Edisi Rabu 11 September 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 11 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 151 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mendaftar ke PDIP

H.Yuhasmin Ismail Komit Jadikan Partai sebagai Mitra Membangun Daerah Dompu (Suara NTB) H.Yuhasmin Ismail, SIP, MSI secara resmi mendaftarkan diri ke DPC PDIP Kabupaten Dompu sebagai bakal calon Bupati Dompu pada Pilkada tahun 2020. Ini merupakan bentuk keseriusan H. Yuhasmin maju di Pilkada Dompu. Ia pun berkommitmen menjadikan partai politik tidak hanya sebagai pengantar sebagai bupati, tapi akan menjadikan mitra selama kepemimpinan di Dompu. H.Yuhasmin Ismail ke Kantor Sekretariat DPC PDIP Dompu di Karijawa Dompu, Selasa (10/9) kemarin, didampingi timnya dan diterima langsung Ketua DPC PDIP Dompu, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

FORMULIR - H Yuhasmin Ismail, SIP, MSi., bakal calon Bupati Dompu periode 2021 – 2026 menerima penyerahan formulir pendaftaran bakal calon Bupati yang diserahkan Ketua DPC PDIP Dompu, Subarno yang didampingi jajaran pengurusnya di kantor Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Dompu, Selasa (10/9) kemarin. H Yuhasmin Ismail foto bersama dengan jajaran pengurus DPC PDIP Kabupaten Dompu dan timnya (Foto kanan).

Aset Wanprestasi

Jadi Dasar Pembenahan Program Beasiswa LN Mataram (Suara NTB) – Munculnya dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman RI Perwakilan NTB pada program pengiriman calon mahasiswa ke Korea, tidak menyurutkan semangat Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SH. M.Sc untuk terus melanjutkan program tersebut. Menurut orang nomor satu di NTB itu, program yang baru saja diusung itu memang semestinya belajar dari kesalahan-kesalahan untuk menjadi lebih baik. Bersambung ke hal 15

BPKP Dorong Peran Audit Inspektorat Mataram (Suara NTB) Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aset wanprestasi yang dikelola pihak ketiga juga jadi atensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dua institusi ini membahas khusus aset bermasalah Pemprov NTB dan didorong untuk segera dilakukan inventarisasi. ‘’Memang beberapa kali koordinasi dengan KPK soal ini,’’ kata Kepala BPKP RI Perwakilan NTB, Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo kepada Suara NTB Selasa (10/9). Hasil koordinasi itu sudah diteruskan ke Pemprov NTB agar segera ditindaklanjuti. Menurut Agus, untuk penuntasan aset bermasalah harus segera dilakukan inventarisasi, ditindaklanjuti de-

TO K O H

ngan review. Selanjutnya, Pemprov harus bisa memilah sesuai aspek akuntabilitas. Inspektorat Provinsi NTB sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) didorong ada di depan untuk proses inventarisasi dan memastikan tidak jadi temuan berlanjut. ‘’Tentunya, yang lebih tahu mengenai aset Pemprov yang bermasalah

adalah Pemprov NTB itu sendiri. Sehingga kami mendorong APIP Pemprov NTB untuk bisa menjalankan peran assurance dan consulting-nya,’’ saran Agus. Peran quality assurance atau monitoring dan pemeriksaan aset ini menurutnya dapat membantu Gubernur NTB menemukan solusi atas masalah aset yang berkepanjangan. Ditambahkan Agus, Pemprov NTB seyogyanya melakukan inventarisasi aset bermasalah dan melakukan kajian dari aspek legal. Dalam kasus lahan wanprestasi di Kota Mataram maupun Gili Trawangan, APIP ataupun BPKP bisa melalukan audit jika

ada indikasi merugikan keuangan negara atau daerah. lebih dari itu, dapat juga perbaikan tata kelola aset. ‘’Kalau kita (BPKP, red) diminta untuk inventarisasi atau pun review tentu akan kita lakukan,’’ tandasnya. Ditanya lebih jauh soal peluang audit investigasi untuk menemukan kerugian daerah dalam aset wanprestasi ini, menurut Agus perlu kajian regulasi dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Menurutnya, harus dilihat konteks wanprestasi yang berarti perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya. ‘’Mesti dilihat perjanjiannya seperti apa? Ada pasal denda, misalnya. Bersambung ke hal 15

Tutup Total Peti KOREM 162/WB turun tangan membantu polisi menutup aktivitas tambang ilegal di sejumlah titik di NTB. Jika ada yang backing, tak terkecuali aparat, akan ‘’disikat’’ dengan tindakan tegas. ‘’Kalau ada anggota yang backing, siapapun, kita tindak. Tidak bisa lagi sekarang mainmain dengan tambang ilegal ini,’’kata Danrem 162/WB Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani Selasa (10/9). Jika ada keterlibatan anggota TNI dari satuan manapun, baginya tidak ada ampun. Mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal baginya pelanggaran berat. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

NCC - Lahan milik Pemprov NTB di Jalan Bung Karno Mataram bekas bangunan instansi kesehatan. Di atas lahan ini direncanakan pembangunan NTB Convention Center (NCC) namun pihak ketiga wanprestasi.

Ahmad Rizal Ramdhani

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kelangkaan semen yang terjadi di NTB beberapa beberapa pekan terakhir dikhawatirkan berpengaruh terhadap macetnya pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB sedang melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan OPD lainnya terkait kelang-

Jauh dari Ideal ALOKASI anggaran untuk penanganan bencana harus ditingkatkan. APBD pada daerahdaerah di NTB hanya 0,02 persen. Angka ini masih jauh dari ideal untuk memaksimalkan penanggulangan bencana yang kompleks di NTB. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, H.Ahsanul Khalik saat menghadiri workshop dengan tema Strengthening National Natural Disaster Preparedness : Perspectives from Local Governments di Jakarta, Selasa (10/9). Acara dihadiri Kepala BPBD se Indonesia yang rawan gempa. Bersambung ke hal 15

Semen Langka, Proyek Pemerintah Terancam Macet kaan semen yang terjadi belakangan ini. ‘’Sampai saat ini belum macet. Tapi akan mengarah ke situ (pengerjaan proyek akan macet). Kalau dalam minggu-minggu ini semen terus langka. Tapi harapan kita pasokan semen normal kembali,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Se-

lasa (10/9) siang. Azhar mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi. Karena kejadian seperti ini tidak terjadi tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut untuk mengetahui kebutuhan semen di NTB. Dikatakan, saat ini proyekproyek konstruksi sedang berjalan. Sehingga, kelangkaan semen ini otomatis akan berpengaruh terhadap pelaksan-

aan pekerjaan konstruksi di lapangan. Namun, ia mengatakan untuk proyek-proyek skala besar biasanya rekanan melakukan kontrak pengadaan semen secara langsung dengan pabrik. Tetapi untuk pekerjaan yang dilakukan rekanan skala kecil, mereka membeli semen secara eceran. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

H. Azhar

’’Benih’’ Itu, Tumbuh Subur di Kota Warsawa H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

‘’Kenapa anak-anak NTB perlu dikuliahkan ke luar negeri?’’ Entah kenapa, beberapa waktu ini, pertanyaan demikian menjadi sangat sering saya dengar dari media massa NTB. Saya berusaha untuk berpikir positif. Bahwa perhatian media massa terhadap program Bapak Gubernur Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menguliahkan masyarakat NTB ke luar negeri adalah dalam rangka membantu gubernur dan tim pengelola beasiswa untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. Bukan karena skeptis bahkan pesimis terhadap program ini, seperti seakan program ini tidak memiliki manfaat yang berarti.

Oleh: Win Ariga Mansur Malonga (Mahasiswa Warsaw University of Life Science/Awardee Beasiswa NTB)

AYA percaya, semakin jauh kita merantau, semakin kuatlah rasa rindu terhadap segala hal yang kita tinggalkan. Kita mulai mengingat-ingat hal yang sebenarnya ‘’biasa’’ dan sering kita rasakan/lakukan dulu saat di tanah air, ternyata halhal tersebut dirasa sangat luar biasa ketika di luar negeri. Kita seperti kembali jatuh cinta dengan segala hal yang ‘’biasa’’ itu. Membuat segalanya terlihat sangat berarti dan harus dilindungi, memunculkan motivasi untuk merawat Indonesia. Saya jadi teringat pengalaman mendapatkan perkuliahan tentang Manajemen Lingkungan Berbasis Alam dari Prof. Maire dari University of Antwerp (beliau dosen tamu di Warsaw University of Life Science). Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Butuh TPS Resmi PERMASALAHAN sampah menjadi atensi Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Namun masyarakat kota masih gemar membuang sampah sembarangan, dan memunculkan tempat pembuangan sementara (TPS) ilegal. Salah satu TPS ilegal yakni di Jalan Candi Lorojonggrang, kelurahan Babakan. Lurah Babakan, Abdul Rauf menyampaikan, sampai saat ini kerap menegur masyarakat yang membuang sampah di TPS ilegal tersebut. “Bahkan kita sampai berjaga di sana. Untuk menghilangkan sam(Suara NTB/viq) pah di lingkungan, semua Abdul Rauf lingkungan sudah diberikan roda tiga di tujuh lingkungan. Setiap hari mengangkut sampah untuk dibuang di pasar Suweta,” katanya, Selasa (10/9). Saat ini kelurahan Babakan membutuhkan TPS resmi, sehingga masyarakatnya tidak lagi membuang sampah di TPS ilegal tersebut. Menurut Abdul, warganya tidak pernah membuang sampah di sana. “Yang buang sampah di sana bukan orang Babakan. Yang buang bukan juga orang Getap. Itu mereka dari Seganteng, Gerung Butun, ke sini dia buang. Sebagaian juga dari Abian Tubuh Utara. Yang saya temukan di sana. Mereka ini, kerap buang di TPS ilegal ini,” jelasnya. Saat ini, bagi Lurah ini, Pemkot Mataram harus menyiapkan di masing-masing kelurahan harus ada TPS. “Jadi, kalau setiap kelurahan ada TPSnya, mereka tidak mungkin sampahnya dibuang ke sini,” tegasnya. Selama ini lanjut Abdul, tidak ada penindakan yang dilakukan kepada pembuang sampah di TPS ilegal tersebut. Padahal pada TPS ilegal tersebut, terdapat dua plang larangan untuk jangan buang sampah sembarangan. “Begitu kita pasang plang larangan tidak membuang sampah, ini masih saja buang di sana,” lanjutnya. Untuk saat ini, kelurahan Babakan belum berani mengambil tindakan karena tidak ada instruksi dari Pemkot. “Kita belum mau ambil tindakan, kita butuh sosialisasi ke masyarakat dulu. Kita undang masyarakat, sosialisasi dulu, agar masyarakat tahu prosedurnya,” katanya. Abdul pun berharap, untuk masing-masing kelurahan, seperti di Babakan. Ia akan meminta ke pemerintah, untuk disiapkan tanah khusus sebagai TPS di kelurahan. “Agar tidak rebutan di satu lokasi di Sandubaya, kami harap kelurahan disiapkan TPS, iya meminta lahan untuk dibuatkan TPS,” tutupnya. (viq)

Jaga Visi Kota Mataram ANGGOTA DPRD Kota Mataram Mita Dian Listiawati, AMd., Keb., menyayangkan masih ada dugaan praktik prostitusi di hotel-hotel di Kota Mataram. Ini terindikasi dari sidak yang dilakukan kepala daerah bersama jajaran satpol PP ke sejumlah hotel di Mataram baru-baru ini. Mita melihat, praktik prostitusi ini menjadi sulit dihilangkan karena masih lemahnya pengawasan. ‘’Karena pengawasannya lemah, sehingga praktik prostitusi ini menjadi marak,’’ katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (10/9). Menurut anggota Dewan yang bakal duduk di Komisi I ini, Pemkot Mataram harus menjaga visi Kota Mataram ‘’maju, religius dan berbudaya’’ dari hal-hal yang bertentangan dengan itu. Politisi PKB ini menilai, dugaan prostitusi, jelas sangat bertentangan dengan visi Kota Mataram. Untuk itu, Pemkot Mataram harus menyikapi dugaan prostitusi ini dengan serius. Dugaan prostitusi ini tidak bisa dipandang sepele. Karena kalau tidak ditangani serius, dikhawatirkan pada waktunya nanti, ini akan menjadi ‘’bom waktu’’ yang sulit diatasi. Apalagi, mereka yang terlibat bahkan ada juga yang masih di bawah umur. Menurut anggota Dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, harus ada sanksi yang mampu memberi efek jera terhadap praktik-praktik tidak terpuji tersebut. Mita menyadari bahwa kebanyakan mereka yang melakoni praktik prostitusi itu, mengungkap alasan ekonomi sebagai penyebab mereka terpaksa menjadi penjaja seks komersial. ‘’Ini juga harus menjadi bahan pemikiran Pemkot Mataram. Bagaimana Pemkot Mataram mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Sehingga, oknum-oknum yang sebelumnya hidup dari prostitusi, bisa hijrah ke pekerjaan lain yang lebih baik. Karena, mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi bukan tanpa risiko. Selain risiko dikucilkan masyarakat, juga risiko ancaman kesehatan seperti HIV/ AIDS. Mita menyarankan supaya aparat Satpol PP menjadwalkan turun ke lapangan guna melakukan pengawasan. Idealnya, pengawasan harus dilakukan secara rutin tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat. Ditempat-tempat yang dicurigai masih marak praktik prostitusi seperti di bekas Pasar Beras atau sekarang bernama Pasar Panglima Cakranegara, dia menganjurkan supaya Pemkot Mataram membangun pos pantau. ‘’Kalau ada pos pantau, halhal seperti itu bisa diminimalisir,’’ demikian Mita. (fit) Mita Dian Listiawati (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ars)

LAPAK LITERASI - Seorang pegiat sastra dari Komunitas Akar Pohon Mataram nampak menjajakan buku pada pengunjung Taman Budaya, Mataram, Selasa malam pekan lalu. Komunitas ini ingin membudayakan literasi di NTB. Pengunjung lapak ini juga cukup ramai, terutama dari kalangan mahasiswa.

