Edisi 11 Desember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN, 11 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 225 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur TGB Temui Emir Qatar

Tawarkan Peluang Investasi di KEK Mandalika GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB), Minggu (10/12) berkunjung ke Qatar, Timur Tengah dalam rangka menindaklanjuti penawaran Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo kepada Emir Qatar untuk ikut berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, NTB. Tiba di Qatar Minggu pagi waktu setempat, Gubernur TGB diterima langsung Emir Qatar Syekh

prospektif bagi pengembangan investasi dan pembangunan resort wisata berkelas dunia.

Mendengar penjelasan langsung dari Gubernur NTB yang juga Al Hafidz tersebut, Emir Qatar tampak sangat antusias dan tertarik dengan potensi investasi di KEK Mandalika, Lombok. Emir Qatar bahkan berjanji kepada Gubernur TGB, dalam waktu dekat akan segera mengirim tim investasi untuk bertemu dengan pihak Indonesia.

Bersambung ke hal 15

Tamim bin Hamad Al-Thani di Istana Amir di Doha.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur TGB secara khusus menawarkan kepada Emir Qatar untuk berinvestasi di sisi timur dari kawasan Mandalika yang mencakup lahan sekitar 150 hektare.

Kawasan sisi timur tersebut, kata TGB merupakan kawasan yang sangat indah dengan garis pantai dan kontur berbukit yang sangat menawan. Sehingga sangat

BERSAMA - Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani

(Suara NTB/ist)

MELINTAS - Wisatawan melintas di depan ‘Cafe In’ di dekat garis pantai Mandalika, Sabtu (9/12).

Sesuai master plan KEK, seharusnya di tempat itu dibangun minimal hotel bintang tiga.

(Suara NTB/ars)

Usaha Lokal ”Terjebak” di Kawasan Eksklusif Mandalika Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 1.175 hektare yang sudah clear and clean, rupanya di beberapa titik ada masyarakat atau pengusaha lokal yang punya Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam kawasan. Mereka “terjebak” dengan kebijakan harus mengikuti master plan di kawasan eksklusif yang diatur sesuai PP 52 tahun 2014 itu. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) diharapkan memikirkan solusinya.

TO K O H Perkawinan Anak Tinggi

Bergerak Sejak Subuh, Masuk Pasar, Turun ke Sawah TGH. Hasanain Juaini tak berhenti bergerak cepat untuk menghimpun aspirasi masyarakat Lombok Barat (Lobar) yang ingin merasakan perubahan nasib mereka.

Tuan Guru peraih “Nobel Asia”, Ramon Magsaysay Award ini, bergerak sejak hari masih subuh dan menjelajah berbagai sudut Lobar.

Seperti halnya yang dilaku-

(Suara NTB/ist)

MEMBAUR - TGH. Hasanain Juaini tampak membaur bersama masyarakat di Pasar Gunung Sari, Lombok Barat.

(Suara NTB/ist)

Kerugian Negara Rp 800 Juta

dang sebelah mata.

Alih-alih diberi kesempatan yang sama, pengusaha kecil dan menengah di kawasan Kuta, Pujut, Lombok Tengah bahkan kesulitan.

Bersambung ke hal 15

Kerja Gerak Cepat ala TGH. Hasanain Juaini

NTB menjadi salah satu provinsi yang dijadikan lokasi deklarasi “Gerakan Bersama untuk Stop Perkawinan Anak” di Indonesia. Hal ini karena NTB menjadi lima dari 34 provinsi dengan angka perkawinan anak tinggi.

Council of Foreign Relations telah merilis Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara atau ke tujuh di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Dian Kartika Sari Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

KEK Mandalika membawa harapan besar kemajuan pariwisata NTB. ‘’Kue’’ pembangunan tak hanya milik konsorsium besar rekanan ITDC. Tetapi juga milik pengusaha lokal yang perannya tak bisa dipan-

PENYIDIK Polres Bima sudah menerima hasil perhitungan kerugian negara dugaan korupsi pengadaan bibit kedelai Kecamatan Tambora tahun 2015. Terungkap nilai kerugian negaranya mencapai Rp 800 juta.

“Kerugian negaranya Rp 800 juta dari perhitungannya BPKP,” beber Kapolres Bima, AKBP Bagus Satrio Wibowo ditemui akhir pekan lalu di Mapolda NTB. Indikasinya, kerugian itu muncul dari pemberian bibit kedelai kepada penerima fiktif sebanyak 25 kelompok tani di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.

Bersambung Bagus Satrio Wibowo ke hal 15

Pertama di Indonesia, NTB Terbitkan Pergub Tentang Kewajiban Pemasangan CCTV Mataram (Suara NTB) NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan regulasi tentang penyediaan dan pemasangan Closed

Circuit Television (CCTV). Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No. 39 Tahun 2017

tentang penyediaan dan pemasangan CCTV pada bangunan gedung dan objek vital, 3 November lalu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

(SuaraNTB/ist)

L. Dirjaharta

SOSIALISASI - Sosialisasi PergubNo.39Tahun 2017 tentang penyediaan dan pemasangan CCTV pada bangunan gedung dan objek vital, beberapa waktu lalu.

kan TGH. Hasanain beberapa waktu lalu. Sehabis salat subuh di Masjid Lendang Bajur, Gunung Sari, TGH. Hasanain didampingi Ketua Pemuda NW NTB, berkunjung ke pasar Gunung Sari untuk melihat dan mendengar masukan dari para pedagang, merekam apa saja yang menjadi keinginan mereka untuk mewujudkan pasar maju berkah yang bersih dan rapi.

Di pasar ini, sejumlah pedagang pasar pun mengemuka-

kan aspirasi mereka. Pedagang sayur dan daging dari Medas, Inaq Siti dan Inaq Sainah mengeluhkan kondisi pasar yang kotor dan sanitasi di lingkungan pasar yang buruk. Bahkan, bila hujan, airnya akan menggenang di dalam pasar di lokasi mereka jualan.

Kondisi semacam ini memang menjadi sesuatu yang sudah begitu lama tidak pernah bisa tertangani oleh Pemkab Lobar.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Senin, 11 Desember 2017

Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem ADANYA himbauan dari Walikota Mataram untuk menghadapi cuaca ekstrem terutama di akhir dan awal tahun, membuat lurah dan camat mulai mengantisipasi. Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi, mengatakan bahwa pihaknya sudah menginfokan kepada masyarakat di tiap lingkungan untuk bersiap siaga dan waspada. “Saya sudah menginstruksikan kepada tiap kepala lingkungan melalui surat untuk diumumkan di tiap lingkungan untuk waspada,” jelasnya.

(Suara NTB/uul) Ia mengatakan, jika terRusmaladi jadi bencana di daerahnya untuk segera melaporkan agar segera berkoordinasi dengan pihak terkait. “Apalagi di sini bencana yang paling sering terjadi adalah banjir,” terang Rusmaladi. Oleh karena itu, pihaknya bersama forum pemuda, karang taruna bersama masyarakat mengadakan program bersih kali Benyok yang melintasi sepanjang Tanjung Karang. “Alhamdulillah antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi, apalagi setelah acara itu ada kegiatan mancing bersama,” jelasnya, pekan kemarin.

Lingkungan yang paling rawan bencana di Tanjung Karang, kata Rusmaladi, adalah lingkungan Batu Ringgit Selatan. “Karena di sana talud dan jembatannya agak rendah, tapi alhamdulillah sudah ada realisasi untuk peninggian jembatan,” jelasnya. Ia menjelaskan jika terjadi banjir, jembatan tidak kelihatan dan sampah kiriman akan terhambat di sana. “Sekarang sudah ditinggikan setinggi 1,5 meter sehingga lebih tinggi,” tambahnya.

Selain banjir, juga bencana ombak besar menjadi momok bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. “Tetapi setelah adanya pemasangan jeti di Loang Balok sekarang sudah berkurang, tetapi kalau adanya cuaca ekstrem dan abrasi tapi tidak sebesar seperti yang dulu,” kata Rusmaladi. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai juga kemarin menerima bantuan karung dan sudah dipasang di sana. “Kurang lebih ada 250 karung karena kemarin sempat kali meluap sehingga kita bergotong royong untuk memasangnya,” jelasnya.

Memang kemarin sempat terjadi abrasi di pesisir Tanjung Karang, tapi langsung dilaporkan oleh warga ke kelurahan. “Kita langsung memberikan bantuan karung kepada warga dan mereka secara sukarela bekerja untuk memasangnya sendiri,” tambah Rusmaladi. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Proyek di Mataram Harus Dilelang Awal Tahun Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mempercepat tender di awal tahun. “Januari harus sudah dilelang supaya masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan,” imbuhnya. Tender yang molor dikhawatirkan akan memperlambat penyelesaian proyek-proyek.

Kendati demikian, Walikota mengklaim rendahnya serapan anggaran jelang akhir tahun anggaran 2017, dipengaruhi oleh sistem dan soal prosedur. Padahal, perencanaan telah disiapkan sejak awal. “Kadang ini soal prosedur dan ketentuan berlaku yang mempengaruhi,” kata Walikota, pekan kemarin.

Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di 2017, dari jumlah belanja tidak langsung dengan pagu Rp 607 miliar terserap Rp 481 miliar lebih.

Sementara, belanja langsung Rp 937 miliar lebih terserap Rp 556 miliar lebih. Sedangkan, target realisasi fisik 93,32 persen di bulan November

baru mencapai 69,83 persen.

Untuk realisasi keuangan baru 67,13 persen dari target 82,05 persen.

Walikota mengaku, organisasi perangkat daerah (OPD) tetap ditekan menyelesaikan program mereka. Kecuali, ada pekerjaan yang dihentikan seperti kasus jembatan Dasan Agung. “Kecuali tidak di off, bisa ditekan,” ujarnya.

Ahyar mengulas persoalan jembatan Dasan Agung, proyek dikerjakan oleh CV. Limbu Indah dengan nilai kontrak Rp 2 miliar lebih seharusnya segera bisa dinikmati oleh masyarakat. Perencanaan dan anggaran sudah disiapkan, tapi tidak bisa dieksekusi oleh rekanan.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura secara teknis memaparkan, penggunaan anggaran tidak bisa langsung dieksekusi pada awal tahun (Januari, red).

Pada mekanismenya ada perencanaan yang juga jadi bagian di penganggaran tersebut. Pun, perencanaan telah dibuat, harus menunggu SK bendahara dan lain sebagainya.

“Yang lama itu SK bendahara. Kadang ini yang lama kita tunggu. Karena itu harus ditanda tangani Pak Wali,” ujarnya. Sama halnya disampaikan oleh Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH. Perencanaan, pembuatan DED dan gambar itu minimal selesai bulan Maret.

H. Ahyar Abduh

”

Januari harus sudah dilelang supaya masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan Eksekusi program baru bisa

H. Mahmuddin Tura

”

Penggunaan anggaran tidak bisa langsung dieksekusi pada awal tahun dilaksanakan pada bulan Juli atau Agustus. (cem)

(Suarta NTB/cem)

DILARANG BUANG SAMPAH - Masyarakat di Kelurahan Kebon Sari, Ampenan, secara swadaya memasang spanduk larangan membuang sampah di pinggir kali. Selain banjir kerap terjadi di Mataram akibat luapan air sungai yang dipenuhi sampah, perilaku tersebut juga menyebabkan polusi bagi ekosistem di laut.

Harus Ada Kajian Ilmiah ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menyerukan harus ada kajian ilmiah dalam penentuan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. Seharusnya, menurut dia, penentuan PAD harus melalui kajian yang dilakukan oleh appraisal. ‘’Jangan pakai tawar-menawar,’’ katanya baru-baru ini.

Seperti diketahui, salah satu potensi PAD adalah retribusi parkir. ‘’Tapi kalau kita bahas parkir ini tidak ada habis-habisnya,’’ un(Suara NTB/dok) gkap Wardana. Dikatakan I Wayan Wardana politisi PDI Perjuangan ini, untuk masalah parkir di Kota Mataram, ada Perda ataupun tidak ada Perda, hampir tidak ada bedanya. Karena toh, target retribusi parkir tidak kunjung terpenuhi.

Sebelumnya eksekutif mengungkapkan dalam rangka peningkatan PAD Kota Mataram, diperlukan langkah-langkah konstruktif dari SKPD. Untuk meningkatan PAD khususnya dari retribusi memang diperlukan upaya, baik dari segi penggalian potensi maupun efektivitas pemungutannya.

Dishub sebagai salah satu SKPD pengelola PAD sektor retribusi mengklaim telah melakukan berbagai upaya. Seperti, menginventarisir titik parkir baru melalui pencatatan titik lama dan titik baru akibat adanya pembangunan ruko, rumah makan dan lain-lain. Selanjutnya, Dishub katanya intens melakukan ujipetik terhadap titik baru tersebut. Mendaftarkan juru parkir yang melamar di titik baru tersebut.

Menetapkan sebagai titik parkir sementara kemudian dilakukan pemungutan dan disetor ke kas daerah. Melakukan pemantauan melalui pengawasan rutin oleh UPD pengelola parkir untuk mengetahui titik parkir baru. Mendorong titik-titik parkir yang masuk kategori pajak untuk dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan pajak parkir. (fit)

Mataram Kembali Raih Penghargaan Kota Peduli HAM Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kembali meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kota peduli hak asasi manusia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly kepada Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana di Solo, Jawa Tengah.

Penyerahan penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemkot Mataram melaksanakan rencana aksi nasional hak asasi manusia. Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH.MH., menjelaskan, penganugerahan penghargaan yang diterima oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana di Solo, Jawa Tengah merupakan penghargaan kota peduli HAM yang ketiga kalinya di terima Pemkot Mataram secara berturut turut pada 2014, 2015 dan 2016.

Penghargaan kali ini, adalah hasil evaluasi pada tahun 2016.

“Alhamdulillah, kita tiga kali mendapatkan penghargaan 2014, 2015 dan 2016,” kata Mansyur dikonfirmasi, Minggu (10/12).

Mansyur menambahkan, Pemkot terus berkomitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen HAM Internasional. Komitmen lainnya, pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia. Kota Mataram lanjutnya, memiliki komitmen tinggi terhadap pemenuhan HAM. Ditambahkan, penghargaan diraih tidak terlepas dari penyusunan Perda dan produk hukum daerah lannya yang harus memperhatikan nilai - nilai HAM. “Produk hukum kita buat selalu memperhatikan nilai HAM,” ucapnya.

Menurut Mansyur, sinergi eksekutif dengan legislatif dalam menghasilkan produk hukum pro HAM sangat penting.

Kedepan diharapkan, Kota Mataram tetap mempertahankan sebagai kota yang peduli HAM. (cem)

Sukses, Pameran Produk UMKM Babakan Ratusan Miliar Anggaran Karang Taruna Garuda Muda 2017 Pemkot Belum Dieksekusi Mataram (Suara NTB) Event Pameran Produk UMKM Babakan ke-2 berlangsung sukses, Sabtu (9/12). Kesuksesan ini terlihat dari tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Baik masyarakat yang menjadi peserta pameran maupun pengunjung begitu antusias.

Ada hal yang berbeda dari event tahunan Karang Taruna Garuda Muda Babakan tahun ini. Dimana kegiatan tersebut dirangkaikan dengan seminar tentang Financial Technology dengan menghadirkan nara sumber Anggota DPR RI Komisi XI dan Badan Anggaran, H. Willgo Zainar, SE., MBA., dari Fraksi Partai Gerindra, Kepala Perwakilan OJK Wilayah NTB dan anggota DPRD Kota Mataram Herman, A.Md. Kegiatan seminar yang bertemakan Financial Technology : Regulasi dan pendanaan dihajatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk bisa memanfaatkan tren teknologi yang sedang berkembang di era digital saat ini. Sehingga diharapkan para pelaku UMKM tidak menjadi

(Suara NTB/ist)

MASIH EKSIS - Kompor minyak tanah Babakan masih eksis diproduksi walaupun ada kebijakan pemerintah konversi minyak tanah ke elpiji. penonton di era e-commerce.

“Kami akan terus melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap keberadaan UMKM di Kelurahan Babakan dan Kota Mataram,” tegas Willgo Zainar dalam sambutannya. Komitmen tersebut terlihat nyata dengan memberikan bantuan satu unit laptop kepada komunitas Kampung UMKM Babakan yang diharapkan bisa bermanfaat untuk mendukung

peningkatan kualitas dan kesejahteraan para pelaku UMKM Babakan.

Pengurus Komunitas Kampung UMKM Babakan menyambut baik komitmen dan bantuan sarana yang diberikan. ‘’Fasilitas ini akan kami gunakan untuk melakukan pemasaran secara online produk-produk UMKM Babakan agar semakin dikenal secara luas dan semakin berkembang,’’ katanya. (fit/*)

Pejabat Pemkot Telah Disosialisasikan Pengisian Data Kekayaan Mataram (Suara NTB) Pejabat di lingkup Pemkot Mataram masih minim melaporkan harta kekayaan mereka. Padahal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara, saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengungkapkan, aplikasi LHKPN baru diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak 1 Januari 2018 mendatang sesuai surat edaran Pimpinan KPK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07

Tahun 2016 tentang tata cara pelaporan harga kekayaan.

“Baru kemarin kita mendapatkan aplikasinya,” kata Nelly pekan kemarin. Meskipun demikian menurut dia, Pemkot Mataram sudah mencuri start dengan mensosialisasikan secara manual cara menginput data. Yang jadi kendala, pejabat susah mengumpulkan berkas atau dokumen. Aplikasi e LHKPN dibuka 1 Januari 2018.

Tapi, ia sudah membagikan form untuk memperoleh username admin kepegawaian.

Sistem pelaporan harta kekayaan tak jauh berbeda dengan pelaporan pajak. Hanya saja, dokumen harus dilampirkan sebagai bukti. “Dengan sistem elektronik berubah.

LHKPN diisi di awal tahun.

Diberikan waktu sampai bulan Maret. Sama sistemnya dengan pajak,” ujarnya.

Disinggung sanksi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Undang - Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Nelly men-

gaku, pejabat dua bulan setelah mutasi wajib melaporkan harta kekayaan mereka. Keterlambatan pelaporan disanksi penurunan pangkat. Namun demikian kata dia, perubahan sistem pelaporan ini memberikan ruang bagi pejabat untuk segera melaporkan kekayaan mereka secara online.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menambahkan, minimnya pejabat melaporkan kekayaan mereka karena ada perubahan sistem baru mekanisme pelaporan. “Kan ada perubahan sistem e - LHKPN,” jawabnya. Ada sebagian pejabat termasuk dirinya telah melaporkan kekayaan menggunakan sistem manual. Saat ini, masih menunggu balasan atas pelaporan tersebut.

“Pelaporannya ada yang form A dan form B,” demikian ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Menjelang akhir tahun anggaran 2017, ratusan miliar anggaran milik Pemkot Mataram belum dieksekusi. Pada postur anggaran Kota Mataram di tahun 2017 mencapai Rp 1,4 triliun. Anggaran yang telah terpakai sekitar Rp 862 miliar.

Artinya, sekitar Rp 538 miliar anggaran belum digunakan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ir. H.M. Syakirin Hukmi mengungkapkan, belum dieksekusinya secara maksimal anggaran di 2017, karena terjadinya perubahan. Perubahannya terutama di organisasi perangkat daerah (OPD) baru dibentuk, sehingga menunggu perubahan. “Ada OPD yang belum pas, karena ket-

erbatasan waktu,” kata Syakirin pekan kemarin.

Secara pasti aku Syakirin, belum menyebutkan jumlah anggaran yang belum terpakai.

Tetapi, penggunaan dana hingga September diakui kecil.

Sebab, ada pergeseran di masing - masing OPD sehingga tidak bisa dilaksanakan lebih awal.

Apalagi, APBD Perubahan diketok 25 September. “Kemungkinan di triwulan ketiga kecil serapan. Karena menunggu perubahan anggaran,” ucapnya.

Tetapi dia juga mengakui, selain menunggu perubahaan anggaran, ratusan miliar anggaran yang tidak bisa dieksekusi tersebut akibat perubahan nomenklatur. (cem)

Proyek RSUD Mataram Diprediksi Molor Mataram (Suara NTB) Proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram diprediksi molor. Paket senilai Rp 20 miliar tersebut dikerjakan oleh rekanan dengan nilai kontrak Rp 18,8 miliar tersebut saat sedang dalam tahap finishing.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menjelaskan, pekerjaan pembangunan proyek IGD dan rawat inap dilaksanakan sampai lantai lima, tapi tahap finishing hanya lantai III saja. “Tetapi dananya setelah dihitung - hitung tidak cukup,” kata dia dikonfirmasi pekan kemarin.

Penyelesaian gedung lantai IV dan V ujarnya, kembali diusulkan penambahan anggaran senilai Rp 2 miliar di tahun 2018.

Dana tersebut untuk finishing bagian ruangan dan aksesoris lainnya. Bagi dr. Jack, sapaan akrabnya menambahkan, rekanan memiliki waktu sampai 30 Desember menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan diklaim on progres atau mencapai 80 persen. Namun demikian, ia tak me-

mungkiri jika ada keterlambatan. “Terlambat - terlambat sedikit, wajarlah,” ucapnya.

Dia meyakini rekanan pelaksanaselakurekananmampumenuntaskan pekerjaannya. Rekanan yang memenangkan tender tersebut mapan dan secara fasilitas lengkap. Kendati ada pembelian bahan ke Pulau Jawa, dipastikan tidak menghambat pekerjaan.

Diakui, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) digandeng untuk mengawal dan memonitor pekerjaan. “TP4D tetap memonitor,” tambahnya. Meskipun demikian, ia tetap menggenjot serta mengingatkan rekanan agar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dana digunakan tersebut tidak boleh dikerjakan di 2018.

Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi memprediksi ada tiga paket proyek dipastikan molor.

Yakni, proyek RSUD Kota Mataram dan dua proyek di Lingkar Selatan. Defiasi pengerjaan plus, sehingga kalaupun terlambat hanya beberapa hari saja. (cem)

SUARA NTB

Senin, 11 Desember 2017

Halaman 3

Bappeda

Meningkat, Indikator Kesejahteraan Rakyat Lobar Giri Menang (Suara NTB) Indikator kesejahteraan rakyat Lombok Barat meningkat, mengacu beberapa indikator yang menjadi tolak ukur kesejahteraan tersebut mengalami progres yang bagus. Diantaranya, indikator kemiskinan menurun, pendapatan per kapita per bulan mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran ditekan dari 3,35 menjadi 3,28 persen. Disamping itu, di sektor pendidikan dan kesehatan terjadi progres perbaikan yang signifikan.

Demikian disampaikan Pihak BPS Lombok Barat, M. Ikhsany Rusyda, M.Si saat ekspose indikator kesejahteraan rakyat Lobar tahun 2016 kerjasama Bappeda dengan BPS Lobar di Lesehan Kebon Raja Gunungsari Jumat lalu. Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Bappeda Sri Mulyaningsih dan Kabid Sosbud Khalid, M.PH dan jajaran SKPD serta para camat. Dijelaskan Ikhsany Rusyda indikator kesejahteraan masyarakat sebenarnya memiliki tolak ukur banyak namun beberapa indikator ini yang umum dipakai untuk memberikan gambaran umum terkait kesejahteraan masyarakat.

Lebih rinci dijelaskan, indikator

kemiskinan menurun dari 2015 sebesar 17,38 persen ke tahun 2016 menjadi 16,73 persen. Dari indikator kemiskinan, jelas Lobar mengalami penurunan. Namun dari sisi kedalaman kemiskinan naik. Kemungkinan jelasnya, warga yang ada di atas kedalaman kemiskinan itu berhasil diangkat menjadi tidak miskin lagi. Indikator lain, ekonomi terkait pengeluaran perkapita ada peningkatan dari Rp 603 ribu per kapita per bulan menjadi Rp 799 ribu. Terdapat peningkatan Rp 196 ribu dari sebelumnya. Indikator lainnya, bicara kesehatan angka kesakitan mobilitas tahun 2016 14 persen lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. Indikator rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 5,69 tahun menjadi 5,93 persen terdapat lonjakan cukup tinggi. Indiaktor lainnya, ketenagakerjaan dibandingkan tahun 2014 ada penurunan tingkat pengangguran terbuka 3,35 persen tahun 2017 bahkan mengalami penurunan menjadi 3,28 persen.

Dalam kesempatan itu, peserta ekpose begitu anusias. Kabid Sosbud selaku moderator pun memba-

gi sesi diskusi dengan narasumber.

Para peserta selain bertanya juga memberikan saran dan masukan.

Beberapa hal yang dipertanyakan terkait data makro dan mikro kemiskinan yang langsung menukik ke desa dan kecamatan. Camat Lingsar, Rusditah memberikan masuka agar data kemiskinan bisa dibreakdown hingga kecamatan dan desa. Persentase kemiskinan kecamatan sebab diakui, hal ini menjadi kendala di lapangan lantaran data makro hanya kabupaten. Desa mengalami kesulitan untuk menentukan dan desa, sehingga ketika ditanya oleh tamu pusat terkait berapa angka kemiskinan di desa setempat sulit dijawab.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Sri Mulyaningsih menyatakan terdapat 9 indikator kesejahteraan masyarakat yang menjadi tolak ukur. Antara lain penurunan angka kemiskinan. Disini, Kemiskinan jadi tolak ukur keberhasilan pemda. Disamping, sektor pendidikan kesehatan, tenaga kerja (ketenagakerjaan), perumahan dan pendapatan. “Termasuk di sana itu, masalah usia harapan hidup masyarakat Lobar naik tahun 2016,� jelas Sri. (her/*)

Kegiatan ekspose dihadiri Sekban Bappeda dan Kabid Sosbud Bappeda serta dari BPS.

