarakkan Saka Buffalo Race World Championship yang dibuka oleh Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Minggu (11/3).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sumbawa, telah melayangkan surat imbauan kepada seluruh Bank yang ada di Sumbawa. Untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ATM mereka yang ada di wilayah Sumbawa.

“Kami minta mereka (pihak Bank) mengurus IMB ATM mereka yang cukup banyak di Sumbawa. Sebab sejauh ini, baru BRI yang yang telah melengkapi persyaratan dan sebagian IMB ATM mereka sudah keluar. Kepada Bank Bank lain, yang jumlah ATM nya ratusan unit di Sumbawa untuk segera diurus IMBnya,” terang Kepala DPM PTSP Sumbawa, H. Syahril M.Pd, kepada Suara NTB, Sabtu (10/3).

Hal ini menurut H. Syahril

sesuai dengan Perda tentang retribusi IMB. Besaran retribusi IMB persatu unit ATM, berkisar antara Rp700 Ribu – Rp1 Juta. Ditambah pajak galian C dari material yang mereka gunakan untuk membangun ATM. Mengingat ada cukup banyak ATM di Sumbawa yang totalnya mencapai ratusan unit, maka daerah mendapatkan pemasukan yang cukup besar dari IMB dimaksud. “Bank, terutama yang berstatus BUMN harus menjadi contoh bagi pihak lainnya, sehingga kita harapkan segera mengurus IMB,” terangnya.

Selain Bank, pihaknya juga segera mengirimkan surat kepada pihak Pegadaian. Juga untuk mengurus IMB kantor kantor mereka yang berada di kecamatan. “Surat yang sama juga akan kami kirimkan ke pegadaian,” tandas H. Syahril. (arn)

Warga Berharap Pemerintah

Bendungan Kamudi di Luar Tanggung Jawab BWS Dompu (Suara NTB) Bendungan Kamudi yang menjadi sumber air baku Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selaparang yang jebol bukan tanggungjawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1. BWS justru berencana membangun bendungan 5 KM sebelum bendungan yang jebol sebagai sumber air baku baru untuk PDAM. Warga pun berharap, masalah jebolnya bendungan Kamudi untuk segera diatasi agar ketersediaan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja segera diatasi.

Kepala Dusun Selaparang Barat, Desa Matua Kecamatan Woja, Nurdin kepada Suara NTB kemarin menyampaikan, air bersih masih menjadi persoalan di wilayahnya walau dekat dengan IPA milik PDAM. Posisinya yang berada di dataran tinggi sehingga selalu paling cepat tidak mendapat suplai air bersih ketika ada gangguan di IPA Selaparang dan paling telat mendapatkan air saat air dialirkan.

“Belum lagi, warga harus bayar angin kosong karena tidak mendapat suplai air akibat sistem pengaturan air yang dulu,” katanya.

Dalam 1 tahun terakhir, Nurdin mengaku, suplai air bersih dari IPA Selaparang tidak lancar akibat jebolnya bendungan sumber air baku di Kamudi April 2017 lalu. Kendati sudah ditangani, bendungan di Kamudi selalu jebol, sehingga pasokan air ke IPA Selaparang tidak lancar dan suplai air bersih ke pelanggan tidak lancar. “Kita sangat berharap, masalah air ini segera diatasi. Apalagi Selaparang ini ada di daerah ketinggian dan tanah cadas, sehingga susah dibor atau digali,” harapnya.

Ismail, warga Selaparang juga berharap agar suplai air bersih oleh PDAM segera diatasi. Walaun kualitas air PDAM belum bisa langsung dikonsumsi, tapi tidak adanya suplai air bersih membuat warga semakin susah. Apalagi suplai air karena tidak adanya air, tidak ada.

“Sehingga kita harus memikul air dari sumur warga yang cukup jauh,” katanya.

Sebelumnya, Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE mengatakan, banjir bandang yang kembali melanda daerah aliran sungai (DAS) Baka memperparah bendungan tradisional di

Kamudi sebagai sumber air baku untuk IPA Selaparang. “Sudah tidak ada yang diperbuat lagi, sudah tenggelam. Pondasinya kedalaman 4 meter akibat banjir kemarin. Untuk bendung kembali sudah ndak bisa, kecuali dipermanen,” kata Agus.

Agar bisa mengalirkan air ke IPA Selaparang, Agus mengaku, pihaknya berencana memasang pipa sepanjang 300 meter mengalirkan air sungai ke saluran penghantar. Namun resikonya, setiap hari harus dibersihkan dan terancam amblas pipanya dibawa banjir. Ia pun mengaku, rencana BWS membangun bendungan baru bukan pada lokasi bendungan saat ini. Tapi di atas, 5 KM dari lokasi bendungan yang ada saat ini. Tapi tahun 2018 ini didahulukan di Tanju Kecamatan Manggelewa.

“Kalau wilayah Woja sedianya 2018 akan dikerjakan oleh BWS, otomatis bendungan yang ambruk sekarang ndak kita pake, karena perpipaannya sudah nyambung ke sana.

Wilayah Woja sudah aman, sambil menunggu yang 3 kali lipat sarananya yang akan dibangun oleh Satker,” kata Agus.

Jumlah pelanggan PDAM Dompu untuk wilayah yang dialiri dari IPA Selaparang sebanyak 3.500 pelanggan yang tersebar di wilayah Kecamatan Woja. Hal ini membuat Wakil Ketua Komisi III DPRD Dompu, Rahmat Syafiuddin, SH untuk meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk memperhatikan kebutuhan air bersih bagi warga di wilayah Kecamatan Woja yang terkena dampak banjir bandang. “BWS yang sudah merencanakan pembangunan bendungan di Kamudi agar tetap diprioritas pembangunannya. Jangan sampai dialihkan dulu,” katanya.

Bila rencana pembangunan bendungan tersebut belum bisa segera dilakukan oleh BWS, Rahmat meminta, pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi ketersediaan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja. “Air adalah sumber kehidupan. Dari manapun anggarannya, harus diupayakan agar airnya tersedia. Jika selama ini (bendungan) diperbaiki dengan tambal sulam, apa salahnya kita permanenkan langsung,” ungkap politisi PKB ini.

Taha, S.Pt anggota Komisi III DPRD Dompu lainnya menegaskan, amanat konstitusi bahwa air tanah dikuasai oleh negara dan digunakan seluas – luasnya untuk rakyat. Karenanya, pemerintah wajib memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Apalagi wilayah Woja, warganya sangat bergantung dengan pasokan air PDAM karena sulit mendapatkan air tanah untuk dibor. “Untuk jangka pendek, pemerintah harus droping air bersih. Kalau tidak, kos yang dikeluarkan masyarakat untuk mencari air akan tinggi,” kata Taha.

Untuk jangka panjang, Taha mendorong pemerintah segera membangun bendungan dan meningkatkan pengawasan dalam proses pembangunannya.

Ada indikasi, bangunan yang dibangun pemerintah tidak bertahan lama karena kualitasnya yang rendah dan itu akibat kurangnya pengawasan dalam pembangunan. “Apalagi konstruksi tanah kita di Dompu rata – rata berpasir, ditambah lagi dengan intensitas hujan tinggi, plus ditambah lagi dengan banyak pohon yang ditebang jadi gundul,” kata Taha. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 12 Maret 2018

Halaman 7

Pengawasan APBDes Perlu Diintensifkan Dompu (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Hasan Kurnia, SH mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih mengintensifkan pengawasan penggunaan anggaran di Desa.

Rata – rata Desa yang bermasalah dalam pengelolaan APBDes akibat oknum Kepala Desa (Kades) tidak melibatkan aparatur lain dalam mengelola anggaran.

“Beberapa kasus (dugaan korupsi APBDes) yang disidangkan itu, dimonopoli (kepala Desa). Jadi merasa, penguasa di Desa dan uang dia sendiri, bukan uang negara. Modelnya, hampir – hampir semua seperti itu. Sekdes, bendahara itu diabaikan. Dia (Kepala Desa) merasa, dia yang punya uang,” kata Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH kepada Suara NTB di kantornya, Minggu (11/3).

Hasan Kurnia yang dipromosi menjadi Ass Pidum Kejati Bali ini mengaku, untuk menghindari terjadinya korupsi APBDes, harus melibatkan semua dalam pengelolaannya.

Pengawasannya, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Dersa (DPMPD) hingga jajaran lainnya untuk aktif. Bahkan saat ini, Camat sudah aktif terlibat dalam pengawasan APBDes. “Jadi pengawasan harus lebih diintensifkan. Kalau pengawasan longgar, yang namanya uang susah,” terangnya.

Untuk kasus dugaan korupsi APBDes di Dompu, jumlahnya tidak terlalu banyak. Dari 82 Desa se Kabupaten Dompu, ada 2 Desa yang naik ke tahap penuntutan yaitu Desa Rababaka dan Desa Doropeti. Untuk Desa Doropeti, berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan akan dilimpahkan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut.

“Tahap 1 selesai, tinggal tahap kedua.

Mungkin bulan Maret ini dilimpahkan ke pengadilan Tipikor untuk disidangkan,” katanya.

Selain kasus Desa Doropeti untuk APBDes tahun 2015 – 2016, Hasan Kurnia juga mengaku, ada 2 Desa yang akan ditindak lanjuti ke tahap penyelidikan yaitu Desa Bakajaya Kecamatan Woja dan Desa Lepadi Kecamatan Pajo. Upaya penyelidikannya, kejaksaan melibatkan Inspektorat dalam melakukan audit. “Kita ndak jalan sendiri, supaya jelas itu kesalahannya, tidak raba – raba,” katanya. (ula) Hasan Kurnia (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/dok)

HARGA TURUN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin, memperlihatkan hasil panen jagung dari petani di Dompu, dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Sayangnya, saat ini rantai produksi jagung hanya menguntungkan tengkulak. Petani menjerit karena harga jagung turun jelang panen.

Harga Jagung Turun Jelang Panen ”

Dompu (Suara NTB) Memasuki masa panen jagung pada musim tanam tahun ini geliat harga komoditi unggulan tersebut mulai terlihat. Kisaran harganya jauh di bawah acuan Harga Pokok Penjualan (HPP). Persoalan itu lantas menuai keluhan dari para petani.

Salah seorang petani di Desa Oo, Kardianto kepada Suara NTB mengaku kesal mengetahui rendahnya harga pembelian jagung dari para tengkulak, yakni Rp2700 /Kg untuk jagung kering. Sedangkan jagung dengan kadar air 20-21 atau basah Rp1800 Rp2.000 /Kg. “Kalau tengkulak ambil ke petani sekarang itu Rp2700 Rp2800/Kg itu jagung kering.

Memang turun dibanding panen kita sebelumnya,” kata dia, Minggu (11/3).

Rendahnya harga pembelian para tengkulak diakui merugikan petani, sebab hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Pun para tengkulak, menurut dia, selain leluasa menentukan harga juga gampang menambah keuntungan dengan bermain dikadar air jagung.

Seperti halnya mengukur kadar air untuk kemudian menentukan harga, termasuk jarak tempuh lahan jadi pertimbangan mereka menurun-

kan harga pembelian.

“Satu koma dibelakangnya juga itu dipotong angka kiloannya saat penimbangan. Misalnya, berat jagung 19,66 yang harus diambil tengkulak hanya 1,66 itu, jadi 1 Kg untuk tengkulaknya belum potongan-potongan lain. Makanya, kaya para tengkulak ini sekarang,” ungkapnya.

Persaingan antar tengkulak pun, kata Kardianto, menjadi persoalan serius yang muaranya akan dirasakan petani. Untuk itu, harap dia, jika me-

Jembatan Putus, Warga Angkat Motor Seberangi Sungai Umi Dinda Tak Pasang Target Suara Suhaili-Amin

Bima (Suara NTB) Para pengendara roda dua dan roda empat yang melewati jalan lintas Simpasasi-Tolotangga Kecamatan Monta diuji kesabarannya untuk mengantre. Mereka juga harus hatihati dari resiko tergelincir arus sungai.

Pasalnya, jembatan yang menjadi akses utama warga yang berada di sebelah selatan Desa Sampasai tersebut, kondisinya sudah terputus, akibat tergerus banjir pada Bulan Januari dan Februari 2018 kemarin.

Selain menjadi akses utama bagi warga yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Langgudu bagian selatan, jembatan sepanjang 8 meter tersebut juga menjadi akses ekonomi warga.

Kondisi tersebut membuat warga yang melintas kecewa terhadap kinerja Pemerintah. Pasalnya hingga saat ini belum kunjung diperbaiki. Padahal jembatan itu merupakan obyek vital warga dan ekonomi.

Maman, salahseorang warga desa Sondo Kecamatan Monta mengatakan meski ada jalan alternatif lain untuk melintas. Namun kebanyakan warga memilih nekat melintas meski menyebrang sungai dengan kondisi yang penuh tantangan.

“Jalur jalan alternatif lain jarak tempuhnya sangat jauh, makanya warga nekat untuk menyeberang,” katanya kepada Suara NTB. Menurutnya, jembatan tersebut sempat dibangun jalan alternatif, menggunakan balok kayu. Hanya saja, jalan setapak yang dibangun secara gotong royong tersebut, tidak lama bertahan, akibat kembali diterjang banjir. “Sejak saat itu sampai sekarang hanya dibiarkan begini saja,” katanya.

Oleh karena itu, Ia berharap kepada Pemerintah atau OPD teknis terkait untuk memperbaiki jembatan itu secepatnya.

Pasalnya jembatan tersebut merupakan akses atau obyek vital yang sangat dibutuhkan warga.

“Terputusnya jembatan ini mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total. Mobil mengantre lama, motor-motor harus diangkat untuk menyeberang sungai dan berimbas macetnya perekomian,” harapnya.

Sementara Camat Monta, Muhtar S.Sos dimintai konfirmasi mengaku jembatan yang rusak tersebut sudah dilaporkan kepadap Pemerintah dan Dinas teknis terkait sejak putus akibat banjir lalu. Hanya saja hingga kini tidak ada tindaklanjut.