Tunggakan Aset di DPRD

Majelis TPTGR Belum Terima Laporan Mataram (Suara NTB) Tunggakan aset diduga dikuasai mantan anggota DPRD Kota Mataram, terus bergulir. Majelis Tim Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) hingga kini belum terima laporan. Para wakil rakyat mengklaim telah melaporkan bahkan mengembalikan. Seperti pengakuan politisi PDI Perjuangan, Nyayu Ernawati bahwa laptop merek Toshiba diberikan pada saat menjabat sebagai wakil rakyat periode 2004-2009 hilang saat pembongkaran Sekretariat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram. Kasus itu dilaporkan ke Kepolisian. Laporan kehilangan atas aset milik pemerintah pengakuannya, telah diserahkan

ke Sekretariat DPRD Kota Mataram. Namun demikian, majelis TPTGR Kota Mataram belum menerima laporan hingga saat ini. Ketua TPTGR yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi via ponselnya, Senin (9/9) malam menjelaskan, pada rapat TPTGR ada pembahasan terkait aset diduga masih dikuasai oleh mantan anggota Dewan Kota Mataram. Rapat yang saat itu diha-

diri oleh Sekretaris DPRD, H. Lalu Aria Dharma menyanggupi untuk menagih para mantan wakil rakyat serta menelusuri aset tersebut. Namun demikian, belum ada laporan setelah rapat tersebut. “Sekwan mau telusuri dulu. Sampai sekarang kita belum terima laporan,” aku Sekda. Seandainya penyelesaian aset itu hilang dibuktikan dengan laporan kepolisian para mantan Dewan harus menandatangani surat keterangan kesanggupan ganti

Hasil Laut di Mataram Meningkat Mataram (Suara NTB) Produksi ikan laut di Kota Mataram dengan panjang garis pantai 9,1 km terus meningkat. Selama tahun 2018 hingga saat ini produksi ikan meningkat hingga 300 ton per tahun. Menurut Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini, SE, Selasa (10/9), garis pantai yang membentang dari Mapak hingga Bintaro mencapai 9,1 km itu, ikan laut yang dihasilkan para nelayan mencapai 1.750 ton per tahunnya. “Kalau kita punya nelayan sebanyak 1.500 orang, sebenarnya potensi ikan yang dihasilkan mencapai 1.750 ton per tahun,” jelasnya. Di sisi lain, kesadaran makan ikan pada masyarakat menambah daya jual nelayan di Mataram. Hasil produksi nelayan tersebut kata Sujihartini, selama tidak ada illegal fishing yang dilakukan masyarakat, seperti pengeboman dan meracun, akan sejalan dengan jumlah potensi ikan di perairan NTB khususnya kota Mataram. Dari data Kementerian Ke-

lautan dan Perikanan dengan Kepmen KP No. 50/Kepmen/ KP/2017 menyebutkan, potensi lestari sumber daya ikan laut di Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton pertahun. “Artinya beberapa tahun meningkat terus, tahun lalu 1.459 ton. Sekarang kan sudah lebih dari itu. Seirama dengan jumlah konsumsi ikan kita di Kota Mataram yang mencapai 2.000 ton per tahun,” jelasnya. Untuk meningkatkan jumlah produksi ikan, lanjut Sujihartini, para nelayan di Mataram disarankan ikut bergerak mengkampanyekan gerakan makan ikan, sehingga, daya beli masyarakat meningkat. “Jadi dengan kampanye makan ikan, sangat efektif menambah jumlah makan ikan kita,” tambahnya. Untuk perlindungan nelayan, Dinas Perikanan selama ini tidak pernah mempersulit perizinan kepada nelayan di Mataram. “Kita memang himbau semua nelayan membuat asuransi nelayan tersebut. Selama ini masyarakat kita tidak ada

yang dipersulit,” ujarnya. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak nelayan yang membutuhkan bantuan. Dari penghasilan menangkap ikan, kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat. Musleh (59), nelayan asal Bintaro menyampaikan, kebutuhan keluarganya kerap tidak bisa terpenuhi dari hasil nelayan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaut tidak kecil. “Kami nelayan di sini sekali melaut membutuhkan biaya Rp150 ribu sampai Rp200 ribu. Itu biaya bensin, makan dan perawatan perahu. Belum lagi kita lihat kondisi di laut. Mencari ikan kan kita seperti bertaruh. Kadang dapat, kadang tidak,” ujarnya. Penghasilan dari menangkap ikan tidaklah cukup untuk menghidupi anak dan istrinya. Ayah empat orang anak ini mengatakan, selain menjadi nelayan, ia akan berusaha menghidupkan keluarganya dari berusaha dan berdagang di rumahnya sebagai usaha sampingan. “Hitung-hitung sebagai tambahan,” tutup Musleh. (viq)

rugi. “Sampai sekarang belum kita terima laporan,” tegasnya kembali. Setelah ada kesanggupan ganti rugi majelis TPTGR akan menindaklanjuti untuk menghitung berapa besar ganti rugi yang dibayar. Seperti diketahui, ada 10 anggota Dewan baik terpilih kembali dan telah purnatugas belum menyerahkan barang milik pemerintah. Total kerugian negara sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekitar Rp300 juta lebih. (cem) H. Effendi Eko Saswito (Suara NTB/dok

Pencairan Jadup Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial Kota Mataram belum memastikan waktu pencairan jaminan hidup (Jadup) tahap II. Pencairan ini menunggu kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial penerima Jadup tahap II Kota Mataram sekitar 12.006 kepala keluarga (KK) atau 41.860 jiwa. Dana yang disiapkan sekitar Rp25 miliar lebih. Data penerima bantuan stimulan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial, Hj. Baiq Asnayati, SH., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/9), dari hasil pendataan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. “Kita hanya bisa mengusulkan dari data yang diberikan oleh BPBD,” kata Asna. Kewenangan selanjutnya berada di Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan. Kedua kementerian itu yang memiliki kewenangan kapan pencairan tahap kedua. “Kalau data sudah kita serahkan, kewenangan selanjutnya di

pusat,” tandasnya. Asna merasa optimis bahwa anggaran tahap II bisa cair. Pengalaman dari pencairan tahap I. Masyarakat menunggu hampir satu tahun. Tahap I Kementerian Keuangan menyalurkan bantuan stimulan bagi parakorban bencana alam sekitar Rp4,5 miliar lebih untuk 2.010 KK atau 6.700 jiwa lebih. Tidak mungkin kata Asna, pemerintah pusat tidak mencairkan bantuan itu. Karena, ini telah menjadi program kementerian sosial dan masyarakat telah dijanjikan mendapatkan bantuan. Menyoal penyaluran dana Rp600 ribu per jiwa berlarut dan seiring waktu kondisi ekonomi masyarakat mulai pulih. Menurutnya, tidak menjadi persoalan karena masyarakat telah terbiasa dengan pengalaman tahun sebelumnya. Masyarakat memahami kondisi tersebut. “Gempa setahun lalu. Tapi masyarakat terima bantuan bulan Juli. Insya Allah, masyarakat pahamlah,” demikian kata Asna. (cem)

Pemberlakuan E-Risalah, Dewan Pesimis Soal SDM Mataram (Suara NTB) Rencana Sekretariat DPRD Kota Mataram memberlakukan program erisalah berujung pesimis dari kalangan anggota Dewan. Adalah Ismul Hidayat, bakal calon Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (10/9) mengatakan bahwa cita-cita besar Kota Mataram adalah menjadi smart city atau kota pintar. Dalam konteks administrasi, kerja-kerja kedewanan memang sangat baik jika didukung dengan program e-risalah. ‘’Jadi kerjakerja dewan ini juga dikawal secara elektronik,’’ cetusnya. Pemberlakukan e-risalah, menurut Ismul menunjukkan bahwa DPRD Kota Mataram mendukung keterbukaan informasi publik. Hanya saja, politisi PKS ini pesimis terhadap ketersediaan SDM (sum-

ber daya manusia) yang akan mengoperasionalkan program e-risalah ini. ‘’Saya juga belum melihat e-risalah ini di perencanaan 2019,’’ akunya. Namun, lanjut Ismul, jika berbicara produktivitas, seharusnya Sekretariat Dewan menertibkan lebih dulu halhal yang terlihat nyata di depan mata. Ismul mencontohkan, fraksi-fraksi di DPRD Kota Mataram kini dilengkapi dengan ruang fraksi sebagai wadah masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada Dewan. ‘’Nah fraksi ini harus dilengkapi dulu dengan fasilitas pendukung. Ini akses internet saja masih belum memadai,’’ kritiknya. Catatan Suara NTB, Sekretariat DPRD Kota Mataram sudah merancang pemberlakuan e-risalah ini sejak tahun 2018 lalu. Rencana pemberlakuan e-risalah di DPRD Kota Mataram, bisa dikatakan bergeser. Awalnya, e-risalah ini akan mulai

berlaku januari 2019. Namun hingga September 2019 ini, pencatatan semua notulen rapat di DPRD Kota Mataram masih dilakukan secara manual. ‘’Agak kacau, fokus kita berubah,’’ kata Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS., SH kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram belum lama ini. Aria mengatakan, anggaran untuk e-risalah sudah ada. “Termasuk yang akhir tahun kemarin, kan ada alat yang kita anggarkan,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin. Terkait e-risalah, Aria mengungkapkan pernah ada pertemuan dengan KPK. Deputi Pencegahan KPK tidak mengharapkan yang terlalu muluk. Namun demikian, Aria Dharma memastikan bahwa program e-risalah ini tetap dilanjutkan. “Jadi di triwulan ketiga itu kita sudah ada pengadaan mikkonferens,’’ sebutnya. Aria menjelaskan

(Suara NTB/fit)

MANUAL - Pendamping Komisi II dan IV melakukan pencatatan notulen rapat di DPRD Kota Mataram secara manual. Rencana e-risalah belum juga diberlakukan di DPRD Kota Mataram. Sejatinya program e-risalah ini dapat membantu merapikan tugas-tugas kedewanan secara elektronik. bahwa program e-risalah ini sudah dirintis sejak tahun 2018. Diawali dengan pengir-

iman SDM untuk pelatihan guna operasional program e-risalah. (fit)

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

Dongkrak Omzet Taksi PENERBANGAN langsung internasional Lombok – Perth, Australia dirasakan dampaknya. Salah satunya usaha jasa transporasi umum taksi. Menurut Manajer Pool Lombok Taksi, Amir Muslim, pascamasuknya maskapai AirAsia yang melayani penerbangan langsung dari Lombok ke Perth atau sebaliknya, usaha jasa transportasi taksi mengalami pertumbuhan pemesanan. “Dibanding sebelum masuknya AirAsia, kenaikan omzetnya sampai 20 persen,” kata Amir Muslim kepada Suara NTB, Selasa (9/ 10) kemarin. Dengan adanyanya penerbangan lang(Suara NTB/dok) sung internasional ini, optiAmir Muslim mis sektor pariwisata akan semakin membaik. Pesanan taksi menurut Amir, tidak saja untuk penumpang orang. Wisatawan kerap menggunakan jasa taksi untuk keperluan lain, misalnya “laundry” pakaian. Karena adanya harapan makin membaik pariwisata NTB, Lombok Taksi berencana menambah armadanya. Terutama untuk taksi kendaraan keluarga tujuh kursi. Lombok Taksi telah menggunakan armada tujuh kursi ini sebanyak 25 unit. Rencananya akan dilakukan penambahan sebanyak 100 unit, dilakukan bertahap. Kenapa perusahaan tertarik menambah investasinya di Lombok? Menurut Amir Muslim, karena tingkat kebutuhan wisatawan untuk transportasi akan terus naik. Lombok Taksi menurutnya ingin memberikan pilihan. Menggunakan taksi dengan sedan, atau kendaraan keluarga. “Permintaan penggunaan taksi tujuh penumpang juga naik. Baik di dalam kota, maupun luar kota. Karena itulah muncul rencana menambah armada tujuh penumpang,” demikian Amir Muslim. Melihat data statistik lalu lalang penumpang menggunakan jalur udara. Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada Bulan Juli 2019 sebanyak 136.468 orang. Turun sebesar 0,48 persen dibandingkan Bulan Juni 2019. Sementara penumpang yang datang melalui penerbangan internasional mengalami kenaikan sebesar 13,69 persen dibandingkan Bulan Juni 2019 dari 10.300 orang menjadi 11.710 orang. Secara kumulatif, jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada Bulan Januari- Juli 2019 turun 30,38 persen dibandingkan Bulan Januari-Juli 2018. Sedangkan jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional pada bulan Januari- Juli 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 35,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Stok Pupuk Subsidi Kritis Mataram (Suara NTB) Stok pupuk subsidi jenis urea sudah mulai kritis. Permintaan tambahan kuota harus disegerakan. Berdasarkan data distribusi PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) untuk wilayah NTB, serapan pupuk subsidi telah mencapai 80 persen lebih. “Makanya mau minta realokasi lagi. Permintaan ke Kementerian Pertanian,” kata Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono. Kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (10/9) kemarin, Slamet mengatakan untuk Pulau Sumbawa kondisnya cukup mengkhawatirkan. Jatah pupuk subsidi untuk masing-masing kabupaten/kota terserap lebih cepat. Misalnya Bima, Dompu, dan Sumbawa. Pada 4 September 2019 ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan realokasi pupuk. Memindahkan jatah kabupaten/ kota yang stoknya masih tersedia kepada kabupaten/kota yang stoknya kritis. Tingginya penggunaan pupuk ini, kata

