Edisi Selasa 12 Februari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 12 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 279 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Anggaran Tak Siap

NTB Minta Penundaan Rekrutmen P3K

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan 10 pemda kabupaten/kota meminta penundaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke pemerintah pusat. Permintaan penundaan rekrutmen P3K tersebut akibat beberapa faktor, salah satunya anggaran yang belum siap untuk melakukan seleksi maupun membayar gaji P3K. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., mengatakan permintaan penundaan rekrutmen P3K berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota. Pemprov NTB melalui BKD melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan Kepala BKD kabupaten/kota membahas tentang rekrutmen P3K. “Kita melakukan rapat koordinasi menyamakan persepsi terkait dengan kebija-

kan pusat yang memang terkesan mendadak. Kita adakan rakor berkaitan dengan ini untuk menyamakan arah dan tindakan kita,” kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB usai rakor di Kantor BKD NTB, Senin (11/2). Dalam rakor tersebut, ungkap Fathurrahman, ada Pemda kabupaten/kota yang menolak pelaksanaan rekrutmen P3K, karena berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Namun ada juga yang tetap

mengusulkan ke pusat mengenai rekrutmen P3K. Selain alasan anggaran yang belum tersedia dalam APBD murni 2019. Pemprov

NTB dan Pemda kabupaten/ kota meminta penundaan rekrutmen P3K, karena data eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi perlu divalidasi lagi. Data eks honorer K2 sebanyak 7.162 orang yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) perlu divalidasi lagi by name by address. Bersambung ke hal 15

”

Kita melakukan rapat koordinasi menyamakan persepsi terkait dengan kebijakan pusat yang memang terkesan mendadak. Kita adakan rakor berkaitan dengan ini untuk menyamakan arah dan tindakan kita,

H. Fathurrahman (Suara NTB/dok)

TO K O H Wajib Capai Target

KO M E N TTAA R

TP4D Periksa Kapal ”Fiberglass” Senilai Rp24 Miliar Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) turun ke lapangan, mengecek perkembangan pekerjaan fisik proyek kapal latih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Nilai proyek senilai Rp 24 miliar itu ditargetkan selesai akhir pekan ini sesuai dengan konrak.

Pemprov Targetkan Pertumbuhan Industri Menengah 3,55 Persen Achmat Juri (Suara NTB/why)

Harapkan Pendakian Segera Normal SEJAK ditutupnya pendakian ke Gunung Rinjani akibat gempa bumi, Juli 2018, diakui berdampak luas. Bukan saja berdampak terhadap ekonomi tetapi juga sosial. Pemprov NTB mengharapkan pendakian ke Rinjani melalui jalur Sembalun dan Senaru dapat segera normal kembali. “Akan dibuka sesuai perkembangan. Tidak bisa kita prediksi. Karena disurvei terus jalur itu,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/2). Bersambung ke hal 15 H. Chairul Mahsul (Suara NTB/dok)

TP4D terdiri dari unsur Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, Itwasda Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB. Tim turun lengkap, menghadirkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berkomunikasi langsung dengan TP4D di lokasi. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pengembangan industri olahan menjadi fokus utama Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Dalam lima tahun ke depan, ditargetkan 3,55 persen Industri Kecil Menengah (IKM) meningkat menjadi industri menengah. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM., menjelaskan target pengembangan industri tiap tahun nantinya dijabarkan dalam RPJMD. “Ini masih rancangan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

PERTEMUAN - Suasana pertemuan BPBD NTB dan Dinas Perkim bersama para pengusaha penyedia material RTG di Posko BNPB, Senin kemarin.

Aplikator Diingatkan Patuhi Kesepakatan Material RTG

(Suara NTB/dok)

INDUSTRI MENENGAH - Industri menengah menjadi prioritas Pemprov NTB untuk dikembangkan. Dalam lima tahun ke depan, Pemprov NTB menargetkan industri menengah tumbuh 3,55 persen.

Mataram (Suara NTB) Puluhan pengusaha dilibatkan untuk pengadaan material pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Senin (11/2). Pemerintah bersama TNI memberi peringatan, agar material disediakan dua hari setelah tanda tangan Surat Perjanjian

Kerjasama (SPK). Pertemuan dengan aplikator berlangsung di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Catur Warga Mataram, dihadiri Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Bersambung ke hal 15

Didominasi Perempuan, Buta Huruf Picu Kemiskinan Aktivis perempuan mendorong Pemprov NTB agar tetap memprioritaskan program pengentasan buta huruf atau buta aksara. Pasalnya, angka buta huruf di NTB masih tinggi mencapai 12,58 persen berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018. DARI data tersebut, angka buta huruf didominasi kaum perempuan mencapai 16,58 persen. Sedangkan lakilaki sebesar 8,14 persen. Menurut Koordinator Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) NTB, Nurjanah, buta huruf dapat berdampak terhadap kemiskinan dan kekerasan ter-

hadap kaum perempuan. “Dampaknya kemiskinan perempuan. Dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Melek baca tulis salah satu cara perempuan berdaya,” kata Nurjanah dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/2). Berdasarkan data BPS, angka buta huruf perempuan paling banyak di Lombok Tengah mencapai 23,52 persen.

Kemudian Lombok Barat 22,02 persen, Lombok Utara 21,32 persen, Lombok Timur 16,92 persen, Bima 15,56 persen dan Dompu 10,33 persen. Selanjutnya angka buta huruf pada perempuan di kabupaten/kota lainnya berada di bawah 10 persen. Seperti Kota Bima 9,28 persen, Kota Mataram 8,76 persen, Sumbawa 8,04 persen dan Sumbawa Barat 6,12 persen. Nurjanah mengatakan pada periode pertama kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, 2008-2013, telah dibuat program angka buta aksara menuju nol (Absano). Program Absano menja-

di salah satu fokus Pemprov pada saat itu. Sehingga digelontorkan banyak anggaran untuk mengentaskan angka buta huruf di NTB. Menurutnya, program Absano perlu dilanjutkan. Selain melakukan evaluasi terhadap program tersebut sebelumnya. ‘’Targetnya seperti apa, Kenapa tidak dianggarkan sekarang sementara faktanya masih tinggi angka persentase perempuan dan lakilaki yang belum bisa baca tulis, Bersambung ke hal 15

Nurjannah

(Suara NTB/dok)

KAPOLDA NTB Irjen Pol. Achmat Juri mewanti-wanti jajarannya untuk maksimal menyelesaikan kasus korupsi, baik yang tunggakan maupun mengungkap kasus baru. Sebab setiap kasus sudah dipatok anggarannya. “Indeks per kasus kalau tidak salah antara Rp25 juta sampai Rp250 juta. Sudah diplot anggarannya,” sebutnya ditemui usai upacara serah terima jabatan Kabid Humas Polda NTB, Senin (11/2). Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/TP4D)

CEK - Tim TP4D saat mengecek kondisi salah satu kapal dalam tahap penyelesaian di galangan kapal Desa Kebon Ayu, Lembar, Senin (11/2).

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

Gerakkan Kader Posyandu KELURAHAN Kekalik Jaya sedang berupaya melaksanakan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan melakukan gotong royong dan membudayakan 3M yaitu menguras, menutup dan mengubur. Sampai hari ini belum ditemukan adanya masyarakat korban penyakit DBD. Lurah Kekalik Jaya, H. Fathurrahman mengatakan, sudah menyampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat pada saat musyawarah kelurahan (Muskel) dan musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) untuk upaya pencegahan DBD. “Melakukan gotong royong dan melaksanakan 3M di masyarakat, untuk barang-barang yang tidak beguna,” ujar Fathurrahman, Senin (11/2). Program 3M dan gotong royong untuk kebersihan lingkungan ini sudah mulai berjalan, dan program tersebut tidak hanya sementara dilaksanakan tetapi dikembangkan secara berkelanjutan di masing-masing lingkungan masyarakat. “Sudah kita mulai, masyarakat sudah mulai untuk bergotong royong mulai hari Minggu kemarin,” katanya. Sampai dengan hari ini belum ada masyarakat yang terkena penyakit DBD. Pasalnya, kader-kader Posyandu selalu melakukan pemantauan terhadap kehidupan masyarakat. Jika ditemukan masyarakat yang terkena DBD, maka kader Posyandu akan segera melaporkan ke Kelurahan untuk berkoordinasi dengan pihak Puskesmas untuk melakukan tindakan setelah ada korban. “Untuk sejauh ini belum ada informasi dari kader kami, karena terus dipantau terus oleh kaderkader Posyandu,” beber Fathurrahman. Sementara permintaan fogging saat ini belum ada dari masyarakat. Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dengan memanfaatkan TPS yang sudah disediakan, agar terciptanya kehidupan bebas dari serangan penyakit DBD. “Kami sangat menyarankan untuk melakukan pola hidup bersih untuk terutama mencegah penyakit DBD,” harapnya. (mhj) H. Fathurrahman (Suara NTB/mhj)

Kurangi Pengangguran PERDA pemberdayaan koperasi diharapkan dapat memberikan efek domino bagi sektor lainnya. Anggota Pansus Pemberdayaan Koperasi pada DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., optimis Perda pemberdayaan koperasi yang diinisiasi oleh DPRD Kota Mataram ini, salah satunya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sehingga jumlah pengangguran dapat dikurangi. ‘’Pikiran kita, kalau koperasi berdaya, tentu berkaitan dengan tenaga kerja. Karena dalam kegiatan operasional koperasi itu tentu butuh tenaga kerja,’’ katanya usai rapat dengan Dekopinda Kota Mataram, Senin (11/2). Seperti diketahui, data dari Pemkot Mataram menyebutkan bahwa dari 600 koperasi di Kota Mataram, yang betul-betul sehat hanya 50 koperasi. ‘’50 itu kan hanya persepsi,’’ cetusnya. Suriadi berharap, tidak ada koperasi yang tidak sehat di Kota Mataram. Namun demikian, koperasi tidak saja diharapkan sehat tapi juga mandiri dari segi permodalan dan jenis usaha. Dengan demikian, koperasi dapat berbuat lebih maksimal. ‘’Kalau unit usahanya bertambah, kan tentu akan menambah tenaga kerja. Sehingga jumlah pengangguran dapat dikurangi,’’ demikian politisi PAN ini. Adanya dua pasal yang dianggap Dekopinda menjadi roh perkoperasian di Kota Mataram, masing-masing soal pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan pemberian porsi 10 persen keterlibatan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah, rupanya Suriadi belum sepenuhnya setuju. ‘’Kalau soal BLUD ini, saya sendiri belum terlalu sependapat,’’ akunya. ‘’Kita ini bicara soal koperasi, kenapa kita harus membentuk BLUD,’’ tegasnya. Karena bagaimapun, kalau BLUD terbentuk, turunan dari itu harus ada UPT (Unit Pelayanan Teknis). Sedangkan Pemkot Mataram sudah memiliki Perda tentang OPD baru. Pada bagian lain anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini mengapresiasi pelibatan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa dengan porsi 10 persen dari total kegiatan di lingkup pemerintahan. Suriadi sepakat, harus ada dana bergulir untuk menopang eksistensi koperasi di Kota Mataram. ‘’Jadi, koperasi yang sehat namun tidak mandiri ini kita berikan dana bergulir. Siapa tahu dengan diberikan dana bergulir, mereka bisa mandiri,’’ demikian Suriadi. (fit) Lalu Suriadi (Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pelanggaran Bangunan Belum Ditertibkan

Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram hingga kini belum melakukan penertiban terhadap pelanggaran bangunan. Pelanggaran terutama pada ruang publik, seperti bangunan toko maupun kantor yang memiliki kanopi maupun fasilitas lainnya yang tak sesuai aturan. Kepala Dinas PUPR, Miftahurrahman mengatakan, pihaknya saat ini tengah melaku-

kan peneguran terhadap pemilik bangunan. Bangunan tak memiliki izin diminta mengh-

entikan proses pembangunan. “Kita sudah tegur pemilik bangunan. Sebagian sudah ada

mengurus izin,” kata Miftah. Miftahurrahman tak mengetahui persis jumlah pelanggaran ruang publik. Pihaknya masih menginventarisir pelanggaran. Yang telah ditertibkan kata dia, bangunan di Jalan Cilinaya. Pasca pembongkaran bangunan, fokus melakukan normalisasi saluran. “Tembok di hotel akan di-

bongkar karena berada di atas saluran,” ucapnya. Proses penertiban dilakukan bertahap dan persuasif. Pemerintah mengedepankan pendekatan agar tidak terjadi benturan dengan masyarakat. Namun demikian kata dia, akan digenjot lagi penertiban bangunan yang melanggar aturan. (cem)

PKL di ’’Gerbang Tembolak’’ Berharap Dirapikan Mataram (Suara NTB) Di jalur bebas hambatan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah ramai ditempati oleh para pedagang kaki lima (PKL). Namun, cukup disayangkan, mereka ada yang berjualan di ‘’Gerbang Tembolak’’ jalan Lingkar Selatan Kota Mataram itu. Mereka sendiri berharap dirapikan. Menurut pemantauan Suara NTB, selama ada gerbang di Jalan Lingkar Selatan, para PKL belum pernah ditegur oleh Satpol PP. Tetapi mereka juga selalu mentaati pembayaran untuk kebersihan sekali dalam seminggu. “Belum ada teguran, soalnya sistem pemberdayaan kita bayar Rp5.000 setiap malam Minggu untuk petugas kebersihan,” ujar Wardi, seorang pedagang kaki lima, warga Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Minggu (10/2). Selain bayar petugas kebersihan, ada juga mereka bayar Rp2.000 per hari untuk tukang kebersihan. Petugas ini atas inisiatifnya sendiri. Jika Satpol PP turun melakukan penertiban, para PKL pasrah dan akan mencari tempat yang lain. Pada dasarnya memang mereka tahu bahwa di sana boleh jualan, tapi itu sebagai mata pencahariannya. Dia berharap pemerintah merapikan PKL, kemudian menyediakan lapak untuk dijadikan sebagai tempat jualan. “Ndak apa-apa kalau digusur, cari tempat lain kita. Besok ini kalau sudah selesai taman ini, tidak bisa lagi jualan di sini. Harapanya sih bisa dapat sewa tempat (lapak) di sini,” harapnya.

(Suara NTB/mhj)

PKL MARAK – PKL yang mulai marak di Gerbang Lingkar Selatan Kota Mataram, Minggu (10/2). Belum ada penataan dari Pemkot, dan mereka berharap ditata agar tampak asri dan tidak merusak keindahan pintu gerbang kota berwujud ’’Tembolak’’ ini. Sementara, Damrah yang juga sini, ndak ada yang tegur, tapi subuh jika masih ramai. Atas sudah buatkan kita mau bapedagang kaki lima warga Desa harus jaga kebersihan dan hal ini, dia berharap pemerin- yar ngontrak,” harapnya. Setah dengan segera dibuatkan lama ini untuk kebersihannya, Bajur, yang sudah lama berjua- keamanan,” tutur Damrah. Mereka mulai jualan dari lapak agar terlihat rapi dan ber- mereka bayar dalam satu lan mulai dari dibangunnya jalan bebas hambatan di jalan lingkar pukul 15:30 Wita sampai pukul sih, lebih-lebih menghindari minggu sebesar Rp5.000 per PKL dan bahkan PKL sendiri selatan sampai saat ini, dan be- 24:00 Wita. Sementara untuk kecelakaan lalu lintas. “Harapan kita supaya juga bergotong royong melakulum pernah ditegur oleh petugas. malam Minggu sampai Pukul “Saya yang pertama jualan di 03.00 Wita, bahkan sampai dibikin tempat jualan. Kalau kan kebersihan. (mhj)

Seleksi JPTP

Dua Belas Pejabat Ikut Tes Wawancara Mataram (Suara NTB) Sebanyak 12 pejabat di hari pertama, menjalani tes wawancara pada seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) lingkup Pemkot Mataram. Pemaparan dan pendalaman isi makalah dimulai pukul 08.00 Wita, Senin (11/2). Peserta diuji di depan lima panelis. Terdiri dari Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Pengamat Ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Iwan Harsono, akademisi Universitas Islam Negeri, Dr. M. Ali dan mantan birokrat Drs. H. Djaswad. Kedua belas pejabat yang menjalani tes wawancara melamar di tiga formasi, masing-masing formasi staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik. Terdapat Kabag Kesra, Syaekhul Islam, Camat Mataram Hariadi, Kabid BKD Aulia Purnama Sari. Sementara, formasi jabatan Kepala Dinas Pendidikan diikuti oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, H. Lalu Muhammad Sidik, Kepala SMAN 2 Mataram Sahnan, Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, Guru SMAN 3 Mataram, Lalu Fatwir Uzali dan Kepala Bidang Pel-

(Suara NTB/cem)

TES WAWANCARA – Panelis panitia seleksi JPTP tengah mengajukan sejumlah pertanyaan ke salah seorang pelamar saat tes wawancara di ruang Kenari Kantor Walikota, Senin (11/2). ayanan Perpustakaan dan pertama tes wawancara diikuti Kearsipan Dinas Perpusta- dua belas pejabat. Satu pelamar diberikan waktu 40 menit kaan NTB, H. Muhtadi Hairi. Sementara, formasi jabatan memaparkan dan menjawab kepala dinas pemuda dan olahra- pertanyaan panelis. ”Tes wawancara kita jadga diikuti oleh Kabag Hukum Mansyur, Sekretaris DP3A Suhar- walkan dua hari. Di hari pertono Toemiran, Fungsional Umum tama dua belas orang pelDinas Pendidikan H. Muhammad amar,” kata Yoyok. Pada tahap kedua nantinJaelan dan Fungsional Umum Bagian Umum Kabupaten Lom- ya, seluruh pelamar menjalani tes psikologi. Ini berkaitan denbok Tengah, Lalu Satrawiria. Plh Kepala Badan Kepe- gan aspek psikis, intelijensi, gawaian dan Pengembangan kepemimpinan dan interaksi Sumber Daya Manusia Kota sosial. Terkait rekam jejak Mataram, Taufik Priyono men- tambah Yoyok, akan dilihat gatakan, presentasi dan wawan- dari hubungan kemasyarakacara pendalaman isi makalah tan. “Jadi rekam jejak itu bumerupakan, tahap kedua sete- kan dilihat dari sanksi disiplah seleksi administrasi. Tahap lin,” demikian kata dia. (cem)

Pemkot Tunda Penerimaan P3K Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram meminta menunda rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jadi kendala, kendati pemerintah pusat meminta daerah memulai perekrutan P3K mulai 10 - 16 Februari. Tak adanya aturan teknis kata Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin menjadi kendala dimulainya pendaftaran di Kota Mataram. “Aturan teknisnya belum ada. Bagaimana kita mau terima pendaftaran,” kata Muja dikonfirmasi Senin (11/2). Pemkot Mataram memperoleh 88 formasi P3K. Formasi telah dikirim kembali ke pemer-

intah pusat. Kebutuhan paling banyak tenaga guru 72 formasi, 6 tenaga kesehatan dan 10 tenaga penyuluh. “Data sudah kita kirim ke pusat,” tandasnya. Pelaksana Harian (Plh) Kepala BKPSDM, Taufik Priyono menambahkan, hasil rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian (BKD) NTB dan seluruh BKPSDM kabupaten/kota. Pertama, BKD NTB akan berkonsultasi terkait validasi database. Karena, ada pengalihan guru SMA, SMK dan SLB. Apakah data digunakan tetap yang lama atau baru. Kedua, pihaknya menyepakati menunda perekrutan P3K hingga bulan Juni atau Juli. Karena, ini berkaitan dengan ketersedian anggaran. “Apakah ditambah gaji dari DAU. Kalau tidak ada, kita minta ditunda,” kata Yoyok.

Jadwal yang diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke masing - masing daerah dapat dinegosiasi. ”Jadwal penerimaan 10-16 Februari bisa dinegosiasikan,” tandasnya. Rasa kecewa disampaikan oleh pegawai K2 Kota Mataram, Ozy. Dia menyayangkan penerimaan P3K memprioritaskan tenaga guru, kesehatan dan penyuluh. Sementara, dirinya yang sejak 2004 mengabdi tidak masuk kategori. “Kalau bisa jangan prioritas begitu. Seperti teman - teman tenaga administrasi dan sopir ndak tercover,” katanya. Formasi khusus diharapkan Ozy, diberikan kesempatan bagi penjaga malam, sopir dan tenaga administrasi. Mereka telah lama mengabdi, sehingga perlu diapresiasi oleh pemerintah. (cem)

Izin Usaha yang Tertunda Mulai Diproses Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram mulai memproses ratusan izin tertunda. Pengusaha secara mandiri mengurus melalui online single submision. Kepala DPMPTS, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menjelaskan, dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 terhadap perubahan Perda 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka ratusan izin tertunda mulai diproses. “Yang diproses sudah 25 izin dari ratusan yang ditunda dulu,” kata Cokorda ditemui Senin (11/2). Izin-izin tersebut antara

lain izin hotel, perumahan, klinik dan jenis usaha lainnya. Tahap awal, pengusaha difasilitasi kawasan mana saja diperbolehkan dibangun sesuai peta. “Hotel di Udayana sudah datang ngurus izin,” tambahnya. Persyaratan lain seperti analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas serta persyaratan administrasi lainnya segera diproses. Pengusaha secara mandiri mengurus melalui online single submission (OSS). Cokorda menegaskan, pihaknya tetap menerbitkan izin di tahun 2018 sesuai dengan Perda 12 tahun 2011. Sementara tahun ini, secara otomatis terdata penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi melalui OSS. “Kalau di 2018 tetap berjalan. Yang sekarang ini masih berjalan,” tandasnya. Penyesuaian terhadap Perda RTRW akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Target 2019 Rp2,5 miliar. Ini kata Cokorda, bisa berubah setelah rampungnya perubahan Perda RTRW. Terbukanya peluang investasi, pengusaha diminta segera mengurus persyaratan. Diharapkan, pengurusan tidak melalui perantara. Cokorda Sudira Muliarsa (cem)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

BELUM TAAT - Sejumlah kendaraan kembali parkir sembarangan, Senin (11/2). Sebelumnya Dinas Perhubungan Kota Mataram turun melakukan pengawasan dan bahkan menindak kendaraan yang parkir sembarangan. Mereka belum taat, kendati petunjuk tempat parkir telah pula dipasang, seperti halnya parkir kendaraan di Jalan Selaparang, Cakranegara ini.

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

KUR Dinilai Jadi Penyebab Matinya Koperasi di Mataram Mataram (Suara NTB) – Semangat berkoperasi di Kota Mataram nampaknya mulai redup. Dari 600 lebih jumlah koperasi di Mataram, yang betul-betul sehat sekitar 50 koperasi. Dinas Perindustrian dan Koperasi Kota Mataram diketahui sudah banyak membubarkan koperasi papan nama. Matinya ratusan koperasi di Kota Mataram, salah satu penyebabnya adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). Penilaian ini disampaikan pengurus Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia) Kota Mataram, I Wayan Suarjaya, dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Pemberdayaan Koperasi di DPRD Kota Mataram, Senin (11/2) kemarin. ‘’Koperasi di Mataram ini, ada tapi seperti tidak ada,’’ ungkapnya. Dia menuding KUR men-

jadi salah satu penyebab matinya koperasi. Tudingan ini cukup beralasan. Wayan Suarjaya menyebutkan bahwa pangsa pasar KUR dengan koperasi, sama. Sementara KUR diberikan kepada bank besar sebagai penyalurnya. ‘’KUR itu, sudah nominalnya tinggi, suku bunganya rendah dan rentang waktunya

panjang. Ini membuat peluang berkembangnya koperasi menjadi tertutup,’’ keluhnya. Wayan Suarjaya menggambarkan bahwa kondisi koperasi saat ini sangat terjepit. Oleh karena itu, dia sangat mengapresiasi inisiatif DPRD Kota Mataram terkait penyusunan raperda pemberdayaan koperasi. Perda ini, katanya, men-

jadi angin segar bagi pengembangan koperasi, khususnya di Kota Mataram. Sebelumnya Ketua Dekopinda Kota Mataram, Mardi’I mengungkapkan, bahwa koperasi masih identik dengan simpan pinjam. Padahal, lanjut mardi’I, simpan pinjam ini tidak menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, pasal dalam raperda itu yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyisihkan 10 persen kegiatan pengadaan barang dam jasa bagi koperasi, dianggap sebagai roh dari perda ini. Dia mengatakan, kebijakan ini akan membawa dampak yang luar biasa.

Namun demikian, Dekopinda tidak setuju dengan pola hibah kepada koperasi. ‘’Dekopinda sangat tidak setuju dengan adanya hibah. Hibah ini membuat koperasi seperti ayam potong. Disuntik tiap hari, 40 hari dia besar tapi setelah itu dia kolaps,’’ ujarnya mengilustrasikan. Ketua Pansus pemberdayaan koperasi, Ismul Hidayat menyambut baik saran dan masukkan dari Dekopinda Kota Mataram. Apa yang telah didengar pansus dari jajaran Dekopinda Kota Mataram, akan menjadi bahan pansus melakukan pembahasan perda ini bersama eksekutif nantinya. (fit)

(Suara NTB/fit)

KONDISI KOPERASI - Ketua Dekopinda Kota Mataram, Mardi’I (kanan) menjelaskan kondisi koperasi di Kota Mataram kepada pansus pemberdayaan koperasi di DPRD Kota Mataram, Senin (11/2).