“Sudah kami laporkan, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Kami berharap jembatan ini segera diperbaiki,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

LEWATI SUNGAI - Aktivitas warga ketika menyeberangi sungai yang memutus jalan lintas Simpasai-Tolotangga Kecamatan Monta yang terputus, Minggu (11/3).

Bima (Suara NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri, ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. M. Suhaili FT – H. Muh. Amin, SH, M.Si (Suhaili-Amin) di Bima. Ia sendiri sudah menerima surat cuti sebagai Bupati Bima.

Walaupun ditunjuk sebagai “kapten”, Perempuan yang akrab disapa Umi Dinda ini tidak menargetkan perolehan suara Suhaili-Amin di Bima. Hanya saja, Ia bertekad untuk memenangkan paslon nomor urut 1 itu di Bima.

“Kita akan bekerja keras dan berikan yang terbaik untuk memenangkan SuhailiAmin di Bima,” kata Umi Dinda, Sabtu (10/3).

Sebagai kader partai Golkar, Partai yang menggusung paslon Suhaili-Amin selain NasDem dan PKB. Umi Dinda menegaskan kemenangan Suhailli-Amin di Bima merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus diwujudkan. “Kita lihat kede-

(Suara NTB/uki)

Hj. Indah Dhamayanti Putri pan. Prinsipnya kita sudah siapkan strategi dan perangkatnya,” katanya.

Umi Dinda yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima ini mengaku, akan lebih memaksimalkan mesin partai. Menggerakan para kader dan anggota partai secara massif hingga akar rum-

put. “Soliditas kader dan anggota partai akan kita gerakkan semua secara totalitas,” terangnya.

Sementara Wakil Ketua Tim Pemenangan Suhaili-Amin, Provinsi NTB, H. Abdul Hafid menegaskan, Umi Dinda yang ditunjuk sebagai ketua Tim, bakal menjadi ikon kemenangan paslon Suhaili-Amin di Bima.

“Kiprah dan loyalitas Umi Dinda tidak perlu kami ragukan lagi. Umi Dinda adalah kader Golkar yang komunikatif, yang bisa menjaring massa untuk mendukung SuhailiAmin,” katanya.

Hafid mengatakan, target kemenangan Suhaili-Amin khusus di wilayah Kabupaten Bima pada kisaran 40 persen.

Kisaran tersebut sejauh ini sudah memenuhi bahkan sudah jauh melampaui.

“Jika pemilihan digelar ini, porelahan suara Suhaili-Amin di Kabupaten Bima lebih diatas 40 persen,” kata mantan Anggota DPRD Provinsi NTB dua periode ini. (uki)

Terduga Pengedar Sabu Ditangkap Dompu (Suara NTB) MH (32) terduga pengedar sabu ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu. Ia ditangkap berikut 16 poket barang haram tersebut di rumahnya di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo, Sabtu (10/3) Pukul 13.00 Wita.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan, tertangkapnya salah seorang pengedar sabu ini buah tindak lanjut informasi masyarakat, atas dugaan MH memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan sabusabu. “Informasi itu langsung ditindak lanjuti anggota dengan melakukan penyelidikan di wilayah Kempo,” kata dia kepada Suara NTB dikonfirmasi, Minggu (11/3).

Penyelidikan yang dipimpin langsung anggota Opsnal Satresnarkoba, Bripka Yusuf itu didapati informasi rumah tersangka, lantas ditindak lanjuti dengan upaya penggeledahan. Namun, sebelum masuk rumah polisi menjumpai MH tengah duduk di halaman rumahnya hingga langsung dilakukan penggeledahan tubuh, terlebih mengiringnya untuk penggeledahan isi rumah.

Hasil penggeledahan, lanjut Suhatta, ditubuh MH didapati dompet hitam berisi uang

(Suara NTB/jun)

DITANGKAP - MH (32) terduga pengedar sabu yang ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Sabtu (10/3).

Rp7.215 ribu, sementara di dalam rumahnya ditemukan 1 poket besar sabu yang disembunyikan dibawah kasur tidurnya. “BB 1 poket besar kita temukan dibawa kasur tidur tersangka,” ujarnya.

Tak cukup disitu penggeledahan berlanjut dengan menyisir halaman rumah tersangka, hingga ditempat MH duduk tadi ditemukan kotak dan botol yang sudah dilakban hitam berisi 15 poket sabu-sabu. Barang bukti lain yang juga turut disita yakni 1 timbangan sabu, 3 plastik klip transparan, 1 buah bong, 4 buah korek api gas dan rakitan, 2 buah gunting, 3 buah HP, 1 buah tempat HP, 4 sedotan air meneral bekas sedotan sabu

dan 2 buah plastik klip sisa sabu. “Selama pengeledahan itu berlangsung dan penyitaan barang bukti angota disaksikan langsung oleh Abdurrahman selaku ketua RW dan Muhdar warga setempat,” tegasnya.

Atas temuan barang bukti yang menguatkan dugaan tersangka merupakan pengedar MH langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum. Termasuk pengembangan kasus guna mengungkap jaringan lain yang selama ini meresahkan masyarakat Kempo.

“Pelaku dan BB saat ini kami amankan di Mapolres Dompu untuk di proses lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)

Makanya, kaya para tengkulak ini sekarang Kardianto

mungkinkan, perlu adanya penentuan harga pembelian tetap di tiap kecamatan.

Dengan begitu tidak ada lagi tarik ulur harga yang sebetulnya akan merugikan petani.

“Jangan sampai setiap tengkulak ini beda bawa harga, karena bisa merugikan petani kalau demikian, terutama petani yang tidak paham soal harga dan kadar air itu,” ujarnya.

Petani lainnya, Kamrin juga

mengeluhkan hal yang sama menjelang massa panen jagung tahun ini. Pasalnya harga jagung tahun sebelumnya Rp3.000 lebih/Kg sebagaimana HPP justru tiba-tiba turun di tengah tingginya biaya produksi. Untuk itu, perlu ada ketegasan pemerintah daerah dalam menjaga harga salah satu komditi unggulan ini.

“Kalau begini kan kita yang rugi, jagung kita sudah banyak yang roboh diterjang angin ditambah lagi harganya turun,” jelasnya.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar yang berusaha dikonfirmasi soal Harga Pokok Penjualan (HPP) komoditi pertanian tersebut tak menjawab telefon, Minggu (11/3) pagi. (jun)

(Suara NTB/jun)

KNALPOT BISING - Tim patroli wilayah yang dikerahkan Polres Dompu saat menindak kendaraan knalpot bising, Sabtu (10/3).

Polres Dompu Gencarkan Patroli Wilayah Dompu (Suara NTB) Tindak kriminalitas di wilayah ini terus mengancam, terutama kejahatan konvensional seperti curat, curas dan curanmor. Tak sedikit dari kasus yang terjadi membuat korbannya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif, bahkan ada yang sampai tewas di tempat.

Menyikapi ancaman tersebut jajaran Polres Dompu beberapa hari terakhir makin menggencarkan patroli wilayah. “Patroli wilayah ini kami terus gencarkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah,” kata Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., kepada Suara NTB, Minggu (11/3).

Selain menekan kemungkinan munculnya aksi kejahatan, patroli itu juga dimaksudkan untuk memetakan wilayah rawan. Terutama, di tempat umum seperti taman kota, terminal dan jalan raya yang rawan kejahatan. Harapannya, ungkap Suhatta, titik-titik itu nantinya akan menjadi fokus perhatiaan dan pengontrolan personil kedepan.

Menjamin situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif memang menjadi tanggung jawab pihaknya bersama unsur terkait. Tetapi untuk mengoptimalkan hal itu perlu partispasi aktif semua elemen, baik tokoh pemuda, masyarakat dan agama.

“Inilah bentuk kepedulian polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi keterlibatan masyarakat itu sangat penting,” ujarnya.

Patroli wilayah dengan menerjunkan puluhan personel dari berbagai satuan pada Sabtu 10 Maret malam kemarin, lanjut Suhatta, tak ditemukan hal-hal mencolok di lapangan. Beberapa titik yang diperkirakan rawan kejahatan masih terpantau aman, begitupun dengan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Meseki begitu, upaya seperti ini akan terus digencarkan, bahkan rencananya turun bersama tim gabungan TNI, Polri dan satuan lainnya. “Operasi kemarin situasi wilayah masih aman dan akan terus kami intensifkan kedepannya untuk memastikan wilayah Dompu kondusif,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Senin, 12 Maret 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pelaporan Dana Kampanye Paslon Dinilai Kurang Jujur Mesin Parpol Koalisi Ahyar - Mori Belum Panas Mataram (Suara NTB) Pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 2, H. Ahyar Abduh - Mori Hanafi (Ahyar-Mori), diketahui memiliki partai pengusung terbesar, yakni tujuh partai, atau nyaris menguasai setengah dari total jumlah kursi di DPRD NTB. Belakangan Perindo menyusul masuk memperkuat koalisi ini.

Dengan kekuatan politik yang dimiliki oleh Ahyar - Mori, maka dalam hitungan di atas kertas, maka peta politik NTB sudah dalam genggamannya, untuk memuluskan menuju kemenangan.

Namun demikian, sudah hampir genap satu bulan memasuki masa kampanye, sampai saat ini, parpol koalisi pendukung pasangan ini, belum ada nampak gerakan politik yang dilakukan oleh masing-masing parpol untuk pemenangan Ahyar-Mori.

Ketua Tim pengendali koalisi, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (10/3), membantah jika parpol koalisi pengusung, tidak bergerak. Hanya saja ia membenarkan jika mesin parpol koalisi belum bergerak maksimal.

“Mungkin kalau dibilang tidak bekerja, mungkin tidak ya. Sudah bergerak, tetapi mungkin belum terlalu kencang saja larinya. Yang jelas parpol sudah bergerak diposisi masing-masing untuk mengarap basis masing-masing,” katanya menjawab Suara NTB. Ridwan menuturkan, semua pengurus parpol koalisi barubaru ini telah bertemu untuk membahas agenda kerja politik pemenangan Ahyar-Mori. Dalam pertemuan itu, dihasilkan beberapa poin kesepakatan untuk pemenangan.

“Tanggal 6 kemarin kita sudah rapat dengan para ketua partai, ada kesepakatan, supaya kader partai ini berlari kencang, dengan diperbaharui penegasan untuk komitmen partai, sikap partai secara totalitas,” katanya.

“Dalam instruksi itu ada sanksi, katakanlah untuk Gerindra, sudah jelas, kalau tidak patuh, itu akan kita berikan sanksi sampai tingkat pemecatan. Dan jangan berharap mereka dicalonkan pada nomor yang baik. Nah PDI-P dan parpol yang lain juga akan memecat, itu kesungguhan partai,” sambungnya.

Ridwan yang juga kakak kandung Ahyar Abduh ini, optimis parpol koalisi masih solid untuk pemenangan. Menurutnya, tiaptiap partai memiliki mekanisme dan strategi sendiri dalam pemenangan. Untuk itu, dalam waktu dekat ini, semua parpol koalisi akan melakukan Rakordasus pemenang Pilkada.

“Masing-masing partai akan melakukan rakorda, kalau Rakordasus Gerindra tanggal 16, akan dihadiri oleh DPP, semua kader dan pengurus. Kemudian dari PPP tanggal 18 rakorwilnya, demikian juga dengan parpol yang lain juga begitu. Tapi yang lain saya lupa jadwalnya. Kalau PDI-P kemarin sudah dia,” jelasnya.

“Jadi Insya Allah lah, kita terus bergerak. Jadi kalau ada anggapan itu tidak benar, saya kira kita masih punya waktu ini. Kita optimis, karena kita punya calon laku dijual,” pungkasnya. (ndi)

Bogor (Suara NTB) Ketua Umum Partai Demokrat, Prof. Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada seluruh kader partai berlambang bintang mercy di seluruh Indonesia untuk memenangkan Pemilu 2019. Hal itu ditegaskan SBY di hadapan puluhan ribu kader Partai Demokrat dari tingkat kecamatan hingga provinsi di arena Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 10 - 11 Maret 2018 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat.

Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, SBY juga menegaskan Partai Demokrat akan mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden RI yang terbaik pada pemilihan 2019 yang akan datang.

Nampak turut hadir Ibu Ani Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr. Hinca Panjaitan, Ketua Komando Gerakan Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono, sejumlah pengurus harian, Dewan Kehormatan dan Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, termasuk Gubernur NTB Dr. M. Zainul Majdi.

SBY menyatakan, Rapimnas kali ini bertujuan untuk mengkonsolidaiskan struktur Partai Demokrat untuk mem-

Mataram (Suara NTB) Paslon Cagub dan Cawagub NTB 2018, dinilai kurang jujur dalam memberikan laporan dana kampanye. Dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang sudah disampaikan, hanya satu paslon yang dana kampanyenya menembus angka miliaran. Sementara tiga paslon lainnya masih berkisar pada angka ratusan juta, bahkan ada yang melaporkan puluhan juta.

Meurujuk data KPU NTB, yang diumumkan melalui SK KPU NTB, Nomor 263/ PL.03.2-PN/52/Provinsi/II/ 2018 tentang hasil penerimaan LADK para calon itu, nampak pasangan nomor urut 4 pasangan independen H Moch Ali Bin Dachlan - TGH Lalu Gede Sakti (Ali-Sakti) menjadi pasangan yang saldo rekening dana kampanyenya paling banyak, mencapai Rp 10 miliar.

Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 HM Suhaili Fadil Tohir - H Muhammad Amin (Suhaili-Amin) memiliki saldo rekening dana kampanye mencapai Rp 900 juta lebih, sementara saldo rekening dana kampanye pasangan nomor urut 3, Dr Zulkieflimansyah - Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebesar Rp 100 juta.

Sementara pasangan dengan saldo rekening terendah ialah pasangan nomor urut 2, TGH Ahyar Abduh - Mori Hanafi (Ahyar-Mori) dengan jumlah saldo di rekening dana kampanye berkisar Rp 40 juta.

Dari dana kampanye yang dilaporkan tersebut, sangat tidak realistis dibandingkan dengan aktivitas kampanye yang sudah digelar oleh para paslon. Dalam satu kali kegiatan kampanye, dengan menghadirkan massa sampai ratusan orang, diprediksi, bisa menghabiskan sampai puluhan juta.