Slamet, dimanfaatkan oleh petani untuk tanaman jagung dan padi. Apalagi Pulau Sumbawa adalah lumbung padi dan jagung. Di Pulau Lombok, serapan pupuk untuk tanaman padi di wilayah-wilayah irigasi teknis dengan ketersediaan airnya tercukupi. “Daerah tadah hujan yang ada musiman. Kalau daerah irigasi teknis, air ngalir terus. Tanaman terus ada. Ini yang serapan pupuknya lebih tinggi,” kata Slamet. Tahun 2019 ini, NTB mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 179.815 ton. Telah

terserap sebanyak 80 persen lebih oleh petani jagung dan padi. Rencananya, dalam waktu dekat ini permintaan penambahan kuota pupuk akan dilayangkan ke Kementerian Pertanian. Slamet mengatakan, untuk kebutuhan ini, Pupuk Kaltim bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan komunikasi cukup intens. Koordinasi berjalan sangat baik katanya. Tinggal empat bulan tahun 2019 ini berakhir. Cadangan pupuk sudah terbatas. Bulan September ini harapannya sudah ada respon dari Kement-

erian Pertanian untuk penambahan kuota. Karena itulah, Pupuk Kaltim dan Pemprov NTB akan bersuara bersama ke Kementerian Pertanian. “Kabupaten di Pulau Sumbawa sudah kasian. Jatahnya tinggal sedikit. Sementara kebutuhannnya masih tinggi. Kalau sudah habis, bisa-bisa terjadi keributan,” kata Slamet. Permintaan penambahan ke pusat menurutnya sudah cukup memenuhi. Realokasi boleh diajukan setelah kuota yang diberikan oleh pemerintah terserap hingga 80 persen atau 90 persen. NTB kondisinya saat ini telah terserap 80 persen lebih. “Harapan kita tambahan minimal seperti tahun lalu diberikan oleh Kementerian,” harapnya. Soal stok, selain dari sisa kuota, tersedia berkecukupan di gudang-gudang Pupuk Kal-

(Suara NTB/dok)

Slamet Mariyono tim. Untuk pupuk non subsidi, menurut Slamet, Pupuk Kaltim akan memenuhi seberapapun kebutuhan masyarakat. (bul)

Apindo Sorot Tingginya Tarif Pajak di Senggigi Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyorot tingginya pajak hotel, restoran dan tempat hiburan di Senggigi Lombok Barat. Hal tersebut dianggap tidak baik bagi investasi. Ketua Apindo Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini menyebut pajak yang dibebankan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat kepada pengusaha cukup tinggi, mencapai 25 persen. Padahal, umumnya di Indonesia hanya 10 persen. “10 persen saja sudah ngos-ngosan kita,” kata pengusaha tempat hiburan ini. Wolini memaparkan kondisi Senggigi yang sedang mati suri. Pemerintah daerah punya andil besar menghidupkannya. Caranya, memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor. “Pengusaha jangan dibuat pesakitan terus, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek penderita,” katanya kepada Suara NTB. Apindo telah beberapa kali melakukan pertemuan. membahas upaya menghidupkan kembali dunia usaha di tengah peliknya persoalan. Sikap Apindo sementara ini kata Wolini, masih mencarikan solusi untuk menggeliatkan kembali investasi. “Kalau misalnya terus didengungkan pajaknya tinggi dan tidak ada kebijakan dari pemerintah, investor enggan masuk ke NTB,” ujarnya. Dalam lingkup yang lebih luas Wolini menyinggung soal KEK Mandalika. Bagaimana agar kemudahan-kemudahan diberikan kepada investor agar tertarik datang menempatkan dananya di NTB. Klasifikasi pengusaha di NTB rata-rata pengusaha menengah ke bawah. Pemerintah diharapkan terus mengupayakan dunia usaha ini menggeliat. Apalagi usaha-usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Seluruhnya sedang recovery setelah gempa tahun lalu. Tingginya beban pajak yang diberlakukan khusus di Kabupaten Lombok Barat, imbuh Wolini, kerap kali disampaikan di tingkat pusat. Pengusahapun heran. Bagiamana investor akan berinvestasi jika dihadapkan pada pungutan pajak yang cukup besar. Sebagai salah satu pengusaha di kawasan wisata Senggigi, ia mengemukakan kondisi recovery yang realatif masih berat. “Tamu ndak ada, untung-untung ada tamu luar negeri yang pelan-pelan mulai masuk. Ditambah lagi Senggigi yang gelap,” demikian Wolini. (bul)

CSR PLN UIW NTB Raih Penghargaan di Ajang ISDA 2019 Mataram (Suara NTB) CSR PLN UIW NTB mendapatkan penghargaan pada ajang Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2019 untuk Program Kampung Wisata Kreatif Sampah Kebon Lelang. Program ini masuk dalam peraih pengharaan Gold kategori SDGs 11 yakni Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan. Penyerahan penghargaan diberikan kepada General Manager PT PLN (Persero) UIW NTB, Rudi Purnomoloka. Pihaknya mengapresiasi kepada Coporate Forum of Community Development (CFCD) sebagai peyelenggaram serta menyambut baik penghargaan ini terhadap capaian PLN UIW NTB di bidang pemberdayaan. “Penghargaan ini sebagai bentuk keseriusan PLN dalam membina lingkungan sosial dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pengembangan yang berkelanjutan khususnya di NTB,” ungkapnya. Program yang dimulai pada tahun 2017 ini bermula dari ide untuk mengubah kawasan kumuh menjadi layak dikunjungi wisatawan dengan pemanfaatan dan pengolahan sampah sebagai pendorong ekonomi masyarakat di Kebon Lelang, Ampenan, Mataram. Saat ini, 150 KK yang telah merasakan dampak postif dari program ini. Diantaranya peningkatan pendapatan, keterampilan pengolahan sampah dan lingkungan tempat tinggal yang bersih. Sementara itu, 66 perusahaan mendapatkan pengharagaan baik untuk kategori silver, gold, platinum. PLN membawa pulang penghargaan 2 Platinum, 4 Gold, dan 1 silver untuk kategori perusahaan. (bul)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - GM PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka menerima penghargaan di ajang ISDA 2019

Polemik Semen

Pelindo III Tegaskan DN II Layani Kapal Penumpang Mataram (Suara NTB) General Manajer Pelindo III Cabang Lembar, Erry Ardiyanto meminta para pengguna jasa kepelabuhanan agar memahami fungsi dermaga. Mengemukakan kembali persoalan beberapa waktu terakhir. Semen merek tertentu langka di pasaran. Satgas Pangan melakukan penelusuran untuk mengetahui persoalannya. Salah satu persoalan utama adalah minimnya pasokan dari produsen. Akibat pengurangan produksi di masa perbaikan mesin. Persoalan lain yang diterima oleh Satgas Pangan adalah keluhan tentang kebijakan di Pelabuhan Lembar, milik Pelindo III. Dimana, kerap kali bongkar semen tidak tuntas dilakukan. Aktivitas bongkar harus ditunda ketika kapal penumpang datang. Seharusnya, bongkar dilakukan sampai tuntas sebelum kapal lain masuk dermaga. Persoalan semen ini, oleh pengguna jasa, bisa dikurangi. Asal, otoritas pelabuhan memberikan prioritas bongkar semen. Erry meluruskan kembali pemahaman pengguna jasa terkait pemanfaatan dermaga milik Pelindo III. Dikatakannya, saat ini Pelindo III memiliki tiga dermaga. Dermaga lokal, yang peruntukkannya pada pelayanan rakyat. Misalnya kapal kayu, yang saat jarang dijumpai. Dermaga lokal ini kini dimanfaatkan untuk bongkar batu bara. Ada juga Dermaga Nusantara (DN) I, dermaga yang diperuntukkan bongkar kapal semen (kemasan dan curah), peti kemas, minyak goreng, dan pupuk curah. Lalu ada juga DN II yang disiapkan untuk melayani kapal penumpang (kapal roro) dan general cargo. Untuk kapal semen dan pupuk, prioritas di DN I. Hanya saja, akibat terbatasnya dermaga, kapal-kapal semen yang datang dibijaksanai juga untuk memanfaatkan DN II, ketika bongkar muat kapal penumpang tengah kosong. “Kalau kapal roro sedang kosong, bisa dipakai untuk bongkar semen. Tapi kalau ada kapal penumpang ini datang, mau ndak mau, bongkar semen ditunda dan kapal roro harus masuk,” kata Erry. Setelah kapal roro selesai bongkar muat, kapal semen bisa disandarkan lagi untuk bongkar. Ini bukan persoalan kata Erry. Seharusnya DN II, tidak digunakan untuk bongkar semen. Karena situasinya, dibijaksanailah kapal pengangkut semen melakukan bongkar. Harapannya agar stok semen tak kurang. “Ya harus dimaklumi, DN II memang untuk kapal penumpang. Kalau kapal semen harus ke luar masuk dan bongkar tertunda, wajar. Karena dermaga itu memang untuk kapal penumpang. Kita bijaksanai bongkar di DN II untuk mengurai persoalan saja,” tambah Erry. Karena itu, pengguna jasa diharapkannya harus paham. Tidak kemudian menggeneralisir seolah-olah ada diskriminasi. Padahal, dermaga untuk bongkar muat di DN I sudah dikhususkan. “Jangan giliran lancar, untung besar, pengusaha ini diam. Giliran terganggu sedikit dan untungnya kurang, kami disalahkan. Harusnya diketahui fungsi masing-masing dermaga sesuai undang-undang,” demikian Erry. Pelabuhan Gili Mas saat ini dikebut. Rencananya akan ujicoba pada awal November ini. Harapannya, seluruh persoalan di pelabuhan akan terurai setelah Gili Mas beroperasi nantinya. (bul)

(Suara NTB/bul)

DERMAGA - Salah satu dermaga di Pelabuhan Lembar milik Pelindo III sedang melakukan aktivitas bongkar barang.