Ekpose oleh Pihak BPS terkait indikator kesejahteraan rakyat Lobar yang meningkat

H Fauzan Khalid

Peringatan Hari Pangan Sedunia Ke ke XXXVII

Diskop UMKM NTB Gelar Bazar Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB mengambil bagian dalam meramaikan peringatan Hari Pangan Sedunia ke –XXXVII yang dipusatkan di Gedung Wanita Provinsi NTB di Mataram. Sebanyak 650 paket sembako murah dijual dalam kegiatan bazar.

Kegiatan bazar dilasanakan bersamaan dengan tingginya permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok, menyusul masuknya Bulan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan tahun baru. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM mengatakan, bazar menjadi pi-

lihan kegiatan, agar masyarakat yang kurang mampu mendapatkan harga sembako dengan harga jauh di bawah harga pasaran.

Masing-masing paket sembako ini berisi mie instan, gula pasir, minyak goreng, dan beras. Jika lihat komposisinya, satu paket harganya sekitar Rp 75 ribu. Namun Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menjualnya dengan harga Rp 10.000/paket. Tak heran, hanya sebentar, paket sembako ini ludes dibeli.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si juga ikut membagikan paket sembako yang disiapkan panitia dari Dinas Koperasi dan UMKM NTB.

Orang nomor dua di NTB ini menyampaikan apresiasinya pada kegiatan yang dilaksanakan dinas, dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sembako dengan harga super murah.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB juga membuka stan untuk memasarkan produk-produk dari pelaku UMKM binaannya.

Seperti diketahui, Hari Pangan Sedunia dilaksanakan dengan berbagai kegiatan.

Salah satunya yang paling utama kegiatan pameran produk pangan unggulan dari seluruh dinas terkait di kabupaten/kota di NTB. (bul/*)

Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM pada acara pameran ketahanan pangan

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin membagikan paket sembako murah pada kegiatan bazar yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dalam rangka meramaikan Hari Pangan Sedunia XXXVII di Mataram

Inilah paket sembako yang dijual murah dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke XXXVII

Kegiatan pameran pada Hari Pangan Sedunia ke XXXVII

SUARA NTB Senin, 11 Desember 2017

Calon Perseorangan

KPU Lotim Siap Lakukan Verifikasi Faktual Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) sudah melakukan verifikasi administrasi terhadap 72 ribu lebih foto kopi KTP yang diserahkan pasangan Ali MasadiPutrawan Habibi. Dicatat sebanyak 69.990 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk selanjutnya akan diverifikasi secara faktual.

“Kita akan segera melakukan verifikasi faktual terhadap KTP calon perorangan ini,” terang Muhammad Saleh saat dikonfirmasi. KPU berharap, ada tim perorangan yang aktif melakukan pendampingan.

Verifikasi faktual akan dimulai tanggal 12-25 Desember 2017. Adanya pendampingan ini diharap agar bisa makin memudahkan tim verifikator dari KPU. Pendamping bisa mengumpulkan para pendukungnya agar bisa lebih mudah untuk diverifikasi.

Temuan pendukung yang tidak memberikan dukungannya diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Meskipun ada temuan tidak memenuhi syarat, dipersilakan mengajukan pendaftaran calon yang dimulai tanggal 8-10 Januari 2018 mendatang. Proses perbaikan atas syarat jumlah dukungan diberikan kesempatan setelah pendaftaran.

Perbaikannya dua kali lipat dari jumlah pendukung yang diperbaiki. Ada tiga pertanyaan yang dilakukan saat verifikasi. Pertama mencocokkan nama, kedua mencocokkan alamat. Ketiga menanyakan apakah mendukung atau tidak mendukung.

Ketika jawaban terakhir tidak mendukung, tidak langsung disimpulkan tidak memenuhi syarat (TMS). Dinyatakan TMS ketika sudah melakukan penandatanganan surat pernyataan pernyataan. “Kalau tidak menandatangani surat pernyataan tidak mendukung maka tetap dianggap memenuhi syarat,” ucapnya.

Sampai saat ini, KPU belum menerima daftar Koordinator Kecamatan (Korcam) dari pendukung calon perorangan.

Disebut, ada kewajiban dari tim pemenangan untuk dihadirkan di tempat tertentu. Termasuk bagi pendukung di luar negeri pun dicari. “Yang ada di luar negeri akan dilakukan video call,” imbuhnya Sementara, untuk parpol diminta KPU untuk segera memastikan dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing. Pasalnya, yang berwenang atas pernyataan dukungan dari parpol adalah pengurus di DPP. Parpol diharap bisa lebih awal komunikasi. KPU tidak ingin kesulitan dalam memverifikasi faktual dari dukungan partai politik. Syarat dukungan dari parpol ini adalah surat resmi dari DPP yang memiliki kewenangan penuh.

Berikutnya, menjadi titik tekan KPU juga agar para calon ini menjaga kesehatan sebelum sampai nantinya tahapan pemeriksaan kesehatan. KPU dalam pemeriksaan kesehatan ini bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pemeriksaan akan dilakukan di rumah sakit tipe A. Belum diketahui apakah itu di rumah sakit umum Selong atau tempat lain yang direkomendasikan IDI Lotim.

Tim pemeriksa kesehatan dari IDI ini nantinya yang memahami standar kesehatan masing-masing calon. Jika ditemukan ada yang sakit dan disimpulkan tidak memenuhi syarat sebagai calon, maka pencalonannya bisa digugurkan.

“Jika tim dokter yang memeriksa menyatakan tidak sehat dan tidak memenuhi syarat maka tidak bisa melanjutkan pencalonan,” ujarnya. (rus)

Marianto Menggugat ke PTUN, Setda Lombok Utara Santai Tanjung (Suara NTB) Keputusan Bupati Lombok Utara untuk menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Pilkades Sokong, digugat oleh mantan calon kepala desa (kades) terpilih, Marianto. Ia menganggap keputusan Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., bertentangan dengan undang-undang, serta Peraturan Daerah (Perda). Bupati juga dituding melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, yakni Peraturan Bupati.

“Saya melakukan gugatan ini karena keputusan Bupati bertentangan dengan Undang-Undang, Perbup dan Perda. Di mana tidak diatur adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebab proses Pilkades sudah terlaksana dengan baik,” ujar Marianto dalam rilis yang diterima awak media, Minggu (10/12).

Ia mengklaim, tahapan-tahapan Pilkades yang dilaluinya sudah berjalam sesuai prosedur. Dimulai dari Panitia Pilkades yang melaksanakan verifikasi faktual untuk mengidentifikasi keabsahan syarat administrasi yang digunakannya, sehingga semua syarat meloloskannya sebagai calon kades.

Ia menegaskan, bahwa aturan yang ada harusnya ditegakkan oleh aparatur pemerintahan. Jangan sampai ada pejabat malah melanggar aturan yang dibuat sendiri ini.

“Di dalam Perbup, Perda bahkan Permendagri maupun PP, tidak diatur terjadi PSU. Boleh saja terjadi PSU apabila terjadi kesalahan panitia dalam proses pencoblosan. Misalnya terjadi kecurangan, penggelembungan suara dan pelanggaran saat pencoblosan. (Tetapi) ini semua sudah berjalan dengan baik, semua dilalui tanpa ada kecurangan tiba tiba muncul PSU,” paparnya.

Ia mengklaim, raihan suaranya memenangkannya secara demokratis dengan suara terbanyak dan tanpa kecurangan.

Aneh baginya, manakala muncul PSU. Atas keputusan Bupati yang menganulir kemenangannya pun, Marianto tidak akan tinggal diam. “Saya akan memperjuangkan hak 2.000 masyarakat yang memilih saya.

Saya juga sudah koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat bahwa kita akan sama-sama memperbaiki kebijakan ini demi menyelamatkan wajah demokrasi di Lombok Utara,” ujarnya. “Kami bersama tim Hukum sudah masukkan gugatan ke PTUN, maka secara otomatis perintah PSU batal demi hukum sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan,” tambahnya.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, SH., via telepon menjawab santai dengan adanya gugatan dari mantan calon Kades Sokong. Menurutnya, dasar pertama, gugatan yang dilayangkan Marianto bukan gugatan atas Keputusan Bupati, melainkan Surat Bupati.

“Perhatikan baik-baik surat itu (Surat Bupati No. 141/ 253/KLU/2017 tentang PSU), itu bukan Keputusan tetapi itu Surat Bupati. Dalam UU 30 itu jelas mengatakan, bahwa sebuah keputusan sah pada saat ditetapkan. Dan perlu saya tegaskan, itu bukan keputusan, tetapi surat,” tegas Eka. Klaim Marianto langkah hukum PTUN Surat Bupati secara otomatis membatalkan PSU juga disangkal Kabag Hukum. Justru, kata dia, proses PSU akan tetap berjalan (pada akhir Januari 2018, red) terus sebelum ada penetapan pengadilan yang sifatnya menetapkan skorsing.

“Dan tidak semudah itu dilakukan skorsing oleh Pengadilan. Justru dengan adanya PTUN ini, akan berjalan terus.

Jadi, pengajuan gugatan ke PTUN tidak akan berdampak tanpa mereka mengajukan skorsing. Kecuali ada keputusan akhir dari Pengadilan, itu pun kalau dikabulkan,” jelasnya.

Namun demikian, ia memaklumi bahwa upaya hukum PTUN yang dilayangkan Marianto merupakan hak warga Negara. Sebagai warga Negara sekaligus aparatur Pemda KLU, Eka mengaku siap manakala diminta oleh PTUN untuk member iklarifikasi atas Surat Bupati itu. Terlebih, sebelum keluarnya Surat Bupati, Sekretariat Daerah telah melalui serangkaian proses termasuk meminta “Legal Opinion” pakar hukum, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Marianto gugur sebagai calon kades. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

KPU Lotim Akui Daftar Pemilih Belum Beres

Selong (Suara NTB) Hingga saat ini, persoalan daftar pemilih masih menimbulkan kekhawatiran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, daftar penduduk Lotim yang berhak menggunakan hak pilihnya masih belum beres.

Menurut Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, pihaknya terus berkoordinasi dengan intansi terkait. KPU terus berusaha untuk tekan pemerintah agar mempercepat proses pendataan pemilih. Termasuk, efektivitas perekaman diharapkan bisa ditingkatkan.

Dari gambaran awal, ujarnya, masih banyak diduga pemilih ganda. Keberadaan pemilih

ganda ini juga diungkap sejumlah pimpinan partai. Proses lanjutan atas upaya perbaikan data pemilih ini, pihak KPU Lotim dalam waktu dekat segera melakukan pemutakhiran.

Seluruh penduduk baik yang punya identitas maupun tidak ada identitas kependudukan akan dilakukan pendataan.

Pada bulan Desember 2017 ini, KPU sudah harus memben-

tuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Diingatkan, kepada seluruh PPDP yang dibentuk harus melakukan kroscek langsunng di lapangan.

Tidak diharapkan lagi ada temuan pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

PPDP sebagai petugas lapangan tidak boleh melakukan kerja fiktif. Karenanya, PPDP tidak boleh juga bekerja

ganda sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. “Tidak boleh ada PPS dobel job, menjadi PPDP sekaligus menjadi PPS,” terangnya.

Pengecekan data pemilih dilarang hanya memantau dalam kamar. “Jangan sampai komando dalam kamar, mendata dengan merenung dalam kamar. PPDP harus pantau langsung ke lapangan,” ungkapnya.

Terhadap kinerja PPDP, KPU akan melakukan kroscek langsung. Data pemilih yang dihasilkan nantinnya benarbenar akurat. Menurut Saleh, pendataan dengan turun langsung ke lapangan bisa meng-

hasilkan daftar pemilih yang lebih akurat. Tidak akan ada yang tidak terdaftar.

Pemutakhiran data pemilih ini tidak saja menjadi tugas KPU. Tetapi semua stakeholder terkait termasuk partai politik turut bertanggung jawab melakukan pemutakhiran dan masyarakat juga dituntut aktif.

Saleh menambahkan, sebelum melakukan penetapan DPT akan dilakukan uji publik. Tidak saja menanti masukan dari Panwas. Tapi juga masukan langsung dari masyarakat. ‘’DPT rencana akan ditetapkan tanggal 13 April 2018,’’ ujarnya. (rus)

Soal Tambatan Perahu

Komisi IV DPRD Lotim Segera Panggil Dishub

(Suara NTB/ari)

TANAM PISANG - Belasan warga didampingi 3 kepala dusun turun menanam pisang di ruas jalan yang kualitasnya diduga buruk.

Warga Tiga Dusun Tanam Pisang di Jalan Tanjung (Suara NTB) Proyek jalan lapen di ruas Dusun Dasan Banjur – Dusun Rempek – Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, dikeluhkan warga setempat.

Akibat kecewa, belasan warga beserta 3 orang Kadus sekaligus, sepakat menanam pohon pisang di 3 titik ruas jalan itu.

Pantauan Koran ini pada Sabtu (9/12) sore, warga bersama Kadus Rempek, Ujiadi, Kadus Dasan Banjur, Surianto, dan Kadus Sandangar, Nuliadi, serempak berkumpul di ruas jalur jalan yang baru selesai dikerjakan oleh kontraktor tersebut.

Beberapa warga terlihat mulai tidak sabar, dan menguliti aspal dengan jari-jarinya. Sementara beberapa warga lain yang terlihat kesal, lalu mencangkul dan menanam pisang. Sekitar 500 meter dari titik Nol lokasi proyek, terlihat ada 3 titik pohon pisang yang ditanam warga.

Beberapa warga silih berganti mengungkap, selama pengerjaan proyek tersebut mereka tidak melihat adanya

keseriusan dari pekerja yang diutus kontraktor. Terutama di titik yang ditanami pisang, postur jalan yang sedikit menanjak diketahui merupakan tanah liat. Disayangkan, tanah liat tersebut tidak dikeraskan terlebih dahulu melainkan langsung diaspal. Akibatnya, sehari setelah diaspal jalan itu langsung ambruk terlindas roda dump truck warga.

Salah satu kepala dusun, Ujiadi, termasuk yang paling kecewa dengan kualitas proyek jalan ini. Sebab permohonan pengaspalan di ruas jalan itu telah disuarakan warga sejak tahun 2014 lalu. “Tiba-tiba mendapat jalan, kok kualitasnya seperti ini. Padahal kalau ruas jalan ini diaspal sekarang, entah kapan ruas ini akan diprogramkan lagi,” ujarnya.

Uji bahkan mengancam, jika permintaan warganya agar ruas jalan yang proyek rusak tersebut tidak diperbaiki, maka ia dan warga akan mendatangi Pemkab Lombok Utara meminta pertanggungjawaban.

Diamini Kepala Dusun Dasan Banjur, Surianto, bahwa kualitas jalan yang dilalui warga saat ini sangat tidak layak. Meski tidak mengetahui nama dan jenis jalan, namun jalan semacam ini bisa ia bandingkan dengan jalan lapen di Dusun Sejuik, Desa Rempek.

Di Sejuik, klaimnya, kualitasnya jauh lebih bagus meski jenis jalannya sama.

Sementara itu, Suplier material yang belakangan ikut terlibat mengerjakan kegiatan, Andre, mengakui adanya sejumlah kendala dalam proses pekerjaan proyek itu. Namun dalam proses konstruksi, ia juga meminta agar kualitas jalan dibuat sesuai spesifikasi.

“Kita ada masalah di banyak hal, pertama kita kirim alat, rusak, kirim lagi, rusak lagi.

Faktor kedua cuaca, memang ada keterlambatan (datang) aspal antara pengerasan dan penaburan. Tetapi kerusakan tidak di semua ruas, hanya di beberapa titik saja di sepanjang 2 km itu,” jelasnya. (ari)

Jelang Tahun Politik

DWP Diminta Turut Berperan Selong (Suara NTB) Organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) disebut mermilik peranan strategis dalam pembangunan, termasuk dalam bidang politik. Memasuki tahun politik 2018 melalui ajang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, DWP yang notabenenya istriistri dari PNS diharap bisa turut aktif memberikan pelajaran politik.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly saat mewakili Bupati Lotim dalam acara HUT DWP. Menurutnya, sangat penting pula bagi Dharma Wanita untuk mengedukasi anggota dan masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam politik untuk menggunakan hak pilih masih rendah. Diminta DWP turut mengajak pemilih kepala daerah yang sesuai hati nurani juga adalah bagian dari partisipasi dalam pembangunan.

Namun di sisi lain, DWP harus tetap menjaga netralitas dan independen.

DWP sebagai organisasi istri Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting dalam pembangunan. Selama 18 tahun keberadaannya saat ini diharapkan mendukung target pembangunan nasional sesuai tingkatan dan kapasitasnya.

Tahun 2017 ini disebut sebagai tahun pengembangan Dharma Wanita dilihat dari pegembangan program kerja yang dilaksanakan dari tingkat pusat hingga daerah.

Dipercaya keberadaan rencana strategis Dharma Wanita 2015-2019 merupakan wujud kesungguhan DWP dalam

(Suara NTB/ist)

POTONG KUE - Sekda Lotim, H Rohman Farly saat melakukan pemotongan kue bersama Ketua DWP Lotim, Hj. Sukaenah Rohman Farly. pengembangan organisasi yang semakin profesional, sesuai tuntutan dan perkembangan zaman.

Dalam Renstra 2015-2019 DWP telah digariskan tahapantahapan roadmap membangun anggota DWP dan keluarganya serta masyarakat, termasuk mendorong kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi.

Tidak hanya secara ekonomi, berpengetahuan luas, dan siap berperan serta secara lebih luas dalam berbagai bidang yakni bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik, juga menjadi target lain program-program organisasi ini.

Ketua DWP Kabupaten Lombok Timur, Hj. Siti Sukaenah Rohman Farly menyampaikan DWP selalu menggambil peran strategis. DWP berperan aktif dalam pemban-

gunan nasional. Potensi DWP mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten / kota sampai kecamatan dan kelurahan, menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan untuk memberikan kontribusi penuh dalam menyukseskan program nasional.

Perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya dalam banyak hal sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan. Mulai dari Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan. “Untuk itu program meningkatkan kualitas dan pengembangan wawasan untuk pengurus dan anggota DWP lebih diperluas lagi,” tegasnya.

Pengurus dan anggota DWP diminta bersama - sama meningkatkan kualitas sebagai perempuan, sehingga dapat menjadi pelaku utama dalam ketahanan keluarga. (rus)

Selong (Suara NTB) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segera memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) terkait pembangunan tiga tambatan perahu yang tersebar di tiga titik di Lotim. Langkah itu untuk mencari kejelasan dari proyek tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, mengungkapkan pembangunan tambatan perahu di tiga titik, yakni di Desa Pare Mas, Padak Guar dan Desa Tekalok, salah satu proyek yang disorot progres pembangunannya oleh Komisi IV DPRD Lotim. Pasalnya, tambatan perahu yang dikerjakan di tiga titik itu diduga mengalami kejanggalan.

Untuk itu, pihaknya akan segera memanggil Dinas Perhubungan selaku leading sector yang mengerjakan proyek tambatan perahu. “Kita akan segera panggil Dishub,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (9/12).

Dengan dilakukan klarifikasi langsung terhadap Dishub, Hasan Rahman meyakini kejelasan dari progres pembangunan tiga tambatan perahu menuai titik temu.

Termasuk penyaluran anggarannya dari pemerintah pusat apakah melalui Dishub NTB, Dishub Kabupaten atau Dinas Pariwisata. “Termasuk penolakan yang dilakukan oleh Pokdarwis harus kita telusuri apa faktor penyebabnya,” ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, jika ada penolakan maka besar kemungkinan tambatan perahu itu dibangun tanpa adanya koordinasi dengan pihak terkait seperti pokdarwis dan lain sebagainya. Karenanya mestinya ditanyakan ter-

lebih dahulu posisi yang bagus sebelum dilakukan pembangunan supaya tidak merusak pemandangan dan lingkungan serta tidak menggangu aktivitas wisatawan.

“Pemerintah juga tidak semena-mena terhadap pengelolaan suatu tempat. Harus dikoordinasikan dengan pihakpihak yang berada di lokasi pembangunan tambatan perahu itu,” kritiknya.

Dari data yang diterima Suara NTB beberapa waktu lalu, temuan hasil investigasi TP4D pada tiga tambatan perahu itu, yakni untuk tambatan perahu di Desa Pare Mas ditemukan pemasangan tiang pancang yang seharusnya 8 meter, namun dipasang 7 meter. Selain itu, dari seharusnya kedalaman tertanam 4,70 meter, namun yang masuk kurang dari perencanaan tersebut.

Sedangkan untuk tambatan perahu di Desa Padak Guar dan Tekalok Kecamatan Sambelia, ditemukan adanya pemotongan tiang pancang yang persetujuan pelaksana teknis. Bahkan ditemukan tiang pancang yang miring terutama di tambatan perahu di Desa Tekalok. Selain itu, dalam investigasi itu juga ditemukan direksi KIT tidak ada yang nilainya masing-masing Rp 24 juta, serta tidak adanya personel inti.

Adapun untuk masingmasing anggaran yang digelontorkan pada pembangunan tiga tambatan perahu tersebut untuk di Desa Pare Mas sebesar Rp 2.136.000.000, Desa Tekalok Rp 1.509.000.000 dan Padak Guar Rp 1.621.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dengan kontrak pengerjaan hingga 25 November 2017. (yon)

Pemandu Lagu di Lotim Dites Urine Selong (Suara NTB) Puluhan pemandu lagu atau biasa disebut partner song (PS) yang terdapat di sejumlah tempat hiburan malam di Lotim menjalani tes urine.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) NTB, Jumat (8/12) malam. Selain itu, operasi gabungan bersama Satpol PP, TNI itu juga melakukan pemeriksaan terhadap para tamu yang terdapat di masing-masing tempat hiburan tersebut.

Humas BNNP NTB, Solihin, SH, menyebutkan terdapat empat titik yang disisir dalam operasi yang diberi nama Operasi Bersinar di wilayah Kabupaten Lotim.

Yakni tiga titik di wilayah Labuhan Haji dan satu titik di wilayah Kecamatan Terara.

Dari empat titik tersebut berhasil diamankan 6 orang.

Namun yang terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak empat orang untuk kemudian dibawa ke BNNP NTB, terhadap empat orang itu selanjutnya dilakukan assessment bagi yang bersangkutan. Empat orang yang

terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis sabu di antaranya satu orang pekerja dan tiga orang PS. Namun dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan tidak ditemukan adanya barang bukti. “Ke empatnya akan kita bawa k kantor BNNP di Mataram untuk dilakukan assessment,” terangnya.

Sementara Kasat Pol PP Lotim, Lalu Zaenal Abidin, mengungkapkan selain dilakukan tes urine terhadap masyarakat di sejumlah titik serta PS di tempat hiburan malam. Operasi ke depan akan terus dilakukan dalam bentuk operasi yustisi yang secara rutin dilaksanakan.

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersamasama menjaga keamanan dan ketertiban umum (trantibum).

Dalam operasi gabungan yang digelar bersama petugas gabungan itu, Zainal Abidin mengungkapkan pihaknya juga turut mengamankan puluhan dus bir dari beberapa tempat hiburan malam.

“Miras juga kita amankan yang merupakan penyakit masyarakat,”ujarnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

PERIKSA - Petugas dari BNNP NTB saat memeriksa mata sejumlah pemandu lagu di sejumlah tempat hiburan malam di Lotim, Jumat (8/12) malam.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 11 Desember 2017

Kedalaman Kemiskinan di Lobar Meningkat

Polres Loteng Perbanyak CCTV

Giri Menang (Suara NTB) Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty gap indeks) di Lombok Barat (Lobar) mengalami peningkatan. Mengacu data tahun 2016 kedalaman kemiskinan mencapai 3,11 dibandingkan tahun 2015 mencapai 2,9 poin. Indeks kedalaman kemiskinan sendiri merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) berencana akan menambah jumlah Closed Circuit Television (CCTV) di daerah ini, sehingga tahun depan jumlah CCTV yang ada total berjumlah 44 titik. Sejauh ini sudah ada 32 CCTV yang sudah terpasang, dengan 28 titik di antaranya sudah beroperasi.

“Kita masih menunggu perencanaan anggarannya untuk tahun depan. Tapi yang jelas, kita sudah rencanakan penambahan sebanyak 12 CCTV lagi,” terang Kasat Lantas Polres Loteng, AKP I Made Hendra kepada Suara NTB, Sabtu (9/12).

Untuk lokasi pemasangan CCTV yang baru tersebut, akan difokuskan di wilayah selatan. Dengan prioritas pada lokasi atau daerah yang rawan aksi kriminalitas serta jalur-jalur padat lalu lintas. Seperti jalur bypass menuju bandara dan kawasan wisata yang ada di wilayah Loteng bagian selatan.

Pihaknya berharap, penambahan jumlah CCTV tersebut bisa membantu kerja-kerja jajaran Polres Loteng. Baik untuk proses pengawasan terhadap aksi kriminalitas maupun membantu dalam mengungkap kasus kejahatan.

Termasuk dalam proses penyelidikan terhadap kasuskasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang terjadi.

“Selama ini keberadaan CCTV sangat membantu dan cukup berperan dalam mendukung kinerja kepolisian.

Dalam beberapa hal. Baik itu pengungkapan kasus kriminal maupun kasus lakalantas,” tegasnya. Sehingga dengan adanya penambahan ini, tentunya kerja-kerja kepolisian bisa lebih optimal lagi.