Komisioner KPU NTB Divisi Hukum, H. Ilyas Sarbini, SH, MH, yang dikonfirmasi, menyampaikan, pihaknya sudah meminta pada para paslon untuk kembali menyampaikan laporan tengah atau perkembangan Laporan

Penerimaan dan Sumbangan Dana Kempaye (LPSDK).

“Laporan awal kan sudah, Dan paslon juga harus melaporkan LPSDK lagi, paling lambat sampai tanggal 20 April nanti,” ujarnya.

Ilyas menuturkan dengan LPSDK tersebut bertujuan untuk mempermudah KPU menghitung arus lalu lintas ke luar masuk sumbangan dana kampanyenya. “Berapa sumbangan yang diterima dan digunakan untuk apa saja dana yang diterima itu baik dalam bentuk uang barang maupun jasa. Sehingga KPU akan pantau nantinya perkembangan penggunaan dana kempanyenya sampai tanggal 20 April,” jelasnya.

Untuk tahap selajutnya, setelah itu akan dilihat lagi pada tanggal 24 Juni laporan akhirnya, dan dipastikan sudah ram-

pung semua tidak ada lagi dana yang bisa diterima dan tidak ada dana lagi yang masuk. “24 Juni selesai kempanye, 23 kan kampanye berakhir. Nah, tanggal 24 itu harus segera di laporkan,” katanya.

Namun untuk memastikan pemahaman tim paslon yang menangani dana kempaye ini sesuai tidak dengan aturan yang ada maka KPU, pihaknya akan mengundang Tim paslon untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan Narasumber dari kantor Akuntan Publik.

“Minggu depan ini kami akan undang tim yang menangani dana kampaye untuk kami bimtek dengan narasumber dari kantor akuntan publik. Artinya kita ingin memastikan cara pengisiannya sumber dana dari mana yang boleh dan berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa. Itu kan akan kita perbaharui pemahamannya,” jelas Ilyas.

Disinggung terkait sumbersumber dana yang tidak boleh diterima oleh paslon? Ilyas menjelaskan yang tidak boleh sumber dana yang melampaui

batas yang dibolehkan. Misalnya sumbangan dari badan hukum 750 juta, parpol 750 juta, dan perseorangan 75 juta. “Kalau lebih dari itu tidak boleh,” katanya.

Sumbangan yang tidak diperbolehkan adalah yang bersumber dari hasil kejahatan misalnya dari korupsi kemudian orang yang korupsi nyumbang ke paslon tidak boleh. Serta dari asing baik dari pemerintah, perorangan maupun dari badan usaha pemerintah, BUMN, BUMD. Dana kampanye paslon tersebut nantinya akan diaudit oleh auditor khusus.

“Itu kan sumber-dumber yang tidak boleh, kalau hal itu terlanjur diterima maka ada tiga cara memperlakukan.

Calon tidak boleh menggunakan. Kedua calon memberitahukan ke KPU dan yang ketiga dana yang sudah diterima itu disetorkan ke kas negara,” ujarnya. “Kita maunya memastikan pemahaman LO-nya ini, jangan sampai nanti diklaim oh KPU tidak memberikan informasi yang jelas,” pungkasnya. (ndi)

Ratusan Botol Miras Disita dari Kafe Remang-remang Mataram (Suara NTB) – Peredaran minuman keras tanpa izin berpeluang mengganggu ketertiban masyarakat.

Terlebih, sekarang ini dalam masa Pilkada serentak 2018.

Penertiban miras digalakkan untuk mengantisipasi perkelahian dan konflik sosial.

Tim gabungan kepolisian, TNI, Disperindag Kota Mataram dan Satpol PP Kota Mataram menyisir kafe remang-remang di kawasan Cakranegara, Mataram Sabtu (10/3). Belasan kafe yang menjual minuman keras tanpa izin digasak.

Beberapa kafe tersebut antara lain di kawasan Kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara Utara, Cakranegara Timur, Sweta dan Pagutan.

Dari razia tersebut, tim menyita 108 botol bir dan 48 bir hitam disita dari kafe Suandana, kafe Jembeng, kafe Kenanga,

persiapkan partai menghadapi Pemilu. Tagline Demokrat Siap untuk agenda ‘Rakyat Beraspirasi, Demokrat Memberi Solusi’.

“Uni listening session and listening forum. Agenda ini adalah mendengar apa yang diperlukan negara setelah Pemilu 2019,” tegas Presiden ke -6 RI ini.

Bagi SBY tidak ada resep lain dan jalan pintas untuk meretas jalan menuju kemenangan dalam Pemilu, kecuali pihaknya mengajak semua kader untuk berjuang baik-baik, menjunjung tinggi pemilu yang jujur adil dan demokratis. Tapi proses itu diharapkannya didukung penuh Presiden.

“Sebab kepala negara yang secara moral dan politik, bertanggungjawab atas pemilu di Indonesia,” harap SBY.

kami akan mendukung Capres dan Cawapres yang paling tepat dan baik,” ungkapnya.

Jelang akhir sambutannya, SBY mengajak secara khusus Joko Widodo untuk perjuangan bersama untuk menang. Karena dengan kebersamaan, visi dan misi yang tepat, sama dengan platform pemerintah akan sangat baik menurutnya jika disusun bersama. “Demokrat ambil bagian dari platform itu,” kata SBY memberi isyarat dukungan kepada pemerintah.

Isyarat koalisi juga diberikan gambaran SBY. Bahwa keberhasilan harus diawali dengan solid dan kuat. “Dengan partai yang berkoalisi saya percaya, ini adalah mutual respect dan mutual trust.

Koalisi adalah masalah hati.

Partai Demokrat sangat siap (kolaisi),” tandasnya.

Demokrat Bangkit Sebagai partai yang tengah membangun kekuatan, pihaknya pernah merasakan manisnya kemenangan pada Pemilu 2009 dan pahitnya masa kejatuhan Pemilu 2014. SBY mengidentifikasi ada dua penyebab. Pertama, sejumlah kader Demokrat terlibat kasus korupsi, meskipun menurut dia beberapa partai yang kadernya diproses hukum justru lebih banyak.

“Kami belajar dari pengalaman pahit itu,” tandasnya.

Kedua, Demokrat memutuskan tidak mengusung calon Presiden. “Tapi Insya Allah, dalam Pilpres 2019 mendatang,

Jokowi : “Saya Demokrat” Membuka pidato dengan gaya humor, Presiden RI Joko Widodo membalas isyarat SBY dengan mengatakan, “Saya ini seorang Demokrat,” kata Jokowi, riuh tepuk tangan pun bersahutan.

Ciri ciri pemimpin Demokrat itu diklaim ada pada diri Joko Widodo. Seperti ciri mendengar hal yang baik, mau menghargai pendapat orang lain. Hargai perbedaan tanpa harus menebar permusuhan. Kurang lebih saya memenuhi kriteria itu.

Artinya saya dan pak SBY beda tipis banget,” ujarnya dengan nada humor.

kafe Arjuna, Warung Mentari.

Sementara dari warung kaki lima disita 17 botol minuman keras tradisional jenis tuak.

Semuanya disita karena pemilik kafe tidak memiliki izin untuk menjual atau menyediakan minuman keras.

Selain itu, razia juga dilakukan terhadap prostitusi terselubung.

Sejumlah wanita ditemukan sebagai pelayan di kafe remang-remang yang terjaring razia.

Hotel Bidari, Diva Karaoke, dan Lombok Plaza karaoke juga turut menjadi sasaran. Beberapa wanita pemandu lagu diperiksa identitasnya.

Kabagops Polres Mataram, Kompol Taufik menjelaskan, operasi gabungan itu digelar dalam rangka Pilkada serentak 2018.

Selain menanggapi maraknya kafe remang-remang yang menjual miras dan menyediakan wanita.

Para wanita tersebut tidak

(Suara NTB/why)

RAZIA - Suasana razia miras di kafe remang-remang kawasan Cakranegara, Mataram, Sabtu (10/3) malam lalu. ada yang diamankan karena dari pemeriksaan di tempat mereka memiliki identitas.

“Yang kita temukan, mereka ini awalnya minta izin rumah makan. Tapi ternyata menjual menyediakan miras kepada pelanggan serta wanita penjaga minuman yang berpenampilan se-

ronok,” ujarnya di sela-sela razia.

Dia menjelaskan, penjualan miras dibatasi pada hotel bintang tiga atau restoran setara hotel bintang tiga. Sementara kafe remang-remang dilarang.

Mengenai tindaklanjutnya, Taufik mengatakan akan menyerahkan penanganan kafe tanpa

izin kepada Pemkot Mataram.

“Karena itu terkait dengan Perda. Pada dasarnya kami siap membackup. Apakah nanti penyelesaiannya kafe itu ditutup atau tidak diserahkan ke Pemkot.

Kalau untuk kasus mirasnya kita kenakan pasal tindak pidana ringan,” tutupnya. (why)

(Suara NTB/ist)

Presiden RI H. Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrat H. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) disambut puluhan ribu kader dan pengurus Partai Demokrat di SICC “Saya ini Demokrat, cuma bedanya Pak SBY itu Ketua Partai Demokrat, beda tipis kan?,” tawa puluhan ribu yang hadir menggelegar. Namun

demikian Joko Widodo sepakat bahwa agenda pemerintah dan agenda politik harus memberi manfaat bagi kepentingan umum.

Tapi akhir-akhir ini ia mengaku merasa terganggu dengan media sosial. Meski terjadi juga di semua negara, perang media sosial berbau kont-

en hoax sudah semakin mengkhawatirkan. Ia menduga konten hoax sengaja disebar untuk menjatuhkan pemerintah. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

Presiden RI Joko Widodo memukul gong tanda dibukanya Rapimnas Demokrat di Sentul, Bogor Jawa Barat.

(Suara NTB/ist)

Pidato Presiden RI Joko Widodo

(Suara NTB/ist)

Pidato Ketua Umum Partai Demokrat, H. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 12 Maret 2018

Sekongkang Siap Sambut Wisatawan Mataram (Suara NTB) – Sekongkang merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Sumbawa Barat. Fasilitas di pantai ini sudah dilengkapi, sehingga sudah sangat siap untuk menerima kunjungan wisatawan. Pemda juga merekomendasikan wisatawan untuk berkunjung ke pantai ini selain destinasi wisata Mantar dan Kenawa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata KSB IGB Sumbawanto mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan promosi untuk menjadikan Sekongkang sebagai salah satu tujuan utama wisatawan. Wisatawan dapat menikmati keindahan dan suasana di Pantai Sekongkang. Selain itu, wisatawan juga bisa melihat sekaligus mencoba olahraga selancar.

“Kita sudah siap promosikan Sekongkang sebagai salah satu destinasi wisata yang kita rekomendasikan untuk wisatawan. Kita sudah lengkapi fasilitas dan pengelolaannya dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Sekongkang ini direkomendasikan sebab merupakan salah satu destinasi wisata yang indah untuk dikunjungi apabila berkunjung ke Sumbawa Barat. Apalagi saat ini sudah ada penyeberangan langsung dari Gili Trawangan menuju Sekongkang. Sehingga bisa lebih mudah untuk diakses.

“Kita memang rekomendasikan Sekongkang untuk dikunjungi selain Mantar. Karena kita sudah benahi dan kita anggap sudah siap untuk menyambut wisatawan yang datang,” ujarnya.

Saat ini Sekongkang sudah mulai banyak dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan lokal. Fasilitasnya pun sudah dilengkapi sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Diharapkan kunjungan wisatawan bisa terus meningkat.

“Sekarang memang sudah semakin banyak wisatawan yang datang. Mereka suka berselancar. Ada juga wisatawan lokal yang datang. Ini yang sedang kita upayakan agar kunjungan dari luar itu bisa semakin banyak,” harapnya.

Pihaknya akan terus melakukan promosi pariwisata KSB, terutama bagi destinasi wisata yang sudah direkomendasikan untuk dikunjungi. Selain itu, ia juga berharap wisatawan bisa nyaman dan senang dengan kunjungannya.

“Kita berharap para pelaku pariwisata itu bisa membuat paket wisata ke Sumbawa. Sehingga kunjungan kita bisa semakin bertambah. Kita juga berharap mereka senang dan mau berkunjung kembali,” harapnya. (lin)

IGB Sumbawanto (Suara NTB/dok)

Halaman 9

Kemenpar Bantu FPT Rp 1,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Festival Pesona Tambora (FPT) merupakan salah satu kegiatan tahunan yang mempromosikan potensi wisata Tambora. FPT tahun ini juga dibantu oleh Kementerian Pariwisata RI dengan anggaran Rp 1,5 miliar. Ada banyak kegiatan yang akan meramaikan FPT 2018 ini.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S. Sos., M. Si mengatakan, setidaknya ada delapan aktivitas kegiatan yang akan meramaikan pelaksanaan FPT 2018 ini. Dimulai dari Tambora Challenge 320k dengan rute yang dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat dan berakhir di Doro Ncanga Kabupaten Dompu.

“Kita ingin Tambora ini semakin dikenal oleh wisatawan.

Sehingga masyarakat bisa

mengambil keuntungan dari keberadaan pariwisata ini,” ujarnya.

Festival Pesona Tambora 2018 ini akan diselenggarakan pada 9-11 April. Akan diisi pula dengan atraksi paralayang, seni budaya rakyat dan Barapan Kebo. Pada hari berikutnya akan ada pelepasan peserta Tambora Challenge 320 K, Barapan Ayam, dan Kuliner disajikan di Sumbawa Barat. Ada pula workshop koreografi di Istana Asi

Mbojo yang ada di Kota Bima.

“Ada banyak kegiatan yang akan meramaikan FPT. Tentu saja kegiatannya berkaitan dengan promosi Tambora,” ujarnya.

Selain kegiatan pentas seni dan budaya, dalam Festival Pesona Tambora 2018 diadakan juga trail adventure, sepeda gunung, memancing, paramotor dan kegiatan lainnya.

Seperti tahun sebelumnya, kegiatan ini juga rencananya akan dilakukan pengemba-

ngan ekonomi kreatif, penghijauan hutan kawasan Gunung Tambora, pameran produk unggulan seperti kopi tambora, pasar rakyat, dan pesta kuliner khas daerah.