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Tambang BISNIS budidaya tembakau virginia Lombok dinilai makin berat. Fakta ini terjadi karena sejumlah faktor. Di antaranya, tingginya risiko dari bisnis tembakau. Cukai rokok yang harus dibayar industri rokok ini terus naik. Sementara harga bahan baku yang bisnisnya ditanam petani di Lombok tidak pernah mengalami kenaikan. Stasiun Manajer PT Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setiabudi, mengaku, saat ini cukai dibayar oleh industri rokok 10 persen dan akan dinaikkan lagi. ‘’Ditambah lagi kewajiban mebayar pajak yang juga cukup tinggi,’’ ujarnya, Selasa (10/9). Problem lainnya yang tidak bisa juga dilepaskan dari sisi pandangan bisnis, ujarnya, tren perokok saat ini sudah mulai turun, bahkan terus menurun. Menurutnya, gaya orang merokok dahulu dengan sekarang itu sudah berbeda. Di mana, merokok pada beberapa waktu dulu sebagai salah satu prestise, ajang pamer dan menjadi bagian dari gaya hidup. Dahulu, tambahnya, orang bisa bebas merokok di manapun. Hampir tak ada larangan tempat-tempat mengisap asap rokok. Sementara saat ini, pandangan tersebut sudah berbeda jauh. Pandangan lingkungan dan gaya hidup sudah beda. Kuswanto mengibaratkan bisnis tembakau seperti Matahari. Akan tiba nanti masanya condong ke barat dan tenggelam. Meski demikian untuk lebih efisiensi bisnis, ujarnya Sadhana mencoba melakukan perajangan tembakau virginia dengan petani mitranya. Pengolahan tembakau rajang dinilai bisa lebih efisien dibandingkan dengan pengomprongan. Pada musim tembakau 2019 ini, sambung Kuswanto, bisnis tembakau virginia ini dilihat masih bisa berjalan. Hal ini dilihat dari banyaknya perusahaan yang datang membeli. Disebut ada 37 perusahaan yang sanggup membeli tembakau. Sedangkan perusahaan yang bermitra dan masih aktif diperkirakan hanya 14 perusahaan. Terlepas apakah perusahaan tersebut bermitra atau tidak, jelasnya musim tanam 2019 ini masih ada gairah dalam tembakau. Banyak pembeli tembakau. Harganya pun dinilai masih cukup baik. Harga rajangan jika dipukul rata (average)Rp 28 ribu sampai 30 ribu per kilogram. Harga ini disebut petani sudah cukup untung. Sedangkan average dari krosok Rp 38-40 ribu perkilogram. Harga ini pun dinilai sudah sangat oke bagi petani. Harga yang masih bagus tersebut bagi petani yang juga hitung-hitungan bisnis berharap bisa naik. Banyak yang mau naik lagi harganya menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Namun, sekarang ini, harga tembakau sudah ada yang tembus Rp 46 ribu per kilogram. Melihat fenomena tembakau tersebut, Sadhana sendiri telah melakukan berbagai terobosan bisnis baru. Sadhana mulai menggerakkan bisnis jagung. Bisnis pangan yang margin keuntungannya kecil, namun dinilai bisa berkelanjutan. (rus) Kuswanto Setiabudi (Suara NTB/dok)

Buntut Semen Langka

Pengusaha Tuntut Kadin KLU Bubar Tanjung (Suara NTB) Kelangkaan semen di momen krusial rehab rekon rumah tahan gempa (RTG) menyulut kritik bagi lembaga yang menaungi pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Mitra pemerintah di KLU itu dianggap tak punya peran dalam menjaga stabilitas persediaan dan harga material yang dibutuhkan warga, sehingga pengusaha minta Kadin KLU dibubarkan. “Kadin ini tidak ada peran sama sekali, tidak pernah kita dikumpulkan atau dikoordinir, vakum Kadin di KLU ini. Makanya lebih baik Kadin bubarkan saja,” cetus salah satu pengusaha di KLU Raden Satriadi alias Beldur, Selasa (10/9). Permintaan pengusaha yang cukup terkenal di KLU ini merupakan buntut kekecewaan pengusaha, karena harga material bangunan yang mulai naik. Bahkan khusus untuk semen, tidak hanya mahal tetapi juga langka. Beldur kepada wartawan menanyakan pola distribusi semen yang dilakukan pemerintah serta Kadin dalam menjaga stabilitas dan kontinyuitas pembangunan RTG. Padahal di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan dengan progres realisasi RTG di masyarakat. “Jadi semua masyarakat menjerit sekarang karena kelangkaan semen. Saya melihat peran Kadin itu di mana? Pemerintah itu kemana?” tanyanya. Dampak dari kelangkaan dan harga semen ini cukup mengkhawatirkan. Beldur melihat banyak aplikator yang terlibat di pokmas, mulai mengeluh. Kemampuan modal aplikator seolah tidak mampu mengimbangi kenaikan harga. “Gara-gara kenaikan harga ini, ada pengusaha yang ikut RTG yang bangkrut. Nah, situasi ini harus dikendalikan,” cetusnya. Menurut dia, Kadin sebagai mitra pemerintah yang ditunjuk untuk mengatur ketersediaan dan harga material harus memberikan perannya. Pasalnya, Kadin secara resmi ditunjuk pemerintah guna menyediakan material bahan konstruksi sebagaimana Instruksi Wakil Presiden tanggal 21 Agustus 2018 lalu. Terpisah, Ketua Kadin KLU, Putu Sudiarsah, yang dikonfirmasi wartawan tak menyangkal ketersediaan semen di KLU mengalami kelangkaan. Pihaknya sendiri sudah dan akan berupaya berkoordinasi dengan distributor maupun agen semen yang ada di Lombok. Sejauh ini pihaknya belum mengetahui penyebab kelangkaan semen. “Kita akan cari tahu penyebabnya dulu kenapa sampai terjadi. Memang kami juga menyayangkan kurangnya koordinasi antara pengusaha dengan kami, sehingga begitu persoalan ini muncul kami juga kebingungan,” ucapnya. Akibat langkanya semen berpengaruh terhadap percepatan rehab rekon rumah warga korban gempa. “Semen mulai langka, sekarang kalau kita cari di toko belum tentu ada,” kata Ketua Pokmas RTG di KLU, Ridwan, Selasa (10/9). Hal ini mempengaruhi percepatan pembangunan RTG di kelompoknya yang beranggotakan 20 orang. Kondisi itu diamini pengusaha material bangunan, asal Tanjung, Raden Satriadi alias Beldur. Ia menegaskan, sudah 3 pekan ini semen mulai seret. “Dari kebutuhan semen dalam sehari, sekitar 1.000 sak, tapi yang datang antara 200-300 sak,” katanya menunjuk stok semen yang mulai berkurang. Raden Satriadi menyebut, setiap melakukan order kepada agen semen di Lembar, Lombok Barat, ia tidak pernah mendapat kepastian jawaban. Agen hanya memberi jawaban tidak ada bongkar muat semen. (ari)

(Suara NTB/ari)

TUNJUK - Pengusaha di KLU Raden Satriadi menunjukkan sisa stok semen yang makin menipis. Selasa kemarin, semen yang ada di beberapa toko sudah diangkut, karena sudah dipesan pokmas.

DLHK Lotim Akui Lemah Pengawasan Selong (Suara NTB) Kasus limbah tambang pasir yang merusak lingkungan pertanian menjadi catatan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sejauh ini aspek pengawasan terhadap aktivitas penambangan diakui masih sangat lemah. Hal ini diakui Kepala DLHK Lotim, H. Marhaban pada Suara NTB, Selasa (10/9). Dia menjelaskan, akibat lemahnya pengawasan inilah yang menyebabkan terjadinya masalah di tengah masyarakat. “Sebetulnya memang kita akui kelemahan kita,” ucapnya. Melihat luasnya wilayah Kabupaten Lotim tidak mungkin pula mengawasi secara maksimal, karena personel yang dimiliki DLHK sangat terbatas. Apalagi saat ini penambang-penambang liar ini masih banyak juga beroperasi yang membutuhkan tindakan tegas dari aparat. Selain itu, DLHK Lotim tidak bisa juga secara spontan mengetahui aktivitas penambangan yang menjadi keluhan korban yang kena dampak. Karena itu semua pihak dipersilakan menyampaikan pengaduannya jika ditemukan ada akvititas yang merugikan dan merusak lingkungan. Seperti pada kasus penambangan di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba dan Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel disebut sudah jelas

(Suara NTB/rus)

RUSAK - Tanaman padi yang rusak akibat penambangan di Subak Lendang Mudung Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba. telah menimbulkan persoalan lingkungan. Limbah hasil penambangan itu disebut sudah lama sebenarnya menjadi temuan DHLK Lotim. Akan tetapi lambat dalam melakukan respons hingga pencabutan izin. Dituturkan, semua instansi terkait di Lotim ini sudah menggelar rapat usai Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy meninjau lokasi penambangan. Melihat persoalan yang ditimbulkan oleh penambang ini katanya sudah tidak layak untuk dilanjutkan dan harus di-

cabut izinnya. ‘’Kebijakan Bupati Lotim sudah jelas menutup. Namun karena kewenangan sekarang di pemerintah provinsi, diperlukan koordinasi,’’ ujarnya. Amaq Wahyu, salah satu Petani di Subak Lendang Mudung menuturkan saat ini akvitas penambangan tampaknya sudah berhenti. Hal ini dilihat air irigasinya sudah tak lagi keruh dan tidak membawa material tambang berupa batu-batuan karang. Harapannya, air irigasi ini tetap seperti ini sehingga petani kembali menor-

PJU di Sebagian Besar Jalan KLU Padam Tanjung (Suara NTB) Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sebagian besar ruas jalan Kabupaten Lombok Utara (KLU) padam. Malam hari, di ruas jalur tersebut gelap gulita. Di ruas jalur menuju kawasan wisata Senaru, Kecamatan Bayan, sejumlah titik PJU juga padam. Hal itu dikeluhkan pengelola usaha setempat. “PJU banyak yang mati, ini yang dikeluhkan wisatawan kalau malam hari,” ujar pengelola penginapan Warung Senaru, Denda Pratiwi pada Suara NTB di Senaru akhir pekan kemarin. Tidak hanya di Senaru, di ruas jalan Desa Gondang hingga ke Dusun Papak, Desa Genggelang juga mengalami hal serupa. Sejumlah titik PJU dari depan Dikpora hingga ke Papak tidak menyala. Hanya satu PJU yang menyala, yakni di gang masuk yang menuju kediaman Sekretaris Daerah. Sedangkan PJU sebelum dan setelah Masjid Papak, padam. “Saya kurang perhatikan sejak kapan PJU ini padam, tapi semingguan lebih sudah gelap,” kata Zakaria, pemilik toko yang tidak jauh dari titik PJU. Terpisah, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Sahrip Arifin, yang dikonfirmasi Selasa (10/ 9) mengaku belum memantau kondisi terakhir PJU pada malam hari. Ia mempermaklumkan dirinya saat ini sedang menjalani Diklatpim eselon III. Namun demikian, bidang yang dipimpinnya akan menangani setiap PJU yang padam dengan sumber daya yang ada. “Masalahnya di kami, staf untuk memperbaiki PJU hanya 3 orang. Dan mereka mengurus semua PJU se - KLU,” ujar Sahrip. Sejauh pola yang dilakukan Bidang Perhubungan Darat, perbaikan PJU mengacu pada laporan masyarakat yang disampaikan ke dinas. Titik yang dilaporkan akan menjadi atensi paling awal untuk diperbaiki.

(Suara NTB/ari)

PJU PADAM - PJU tidak jauh dari kediaman Sekda KLU H. Suardi padam. Kondisi serupa juga banyak ditemukan di jalan-jalan menuju akses wisata, banyak PJU padam. “Tiga orang itu tiap hari jalan keliling perbaiki titik yang dilaporkan. Catat di mana ada laporan langsung sasar. Untuk beban PJU, kita pakai sistem meter, biar tidak rugi karena bayar beban loss,” tandasnya. (ari)

malisasi lahan pertaniannya. Dikatakan, aktivitas penambangan ini sudah beberapa kali memang diprotes oleh petani. Saat protes dilayangkan, penambangan berhenti dilakukan. Namun selang beberapa hari kemudian kembali terulang dan membuat saluran kembali berwarna hitam kecoklatan karena bercampur material limbah penambangan. Setelah benar-benar dicabut izinnya diharapkan bisa tetap diawasi agar penambang tidak main kucing-kucingan dengan petani. (rus)

Belum Punya Jabatan

Ratusan ASN Berencana Mengadu ke KASN Selong (Suara NTB) Setahun lebih masa kemipimpinan H. M. Sukiman Azmy,MM dan H. Rumaksi Sjamsuddin,SH (Sukma) banyak pejabat belum diberikan jabatan. Bahkan ratusan ASN yang sebelumnya menduduki posisi eselon II, III dan IV tidak diberikan posisi. Atas kondisi ini,. mereka berencana melayangkan mengadu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Surat pengaduan yang dilayangkan ini untuk memperjelas status mereka saat ini. Pasalnya, banyak yang mengatakan bahwa di antara mereka yang dititip di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), namun tidak ada yang dikerjakan. Ironisnya, meja dan kursi pun tidak ada. Selama masuk kantor, mereka hanya duduk di kantin OPD masing-masing. “Masih diwacanakan. Surat yang akan teman-teman layangkan itu untuk memperjelas status teman-teman,” ujar ASN senior di Lotim, Lalu Suandi. Lalu Suandi yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Dikbud, Kepala Dinas Kominfo, Staf Ahli dan beberapa jabatan strategis lainnya di masa kepemimpinan H. Moch Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin (Alkhaer) saat ini dititip di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama sejumlah pejabat lainnya. Dikatakannya, dalam surat

ini supaya KASN melakukan kajian kepada Pemkab Lotim dalam kebijakan yang dilakukan saat ini terhadap sekitar 300 ASN di Lotim yang sebelumnya menduduki posisi bagus tidak memegang jabatan. Ini penting untuk diketahui karena apabila itu berupa kesalahan, supaya tidak terulang lagi di masa datang terjadi kesalahan. “Jika kita salah. Maka kita mengetahui kesalahan kita. Kalau kita terlepas dari jabatan. Itu merupakan hukuman disiplin,” jelasnya. Mewakili para pejabat lainnya, Lalu Suandi menjelaskan selaku bawahan sudah semestinya loyal terhadap pimpinan. Hal yang sama dilakukan baik itu di bawah kepimpinan Alkhaer maupun Sukma. Artinya, tidak ada pembedaan karena merupakan suatu kewajiban bagi bawahan untuk loyal terhadap pimpinannya atau kepala daerah. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, tidak mau berkomentar banyak. Menurutnya, persoalan itu tidak perlu dipersoalkan, seperti pada masa kepimpinan bupati sebelumnya sejumlah mantan pejabat yang tidak diberikan posisi tidak ada yang keberatan. “Dulu di masa Pak Ali BD, kita juga nonjob. Tapi kami tidak persoalkan itu,” jawabnya pendek. (yon)

Penggajian Pejabat Baru

Lotim Miliki Cadangan Anggaran Rp15 Miliar (Suara NTB/yon)

FOTO BERSAMA- Sejumlah pejabat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim foto bersama pejabat dari Dinas Arpusda Kota Mataram dalam studi banding yang dilakukan, Selasa (10/9).

