Edisi Senin 11 Nopember 2019 | Suara NTB

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 202 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 11 NOVEMBER 2019

Sumbawa, ’’Zero Waste’’

dan Tantangan Kesadaran

UNTUK mewujudkan Sumbawa menjadi kabupaten contoh zero waste, Pemda setempat meminta sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi lebih diperkuat. Karena mesin terbaik untuk menyelesaikan persoalan sampah adalah kesadaran masyarakat. Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota harus mulai serius berpikir berinvestasi untuk membangun kesadaran tersebut.

Ajakan mengenai pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’Kabupaten Sumbawa Menuju Zero Waste’’ yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (7/11).

Selain Wabup Sumbawa, diskusi juga dihadiri Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB, Syawaludin, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si, Bersambung ke hal 8

Hj. Hartina

H.Agus Talino

H. Mahmud Abdullah

H. Junaidi

(Suara NTB/ars)

Program NTB Zero Waste mulai mendapatkan atensi di kabupaten/kota. Bahkan, salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa bertekad menjadi kabupaten contoh zero waste di NTB.

Butuh Sinkronisasi Program dan Sosialisasi Berbasis Komunitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, Bappeda NTB, H. Agus Hidayatullah, Kamis (7/ 11). Bentuk intervensi itu, salah satunya adalah pengalokasian anggaran khusus untuk menunjang program zero waste.

Diterangkan Agus bahwa untuk tahun 2019 Bappeda NTB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp198 miliar yang langsung diberikan kepada masing-masing OPD yang memiliki program khusus terkait zero waste. Untuk tahun 2020 jumlah anggaran tersebut diakui akan menurun menjadi Rp54,8 miliar.

Besaran anggaran sendiri

telah disesuaikan dangan asas pengangggaran yang diatur oleh pemerintah pusat. Di mana bentuk intervensi dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota adalah pada penyediaan anggaran. ‘’Kalau misalnya ada program unggulan kabupaten/kota yang memerlukan intervensi dari Pemerintah Provinsi, ya kita masukan dalam agenda.

Tahun ini sudah selesai pengganggaran dan yang kita serahkan adalah Rp54,8 miliar,’’ ujar Agus.

Bersambung ke hal 11

I. N. Gusia Rachman Ansori

Siapkan Fasilitas Pendukung hingga Belajar ke Swedia DESTINASI wisata di Pulau Sumbawa tengah naik daun. Sejumlah destinasi mulai dilirik oleh wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Tantangan pemerintah mengurangi sampah plastik terutama di objek wisata. Larangan buang sampah telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa, M. Sofyan Yahya mengungkapkan, saat ini sedang bergulirnya pariwisata Sumbawa. Hampir setiap kecamatan melaksanakan festival. Festival ini rangkaian Festival Moyo yang menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat mendukung pariwisata.

Populernya pariwisata di Sumbawa perlu diantisipasi kembali mengenai masalah sampah. Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa mengeluarkan edaran ke pengunjung harus memperhatikan kebersihan atau tidak membuang sampah sembarangan. ‘’Begitu semua wisatawan datang ke Sumbawa yang pertama diperhatikan adalah sampah,’’ ucapnya.

Jika diperhatikan, sampah plastik bukan saja persoalan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Bahkan, ini masalah besar di seluruh dunia. Mencermati proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu selama 100 tahun. Artinya, ini harus jadi perhatian serius bersama baik itu masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.

Yang telah dilakukan Dinas Pariwisata sambungnya, dengan menyiapkan bak sampah di objek wisata. Di samping itu, harus ada tempat pembuangan sampah yang representatif. Oleh karena itu, ke depan pengurangan sampah plastik dapat terwujud.

Pejabat Fungsional Bidang Perencanaan pada Dinas Pariwisata NTB, I. N. Gusia menyampaikan, dua hal yang dijual dalam dunia pariwisata. Pertama, keamanan. Kedua, kebersihan fisik. Jika indikator bersih tidak didapatkan pada setiap objek wisata akan menjadi masalah besar bagi wisatawan. Sebab, pemerintah dan siapapun yang terlibat di dunia pariwisata tidak ingin wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara hanya datang sekali saja.

Yang dihadapi saat ini adalah sampah plastik di dalam air. Salah satu contoh kasus di Pantai Senggigi. Sampah ini disinyalir berasal dari Pondok Perasi yang dibawa oleh arus air laut. Jika mengikuti arus

laut ke arah utara dan hanyut di musim hujan akan menuju ke tiga gili di Lombok Utara. Wisatawan yang menikmati wisata bahari pasti terganggu.

Untuk menangani sampah, diakui memang rumit.

Tidak bisa hanya pemerintah saja memprogramkan penanganannya. Sebab, ini terkait dengan kesungguhan dan sikap masyarakat. Jika masyarakat tidak mendukung maka program pemerintah agak berat.

Permasalahan demikian, kata dia, Dinas Pariwisata NTB berkoordinasi dengan mitra kerja yang berada di kabupaten/kota. Secara intensif persoalan kebersihan di objek wisata dibahas bersama. Di satu sisi, perlu juga diberdayakan atau pelibatan masyarakat di lingkar destinasi. Saat ini, ada kelompok sadar wisata. ‘’Mereka (Pokdarwis) saja tidak bergerak kalau tidak didukung oleh masyarakat,’’ terangnya.

Pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk tidak mendatangkan produk apapun berbahan plastik. Strategi ini telah diterapkan oleh Pemerintah Bali.

Di setiap gerai atau toko tidak menyediakan plastik.

Pola pikir dari sistem mengolah dan mendaur ulang setidaknya perlu dikurangi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos. M.Se menyampaikan, kapasitas Dinas Kominfotik sifatnya mendukung atau memprovokasi tugas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dengan pola kerjasama dengan media.

Sebagai daerah yang telah ditetapkan sebagai smart city oleh pemerintah pusat, pihaknya mengirim staf belajar ke Swedia untuk mengikuti pelatihan manajemen sampah yang programnya dicanangkan oleh PBB. Manajemen sampah dinilai sangat penting.

Bersambung ke hal 8 Wirawan

L. M. Novian Althurrizal

Evi Supiati

H. Agus Hidayatullah

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dari Komunitas Sabisa dan Saber 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sampah Menuju Sumbawa ’’Zero Waste’’ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 PENANGANAN sampah menjadi Pekerjan Rumah (PR) paling berat yang harus dilakukan setiap waktu.

Dikatakan, DLH Sumbawa khususnya UPT Persampahan tidak ada hari liburnya. ‘’Ketika libur setiap pekan dan hari raya, pasukan kuning tetap bekerja menyelesaikan semua persoalan-persoalan sampah di lingkungan kita,’’ ujar Kasi Kajian Lingkungan Bidang Penataan DLH Sumbawa, Aryan Perdana Putra.

Ia menjelaskan bahwa Pemda Sumbawa, saat ini sedang fokus terhadap dua aspek tata kelola sampah. Pertama adalah pengurangan sampah. Dan kedua adalah penanganan sampah.

Sumbawa merupakan kabupaten dengan wilayah

Varian Bintoro

terluas di NTB. Di sisi yang lain, masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya kendaraan untuk mengangkut sampah.

Aryan menyebutkan, Pemda Sumbawa sudah mengoperasikan dua TPA. Yakni TPA Raberas di Kecamatan Moyo Utara dan TPA Lekong di Kecamatan Alas Barat. Keberadaan TPA Raberas untuk mencover wilayah barat Kabupaten Sumbawa mulai dari Ree, Utan, Buer, Alas dan Alas Barat. Meskipun sampai hari ini TPA tersebut merupakan TPA pendamping dengan luas 6 hektare. Sedangkan TPA Raberas luasnya hampir 7 hektare.

Pemda Sumbawa, kata Aryan berencana mengem-

Syawaludin

bangkan empat TPA. Di wilayah timur, selatan, barat dan utara masing-masing satu TPA. Khusus untuk TPA di wilayah Sumbawa bagian selatan, pihaknya akan mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai TPA. Pemprov membuka peluang untuk menggunakan kawasan hutan sebagai TPA. ‘’Mungkin itu akan kita tempuh di wilayah selatan,’’ katanya.

Ia menyebut, DLH memiliki 12 unit armada kendaraan pengangkut sampah. Untuk mengakomodir pengangkutan sampah di wilayah Kota Sumbawa Besar, ditambah enam unit armada khusus mencakup wilayah kecamatan khususnya pasar.

Bersambung ke hal 8

Aryan Perdana Putra

(Suara NTB/ars)

M. Sofyan Yahya

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

UNTUK menyukseskan program NTB Zero Waste yang diusung Pemprov NTB saat ini, sinkronisasi disebut menjadi kunci utamanya. Hal tersebut menyangkut efektivitas dan intervensi yang dapat dilakuan pada program-program di masing-masing OPD, baik lingkup Pemerintah Provinsi maupun pemda kabupaten/kota. ‘’Kalau di provinsi kita sudah kumpulkan semua program-program ini di tahun 2019 yang terkait dengan zero waste,’’ ujar Kepala Bidang Perencanaan

SUARA NTB Senin, 11 November 2019

SUARA MATARAM (Suara NTB/cem)

MANGKRAK - Bangunan proyek Bale Budaya di kompleks RTH Pagutan kembali mangkrak.

Pemkot Mataram tak mengalokasikan anggaran di APBD 2020.

Anggaran diprioritaskan untuk pembangunan kantor Walikota yang diprediksi membutuhkan anggaran Rp137 miliar.

Lanjutkan Tiga Proyek

Pemkot Tak Miliki Anggaran Mataram (Suara NTB) Proyek pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) serta proyek Bale Budaya milik Dinas Pariwisata Kota Mataram, dipastikan mangkrak.

Pemkot Mataram tak memiliki anggaran untuk melanjutkan proyek tersebut.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura tak memberikan komentar tak teralokasinya anggaran untuk melanjutkan pembangunan tiga kantor tersebut di tahun 2020 mendatang. Porsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dalam kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) memprioritaskan pembangunan kantor Walikota di Jalan Gadjah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela.

“Kalau itu larinya ke kebijakan Pak Wali,” timpal Mahmuddin dikonfirmasi pekan kemarin.

Gedung BKSDM dan Dispora mulai dibangun tahun 2017 lalu.

Kala itu, gedung Dispora dialokasikan anggaran Rp1,4 miliar.

Proyek dimenangkan oleh CV. Artha Kecening dengan nilai kontrak Rp 1,1 miliar lebih. Sementara, gedung BKPSDM dialokasikan anggaran Rp2,5 miliar.

Proyek gedung dikerjakan oleh Griba Jaya dengan nilai kontrak Rp2,04 miliar. Dari anggaran tersebut hanya menyelesaikan

struktur bangunan saja.

Di tahun 2018, proyek ini tidak dilanjutkan. Dan, baru berlanjut di tahun 2019 ini setelah kembali dialokasikan anggaran masing – masing Rp1,5 miliar. Tahun ini, gedung Dispora dikerjakan oleh CV. Tiga Serangkai dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar. Sedangkan, CV. Karya Ikhtiar mengerjakan lanjutan gedung BKPSDM dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar lebih. Pengerjaannya pun juga hanya menyelesaikan bagian konstruksi saja.

Berbeda halnya dengan Bale Budaya yang berada di kompleks ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan. Proyek ini mulai dibangun tahun 2016 lalu dengan anggaran Rp2 miliar. Tender dimenangkan oleh CV. Utama dengan nilai kontrak kala itu Rp1,7 miliar lebih. Di tahun 2017 kembali dianggarakan sekitar Rp1,5 miliar untuk pengerjaan lanjutan. Proyek bale budaya ini mangkrak di tahun 2018 sampai saat ini. Sebab, pengerjaan tidak boleh bersumber dari DAK tiga kali berturut – turut. Pemkot Mataram mengalokasikan angga-

ran Rp1,3 miliar untuk penembokan di kompleks RTH Pagutan. Perencanaan awal bale budaya membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar.

Dari sisi perencanaan fisik bangunan, lanjut Mahmuddin, tidak ada masalah. Hanya strategi pengaturan keuangan saja. Dan, ini pun tergantung dari kebijakan kepala daerah. Diakui, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) memang mengingatkan agar pelaksanaan proyek fisik harus tuntas satu kali penganggaran. “Memang itu yang disarankan,” ucapnya.

Pembangunan bertahap untuk proyek fisik memiliki kelemahan. Di satu sisi, rekanan berbeda yang melanjutkan proyek tidak bertanggungjawab terhadap struktur awal. Kedua, ada kekhawatiran bila proyek tidak dilanjutkan kurun waktu lima tahun akan merusak struktur.

Oleh karena itu, pembangunan gedung kantor Walikota dilaksanakan sekaligus dengan pola pembayaran multiyear. (cem)

Halaman 2

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 11 NOVEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 202 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ini, Rincian 414 Formasi CPNS 2019 Pemprov NTB

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah mengumumkan seleksi penerimaan CPNS 2019 sejak Minggu (10/11) kemarin. Selanjutnya, sesuai rencana pembukaan pendaftaran akan dimulai 11 - 25 November 2019.

Pemprov juga sudah mengumumkan rincian 414 formasi CPNS 2019. Untuk tenaga pendidikan, didominasi jabatan guru SMK. Sedangkan untuk tenaga kesehatan didominasi jabatan dokter spesialis dan perawat.

Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra yang dikonfir-

masi Sabtu (9/11) memaparkan 414 formasi yang dibuka lowongannya pada rekrutmen CPNS Pemprov NTB tahun 2019. Untuk 234 formasi tenaga pendidikan, terdiri dari 57 jenis jabatan guru.

Antara lain ahli pertama guru administrasi perkantoran 2 formasi, ahli pertama guru

Agama Islam 5 formasi, ahli pertama guru agribisnis perikanan 6 formasi, ahli pertama guru agribisnis tanaman pangan dan hortikultura 8 formasi.

Selanjutnya, ahli pertama guru tanaman perkebunan 2 formasi, ahli pertama guru agribisnis ternak ruminansia 3 formasi, ahli pertama guru agribisnis

ternak unggas 5 formasi.

Kemudian, ahli pertama guru akomodasi perhotelan 2 formasi, ahli pertama guru animasi 1 formasi, ahli pertama guru Bahasa Arab 1 formasi, Ahli pertama guru bahasa Indonesia 6 formasi, ahli pertama guru bahasa Inggris 5 formasi.

Selain itu, ahli pertama guru Bahasa Jerman 1 formasi, Bersambung ke hal 11

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Dinas Kesehatan (Dikes) NTB memprediksi akan ban123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 yak peserta BPJS yang turun ke kelas II akibat adanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kenaikan iuran sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenai123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kan iuran BPJS Kesehatan juga berpengaruh terhadap 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bertambahnya beban keuangan Pemprov NTB, terutama 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 untuk membayar iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 (PBI) yang bersumber dari APBD mencapai Rp12 miliar.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Diprediksi Peserta BPJS Banyak Turun Kelas

(Suara NTB/yon)

BINGKISAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wagub, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyerahkan bingkisan kepada para veteran dalam momen peringatan Hari Pahlawan 2019, Minggu (10/11).

TO K O H Pahlawan Dimulai dari Diri KETUA Legiun Veteran NTB, H. Abdul Kadir, menerangkan bahwa makna peringatan Hari Pahlawan haruslah di mulai dari diri masingmasing. ‘’Kalau dari dirinya sendiri tidak tumbuh rasa ingin menjadi pahlawan bagi bangsanya, tidak mungkin orang jadi pahlawan,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (10/ 11) seusai upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Gubernur NTB. Dicontohkan Abdul Kadir bahwa setiap orang saat ini berkesempatan menjadi pahlawan dengan mensejahterakan kehidupan di lingkungan tempat tinggal.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Dalam momen peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019 Wakil Gubernur NTB (Wagub), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengharapkan munculnya semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa, termasuk di NTB, untuk menjadi pahlawan masa kini. Hal itu dapat diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Re-

publik Indonesia (NKRI).

Menurut Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut hal itu dapat dilakuan dengan berbagai cara. Seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum. ‘’Tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan perbuatan anarkis dan lain sebagainya juga,’’ ujarnya ketika menjadi inspektur upacara

pada peringatan Hari Pahlawan, Minggu (10/11).

Selain itu, saat membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial RI, Wagub juga mengajak agar semangat yang ditunjukkan oleh pahlawan dan pejuang kemerdekaan hendaknya perlu terus ditumbuh-kembangkan. ‘’Dengan begitu jasa, pengorbanan para pahlawan bisa kita hargai,’’ ujar Umi Rohmi.