Hanya saja, akunya masih ada beberapa kendala yang mesti diselesaikan pihaknya terkait pemasangan fasilitas CCTV tersebut. Terutama soal jaringan. Karena seperti pengalaman sebelum-sebelumnya sering kali jaringan mengalami gangguan. Sehingga cukup menghambat kinerja CCTV yang ada. “Kita sedang mencari cara untuk mengatasi soal jaringan ini. Supaya kinerja CCTV bisa lebih maksimal lagi kedepan,” tegas Hendra. (kir)

“Memang angka kemiskinan menurun, namun disisi lain kedalaman kemiskinan di Lobar meningkat,” kata narasumber dari BPS Lombok Barat, M. Ikhsany Rusyda, M.Si kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Menurutnya, indeks kedalaman ini diartikan seberapa jauh rata-rata pendapatan per kapita dibandingkan garis kemisinan. Kalau indeks ini semakin rendah, maka akan dekat dengan permukaan kemiskinan sehingga mudah diangkat dari kemiskinan. Penduduk yang ada

pada kedalaman kemiskinan ini jelasnya mendekati garis kemiskinan. Sebaliknya jika semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan maka semakin dalam dari garis kemiskinan.

Artinya untuk mengeluarkan mereka butuh effort yang lebih besar lagi dari Pemda.

Di Lobar jelasnya kedalaman nilai indeksnya 3,11 tahun 2016 dibandingkan tahun 20215 sebesar 2,9. Menurutnya, bisa jadi penyebabnya warga yang ada digaris kemiskinan keluar namun menyisakan warga miskin

yang di dalam. Apakah karena program yang kurang menukik?

Konteks ini ia tidak bisa menjawab. Namun demikian hal ini harus menjadi bahan evaluasi pemda. Warga miskin yang ada di indeks kedalaman kemiskinan ini jelasnya, mereka bagian dari kerak kemiskinan. Mereka ini kebanyakan ditarik ke bawah sehingga otomatis warga yang berada di kerak kemiskinan naik.

Bagaimana kedalaman kemiskinan ini bisa bertambah atau berkurang? Menurutnya

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengaku tidak tahu dugaan jual beli Hak Guna Usaha (HGU) atas sebidang tanah seluas 800 meter persegi di Gili Trawangan dari pemegang ke PT Berkat Air Laut (BAL) KLU. Disamping itu, Pemkab Lobar juga akan menelusuri terkait persoalan sertifikat lahan yang disebut dulunya aset daerah tersebut. Pemkab akan mencari bukti-bukti kepemilikan aset tersebut, meskipun secara aturan telah diserahkan ke Pemkab Lombok Utara setelah pemekaran beberapa tahun lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lobar, Joko Wiratno menyatakan, menyoal aset di Gili tersebut mengacu PP telah diserahkan. Pasalnya mengacu aturan semua aset yang ada di wilayah pemekaran otomatis menjadi milik daerah yang dimekarkan. Akhirnya telah difasilitasi pemprov menyatakan bahwa harus diserahkan.

Sebab aturan di atasnya mengharuskan diserahkan ke daerah pemekaran (KLU). “Sudah diserahkan ke KLU sebab dengan sendirinya mengacu PP diserahkan ke KLU,”jelas Joko.

Terkait persoalan HGU lahan atas nama perusahaan sendiri, menurutnya terbit sebelum penyerahan sehingga memang HGU dikeluarkan pemda dan BPN Lobar saat itu.

“Nanti saya coba cek lagi yang jelas itu terjadi (HGU dikeluarkan) sebelum pemisahan dengan KLU, tentu apa-apa yang terkait dengan pemecahan baik aset mengikuti termasuk aturan dan dokumen. Nanti kami akan telusuri,”jelas Joko.

Terkait apakah lahan ini termasuk aset daerah? Menurutnya pihaknya juga akan menelusurinya. Sebab ia belum tahu persoalan ini secara jelas. Terkait apakah boleh aset diberikan pengelolaan ke perseorangan? Menurutnya, tentu boleh jika memang dikerjasamakan secara jelas. Seperti halnya ia meminta pengelolaan pasar seni ke Pemprov. Pasar seni ini jelasnya dikerjasamaka dengan salah seorang pengusaha dengan durasi waktu sekian tahun. Pihaknya menawarkan agar kerjasama itu berlanjut dengan Pemkab Lobar. “Tapi belum diberikan jawaban oleh pemprov,’’ ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Lobar, H Ahmad Zaenuri menyatakan terkait HGU yang diterbitkan di Gili Trawangan tentu dilihat waktu berlakunya apakah 20 tahun dan 30 tahun. Menurutnya, jika HGU Diterbitkan tahu 1999 maka tentu masih menjadi hak Lobar. HGU itu jelasnya kembali ke daerah, sebab mengacu aturan pemekaran tanah tidak bisa serta merta namun harus ada Perda yang melepas. Kalau aset bergerak, bisa langsung penyerahannya. “Setahu saya belum ada perda penyerahan aset sampai detik ini, begitu pula HGU itu belum tentu diserahkan apalagi izin diterbitkan Pemkab Lobar,”jelas Zaenuri. Ia memberi contoh Lobar-Mataram sebelumnya dipisah mengacu Perda yang disahkan sehingga mengacu Perda itu yang boleh dijual lahan di kota yakni lahan tak termasuk di dalam Perda peralihan hak milik Lobar ke Kota Mataram. KLU jelasnya belum ada Perda yang disahkan oleh DPRD sejauh ini, sehingga menurutnya belum formal sebab yang menjadi garis besar pemisahan aset adalah Perda pelepasan aset yang disahkan DPRD. (her)

Realisasi Belanja Publik di Lobar Masih Rendah yang sering telat penyebab rendahnya realisasi keuangan juga di SKPD pembagian triwulan pengeluaran. Di Dinas-dinas tertentu seperti Dinas Pertanian perlu menunggu musim hujan dulu baru dilaksanakan, tidak bisa asal menanam. Hal ini juga mengakibatkan keterlambatan eksekusi anggaran.

Dirincikan, dari realisasi keuangan khusus belanja langsung mencapai 72 persen sedangkan belanja tidak langsung 98 persen. Tingginya belanja tidak langsung ini karena hanya membayar gaji. Termasuk di dalamnya ada belanja ADD dan sertifikasi. Jika dimasukkan dalam belanja langsung maka tentu realisasinya melonjak tajam sebab DD dan sertifikasi sudah terlaksana.

Sebelumnya Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno menyataka total belanja langsung Rp 700 miliar lebih kesenjangan realisasi belanja ini terjadi disebabkan realisasi belanja langsung ini tergantung dari kegiatan proyek.

Biasanya tiap tahun akhir tahun akan melonjak realisasinya karena pembayaran dilaksanakan akhir-akhir tahun. Seperi proyek gedung inspektorat

sudah mau selesai, pembayaran paling uang muka dan termin I yang diterima barulah setelah selesai baru dibayarkan semua.

Hal ini jelasnya kebiasaan tiap tahun terjadi sehingga biasanya akir tahun ini melonjak realisasi belanja, setelah proyekproyek ini dibayarkan.

Kenapa kecenderungan realisasi belanja langsung lebih rendah dibandingkan belanja tidak langsung? Menurutnya belanja langsung tergantung proyek itu tadi, sedangkan belanja tidak langsung tergantung periode pembayaran gaji dan honor. Diakuinya belanja langsung ini terkait dengan kepentingan masyarakat, sebab bangunan fisik seperti gedung dan jalan-jalan akan dimanfaatkan masyarakat dan dipakai untuk melayani masyarakat.

Karena itulah untuk mempercepat realisasi fisik ini, Bupati dalam setiap kesempatan Rapim ditekankan kepada SKPD khusus pengelola belanja langsung agar menggenjot kegiatan supaya segera selesai terutama kaitannya dengan musim penghujan ini jangan sampai proyek terhambat. Di samping itu, waktu yang tersisa sudah kritis. (her)

Bermasalah Sejak Awal

PT. LTB Sempat Ditolak Fraksi Demokrat menutup kemungkinan ada pihak lain yang juga ikut terlibat dalam kasus ini.

Jika merunut perjalanan PT. LTB sendiri sejak awal, memang penuh dengan dinamika. Selama sekitar setahun lamanya sejak terbentuk, PT. LTB belum juga bisa memulai kegiatan usahanya. Bagaimana tidak, modal yang dijanjikan Pemkab Loteng dalam bentuk investasi pemerintah daerah tak kunjung cair.

Barulah pada tanggal 30 Januari tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng bersama dengan pemerintah daerah, akhirnya menyesahkan Perda tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. LTB pada rapat paripurna DPRD Loteng. Itupun proses penetapannya berjalan alot.

Pasalnya, tidak semua fraksi-fraksi di DPRD Loteng kala itu setuju pemerintah daerah memberikan penyertaan modal ke PT. LTB. Bahkan Fraksi Demokrat secara terang-terangan menolak penetapan Raperda tersebut menjadi Perda. Walaupun pada akhirnya,

Raperda Penyertaan Modal ke PT. LTB tersebut tetap disepakati setelah melalui proses voting terbuka.

Atas penetapan Perda penyertaan modal tersebut, Fraksi Demokrat mengaku tidak ikut bertanggung jawab kalau kemudian ada muncul persoalan di kemudian hari. Akibat dari penetapan Raperda tersebut.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penolakan Fraksi Demokrat saat itu. Pertama, dilihat dari sisi yuridis-nya penyertaan modal tersebut masih belum kuat. Pasalnya, landasan akademis, studi kelayakan bisnis dan kajian ekonominya dari PT. LTB belum jelas seperti apa. Sehingga rentan terjadi penyelewengan.

Itu artinya, potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam proses penyertaan modal tersebut sangat terbuka.

Apalagi modal yang bakal diserahkan ke Perusda sebagai modal awal untuk memulai usaha cukup besar mencapai Rp. 1 miliar. Kemudian keberadaan PT. LTB baik dari sisi kelembagaannya termasuk kantornya juga belum jelas.

Sementara itu Sekretaris Bappeda Lobar, Sri Mulyaningsih menyatakan informasikan terkait data PBDT hasil sensus harus disebarluaskan ke semua desa sebagai bahan untuk memberikan program bantuan. “Kami minta ke Dinsos mengusulkan dana tahun depan untuk melakukan pemutakhiran PBDT sehingga betul-betul valid datanya,”jelas Sri. Kabid Sosbud Khalid menerangkan terkait indeks kedalaman menyangkut kesenjangan penyebaran pendapatan rata-rata, sejauh ini menurutnya gapnya tidak terlalu jauh. “Titik poinnya meningkatkan pendapatan masyarakat agar dekat dengan garis kemiskinan. Di sini perlu dibuka peluang kerja, otomatis ada pendapatan,”jelasnya. (her)

Ahli Waris Siap Duduk Satu Meja

(Suara NTB/kir)

Giri Menang (Suara NtB) Realisasi keuangan di Lombok Barat (Lobar) baru mencapai 72 persen dari total belanja di APBD. Realisasi ini sangat rendah, sementara waktu yang tersisa kurang sebulan lagi.

Kendala yang dihadapi SKPD di samping juklak-juknis sering terlambat menyangkut eksekusi DAK, di samping pengeluaran anggaran menunggu musim sehingga SKPD menyesuaikan dengan situasi.

Jika dilihat perbandingan antara realisasi belanja publik dan aparatur, terdapat gap yang masih tinggi, pasalnya belanja publik baru terealisasi 72 persen sedangkan belanja tidak langsung 98 persen.

“Progres keuangan sekitar 72 persen, masih sangat rendah sementara waktu tinggal kurang sebulan makanya kami genjot,”jelas Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar, Adnan, akhir pekan kemarin.

Diakui realisasi keuangan ini termasuk terlambat, namun anggaran ini terus berprogres.

Adnan menjelaskan, di samping masalah juklak-juknis penggunaan anggaran khusus DAK,

tergantung intervensi pemda, pihak pemda pasti mengetahui hal-hal yang perlu menjadi bahan evaluasi. Menurutnya pemda bukan tidak berhasil namun bagaimana sekarang upaya Pemda mengeluarkan penduduk yang ada di indeks kedalaman dan kerak kemiskinan ke atas gratis kemiskinan Menyoal data kemiskinan yang menjadi keluhan desa sebab tidak disajikan hingga level desa, menurutnya data itu memang tidak bisa disajikan hingga level desa dan kecamatan. Sebab sampel tidak memenuhi syarat menyajikan di level itu, dari sisi syarat kecukupan sampel BPS hanya menyajikan hingga level kabupaten. Kalau level desa dan kecamatan maka perlu butuh anggaran besar. Hal ini juga berlaku nasional.

Polemik Lahan Poltekpar Lombok

PANJAT PINANG Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lombok Tengah disemarakkan dengan berbagai kegiatan. Salah satu lomba panjat pinang seperti yang digelar warga Desa Darek Praya Barat Daya ini.

Lobar Telusuri HGU Lahan PT BAL di Trawangan

Praya (Suara NTB) Perjalanan PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) tampaknya tak semulus yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada awal pembentukannya tahun 2013 silam.

Sempat digadang-gadang bisa membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran di daerah ini, perusahaan daerah tersebut justru tidak jelas kegiatan usahanya. Bahkan, jajaran direksinya kini harus berhadapan dengan proses hukum.

“Yang menjadi tantangan bagi pihak kejaksaan sekarang, mampu tidak mengungkap keterlibatan pihak lainnya dalam kasus ini. Tidak hanya sebatas kepada jajaran direksi PT. LTB saja,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Sabtu (9/12).

Secara pribadi maupun institusi, Samsul Qomar mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Yang dalam hal ini telah mampu mengungkapn dugaan korupsi di tubuh PT. LTB. Tinggal sekarang, kasusnya dikembangkan. Karena tida

Halaman 5

Alasan lain Fraksi Partai Demokrat menolak penetapan perda penyertaan modal tersebut karena ada yang janggal.

Berupa adanya aliran dana yang diduga masuk ke Panitia Khusus (Pansus) guna memuluskan rencana penetapan perda tersebut. walaupun kemudian dugaan tersebut dibantah keras oleh Ketua Pansus DPRD Loteng saat itu, H. Jidan Hadi.

Namun apa lacur, nasi sudah menjadi bubur. Kekhawatiran Fraksi Demokrat nyatanya terbukti. Karena konsep dan perencanaan usaha yang tidak jelas dari PT. LTB, tidak ada satu pun usaha yang berjalan. Mulai dari rencana usaha hotel portabel sampai produksi bata ringan, semuanya tak membuahkan hasil.

Alih-alih untung dan bisa memberikan kontribusi berupa pendapatan bagi daerah, dana penyertaan modal justru diduga dikorupsi. Sampai akhirnya tiga jajaran direksi PT. LTB harus berusaha dengan pihak kejaksaan. Dan, telah ditetapkan sebgaai tersangka kasus dugaan korupsi.

Bagi pemerintah daerah, pihaknya berharap apa yang sudah terjadi bisa dipetik hikmahnya. Sebagai bahan pembelajaran kedepan, untuk tidak mengulangi kesalahan serupa.

Khususnya, dalam menentukan jajaran direksi PT. LTB, harus benar-benar selekstif dan ketat. Supaya yang terpilih sebagai direksi merupakan orang-orang yang tepat dan bisa diandalkan untuk memajukan dan mengembangkan PT. LTB. “Soal kemungkinan adanya keterlibatan pihak lainnya, kita masih terus kembangkan.

Berdasarkan hasil keterangan yang ada,” ujar Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., Sebelumnya. Dalam hal ini pihaknya menemukan dua indikasi pelanggaran. Yakni dugaan tindak pidana korupsi serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sehingga pengembangan kasus dipastikan akan terus berlanjut. Tidak hanya terhenti pada tersangka yang sudah ada saja. Tapi juga mengarah kepada kemungkinan tersangka lainnya. Sesuai keterangan para tersangka. (kir)

Praya (Suara NTB) Keinginan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menuntaskan persoalan lahan kampus Poltekpar Lombok direspon positif warga Desa Puyung yang mengklaim pemilik lahan tersebut. Warga sendiri menyatakan siap duduk satu meja dengan pemerintah provinsi untuk menegosiasikan penyelesaian lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok tersebut.

Seorang perwakilan warga Desa Puyung, H. Hermanto, kepada Suara NTB, Sabtu (9/ 12) menerangkan, selaku ahli waris pemilik lahan, dengan tangan terbuka siap membuka negosiasi dan duduk satu meja dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan lahan ini.

Menurutnya, keinginan para ahli waris pemilik lahan sangat sederhana. Selesaikan hakhak para ahli waris atas lahan tersebut sesuai aturan yang ada. Apakah dengan cara dibeli atau pola yang lain. Asal nilai yang diberikan wajar, sesuai dengan kondisi lahan. “Kalau memang semua hak-hal ahli waris terhadap lahan tersebut sudah diselesaikan, maka tidak ada alasan bagi warga untuk mengklaim,” tandasnya.

Untuk saat ini, wajar jika warga masih mengklaim lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok terse-

but. Karena memang lahan tersebut tidak pernah dijual.

Buktinya, para ahli waris masih memegang bukti kepemilikan lahan berupa pipil garuda. Yang oleh undang-undang diakui sebgaai bukti kepemilikan hak atas lahan. Jika memang belum diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut.

“Kalau disewakan memang iya, dulu pernah disewakan oleh para orang tua ahli waris.

Tapi kan tidak menghapus hak kepemilikan atas lahan tersebut,” tandasnya. Lagi pula batas waktu penyewaannya sudah lewat. Sehingga wajar jika para ahli waris menuntut atas lahan tersebut.

Disinggung soal kegiatan pembangunan kampus Poltekpar Lombok yang sampai saat ini masih berjalan, mantan Kades Puyung ini menegaskan silakan dilanjutkan. Warga dalam hal ini tidak mau menghambat ataupun melarang proses pembangunan kampus. Justru warga sangat mendukung.

Tapi harus diingatkan, persoalan atas lahan tersebut harus diselesaikan. Kalau tidak juga segera diselesaikan, jangan salahkan warga kalau kembali masuk ke lahan yang memang itu lahan miliknya. “Pembangunan silakan berjalan. Tapi apa yang menjadi hak-hak para ahli waris segera selesaikan,” pungkas Hermanto. (kir)

KENAIKAN TARIF - Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab (tengah) memberikan penjelasan soal rencana penyesuaian tarif air kepada perwakilan Asosiasi Pelanggan Perusahaan Air Minum (Asoppam) Loteng, Sabtu (9/12).

PDAM Praya akan Berlakukan Tarif Baru

Praya (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya berencana akan melakukan penyesuaian tarif dasar air bagi para pelangganya. Rencannya, pemberlakuan tarif baru sesuai hasil penyesuaian tersebut akan dimulai bulan Januari tahun 2018 mendatang. Hal itu disampaikan Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab, Sabtu (9/12).

Meski demikian, tegasnya tidak semua pelanggan yang akan terkena penyesuaian tarif dasar air tersebut. Hanya bagi pelanggaran golongan menengah ke atas saja. Sedangkan pelanggan yang masuk ketegori bawah, tarif dasar air tidak mengalami perubahan.

“Untuk pelanggan yang masuk kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) tarifnya tidak berubah. Tetap menggunakan tarif yang lama,” jelasnya.

Ia menegaskan, dalam hal ini pihaknya hanya melakukan penyesuaian tarif saja. Bukan menaikkan tarif air. Karena tarif air yang diberlakukan selama ini masih di bawah standar biaya operasionalnya.

Dalam artinya, ada subsidi yang diberikan oleh PDAM yakni sebesar Rp. 562 per meter kubik untuk pelanggan yang dilayani menggunakan instalasi

pengolahan air minum Batujai.

Subsidi tersebut diberikan secara merata ke semua pelanggan. Apakah itu rumah tangga kelas bawah sampai pelanggan menengah atas. Termasuk hotel dan yang lain. “Nah dengan adanya penyesuaian ini, maka subsidi yang diberikan tersebut akan dicabut. Jadi pelanggan akan membayar air sesuai biaya operasional yang dikeluarkan untuk pengolahan air tersebut,” tegasnya.

Dengan penyesuaian tersebut diharapkan ada rasa keadilan. Karena selama ini, pelanggan rumah tangga bawah tarif air yang dibayar sama dengan rumah tangga menengah ke atas. Sehingga terkesan tidak adil. Karena pelanggan yang tergolong mampu juga ikut menikmati subdisi dari PDAM Praya.

“Tapi dengan penyesuaian ini nantinya subdisi yang diberikan PDAM Praya dalam bentuk biaya operasional pengelola air bisa benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh pelanggan dengan ekonomi lemah,” tandasnya.

“Kalau tarif disesuaikan, maka pelanggan akan lebih hemat menggunakan air. Dengan begitu, layanan akan lebih optimal,” tandasnya. (kir)

SUARA NTB Senin, 11 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Parlementaria - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Hasil Reses Ke-3 DPRD Sumbawa Tahun 2017 Dapil V Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyampaian laporan hasil reses ke-3 anggota DPRD Kabupaten Sumbawa tahun 2017 khususnya pada Daerah Pemilihan (Dapil) V, telah disampaikan pada Rapat Paripurna Selasa lalu. Reses di Dapil V yang meliputi Kecamatan Sumbawa, Moyo Utara dan kecamatan Moyo Hilir, dilaksanakan pada 21 - 27 November 2017.

Menurut Juru Bicara Dapil V, Khaeruddin S.E, hasil reses ketiga DPRD Sumbawa tahun 2017 terakumulasi dari berbagai sumber di antaranya dari tuntutan, harapan, dan kepentingan rakyat yang disampaikan melalui proses reses yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD yang berada di Dapil V. Berdasarkan Perda No. 6 tahun 2015 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah pada pasal 61 ayat 7 hasil reses ketiga DPRD pada tahun berjalan menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD tahun rencana yang akan datang.

Berdasarkan hasil reses tersebut, pihaknya memberikan beberapa masukan-masukan hasil serapan dari masyarakat dan masih menjadi masalah yang harus segera direspon. Yakni, persoalan bidang kesejahteraan rakyat

dalam upaya terjaminnya keamanan dan status lahan kepemilikan sekolah oleh daerah. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, kesiapan sekolah dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Kondisi tempat ibadah yang belum tuntas pembangunannya.

Berikutnya, masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan. Kompetensi tenaga kerja yang masih rendah dibutuhkan pendidikan dan latihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Serta terbatasnya kesempatan kerja.

Persoalan pembangunan infrastruktur seperti tebing pengaman sungai, kondisi jalan lingkungan wilayah perkotaan yang rusak parah, masyarakat kesulitan air bersih dan irigasi teknis yang tidak lancar, kondisi pemukiman yang masih kumuh. Dan masih ada daerah yang terisolir karena terputusnya akses.

Selanjutnya, persoalan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung program ekonomi. Seperti minimnya pembangunan jalan usaha tani, jalan usaha produksi, cekdam yang tidak berfungsi, minimnya ketersediaan alat dan mesin pertanian hingga masalah distribusi dan kualitas

bibit jagung. Persoalan sosial dan non fisik yang perlu penanganan secara cepat dan serius seperti keamanan lokasi pemakaman umum. Belum terpeliharanya taman kota atau ruang terbuka hijau. Penataan kota masih yang semrawut yang terlihat di sepanjang Jalan Garuda. Penataan dan penertiban pasar seketeng, penataan parkir, pembuangan sampah yang berdampak bagi kesehatan lingkungan. Belum lagi merebaknya peredaran narkoba.

Berdasarkan persoalan tersebut, lanjut Kheruddin, maka anggota DPRD Sumbawa berkewajiban memberikan saran dan umpan balik kepada pemerintah daerah. Umpan balik yang diberikan sejak dini diharapkan berfungsi sebagai bagian dari early warning system bagi pemerintah daerah.

Sehingga, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti.

Ada beberapa harapan dan aspirasi masyarakat dalam rangka membantu masyarakat mencapai visi “Terwujudnya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong” dalam kerangka pemerintahan bersahabat (bersih, amanah hebat dan bermartabat) adalah sebagai berikut.

Pemantapan status lahan milik sekolah seperti lahan SMA Negeri 4 Sumbawa yang saat ini masih menyisakan keragu-raguan pada siswa dan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengeksekusi lahan yang masih diklaim oleh swasta atau masyarakat seperti lapangan volly dan lahan yang sebelumnya dipakai oleh sekolah. Selanjutnya upaya peningkatan kualitas sekolah melalui penyiapan infstruktur pendidikan yang memadai dan kenyamanan serta keamanan siswa dan guru dalam proses belajar dan mengajar.

Terhadap tempat ibadah yang sedang melaksanakan pembangunan hendaknya pemerintah daerah memberikan perhatian yang cukup besar melalui bantuan dana pembangunan tempat ibadah.

Kemudian Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pemberian pelatihan dan pendidikan kerja yang memadai serta memberikan akses pencari kerja dengan pihak pemberi kerja di tataran regional maupun nasional. Pembangunan infrastruktur seperti peningkatan jalan lingkungan melalui pengaspalan ataupun rabat beton dan paving block.

Peningkatan infrastruktur pen-

dukung sanitasi dan air bersih.

Pembangunan jaringan irigasi teknis pada wilayah lahan produktif dan pemetaan lokasi titik sumber air yang bisa mengairi lahan pertanian untuk dibuatkan sumur bor.

Berikutnya, penataan pemukiman yang kumuh melalui fasilitasi pembinaan dan pendampingan masyarakat perkotaan dan perdesaan dalam mengatur kembali keadaan rumah kumuh maupun pemukiman melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung program ekonomi seperti pembangunan jalan usaha tani, jalan usaha produksi, rehab cekdam yang tidak berfungsi, bantuan alat dan mesin pertanian berdasarkan kebutuhan wilayah, pembukaan akses permodalan usaha agribisnis usaha mikro dan kecil melalui perbankan atau bapak angkat.