Dispar mengaku optimis bisa mempromosikan Tambora sebagai salah satu destinasi wisata potensial di Pulau Sumbawa. Semua persiapan juga sudah dilakukan agar pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan baik. Apalagi kegiatan ini juga dibantu oleh Kemenpar.

“Ikon utama kita tentu saja Tambora. Kita berharap semua kegiatan yang kita persiapkan ini dapat berjalan dengan baik.

Sehingga bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan ke Pu-

lau Sumbawa di masa mendatang,” harapnya.

Sementara itu, para pelaku pariwisata menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Sebab wisatawan perlu diperkenalkan terus menerus tentang pariwisata NTB, termasuk Sumbawa.

Apalagi di Sumbawa terdapat banyak destinasi wisata, salah satunya Taman Nasional Gunung Tambora.

“Wisatawan perlu terus diedukasi dan diberikan informasi bahwa kita punya banyak potensi destinasi wisata. Salah satunya Tambora di Sumbawa.

Sehingga mereka bisa punya lebih banyak pilihan destinasi wisata saat ke NTB,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Barat Zainuddin. (lin)

Tanjung Aan, Pantai Indah untuk Liburan Keluarga Praya (Suara NTB) – Pantai Tanjung Aan merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pantai ini kerapkali menjadi tujuan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Mandalika, selain Pantai Kuta dan Pantai Seger. Ini merupakan destinasi yang indah untuk liburan bersama keluarga.

Pantai dengan pemandangan eksotis ini memberikan kesan yang menarik.

Karena bukan hanya panorama yang indah, namun airnya juga jernih. Tidak sedikit pula wisatawan yang datang menghabiskan waktu untuk berenang, berselancara ataupun sekedar mengambil gambar. Karena momen di pantai ini sangat sayang untuk tidak diabadikan.

“Setiap kali saya ke sini pasti sama keluarga. Biasanya keluarga bawa makanan dan kita makan bersama, setelah itu kita mandi di pantai,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Minggu (11/3).

Ia mengatakan bahwa ini merupakan hal yang sangat menarik untuk dilakukan bersama keluarga. Sebab pantai ini juga cukup bersahabat dengan suasananya yang menyenangkan. Selain itu airnya juga bersih dan pasirnya seperti merica.

Pantai ini membentuk setengah lingkaran dan berkelok serta dikelilingi oleh bukit-bukit. Sehingga keindahan menjadi lebih lengkap, sebab kombinasi antara pantai dan bukit sangat indah dipandang. Salah satu keunikan lain dari pantai ini yaitu butiran pasir yang lebih besar daripada pasir pantai pada umumnya. Pasir berbentuk seperti merica ini menjadi saya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sebab ketika wisatawan menyusuri pantai tanpa menggunakan alas kaki, wisatawan

(Suara NTB/lin)

TANJUNG AAN - Keindahan destinasi wisata Tanjung Aan yang cocok jadi referensi liburan bersama keluarga. akan diberikan sensasi yang berbeda.

“Bisa fotoan ramai-ramai dengan latar pantai yang bagus ini,” ujarnya.

Pantai ini juga merupakan salah satu pantai favorit bagi peselancar. Ombaknya yang terbilang cukup besar menjadikan wistawan menjadikannya sebagai spot unggulan untuk berselancar. Terlihat beberapa peselancar tengah bermain dengan cantik menggunakan papan yang banyak disewakan oleh masyarakat setempat.

Untuk dapat menikmati keindahan Pantai Tanjung Aan, wisatawan hanya

perlu membayar biaya parkir sebesar Rp 5 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp 10 ribu untuk roda empat. Ketika memasuki area sekitar pantai, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan alam dan beberapa fasilitas destinasi yang telah dibuat. Misalnya brugak (gazebo), ayunan dan lain-lain.

Selain itu, tersedia pula jasa untuk mengantar wisatawan ke destinasi lain menggunakan perahu. Misalnya ke Pantai Batu Payung. Hanya dengan Rp 100 ribu, wisatawan akan diantar

berkeliling beberapa pulau kecil yang ada di sekitar Tanjung Aan. “Pas baru datang itu sudah ada yang nawarin jasanya untuk mengantar ke pantai atau pulau lain,” ujarnya.

Setelah itu, wisatawan juga bisa naik di bukit kecil yang ada di Pantai Tanjung Aan. Di bukit ini biasanya wisatawan menghabiskan waktu untuk mengambil gambar. Sebab panorama Pantai Tanjung Aan secara keseluruhan dapat dilihat dari puncak bukit dengan ketinggian enam meter ini. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 12 Maret 2018

Halaman 10

Prof. Lalu Husni Kembali Pimpin ISNU NTB Mataram (Suara NTB) Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH, M. Hum., kembali terpilih sebagai Ketua PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) NTB Periode 2018-2022 di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (10/3).

(Suara NTB/uul)

PERNYATAAN SIKAP - Pengurus Badko HMI Nusa Tenggara dan OKP intern dan eksternal kampus, serta BEM se NTB membacakan pernyataan sikap menolak hoaks dan isu sara menjelang Pilkada 2018, Sabtu (10/3).

OKP dan BEM Se NTB Deklarasi Tolak Hoaks dan Isu SARA Mataram (Suara NTB) Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nusa Tenggara, Organisasi Kepemudaan (OKP) intern dan eksternal kampus, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seNTB menggelar diskusi bersama pada Sabtu (10/3/2017). Diskusi yang diadakan di Kedai Giyong, Kekalik ini mengusung tema merajut kebhinekaan dan merawat NKRI, terutama dalam rangka menolak hoaks dan isu sara menjelang Pilkada 2018.

Acara diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi NTB Abel Samsul Hatuina dan Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram.

Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi NTB Abel Samsul Hatuina, menjelaskan berita hoaks terbagi menjadi 3 bagian. “Berita hoaks itu dibagi 3 yaitu beritanya memang 100% bohong, kedua judulnya sengaja dibuat heboh, dan terakhir beritanya benar tetapi konteksnya salah,” paparnya.

Untuk itu, ia mengharapkan masyarakat terutama mahasiswa harus bisa melawan hoaks yang sering beredar. Apalagi peredaran berita hoaks di sosial media saat ini makin masif yang didukung oleh teknologi yang berkembang.

Dalam mengatasi peredaran berita hoaks, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan mahasiswa. “Besar harapan pemerintah pada mahasiswa dalam memerangi hoaks itu,” tambahnya.

Ia mengimbau agar masyarakat jika menemukan berita yang tidak lazim atau kontennya suatu kalangan, sudah termasuk berita hoaks. “Masyarakat harus pintar, terutama berita yang menjelekkan sesuatu,” terang Abel.

Adanya penandatanganan petisi oleh peserta diskusi, tambahnya, merupakan langkah awal yang dilakukan dalam memerangi hoaks. Selain diskusi, juga dilakukan deklarasi menolak hoaks, isu sara, ujaran kebencian (hate speech) dan mendukung pihak kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap para pelaku demi terciptanya suasana kedamaian dan situasi Kamtibmas yang kondisif menjelang pilkada damai 2018 yang juga akan digelar di NTB tanggal 27 bulan Juni mendatang.

Sedangkan Sekretaris Badko HMI Nusa Tenggara Hendri Hartawan, S.E, M.Si., mengharapkan para mahasiswa dapat mencegah isu, terutama menjelang pilkada seperti sekarang ini. “Kita mengharapkan yang hadir di sini bisa menjaga stabilitas di daerah untuk keberlanjutan pembangunan,” terangnya. Dengan menjaga stabilitas maka diharapkan dapat mencegah isu sara dan hoaks yang meningkat drastis sejak pemilu 2014 silam.

Hendri berpesan agar mahasiswa dan masyarakat agar selalu memperhatikan kebenaran link berita yang dibacanya.

“Sekaligus untuk merenungkan sekaligus menepis isu sara yang ada di NTB ini,” ujarnya. (uul)

Prof. Lalu Husni terpilih setelah para peserta Konferensi Wilayah (Konferwil) I Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) secara aklamasi memberikan dukungan penuh pada pria asal Lombok Tengah ini.

Prof. Husni yang juga Rektor Universitas Mataram ini dipilih oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari Pengurus Cabang ISNU, Dosen dan Pengajar Perguruan Tinggi dan sarjana-sarjana NU yang tersebar di Lembaga Pendidikan NU di NTB. Di hadapan peserta konfer-

wil, Ketua Umum Pengurus Pusat ISNU Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan, Prof. Husni adalah salah satu profesor NU yang cukup energik dan pantas menakhodai organisasi para sarjana Nahdlatul Ulama ini di NTB. “Sosok beliau ini saya tahu sangat tawadhu, soleh, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada NU, begitu juga kecakapan leadership-nya,” ungkap Ali Masykur.

Sementara itu, Prof. Lalu Husni dalam sambutannya mengucapkan terimakasih te-

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Pengurus ISNU NTB pose bersama usai pemilihan Ketua PW ISNU NTB periode 2018-2022, Sabtu (10/3).

Ketua Umum Pengurus Pusat ISNU Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum., tampak hadir juga sejumlah tokoh NU NTB antara lain TGH. Sohimun Faisol (Wakil Rais Syuriah PW NU

NTB) dan TGH. Mustiadi Abhar (Rais Syuriah PC NU Kota Mataram), Prof Tathok Asmuni, Prof. Dr. Suprapto, Prof. Dr. M. Tajudin dan Prof. Dr. Zainal Asikin. (dys)

Pengelolaan Ponpes Nurul Haramain Bikin Moeldoko Kagum

(Suara NTB/ist)

PANTAU - Peserta didik TK Yarsi Mataram mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk memantau kesehatan mereka. Kegiatan itu dilaksanakan sejak 9 Maret sampai dengan 16 Maret 2018.

Dikbud Tekankan Jaga Kebersamaan, Puluhan Guru Terima SK GTD Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 71 guru telah memperoleh Surat Keputusan (SK) menjadi Guru Tetap Daerah (GTD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar. Di mana sebelumnya para guru tersebut sudah terlebih dahulu memperoleh sertifikasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Dikbud Lobar, M Hendrayadi menerangkan bahwa awalnya para guru tersebut sudah memperoleh sertifikasi sebelumnya. Hanya saja di tahun 2012 terdapat regulasi baru yang menerangkan bahwa syarat untuk diangkat menjadi GTD harus berdasarkan SK kepala daerah.”Makanya keluar SK Bupati tahun 2012,” ungkap Hendra yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Namun, Hendra mengaku untuk syarat khusus dipilihnya guru tersebut menjadi GTD, ia tidak mengetahui pasti detailnya. Yang pasti sebanyak 71 guru GTD ini terdiri dari guru yang berasal dari TK, SD hingga SMP.”Kalau SMA/SMK itu masuk wewenang provinsi. Sudah dari tahun lalu kita keluarkan,” ujarnya.

Sementara itu menyinggung pemberian SK tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT), menurut Hendra akan ada tambahan dari tahun lalu. Di mana ia mengungkapkan akan ada penambahan sekitar 200 orang.Pihaknyapun sedang melakukan verifikasi tambahan dengan se-

lah dipercaya memimpin ISNU NTB. Ia berjanji akan berusaha berbuat yang terbaik untuk ISNU NTB dan membawanya lebih maju, sehingga azas kemanfataannya bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya warga Nahdlyin di NTB. “Seraya kita berikhtiar memajukan NU dan ISNU, tak lupa kita juga meminta dukungan dan doa para alim ulama agar ISNU semakin maju dan para pengurusnya diberikan kekuatan oleh Allah dalam mengemban amanah ini,” ujarnya.

Selain dihadiri langsung oleh

bijaksana mungkin untuk memilih yang benar-benar berhak.”Jangan sampai ada yang berhak dapat, tapi karena kekhilafan manusia sehingga terlewati,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya berencana untuk melakukan pembayaran tunjangan melalui non tunai. Hal inipun merupakan salah satu cara untuk menghindari pandangan kemungkinan terjadinya pungli apabila dilakukan dengan cara manual.”Kita sudah merencanakan, tinggal berk-

oordinasi dengan pihak bank,” pungkasnya.

Terkait penambahan pemberian SK insentif bagi 100 tenaga kependidikan tahun ini, Hendra menegaskan tahun ini diakomodir sekitar 100. Namun menurut nya jika dibandingkan yang belum tentu masih belum ideal sebab jumlahnya mencapai 1.000 orang yang belum. Menurutnya untuk menuntaskan ini harus diakomodir paling tidak lebih banyak lagi. (her)

TK Yarsi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Mataram (Suara NTB) TK Yarsi Mataram menggelar pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 9 sampai dengan 16 Maret 2018 itu bertujuan untuk memantau kesehatan peserta didik TK Yarsi.

Kepala TK Yarsi, Baiq Nurul Hidayati, pada Sabtu (11/3) menjelaskan tujuan dari kegiatan itu memantau status kesehatan terutama pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Sebanyak 17 orang anak-anak peserta didik TK Yarsi mengikuti pemeriksaan kesehatan itu.

“Juga mengetahui minat dan bakat peserta didik sejak dini,” ujarnya.

Melalui pemeriksaan kesehatan itu, juga bisa dilakukan penanganan lebih awal jika terjadi ketidaknormalan yang dialami peserta didik. Terutama bila ada keterlambatan pertumbuhan bisa secepatnya diberikan stimulasi baik oleh orang tua maupun guru. “Sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak-anak bisa optimal,” harap Nurul.

Nurul mengatakan, ada tiga tahap pemeriksaan kesehatan kepada anak-anak TK Yarsi, pertama pemeriksaan fisik oleh dr. Ike Sastrawati di klinik bale sehat STIKES Yarsi Mataram. Kedua, pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan dengan DDST II oleh tim keperawatan anak.

Dan, ketiga pemeriksaan psikologi minat bakat oleh psikolog , Rias Pratiwi.,M.Psi. di klinik psikologi STIKES Yarsi Mataram.

Selain itu, TK Yarsi juga menekankan pendidikan agama dalam kesehariannya. Termasuk juga menekankan pada hafalan surat pendek.