Penyesuaian Harga Kargo Pesawat Tak Pengaruhi Eksportir Harapan Baru AKAP Eksis Kembali BIAYA transportasi udara belakangan menjadi sorotan karena mahal. Selain harga tiket yang tinggi, maskapai juga memberlakukan biaya tambahan untuk bagasi di atas berat tertentu. Penumpang pesawatpun mulai berkurang signifikan. Keadaan ini di pihak lain menjadi sinyal positif bagi para pengusaha angkutan darat. Terutama angkutan yang melayani jasa transportasi antar provinsi. Atau yang biasa disebut angkutan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). “Disisi lain kami bersyukur (Suara NTB/dok) juga. AKAP yang eksis tahun Antonius Zaremba 80, 90 bisa eksis kembali,” Mustafa Kamal kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal kepada Suara NTB, Senin (11/2) kemarin. Organda juga mendapat informasi mengenai eksodusnya para pengguna jasa transportasi udara ke transportasi darat/laut akibat dari mahalnya harga tiket pesawat. Meskipun, angkanya tak meningkat signifikan. Antonius menyebut kembali asal muasal kenapa AKAP terpukul. Awalnya, karena pesawat terbang memberlakukan harga tiket pesawat yang cukup terjangkau bagi masyarakat. Selain murah, keterjangkauan jarak juga lebih cepat bagi orang berpergian ke satu titik ke titik lainnya di Indonesia. “Sehingga terpukullah AKAP. Sampai sekarang,” jelas Antonius. Seperti diketahui, belakangan harga tiket pesawat menjadi ramai di perbincangkan. Bahkan di laman-laman media cetak maupun online. Kenaikan harga tiket dipengaruhi tingginya harga-harga komoditas impor. Lalu lalang orang berkurang. Sektor pariwisata juga terpuruk. Apalagi Lombok yang saat ini sedang masa pemulihan akibat bencana gempa yang melanda pada jelang akhir tahun 2018 lalu. Sektor pariwisata ini menurut Antonius dapat tertolong kembali bila AKAP mulai eksis. “Buktinya, orang-orang yang bepergian, atau yang pelesir ke Lombok. Dari Jakarta, dan Surabaya banyak yang sudah menggunakan bus sendiri dari daerahnya. ini tanda-tandanya selera orang sudah mulai ke angkutan darat. Terutama yang ingin menikmati perjalanan dan pengeluaran biaya perjalanan lebih rendah,” jelas Anton. Ada beberapa perusahaan AKAP yang masih bertahan di NTB. diantaranya disebut, Langsung Indah, Titian Mas, Rasa Sayang, Safari Darma Raya. Sekitar 6 sampai 7 perusahaan kata Anton. Persaingan antar moda transportasi ini diakuinya sangat ketat. Setelah maskapai penerbangan menjadi alternatif, beberapa perusahaan AKAP bahkan menutup rute-rute yang dibukanya lantaran minimnya peminat. “Harapan kita, benar bahwa AKAP akan eksis kembali,” demikian Anton. (bul)

Mataram (Suara NTB) Para pelaku ekspor belum terpengaruh, kendati tarif cargo telah disesuaikan oleh maskapai. Sejauh ini, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Exportir (Apex) Provinsi NTB, H. Anhar Tohri, belum ada pengusaha-pengusaha eksportir yang melakukan protes karena penyesuaian biaya pengiriman barang ke luar negeri dengan kargo. Penyesuaian tarif yang dilakukan oleh maskapai tidak langsung dirasakan oleh para eksportir, mengingat negosiasi dan perjanjian kerjasama telah dilakukan dengan buyer, sebelum diberlakukan tarif baru kargo oleh maskapai. Kesepakatan kontrak kerjasama telah terjadi antara pengusaha produsen dengan buyer di luar negeri. Di dalamnya banyak poin yang sama sama disetujui hingga terjalinnya kerjasama. Artinya, kesepatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak masih mengacu pada hal-hal yang disepakati sebelumnya. “Dalam agreement kita dengan calon buyer, harga kargo termasuk kenaikan harga dolar saat ini sudah dihitung semua. Dan dituangkan dalan pejanjian kerjasama,” jelas H. Anhar. Jika perjanjian telah dilakukan sebelum berlaku tariff baru kargo, menurutnya tak menjadi soal. Harga pembelian dari buyer tetap tak berubah sampai terpenuhinya kontrak. Saat ini masih berlaku kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Bahkan, ketika harga dolar turun drastis seumpamanya, tetap saja harga kesepakatan tak berubah. “Terkecuali, yang melakukan MoU sekarang. Ya mau ndak mau, ngikut harga kargo yang sekarang,” jelas H. Anhar. Sejauh ini aktivitas ekspor masih tetap berjalan dengan baik. permintaan-permintaan produk dari buyer juga belum terganggu. H. Anhar mengatakan, mereka yang melakukan pengiriman langsung ke luar negeri jumlahnya bertambah. Maksudnya, pengusaha-pengusaha yang biasanya mengirim melalui pihak ketiga di luar daerah, secara bertahap telah menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) di Dinas Perdagangan Provinsi NTB. “Kawan-kawan eksportir sudah mulai gunakan SKA dalam daerah kita. Walaupun kecil-kecil. Ini menandakan semangat para pengusaha untuk memunculkan produk lokal di luar negeri,” jelas H. Anhar. Plt. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Rahmat Wira Putra juga menyampaikan harapan agar eksportireksportir di dalam daerah dapat kembali ke daerahnya. Baru-baru ini, ia dan para pengusaha lokal melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut dibahas apa saja sekiranya kendala-kendala pengusaha melakukan ekspor langsung dari NTB. Kendala-kendala tersebut selanjutnya akan dirumuskan. Harapannya dapat dijadikan kebijakan untuk mendongkrak ekspor non tambang NTB. (bul)

(Suara NTB/bul)

PETIK CABAI - Semangat petani cabai menurun. Harga cabai rendah akibat pengiriman dihentikan oleh pengusaha karena mahalnya ongkos kargo pesawat. Akibatnya, tak jarang petani membiarkan cabaicabai di sawahnya mengering begitu saja, karena biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan. Salah seorang petani cabai di Lengkok Lendang, Aikmel, Lombok Timur sedang memetik cabai.

Datangi Jasa Raharja Sistem Kelistrikan Lombok Anggota DPRD Kota Mataram Pertanyakan Kembali Normal Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) berhasil memulihkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang Unit 3 dan PLTU IPP Lombok Timur Unit 1 paska cuaca ekstrem yang melanda Lombok pada akhir Januari 2019 lalu. Sistim kelistrikan Lombok disebut telah kembali normal. “Estimasi perbaikan yang awalnya memerlukan waktu 2 minggu, bisa dituntaskan dalam waktu 1 minggu,” terang Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah NTB, Taufiq Dwi Nurcahyo. Dua pembangkit tersebut sebenarnya telah memperkuat sistem kelistrikan Lombok sejak tanggal 6 Februari 2019. Tetapi tahapannya di pantai sampai dipastikan benar-benar telah beroperasi normal. Dengan pulihnya PLTU Jeranjang Unit 3 dan PLTU IPP Lombok Timur Unit 1, sistem kelistrikan Lombok kembali mendapatkan tambahan pasokan daya sebesar 50 Megawatt (MW). Pulihnya dua unit pembangkit tersebut membuat sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu mencapai 257 Megawatt (MW). Dengan beban puncak sebesar 227 MW, cadangan daya yang dimiliki cukup besar yaitu, 30 MW. Sebelumnya, cuaca ekstrem yang melanda Lombok beberapa minggu terakhir, mengakibatkan beberapa jaringan distribusi PLN mengalami kerusakan. Hampir 60% pelanggan PLN di Pulau Lombok harus mengalami padam.

Asuransi Korban Kecelakaan

(Suara NTB/bul)

PULIH - PLTU IPP Lombok Timur telah pulih Penanganan dilakukan den- sistem kelistrikan Lombok gan cepat oleh petugas PLN memiliki cadangan pembangsehingga pasokan listrik dap- kit yang cukup, yaitu 33 MW. at segera normal. Namun, tak Karena kondisi tersebut, PLN hanya jaringan distribusi, melakukan pengurangan beternyata ketersediaan paso- ban pada waktu malam hari, kan listrik untuk Pulau Lom- yaitu pukul 18.00 – 22.00 Wita. PLN menghimbau masyabok juga terganggu. Dua unit pembangkit besar rakat untuk segera melaporPLN terganggu. Yaitu PLTU kan apabila menemukan konJeranjang Unit 3 dan PLTU disi yang berpotensi mengakiIPP di Lombok Timur, masing batkan pemadaman listrik. masing berkapasitas 25 MW. Misalnya pohon atau dahan Jadi total 50 MW mesin kami yang sudah dekat dengan jaringan PLN, tiang listrik yang harus keluar sistem. Besaran kebutuhan listrik miring, dan sebagainya. Pelapdi malam hari untuk Lombok oran dapat dilakukan melalui mencapai 229 MW. Kapasitas Contact Center PLN (kode pembangkit yang tersedia ad- area) 123 apabila melalui HP alah 212 MW. Jadi ada selisih atau 123 apabila meng17 MW antara kebutuhan dan gunakan PSTN, juga bisa ketersediaan. Sebelumnya, melalui aplikasi PLN Mobile kapasitas pembangkit normal yang dapat diunduh di Google adalah 262 MW, sehingga Play Store ataupun iOS. (bul)

Mataram (Suara NTB) Wali Intan Pratiwi, Aman Sulaidi Senin pagi (11/2) kemarin mendatangi kantor Jasa Raharja NTB di Jalan Majapahit. Ia didampingi salah seorang anggota DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE. Kedatangannya untuk memperjelas asuransi bagi korban kecelakaan kendaraan bermotor, setelah sebelumnya pengajuan asuransi dinilai berbelit-belit di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam laporannya, Intan Pratiwi adalah korban kecelakaan tunggal berkendara. Kecelakaan yang dialami mengakibatkan ia harus dioperasi. Kecelakaan terjadi pada 24 Januari 2019, saat Intan berangkat bekerja di salah satu counter ponsel di Kota Mataram. Tak lama setelah kejadian, kecelakaan tunggal ini langsung dilaporkan ke Kepolisian, termasuk tembusan ke Jasa Raharja. Keluarga korban mengajukan permohonan tanggungan ke BPJS Kesehatan. Pengajuannya tak mulus, karena alasan dokumen yang belum lengkap. Lalu permohonan tanggungan juga diajukan ke BPJS ketenagakerjaan. Mengingat, statusnya sebagai karyawan telah terdaftar sebagai peserta di lembaga penjamin asuransi kesehatan dan jiwa milik pemer-

intah itu. Merasa dipimpong, Aman Sulaidi kemudian melapor ke Misban Ratmaji sebagai perwakilan di DPRD Kota Mataram. Sebelumnya, oleh Jasa Raharja pengajuan santunan juga tak mendapat respon mulus. Mengingat, status korban, sebagai korban atas kecelakaan tunggal. Tidak termasuk di dalamnya yang ditanggung biaya pengobatannya oleh Jasa Raharja. Kedatangannya ke Jasa Raharja NTB kemarin untuk mempertanyakan berhak, atau tidaknya korban kecelakaan tunggal mendapatkan santunan. Mengingat, sebagai pemilik kendaraan, setiap tahun dilakukan pembayaran premi yang ditarik oleh Dinas/ Badan yang membidangi Pendapatan Daerah. Kehadiran anggota DPRD Kota Mataram ini, bersama wali korban, diterima oleh Kanit Operasional Jasa Raharja NTB, Nyoman Ariana dan ja-

jaran lainnya. Misban Ratmaji mengatakan, sebagai wakil rakyat ia juga menginginkan penjelasan yang detail tentang hak dan kewajiban pengguna kendaraan. Terutama yang berkaitan langsung dengan asuransinya. Paling tidak, agar masyarakat memahaminya. Nyoman Ariana menjelaskan soal tugas dan fungsi Jasa Raharja. Lembaga pelat merah yang bergerak di bidang asuransi sosial ini dijelaskan, melaksanan kewenangan sesuai undang-undang UU No 33 Tahun 1964 jo PP No 17 Tahun 1965 dan 34 Tahun 1964 jo PP No 18 Tahun 1965. 33 : Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, 34 : Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/ PMK.010/2017 dan Nomor 16/ PMK.010/2017 yang mengatur tentang besaran santunan. Bahwa santunan/tanggun-

gan diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik darat, udara dan laut. Dikecualikan atas kecelakaan lalu lintas tunggal. Sesuai ketentuan, nilai santunan dari Jasa Raharja besarannya, korban meninggal dunia Rp50 juta, cacat tetap maksimal Rp50 juta, biaya perawatan rumah sakit maksimal Rp25 juta, penggantian biaya ambulance Rp500.000, dan biaya penguburan Rp4 juta. “Kalau terjadi tabrakan kendaraan, secara otomatis kami tanggung. Asalkan disertai laporan Kepolisian. Jasa Raharja sudah bekerjasama dengan 29 rumah sakit di semua kabupaten kota di NTB untuk pelayanannya,” kata Nyoman. Jasa Raharja kemudian sepakat memfasilitasi pengajuan klaim ke BPJS tempat korban terdaftar sebagai peserta. (bul)

(Suara NTB/bul)

AUDIENSI - Audiensi wali korban kecelakaan kendaraan, anggota DPRD Kota Mataram dengan jajaran Raharja NTB kemarin.

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Percepatan Pembangunan Huntap

Lotim Antisipasi Rabies MEREBAKNYA kasus rabies di Pulau Sumbawa membuat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) khawatir. Mengantisipasi hal itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim mengambil langkah antisipasi. Di antaranya dengan mengeliminasi anjing liar. Sejauh ini disebut 40 ekor anjing yang sudah dieliminasi. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Disnakeswan Lotim, drh. Heru Rachmadi, apa yang terjadi di Pulau Sumbawa, yakni pertama kali ditemukan di Dompu harus segera dianti(Suara NTB/rus) sipasi sebarannya. UtamanHeru Rachmadi ya di wilayah-wilayah pesisir Lotim yang notabenenya menjadi jalur lalu lintas masyarakat. Secara provinsi menunjukkan NTB sudah kena rabies. Penyakit anjing gila yang sangat berbahaya dan mematikan. Penularannya selalu melalui gigitan atau melalui air liur dari anjing rabies. “Paling sering melalui gigitan,” ucap kepala bidang yang sudah menjabat selama 13 tahun ini. Diakuinya, peran masyarakat sangat penting di wilayah Lombok.Penyakit ini tidak diketahui asal masuknya. Setiap status gigitan pada orang maupun pada ternak harus dilakukan eliminasi anjing dan mengambil sampel otak. Cara ini dilakukan untuk mengetahui apakah benar anjing-anjing yang menggigit itu mengandung virus rabies atau tidak. Kasus-kasus yang terjadi di Lotim dicatat sudah 12 kali gigitan selama beberapa tahun terakhir. Hasilnya selalu ditemukan negatif. Atas kasus-kasus tersebut langsung dilakukan tindakan eliminasi anjing dengan melibatkan tim gabungan. Dalam waktu dekat juga direncanakan akan melakukan operasi gabungan bersama dengan balai karantina hewan yang ada di Kayangan. Diakuinya, NTB menjadi daerah yang dikepung wilayah yang kena rabies, yakni Bali dan NTT. Masuknya kasus rabies ke Pulau Sumbawa menandakan sudah ada sebaran. ‘’Lotim memang sudah ratusan tahun aman dari kasus rabies. Meski demikian, kemunculan kasus di Pulau Sumbawa itu harus dapat dipastikan kembali di Lotim tidak ada kasusnya. Kemunculan rabies ini jelas akan berdampak besar pada banyak sektor. Termasuk sektor pariwisata,’’ terangnya. Situasi Lotim, sambungnya keberadaan anjing sebagian besar tidak bertuan. Anjing-anjing liar yang berkeliaran. Perlu diketahui, terang Heru Rachmadi, anjing yang sudah terpapar rabies ini memiliki karakter sebagai anjing pemangsa, sifatnya galak dan selalu ingin menggigit. Namun, sejauh ini tidak semua anjing yang menggigit itu adalah rabies. “Ciri secara fisik, rabies lebih beringas, sering menjulurkan lidah dan keluar air liur. Ada juga tipe tenang, sembunyi tempat gelap lalu menerkam,” ungkapnya. Bagi yang terkena gigitan anjing disarankan Heru untuk segera mencuci bagian tubuh yang digigit menggunakan air bersih yang mengalir. Basuh menggunakan deterjen. Setelah itu harus tetap dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan Vaksin Anti Rabies. (rus)

Warga Sewa Alat Berat

Dinas PUPR Surati BWS Percepat Bantuan Tanjung (Suara NTB) Perjuangan swadaya warga Desa Selengen untuk menggali sedimentasi bendungan akibat longsoran ditanggapi oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku leading sector pengelola irigasi, mengklaim kembali menyurati Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB untuk merespons bantuan perpipaan untuk warga setempat. Kepala Dinas PUPR KLU, H. M. Zaldy Rahadian, ST., mengakui, Senin (11/2) kemarin pihaknya sudah mengirimkan surat ke BWS untuk merespons bantuan untuk warga. Dinas PUPR KLU, hanya memiliki satu unit alat berat yang mana alat itu sedang digunakan. “Alat berat di PU masih digunakan untuk perobohan bangunan pemda dan masjid. LH juga punya alat, minimal bisa dikerahkan untuk warga,” sebutnya. Sesuai konsep awal, Zaldy berharap pengerjaan material longsoran dilakukan terintegrasi. Yakni penggalian dilakukan dibarengi dengan pemasangan kembali pipa air bersih di jalur irigasi tersebut. Hanya saja, stok pipa di Dinas PU KLU sudah habis, sehingga diharapkan BWS dapat membantu. Dinas PU KLU dan BWS sudah pernah menangani bendungan tersebut pada longsoran pertama, akibat gempa 5 Agustus 2018. Pipa 16 inci sepanjang 80 meter telah ditanam di jalur irigasi. Bekas longsoran saat ini diketahui melebar, sehingga masyarakat membutuhkan tambahan pipa. “Untuk jalur irigasi primer tetap kita desain tertutup, tetapi karena persoalan anggaran, maka kita ajukan di APBD Perubahan 2019,” sambungnya. Dikuatkan Kabid Pengairan, Eka Kurniawan, Bidang Pengairan mengantongi anggaran sekitar Rp 500 juta untuk menanggulangi saluran irigasi. Hanya saja, anggaran tersebut sudah mempunyai nomenklatur. Anggaran yang spesifik mengarah ke Bendungan Selengen belum tersedia. “Spesifik ke bendungan belum pastikan, sehingga kita terpaksa minta bantuan BWS. Hari ini kita surati, kalau meragukan terpaksa kita kerjakan duluan. Anggarannya nanti kita lobikan di perubahan,” katanya. Mantan Kasi Perencanaan Bappeda ini berpendapat, dinas harus cepat menanggulangi kondisi warga yang tengah kritis. Sebab jaringan irigasi tersebut menjadi penentu eksistensi warga untuk kebutuhan konsumsi dan irigasi warga 9 dusun di Desa Selengen. “Kita juga ada laporan beberapa titik irigasi yang rusak, itu juga mulai kita pikirkan. Kaitan dengan bencana, harapan kita BWS bisa cepat. Kalau memang proses lama dan ribet kita kerjakan duluan,” tegasnya. Eka belum bisa memastikan, pada hari apa alat berat Dinas PU akan turun. Pihaknya masih harus berkonsultasi dengan Kepala Dinas perihal peralihan alat berat dari lokasi saat ini ke bendungan. “Memang kita punya alat berat, tapi tidak digunakan hanya untuk itu. Eksavator kita sedang di lapangan. Sedangkan tahun ini, anggaran mobilisasi alat di dinas tidak ada. Kecuali sangat urgent sekali, tapi harus koordinasi juga dengan instansi pengawas agar tidak salah gunakan anggaran,” tandasnya. (ari)

Lotim Rekrut Pengusaha Bonafide Selong (Suara NTB) Pemkab Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama Kodim 1615/Lotim dan stakeholder melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Upaya nyata yang dilakukan yakni dengan menggandeng pengusaha-pengusaha nasional yang bonafide dan mampu bekerja tanpa harus menunggu pencairan bantuan terlebih dahulu. Demikian disampaikan Dandim 1615/Lotim, Letkol. Inf. H. Agus Setiandar, SIP, Senin (11/ 2). Menurut Dandim, untuk pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) atau huntap bagi yang mengalami rusak berat saat masih banyak menuai hambatan. Untuk itu, bersama BNPB, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membuat regulasi baru dengan perjanjian kerja yang lebih mudah. Termasuk menggandeng pengusaha-pengusaha nasional yang bonafide. Selain itu tidak lagi pembangunan huntap dilakukan oleh UKM-UKM kecil yang mempunyai keterbatasan dengan men-

galami kesulitan, terutama dalam penanganan rumah yang rusak berat dan terlalu berharap dengan pembayaran termin. “Untuk menjawab percepatan ini, sehingga dilakukan penyederhanaan administrasi. Bekerjasama dengan pengusaha nasional yang dapat menjadikan RTG secara utuh atau 50 persen pembayaran, sehingga dapat memberikan kepastian dan percepatan penanganan rehabilitasi dampak gempa,” jelasnya. Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, menambahkan, dalam pelaksanaan kontrak harus mengikuti juknis, 50 persen dana awal, 30 persen tahap kedua dengan catatan fisik

bangunan sudah mencapai 40 persen dan terakhir 20 persen. Untuk itu bagi masyarakat yang melakukan kontrak dengan aplikator harus dipastikan memiliki SK pokmas dari desa, buku rekening masing-masing anggota dan surat kuasa pendebetan terhadap ketua kelompok untuk pencairan dana kepada aplikator yang difasilitasi oleh fasilitator Untuk masyarakat yang terdampak, tahap awal sebanyak 25.771 unit rumah yang terdiri dari rusak berat 7.838 KK dengan yang sudah menerima bantuan sebanyak 6.068 KK sebesar Rp50 juta. Untuk rusak sedang sebanyak 3.218 KK dan yang sudah menerima bantuan sebanyak 1.150 KK

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

Purnama Hadi

H. Agus Setiandar

sebesar, Rp25 juta, dan rusak ringan sebanyak 14.715 unit, yang sudah menerima bantuan sebanyak 5.214 KK masingmasing sebesar, Rp 10 juta. Sementara sisa yang belum dapat masih menunggu transfer dari pemerintah pusat dari usulan sebesar, Rp. 619 miliar.

Dari jumlah usulan itu, yang baru terealisasi sebesar, Rp384.290.000.000. “Kita sudah desak pemerintah pusat untuk mempercepat proses pencairannya. Nanti masuk ke rekening BPBD dan kurang dari 24 jam langsung kita cairkan ke masyarakat,” jelasnya. (yon)

Dipertanyakan, ”Penggundulan” Hutan Lindung Pusuk untuk SUTT Tanjung (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kelestarian hutan lindung Pusuk. Alih-alih kawasan konservasi hutan lindung bisa dibuka untuk pelebaran jalan Pusuk, pemerintah justru memberi rekomendasi “penggundulan” hutan untuk keperluan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Tokoh masyarakat Pemenang sekaligus pegiat sosial GR 10.000, H. Asmuni Bimbo, Senin (11/2), mengakui dirinya sudah turun meninjau lokasi pembangunan SUTT di hutan lindung Pusuk. Ia menemukan, sejumlah titik SUTT di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat di Pusuk dibangun dengan mengorbankan areal hutan. Pohon-pohon yang berada di jalur SUTT habis ditebang. “Akumulasi areal yang dikorbankan puluhan are. Tapi yang kita sayangkan, pohon pelindung, pohon penyimpan air ditebang habis. Padahal untuk membuat dia tumbuh butuh puluhan tahun,” ungkapnya. Bimbo menyebut, hutan Pusuk Pass di jalur SUTT sudah tidak berbentuk kawasan hutan. Ia bahkan memprediksi, saat musim kemarau nanti kawasan itu akan kering keron-

tang. Hutan yang sebelumnya rimbun, kini gersang karena pepohonan sudah ditebang. “Pertanyaan kami, apakah tidak berdampak pada iklim, dan sumber air di kawasan itu? Seharusnya pemerintah kaji ulang, untuk belokkan jalur jangan sampai hutan jadi korban. Bayangkan 1 pohon Gitak, butuh waktu belasan tahun untuk melihat hasilnya,” cetusnya. Ia mengkritik keras ketidakadilan BKSDA dalam hal pemberian izin pemanfaatan jalur hutan lindung Pusuk. Sudah sejak lama, Pemda KLU mengajukan permohonan pemanfaatan areal hutan lindung untuk perluasan jalan nasional. “Kita usulkan jalan tidak boleh karena status hutan lindung. Sekarang kenapa enak sekali SUTT itu, sampai pohon pelindung kok ditebang,” kritiknya. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M.Si., mengklaim, proyek pembangunan SUTT di kawasan hutan Pusuk Lombok Utara diklaim telah mengantongi izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pembangunan SUTT termasuk proyek strategis nasional yang berkaitan dengan penyediaan listrik bagi masyarakat, sehing-

ga penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan SUTT diperbolehkan. “Bukan membabat hutan, tapi dibuka jalur untuk lewat. Dibuka jalur untuk kabel saja. Sudah ada izin menterinya. Kalau tak ada izin menteri, mana berani,” katanya, Senin (11/2). Madani mengatakan hanya di kawasan wilayah Pusuk saja yang ditebang kayunya agar tak kena kabel SUTT. Ia menyebutkan lebarnya sekitar 2-3 meter. Sementara untuk jalur SUTT yang ada di bawah tak dilakukan penebangan, karena dihubungkan antarbukit. “Karena itu proyek untuk kepentingan strategis nasional. Bagaimana bisa dihindari. Pelebaran jalan juga boleh, untuk yang strategis nasional. Kemarin juga banyak, pelebaran jalan di kawasan hutan,” katanya. Dalam perencanaan sistem jaringan listrik Pulau Lombok, PLN akan membangun SUTT keliling daerah ini. Mulai dari Jeranjang - Mataram - Lombok Utara - Lombok Timur bagian Utara, Lombok Timur bagian selatan - Lombok Tengah bagian selatan Lombok Barat - Jeranjang. Pembangunan SUTT ini menghubungkan pembangkit listrik yang ada di sistem Lombok. (ari/nas)

(Suara NTB/ist)

BANGUN - Salah satu bangunan SUTT yang dibangun di kawasan hutan lindung. Dinas LHK NTB mengklaim pembangunan SUTT ini sudah ada izin dari Menteri LHK.