Arpusda Kota Mataram Belajar Cara Pengelolaan Perpustakaan ke DPK Lotim Selong (Suara NTB) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kota Mataram melakukan studi banding ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (10/9). Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Arpusda Kota Mataram, Dra. Hj. Siti Miftahayatun ini dalam rangka studi banding dan belajar dalam pengelolaan perpustakaan. Kehadiran Dinas Arpusda Kota Mataram untuk melihat dan menggali cara program kerja DPK Lotim disambut baik oleh Kepala Dinas DPK Lotim, H. Marwan yang memandu langsung rombongan didampingi Kabid Perpustakaan M. Kutbi. Usai mengunjungi DPK Lotim di Selong, rombongan pejabat dari Arpusda Kota Mataram ini juga melakukan kunjungan ke Perpustakaan Desa Rempung yang meraih juara I nasional lomba Perpustakaan tingkat nasional tahun 2019. Kepala Dinas Arpusda Kota Mataram, Dra. Hj. Siti

Miftahayatun, mengatakan studi banding yang dilakukan ini untuk mengetahui program DPK Lotim, sehingga bisa membina perpustakaan kelurahan dan perpustakaan desa sampai menjadi juara I tingkat nasional. Bahkan perpustakaan desa di Kabupaten Lotim selama tiga tahun berturut-turut mendapat juara nasional. Untuk itu, Dinas Aspusda Kota Mataram ingin mengadopsi program-program tersebut. Terlebih di Kabupaten Lotim merupakan daerah yang paling luas, namun mampu menjalankan program perpustakaan desa dengan baik. “Kita ingin antara arsip dan perpustakaan maju. Kita ke sini untuk belajar pengelolaan perpustakaan. DPK Lotim ke Arpusda Kota Mataram bagaimana belajar tentang kearsipan. Kita saling memberi, saling menerima,” ungkapnya. Hal tersebut dikatakannya karena pengelolaan arsip yang dilakukan Dinas Arpusda Kota Mataram mendapat juara II nasional dalam lomba lembaga kearsipan daerah. Di

samping itu, Hj. Miftah mengaku bangga dengan DPK Lotim. Meski anggaran kecil, dapat berbuat banyak yang dibuktikan dengan banyaknya program yang dilaksanakan. Sementara, Kepala DPK Lotim, H. Marwan, mengatakan anggaran yang dikelola oleh DPK Lotim sebesar Rp2,1 miliar untuk mengelola kegiatan dan program-porgam. Dari anggaran itu juga dilakukan kunjungan ke desa-desa dan sekolah yang dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat dengan dioperasikannya 6 armada. “Kita juga menjangkau wilayah-wilayah terpencil seperti Maringkik,” ujarnya. Akan tetapi, katanya, dari enam kendaraan itu beberapa di antaranya kondisinya cukup memperihatinkan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat dari DPK Lotim untuk terus berbuat menumbuhkan budaya membaca di kalangan masyarakat. “Perpustakaan tidak hanya sekadar tempat membaca. Namun lebih kepada praktik dari ilmu yang didapatkan dari buku yang dibaca,” pungkasnya. (yon/*)

Selong (Suara NTB) Pada era kepemimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) dimunculkan sejumlah nomenkelatur jabatan baru. Pastinya, semua pejabat baru ini mendapatkan tambahan tunjangan pendapatan. Namun dipastikan, banyaknya tambahan pejabat baru di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim itu tidak sampai mengganggu Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lotim. Hal ini diutarakan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. Hasni di Selong, Selasa (10/9). Menurutnya, Lotim sudah mengalokasikan anggaran cadangan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 15 miliar. Angka Rp 15 miliar ini didapat dari acres 2,5 persen dikalikan total gaji keseluruhan pegawai di Lotim yang angkanya tembus Rp 600 miliar. Diadakannya cadangan gaji itu dalam sistem penganggaran tetap ada guna mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dari sejumlah pegawai. Dana anggaran 2,5 persen acres gaji itu dipastikan tidak sampai habis untuk menggaji para pejabat baru tersebut. Belanja pegawai diakui memang terjadi kenaikan. Namun tidaklah signifikan. Pasalnya, jumlah pegawai sendiri tidak mengalami perubahan. “Jumlahnya kan tidak bertambah,” ucapnya. Penambangan yang

H. Hasni

(Suara NTB/rus)

Bisnis Tembakau Makin Berat

terjadi adalah hanya pada tunjangan pejabat. Para pejabat setingkat eselon IV di lingkup Pemkab Lotim antara lain menduduki jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK). Diketahui, unitunit ini dibentuk dan dilantik pejabatnya beberapa waktu lalu. Hasni menerangkan, pegawai staf dan pejabat sama-sama punya tunjangan. Staf mendapatkan tunjangan umum dan pejabat tunjangan jabatan. Penambahan anggaran ini hanya pada pembayaran tunjangan beberapa pejabat dan sudah dihitung detail oleh pemerintah. “Jadi, seluruhnya sudah kita hitung karena penganggaran kita menggunakan pola maksimal, baik dia terisi atau tidak terisi anggaran itu tetap ada,” ungkapnya. (rus)

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

Ultimatum Sejumlah Kepala OPD WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), Hj. Sumiatun kesal pada sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak pernah hadir dalam sejumlah kegiatan penting daerah. Wabup mengultimatum kepala OPD yang malas hadir di kegiatan ini. “Iya lah saya marahi sejumlah kepala OPD biar mereka tahu. Jangan dikira kita duduk diam bersama pak bupati. Jarum jatuh pun kami harus tahu bersama,” tegasnya di kantor Bupati Lobar. Dikatakan beberapa (Suara NTB/her) evaluasinya pada kegiatan Hj. Sumiatun - kegiatan yang seharusnya dihadiri kepala OPD, namun tidak banyak dihadiri. Tingkat kehadiran mereka sangat rendah sekali. Padahal semua OPD seharusnya hadir sebagai bentuk rasa kebersamaan, seperti yang terus digelorakan oleh Bupati. Ia menegaskan hal ini akan masuk dalam bahan evaluasi penilaian dirinya bersama bupati. Kalau kepala OPD ini tetap malas menghadiri kegiatan, maka menjadi bahan bersama bupati untuk memutasi kapala OPD. Karena itu ia pun sudah menekankan kepada jajaran OPD agar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan jajaran di bawahnya. Menurut dia sejauh ini internal OPD ini bermasalah dari sisi komunikasi, sehingga persoalan ini harus diselesaikan oleh OPD. Informasi yang diserap koran ini, pada beberapa kegiatan penting daerah banyak kepala OPD tidak hadir dengan alasan tidak jelas. Puncaknya ketika kegiatan di Lapangan Mareje dihadiri oleh Bupati, Wabup dan tamu dari luar. Dari sekian banyak kepala OPD, hanya beberapa orang yang hadir, sehingga hal ini menjadi awal kemarahan dari wabup. Wabup saat itu memberi ultimatum kepada semua kepala OPD agar hadir di acara yang digelar daerah. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Sekda Lobar Sesalkan DAK di Dua OPD Gagal Realisasi Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq menyesalkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp3,2 miliar pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan yang gagal terealisasikan. Selain dua OPD ini, ada dua OPD yang realisasi DAKnya kritis, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata. “Kita sebenarnya sangat menyesalkan tidak realisasinya DAK yang ada di Dinas kesehatan (Rumah sakit Awet Muda) dan Dinas Perhubungan senilai Rp 3,2 miliar. Seharusnya kita belajar, jangan terulang lagi di OPD lain. Kita pasti akan melakukan refresh kepala OPD, “tegas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq, Selasa (10/9). Refresh jabatan ini, kata dia, tidak terpaku berapa

tahun kepala OPD di posisi jabatan. Meski ada kepala OPD baru menjabat dan tidak punya terobosan, maka jabatan itu akan disegarkan. Refresh posisi kepala OPD ini harus dilakukan, menyusul adanya delapan jabatan eselon II yang kosong. Diakuinya, salah satu yang mengecewakan adalah tak mampunya OPD merealisasikan DAK. Hal ini menjadi puku-

lan bagi daerah. Sebab pasti dinilai daerah tidak bisa memanfaatkan anggaran yang diamanahkan oleh pusat. Hal ini tentu tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar oleh OPD, karena rata-rata OPD tidak mau belajar yang dialami. Seharusnya kalau sudah ada pengalaman jelek, dua OPD yang menyebabkan nama daerah kurang baik oleh pusat akibat tak mampu merealisasikan

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Barat (Lobar) membantah temuan pelanggaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di atas ambang batas. Bahkan menurut Kepala Disperkim Lobar H. L. Winengan tidak ada pelanggaran RTRW. Sebab sejauh ini baru 100 lebih hektare lahan pertanian yang sudah dikonversi atau dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan dan Industri. Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian ini pun bakal terus terjadi, karena luas lahan yang boleh dipakai untuk pembangunan perumahan dan industri 2 ribu hektare. Saat ini masih tersisa 1.800 hektare lebih yang masih tersisa belum dialih fungsikan. Menurut dia tidak ada pelanggaran RTRW karena selama ini tidak ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga untuk rekomendasi izin ini ada TKPRD yang memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan kajian teknis di OPD terkait. Kalau sudah ada RDTR ini, maka tidak perlu lagi ada BKPRD. “Saya juga tidak akan mentolerir terjadi pelanggaran, tapi saat ini Lobar tengah membangun,” jelas dia awal pekan kemarin. Lebih jauh, kata dia, lahan yang boleh dikonversi di Lobar seluas 2.000 hektare dari 32 ribu hektare lahan yang ada. Alih fungsi lahan ini dibolehkan untuk pengembangan perumahan, industri untuk mendukung Lobar sebagai kabupaten berkembang. Sehingga kata dia tidak bisa pengembangan perumahan dan Industri dilarang di wilayah Lobar. Salah satunya kawasan Kota Gerung, kalau pengembangan perumahan dilarang, maka kawasan ini tetap saja akan stagnan. Termasuk Labuapi sebagai daerah penyangga. Terkait tata ruang ini yang dimiliki Lobar saat ini hanya mengatur kawasan - kawasan yang tidak diatur secara detail, seperti titik perumahan dan industri. RDTR kata dia yang mengatur secara detail titik- titik kawasan tersebut. Ia membantah jika tidak adanya RDTR ini menjadi celah pemda melakukan penggunaan lahan secara jor-joran. Sebab sejauh ini pembahasan RDTR sudah ada pembahasan hingga ke tingkat pusat, namun masih perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. (her)

(Suara NTB/her)

LAHAN - Lahan pertanian warga di daerah Gunungsari sudah digerus untuk lokasi pembangunan perumahan.

(Suara NTB/her)

H. Moch. Taufiq gan ini. Sebab ini sudah tidak beres,” tegas dia. (her)

Calon Perseorangan Minimal Serahkan 57 Ribu Dukungan

Komisioner KPU Loteng Siap Terima Keputusan DKPP

Disperkim Klaim Tidak Ada Pelanggaran RTRW

DAK. “Sebab ini tidak bagus dari sisi penggunaan anggaran. Padahal sudah ada anggaran, tapi sekedar itu tidak bisa dikoordinasikan,” jelas dia. Hal ini juga sudah diingatkan kepada Kepala OPD yang mengelola DAK dalam posisi rawan, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian. Kepala OPD Diminta memantau dan mengontrol langsung proses DAK tersebut, jangan sampai kepala OPD sekedar menyerahkan kepada staf. Sebab kalau sudah DAK tidak bisa direalisasikan, maka nama daerah menjadi tidak baik di pusat. “Jangan terulang lagi, OPD jangan main-main den-

Maju di Pilkada Loteng

Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menunggu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh calon anggota DPRD NTB Dapil VIII Lombok Tengah, M. Samsul Qomar. Meski demikian, komisioner KPU Loteng menegaskan siap dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada DKPP. “Soal kasus dugaan pelanggaran kode etik di DKPP, kita pada dasar menyerahkan sepenuhnya keputusan pada DKPP. Dan, apapun keputusannya nantinya siap kita terima,” tegas Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (10/9). Dikatakanya, sesuai perintah DKPP pada sidang DKPP beberapa waktu lalu, KPU Loteng diminta untuk membuat kesimpulan sekaligus jawab atas laporan yang ada. ‘’Dan, itu sudah disampaikan ke DKPP via elektronik. Sehingga tahapan sekarang, tinggal menunggu putusan DKPP,’’ ujarnya. Prosedurnya seperti apa, itu tergantung DKPP. Bisa saja, DKPP saat penyampaikan keputusan memanggil pihak terkait. Dalam hal ini KPU Loteng selaku teradu serta M. Samsul Qomar selaku pengadu, untuk sama-sama mendengarkan putusan DKPP atau bisa saja melalui surat putusan DKPP dikirim ke masing-masing pihak. “Jadi soal bagaimana mekanisme penyampaian putusan itu tergantung DKPP. Yang jelas proses persidangan sudah dilaksanakan. Kami KPU Loteng sudah menjalankan perintah DKPP. Jadi tinggal menunggu putusan saja,” ujar Komisioner KPU Loteng, Lukmanul Hakim. Dikonfirmasi terpisah, M. Samsul Qomar mengaku juga masih menunggu putusan dari DKPP, terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh komisioner KPU Loteng. Pihaknya sudah menjalankan sema tahapan serta instruksi yang diberikan oleh DKPP dan berharap DKPP bisa menjatuhkan sanksi bagi komisioner KPU Loteng. “Informasinya minggu-minggu ini DKPP akan mengambil keputusan. Ya, kita tunggu saja. Sembari berharap DKPP bisa mengambil keputusan yang seadiladilnya,” tegas manta Ketua Komisi II DPRD Loteng ini. (kir)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

SIDANG - Sidang paripurna pengumuman dan penetapan calon pimpinan DPRD untuk diusulkan ke Gubernur NTB untuk diresmikan pengangkatannya.