Sejak pagi hari, anak-anak berbaris masuk kelas.

Di kelas diawali dengan berdoa. Setelah itu pada pukul 08.30, anak-anak dibawa ke Masjid untuk salat Dhuha dan melatih hafalan juga. (ron)

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku terkagumkagum dengan kehidupan, filosofi, moto, dan sistem pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada, Mataram, ketika ia mengunjungi pondok tersebut, Jumat (9/3).

Hal itu disampaikannya di hadapan lebih dari lima ribu santri pondok pesantren yang telah menungguinya sejak selepas Salat Jumat. Moeldoko mendapatkan penjelasan panjang lebar dari pengasuh pondok Tuan Guru Haji Hasanain Juaini tentang bagaimana sistem pendidikan di pondok ini dikembangkan. Yaitu, untuk melatih anak-anak siap menghadapi kehidupan yang mengglobal.

“Mereka kita didik, kita ajari, supaya apa yang mereka kuasai kompatibel dengan globalisasi,” ujar TGH. Hasanain.

Salah satu bentuk kompatibilitas dengan dunia global adalah, santri-santri yang sudah memenuhi syarat diharuskan juga memiliki paspor, sehingga mereka sudah siap menjadi penduduk global. Ponpes Nurul Haramain ini juga menjadi salah satu pelopor Ujian Nasional Berbasis Komputer.

“Sebelum diterapkan secara nasional, kami yang lebih dahulu memulainya pada tahun 2000,” ujar Tuan Guru Hasanain. Jauh sebelum orang bicara tentang perpustakaan digital, pondok pesantren ini sudah mendigitalisasikan buku-buku yang mereka punyai. “Kami scan satu per satu. Pada waktu itu jumlahnya sekitar 58 ribu judul buku,” terang penerima Ramon Magsaysay Award tahun 2011 itu.

Berwawasan Lingkungan “Di sini, anak-anak juga kita ajari untuk mengolah sampah sendiri. Tiap bulan, sampahsampah ini juga menghasilkan uang, sehingga dari sampah ini,

biaya untuk membayar tenaga pengolah sampah dapat tertutupi,” jelas sang Tuan Guru.

Anak-anak juga diajar mandiri, mengemudi mobil, berkebun, karena semua lulusan pondok ini disiapkan untuk menjawab tantangan dunia. Istilahnya, “Nurul Haramain for the world.” Mereka juga memiliki stasiun radio sendiri, yang dikelola oleh para santri.

Ketika pondok pesantren ini akan dianugerahi sebagai pondok pesantren berwawasan lingkungan, Tuan Guru menolaknya. “Karena seharusnya semua pondok harus berwawasan lingkungan, harus peduli kepada alam,” kata Tuan Guru.

Dengan jumlah santri lebih dari 10 ribu siswa yang tinggal dalam asrama, dapat dibayangkan bagaimana manajemen pondok ini dikelola. Tanpa pemanfaatan teknologi, sudah pasti manajemennya akan ruwet.

Sebelumnya, dalam salat Jumat di Masjid Nurul Mu’min, Lembuak, Narmada, Moeldoko menyampaikan bahwa masjid dan pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan bagi masyarakat, selain sebagai tempat ibadah.

“Masjid bukanlah tempat yang tepat untuk membangun faksi-faksi dan memperjuangkan kepentingan politik praktis,” kata Moeldoko. Ia pun punya catatan baik tentang masjid di seluruh NTB, yang menurut data yang dipunyainya berjumlah 5.371 buah.

“Saya datang ke NTB ini, salah satunya untuk mengawal program strategis nasional, memeriksa apakah ada yang kurang atau ada yang dibutuhkan koordinasi lebih jauh. Apakah ada program yang memerlukan percepatan, sekaligus menampung masukan-masukan, kritik, dan usulan dari berbagai pihak,” kata Moeldoko. (r/*)

(Suara NTB/ist)

RIBUAN SANTRI - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Pimpinan Ponpes Nurul Haramain, TGH. Hasanain Juaini, berpose di hadapan ribuan santri ketika ia mengunjungi pondok tersebut, Jumat (9/3).

STIE AMM Gelar Kompetisi Debat Ekonomi 2018

(Suara NTB/ist)

Kadis Dikbud M. Hendrayadi menyalami guru yang menerima SK.

(Suara NTB/ist)

SALAMI - Kadis Dikbud M. Hendrayadi bersama kabid di Dinas Dikbud memberikan sambutan pada momen penyerahan SK pada GTD yang berhak menerima.

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM menggelar acara Kompetisi Debat Ekonomi 2018. Acara yang bertajuk “Mewujudkan Generasi yang Berdaya Saing dan Berkualitas Untuk Ekonomi Global” ini diselenggarakan Senat Mahasiswa bidang Keilmuan dan Penalaran dan telah berlangsung pada hari Jumat (10/3) dan Sabtu (11/3) yang lalu.

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Syaiful Amri, S.Pd., M.Pd., yang juga menjadi pembina dan pengarah acara, menjelaskan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjaring mahasiswa yang berkompetensi di bidang ekonomi.

“Selain menunjukkan kompetensi mereka tentang perekonomian, mahasiswa yang tampil dalam debat ini diharapkan mampu memberikan argumen berdasarkan kajian literatur yang valid, sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan ekonomi yang diberikan oleh dewan juri,” katanya.

Mengenai kriteria peserta yang tampil dalam lomba debat kali ini, Amri menjelaskan mahasiswa yang diikutsertakan telah melalui pendaftaran dan bantuan seleksi oleh para dosen pembimbing ademik dari masing-masing program studi dan angkatan. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa materi yang diperlombakan dalam kompetisi debat ini diambil berdasarkan materi pembelajaran kuliah yang dikaitkan dengan informasi perekonomian yang sedang terjadi saat ini.

DEBAT Kompetisi Debat Ekonomi (KDE) Senat Mahasiswa STIE AMM Mataram yang dilaksanakan Jumat (10/3) dan Sabtu (11/3).

(Suara NTB/ist)

“Adapun materi yang dibahas dalam debat ini mencakup permasalahan ekonomi mikro, makro, moneter, internasional dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai harapan dari hasil pelaksanaan debat ini, Amri menjelaskan ajang ini adalah sebagai persiapan kompetisi ke tingkat yang lebih tinggi. “Tentu besar harapan saya agar para mahasiswa dan kelompok yang keluar sebagai juara nantinya bisa diikutsertakan di ajang kompetisi debat tingkat NTB dan bukan tidak mungkin di tingkat nasional. Oleh karenanya peran institusi juga sangat diharapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada mereka melalui bimbingan dan persiapan lainnya,” pungkas Amri.

Melalui kompetisi debat ini, mahasiswa medapatkan hadiah berupa uang

tunai dan sertifikat penghargaan. Acara ditutup Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM. Dalam pidato penutupnya Umar Said mengingatkan pentingnya pemahaman ekonomi saat ini oleh para mahasiswa. Dirinya juga sangat mengapresiasi para peserta debat, karena acara berlangsung dengan lancar dan masing-masing kubu baik pro dan kontra dapat menerima hasil keputusan dengan toleransi dan lapang dada.

Selain itu Umar Said pun berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus diadakan sehingga dapat memotivasi para akademisi untuk meningkatkan prestasinya terlebih saat ini STIE AMM sudah mulai menjalin kerjasama internasional dengan beberapa kampus di Malaysia seperti Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK) dan Kolej Universiti Poly-Tech Mara (KUPTM). (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 12 Maret 2018

Kota Bima Belum Serahkan Daftar Nama Atlet Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Dearah (Popda) NTB akan digelar di Mataram, 2530 Maret mendatang. Hingga, Minggu (11/4) sudah sembilan kabupaten/kota yang mendaftar atau menyerahkan entry by name atlet. Kecuali Kota Bima yang belum mendaftar.

Zigi

Peluang Zigi Ikut Pelatnas Berakhir Mataram (Suara NTB) Peluang Ahmad Zigi Zaresta Yuda masuk dalam tim Pelatnas Karateka Indonesia persiapan Asian Games sepertinya telah berakhir. Pasalnya, hingga tanggal 10 Maret lalu tidak ada surat dari PB FORKI tentang pemanggilan atlet peraih medali perak SEA Games 2017 itu untuk ikut Seleksi Nasional (Seleknas).

“Sampai saat ini tidak ada surat pemanggilan Seleknas untuk Zigi. Dan sejauh ini kami tidak tahu menahu keberadaan Zigi,” ucap Sekum Pengprov FORKI NTB, Ahwan yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (11/3).

Sebagaimana diberikan sebelumnya, PB FORKI akan memanggil sebanyak 29 atlet untuk mengikuti Seleknas atlet karate Indonesia persiapan Asian Games 2018 di Jakarta, 10 Maret 2018. Namun hingga tanggal 11 Maret kemarin belum ada surat dari PB FORKI terkait pemanggilan atlet unggulan NTB itu untuk mengikuti Seleknas.

Menurut Ahwan, bila atlet NTB akan dipanggil mengikuti Seleknas ataupun Pelatnas maka pihak PB FORKI akan menyampaikan surat tembusan kepada Pengprov FORKI NTB. Namun sayangnya sejauh ini FORKI NTB tidak menerima surat tembusan terkait akan dipanggilnya Zigi ikut Pelatnas.

Menurut Ahwan, pihak PB FORKI tidak mungkin memanggil kembali Zigi mengikuti Pelatnas. Pasalnya, atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu telah mengundurkan diri dari Pelatnas. ”Tidak mungkin PB FORKI memanggil kembali Zigi masuk Pelatnas, karena Zigi sudah mengundurkan diri dari Pelatnas,” jelas Ahwan.

Dijelaskan Ahwan, pihak FORKI NTB sangat kecewa setelah mengetahui Zigi mengundurkan diri dari Pelatnas. Padahal FORKI NTB berupaya meyakinkan PB FORKI agar Zigi dapat dipanggil kembali ke Pelatnas. Dan yang mengecewakan lagi, keberadaan Zigi saat ini belum diketahui oleh FORKI NTB. “Kami sudah menghubungi Zigi, tapi tidak bisa dihubungi.

Seharusnya Zigi datang ke kami (FORKI NTB) bila ada persoalan, sehingga kami bisa mencarikan jalan keluarnya. Tapi sekarang ini kita tidak tahu dimana Zigi berada,” jelasnya. (fan)

Demikian disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (11/3) kemarin. “Kota Bima janjiannya kirim namanama atletnya besok,” ucapnya.

Mantan Kadis Kehutanan Pemprov NTB ini mengatakan bahwa hingga kemarin telah sembilan kabupaten/kota

yang sudah menyerahkan entry by name atlet. Kecuali Kota Bima belum menyerahkan entry by name atlet.

Sembilan kabupaten/kota yang sudah mengajukan entry by name atlet itu adalah Kota Mataram, Lombok Barat (Lobar), Lombok Timur (Lotim), Lombok Tengah (Loteng), Kabupaten Lombok Utara

lah atlet yang sama yakni 99 atlet, disusul Kabupaten Bima, Sumbawa dan Lotim samasama mengitim 85 atlet, kemudian Dompu 80 atlet, KSB 76 atlet dan Lombok Barat paling sedikit atletnya yakni 75 atlet.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Popda 2018 merupakan ajang penjaringan atlet pelajar NTB yang dipersiapkan mengikuti Popwil 2018. Multi event tingkat pelajar NTB ini akan mempertandingkan sebanyak 8 cabor yakni sepak bola, bola voli, bola basket, pencak silat, bulutangkis, tenis lapangan, tenis meja dan sepak takraw. (fan)

Danrem Semangati Atlet Tinju Asian Games asal NTB Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., selaku Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir (Pertina) NTB berkunjung ke tempat latihan tim tinju Asian Games di Manado Sulawesi Utara, Sabtu (10/3).

Dalam lawatan tersebut, Ketua Pertina NTB bertemu seluruh atlet tinju nasional yang berasal dari berbagai daerah, termasuk asal NTB yang sedang melakukan pemusatan latihan untuk kejuaraan Asian Games. Seperti Huswatun Hasanah kelas 60 Kg dan Ainun Azizah kelas 51 Kg. Pada kesempatan tersebut, Farid menyampaikan maksud kunjungan untuk memberikan support kepada para atlet tinju nasional pada umumnya dan atlet tinju NTB khususnya yang masuk kedalam tim tinju nasional.

“Kunjungan ini saya lakukan agar mereka para atlet tinju khususnya dari NTB memiliki kekuatan mental dan motivasi yang tinggi sehingga tetap semangat dalam berlatih dengan harapan masuk sebagai juara,” kata Danrem.

“Selamat berlatih untuk meraih prestasi yang lebih baik, jaga fisik dan kesehatan selama latihan, tetap solid dan semangat dalam berlatih,” pesan orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut.

Ketua Umum Pertina NTB pada kesempatan itu memberikan dana pembinaan kepada kedua atlet tinju NTB tersebut.

Hadir dalam kunjungan Danrem itu, Ketua Umum PB Pertina Brigjen Pol Jhoni Asadoma, Ketua Pengprov Pertina Sulut Wenny lumintut, Pelatih Nasional Asal Bali, Pelatih Nasional Asal NTB Muhamad Ali dan seluruh atlet tinju nasional dari berbagai daerah se-Indonesia.

Sebelum meninggalkan tempat latihan, Danrem dan seluruh atlet menonton video rekaman tentang tehnik para petinju-petinju lama yang bisa dijadikan sebagai bahan mengasah kemampuan. (ars/r/*)

Kegiatan Dispora Awali HUT Lobar Ke-60

Ribuan Peserta Ikuti Senam Massal dan Jalan Sehat Giri Menang (Suara NTB) Ribuan Pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) beserta anak-anak sekolah, guru, dan warga sekitar Kantor Pemerintahan tumpah ruah melakukan senam dan jalan sehat.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Lobar ini diselenggarakan di halaman dan jalan seputaran tiga kelurahan pada Jumat (9/3). Acara ini menjadi penanda dimulainya semarak perayaan menyambut Hari Ulang Tahun Kab. Lobar yang ke-60 yang jatuh pada setiap tanggal 17 April.