Populasi Sapi Lotim Diklaim Terus Bertambah Selong (Suara NTB) Pascaprogram Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang merupakan program unggulan Pemprov NTB beberapa tahun lalu diklaim mampu meningkatkan jumlah populasi sapi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) secara signifikan. Meski program itu sudah tidak ada lagi, namun manfaatnya masih cukup terasa. Sebelum BSS jumlah populasi sapi di Lotim 60 ribu ekor. BSS lahir membuat terjadi lompatan menjadi 90 ribu. Posisi terakhir populasi ternak sapi di Kabupaten Lotim mencapai 130.830 ekor. Demikian disampaikan Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Lotim, Syamsuri Hamzan di ruang kerjanya, Senin (11/2). Menurutnya, meski jumlah sapi keluar daerah dan pemotongan cukup tinggi, namun populasi sapi di Lotim mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Sapi ras Bali yang ada di Lombok disebut menjadi incaran para pembeli dari luar daerah. Hal inilah yang memotivasi para peternak untuk tetap membudidayakan sapi ras bali. Pembeli luar daerah sangat percaya dengan kualitas ternak sapi yang dilakukan para peternak Lombok yang bebas dari penyakit. Disebut ada tiga Kecamatan di Lotim yang disebut menjadi sentra produksi ternak, yakni

Wanasaba, Lenek dan Aikmel. Aktivitas oleh warga di Lenek, Aikmel dan Wanasaba ini terbilang sudah menjadi pekerjaan pokok. Saat ini, satu peternak sudah memelihara lima ekor sapi. ‘Rata-rata kepemilikan sudah 5 ekor per orang,” ucapnya. Melihat tren pertumbuhan ternak di Lotim ini dinilai BSS cukup berhasil di Lotim ditambah lagi dengan program-program pusat yang mengharuskan untuk menyelamatkan sapi betina produktif. Di mana, jumlah sapi betina produktif ini mencapai 40 persen dari jumlah populasi. Dari jumlah itu, setiap tahun sudah bisa melahirkan 75 persen saja, maka puluhan

ribu ekor sapi lahir per tahun. Menjadi evaluasi BSS, ada keinginan untuk mengubah sistem budidaya. BSS diketahui hanya mengejar populasi. Sementara, tidak melihat apakah karena kawin alam atau karena melalui inseminasi buatan (IB). Kecenderungan para peternak saat ini menginginkan IB dengan straw sapi eksotik. Dari 10 sapi yang birahi, hanya dua orang saja yang menginginkan IB dengan straw-nya sapi ras bali. Sisanya menginginkan eksotik. Kondisi ini jika terus-menerus terjadi maka bisa mengancam keberadaan sapi lokal. Sapi ras bali yang ada di Lombok ini bisa terancam punah. Sapi betina yang

melahirkn dengan kawin alami ini sebenarnya jauh lebih banyak menghasilkan anak. Satu induk sapi bisa melahirkan 10 ekor anak sapi. Berbeda dengan melalui IB, paling banyak 6 kali melahirkan setelah itu tidak bisa lagi dan terpaksa harus dijual. Selanjutnya, pascaBSS, Dinas PeternakandanKesehatanHewan saat ini masih memfokuskan untuk melaksanakan program khusus sapi indukan wajib bunting (UPSUS Siwab). Ditarget 2019 ini sebanayk 18.000 ekor. Masing-masing diberikan 40 persen sapi eksotik dan 60 persen sapi ras Bali. Dominasi ras Bali ini guna menyelamatkan ras Bali dari ancaman kepunahan. (rus)

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Korban Gempa Keluhkan Pencairan Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan pembagian rekening bantuan rehabilitasi dan rekonstuksi rumah yang diduga salah alamat. Pasalnya, banyak korban gempa yang rumahnya rusak berat diberikan bantuan Rp10 juta masuk kategori sedang. Warga sendiri ingin mengurus perbaikan data tersebut, namun mereka terkesan dipersulit. mah kami rata dengan tanah (rusak berat) tapi diberikan Rp10 juta (rusak ringan). Bagaimana ini, kami tolak rekening ini tapi kami diminta urus sendiri. Janganlah persulit kami,” keluh Saprudin. Kata dia, warga sudah menyampaikan persoalan ini ke tim fasilitator, bahkan warga terang-terangan menolak menerima bantuan tersebut dikarenakan tak sesuai dengan hak yang mereka terima. Namun pihak terkait justru meminta warga yang ingin mengembalikan rekening agar mengurus sendiri bantuannya. Situasi di atas membuat warga pasrah. Warga juga sudah menyampaikan hal ini

pada saat verifikasi dan validasi tim pemda akan tetapi warga tetap diminta menerima dana Rp10 juta tersebut. “Kita tetap diminta agar menerima dana itu dulu,” kata dia. Warga jelas dia tidak dijelaskan, apalah dana ini akan ditambah lagi atau tidak. Selain menyampaikan ke tim yang turun, perwakilan Pokmas juga menyampaikan keluhan warga ini secara langsung pada saat rapat di Narmada. Hanya saja warga diminta agar jangan terlalu vulgar menyampaikan hal ini ke tim. Warga berharap agar dipermudah mengurus proses pencairan dana, termasuk diberikan hak sesuai dengan

ma rekening rata-rata mendapatkan bantuan Rp10 juta dan Rp25 juta, tidak ada yang memperoleh bantuan Rp50 juta untuk kategori rusak berat. Sementara kata dia banyak rumah rusak berat dan dibanding desa lain banyak yang mendapatkan Rp50 juta. “Banyak warga yang komplain, bahkan tidak mau buku tabungan. Tapi kami langsung konfirmasi pihak bank, akirnya warga menerima dengan catatan bantuan ditambah,” tegas dia. Menanggapi hal ini, Kabid Perumahan pada Disperkim Lobar, Lalu Ratnawi menegaskan tidak ada yang mempersulit warga. Tim validasi kata dia sudah turun melakukan pengecekan ke desa-desa, kemugkinan saja tim tersebut belum sampai ke wilayah yang dimaksud. Tim saat ini kata dia baru sampai melakukan validasi di Dusun Medas Desa Tamansari. “Tidak ada

Rekonstruksi Pascagempa Loteng Tertinggi di NTB Praya (Suara NTB) Progres penanganan rumah rusak terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih jauh dari yang diharapkan. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain yang samasama terkena dampak gempa, capaian penanganan rumah rusak terdampak gempa di Loteng bisa dikatakan jauh lebih baik. Sampai minggu pertama bulan Februari, total 100 unit rumah tahan gempa yang sudah selesai dibangun. “Memang kalau melihat jumlah rumah yang harus ditangani, masih belum seberapa dengan yang sudah selesai dibangun. Tapi paling tidak progres kita sudah cukup baik jika dibandingkan daerah lainnya,” ungkap Sekda Loteng, H. M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Senin (11/2). Sampai saat ini pihaknya terus memacu penanganan rumah terdampak gempa. Bukan hanya rumah yang rusak parah saja. Penanganan rumah rusak sedang maupun ringan saat ini pun sudah berjalan. Dan, hampir semua sudah memiliki pokmas. Walaupun belum seluruhnya menerima transferan dana perbaikan rumah rusak terdampak gempa. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, Lalu Firman Wijaya, S.T., mengungkapkan, ada dua jenis rumah tahan gempa yang sudah menampakkan progres berarti. Yakni Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 54 unit dan Rumah Instan Konvensional (Riko) 46 unit. Sehingga berjumlah total sebanyak 100 unit rumah. Namun jumlah tersebut dipastikan masih akan terus bertambah. Mengingat proses pembangunan sampai saat ini sudah berjalan. “Yang sudah masuk proses pembangunan untuk rumah rusak berat rusak ratusan unit. Dengan 100 unit di antaranya sudah selesai dibangun sampai bulan Februari ini. Capaian tersebut terbilang cepat dari daerah lain di NTB,” terangnya. Hal itu didukung karena persoalan yang dihadapi di lapangan tidak terlalu rumit. Meski tidak bisa dikatakan ringan, tetapi pihaknya dengan cepat menyelesaikan persoalan yang muncul. Sehingga penanganan rumah rusak terdampak gempa bisa jauh lebih cepat dari daerah lain. Dikatakanya, untuk rumah rusak berat sendiri ada 2.885 unit rumah yang terdata. Itulah yang nanti akan dibangun selama tahun ini. Namun jumlah tersebut masih ada peluang untuk berubah. Bisa jadi rumah rusak berat yang harus ditangani bertambah atau berkurang. Mengingat, proses verifikasi sampai sejauh ini masih berlangsung. “Sembari verifikasi berjalan, rumah-rumah yang sudah tervalidasi juga dibangun. Jadi tidak harus menunggu proses verifikasi dan validasi selesai, baru pembangunan rumah dilakukan,” ujar Firman. (kir)

Rekening Korban Gempa Belum Terisi Giri Menang (Suara NTB) Plh Bupati Lombok Barat (Lobar), Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih Parangan berharap pelayanan terpadu satu pintu bantuan korban gempa yang dilaksanakan bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan agar tim yang terlibat menggenjot pengisian saldo rekening pokmas agar segera bisa dilengkapi persyaratan pencairan. Lebih lebih dengan dipangkasnya birokrasi pelayanan, di mana sejumlah persyaratan administrasi ditiadakan. Plh Bupati mengatakan pendebetan rekening pokmas harus dipercepat agar pokmas segera membuat RAB dan Gambar DED karena beberapa birokrasi pelayanan administrasi dipangkas, sehingga bisa lebih cepat. Sejumlah birokrasi persyaratan telah dipangkas, sehingga Pokmas cukup mengajukan satu berkas yakni surat keanggotaan pokmas dan PPK langsung bisa didebet. Sebelumnya jelas dia, banyak syarat yang diperlukan untuk sekadar pendebetan rekening pokmas. Namun beberapa syarat yang ditiadakan dalam rangka percepatan kata dia, seperti surat pernyataan membangun rumah, surat keterangan kesanggupan menghuni. Semua syarat ini bisa dilengkapi nanti setelah pelaksanaan. Termasuk rekomendasi dari dinas tentang urat keterangan ahli waris dan surat kuasa tidak perlu lagi, karena rekomendasi itu cukup dari desa. Dikatakan, fasilitator harus lebih kencang lagi mendampingi masyarakat sebab banyak yang belum tahu dan memahami alur serta tahapan pencarian bantuan. “Para fasilitator lebih giat lagi pendampingan ke masyarakat sehingga target penanganan rumah korban gempa tercapai. Sesuai target kita, Insya Allah bulan April bisa clear,” terang dia. Ia juga menekankan, tim Pemda dibantu fasilitator lebih kencang lagi menyiapkan strategi penanganan di lapangan. Kabid Perumahan pada Disperkim, Lalu Ratnawi mengatakan sejauh ini progres penanganan bantuan korban gempa lebih progresif setelah ada pelayanan satu pintu. Pasalnya, pada hari pertama saja sebanyak 2.600 KK yang dilayani pendebetan rekening. Kemudian hari Minggu kemarin, 45 pokmas dengan total 1.600 KK. Ditargetkan minggu kemarin, sebanyak 2.000 – 3.000 KK terlayani. ”Baru 3.000 KK yang terlayani, sisanya memang masih banyak belum,” kata dia. Menurutnya, warga bisa lebih mudah mengurus, sebab kalau ada kekurangan tidak perlu warga mengurus ke bank. Sebab jika mereka mengurus sendiri ke bank juga akan susah dan memakan waktu. “Kalau dilayani satu pintu, bisa selesai sehari,” jelas dia. Ia juga akan berupaya mendekatkan pelayanan bagi kecamatan lain yang tak terdampak parah. Pihaknya akan membuka pelayanan di kantor camat setempat, atau cukup ketua pokmas melakukan pendebetan rekening tanpa harus ke narmada. “Sebab kalau ke Narmada kan jauh, kasihan mereka,” imbuh dia. (her)

(Suara NTB/her)

MENGELUH - Korban gempa Dusun Sidemen Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari mengeluh dipersulit mengurus bantuan pencairan rekonstruksi rumah pascagempa. yang dipersulit, mungkin saja tim validasi rumah-rumah yang salah kategori tersebut belum sampai di sana. Tim terus turun meskipun hari libur,” tegas dia. Bagi rumah yang salah kategori, nantinya akan dibuat-

kan berita acara sehingga nanti akan diusulkan untuk perubahan kategori. Sedangkan Pokmas yang telah dibentuk segera akan dibangun karena tim rekompak tengah melakukan finalisasi gambar DED dan RAB. (her)

DPRD Soroti Kepala OPD Berkinerja Buruk

(Suara NTB/her)

PROTES – Ibu-ibu di Desa Bug-bug menggelar aksi demonstrasi di kantor desa, Senin (11/ 2). Mereka memprotes tidak meratanya bantuan untuk korban gempa.

Korban Gempa di Bug-Bug Protes Bantuan Tidak Merata Giri Menang (Suara NTB) Puluhan korban gempa dari sejumlah dusun di Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar, Lombok Barat (Lobar), menggelar aksi demonstrasi, Senin (11/ 2). Aksi warga yang didomimasi ibu-ibu ini sebagai bentuk protes terhadap pembangian rekening bantuan yang dinilai tak adil bagi warga miskin. Pasalnya banyak warga yang rumahnya rusak dan berhak mendapatkan bantuan justru tidak masuk data penerima. Warga mendatangi kantor Desa sekitar pukul 10.30 Wita. Sebelum ke kantor desa, mereka berkumpul di Pustu setempat. Para ibu rumah tangga ini, datang sambil memukul panci dan perabotan lain. Mereka juga mengalungkan kardus bertuliskan protes terhadap pemerintah bahwa bantuan banyak salah sasaran. Salah serorang perwakilan warga Dusun Bug-bug Selatan, Sarah mengaku rumahnya rusak nyaris ambruk. Tembok rumahnya ambruk sebagian, sehingga atap rumahnya hanya bertumpu pada bangunan sebelahnya. Dia mengaku, sejak awal gempa tujuh bulan lalu beberapa kali petugas datang mendata dan memotret kondisi rumahnya. “Sampai tiga kali rumah saya didata, diambil gambarnya tahu-tahu saat turun bantuan (rekening), nama saya tidak keluar. Justru yang keluar yang tak parah, sedangkan yang parah tidak keluar. Ini kan tidak adil, makanya kami aksi ini menuntut keadilan,” protes dia. Akibat rumahnya ambruk, ia bersama suami dan anaknya pun tinggal di tenda yang dibangun dekat rumahnya. Ia terpaksa menetap hingga saat ini di tenda sebab rumahnya tidak bisa ditempati. Untuk makan sehari-hari, ia ditanggung oleh anaknya. Sebab suaminya yang sudah tua renta tak bisa lagi bekerja. Ia menutut agar mendapatkan bantuan perbaikan rumah, sebab jika mengadalkan anaknya tidak mampu.

Nurul, warga Dusun Bug-bug Utara menimpali bahwa empat dusun yang melakukan aksi protes masing-masing Dusun Bug-bug Utara, Barat, Timur, Selatan dan Terep. “Nama saya juga tidak masuk,” kata dia. Dirinya juga tidak mendapatkan bantuan seperti BPJS, PKH. Padahal ia memiliki anak SMP dan SMA. Ia hanya memperoleh bantuan Rastra yang diterima dua bulan sekali. Sekdes setempat, Abdul Mujid mengaku memang baru sebagian usulan yang keluar batuanya. Pihaknya pun tidak mengetahui mengapa demikian. Padahal dari sekitar 800 KK yang diusulkan, hanya 233 KK yang keluar. Meski demikian Pemerintah Desa (Pemdes) tetap akan menyuarakan data warganya tersebut yang katanya akan masuk dalam SK tahap dua. “Kami minta dari pemerintah untuk kejelasannya SK tahap kedua ini mana. Kami mohon dari fasilitator minta kejelasan SK tahap 2, karena itu permintaan dari warga,” ujarnya. Pihaknya membantah jika permasalahan ini ada di Pemdes. Sebab pihaknya mengaku sudah mengantarkan data usulan warga penerima bantuan langsung kepada pihak Kecamatan. “Tapi dari usulan kami itu cuma 233 yang keluar, itu yang buat kami kecewa. Kami tidak ingin Kades yang dipersalahkan karena sudah maksimal kerja,” tegasnya. Ia menjelaskan sari 233 KK yang sudah menerima rekening itu, 79 rusak berat, sekitar 100an rusak sedang dan 50-an rusak ringan.”Belum bisa dicarikan karena ada proses yang harus dilakukan pokmas,” sambungnya. Terkait belum adanya informasi yang diterima warga akan penerimaan tahap 2, Abdul mengatakan sudah ada disampaikan. Hanya saja pihaknya tidak berani menjanjikan kepada masyarakat lantaran belum ada kepastian kapan SK tahap 2 itu akan keluar. “Itu permasalahan,” pungkasnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mendesak Bupati Lobar mencopot Kepala OPD yang berkinerja buruk, terutama dalam hal penanganan masalah bangunan bodong. Pasalnya persoalan bangunan bodong ini dibiarkan balarutlarut tanpa ada penyelesaian. Kepala OPD terkait, seperti Kasat Pol PP dan DPMPTSP dikritik terkesan melakukan pembiaran, padahal sudah jelasjelas hasil penyisiran mereka terhadap bangunan yang ada di wilayah Senggigi, Batulayar ditemukan tak berizin alias bodong. Anggota Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman menegaskan, Bupati harus menindak tegas jajaran OPD yang tak mengindahkan perintah Bupati terkait berbagai kebijakan termasuk penertiban bangunan bodong tersebut. Apalagi sudah jelas komitmen tegas bupati menyikapi bangunan bodong ini. “Bagi OPD yang tak mengindahkan omongan bupati, ya dicopot saja, masak Bupati bicara begitu tak diindahkan. Kan pak bupati yang punya tanggung jawab ke masyarakat,” tegas Indra. Politisi Demokrat yang maju lagi pada pileg kali ini melihat OPD tidak tegas dalam hal penegakan aturan terhadap bangunan bodong tersebut sebab faktanya tidak ada yang berjalan selama bertahun-tahun. Bahkan ia mengaku sudah kehabisan kata-kata terhadap persoalan bangunan bodong yang tak kunjung ada penyelesaian dari Pemda. Ia sendiri berkali-kali menyampaikan kepada pemda agar mengambil langkah tegas menertibkan bangunan bodong tersebut, sesuai ketentuan. “Kalau dari fungsi pengawasan DPRD, dari dulu kami sudah berkali-kali sampaikan agar pemda menertibkan bangunan

(suara NTB/her)

Bagi warga yang tak menerima bantuan itu, diminta mengurus sendiri perbaikan data tersebut. Selain itu, banyak korban gempa yang belum terdata dan menerima buku tabungan. Terkait itu, warga berharap agar pemda segera melakukan pendataan ulang terhadap korban gempa di wilayah setempat. Seperti yang terjadi di Dusun Sidemen Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari. Saprudin, termasuk korban gempa di dusun Sidemen Lauk yang rumahnya rusak berat namun memperoleh bantuan Rp10 juta. “Banyak bantuan yang salah sasaran dan salah alamat di daerah kami, ru-

kerusakan yang dialami. “Kami minta agar tim pemda melakukan validasi dan verifikasi ulang ke daerah kami,” imbuh dia. Sekretaris Pokmas Dusun Sidemen, Hasnul Basri mengatakan rekening bantuan yang dibangikan kepada korban gempa banyak yang salah alamat alias salah sasaran.”Memang banyak di sini, kami minta agar dilakukan pengecekan kembali tapi belum direspon,” kata dia. Ia menambahkan, dalam rapat dengan tim terpadu di Narmada bahwa korban gempa ditekankan agar penggunaan dana bantuan ini sesuai ketentuan. Bagi korban gempa yang dana bantuannya tidak habis dipergunakan maka dana sisa tersebut harus dikembalikan. Kades Taman Sari, Ichsan mengatakan di desanya timbul polemik lantaran semua korban gempa yang telah teri-

itu,”tegas Indra. Politisi Demokrat ini mengatakan pemda harus aktif turun menelusuri apakah bangunan ini sesuai RTRW, izin (IMB) dan lain-lain. Jika bangunan ini masih bisa diurus izinnya, pemda harus menekan kepada pengusaha mengurus izin ke pemda. Terkait dengan berbagai kajian dan rekomendasi sebelum izin dikeluarkan, tugas beberapa OPD terkait seperti Dinas PUPR, DPMPTSP untuk memastikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut Indra jangan kesannya OPD melakukan pembiaran.”Tutup sudah itu (bangunan bodong), saya pendak (bosan) ngomong ini karena berkali-kali sejak tahun 2009 lalu. Itu-itu terus, tapi tidak selesai-selesai,’’ tegas dia. Letak persoalannya, kata dia tentu OPD yang tahu sebab mereka yang mengatakan tidak berizin. Seharusnya kalau tidak berizin tegas dia maka harus ditertibkan saja. Menyoal data jumlah vila yang tak singkron antara Desa, kecamatan dengan OPD menurutnya diakibatkan koordinasi yang lemah antara para pihak terkait. Mestinya, koordinasi diperkuat. Namun kerap hal semacam ini selalu yang dijadikan alasan masalah tidak ada dana untuk turun ke lapangan. Sementara itu, Plh Bupati Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih Parangan turut mempertanyakan kenapa masalah vila bodong tersebut tidak selesai-selesai.”Kenapa ndak selesai-selesai masalah vila bodong ini, kenapa tidak ditindaklanjuti?. Nanti kami akan tanya mereka pada saat Rapim,” kata Baiq Eva. Dijelaskan seharusnya kalau OPD sudah turun ke lapangan, maka harus ditindaklanjuti. OPD bisa meminta pengusaha mngurus izin jika memang sesuai ketentuan ada bangunan di wilayah setempat, baik dari sisi izin dan RTRW. Terkait adanya permintaan Dewan agar kepala OPD dicopot? Pihaknya perlu mengevaluasi dulu sejauh mana ditindaklanjuti oleh OPD terkait. “Kami perlu lakukan evaluasi dulu sejauh mana tindaklanjutnya,” jelas dia. (her) Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih Parangan

Penanganan Pasien Tumor Warga Keluhkan Pelayanan Dukcapil Mata Terkendala BPJS

Giri Menang (Suara NTB) Warga mengeluhkan pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar). Selama beberapa hari terakhir pelayanan terkendala tinta ribbon E-KTP habis. Dinas terkait berupaya melakukan pengadaan tinta, namun masih menunggu anggaran. Kadis Dukcapil Lobar, H. Muridun mengakui tinta ribbon EKTP habis sejak sepekan lalu.”Kami segera adakan tinta, menunggu anggaran dulu,” jelas Muridun, Senin (11/2). Ia menargetkan pengadaan tinta ribbon ini akan selesai dua-tiga hari kedepan. Ia mengaku akibat tinta tidak ada, pelayanan pencetakan E-KTP menjadi terkendala. Dikatakan lebih jauh, sebanyak 2.072 keping KTP Elektronik yang sudah dicetak Disdukcapil Lobar belum diambil oleh pemiliknya. “Kita tunggu mereka mengambil karena sudah jadi. Kita berharap bisa diambil secara kolektif oleh desa. Nanti kita serahkan dengan membuat berita acara serah terima lengkap dengan nama, NIK, dan Nomor EKTP,” terang Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Lombok Barat, Hamdi . “Tahun 2016-2017 saja ada 1.072 keping yang belum diam-

(Suara NTB/her)

H. Muridun bil. Sisanya di tahun 2018 kemarin, ada 1.000 yang belum diambil,” terang Hamdi. Hamdi berharap agar masyarakat proaktif untuk mengambil E-KTP yang sudah jadi tersebut. Termasuk kepada warga yang merasa sudah merekam jati dirinya, Hamdi meminta agar bisa datang ke kantor camat atau ke pihaknya dengan membawa surat pengajuan cetak. “Selama blangko, kartu, dan tinta ada, kita cetakkan,” janji Hamdi. Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H. Muridun optimis dengan target nasional 100% warga wajib KTP bisa direkam. “Saat ini capaian kita baru 90,89% atau 467.900 warga dari 514.817 war-

ga yang wajib KTP sudah perekaman,” ujarnya optimis. Senada dengan Hamdi, Muridun pun berharap warga masyarakat aktif dalam mendaftarkan dirinya untuk melakukan perekaman e-KTP “Kita sudah menggelar banyak terobosan untuk mewujudkan Gerasak (Gerakan Sadar Adminduk, red). Kita mau perbup-kan agar semakin kuat,” ujar Muridun. Dalam mewujudkan Gerasak, pihaknya pun membuka pelayanan sampai malam hari. Bahkan dengan satu kebutuhan, kata Muridun, warga bisa memperoleh lainnya. Tidak hanya KTP, tapi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan bahkan kematian. Muridun pun menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan NGO Santai Mataram untuk mendampingi warga yang memerlukan Akta Kelahiran.Untuk itu, bertempat di Ruang Rapat Bupati, beberapa waktu lalu pihaknya menanda tangani Perjanjian Kerja Sama dengan dua lembaga tersebut untuk mempercepat cakupan pembuatan akta kelahiran. “Saat ini warga yang berusia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran baru 96,29%. Kita masih minus 4% lebih,” terang Muridun. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pasien miskin Tilar Negara (2) asal Dusun Gumise Desa Giri Tembesi, Kecmatan Gerung belum bisa dirujuk ke rumah sakit Sanglah Bali, lantaran terkendala BPJS. Bocah yang divonis menderita tumor pada bagian mata itu, hanya bisa menunggu. Hampir sepekan lebih ia masih dirawat di rumah sakit Gerung. Dirut RSUD Tripat Gerung, drg Arbain Ishak mengatakan, pasien atas nama Tilar sudah 7 hari dirawat di sana. Seharusnya pasien penderita tumor bagian mata ini dirujuk ke RS Sanglah Bali, namun masih menunggu BPJS.”Tunggu selesai dulu BPJS-nya, baru dirujuk,” kata Arbain. Dijelaskan, pasien ini termasuk kurang mampu sehingga penanganannya di rumah sakit pun menggunakan bantuan sosial Rp5 juta. Terkait lambannya penanganan Tilar, menurut Arbain dari pihak rumah sakit tidak lamban. Hanya saja memang perlu menunggu kartu BPJS baru bisa dirujuk. Ia menambahkan saat ini kondisi Tilar stabil, pihak rumah sakit memberikan penanganan se-

suai SOP yang ada. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lobar, I Wayan Sumarjana mengatakan, terkait persoalan pasien Tilar yang terkendala BPJS pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinsos dan Dukcapil Lobar. Kartu BPJS bagi Tilar sudah tidak ada masalah sebab menunggu aktif dipakai tanggal 21 Februari mendatang. Yang membuatnya heran, kenapa penyakit tumor mata yang dialami Tilar baru terdeteksi padahal sudah membesar. “Yang mengherankan, kenapa baru ditahu sekarang padahal tumor sudah besar, dan baru ditahu dia tidak punya BPJS padahal dari keluarga miskin,” tanyanya heran. Di BPJS sendiri jelas dia semua online sehingga segala bentuk pembiayaan harus terdaftar dulu menjadi peserta. Mekanisme rujukan pun secara online. Mengacu Perpres nomor 82 mengamanatkan peserta yang mendaftar, 14 hari semenjak pendaftaran baru bisa dilakukan pembayaran. “Kemarin sudah dari Dinsos sudah daftarkan, baru bisa dilakukan pembayaran tanggal 21 Februari. Artinya bisa aktif hingga 10 hari kedepan,” jelas dia. (her)

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

Belum Ada Paket yang Diajukan Lelang di KSB Taliwang (Suara NTB) Kabag Administrasi Pembangunan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP-LPBJP) Setda KSB, Syahril ST, M.Si mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun OPD yang mengajukan lelang pekerjaan di tahun 2019. Hal tersebut disayangkan karena pelaksanaan pekerjaan di awal tahun memberikan dampak yang baik terhadap serapan anggaran. Bahkan jika dilakukan awal tahun, maka hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. “Kita tidak tahu alasan persis SKPD sehingga belum ada satupun paket pekerjaan yang akan diajukan lelang. Padahal kita sudah bersurat secara resmi ke pimpinan SKPD untuk bisa segera diajukan. Sehingga kita juga bisa langsung melakukan lelang agar pelaksanaan pekerjaan bisa berjalan dengan cepat. Jika seperti ini kondisi di lapangan, kita khawatir akan molor hingga April mendatang. Kita juga tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh karena kewenangannya ada di SKPD masing-masing,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (11/2). Dikatakannya, jika mengacu ke aturan, seharusnya di bulan Januari SKPD sudah mulai mengajukan lelang agar pelaksanaan program bisa dilakukan dengan cepat. Tapi faktanya, saat ini dianggap tidak bisa memberikan hasil yang baik, karena masih belum ada satupun SKPD yang mengajukan lelang. Bisa jadi belum adanya program yang diajukan lelang sampai dengan saat ini karena masih dalam tahap perencanaan. Jika benar masih dalam tahap perencanaan, maka sangat disayangkan dan sangat lambat. Karena untuk perencanaan biasanya membutuhkan waktu tiga bulan, kapan bisa dilaksanaan kalau begitu, bisa-bisa di triwulan kedua baru dilaksanakan. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar pola perencanaan di akhir tahun anggaran bisa dilakukan. Sehingga awal tahun bisa langsung di eksekusi dan pola penyerapan anggaran juga maksimal nantinya. “Kita tidak tahun alasan pasti apa yang menjadi kendala di masing-masing SKPD sehingga belum ada satupun paket program yang dilelang. Kendati demikian, kita juga berharap kepada SKPD untuk bisa segera, sehingga pelaksanaan program bisa berjalan dengan cepat,” tandasnya. (ils)

Silpa 2018 Rp98 Miliar, KSB Klaim Bukan karena Belanja Taliwang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat,menyebutkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di tahun 2018 mencapai angka Rp 98,1 miliar. Angka tersebut dianggap cukup tinggi lantaran Silpa 2017 hanya mencapai angka Rp83,68 Miliar saja. Namun, Silpa ini tinggi bukan berarti belanjanya yang tidak maksimal. Melainkan, ada sektor yang pendapatannya bertambah. “Memang Silpa kita di tahun 2018 lalu cukup tinggi, itu terjadi bukan karena belanja kita yang tidak maksimal, tapi pendapatan kita yang bertambah. Hal ini terjadi di sektor pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang melampaui 120 persen. Selain itu, ada juga pekerjaan yang belum dibayarkan dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah di pembangunan 10 unit gedung. Faktor inilah yang menjadikan Silpa kita di 2018 cukup tinggi,” ujar Kepala BPKD KSB, Nurdin Rachman SE, kepada Suara NTB, Senin (11/2). Dikatakannya, jika melihat dari total belanja yang dilakukan maka di tahun 2018 sudah sangat maksimal. Bahkan total belanja yang dilakukan berada di angka 92 persen dari total anggaran sekitar Rp1,01 triliun. Bahkan belanja yang mencapai 92 persen baru bisa terjadi di tahun 2018 sejak Sumbawa Barat terbentuk. Karena pengalaman dari tahun ke tahun belanja paling tinggi hanya mampu berada di angka 87 persen. Bahkan tidak ada satupun program yang ditangguhkan di tahun 2018 hanya pembayaran gedung saja dan baru akan terbayarkan di APBD-P nanti. Kendati demikian, pihak terkait tetap akan memberikan atensi serius kepada masing-masing OPD untuk menggunakan anggarannya secara efektif dan efisien. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu terkait serapan anggaran rendah maupun masalah lain. “Silpa kita bukan karena belanja yang tidak maksimal, melainkan pendapatannya yang bertambah. Bahkan di usia 14 tahun KSB, baru tahun 2018 belanja kita mencapai 92 persen,” tukasnya. (ils)

KPU KSB Mulai Perakitan Kotak Suara Pemilu Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejak pekan lalu mulai melakukan perakitan kotak suara yang akan digunakan pada Pemilu 17 April mendatang. Ketua KPU KSB, Fahroni, SH menjelaskan, proses perakitan kotak suara tersebut saat ini masih terus berlangsung di gudang penyimpanan. Dan pihaknya menargetkan menyelesaikannya, Senin pekan depan. “Sekarang masih berjalan pengesetannya (perakitan). Kami targetnya selesai minggu depan,” katanya kepada Suara NTB, Senin (11/2). Sejauh ini kata dia, prosesnya berjalan lancar. Dari hasil pantauan seluruh kotak suara berbahan karton duplex tersebut belum ada yang dinyatakan mengalami rusak sehingga tidak layak digunakan. “Sementara ini belum ada laporan rusak dari petugas kami di gudang. Dan harapan kami mudah-mudahan tidak ada ya supaya untuk logistik kotak suara kita bisa clear,” cetusnya. Meski berbahan karton duplex yang oleh banyak pihak disangsikan kekuatannya, Fahroni menyatakan, pihaknya akan menjaga kotak suara itu tetap aman hingga saat digunakan pada 17 April mendatang dan hingga selesainya seluruh tahapan Pemilu. Dan untuk memastikan keamanannya tersebut, KPU KSB pun telah melakukan sejumlah upaya sejak diterimanya logistik kotak suara itu. “Gudang kami sangat aman ya. Buktinya sampai sekarang belum ditemukan ada yang rusak. Dan kami juga sudah mengecek kesiapan tempat penyimpanan di tingkat kecamatan dan desa. Kami meminta agar memastikan kondisi yang bisa membuat kotak suara itu rusak di gundang penyimpanannya nanti tidak terjadi,” sebut Fahroni. Selain memastikan setiap gudang penyimpanan di tiap tingkatan aman, Fahroni menyebutkan, pihaknya nanti akan memanajemen proses distribusi dengan hati-hati. Saat penyaluran logistik ke kecamatan, desa hingga ke TPS (tempat pemungutan suara) pihaknya akan mengupayakan seluruh logistik Pemilu sampai dengan kondisi baik dan aman. “Begitu pun setelah pemungutan suara, dari TPS ke kecamatan sampai akhirnya di kami (KPU) akan dikawal soal keamanannya,” janjinya. Ia kembali menjelaskan, kotak suara berbahan karton duplex yang digunakan pada Pemilu kali ini tidak sekuat dengan kotak suara Pemilu periode sebelumnya yang menggunakan bahan alumunium. Namun Fahroni menjamin kekuatan dan keamanannya saat digunakan untuk menampung surat suara hasil Pemilu. “KPU sebelum memilih bahan kotak suara itu tentu sudah diuji coba ya. Dan kalau tidak aman tentu kemudian tidak akan dipilih material itu untuk dijadikan kotak suara,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ist/dok KPU KSB)

PERAKITAN - Petugas KPU KSB mulai merakit kotak suara yang akan digunakan pada Pemilu 17 April mendatang.