Penetapan Pimpinan DPRD Definitif Diusulkan ke Gubernur Giri Menang (Suara NTB) Penetapan dan pengangkatan calon pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) resmi diusulkan ke Gubernur NTB oleh Pimpinan Sementara Dewan melalui Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Pengusulan ini setelah melalui proses sidang paripurna pengumuman dan penetapan calon pimpinan DPRD definitif yang dipimpin Ketua DPRD Sementara Hj. Nurhidayah dihadiri Wakil Ketua DPRD Sementara Hj. Nurul Adha, Selasa (10/ 9). Setelah sidang paripurna, Ketua DPRD Sementara bersurat langsung ke Pemprov NTB untuk mengusulkan

penetapan ini. Sidang yang diagendakan jam 09.00 Wita molor hingga pukul 11.00. Lantaran menunggu kehadiran para anggota dewan. Ketua DPRD Sementara Hj. Nurhidayah yang memimpin sidang paripurna mengatakan sidang dimulai setelah kuorum telah terpenuhi, di mana dari 45 anggota dewan ada 25 anggota yang hadir. Sidang Paripurna ini sesuai ketentuan parpol mengusulkan satu calon pimpinan dewan ke pimpinan sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dalam paripurna sebagai calon pimpinan.

Selanjutnya pimpinan dewan mengusulkan ke gubernur melalui bupati untuk meresmikan pelantikannya. Empat parpol, yakni Gerindra, PKS, Golkar dan PPP sudah menyampaikan surat ke ketua sementara perihal calon pimpinan dewan masing-masing atas nama Hj Nurhidayah, Hj. Nurul Adha, Imam Kafali dan Ahmad Suparman yang diumumkan dan ditetapkan dalam paripurna sebagai calon pimpinan dewan. ''Selanjutnya, pimpinan sementara menyampaikan nama calon pimpinan ini ke gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya, “jelas dia. (her)

31 Ribu Hektare Jadi Lahan Pertanian Abadi Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tengah melakukan revisi atas Perda Nomor 7 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Salah satu poin revisi yang dilakukan ialah terkait penyiapan lahan pertanian abadi atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Di mana dari 62 ribu hektare lahan pertanian yang ada saat ini, 31 ribu di antaranya bakal ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi. Kabid Fisik Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Loteng, L. Wiranata, kepada Suara NTB, Senin (9/9), mengatakan, penyiapan lahan pertanian abadi tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan dan ketersediaan pangan di daerah ini. Jangan sampai kemudian lahan-lahan pertanian tersebut beralih fungsi akibat dari laju pembangunan yang terjadi di daerah ini. “Revisi RTRW ini penting dilakukan, untuk memastikan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan ada. Supaya ketersediaan pangan di masa yang akan datang tetap terjamin,” ujarnya. Untuk memastikan lahan pertanian abadi ada, setelah revisi RTRW selesai dilakukan akan dilanjutkan dengan pembuatan perda Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan (KLP2) yang isinya mengatur keberadaan LP2B serta Cadangan Lahan Pertanian

(Suara NTB/kir)

L. Wiranata Pangan Berkelanjutan (CLP2B) yang rencananya ditetapkan juga sekitar 31 ribu hektar lebih. Bedanya LP2B dengan CLP2B pada peruntukannya. Kalau LP2B itu memang untuk lahan pertanian. Karena memang akan dijadikan lahan pertanian abadi, sehingga tidak boleh dialih fungsikan. ‘’Sementara kalau CLP2B bisa dialihfungsikan. Jika memang mendesak dilakukan,’’ ujarnya. Menurutnya, kalau di CLP2B, pemerintah tidak bisa memaksa pemiliknya harus tetap jadi lahan pertanian. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai LP2B itu nantinya tidak boleh dialihfungsikan. Harus tetap jadi lahan pertanian. Sebagai kompensasinya,

pemilik lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi ada mendapat beberapa fasilitas. Misalnya, kalau di daerah lain pemilik lahan pertanian abadi itu sudah disiapkan biaya pendidikan bagi anak-anaknya sampai perguruan tinggi atau dalam bentuk lain. “Itulah yang nanti akan diatur dalam perda lahan pertanian abadi ini setelah revisi RTRW ini selesai. Supaya penetapan lahan pertanian abadi tersebut benar-benar terjaga,” tegasnya. Diakuinya, revisi RTRW Loteng kali ini dilakukan lebih mendetail dengan asumsi jangka panjang, karena RTRW kali ini dipersiapkan sebagai pedoman penggunaan ruang wilayah untuk 30 tahun ke depan, sehingga penyiapan lahan pertanian abadi penting dilakukan. Kenapa hanya 31 ribu hektar? Wiranata mengaku dari sisi produksi luas lahan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Loteng dan belum termasuk yang lahan pertanian cadangan. Karena dilihat dari tingkat konsumsi pangan masyarakat Loteng kurang dari 250 ribu ton setara beras per tahun. Sementara produksi saat ini sudah mencapai 579 ribu ton per tahun. “Luas lahan pertanian abadi tersebut itu prediksi hingga 100 tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan laju alih fungsi lahan yang ada,” tandas Wiranata. (kir)

Praya (Suara NTB) Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tinggal hitungan bulan. Para kandidat calon kepala daerah yang berniat maju diingatkan untuk mulai mempersiapkan diri. Terutama para calon kepala daerah yang berniat maju melalui jalur perseorangan. Mengingat, untuk bisa maju di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang, calon perseorangan minimal harus menyerahkan pernyataan dukungan sebanyak 57 ribu lebih. Komisioner KPU Loteng, Lukmanul Hakim kepada Suara NTB, Selasa (10/9), mengatakan sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada, besaran syarat dukungan yang harus diserahkan ditentukan dengan jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pemilu terakhir di daerah bersangkutan. Loteng masuk kategori daerah dengan jumlah DPT sedang, yakni sebanyak 760.482 pada pemilu lalu. “Daerah dengan jumlah DPT di pemilu terakhir antara 500 ribu hingga 1 juta pemilih, syarat dukungan minimal bagi calon perseoranganya sebesar 7,5 persen dari DPT. Namun untuk jumlah syarat dukungan pasti yang harus dipenuhi, nanti akan ditetapkan oleh KPU Loteng. Tapi sebagai gambaran awalnya jumlahnya tidak akan jauh beda,” sebutnya. Syarat dukungan sudah harus diserahkan di awal atau sebelum bakal calon kepala daerah bersangkutan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Dengan kata lain calon perseorangan tidak bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah kalau syarat dukungannya belum lengkap. Inilah yang membedakan proses pendaftaran calon perseorangan di pilkada sebelumnya dengan pilkada kali ini. “Kalau di pilkada

sebelumnya, calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan bersamaan dengan proses pendaftaran. Tapi kalau pilkada kali ini tidak,” terangnya. Prosedurnya, pasangan calon kepala daerah menyerahkan syarat dukungan terlebih dahulu sebanyak 7,5 persen dari DPT. Syarat dukungan tersebut kemudian diverifikasi. Jika ada kekurangan, maka pasangan calon perseorangan harus menyerahkan syarat dukungan tambahan dua kali lipat dari kekurangan dukungan pada syarat awal. Misalnya, begitu syarat dukungan awal diverifikasi ternyata ada kekurangan seribu dukungan, maka harus menyerahkan minimal dua ribu dukungan tambahan. Syarat tersebut kemudian diverifikasi lagi. Jika memenuhi syarat, maka pasangan barulah pasangan calon perseorangan tersebut bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah bersamaan dengan pendaftaran calon kepala daerah dari unsur parpol. Begitu juga soal syarat dukungan. Kalau dulu penyataan dukungan bisa dibuat secara kolektif. Tapi kalau di pilkada kali ini tidak. Pernyataan dukungan harus dibuat oleh masingmasing orang. Tidak bisa kolektif lagi. Jadi kalau ada 57 ribu pendukung, maka 57 ribu surat penyataan dukungan yang harus dibuat dilengkapi dengan salinan foto copy indentitas pendukung bersangkutan berupa KTP elektronik dan itu jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, kalau hanya ada surat pernyataan tanpa ada foto copy KTP elektronik, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak sah. Begitu pula sebaliknya, kalau hanya foto copy KTP elektronik tanpa surat pernyataan dukungan juga tidak dianggap sah.(kir)

Pasar Gunungsari Mulai Dibangun Giri Menang (Suara NTB) Pasar relokasi Gunungsari Lombok Barat (Lobar) mulai dibangun secara permanen. Pembangunan pasar yang lama menjadi keluhan pedagang ini, dimulai sejak sepekan lalu dengan nilai kontrak Rp3,4 miliar lebih. Anggaran untuk pembangunan pasar ini diperoleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar dari Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Perdagangan. Selain Pasar Gunungsari tahap I ini, akan dibangun juga Pasar Gunungsari tahap II di lokasi sebelahnya dengan total dana Rp3,7 miliar lebih. Dua unit pasar ini akan mampu menampung sekitar 250 pedagang. Kepala Disperindag Lobar, Agus Gunawan menegaskan pihaknya sudah mendapatkan bantuan dana TP dari Kemendag untuk pembangunan Pasar Gunungsari I dan II. “Untuk pembangunan Pasar Gunungsari I dan II sudah kita peroleh dana TP dari Kemendag masing-masing senilai Rp 3,4 miliar dan Rp3,7 miliar,” jelas Agus. Dikatakan, pembangunan pasar ini begitu penting sebab sejauh ini ada pedagang protes, karena kondisi pasar relokasi yang ditempati saat ini. Bahkan ia sempat menemui para pedagang untuk memperjelas perihal penanganan pasar tersebut. Setelah diberikan penjelasan, para perwakilan pedagang pun tidak lagi memprotes atau mengeluhkan. Lebih jauh pihaknya juga membantu memfasilitasi asosiasi pedagang di pasar tersebut. Asosiasi ini menjadi wadah untuk mempermudah mediasi dan

komunikasi dalam hal pengelolaan ke depan. Asosiasi ini juga dilibatkan dalam berbagai hal, termasuk proses relokasi. Pihaknya menargetkan agar pasar ini ke depan bisa menjadi pasar percontohan untuk mengimbangi Pasar Kebon Roek, sehingga pedagang dari Lobar dan KLU bisa ke pasar tersebut. Untuk pasar yang dibangun ini dengan sendiri tipe D dan bisa menampung 125 pedagang. Hanya saja pasar ini belum mampu menampung semua pedagang yang berjumlah 450 orang, sehingga pihaknya pun membangun pasar tahap II dari bantuan Kemendag juga. Kedua pasar yang dibangun ini berada di lokasi yang sama dengan posisi berderet, sehingga mampu menampung 250 pedagang. Sisanya akan membangun Pasar Gunungsari III, sehingga mampu menampung semua pedagang. Kabid Kemetrologian Disperindag Lobar, L. Aga Farabi menambahkan, proses pembangunan pasar sudah mulai berjalan satu minggu lalu. Di lapangan sudah dilakukan penggalian dan persiapan bahan pabrikasi sambil dilakukan penataan lahan untuk lokasi parkir. “Kontrak proyek pembangunan pasar ini mulai 26 Agustus. Masa kerja nya empat bulan ke depan atau selama 120 hari,” jelas dia. Untuk pembangunan pasar tahap I nilai kontraknya mencapai Rp3,4 miliar lelah. Sedangkan untuk proyek pembangunan pasar tahap II senilai Rp3,7 miliar sedang dalam proses tender. Rencana kontrak pengerjaan proyek ini selama 90 hari sampai akhir September. (her)