“Terhadap pemberian bibit jagung diharapkan dapat didistribusikan secara cepat dan kualitas bibit juga terjamin mutunya serta tepat variatasnya sesuai dengan kondisi agroklimatologi daerah yang diberikan,”ujar Khaeruddin.

Terhadap kondisi jalan yang belum ada lampu jalannya, diharapkan dapat segera di-

pasang untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan maupun kecelakaan lalu lintas, disamping itu pula mempercantik kota dan pedesaan. Sedangkan terhadap kondisi pemakaman umum yang belum ditembok hendaknya pemerintah daerah dapat memprogramkan dalam rencana tahun depan.

Begitu pula terhadap masalah sampah hendaknya dapat ditangani dan dikelola dengan baik. Terhadap kondisi taman kota atau ruang terbuka hijau hendaknya dapat dipelihara secara intensif sehingga seluruh

taman yang ada menjadi tempat yang nyaman. “Kami berharap laporan hasil reses ini kiranya dapat diperhatikan untuk dapat diakomodir dalam rangkaian penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2018,”tukasnya.

Diketahui, ada 13 Anggota DPRD Sumbawa dari Dapil V. Yakni, Kamaluddin S.T, M.Si, Syamsul Fikri AR, S.Ag, M.Si, Muhammad Yamin S.E, M.Si, Andi Rusni S.E, Hairil H. M. Ali, Agus Salim, Khaeruddin S.E, Ramliyanto S.H dan Adizul Syahabuddin S.P. (arn/*)

Rp 3,5 Miliar DAK Terancam Tidak Terserap

Sah, UMK KSB Tahun 2018 Ditetapkan Sebesar Rp 2 juta Taliwang (Suara NTB) Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2018 akhirnya disahkan oleh gubernur NTB, Zainul Majdi. Melalui SK Gubernur NTB Nomor: 561 - 933 Tahun 2017, ditetapkan UMK KSB untuk tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.

Besaran nilai UMK KSB tahun depan yang disahkan oleh gubernur itu tidak ada perubahan. Sebelumnya Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) KSB mengusulkan dengan besaran yang sama . “Alhamdulillah SK penetapan UMK kita sudah turun dari provinsi. Nilainya tidak ada yang berubah sesuai usulan kita yakni sebesar Rp 2 juta,” terang kepala bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsnakertrans) KSB, Drs. Zainuddin kepada media ini.

Ia mengatakan, terbitnya SK penetapan UMK dari gubernur itu membuat lega pihaknya. Sebab pihaknya sempat menunggu mengingat batas waktu minimal penetapan UMK per 20 November telah lewat, namum SK dari gubernur belum diterbitkan. “Sekarang kita sudah lega karena ketentuan UMK kita sudah disahkan sehingga bisa mulai diterapkan per 1 Januari 2018 mendatang,” cetusnya.

Pasca terbitnya SK UMK 2018 ini, pihaknya kata Zainuddin akan segera menginformasikannya ke seluruh perusahaan yang ada di daerah. SK penetapan UMK tersebut akan didistribusikan ke setiap perusahaan agar dijadikan landasan untuk penerapan standar pengupahan terhitung bulan Januari 2018. “Kita akan gerak cepat menginformasikannya ke seluruh perusahaan. Kami juga akan sosialisasi ke pekerja bahwa ada perubahan besaran minimal soal hak gaji mereka tahun depan,” sebutnya.

Menurutnya, dalam menyampaikan informasi kebijakan UMK itu pihaknya akan melakukan sosialisasi secara maksimal. Terutama kepada perusahaan karena keberadaan UMK menjadi kewajiban perusahaan untuk ditaati. “Perusahaan yang perlu kita tekankan dalam sosialisasi, karena itu kewajiban mereka mematuhinya. Apalagi UMK tahun depan itu ada kenaikan dari tahun ini, jadi soal nilainya yang akan kita ingatkan,” tegasnya.

Diakuinya, sejak penerapan UMK diberlakukan masih terdapat perusahaan yang belum mampu memenuhinya. Terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di luar bidang kerja pertambangan. “Perusahaan yang bergerak di bidang jasa misalnya. Ada yang belum bisa memenuhi UMK. Jadi kalau ada pengaduan kita selesaikan karena memang alasan perusahaan juga mendasar. Kalau ikut UMK mereka tidak mampu dengan usaha yang digelutinya,” ungkapnya.(bug)

(Suara NTB/arn)

LAPORAN RESES - Juru bicara setiap Dapil menyampaikan laporan hasil reses Ke 3 DPRD Sumbawa tahun 2017 pada Rapat Paripurna Selasa lalu.

Taliwang (Suara NTB) Lima Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Sumbawa Barat terancam tidak bisa melakukan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap keempat sekitar Rp 3,5 miliar dari Pemerintah Pusat (Pempus).

(Suara NTB/ils)

TANAH LONGSOR - Kondisi rumah yang rusak pascakejadian tanah longsor di Banjar Sari, Kabupaten Sumbawa Barat, Minggu (10/12) dini hari.

Diterjang Longsor, Satu Rumah Rusak Parah Taliwang (Suara NTB) Bencana tanah longsor kembali terjadi di Sumbawa Barat, Minggu (10/12) sekitar pukul 03. 00 wita dini hari.

Akibat kejadian tersebut, salah satu rumah warga rusak parah dihantam batu yang berukuran 1,5 meter. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa.

Tetapi, kondisi kerusakan rumah ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp 15 juta.

Pantauan Suara NTB di lokasi kejadian, bencana tanah longsor tersebut terjadi karena kondisi hujan yang mengguyur wilayah Banjar Sari, Desa Batu Putih, kecamatan Taliwang, Minggu dini hari. Batu yang berukuran sangat besar tersebut membuat ringsek bagian depan rumah. Selain rumah, kendaraan yang terparkir didalam rumah dan satu buah kasur dan satu buah kulkas juga ikut rusak parah. Terli-

hat juga aparat kepolisian turun ke masyarakat untuk membantu proses pembersihan rumah milik Sumiah warga RT 02/ RW 06 tersebut.

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kapolsek Taliwang Iptu Budiman Parangin Angin, Minggu, (10/12) membenarkan adanya kejadian tersebut berdasarkan hasil laporan dari Bhabinkamtibmas yang berada di desa tersebut. Beruntung akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, karena posisi tidur dari Sumiah berada jauh dari depan rumahnya yang rusak tersebut. Sementara kondisi saat ini anggota bersama dengan warga setempat melakukan pembersihan sisa dari longsoron tersebut. “Kita sudah turun ke lokasi untuk melakukan pembersihan terhadap rumah yang terkena longsoran tersebut. Kita juga sangat bersyukur tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi keru-

gian yang ditaksir mencapai angka Rp. 15 juta,” ungkapnya.

Ia mengimbau semua masyarakat untuk tetap waspada untuk meminimalisir kerugian akibat bencana yang kiranya akan terjadi nantinya.

Baik itu kerugian materil maupun imateril. Selain itu, pihaknya juga tetap akan berada dilapangan juga akan semakin intens melakukan pengecekan dan pemantauan.

Hal tersebut dilakukan, guna mengambil langkah cepat ketika ada kejadian terjadi. Namun demikian, pihaknya tetap berharap kepada masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang cepat ketika ada kejadian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan.

“Kita berharap kepada masyarakat untuk bisa lebih proaktif memberikan informasi. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)

Konsekuensinya, miliaran rupiah yang tidak terbayar tersebut, terpaksa harus dibayar melalui APBD jika tenggang waktu yang diberikan hingga Senin, (11/12) tidak juga dipenuhi oleh lima SKPD tersebut. Makanya masalah ini, harus menjadi atensi oleh masing-masing kepala SKPD yang memiliki catatan merah ini.

“Lima SKPD tersebut yakni, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Distanbunak), Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora), Dinas Kesehatan (Dikes), RSUD Asy Syifa Taliwang, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman (DPUPRPP). Terhadap lima SKPD ini, kita masih memberikan waktu hingga hari Senin, jika tidak maka anggaran yang Rp 3,5 miliar harus kita nombok dari APBD,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPAD) kepada Suara NTB melalui Kabid Pendapatan Nurullah BA, belum lama ini.

Dikatakannya, khusus dikes, pihaknya mencatat ada sekitar Rp 1,2 miliar yang tidak akan dibayar di triwulan empat. Termasuk tiga SKPD lainnya dengan jumlah yang sangat bervariasi. Terkait permasalahan ini, pihaknya sangat memberikan atensi serius untuk bisa dimaksimalkan. Karena pada hakikatnya anggaran yang bersumber dari pusat ini harus digunakan dan bila perlu dihabiskan. Karena jika

tidak, selain diberikan sanksi tidak bisa dicairkan, hal lain juga menjadi salah satu acuan penilaian dari Pusat dan tidak menutup kemungkinan juga Pusat akan memangkas dana DAK di tahun-tahun berikutnya.

“Harus menjadi perhatian terkait dana DAK ini karena anggaran yang dikucurkan untuk digunakan bukan untuk ditonton. Karena kebanyakan hasil pantaun di lapangan, kebanyakan dari dinas yang mengelola DAK masih malas untuk menggunakannya,” jelasnya.

Ia menyebutkan, sementara untuk sektor pendapatan di tahun 2018, saat ini yang sudah masuk baru sekitar 73 persen.

Yakni dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) diklaim sudah melampaui target, tetapi jumlahnya hingga saat ini masih sedang dihitung. Sedangkan dana perimbangan bagi hasil provinsi sekitar Rp 9 miliar.

Bahkan, untuk royalti hasil komunikasi terakhir, prioritas yang harus dibayarkan sisa pembayaran triwulan keempat tahun 2016 sekitar Rp 165 miliar dan kelebihan bayar sekitar Rp 3,5 miliar. Tetapi untuk proses pencairan dana ini masih menunggu SK menteri keuangan (PMK). Sementara untuk sisa hutang DAK tahun 2016 saat ini sudah dalam proses untuk pembayaran ke Pemkab sekitar Rp 12 miliar dan anggaran dari provinsi juga sudah ditransfer sekitar Rp 31 miliar.(ils)

Seminar TI Menuju Sumbawa Smart City

Hadirkan Pakar Informatika UI dan CFO Bukalapak Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), menggelar seminar Teknologi Informasi dirangkaikan lomba pengembangan aplikasi android, Sabtu (9/12).

Seminar digelar dengan menghadirkan Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Yudho Giri Sucahyo, Ph.D, CISA, CISM dengan materi Strategi Implementasi eGoverment dalam Mewujudkan Smart Governance. Kemudian Chief Financial Officer (CFO) Bukalapak Fajrin Rasyid dengan materi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui IT (Information and Technology).

Bupati Sumbawa yang diwakili Sekda, Drs. H. Rasyidi saat membuka Seminar IT yang bertema “Menjalin Sinergi Menuju Sumbawa Smart City” tersebut menyampaikan Sumbawa sangat masif menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berbagai sistem informasi dibangun untuk mendukung kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat.

Mengingat tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya keterpaduan antar sistem. Dimana sistem masih berjalan sendiri-sendiri. Kemudian keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengembangan sistem juga belum signifikan.

Selain itu, potensi sumber daya Kabupaten Sumbawa yang besar, belum dikelola secara optimal. Beberapa pelaku UMKM mencoba mengali potensi tersebut, tetapi belum menghasilkan output yang maksimal. Mengingat sebagian pengelolaan dan pemasarannya masih bersifat konvensional. Untuk itu, melalui seminar teknologi informasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi percepatan upaya mengoptimalkan produksi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal.

“Tentu kami berharap, tidak sampai hanya sebatas seminar saja, namun juga akan ditindaklanjuti dengan lang-

kah konkrit oleh perangkatperangkat daerah di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Kepala Diskominfotik Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Ibrahim dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran konsep dan strategi implementasi e-government. Kemudian mengindentifikasi potensi unggulan Kabupaten Sumbawa dan strategi pemasarannya. Sebagai wahana konsolidasi pra penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) kabupaten sumbawa 2018-2023 dan blueprint Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Sumbawa 2018-2023. Kegiatan seminar ini diikuti oleh 300 peserta, terdiri dari pimpinan OPD, camat dan lurah, pelaku UMKM, mahasiswa, pelajar dan lainnya. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan lomba pembuatan aplikasi android.

Sementara itu CFO Bukalapak, Fajrin Rasyid mengatakan IT membuat usaha atau bisnis lebih demokratis. Jika dulunya dalam memulai usaha memerlukan biaya besar dan koneksi, sekarang dengan adanya online dan IT semuanya lebih mudah.

(Suara NTB/arn)

Sekdis Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori, Pakar Informatika UI, Yudho Giri Sucahyo, CFO Bukalapak.com, Fajrin Rasyid dan Rektor UTS, Andi Tirta foto bersama para pemenang lomba aplikasi android dari UTS, Sabtu (9/12) (foto kiri). Para peserta Seminar IT dari OPD, Perguruan Tinggi dan masyarakat umum Sabtu (9/12).

Dimana semua orang bisa berjualan dan berusaha. Seperti halnya di situs jual beli online miliknya (Bukalapak) sebenarnya banyak orang yang baru memulai berjualan. Kemudian banyak juga yang secara individu, bukan entitas usaha. Selain itu mahasiswa juga banyak. Bahkan beberapa anak Sekolah Dasar (SD) juga sudah mulai berjualan.

“Spiritnya bahwa IT sebenarnya membuat semua mudah. Semakin terbuka kesempatan buat semua orang untuk berjualan atau berusa-

ha. Berikutnya tinggal kita mau berusaha, jadi memang harus dicoba,” terangnya.

Menurutnya, sistem UMKM berbasis IT bisa diterapkan di daerah mana saja yang memiliki produk untuk dijual. Kalau untuk di Sumbawa ia menilai kondisi internet sudah cukup baik, sehingga secara infrastruktur bisa dilakukan. Memang secara presentase, data transaksi online daerah NTB baru sekitar 0,2 sampai 0,5 persen tetapi terus meningkat.

Artinya masyarakat sudah mulai men-

coba dan memanfaatkan IT dengan baik. Adapun kiat-kiat untuk pemanfaatan IT ini yakni terjadinya kolaborasi antara pemuda dan orang tua. Karena biasanya yang berdagang adalah generasi agak tua tetapi kurang melek IT. Sedangkan yang muda sudah melek IT dan bisa membantu untuk berjualan online.

“Jadi tepat sekali acara ini (Seminar Teknologi Informasi) diadakan di sini. Mudahmudahan bisa mengembangkan spirit khususnya anak muda, karena merekalah yang

melek IT,” tandasnya.

Keberadaan IT ini sangatlah bermanfaat, namun kebanyakan anak muda menggunakannya untuk hiburan. Padahal banyak juga yang memanfaatkan internet ini untuk menambah skill dan menghasilkan uang. Seperti untuk mengakses tutorial cara merakit komputer, tutorial membuat program dan tutorial jualan online. Untuk itu pihaknya berharap kepada mahasiswa dan anak muda menggunakan online untuk hal-hal yang produktif. (arn/ind/*)

SUARA NTB Senin, 11 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Polisi Ungkap Pembuatan Senpi Rakitan di Woha

(Suara NTB/uki)

SENPI - Kapolres Bima bersama jajaran menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembuatan Senpi, Minggu (10/12).

Dijabat Plt, Sejumlah Sekolah Belum Bagikan Ijazah Siswanya Dompu (Suara NTB) Kekosongan kepala sekolah definitif yang hampir setahun berdampak pada penandatanganan ijazah siswanya.

Beberapa sekolah yang diisi plt kepala sekolah pun tidak bisa membagikan ijazah siswanya karena belum ditandatangani.

Di SMPN 2 Manggelewa bahkan hingga saat ini belum menyerahkan ijazah siswanya yang lulus tahun 2017 karena belum ditanda(Suara NTB/ula) tangani ijazahnya. Di H. Ichtiar sekolah ini, kepala sekolahnya lowong dan dijabat pelaksana tugas (Plt) sejak awal 2017 atau sebelum ujian dilakukan. Para guru pun tidak bisa berbuat banyak akibat kekosongan kepala sekolah definitif dan blanko ijazah tersimpan di brankas sekolah.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB beberapa waktu lalu, mengakui ada beberapa SD dan SMP di Dompu ditunjuk Plt kepala sekolah sebelum diisi pejabat definitifnya. Penunjukan guru sebagai Plt berdasarkan nota dinasnya.

“Boleh (tandatangan ijazah), tapi nanti saya usulkan dengan SK Bupati atau kita definitifkan (Plt Kepala sekolah),” katanya. “Plt (kepala sekolah) tidak harus definitif. Kita akan evaluasi kinerjanya selama menjadi Plt. Kalau bagus kinerjanya selama menjadi Plt, kita definitifkan,” tambahnya.

Lamanya pengisian pejabat definitif di sejumlah sekolah, menurut H. Ichtiar, karena pemerintah ingin melihat waktu yang tepat dan ada efisiensi anggaran tunjangan. “Kita menunggu waktu yang tepat. Kita maunya sekaligus. Kalau ada mutasi di struktural, akan diikuti dengan fungsional,” kata H. Ichtiar.

Namun H. Ichtiar memastikan, kepala sekolah definitif akan terisi semua sebelum ujian sekolah dilaksanakan. Saat ini tengah disusun untuk pejabat kepala sekolah. Kendati belum diisi kepala definitif, proses KBM di sekolah – sekolah tersebut tetap lancar. “Itu hanya image orang saja (tidak lancar karena belum ada kepala definitif). Saya pastikan lancar. KBM berjalan lancar walaupun kita Plt (kepala sekolahnya). Soalnya, biaya operasional (sekolah) kita lancar,” kata H. Ichtiar. (ula)

Miliki Hasil Uji Lab Pupuk

Distanbun akan Serahkan KP3 untuk Menyikapi Dompu (Suara NTB) Hasil uji laboratorium atas pupuk NPK non subsidi yang beredar di pasaran dan dicurigai palsu sudah diterima Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Hasil ini akan diserahkan ke Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Dompu yang diketuai Sekda Dompu untuk menyikapinya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi kepada Suara NTB, Minggu (10/12) kemarin, mengakui bahwa hasil uji laboratorium atas pupuk NPK non subsidi yang beredar di masyarakat petani dan dicurigai palsu sudah dimiliki pihaknya. Namun hasil lengkap atas uji laboratorium tersebut akan diserahkan ke KP3. “Hasilnya sudah ada. Besok kita akan serahkan ke KP3,” katanya.

Hasil uji laboratorium ini diterima Kasi Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Nastap, SE dari Balai Laboratorium Pertanian NTB di Mataram. Ia pun menambahkan, hasil uji laboratorium ini ditujukan ke KP3 Kabupaten Dompu dan masih dalam amplop. “Kita serahkan ke KP3 yang diketuai oleh pak Sekda,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, kuota pupuk untuk Kabupaten Dompu tidak sebanding dengan kebutuhan pupuk oleh petani. Terbatasnya pupuk subsidi dimanfaatkan pedagang dengan memasok pupuk non subsidi, namun harganya beda sedikit dari harga pupuk subsidi. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pupuk ini palsu. Seperti untuk pupuk NPK subsidi di tingkat pengecer seharga Rp 120 ribu per sak ukuran 50 kg.

Sementara pupuk non subsidi jenis NPK yang ditawarkan ke petani hanya Rp 140 ribu per sak ukuran 50 kg.

Pupuk jenis NPK non subsidi yang beredar masif di tingkat petani ada 2 merek yaitu NPK Mitro Phoska produk CV Dewi Sri Rama Pasuruan Jawa Timur dan Pupuk NPK Phoska yang diproduksi CV Tani Subur Perkasa. Untuk NPK Mitro Phoska pada labelnya ditulis nomor Permentan 01.01.2014.151 dengan kandungan Nitrogen (N) 17 persen, Fospat (S2O5) 15 persen, Kalium (K2O) 17 persen, dan Sulfur (S) 10 persen. Pupuk dengan berat 50 kg per sak ini dijual di tingkat petani Rp 140 ribu. Pupuk dengan label yang sama kembali ditemukan tahun 2017 dan dijual di tingkat petani seharga Rp 140 ribu per sak.

Sementara NPK Phoska yang diproduksi CV Tani Subur Perkasa, pada kemasan dicantumkan Kementan 01.01.2014.230. Namun alamat CV Tani Subur Perkasa tidak dicantum pada label pupuk. Pupuk dengan berat 50 kg per sak ini memiliki kandungan Nitrogen (N) 15 persen, Fospat (S2O5) 15 persen, Kalium (K2O) 15 persen, dan Sulfur (S) 10 persen.

Harganya juga sama yaitu Rp 140 ribu per sak. Kandungan pupuk yang tercantum pada label ini persis sama dengan kandungan pupuk NPK Phonska subsidi pemerintah.

Namun informasi yang diperoleh, kandungan kedua pupuk NPK ini tidak sesuai dengan kandungan di label dan dokumen yang ditunjukan. Apalagi pupuk yang sama juga ditemukan tahun 2016 dan kandungannya juga tidak sesuai label.

Namun aparat terkait belum ada tindakan nyata untuk mencegah peredaran dan memberi efek jera bagi pelaku. (ula)

Bima (Suara NTB) – Jajaran Mapolres Bima berhasil mengungkap kasus pembuatan senjata api (senpi) rakitan organik. Dari hasil tersebut seorang pelaku diamankan lengkap dengan Barang Bukti (BB), berupa alat dan perlengkapan merakit senpi.

Kapolres Bima, AKBP Bagus Satrio Wibowo S.IK, mengatakan, pengungkapan kasus tersebut, berawal dari hasil pengembangan dari oknum A, warga desa Samili Kecamatan, pemilik senpi yang berhasil ditangkap belum lama ini.

“Pengungkapan kasus ini pengembangan atau petunjuk dari pelaku pemilik Senpi yang ditangkap beberapa waktu lalu,” ujarnya Minggu (10/12).

Dari pengembangan itu lanjutnya, didapati informasi adanya proses pembuatan senpi di wilayah kecamatan Woha, sehingga dilakukan penelusuran. Alhasil, diamankan seorang warga yang diduga pembuat senpi rakitan beragam

macam, inisial Ah (34).

“Dari tangannya, kita juga sita BB berupa alat dan mesin untuk merakit senpi. Pada saat penangkapan oknum yang berprofesi tukang bengkel ini tidak ada perlawanan,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, proses pembuatan tersebut diakui sendiri oleh oknum warga Kecamatan Woha ini. Bahkan Ia menjalani profesi tersebut sejak tahun 2009 lalu, atau berlangsung selama tujuh tahun.

“Karena sudah bertahun-tahun menjalani aktivitas ini. Pelakupun sudah tidak lagi menghafal telah memproduksi senpi berapa banyak,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Kapolres, dalam membuat senjata pelaku kebanyakan menerima pesanan dari warga sipil. Satu pucuk senpi yang dibuat dihargai antara Rp 2 hingga Rp 3 juta.

Serta proses pembuatannya kurang lebih selama sebulan.

“Untuk saat ini kami masih kembangkan kemana saja

senpi ini dijual. Namun seingat pelaku hanya ada delapan orang. Itupun warga yang berada di wilayah hukum Polres Bima,” katanya.

Oleh karena itu, sesuai arahan Kapolda. Kapolres kembali mengimbau, warga yang masih memiliki atau menyimpan senpi, agar segera menyerahkannya ke aparat berwajib. Ia memastikan tidak akan memproses hukum.

“Tapi jika tidak ada keinginan atau kesadaran kemudian berhasil ditemukan maka kami akan lakukan penindakan dan memproses hukum,” ujarnya.

Kapolres menambahkan, pelaku yang diamankan tersebut, akan diproses di Polda NTB. Yang bersangkutaan, dikenakan UU Darurat, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. “Untuk saat ini masih kita proses, yang jelas kasusnya akan kita kembangkan dan diselidiki lebih jauh,” pungkasnya. (uki)

Pengadaan Buku Mulok Senilai Rp 1,9 Miliar Disorot Bima (Suara NTB) – Rencananya pengadaan buku Muatan lokal (Mulok), senilai Rp 1,9 miliar, oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbupora) Kabupaten Bima menuai sorotan dari Serikat Guru Indonesia (SGI) dan Akademisi.

Pasalnya pengadaan bukubuku mulok diduga lebih banyak berisi konten daerah-daerah lain di luar Bima. Sementara tentang Bima, yang ditulis atau pengarangnya asli Bima justru tidak diakomodir.

Ketua Bidang Hukum SGI Bima, Lukman S.Pd menilai, buku-buku yang sedianya diadakan tidak mempertimbangkan potensi lokal. Karena pengadaannya ditemukan buku muatan lokal luar Bima.

“Anggaran pengadaan buku yang begitu besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Semestinya obyeknya adalah lokal Bima, bukan daerah luar,” katanya.

Menurutnya, masih banyak buku-buku lokal Bima yang ditulis oleh sejumlah budayawan Bima, guru hingga tokoh masyarakat yang bisa dioptimalkan dengan baik. Sehingga ada sinergitas. “Kami berharap persoalan ini perlu ada tindakan serius,” katanya.

Sorotan juga datang dari akademisi, Juwaidin M.Pd. Kata dia, jika hal tersebut terjadi. Yakni banyaknya conten buku mulok yang diimpor dari daerah luar akan membuat guru kesulitan untuk mengajar.

“Karena tidak sepenuhnya para guru menguasai muatan

lokal daerah luar. Jika terjadi sebaiknya ditarik dan digantikan buku lain yang ditulis oleh guru, sesuai kondisi rill sekolah, siswa dan sosial budaya dan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, apabila buku tersebut banyak memuat konten kerarifan lokal diluar Bima.

Hal itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Kata dia, muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Serta muatan lokal dikembangkan dan dilaksana-

kan setiap satuan pendidikan.