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Sumbawa Usulkan Status KLB Rabies Sumbawa Besar (Suara NTB) Wabah rabies di Sumbawa kian mengkhawatirkan. Sejauh ini, sudah ada delapan warga yang digigit anjing. Dari total 20 sampel anjing liar yang dikirimkan ke laboratorium Balai Besar Veteriner di Denpasar, dua sampel anjing di antaranya sudah dinyatakan positif rabies. Sehingga Sumbawa diusulkan sebagai daerah wabah rabies ke pusat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Syirajuddin didampingi Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner, drh. Edi Putra Darma, Senin (11/2). Menurutnya, saat ini persediaan vaksin sangat terbatas. Sehingga untuk mendapatkan penanganan yang cukup, akan diusulkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI, agar Sumbawa ditetapkan sebagai daerah wabah rabies. Kasus terakhir, tiga warga yang digigit anjing terdiri dari dua warga Labuan Aji dan satu warga Labuan Bontong kecamatan Tarano. Warga korban gigitan telah ditangani secara medis dan diberikan vaksin. Sedangkan lima sampel kepala anjing yang telah dibunuh warga tersebut, kini telah dikirimkan ke Balai Besar Veteriner Denpasar. “Dalam satu atau dua hari kedepan, kita sudah dapatkan hasil uji labnya,” terangnya. Pihaknya bersama instansi terkait, terus berusaha mengeliminasi anjing liar di dua kecamatan perbatasan dengan Dompu, Yakni kecamatan Empang dan Tarano. Sedangkan bagi pemilik anjing peliharaan yang tidak mau anjingnya die-

liminasi, diminta mengikat anjing miliknya. Untuk menjaga agar rabies tidak meluas. Terkait hal ini, pihaknya membutuhkan vaksin untuk anjing. Melalui Wakil Bupati Sumbawa, Syirajuddin telah berkorodinasi dengan Kementan RI. Agar dapat dikirimkan bantuan vaksin secepatnya ke Sumbawa. “Hasil koordinasi kami sementara ini, Pusat akan segera memgirimkan bantuan 3000 vaksin untuk anjing. Mudah mudahan ini segera direspons, karena anjing yang ada terutama anjing peliharan harus segera divaksin, agar rabies tidak semakin meluas,” tukasnya. Disnakeswan, tambah Edi juga akan mengusulkan ke Kementan RI, Sumbawa ditetapkan sebagai daerah wabah rabies. Agar mendapatkan perhatian dan penanganan yang cukup dari pusat. Terutama bantuan vaksin yang sangat dibutuhkan. Selain upayanya memperketat pemeriksaan kesehatan klinik hewan di wilayah perbatasan dengan Dompu. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, menjelaskan pihaknya segera mengusulkan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap ka-

(Suara NTB/Disnakeswan Sumbawa)

AMBIL SAMPEL - Edi Putra Darma dan tim Disnakeswan saat mengambil sampel anjing liar yang mengigit warga di Labuan Aji. sus rabies di Sumbawa. Hal ini menyusul adanya satu kasus yang sudah dinyatakan positif, yakni di Kecamatan Tarano. Melihat kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) di Kecamatan Tarano, satu kasus sudah dijustifikasi rabies. Tentunya dengan kejadian tersebut Sumbawa sudah dapat dikatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Karena

sebelumnya tidak pernah terjadi, tetapi sekarang ini muncul kejadian dimaksud. “Sekarang satu kasus sudah dijustifikasi rabies. Salah satu definisi dari KLB itu adalah sebelumnya tidak ada, kemudian ada, maka kejadian rabies di Sumbawa sudah dapat dikatakan sebagai KLB,” ujarnya. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang membuat te-

laah sebagai dasar untuk mengusulkan penetapan Kabupaten Sumbawa sebagai KLB rabies kepada bupati. “Saat ini Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sedang mengusulkan kepada Bupati untuk penetapan Kabupaten Sumbawa sebagai KLB rabies. Kami sedang membuat telaah,” terangnya. (arn/ind)

Banyak Temuan, Bawaslu KSB Dapat Jatah 209 Evaluasi Pengawasan Kampanye Penerimaan P3K Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kampanye yang diikuti oleh Panwaslu Kecamatan dan Staf PHL, Senin (11/2). Untuk mengevaluasi tahapan pengawasan kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung dari 23 september 2018 sampai 13 April 2019 mendatang. Sebagaimana disampaikan Komisioner Bawaslu Sumbawa, Hamdan S.Sos. I, terhadap pengawasan kampanye Pemilu 2019 banyak hal yang ditemukan di lapangan. Seperti kampanye yang tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Sejauh ini yang teregister di Bawaslu, ada empat titik kampanye yang tidakk mengantongi STTP. Temuan lainnya, penyebaran bahan kampanye yang dipasang pada tempat terlarang. Seperti di pohon, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan ditempat ter-

(Suara NTB/arn)

RAKOR - Komisioner Bawaslu Sumbawa dalam Rakor Pengawasan Kampanye yang diikuti oleh Panwaslu Kecamatan dan Staf PHL, Senin (11/2). larang lainnya sesuaiPKPU No. 23 tahun 2108 tentang kampanye. ” Itu diantaranya temuan kami di lapangan,” terangnya. Untuk itulah, Bawaslu menggelar Rakor. Sekaligus menyamakan pemahaman ant-

ara sesama pengawas Pemilu di Sumbawa. Sebagaimana diatur dalam regulasi baik Undang-Undang Pemilu, PKPU kampanye dan Perbawaslu tentang kampanye pada Pemilu 2019. (arn)

Sumbawa Dapat Tambahan 30 Vaksin dari Provinsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam beberapa waktu terakhir, di Kabupaten Sumbawa sudah terdapat beberapa kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR). Dari kasus tersebut satu diantaranya sudah dinyatakan positif. Dalam melakukan penanganan, kini Sumbawa sudah mendapatkan tambahan 30 vial Vaksin Anti Rabies (VAR) dari provinsi. Sekretaris Dinas Kesehatan, Ir. Surya Darmasya didampingi Kabid P2PL Agung Riyadi mengakui pihaknya sudah mendapatkan tambahan kiriman 30 vial VAR dari provinsi. Dari jumlah itu, 10 diantaranya dialokasikan ke dua rumah sakit, masing-masing lima vial. Kemudian 20 vial dikelola di Kabupaten untuk disiapkan jika adanya kejadian gigitan di kecamatan. Pihaknya pun sudah mengirimkan delapan vial ke Kecamatan Tarano untuk mengantisipasi empat kasus jika ada kejadian. “Tidak bisa hanya kita konsentrasikan di Tarano. Karena kita juga mengantisipasi jika nantinya ada kejadian di lainnya. Karena kita punya kantong yang patut kita curigai, misalnya di Lunyuk, di Utan, Rhee dan lainnya. Itu kita antisipasi siapa tahu ada kasus gigitan HPR. Kalau seandainya ada, dan laporannya cepat, maka cepat kita kirim,” terangnya. Diakuinya, vaksin ini dikirim dari provinsi dan jumlahnya terbatas. Karena saat ini kasus yang paling massive terjadi di Dompu dan sekarang juga di Sumbawa. Bahkan di beberapa daerah lainnya di NTB juga ada informasi terjadinya gigitan HPR meskipun belum dijustifikasi positif. Dimana setiap gigitan HPR tidak serta merta disebut rabies tetapi masih diduga. Baru dapat dijustifikasikan rabies atau tidak

setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap hewan yang menggigit. “Orang yang digigit HPR tidak serta merta kita sebut rabies, masih kita sebutkan sebagai kasus gigitan HPR. Kemudian yang menjustifikasi rabies atau tidak, hewannya. Makanya hewannya harus ditangkap kemudian kalau dia mati ambil otaknya diperiksa,” tandasnya. Berdasarkan data hingga Minggu (10/2) diketahui sudah delapan kasus gigitan HPR di Sumbawa. Satu kasus di Kecamatan Tarano dan sudah dinya-

takan positif. Kemudian dua diantaranya yakni mahasiswa yang sedang PKL digigit HPR di Dompu. Selanjutnya satu digigit kucing di Tarano, satu kasus gigitan di Kelurahan Seketeng, satu kasus gigitan di Kelurahan Uma Sima dan baru-baru ini dua kasus gigitan di Tarano. Terhadap kasus tersebut pihaknya sudah melakukan penanganan. “Pelaksanaannya yang rabies maupun yang kita duga rabies itu tetap kita berikan penata laksanaan. Vaksin hari pertama, hari ke tujuh dan hari ke 21,” pungkasnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menerima informasi kuota penerimaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Di mana pada tahap pertama ini, KSB mendapat jatah pengangkatan sebanyak 209 orang. “Kita sudah diberikan kuotanya ya. Untuk pengangkatan pertama ini kita diberi jatah 209, terdiri dari 192 tenaga guru dan 17 tenaga penyuluh,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H. Abdul Azis, MH kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (11/2). Ia mengakui, sementara ini belum ada informasi lanjutan terkait tahapan penerimaan P3K ini dari pemerintah pusat. Namun Sekda menyatakan, secara umum KSB siap menggelar kegiatan seleksinya kapan pun dimulai. “Waktu sosialisasi di Batam saya kebetulan hadir sudah menyampaikan kalau KSB siap untuk melaksanakannya. Termasuk dalam waktu dekat ini kalau akan dimulai,” cetusnya. Terkait adanya daerah yang menyatakan belum sanggup dan meminta agar ditunda pelaksanaan pengangkatan pegawai setara pegawai negeri sipil (PNS) itu. Sekda menjelaskan, sangat wajar. Pasalnya banyak kabupaten/kota bahkan provinsi saat sosialisasi di Batam beberapa waktu lalu, mengaku belum sanggup melaksanakan tahapan seleksi pengangkatan P3K itu karena ketiadaan anggaran. “Wajar ya banyak yang minta tunda kan APBD baru selesai dan pastinya banyak daerah yang tidak menyiapkan anggaran untuk membiayai seleksi P3K itu. Karena pusat memang meminta daerah yang mendanainya,” urainya. Demikian pula kata Sekda, Pemda KSB bisa juga turut menunda pelaksanaan rekrutmen P3K tersebut. Ia mengaku, informasi diperoleh pihaknya banyak

(Suara NTB/bug)

H. Abdul Azis kabupaten/kota di NTB juga meminta dilakukan penundaan. “Kalau semangatnya agar bisa digelar serentak bersamaan dengan kabupaten/kota lain di NTB ini juga tidak masalah. Kita juga bisa tunda. Tapi yang jelas kita siap kapan saja bahkan kalau mulainya sekarang ini,” klaim orang nomor satu di birokrasi KSB ini. Selanjutnya ia mengungkapkan, pemerintah daerah memang perlu jeli mengagendakan rekrutmen P3K ini. Sebab selain tahapan seleksinya yang harus dibiayai daerah, alokasi gaji bagi P3K yang direkrut nantinya sepenuhnya menjadi beban daerah. Sementara di sisi lain, pada tahun ini kemungkinan tidak ada penambahan dana alokasi umum (DAU) bagi daerah dari pemerintah pusat. “Gaji PNS kan disiapkan pusat lewat DAU. Begitu juga dengan P3K nantinya. Nah kalau ada pengangkatan P3K artinya kita harus siapkan gajinya juga dari DAU yang ada (dialokasikan) sekarang. Kalau daerah yang susun APBD, DAU-nya dibuat maksimal tentu akan kesulitan menggaji P3K-nya. Makanya wajar kalau ada yang minta tetap ditunda dulu,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

Baru 1.078 HPR Tereliminasi di Dompu

Halaman 7

Status KLB Rabies Tak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan ke Dompu

Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 22.200 ekor populasi anjing atau Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Kabupaten Dompu setelah melihat fakta lapangan dan baru 1.078 ekor yang tereliminasi oleh tim terpadu maupun kelompok masyarakat. Jumlah itu memang belum sesuai target, sehingga tak heran korban meninggal akibat gigitan anjing terus bertambah. Kadisnakeswan Dompu, Zainal Arifin di Sekretariat Pengaduan kepada Suara NTB, Senin (11/2) mengaku, capaian eliminasi anjing liar sejauh ini memang masih jauh dari harapan. Bahkan, di beberapa wilayah yang tingkat intervensinya rendah mulai ditemukan sejumlah gigitan baru, seperti di Desa Matua yang menimpa salah seorang kusir andong serta tiga kasus bersamaan di Desa Tembalae dan Soro. “1.078 yang tereliminasi itu masih jauh sekali dari target kita. Terus terang, di beberapa tempat yang belum rutin kita lakukan vaksinasi, tingkat gigitan baru ada,” ungkapnya. Masih tingginya populasi HPR yang berkeliaran bebas dirasa menyulitkan pihaknya memutus rantai gigitan baru, terutama di daerah dengan tingkat vaksinasi rendah. Kondisi tersebut diperparah ketersediaan racun eliminasi yang sangat terbatas. Sekarang, lanjut Zainal Arifin, proses eliminasi hanya dilakukan oleh perbakin di Kecamatan Pekat, sedangkan untuk wilayah lain masih menunggu bantuan racun dari pemerintah provinsi. “Stok racun kita sekarang sudah kosong, makanya kita lakukan pendekatan dengan Perbakin untuk eliminasinya,” katanya. Selain terkendala stok racun, eliminasi yang tidak sebanding dengan populasi anjing liar, terus bertambahnya jumlah korban gigitan maupun yang meninggal saat ini akibat ulah oknum masyarakat sendiri. Karena mereka bukannya menjauhi HPR di tengah status KLB, tetapi justru sengaja menangkap anjing liar untuk keperluan menjaga babi hutan di ladang. Mirisnya, dalam satu kepala keluarga yang berlandang bisa memiliki satu sampai dua ekor anjing. Belum termasuk mereka yang memang sengaja memanfaatkannya untuk berburu, bisa mencapai belasan ekor anjing untuk satu orang. Disinggung data terakhir jumlah korban gigitan anjing, Zainal Arifin menyebutkan, untuk korban gigitan sudah 620 orang dan enam diantaranya meninggal dunia. “Sekarang korban gigitan sudah 619 orang dari total kejadian. Ditambah satu orang hari ini dari Desa Tembalae. Karena terus terjadi gigitan baru, ya langkah kita melakukan eliminasi itu saja untuk jangka pendeknya, sedangkan jangka panjang kita tetap vaksinasi,” pungkasnya. Dari 619 orang korban gigitan berdasarkan data hingga Senin pagi, sebanyak 592 orang yang disuntikan dengan vaksin VAR. Sekitar 21 orang korban terdata belum divaksin. Data ini belum termasuk temuan baru di Dusun Owo Desa Mbawi Kecamatan Dompu sebanyak 7 orang korban gigitan awal Januari 2019 lalu. “Ini baru didata hari ini. Besok kita akan vaksin saat posyandu bersama tim penggerak PKK Dompu,” ungkap Zainal. Diakui Zainal, kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus gigitan anjing serta mengeliminasi anjing masih kurang. Padahal dampak dari gigitan anjing rabies sangat berbahaya dan sekitar 90 persen kasus gigitan anjing dilakukan oleh anjing peliharaan. Di Dompu, proses vaksinasi terhadap anjing ini baru 2.853 ekor. “Vaksin yang tersedia masih 500 dosis. Kita sudah minta tambahan 5 ribu dosis ke pusat (Kementrian Pertanian dan Dirjen Peternakan),” katanya. (jun/ula)

Dompu (Suara NTB) – Status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies yang disandang wilayah ini sebulan terakhir dinilai belum berdampak pada sektor lain, salah satunya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Dompu. Hal itu menyusul proaktifnya masyarakat dalam menekan ancaman binatang tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dsibudpar) setempat, Khairul Insan kepada Suara NTB, Senin (11/2) menyampaikan, pasca ditetapkannya kasus gigitan anjing liar di wilayah ini sebagai KLB, pihaknya sempat memiliki kekhawatiran akan menurunnya tingkat

kunjungan wisatawan. Tetapi rupanya para turis masih merasa nyaman meski tampak keheranan karena wilayah yang berada di tengah ini justru menjadi pusat penyebaran rabies pertama di NTB. “Karena sepengetahuan mereka (turis) kasus begini

awalnya dari daerah ujung baru ke tengah, ini yang jadi pertanyaan mereka dari mana datangnya anjing tersebut,” kata dia. Kendati belum berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan, Disbudpar tetap memberi imbauan pada pengunjung agar lebih berhati-hati,

terlebih menginformasi terkait ciri-ciri anjing yang terindikasi terpapar virus rabies tersebut. Selain itu mereka juga telah membangun kerjasama dengan salah seorang pengunjung yang merupakan dokter asal Spanyol untuk turut membantu meminimalisir ancaman binatang tersebut di wilayah ini. Salah satunya dengan mengendalikan populasi di daerah pariwisata. “Sekarang mereka juga lagi menangkap dan mengeliminasi anjing di Lakey, kecuali anjing peliharaan,” jelasnya.

Belum adanya pengaruh signifikan bagi tingkat kunjungan itu, lanjut Khairul Insan, disampaing buah proaktif masayarakat dalam menekan populasinya kemungkinan besar juga karena belum adanya turis yang menjadi korban gigitan. Jika demikian dipastikan berpengaruh dan akan lamban untuk bisa kembali dipulihkan seperti biasa. “Makanya kita apresiasi kerjasama tim dan masyarakat dalam menekan kasus ini, sehingga tingkat pengunjungan masih tetap normal,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Uki)

AKSI WARGA - Aksi warga Dara yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman depan kantor Walikota Bima, Senin (11/2) (foto kiri). Wakil Walikota Bima, bertemu dengan warga Dara membahas persoalan lahan timbunan amahami, di ruang rapat kantor Walikota Bima (foto kanan).

Warga Dara Kembali Protes Lahan Timbunan Amahami Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan warga yang tergabung dalam Rukun Warga (RW) se Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Bima, Senin (11/2). Mereka mendesak Walikota Bima agar menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ruang Terbuka Hijau di lahan laut Amahami agar dijadikan obyek wisata. Ketimbang dimiliki pribadi dan grup oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Selain itu massa aksi juga

mendesak agar dibentuk Pansus untuk memastikan 15 sertifikat di lahan Amahami. Sehingga akan menjadi bukti terkait adanya oknum yang sengaja memalsukan dokumen negara. Perwakilan warga, Herman, M.Pd mengatakan pihaknya menggelar aksi unjukrasa lantaran gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram ditolak dengan alasan warga Dara tidak memiliki kepentingan atas lahan Amahami. “Ini kan lucu, padahal Ama-

hami masuk wilayah Dara. Kok bisa-bisaya pengadilan menolak gugatan kami,” katanya. Alasannya warga menolak keberadaan timbunan tersebut karena akan berdampak pada kehidupan masyarakat Dara. Seperti banjir bandang yang melanda Kota Bima 2016 lalu. “Kita jadi sasaran, air tidak mengalir lancar ke laut karena ada timbunan,” ujar Herman Oleh karena itu, pihaknya meminta Walikota Bima agar membantu masyarakat Dara dari para oknum tertentu atau pencaplok wilayah tersebut

yang dulunya merupakan laut. “Lebih bagus wilayah ini jadi ruang terbuka hijau daripada dimiliki oknum tertentu. Kami ingin persoalan ini juga diproses secara hukum,” ujarnya. Usai puas berorasi. Massa aksi diterima oleh Wakil Walikota Bima, Fery Sofyan SH dan membahas persoalan tersebut di ruang rapat kantor Walikota Bima. Pada kesempatan itu Fery memastikan persoalan itu akan menjadi agenda pembahasan serius oleh pihaknya. “Dalam hal ini juga kita

akan mengundang Kejaksaan, TNI dan Polri untuk membahas bersama dalam menyamakan persepsi,” katanya. Selain itu, Fery menyakinkan kepada masyarakat Dara, sertifikat yang dikeluarkan untuk kepemilikan lahan tersebut belum final. Karena menurutnya jika cacat hukum sertifikat tersebut bisa dibatalkan. “Intinya kami akan bersikap dalam waktu dekat ini untuk menyelamatkan aset negara. Kita dari Pemerintah akan upayakan langkah hukum,” katanya. (uki)

Feri Sofiyan

(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Tunjangan atau insentif Pegawai Kategori Dua (K2) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima, sebesar Rp1 juta yang rencananya akan dibayarkan bulan Januari 2019, hingga kini belum terealisasi. Parahnya lagi, justru tidak diakomodir dalam APBD 2019. Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH mengakui hal itu. Kata dia, insentif atau tunjangan sebesar Rp1 juta untuk pegawai K2 memang harus dibayarkan mulai Januari 2019. Hanya saja ada kendala sehingga belum direalisasikan. “Memang seharusnya Januari sudah mulai dibayarkan. Tapi kita ada kendala sehingga hal ini belum direalisasikan,” katanya kepada Suara NTB, Senin (11/2). Kendala yang utama yakni verifikasi dan validasi jumlah pegawai K2 belum selesai. Pihaknya tidak ingin memaksakan pembayaran karena jumlah pegawai K2 belum selesai diproses. Apalagi persoalan K2 sangat rentan dengan persoalan hukum. “Kasus di Dompu misalnya karena K2. Di Kota Bima juga persoalan K2 yang kini diusut Kepolisian. Oleh karena itu kita tidak ingin kasus serupa terjadi. Kita harus teliti,” katanya. Diakuinya, Pemerintah Daerah sebelumnya telah mengusulkan angggaran masuk dalam pembahasan APBD 2019. Hanya saja ditolak oleh Legislatif lantaran belum selesai tahap verifikasi dan validasi. “Kita usulkan kemarin. Tapi ditolak karena verifikasi dan validasi belum selesai,” katanya. Diakuinya dalam melakukan proses tahap verifikasi dan validasi pegawai K2, Pemerintah telah membentuk tim, yang terdiri dari OPD teknis terkait yakni BKPSDM dan pihak yang kompeten dan independen lainnya. “Sebulan lalu kita bentuk. Hasil validasi dan verifikasi tim ini belum saya terima sampai saat ini,” katanya. Ia berharap pegawai K2 agar bersabar menunggu dan tetap memahami kondisi setelah tata kelola Pemerintahan. Apalagi menyangkut keuangan negara. Instentif Rp1 juta tersebut akan tetap direalisasikan. “Setelah semuanya rampung intensif K2 ini tetap akan kita prioritaskan,” pungkansya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Proyek taman Amahami Kota Bima dikabarkan tengah dibidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Meski hingga kini proyek taman senilai Rp8,5 miliar tersebut dalam masa pemeliharaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Taman Amahami, Ririn Kurniawati, ST, MT, enggan berkomentar terkait adanya informasi proyek taman tersebut sedang dibidik oleh pihak Kejati. “Untuk ini saya tidak bisa komentar,” kata Ririn, Senin (11/2). Ririn yang juga Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima ini mengatakan proyek tersebut tengah dalam tahap masa pemeliharaan. “Masih dalam pemeliharaan,” ujarnya. Pihak ketiga yang mengerjakan taman tersebut bahkan telah bersedia untuk melakukan pemeliharaan. Akan tetapi mereka sedikit complain, lantaran ada PKL yang beroperasi serta para pengunjung yang mencabut bunga di taman. “Tapi kekurangan dan kerusakan selama pemeliharaan

(Suara NTB/uki)

Taman Amahami ini pihak ketiga berkomitmen katanya kepada Suara NTB, akan memperbaiki,” ujar Ririn. beberapa waktu lalu. Dikatakannya proyek Hal yang sama juga disampaikan Tim Pengawalan Penga- taman tersebut telah di PHO manan Pemerintahan dan atau diserahterima ke PemerPembangunan Daerah (TP4D) intah Daerah sejak bulan Kejaksaan Negeri (Kejari) Desember 2018 kemarin. NaBima, M. Ihkwanul Fiaturah- mun hingga saat ini masih man SH. Kata dia, proyek dalam tahap masa pemelitaman Amahami masih tahap haraan oleh Kontraktor. “Masa pemeliharaan. “Sampai saat ini pemeliharaan selama enam sedang tahap pemeliharaan,” bulan kedepan,” katanya. (uki)