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Digelar Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Sumbawa telah menggelar pelatihan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kamis lalu. Untuk meningkatkan pelayanan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tingkat kecamatan. Kepala Dinas P2KBP3A, Tri karyati S.Sos, menyatakan, pemerintah sesuai kewenangannya wajib melaksanakan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Sehingga melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melaksanakan kegiatan pelatihan pendampingan terhadap perempuan dan anak

korban kekerasan. Kegiatan tersebut bertujuan, meningkatkan pelayanan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat kecamatan. Dasar pelaksanaannya, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. PP Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perda Nomor 7 Tahun

dusunnya masing masing. Terutama dengan adanya intervensi dan dukungan dari dana desa terhadap kampung KB. Sebab dua persoalan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, pendidikan dan kesehatan mesti ditingkatkan derajatnya. Selain tentunya pengendalian laju penduduk. Dalam kerangka itu pula di Sumbawa telah dicanangkan kampung KB stunting di lokus stunting. Yang fokus pada pencgahan dan penuntasan stunting. “Kita sudah bentuk 10 Kampung KB Stunting, ”terangnya. Kesepuluh kampung KB stunting dimaksud, diantaranya di desa Bao Desa kecamatan Batu Lante, desa Mungin Orong Telu, Penyempeng dan desa desa lainnya di kecamatan Rhee. Kemudian desa Brang Rea, Batu Bulan dan

2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Dinas P2KBP3A dimaksud diikuti 30 orang. Dengan narasumbr dari Dinas P2KBP3A, Dekan Psikolog Universitas Teknologi Sumbawa, Kepala Unit PPA Polres Sumbawa, Anggota Tim Advokasi P2TP2A Kabupaten Sumbawa/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Kampung KB Belum lama ini juga, Dinas P2KBP3A, juga telah menerima tim monitoring dan evaluasi (monev) dari Pemprov. Salah satunya, menurut Tri Karyati, disampaikan terkait perluasan isu cakupan Kampung KB, di tingkat desa. Agar semua dusun yang ada dalam desa tersebut bisa bersaing memajukan

(Suara NTB/ist)

Tri Karyati Sempe di kecamatan Moyo Hulu dan lokus lainnya yang dianggap angka stuntingnya masih cukup tinggi. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Kegiatan pelatihan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Desa Diminta Percepat Penyerapan ADD Tahap Kedua Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, meminta supaya desa segera menyerap anggaran Dana Desa (ADD) tahap kedua. Pasalnya hingga kini ada puluhan desa yang belum mencairkan ADD. Hal ini sangat disayangkan mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mengelola anggaran ini sangat singkat. Sehingga dalam pelaksanaan nanti dikhawatirkan akan menjadi masalah. “Saya sudah minta kepada semua desa untuk segera mencairkan ADD maupun DD, mengingat anggarannya sudah tersedia untuk bisa digunakan dengan cepat dan tepat. Karena apabila terjadi keterlambatan dalam penyarapan anggaran pelaksanaan program di desa nantinya juga akan terganggu dan tidak bisa maksimal. Hal yang kita khawatirkan terjadi yakni munculnya kerugian negara dan masalah pidana,” ungkap kepala DPMD kepada Suara NTB melalui Kabid

(SuaraNTB/ist)

NARKOBA - Barang bukti narkoba berjenis sabu yang diamankan di Mapolres KSB.

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat kembali mengamankan tiga terduga pengedar sabu di wilayah hukum Polres setempat. Saat ini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan mereka, polisi mengamankan delapan poket sabu siap edar dengan berat total 2 gram. Kapolres KSB, melalui Kasat Narkoba Iptu Wahyu Indrawan S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (10/9) membenarkan terkait adanya pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas jual beli narkoba jenis sabu. Adapun para terduga yang berhasil diamankan petugas berinisial IR (41) warga Lingkungan Menala, RN (25) warga Lingkungan Telaga Baru, dan JF (44) warga Lingkungan Telaga Baru. Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak delapan poket dan satu potongan besar sabu

serta alat hisap serta uang tunai Rp2,1 juta. Jika melihat dari jumlah barang bukti yang didapatkan petugas, diindikasikan bahwa IR merupakan pengedar barang haram tersebut. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap ketiga tersangka ini, untuk pengembangan ke pelaku lain. “Saat ini tersangka masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif untuk pengembangan lebih lanjut. Karena kita indikasikan, pelaku ini merupakan pengedar dan pasti ada bandar tempat dia mengambil barang itu,” ungkapnya. Menurutnya, penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah Taliwang. Petugas yang sudah mengintai sejak lama itu, langsung mengikuti dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap pengedar sabu ini menjadi kasus kesekian kalinya yang berhasil terungkap pihak terkait

sejak tahun 2019. Sementara itu, berdasarkan hasil dari pengakuan tersangka, bahwa barang haram ini dibeli dari pengedar yang berada di Kecamatan Alas untuk bisa kembali dijual di Taliwang. Kendati demikian, pihaknya akan terus mengatensi merebaknya kasus ini di beberapa bulan belakangan ini. Selain itu, pihaknya juga tetap menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya karena pereradaran barang haram itu cukup memperihatinkan di Sumbawa Barat. “Narkoba ini tetap akan menjadi atensi kami, kami juga meminta kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa semakin ditekan di KSB. Kami juga tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap bahaya narkoba,” tandasnya. (ils)

Penyeberangan ke Pulau Kenawa akan Ditata Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana melakukan penataan terhadap sejumlah aktivitas penyeberangan ke pulau Kenawa, Desa Poto Tano. Hal tersebut dilakukan, pasalnya selama ini aktivitas penyeberangan tersebut dianggap belum memenuhi aspek keselamatan penyeberangan, sehingga akan sangat berbahaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala Dishub, Ir. Irhas R Rayes M. Si kepada Suara NTB, Selasa (10/9) mengatakan, upaya untuk melakukan penataan ini sengaja dilaksanakan untuk tetap menjamin keselamatan pelayaran bagi para wisatawan. Apalagi saat ini Pemkab tengah memaksimalkan sektor pariwisata terutama ke Pulau Kenawa sehingga penunjang keselamatan pelayaran juga harus maksimal. Sebelumnya Pemkab juga sudah membantu para pelaku usaha penyeberangan dengan pembagian ratusan pelampung, tentu kedepannya saran lainnya juga akan terus ditambah. Hanya saja hasil pantaun di lapangan, rata-rata kapal yang membawa para wisatawan ke pulau Kenawa masih banyak yang belum memenuhi standar keselamatan yang ada. Seperti life jacket (jaket keselamatan) yang masih belum disiapkan pemilik sampan meski sudah dibagikan. Hal ini tentunya sangat fa-

tal jika terjadi kecelakaan laut, makanya untuk menyikapi hal yang tidak diinginkan pihaknya sangat perlu melakukan penataan ulang. “Memang saat ini hasil pantauan di lapangan rata-rata belum memenuhi standar keselamatan pelayaran yang ditetapkan. Untuk itu, maka kami perlu menertibkan aktivitas tersebut sebelum kejadian yang tidak diinginkan,” ungkapnya. Dikatakannya, selain pembagian sarana keselamatan kepada para pelaku usaha penyeberangan yang masih dianggap masih kurang. Pihaknya juga akan menggalakkan pembinaan serta sosialisasi kepada pemilik perahu agar bisa memastikan sarana keselamatan pelayaran tetap tersedia. Pelatihan tersebut dilakukan supaya para pemilik usaha tidak semata-mata mengejar keuntungan melainkan faktor keselamatan juga harus diatensi bersama. Pihaknya juga akan menginventalisir perahu-perahu yang beroperasi saat ini baik itu dari segi fasilitas yang dimiliki maupun sarana penunjangnya. Dua isi inilah yang saat ini harus dibenahi dan ditata nantinya, sehingga kejadian yang kiranya akan terjadi (kecelakaan laut) bisa semakin ditekan. Bahkan untuk upaya pelatihan terhadap para pemilik perahu akan dilakukan dalam minggu ini karena saat ini masih menunggu Bupati yang akan membuka

kegiatan dimaksud. “Untuk upaya pelatihan serta kelengkapan sarana keselamatan akan kita sudah anggarkan untuk memastikan SOP keselamatan pelayaran jadi prioritas,” sebutnya. Ia menambahkan, masalah lain yang saat ini juga diatensi yakni aktivitas penyeberangan ke Pulau Kenawa saat malam hari. Bahkan bila perlu tidak ada penyeberangan di malam hari. Hal ini tentunya sangat berasalan, karena selama ini belum ada rampu-rampu lalu lintas yang dianggap maksimal di laut. Sehingga sangat rawan terjadi kecelakaan baik itu akibat tabrakan maupun masalah lainnya. Tentu untuk pengadaan rambu di laut, tidak bisa dilakukan, karena akan mengganggu aktivitas penyeberangan kapal ferry di ASDP di pelabuhan Poto Tano. Oleh karena itu, himbauan larangan untuk tidak melakukan aktivitas pelayaran di malam haru akan segera dibuat dan disosialisasikan kepada pemilik perahu di Poto Tano. “Kita tidak akan izinkan aktivitas penyeberangan di malam hari karena sangat bahaya. Jika tetap saja dilanggar, kita akan siapkan regulasi untuk kita berikan sanksi,” tandasnya. (ils)

ganggu untuk pencairan di tahap berikutnya. Selain itu, masalah penyerapan anggarannya yang menjadi molor juga akan berdampak kepada pelaksanaan program. Apalagi sudah lima bulan lamanya perangkat desa belum dibayarkan gaji mereka yang berakibat pada terganggunya kinerja. Maka dari itu, pihaknya meminta supaya Pemdes untuk bisa segera mencairkan ADD untuk tahap kedua tersebut. Sementara untuk serapan DD saat ini tersisa tinggal dua desa saja yang

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sumbawa Besar (Suara NTB) - gunakan dua kapal tongkang dimulainya pemasangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pembangunan fisik Derma- dengan waktu perjalanan sela- tiang pancang,” ujarnya, Se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ga Pulau Medang, Kecamatan ma 7 hari. Sehingga berdasar- lasa (10/9). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dijelaskannya, berLabuhan Badas mengalami ke- kan hasil konsultasi dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 terlambatan. Pemasangan pelaksana, rencananya pe- dasarkan kontrak, penger123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tiang pancang yang direncana- masangan tiang pancang baru jaan Dermaga Medang be123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kan awal September belum bisa dilakukan pada 25 Sep- rakhir pada 6 Desember 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 juga dilakukan karena belum tember mendatang. Hal ini ter- mendatang. Namun pihakn123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 adanya pengiriman material. lambat dari jadwal yang se- ya sudah memberikan solu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kepala Dinas Perhubun- harusnya yang direncanakan si kepada kontraktor agar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dapat menambah jumlah gan (Dishub) Kabupaten pada awal September. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Pemasangan tiang pan- tenaga kerja dua kali lipat Sumbawa, Drs. Abdul 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Aziz, M.Si menyampai- cang itu sesuai dengan PCM untuk mengejar keterlam123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kan material dermaga (pree construction meeting), batan. “Solusi yang kita 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 akan dikirimkan dari minggu pertama September tawarkan kepada kontrak123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Surabaya menuju Bugis harus sudah mulai. Memang tor agar ditambah jumlah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Medang pada 15 Septem- agak terlambat, karena itu kan tenaga kerjanya dua kali li123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ber mendatang. Material fabrikasi semua. Deviasi pas- pat untuk mengejar ketert123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tersebut dikirim meng- ti ada, karena keterlambatan inggalan,” tandasnya. (ind) Abdul Aziz 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Pengerjaan Dermaga Medang Diwarnai Keterlambatan

(Suara NTB/ind)

Miliki Sabu, Tiga Warga Taliwang Diciduk Polisi

Pemerintahan Desa, Syaifullah S.STp kepada Suara NTB, Selasa (10/9). Dikatakannya, di dalam aturan, sudah sangat jelas menerangkan bahwa uang di kas daerah tidak boleh lebih dari tujuh hari, tidak diambil oleh desa. Apalagi saat ini anggarannya sudah tersedia, sehingga pihaknya mendesak Pemdes untuk segera mencairkan anggarannya. Karena apabila desa tidak melakukan pencairan kurang dari 30 persen dari jadwal yang sudah ditetapkan maka akan ter-

belum yakni Desa Mantun dan Desa Dasan Anyar. Kedua desa tersebut masih belum diberikan rekomendasi lantaran sampai dengan SPJ pengggunaan anggaran tahun sebelumnya belum dilaporkan. Sehingga pihaknya sangat khawatir jika anggaran tersebut dicairkan tanpa SPJ dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Apalagi desa Dasan Anyar ini juga sedang dalam bidikan Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga akan sangat rawan disalahgunakan oleh Kades bersangkutan. “Kita sangat meminta kepada desa untuk segera mencairkan anggaran yang ada. Sehingga pelaksanaan program juga akan bisa maksimal dan tidak ada masalah baru di kemudian hari,” tandasnya. (ils)

”Wonderful Sail To Indonesia 2019”