Bersambung ke hal 11

Pokdarwis Alam Asri Jelenga H.Abdul Kadir (Suara NTB/dok)

Temukan Anak Positif Narkoba

(Suara NTB/dok)

Jiwa Pahlawan Perlu Dipupuk dari Bangku Sekolah

BADAN Narkotika Nasional (BNNP) NTB menyisir sejumlah warung internet (warnet) yang buka 24 jam di Mataram. Mengejutkan, karena dalam operasi itu, tim menemukan 14 remaja dan diantaranya anak usia sekolah positif narkoba setelah dilakukan tes urine.

Operasi dipimpin langsung Kepala BNN NTB, Brigjen Pol Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra SH, M.Si, Sabtu (9/11) dini hari.

Belasan anak tersebut ditemukan di sejumlah warnet game online atau permainan dalam jairngan (daring).

Bersambung Gde Sugianyar Dwi Putra ke hal 11

Berawal dari Konservasi Menjadi Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat NAMA Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alam Asri Jelenga mungkin belum populer di telinga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Tapi Pokdarwis ini sudah punya prestasi cukup mentereng di tingkat nasional. Beberapa

waktu lalu Pokdarwis ini mendapat penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) Tahun 2019 dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI pada kategori pemanfaatan ekonomi lokal. Seperti apa perjalanan Pokdarwis yang men-

jadi salah satu bagian pendampingan PT Amman Mineral ini? berikut catatannya.

Kehadiran Pokdarwis Alam Asri Jelenga sebenarnya berawal dari kerisauan Jibrata Utama Arsyah. Pemuda asal desa Beru yang berprofesi sebagai penyelam ini miris dengan kerusakan terumbu karang di Pantai Jelenga.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bug)

POKDARWIS - Salah satu sudut pemandangan homestay yang dikelola Pokdarwis Alam Asri di Pantai Jelenga, Kecamatan Jereweh

(Suara NTB/bug)

Jibrata

(Suara NTB/ars)

CINDERAMATA - Kepala BPK Perwakilan Hery Purwanto (kanan), menyerahkan cinderamata kepada Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino.

BPK Audit PAD Destinasi Wisata di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan atensi pada pengelolaan pariwisata di NTB, khususnya untuk sektor pemasukan bagi daerah. Audit akan dilakukan secara umum, diawali di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kepala BPK NTB Hery Purwanto mengatakan, tiga segmen jadi perhatian pihaknya dalam proses audit sektor pariwisata mendatang. Pertama, terkait proses pengelolaan sektor pariwisata, lebih khusus mengenai destinasi dan promosi. Kedua, auditor akan mengecek peran serta masyarakat, khususnya lingkar destinasi. ‘’Ke tiga, kita melihat apakah ini masuk PAD? Jika PAD baik, maka seharusnya masyarakat sejahtera,’’ kata Hery Purwanto saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Jumat (8/11).

Pihaknya akan mencermati secara khusus pemasukan daerah dari PAD pada sektor pariwisata. Baik melalui karcis masuk, akomondasi dan transportasi di destinasi wisata. Diakuinya, audit belum mengarah ke tindak lanjut atas temuan atau karena ada temuan awal. Tapi audit ini merupakan pendahuluan yang membutuhkan observasi awal sebelum menukik lebih detail pada sumber pemasukan PAD. Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Senin, 11 November 2019

Tarif Air di Gili Dikeluhkan Konsumen Tanjung (Suara NTB) Keterlibatan perusda NTB, PT. Gerbang NTB Emas (GNE) dalam mengelola air bersih di atas izin usaha PT. Berkat Air Laut (BAL) mendapat sorotan. Tidak hanya itu, keterlibatan GNE yang diduga memicu kenaikan tarif kubikasi air bersih juga dikeluhkan pengusaha.

Salah satu GM yang enggan tidak ingin dikorankan namanya, mengatakan banyak pertanyaan yang menggantung di balik terbitnya Surat Pemberitahuan yang ditandatangani Direktur Utama (Dirut) GNE, Samsul Hadi.

Pertama, kata dia, surat tersebut tidak memiliki tanggal terbit. Kedua, kerjasama melibatkan GNE secara tiba-tiba membuat pengusaha kelimpungan, karena tidak adanya sosialisasi kenaikan tarif.

“Kondisi kita belum benar-benar pulih dari dampak gempa, room saja kita turunkan dari Rp2.400.000 menjadi Rp 1.500.000,” ujarnya.

Akibat kenaikan tarif itu, pihak perhotelan juga kelimpungan. Pasalnya, tagihan air melonjak dari biasanya Rp 11 jutaan menjadi Rp 14 juta sampai Rp 15 juta.

Ia mencontohkan di hotel miliknya, pada okupansi 30 persen, biaya tagihan air (tarif lama) sebesar Rp 36.000 per meter kubik sebesar Rp 8,748 juta. Dengan tarif baru sebesar Rp 46.000 per meter kubik, melonjak menjadi Rp 11,299 juta.

Sementara pada okupansi 90 persen, biaya air yang dibayarkan melonjak dari Rp 19,755 juta menjadi Rp25,517 juta.

Kenaikan ini dirasakan sangat tidak wajar, apalagi Pemda juga tidak secara gamblang mengatur batas tarif tertinggi air saat memberikan kontrak kerjasama kepada PT. BAL. “Rata-rata pengusaha sudah mengeluh. Apalagi saya, bulan ini saja harus bayar Rp 25 juta. Untuk kelangsungan pariwisata, jelas kenaikan air tiba-tiba ini tidak sehat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Surat Edaran PT. GNE menginformasikan kepada pelanggan air bersih PT. BAL untuk membayar tarif baru. Bahwa mulai 1 Oktober 2019, tarif per meter kubik ditetapkan menjadi Rp 46.500 untuk pengusaha, dan Rp 18.000 per M3 untuk pelanggan rumah tangga. Harga tersebut berlaku per 1 Oktober 2019 dan akan ditagihkan tanggal 10 sampai dengan 15 November 2019. Pembayaran invoice untuk pemakaian air sejak tanggal 1 Oktober ditransfer ke rekening: 1610004437591 GNE-BAL Rekening Bersama Trawangan dan 1610004437609 GNE-BAL Rekening Bersama Meno Gili Trawangan.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD KLU, Debi Ariawan, S.Pd., menegaskan pihaknya akan meminta lembaga DPRD untuk memanggil Pemda KLU dan PT. BAL atas munculnya keterlibatan GNE pada izin IPPT yang diberikan kepada BAL. Bahwasanya, sejak awal IPTT diberikan untuk mengolah air laut kepada BAL. Munculnya GNE pada saat ini harus mendapat klarifikasi.

“Dugaan kita sudah salahi aturan. Izin kepada BAL dulu untuk BAL, artinya tidak untuk dikerjasamakan lagi dengan pihak lain. Harusnya Pemda KLU diberitahu ketika ada perjanjian kerjasama seperti itu. Apalagi masalah hukum PT. BAL sudah banyak diketahui publik,” ujarnya, Jumat (8/11).

Politisi partai Golkar ini menegaskan, eksekutif dan DPRD harus mengkaji ulang izin PT. BAL. Pasalnya, dalam izin lama BAL tidak ditentukan batas tarif serta masa berlakunya. Termasuk pembangunan kantor BAL di Meno, tidak melalui pemberian izin dari Pemda KLU. Debi berharap, kenaikan air tidak mempengaruhi aktivitas wisata di Gili Trawangan. Terlebih lagi, kondisi wisata pascagempa masih butuh penanganan secara konfrehensif. Artinya, sebelum keadaan benar-benar pulih, pengusaha tidak lantas dibebani oleh aktivitas usaha yang mengedepankan persaingan bisnis.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT. GNE Samsul Hadi, menegaskan, jika masalah tarif ini sudah dilakukan sosialisasi bersama perwakilan masyarakat. PT. BAL, katanya, hanya memproduksi dan PT. GNE yang menjalankan bisnisnya.

Masalah tarif, diakuinya, harga masyarakat diturunkan dan ada kenaikan untuk hotel dan restoran. Meski demikian, kenaikan ini akan berdampak pada kompensasi mesin meter air prabayar yang diberikan secara gratis. ‘’Semuanya termasuk masarakat akan dipasangkan secara bertahap, jadi ke depan pelanggan akan mengendalikan sendiri pemakaian airnya dengan pola prabayar,’’ terangnya. (ari/bul)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Jika Tidak Bayar Tukin

DAU Lobar Terancam Dipangkas dan Ditahan Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Mahyudin mengatakan berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 pemda harus memberlakukan tunjangan kinerja (tukin) mulai tahun depan. Kalau pemda tidak ikuti aturan ini, maka Pemda akan mendapatkan sanksi berupa penahanan dan pemotongan DAU. “Karena berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019, tukin harus diberlakukan tahun 2020.

Kalau ndak ikut itu (PP, red) ada sanksinya berupa pemotongan dan penahanan DAU,” tegas Mahyudin pada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Diakuinya, pihak eksekutif baru sekarang menghitung kebutuhan tukin, sehingga angkanya dianggap banyak

kenaikannya. Menyoal sorotan dewan terkait usulan anggaran belanja yang masuk item belanja pegawai yang terlalu tinggi, pihaknya menghitung kebutuhan tukin 100 persen. Namun realisasi sepanjang tahun depan, dari sekian banyak ASN tentu ada yang malas, maka tidak akan menerima tukin secara utuh.

Kalau tidak habis pemakaian

tukin ini, jelasnya, maka akan dialihkan melalui mekanisme perubahan (APBD-P). Terkait adanya ASN yang malas menurut pantauan dewan, menurut dia penilaian ini memang betul.

Akan tetapi tidak bisa dianggap semua ASN ini malas, sehingga tidak layak mendapatkan tukin.

Menurut hitugannnya, kalau semua terpenuhi kriteria untuk pembayaran tukin semua ASN

di Lobar mencapai Rp 206 miliar. Hasil Hitungan-hitungan ini kata dia akan dikonsultasikan ke Kemendagri, dengan kebutuhan Rp 206 miliar, namun mengingat kondisi keuangan tidak cukup, sehingga perlu dikonsultasikan ke Kemendagri apa jalan keluarnya.

Sebab kata dia dari jumlah kebutuhan tukin ini tidak semua bisa dialokasikan pemda. Pihak pemda, kemungkinan Rp 100 miliar dengan kemampuan keuangan pemda tidak bisa menyiapkan semua anggaran tukin, maka pemda perlu konsultasikan ke Kemendagri untuk meminta petunjuk jalan keluarnya. “Kemampuan keuangan kita kan

ndak sampai segitu (Rp 206 miliar), nah apa jalan keluar dari Kemendagri itu yang perlu kami konsultasikan,”ujar dia.

Sebelumya, Ketua DPRD Hj Nurhidayah mengkritisi kenaikan belanja pegawai untuk membayar tukin 2020. Menurut dia usulan ini terlalu besar untuk ukuran belanja pegawai.

Padahal dalam permendagri, diminta agar pemda menyesuaikan dengan keuangan daerah. Apalagi pada usulan APBD 2020 ada juga usulan yang dimasukkan sebesar Rp 45 miliar. Artinya, ada usulan Rp 91 miliar hampir Rp100 miliar untuk pengalokasian pembayaran tukin tersebut. (her)

Seleksi Direksi Dua BUMD Masih Jalan Selong (Suara NTB) Seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lombok Timur (Lotim) masih berjalan. Sebanyak 15 nama muncul untuk menduduki kursi direksi baik di BUMD PT. Selaparang Energi dan PD. Agro Selaparang. Peserta yang dinyatakan lulus secara administrasi ini akan mengikuti tahapan selanjutnya yang telah disediakan oleh tim panitia seleksi.

Kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin, Ketua Tim Pansel, H. Sahabudin, MM, mengatakan jika 15 orang ini sudah melengkapi administrasi. Di mana sebanyak 6 orang mengincar direksi di Selaparang Energi dan 9 orang di Agro Selaparang. Usia dari 15 orang tersebut di bawah 55 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan. “Yang sudah lulus secara administrasi sebanyak 15 orang. Insya Allah tes selanjutnya kita laksanakan antara hari Rabu dan Kamis,” ujarnya.

Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, sangat menyambut baik apabila langkah pansel yang dilakukan untuk menjar-

ing orang-orang profesional dan kredibel untuk mengelola BUMD. Menurutnya itemitem yang diseleksi betul-betul sesuai kebutuhan dalam mengembangkan BUMD di Lotim. Murnan sendiri menilai analisa kebutuhan dan analisa usaha sudah diketahui oleh pemerintah daerah, sehingga tinggal dibutuhkan orang-orang yang mengelola hal tersebut.

Ia berharap pansel yang dilakukan secara baik tanpa adanya kebocoran, seperti kejadian-kejadian sebelumnya.

Termasuk hasil dari pansel ini melahirkan direksi yang mumpuni mengingat peran BUMD bertugas untuk menghasilkan dividen dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Sementara posisi jabatan yang diseleksi, di antaranya Dewan Direksi PT. Selaparang Energi, Dewan Komisaris PT. Selaparang Enegeri, Dewan Direksi PD. Agro Selaparang dan Dewan Pengawas PD. Agro Selaparang. “Saat ini, beberapa posisi itu ditempatkan pelaksana tugas (Plt),”ujarnya. (yon)

(Suara NTB/Humas dan Protokol Lotim)

UPACARA - Upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman kantor Bupati Lotim, Minggu (10/11).

Khidmat, Peringatan Hari Pahlawan di Lotim Selong (Suara NTB) Upacara peringatan Hari Pahlawan ke 74 tahun, Minggu (10/11) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berlangsung khidmat. Upacara yang berlangsung halaman kantor Bupati Lotim ini dipimpin Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy. Hadir juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Lotim dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lotim, anggota TNI/Polri, Pemuda, Pelajar, Pramuka, Mahasiswa, serta Organisasi Wanita.

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy yang bertindak sebagai inspektur upacara menekankan, peringatan Hari Pahlawan ini mengingatkan telah terjadinya peristiwa heroik 10 November

1945 di Surabaya. Peristiwa tersebut sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada pertempuran tersebut rakyat bersatu padu, berjuang, pantang menyerah melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

Peristiwa perang mengingatkan bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu negeri. Semangat yang ditunjukkan para pahlawan dan pejuang tersebut hendaknya perlu terus ditumbuhkembangkan di dalam hati sanubari segenap insan Warga Negara Indonesia.

Menjadi Pahlawan Masa Kini dapat dilakukan oleh sia-

papun Warga Negara Indonesia, dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya.

Jika dahulu semangat kepahlawanan ditunjukkan melalui pengorbanan tenaga, harta bahkan nyawa. Sekarang, untuk menjadi pahlawan, bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah, tetapi kita juga bisa, dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata internasional. (rus)

Peringati Maulid, Tradisi yang Wajib Dipertahankan Praya (Suara NTB) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kendati tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam, perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini banyak mengandung pesanpesan moral positif, sehingga wajib untuk terus dipertahankan eksistensinya.

“Perayaan Maulid mengajarkan pentingnya nilai-nilai silaturahmi dan kebersamaan. Itu semua penting dalam menghadapi kemajuan seperti sekarang ini,” ujar Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT, saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di halaman kantor Bupati Loteng di Puyung, Sabtu (9/11).

Menurutnya, di tengah era kemajuan seperti sekarang ini tradisi perayaan maulid bisa menjadi benteng moral bagi masyarakat utamanya kalangan generasi muda di daerah ini. terutama dalam menangkal masuknya pengaruh buruk era global. Untuk itu, menjadi penting dalam setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi dengan kegiatan keagaman dan sosial, agar mampu me-

(Suara NTB/kir)

BAWA DULANG - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Bupati Loteng yang baru di Puyung, Sabtu (9/11).Tampak sejumlah warga membawa dulang untuk dibawa ke lokasi pelaksanaan maulid. mupuk rasa kebersamaan antar masyarakat, sehingga bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.

Bahkan, jika tradisi tersebut bisa terus dipertahankan bukan hanya bisa memberikan manfaat ke bagi masyarakat itu sendiri. Tetapi lebih luas lagi, tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ke depannya juga bisa menjadi khasanah budaya yang bisa menjadi destinasi wisata. “Melalui tradisi perayaan maulid, kita bisa

menunjukkan jati diri sebagai masyarakat yang religius sekaligus menghargai khasanah budaya sendiri,” ujarnya.