TP4D Kejari Dompu Lebih Selektif Dampingi Proyek di 2019 Dompu (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu akan lebih selektif dalam melakukan pendampingan pelaksanaan proyek pembangunan tahun 2019. Proyek didampingi hanya yang lengkap dokumen dan memenuhi syarat. Hal itu ditegaskan Ketua TP4D Kejari Dompu, Muhammad Sulhan, SH kepada Suara NTB di Dompu, Senin (11/2). “Mana dokumen yang lengkap, itu rencananya yang kita dampingi. Karena itu membuat kita kesulitan (saat pendampingan),” kata Sulhan. Sebelum diputuskan untuk didampingi, Sulhan mengatakan, pihaknya mengundang pemilik proyek pembangunan untuk melakukan pemaparan dan melengkapi dengan dokumen seperti do-

kumen perencanaan dan lainnya. Untuk anggaran 2019, baru Dinas Perpustakaan dan RSUD Dompu yang mengajukan surat permohonan pendampingan oleh TP4D. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu merupakan yang pertama mengajukan permohonan pendampingan. Tapi saat diminta pemaparan Rabu (6/2/2019) lalu, dokumen yang diminta belum disiapkan. “Kita tunda pekan depan pemaparannya,” jelasnya. Begitu juga dengan RSUD Dompu direncanakan pemaparannya pekan depan. Namun Sulhan mengaku, belum mengetahui proyek pembangunan apa saja yang akan didampingi. Pihaknya baru memutuskan untuk mendampingi setelah dilakukan pemaparan dan melengkapi dokumen proyek. “Kita belum tahu proyek apa saja (yang diajukan

untuk didampingi),” katanya. Informasinya, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan dan pengadaan buku bacaan. Begitu juga di RSUD Dompu terdapat anggaran Rp10 M untuk pembangunan gedung perawatan dan pelayanan medis. Selain dua OPD ini, Dinas Kesehatan termasuk memiliki banyak program pembangunan tahun 2019. Diantaranya pembangunan empat Puskesmas baru senilai Rp9 Miliar per Puskesmas. Begitu juga dengan pembangunan lanjutan gedung klaster 2 senilai Rp10 M. “Untuk Dikes, mereka sudah juga ajukan permintaan secara lisan, tapi surat resminya belum masuk. Begitu juga dengan pembangunan lanjutan klaster 2, sudah disampaikan secara lisan,” terang Sulhan. (ula)

Dompu (Suara NTB) – mereka. Berdasarkan data rekaBerbeda halnya jika mepitulasi tingkat kerusakan makai anggaran yang berrumah per Kecamatan sumber dari APBN, DAK tahun 2018 lalu, tercatat dan APBD, yang mana 17.975 unit rumah masuk alokasi dan kualitas bangukategori kumuh atau tidak nannya sama berdasarkan layak huni di Dompu. Ironis- kategori kerusakan. “Kalau nya, meski jumlahnya begi- dana desa kan tergantung tu besar daerah hanya kemampuan dananya, tetamampu mengalokasikan pi kalau DAK APBD dan anggaran perbaikan dari APBN kita buat sama. APBD untuk 37 unit rumah Karena rencananya tahun saja tahun 2019 ini. Keter- ini satu rumah itu Rp17 batasan anggaran dianggap juta lebih untuk kategori menjadi pemicu utamanya. rusak berat,” jelasnya. Kepala Dinas Perumahan Selain kecilnya alokasi dan Kawasan Permukiman anggaran APBD, lanjut Mu(Disperkim) Kabupaten hammad, sasaran perbaiDompu, Muhammad, ST, - kan juga tidak menyasar seMSI mengakui kecilnya mua Desa/Kelurahan di alokasi anggaran daerah un- Dompu, misalnya dari angtuk perbaikan rumah kumuh garan APBN hanya menyentersebut. Beruntung ada ban- tuh perbaikan 450 unit rutuan APBN untuk 450 unit mah di Desa Ranggo, Temrumah di beberapa Desa/Ke- balae, Lune, Potu, Bali I, lurahan serta perbaikan 143 Mangge Nae, Kramabura unit rumah dengan sumber dan Riwo. Sementara DAK anggaran DAK. Sedangkan hanya untuk 143 rumah di dari daerah hanya mampu Desa Nowa dan Rababaka. memperbaiki 37 unit rumah Sedangkan dari APBD tersekumuh setahun dengan tam- bar disemua khusus untuk bahan 15 unit dari masing- kerusakan berat semata.masing pemerintah Desa. ”Dari APBD memang kecil “Kalau 450 itu di karena kemampuan anggabeberapa Desa/Kelurahan, ran terbatas, tapi yang pentDAK di Desa Nowa dan Ra- ing ada daripada 2018 nol,” babaka. Sedangkan 30-an itu pungkasnya. (jun) tersebar mana yang vital-vital. Kecil itu saja ndak ada anggaran,” ungkap dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (11/2). Dengan kemampuan memperbaiki 630 unit rumah kumuh setahun diakui sulit untuk bisa menyentuh total 17.975 rumah tidak layak huni yang terdata pihaknya tahun 2018 lalu. Kalaupun ada tambahan perbaikan dengan sumber anggaran desa jumlah tidak seberapa, serta kualitas yang di bangun pun tidak akan sama karena sangat tergantung pada kem a m p u a n anggar a n Muhammad

(Suara NTB/jun)

Wawali Akui Proyek Taman Amahami Kecil, Alokasi APBD Insentif K2 Dibidik Kejati, PPK Bungkam untuk Perbaikan Tak Masuk APBD Rumah Kumuh

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

Bekas Kasus Trihex Bodong Dilimpahkan ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) – Berkas dua kasus peredaran obat trihexyphenidyl (trihex) palsu dilimpahkan ke jaksa. Kasus yang terungkap pada tahun 2018 dan 2019 ini dicukupkan sementara penyidikannya. Hasil penyidikan sementara dievaluasi jaksa peneliti. Kasi Korwas PPNS Polda NTB Kompol Ridwan mengatakan berkas untuk dua kasus dilimpahkan ke Kejati NTB setelah materi penyidikannya rampung. “Berkas dua kasus peredaran trihex palsu sudah kita limpahkan ke jaksa. Sekarang kita masih tunggu hasilnya,” kata Ridwan. Penyidik PPNS Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram juga sudah mengecek lokasi yang diduga sebagai pabrik Trihex palsu di Jakarta. Hasilnya nihil. “Tidak ada ketemu. Alamat pengirimnya, nomor pengirimnya, semuanya palsu. Mereka main sembunyi-sembunyi,” imbuh Ridwan. Pada kasus pertama di akhir tahun 2018, BPPOM menangkap pengedar berinisial SS, dengan barang bukti 13.400 butir trihex palsu. Untuk kasus kedua pada awal tahun 2019, tim menangkap dua pria dengan inisial ABR, diduga sebagai bandar dan SH yang diduga pengedar. Dari keduanya tim mengamankan barang bukti 19.000 butir trihex palsu. Mereka beraksi dengan modus pengiriman lewat jasa paket kilat. Barang dikirim dari Jakarta. Obat Trihex kemudian dijual gelap dengan harga lebih tinggi. Para tersangka itu dijerat dengan dugaan Pasal 197 dan atau Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan Juncto Pasal 53 KUHP. Ketiga tersangka dikatakan masih berstatus tahanan titipan PPNS BBPOM Mataram di Mapolda NTB. Begitu juga dengan barang bukti puluhan ribu obat trihex palsu masih diamankan tim. “Tersangka masih ditahan,” pungkas Ridwan. (why)

Halaman 8

Pengamanan Pemilu 2019

Pertahankan Zona Hijau Kerawanan Mataram (Suara NTB) Pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2019 beberapa bulan lagi. Kondisi keamanan NTB di tahap kampanye sejauh ini masih kondusif. Polda NTB mewanti-wanti peningkatan gangguan sampai nanti hari pemungutan tiba. “Gangguan kamtibmas kita menurun sampai saat ini. Kita sudah evaluasi dan kita siapkan kekuatan per tahapan. Sekarang kan masih masa kampanye,” kata Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri. Hal itu diungkapkannya Senin (11/2), usai memimpin serah terima jabatan Kabid

Humas Polda NTB, dari Kombes Pol I Komang Suartana kepada AKBP Purnama di

Mapolda NTB. Dia menambahkan, rencana pengamanan dilaksanakan berdasarkan

tahapan Pemilu 2019. Termasuk mendeteksi daerah dengan potensi kerawanan paling tinggi. Zona rawan Pemilu 2019 di NTB, sambung Juri, bisa berubah. Sesuai hasil penguatan personel dan intelijen di zona tersebut. “Trennya (gangguan) kita ikuti. Kita sikapi dengan tren yang terjadi. Kita sudah setting bagaimana penanganannya,”

ucap Kapolda. Potensi kerusuhan pun masuk dalam radar kerawanan yang diprediksi. Menurut Juri, potensi dimaksud tidak bisa dibiarkan berkembang. Atau bahkan berlarut. “Kontijensi tetap kita waspadai. Kita tetap jaga area hijau dimana kita harus menjaga secara pre-emtif. Masih pada faktor potensi jangan sampai jadi gangguan,” pungkasnya. (why)

Hilang Empat Hari

Rodi Ditemukan Meninggal di Kolam Penampungan Air Hujan Selong (Suara NTB) Penemuan mayat laki-laki dalam keadaan sudah membusuk dan mengembang di sebuah kolam tempat penampungan air hujan di Dusun Bawak Nao Daya Desa Sajang Kecamatan Sembalun menggegerkan warga setempat. Pasalnya, warga yang diketahui bernama Rodi (50) ini sempat dikabarkan hilang oleh keluarganya selama empat hari. Korban ditemukan sekitar pukul 13:30 wita di lokasi PT. Agrindo Sembalun tepatnya di sebuah kolam penampungan air hujan untuk pertanian milik PT. Agrindo yang terletak di wilayah kampung Karya, Dusun Bawak Nao Daya, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Lotim. Korban pertama kali ditemukan oleh, Erwin (10) saat sedang bermain bersama teman-temannya di PT. Agrindo. Saat tiba di kolam PT. Angrindo, para pelajar sekolah dasar (SD) itu mencium aroma amis yang sangat menyengat. Mereka mencari sumber bau tersebut dan ditmukan mayat Rodi yang saat itu sudah dalam kondisi mengambang dan membusuk. Erwin memberitahukannya kepada Karyawan PT. Agrindo yaknin Subaedah alias Inaq Deni (40) alamat Bawak Nao untuk selanjutnyamenghubungiketuaRTdan mengecekkepastianpenemuanmayat tersebut dan melaporkanya ke pihak kepolisian Polsek Sembalun. Kapolsek Sembalun, Iptu. I Made Sutama, membenarkan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut. Pihak kepolisian, katanya, sudah mendatangi TKP dan menghubungi tim medis Puskesmas Sembalun, mengevakuasi korban mengintrogerasi saksi-saksi, termasuk orang tua korban. Terkait kasus ini, pihak keluarga korban memang sudah mencari korban karena dari empat hari yang lalu tidak pulang ke rumah. Pihak keluarga korban menolak dilakukan otopsi karena pihak keluarga yakin tidak ada unsur pidana atau kejahatan yang terdapat pada tubuh korban, keluarga menganggap korban mengalami kecelakaan/tenggelam di kolam tersebut. Selain itu, atas permintaan keluarga korban, mayat tidak dilakukan visum ke Puskesmas Sembalun dan langsung dibawa bersama tim medis menuju rumah korban karena akan dimakamkan. “Dugaan sementara korban meninggal dunia karena terpeleset ke kolam penampungan air dan tengelam dan tdak ditemukan tanda-tanda kekerasan ata luka pada tubuh korban. Bahkan menurut keterangan keluarga serta Kades Sajang Lalu Kanahan, bahwa korban memiliki riwayat sakit jiwa,” pungkas Sutama. (yon)

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Jenazah Rodi (50) korban tenggelam saat dilakukan proses evakuasi oleh petugas.

(Suara NTB/yon)

UNJUK RASA - Demonstran saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Danger Kecamatan Masbagik. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, masyarakat meminta supaya rekrutmen perangkat desa diseleksi ulang karena dinilai ada kejanggalan dan kepentingan politik dari kepala desa.

Unjuk Rasa, Warga Presak Tolak Hasil Seleksi Perangkat Desa Selong (Suara NTB) Masyarakat dari Dusun Jontak dan Dusun Presak Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lotim, Senin, (11/2) mengepung kantor desa setempat. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat yang terdiri dari kaum pemuda, ibu-ibu dan masyarakat umum ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Aksi ini terkait kejanggalan dan dugaan permainan dari kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa meskipun dilakukan melalui panitia seleksi (pansel). Koordinator Umum (Kordum) aksi, Gita Purnadi, SHI, menjelaskan, aksi unjuk rasa atas permintaan masyarakat. Setelah dua kali mediasi di kantor desa menuai jalan buntu terkait dugaan adanya kejang-

galan pengangkatan perangkat desa. Mulai dari proses seleksi terutama di tes wawancara. Pasalnya, kata Gitok, pihak pansel mengatakan jika calon yang lain tidak lulus tes psikologi. Sedangkan dari hasil diskusi yang dilakukan bersama fasilitator, dalam seleksi perangkat desa itu tidak ada tes wawancara baik dalam untuk perangkat desa bidang pemerintahan, sosial budaya, tufoksi, dan kepala kewilayahan. “Ratusan masyarakat ini menolak hasil seleksi karena ada unsur-unsur kejanggalan dalam rekrutmen perangkat desa ini. Sehingga sangat penting untuk dilakukan investigasi dan seleksi ulang, terutama untuk Kepala Kewilayahan Jontan dan Presak,” tuntutnya. Maka dari itu, katanya, hasil investigasi itu diharapkan

Pemilu Makin Dekat

Hary Tanoe Panaskan Mesin Politik Perindo NTB Mataram (Suara NTB) Menjelang makin dekatnya Pemilu 2019, DPW Partai Perindo NTB melakukan konsolidasi dan sekaligus memberikan pembekalan kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg), Senin (11/2), sebagai bekal untuk menghadapi Pemilu 2019. Konsolidasi dan pembekalan caleg tersebut dipimpin langsung oleh Ketua umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Pada kesempatan itu ia mendorong para caleg untuk meningkatkan intensitas perjuangan dalam sisa waktu masa kampanye. “Harus berjuang lebih keras lagi, karena Pemilu sudah dekat,” serunya di hadapan ratusan caleg Perindo NTB. Dikatakan Hary Tanoe, bahwa tidak ada pilihan lain kecuali dengan merebut kursi perlemen sebanyak-banyaknya, jika Perindo ingin merealisasikan agenda perjuangannya. Sebab, hanya dengan kekuatan politik bisa mempengaruhi arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. “Jadi kesimpulannya, kita harus punya kursi yang banyak di parlemen, sebab sulit bagi kita untuk mengalahkan aturan legislasi yang tidak se-

suai dengan arah perjuangan kita. Kalau banyak kursi, maka kia bisa perjuangkan regulasi sesuai dengan perjuangan kita,” katanya. “Selain itu, dengan besarnya kursi perlemen yang kita punya, kita bisa usung eksekutif, baik bupati/walikota, gubernur bahkan presiden, karena antara eksekutif dan legislatif itu saling tak terpisahkan,” sambungnya. Dalam rangka mencapai target perolehan kursi di parlemen, DPP Perindo telah merancang berbagai kebijakan program. Pertama, untuk biaya saksi tidak dibebankan kepada caleg, melainkan akan ditanggung sepenuhnya oleh DPP. “Untuk saksi, honornya akan disiapkan oleh partai. Karena itu saya minta bekerja sama pengurus di bawah dalam rekrutmen saksi. Tidak hanya sekedar mengawal proses rekapitulasi suara, namun juga bisa memberikan tambahan suara,” katanya. Selanjutnya, DPP Perindo juga akan memfasilitsi pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bendera. Sehingga caleg dan pengurus tinggal memasangnya. “Tidak ada partai lain yang seperti Perindo,” kata Hary Tanoe.

(Suara NTB/ndi)

KONSOLIDASI - Ketua umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat memberikan pembekalan sekaligus memimpin konsolidasi pemenangan Pemilu 2019 di NTB di hadapan ratusan caleg Perindo. Para caleg juga diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang sekaligus menjadi kartu asuransi. Selain itu, Perindo juga akan memberikan konpensasi kepada caleg yang kalah. Konpensasi akan dibayarkan oleh caleg yang menang. ”Dana konpensi sudah diputuskan diberikan oleh caleg jadi yang akan diberikan kepada caleg yang tidak jadi,” jelasnya. Ditegaskan Hary Tanoe, tugas partai dalam meningkatkan elektabilitas partai

sudah cukup maksimal. Tugas selanjutnya yakni para caleg bagaimana memaksimalkan untuk meraih suara rakyat pada Pemilu 2019. “Partai punya peran penting dan juga caleg, yang dicoblos nama partai atau nama calegnya sama saja. Partai punya tugas memaksimalkan elektabilitas partai, dan sekarang bagaimana para caleg berkampanye agar memaksimalkan perjuangannya,” pungkasnya. (ndi)

nantinya membuat masyarakat dapat menerima. Dimana untuk hasil tes itu seharusnya dua jam setelah tes dapat diumumkan. Namun hingga esok harinya hasil tes itu tidak kunjung diumumkan. Dalam orasinya, masyarakat sangat kecewa atas sikap kepala desa yang tidak menemui para demonstran. Melainkan bersembunyi menghindari tuntutan dan aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan dan transaparansi kepala desa. “Tuntutan kami itu supaya dilakukan tes ulang, proses pembatalan dan pemilihan langsung,” pintanya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMD) Lotim, H. M. Juaini Taofik, dalam Permendagri 67 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 6 Tahun 2018 disamakan persyaratan rekrutmen kasi, kaur dan kepala kewilayahan. Terhadap apa

yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Danger, karena belum masuk dalam tahap rekomendasi dan masih di internal desa, maka dari Dinas PMD akan melakukan investigasi bersama sejumlah pihak terkait. Namun guna menjaga keamanan, Camat Masbagik diminta menunda rekomendasi untuk kepala kewilayahan Jontak dan Presak, seiring dibentuknya sembilan perwakilan sebagai narasumber dalam proses investigasi ini yang dilakukan dari tim Dinas PMD, kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk dari BPD. “Jangan dulu rekomendasi diberikan sebelum hasil investigasi keluar,” pintanya. Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, menjelaskan pengangkatan perangkat desa sudah melalui proses seleksi dari panitia seleksi. Artinya

tahapan-tahapan sudah dilalui sebagaimana aturan yang berlaku berupa dilakukan perankingan. Namun hasil dari perankingan itu tidak diterima oleh masyarakat untuk kemudian digunakan sebagai alat untuk menuntut dan melakukan revisi kembali keputusan tersebut. “Kita sudah melakukan proses. Intinya ada ketidakpuasan dari pihak tertentu,” tudingnya. Selaku kepala desa, Kaspul Hadi menegaskan bahwa dirinya tetap mengacu pada apa yang menjadi hasil rekrutmen itu dan tidak mengganggu keputusan yang sudah ada karena itu merupakan hasil murni dari panitia seleksi dan fasilitator. Ia juga mengklaim bahwa dirinya tidak menghindar, melainkan di waktu yang bersama dirinya dipanggil oleh pemerintah kabupaten. (yon)

Akbar Tanjung Ajak Kader Golkar NTB Menangkan Jokowi-Ma’ruf Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung menyebutkan bahwa bukan tanpa alasan dan pertimbangan Partai Golkar memberikan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin (Jokwi-Ma’ruf) di Pemilu Presiden 2019. Di antara alasan dan pertimbangan tersebut, berupa peningkatan elektoral bagi Partai Golkar dengan dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf. “Sesungguhnya Golkar raih coattail effect atau efek ekor jas dari Jokowi-Ma’ruf di Pilpres,” kata mantan Ketua DPR RI, Akbar Tanjung di sela-sela kegiatan silaturahmi dan temu kader dengan keluarga besar Partai Golkar NTB, di Kantor DPD Partai Golkar NTB, Senin (11/2) kemarin. Walau diakui ada opini terbangun di tingkat publik, bahwa Partai Golkar diasumsikan tidak memperoleh efek ekor jas dari dukungan ke Jokowi-Ma’ruf di Pilpres. Akbar menegaskan, Partai Golkar sangat diuntungkan keberadaan Jokowi-Ma’ruf sebagai capres dan cawapres diusung parpol berlambang pohon beringin tersebut. “Tentu Golkar memperoleh efek elektoral keberadaan Jokowi-Ma’ruf,” tegasnya. Namun demikian. Ia mengingkatkan, efek ekor jas akan diperoleh maksimal Partai Golkar dari Jokowi-Ma’ruf.

(Suara NTB/ndi)

PENGARAHAN - Akbar Tanjung saat memberikan pengarahan kepada pengurus, kader dan caleg Partai Golkar NTB agar solid memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Jika seluruh kader, pengurus dan caleg Partai Golkar komitmen dan konsisten, dengan sikap dan perbuatan dengan mendukung dan memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres. Dengan begitu. Publik akan menilai bahwa Parpol berlambang pohon beringin itu adalah Parpol komit dan konsisten dengan dukungan di Pilpres. “Tentu ini memberikan citra positif bagi Golkar. Sehingga berdampak terhadap elektoral Golkar,” terangnya. Karena itu, Akbar meminta semua kader Golkar, khususnya di NTB satu suara solid dan kompak mendukung dan memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Ia meminta kader Golkar menerapkan prinsip PDLT, yaitu Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela.

“Golkar sudah resmi mendukung dan mengusung Jokowi-Ma’ruf. Jadi tidak ada alasan bagi kader tidak memperlihatkan dan bekerja untuk memenangkan JokowiMa’ruf,” tegasnya. Ia menambahkan, jika nyatanya nanti kader Golkar tidak mendukung dan bekerja bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf, itu artinya kader tersebut tidak mengindahkan dan mengabaikan PDLT tersebut. Sehingga harus ada sanksi tegas bagi kader yang tidak sejalan dengan PDLT, dan tidak mematuhi garis kebijakan Partai. “Dan kunjungan saya ke daerah pun dalam rangka memperkuat konsolidasi dan meningkatkan elektoral Partai Golkar di Pemilu 2019,” pungkasnya. (ndi)

Selasa, 12 Februari 2019

SUARA NTB

Halaman 9

Hampir Rampung, Persiapan Festival Bau Nyale Praya (Suara NTB) Seluruh persiapan gelaran Festival Pesona Bau Nyale “The Precious Culture of Mandalika” tahun 2019, sudah hampir rampung. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selaku tuan rumah pun menegaskan kesiapannya sebagai tuan rumah event yang kini sudah masuk sebagai top ten (sepuluh besar) event nasional tersebut. Demikian ditegaskan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di ruang kerjanya, Senin (11/2) kemarin. Dikatakannya, meski tidak lagi sebagai penyelenggara penuh karena event tersebut sudah menjadi event nasional, Pemkab Loteng dipastikan tetap akan mendukung. Karena selaku tuan rumah, menjadi kewajiban bagi Pemkab Loteng untuk mensukseskan event tersebut. “Dari semua aspek kita tetap mendukung. Termasuk dalam hal anggaran, kita juga sudah siap,” tegasnya. Ia menjelaskan, total ada 14 event utama yang akan digelar selama perayaan Festival Pesona Bau Nyale berlangsung. Mulai dari tanggal 17 sampai 24 Februari mendatang. Dibuka dengan Mandalika Photo Contest. Semua event tersebut akan didukung penuh oleh Pemkab Loteng. Supaya event Bau Nyale kali ini bisa berjalan sukses. “Tadi (Senin pagi kemarin, red) kita dengan instansi terkait sudah menggelar rapat

persiapan pemantapan. Dan, semua persiapan hampir tuntas,” ujarnya. Memang masih ada beberapa masalah yang masih harus diselesaikan. Terutama terkait persiapan untuk pagelaran budaya serta carnaval budaya. Namun pihaknya optimis, dengan sisa waktu yang ada persiapan akan bisa diselesaikan pada waktunya nanti. Nursiah menambahkan, gelaran event Bau Nyale tahun ini juga berbarengan dengan perayaan HUT Korem 162/WB. Sehingga ada beberapa event yang masuk dalam agenda perayaan Korem 162/WB juga akan digelar di Loteng. Khususnya di kawasan The Mandalika yang akan menjadi lokasi puncak perayaan Bau Nyale. “Jadi nanti serangkaian HUT Korem 162/WB, juga akan ada bike camp di kawasan Kuta dan beberapa event lainnya,” ungkapnya. Sehingga diharapkan perayaan Bau Nyale tahun ini bakal semakin semarak. Dengan semakin banyaknya event yang digelar di kawasan The Mandalika Kuta. (kir/*)

Sekda Loteng H. M. Nursiah

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

Wali Murid Kunci Pelaksanaan USBN EKOSISTEM pendidikan meliputi sekolah, orang tua dan masyarakat harus bersatu padu mensukseskan pelaksanaan pendidikan. Tanpa sinergitas di antara semuanya, bangunan pendidikan tidak akan kokoh. Di SDN 42 Mataram, pelibatan ekosistem seperti wali murid terus dibangun. Apalagi seiring dengan akan digelarnya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)beberapa bulan mendatang. Kepala SDN 42 Mataram, Johani, S.Pd., menegaskan kunci sukses USBN ditentukan sejauhmana wali murid memiliki kepedulian yang sama dengan yang dirasakan pihak sekolah terhadap anak-anak mereka. Wali murid harus berperan aktif melakukan kontrol terhadap anak-anak untuk memastikan transfer ilmu yang diperoleh anak dari sekolah sampai hingga ke rumah, sehingga tidak terjadi gap antara apa yang didapat di sekolah dengan di rumah. Kini jelang pelaksana USBN, pihak sekolah telah mengumpulkan para wali murid dengan harapan agar mereka terlibat bersama mempersiapkan anak-anak mereka agar benar-benar siap menghadapi USBN. “Itu sudah kita rapatkan, begitu masuk semester kita sudah arahkan sudah kita kumpulkan bahwa anak ini merupakan tanggung jawab bersama,” ungkapnya. Selain terus menerus melakukan koordinasi dengan wali murid, upaya lain untuk mematangkan proses USBN juga gencar dilakukan. Misalnya secara pribadi, selaku kepala sekolah memberikan tambahan kursus gratis bagi seluruh murid kelas VI. “Saya buka les khusus untuk kelas 6 saja. Tergantung dari kelemahannya. Tiga tahun saya ngajar di sini tiga tahun buka kursus,” jelasnya. Sementata untuk pemetaan yang menjadi kelemahan para murid, pihak sekolah sudah mengantonginya. Hasil pemetaan sementara siswa kelas VI SDN 42 Mataram, kekurangan para murid terletak pada mata pelajaran matematika. “Sudah ada pemetaan melalui hasil kisi misi. Matematika, IPA dan Bahasa. Mereka lemah di matematika mereka kan belajar di sekolah saja di rumah ngak pernah ada,” imbuhnya. Oleh sebab itu, dari hasil ini dia meminta para wali murid agar memberi perhatian khusus bagi anak peserta USBN agar kekurangan pada mata pelajaran ini bisa diperbaiki dan ditJohani ingkatkan. (dys) (Suara NTB/dys)

Bina Karakter Siswa Melalui ’’Outbound’’ Selong (Suara NTB) Kegiatan pembinaan karakter siswa SMKN 1 Sikur dilakukan di dalam dan luar sekolah (out door). Dengan perpaduan pembinaan antara di dalam kelas dan luar kelas, diharapkan para siswa memiliki karakter kuat. Sebagaimana dilakukan sekolah ini terhadap para siswanya pada Minggu 10 Februari 2019. Mereka melakukan d pembinaan karakter siswa melalui out bound. Siswa dilepas di perempatan Tanjung, melalui permukiman warga, persawahan dan berakhir di Pantai Surya Wangi. Kepala SMKN 1 Sikur, Lalu Yaniwardan, S. Pd., M. Pd., menuturkan, dalam perjalanannya, para siswa peserta out bound melewati beberapa posko yang sudah disiapkan dan di setiap posko diberikan beragam permainan dan rintangan, baik rintangan buatan maupun rintangan alam. Dikatakan lebih jauh bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membentuk karakter siswa yang kuat, mandiri, pantang menyerah dan memilki mental pejuang, sehingga siswa bisa meraih kesuksesan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Sedang secara umum, kata dia, kegiatan ini bertujuan untuk penguatan mental melalui kegiatan baris berbaris, penyampaian motivasi, laporan individu secara lugas dan tegas serta pendekatan keagamaan di setiap posko. Lalu Yaniwardan (dys) (Suara NTB/ist)