“Mengacu pada PP itu, para guru dapat menyusun buku mulok dengan melibatkan tokoh masyarakat, budayawan, tokoh adat dalam proses pembuatannya,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Lukman M.Pd, meminta semua pihak agar menahan diri dan tidak langsung memvonis sebelum melihat keseluruhan buku-buku tersebut.

“Saya berharap semua pihak tidak asal komentar. Ada baiknya melihat isinya bukan hanya kulitnya,” katanya.

Lagipula lanjutnya, bukubuku mulok tersebut hingga saat ini pun belum dilihatnya sejak ada rencana pengadaan.

Bahkan hingga kini belum ada proses penandatangan serah serah terima dengan pihak terkait. “Saya juga belum

tahu, apakah buku-buku ini sesuai dengan apa yang disorot atau tidak. Sebaiknya kita tunggu sama-sama,” katanya.

Selain itu, Sekdis juga berharap terhadap pihak-pihak yang mengomentari terkait pengadaan buku-buku tersebut, agar melihat atau membaca regulasi yang berkaitan dengan pelajaran muatan lokal, supaya tidak salah paham.

Ia menjelaskan, kearifan lokal dan materi muatan lokal sangat jauh berbeda. Kearifan lokal wilayahnya hanya daerah lokal saja. Sementara muatan lokal sifatnya universal dan menyeluruh. “Saya kira produk muatan lokal sifatnya umum.

Berbentuk pengetahuan, atau tentang budaya dan sejarah.

Baik daerah lokal maupun secara luas. Karena tujuannya agar kita tidak kehilangan identitas,” pungkasnya. (uki)

Belum Capai Target PBB, Pembangunan Tahap Dua Terhambat Dompu (Suara NTB) – Pembangunan tahap dua di Desa Matua baru mencapi 85 persen, sisanya masih menjadi tanggungan dan terancam tak bisa dituntaskan karena terkendala belum tercapainya target pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kita terkendala belum mendapat target untuk membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga tahap kedua untuk menyelesaikan pembangunan yang ada di desa ini terhambat,” ungkap Kades Matua, Muslim Gunawan, S. Sos, saat menghadiri acara pembukaan lomba dalam

rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dusun Selaparang Timur, Sabtu (9/ 12) Malam.

Penyelesaian tanggungan itu kata dia, akan tuntas ketika masyarakat setempat selesai membayar kewajibannya.

Untuk itu, ia berharap para pihak agar proaktif.Terlebih menginformasikan persoalan inipada wajib pajak lainnya.

Karena bagaimana pun pembangunan ditingkat desa tak akan berjalan efektif ketika tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat. “Untuk itu saya harap yang belum membayar pajak itu agar meng-

hubungi kepala dusun yang ada untuk menyelesaikan pajak bumi dan bangunan,” ujarnya.

Dan di Tahun 2018 mendatang lanjut dia, penataan pembangunan desa direncanakan akan tertumpu di Dusun Selaparang. Termasuk program penunjang laju perekonomian pengusaha kecil, seperti pedagang bakulan dan usaha rumah tangga lainnya. “Pemerintah desa akan lebih banyak memberi bantuan, terutama untuk menambah laju perekonomian untuk pedagang bakulan dan sebagainya. Itu untuk tahun 2018,” pungkasnya. (jun)

Ops Cipkon, Polisi Amankan Tujuh Pemuda Bawa Sajam Dompu (Suara NTB) – Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang perayaan natal dan tahun baru, Sabtu (9/ 12) Pukul 21.00 Wita kemarin berhasil mengamankan 7 pemuda pembawa senjata tajam (Sajam). Mereka Dw (13) Ms (13) Fa (26) dan D (26) pemuda asalKelurahan Kandai II. Tiga orang lainya yakni S (26) JS (21) dan F (17) asalDesa Mangge Nae Kecamatan Dompu.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., dikonfirmasi Suara NTB mengatakan,operasi yang digelar jajaran sabhara dan provosPolres Dompu ini dimaksudkan untuk menekan kejahatan konvensional seperti halnya premanisme. “Operasi malam itu untuk menekan aksi kejahatan konvensional guna menjaga stabilitas keamanan daerah,” jelasnya.

Untuk memastikan beberapa wilayah rawan bebas dari ancaman tersebut operasi digelar pihaknya secara hunting, terlebih aktif melakukan pengecekan pada setiap pemuda yang berkumpul. Hasilnya, didapati 7 pemuda yang membawa sajam, diduga akan dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan.

Selain itu benda berbahaya tersebut juga didapati pada mereka yang tengah melakukan balap liar di sekitar

(Suara NTB/jun)

DIAMANKAN - Tujuh pemuda diamankan saat operasi cipkon di Dompu, Sabtu (9/12). wilayah kota. “Juga terdapat banyak pelanggar yang tidak memiliki kelengkapan surat berkendaraan yang digunakan untuk trek-trekan,” ujarnya.

Atas temuan barang bukti untuk kejahatan ini ketujuh pemuda yang tiga orang diantaranya mmerupakan anak dibawah umur langsung digiring ke Mapolres Dompu diproses lebih lanjut. Dan operasi ini akan terus digelar sampai giat operasi Lilin Ga-

tarin 2017 mendatang.

Untuk itu, lanjut Suhatta, diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat Dompu agar tidak mebawa sajam apalagi senjata rakitan. Karena dikhawatirkan penguasaan barang seperti ini ditempat umum akan memicu konflik di tengah masyarakat. “Dan jika terjadi sesuatu tolong segera laporkan dan percayakan pada pihak kepolisian,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/arn)

SERAHKAN HADIAH - Sekdis Kominfotik menyerahkan hadiah dan piagam kepada pemenang lomba aplikasi.

UTS Borong Enam Besar Juara Lomba Pembuatan Aplikasi Diskominfotik Sumbawa Besar (Suara NTB) Seminar Informasi Teknologi yang sebelumnya dihadiri pakar TI dari UI dan CFO Bukalapak juga dirangkaikan lomba pembuatan dan pengembangan aplikasi berbasis android, Sabtu lalu. Kerjasama Diskominfotik Sumbawa dan UTS. Tim penilai dari Diskominfo Sumbawa dan akademisi menetapkan enam besar dari 25 aplikasi yang lolos seleksi. Juara dikuasai mahasiswa dari Fakultas Teknologi Informatika UTS. Setelah finalis memaparkan aplikasi yang mereka buat, tim penilai akhirnya menetapkan Juara I dengan aplikasi yang dinamakan Integrated Tourism information System of west Nusa tenggara. Juara II, Education Interactive Samawa Language (aplikasi bahasa samawa ini adalah aplikasi yang akan digunakan oleh wisatawan, masyarakat rantau atau mahasiswa rantau yang kuliah di Sumbawa. Untuk mengetahui Bahasa Sumbawa sehari-hari dengan langsung melihat gambar dan contoh kalimat dari tiap kata. Yang akan memudahkan para perantau dan wisatawan Sumbawa untuk mengetahui Bahasa Sumbawa). Juara III Aplikasi Satama (Wisata Tana Samawa). Aplikasi ini untuk mempermudah dalam menemukan tempat-tempat wisata di Sumbawa. Selain itu juga bisa untuk menemukan tempat didapatkan kuliner Sumbawa.

Juara IV aplikasi Goosiup.

Aplikasi ini untuk mempermudah dalam hal mendaftar terkait perizinan. Juara V Aplikasi

Kesenian Sumbawa. Aplikasi untuk proses pembelajaran bagi anak muda zaman sekarang terhadap kesenian dan Budaya Sumbawa. Supaya bisa mengenal budaya dan kesenian, karena anak muda di Sumbawa juga banyak yang tidak mengetahui kesenian dan budaya yang dimiliki. Juara VI yakni Aplikasi Resep Sumbawa. Aplikasi ini untuk mempermudah mengetahui resep masakan khas Sumbawa. Karena sekarang banyak masyarakat terutama anak muda belum mentehaui resep dari makanan khas Sumbawa.

Tujuannya supaya resep makanan khas ini bisa dilestarikan dan dikenal dunia.

Bupati Sumbawa melalui Sekda, Drs. H. Rasyidi bangga dengan lomba pembuatan aplikasi e-government yang berbasis android. Hal ini menunjukkan teknologi informasi telah mendorong anak muda kita atau dalam bahasa gaulnya “generasi sumbawa zaman now” untuk berkreasi digital menciptakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Untuk itu kepada para kreator digital yang dinyatakan sebagai pemenang, saya sampaikan ucapan selamat dan jangan berhenti berkarya untuk Sumbawa, NTB dan Indonesia,”kata Sekda, seraya mengatakan bagi yang belum beruntung, yakinlah anda telah menjadi bagian dari kemenangan itu sendiri dan bagian dari pengembangan inovasi daerah dibidang teknologi informasi. Selain seminar dan lomba pembuatan aplikasi e-governmnet, juga ada arena lokasi pameran teknologi informasi. (arn/ind)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 11 Desember 2017

Halaman 8

Banyak Tempat Hiburan Malam di Senggigi Diduga Tak Berizin Perlu Rapat Dengar Pendapat LAMBATNYA realisasi anggaran yang kini menjadi persoalan di seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB setiap tahun, perlu disikapi serius. Sebab, jika terus dibiarkan, dikhawatirkan program pembangunan yang menyentuh hajat hidup masyarakat di seluruh wilayah NTB mandek. Diantaranya, proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta rumah tidak layak huni.

Ketua Komisi IV DPRD NTB bidang Fisik, Infrasturuktur, dan Pertambangan HM. Wahidin HM. Noer mengaku, evaluasi menyeluruh tidak saja dilakukan jajaran eksekutif, namun harus pula dilakukan pihak legislatif.

Menurutnya, penumpukan program yang dilakukan di akhir tahun anggaran oleh pihak Pemprov NTB akan bisa dihindari manakala pengawasan efektif dan berkala bisa dilakukan oleh pihak DPRD. Oleh karena itu, Wahidin menyarankan, agar ke depan ada rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja komisi setiap tiga bulan sekali.

“Bagi saya, RDP ini penting agar kita tahu progres pembangunan yang telah dilakukan semua SKPD Pemprov NTB. Ketiadaan RDP yang berkala membuat pengawasan dewan tidak bisa berlangsung efektif selama ini,” ujar Wahidin kepada wartawan.

Mantan Ketua Gapensi Kabupaten Bima itu mengaku, perlu mengusulkan hal tersebut ke pimpinan DPRD NTB agar dalam penjadwalan badan musyawarah (Banmus) dimasukkan agenda RDP dalam setiap agenda dewan.

“Jika ada evaluasi serapan anggaran di SKPD, maka kita akan tahu apa persoalan yang mereka hadapi untuk kita carikan solusi, sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat program yang tidak jalan selama ini,” k a t a Wahidin. (ndi)

Giri Menang (Suara NTB) Ketua Asosiasi Pengelola Hiburan (APH) Senggigi, Herman menyatakan banyak tempat hiburan malam atau kafe-kafe kecil diduga tak berizin. Kafekafe ini malah nyaris mengalahkan pendapatan kafe besar yang resmi.

Pasalnya omzetnya hingga puluhan juta per malam. Pemda pun diminta untuk melakukan penyisiran agar tidak ada kesan tebang pilih dalam menarik pajak terhadap pengelola hiburan malam. Disamping itu, keberadaan kafe-kafe ini mempengaruhi pengunjung di kafe besar.

Herman mengakui, di Senggigi banyak kafe-kafe kecil tak berizin memiliki omzet besar. Namun kafekafe ini luput dari Pemda. Keberadan kafe-kafe ilegal ini salah satu penyebab penurunan pendapatan resmi di wilayah Senggigi.

Herman mempertanyakan kenapa kafekafe ini dibiarkan, tidak disisir Pemda.

Lantas apa pekerjaan Pemda terkait hal persoalan ini.

Dibandingkan H. Dulahir

dengan di Bali, Pemda saling dukung dengan pengusaha. Kalau ada kedai tuak yang membuka karoke dan PS-nya maka disisir oleh Pemda setempat.

Pihaknya sudah mengimbau agar semua pengelola hiburan membuat izin resmi ke Pemda agar aktivitas mereka legal.

Disamping bisa memberi kontribusi ke Pemda. Menyoal adanya tarik ulur terkait pajak 25 persen yang mesti disetor ke Pemda ia meminta agar pemda bijak. Sebab persoalan ketidakmampuan pengelola hiburan ini dikarenakan penda-

patan mereka tak signifikan, lantaran pengunjung banyak memilih ke lokasi hiburan kecil.

Menyoal adanya dugaan cafe-cafe tak berizin di Senggigi, kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni menyatakan terkait perizinan bukan ranahnya. Namun pihak Pemda tentu tidak akan membiarkan dan bakal menindak tegas. Menurutnya, semua akan ditindak, bukan hanya kafe besar.

Sementara itu, Plt Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir menyatakan terkait kafe-kafe tak berizin, pihaknya tentu akan melakukan penyisiran. Berbekal inforHerman

masi ini pihaknya akan menindaklanjuti dengan turun. Pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan pihak pengelola hiburan dalam hal ini APH. “Kami akan turun menelusuri kebenaran terkait dugaan kafekafe tak berizin, harus berizin kalau tidak tentu akan ada sanksi sesuai ketentuan,” tegas Dulahir. (her)

(Suara NTB/her)

Wahidin HM Noer (Suara NTB/ndi)

Demokrat Rencanakan Deklarasi Minggu Ini Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang tengah menggalang satu poros koalisi untuk mengusung satu pasangan bakal calon kepala daerah di Pilkada NTB 2018. Demokrat mengumumkan akan segera menyusul pasangan calon lainnya untuk melakukan deklarasi. Deklarasi direncanakan akan dilaksannakan dalam minggu ini.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Demokrat NTB, M. Nashib Ikroman , yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat pekan kemarin membenarkan partainya akan melakukan deklarasi pasangan bakal calon, minggu ini.

“Informasi dari Ketua DPD Partai Demokrat NTB (TGH. Mahalli Fikri) juga begitu yang saya peroleh,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Acip, sapaan akrab mantan jurnalis ini, bahwa deklarasi merupakan soal teknis. Tapi hal itu sudah siap untuk dilaksanakan, karena secara subtantif pasangan bakal calon yang akan diusung dan partai koalisi sudah clear.

“Deklarasi kan soal teknis, jika scara teknis sudah siap, maka sebelum tanggal 14 Desember pun bisa jadi (deklarasi) dilaksanakan,” katanya.

Namun demikian, ia enggan membeberkan finalisasi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung. Begitu juga dengan partai koalisi Demokrat, juga masih dirahasiakan.

Pantauan Suara NTB terkait dinamika politik partai berlambang bintang mercy ini, bahwa masih belum ada kepastian soal pasangan calon yang akan diusung dan partai koalisi yang akan mengusung.

Terakhir Demokrat menjajaki komunikasi politik untuk membangun koalisi, dengan PKS dan PKB. Sedangkan pasangan bakal calon yang akan diusung, masih tetap menguat nama Dr. Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah.

“Soal pasangan dan koalisi, tunggu deklarasi saja, nanti di sana akan diumumkan,” tutupnya. (ndi)

(Suara NTB/her)

RELAWAN - HM. Izzul Islam-TGH Khudary dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan relawan

Zul-Khair Klaim Dukungan PDIP dan PKB Final Giri Menang (Suara NTB) Kubu bakal pasangan calon (Bapaslon) mengklaim dukungan dua parpol, PKB dan PDIP sudah final. Tinggal menunggu kepastian dukungan linier dengan kandidat Cagub-Cawagub di Pilkada NTB. Bahkan, ada tambahan satu parpol PBB yang komitmen mendukung bakal paslon tersebut. Keputusan ini mengacu pada hasil pleno di tingkat DPC untuk

selanjutnya diserahkan ke DPP melalui DPW. Demikian disampaikan Tim Pemenangan Izzul Islam, H. Zahrul Maliki kepada wartawan minggu kemarin.

Dijelaskan, kepastian terkait dukungan parpol terhadap bakal duet Izul-Khudary sudah final. Dua partai yang sudah final, yakni PKB dan PDIP. Disampaikan, hal ini konsep dari parpol sendiri agar koalisi bisa linier dari tingkat

Aksar Bantah Ada Konspirasi di KPU Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, angkat bicara terkait tudingan yang dialamatkan pada institusinya bahwa telah melakukan konspirasi untuk menjegal salah satu pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur independen.

“Nggak ada konspirasi dengan siapapun. Untuk apa juga KPU mau konspirasi. Karena KPU memperlakukan semua

sama dan setara. Tidak pernah membeda-bedakan, semua pakai standar dan prosedur yang sama, dan juga prosesnya sangat terbuka,” tegas Aksar yang dikonfirmasi Wartawan, Sabtu (9/12) pekan kemarin.

Menurut Aksar, jika bicara soal pidana, pihaknya juatru lebih punya bukti untuk melaporkan seseorang sudah melakukan tindakan pidana.

Karena sudah dituding melakukan konspirasi dengan dugaan sudah menghilangkan

Kawanan Pembobol Rumah di Dasan Agung Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Tiga orang kawanan pencuri rumah kosong di Jalan Pendidikan, Dasan Agung, Mataram ditangkap. Mereka menyusul tiga kawannya ke kantor polisi yang sudah terlebih dulu tertangkap satu hari setelah kejadian.

Tiga pelaku itu antara lain, RJ (24) tamatan SMK asal Dasan Agung; dia diduga mencuri springbed, kursi cukli, meja, dan perabotan rumah tangga.

Kemudian LA alias AJ (20) pedagang asal Dasan Agung. Perannya diduga mengambil tiga unit AC, springbed, dan kulkas.

Lalu, BL (19) remaja putus sekolah asal Dasan Agung, dia diduga mencuri AC, lemari buffet, kursi dapur, dan perabotan dapur.

Kapolsek Mataram, Kompol Taufik, Sabtu (9/10) menerangkan, barang bukti yang berhasil disita antara lain guci, cermin cukli, meja cukli, kursi cukli, meja gerobak,

provinsi ke kabupaten.

Para kandidat bakal diundang ke Jakarta pada saat penyerahan SK dukungan parpol nanti. Selain dua parpol ini, Izzul Islam didukung satu parpol lagi yakni PBB. Bahkan dukungan PBB sudah diplenokan di tingkat DPC dan DPW Rabu lalu. Hasil pleno PBB jelasnya, mendukung HM. Izzul Islam sebagai calon Bupati. Selanjutnya diserahkan ke DPP untuk

lemari dua pintu, dan seprai.

“Mereka ini modusnya lompat tembok belakang, kawatnya dirusak duluan. Lalu masuk dan menguras barangbarang di dalam rumah,” jelasnya.

Para pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing.

Penangkapan dibantu Bhabinkamtibmas Dasan Agung serta masyarakat setempat, berdasarkan pengembangan dari tiga pelaku yang sudah terlebih dulu ditangkap, yakni BY (19), YG

(18), dan DK (15).

Total pelaku pencurian berjumlah 11 orang, dan yang sudah tertangkap enam orang. “Tim masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya.

Kita imbau mereka menyerahkan diri,” ucap Taufik.

Pencurian tersebut terjadi pada Selasa (5/12) dini hari. Para pelaku bergantian mengangkut barang curian. Total kerugian mencapai Rp 150 juta. (why)

dokumen dukungan salah satu paslon di KPU. “Sebenarnya kami lebih punya bukti yang sangat banyak dan sangat detail untuk melaporkan seseorang ke pidana. Tapi itu tidak kami lakukan karena kami ingin fokus ke pelaksanaan tahapan pilkada dan pemilu yang sangat padat. Dan KPU itu tugasnya melayani bukan melaporkan,” ungkapnya.

Untuk itu, KPU NTB mempersilakan pada para pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU, untuk menempuh proses hukum apapun, guna mencari keadilan. “Ya silahkan, siapa saja boleh dan berhak mencari keadilan. Nggak ada masalah bagi KPU, silahkan saja,” pungkasnya.

Sementara itu, pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur dari jalur independen, Dianul Hayezi-Sri Sudarjo merasa menjadi korban konspirasi. Ia mengaku sengaja dijegal, oleh pihak tertenu supaya pasangan ini tidak lolos sebagai peserta Pilkada NTB 2018.

Tidak terima dengan hal itu, pasangan ini akan melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), atas keputusan KPU NTB yang menolak berkas dukungan pendaftarannya. (ndi)

mendapatkan SK dukungan.

Terkait manuver H. Sulhan mengklaim PKB, menurut Zahrul itu hal biasa dalam dunia perpolitikan.

Apalagi masalah pilkada, karena orang terkadang ingin membangun dan merubah opini dalam usulan-usulan untuk daapat diusung.

Terkait pembentukan relawan di Kecamatan di Lobar, sudah menyasar di beberapa kecamatan. Antara lain Gu-

nungsari, Batulayar, sebagian di Narmada dan Lingsar. Bahkan jelasnya, semua kecamatan sudah siap dan dokumen tim relawan sudah ada. Pembentukan relawan sebagian di kecamatan narmada akan dibentuk selepas bulan maulid. Termasuk pembentukan tim relawan di Lobar bagian tengah dan Selatan. “Kita targetkan tim relawan 10 ribu, di luar tim dari partai dan pemenangan,” imbuhnya. (her)

Fasilitas PT BAL di Gili Meno Ditutup Mataram (Suara NTB) – Usai menyita fasilitas PT Berkat Air Laut, penyidik merampungkan pemberkasan tersangka Jhon Mathejson untuk dikirim kembali ke jaksa. penyitaan fasilitas perusahaan air itu sebagai bagian dari melengkapi berkas P-19 jaksa.

“Penyitaan itu adalah petunjuk P-19 jaksa saat berkas dikembalikan ke penyidik,” ungkap Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, Sabtu (9/12).

Dia menambahkan, dengan penyitaan itu maka penyidik sudah memenuhi petunjuk jaksa. sehingga penyidik tinggal melakukan pemberkasan untuk dikirim lagi ke jaksa.

“Petunjuknya cuma itu saja. selanjutnya nanti kita kirim lagi ke jaksa,” sebutnya.

Dia menjelaskan, penyitaan itu hanya berupa pemasangan plang pemberitahuan penyitaan di lokasi operasional pengeboran air milik PT BAL di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara.

Pelayanan air untuk pelanggan di Gili Trawangan tetap berjalan seperti biasa. Meskipun sebelumnya, pemilik usaha mematikan sendiri air tersebut tetapi hanya sementara.

Di tempat lain, polisi menu-

tup operasional pengadaan air milik PT BAL di Gili Meno, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. “Yang di Trawangan barang bukti tidak ada diangkut, tidak ada digaris polisi. tetapi yang di Gili Meno operasionalnya kita tutup,” tegasnya.

Alasannya, fasilitas PT BAL di Gili Meno tidak memiliki izin operasional dari pemerintah. Pun demikian dengan izin bangunannya. “Hanya satu yang disita dan disegel yaitu yang di Gili Meno. Di sana tidak ada izin operasional, tidak ada izin bangunan,” terang Darsono.

Dalam kasus tersebut, polisi menerapkan pasal 15 UU RI No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sangkaannya yakni melakukan aktivitas pengeboran air tanpa izin.

PT BAL mengelola air di Gili Trawangan dengan cara mengebor air tanah. Aktivitas itu dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2017 ini.

PT BAL mengalirkan air kepada pelanggan pelaku usaha, rumah tangga, serta untuk fasilitas umum. Izin pernah diajukan kepada Pemprov NTB pada Desember 2015 lalu, tetapi ditolak dan perusahaan tersebut tetap beroperasi. (why)

SUARA NTB

Senin, 11 Desember 2017

Ribuan Peserta Ikuti Lombok Hijab Run

Mataram (Suara NTB) Lombok Hijab Run Series 2017 resmi digelar Minggu (10/ 12) pagi. Ajang lari marathon khusus para hijaber terbukti menarik animo masyarakat. Bertempat di Taman Jangkar Kota Tua Ampenan, Mataram, ribuan hijaber dari berbagai usia, mulai anak-anak hingga dewasa sudah berkumpul di lokasi start sejak pagi hari.

Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB Hj Syamsiah Amin mengatakan, ajang yang diikuti sedikitnya 2.000-an peserta. Ini merupakan bukti bahwa perempuan berhijab juga mampu beraktivitas, bahkan berprestasi di bidang olahraga.

“Ini bukti bahwa orang berhijab bisa ikut lomba olahraga,” ujarnya setelah melepas peserta Hijab Run 2017 di Taman Jangkar Kota Tua Ampenan, Mataram, Minggu (10/12).

Syamsiah menilai, pemilihan lokasi Hijab Run di Kota Tua Ampenan merupakan hal yang tepat. Menurutnya, penyelenggaraan Hijab Run menjadi bagian dari promosi wisata Kota Tua Ampenan. Sehingga semakin banyak yang tertarik untuk berkunjung.

“Kota Tua Ampenan memiliki sejarah yang panjang dan sangat tinggi dan harus kita lestarikan,” lanjut Syamsiah.

Selain berlari, para peserta juga ikut membersihkan kampung dengan membawa kantong plastik untuk memungut sampah. Syamsiah berharap, Hijab Run tak semata ajang olahraga, melainkan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan destinasi wisata.

Seorang peserta Hijab Run, Nisa (24 tahun) mengaku senang bisa ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Menurut Nisa, sangat jarang kegiatan seperti ini yang memberi keistimewaan bagi para hijaber dalam bidang olahraga. “Seru banget, semoga jadi kegiatan rutin setiap tahun dengan lebih banyak peserta,” ucap Nisa.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata NTB Dra Hartati, MM mengatakan, ajang wisata olahrga ini menempuh jarak 3 kilometer dan melintasi sejumlah destinasi wisata yang ada di Kawasan Kota Tua Ampenan. Menurut Hartati, tema besar ajang ini Run De Ethnic, di mana para peserta bersentuhan langsung dengan keunikan budaya sejumlah etnis yang ada di Kota Tua Ampenan, seperti etnis Sasak, Banjar, Bugis, Arab, dan Cina Hartati menjelaskan, tema “Run De Ethnic” mempresentasikan Kota Tua Ampenan yang pada awalnya merupakan daerah pesisir biasa dan berkembang menjadi kota pelabuhan yang begitu pesat pada zamannya.