Sebagaimana tradisi masyarakat Loteng, setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad, banyak diisi berbagai kegiatan, mulai dari Namatan atau menyelesaikan bacaan Alqu’an, kemudian ngurisan atau cukuran bagi bayi atau balita. Ada juga yang diisi dengan sunatan (khitanan) serta kegiatan nyongkolan. (kir)

Dugaan SK Palsu Harus Dijadikan Pelajaran Selong (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Murnan, S.Pd, meminta supaya persoalan Surat Keputusan (SK) palsu di Dinas Pariwisata harus menjadi perhatian. Tidak hanya diusut Aparat Penegak Hukum (APH), ujarnya, pemda harus mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama ini Menurutnya, adanya temuan SK palsu cukup men-

coreng dunia pemerintahan di Kabupaten Lotim. Untuk itu selaku lembaga pemerintahan harus dikelola secara baik sesuai aturan yang berlaku. ‘’Ketegasan dari pemerintah harus dilakukan terutama menghindari adanya pembuatan SK palsu,’’ tegasnya, Sabtu (9/11).

Sementara Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, mengakui jika kasus SK palsu sudah

ditetapkan satu orang tersangka, yakni TR dan dilakukan penahanan. Pasalnya, tersangka mengakui perbuatannya disertai dengan alat bukti berupa komputer dan printer sebagai alat untuk mencetak SK palsu tersebut. Selain tersangka TR, pihak kepolisian juga sudah memeriksa Slamet Ryadi asal Aikmel selaku editor pembuatan SK tersebut dan Fazlul Rahman selaku pemilik percetakan. (yon)

Senin, 11 November 2019

SUARA NTB

Halaman 5

SUARA NTB Senin, 11 November 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Pemkab Dompu dengan Harian Suara NTB

Dipimpin Bupati, Upacara Hari Pahlawan di Dompu Berlangsung Khidmat Dompu (Suara NTB) Upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Kabupaten Dompu di lapangan kantor Bupati, Minggu (10/11) berlangsung khidmat. Upacara yang dipimpin Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin ini juga dihadiri wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH, para veteran Kabupaten Dompu serta pejabat lingkup Kabupaten Dompu.

Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November untuk mengingat kembali peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen bersejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Rakyat bersatu dan berjuang melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaan di Indonesia. Ini mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, tapi memerlukan perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu.

“Semangat yang ditunjukkan para pahlawan dan pejuang tersebut hendaknya terus ditumbuhkembangkan di dalam hati sanubari segenap insan Warga Negara Indonesia,” kata

Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin selaku inspektur upacara.

Peringatan Hari Pahlawan ini untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa dan membangkitkan semangat berinovasi anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini. Menjadi Pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun dalam bentuk aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI. “Untuk menajdi pahlawan, bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah, tetapi kita juga bisa dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata Internasional,” ungkapnya.

Peringatan hari pahlawan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat.

Jangan biarkan keutuhan NKRI yang telah dibangun para

pendahulu negeri dengan tetesan darah dan air mata menjadi sia-sia. Jangan biarkan tangan – tangan jahil atau pihak yang tidak bertanggungjawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan biarkan negeri kita terkoyak, tercerai berai, terprovokasi untuk saling menghasut dan berkonflik satu sama lain. “Mari kita maknai hari pahlawan ini dengan wujud nyata, bekerja dan bekerja membangun Negeri menuju Indonesia maju,” ajaknya.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin usai upacara peringatan hari Pahlawan mengajak masyarakat untuk menjadikan peringatan hari pahlawan dalam mengenang dan menghargai jasa para pahlawan dengan mempertahankan apa yang diperjuangkan yaitu keutuhan NKRI. Sikap gotong royong, tolong menolong, saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi kunci persatuan dan kesatuan bangsa yang harus terus ditumbuh kembangkan untuk kemajuan bangsa.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Jamaluddin, S.Sos bertindak

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 UNTUK 123456789012345678901234567890121234567890123456789 PAHLAWAN 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sekda Sumba123456789012345678901234567890121234567890123456789 wa, H. Hasan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Basri, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 memberikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bansos secara 123456789012345678901234567890121234567890123456789 simbolis 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kepada 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pahlawan dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 janda pahlawan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 di Halaman 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kantor Bupati 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sumbawa, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Minggu (10/11).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Suara NTB/ist)

Sekda Beri Bansos kepada Pahlawan dan Janda Pahlawan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Pahlawan 2019, yang bertemakan “Aku Pahlawan Masa Kini” di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Minggu (10/11). Setelah itu, memberikan bantuan sosial secara simbolis kepada pahlawan dan janda pahlawan.

Sebagai Insepktur Upacara,

Sekda membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia, dihadapan para peserta upacara yang berlangsung hikmat. Mensos menyampaikan, semangat yang ditunjukkan para pahlawan, hendaknya perlu terus ditumbuhkembangkan di dalam hati sanubari, segenap insan Warga Negara Indonesia. Diharapkan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan Bung

Karno yang menyatakan “Hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya yang dapat menjadi bangsa yang besar”.

Menjadi Pahlawan Masa Kini dapat diakukan oleh siapapun warga negara Indonesia, dalam bentuk aksi - aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI. Seperti tolong menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat menggangu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain. Mensos berharap, dengan menjadikan diri kita sebagai Pahlawan masa kini, maka permasalahan yang m e l a n d a bangsa dewasa ini dapat ter atasi. (arn)

(Suara NTB/ula)

UPACARA - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat memimpin upacara bendera peringatan Hari Pahlawan tahun 2019, Minggu (10/11). Seorang Veteran dipapah Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri dan staf Humas Setda Dompu, Budi Subroto saat hadiri upacara hari pahlawan (foto kanan). sebagai pembaca pembuka undang – undang Dasar 1945 dan M Fitrah Adinasta dan Annisa Larasti dari SMAN 1 Dompu sebagai pembaca pesan-pesan pahlawan Nasional.

Di antara pesan para pahlawan dari Bung Tomo. “Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan.” “Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, yang dapat membikin se-

carik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga.”

Pesan-pesan Ir. Soekarno.

“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.” “Bangsa yang tidak per-

caya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” “Perjuanganku lebih muda karena mengusir penjajah, tapi perjuangamu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.”

Moh Hatta. “Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi sema-

ta-mata untuk membela citacita.” “Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.

Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi.” (ula/*)

Polisi Usut Dugaan Penyelewengan Dana PKBM Oknum Anggota Dewan

Bima (Suara NTB) – Jajaran Satuan Reskrim Polres Bima Kota, tengah mengusut kasus dugaan penyelewengan dan penyimpangan dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh oknum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Boimin, SE. “Ya benar, dilaporkan Bulan Oktober kemarin.

Kasusnya masih tahap penyelidikan,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK akhir pekan kemarin.

Berdasarkan laporan, terlapor yang juga pemilik PBKM Karoko Mas di Desa Nangawera Kecamatan Wera dianggap telah menyelewengkan anggaran PKBM sebanyak Rp1,08 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2018 sampai 2019.

“Dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran PKBM dan Yayasan Al Madinah tahun 2018 dan 2019 sebanyak Rp1,08 mil-

iar,” katanya.

Dalam laporan itu juga kata Hilmi, terlapor diduga memanipulasi data (fiktif) warga belajar paket B dan C PKBM. Kemudian mencatumkan data dari bengkel-bengkel yang bukan di bawah binaan PKBM Karoko Mas. “Selain itu pengunaan dana BOP juga tidak digunakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Dalam menyelidiki laporan tersebut, Hilmi mengaku pihaknya telah memanggil dan akan memintai keterangan 25 saksi yang merupakan warga belaja dari PKBM Karoko Mas, dalam waktu dekat. “Sebelumnya kita telah memang-

gil terlapor, tapi mangkir. Dan kita agendakan pemanggilan ulang,” katanya.

Selain warga belajar dan terlapor, aparat juga mengeluarkan surat panggilan terhadap pihak-pihak terkait.

Seperti tutor, pengawas hingga pejabat teras Dikbudpora Kabupaten Bima.

“Dua kali kita panggil.

Hanya pejabat Dikbudpora membidang PAUD yang telah diambil keterangan. Sebagiannya belum hadir memberikan keterangan,” ujarnya.

Terpisah, pemilik PKBM Karoko Mas yang juga anggota DPRD Kabupaten Bima, Boimin SE, menegaskan laporan dugaan penyelewengan

tersebut dianggap palsu atau rekayasa. Baginya pelapor hanya ingin merusak citranya di tengah masyarakat.

Karena menurutnya, besaran anggaran yang didapat masing-masing PKBM setiap tahun, maksimal kisaran antara Rp100 dan 200 Juta.

Tidak sampai atau menembus angka Rp1 miliar. “Hanya kisaran ratusan juta. Itupun kalau ada bantuan,” ujarnya.

Duta Gerindra ini menegaskan, akan melapor balik oknum tersebut dengan perihal pencemaran nama baik.

Bahkan Boimin mengaku telah menunjuk sejumlah penasehat hukum untuk mendampinginnya.

“Karena ini pencemaran nama baik, harus dilaporkan dan diselesaikan secara hukum. Saya telah menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi kasus ini,” pungkasnya. (uki)

Kasus di Dua Desa Dipastikan Naik Penyidikan Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, memastikan dua desa naik tahap penyidikan awal tahun 2020 mendatang terkait dugaan penyimpangan APBDes. Bahkan untuk penangan kasus tersebut saat ini tinggal menunggu keluarnya hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) dari Inspektorat.

Kapolres KSB melalui

Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH.,S.IK kepada Suara NTB mengatakan, saat ini pihaknya memiliki target terkait dugaan penyimpangan APBDes dan akan ditangani awal 2020.

Pihaknya akan segera bersurat ke Inspektorat untuk segera memberikan hasil Riksus dua desa itu. Dengan bukti hasil Riksus nantinya, penyidik bisa langsung mencocokkan dengan laporan yang terima sebelumnya dari masyarakat.

Ketika hasil Riksus sudah keluar, pihaknya juga akan langsung melibatkan tim dari Inspektorat Provinsi untuk melakukan audit lanjutan.

Hal itu perlu dilakukan sebagai bukti penguat ketika kasus itu disidangkan di pengadilan. Hanya saja untuk dua desa yang dibidik penyidik tersebut pihaknya masih belum bisa memberikan bocoran baik itu namanya maupun lokasi kecamatannya. Tapi

yang jelas pihaknya akan mengupayakan di awal tahun 2020 kasus dua desa tersebut bisa naik ke tahap penyidikan.

“Memang untuk penanganan dua kasus desa ini yang masuk ke tahap penyelidikan masih memiliki kendala yakni hasil Riksus dari Inspektorat. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan segera bersurat secara resmi supaya kasus ini bisa segera kita tangani,” ungkapnya. (ils)

2019, Anggota Dewan Habiskan Rp6,7 Miliar untuk SPPD Bima (Suara NTB) – Pasca penyegelan ruang Sekwan dan Bagian Keuangan oleh anggota DPRD Kabupaten Bima belum lama ini, kini mencuat kejanggalan penggunaan SPPD di DPRD Kabupaten Bima. Pasalnya, selain untuk kebutuhan atau kepentingan legislasi anggota dewan, ternyata SPPD ada indikasi digunakan untuk kepentingan pribadi dan partai.

“Selain kepentingan lembaga legislatif, SPPD kerap dipakai untuk kepentingan pribadi dan partai oleh sejumlah anggota DPRD,” kata sumber kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Ia menginginkan agar hal

tersebut bisa diusut tuntas agar diketahui publik. Sebab, satu anggota DPRD bisa menghabiskan Rp7 juta hingga di atas Rp10 juta satu kali perjalanan dinas. Bahkan besar dan kecilnya SPPD tergantung lokasi perjalanan Dinas.

“Di Mataram misalnya satu orang bisa menghabiskan Rp7 juta. Sementara di luar Mataram bisa mencapai Rp12 hingga Rp15 juta per anggota dewan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekwan Kabupaten Bima, Drs. Ishaka, membantah tudingan SPPD digunakan sejumlah anggota Dewan untuk agenda pribadi dan parpol. Berdasar-

kan aturan lanjutnya SPPD hanya digunakan untuk kegiatan anggota dewan dalam bertugas. “Tidak ada seperti itu,” katanya membantah.

Ishaka mengaku, dalam APBD murni 2019 ada sebanyak Rp5,7 miliar pagu anggaran untuk SPPD anggota DPRD. Kemudian APBD perubahan ada penambahan sebesar Rp1 miliar. “Jadi tahun 2019 ada total Rp6,7 miliar untuk SPPD. Sekarang anggaranya tersisa ada Rp13 juta. Anggaran ini murni untuk kepentingan dewan,” katanya.

Ia mengaku, besaran SPPD anggota DPRD yang diterima Rp5,5 juta untuk perjalanan di

Mataram. Sementara di luar Mataram bisa mencapai diatas Rp10 juta persatu orang anggota Dewan. “Hanya segitu yang diterima. Semakin jauh perjalanan dinas anggota DPRD semakin banyak yang diterima. Biaya ini untuk akomodokasi, transportasi dan lainnya,” katanya.

Tidak hanya itu, Ishaka memastkan 45 anggota DPRD Kabupaten tetap memiliki hak yang sama. Tidak ada pengecualian dalam hal apapun. Termasuik biaya perjalanan dinas. “Semua memiliki hak yang sama, karena semuanya telah diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (uki)

Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB

Tingkatkan Pelayanan, RSMA Upayakan Operasional Cath Lab dan Mammografi Sumbawa Besar (Suara NTB) Berbagai fasilitas dan peralatan canggih terus dihadirkan Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA), guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Beberapa diantaranya sudah dioperasionalkan. Rencananya, tahun 2020 mendatang giliran Cath Lab dan Mammografi diupayakan dapat beroperasi.

Terhadap Cath lab, pihak rumah sakit sudah menyediakan ruangan dan peralatan.

Peralatan ini untuk mendiagnosa dan mendeteksi penyempitan atau sumbatan pembuluh darah jantung/coroner. Sedangkan mammografi, peralatannya juga sudah tersedia.

Alat tersebut untuk pemerik-

saan kanker payudara.

“Yang baru itu cath lab untuk katerisasi jantung, misalnya jantung coroner. Ruangan sama alatnya sudah ada. Timnya sudah kita bentuk. Nanti timnya mau kita berangkatkan untuk pelatihan. Kemudian alat mammografi untuk pemeriksaan kanker payudara, sudah ada alatnya. Tinggal izinnya dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Targetnya tahun depan bisa dirunning. Karena tahun ini baru setting alat dan ruangan. Tahun ini pengadaannya, dana dari DAK pusat,” kata Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan saat ditemui Suara NTB. Dipaparkannya, untuk opera-

(Suara NTB/ist)

Arindra Kurniawan sional alat mammografi ini harus ada izin dari Bapeten.

Karena setiap alat untuk rontgen atau alat yang meng-

gunakan radiasi pasti mempunyai izin operasional. “Kalau dengan Bapeten sudah (komunikasi). Izin itu online, terus ada admin yang ditunjuk untuk update langsung. Nanti kelengkapannya kita lengkapi,” jelasnya.

Sedangkan untuk cath lab, selain melatih tim yang sudah dibentuk, nantinya pihaknya juga akan menggandeng RSUP di Mataram untuk operasionalnya. Pihaknya akan menjalin kerjasama, sehingga tim dari rumah sakit setempat nantinya dapat membantu tim yang ada di RSMA. “Saya sudah berkomunikasi dengan direktur RSUP, beliau sanggup untuk membantu tim di sini nanti,” pungkasnya.(ind/arn/*)

SUARA NTB Senin, 11 November 2019

Jakarta, 06/11 (ANTARA) Presiden Joko Widodo mengungkapkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp508 triliun sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati.

“Dalam APBN 2020 kita telah menetapkan anggarannya, secara garis besar Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur, sekali lagi Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur.

Kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu.

Anggaran pendidikan pada 2019 adalah sebesar Rp492,5 triliun.

“Ini adalah duit semua, duit semua, hati-hati dengan angka-angka sebesar ini, belum bidang-bidang lainnya, dengan anggaran sebesar ini tantangannya adalah alokasi

Halaman 7

yang efektif,” tambah Presiden.

Presiden mengatakan dalam 5 tahun ke depan belanja pemerintah masih tetap fokus kepada infrastruktur.

“Infrastruktur akan berlanjut jadi prioritas tapi paling utama adalah kita ingin di wilayah pembangunan sumber daya manusia. Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita dan alokasi harus efektif walau kebijakan alokasi anggaran dalam kewenangan kementerian dan lembaga namun LKPP dapat proaktif mempercepat belanja anggaran agar segera mempercepat perekonomian. Jangan cara-cara yang lalu digunakan,” jelas Presiden.

Presiden mengakui bahwa hingga saat ini peran swasta sangat dominan di bidang ekonomi tapi peran APBN pun masih tetap sangat penting.

“Oleh sebab itu pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik nasional dan daerah. Apalagi di daerah-daerah yang swastanya belum

kuat, APBD akan memacu perputaran uang di daerah dan tentu memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” kata Presiden.

Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan sampai November 2019, masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih berproses pada sistem etendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun, yang akan mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran.

Pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara langsung telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional. Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan epurchasing.

(Antara/Desca Lidya Natalia)

Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11).

Jakarta, 06/11 (ANTARA) Presiden Joko Widodo meminta BUMN agar memberikan kesempatan kepada swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat menggarap proyek infrastruktur di daerahdaerah.

“BUMN jangan ambil semuanya, berikan ruang bagi swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur ini,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Peresmian Pembukaan

Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan kerap kali mendapatkan laporan dari kontraktor lokal di provinsi-provinsi yang tidak mendapatkan peluang menggarap proyek infrastruktur di daerahnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar peran swasta diperbesar untuk dapat terlibat dalam proyek infrastruktur.

“Ini selalu banyak sekali kontraktor lokal, provinsi, berkeluh kesah kepada saya ‘Pak kok semuanya diambil

BUMN’. Saya sudah perintahkan, enggak sekali dua kali. Saya harap lima tahunkedepanperanswastabisadiberikan ruang sebesar-besarnya,” katanya.

Presiden mengatakan saat ini terkait kesiapan pendanaan untuk proyek infrastruktur lanjutan tidak dimungkinkan untuk seluruhnya dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, perlu dikembangkan“creativefinancing”berupa KPBU, PPP, PINA, dan lainnya.

Sementara untuk daerah dengan nilai imbal balik investasi atau In-

ternal Rate of Return (IRR) rendah, Presiden menegaskan, Pemerintah yang akan terjun langsung menangani pembangunannya.

“Karena biasanya swasta tak mau sentuh. Saya selalu sampaikan, tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta. Kalau swasta tak mau baru silakan BUMN kerjakan terutama yang IRR rendah karena ada suntikan PMN. Kalau BUMN tak mau, baru diberikan pemerintah,” katanya.

Jakarta, 07/11 (ANTARA) Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi impor barang-barang tertentu.

“Kami dorong untuk mengkampanyekan produk-produk dalam negeri agar bisa diprioritaskan dalam belanja-belanja, baik belanja modal maupun barang,” ujar Agus di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut diungkapkan Agus saat menanggapi kritikan Presiden atas pengadaan pacul (cangkul) oleh Kementerian/Lembagayangdiimpordariluarnegeri.

Agus menyakini produk dalam negeri mempunyai kualitas baik yang tidak kalah bagus dengan barang asal luar negeri sehingga impor tidak lagi diperlukan.

Namun, saat ini belum ada kesadaran dari pengguna barang (off taker) untuk menggunakan produk lokal.

“Kita juga harus memunculkan kesadaran dari off taker, dari pengguna, baik itu industri maupun Kementerian Lembaga, bahwa produksi dalam negeri juga sudah siap,” ujarnya.

Terkait pengadaan pacul, ia menyakini kebutuhan produk tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri karena pasokannya telah memadai.

“Tadi disampaikan pasokan nya sekitar 500 ribu. Jadi kalau mengenai supply tidak ada masalah. Paling penting kesadaran dari mereka yang mau menggunakan pacul,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11), mengkritik pengadaan pacul (cangkul) impor.

“Coba dibuat strategi mendesain industri-industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara kita, misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?” kata Presiden.

Denganbarang-barangsederhanaitu masih diimpor, tambah dia, maka yang diuntungkan adalah negara asal barang impor tersebut.

“Enak banget itu negara yang dimana barang itu kita impor. Kita masih defisit transaski berjalan, defisit neraca perdagangan tapi impor yang seper-

ti itu. Padahal kita sambil tidur bisa buat pacul,” ungkap Presiden.

Presiden menilai praktik tersebut

terus terjadi karena cangkul impor jauh lebih murah dibanding cangkul produksi dalam negeri.

(ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Budi Karya Sumadi

Jakarta, 08/11 (ANTARA) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono akan membangun irigasi baru seluas 500 ribu hektar dalam rangka mengakselerasi sektor pertanian.

“Rehabilitasi irigasi ke depan sekitar 2,5 juta hektar, kemudian untuk pembangunan irigasi baru seluas 500 ribu hektar,” ujar Menteri Basuki di Jakarta, Jumat.

Menteri PUPR mengatakan ke depannya Kementerian PUPR akan sepenuhnya mengurus sektor irigasinya, sedangkan Kementerian Pertanian mengurus sektor agrikulturnya.

“Kami nanti akan melihat provinsi lumbung- padi atau lumbung pertanian yang mana saja. Terdapat 15 provinsi sesuai dengan tujuh syarat untuk agrikultur, antara lain kesesuaian lahan, ada petaninya, airnya, aksesibilitasnya, iklimnya baik, jadi kriterianya seperti itu,” katanya.

Kementerian PUPR akan fokus pada 15 provinsi sesuai dengan fokus

Jakarta, 07/11 (ANTARA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan dana sebesar Rp2 triliun untuk mendukung konektivitas lima Bali Baru, yakni Danau Toba, Borobudur, Bunaken, Mandalika, dan Bangka Belitung.

“Kira-kira Rp2 triliun, tapi itu di luar yang dilakukan BUMN dan investor,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menghadiri diskusi yang bertajuk “Kesiapan Sektor Transportasi Mendukung Pariwisata di Lima Bali Baru Super Prioritas” di Jakarta, Kamis.

Menteri Perhubungan menyebutkan terdapat sejumlah anggaran yang diinvestasikan oleh BUMN dan investor untuk membangun infrastruktur di lima Bali Baru, contohnya

juga dari Kementerian pertanian, sehingga hal tersebut menjadi sinkron.

Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kunjungannya pada Jumat (8/11) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menjajaki berbagai program yang mungkin bisa disatukan dengan Kementerian PUPR, yang memang menangani semua aspek infrastruktur, termasuk infrastruktur-infrastruktur terkait dengan pertanian yang dibutuhkan agar dapat akselerasi pertanian dan kepentingan rakyat yang bermuara pada hadirnya tenaga kerja dan marjin yang lebih baik.

“Pertanian itu akan ada kalau irigasinya dibenahi dengan baik. Hari ini komitmen yang paling tinggi dari Menteri PUPR yang saya dapatkan adalah Menteri PUPR akan mendukung penuh saya selaku menteri pertanian khususnya pada provinsi-provinsi andalan di bidang pangan untuk mendapatkan dukungan maksimal dari Menteri PUPR,” ujar Mentan.

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Put)

ILUSTRASI - Pedagang menata sejumlah kepala cangkul impor asal Chinayang dijual di salah satu toko pertanian di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/11/2016). Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk mengimpor 1,5 juta unit kepala cangkul pada Juni 2016, tetapi realisasi hanya sebesar 5,7 persen atau 86.190 unit.

Bandara Sibisa yang dibangun oleh PT Angkasa Pura II. “Jadi di Toba anggaran itu untuk dermaga, bangun kapal. Kalau membangun bandaranya kan AP II, di luar yang Rp2 triliun. Kemudian Labuan Bajo juga ada investor yang akan investasi Rp1 Triliun. Kita jadi membangun banyak pelabuhan dan fasilitas,” kata Budi Karya.

Membangun pelabuhan baru, menurut dia, proyek yang harus rampung tahun ini karena saat ini pelabuhan masih menyatu antara pelabuhan penumpang dengan pelabuhan logistik.

Selain itu, lanjut dia, tantangan lainnya adalah membangun akses antarmoda, memadukan antara moda darat, laut, udara dan kereta api di tempat wisata lima Bali

Baru tersebut.

“Itu tantangannya karena kita harus menyelesaikan pembangunan sehingga aksebilitas antarmoda terjadi di titik wisata,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan juga meminta maskapai untuk memberikan dukungan konektivitas lima Bali Baru ini dengan memberikan harga tiket yang terjangkau.

“Tentang tiket pesawat, biar semua enggak tanya lagi. Kita mengerti tiket pesawat menjadi hal penting. Kita juga harus bisa kompromi. Penerbangan ini juga harus untung. Oleh karenanya, kita maping ke sana kita dukung harga avtur turun,” kata Budi Karya.

Mentan Syahrul Yasin Limpo berharap kerjasama dan sinkronisasi antara Kementerian Pertanian dengan KementerianPUPRdapatterwujuddalam nota kesepahaman hingga mengimplementasikannya secara teknis.

“Saya kira ini sebuah kebahagiaan bagi saya dan tentu ke depannya kita tidak hanya berkomitmen dalam bic-

ara saja atau pertemuan ini, namun terwujud dalam nota kesepahaman sampai dengan mengimplementasikannya secara teknis,” kata Mentan.

Dalam lima tahun terakhir , Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan irigasi baru seluas satu juta hektar dan rehabilitasi irigasi seluas tiga juta hektar.

(ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Sejumlah pekerja menyelesaikan pengecoran lantai dasar saluran irigasi di Gumabasa, Sigi, Sulawesi Tengah.

Jakarta, 08/11 (ANTARA) Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyampaikan wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (|MB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat mempercepat investasi di dalam negeri.

“Hal itu dimungkinkan karena terdapatnya kesamaan substansi yang diatur di dalam kedua dokumen itu,” ujar Sofyan Djalil dalam diskusi wacana penghapusan IMB dan Amdal di Jakarta, Jumat.

Ia mengemukakan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan Amdal terbuka lebar.

“Dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat, wacana penghapusan IMB dan Amdal ini diharapkan dapat menyederhanakan regulasi tanpa mengorbankan kualitas penataan

ruang dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Masyarakat, lanjut dia, akan lebih mudah membangun pada lahan yang merupakan hak mereka.

Sejalan dengan itu, Sofyan Djalil mengatakan untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat juga dilakukan upaya digitalisasi rencana tata ruang.

“Sekarang ini baru ada 53 kabupaten kota yang punya RDTR. Tanpa RDTR kita tidak tahu penggunaan spesifik lahan tertentu dan kebijakan tata ruang yang bisa menjadi pijakan,” katanya.

Ia mengemukakan RDTR kini juga tersedia dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat diakses melalui RDTR interaktif.

Sofyan mengatakan wacana penghapusan IMB dan Amdal merupakan bagian-bagian yang diupayakan pemerintah untuk mereformasi aturan sehingga investasi lebuh mudah.

“Aturan menjadi berkurang, birokrasi yang panjang bisa jadi pendek dan akhirnya adalah tercapainya pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja bisa lebih cepat dan masyarakat bisa lebih berkreatif karena ada sesuatu yang baru,” kata Menteri Sofyan Djalil.

SUARA NTB

Senin, 11 November 2019

Sumbawa, ’’Zero Waste’’ dan Tantangan Kesadaran Dari Hal. 1 Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos, M.Si. Kemudian Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa, Wirawan, S.Si, MT, Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos. M.Se. Camat Unter Iwes Evi Supiati, S.STP, M.Si, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa, M. Sofyan Yahya. Kemudian Kasi Kajian Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa, Aryan Perdana Putra, Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, Bappeda NTB, H. Agus Hidayatullah, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat DPMPD Dukcapil NTB, L. M. Novian Althurrizal dan Pejabat Fungsional Perencanaan pada Dinas Pariwisata NTB, I. N. Gusia. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Wabup Sumbawa menegaskan, program zero waste tidak akan kelihatan hasilnya apabila provinsi dan kabupaten/kota bergerak sendirisendiri. ‘’Satu hal yang kami butuhkan dari kabupaten (Sumbawa), mari kita bersinergi. Dalam artian bahwa setiap OPD di bawah provinsi, mari kita kerja sama. Tanpa itu, kita tidak akan bisa (berhasil),’’ tegas H.Mo, sapaan akrab Wabup Sumbawa ini.

Untuk mewujudkan NTB atau Sumbawa bebas sampah (zero waste), kata Mahmud Abdullah, memang berkaitan dengan perilaku masyarakat.

Dan mengubah perilaku masyarakat, tidak bisa dalam waktu singkat. Tetapi hal itu membutuhkan waktu yang panjang.

Bahkan, ia mengatakan mengubah perilaku bisa sampai satu generasi baru kelihatan hasilnya. Tetapi, dengan kerja sama atau sinergi antara provinsi dan kabupaten/ kota, ia yakin hasilnya akan lebih cepat kelihatan.’’Sebab kalau tidak begitu (bersinergi), akan sulit,’’ katanya.

Mahmud mengakui bahwa persoalan sampah menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota. Menurutnya objek pembangunan Pemerintah Provinsi adalah kabupaten/kota. Sehingga, apapun program Pemerintah Provinsi, pasti objeknya ke kabupaten/kota.

Kaitan dengan ini, ia mengajak Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota bersinergi atau bekerja sama dari awal mengenai apa yang bisa diselesaikan secara bersama-sama.

Menurutnya, provinsi dan kabupaten/kota perlu memperbanyak komunikasi dan koordinasi melalui pertemuan-pertemuan membahas hal tersebut. ‘’Saya haqqul yakin akan kelihatan hasilnya kalau kita bersinergi,’’ ujarnya optimis.

Ia memberikan contoh, seperti rencana Pemprov NTB yang akan membangun Bank Sampah Induk Regional (BSIR) di Kabupaten Sumbawa. Menurut H.Mo, lokasinya perlu sama-sama disepakati antara Pemprov dan Pemda Kabupaten Sumbawa. Pasalnya, Kabupaten Sumbawa memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Yakni TPA Lekong dan TPA Raberas. ‘’Kalau kabupaten bergerak sendiri, provinsi bergerak sendiri ndak akan kelihatan hasilnya. Kalau kita bekerjasama maka akan kelihatan hasilnya,’’ imbuhnya.

Terkait dengan penanganan sampah, Wabup mengaku kasihan melihat Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Karena yang dilakukan seperti pemadam kebakaran. Di mana ada tumpukan sampah, maka mereka lari ke sana melakukan pembersihan.

Setelah dibersihkan, hanya beberapa hari saja bersih. Hari-

hari berikutnya akan kembali terlihat tumpukan sampah.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Sehingga ke depan, menjadi tugas bersama untuk membangun kesadaran masyarakat soal sampah. ‘’Kalau kita sama-sama, bersinergi. Saya yakin akan kelihatan hasilnya,’’ tandasnya.

Sudah Dimulai Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si mengungkapkan, keinginan mewujudkan Sumbawa Zero Waste pada dasarnya sudah dimulai. Hal demikian bisa terlihat dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Sumbawa yang secara tegas di dalam visi misinya memasukkan penanganan sampah menjadi program prioritas di Kabupaten Sumbawa. Sehingga tahun 2016 juga telah melahirkan Perda tentang penanganan sampah. ‘’Sehingga melalui Dinas LH ada 8 program prioritas yang menangani soal sampah di samping ada 25 program lain yang ada di OPD lainnya sebagai penunjang,’’ ujarnya.

Sehingga dengan telah ditetapkannya NTB Zero Waste sebagai program NTB Gemilang, pihaknya siap untuk bersinergi dengan Pemprov. Tentunya untuk mendukung Sumbawa Hebat Bermartabat.

Selain itu kata dia, Sumbawa juga sudah mulai fokus ke arah melihat sampah itu tidak jadi masalah melainkan membawa berkah. ‘’Sumbawa sedang ke arah sana dari tahun 2016-2019.

Tinggal bagaimana sekarang terintegrasinya program-program pengurangan, penanganan dan peningkatan nilai tambahnya. Sehingga di Sumbawa sekarang semua kelompok-kelompok itu berpikir untuk peningkatan nilai tambah agar sampah itu jadi berkah. Di samping itu terus mendorong agar semua program yang ada di OPD lain bisa mendukung upaya peningkatan nilai tambah sampah,” imbuhnya.

Bisa Jadi Contoh Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM memberikan apresiasi terhadap semangat Sumbawa menuju zero waste. Ia berharap Sumbawa dapat menjadi kabupaten contoh penerapan zero waste di NTB. Hartina menjelaskan NTB zero waste bukan berarti tidak ada lagi sampah di NTB. Zero waste memperlakukan sampah sebagai sumber daya, bukan menganggap sampah sebagai barang yang menjijikkan. Memperlakukan sampah sebagai sumber daya lewat penerapan sistem 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Hal ini sudah mulai dilakukan dengan memanen gas metan di TPA Kebon Kongok.

Hartina mengungkapkan ada yang sinis soal aktifnya Pemprov NTB mengurus zero waste. Karena penanganan sampah merupakan kewenangan atau tanggung jawab kabupaten/kota.

Sesuai Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, kata Hartina, ada pembagian peran antara provinsi, kabupaten/kota dan Pemerintah Desa. Di dalam Perda tersebut sudah jelas apa yang menjadi tugas provinsi, kabupaten/ kota dan desa/kelurahan.