Ribuan Siswa di Kota Mataram Mantapkan Persiapan UN Mataram (Suara NTB) Sebanyak 7.707 siswa sekolah di Kota Mataram melaksanakan try out bersama. Mereka terdiri dari 24 SMP Negeri dan 43 MTs negeri dan swasta yang berlangsung dari tanggal 11-14 Februari 2019. Dalam keterangannya, Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikbud Kota Mataram, Syarafudin mengungkapkan, jumlah siswa yang akan mengikuti try out dari data yang ada sebanyak 7.707 siswa. Jumlah ini sekaligus yang akan menggunakan sistem Ujian Nasioal Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Menurutnya, pelaksanakan try out ini bertujuan agar siswa baik yang menggunakan UNBK maupun UNKP tidak merasa grogi, sehingga persiapan melalui pelaksanaan try out dilakukan bersama. Dijelaskan lebih lanjut, data peserta try out tersebut sekaligus yang akan mengikuti ujian tahun ini. Mereka semuanya berasal dari total 67 sekolah di Kota Mataram. Uji coba ini sejatinya tidak lain untuk persiapan pemantapan menuju UN menggunakan sistem UNBK maupun UNKP. Untuk diketahui, ada 4 mata pelajaran yang di try out ini, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Gubernur Ubah Sasaran Penerima Beasiswa Luar Negeri

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemprov memberikan peluang bagi masyarakat NTB yang ingin melanjutkan studi keluar negeri melalui pemberian beasiswa penuh kepada masyarakat. Pemberian beasiswa keluar negeri pun kini telah memasuki batch kedua. Puluhan mahasiswa telah dikirim ke Polandia. Memasuki seleksi batch ketiga pada Maret mendatang, Pemprov NTB seperti disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., akan mengubah pola seleksi. Para aktivis akan jadi sasaran prioritas untuk mendapatkan beasiswa. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. Zulkiflimansyah, saat menghadiri acara milad HMI ke 72 dirangkai dengan launching buku “Pergulatan HMI di Pulau Seribu Masjid, Sejarah dan Aksi”, pada Minggu (10/2) malam. Menurut gubernur, seleksi beasiswa tahap ketiga mendatang, pihaknya tidak mempersoalkan aspek bahasa calon peserta. Meski dari segi bahasa masih kurang, namun hal itu

tidak jadi masalah. Asalkan yang bersangkutan memiliki kemampuan organisatoris yang baik. Dengan kata lain, mereka yang diprioritaskan merupakan para aktivis berbagai organisasi. “Saya punya ikhtiar untuk batch ketiga nanti pola seleksinya kita ubah bukan lagi indikatornya bahasa Inggris tapi kemampuan organisasi, pengalaman organisasi, walapun bahasa Inggrisnya nggak bisa tapi semangatnya untuk belajar kita prioritas. Ini yang bisa kita lakukan untuk,” katanya menjelaskan. Gubernur meyakini, melalui program tersebut, sebagai upaya meningkatkan SDM NTB menjadi lebih baik. Di samping itu, melalui pemberian beasiswa dengan target sasaran para aktivis diharapkan mampu melahirkan anak-anak muda hebat tidak

saja bisa bicara di tataran lokal tapi juga nasional. Menurutnya, program pengiriman beasiswa keluar negeri bukan untuk gayagayaan, bukan karena kualitas pendidikan dalam negeri kita buruk, akan tetapi mereka harus mendapatkan akselerasi pendidikan. Sehingga pada momentum seperti Pilpres 2024 mendatang, anakanak muda NTB mampu turut terlibat menghiasi pertarungan politik. Dia yakin anak-anak muda NTB sangat potensial asalkan mereka diberi kesempatan berkembang. Mereka juga tidak kalah dengan tokohtokoh nasional lainnya. Dalam hal ini, anak-anak NTB di masa depan tidak boleh hanya jadi penonton saja, tetapi harus jadi penentu. “Saya tidak mau momen-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dan Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti bersama sejumlah tokoh alumni HMI menerima buku saat launching buku sejarah HMI, di Taman Budaya Mataram, Minggu (10/2) malam. tum 2024 anak-anak hebat NTB hanya jadi penonton dan jago kandang di NTB saja. Siapapun yang jadi capres di kubu manapun ada anak-anak NTB,” ungkapnya.

Selain itu Gubernur juga menyambut baik hadirnya buku yang menggambarkan perjalanan sejarah HMI di Pulau Seribu Masjid itu. “Luar biasa hebat,” pujinya. (dys)

SKTD Gelar Tunas Daud Basketball Championship 2019 Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram menggelar Tunas Daud Basketball Championship (TDBC) 2019. Kejuaraan bola basket ini diikuti oleh 37 tim dari sekolah se-Pulau Lombok. Opening Party TDBC 2019 dilaksanakan di lapangan basket SKTD Mataram, Senin (11/2). Ketua Panitia TDBC 2019, Vivi Lumintang, menjelaskan, TDBC 2019 diikuti sebanyak 37 tim dari sekolah se-Pulau Lombok dengan rincian peserta yaitu tim SD sebanyak enam tim, tim SMP putra sebanyak 12 tim, tim SMP putri sebanyak delapan tim, tim SMA putra sebanyak sebanyak delapan tim, dan SMA putri sebanyak tiga tim. “Diharapkan dengan adanya TDBC 2019 ini, terciptanya siswa siswi yang kreatif dan berprestasi dalm bidang olahraga,” harapnya. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung. Juga kepada pemerintah Kota Mataram, kepala DIinas Pendidikan Kota Mataram, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Tidak lupa juga ia mengucapkan terima kasih kepada Perbasi Provinsi NTB dan Kota Mataram yang selalu membantu berjalannya kompetensi ini di STKD. Walikota Mataram yang diwakili Kepala Bidang Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Isnaini, saat membuka acara menyampaikan apresiasinya kepada SKTD Mataram yang berhasil melaksanakan TDBC 2019 ini. “Tidak semua sekolah bisa menyandingkan prestasi akademik dan olahraga seperti SKTD Mataram, ini harus ditiru oleh sekolah lain, termasuk sekolah negeri,” ujarnya. Perwakilan Yayasan Keluarga Sejahtera, Amin Halim, M.Th., mengatakan, dari TDBC

(Suara NTB/ron)

BUKA TDBC - Kepala Bidang Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Isnaini didampingi Perwakilan Yayasan Keluarga Sejahtera, Amin Halim, bersama Direktur SKTD Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., dan tamu undangan, melempar bola sebagai tanda dibukanya TDBC 2019, pada Senin (11/2). 2019 ini, diharapkan anakanak bisa menyalurkan potensi yang mereka miliki. Pihaknya tidak ingin anak hanya mengejar akademis saja, tetap juga semua bidang. “Baik itu bidang seni, olahraga, dan sebagainya, kita akomodir. Itulah sebabnya, puji tuhan, sekolah kami, SKTD dikatakan cukup dikenal karena sentuhan seperti itu, dengan pendidikan karakter, kami akomodir potensi anak-anak kami,” katanya. Amin menjelaskan, SKTD selalu mengedepankan pendidikan karakter mulai dari KBTK sampai dengan SMA. Kegiatan ini juga rangkaian dari ulang tahun ke-20 SKTD Mataram, nantinya puncak hari ulang tahun SKTD akan dilaksanakan di Lombok Epicentrum

Mall, pada 1 Maret nanti. Final TDBC 2019 dijadwalkan pada 21 dan 22 Februari 2019. Sementara itu, Direktur SKTD Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., mengatakan TDBC 2019 ini merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anak-anak yang punya prestasi dalam olahraga, baik dari SKTD, maupun skeolah lain. “Dengan banyaknya pertandingan basketball di NTB, anak akan lebih punya pengalaman, lebih sering bertanding, berarti semakin sering diasah performa mereka, itu bagian dari kecerdasan kinestetik,” katanya. Boko juga menambahkan, TDBC 2019 tidak hanya akan melombakan basketball, tapi juga freestyle basketball contest dan Timezone Shoot. Pembu-

Disosialisasikan, Program Rintisan INOVASI di NTB Mataram (Suara NTB) Lokakarya dan sosialisasi program-program rintisan INOVASI kepada para pemangku kepentingan kunci yang menjadi mitra INOVASI di Nusa Tenggara Barat (NTB) bertempat di Ruang Media, Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (7/2) dan Jumat (8/2). “Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan pilot (program rintisan) INOVASI, baik yang telah dan sedang berjalan serta untuk mendapat umpan balik dalam rangka perbaikan pelaksanaan program ke depannya,” ujar Provincial Adviser INOVASI di NTB Sri Karna. Dalam kegiatan ini, ujarnya, hadir tidak hanya dari kalangan pemerintah tetapi juga dari kalangan akademik seperti dari Dinas Dikbud Provinsi NTB, LPMP Provinsi NTB, FKIP Universitas Mataram, FITK UIN Mataram, IKIP Mataram, FKIP Universitas NW Mataram, FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Lembaga Bahasa. Sementara Provincial

Manager INOVASI di NTB Edy Herianto menjelaskan, melalui kegiatan ini, INOVASI ingin berbagi. Pihaknya mencoba untuk berbagi apa yang dilakukan untuk bisa diskusikan bersama dan kemudian dibuat Rencana Tindak Lanjut (RTL). Pihaknya juga berharap dengan pertemuan selama dua hari ini, pihaknya bisa menangkap kesempatan yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas literasi, numerasi, dan pendidikan inklusi yang memang sudah menjadi fokus INOVASI. ‘’Kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk jajaran LPMP yang memberikan kesempatan, sehingga acara ini dapat terselenggara,” ujarnya. Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS), Drs. I. Made Murta Astawa M.Pd, mewakili Kepala LPMP, dalam pembukaan kegiatan menyampaikan untuk dapat menindaklanjuti hasil pertemuan serta perlunya untuk mengadaptasi atau memodifikasi programprogram rintisan INOVASI oleh LPMP, serta oleh pemangku kepentingan lainnya agar praktikpraktik baik yang telah ada dapat disebarluaskan. “Program ini diharapkan ke depan bukan saja ke enam kabupaten tetapi bisa disebar-

kan ke kabupaten lain. Harapan kami juga agar Bapak Ibu sekalian termasuk kalangan perguruan tinggi dapat mengawal kegiatankegiatan INOVASI. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dapat berjalan dengan baik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana bila INOVASI mengakhiri programnya? Perlu dipikirkan mengenai anggaran agar kegiatan dapat tetap berlangsung,” tambah Made. Program-program rintisan INOVASI yang diperkenalkan kepada para peserta lokakarya adalah program rintisan Guru BAIK (Belajar – Aspiratif - Inklusif - Kontekstual), literasi, numerasi, program berbasis kebutuhan seperti SETARA, GEMBIRA, dan BERSAMA. Selain itu diperkenalkan pula program rintisan penguatan kepala sekolah dan pengawas, dan program psiko-edukasi. RTL yang berhasil dirumuskan di antaranya adalah penyusunan program diseminasi ke sekolah binaan LPMP, pengenalan dan fasilitasi modul di sekolah binaan/model dari masingmasing Widyaiswara. (ron)

kaan TDBC 2019 juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dan perwakilan sponsor. Sekolah peserta TDBC 2019 yaitu SDK TUNAS DAUD Mataram, SDN 4 Lembuak, SD Budi Luhur, SD IT Anak Sholeh, SDK Antonius Cakranegara, SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 13 Mataram, SMPK TUNAS DAUD Mataram, SMPK Kesuma, SMPN 5 Narmada, SMPN 2 Kuripan, SMPN 1 Narmada, MTSN 1 Mataram, SMKN 6 Mataram, SMAN 1 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMAK Kesuma, SMAK TUNAS DAUD, SMAN 2 Mataram. Kegiatan ini juga didukung oleh sejumlah sponsor, yaitu Good Day, Timezone, Honda, BRI, Astra, Faber Castel, Apollo, Roxy, Akar Daya, Oasis, Pan-

dan, Alfamart, RS. Siloam, Mama Bread, Orchid Bakery, Tahu Gila/Taco Gila, Asean Cell, Grand Legi Mataram, Permata Hati Islamic Pre School, Lombok Astoria, Lombok Raya, Vanini, Plaza Bangunan, Sumo Group, CV. 88, Sasaku, Toko Berkat Mulia, media partner, True Money, Lombok Plaza, Mirasa, Indo Glory, Lombok Vaganza, Rock FM, CGV Cinemas, Pisang Goreng Gendut, Marimas, GP Fresh, David Foto & Video, Bale Jaje, Micahel HP, Linda Sport, keker, Bread Love, Koiyaki, Go Fast, Toko Obat Hasanudin, Toko Sepeda Sukses, Istana Foto Copy, Indo Karya, Toko Melody, Emerald Education Center, Komite SKTD, PC. PG-TK Tunas Daud, Toko Emas Sembilan Jaya, Toko Sumber Berkat. (ron)

Proktor Harus Pahami Teknis UNBK Mataram (Suara NTB) Proktor harus benar-benar memahami berbagai persoalan teknis Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal ini penting agar mengurangi permasalahan teknis selama pelaksanaan UNBK tahun 2019 ini. Help Desk Provinsi NTB, Dindin Ginanjar, mengatakan, proktor harus memahami persoalan teknis yang kerap terjadi di UNBK. Seperti siswa yang harus mengikuti UNBK di jadwal yang ditetapkan. “Tidak dibenarkan lagi masuk di luar sesi, jadwalnya harus tetap,” katanya. Selain itu, hal teknis lainnya berkaitan dengan jawaban siswa harus segera diunggah atau upload . Pada simulasi kedua lalu, menurut Dindin banyak sekolah yang belum meng-upload jawaban siswa. Selain itu, jika ada soal UNBK yang kurang jelas, proktor juga harus melaporkan ke web UNBK. Berkaitan dengan ujian susulan, Dindin juga menekankan, proktor harus mendaftarkan siswa yang tidak ikut UNBK agar bisa mengikuti ujian susulan, “Sehingga proktor bisa sinkronisasi. Ada pengalaman tahun lalu, proktor lupa mendaftarkan,” katanya. Ia juga menyampaikan sejumlah kendala saat UNBK, dari sisi sumber daya manusia antara lain kepala sekolah tidak memiliki informasi yang cukup

tentang persiapan dan pelaksanaan UNBK. selain itu, proktor tidak memiliki kompetensi yang memadai, sehingga aplikasi rusak akibat salah prosedur. Dindin menjelaskan, alternatif solusi yang bisa dilakukan yaitu sekolah membuat laporan berkala tentang perkembangan UNBK di sekolahnya untuk setiap pelaksanaan simulasi. Proktor juga wajib membuka informasi di web UNBK dan membaca panduan dan cara troubleshooting. “Perlu juga pelatihan dan pembekalan khusus terkait penyiapan dan troubleshooting, dan pelibatan tim HelpDesk di kabupaten/kota dan provinsi,” katanya. Kendala lainnya, dari segi infrastruktur, sekolah tidak memiliki jaringan internet yang cukup, sehingga sinkronisasi menjadi terhambat. Atau mati listrik dan tidak memiliki UPS, sehingga aplikasi rusak, dan tidak menyediakan server cadangan. Alternatif solusi yang bisa dilakukan, antara lain menggunakan modem berkecapatan tinggi, sinkron bersama di sekolah yang memiliki koneksi yang cukup baik, penyediaan UPS dan genset bisa dengan cara meminjam atau menyewa. “Melakukan ponting dari titik yang ada akses internet,” jelas Dindin. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

Pelatda Mayung NTB Libatkan 54 Atlet dan 12 Pelatih Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB akhirnya menetapkan 54 nama atlet dan 12 pelatih yang masuk dalam Pelatda Mayung 2019. Data yang diterima Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (11/2) menjelaskan, sebanyak 54 atlet yang masuk pelatnas Mayung 2019, terdiri dari 30 atlet Pelatda Mayung dan 24 atlet Pelatda Mayung Harapan. Sementara 12 orang, terdiri dari sembilan pelatih Pelatda Ma-

yung dan tiga pelatih Pelatda Mayung Harapan. Sebanyak 30 atlet Pelatda Mayung terdiri dari 13 atlet atletik, Lalu Muhammad Zohri, Sudirman Hadi, Iswandi, Fadlin, Ridwan, Lalu Zakaria, Arif Rahman, Andrian, Abdul Razak, Safwaturahman, Nanang Fahmi, Lalu Azi Kusuma

Rinjani dan I Dewa Ayu Ita Ariani. Kemudian empat atlet voli pasir, Danangsyah Yudistira Pribadi, Thio Kusuma Santosa, Desi Ratnasari dan Allysa Mutakhara. Selanjutnya lima atlet tinju, Shinta Agustina, Putra Samada, Ainun Azizah, Huswatun Hasanah dan Endang. Ke-

mudian Ahmad Zigi Zaresta Yuda, Faqih Karimi dari cabor karate, Rina Selviana, Kurniawan dan Murdani dari tarung derajat, Ardiansyah dan Adit Agustia Dwi Putra dari cabor muat Thai serta Nurul Iqmah dari cabor panjat tebing. Sedangkan 24 atlet Pelatda Mayung Harapan, Imam Mahdin, Rohani, NI Putu Yogiswari, Dian Ekayanti dari cabor atletik. Hendri Surya Prastya, I Nengah Angga Yudha Putra, Syarah Novita

Bahari dari cabor voli pasir. Nasruddin dan Jubaitul dari cabor tinju, Novi Jayanti, M. Yamin dari tarung derajat. Arum Hidayati dari taekwondo, Fadel Kaspullisan, Mujahidin, Siti Khadijah dari cabor muay thai. Citra Budi Andini, Wawan Supriyatna, Bima Putra Eka Kusuma Wardana dari cabor menembak. M. Iradat Putra Sanjaya, Muhammad Abim dan NI Ketut Suhartini dari pencak silat. Sofian Anas dari cabor kempo ser-

ta Panji Untung Setiawan dari tenis lapangan. Sedangkan 12 pelatih yang masuk Pelatda, terdiri dari sembilan pelatih pelatda Mayung, M. Muhdar, I Gusti Bagus Wirasantana, I Komang Budhagama, I Komang Gunaksi dari cabor atletik. Agus Salim voli pasir, Indah Dugi Cahyono tinju, Indra Gunawan muay thai, Dedy Noorcholish dari tarung derajat dan Muhibit Tobirin karate. Pemanggilan atlet dan pel-

atih Pelatda Mayung dan Harapan berdasarkan Surat Keputusan Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto Nomor : 5 tanggal 1 Februari tahun 2019. Pelatda yang dimaksud dalam rangka meraih medali emas di multi event dan segel event nasional, khususnya meraih target 17 medali emas. “Pemanggilan atlet NTB dalam rangka meraih target medali emas di setiap multi event dan singel event nasional,” ucap Andy. (fan)

Kejar Tiket Olimpiade, Zohri Pertajam Rekor Mataram (Suara NTB) Juara dunia atletik, Lalu Muhammad Zohri akan menjadi andalan Indonesia di kejuaraan dunia. Atlet Lombok Utara itu akan dipersiapkan mewakili Indonesia di kejuaraan Asia Atletik di Doha bulan April 2109. Lalu Muhammad Zohri yang diwawancara Suara NTB di acara Malam Penganugerahan Golden Award SIWO PWI Pusat, di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (8/2) malam lalu mengatakan dirinya tengah dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan internasional. Salah satu kejuaraan yang anaknya diikutinya dalam waktu dekat ini kejuaraan Atletik di Doha. Di Kejuaraan Asia itu, Zohri akan mengejar tiket Olimpiade di Jepang tahun 2020. Zohri akan tampil di nomor perorangan 100 meter dan estafet 4x100 meter. “Target saya tahun ini meraih tiket Olimpiade 2020,” ucapnya. Meraih tiket Olimpiade tidak mudah. Sebab Lalu akan mengejar limit waktu terbaik. Belum tau berapa limit waktu yang ingin dicapai, namun Zohri berharap bisa tampil lebih baik dari sebelumnya. Catatan waktu terbaik Zohri saat ini adalah 10.18 detik. Limit terbaik tersebut dicatatnya saat meraih juara dunia lari 100 meter usia 21 tahun di Finlandia tahun 2018. Zohri berharap di kejuaraan Asia tahun ini, ia bisa meningkatkan limit waktu yang pernah dicatatnya di kejuaraan dunia. Hal itu dilakukan agar ia bisa menembus tiket mengikuti olimpiade di tahun 2020. Sementara itu pelatih lompat jauh atletik NTB, Aria Yuniawan menambahkan bahwa selain Zohri, juga terdapat atlet NTB lainnya, Safwaturahman yang juga ditargetkan lolos Olimpiade 2020. Safwaturahman, atlet lompat jauh yang sukses meraih medali perunggu Asian Games 2018. (fan)

Muhammad Yamin (Suara NTB/fan)

Yamin Incar Emas di Kejurnas Antarmaster Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat, Muhammad Yamin akan dipersiapkan mewakili NTB di kancah nasional tahun ini. Atlet asal Kabupaten Dompu ini bertekad mengincar medali medali emas di Kejurnas Antarmaster yang berlangsung di Surabaya,Jawa Timur (Jatim), 24 Februari 2019. Diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin

(11/2), Muhammad Yamin mengatakan kejurnas tarung derajat antarMaster akan melibatkan para atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016. Ia sendiri adalah atlet peraih medali perunggu di PON 2016. Yamin mengaku sudah siap tampil di single event nasional itu. Dia bertekad akan mengincar medali emas di kelas 64,167 Kilogram putra. Target terse-

but diakuinya cukup realistis, sebab dia sudah mempersiapkan diri dengan maksimal untuk ambil bagian di event itu. “Persiapan saya sudah maksimal. Dan saya siap pasang target medali emas,” ucapnya. Kesiapan Yamin tampil di event itu cukup beralasan, sebab dirinya sudah mengikuti Pelatda Mayung yang sangat panjang. Latihan di Pelatda Mayung kata Yamin sudah berjalan

Tenis Meja akan Jaring Atlet Pra-PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tenis meja punya tekad besar meningkatkan prestasi atlet di multi event nasional. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menyiapkan atlet secara maksimal menghadapi Pra-PON 2019. Dalam rangkan meyiapkan atlet terbaik, Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) NTB akan menjaring atlet terbaik yang disiapkan menghadapi Prakualifikasi Pe-

Lalu Moh. Zohri

kan Olahraga Nasional (PON) tahun 2019. Penjaringan atlet unggulan itu akan dilakukan melalui Seleksi Daerah (Selekda) Tenis Meja yang akan di helat di Mataram 8-10 Maret 2019. “Salah satu program kita tahun ini yakni melaksanakan Selekda atlet Pra-PON tanggal 8-10 Maret 2019,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov PTMSI NTB, Ferry Supendi dalam Rapat Internal Pengprov PTMSI NTB, yang di ge-

Lotim Minim Atlet Berprestasi Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dengan 1,3 juta jiwa penduduk diklaim memiliki potensi atlet yang luar biasa dan mampu bersaing dalam setiap laga. Akan tetapi, sejauh ini kemunculan atlet berprestasi masih terbilang sangat minim. Fakta ini diakui Ketua Umum Komite Nasional (KONI) Lotim, H. Lalu Makbul Maya. Mamiq Makbul-sapaan akrab Ketum KONI Lotim inimenuturkan, fakta minimnya atlet berprestasi itu sudah pernah disindir Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah. Kondisi ini katanya menjadi cambuk bagi Kabupaten Lotim untuk memacu diri agar bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi di semua cabang olahraga.

Menjawab Suara NTB di Selong, Senin (11/2), Mamiq Makbul menuturkan pada Kamis (14/2) mendatang ia berencana akan menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan menghadirkan seluruh Cabor se-Kabupaten Lotim. Melalui RAT ini diminta kepada seluruh Cabor untuk memberikan proposal kepada KONI bagaimana strategi masing-masing untuk meningkatkan prestasi atlet. Termasuk apa saja yang menjadi kekurangan dari para Cabor dapat dikomunikasikan melalui forum RAT. Ketua Umum KONI Lotim yang baru beberapa bulan menjabat ini merasa Lotim perlu banyak pembenahan. Meski baru, tidak jadi alasan untuk

tidak berbuat. Gelaran Pekan Olahraga Provinsi yang sudah digelar beberapa waktu lalu menjadi evaluasi mendalam agar ke depan bisa menjadi lebih baik. Benahi cabor dan pelatih. Saat mengikuti Porprov, KONI Lotim mengikutsertakan 21 Cabor. Mulai tahun 2019 ini sudah ada penambahan empat cabor baru. “Januari sudah kita fasilitasi pembentukan Cabor yang belum, informasinya ada yang sudah dulu ada tapi tidak aktif dan mau diaktifkan lagi,” urainya. Empat yang diaktifkan itu adalah sepatu roda, menembak, motor dan sepeda. “Semua sudah kita buatkan rekomendasi dan berharap segera dibuatkan SK dari Pengurus Provinsi,” pintanya.

KONI Lotim ini sendiri sudah mengakui keberadaan empat cabor yang baru tersebut dan diharapkan ke depan bisa melahirkan atlet-atlet berprestsi. Seperti sepatu roda, sebutnya sudah ada satu atlet yang saat ini mengikuti Pelatda Mayung yang akan dikirim ke Pra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). “Insya Allah kita ajak komunikasi untuk melakukan pembinaan di Lotim,” ucapnya. Ditambahkan, apa yang sudah berlalu biarkan berlalu dan sambil berjalan melakukan pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahrga. Melalui RAT, diharpakan bisa menjadi titik awal untuk memajukan prestasi olahraga Lotim ke arah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (rus)

lar di Hotel Golden Palace, Minggu (10/2) malam lalu. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum PTMSI NTB, Teddy Sanyoto itu juga membahas terkait rencana pembangunan prestasi olahraga tenis meja NTB kedepan. Menurut Ketua Bidang Pertandingan dan Perwasitan, H. Chairul Saleh cabang olahraga tenis meja NTB belum mampu berbicara banyak di kancah nasional. Pasalnya prestasi terbaik tenis meja NTB baru menempati peringkat 12 besar. Diakuinya,lemahnya prestasi atlet NTB di kancah nasional karena masihminimnya frekwensi pertandingan. Kedepan PTMSI NTB harus mampu memperbanyak frekwensi pertandingan guna memaksimalkan persiapan atlet di daerah menghadapi eventevent regional NTB. “Kedepan kita harus perbanyak frekwensi pertandingan. Kenapa atlet kita lemah di level nasional karena atlet jarang latihan,sebab selama ini tidak ada wadah untuk atlet ikut kejuaraan di NTB,” jelasnya. Selain lemahnya frekuensi pertandingan, sarana latihan tenis meja di NTB yang standar nasional belum ada. Kemudian pembinaan atlet usiadinia tidak berkelanjutan. Itu karena belum adanya wadah untuk pembinaan atlet remaja. “Kedepan kita harus memiliki tempat latihan yang standar,” harapnya. (fan)

dua tahun, yakni dimulai awal tahun 2017, tahun 2018 dan berlanjut tahun ini. Dengan latihan selama dua tahun dia optimis bisa tampil maksimal. Meski punya ambisi juara nasional, namun Yamin tetap waspada akan kemampuan para pesaingnya. Khususnya atlet asal Jabar, Sopian juara PON 2016 patut diwaspadainya, mengingat dirinya menempati peringkat tiga PON 2016.