“Hijab Run juga bertujuan mendorong kesadaran hijab yang tidak menghalangi penggunanya menjalankan aktivitas di ruang publik,” ujar Hartati.

Dinas Pariwisata NTB ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan keragaman tradisi budaya melalui kegiatan yang menyehatkan dan menggembirakan. Peserta keluar-masuk kampung-kampung di Kota Tua Ampenan yang sarat dengan nilai-nilai budaya yang multietnis. Lombok Hijab Run akan menjadi event tahunan pariwisata NTB guna mempromosikan sejumlah destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa, serta mempromosikan NTB secara umum sebagai destinasi wisata dengan branding Wisata Halal.

“Pelari juga akan dihibur penampilan budaya yang disajikan seperti Barongsai, Hadrah, Tarian Arab, Gendang Beleq Sasak, dan juga kuliner Banjar dari setiap kampung yang dilewati,” kata Hartati. (lin)

(Suara NTB/ist)

LOMBOK HIJAB RUN - Para peserta Lombok Hijab Run di Kota Tua Ampenan, Minggu (10/12).

Halaman 9

Okupansi Hotel Mulai Membaik Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya disibukkan dengan dampak aktivitas erupsi Gunung Agung, saat ini pariwisata mulai berjalan normal. Meski belum maksimal, namun okupansi hotel dianggap sudah mulai naik. Sehingga dapat dipastikan pariwisata NTB perlahan kembali normal.

“Kita patut bersyukur karena sekarang okupansi hotel mulai naik dari sebelumnya yang hanya 30 persen sekarang sudah lebih. Ini berkat kerja keras semua pihak dalam memajukan pariwisata NTB,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram Ernanda Agung, di Mataram, Sabtu (10/12).

Ia mengatakan bahwa di minggu kedua bulan Desember

ini terjadi peningkatan okupansi hotel di Kota Mataram. Ini memperlihatkan bahwa saat ini wisatawan sudah kembali ingin berkunjung setelah sebelumnya sempat menunda kedatangannya ke Lombok.

“Sekarang sudah ada yang melakukan penjadwalan ulang. Meskipun tidak semua, tapi kita lihat ini ada pen-

Selama 2017, Kunjungan Wisatawan Korsel 652 Orang Mataram (Suara NTB) Setelah dilakukan beberapa kali charter flight dari Korea Selatan ke Lombok International Airport, tercatat jumlah kunjungan sebanyak 652 orang. Ini merupakan jumlah wisatawan dari Korsel yang datang hingga Oktober lalu.

Jumlah ini tercatat dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. Dari data wisatawan asing yang datang selama Oktober, Malaysia menyumbang 3.846 orang (43%), di tempat kedua China dengan 843 orang (9%), disusul Korea Selatan 652 orang (7%), kemudian Inggris dan Jerman masing-masing 488 (5%) dan 398 (4%) orang.

“Jumlah wisatawan Korea yang datang ke NTB sebanyak 652 orang. Untuk sementara, ini yang terdata hingga Oktober 2017,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi.

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Kadek Adi Madri, Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan akan ada satu kali charter flight lagi dari Korsel ke LIA tahun depan. Pihaknya juga tengah berupaya agar charter flight itu bisa terus berlanjut, bila perlu hingga ada penerbangan langsung. Sehingga dapat memudahkan wisatawan dari Korsel untuk menjangkau NTB. “Masih ada (penerbangan) dari Korsel tahun depan. Mungkin akan membawa 240 lebih wisatawan. Kita sedang upayakan agar kerjasama ini bisa terus berlanjut dengan Korean Air, sehingga wisatawan dari Korea itu bisa berkunjung dengan nyaman tanpa harus transit,” ujarnya.

Daiketahui, dalam data BPS NTB, penumpang yang datang melalui penerbangan internasional di Lombok International Airport (LIA), berjumlah 14.132 orang, atau turun sebesar 1,37 persen, sedangkan melalui penerbangan domestik sebanyak 155.580 orang, atau naik tipis

sebesar 0,31 persen dari bulan sebelumnya. Data ini berbanding terbalik dengan penumpang yang berangkat melalui LIA, pada Oktober ini dari penerbangan domestik justru turun sebesar 2,41 persen. Sedangkan dari internasional meningkat sebesar 0,27 persen.

“Untuk statistik hotel, secara umum pada Oktober ini mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu mengalami kenaikan,” ujar Kadek.

Untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Oktober 2017, mengalami penurunan dibandingkan September, dari 53,32 persen menjadi 49,85 persen, atau turun sebesar 3,47 persen.

Namun jika dibandingkan Oktober 2016 yang sebesar 39,50 persen, maka terjadi kenaikan 10,35 poin.

Untuk TPK hotel non bintang pada Oktober 2017 ini justru naik 0,25 poin, dibandingkan September dengan TPK 25,09 persen. Namun jika dibandingkan TPK pada bulan yang sama tahun lalu terjadi penurunan 0,74 poin, dari 26,08 persen.

Sementara, Rata-rata Lama Menginap (RLM) tamu hotel bintang pada Oktober ini tercatat 1,94, yang berarti turun 0,14 hari, dibandingkan dengan RLM September 2017 sebesar 2,08 hari. Tapi dibandingkan dengan RLM Oktober 2016 yang hanya 1,66 berarti terjadi kenaikan 0,28 hari.

Berbeda dengan hotel bintang, Rata-rata Lama Menginap (RLM) hotel non bintang pada Oktober ini justru naik, sebesar 0,07 hari, mencapai 1,69 hari. Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang pada Oktober 2017 tercatat 87.225 orang. Terdiri dari 67.202 tamu dalam negeri (77,04 persen) dan tamu luar negeri 20.023 orang (22,96 persen). (lin)

ingkatan dibandingkan minggu sebelumnya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahkan ada salah satu hotel di Kota Mataram yang okupansinya mencapai 90 persen. Ini merupakan pertanda yang baik, sebab wisatawan sudah tidak takut lagi untuk berkunjung.

Ditambah dengan pembukaan bandara yang dilakukan oleh

Manajemen LIA. “Bandara sudah dibuka dan beroperasi normal, saya rasa ini juga yang menjadi pertimbangan kenapa banyak wisatawan yang memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang kunjungan,” ujarnya.

Ia berharap kunjungan wisatawan ke NTB, khususnya Kota Mataram bisa terus meningkat. Sehingga okupansi hotel juga bisa semakin membaik kedepannya. Sebab pariwisata NTB merupakan salah satu sektor yang diunggulkan untuk meningkatkan perekonomian warga. Terutama warga yang

berada di lingkar destinasi.

“Kami pikir wisatawan sudah paham dengan kondisinya. Bahwa Lombok aman untuk dikunjungi. Pada awalnya kan mereka takut karena mereka berpikir Lombok dalam kondisi yang berbahaya, padahal tidak,” ujarnya.

Ia juga berharap semua pihak dapat terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada wisatawan. Selain itu, promosi juga dapat dilakukan secara berkelanjutan. Mengingat kondisi Lombok yang dalam keadaan baik dan aman untuk dikunjungi wisatawan dari mana saja. (lin)

PMI NTB Berdayakan Masyarakat Lewat Bakau dan Lebah Trigona Mataram (Suara NTB)Palang Merah Indonesi (PMI) Provinsi NTB terus berupaya menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui program berbasis masyarakat pesisir yang dilakukan di Desa Sekotong Kecamatan Sekotong Lombok Barat.

Koordinator Lapangan dan Staf PMI Provinsi NTB, Hilman menjelaskan dalam kunjungannya ke Sekotong, Sabtu (09/12) program ini sudah realisasikan dalam bentuk penanaman bakau di daerah pesisir Desa Sekotong Tengah, penanaman cemara di kawasan Pantai Cemara, dan peternakan lebah Trigona di Dusun Cemara.

“Ini merupakan kegiatan terakhir program berbasis masyarakat pesisir tahap dua oleh PMI NTB yang dilaksanakan di Mataram dan Lobar.

Mulai dari pengurangan risiko bencana, penanaman 225 ribu bibit bakau dan 6 ribu bibit cemara di Sekotong. Kita juga ada peternakan lebah Trigona,” jelasnya.

Didampingi Kepala Desa Sekotong Tengah, Lalu Sarappudin, tim PMI NTB mendatangi kawasan pantai yang telah ditanami bakau di Desa Sekotong Tengah, yakni di Dusun Sekotong Dua, Dusun Lendang Re dan Dusun Aik Tangi.

Pantauan Suara NTB, bakau yang telah ditanam sejak tahun 2000 sudah bertumbuh besar memenuhi pesisir pantai. Sementara, 50 ribu bibit bakau yang baru ditanam tahun 2016 atas kerja sama dengan PMI NTB, 90 persen diantaranya berhasil bertahan hidup.

“Kalau di catatan kita sekitar 100 hektar yang sudah ditanami bakau. Kita juga sudah buat Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan bakau dan wilayah pesisir. Jadi ada sanksi untuk warga yang menebang bakau,” ungkap Sarappudin.

Selain itu, PMI melalui Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) Desa Sekotong Tengah terjun langsung sebagai pemelihara dari tanaman bakau yang baru ditanam. Ketua SIBAT Desa Sekotong Tengah, Lalu Budiadi mengutarakan bakau yang baru ditanam memang memerlukan perawatan.

Tiap pekan, Budi bersama timnya memeriksa bakaubakau muda di tiga dusun tersebut, memastikan tidak

(Suara NTB/ros)

TANAM : Anggota Sibat Desa Sekotong Tengah sedang melakukan perawatan tanaman bakau yang baru ditanam.

(Suara NTB/ros)

KERJASAMA : Peternakan lebah Trigona yang dilakukan di Dusun Cemara Desa Lembar Selatan Lombok Barat buah kerjasama dengan PMI NTB. ada yang rusak karena tersapu sampah yang dibawa ombak. Maupun mati, karena digerogoti tiram yang aktif menempel pada batang bakau.

“Kendalanya ya cuma itu, sampah sama teritipan atau tiram yang menempel itu yang kadang membuat mati. Jadi kita juga sering melakukan penyulaman atau mengganti yang mati dengan tanaman baru,” lontarnya.

Usai meneliti tanaman bakau, Hilman mendatangi Dusun Cemara Desa Lembar Selatan, lokasi peternakan lebah Trigona. Disambut oleh Kepala Dusun Cemare, Solikin awak media diajak mengintip kotak-kotak berisi lebah Trigona yang berada di sekitar hutan bakau.

Mulai beternak lebah sejak 2015 dengan bantuan PMI NTB, Solikin mengatakan hasil peternakan lebah Trigona menjanjikan. Dengan harga jual Rp 150 ribu untuk 250 mililiter madu Trigona. Saat dibawa ke pameran di Bogor, diakuinya masyarakat memberi sambutan positif untuk

produk madu ini.

“Madu Trigona ini kan unik, lebahnya ukurannya lebih kecil dari lebah umumnya. Rasa madunya juga beda, manis bercampur sedikit asam, karena makanannya bunga mangrove. Tapi khasiatnya bagus, untuk kebugaran tubuh,” papar Solikin.

Selain tempat berkembangbiaknya hewan-hewan laut, seperti kepiting dan udang, Solikin juga mengaku merasakan begitu banyak manfaat tanaman bakau melalui madu Trigona. Sehingga ia bersyukur, telah melakukan penanaman bakau di dusunnya.

Selain untuk mencegah potensi bencana, bakau juga menyediakan makanan bagi lebah Trigona, yang akan segera dirintis peternakannya secara lebih masif bersama warga.

Tak hanya di Lombok Barat, Hilman menyebutkan di Kota Mataram PMI NTB juga telah merintis Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Jatisela dan Ampenan Selatan sejak dua tahun lalu. Yang mana kemudian pengelolaannya diserahkan pada warga sekitar. (ros)

Korem 162/WB Penghijauan di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Presiden RI Ir. Joko Widodo memberikan instruksi langsung kepada Pangdam IX/Udayana untuk melakukan penanaman pohon di sekitar areal KEK Mandalika Lombok Tengah. Menjalankan instruksi itu, Sabtu (9/12), jajaran Korem 162/WB melakukan kegiatan penghijauan dengan penanaman pohon.

Danrem 162/WB Kolonel Inf Farif Makruf, M.A., yang memimpin kegiatan itu selain untuk menyambut Instruksi Presiden RI, juga dikemas sebagai rangkaian memperingati Hari Juang Kartika ke 72 tahun 2017.

Penanaman dilakukan sekitar 2.000 pohon Mahoni, Trambesi dan Sengon yang melibatkan sekitar 600 orang anggota dari Korem 162/WB, Kodim se Pulau Lombok, Satdisjan Korem 162/WB, Yonif 742/ SWY, Security ITDC dan pengurus Persit Koorcab Korem 162/WB. Mereka melaksanakan penanaman pohon di sekitar areal KEK Mandalika Dusun Tikus

(Suara NTB/penrem)

TANAM POHON - Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf saat memulai penanaman pohon di sekitar KEK Mandalika.

Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah.

Danrem menyampaikan, kegiatan penghijauan dijelaskannya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi pemanasan global yang saat ini meresahkan dunia, serta mewujudkan lingkungan yang bersih, Indah, aman dan nyaman.

“Dilaksanakannya Karya Bakti ini sebagai wujud kesadaran TNI terhadap lingkun-

gan, semoga ke depan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar khususnya dan dunia pariwisata umumnya,” harapnya.

Penanaman pohon mahoni diawali oleh Danrem 162/WB yang kemudian diikuti oleh para pejabat Korem dan seluruh personel yang hadir dilokasi penanaman. (ars/*)

SUARA NTB Senin, 11 Desember 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Hindari Pungli

Selong (Suara NTB) Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. Haris, MAP, menegaskan terdapat peluang bagi pihak sekolah untuk meminta partisipasi masyarakat/wali murid untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Hanya saja dalam pungutan partisipasi masyarakat itu, pihak sekolah harus memenuhi dua syarat, yakni nominal serta batas waktu dilakukan pungutan tidak boleh ditentukan.

“Sah-sah saja dilakukan pungutan, hanya saja pihak sekolah harus memenuhi dua syarat, yakni pungutan tidak boleh ditentukan dan persyaratan yang kedua yakni tidak boleh terbatas waktunya,” terang Haris yang dikonfirmasi

Suara NTB, Sabtu (9/12).

Apabila dua syarat itu sudah dipenuhi, lanjut dia, maka pungutan yang dilakukan sekolah tidak akan terjadi masalah. Namun jika tidak melengkapi dua syarat itu, menurut Haris pungutan yang

dilakukan sudah tentu tergolong dalam pungutan liar.

Termasuk meskipun pungutan yang dilakukan itu berdasarkan keputusan bersama, tetap tergolong dalam kategori pungutan liar apabila ditentukan besar dan batas

waktunya. Itulah yang sering terjadi di sekolah-sekolah, yakni ada hasil musyawarah tapi tidak memiliki keputusan, meski ada berita acara.

Karena menurutnya, berita acara tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Jujuk Ferdianto, S.Pd., mengaku pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Salah satunya dengan meminta partisi-

pasi masyarakat atau wali murid untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hanya saja, partisipasi dari wali murid kerap dianggap sebagai pungli.

Jujuk sangat menyayangkan terkait adanya sejumlah aturan yang mengatasnamakan pungli. Misalnya ketika dilakukan penyeragaman pungutan oleh komite sekolah terhadap wali murid sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Jadi tidak mesti partisipasi wali murid itu

Laznas BSM Gelar ’’Skrining’’ Kesehatan Mata pada Santri Ponpes Darul Muhajirin Praya (Suara NTB) Melihat tingginya angka kelainan refraksi pada anak usia sekolah yang mencapai angka 22,1%, yang turut menyumbang angka kebutaan di Indonesia. Apalagi dari jumlah tersebut, hanya 12,5% anak usia sekolah yang memakai kacamata koreksi. Oleh karena itu, Laznas BSM Umat (Bangun Sejahtera Mitra) bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dan Perdami NTB mengadakan kegiatan skrining kesehatan mata sekaligus pemberian kacamata gratis di Pondok Pesantren Darul Muhajirin, Praya, Sabtu (9/12).

Ketua Perdami NTB, dr. Siti Farida, Sp.M(K), mengatakan angka kebutaan setiap tahunnya selalu meningkat, di mana ada katarak, glaukoma, dan kelainan refraksi sebagai penyumbang terbesarnya. “Katarak dan glaukoma banyak diderita oleh manula, sedangkan refraksi ini banyak menimpa anak-anak sekolah,” terangnya.

Anak-anak usia sekolah yang menderita kelainan refraksi ini banyak yang tidak memakai kacamata, karena pengetahuan yang kurang atau pasrah. “Padahal jika diketahui lebih cepat, maka kelainan tersebut bisa segera diatasi,” jelasnya.

Selain itu, peralatan serta tenaga medis yang masih kurang juga menjadi kendala. Untuk itu, pihaknya akan mencoba untuk memberi pelatihan kepada guru sekolah dan perawat puskesmas untuk deteksi dini kesehatan mata. Adanya pelatihan ini, upaya penyembuhan bisa dilakukan lebih dini lagi.

“Kegiatan ini akan kita adakan di Praya dan Kediri dengan jumlah siswa dan santri yang melakukan skrinning sebanyak 2.500 orang,” terangnya.

Sedangkan untuk pembagian kacamata, tergantung hasil skrining siswa dan santri yang membutuhkan kacamata.

Sedangkan perwakilan Laznas BSM Umat, Aditia, mengatakan selain di Lombok, kegiatan baksos ini juga diadakan di 3 daerah lainnya di Indonesia. “Laznas BSM ini selain mengadakan pemeriksaan mata gratis, kami juga fokus ke bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa,” jelasnya.

Ia mengatakan, kegiatan seperti ini baru pertama kali diadakan di Lombok tetapi sambutan santri sangat antusias.

Sedangkan ketua Yayasan Darul Muhajirin Praya, TGH Samsul Rizal, mengatakan kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilakukan di tempatnya. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena santri juga baru pertama kali melakukan skrining mata,” jelasnya.

Ia mengatakan banyak anak-anak yang pintar mengalami masalah mata tetapi hanya pasrah saja. “Banyak orangtua juga tidak mau berobat padahal kesehatan mata sangat vital, terutama untuk beribadah,” tambahnya. (uul/*)

(Suara NTB/uul)

BERSAMA - Dari kiri, perwakilan Laznas BSM, Ketua Perdami NTB Siti Farida, Ketua Yayasan Muhajirin Praya TGH. Samsul Rizal dan perwakilan Dikes Loteng dalam acara skrining kesehatan mata, Minggu (10/12).

Haris

HMJ PIAUD Gelar Lomba Mewarnai

Fokus Hadapi UNKP SMPN 17 Mataram fokus menyiapkan para siswa kelas IX dalam menghadapi UN Kertas Pensil (UNKP) tahun 2018 nanti. Peningkatan nilai UNKP juga ditargetkan bisa tercapai.

“Ke depan kami fokus dengan persiapan anak kelas IX menghadapi UNKP tahun 2018,” ujar Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Hexana, S.Pd., dihubungi akhir pekan kemarin.

Saat ini juga pihaknya fokus Woody Hexana pada upaya peningkatan mutu pembelajaran. Salah satunya adalah upaya peningkatan nilai UN siswa kelas IX dengan cara melaksanakan kegiatan pengayaan sejak awal Oktober lalu.

SMPN 17 Mataram akan tetap melaksanakan UNKP pada UN 2018 mendatang. Woody berharap, melalui pengayaan yang dilaksanakan lebih awal, siswa akan lebih mendalami materi UN sesui kisi-kisi dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Selain juga akan lebih banyak soal-soal latihan yang bisa dikerjakan oleh siswa, sehingga pada akhirnya nilai capaian UN diharapkan bisa meningkat.

Pihaknya juga tetap berupaya meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Apalagi di tahun ajaran baru ini SMPN 17 Mataram menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas VII. “Kita sudah berusaha maksimal menjaga kualitas kegiatan belajar mengajar kita,” kata mantan Kepala SMPN 18 Mataram ini.

Kegiatan ekstrakurikuler selalu digiatkan SMPN 17 Mataram. Penambahan ekstrakurikuler yang mampu menunjang kemampuan siswa tetap dilakukan, seperti baru-baru ini karate dimasukkan menjadi salah satu ektrakurikuler.

“Kegiatan ekstra yang lain, untuk membentuk kepribadian akhlak jelas dilakukan selain untuk pembinaan disiplin dan belajar orgranisasi. Kegiatan yang mendukung akademik juga dilakukan. Lomba-lomba selalu berusaha diikuti untuk memotivasi anak-anak,” pungkasnya. (ron)

masuk dalam kategori pungli,” tegasnya lagi.

Jika melihat kondisi saat ini, keberadaan anggaran BOS yang dimanfaatkan dalam RKAS tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Inspektorat, saber pungli maupun pihak terkait lainnya secara intens dilakukan. Karena pungutan yang dilakukan komite sekolah terhadap wali murid terlebih dahulu dilakukan musyawarah dan atas persetujuan bersama. (yon)

(Suara NTB/yon)

Pungutan pada Wali Murid Harus Penuhi Dua Syarat

(Suara NTB/ist)

LOMBA - Salah seorang siswi SMAN 4 Mataram saat mengikuti perlombaan yang digelar antar sekolah.

SMAN 4 Mataram Gelar Lomba Antarsiswa Mataram (Suara NTB) – SMAN 4 Mataram mengisi waktu menunggu pembagian rapor sehabis ujian semester dengan berbagai lomba.

Bertepatan dengan bulan maulid, perlombaan yang berciri keagamaan juga dilaksanakan, selain olahraga umum dan tradisional.

Kepala SMAN 4 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., pada Sabtu (9/12), mengatakan, kegiatan perlombaan itu bagian dari class meeting yang dilaksanakan oleh OSIS SMAN 4 Mataram. Diikuti oleh perwakilan siswa dari masingmasing kelas. “Class meeting OSIS, mengisi kegiatan dengan berbagai macam lomba,” katanya.

Lomba-lomba keagamaan antara lain, ceramah, tilawah dan cerdas cermat sejarah Nabi Muhammad SAW. Pada cabang olahraga tradisional, dilombakan terompah, selodor, tarik tambang, lari karung

dan voli antarkelas.

Nantinya puncak acara dilaksanakan pada 14 Desember dengan jalan sehat yang diikuti oleh seluruh warga sekolah.

Hal ini dirangkaikan dengan pembagian door prize serta hadiah-hadiah lomba. Barulah pembagian rapor dilaksanakan pada 16 Desember nanti.

“Dilanjutkan dengan libur semester,” jelas Suprapti.

Suprapti menyampaikan, berbagai perlombaan dan kegiatan yang dilaksanakan ini untuk penyegaran bagi seluruh siswa, terutama setelah menghadapi ujian semester lalu. Acara ini juga mengisi waktu luang siswa sembari menyelesaikan remedial.

Selain itu, SMAN 4 Mataram juga memperkuat karakter siswa dengan berbagai kegiatan. Seperti memasukkan pramuk ke proses belajar mengajar (PBM). Selain itu, SMAN 4 Mataram membentuk karakter siswa melalui

program kewirausahaan, agar setelah lulus, siswa dapat inovatif membuka lapangan kerja baru.

Melalui program kewirausahaan itu, diharapkan karakter inovatif dari siswa dapat terbentuk, selain kreativitas siswa juga ikut muncul. Terlebih bagi peningkatan kemandirian siswa sehinga ketika lulus nanti, siswa tidak berpikir hanya mencari kerja, melainkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Pengembangan bakat dan minat juga dilakukan pihaknya melalui penguatan ekstrakurikuler (ekskul). Ekskul juga mampu membuat siswa berprestasi mengharumkan nama sekolah. Ekskul yang dimiliki SMAN 4 Mataram terdiri dari sejumlah bidang, termasuk juga olahraga. Pada bidang olahraga, banyak siswa yang mampu menjadi juara. (ron)

(Suara NTB/ist)

MAULID - Jajaran SDN 13 Mataram memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu (9/12).

Peringati Maulid Nabi

Murid Diingatkan Teladani Akhlak Nabi Mataram (Suara NTB) Ratusan murid SDN 13 Mataram memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu (9/12). Perayaan Maulid Nabi diisi dengan pengajian Sirah Nabawiyah yang dirangkaikan dengan membaca Yasin dan Sarakalan.

Dalam kesempatan tersebut seluruh murid sangat antusias mengikuti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka dengan suka cita dan gembira mulai dengan membawa berbagai jenis kue dan jenis jajan serta tidak ketinggalan mereka membawa jajanan khas maulid yaitu Nasi Rasul.

Acara tahunan yang digelar akhir pekan kemarin ini turut dihadiri oleh Pengawas SD

Dikbud Kota Mataram Hj. Mir’at dan Pengawas Kemenag Kota Mataram H. Makbul, M.Pd.I., yang bertindak sebagai penceramah.

Dalam tausyiahnya H. Makbul menekankan akan pentingnya bagi para murid untuk meneladani sifat dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW dalam bersikap terhadap keluarganya, terhadap para sahabatnya hingga kepada kaum di luar umat Islam dengan penuh akhlak, kelembutan dan kasih sayang.

Akhlak mulia Rasulullah SAW seperti itulah yang patut diteladani oleh murid dan generasi sekarang. Dikatakan akhlak yang dimiliki Rasulullah ialah akhlak mulia sebaik-

baik manusia.