Salah satu upayanya dengan membentuk bank sampah. Tahun 2020, Pemprov menargetkan seluruh desa dan kelurahan di NTB sudah memiliki bank sampah. Bank sampah ini boleh terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). ‘’Kami di provinsi sangat optimis dengan upaya itu. Ibu Wagub mengatakan biarkan

Halaman 8

Dari Komunitas Sabisa dan Saber Sampah Menuju Sumbawa ’’Zero Waste’’

orang mengatakan saya cerewet. Yang penting ada hasil baik. Beliau optimis sekali mengenai zero waste,’’ ujarnya.

Hartina mengatakan, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sudah mengunjungi salah satu desa di Dompu. Di sana, program zero waste terintegrasi dengan Posyandu. Melihat keberhasilan desa tersebut yang mampu mengintegrasikan program Revitalisasi Posyandu dengan zero waste, Pemprov semakin yakin bahwa program NTB Zero Waste bukan mimpi tetapi dapat diwujudkan.

Lewat integrasi zero waste dan Revitalisasi Posyandu ini, dari sampah yang dibawa masyarakat ke Posandu sebesar 80 persen menjadi tabungan dan 20 persen digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Hartina menambahkan, gerakan pilah sampah dari rumah tangga sudah mulai digalakkan di Kota Mataram. Sehingga, Dinas LHK NTB mengumpulkan seluruh kepala lingkungan seKota Mataram. Dipilihnya Kota Mataram sebagai pilot project gerakan pilah sampah dari rumah tangga karena ibukota provinsi ini merupakan penghasil sampah terbesar di NTB. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah mengubah sampah menjadi emas dan tabungan haji.

Sampah plastik yang dikumpulkan masyarakat sebanyak 5 kg sehari, setelah nilainya sampai Rp2,6 juta akan ditukar dengan emas seberat 3,5 gram.

Untuk program ini, telah dilakukan kerja sama dengan PT. Pegadaian.

Untuk penanganan masalah sampah, Pemprov sudah memfasilitasi pembentukan bank sampah.

Pada 2019, Pemprov membangun 74 bank sampah percontohan di NTB. Untuk tahun depan, Pemprov mendorong Pemerintah Desa membangun bank sampah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga, pada 2020, seluruh desa sudah terbentuk bank sampah.

Hartina menambahkan, pada 2020, Pemprov akan membangun dua Bank Sampah Induk Regional (BSIR). Masing-masing satu unit di Pulau Lombok dan satu unit di Pulau Sumbawa. Untuk Pulau Lombok, rencananya akan dibangun di Lombok Tengah atau Lombok Timur.

Sedangkan di Pulau Sumbawa rencananya di Kabupaten Sumbawa. ‘’Kita konsepnya ada pengolahan dan pengurangan sampah. Pengurangan ini terutama sampah plastik. Kalau model produknya dibuat ecobrick. Kita juga akan mengolah sampah dengan pola TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat),’’ jelasnya.

Untuk bank sampah induk yang didirikan kabupaten/kota, kata Hartina, Pemprov akan memberikan teknis kepada pengelola bank sampah induk. Pemprov merencanakan menandatangani kerja sama dengan kabupaten/kota terkait pembagian peran mengenai program zero waste dan revitalisasi Posyandu.

Bagaimana, Pemda kabupaten/kota mendorong pembentukan bank sampah di masing-masing kelurahan dan desa. Sementara provinsi sudah cukup untuk membangun 124 bank sampah sejak 2018 lalu. Kemudian membangun dua Bank Sampah Induk Regional. (nas/dys)

Dari Hal. 1

Lampaui Target, Danrem 162/WB Apresiasi Pelaksanaan Operasi Katarak

(Suara NTB/Penrem)

Selong (Suara NTB) Pasien operasi katarak yang diselenggarakan Pemda Lotim bekerjasama dengan Korem 162/WB, Walubi, Ausneyes, Ausrelief dan yayasan A New Vision diapresiasi Korem 162/ WB. Sebab sampai Minggu (10/11) sudah lampaui target mencapai sekitar 800 pasien.

Komandan Korem 162/WB Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., melihat langsung proses operasi katarak di Rumah Sakit Islam Harapan Kita, Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

“Alhamdulillah, pada hari pertama jumlah pasien yang dioperasi sebanyak 100 orang, hari kedua 340 orang dan hari ini mudahmudahan bisa 360 pasien sehingga total jum- Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramadhani lah pasien melebihi minimal 700 pasien saat mengunjungi kegiatan operasi katarak di Lotim. dengan harapan masyarakat NTB lebih sehat dan siap menatap masa depan,” ujarnya. A New Vision mengucapkan terimakasih kepada Kegiatan bakti sosial operasi katarak di- Pemda Provinsi dan Pemda Lotim, Korem 162/WB laksanakan dalam rangka memeriahkan Hari dan masyarakat atas pelaksanaan operasi katarak.

Juang Kartika, Hari Pahlawan dan Hari KeseKarena dengan kerjasama itu target tercapai, bahhatan Nasional. Danrem juga mengucapkan kan Danrem minta target dilampaui. “Semoga terimakasih kepada semua pihak yang telah pasien yang dioperasi cepat sembuh dan cepat bisa membantu mensukseskan pelaksanaan op- melihat kembali,” harapnya. erasi katarak di Kabupaten Lombok Timur.

Menurut dr. Indra sapaan akrabnya, selama pel“Dengan bersinergi maka semua per- aksanaan operasi katarak tidak ada kesulitan yang masalahan yang ada di NTB baik kesehatan, dihadapi karena sudah sering melakukan kegiatan sosial dan lainnya akan bisa diselesaikan yang sama. “Dari tahun 2012 sampai hari ini sudah dengan baik,” tutupnya. hampir 13 ribu mata yang sudah dioperasi diseluSementara dr. Indra Wahidin dari Yayasan ruh nusantara,” terangnya. (ars/*)

‘’Mulai dari Pasar Utan sampai Alas. Karena fokus kerja teman-teman UPT Persampahan lebih banyak ke daerah ibukota. Meng-cover tiga kecamatan utama, yakni Sumbawa, Labuhan Badas dan Unter Iwes,’’ katanya.

Untuk Kecamatan Moyo Hilir yang awalnya DLH Sumbawa masuk, tetapi masyarakat setempat sepakat menangani sendiri. DLH Sumbawa kemudian memfasilitasi. Karena setiap desa di sana memiliki angkutan pengangkut sampah sendiri. Sehingga, DLH Sumbawa tinggal menyiapkan tempat pembuangan sampah saja.

Untuk kendaraan roda tiga pengangkut sampah, lanjut Aryan, sudah tersebar di beberapa wilayah. Khusus pengadaan oleh Pemda, sebanyak 28 kendaraan roda tiga. Ada juga tambahan dari pengadaan masingmasing desa yang menggunakan intervensi dana desa untuk penanganan sampah. ‘’Khusus untuk wilayah yang belum tertangani, itulah yang masih kelihatan berserakan di pinggir jalan. Makanya, strategi yang lebih cepat akan kita lakukan menghadapi 2020, penanganan sampah optimal 100 persen di Kabupaten Sumbawa kita mengaktifkan empat TPA ini. Menghindari semua ceceran sampah yang tersebar di sembarang tempat,’’ katanya.

Untuk penanganan sampah, DLH Sumbawa juga sudah membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Sampah. Tugasnya semua membersihkan semua sampah yang ada di pinggir jalan.

Namun, ia mengaku terkalahkan oleh oknum-oknum masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. ‘’Tapi tidak membuat patah semangat teman-teman kita untuk menjadikan Sumbawa bersih,’’ ucapnya.

Aryan menambahkan, beberapa program pengurangan sampah yang sudah berjalan saat ini. Ia menyebut bank sampah menjadi pilar utama.

Sampai saat ini, pihaknya sudah memfasilitasi pembentukan 24 bank sampah di beberapa desa. Begitu juga bantuan dari Pemprov NTB untuk bank sampah juga disalurkan.

Aryan mengatakan, pihaknya memberanikan diri membangun lima bank sampah induk (BSI) di empat lokasi. Pertama di Kecamatan Sumbawa, Utan, Maronge dan Empang. Di Empang, desa sudah membeli lahan untuk tempat pembuangan sampah. Pihaknya akan mensupport dengan kendaraan roda tiga dan pembentukan bank sampah. ‘’Mudah-mudahan lima bank sampah induk akan mengcover semua wilayah.

Karena luas wilayah kita yang sangat luas. Kemudian transportasi membutuhkan waktu panjang kalau semua dibawa ke Sumbawa Besar. Termasuk tambahan satu bank sampah induk di Universitas Teknologi Sumbawa,’’ ujarnya.

Selain itu, DLH Sumbawa juga memberdayakan komunitas masyarakat yang peduli lingkungan. Seperti membentuk komunitas Sumbawa Bersih Sampah (Sabisa). Sabisa merupakan kumpulan komunitas masyarakat peduli lingkungan, pecinta alam, kelompok sadar wisata dan lainnya. Ketika ada kegiatan berkaitan dengan zero waste, dilakukan koordinasi bersamasama agar kegiatan sektor persampahan ini gaungnya menjadi lebih besar.

Di samping itu, dari aspek penanganan sampah, Pemda Sumbawa sudah menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). DLH Sumbawa sudah menyerahkannya ke Dinas LHK NTB dan Kementerian LHK. ‘’Karena proyeksi kebutuhan (fasilitas) sampai 2025, berkaitan dengan sampah lumayan tinggi. Hitung-hitungan kami, selisihnya yang tidak bisa ter-cover di Sumbawa. Di mana posisinya, kebutuhan seberapa banyak sampai kemampuan fasilitas itu mengcover penananganan sampahnya,’’ pungkasnya.

Mulai Serius Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Syawaludin mengatakan isu tentang NTB Bebas Sampah atau Sumbawa Bebas Sampah merupakan langkah yang baik. Artinya, kita memulainya dengan sangat antusias.

Syawal menyebutkan, Indonesia baru serius mengelola sampah sekitar 11 tahun lalu.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara yang selalu menjadi contoh, memang sudah agak

jauh. Mereka sudah ratusan tahun sudah memulai mengelola sampah. Seperti Singapura yang sudah memulai sejak 2030 tahun yang lalu. “Kita, jauh dari hitungan, mereka sudah menginisiasinya,” katanya.

Ia menjelaskan, Indonesia baru mulai serius mengelola sampah pada 2008, sejak lahirnya UU No. 18 Tahun 2008. Itupun masih dibicarakan di tingkat pusat. Sementara di daerah masih belum banyak dibicarakan. ‘’Di NTB, kita baru mulai.

Kemudian dengan segala dinamikanya mulai kita bicarakan. Iklan radio sudah mulai membicarakan zero waste. Kalau melihat peradaban suatu bangsa, maka lihatlah apa yang dibicarakan. Makanya, saya sangat bersyukur, NTB sudah mulai melakukan itu,’’ ungkapnya.

Menurut Syawal, perlu konsistensi dan keberlanjutan dalam gerakan zero waste dengan bersinergi atau kerja berjemaah antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Syawal, ada permasalahan utama yang harus dibicarakan terlebih dulu sebelum membicarakan masalah anggaran penanganan sampah.

Pertama, masalah kesadaran. Sebaik apapun sistem yang dimiliki atau sebanyak apapun anggaran yang dimiliki. Atau sebanyak apapun infrastruktur dibangun, tidak akan punya efek atau dampak apabila tidak dibangun kesadaran masyarakat. ‘’Alat dan mesin terbaik untuk menyelesaikan persoalan sampah ini adalah kesadaran.

Oleh karena itu, sebaiknya memang provinsi dan kabupaten mulai serius berpikir, berinvestasi untuk membangun kesadaran ini,’’ ujarnya.

Kedua dari sisi regulasi.

Apakah regulasi mengenai pengelolaan sampah sudah ada di seluruh kabupaten/ kota. Di tingkat provinsi, NTB sudah mempunyai Perda No. 5 Tahun 2019. Di Kabupaten/ Kota ada beberapa di antaranya sudah memiliki Perda tentang pengelolaan sampah. ‘’Regulasi kita bukan tidak ada. Tapi masih kurang diturunkan ke kabupaten/kota dan penerapannya. Sejauh mana DPMPD Provinsi dan kabupaten menekankan Perdes tentang pengelolaan sampah.

Kalau desa dan kelurahan sudah melakukan itu. Bisa ada kekuatan,” kata Syawal.

Ketiga, kata Syawal, baru berpikir soal infrastruktur. Namun ia sering melihat kesalahan soal investasi pengadaan infrastruktur persampahan yang hanya berorientasi pada fisik. Alat-alat seperti bak sampah yang dibeli dengan harga mahal, tidak dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat membuang sampah. Malah, sampah dibuang di dekat bak sampah.

“Saya sering mengibaratkan itu bak sampah yang dibuang di tempat sampah. Bukan sampah yang dibuang di tempat sampah. Orang sering mengatakan, kalau kita buang di pinggirnya, nanti ada petugas yang akan mengangkatnya. Ini sangat fatal,’’ katanya.

Keempat, mengenai anggaran. Menurut Syawal, persoalan anggaran menjadi hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan komitmen pimpinan daerah. Kalau memiliki selera dan cita rasa soal penanganan sampah, maka akan terlihat dari komitmennya dalam mengalokasikan anggaran penanganan sampah.

Jika pimpinan daerah punya selera dan cita rasa soal penanganan persampahan. Kalaupun anggaran daerah terbatas, tetapi dengan leadershipnya akan mampu mencarikan sumber-sumber pendanaan untuk penanganan sampah, dari tidak ada menjadi ada.

Syawal menuturkan, sudah ada kesepakatan bahwa sampah harus selesai di sumbernya, yakni rumah tangga. Sehingga, NTB Zero Waste adalah bagaimana mengajak masyarakat melihat sampah bukan masalah tapi sumber daya. ‘’Ini baru 11 tahun kita bicarakan. Kemarin saya diajak ke Denmark oleh Kementerian. Daerahnya sangat bersih, ndak ada sampah. Karena masyarakat sudah sadar, masyarakat sudah bayar mahal,’’ tuturnya.

Syawal menyebutkan, setiap rumah tangga di Denmark membayar 1.000 euro per tahun. Apabila dihitung menggunakan kurs rupiah, maka sekitar Rp16 juta yang dikeluarkan masyarakat per tahun. Sementara di NTB, iuran pembuangan sampah naik menjadi Rp50 ribu saja, ributnya bisa sampai sebulan. ‘’Tapi kita mau bersih. Di satu sisi kita belum banyak memberikan anggaran untuk DLH,’’ katanya.

Syawal menyebutkan tiga paradigma dalam mengelola

sampah. Pertama zero waste, yakni paradigma yang menekankan penanganan sampah dengan membangun kesadaran dan karakter masyarakat.

Untuk membangun kesadaran masyarakat memang pekerjaan yang berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin.

Kedua, mengelola sampah dengan pendekatan ekonomi.

Pendekatan ini hampir sama dengan kumpul, angkut dan buang. Tetapi dengan menggunakan teknologi tinggi. Paradigma pengelolaan sampah dengan cara ini memang berbiaya tinggi. Syawal memberikan contoh, untuk membangun satu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang menghasilkan listrik 1,5 juta MW setahun. Biayanya hampir 100 juta euro setahun. ‘’Sekarang kita di NTB baru menganggarkan Rp31 miliar.

Apakah cukup itu? Pendekatan teknologi ini mahal. Pendekatan mengubah kesadaran ini juga mahal,’’ ucapnya.

Terakhir adalah pengelolaan sampah dengan paradigma sirkular ekonomi. Dengan adanya semangat zero waste, sampah didaur ulang lagi. Dimana, bank sampah merupakan salah satu perangkatnya.

Target penanganan sampah sebesar 70 persen, artinya ada penanganan sampah dengan pola kumpul, pilah dan olah.

Hal inilah yang dilakukan Bank Sampah Bintang Sejahtera dengan mengajak masyarakat memilah sampah kemudian menjual pada tempatnya. Syawal menuturkan, pihaknya berkeliling ke desadesa yang ada di Kabupaten Sumbawa melakukan pelatihan untuk mengajak masyarakat memilah sampah kemudian menjual pada tempatnya.

Syawal mengatakan, potensi sampah di NTB sangat besar. Apabila seluruh rumah tangga memilah sampah plastik dan menjualnya ke bank sampah, nilainya mencapai Rp692 miliar setahun. Itu belum termasuk sampah potensi sampah anorganik. ‘’Lewat bank sampah ini kami ajak masyarakat pilah sampah dari rumah, baik sampah organik maupun anorganik. Kalau sampah organik dimasukkan ke dalam lubang tanah. Maka tanah akan jadi subur. Kalau sampah anorganik kita bawa ke industri daur ulang,’’ katanya.