Sementara lawan terberat lainnya asal Bali, I Nengah Sudika. “Di PON 2016 saya kalah sama atlet Bali, I Nengah Sudika. Namun di kejurnas antarMaster nanti saya akan membalas kekalahan saya di PON,” tegasnya. Demikian pula menghadapi juara PON 2016, Yamin siap mengerahkan semua kemampuannya. Bahkan Yamin memasang target meraih medali emas. (fan)

Muay Thai Jadi Andalan NTB di Kancah Nasional Mataram (Suara NTB) Meski tergolong cabor pendatang baru, cabang olahraga muay thai ternyata akan menjadi unggulan NTB di kancah nasional. Cabor beladiri asal Thailand ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Tidak tanggung-tanggung, cabor muay thai memasang target dua emas di multi event nasional. Salah satu bukti cabor muay thai akan jadi unggulan NTB di PON 2020 dapat dilihat dari SK pemanggilan lima atlet muay thai yang akan mengikuti Pelatda Mayung 2019. Pelatih Muay Thai NTB, Indra Gunawan mengatakan terdapat lima atlet Muay Thai yang resmi dipanggil mengikuti Pelatda NTB 2019. Mereka adalah Ardiansyah, Adit Agustia Dwi Putra, Fadel Kaspullisan, Mujahidin dan Siti Khadijah. “Dua atlet, Ardiansyah dan Adit Agustia masuk Pelatda Mayung utama dan tiga atlet lainnya masuk pelatda mayung harapan,” ucapnya. Indra mengatakan, panggilan lima atletnya mengikuti pelatda cukup beralasan. Pasalnya lima atlet itu pernah mengukir prestasi di level nasional dan bahkan dua atlet pernah menorehkan prestasi di level internasional. Pihak pengurus cabor muay thai pun kata Indra menargetkan dua medali emas mengikuti Pra-PON 2019 dan PON 2020. Peluang dua medali emas kata Indra bisa diraih lewat Ardiansyah dan Adit. Bukan berarti tiga atlet lainnya tak punya peluang, namun dilihat dari prestasi yang ada bahwa Ardiansyah dan Adit sangat mumpuni mendulang medali emas di singel event serta multi event nasional. Sebagaimana diketahui Ardiansyah peraih medali emas di Kejurnas muay thai tahun 2018, demikian halnya Adit meraih medali emas di event yang sama dan medali perak di Kejuaraan Asia tahun 2018. (fan)

SUARA NTB Kafe di Senggigi Ludes Terbakar Kades Baru Loteng Dilatih Kepemimpinan

Halaman 12

Selasa, 12 Februari 2019

Giri Menang (Suara NTB) – Kafe ‘’New Surya’’ Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) mengalami kebakaran hebat, Senin (11/2) sekitar pukul 16.30 Wita. Belum pasti penyebab kebakaran ini, namun kemungkinan diduga akibat arus pendek aliran listrik. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lobar dibantu Damkar Kota Mataram dan Dalmas Polda NTB berhasil memadamkan kobaran api sekitar pukul 18.00 Wita. Kepala Dinas Pemadan Kebakaran Lobar, Fauzan Husnadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan kebakaran itu sekitar pukul 16.30 Wita. Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya

menerjunkan semua armada untuk bergerak ke lokasi kejadian. Setiba di lokasi, kobaran api sudah menjalar hingga ke bagian depan kafe. Pihaknya sempat mengalami kendala saat memadamkan api, karena banyaknya lorong di bangunan tersebut. “Tapi kita diback up oleh Damkar Kota Mataram dan Dalmas Polda NTB yang mengerahkan water cannon, sehingga api bisa dikendalikan,” jelas Husniadi. Menurutnya penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di ruangan sound system. Namun untuk kepastian penyebab kebakaran itu, harus menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian. Akibat kebakaran itu kata dia, hampir semua ruan-

tidak bisa dioperasikan lagi. “Butuh waktu mungkin sekitar enam bulan untuk recovery itu,”jelas dia. Kapolsek Senggigi, AKP Arjuna Wijaya mengatakan, penyebab belum dapat diketahui, sementara korban masih nihil. ‘’Saat ini masih dalam proses pemadaman,” jelas Kapolsek Senggigi ini. Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim identifikasi untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian. “Pastilah (libatkan tim labfor, red), untuk mengetahui sebab kebakaran,” jelas Priyo. (her)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 97 kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru dilantik akhir tahun 2018 lau, Senin (11/2) mendapat pelatihan kepemimpinan serta disiplin hingga 10 hari kedepan. Dibagi dalam dua angkatan dengan lama pelatihan selama lima hari untuk masing-masing angkatan. Harapannya dengan pelatihan tersebut para Kades baru tersebut bisa benar-benar siap menjalankan tugastugasnya memimpin masyarakat di tingkat desa. Konsep pelatihan bagi para Kades baru yang dibuka Wabup Loteng, H. Lalu

Pathul Bahri, S.IP., Minggu (10/ 2) malam sedikit berbeda. Selain harus mengikuti materi dalam ruangan, para kades baru tersebut juga harus mengikuti latihan fisik serta mengikuti kegiatan outbond. “Kenapa ada latihan fisiknya segala, supaya secara fisik dan mental para Kades baru ini benar-benar siap memimpin masyarakatnya,” sebut Kepala Dinas Pemberadayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, Senin. “Jadi dalam pelatihan kali ini, ada pelatihan fisik juga. Dengan mentor dari TNI. Harapanya, semangat dan jiwa kepemimpinann serta kedisiplinan dari para Kades bisa mun-

(Suara NTB/ist)

TERBAKAR - Kebakaran di kafe New surya Senggigi mengakibatkan sejumlah ruangan kafé ini ludes terbakar

cul,” sebutnya. Sehingga tidak hanya belajar di dalam ruang saja. Secara fisik, para Kades baru tersebut juga ditempa. Untuk materi ruangan, para Kades akan mendapat materi terkait semua aspek pemerintahan dan pembangunan di desa. Termasuk pengetahuan tentang hukum, pengelolaan anggaran serta tindak pidana korupsi (tipikor). Dengan pemateri berasal dari instansi berkompetenti. Seperti dari aparat penegak hukum termasuk juga dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan pengetahun tersebut diharapkan para Kades bisa memahami peran, tugas serta fungsi sebagai kades. Terutama lagi tentang sistem serta tata kelola keuangan. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2879 CH NOKA/NOSIN : MH1JF8124EK007346/ JF81E-1996753 AN.SALIAH HLG D’SKTR JL.LINGKAR SELATAN

gan mulai bagian depan hingga belakang, kantor, beberapa room dan hall terbakar. Pihaknya memperkirakan kerugian lumayan besar, sebab kondisi bangunan rusak parah. Menurutnya, bangunan kafe kemungkinan

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R2 SUZUKI DR 2676 BM NOKA/NOSIN : MH3CF48NA9J134300/ F4A91D-134805 AN.INDAH SUSANTI HLG D’SKTR JL.RAYA KEDIRI HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.5158 CV NOKA/ NOSIN :MH1JFX119HK308930/JFX1E-130936 AN.NANANG SUARNO HLG DSKTR JL.TEGUH FAESAL

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 12 Februari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

Solusi Harga Cabai HARGA cabai di NTB sedang anjlok. Kondisi ini dipicu nihilnya pengiriman cabai ke luar daerah. Para pengusaha cabai di daerah ini, terpaksa menghentikan kegiatannya mengirim cabai ke luar daerah lantaran mahalnya tarif kargo pesawat. Rendahnya harga cabai ini sedang menjadi keluhan petani. Turunnya harga salah satu bumbu dapur itu di Mataram, disebabkan hasil panen melimpah ditambah ditambah dengan terbatasnya pengiriman ke luar daerah. Tahun 2018, produksi cabai di NTB sebanyak 220.000 ton. Lebih tinggi dibanding produksi cabai tahun 2017 lalu, sebanyak 165.000 ton. Keinginan pemerintah daerah, cabai dengan produksi melimpah, dapat diekspor (dikirim keluar negeri). Namun keinginan ini terhalang mahalnya ongkos kargo. Alhasil, harga cabai di tingkat petani dijual Rp3.000 per kilogram. Sementara, pengepul menjual ke pedagang Rp5.000 Rp6.000 per kilogram. Harga itu dengan kualitas cabai masih segar. Terbatasnya pengiriman cabai ke luar daerah akibat produksi cabai melimpah, sehingga tidak seluruhnya terserap di pasar. Pemberlakukan pengenaan biaya bagasi oleh maskapai penerbangan serta naiknya ongkos kargo menghambat pendistribusian cabai ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Ongkos kargo biasanya Rp14 ribu per kilogram meroket menjadi Rp46 ribu. Kondisi anjloknya harga cabai ini diamini oleh para pedagang di Pasar Mandalika. Sebelumnya, cabai rawit dibanderol Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sekarang hanya Rp10.000 - Rp12.000. Itupun dengan kualitas cabai baru dipetik oleh petani. Sedangkan cabai layu (tidak segar) dijual Rp6.000 per kilogram. Kondisi ini disiasati oleh para pedagang di pasar. Mereka lebih senang menjual cabai dengan cara eceran. Karena keuntungan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan menjual dengan takaran per kilogram. Jika tidak dikirim ke luar daerah, pemerintah menyarankan supaya petani melakukan produksi di dalam daerah. Cabai idealnya harus menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi untuk dijual ke luar daerah. Ini sejalan dengan keinginan Gubernur NTB, bahwa petani jangan lagi mengirim dalam bentuk mentah. Tapi, menjadi bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Namun Dinas Pertanian dan Perkebunan mengklaim bagian hilir ini bukan kewenangan mereka. Dinas Pertanian mengaku telah paripurna menggarap hulu. Ini terlihat dari melimpahnya produksi. Dihilirnya, Dinas Pertanian dapat bekerjasama dengan dinas dan instansi lain. Di antaranya, Dinas Perindustrian maupun Dinas Perdagangan. Rupanya pemerintah di kabupaten/kota melihat anjloknya harga cabai ini dari kacamata yang berbeda. Di Kota Mataram misalnya, Kepala Dinas Perdagangan menganggap tren terjun bebasnya harga cabai dipicu oleh faktor cuaca. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus ada solusi nyata untuk mengatasi persoalan anjloknya harga cabai ini. Para petani juga harus segera menyikapi persoalan ini. Karena ada kecenderungan, petani tidak mau repot. Mereka hanya terpaku pada produksi cabai segar. Bahkan ada petani yang membiarkan cabai miliknya kering di pohon karena harga dianggap tidak berpihak. Padahal, apa yang disarankan Dinas Pertanian Kota Mataram, cukup solutif. Agar cabai mereka tidak menjadi mubazir, petani disarankan mengeringkan hasil panen mereka. Dengan demikian harga cabai menjadi lebih bernilai ekonomis. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Kemiskinan Turun, Fakta atau Logika ISKURSUS soal kemiskinan tidak pernah usai. Negara maju sampai negera terbelakang sekalipun menempatkan isu kemiskinan sebagai prioritas program. Menjadikannya target pembangunan. Begitu menariknya, sehingga dikonsumsi kapan saja terasa aktual. Tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Belum lagi diamati dari sudut pandang yang berbeda (the angle of view). Variance of view malah memperkaya wawasan juga pengetahuan tentang kemiskinan. Begitu menarik dan beragamnya permasalahan yang membalut kemiskinan, karenanya terasa nyaman dikonsumsi kapan saja. Kelenturan sifatnya yang senantiasa adaptif terhadap ruang dan waktu. Belum lagi dikupas apa penyebabnya. Karena kenisbian itulah yang menjadikan kemiskinan selalu hadir sebagai landscape dalam kehidupan manusia, kapan dan di mana saja. Definisi Kemiskinan Hampir setiap dari kita memiliki definisi tentang kemiskinan yang berbeda-beda. Keragaman definisi awam tentang kemiskinan, bisa memperkaya kaidah, tetapi tidak jarang menyebabkan masalah. Mengapa, karena kita tidak akan pernah sampai pada kesepakatan. Karenanya, harus ada definisi yang sama. Itu semua dimaksudkan untuk menghindari mispersepsi juga misdefinisi. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal per kapita per hari (diwakili oleh 52 jenis komoditi makanan). Sedangkan kebutuhan dasar nonmakanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi nonmakanan di perkotaan, dan 47 jenis komoditi nonmakanan di perdesaan). Pendekatan sebagaimana tersebut di atas juga disebut dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach). Nilai pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan dimaknai sebagai garis kemiskinan. Dengan begitu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada September 2018 yang lalu menghasilkan garis kemiskinan makanan mencapai 74,40 persen dan garis kemiskinan nonmakanan tercatat 25,60 persen. Gabungan dari kedu-

Oleh: Suntono Kepala Badan Pusat Statistik NTB anya dimaknai sebagai garis kemiskinan. Angka tersebut setara dengan Rp373.566,-. Dengan begitu, tiga perempat dari garis kemiskinan dipengaruhi oleh makanan. Dari penjelasan tentang garis kemiskinan mestinya sudah dapat dibayangkan betapa besar pengaruh kecukupan kalori dalam meng-assess penduduk miskin. Lebih lanjut, nilai garis kemiskinan (poverty line) juga dapat diperlihatkan menggunakan satuan rupiah. Itu dimungkinkan karena ketika petugas BPS melakukan wawancara dengan responden ditanyakan pula harga satuan dari setiap komoditas yang dikonsumsi, baik makanan, maupun nonmakanan. Hal lain yang perlu diketahui, bahwa pemberian (bantuan) dari pihak lain juga diimputasi dalam penghitungan konsumsi. Logika atau Fakta Secara logika, siapapun tidak akan percaya apabila dikatakan penduduk miskin di NTB menurun pada periode September 2018. Alasannya sangat masuk akal dan clear. Sepanjang bulan Agustus 2018, NTB dilanda musibah gempa bumi. Meluluhlantakkan harta benda juga infrastruktur khususnya di pulau Lombok. Utamanya di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jikalau kemiskinan di-addressed melalui gempa, logika berpikirnya mengatakan kemiskinan hampir pasti naik. Tetapi jangan lupa, bahwa dengan logika saja tidak cukup menjelaskan realita. Di sinilah perlunya fakta berbicara. Rasanya masih segar dalam ingatan kita, pada bulan Agustus-Septerber 2018, bahkan setelahnya bantuan korban gempa datang tak terhingga banyaknya. Dari Aceh hingga Papua. Bantuan yang datang pun rupa-rupa. Didorong oleh empati sebagai sesama warga bangsa, apapun yang dimilikinya diberikan kepada saudaranya. Dengan banyaknya bantuan yang ada secara sigap disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Singkat cerita untuk kebutuhan konsumsi sepanjang bulan September 2018 dipastikan cukup tersedia. Beberapa waktu yang lalu BPS NTB merilis angka kemiskinan September 2018 sebesar 14,63 persen. Turun 0,12 poin dibandingkan kemiskinan Maret 2018 yang tercatat sebesar 14,75 persen. Dari penjelasan di atas rasanya cukup untuk mengkonfirmasi penurunan kemiskinan tersebut. Kembali pada dasar pembentukan garis kemiskinan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sekitar 75 persen garis kemiskinan ditentukan (dibentuk) dari konsumsi makanan. Ketika bantuan (makanan) berlimpah

menunjukkan konsumsi makanan relatif tidak terganggu, bahkan sebagian dari korban gempa mengonsumsi makanan juga minuman yang tidak pernah atau jarang mereka konsumsi sebelumnya (misal, susu). Kalaupun ada penurunan sangat mungkin pada pengeluaran nonmakanan, tetapi telah terkompensasi melalui konsumsi makanan yang secara persentase mewakili tiga perempat persen. Yang perlu diingat adalah pemberian (juga bantuan) dari pihak lain sekalipun, tetap dihitung (diimputasi) dalam penghitungan konsumsi. Dalam kenyataannya bantuan yang diterima tidak semata-mata berupa bahan makanan tetapi meliputi pula bantuan nonmakanan. Untuk hal yang terakhir, dapat mempertegas pengeluaran nonmakanan. Dengan begitu, penurunan angka kemiskinan di NTB periode September 2018 dapat dijelaskan melalui fakta tersebut. Analogi Ayam dan Gajah Sebelum melangkah terlalu jauh, tidak ada salahnya rehat sejenak me-review program pembangunan utamanya aspek layanan sosial (pro poor). Dengan analogi yang sederhana ini kiranya dapat digunakan sebagai kilo meter nol (benchmarking) dalam mereduksi kemiskinan. Lagilagi bicara logika, bahwa fokus dalam mereduksi kemiskinan adalah bertumpu pada kabupaten/ kota yang memiliki persen kemiskinan tinggi. Setelah mengetahui lokusnya, dilanjutkan dengan meng-assess karakteristik kemiskinannya. Langkah berikutnya bicara program dan kegiatan mungkin juga anggaran. Tak kalah pentingnya aspek evaluasi. Kalau terbatas hanya itu, maka fokus kita adalah KLU, tetapi penduduknya kecil (Analogi Ayam). Lain halnya kalau fokus pengamatan tidak terbatas pada kemiskinan tertinggi semata. Itulah sebabnya kecukupan informasi sangat diperlukan. Informasi penting lainnya adalah jumlah penduduk suatu wilayah. Informasi lainnya dapat pula dijadikan pertimbangan. Kabupaten yang memiliki penduduk relatif banyak dengan persentase kemiskinan di atas kemiskinan provinsi, di antaranya, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, juga Kabupaten Bima (Analogi Gajah). Penggunaan analogi ayam dan gajah semata-mata hanya untuk memudahkan dalam pemetaan. Ketika seluruh sumber daya dikerahkan untuk menyelesaikan (mereduksi) kemiskinan dengan Analogi Ayam, sama halnya dengan mengungkit gajah melalui ayam. Berbeda halnya dengan mengungkit kemiskinan dengan Analogi Gajah.

RADIO

Ketika permasalahan gajah dapat diselesaikan, maka ayam dengan sendirinya akan selesai pula. Walaupun praktiknya tidak semudah yang dibayangkan, tetapi simulasi dalam membangun strategi sangat mungkin untuk diadopsi. Bahwa seluruh wilayah harus terafirmasi dengan program pembangunan, itu sudah pasti. Tetapi memberikan titik berat dalam perencanaan merupakan bagian dari strategi. Pertimbangan lain mengapa menggunakan Analogi Gajah dikarenakan ketika kemiskinan dapat direduksi, maka jumlah penduduk yang keluar dari garis kemiskinan sangat besar, karena jumlah penduduk pada kabupaten yang masuk dalam analogi tersebut sekitar 50 persen dari total penduduk miskin NTB. Pertimbangan lain karena wilayah dalam Analogi Gajah memiliki garis kemiskinan lebih tinggi dari garis kemiskinan rata-rata provinsi. Karena mistarnya lebih tinggi, maka dibutuhkan upaya (effort) yang besar untuk bisa melampauinya (keluar dari kemiskinan). Kemiskinan yang masih tinggi tidak bisa dinafikkan. Fakta kemiskinan terreduksi dengan cukup progresif juga sebuah kenyataan. Sinergi dan kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kata kunci, menuju kemakmuran negeri. (*)

POJOK NTB minta penundaan rekrutmen P3K Kalau tak mampu, jangan dipaksakan

*** Seleksi JPTP, dua belas pejabat ikut tes wawancara Tidak hanya sekadar formalitas

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 12 Februari 2019

Areal Bau Nyale Dikuasai Investor

Bupati Minta Ada Solusi bagi Masyarakat Selong (Suara NTB) Kegiatan tahunan, bau nyale di Pantai Kaliantan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam waktu dekat kembali akan digelar. Acara masyarakat itu dikemas dalam sebutan Pesona Budaya Kaliantan Bau Nyale yang dijadwalkan mulai berlangsung sejak 20 sampai dengan 25 Februari 2019 mendatang. Hanya saja, lokasi tempat masyarakat berkumpul seraya menanti kemunculan nyale di Tampah Boleq ini dikuasai investor. Menyikapi fakta itu, Bupati H. M. Sukiman Azmy, Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsudin menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Bupati, Senin (11/2). Hadir di acara ini Dandim 1615/Lotim, Letkol Inf. Agus Setiandar, Kapolres Lotim Ida Bagus Made Winarta, SIK dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bupati mengharapkan ada solusi dengan masih ada pagar berduri di kawasan yang dikuasai oleh PT. TAMADA. Dalam hal ini, ujarnya, masyarakat harus mendapat akses jalan dan memperluas areal kegiatan bau nyale. Dasar hukumnya jelas, ada Perbup yang menyebut 100 meter dari bibir pantai menjadi areal umum. Sementara itu Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi SJ, SH, juga mengajak semua pihak untuk menyatukan persepsi, terkait keberadaan hotel dan pagar pembatas. Pagar pembatas investor itu harus disesuaikan dengan aturan perundang-perundangan, apakah batas bibir pantai pada saat air pasang atau lainnya. Kegiatan bau nyale masyarakat diharapkan bisa berjalan aman, lancar dan tertib, seperti kegiatan Bau Nyale di Pantai mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu kita harus mengambil tindakan tegas terhadap batas dan akses jalan ke pantai. “Intinya bagaimana membuka akses keluar masuk masyarakat saat melakukan kegiatan pesta rakyat yaitu bau nyale, tanpa merugikan pihak-pihak lainnya,” ungkapnya. Menyangkut ini, Pemkab Lotim berencana bersurat ke PT. TAMADA agar membuka akses jalan warga yang dipagar, sehingga kegiatan bau nyale tidak terkendala. (rus)

NTB Minta Penundaan Rekrutmen P3K Dari Hal. 1 Karena data base eks honorer K2 tersebut merupakan data 2013 lalu. “Kita cek dulu. Apakah berkurang atau apa. Kita ingin mengetahui secara pasti. Kedua, tentu kita ingin berkonsentrasi untuk bisa menunda pelaksanaan ini. Sehingga ada waktu untuk melakukan persiapan,” ujarnya. Paling tidak, kata Fathurrahman, rekrutmen P3K bisa dilaksanakan Bulan Juni mendatang. Karena perlu diajukan dalam APBD Perubahan 2019. Pasalnya, bukan saja anggaran untuk pelaksanaan rekrutmen yang harus dialokasikan Pemda. Tetapi anggaran untuk menggaji, membayar tunjangan dan jaminan kesehatan bagi P3K juga harus dialokasikan Pemda lewat APBD. “Kita baru tahu jumlahnya saja. Tapi by name by addresnya belum kita tahu.perlu sinkronisasi data. Sehingga kita minta penundaan rekrutmen,” ujarnya. Berdasarkan data Kemen PANRB yanng dikirim ke Pemda, jumlah eks honorer K2 Pemprov NTB dan 10 kabupaten/ kota yang dapat ikut seleksi sebanyak 7.162 orang. Terdiri dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). Untuk Pemprov NTB, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sebanyak 458 orang. Terdiri dari guru 457 orang dan penyuluh pertanian Kementan 1 orang. Kemudian Kota Mataram sebanyak 88 orang, terdiri dari guru 72 orang, tenaga kesehatan 6 orang dan penyuluh pertanian Kementan 10 orang.

Lombok Barat sebanyak 289 orang, terdiri dari guru 234 orang dan penyuluh pertanian Kementan 55 orang. Lombok Tengah sebanyak 1.250 orang, terdiri dari guru 1.180 orang, tenaga kesehatan 1 orang dan penyuluh pertanian Kementan 69 orang. Lombok Timur sebanyak 721 orang, terdiri dari guru 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang dan penyuluh pertanian Kementan 93 orang. Lombok Utara sebanyak 78 orang, terdiri dari guru 56 orang dan penyuluh pertanian Kementan 22 orang. Sumbawa Barat sebanyak 209 orang, terdiri dari guru 192 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sumbawa sebanyak 1.003 orang, terdiri dari guru 946 orang, tenaga kesehatan 9 orang dan penyuluh pertanian Kementan 48 orang. Dompu sebanyak 511 orang, terdiri dari guru 470 orang dan penyuluh pertanian Kementan 41 orang. Bima sebanyak 1.885 orang, terdiri dari guru 1.783 orang, tenaga kesehatan 22 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan 67 orang. Terakhir, Kota Bima sebanyak 670 orang, terdiri dari guru 649 orang, tenaga kesehatan 4 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sehingga, jika ditotal, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K untuk guru sebanyak 6.657 orang, tenaga kesehatan 52 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan sebanyak 440 orang. (nas)

TP4D Periksa Kapal ”Fiberglass” Senilai Rp 24 Miliar Dari Hal. 1 Dihadirkan juga dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang berwenang melakukan pengkelasan kapal, ahli teknis perkapalan, perikanan dan syahbandar, termasuk tim Project Hand Over (PHO). Proyek ini diketahui milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB dengan nomenklatur proyek kapal latih untuk SMK Kelautan se NTB. Proyek pengadaan 11 unit kapal itu dengan bahan fiberglass, saat ini dalam proses pengerjaan oleh CV. SFM selaku pemenang lelang. Proyek disebut alat praktik SMK Nautika Kapal Penangkap Ikan (kapal latih) ini, bersumber dari APBD 2008 dengan nilai Pagu Paket Rp 24.585.000.000. Dijelaskan Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, pemeriksaan dilakukan bersama tim lengkap di galangan kapal, Desa Kebon Ayu Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, ada sejumlah temuan, namun sifatnya tidak prinsip. “Seperti tempat tidur

yang belum dipasang, alat navigasi juga belum dipasang. Tapi alatnya sudah ada, tinggal di pasang saja. Pertimbangan tidak dipasang, karena faktor keamanan,” kata Dedi Irawan. Ada sembilan kapal dengan bahan utama fiberglass yang diperiksa siang kemarin bersama tim gabungan termasuk para ahli. Dari jumlah itu, ada dua yang belum tuntas dikerjakan. Catatan pihaknya, dua unit itu harus tuntas Sabtu pekan ini. “Kami sudah memberikan batas waktu, agar sesuai kontrak, pengerjaan tuntas Sabtu ini,” tandasnya. Pihaknya meminta penyelesaian secepatnya, karena harus segera dilakukan uji kelayakan. Setelah dinyatakan layak, akan didistribusikan ke SMK Kelautan penerima bantuan berdasarkan penetapan dari Dikbud Provinsi NTB. dipastikan Dedi, belum ada masalah dalam pengerjaan kapal tersebut, karena proses pendampingan ketat dari TP4D, sehingga tidak ada celah kesalahan apalagi indikasi penyimpangan. (ars)

Halaman 15

Dewan Godok Dua Raperda Inisiatif Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) bersama Pemda mulai mengodok dua buah rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif. Raperda inisiatif yang digodok di antaranya Raperda Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Raperda tentang Pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan. Pembahasan atas dua raperda itupun sudah sampai kepada jawaban fraksi DPRD terhadap pandangan kepala daerah, terkait dua raperda tersebut. Senin (11/2) digelar sidang paripurna penyampaian tanggapan fraksi-fraksi itu dipimpin langsung Ketua DPRD Imam Kafali dan dihadiri Wakil Ketua H. Sulhan Muchlis Ibrahim. Dari pihak eksekutif dihadiri oleh Asisten I Setda Lobar H. Ilham. Juru Bicara Gabungan Fraksi

DPRD Lobar, Muslim Bafadal dalam tanggapannya, menyampaikan jika perdagangan semakin menjamur di masyarakat. Begitu juga hewan peliharaan masyarakat semakin banyak, sehingga perlu dibuatkan raperdanya. Tidak hanya itu, kesehatan hewan dan masyarakat juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan produkitivitas ternak. Hal ini juga untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran mikroba yang mungkin terkandung dalam produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan. “Kesejahteraan hewan seperti kebutuhan makanan, fasilitas perawatan dan kesehatan hewan menjadi kebutuhan pokok utama bagi hewan dan penyayang hewan,” ungkapnya. Ia mengatakan secara substansi jawaban fraksi atas raperda itu,

bahwa penyelenggaraan urusan kesehatan di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana dalam hal ini seperti Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Dinas Pertanian atau Dinas Perikanan dan Kelautan.”Pada pembahasan raperda inisiatif dewan pada tingkat selanjutnya akan dibahas dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait,” imbuhnya. Sedangkan terkait Raperda tentang Pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan, Muslim Bafadal menyampaikan peran pemuda dalam bangsa sebagai kekuatan moral , kontrol sosial dan agen perubahan. Guna memenuhui harapan itu perlu dilakukan pengaturan dan penataan kepemudaan, baik dari sisi keagamaan, akhlak, sehat, kecerdasan hing-