Sementara dalam sambutannya Kepala SDN 13 Mataram Drs. H. Rusdan, M.Si., menyampaikan suka citanya atas terselenggaranya perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Rusdan tidak lupa juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dewan guru, siswa-siswi serta para pengawas yang hadir meramaikan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal penting yang patut diteladani dan diambil pelajaran dari perayaan maulid ini kata Rusdan adalah meneladani akhlak Nabi SAW. Sehingga generasi ke depan akan lahir generasi yang unggul dan berkualitas. (dys)

Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar lomba mewarnai dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan dengan tema “Membentuk Generasi Islam yang Berkarakter Bukti Cinta Kepada Rasulullah SAW” ini dipusatkan di Aula Ma’had AlJami’ah UIN Mataram dan dihadiri peserta dari semua TK dan PAUD Islam se-Kota Mataram.

Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Dr. Ahmad Ashari M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan jurusan PIAUD adalah jurusan baru di UIN Mataram. Namun kiprahnya di masyarakat di NTB khususnya sangatlah meluas, ini karena guru PAUD itu sangat dibutuhkan. “Maka untuk karir dari guru PAUD itu sudah tidak diragukan lagi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ahmad Ashari mengajak para orang tua yang mendampingi para peserta untuk menyekolahkan anaknya di jurusan PIAUD di UIN Mataram ini.

Kegiatan lomba mewarnai ini sangatlah meriah terlihat dari antusiasme para peserta

lomba dari 25 sekolah se-kota Mataram. Selain itu di selasela lomba juga dimeriahkan oleh penampilan tari islami dari mahasiswa jurusan PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.

Sementara itu, Ketua Jurusan PIAUD, Nani Husnaini M.Pd., mengungkapkan rasa bangganya kepada HMJ PIAUD. Walaupun tergolong jurusan baru di UIN Mataram ini, namun mampu mengadakan acara yang sangat relevan dengan jurusannya, di mana di jurusan PIAUD itu sendiri terdapat mata kuliah kreativitas, seni menggambar-mewarnai, dan seni rupa.

Di samping itu dirinya menyebut jika kegiatan ini adalah kegiatan perdana dari HMJ PIAUD, namun sudah mampu mengundang banyak sekali pesera dari sekolah TK dan PAUD Islam seKota Mataram. Diharapkan ke depannya akan mampu mengadakan acara yang lebih besar lagi dengan mengundang lebih banyak peserta.

“Karena ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang sebagai calon guru PAUD untuk mempersiapkan dirinya kelak ketika menjadi guru PAUD. Untuk mengenal karakter dan suasana para siswa, agar lebih siap dan profesional lagi ketika menjadi guru PAUD esoknya,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

LOMBA MEWARNAI - Lomba mewarnai yang digelar HMJ PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram serangkaian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Tingkatkan Kedisiplinan dan Kemandirian Lewat ’’Out Bound’’ Mataram (Suara NTB) – TK Putra I Mataram menggelar kegiatan out bound bagi peserta didik Sabtu (9/12) di Batu Kumbung, Lingsar.

Kegiatan itu bertujuan utnuk melatih kedisiplinan dan kemandirian peserta didik.

Ketua Out Bound TK Putra 1 2017, Annisa Kartikasari menjelaskan, kegiatan ini diikuti 90 peserta didik, dari kelompok play group, kelompok TK A dan TK B. Sepanjang kegiatan itu, peserta dibagi menjadi tiga regu.

Ada tiga kegiatan yang diikuti anak-anak, seperti permainan menumpahkan air, bermain menangkap ikan, dan flying fox.

“Nanti antar kelompok bertukar kegiatan itu,” katanya.

Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini disambut antusias oleh anak-anak, termasuk orang tua mereka. Orang tua peserta didik juga terlibat dalam kegiatan itu. Annisa

mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian.

“Serta keberanian anak untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan,” katanya.

Setelah menyelesaikan kegiatan, anak-anak kumpul di masing-masing kelompok dan menceritakan kembali pengalaman mereka. Setelah itu dilaksanakan penutupan dan doa. Kegiatan out bound ini sudah terprogram setiap tahun sekali. Dilaksanakan pada bulan Desember sebagai penutup kegiatan semester I. Di minggu ini, anak-anak akan diberikan rapor. TK Putra I Mataram sendiri di bawah binaan DWP PUPR Provinsi NTB, Retnowati. “Harapan semoga anak-anak ini kelak menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, berani dalam segala hal mengikuti kegiatan,” ujar Annisa. (ron)

(Suara NTB/ist)

OUT BOUND - Peserta didik TK Putra I Mataram terlihat antusias mengikuti kegiatan out bound, Sabtu (9/12).

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 11 Desember 2017

Atlet Menembak Rebut Tiga Emas Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB tampil memuaskan di Kejurnas Terbuka Menembak yang berlangsung di Jawa Barat (Jabar), 8-16 Desember 2017. Memasuki hari ketiga, Minggu (10/12) kemarin kontingen menembak NTB berhasil merebut tiga emas, satu perak dan satu perunggu.

“Alhamdulillah atlet Perbakin NTB sudah menyumbang tiga medali emas, satu perak dan dua perunggu.

Masih ada sejumlah atlet lainnya yang akan bertanding,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono, ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (10/12).

Dikatakannya, tiga medali emas diraih oleh atlet NTB di nomor 300 Meter Rifle 3 (tiga) Position Target individu atas nama Novian, kemudian di nomor 300 Meter Rifle 3 (tiga) Position Target Team yang diperkuat Novian, Dasep Suherman dan Timur Yuda.

Sedangkan satu medali emas lagi diraih di nomor 300 Meter Shilouette individu atas nama Novian.

Selanjutnya, tambahan satu perak dipersembahkan oleh Ahmad Rifqi di nomor 50 Meter 3 (tiga) Posisi. Sedangkan dua medali perunggu diraih oleh Ahmad Rifqi di nomor Multirange dan Dasep, Novian dan Nandra yang tampil dalam nomor 500 Menter Tactical prone team.

Raihan tiga medali emas, satu perak dan dua perunggu itu kata Andik baru hasil sementara. Pasalnya pertandingan masih akan berlangsung

hingga tanggal 16 Desember 2017. Sementara itu kontingen menembak NTB masih menyisakan kurang lebih 10 atlet.

Rencana belasan atlet yang tersisa itu akan bertanding di beberapa kelas lagi. Sebagaimana diketahui sebelumnya kontingen menembak NTB memberangkatkan sebanyak 18 atlet di event nasional itu. Hingga kemarin NTB berhasil menyumbang tiga emas, satu perkara dan dua perunggu. “Semoga atlrt kita bisa menambah medali lagi,” harapnya. (fan)

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sumbawa Besar lau Sumbawa dan khusus per- deng Kapolres mengadakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Suara NTB) guruan INKAI (Institut Kara- kejuaraan ini. Untuk itu,, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kejuaraan Karate Dojo te-do Indonesia) se-Nusa Teng- Lita mengajak seluruh Insan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Karate FORKI se Pulau Garuda Cup II memperebut- gara Barat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan Piala Kapolres SumbaKelas yang akan dipertand- Sumbawa dan INKAI se 123456789012345678901234567890121234567890123456789 wa Tahun 2017 akan ber- ingkan adalah Kata (Jurus) dan NTB untuk berpartisipasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 langsung pada tanggal 22 - Kumite (Tarung) Mulai Kate- dan mensukseskan Kejua123456789012345678901234567890121234567890123456789 24 Desember 2017 di GOR gori Usia Dini (8-9 Tahun), Pra raan ini, dan mengingatkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mampis Rungan Sumbawa. Pemula (10-11 Tahun), Pemula bahwa tidak lama lagi wak123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kejuaraan akan diikuti oleh (12-13 Tahun), Cadet (14-15 tu pendaftaran akan ditut123456789012345678901234567890121234567890123456789 Karateka-Karateka terbaik Tahun), Junior (16-17 Tahun), up yaitu 18 Desember 2017, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 se Nusa Tenggara Barat.

Under 21 (18-20 Tahun) dan mulai pendaftaran 1 Novem123456789012345678901234567890121234567890123456789 ber 2017-18 Desember 2017.

Sebagaimana disampai- Senior (21-30 Tahun) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Target Peserta adalah kan Ketua Panitia PelaksaTema Kegiatan, “Karate 123456789012345678901234567890121234567890123456789 na Lita Restuwati S.H, pe- Membentuk Promoter Bang- 200 Atlet. Sampai hari ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 serta sendiri berasal dari sa”, Slogan Promoter merupa- sudah ada beberapa yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 seluruh perguruan karate kan slogan dari POLRI yang daftar dan harapannya akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang bernaung di bawah artinya Profesional, Modern terus bertambah sampai 123456789012345678901234567890121234567890123456789 FORKI (Federasi Olahraga dan Terpercaya. Dari seman- mendekati hari H pertand123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Karate-do Indonesia) se Pu- gat itulah panitia menggan- ingan,” sebutnya. (arn) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Digelar, Kejuaraan Karate Dojo Garuda Cup II di Sumbawa

(Suara NTB/penrem)

JUARA LARI - Danrem 162/WB Kol. Farid Makruf, MA saat memberi hadiah kepada juara lomba lari 10 K, Minggu (10/12).

Bina Ketahanan Fisik, Korem 162/WB Gelar Lomba Lari 10 K berjuang membawa nama NTB pada event-event daerah, nasional maupun internasional nantinya,” tutupnya.

Ketua koordinator lomba lari 10 K Kapten Inf. Jamuhur, S.Sos., menyampaikan lomba lari 10 K kali ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori umum dengan para peserta dari masyarakat umum dan kategori khusus untuk anggota militer yang terdiri dari TNI dan Brimob Polda NTB. Ia juga menambahkan Danrem 162/WB bersama para perwira lainnya memberikan semangat dan support kepada para peserta lomba dengan ikut bergabung lari bersama para peserta.

Adapun para peserta lomba yang mencapai finish dengan waktu tercepat dan berhak sebagai juara kategori umum yak-

RUPA - RUPA

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

RUPA-RUPA

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

ni juara pertama atas nama Suwandi dari Pelatda NTB dengan waktu tercepat 34:31:97, juara dua diraih oleh Hariadin dari Pelatda NTB dengan waktu 35:00:79 dan juara tiga Wabil

Mataram (Suara NTB) – Korem 162/WB menggelar lomba lari 10 K diikuti ribuan peserta Minggu (10/12). Lomba lari yang dilepas langsung oleh Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A., di depan Mako Yonif 742/SWY Gebang Mataram.

Danrem 162/WB dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan lomba lari dilaksanakan selain dalam rangka Hari Juang Kartika ke 72 tahun 2017, juga bertujuan untuk membina fisik para anggota maupun masyarakat pecinta olahraga lari, agar fisik tetap terbina sehingga badan tetap sehat dan bugar yang berdampak pada kinerja yang optimal.

“Selain itu, lomba ini diharapkan dapat menghasilkan bibit atletik baru untuk

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit,openingtrialfacialtreatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Yozimin Ramadhan dari Lobar dengan waktu 36:03:69. Sedangkan ketiga pemenang lomba kategori khusus militer diambil oleh anggota Yonif 742/SWY. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasrem 162/WB, para pejabat Korem Ketua Persit KCK Koorcab Korem 162/WB bersama ibu-ibu Persit lainnya. (ars/*)

RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

HILANG

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

HILANG STNK R2 HONDA DR5922HJ NOKA/NOSIN: MHJIJF5139CK239073/ JF51E-3218051 AN. SALMIYAH HILANG DSKTR KOTA MATARAM

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Senin, 11 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 11 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Senin, 11 Desember 2017

Halaman 14

Jalan Sehat Gebyar Pajak Bappenda NTB Dipadati Peserta BADAN Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB telah menggelar jalan Gebyar Pajak untuk masyarakat NTB. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu (10/12). Kegiatan tersebut diikuti sekitar seribuan ribuan peserta yang hadir dan merupakan masyarakat NTB yang sudah membayarkan pajak kendaraannya. ‘’Mari kita semua menjadi pelopor taat membayar pajak. Karena ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah kita yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah,” kata Kepa-

la Bappenda NTB Ir. H. Iswandi, M.Si, di Mataram, Minggu (10/12).

Kegiatan ini dimulai pada pukul 06.00 Wita yang diawali dengan senam. Setelah itu dilanjutkan jalan sehat dengan rute dari kompleks Islamic Center hingga Sangkareang.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mencapai target pajak dari kendaraan bermotor. Sejauh ini realisasi target pemungutan pajak sudah 95 persen. Sisanya diharapkan dapat tercapai hingga pertengahan Desember ini.

Berdasarkan sejumlah kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pada Jumat malam juga telah dilakukan tasyakuran Pekan Panutan Pajak kendaraan bermotor UPTB Unit Pelayanan Pajak Daerah Kota Mataram Kegitan sosialisasi Gebyar Pajak ini sudah dilakukan sejak Maret lalu dengan menyisir semua kabupaten dan kota di NTB. Dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bisa semakin meningkat. Iswandi mengatakan bahwa dari 1,3 juta wajib pajak kendaraan bermotor, baru 52

persen yang sudah melaksanakan kewajibannya. ‘’Masih ada 48 persen lagi warga NTB yang belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraannya,” ujarnya.

Dari lima jenis wajib pajak yang harus dibayarkan, pajak kendaraan bermotor merupakan yang paling potensial. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya itu. Padahal itu dapat menjadi pendapatan asli daerah yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan daerah.

‘’Pemprov NTB itu PAD nya lebih besar dari dana pusat. Ini yang perlu kita perhatikan karena kita punya potensi yang cukup besar.

Agar kita memiliki keleluasaan dalam membangun daerah kita,’’ ujarnya.

Hal ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram. Walikota Mataram TGH Ahyar Abduh mengatakan bahwa pajak kendaraan memang sangat potensial. Ia berharap masyarakat dapat memiliki kesadaran sendiri untuk membayarkan pajaknya. Sebab itu akan digunakan untuk membangun Kota

Mataram, sehingga menjadi kota yang lebih baik di masa mendatang.

“Saya berterima kasih atas nama pemerintah (atas pembayaran pajak). Karena salah satu tolok ukur bagaimana progresivitas peningkatan anggaran dan pendapatan belaja daerah adalah dari pajak,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak agar segera menuntaskan pembayarannya.

Sebab pajak yang dikeluarkan akan kembali digunakan untuk sebesarbesarnya kepentingan masyarakat pada umumnya. (lin/*)

(Suara NTB/ist)

Wali Kota Mataram, H,Ahyar Abduh bersama Kepala Bapenda NTB, H.Iswandi foto bersama dengan pejabat Kota Mataram pada malam tasyakuran Pekan Panutan Pajak di Kota Mataram

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kepala Bappenda NTB, H.Iswandi foto bersama dengan para camat se Kota Mataram pada malam tasyakuran Pekan Panutan Pajak Kota Mataram

Kepala Bappenda NTB, H.Iswandi menyerahkan penghargaan kepada para camat se Kota Mataram

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Wagub NTB, H.Muh,Amin, Kepala Bappenda NTB, H.Iswandi pada kegiatan jalan sehat Gebyar Pajak, Minggu kemarin

Wagub NTB, H.Muh.Amin didampingi Kepala Bappenda NTB, H.Iswandi melepas peserta Jalan Sehat Gebyar Pajak

Peserta penerima hadiah foto bersama dengan kepala Bappenda NTB, H.Iswandi

Menjamin Rasa Aman Konsumen dan Produsen

DKP Awasi Keamanan Pangan Segar di NTB PENGAWASAN terhadap pangan segar pada seluruh rantai pangan sangat penting untuk memastikan bahwa semua bahaya keamanan pangan yang relevan diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik pada setiap tahapan rantai pangan.

Pengawasan keamanan pangan se-

gar idealnya harus dilakukan terhadap semua komoditas pangan segar asal tumbuhan pada setiap rantai pangan yang perlu ditunjang dengan ketersediaan sumber daya pengawas keamanan pangan segar yang berkompeten.

Sehubungandenganadanyapeningkatan produksi dari tanaman sayuran dan

buah serta maraknya buah impor yang masuk. Disinyalir banyak menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya yang dapat menggangu kesehatan manusia. Dinas Ketahanan Pangan NTB telah melakukanpengawasanterhadapprodukpangan segar di Kabupaten/Kota Se- NTB. Tujuan pengawasan, untuk menda-

patkan gambaran umum tingkat keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat. Kemudian memberikan rasa aman kepada konsumen/ produsen serta untuk mengetahui permasalahan dan kendala spesifik dalam penanganan keamanan pangan.

Pelaksanaan pengawasan keaman-

an pangan segar dilaksanakan melalui pemantauan dan pengawasan pada pangan yang beredar di pasar tradisional di Kabupaten/Kota se-NTB dan pengambilan sampel buah sayur segar untuk langsung diuji dengan menggunakan Rapit Tes Kit. Pemantauan dan pengawasan dilakukan terhadap

cemaran kimia (residu pestisida, hormon, mikotoksin, logam berat), cemaran fisik (kotoran, debu, pasir, pecahan kaca, isi staples, rambut, dll) dan cemaran mikroba (Eschericia coli, Salmonella, Staphylococcus aerius) pada pangan segar yang beredar. (*)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 11 Desember 2017

Halaman 15

Hilo Pacu Kreativitas dan Percaya Diri Anak Melalui Lomba Mewarnai

(Suara NTB/ist)

BERSAMA PEMUDA – TGH. Hasanain Juaini mengepalkan tangan bersama para pemuda di sela kunjungannya ke sejumlah titik di Gunung Sari, beberapa waktu lalu.

Bergerak Sejak Subuh, Masuk Pasar, Turun ke Sawah Dari Hal. 1 Dari pemimpin satu ke pemimpin lainnya, pasar tradisional seolah tidak pernah bisa dibenahi. Padahal, di pasar tradisional ada begitu banyak masyarakat miskin yang menggantungkan mata pencahariannya.

Dalam berbagai kesempatan, TGH. Hasanain kerap menegaskan komitmennya untuk pembenahan terhadap pasar tradisional. Menurutnya, pasar tradisional kita seharusnya bisa ditata hingga pedagang, pembeli dan berbagai pihak di dalamnya merasakan kenyamanan serupa dengan yang dirasakan saat memasuki pusat-pusat perbelanjaan modern.

Jika kenyamanan dan keamanan di pasar tradisional bisa dibenahi, TGH. Hasanain meyakini bahwa hal ini akan mendatangkan perubahan bagi nasib para pedagang dan berbagai pelaku ekonomi lainnya di pasar tersebut. Dengan kata lain, pasar tradisional adalah unit utama yang harus disentuh jika pemimpin ingin melakukan perbaikan terhadap ekonomi masyarakat kecil.

Selesai dari pasar, TGH. Hasanain bergerak menghadiri pertemuan dengan Pemuda Belencong dan Dopang, Kecamatan Gunung Sari. Dari pertemuan ini, diketahui adanya keluhan para pemuda soal sulitnya fasilitas olahraga beru-

pa lapangan sepak bola di daerah mereka. Seperti yang dikeluhkan Ismail, salah satu pemuda yang hadir dalam acara itu.

TGH. Hasanain meyakinkan para pemuda bahwa salah satu program kedepan jika terpilih adalah ia ingin mewujudkan 1 desa 1 lapangan sepak bola. Acara dialog ini dilanjutkan dengan pemberian kostum klub bola beserta bolanya kepada beberapa klub bola pemuda Kecamatan Gunung Sari. TGH. Hasanain kemudian melanjutkan kegiatannya dengan salat magrib di Masjid Ranjok Dopang.

Aksi TGH. Hasanain yang secara dinamis melakukan pendekatan ke masyarakat akar rumput ini rupanya sudah mulai memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Di bursa kandidat Pilkada Lobar, TGH. Hasanain saat ini sudah mulai memperoleh catatan positif dalam sejumlah survei.

“Tuan Guru Hasanain terus menanjak elektabilitasnya. Ini buah dari kerja gerak cepat Tuan Guru Hasanain yang terus aktif turun ke masyarakat dari subuh, masuk pasar, turun ke sawah,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Lobar yang enggan disebutkan namanya. (*)

Tawarkan Peluang Investasi di KEK Mandalika Dari Hal. 1 Emir kemudian menanyakan tentang kelengkapan infrastruktur untuk mendukung pengembangan KEK Mandalika. Terkait dengan infrastruktur pendukung pariwisata NTB, khususnya pengembangan KEK Mandalika, Gubernur TGB menginformasikan kepada Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani bahwa saat ini KEK Mandalika disupport oleh bandara internasional, infrastruktur jalan dan master plan kawasan yang terpadu.

TGB juga menyampaikan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah dan Perda yang telah tersedia secara memadai untuk dapat menjamin kepastian hukum dan kemudahan dalam proses layanan berinvestasi di kawasan itu.

Pemerintahan Indonesia dan Pemda NTB, jelas Gubernur TGB juga menyediakan insentif dan terus meningkatkan kelengkapan infrastruktur pendukung sehingga menjadikan Mandalika sangat atraktif.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Emir Qatar juga sempat menanyakan tentang perkembangan pariwisata NTB, berapa jumlah wisatawan mancanegara dan apa diferensiasi yang dikembangkan NTB. Terhadap pertanyaan itu, Gubernur TGB menyampaikan bahwa NTB adalah provinsi pertama di Indonesia yang mengembangkan segmen muslim friendly tourism atau wisata halal sebagai satu bentuk diferensiasi Lombok Sumbawa. NTB juga merupakan daerah yang pertumbuhan pariwisatanya selalu tertinggi tiga besar di Indonesia.

Di akhir pertemuan, Emir Qatar mengingatkan perlunya visi jangka panjang untuk membangun NTB. Qatar, katanya, walaupun kecil namun bisa mewarnai kawasan regional maupun diplomasi dunia karena ditopang visi jangka panjang yang konsisten dilaksanakan. (nas/*)

Pertama di Indonesia, NTB Terbitkan Pergub Tentang Kewajiban Pemasangan CCTV Dari Hal. 1 ‘’Ini memang pertama kali di Indonesia, karena di tempat lain itu tak ada regulasinya. Pak Gubernur menerbitkan Pergub No. 39 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Pemasangan CCTV pada Bangunan Gedung dan Obyek Vital,’’ kata Kepala Satpol PP NTB, Drs. L. Dirjaharta, M. Si kepada Suara NTB, Sabtu (9/12) di Mataram.

Dijelaskan, penyediaan dan pemasangan CCTV ini tujuannya untukmeningkatkanpenyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sehingga gangguan trantibum dapat diminimalisir. Terlebih, NTB sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata, Pemda ingin memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. ‘’Untuk meminimalisir itulah perlu adanya CCTV. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada gangguan bisa kita secara cepat mendeteksi,’’ katanya.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini menjelaskan untuk tahap awal, penyediaan dan pemasangan CCTV ini harus dilakukan pada semua gedung milik pemerintah, gedung bertingkat milik swasta maupun masyarakat umum, rumah sakit, hotel dan perbankan. Dengan adanya CCTV, ketika ada gangguan kamtibmas maka bisa segera dipantau dan dideteksi. ‘’Ini kewajiban bagi pemilik atau pengelola wajib memasang CCTV. Kemudian CCTV diarahkan kepada area ruang publik dan memiliki alat perekam.

Ketika dibutuhkan tinggal kita copy rekamannya,’’ imbuhnya.

Dasar hukum pembentukan Pergub ini, kata Dirjaharta adalah UU No. 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerahdaerah tingkat I Bali, NTB dan NTT, UU No. 28 tentang bangunan dan gedung, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Keppres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

TindaklanjutdariPergubini, kata Dirjaharta akan dilakukan 2018 mendatang. Siapa saja pemilik atau pengelola gedung yang sudah menindaklanjuti Pergub tersebut. Khusus untuk bangunan atau gedung yang berada di jalan protokol di Kota Mataram ia yakin sudah dipasangkan CCTV. Dengan adanya Pergub ini, lanjut Dirjaharta, maka pemda kabupaten/kota harus menindaklanjutinya dengan membentukPerbupatauPerwal.Melihat perkembangan, Pergub ini nantinya kemungkinan akan ditingkatkan menjadi Perda. ‘’Sekarang kan gangguan kamtibmas di jalan protokol saja terjadi penjambretan. Kalau ada CCTV kan tahu kita pelakunya,’’ tandasnya. (nas/*)

SELAMA3bulanterakhir,Hilo melakukan roadshow ke taman kanak-kanak (TK) yang ada di Pulau Lombok. Roadshow ini dinamakan “Hilo Go to TK”yang dimeriahkan dengan lomba mewarnai.

Melalui lomba ini diharapkan bisa memacu atau meningkatkan kreativitas anak dan meningkatkan kepercayaan diri anak. ‘’Jadi ini adalah acara finalnya.

Dari semua pemenang-pemenang lomba di masing-masing TK yang kita selenggarakan, kita undang lagi untuk menghadiri final,’’ kata Marketing Promotion Executive Hilo, Vito Dwiki Jhalu, disela-sela acara, Minggu (10/12) Vito mengatakan acara yang di gelar di Mataram Mall ini di ikuti sekitar 300 peserta, dan baru dua tahun berjalan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kepercayaan diri anak. Selain itu juga untuk mengenalkan kepada anak dan orang tua tentang Hilo School.

Menurutnya, HiloSchooladalah produk untuk anak-anak dimulai dari usia TK sampai usia 12 tahun.

Baik untuk pertumbuhan tulang anak yang kuat. Selain itu Hilo School adalah susu tinggi kalsium dan rendah lemak, jadi baik untuk

tumbuh kembang anak. “sesuai tagline kita, tumbuh itu keatas tidak kesamping”, ujarnya.