Syawal menambahkan, banyak cara mulai dilakukan untuk memberikan semangat kepada masyarakat untuk memilah sampah. Sekarang, sampah dapat digunakan untuk membayar ongkos naik haji. Artinya, masyarakat dapat menabung untuk biaya haji dengan sampah. ‘’Kalau di bank sampah menabung untuk haji. Cukup bawa 5 kg sehari. Kalau sudah sampai harganya Rp2,6 juta seharga 3,6 gram emas. Sekarang ada program nabung mahar dengan sampah, tabungan pendidikan dan lainnya,’’ terang Syawal.

Susun Perbup Kadis PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos, M.Si menyebut, pihaknya sudah membuat draf Perbup mengenai penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020. Semua yang menjadi MoU Gubernur dan Bupati se NTB baik zero waste maupun revitalisasi posyandu sampai dengan hari ini sudah dirincikan, yang nanti menjadi arahan maupun juga acuan desa dalam menyusun APBDes. “Khusus mengenai zero waste sudah kami rangkum di dalam Pergub ini tentang penyediaan roda tiga bagi desa yang belum mendapat bantuan atau belum memiliki roda tiga. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas LH Kabupaten Sumbawa itu kami katakan wajib membeli roda tiga walaupun tidak sama jumlah pembelian tergantung kebutuhan di desanya. Paling tidak desa diberikan peluang penanganan sampah memerlukan roda tiga silakan beli roda tiga,’’katanya.

Termasuk juga dukungan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Diharapkan agar semua desa di Sumbawa bisa membentuk bank sampah termasuk dukungan dari BUMdes dan sebagainya. ‘’Yang lebih detail lagi untuk membantu desa adalah mengenai berapa anggaran yang disiapkan oleh desa. Karena bersandar pada harga pembelian barang dan jasa kabupaten. Sehingga harga roda tiga harus sama semuanya. Ini yang belum kami detailkan untuk penyusuna RAPBDes untuk desa di 2020,’’ ujarnya.

Dikatakan lebih lanjut, pi-

haknya sangat optimis pelaksanaan zero waste di Sumbawa bisa berhasil. Hal demikian mengingat zero waste bukanlah hal baru di Sumbawa, konsepnya sudah lama ada. Hanya saja memang belum berkelanjutan. ‘’Itu embrionya sudah ada, tinggal sinergitasnya karena di Sumbawa yakin kami masih bisa kumpulkan lagi kelompok-kelompok itu. Desa ini memang banyak duit kalau kita berbicara nominal, tapi desa itu bisa jadi bingung kalau tidak mengarahkannya dengan baik,’’ tutupnya.

Harus Direncanakan dengan Baik NTB Zero Waste menjadi salah satu program prioritas Pemprov NTB dengan target 70 persen pengelolaan dan 30 persen pengurangan sampah di tahun 2023 nanti. Untuk mewujudkan hal tersebut, semua elemen masyarakat harus terlibat dan mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah. Kabupaten dan kota juga diharapkan mengambil bagian untuk mewujudkan salah satu dari program NTB Gemilang ini. Tidak terkecuali bagi Kabupaten Sumbawa.

Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa, Wirawan, S.Si, MT, meminta agar Kabupaten Sumbawa segera membuat rencana detail tentang pelaksanaan Sumbawa Zero Waste. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program ini harus memberikan dampak bagi masyarakat dan hasilnya harus terukur. ‘’Sehingga yang perlu dirumuskan adalah kapan kita mau menuju zero waste itu? Ketika kita sepakat mengenai kapan maka kita akan bicara mengenai tahapan demi tahapan dan kita akan berbuat apa dan seterusnya. Semua itu mempunyai indikatornya masing-masing. Indikator outcomes-nya kemudian itu akan membutuhkan input berapa,’’ jelas Wirawan.

Menurutnya, semua itu akan terkompilasi dalam sebuah produk perencanaan yang akan menjadi acuan bersama untuk menyusun kebijakan anggaran, mengalokasikan rupiah demi rupiah untuk tercapainya tujuan yang mulia ini.

Tentunya ketika semua tahapan sudah diperjelas, baru semua pihak bisa berbicara mengenai konten kebijakan.

“Apa sih yang akan diisi di dalam kebijakan perencanaan itu sehingga bisa menghasilkan katakanlah hasil yang baik,’’ jelasnya.

Hasil yang baik mempunyai dua indikator. Pertama ialah harus berkualitas dan berkelanjutan. Bisa saja kita miliki anggaran sedemikian rupa dan kelihatan hasilnya tahun depan berhasil. Akan tetapi setahun kemudian tidak lagi berhasil. Hal seperti ini tidak diharapkan.

Lebih jauh Wirawan menyebut, ada tiga hal yang harus diperhatikan agar kebijakan zero waste ini bisa tercapai.

Pertama ialah dari sisi kultur.

Aspek kultur meliputi cara berpikir dan cara bertindak masyarakat. Artinya para pembuat kebijakan “bermain” di hulu. Sebab, produsen sampah bukan siapa-siapa, melainkan masyarakat sendiri.

“Maka didiklah masyarakatnya agar bisa menggunakan akal dan perasaan sedalam-dalamnya. Maka pendidikan untuk menghasilkan mindset untuk tidak menghasilkan sampah yang banyak adalah sesuatu keharusan dan itu harus jelas rencana kita,” ungkapnya.

Aspek kedua ialah dari segi struktur. Struktur ini akan berbicara dari segi regulasi, polapola yang akan dilakukan.

Pendeknya, struktur itu menggambarkan bagaimana kita nantinya akan menggambarkan kasus yang kita hadapi. Koordinasi antar institusi perlu dilakukan karena masalah sampah ini tidak bisa didekati sendiri, melainkan dengan menggunakan pendekatan multisektoral. ‘’Maka kita harus koordinasi, terintegrasi, dan tersinkron program kita. Itu yang saya katakan dengan case,’’ sambungnya.

Barulah ketiga yakni infrastuktur. Menurutnya ketiga aspek ini jangan dilompat. Bicara infrastuktur, tetapi alokasi anggaran untuk meningkatkan kesadaran masyarkat dibatasi dan itu tidak menjamin keberlanjutamn program menuju Kabupaten Sumbawa zero waste. ‘’Intinya kami dari BPKAD menunggu itu, sehingga kami bisa hitung berapa anggaran yang bisa kita support untuk kegiatan ini.

Kami di BPKAD pada tahun anggaran 2020 tidak ada lagi pengadaan katakanlah konsumsi yang ada plastiknya, itu sudah jelas dalam APBD tidak kita masukkan,’’ sambungnya. (dys/nas)

Siapkan Fasilitas Pendukung hingga Belajar ke Swedia Dari Hal. 1 Jangan sampai bank dianggap sebagai kaki tangan pemulung.

Artinya, harus ada pemikiran bahwa sampah ini bukan lagi dijual tapi mengolah barang jadi.

“Kalau sampah tertumpuk terus mau dibawa kemana. Pe-

ngolahan di bank sampah Mijang cukup bagus. Bukan berarti karena saya orang Mijang kemudian mengagumi,’’ katanya.

Yang akan lebih ditekankan sambung Rachman, adalah mengolah sampah agar bisa berfungsi jadi pupuk. Harapannya, Dinas Pertanian memproduksi larva un-

tuk sampah organik. Selebihnya sampah anorganik dijadikan bahan jadi yang memiliki prospek besar dan bisa dikirim ke Bali.

Kembali disampaikan Rachman, semangat smart city akan membantu OPD untuk samasama mengkampanyekan program pemerintah. Sebenarnya,

dari sisi penyebaran informasi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lainnya cukup efektif. Khusus penanganan sampah telah dibuatkan aplikasi Go Sip. Aplikasi ini digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat melalui media. (cem)

Senin, 11 November 2019

SUARA NTB

Halaman 9

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2632 NOKA/NOSIN : MHINF000SSK226569/NFE1226695 AN.BKPMD PROP.NTB HLG D’SPTR AMPENAN

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DIJUAL TANAH D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 11 November 2019

Halaman 10

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Bimtek Pengelola Jurnal Ilmiah Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si., Mataram (Suara NTB) M.Pd., dalam sambutannya menSekolah Tinggi Agama Hindu yampaikan pada dasarnya jurnal Negeri (STAHN) Gde Pudja Matmerupakan salah satu unsur sangat aram menggelar Bimbingan Teknis penting dalam peningkatan karier (Bimtek) Pengelola Jurnal Ilmiah, di dosen, termasuk peningkatan pubHotel Golden Palace Mataram, Sablikasi dari kampus. “Saya memberitu (9/11). Bimtek itu mengusung tema kan apresiasi kepada bapak/ibu unpengelolaan jurnal menuju jurnal natuk meningkatkan jurnal,” katanya. sional terakreditasi dan jurnal interNyoman mengatakan ada lima nasional bereputasi. jurnal di STAHN Gde Pudja. PihaknKetua Panitia Bimtek Pengelola Ju(Suara NTB/ron) rnal, Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, BIMTEK - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I ya berupaya terus menerus menS.Pd.,S.Ag.,M.Si., dalam laporannya Nyoman Wijana didampingi ketua panitia dan unsur ingkatkan pengelolaan dan berharap mengatakan, kegiatan itu diikuti 78 pimpinan STAHN Gde Pudja saat memberikan bisa terakreditasi. “Saya tidak ampeserta dan enam orang panitia. sambutan di pembukaan Bimtek Pengelola Jurnal bisius jurnal ini harus bagus. Kegiatan seperti ini kita menginginkan, Menurutnya STAHN Gde Pudja Ilmiah, pada Sabtu (9/11) di Mataram. satu atau dua jurnal kita bisa termemiliki lima jurnal yaitu Widya Sandy, Widya Kerta, Sophia Dharma, Sadara yang dilaksanakan dalam waktu satu hari akreditasi, kita yakin bisa,” katanya.

Salah seorang pemateri, Dr. I Ketut SuNikaran, dan Padma Sari yang saat ini perlu itu akan memberikan manfaat, setidaknya dikembangkan. “Karena itu pada Sabtu pagi meningkatkan peran redaktur dalam men- darsana, S.Ag., M.Pd.H., menyampaikan dihadirkan dua narasumber yang berkompe- gelola jurnal. Narasumber dalam bimtek itu materi berjudul Percepatan Akreditasi Juten di bidangnya. Mereka akan menyampai- yaitu Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H., rnal Ilmiah Elektoronik. Menurutnya, pentkan materi sekaligus membantu dalam men- dan Dr. Kadek Aria Prima Dewi PF, S.Ag., ing untuk dipahami mengenai alur pengeloingkatkan jurnal di lingkungan STAHN Gde M.Pd. Keduanya berasal dari Institut Hindu laan jurnal. Selain pemberian materi, ia langsung mencontohkan atau menunjukkan Pudja Mataram,” katanya.

Dharma Negeri (IHDN) Denpasar.

Ardhi berharap dengan kegiatan bimtek Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I pengelolaan jurnal terakreditasi. (ron/*)

Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Lotim Bershalawat Bersama Haddad Alwi Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tingkat kabupaten Lombok Timur (Lotim) 1441 Hijriyah tahun ini digelar berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pada puncak acara maulid yang berlangsung di Lapangan Umum Masbagik, Sabtu (9/11) malam, Pemerintah Kabupaten Lotim menghadirkan Habib Haddad Alwi Assegaf. Penyanyi religi Islami dengan tajuk Cinta Rasul itu mengajak semua warga Lotim bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW. BUPATI Lotim, H. M. Sukiman Azmy bersama dengan seluruh jajaran pejabat di lingkup Pemkab

Lotim yang hadir di Lapangan Masbagik ini turut menggemakan shalawat kepada Nabi. Warga yang memadati

lapangan Masbagik ini terlihat sangat antusias mengikuti lantunan shalawat yang dipandu Haddad Alwi.

(Suara NTB/rus)

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat memberikan sambutan.

(Suara NTB/rus)

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy bersama pimpinan OPD bershalawat bersama.

Habib Haddad Alwi ini langsung mengajak membaur seluruh warga. Selain bershalawat, Haddad mengingatkan tentang nikmat Islam yang diajarkan Rasulullah. Nikmat sebagai hamba Allah yang diciptakan sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang paling dicintai Allah dan paling mencintai Allah dan sangat mencintai umatnya.

Semangat dan kekompakan warga Lotim Bershalawat disanjung oleh Haddad Alwi. “Warga Lombok Timur nomor satu,” sebutnya.

Terlihat semua menggemakan shalawat dengan penuh khidmat. Seperti saat menyanyikan lagu religi berjudul Ya Rabbibil Musthofa, Muhammad Nabiku, Rindu Muhammadku dan lainnya warga seperti terhipnotis dan dan tak sedikit yang meneteskan air mata mengingat kelahiran suci sang Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dalam sambutannya mengajak memperbanyak shalawat pada momentum peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. “Lantunkan shalawat di manamana,” sarannya.

Menurutnya, Nabi Muhammad SAW sudah banyak melakukan pengorbanan.

Menjadi sangat merugi umat Islam jika tidak terus bershalawat kepada Nabi. Diterangkan Bupati, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad ini itu berlangsung penuh khidmat. “Kita mohon kepada Allah, semoga acara peringatan Maulid ini mendapat berkah Allah, memberikan yang terbaik dan menjadi sempurna,” asanya.

Sementara TGH Lalu Ahmad Zainuri dalam uraian himah Maulid Nabi juga mengajak warga memperbanyak shalawat kepada nabi. Bila perlu terus hiasi lidah seharihari dengan bacaan shalawat.

Maulid Nabi katanya sebagai wujud cinta kasih kepada sang nabi. Dikatakan baginda nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Nabi besar Muhammad selalu mendoakan umatnya yang terbaik. Salah satu doa Nabi ad-

alah diampuni dosa-dosa umatnya yang terdahulu dan akan datang. Hal ini sebagai salah satu wujud rasa cinta Nabi kepada Umatnya.

Sebagai umat Muhammad, Lalu Zainuri mengajak untuk menghidupkan terus sunnah-sunnah sang Nabi.

Belakangan ini, sambungnya, banyak sunnah nabi yang mulai ditinggalkan. “Banyak sunnah nabi yang dilupa-

kan dalam berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Satu contoh sunnah tersebut adalah ucapan salam. Diminta, jangan karena alasan beda partai, beda organisasi ini membuat tidak mau mengucapkan salam. “Lain partai dan organisasi tak ucapkan salam, sunnah yang ringan ini jangan sampai dilupakan,” ungkapnya.

Makna salam, di manapun

orang Islam berada harus bisa berikan kesejahtetaan dan leselamatan bagi yang lain. Salam adalah identitas umat Islam. Islam Rahmatan lil Alamin.

Sementara kemunculan perilaku radikal belakangan ini ditegaskan bukanlah dari Islam. “Islam bukan perilaku radikal, tapi perilaku mensejahterakan,” ujarnya. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

Habib Haddad Alwi Assegaf mengajak warga yang hadir untuk bershalawat.

(Suara NTB/rus)

Warga yang datang dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang digelar Pemkab Lotim di Lapangan Masbagik, Sabtu (9/11) malam.

SUARA NTB

Senin, 11 November 2019

Ini, Rincian 414 Formasi CPNS 2019 Pemprov NTB Dari Hal. 3 ahli pertama guru bimbingan konseling 2 formasi, ahli pertama guru busana butik 2 formasi, ahli pertama guru ekonomi 4 formasi, ahli pertama guru fisika 4 formasi, ahli pertama guru geografi 4 formasi.

Ahli pertama guru SLB 32 formasi, ahli pertama guru Kimia 4 formasi, ahli pertama guru Komputer 1 formasi, ahli pertama guru Matematika 7 formasi. Ahli pertama guru Mekanisasi Pertanian 1 formasi, ahli pertama guru Nautika Kapal Niaga 3 formasi, ahli pertama guru Nautika Kapal Penangkap Ikan 4 formasi.

Ahli pertama guru Pemasaran 1 formasi, ahli pertama guru Penjasorkes 7 formasi. Ahli pertama guru PPKN 5 formasi, ahli pertama guru Prakarya dan Kewirausahaan 7 formasi, ahli pertama guru Rekayasa Perangkat Lunak 1 formasi. Ahli pertama guru Sejarah 7 formasi, ahli pertama guru Seni Budaya 7 formasi, ahli pertama guru Sosialisasi 2 formasi, ahli pertama guru Tata Boga 2 formasi.