Deteksi Potensi Longsor

Kawasan Pusuk Sembalun Harus Dipasangkan EWS Selong (Suara NTB) Selama tahun 2019 ini, kawasan Pusuk Sembalun Lombok Timur (Lotim) sudah empat kali mengalami longsor hingga menutupi akses jalan. Untuk itu, kawasan yang berada di bawah kaki Gunung Rinjani ini sangat penting untuk dipasangkan Early Warning System (EWS) atau deteksi dini terhadap akan terjadi bencana longsor. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, menjelaskan, wilayah Sembalun sebagai pusat terjadinya tanah longsor dan banjir sudah sepatutnya dipasangkan alat pendeteksi dini bencana longsor maupun banjir, karena wilayah ini dikelilingi pegunun-

gan dan perbukitan. “Memang sudah seharusnya di Sembalun ini kita pasangkan EWS. Kita sudah usulkan dan semoga dapat terealisasi tahun ini,” jelasnya, Senin (11/2). Untuk tahap awal, katanya, EWS sudah terpasang di wilayah Tete Batu Kecamatan Sikur dan satu-satunya di Kabupaten Lotim. Pemasangan di wilayah itu dikarenakan wilayah Tetebatu dan Kembang Kuning rawan longsor. “EWS sudah kita pasang, namun itu di Tetebatu. Tapi tahu-tahunya di wilayah Sembalun tempatnya longsor,”sebutnya. Untuk cara kerja dari EWS ini yang merupakan alat peringatan dini bencana longsor, yakni akan berbunyi ketika adanya

pergerakan tanah. Pergerakan tanah itupun akan terpantau langsung oleh satelit untuk kemudian diolah dengan data dalam sistem. “Jadi ketika ada pergerakan tanah, maka EWS itu akan berbunyi seperti sirene ketika adanya pergerakan tanah dan akan terjadi bencana longsor,” jelasnya. Itu artinya, ketika mendengar suara itu, maka masyarakat harus secepatnya untuk mengungsi dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Dalam penanganan bencana longsor yang terjadi pun, pihak dari BPBD Lotim nantinya akan menyiagakan alat berat dan tim reaksi cepat (TRC). Langkah itu akan dilakukan karena faktor jarak dari Selong ke Sembalun cukup jauh. (yon)

Pemprov Targetkan Pertumbuhan Industri Menengah 3,55 Persen Dari Hal. 1 Karena namanya Perda itu persetujuan bersama antara Dewan dengan Gubernur,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/2) siang. Target-target pengembangan industri yang telah disusun Pemprov dalam Rancangan RPJMD 2019-2023 masih belum final. Rancangan atau target-target yang telah disusun antinya akan dibahas bersama dengan Dewan. “Ini masih belum final. Belum menjadi dokumen, baru draf rancangan

RPJMD,” terangnya. Dalam indikator kinerja daerah (IKD) Rancangan RPJMD 2019-2023, bidang perindustrian ada dua IKD. Pertama kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan persentase industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah. Dalam lima tahun ke depan, Pemprov menargetkan industri kecil yang menjadi industri menengah sebesar 3,55 persen pada 2023. Pada 2019, atau awal RPJMD, perkembangan industri kecil

menjadi industri menengah sebesar 1,68 persen. Kemudian pada 2020 sebesar 2,2 persen, 2021 sebesar 2,69 persen dan 2022 sebesar 3,14 persen. Sedangkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada 2023 ditargetkan sebesar 5,61 persen. Pada 2019 ditargetkan sebesar 5,21 persen, 2020 sebesar 5,31 persen, 2021 sebesar 5,41 persen dan 2022 sebesar 5,51 persen. Pertumbuhan ekonomi NTB selama lima tahun ditargetkan sebesar 5,5 - 7 persen tanpa sektor pertambangan. (nas)

(Suara NTB /her)

SIDANG - Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Imam Kafali dihadiri Wakil Ketua H. Sulhan Muchlis dan Asisten I Setda Lobar M. Ilham. ga berdaya saing. “Karakteristik pemuda yang memiliki semangat keperjuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristrik,” sambungnya. Oleh karena itu, proses pembangunan dan pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan

secara komprehensif integral. Iapun menyebutkan terdapat tiga cara penataan itu, seperti stategi pembangunan dan pelayanan kepemudaan, tugas fungsi wewenang serta tanggung jawab pemerintah. “Serta peran tanggung jawab dan hak pemuda,” pungkasnya. (her)

RA 12 Rabi’ul Awwal Ampenan Adakan ’’Cooking Class’’ Mataram (Suara NTB) – Banyak kegiatan yang diadakan oleh sekolah-sekolah khususnya pada anak usia dini untuk melatih keterampilan siswa-siswinya. Salah satunya ada RA (Raudatul Athfal) 12 Rabi’ul Awwal Ampenan melatih keterampilan peserta didiknya dengan mengadakan acara cooking class d Giant Express Gegutu Lombok pada Sabtu (9/2). Kepala RA 12 Rabi’ul Awwal Ampenan, Fathi Elsa Alqurma, ditemui di sela-sela kegiatan menjelaskan bahwa kegiatan cooking class ini sudah menjadi agenda tahunan sekolah. “Kebetulan untuk cooking class ini adalah kegiatan rutin yang kami laksanakan setiap tahun, dan setiap tahun bisa sampai 2-3 kegiatan cooking class seperti ini cuma yang membedakan dari setiap kegiatan cooking class adalah tempatnya yang beda-beda biar anak-anak tidak bosan,” jelasnya. Fathi menambahkan bahwa jumlah peserta didik yang hadir pada kegiatan ini sebanyak 47 orang dari seluruh anak yang berjumlah 60. Kegiatan ini dilakukan untuk melatih keterampilan anak-anak sekaligus berkesinambungan dengan tema pelajaran di sekolah yang sedang di-

pelajari, yaitu tentang binatang. “Salah satunya ayam yang sering mereka konsumsi jadi hari ini diajarkan untuk membuat Ayam Fried Chicken,” paparnya. Dalam setiap kegiatan Outing-nya, RA 12 Rabi’ul Awwal selalu mengunjungi dua tempat yang berbeda. Seperti Sabtu lalu, setelah kegiatan cooking class mereka diajak untuk bermain ke Nirwana Waterpark. “Jadi belajarnya dapat, bermain juga dapat,” kata Fathi. Selain itu, Fathi berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang berharga untuk mereka. “Harapannya acara hari ini dapat membekaslah di ingatan mereka ketika nanti sudah memasuki tingkat sekolah dasar, dan ini juga sekaligus bisa jadi ajang promosi sekolah,” harapnya. Salah satu orang tua murid, Baiq Haeriah memberikan apresiasinya kepada sekolah, “Saya selaku orang tua senang dapat terlibat langsung dalam kegiatan ini, dan berterima kasih kepada sekolah karena secara tidak langsung menambah pengalaman anak-anak kami, jadi anak-anak tidak penat hanya belajar di sekolah saja, ini juga sekaligus dapat dijadikan ajang silaturahmi bagi para orang tua murid,” ucapnya. (r/ron)

Aplikator Diingatkan Patuhi Kesepakatan Material RTG Dari Hal. 1 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman (Perkim) Provinsi NTB, IGB, Sugiharta. Pembahasan seputar realisasi pengerjaan untuk rumah rusak berat. Dalam keterangan persnya, Danrem menjelaskan, tahapan penanganan dampak gempa berlanjut pada rumah rusak berat. Agar teknis pelaksanaan lebih konkrit, pihaknya langsung terjun bersama para pengusaha atau aplikator penyedia material, baik untuk jenis Rumah Instan Kayu (Rika), Rumah Instan Konvensional (Riko), Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), atau berbahan baja seperti Rumah Instan Baja (Risba) dan Rumah Instan Baja Ringan (Risbari). Senin pagi kemarin, ujicoba persiapan pembangunan dim-

ulai di Kecamatan Tanjung Lombok Utara dan Kecamatan Sambelia Lombok Timur. ”Di dua lokasi itu kita sudah sudah kumpulkan teman teman pengusaha. Terkait sistem proses mulai dari antre sampai dengan pencairan dana bantuan rumah rusak berat,” kata Danrem. Pelaksanaan pekerjaan itu tertuang dalam SPK yang berlaku selama 30 hari. Dalam perjanjian itu, para aplikator diharuskan menyediakan material dua hari sejak SPK ditanda tangani. “Dua hari setelah SPK, material sudah harus ada. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau tidak datang (material), kita akan jemput,” jelasnya. Sementara Kepala BPBD NTB Mohammad Rum menambahkan, bahwa pendebetan dari rekening masyarakat ke Pokmas sudah 100 persen. “Jadi sudah masuk semua yang Rp 3,5 triliun ke rekening Pokmas,” ujar Rum memastikan. Dia menambahkan, selanjut-

nya, pendebetan dari rekening pokmas ke rekening pengusaha jika sudah ada progres atau material diterima oleh pokmas. Soal ketentuan pembayaran dijelaskannya, pembayaran pertama akan dibayarkan sebesar 50 persen oleh pokmas kepada mitra setelah progress penyediaan bahan material dan jasa pemasangan mencapai 50 persen. Pembayaran kedua 50 persen oleh pokmas kepada aplikator setelah penyediaan bahan material dan jasa pemasangan mencapai 100 persen. Pokmas selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan mitra untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai SPK. Selanjutnya, membayar pekerjaan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang tercantum dalam SPK. (ars)

Didominasi Perempuan, Buta Huruf Picu Kemiskinan Dari Hal. 1 di mana perempuannya masih tinggi,” katanya. Nurjanah mengatakan pada era sekarang, buta huruf bukan hanya persoalan baca tulis dan berhitung. Tetapi juga melengkapi sains dan teknologi. Untuk itu, program pemberantasan buta huruf harus terintegrasi dengan program kewirausahaan, teknologi, budaya dan lainnya. Kalau tidak terintegrasi maka mereka akan cepat kembali buta huruf. “Pustaka-pustaka kampung juga harus banyak tersedia, mempermudah askes pendidikan non formal. Dan perempuan faktanya sebagai kendali penting dalam keluarga, mereka harus keluar dari masalah ini untuk memastikan banyak hal dalam keluarga dan interaksi sosialnya,” ujarnya. Sebelumnya, Pemprov NTB menyatakan akan mencermati data BPS soal masih tingginya angka buta huruf di daerah ini. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan data BPS tersebut perlu di dalami lagi. Apakah masyarakat yang buta huruf

masih berusia produktif atau sudah tak produktif lagi. Lima kabupaten yang masih tinggi angka buta huruf, yakni Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Bima 11,6 persen. Kemudian lima kabupaten/ kota angkanya di bawah 8 persen. Seperti Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen. “Jangan-jangan yang buta aksara itu, umurnya sudah tak produktif. Orang-orang tua, kemarin sudah bebas buta aksara, lupa lagi. Bisa jadi seperti itu,” duganya. Pengentasan buta huruf, kata Wagub tidak bisa dianggap remeh. Tetapi harus benarbenar serius dilakukan ke depan. Kuncinya keterlibatan semua pihak, Bukan hanya tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Tapi menjadi tugas semua pihak terkait. “Karena ini masalah kesadaran, sinergitas dengan bupati/walikota juga. Supaya Pemprov dan bupati sinergi

menuntaskan buta aksara,” imbuhnya. Orang nomor dua di NTB ini masih belum yakin masyarakat yang buta huruf adalah usia produktif. Pasalnya, NTB sudah wajib belajar 12 tahun. Artinya, semua anak NTB sudah masuk sekolah. Sehingga tak ada lagi yang buta huruf. Kecuali, jika masih ada anak yang belum sekolah. Sehingga ia masih ragu dengan data angka buta huruf yang masih tinggi di NTB. “Kalau yang tua, tak produktif harus dicari polanya. Supaya jangan bisa baca, setengah tahun lupa lagi. Kita harus memotretnya yang produktif. Saya nggak yakin itu usia sekolah,” katanya. Disinggung mengenai keberlanjutan program Absano yang dilakukan gubernur sebelumnya? Wagub mengatakan sebenarnya program Absano tak boleh berhenti. Angka buta huruf menjadi nol harus terus diperjuangkan setiap saat. “Jangan sampai kita lengah. Tidak harus anggaran yang eksklusif. Tapi bagaimana kita menggandeng universitas untuk KKN tematik,” tandas Wagub. (nas)

(Suara NTB/ist)

COOKING CLASS - Peserta didik RA 12 Rabi’ul Awwal Ampenan saat mengikuti kegiatan cooking class di Giant Express Gegutu Lombok pada Sabtu (9/2).

Wajib Capai Target Dari Hal. 1 Kapolda menjanjikan komitmen pemberantasan korupsi melalui Subdit Tipikor III Ditreskrimsus yang ditarget untuk menyelesaikan kasus dengan target tertentu. “Penggunaan (anggaran) itu tergantung keperluan saja. Itu kan plafon maksimalnya nanti kalau ada sisa bisa dipakai untuk (tangani kasus) yang lain,” kata Juri. Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditreskrimsus tahun anggaran 2019 ini, penindakan korupsi disokong dengan anggaran sebesar Rp3,39 miliar yang dibagi untuk 17 kasus. Pembagiannya, penanganan 12 kasus sebesar Rp2,35 miliar dan penanganan kasus sulit sebesar Rp1,04 miliar untuk 5 kasus. Tunggakan kasus sebelumnya yang sudah tuntas ditandai dengan pelimpahan tahap dua

ke jaksa penuntut umum. Antara lain kasus dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sukamulia tahun 2015/2016 yang menjerat kepala desa berinisial Azh. Kerugian negara yang timbul pada kasus itu mencapai Rp897 juta. Selanjutnya kasus dugaan penyimpangan proyek gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur tahun 2015. Kasus itu menjerat empat tersangka yakni PPK proyek, berinisial YS mantan pejabat perencana pada Kemenag Lombok Timur; Kemudian tersangka pihak rekanan pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK; serta tersangka konsultan pengawas berinisial SKR. Dugaan penyimpangan volume pekerjaan yang tanpa didampingi pengawasan konsultan ini mengakibatkan kerugian negara Rp750 juta. (why)

Harapkan Pendakian Segera Normal Dari Hal. 1 Chairul mengatakan pembukaan pendakian Rinjani melalui jalur Sembalun dan Senaru akan dilakukan setelah dianggap tak membahayakan dari sisi keselamatan. Saat ini tim gabungan dari Dinas ESDM, Dinas LHK, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), TNI dan Polri terus melakukan survei. “Kemarin pakai drone juga teman-teman bukan saja TNGR tapi TNI, Polri, LHK, ESDM ikut survei. Sementara belum bisa dibuka. Jika kondisinya memungkinkan bisa, tergantung hasil survei,” katanya. General Manager Geopark Rinjani ini mengatakan kondisi tanah di kawasan Gunung Rinjani akan semakin rekat dan kuat dengan adanya hujan. Selain itu, akan terjadi longsoran untuk tanah yang labil.”Itu yang disurvei terus,” katanya. Untuk saat ini, pendakian ke Rinjani baru dibuka lewat Air Berik Lombok Tengah. Namun, akibat cuaca, pendakian ditutup sampai Maret mendatang. Chairul mengakui bahwa penu-

tupan pendakian ke Rinjani terutama dari Sembalun dan Senaru berdampak luas bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. “Bukan saja dampak pendakian saja, tapi semua. Ekonomi, sosial, semua berdampak bukan pendakian saja,” ucapnya. Sebelumnya, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Sudiyono mengatakan pendakian Rinjani akan normal pada 2021 mendatang. Tahun ini, TNGR akan melakukan kajian untuk perbaikan jalur-jaur pendakian yang rusak akibat gempa, termasuk menghitung kebutuhan anggarannya. Selanjutnya, kebutuhan anggaran perbaikan jalur-jaur pendakian Rinjani akan diusulkan dalam APBN 2020. Jika jalur pendakian Rinjani diperbaiki tahun depan, maka pada 2021, pendakian ke Rinjani sudah mulai normal. Sudiyono mengatakan akibat penutupan jalur pendakian Rinjani di Senaru dan Sembalun,sebanyak 1.702 porter/ guide dan trekking organizer yang menganggur alias mati suri. Terdiri dari 90 trekking organizer dan 1.612 porter dan guide. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 12 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lotim dengan Harian Suara NTB

RSUD dr. R. Soedjono Selong

Tingkatkan Derajat Kesehatan dengan Kualitas Layanan Selong (Suara NTB) Pembangunan bidang Kesehatan merupakan satu dari tiga sektor penunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya menggenjot IPM Kabupaten Lombok Timur yang saat ini berada pada posisi ke 9 dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dalam lima tahun ke depan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018-2023. Berbagai upaya ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan pembangunan bidang kesehatan ini. Bahkan sejak dilantik 26 September 2018, Bupati Lombok Timur,

H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati, H.Rumaksi Sj, kebijakan pertama yang diambil adalah menggratiskan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di semua fasilitas kesehatan milik Pemda, baik Puskesmas maupun rumah sakit dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan setempat. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2018. Kebijakan tersebut diakui Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dr. H. Muhammad Hasbi Santoso, tidak berpengaruh kepada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Harus disadari bahwa masyarakat yang menggunakan SKTM bukan berarti tidak membayar biaya pelayanan kesehatan, akan tetapi dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Saat ini Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah tersebut tengah berbenah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada

Gedung RSUD R. Soedjono Selong, Lombok Timur.

masyarakat, termasuk menyiapkan diri menjadi rumah sakit induk. Rumah sakit induk ini nantinya akan mempersiapkan Rumah Sakit di Labuhan Haji yang dibangun oleh Baznas. Terkait dengan rencana meningkatkan status Puskesmas Aikmel dan Puskesmas Keruak menjadi Rumah Sakit sebagai rujukan masyarakat di wilayah utara dan selatan. Dengan demikian pelayanan kesehatan dapat merata dan dekat dengan masyarakat. Mempersiapkan rumah sakit yang ada di Labuhan Haji menjadi rumah sakit type D setidaknya Pemda harus menyiapkan sekitar Rp35 miliar. Dana tersebut untuk melengkapi sarana dan prasana serta alat penunjang medis yang dibutuhkan. Sedangkan untuk petugas kesehatan RSUD dr. R. Soedjono Selong siap mem-back-up, termasuk ketersediaan Dokter Spesialis sebagai prasyarat menjadi rumah sakit type D. Dibutuhkan sedikitnya empat jenis spesialis dasar

seperti spesialis penyakit dalam, anak, kandungan dan bedah dan dua spesialis tambahan lainnya. Demikian juga dengan Puskesmas Aikmel dan Keruak yang akan dipersiapkan menjadi rumah sakit pratama, Pemda Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 ini mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana Rp5 miliar untuk Puskesmas Aikmel dan Rp10 miliar untuk Puskesmas Keruak. Menurut dr. Hasbi, upaya untuk meningkatkan grade RS dr. R. Soedjono Selong yang saat ini type C menjadi rumah sakit type B bukanlah hal yang utama. Prioritas justru peningkatan kualitas dan mutu pelayanan yang diberikan. Terlebih dengan aturan yang ditetapkan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu bahwa rujukan dari Faskes tingkat pertama harus melalui rumah sakit type D atau type C. Jika tidak bisa ditangani barulah pasien dirujuk ke rumah sakit type B.

Kebijakan tersebut tentunya akan berpengaruh kepada masyarakat jika RSUD dr. R. Soedjono Selong menjadi rumah sakit type B, karena rujukan pasien yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun BPJS tidak dapat terlayani. Untuk meningkatkan status menjadi type B diakui Hasbi tinggal menambah dua jenis layanan dokter spesialis dari 10 layanan yang ada. Prasyarat menjadi rumah sakit type B adalah memiliki 12 jenis layanan dokter spesialis. Dari itulah upaya penataan dan pembenahan fasilitas dan kualitas pelayanan menjadi perhatian. Melengkapi jumlah layanan spesialis seperti dokter spesialis jantung dan gizi yang mulai dibuka dalam beberapa bulan terakhir, adalah di antaranya. Selain itu dilakukan pula penambahan jumlah alat Hemodialisa atau cuci darah. Alat yang beroperasi saat ini adalah sembilan unit namun masih kurang karena jumlah pasien yang dilayani

Loket pendaftaran pasien rawat jalan di RSUD Selong.

cukup banyak. Tahun 2019 ini RSUD juga akan dilengkapi dengan alat CT Scan. Dengan keberadaan alat ini pasien yang membutuhkan tidak perlu lagi jauh-jauh ke Mataram. Direktur RSUD Selong menyatakan pihaknya akan menjalin komunikasi dan kerajasama dengan Rumah sakit di Pulau Sumbawa agar pasien yang membutuhkan CT scan bisa terlayani di Selong. Di samping meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien, kenyamanan keluarga pasien dan pengunjung juga menjadi perhatian. Upaya ini dilakukan dengan membenahi fasilitas ruang tunggu termasuk menata tempat parkir kendaraan. Mendukung pelayanan ini, setiap petugas yang ada di RRSUD dr. R. Soedjono Selong dipastikan memakai seragam kerja dan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal. Ini akan memudahkan pasien maupun keluarga pasien untuk menyam-

paikan pengaduan jika tidak terlayani dengan baik. Melihat rasio jumlah penduduk dan ketersediaan tempat tidur bagi pasien rawat inap, baik yang ada di setiap Puskesmas, RSUD, maupun rumah sakit swasta di Lombok Timur, Hasbi menilai telah mencukupi. Terlebih pihaknya juga tetap bersinergi dengan rumah sakit swasta yang beroperasi di daerah ini guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih dari itu, pihaknya berharap dengan peningkatan fasilitas layanan kesehatan yang telah disiapkan Pemda ini dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Masyarakat harus melihat kesehatan itu mahal, dan lebih mudah dan utama adalah pencegahan. Ia mencontokan hal kecil yang dilakukan seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang akan memberikan manfaat besar untuk kehidupan kita. (rus/*)

Ruang ICU yang cukup nyaman bagi pasien dan keluarganya.

Manajemen Pemasaran Ashitaba Sembalun Perlu Dibenahi Selong (Suara NTB) Kawasan Sembalun di wilayah Lombok Timur (Lotim) bisa dibilang “surganya” hortikultura. Sayur mayur dan komoditas buah apapun jenisnya, bisa tumbuh di daerah ini. Belakangan, Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi) tanaman khas Jepang yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, juga mulai dikembangkan oleh masyarakat Sembalun. Sayangnya, meski bisa tumbuh lebih subur dibanding di negara asalnya, Ashitaba Sembalun masih terbentur sistem pengolahan dan manajemen pemasaran yang belum maksimal. Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, SE yang akrab disapa HBK menilai manajemen pemasaran dan pengolahan tanaman hortikultura Ashitaba yang dikembangkan di kawasan Sembalun, masih perlu dibenahi. “Pohon Ashitaba di kawasan Sembalun ini, dari sisi pertumbuhan lebih cepat (dibanding) dari negara asalnya (Jepang). Jika di Jepang Ashitaba yang dikembangkan melalui teknologi Green House baru bisa dipanen tujuh bulan semenjak pembibitan. Tapi di Sembalun Ashitaba bisa dipanen pada usia tiga sampai empat bulan setelah pembibitan. Ini luar biasa”, ungkap HBK, Kamis (7/2) saat berkunjung ke lokasi penanaman pohon Ashitaba milik Haji Aidir, di Dusun Pesanggrahan, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Menurut HBK, Ashitaba dikenal sebagai tanaman obat yang memiliki beragam fungsi baik daun, getah dan akarnya yang bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis bila dikelola dengan baik. “Masalahnya sekarang petani Ashitaba Sembalun terbentur pada pemasaran dan harga yang kerap fluktuatif. Perlindungan terhadap hasil produksi dan pemasarannya masih lemah dan harus diperbaiki,” ungkap HBK. Ia menilai, keterbatasan jaringan pemasaran para petani Ashitaba Sembalun, membuat harga Ashitaba Sembalun tidak stabil, kemudian tidak semua hasil panennyapun bisa terserap pasar. Untuk itu, HBK berjanji akan mendatangkan rekan bisnisnya yang berasal dari

Taiwan yang bergerak di bidang produk Ginseng dan turunannya untuk datang ke Sembalun. Tujuannya untuk menawarkan kemungkinan prospek bisnis tanaman hortikultura ini, untuk dikembangkan kedepannya. “Sembalun itu ibarat taman sari hortikultura di Pulau Lombok, yang bisa ditanami apa saja karena tanahnya yang begitu subur, juga pemandangan alamnya yang sangat indah”, ujar HBK. Menurutnya, produksi Ashitaba Sembalun tentu akan memberi dampak ekonomis luar biasa jika bisa berhasil menembus pasar ekspor. Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Sembalun, Haji Egi memaparkan, sejarah awal mula tanaman Ashitaba ditanam di Sembalun, yakni sekitar tahun 1996/1997 yang dibawa oleh wisatawan asal Jepang. Karena pertumbuhannya yang cepat di Sembalun, kemudian warga Sembalun berbondongbondong menanam Ashitaba di setiap pekarangan rumah ataupun kebunnya. “Saat itu terjadi booming panen Ashitaba karena hasil panenan Ashitaba Sembalun menghasilkan panen yang cepat”, katanya. Hanya saja, karena over produksi dan sistem pemasaran yang tidak maksimal, kemudian petani banyak yang mengalami kerugian. Kini Ashitaba masih ditanam oleh para petani Sembalun, sebab usia Ashitaba yang bisa mencapai 15 tahunan.

ka selalu mengkonsumsi daun Ashitaba ini. Sejumlah manfaat Ashitaba yang diyakini khasiatnya antara lain untuk menyehat-

(Suara NTB/ist)

BERBINCANG - H. Bambang Kristiono (HBK) berbincang tentang tanaman hortikultura, Ashitaba, dengan seorang petani di Sembalun, Lombok Timur. Menurut Haji Aidir, harga getah Ashitaba cukup bagus menembus harga Rp700 ribu/kg saat ini. Produksi Ashitaba setiap 1 hektare lahan tanam bisa menghasilkan 10 ton daun Ashitaba basah, atau sekitar 1 ton jika dikonversi menjadi Ashitaba kering. “Adapun harga daun kering Ashitaba per kwintalnya mencapai Rp500 ribuan. Pendek kata, Ashitaba ini adalah tanaman yang bernilai ekonomis tinggi dengan usia panen yang relatif singkat,” sambungnya. Namun, karena pasar yang sangat terbatas, sehingga tidak semua petani bisa menikmati hasil panennya karena tidak terserap pasar. Haji Aidir berharap agar HBK kelak setelah menjadi anggota DPR RI mewakili masyarakat Lombok, bisa membantu petani Sembalun

agar lebih sejahtera dan berdaya lewat tanaman pertanian yang digeluti. “Di Sembalun ini semua jenis tanaman hoktikultura bisa tumbuh subur seperti seledri, sawi, kentang atau strowberry tapi saat panen harganya justru anjlok dan merugikan petani’, kata Haji Egi. Tanaman Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi) merupakan tanaman herbal yang berasal dari Pulau Hachi Jo, Jepang. Dalam bahasa Indonesia Pulau Hachi Jo berarti Pulau Panjang Umur. Nama Pulau ini dikaitkan dengan penduduk asli Pulau tersebut yang terkenal dengan umurnya yang panjang-panjang hingga mencapai 90 tahun. Setelah dilakukan banyak riset dan penelitian, ditemukan bahwa rahasia umur panjang penduduk Pulau Hachi Jo karena disetiap harinya mere-

kan rambut, mencegah berbagai kanker, meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, sebagai antioksidan alami yang kuat, menyehatkan

mata, memperbaiki fungsi hati dan ginjal, menurunkan kolesterol, dan bisa untuk membantu menurunkan berat badan/diet. (038/*)