Adapun para pemenang dari lomba mewanai final “Hilo Go To TK”, juara satu berhasil diraih oleh Nelys dari TK Tunas Daud. Juara dua di sabet oleh Utami Maharani Soleh dari TK Tunas Daud. Kemudian Juara tiga diraih oleh Nanta dari TK Tunas Daud.

Selain itu menurut penilaian juri jugaterpilihjuaraharapansatuyang diraiholehNiKadekAyuKeisyadari TK Andani. Harap dua diraih oleh BaiqZanetaOrlandaFBWijayadari

TKHamzanwadi.DanHarapantiga diraiholehNazilaKhaliadariTKIqra.

Hadiahnyajugamenarik,mulai dari goody bag, piala dan uang tunai. Selain itu juga pemenang akan diikutsertakan mengikuti lomba di pusat secara nasiona. Dan hadiahnya bisa jalan-jalan ke luar negeri.

Acara tahunan yang digelar Hilo ini bekerjasama dengan Suara NTB, Madu Nusantara, Tupperware dan IM3. Diharapkan lebih banyak lagi stakeholder yang bisa bekerjasama, mengingat pentingnya acara seperti dalam mencetak generasi emas. (r/*)

(Suara NTB/ist)

Marketing Promotion Executive Hilo, Vito Dwiki Jhalu beserta tim, foto bersama pemenang lomba.

Perkawinan Anak Tinggi Dari Hal. 1 Hal ini disampaikan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari, SH, dalam sosialisasi gerakan ini di Taman Budaya Mataram, Minggu (10/12). Dikatakannya, kegiatan seperti ini dilaksanakan sebab mengingat jumlah perkawinan secara nasional sudah melebihi 45 persen dari jumlah perkawinan seluruh in-

donesia, dan didominasi oleh pernikahan usia 18 tahun.

NTB juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki ide atau gagasan membuat kebijakan pemberhentian perkawinan anak, termasuk di desa-desanya juga memiliki peraturan perkawinan anak.

Untuk itu, Dian Kartika Sari mengapresiasi Provinsi NTB, yang telah melahirkan berbagai kebijakan, ke depan diharapkan

adik-adik SMP dan SMA yang ikut hadir dalam gerakan ini. ‘’Bisa secara langsung maupun tidak langsung memberi tahu kepada saudara, kerabat, tetangga dan teman sekolahnya supaya tidak melakukan perkawinan di usia dini.

Gerakan ini diharapkan membawa perubahan besar, adik- adik yang hadir bisa menjadi juru kampanye untuk stop perkawinan anak. (nas)

Kerugian Negara Rp 800 Juta Dari Hal. 1 Bantuan bibit kedelai senilai Rp 1,1 miliar tersebut diduga diterima warga berprofesi sebagai guru, montir bengkel, yang posisinya sebagai ketua kelompok tani. ‘’Sekarang tahapnya berkas sedang diselesaikan dan akan dikirim ke jaksa untuk

diteliti,’’ imbuh Bagus singkat.

Hasil pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Bima, terdapat 25 kelompok penerima bantuan. Pengelolaan calon penerima bantuan difasilitasi Kepala UPTD Tambora berinisial H. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) diduga dibuat

sedemikian rupa agar penerimanya orang dekat tersangka. Dana cair untuk kebutuhan bibit kedelai beragam, mulai Rp 27 juta per kelompok sampai Rp 54 juta.

Proyek pengadaan bibit kedelai itu anggarannya bersumber dari APBN yang disalurkan melalui program Kementerian Pertanian RIdengannilaiRp1,1miliar.(why)

Usaha Lokal ”Terjebak” di Kawasan Eksklusif Mandalika Dari Hal. 1 Akselerasi ITDC belum mampu diimbangi mereka yang kekuatan modalnya lebih kecil.

Salah satu pengusaha di kawasan Mandalika, Kuta, Muhammad Hakimin mengungkapkan, sulitnya mengurus izin usaha di tempat tersebut. Warga asli Lombok Tengah itu memiliki sejumlah aset tanah yang sampai kini belum bisa dibangun karena persoalan izin. ‘’Tanah saya ada 8 are bersanding dengan ITDC. Sertifkatnya belum jadi-jadi. Kita mau buat izin bagaimana? Ada juga kasusnya sama, tanah saya 6 are. Itu karena dulu saya urus. Sudah saya bangun,’’ ujarnya saat berbincang dengan Suara NTB, Sabtu (9/12) lalu.

Pemilik Kimen Surf Kuta itu mengaku, letak persoalannya karena memerlukan izin tambahan dari pihak ITDC. Selain syarat-syarat umum yang sudah ditentukan oleh aturan.

Sebabnya, ITDC mempunyai perencanaan penataan kawasan induk serta kawasan penyangga yang ditetapkan melalui zonasi-zonasi. Perdanya saat ini tengah digodok DPRD Loteng dan Pemkab Loteng.

DukungPenuhKEKMandalika Zonasi dimaksud menurut Kimin –sapaan akrabnya bakal mempersulit ruang gerak pengusaha di luar rekanan ITDC, usaha mikro kecil menengah serta masyarakat di sekitar kawasan. ‘’Masyarakat mau ditertibkan, mau mengikuti aturan. Pertanyaannya, adilkah cara pemerintah dan ITDC memperlakukan kita?

Saya harap mereka mau mendengarkan masyarakat,’’ ucapnya.

Dia tidak meragukan keseriusan masyarakat yang mendukung KEK Mandalika. Tetapi menurut dia tentu saja dengan catatan masyarakat juga diberi kesempatan yang sama dalam menikmati kue pembangunan pariwisata di tempat tersebut.

Selama ini katanya, belum ada pemberitahuan ataupun sosialisasi mengenaibatasanlahanKEKMandalika yang dikelola ITDC dengan lahan milik masyarakat. Belum lagi lahan masyarakat yang dibekali SHM ada beberapa yang berada di dalam kawasan KEK atau inclave. ‘’Karena di luar kawasan induk, ITDC juga punya lahan HPL di sekitarnya. Terpencarpencar dan itu berbatasan juga dengan lahan-lahan milik masyarakat,’’ terangnya.

Lahan yang berbatasan dengan milik masyarakat itu, sambung Kimin, rentan akan tak terurus sebab lambannya perizinan. Jika pun izinnya turun maka usaha yang akan dijalankan tidak maksimal. ‘’IMB -nya berbatas waktu. Paling lama 20 tahun,’’ bebernya. Dia mencontohkan, lahan milik pribadi yang berbatasan dengan Desa Prabu seluas 2,8 hektare. Sebab ber-

dampingan dengan lahan ITDC seluas 12 are, izin IMB nya berbatas waktu. Investor yang berusaha didatangkansusahpayahpunkabur.

Dia sekali lagi menyatakan dukungannya dengan konsep pengembangan KEK Mandalika.

Tetapi menurutnya pemerintah daerahsertaITDCjugatidakmenutup mata dengan pengembangan pariwisata di luar kawasan. ‘’Jangan cuma mendukung yang besar-besar ini saja. Tetapi buatkan solusi agar bagaimana ini bisa berkeadilan,’’ katanya.

Lahanmilikpribadiinclaveyang berada dalam kawasan KEK Mandalika salah satunya berjejer di tepi Jalan Pariwisata Kuta, Pujut, Lombok Tengah. Lokasinya strategis sebabmenghadaplangsungpantai.

Diareaitumerupakankawasaninti 1 yang sesuai master plan minimal dibangun hotel bintang tiga.

Salah satunya, Cafe In yang digarap Supriadi. Usahanya rumah makan dengan suguhan tambahan semacam bar. Cafenya didesain dengan atap rumbia dan arsitektur bambu. Pintu depannya langsung menghadap laut. ‘’Justru ini yang disukai wisatawan asing. Saya ingat juga kata Presiden (Joko Widodo) waktu datang kemarin, agar di sini dibangunnya mengedepankan budaya lokal,’’ tuturnya.

Kafenyaseluashampir10meter persegiitu belum beroperasi sebab diabarupindahanOktoberlalu.Dia menyewa lahan milik pamannya untuk membuka usaha itu. Di belakangnya ada beberapa kamar bungalow sederhana.

Dia memilih untuk terus menjalankan usahanya dulu.

Sambil menanti saran pemerintah mengenai pola pengembangan selanjutnya.

“Saya sih ikut pemerintah saja. tapi kalau digusur kan tidak karena ini tanah milik pribadi. Setau saya ini bukan punya ITDC. Di deretan ini rata-rata punya pribadi,’’ jelasnya. Sembari menjalankan usaha rumah makan itu, dia menimbang-nimbang mengenai rencana pengembangan kawasan KEK Mandalika sesuai master plan.

Lulusan FH Unram itu mengaku mengetahui soal standar kawasan KEK, yakni mengenai usaha penginapan yang mensyaratkan standar bintang tiga. ‘’Itu kan modalnya besar. Harus ada investornya,’’ sebutnya. Dia menyarankan, bila standarisasi itu berlaku,makapemerintahataupun ITDCselakuoperatorKEKMandalika memberikan solusi.

Salah satunya, kata dia, yakni menghubungkan dengan investor.

Pengelolaannyanantidibagiselaiknya perusahaan. ‘’Kepemilikan sahamnya diatur dengan persentase modalnya. Kita sediakan tanahnya, investornyayangbangunannya,’’ucap dia yang menekuni hukum bisnis di bangkukuliahnyaitu.

Solusi lainnya bisa dengan pihak operator KEK Mandalika membebaskan lahan itu dengan konsep jual beli. ‘’Itu pun kalau pa-

mannya saya mau menjual dan harganya cocok,’’ pungkasnya.

Masuk Zona Inti Bagaimana sebenarnya zonasi lahan di KEK Mandalika?

Sejauh ini warga belum menerima penjelasan detail.

Pihak ITDC baru menjelaskan rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sekitar KEK Mandalika yang disampaikan dalam acara konsultasi stakeholders, advokasi perencanaan tata ruang berkeadilan pada 27 November 2017 lalu. Isinya, pihak ITDC menjelaskan tentang zonasi yang terdiri dari kawasan inti 1 yaitu radius garis pantai Mandalika. Kawasan inti 2 terdiri dari Prabu, Kuta, Sukadana, Mertak, merupakan kawasan yang mendesak untuk diatur dan dikendalikan, serta disusun rencana detail tata ruangnya.

Dengan kriteria, memiliki akses ke jalan utama, memiliki guna lahan terbangun yang tinggi, memiliki perubahan fungsi lahan yang tinggi dan dekat langsung dengan atraksi utama KEK Mandalika. Ketiga adalahkawasanpenyangga, merupakan kawasan yang memberikan pengaruh secara spasial terhadap pengembangan KEK Mandalika.

Dengan kriteria, dukungan infrastruktur wilayah seperti bandara, jalan nasional, terminal, sumber air baku,TPA,energi.Kemudiankeberlanjutan sistem alam atau konservasi, serta menunjang business process kawasan melalui penyediaan rantai pasok, seperti logistik, objek wisata dan jasa-jasa.

Tidak Dipersulit Kades Kuta, Lalu Badaruddin berusaha meluruskan, bahwa selama ini belum ada warga atau pengusaha lokal yang punya lahan di dalam kawasan dipersulit tentang pengurusan izin. ‘’Cuma yang ada, ingin urus izin yang menempati tanahITDCyangtempatusahanya numpang di tanah ITDC,” jelasnya.

Di lain pihak, ada warga yang punya lahan di dalam kawasan KEK Mandalika namun belum bersertifikat. “Bagaimana bisa dapat izin? Karena syarat untuk mendapatkan izin usaha harus sertifikat hak milik,” tandasnya.

Sejumlah warga yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah merasadipersulitolehDinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Loteng, untuk memperoleh izin usaha. Meski sudah dapat rekomendasi tata ruang dari BKPRD dan rekomendasi konstruksi dari Dinas PUPR Loteng, terindikasi masih dipersulit.

Kondisi tersebut kemudian memaksa masyarakat menggunakan biro jasa untuk mendapatkan izin usaha dari PTSP Kabupaten Loteng. Melalui biro jasa inilah, puluhan masyarakat yang memiliki SHM dalam KEK Mandalika, akhirnya bisa memperoleh izin usahanya. (why/ars/ndi)

Izin di KEK Mandalika Tidak Sulit ADMINISTRATOR Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Ir. H. Winarto, menegaskan, mengurus izin investasi di Kawasan Mandalika tidak ada yang sulit. Apalagi sampai ada yang dipersulit. Sepanjang rencana investasi yang akan dilakukan, sesuai dengan master plan pembangunan di dalam kawasan yang telah ditentukan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan.

Penegasan tersebut disampaikan Winarto, menanggapi kabar adanya beberapa investor lokal yang terkesan dipersulit proses izinnya oleh pihak (Suara NTB/kir) pengelola Kawasan Mandalika.

H. Winarto Justru mengurus izin investasi di Kawasan Mandalika sangat mudah dan cepat. Hanya dalam hitungan tiga jam saja, izin investasi sudah bisa diperoleh.

Diakuinya, memang ada beberapa investor lokal yang mengajukan izin investasi di dalam Kawasan Mandalika. Namun belum bisa diberikan izin sampai sekarang, karena rencana investasinya belum sesuai dengan perencanaan kawasan. Sehingga pihaknya meminta merevisi kembali rencana investasinya, disesuaikan dengan master plan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. ‘’Kalau rencana investasinya sesuai dengan master plan kawasan, hanya dalam hitungan beberapa jam saja, izin investasi sudah bisa diberikan. Bahkan bila perlu, investor bisa langsung membangun di dalam kawasan,’’ ujarnya.

Winarto menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 tahun 2014, Kawasan Mandalika sudah ditetapkan sebagai KEK. Sehingga pengelolaan kawasan tersebut tidak sembarang.

Ada pedoman bagi setiap proses pembangunan di dalam kawasan tersebut. Dengan begitu, pembangunan dalam kawasan benar-benar terarah.

Justru kalau tidak diatur, penataan dan pengembangan Kawasan Mandalika menjadi tidak fokus dan terarah. ‘’Meskipun kita sendiri yang punya lahan di kawasan Mandalika. Tidak bisa kita membangun semaunya. Tetap harus mengacu pada master plan yang ada,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Loteng ini.

Sehingga sangat disarankan bagi calon investor yang mau membangun di kawasan Mandalika, untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Baik itu dengan Administrator KEK maupun ITDC selaku pengelola kawasan.

“Kita mengatur seperti itu supaya tidak ada yang dirugikan.

Dan, semua fasilitas di kawasan Mandalika terkoneksi dengan baik,’’ tandas Winarto.

Siapkan Fasilitas Permodalan Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ITDC telah menyiapkan berbagai program pendukung. Mulai dari pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung kawasan seperti pedagang asongan dan sopir. Selain itu, juga penyiapan fasilitas permodalan yang bisa diakses oleh para investor lokal yang mungkin butuh suntikan dana untuk pengembangan investasi yang sudah ada di dalam kawasan.

Fasilitas permodalan yang disiapkan bukan hanya dari ITDC sendiri. Juga ada fasilitas permodalan dari bank-bank pemerintah. ‘’Beberapa bank pemerintah sudah menyatakan kesanggupannya untuk mendukung pengembangan Kawasan Mandalika. Dengan menyiapkan fasilitas permodalan, bagi investor lokal di kawasan yang ingin mengembangkan investasinya,’’ ungkap General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB, Sabtu (9/12).

Dari beberapa program pendukung yang siapkan, baru program pembinan SDM di dalam kawasan yang sudah berjalan.

Sementara untuk program permodalan, sampai sejauh ini belum ada yang mengajukan. Namun demikian, pihaknya tetap mendorong para investor lokal bisa mengembangkan usahanya.

Jika kemudian ada yang terkendala permodalan, banyak skema bisnis yang sudah disiapkan oleh ITDC. Untuk dimanfaatnya oleh para investor lokal. ‘’Dengan berkembangannya kawasan Mandalika, investor lokal maupun pelaku usaha yang sudah ada didalam kawasan juga dituntut untuk ikut mengembangkan diri. Jangan sampai kalah bersaing,” imbuhnya.

Karena ITDC mengembangkan KEK Mandalika tentu tidak ingin sampai mematikan investasi yang sudah ada. Justru investasi yang sudah masuk harus bisa ikut berkembang. Seiring dengan berkembangnya kawasan Mandalika. Dan, investor lokal diharapkan lebih agresif lagi, menangkap peluang yang ada.

“Jadi begitu banyak kemudahan yang diberikan di dalam Kawasan Mandalika. Mulai dari proses perizinan yang mudah dan cepat. Sampai soal pembinaan dan dukungan pengembangan usaha. Itu semua dilakukan untuk menjamin semua elemen yang ada di kawasan Mandalika bisa berkembang bersama,” pungkas Bratasuta.

Harus ada Prakondisi Dengan adanya warga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tapi kesulitan untuk berinvestasi di KEK Mandalika, karena harus menyesuaikan master plan, dinilai tidak tepat.

Master plan seharusnya menyesuaikan konteks lokal.

“Itu sama dengan memaksa orang melepaskan tanah mereka kalau mereka tidak berusaha. Kalau harus mengikuti standar master plan, artinya hanya ‘pemain’ (pengusaha) besar yang bisa bermain dengan master plan yang ada ‘di atas meja’,” ujar akademisi dari Fakultas Hukum Unram yang juga pernah meneliti kawasan Mandalika, Dr. Widodo Dwi Putro, SH., M.Hum., dikonfirmasi Sabtu (9/12).

Menurutnya, master plan tidak boleh melanggar konstitusi.

Dalam konstitusi, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan setiap orang berhak untuk berusaha. ‘’Artinya master plan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, hak untuk hidup yang layak adalah hak yang dijamin oleh konstitusi,’’ kata Widodo.

ITDC menggunakan PP 52 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai payung hukum agar lahan inclave mengikuti master plan KEK Mandalika. Widodo menilai, ketika menjadi kawasan khusus, aturan itu menjadi lex specialis atau aturan khusus. Namun perlu diingat di atas PP 52 tahun 2014 itu, ada Konstitusi yang lebih tinggi. Salah satunya pada Undang-undang Dasar (UUD) NKRI tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang bunyinya, tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga pasal 33 UUD tahun 1945.

“Memang itu konsekuensi ketika ditetapkan sebagai KEK perlakuannya memang secara khusus. Tetapi harus direfleksikan, harus dikritisi, tidak semuanya harus diamini. Coba dikritisi siapa yang menjadi pemain utama, siapa yang menikmati,” kata Widodo.

Ia juga menyoroti ketika keluarnya PP 52 tahun 2014, harus ada prakondisi agar masyarakat tidak menjadi penonton. Prakondisi itu menyiapkan sumber daya atau hal pendukung lainnya.

Namun, KEK Mandalika disarankannya harus mencari solusi ketika konsep awal KEK itu merupakan proyek mercusuar yang pemainnya hanya orang-orang tertentu yang dianggap bisa mengikuti master plan. Pengembangan KEK Mandalika hanya untuk pengembangan pariwisata raksasa. Hanya pemodal tertentu yang memang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Namun pertumbuhan ekonomi yang kuenya hanya dinikmati oleh segelintir orang,” ujar Widodo.

Widodo menjelaskan, seharusnya master plan bersifat partisipatif, tapi selama ini selalu bersifat top down atau dari atas ke bawah. Terpenting memberi ruang untuk pariwisata kerakyatan.

Salah satu contoh pariwsata kerakyatan adalah Gili Trawangan.

Hal yang paling penting, bagaimana cara agar masyarakat lokal tidak menjadi penonton atau hanya sebagai pekerja di atas tanahnya.

Ia menekankan, seharusnya prioritas diperuntukkan bagi warga lokal. Ketika warga lokal tidak bisa melaksanakannya, investor dapat berinvestasi dengan menggunakan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan yang dimiliki oleh warga. “Tapi kan skenarionya tidak seperti itu,” sorotnya. (kir/ron)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 11 Desember 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bukan Gorengan Biasa

Pertahankan Kualitas, Rahasia Eksis Risol 88 Mataram (Suara NTB) Ketatnya persaingan usaha menuntut kreativitas para pelaku usaha dalam menciptakan ragam usaha yang diminati masyarakat. Apalagi usaha kuliner di Mataram bisa dibilang tidak terhitung jumlahnya. Mulai dari kuliner yang menawarkan makanan pokok hingga jajanan. Banyak usaha kuliner yang gulung tikar, tetapi tidak sedikit pula yang muncul dan mencoba peruntungan di bidang ini.

Namun, menggeluti bidang apapun, hanya mereka yang kreatif yang bisa bertahan bahkan bersaing merebut pasar. Salah satunya yang mencoba peruntungan di bidang kuliner adalah Irwan Junaidi, warga Karang Jangkong, Cakranegara. Di tangan kreatif pria berusia 40

tahun ini, lahir usaha kuliner jajanan yang dinamai Risol 88. ‘’88 ini adalah tahun kelahiran istri saya,’’ akunya. Irwan merupakan satu dari sekian pelaku usaha kuliner jajanan yang cukup siap merebut pasar.

Irwan mengatakan, bahwa Risol 88 ini bukan gorengan biasa. Banyak keunggulan Risol 88 dibandingkan dengan gorengan lainnya. Risol 88 berasal dari bahan baku segar dan digoreng langsung ketika pembeli datang. Sehingga, sampai ke tangan konsumen, Risol 88 masih panas.

Meskipun hanya menjual gorengan, namun sebelum membuka usahanya, Irwan terlebih dahulu melakukan survei pasar. ‘’Awal berjualan saya menggunakan kendaraan roda

tiga di pinggir jalan,’’ kenangnya. Irwan menghitung terlebih dahulu berapa jumlah kendaraan yang lalu lalang di Jalan Bung Hatta, tempat ia berjualan. Survei ini dilakukan di dua tempat. ‘’Yang satunya di Jalan Majapahit,’’ cetusnya.

Akhirnya bapak satu anak ini memilih berjualan di Jalan Bung Hatta, depan Komplek Perumahan Akasia menggunakan kendaraan roda tiga. Ia bersyukur usaha yang digelutinya sejak tahun 2015 ini, dapat diterima masyarakat. Sering kali jalan menjadi macet karena banyaknya masyarakat yang membeli gorengan miliknya. ‘’Akhirnya sejak delapan bulan yang lalu, saya memutuskan menyewa ruko sebagai tempat berjualan,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (10/12).

Irwan memilih ruko yang berlokasi tidak jauh dari lokasi awal ia berjualan, sama-sama berada di Jalan Bung Hatta. Harga

sewa ruko yang cukup mahal, tidak membuat ia keder. ‘’Ruko ini sewanya Rp 25 juta setahun, dan harus diambil langsung dua tahun,’’ akunya. Setelah pindah ke ruko, Irwan mengangkat tiga orang pekerja. Dalam sehari, Risol 88 mampu memproduksi enam varian gorengan sekitar 1.000 buah per hari. ‘’Pembeli juga bisa makan di tempat, kami sediakan tempat makannya,’’ demikian Irwan.

Pengawasan kualitas yang ketat dan selalu mendengar masukkan dari konsumen, membuat usaha Risol 88 tetap eksis. Tidak hanya menjual dalam bentuk gorengan, Risol 88 juga menjual produknya dalam bentuk yang masih mentah. ‘’Jadi kita juga jual frozen,’’ cetusnya.

Risol 88, kata dia, banyak mendapat pesanan dalam bentuk frozen yang dikirim hingga ke luar daerah. ‘’Ada yang dikirim ke Jakarta, ada juga yang ke Bima,’’ imbuhnya.

Sejak pertama membuka usaha, hingga saat ini, Irwan tidak pernah menaikkan harga produknya. Dimana siomay goreng dibanderol dengan harga Rp 2.500 per buah, pastel, lumpia dan risol masing-masing 3.500 per biji. ‘’Kalau beli tiga, kita kasi harga 10 ribu,’’ katanya. Awal berjualan, Risol 88 hanya menjual tiga jenis gorengan, yakni risol, pastel dan lumpia. ‘’Sekarang kita ada tambahan varian, itu risol mercon, risol mozarella dan mayo,’’ sebutnya.

Ayah dari Muhammad Rifki ini mengaku, selama ini promosi yang ia lakukan untuk memperkenalkan usahanya kepada masyarakat adalah promosi dari mulut ke mulut. ‘’Kita juga gunakan media sosial seperti facebook dan juga instagram,’’ cetusnya. Ternyata promosi yang dilakukan cukup mengena dan terbukti, produk Risol 88 sudah masuk dalam daftar kuliner yang bisa dipesan mela-

(Suara NTB/fit)

RISOL 88 - Irwan (kanan), pemilik usaha Risol 88 di Jalan Bung Hatta, Majeluk Mataram bersama salah seorang pekerjanya sedang melayani pembeli. lui aplikasi ojek online.

Pemilik usaha Risol 88 ini mengaku, usahanya mulai banyak ditiru orang. Bahkan banyak yang ikut-ikutan menggunakan nama Risol 88. Namun demikian, ia tidak pernah khawatir terhadap hal itu. Irwan sadar, masyarakat sekarang sangat selektif menggunakan uangnya untuk berbelanja. Sehingga, ia sangat konsisten mempertahankan ukuran maupun rasa. Quality control inilah

yang membuat usaha Irwan berkembang seperti saat ini.

Risol 88, buka setiap hari, pukul 11.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita. Risol 88 juga bisa dipesan lewat telpon maupun SMS. Bahkan, untuk pemesanan di radius sekitar lokasi Risol 88, Irwan bersedia mengantarkan langsung ke rumah pemesan. Apakah ada biaya tambahan kalau diantar ke rumah. ‘’Tidak, itu bagian dari pelayanan,’’ tutupnya. (fit)