Pada kesempatan itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi memberikan sambutan bahwa perayaan HUT Lobar menjadi tradisi tahunan yang dilaksanakannya pemda.

“Sesuai tradisi tahunan, jalan sehat ini mengawali seluruh rangkaian kegiatan menyambut hari jadi Lobar,” ujarnya sambil menyatakan bahwa ulang tahun kali ini harus lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya.

Saswadi pun berkenan ikut senam massal dan melepas peserta jalan sehat. Dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq dan Kepala Dispora H. Ilham, ia melepas para peserta jalan sehat dengan mengibarkan bendera start warna biru.

Jalan sehat dimulai setelah seluruh peserta yang didominasi pelajar dan guru melakoni senam massal yang dipandu oleh seorang instruktur senam yang profesional. Rute yang harus dilalui peserta sesuai keputusan panitia rute jalan protokol di Kota Gerung yang membelah tiga kelurahan yang ada di jantung ibu kota Giri Menang itu.

Seusai menempuh rute kurang lebih tiga kilometer itu, sesampai garis finish seluruh peserta sudah siap menunggu pengundian door prize dengan hadiah yang cukup menarik. Panitia menyediakan hadiah berupa beberapa unit sepeda gunung dan puluhan bingkisan menarik lainnya.

Ditemui usai jalan sehat, Sekda HM Taufiq menyatakan HUT Lobar kali ini bertemakan “Untukmu Lombok Barat”, kemeriahan HUT ini dilaksanakan secara sederhana dimulai dari tanggal Maret berakhir tanggal 29 April.

“Senam dan jalan sehat ini merupakan awal dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan,” jelasnya.

Kegiatan yang diadakan sendiri hampir sama dengan HUT tahun lalu,ada core event dan supporting event dengan total 29 kegiatan lebih.

Yang wajib dilaksanakan, sidang paripurna istimewa untuk mengevaluasi 1 tahun pemerintahan. Berlanjut setelah pembukaan ini hampir tiap minggu ada kegiatan-kegiatan perayaan HUT seperti zikir dan doa ber-

(KLU), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dompu, Sumbawa dan Kabupaten Bima.

Satu-satunya daerah yang belum menyerahkan entry by name atlet adalah Kota Bima.

Belum tahu apa alasan Kota Bima belum menyerahkan entry by name atlet. Namun Informasi yang diterima Dispora NTB, Kota Bima akan mengir-

imkan data atletnya sebelum batas waktu yang ditentukan.

Dalam hal ini panitia Popda memberikan batas waktu hingga tanggal 15 Maret bagi kabupaten/kota yang belum menyerahkan nama-nama atletnya.

Bila lewat dari batas akhir pendaftaran makan Kota Bima tak dapat ambil bagian di Popda tahun 2018.

Sementara dalam pendaftaran itu terlihat KLU paling banyak mengirim atletnya di Popda. Jumlah atlet KLU sebanyak 101 atlet. Selanjutnya terbanyak kedua yakni Kota Mataram dan Loteng dengan jum-

Pjs. Bupati Lobar, H. L. Saswadi dan Sekda Lobar, H. M. Taufiq didampingi Kadispora Lobar, Ilham, saat melepas gerak jalan sehat mengawali rangkaian perayaan HUT Lobar ke 60.

Pjs. Bupati Lobar, H. L. Saswadi dan Sekda Lobar, H. M. Taufiq didampingi Kadispora Lobar, Ilham, bersama segenap kepala SKPD saat senam massal.

Sekda Lobar, H. M.Taufiq didampingi Kadispora Lobar, Ilham, dan pimpinan SKPD di Lobar saat jalan sehat. sama 1000 anak yatim, begitu juga kegiatan forest trekking dan job fair. Kemudian disiapkan jadwal yang sifatnya rekreatif. Pelaksanaan HUT ini tetap berjalan ditengah pemda juga menyambut pelaksanaan Pilkada.

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lobar, Ilham menyatakan, Dispora Lobar mengawali kegiatan HUT Lobar dengan mengadakan senam masal dan gerak jalan sehat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemassalan olahraga di dinas terkait.

“Ini dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahraragakan masyarakat sehingga dharapkan

masyarakat menjadi gemar dan cinta berolahraga sehingga tumbuh budaya berolahraga untuk memiliki hidup yang sehat dan berkualitas.”

Jumlah peserta sendiri lebih dari 4 ribu orang, sebab dari 4 ribu kupon yang dicetak sudah habis. Selain kegiatan ini, pihaknya akan mengadakan kegiatan lain seperti lomba futsal antar pelajar SMP sederajat negeri dan swasta se kabupaten Lobar, lomba ini akan dibuka pekan depan. Lalu dilanjutkan lomba voli tingkat SMA sederajat negeri dan swasta se kabupaten Lobar. Lomba ini diadakan untuk mencari benih-benih yang nantinya akan dibina oleh Dispora Lobar. (her)

(suarantb/penrem)

BERSAMA PETINJU NTB – Ketua Umum Pertina NTB, Kol.Inf. Farid Makruf (kiri) sedang berpose bersama dua petinju NTB, Ainun Azizah (satu dari kanan) dan Huswatun di penampungan atlet Pelatnas di Manado. Hadir juga pelatih tinju pelatnas asal NTB, Muhammad Ali dan Binpres Pertina NTB, Kapten Inf. Jamhur.

SUARA NTB

Senin, 12 Maret 2018

Halaman 12

Bedah Buku Karya Peggy Melati Sukma

(Suara NTB/ist)

DEKLARASI - Para pemuda yang mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Zul-Rohmi di Pilkada NTB dan pasangan H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moestofa (Fiddin) di Pilkada Lotim, Jumat (9/3).

Pemuda Pringgabaya Deklarasi untuk Zul-Rohmi dan Fiddin Selong (Suara NTB) Kelompok pemuda yang tergabung dalam Relawan Sahabat NTB di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (9/3), mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah ( Zul-Rohmi) dan pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Lombok Timur H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moestofa (Fiddin).

Relawan Sahabat NTB untuk

Zul-Rohmi dan Fiddin melakukan deklarasi secara resmi di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Deklarasi dilakukan oleh perwakilan tiaptiap dusun dan desa di Kecamatan Pringgabaya. Kemudian ada juga 100 lebih relawan muda yang berinisiatif mendukung Zul-Ro-

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA DR1726A NOKA/ NOSIN: MHF21KF40-01152829/5K9204296 AN. RUDI MARDIAYANTO HG DSKTR JL. AA GDE NGURAH MENUJU JL. AIRLANGGA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR3204BK NOKA/NOSIN : MH1JF12199K630741/ JF12E-1635004 AN. NI KADEK DESY FEBRIANTINI HLG DSKTR JL. YOS SUDARSO KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA JUPITER DR3987HG NOKA/ NOSIN: MH331B004BJ696328/695769 AN. JUANADA HLG DSKTR MATARAM

hmi dan Fiddin untuk mewujudkan NTB Gemilang dan Lotim Baru.

“Kami Relawan Sahabat NTB untuk Zul-Rohmi dan Fiddin Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur menyatakan dukungan kepada Zul-Rohmi untuk NTB dan Fiddin untuk Lombok Timur. Kami mengakomodir seluruh dusun dan desa sekecamatan Pringgabaya Lotim, kami akan mengepung wilayah Pringgabaya dengan semangat perubahan dan kemajuan untuk NTB dan Lotim,” kata Ketua Relawan Sahabat NTB untuk Zul-Rohmi dan Fiddin Kecamatan Pringgabaya Lotim, Junaidi Putrabaya.

Junaidi Putrabaya yang juga mantan aktivis pemuda mahasiswa Lotim ini mengatakan mereka punya alasan kuat untuk menetapkan hati mendukung Zul-Rohmi untuk NTB dan Fiddin untuk Lotim. Mereka

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

merasa punya kesamaan semangat dan harapan baru pada kedua paslon ini baik untuk NTB dan Lotim. Kedua paslon menurut dia mampu merepresentasikan semangat dan harapan kaum muda.

Junaidi menyebut Zul-Rohmi adalah paslon yang tepat untuk melanjutkan ikhtiar Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di NTB yang telah sukses membangun daerah ini selama 10 tahun memimpin. Kemudian Fiddin menurut Junaidi memiliki visi dan misi yang bagus dan bermasa depan. Di mana Fiddin memiliki komitmen kuat untuk mendorong Kabupaten Lotim yang baru dan maju.

“Kami dari Relawan Zul-Rohmi dan Fiddin sudah mengorganisir dan mengkonsolidasikan kekuatan muda Lotim untuk memenangkan paslon ZulRohmi untuk NTB Gemilang dan Fiddin untuk Lotim Baru.

Kami akan mengkoordinir kerja politik di basis kecamatan dan tingkat desa sampai ke dusun. Bahkan sudah ada sebagian di basis TPS masingmasing. Kami akan mendorong politik bersih dan santun, politik bermasa depan gemilang dan baru,” ujar Junaidi. (r/*)

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Mataram (Suara NTB) Acara bedah buku karya Peggy Melati Sukma digelar pada Sabtu (10/3) di Lombok Epicentrum Mall (LEM). Buku dengan judul Kujemput Engkau Disepertiga Malam merupakan buku ke tujuh yang ia tulis.

Ditemui pada sesi wawancara, Peggy Melati Sukma yang di dampingi oleh ibu Hj.Erica Zainul Majdi beserta General Manager dari Lombok Epicentrum Mall, Salim Abdad, Peggy dengan nama hijrahnya Khadijah itu menjelaskan tentang prosesnya dalam pembuatan buku. ‘’Buku ini adalah buku islami yang ke tujuh yang saya buat dan hasil penjualannya akan saya donasikan salah satunya untuk anak-anak korban di jalur Gaza,’’ katanya.

Karena programnya sudah sangat banyak, maka membutuhkan pembiayaan yang banyak pula. ‘’Maka dari itu bagian dari cara kami membiayai program ini adalah dengan mendonasikan bantuan kami lewat buku. Uang dari penjualan buku ini tidak saya ambil.

Semua dana dari buku Kujemput Engkau Disepertiga Malam berkontribusi hampir 80 persen dari pembiayaan pembangunan sekolahsekolah anak-anak disabilitas di jalur gaza,’’ katanya.

Menurut Peggy, buku ini sudah 16 kali cetak ulang. ‘’Insya Allah dalam menggalang sedekah sampai sekolah itu selesai ada kontribusinya pada buku ini. Selain buku itu dihasilkan dengan proses yang panjang. Jujur saja ada banyak penulis yang mencari nafkah bukan dari menulis buku,

tapi dia ingin menyampaikan pemikirannya yang berkontribusi pada kehidupan dan kemudian hasil buku ini dikontribusikan balik untuk berjalannya kehidupan yang lebih baik. Itulah hal yang saya lakukan dengan buku, semoga saya bisa menulis terus, Insya Allah dengan izin Allah tentunya. Kalau Allah tidak izinkan, ya saya tidak bisa apaapa,” ungkapnya.

Khadijah, sapaannya, menjelaskan bahwa proses pembuatan buku ini sebenarnya luar biasa dan Insya Allah buku saya, saya tulis dengan tangan saya sendiri. ‘’Dan luar biasanya buku Kujemput Engkau Disepertiga Malam ini, real ngetiknya lima setengah hari. Tapi untuk referensi dan mengumpulkan kitab-kitabnya kita butuh waktu satu bulan,’’ tuturnya.

Peggy mengakui sebenarnya bukan penulis, tapi pembaca. ‘’Karena buat saya membaca itu adalah bagian dari darah daging saya. Umur tiga setengah tahun sudah bisa baca, tetapi dua puluh satu tahun saya berkiprah, Allah belum izinkan saya untuk menulis buku. Sekarang saya diberikan izin dari-Nya. Allah juga tahu kapan momentumnya goncangkan hati saya dan kemudian ikhtiar itu saya lakukan, dan subhanallah dan Allah ridho memindahkan

saya dari jalan hidup yang dulu sangat modern ke hidup di jalan yang lebih baik,’’ lanjutnya.

Peggy Melati Sukma menerangkan, Allah terus memberikan kesempatan-kesempatan baginya untuk menulis buku, dan masya Allah, luar biasa, sampai buku terakhir saya pengantarnya ditulis oleh Dr.TGH Muhammad Zainul Majdi. Saya kayak mimpi. Luar biasa, saya menyebutnya bukan pengantar, tapi nasehat dari seorang guru,” tuturnya.

Dalam buku setebal 395 halaman, Peggy menceritakan tentang hijrahnya dan dia menyebutnya ini adalah sebuah kisah pergulatan batin, Hj. Erica Zainul Majdi memberikan bendapatnya setelah membaca buku ini. “Setelah membaca buku ini saya merasa ini kisah saya, kisah kita semua, jadi saya seperti membaca buku tentang saya. Harapan saya juga untuk yang sudah dan akan membaca buku ini merasakan hal yang sama seperti saya dan kita dengan izin Allah dapat berhijrah bersama-sama, Peggy pun menambahkan harapannya setelah para pembaca membaca buku ini saya serahkan semuanya pada Allah,.

Tentunya Allah ingin hambahambaNya menjadi lebih baik, bisa mencapai jannah,” harapnya. (r)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

(Suara NTB/ist)

BEDAH BUKU - Acara bedah buku Kujemput Engkau Disepertiga Malam karya Peggy Melati Sukma yang dihadiri Hj. Erica Zainul Majdi di Mataram.

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO),Krmlmran:PT.LenkoSurya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 12 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Senin, 12 Maret 2018

RADIO

SUARA NTB

Halaman 14

SUARA NTB

Senin, 12 Maret 2018

Masyarakat Bima Beri Gelar Dae Eho untuk Ahyar Abduh Dari Hal. 1 Hal ini tak terlepas dari kerinduan masyarakat Bima atas sosok yang telah bertekad membangun persatuan di tengah berbagai kepentingan yang ada, lewat slogan “NTB Untuk Semua”.

Ahyar Abduh mengawali roadshow-nya di dua kabupaten, pertama di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Ia menghadiri sejumlah kampanye dialogis yang dipadati para pendukungnya.