Selanjutnya, ahli pertama guru Teknik Elektronika Industri 2 formasi, ahli pertama guru Teknik Gambar Bangunan 5 formasi, ahli pertama guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik 3 formasi, ahli pertama guru Teknik Kendaraan Ringan 1 formasi, ahli pertama guru Teknik Komputer dan Jaringan 3 formasi, ahli pertama Teknik Sepeda Motor 2 formasi.

Kemudian ahli pertama teknik kapal penangkap ikan 1 formasi, ahli pertama guru teknologi pengolahan hasil pertanian 6 formasi, ahli pertama guru TIK 12 formasi.

Ahlipertamaguruperjalananwisata2formasi,ahlipertamaguruagribisnis pembibitan dan kultur jaringan 1 formasi. Ahli pertama guru agribisnis rumput laut 1 formasi, ahli pertama guru biologi 2 formasi, ahli pertama guru desain komunikasi visual 1 formasi.

Ahli pertama guru geologi pertambangan 1 formasi, ahli pertama guru multimedia 7 formasi, ahli pertama guru rekayasa perangkat lunak 4 formasi. Ahli pertama guru teknik alat berat 1 formasi, ahli pertama guru teknik kendaraan ringan 6 formasi. Ahli pertama guru teknik komputer dan jaringan 6 formasi, ahli pertama guru teknik pengelasan 2 formasi. Ahli pertama guru teknik sepeda motor 6 formasi dan ahli pertama guru sosiologi 4 formasi.

Untuk 101 formasi tenaga kesehatan sebanyak 33 jenis jabatan yang dicari. Antara lain, apoteker 6 formasi, bidan 3 formasi, dokter 6 formasi, dokter gigi 4 formasi, dokter spesialis kandungan 5 formasi, dokter spesialis anak 3 formasi, dokter spesialis anestesi 1 formasi, dokter spesialis bedah 1 formasi.

Kemudian, dokter spesialis bedah syaraf 1 formasi, dokter spesialis jantung 1 formasi, teknisi elektromedis 1 formasi. Dokter spesialis kulit dan kelamin 1 formasi, dokter spesialis mata 1 formasi. Dokter spesialis paru 1 formasi, dokter spesialis patologi anatomi 1 formasi, dokter spesialis penyakit dalam 2 formasi.

Selanjutnya, dokter spesialis radiologi 2 orang, dokter spesialis rehabilitasi medik 1 formasi.

Dokter spesialis syaraf 2 formasi, dokter spesialis THT 1 formasi, dokter spesialis urologi 1 formasi, perawat Ners 33 formasi.

Kemudian, pranata laboratorium kesehatan 6 formasi, psikologi klinis 5 formasi, sanitarian 2 formasi. Administrator kesehatan 1 formasi, entomologi kesehatan 1 formasi, fisikawan medis 1 formasi. Fisioterapis 1 formasi, nutrisionis 2 formasi, perekam medis 1 formasi, radiografer 1 formasi dan teknis elektrimedis 2 formasi.

Sedangkan untuk 79 formasi tenaga teknis sebanyak 41 jenis jabatan. Antara lain, analis anggaran 1 formasi, analis kepegawaian 2 formasi. Analis ketahanan pangan 2 formasi, instruktur 2 formasi, mediator hubungan indus-

trial 1 formasi. Penerjemah 1 formasi, pengawas benih tanaman 5 formasi, pengawas koperasi 1 formasi, pengawas lingkungan hidup 1 formasi, pengendalidampaklingkungan 1 formasi.

Pengendali ekosistem hutan 1 formasi, pengendali organisme pengganggu tanaman 2 formasi, penyuluh kehutanan 4 formasi. Perancang peraturan perundang-undangan 1 formasi, polisi kehutanan 3 formasi, pranata komputer 5 formasi. Statistik 2 formasi, surveyor pemetaan 5 formasi, teknik jalan dan jembatan 2 formasi, dan teknik penyehatan lingkungan 4 formasi.

Selanjutnya, teknik tata bangunan dan perumahan 1 formasi, polisi kehutanan 4 formasi, arsiparis 1 formasi. Analis pasar hasil pertanian 1 formasi, instruktur 1 formasi, pekerja sosial 1 formasi. Penata ruang 1 formasi, pengantar kerja 1 formasi, pengawas perikanan 1 formasi dan pengelola ekosistem laut dan pesisir 1 formasi.

Selain itu, pengendali hama dan penyakit ikan 1 formasi, penggerak swadaya masyarakat 5 formasi, penyuluh pertanian 2 formasi. Perencana 1 formasi, pranata hubungan masyarakat 1 formasi, pustakawan 1 formasi, teknik pengairan 1 formasi.

Teknik tata bangunan 1 formasi, analis pasar hasil perikanan 1 formasi, pengawas benih tanaman 1 formasi dan penyuluh kehutanan 5 formasi.

Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (10/11) siang menjelaskan pendaftaran untuk masing-masing Pemda kemungkinan tidak akan serentak. Pendaftaran akan disesuaikan dengan sistem. ‘’Artinya, kalau sistem sudah oke, artinya link sudah bisa dibuka oleh pelamar, tentu dihitung di hari kapan link itu bisa dibuka. Sehingga, kalau besok (hari ini, red) tidak bisa tentu akan dikonversi dan kita akan berkoordinasi dengan BKN. Bahwa hari ini belum bisa dibuka. Sehingga ada perpanjangan masa pendaftaran,’’ terangnya.

Fathurrahman menjelaskan, penginputan rincian formasi ke SSCASN untuk masing-masing Pemda ada yang sudah tuntas 100 persen dan ada juga yang masih belum tuntas. Tahun ini, seluruhnya dikendalikan oleh Panitia Pusat. ‘’Hanya kita bisa mengakses titik lokasi saja. Sehingga ketika ada perubahan kualifikasi pendidikan dan nama formasi, kita memang tidak bisa mengubah, harus koordinasi dulu. Hal-hal ini yang membuat (pendaftaran) tidak serentak,’’ terangnya.

Fathurrahman menjelaskan, pusat meminta Pemda mengumumkan penerimaan seleksi CPNS terlebih dahulu. ‘’Intinya di kabupaten/ kota sudah ada yang mulai mengumumkan. Kemudian ada yang masih dalam tahap injeksi pengisian ke sistem SSCASN,’’ katanya.

Fathurrahman memprediksi jumlah pelamar CPNS 2019 di seluruh NTB akan menembus puluhan ribu orang. Tahun lalu, jumlah pelamar hampir mencapai 62 ribu orang. Tahun ini, diperkirakan jumlah pelamar naik 20-30 persen dari tahun sebelumnya. ‘’Itu sampai 20-30 persen kita antisipasi peningkatan jumlah pelamar. Sehingga di dalam pelaksanaan SKD (Seleksi Kompetensi Dasar), kita mengacu kepada proyeksi kenaikan itu. Karena kita melihat dari komposisi formasi yang tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin,’’ jelasnya. (nas)

BPK Audit PAD Destinasi Wisata di NTB Dari Hal. 3 ‘’Ini baru pendahuluan. Setelah mendapat gambaran umum, baru kita detailkan,’’ ujar Hery.

Sasaran audit akan diawali di Lombok Utara, dengan beberapa pertimbangan. Daerah ini terdampak paling parah gempa sehingga akan dicek seberapa implikasinya pada sektor pariwisata. Pertimbangan

lain, karena Lombok Utara dianggap paling maju menggarap sektor pariwisata dan memiliki destinasi yang mendunia, seperti tiga gili yaitu Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno.

BPK melihat pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan Pemprov NTB sesuai yang tertuang dalam visi misi NTB Gemilang. Saatnya pihaknya turut memberikan atensi, karena

bagaimana pun juga kuat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat jika sektor pariwisata dikelola dengan baik.

Dalam kunjungannya ke Redaksi Harian Suara NTB, Kepala BPK yang didampingi pejabat teras BPK Perwakilan NTB, diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino. (ars)

Temukan Anak Positif Narkoba Dari Hal. 3 Ada enam titik operasi yang menjadi sasaran razia petugas, khususnya Warnet yang menyediakan Game Online selama 24 jam di Kota Mataram. Satu per satu disisir, sedikitnya 132 orang pengunjung yang di lakukan tes urine, ditemukan 14 anak yang jadi pengunjung warnet positif menggunakan narkotika. ‘’Jumlah yang di tes urine sebanyak 132 orang dan yang positif sebanyak 14 orang dan negatif 118 orang,’’ ucap Gde Sugianyar.

Lokasi yang jadi sasaran operasi di itu di antaranya Game Play Gomong ditemukan 2 orang, Warnet King Jalan Panjitilar diaman-

kan 3 orang, Warnet Vex Jalan Swakarya3orang,GamePlayJalan Swakaryaditemukan3orang,Dede Net Jalan Merdeka diamankan 1 orang dan Warnet Joker Jalan Majapahit diamankan 2 orang.

Seluruh remaja yang positif menggunakan narkotika tersebut dibawa oleh petugas ke kantor BNNP NTB, selanjutnya dilakukan assessment untuk direhabilitasi.

Dalam pelaksanaan razia tersebut Kepala BNNP NTB mengaku menemukan langsung banyak pelajar yang bermain game online dan internet hingga dinihari.

Mirisnya, kata dia, tiga orang anak kelas 4 SD. Fakta ini menu-

rutnya sangat memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan.

Karena sebagian besar warnet digunakan kegiatan game online yang beroperasi 24 jam, berpotensi besar sebagai bagian dari peredaran dan pemakaian narkoba.

Mengantisipasi kekhawatiran warnet jadi sarang narkotika, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda terkait regulasi, perijinan dan pengawasan warnet di Kota Mataram.

Operasi itu dilakukan karena berdasarkan informasi dari masyarakat, warnet Game Online terindikasi marak terjadi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, khususnya pengunjung. (ars)

Jiwa Pahlawan Perlu Dipupuk dari Bangku Sekolah Dari Hal. 3 Hal itu disebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh salah satu bapak pendiri bangsa, Bung Karno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Diterangkan Umi Rohmi, jika dahulu semangat kepahlawanan dilakukan dengan menunjukkan pengorbanan tenaga, harta bahkan nyawa. Sekarang untuk menjadi pahlawan bisa juga dilakukan dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang, memberikan kemaslahatan, serta membawa harum nama bangsa.

Dengan semangat tersebut, kesadaran untuk mencintai tanah air diharapkan dapat menjadi modal untuk membela dan menjaga keutuhan NKRI. ‘’Jangan biarkan tangan-tanagan jahil atau pihak yang tidak bertanggung jawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan biarkan negeri kita terkoyak, tercerai-berai, terprovokasi untuk saling menghasut dan berkonflik satu sama lain,’’ ujar Umi Rohmi.

Dalam kesempatan itu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc yang menyerahkan bingkisan kepada para veteran yang hadir. Selain itu disalurkan juga bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni

(RS-RTH) dari Kemneterian Sosial RI untuk 630 unit rumah fakir miskin di lima kabupaten di NTB. Hadir juga Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah, Pejabat Sekda NTB, Dr. H. Iswandi, M.Si, Anggota Forkompimda dan pejabat lingkup Pemprov NTB. Lima kabupaten tersebut adalah Bima dengan 190 unit RTH, Sumbawa 150 unit RTH, Sumbawa Barat 100 unit, Lombok Timur 150 unit, dan Lombok Barat 40 unit. Masing-masing keluarga pemilik RTH tersebut akan menerima total bantuan sebesar Rp15 juta.

Pahlawan Masa Kini Sementara itu, Wagub mengajak seluruh masyarakat NTB untuk menjadi pahlawan masa kini.

Langkah dilakukan dengan mencontoh perjuangan dan pergerakan yang dilakukan oleh seluruh pahlawan nasional di Indonesia dalam merebut kemerdakaan Indonesia dari tangan para penjajah.

Demikian disampaikan Wagub usai melakukan ziarah makam TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di Kompleks Musala Al. Abror YPH-PPD NW Pancor, Minggu (10/11). Untuk itu, lanjutnya, sudah sepatutnya mencontoh perjuangan dari pahlawan nasional asal NTB, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, yang

semasa hidupnya bersungguhsungguh berjuangan untuk ummat, bangsa dan agama.

Untuk menjadi pahlawan masa kini, Umi Rohmi yang juga cucu dari TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid mengatakan, harus berjuang sesuai kapasitas masing-masing supaya apa yang dicita-citakan untuk NTB, mewujudkan NTB Gemilang dapat terealisasi dengan baik.

Dalam ziarah makam ini diawali dengan upacara militer dipimpin langsung oleh Wagub.

Hadir dalam ziarah makam tersebut, mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Penjabat Sekda NTB, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM yang memimpin doa.

Usai melakukan ziarah makam, rombongan dari pejabat Pemprov NTB melakukan ramah tamah di Pendopo Bupati Lotim.

Dalam momentum Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November, mengingatkan peristiwa perang bahwa kemerdekaan yang dirasakan saat ini tidaklah datang begitu saja. Melainkan memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari pendahulu negeri. Semangat yang ditunjukkan para pahlawan dan pejuang tersebut perlu terus ditumbuhkembangkan di dalam hati sanubari segenap insan warga negara Indonesia. (bay/yon)

Halaman 11

Diprediksi Peserta BPJS Banyak Turun Kelas Dari Hal. 3 ‘’Dengan kenaikan iuran BPJS ini akan terjadi pergeseran kelas, terutama peserta BPJS mandiri. Kelas III kemungkinan akan semakin meningkat,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH dikonfirmasi di Mataram pekan kemarin.

Eka mengatakan data jumlah peserta yang akan turun ke kelas III akan bisa dilihat tahun depan.

Pihaknya juga berencana akan melakukan evaluasi tahun depan.

Meskipun banyak peserta yang diprediksi turun ke kelas III. Namun ia mengatakan fasilitas kesehatankelasIIIsekarangsudahbanyak yang menggunakan AC. Terkait tambahan iuran BPJS sebesar Rp12 miliar untuk PBI APBD,Eka mengatakanpihaknya akan mengajukan tambahan anggaran untuk pembayaran premi BPJS untuk warga miskin yang menjaditanggunganPemprovtersebut 2020 mendatang.

Ia menyebutkan, Pemprov NTB menanggung pembayaran iuran BPJS untuk masarakat miskin sebanyak 122.000 jiwa.

Namun, data ini kemungkinan bisa berubah pada 2020 mendatang. Sehingga Dikes akan mengupdate-nya kembali datanya bersama Dinas Sosial (Disos) NTB. “Apakah orang yang kita bayarkan di tahun 2019, orangnya masih ada di tahun 2020. Tahun ini 122.000 orang yang kita bayarkan,” terangnya.

Sementara itu, iuran BPJS untuk masyarakat miskin yang ditanggung Pemerintah Pusat di NTB mencapai 49 persen atau lebih dari 2 juta orang. Terkait soal tambahan iuran BPJS yang belum masuk dalam APBD murni 2020, Eka mengatakan pihaknya akan mengusulkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2020.

Berdasarkan Peraturan PresidenNomor75Tahun2019tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor82Tahun2018tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat.

Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019. Kemudian peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019 Untuk kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yangdigunakanyaitusebesarRp12 juta,dengankomposisi5persen dari gaji atau upah per bulan, dan dibayardenganketentuan4persen dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1 persen dibayar oleh Peserta.

Sementara,pesertaPPUtingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019. Peserta PPU tingkat daerahyangmerupakanKepaladan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Yakni, untuk kelas III menjadi Rp 42.000, Kelas II menjadi Rp 110.000 dan Kelas I menjadi Rp 160.000. (nas)

Pahlawan Dimulai dari Diri Dari Hal. 3 Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga keamanan dan mengambil peran dalam organisasi, baik pemerintah, independen, maupun sosial, yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. ‘’Artinya memelopori kegiatankegiatan yang baik, yang intinya menjaga kesatuan dan persatuan di masyarakat,’’ ujarya.

Diterangkan Abdul Kadir, saat ini ia melihat bahwa aspek yang melemah di masyarakat adalah pengambilan peran di organisasi untuk tujuan kemaslahatan umat. ‘’Sekarangdibagianituagaklemah,’’ ujarnya. Dicontohkannya seperti

kegiatan-kegiatan musyawarah untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan yang semakin berkurang.

Selain itu, penyaluran pengetahuandanwawasankepahlawanan di sekolah-sekolah juga disebutnya menurun. Menurut Abdul, hal tersebut seharusnya terus dipupuk sejak masa sekolah untuk memunculkan semagat kebersamaan yang kedepan menjadi ruh dari sikap kepahlawanan. “Itu karena pemahaman dari lembaga yang ada, khususnya lembaga pendidikan masih kurang. Harusnya mahasiswa, (siswa) SMP dan SMA, SD itu diajari semua,’’ pungkasnya. (bay)

Berawal dari Konservasi Menjadi Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dari Hal. 3 Atas kerisauan itu ia pun mencetuskan ide untuk memperbaiki alam bawah laut pantai tempat kelahirannya itu dengan usaha konservasi. ‘’Jadi awalnya saya mau perbaiki kondisi (batu) karang, perairan dan pesisir pantai Jelenga ini,’’ kata Jibrata, Ketua Pokdarwis Alam Asri Jelenga, Kamis pekan lalu.