Peserta yang hadir dalam kegiatan kampanye dialogis kali ini tidak kurang dari 1.000 orang di masing-masing kabupaten, kota.

Masyarakat Bima ingin berjumpa secara langsung dengan Ahyar Abduh. Sampai-sampai, gelar “Dae Eho”, panggilan penghormatan masyarakat Bima dinobatkan kepada Ahyar Abduh karena diperlakukan sebagai tamu kehormatan.

Dalam penyampaian visimisinya, Ahyar-Mori mengatakan, janji kerja pemerintahan berlanjut selama lima 5 tahun, jika masyarakat Bima memilih pasangan Ahyar-Mori. ‘’Janji kerja kami pasangan Ahyar-Mori diantaranya adalah pelayanan dan fasilitas rumah sakit rujukan kelas 1 (A) di Kabupaten Bima, serta memastikan kawasan sadar budaya Mbojo tetap dilestarikan dengan pembentukan100 desa wisata,” janji Ahyar kepada ribuan masyarakat Bima yang hadir.

Secara keseluruhan, pasangan Ahyar-Mori telah mencanangkan tak kurang dari tujuh program mercusuar Pulau Sumbawa. Diantaranya adalah akan dibangunnya Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) dan Islamic Center di Pulau Sumbawa.

Dua program itu merupakan program kerja yang akan di-

lakukan paslon nomor urut 2 ini apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018-2023.

Terkait pembangunan Islamic Center di Pulau Sumbawa, Mori Hanafi dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu menegaskan bahwa program ini mungkin dibangun dengan melihat kemampuan keuangan Pemprov NTB saat ini.

Politisi yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPRD NTB ini memperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 400 miliar.

Sejumlah terobosan menurutnya bisa ditempuh untuk memastikan tersedianya anggaran tersebut.

“Yang jelas, selama ada keinginan dan kebersamaan, Insha Allah pasti ada jalan,” tegasnya.

Selain Islamic Center dan RSUP NTB di Pulau Sumbawa, Mori Hanafi juga mengutarakan rencana membangun Gelanggang Olah Raga (GOR) berstandar nasional.

Menurut Mori Hanafi, anggaran untuk pembangunan GOR diperkirakan mencapai Rp 300 miliar dan pembangunan ini juga sangat penting untuk peningkatan prestasi olahraga di Pulau Sumbawa.

Mori menegaskan, apa yang menjadi program pembangunan untuk masyarakat Pulau Lombok dan Sumbawa, bukanlah semata keinginan pasangan Ahyar-Mori.

Program-program mercusuar ini menurutnya lahir dari proses penyerapan aspirasi masyarakat yang panjang, disertai kajian dan pertimbangan para pakar dan tokoh yang bersinergi dengan pasangan Ahyar-Mori. (tim)

Perhatikan Sekolah Swasta Dari Hal. 1 Menjadi persoalan serius yang banyak dikeluhkan warga adalah,masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta. Madrasah dan pondok-pondok pesantren.

Sekolah swasta terkesan masih terabaikan karena fokus pemerintah pada sekolah negeri. Bantuan-bantuan pemerintah sebagian besar dialamatkan ke sekolah negeri. Sementara madrasah dan pondok pesantren yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perjalanan sejarah justru diabaikan.

Seperti diungkapkan salah seorang warga dari Desa Gerung, Mustafa yang juga seorang kepala lingkungan di Gerung dalam sesi dialog langsung dengan Ali BD. Dikatakan, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah swasta seadanya. Nasib guru madrasah seperti diabaikan begitu saja.

Pasangan Calon Gubernur Independen diketahui juga memiliki program ke depan.

Harapannya, semua program yang direncanakan Ali BD hanya sekadar wacana belaka.

Selaku kepala lingkungan, diminta pula agar Gubernur NTB nantinya memperhatikan pula nasib para kepala lingkungan sebagai garda terdepan dalam menjalankan semua program pemerintah.

Menanggapi pertanyaan dan aspirasi warga ini, Ali BD menegaskan, semua program yang disampaikannya bukan sekadar kata-kata. Program yang akan dilakukannya ketika mendapat amanah menjadi Gubernur NTB nanti adalah program yang sebelumnya sudah dilaksanakan ketika memimpin Lombok Timur.

Ali BD mempesilakan untuk mengkroscek sendiri bagaimana bantuan pemerintah kepada madrasah, lembaga panti asuhan, TPQ, musala maupun masjid yang ada di Lotim. Setiap tahun Bupati Lotim ini menyiapkan Bansos Rp65 miliar, jauh lebih besar dari Bansos yang disediakan Pemerintah Provinsi yang hanya Rp35 miliar dalam setahun.

Lebih jauh bicara antara sekolah negeri dan swasta, Ali BD juga menjelaskan, pemerintah tidak boleh membedakanbedakannya. Tanpa kehadiran sekolah swasta khususnya Ponpes, maka NTB maupun Indonesia akan gelap gulita.

Kabupaten Lombok Timur sendiri jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) hanya tiga. Sedangkan madrasah swasata mencapai 130. Jikalau pemerintah tidak memperhatikan sekolah swasta kemudian mereka membubarkan diri, maka dijamin daerah akan gelap gulita.

Bagi Amaq Asrul mengatakan, perhatian terhadap sekolah swasta atau Ponpes baik sarana prasarana pendukung proses belajar serta nasib para guru di dalamnya dikatakannya wajib menjadi perhatiannya. Ia juga menegaskan, pasangan Ali-Sakti

telah menyiapkan program beasiswa sebesarRp 60 miliar per tahun. Untuk mahasiswa S1 (sarjana), S2 (pascasarjana) dan S3.

Dengan rincian nantinya, masing-masing mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa S1 sebesar Rp10 juta, S2 Rp 20 juta dan S3 Rp 30 juta. ‘’Tidak hanya pendidikan mahasiswa, para dokter juga akan kita sekolahkan setahun minimal 100 dokter spesialis. Pemerintah provinsi tidak boleh lagi membiarkan ada warga NTB yang berobat ke RS Sanglah Bali,kita harus malu,’’ tegas pria yang dikenal dengan sebutan Amaq Kake tersebut.

Sementara untuk perhatian terhadap Kepala Lingkungan maupun Kepala Dusun terkait insentif yang dikeluhkan. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan bupati atau walikota. Jika memang pemerintah daerah tidak mampu menyediakan anggaran bagi perangkat desa atau kelurahan tersebut, maka provinsi siap memberikan bantuan.

Untuk program bantuan modal usaha, Ali BD meminta masyarakat tidak perlu khawatir.Ia mengaku program ini akan terlaksana ketika ia mendapat amanah memimpin NTB nanti. Caranya dengan membentuk lembaga keuangan provinsi yang akan mendapat bantuan anggaran sebesar Rp100 miliar per tahun.

TGH Lalu Gede Sakti mencoba membandingkan NTB dengan Negeri Yordania. Negeri yang sempat disinggahi Cucu Maulana Syeikh ini sewaktu menimba ilmu. Dituturkan, Yordania umlah penduduknya sekitar 6 juta jiwa mirip kondisi penduduk di NTB. Hanya saja, di negara tersebut, sumber daya alamnya tidak semelimpah di NTB.Tidak ada tambang seperti di NTB.Area pertanian juga tidak seluas NTB. Tanahnya tidak terlalu subur.

Akan tetapi, masyarakat Yordania kata Rektor Universitas Hamzanwadi Mataram, ini hidup warganya sejahtera. Menurutnya, apa yang adadi NTB jauh lebih baik di negeri tersebut. Bukan karena persoalan subur atau SDA-nya melimpah.

Tapi rakyatnya bisa sejahtera hanya bermodal pendidikan dan pariwisata.

Kondisi NTB yang seperti saat ini, sambung Gede Sakti sudah sepatutnya jauh bisa lebih maju dari Yordania.Bersama dengan Ali BD, amanah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur nantinya yang akan diemban siap akan memperjuangkan pendidikan dan kesehatan yang labih baik. (rus)

Halaman 15

Rohmi : Melayani dan Berpihak pada yang Lemah SEPANJANG Jumat (9/3) yang lalu, dari 20 lokasi silaturahmi yang dijadwalkan dengan masyarakat di Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Calon Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilahsemakin banyak mendengar dan juga menyaksikan sendiri fakta di lapangan tentang keadaan masyarakat di sana. Menurut Rohmi, masih perlu kerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian tinggi pada pemerintah. ‘’Situasi ini meneguhkan tekad saya agar ke depan bisa berbuat yang sebaik-baiknya untuk memenuhi harapan

masyarakat itu,’’ Calon Wakil Gubernur NTB yang berpasangan dengan Calon Gubernur, Dr.H.Zulkieflimansyah (Dr.Zul).

Dalam dialog dengan warga di Dusun Gersik, Kediri, Lombok Barat, Ibu Rosa mengeluhkan banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapat pelayanan yang layah di rumah sakit. Karena mereka tidak memiliki KIS dan BPJS. ‘’Mohon agar diperhatikan. Juga usahausaha kecil yang terpaksa tergantung dan terlilit utang pada bank rontok,’’ ujar Ibu Rosa.

Menanggapi hal ini, Rohmi mengatakan bahwa hal tersebut akan dijawabnya dengan komit-

men. ‘’Untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan akses keuangan dan bantuan modal bagi pedagang kecil. Pendataan menjadi hal penting agar bantuan tepat sasaran dan program berdaya guna.’’ ‘’Saya bersama Doktor Zul, Insya Allah mendapat Ridha Allah SWT dalam memimpin NTB akan bekerja keras bersama masyarakat untuk melayani masyarakat. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan segala daya yang dimiliki pemerintah daerah,’’ katanya. Namun demikian tetap harus ada prioritas yakni melayani dan berpihak pada yang lemah. (*)

Wacana Pilkada oleh Dewan Mencuat

Hindari Sanksi

Disdik Pastikan Terapkan PPDB Sistem Zonasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menegaskan akan menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di tahun 2018 ini. Hal itu sesuai denga ketentuan dari pemerintah pusat.

“Kami sudah pasti menerapkan PPDB sistem zonasi di tahun 2018. Kalau tahun lalu ada pengecualian. Kalau tahun ini tidak ada pengecualian, maka kita harus terapkan sistem zonasi,” ujar Kepala Disdik Kota Mataram, H. Sudenom, akhir pekan lalu.

Mulai saat ini, katanya, pihaknya akan segera melakukan sosialiasasi aturan rombel dan zonasi.

Sudenom menegaskan, tidak akan lagi ada sekolah yang menerima siswa melebihi kapasitas, karena akan ada sanksi, bahkan

sampai tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Terlebih lagi adanya aturan cukup ketat di Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Sesuai dengan pasal 24 Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ketentuan untuk rombel di jenjang pendidikan SMP yaitu di dalam satu kelas, jumlah peserta didik paling sedikit ialah 20 dan paling banyak ialah 32 peserta didik. Sekolah yang melanggar aturan itu sendiri akan dikenakan sanksi, seperti data PTKdan jam mengajar guru tidak bisa disinkronisasi. Dampaknya guru tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi, siswa tidak akan terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN), dan sekolah tidak akan mendapatkan dana BOS.

“Sekarang kita sosialiasasikan agar masyarakat tahu, agar aturan itu seusia dengan apa yang kita berikan besok. Kita akan sosialisasikan awal, agar masyarakat tidak ngotot seperti tahun lalu,” ujar Sudenom.

Sudenom menekankan, kesadaran masyarakat pada aturan PPDB sangat penting. Pihak sekolah, menurutnya akan mudah saja menerapkan aturan, tapi jika masyarakat tetap ngotot, itu yang tidak baik.

“Maka harus tegas memang, di tahun kemarin memang ada pengecualian, kalau tidak ada aturan pengecualian, maka kita akan tegaskan. Sekolah tertentu kelebihan siswa, itu dampak dari masyarakat yang ngotot masuk ke sekolah tertentu,” pungkasnya. (ron)

TGH Mahyudin: Ada yang Luar Biasa pada Ali BD Dari Hal. 1 Saat itu, tuturnya, TGH. Mahyudin tidak menyangka Ali BD akan menjamu masyarkat begitu banyak usai turun dari masjid saat momentum malam puncak peringatan Tahun Baru Islam. Kala itu ada acara makan malam bersama dengan para tuan guru.

Dikira, hanya tuan guru yang dijamu. Akan tetapi, ribuan warga yang datang mendapat suguhan yang sama.

Kecintaan Ali BD terhadap rakyat ini ditunjukkan dengan kepeduliannya terhadap rakyat.

Tidak pilih kasih. Begitupun terhadap tuan guru. Tidak ada perbedaan antara tuan guru satu dengan yang lainnya.

Ali BD juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dalam memimpin. Pada awal masa pemerintahannya sebagai Bupati Lotim, Ali BD

sudah mengeluarkan kebijakan zakat. Zakat yang diperuntukkan untuk fakir miskin ini jelas sangat luar biasa. Perda Zakat yang sudah dibuat menunjukkan komitmen besar dan ketegasan dari seorang pemimpin untuk menjalankan satu rukun Islam.

Zakat selama ini kerap diabaikan. Bahkan kerap tidak dilaksanakan. Ali BD sudah mengingatkan pentingnya menjalankan ajaran Islam secara lebih sempurna. Rukun Islam tidak saja syahadat, salat, puasa dan haji. Ada zakat yang juga wajib dilaksanakan. Zakat yang sudah berhasil dilaksanakan di era kepemimpinan Ali Dachlan di Lotim telah banyak membantu orang lemah.

TGH. Mahyudin mengutip salah satu Firman Allah yang artinya, ‘’masuk Islamlah kamu secara keseluruhan”. Tatkala

Rasulullah SAW menyampaikan ayat tersebut, ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah. Saya mau masuk Islam dan melaksanakan Islam itu secara keseluruhan, kecuali ada dua ya Rasulullah.

Nabi bertanya, “apa itu”, .’’

“Sadaqah dan jihad” kata sahabat. Rasulullah kemudian menjawab “..tidak bisa, kalau Islam tidak dikerjakan secara keseluruhan walaupun kamu haji dan salat, tidak mengerjakan sedekah maka kamu tidak bisa masuk surga.’’

Apa yang telah dilakukan Ali BD sebagai kepala daerah disambut baik TGH Mahyudin.

Ia mengaku merasa sangat gembira dengan penerapan zakat di Lotim apalagi bisa lebih luas implementasinya.

Karenanya, TGH Mahyudin Mu’ni mendukung Amaq Asrul menjadi calon Gubernur NTB 2018-2023 mendatang. (rus)

Pemegang Saham Sepakat Tak Gunakan JPN Dari Hal. 1 ‘’Dalam RUPS kemarin memang Pemprov menyatakan niatnya untuk menggunakan JPN karena sudah berlarutlarut. Tetapi saya selaku penerima kuasa gubernur mewakili Pemprov NTB menyampaikan itu,’’ kata Chairul di Mataram, Minggu (11/3) sore.

Seperti diketahui, komposisi kepemilikan saham Pemda di DMB, sebesar 40 persen Pemprov NTB, 40 persen KSB dan 20 persen Kabupaten Sumbawa. Karena mayoritas pemegang saham belum menganggap perlu menggunakan JPN sesuai hasil RUPS-LB. Maka sesuai keputusan RUPS-LB, Pemprov juga bersikap menunggu sampai terealisasinya sisa uang penggantian investasi sebesar Rp 408 miliar tersebut ditransfer ke DMB. ‘’Untuk sementara kita tunggu sampai realisasi surat pernyataan MDB itu sampai Maret,’’ imbuhnya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini menjelaskan, MDB menyebut dana hasil penjualan saham tersebut sebagai penggantian investasi. Dari sisi bisnis, uang hasil penjualan saham sebenarnya tidak ada. Karena PT. MDB yang membeli saham 24 persen di

PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengalami kerugian.

MDB membeli saham 24 persen dengan harga Rp 8,6 triliun. Kemudian saham 24 persen itu dijual dengan harga Rp 4,2 triliun. Artinya, MDB mengalami kerugian sekitar Rp 4,4 triliun. Mengenai uang sebesar Rp 469 miliar lebih yang diberikan MDB ke DMB disebut sebagai uang penggantian investasi. ‘’Itu nilai dari perusahaan DMB sebagai mitra koalisi Multi Capital di dalam MDB sebesar Rp 469 miliar,’’ sebutnya.

Dari Rp 469 miliar dana penggantian investasi yang akan diberikan MDB, baru ditransfer ke DMB sebesar Rp 61 miliar lebih. Sehingga masih ada sisa sekitar Rp 408 miliar yang dijanjikan akan dilunasi Maret ini. Mengenai penggunaan uang ini nantinya akan dibahas dalam RUPS tahunan PT. DMB yang akan dilaksanakan paling lambat Juni mendatang.

Terpisah, Direktur Utama PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MM mengatakan ada dua keputusan dalam RUPS-LB tersebut. Pertama, seluruh pemegang saham sepakat bahwa dana Rp 61 miliar lebih yang sudah masuk ke rekening PT. DMB belum dibagi

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Calon Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah saat silaturami dengan warga Kediri, Lombok Barat.

sampai terpenuhinya seluruh dana pengganti investasi sebesar Rp 469 miliar tersebut. ‘’Atau sampai dilaksanakannya RUPS tahunan selambatlambatnya Juni 2018,’’ jelasnya usai RUPS-LB di Mataram, Sabtu (10/3) sore.

Kemudian, RUPS-LB juga memutuskan belum dipandang perlu untuk menggunakan JPN. Karena Pemprov NTB, KSB dan Kabupaten Sumbawa beserta Direksi dan Komisaris PT. DMB bersama-sama melakukan upaya terbaik untuk meminta kepada PT. Multi Capital dan atau PT. MDB merealisasikan komitmen sesuai surat PT. MDB No. 003/ NTB/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 prihal penyelesaian kewajiban PT. MDB. ‘’Dalam surat sampai dengan Maret. Kita akan berkomunikasi dengan mereka apakah kita akan datang ke Jakarta atau mereka akan kita beritahukan,’’ katanya.

Dalam RUPS-LB PT. DMB tersebut, Pemprov NTB diwakili Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM. Sementara Pemda KSB dan Sumbawa dihadiri langsung Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Bupati KSB, H.W. Musyafirin. (nas)

DPRD Loteng Dorong Pusat Gelar Referendum Praya (Suara NTB) Wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD kembali mencuat, seiring dengan bergulirnya tahapan pilkada serentak tahun ini. Besaranya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pilkada menjadi salah satu alasan, kenapa kemudian pemilihan kepala daerah dipertimbangkan untuk dikembalikan ke DPRD. “Sah-sah saja kalau kemudian pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Karena konstitusi negara juga mengatur hal itu,” ungkap anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng), Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Minggu (11/3).

Menurutnya, pilkada secara langsung maupun pemilih melalui DPRD, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi yang pasti, kedua sistem tersebut diakui dan sah di negara ini.

Di mana dalam UUD 1945 mengatakan sistem demokrasi Indonesia ialah demokrasi perwakilan. Di mana rakyat memberikan mandat kepada wakilnya untuk menyuarakan semua

hal. Termasuk dalam hal memiliki kepala daerah, bahkan kepada negara.

Di satu sisi, Indonesia juga mengatur sistem presidensial. Di mana rakyat memiliki ruang yang luas untuk menentukan pilihan, soal kepala daerah maupun presiden. “Kalau menggunakan sistem perwakilan, maka proses pemilihan kepala daerah akan jauh lebih efektif dan efisien. Dan, yang pasti daerah tidak perlu mengelauarkan anggaran yang begitu besar untuk menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.

Begitu juga halnya dengan sistem pemilihan langsung. Memang dari sisi pelaksaan kurang efektif serta efisien dan berbiaya mahal. Tapi rakyat bisa menentukan pilihannya secara langsung, siapa pemimpin pilihannya. Hanya saja, pada sistem pemilihan langsung tersebut rakyat dituntut lebih cerdas dan rasional dalam memilih. “Kondisi kita sekarang, dengan sistem pemilihan langsung ini rakyat sudah menentukan pilihan dengan cerdas dan rasional? Ini yang jadi persoalan,” ujarnya. (kir)

Dipulangkan Paksa Dari Hal. 1 Pemulangan paksa mesin combain merupakan bagian dari upaya penyelidikan kasus dugaan korupsi pada program bantuan alsintan yang saat ini tengah dilakukan Kejari Loteng. ‘’Sebenarnya ada dua mesin combain yang informasi berada di Pulau Sumbawa. Satu sudah kembali beberapa waktu lalu. Satu mesin lagi, kita pulangkan paksa, lantaran tak kunjung kembali,’’ ungkap Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH.MH., kepada Suara NTB, Minggu (11/3).

Pemulangan paksa mesin combain dilakukan pada Jumat (9/3) malam. Pihaknya datang langsung ke lokasi tempat mesin disimpan di Pulau Sumbawa dan langsung dibawa pulang. Untuk selanjutnya diamankan di kantor Dinas Pertanian Loteng guna memudahkan proses penyelidikan.

“Mesinnya sekarang kita minta diamankan sementara oleh pihak Dinas Pertanian.

Supaya memudahkan proses penyelidikan,” terangnya.

Hasan mengaku, sebelumnya kelompok tani penerima bantuan mesin combain mengaku kalau mesin tersebut sudah kembali beberapa waktu lalu. Hal itupun sudah dilaporkan ke Dinas Pertanian oleh kelompok tani bersangku-

tan. Setelah kembali, mesin tersebut katanya tengah dioperasikan di Lombok Barat.

Namun pihaknya tidak percaya begitu saja, sehingga pada Jumat sore pihaknya berangkat ke Pulau Sumbawa untuk mengecek keberadaan mesin tersebut. Dan, ternyata benar kalau mesin tersebut masih di Pulau Sumbawa dan belum dibawa kembali oleh kelompok tani bersangkutan.

Ia menjelaskan, penyelidikan program bantuan alsintan bagi kelompok tani di Loteng tahun 2017 tersebut, kini difokuskan pada dugaan penjualan bantuan oleh kelompok tani penerima. Pasalnya, dua mesin combain yang berada di Pulau Sumbawa informasinya sudah dijual oleh kelompok tani penerimanya. “Tapi ini masih informasi awal dan masih terus kita dalami,” ujarnya.

Ada tiga jenis bantuan alsinta yang diterima lebih dari kelompok tani di Loteng. Masing-masing mesin combain sebanyak 8 unit ditambah 99 unit traktor serta lebih dari 100 mesin pompa air. Bantuan tersebut ada yang berasal dari pemerintah pusat serta ada juga yang berasa ldari Pemkab Loteng.

Sejauh ini jaksa sudah memeriksa puluhan kelompok tani penerima program guna mengungkap indikasi penyimpangan pada program tersebut. (kir)

Fokus Ketahanan Pangan Dari Hal. 1 anggaran untuk NTB. ‘’Saya ndak tahu diskresinya Pak Menteri. Yang jelas prioritas beliau dua tahun terakhir SDA, intinya untuk memastikan ketahanan pangan,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Ia menyebutkan, dua proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah pusat 2019 mendatang. Yakni, Bendungan Meninting di Lombok Barat (Lobar) dan Bendungan Beringin Sila Kabupaten Sumbawa. ‘’Memang itu prioritasnya. Sedangkan yang lain-lain sifatnya untuk Bina Marga, menjaga kemantapan jalan saja,’’ katanya.

Untuk kemantapan jalan

negara, lanjut Ardhi sudah mencapai 93 persen. Sehingga alokasi anggaran dari pusat untuk penanganan jalan negara sudah mulai berkurang. Beberapa tahun sebelumnya, alokasi APBN untuk penanganan jalan nasional di atas Rp 1 triliun. ‘’Tapi untuk tahun depan masih ada untuk penyelesaian standarisasi jalan nasional yang dari Tanjung-Sembalun segera dimantapkan, untuk lebar dan sebagainya,’’ katanya.

Selain itu lanjutan jalan ke Samota, menuju dermaga Ai Bari. Ardhi menambahkan, pembangunan akses jalan menuju KEK Mandalika tetap jadi prioritas. Yaitu akses jalan Tanjung - Mataram - KEK Mandalika. Serta akses jalan dari Lombok International Airport (LIA) - Kuta Mandalika. (nas)

Pusatkan Rapat Umum di Bima, Suhaili-Amin Bertekad Wujudkan Pemerataan Dari Hal. 1 Selain ribuan pendukung dan simpatisan, kampanye paslon yang diusung Partai Golkar, PKB dan Nasdem ini juga dihadiri, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima yang juga ditunjuk Ketua Tim Pemenangan SuhailiAmin Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Kemudian mantan Bupati

Bima, Drs H. Syafruddin M. Noer, Ketua Partai Nasdem Kabupaten Bima, Raihan Anwar, Ketua Partai Nasdem Kota Bima, Mutmainah serta para politisi senior lainnya.

Paslon nomor urut 1 bertekad mewujudkan pemerataan dalam segala sektor apabila diberikan kepercayaan atau amanah oleh masyarakat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

Karena Cagub Suhaili menilai pembangunan dan pelayanan berbagai sektor di NTB terjadi ketimpangan dan tidak ada pemerataan. Terutama di daerah-daerah yang berada di pulau Sumbawa.

“Persoalan ini menjadi atensi khusus bagi kami ke depan.

Visi-misi yang kami memujudkan pemerataan yang berkeadilan,” katanya dalam jumpa pers di aula Hotel Mutmainah Kota

Bima, Sabtu (10/3).

Selain itu, pihaknya juga akan berupaya memujudkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Karena kata dia, pembentukan PPS merupakan cita-cita dan harapan masyarakat di Pulau Sumbawa selama ini.

“Cepat atau lambat pembentukan PPS ini tergantung dari pemimpin,” terang Suhaili didampingi Cawagub, Muh. Amin.

Dalam visi-misinya juga,

Suhaili mengaku akan fokus meningkatkan pelayanan serta perbaikan layanan terhadap masyarakat. Karena baginya sosok seorang pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat. ‘’Kami ingin jadi pelayan dan pesuruh rakyat. Menjadi pelayan dan melayani mereka secara proporsional, wujudkan citacita harapan dan keinginan masyarakat yang adil dan proporsional,’’ pungkasnya (tim/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 12 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Larangan Bawa Motor bagi Siswa Masih Sebatas Imbauan Mataram (Suara NTB) – Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang belum memiliki Surat Izin

Mengemudi (SIM) diakui sebatas imbauan. Pasalnya, saat ini sistem transportasi di NTB belum memadai, sehing-

ga menyulitkan transportasi siswa dari sekolah dan menuju ke sekolah.

Hal itu disampaikan Kepa-

la Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin.

Ia mengakui sistem transportasi yang terintegrasai sampai ke perumahan masih belum memadai. Hal ini membuat sulitnya akses siswa ke sekolah jika tidak menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. “Kita belum punya sistem transportasi yang memadai,� ujarnya.

Menurutnya, larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM itu masih sebatas imbauan. Larangan itu diberlakukan mulai tahun ajaran 2017/2018. Ketentuan itu tertuang melalui surat edaran gubernur tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Berbunyi sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundangundangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki SIM. Suruji menjelaskan, semangat dari imbauan itu untuk membangun kesadaran anak agar tertib dalam berlalulintas. Terutama jangan membawa kendaraan bagi siswa yang belum memiliki SIM. Selain itu, juga untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan.

Sejauh ini sekolah-sekolah sudah menerapkan aturan itu. Namun demikian, dari pantauan masih banyak siswa yang tidak memiliki SIM, menitipkan sepeda motornya di lahan milik warga sekitar sekolah.

Sebelumnya, Koordinator Pengawas pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) LobarMataram, Joni Y. Moa mengakui salah satu contoh di sekolah yang berada di Bengkang dan Sekotong, Lombok Barat (Lobar), rata-rata siswa jauh dari sekolah. Sehingga wajib mereka membawa alat komunikasi dan sepeda motor.

Namun, sekolah di sana sudah bekerja sama dengan kepolisian. Ketua yayasan juga mengumpulkan orang tua untuk membicarakan hal ini. (ron)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257