Setelah melalukan observasi menyeluruh terhadap Pantai Jelenga, sekitar 3 tahun lalu usaha konservasi Jibrata dimulai. Ia mengawali usahanya mencari donasi ke pemerintah setempat dan berhasil mendapatkan beberapa program, mulai dari transplantasi karang dengan penempatan puluhan reef bals di dasar laut hingga peremajaan hutan mangrove (bakau) sekitar pantai.

Namun usaha itu oleh Jibrata dianggap belum maksimal.

Sebab menurutnya untuk memperbaiki kondisi pantai Jelenga harus melibatkan banyak pihak lagi. Maka ide Jibrata mencari bantuan mulai menyasar berbagai pihak, tak terkecuali PT Amman Mineral, perusahaan tambang yang mengelola proyek tambang Batu Hijau di kecamatan Sekongkang.

Jibrata mengenang, tidak

mudah mendapatkan perhatian PT Amman Mineral. Saat itu ia yang mengajukan proposal konservasi Pantai Jelenga tidak bisa diakomodir perusahaan. Alasannya, perusahaan bersedia membantu melalui program pemberdayaan masyarakatnya dengan catatan usaha yang dikelola memiliki orientasi bisnis berkelanjutan dan berdampak ekonomi kepada masyarakat setempat.

Dari alasan perusahaan itulah, Jibrata kemudian merubah polanya. Ia bersama 6 rekannya membentuk Pokdarwis Alam Asri Jelenga. Konsen usahanya, mengelola Pantai Jelenga sebagai destinasi wisata dengan menggandeng masyarakat sebagai bagian pelaku di dalamnya. ‘’Alhamdulillah perubahan pola itu disetujui perusahaan.

Maka jalanlah kegiatan kami seperti sekarang ini,’’ paparnya.

Program bantuan yang diterima Pokdarwis Alam Asri Jelenga dari PT Amman Mineral tak sekadar modal usaha awal tetapi juga pendampingan. Jibrata menjelaskan, untuk modal, Amman Mineral membiayai pembuatan sejumlah bangunan di lokasi usaha pariwisata yang dikelolanya di pesisir pantai Jelenga yang berbentuk home stay. ‘’Kalau lahannya ini milik desa.

Tapi semua bangunan ini, mulai

unit homestay-nya, bangkubangku tempat duduk ini dan pagar kelilingnya dibantu perusahaan,’’ katanya seraya menambahkan, kegiatan pendampingan oleh perusahaan juga sangat baik. ‘’Pendampingannya intens ya.

Pak Ismol (perwakilan Amman Mineral) sering datang mengunjungi kami. Kadang saya yang langsung ke kantornya untuk berdiskusi atau untuk mendapatkan arahan pengembangan ke depan usaha kami di Pokdarwis ini,” sambung Jibrata.

Dari banyak diskusi pendampingan PT Amman Mineral itulah, diakui Jibrata mulai memunculkan banyak ide pengembangan pengeloaan pariwisata Pantai Jelenga. Hal itu juga yang kemudian dituangkan saat mengikuti ajang ISTA 2019 yang digelar Kemenpar RI. Meski fokusnya terhadap lingkungan, Jibrata mengatakan, dirinya juga melengkapi presentasinya mengenai pelibatan masyarakat dalam kegiatan penyelematan lingkungan Pantai Jelenga serta dampak ekonomi masyarakat yang bisa diperoleh dari geliat pariwisatanya sendiri. ‘’Ajang ISTA ini kan yang dilihat bukan apa yang sudah kita laksanakan sekarang, tapi juga proyeksi ke depannya. Dan ternyata mereka lebih melihat kon-

sep kita. Makanya kita dinyatakan menang dalam kategori pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat lokal,’’ ujarnya.

Saat ini kegiatan Pokdarwis Alam Asri Jelenga mulai berjalan setahap demi setahap, diakui Jibrata di sisi usaha pariwisata pihaknya masih banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya menarik jumlah kunjungan wisata secara masif ke Pantai Jelenga.

Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang masih dihadapinya adalah kelengkapan fasilitas. Homestay yang menjadi unit usaha utamanya masih sangat minim. Di mana hanya ada satu unit tempat penginapan dan jumlah itu tidak bisa mengakomodir jumlah pengunjung yang datang. ‘’Jujur kalau pengunjung banyak. Tapi kami menolak karena tidak ada tempat menginap, kan homestay kami masih hanya satu unit saja,’’ ujarnya.

Jibrata pun mengklaim, minat pengunjung ke Pantai Jelenga sangat tinggi terutama turis mancanegara yang ingin menghabiskan waktu beberapa lama di pantai. Karena itu untuk menangkap potensi tersebut, pihaknya tengah mengupayakan menambah jumlah unit huniannya. ‘’Alhamdulillah tahun depan kita dapat bantu-

an 5 unit homestay dari Kemenpar. Mudah-mudahan segera supaya konsep pengembangan dengan pelibatan ekonomi lokal sebagaimana penghargaan ISTA yang kami terima bisa diterapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sarafuddin Jarot, Senior Manager Social Responsibility Amman Mineral menjelaskan, selama ini perusahaan terus berkontribusi memberikan manfaat melalui penciptaan ekonomi yang berkelanjutan bagi NTB dan Negara Republik Indonesia. PT Amman Mineral berkomitmen menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bersama dengan masyarakat dan pemerintah untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan ia menambahkan, selama 3 tahun keberadaan PT Amman Mineral di KSB, perusahaan telah menjalankan beberapa agenda PPM sambil terus melakukan kajian terhadap efektivitas dan kesinambungan program guna memastikan setiap program dapat memberikan manfaat dan menjadi katalisator ekonomi lokal. ‘’Salah satu kegiatan pendampingan kami di bidang pariwisata ada di Jereweh, yaitu Pokdarwis Alam Asri,’’ imbuh Jarot. (bug)

Butuh Sinkronisasi Program dan Sosialisasi Berbasis Komunitas Dari Hal. 1 Diterangkannya, untuk menyukseskan program NTB Zero Waste maka kerjasama antara OPD dan pemerintah baik provinsi maupun daerah diharapkan memiliki sinergi. Hal itu mengingat beberapa kendala yang sering terjadi karena belum adanya arah penyelenggaraan program yang sama. ‘’Banyak sekali kegiatan di berbagai OPD terkait zero waste. Kampanye tentang pengurangan sampah, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah,’’ ujar Agus. Untuk itu, sosialisasi harusnya dapat diberikan melalui kewenangan di masing-masing OPD tersebut untuk bersama-sama mengajak perubahan perilaku, mulai dari anggota dan pegawai pemerintahan sendiri.

Dengan begitu target Pemprov NTB untuk mewujudkan zero waste pada 2023 diharapkan dapat tercapai. Di mana pengurangan sampah ditargetkan sebesar 30% sedangkan penanganan sampah sebesar 70%.

Berbasis Komunitas Untuk mencapai target Pemprov NTB (zero waste) tersebut, kesadaran tentang pentingnya pemilahan sampah dari rumah sendiri dinilai harus terus dilakukan. Dengan begitu penanganan sampah yang memiliki persentase lebih besar dapat dilakuan dari unit terkecil, yaitu rumah tangga.

Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa, dapat dijadikan contoh untuk penanganan sampah dari rumah tersebut. Pasalnya, beberapa metode sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan mulai berhasil menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan.

Camat Unter Iwes, Evi Supiati, S.STP, M.Si, menerangkan pihaknya selama ini kerap menyalurkan edukasi pemilahan sampah terutama melalui komunitas, khususnya kelompok ibuibu. ‘’Edukasi yang kami berikan kami masuk dalam komunitas ibu-ibu seperti arisan, pengajian, ngobrol santai itu sambil memberikan pengertian atau masukan bagaimana kita memilah sampah dan membawa produk yang sudah diolah dari berbagai sampah plastik yang banyak kita te-

mukan,’’ ujarnya.

Melalui sosialisasi kepada kelompok ibu-ibu tersebut, diterangkan Evi saat ini di delapan desa yang berada di Kecamatan Unter Iwes telah memiliki komunitas peduli sampah. Dicontohkannya seperti di Desa Jorok, di mana komunitas tersebut secara aktif terdiri dari siswa-siswa SMA yang setiap harinya turun memungut sampah dan langsung dijadikan ecobrick. ‘’Ini baru terbentuk dalam satu bulan ini, mereka langsung bergerak. Ini sangat kami apresiasi sekali,’’ ujar Evi. Keterlibatan siswa sekolah sendiri memang telah dimulai bahkan sejak tingkat Sekolah Dasar.

“Kami berkomitmen dengan para guru bahwa setiap sekolah wajib mengumpulkan sampah botol, bungkusan plastik, dan kertas setiap hari Sabtu,” sambungnya.

Sampah-sampah yang dikumpulkan para siswa tersebut terutama adalah sampah domestik dari rumah masing-masing. ‘’Seperti di SDN Nijang dalam setiap kegiatan seperti ujian dan penerimaan rapor mereka wajib membawa botol yang sudah dijadi-

kan ecobrik. Itu sudah hampir setahun sampai hari ini,’’ ujar Evi. Diakuinya, langkah tersebut perlu diambil mengingat tidak semua desa di Kecamatan Unter Iwes memiliki ataupun dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah. Dengan menyosialisasikan pemilahan sampah dari rumah dan pengetahuan adanya potensi ekonomi, diharapkan tidak terjadi penumpukan sampah di desa yang tidak memiliki jalur pengangkutan sampah tersebut.

Di Sumbawa sudah ada beberapa kelompok yang bisa mengolah itu menjadi barang, dan bisa dijual. Walaupun dalam skala kecil, laku di sana dijual secara online. Kita masih melakukan pembinaan, termasuk di sekolah-sekolah.

Untuk menyukseskan pengelolaan sampah di Unter Iwes, Evi juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Diantaranya dengan bank sampah tertentu yang telah berhasil melakukan pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bernilai eknomois. ‘’Kami belajar membuat dompet, dan berbagai jenis kerajinan,’’ ujarnya.

Hasil kerajinan tersebut kemudian dipasarkan. Diakui Evi, walaupun masih dalam tahap produksi skala kecil, berbagai hasil kerajinan berbahan sampah tersebut cukup laku jika dijual secara daring. Selain itu, dijalin juga kerjasama dengan beberapa pihak untuk memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat.

Evi mendorong agar seluruh penyediaan sarana-prasarana pengelolaan sampah dapat diakomodir melalui APBDes. ‘’Tahun depan kami memastikan komunitas peduli sampah atau bank sampahnya masuk (penganggaran) APBDes. Sarprasnya juga harus dibiayai oleh desa,’’ ujarnya.

Pemerintah Desa sendiri diharuskan membuat peraturan desa (Perdes) tentang lingkungan untuk mendorong perubahan perilaku dari tingkat rumah tangga. Evi sendiri menyebutkan bahwa pihaknya akan mengupayakan semaksimal mungkin sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa tersebut.

Sinkronisasi BUMDes Senada dengan itu, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat

DPMPD Dukcapil NTB, L. M. Novian Althurrizal, menerangkan bahwa salah satu desain yang coba diterapkan untuk mendukung program NTB Zero Waste adalah mendorong desa melakukan sosialisasi kepada sekolahsekolah terkait pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi. ‘’Jadi anak-anak sekolah disampaikan Kepala Desa tidak boleh membawa uang ke sekolah,’’ ujar Novian, Kamis (7/11). Uang saku siswa diharapkan dapat diperoleh dari potensi sampah di rumah masing-masing. Dimana siswa diberikan kantong sampah untuk dibawa pulang kemudian ditukarkan kembali di sekolah untuk dibayar oleh pihak desa.

Diterangkan Novian, langkah tersebut sudah dimulai di salah satu desa di Lombok Timur. Untuk memaksimalkan desain penanganan sampah tersebut, maka penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa sendiri, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), juga harus dilakukan.

Beberapa tahapan tengah dilakukan. Antara lain, sosialisasi dan supervisi kepada seluruh

BUMDes di NTB. Diterangkan Novian, dari 995 yang ada di NTB, telah terbentuk 870 BUMDes. Dimana BUMDes aktif berjumlah 647 unit, kurang aktif 96 unit, dan tidak aktif 197 unit. ‘’Ini yang akan kami bangkitkan lagi untuk menyukseskan program zero waste tersebut,’’ ujarnya.

Selain itu, untuk tahun 2019 diberikan juga penguatan berupa modal masing-masing sebesar Rp100 juta kepada 100 desa yang disalurkan langsung kepada BUMDes. “Peruntukannya untuk pengadaan roda tiga untuk kegiatan angkut sampah,” ujar Novian.

Desa yang menerima adalah desadesa yang telah memiliki gambaran usaha yang jelas serta telah mendirikan bank sampah.

Salah satu kendala yang menjadi atensi adalah minimnya jumlah perusahaan yang akan mengakomodir sampah yang telah dipilah tersebut. Diterangkan Novial, hal tersebut perlu dipikirkan lebih lanjutolehparapemangkukepentingan untuk menjamin keberlangsungan dan kelancaran dari penanganan yang telah dilakukan berbagai pihak, termasuk DPMPD Dukcapil NTB. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 11 November 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DP3A Latih Anak Melek IT dan Literasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Mataram memberikan pelatihan jurnalistik kepada 10 forum anak yang tergabung di masing-masing kelurahan, 8 dan 10 November di Mataram.

Pelatihan jurnalistik ini bertujuan untuk melatih anak-anak di kelurahan melek IT (information technology) dan literasi sejak dini.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan pelatihan jurnalstik ini bertujuan untuk memberian pengetahuan kepada anak di bidang jurnalistik. Menurutnya, pelatihan ini juga sebagai bekal di kemudian hari ketika anak-anak memilih profesi sebagai jurnalis.

“Semua profesi bagus, semua pro-

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN JURNALISTIK - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany sedang memberikan arahan kepada peserta pelatihan jurnalistik, Minggu (10/11). Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan anak tentang IT dan Literasi. fesi juga pasti mendatangkan rizki.

Untuk itu, anak-anak sejak awal kita

didik agar mampu memilih pilihan hidupnya. Kan bisa saja mereka

sudah selesai dari bangku SMA memilih profesi menjadi jurnalis,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (10/11).

Saat ini, hampir semua profesi terbuka peluang bekerjanya. Maka, lanjut Dewi, sejak awal DP3A kota Mataram memberikan keterampilan khususnya di bidang jurnalistik. “Tidak hanya untuk menjadi jurnalis saja, tetapi di semua lini bisa dimanfaatkan, mereka bisa membuat inovasi juga dengan mengakses IT,” kata Dewi.

Pelatihan jurnalistik ini ujar Dewi, bukan hanya membuka peluang bekerja untuk anak. Akan tetapi, juga mampu meningkatkan pengetahuan anak di bidang IT. Selain mampu meningkatkan pengatuan di bidang IT, anak-anak juga mampu meningkatkan literasinya sehingga meraka bisa menaikkan taraf ilmu pengetahuannya tentang ilmu pengetahuan.

“Anak-anak juga mulai sadar juga akan pentingnya literasi ini. Tidak hanya mau mengandalkan ilmu sains, tapi juga dari segi mengakses IT. Tapi itu tentu harus di dampingi teknologi seperti apa,” katanya. Dari itu, DP3A kota Mataram berperan memberikan anak-anak informasi yang tentunya layak diterima oleh anak-anak di Mataram.

“Ini juga berkaitan dengan kota Mataram sebagai kota layak anak. Pelatihan ini akan berperan penting bagi mereka, agar mereka juga mampu memilah dan memilih seperti apa informasi yang mereka dapatkan dari smartphone mereka,” tutupnya.

Fitry (16), salah satu peserta pelatihan jurnalistik asal lingkungan Jempong Timur ini mengungkapkan, banyak manfaat yang didapat selama mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik tersebut. Katanya, selama mengikuti pelatihan, ia mampu membuat video rekaman tentang dunia jurnalistik.

“Iya, saya sangat berterima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Saya mendapat ilmu baru bagaimana mengedit video dan menjadi seorang jurnalis,” ujar siswi yang baru duduk di kelas 2 SMA ini. Ia pun berharap, setelah mengikuti kegiatan ini mampu menerapkan ilmu yang didapat. (viq/*)