Teluk Saleh-Labuhan Jambu akan Manjakan Peserta Sumbawa Besar (Suara NTB) Tak lama lagi, rute rally Wonderful Sail To Indonesia 2019 yang telah dilepas dari Australia akan memasuki etape di Kabupaten Sumbawa. Agenda tahunan berskala internasional ini akan pula menjelajahi panorama bahari Kabupaten Sumbawa khususnya Teluk Saleh Kecamatan Tarano yang telah ditetapkan sebagai titik labuh internasional bagi para perally yacht. “Semua persiapan menyambut para tamu peserta Wonderful Sail To Indonesia 2019 di Kabupaten Sumbawa telah dipersiapkan dengan baik. Labuhan Jambu Kecamatan Tarano sebagai titik koordinat labuh yang telah ditetapkan terus melakukan pembenahan,” kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumbawa Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev. Walaupun program puncak Wonderful Sail To Indonesia 2019 di Kabupaten Sumbawa akan dilaksanakan 14-18 September 2019 mendatang, namun beberapa yacht sudah mulai berdatangan ke Teluk Saleh. Bahkan saat ini pemandu internasional rally Sail to Indonesia 2019 Raymond T. Lesmana telah berada di Kabupaten Sumbawa untuk bersama-sama Pemerintah Daerah menyiapkan acara ini. Iskandar mengatakan, salah satu kelebihan Kabupaten Sumbawa dalam agenda internasional ini adalah Sumbawa Besar ditetapkan sebagai lokasi perpanjangan paspor/visa bagi para peserta internasional rally yacht. “Jadi bagi para perally yact tidak perlu lagi harus sampai di Lom-

bok atau Bali untuk memperpanjang visa berkunjungnya, di Kabupaten Sumbawa sudah bisa kita layani,” ujar H. Iskandar, seraya menyebutkan tercatat sekitar 86 paspor saat ini sedang difasilitasi perpanjangannya di Kantor Imigrasi Sumbawa Besar. Lebih lanjut, Kepala Dispopar menjelaskan, bukan hanya di Labuhan Jambu saja para peserta Wonderful Sail To Indonesia 2019 akan dimanjakan oleh masyarakat dan Pemkab Sumbawa. Namunjuga telah dipersiapkan berbagai atraksi budaya dibeberapa destinasi yang patut untuk dipromosikan ke mancanegara. Adapun agenda budaya dan pariwisata yang akan disajikan pada event internasional ini antara lain penerimaan peserta Wonderful Sail To Indonesia 2019 Yacht Arrival, Welcome “Our Family” Ceremony di Pantai Panjang Labuhan Jambu. Sedangkan Bagang Festival & Whale Shark Tour akan diselenggarakan sepanjang

waktu dari 14 – 18 September 2019. Pada 15 September 2019, para yachter akan menyaksikan Saka’ Buffalo Race World Championship, mengikuti Herritage Tour di Istana Dalam Loka, menyaksikan Blacksmith Desa Batualang, menikmati Traditional Market, Pasar Potengan Fest & Culture Performance di Desa Pernek dan malam harinya kembali ke Pantai Labuhan Jambu untuk menikmati Traditional BBQ. Pada 16 September 2019, para yachter akan diajak menyaksikan Festival Desa Tenun Weaving Fest di Dusun Sameri Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir , kemudian dilanjutkan menikmati Ritual Samba Heirloom Rituals serta malam harinya akan menikmati sajian Gatering Knight Party , Live Music di Pantai Panjang Labuhan Jambu. Lebih lanjut, 17 September 2019 kembali para yachter akan disuguhi Festival Tua Kawa Coffe Culture Festival di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh, menyaksikan Festival T u r e n

H. Iskandar D

(Suara NTB/ist)

Tawir Cultur Of Farming Fest di Desa Muer Kecamatan Plampang , dan kembali ke Pantai Panjang Labuhan Jambu untuk menikmati sajian Sumbawa Etnik Musical Perform. Sedangkan pada 18 September 2019, akan menjadi acara seremony sederhana Goodbye for all pastisipant of Wonderful Sail To Indonesia 2019 di Pantai Panjang Desa Labuhan Jambu. Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dispopar Sumbawa, M. Irfan S.P, M.M, menambahkan, pihaknya berharap kesiapan dari para pokdarwis untuk menyiapkan spot destinasi yang akan dikunjungi. Di mana dapat memberikan pelayanan yang baik dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Sehingga setelah berkunjung, para peserta Sail ini dapat bercerita kepada keluarga dan temannya di negara asal mengenai daya tarik Sumbawa. “Kita berharap kesiapan dari setiap spot destinasi yang evennya dikunjungi untuk bisa menciptakan suasana yang menyenangkan , sehingga mereka bisa bercerita ke mana-mana bahwa ini menarik,” terangnya. Pihaknya berharap, kegiatan ini menjadi langkah pertama bagi para pokdarwis agar melek memandang bahwa pariwisata ini adalah sebuah industri yang bisa menghasilkan bagi mereka dan wilayah sekitar. “Jadi kita bukan hanya menghabiskan sumber daya keuangan waktu tenaga hanya untuk melayani tamu yang datang, tetapi masyarakat kita tidak dapat apa-apa,” jelasnya. (arn/ind)

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

Wisata Pemandian Madaprama Berpeluang Dikelola Bumdes Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, H. Khairul Insan menyayangkan sikap pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Madaprama, yang menyegel paksa destinasi wisata pemandian di wilayah tersebut. Hanya karena ingin mendesak pemerintah segera mengalihkan pengelolaannya. Sejatinya, Disbudpar Dompu mendukung rencana itu untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejateraan warga sekitar. “Ada yang ingin mengelola itu kita senang, tapi jangan den(Suara NTB/jun) gan cara begini (disegel). Kan Khairul Insan kita bangun sarana prasarana kalau sudah lengkap silahkan kelola ndak ada masalah. Justru pemberdayaan mereka di desa ini yang kita mau,” ungkapnya dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/9). Aksi penyegelan destinasi wisata pemandian itu, ditegaskan menghambat pencapaian target PAD yang sudah ditetapkannya tahu ini. Untuk itu, sebelum keputusan pengalihan diambil biarkan pengelola memanfaatkannya terlebih dahulu. Dan sebagai tidak lanjut atas harapan sekelompok warga, Khairul Insan menyarankan agar mereka menempuh cara-cara yang baik. Bukan justru menyegel karena akan memberi kesan wargalah yang mengatur pemerintah. “Dinas itu untuk apa mengelola yang begitu kalau bukan masyarakat. Target kita ini bagaimana memberdayakan masyarakat intinya, tapi jangan frontal seperti itu. Pemerintah ini tugasnya mengatur bukan mereka yang mengatur pemerintah,” tegasnya. Prinsipnya, Dispudar mendukung rencana BUMDes untuk mengelola wisata pemandian madaprama. Namun, sebelum betul-betul dialihkan dan target PAD tak lagi menjadi tanggungannya mesti diperjelas keberadaan badan usaha tersebut. Karena tanggung jawab mereka bukan hanya untuk mengelola dengan sarana prasarana yang sudah dibangun pemerintah, tetapi dalam hal PAD serta perawatan dan pengembangannya kedepan mesti juga dipikirkan. Sehingga masyarakat bisa betul menerima manfaat dari potensi ini. “BUMDes jalan atau tidak, biaya kaporit dan sebagainya darimana. Itukan bukan langsung kelola begitu saja harus ada MoU Desa dengan pemerintah daerah,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Mesin Penyuling Air Laut Senilai Rp1 Miliar Mangkrak Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano mengeluhkan rusaknya mesin Penyuling air laut bantuan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) tahun 2013 lalu yang hingga saat ini belum ada penanganan lanjutan terhadap masalah tersebut. Mesin yang ditaksir menghabiskan anggaran Rp1 miliar tersebut diketahui hanya satu tahun saja beroperasi (2014). Setelah itu, rusak dan mangkrak hingga saat ini. Kepala Desa Poto Tano, M. Nur Hasan kepada Suara NTB, Selasa (10/9) membenarkan mangkraknya bantuan mesin penyulingan air laut bantuan KKP tersebut. Hal ini tentu sangat disayangkan oleh masyarakat karena mesin dengan harga yang cukup mahal hanya bertahan satu tahun saja selebihnya dibiarkan rusak. Terkait hal ini pihaknya sudah sempat menyuarakan kepada Pemerintah untuk bisa segera dilakukan perbaikan tetapi hingga kini belum direspon terhadap usulan dimaksud. Padahal kondisi desa Poto

Tano saat ini sudah semakin kritis air bersih, bahkan kondisi tersebut sudah berlangsung setiap musim kemarau. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya mesin Penyuling itu bisa diperbaiki segera sehingga masyarakat tidak lagi merasa kesulitan. Karena jujur saja air dari Perumda tidak bisa digunakan secara maksimal, lantaran tingginya zat kapur sehingga masyarakat harus membeli air galon untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Kondisi ini juga sudah berlangsung sejak lama, sehingga

pihaknya sangat bersikeras agar mesin penyulingan air laut bisa berfungsi secara maksimal dengan harapan masyarakat tidak lagi mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya. “Kalau kita hitung-hitung hanya satu tahun saja mesin itu berfungsi secara efektif selebihnya rusak dan mangkrak. Kita juga sudah mengusulkan ke Pemerintah supaya mesin tersebut diperbaiki, tapi faktanya masih nihil hingga saat ini,” ungkapnya. Dikatakannya, upaya untuk memperbaiki mesin ini sudah dilakukan oleh Desa dengan me-

Pemprov Diminta Tinjau Kembali Pergub Pengiriman Ternak Dompu (Suara NTB) Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 25 tahun 2005 tentang pedoman pengiriman ternak antarpulau di NTB, dirasa membebani pengusaha di Dompu. Pasalnya, berat badan sapi 300 Kg yang boleh dikirim sangat sulit diperoleh. Apalagi, dengan pola pemeliharaan ternak yang dilepas liar oleh sebagian besar warga saat ini. Untuk itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Dompu, Zainal Arifin berharap Pemrov NTB meninjau kembali keputusan tersebut. “Ini kita minta ditinjau kembali karena memang menjadi beban untuk pengusaha kita,” ungkapnya kepada Suara NTB, Selasa (10/9). Keputusan itu dirasa membebani karena memang sapi dengan berat badan 300 Kg sulit diperoleh. Biasanya para peternak hanya mampu menghasilkan sapi dengan bobot maksimal 250 Kg, baik melalui proses pemeliharan secara intensif maupun dilepas liar. Kalaupun aspirasi sejumlah pengusaha yang disampaikannya itu tak ditindaklanjuti. Minimal pemprov bisa mengecualikannya untuk Pulau Sumbawa atas dasar pola pemeliharaan yang berbeda seperti di Pulau Lombok. “Di Dompu inikan sebagian besar pemeliharaannya dilepas liar, sehingga untuk mencapai berat badan 300 Kg itu sangat susah sekali. Berbeda dengan di Pulau Lombok,” ujarnya. Ditegaskan, persoalan tersebut sudah disampaikannya langsung ke Disnakeswan Provinsi beberapa waktu lalu. Hanya saja, sejauh mana tindaklanjut mereka belum diketahui pasti. Meski begitu, lanjut Zainal Arifin, atas kesepakatan bersama pemprov dan sejumlah pengusaha diwilayah ini pengiriman ternak keluar daerah dengan bobot dibawah 300 Kg masih diperbolehkan. Hanya saja batas waktunya hingga Desember 2019 ini. “Selanjutnya kita tidak tahu seperti apa, kalau tidak ditinjau kembali Perbub itu ya pengusaha harus mengacu kesana,” pungkasnya. (jun)

nyiapkan melalui APBDes, tetapi upaya itu tidak bisa dilaksanakan lantaran mesin tersebut belum diserahkan ke desa. Sehingga jika pihaknya tetap bersikeras melakukan perbaikan, maka akan sangat menyalahi aturan dan itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika mesin ini sudah dihibahkan ke desa, maka berapapun anggaran untuk perbaikannya pasti akan disiapkan oleh Desa karena memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat desa Poto Tano. Dimana saat ini jumlah Kepala Keluarga yang ada di Poto Tano mencapai 453 dari 1.553 jiwa dengan kondisi sangat rawan kekeringan akut setiap tahunnya. Pihaknya berharap supaya Pemerintah bisa memberikan perhatian serius ke desa Poto Tano yang rawan kekeringan. Pihaknya juga mengaku hingga saat ini, belum ada bantu-

an air bersih dari Pemerintah dan itu tentu sangat disayangkan karena kondisinya sudah sangat parah. Jika tidak diberikan perhatikan serius, dikhawatirkan akan muncul kejadian yang tidak diinginkan. Tentu kedepannya, jika mesin ini sudah dihibahkan maka yang akan mengelola nantinya adalah Bumdes dan itu tentu sangat menjanjikan untuk menambah PADes. Karena air dari mesin penyulingan ini nantinya langsung didistribusikan ke Pulau-pulau yang berada di wilayah setempat. “Kami sangat berharap supaya mesin tersebut bisa diperbaiki segera demi terpenuhinya air bersih bagi masyarakat. Kami juga bersedia menyiapkan anggaran di APBDes dengan catatan harus dihibahkan ke desa dulu supaya tidak ada masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

FPKS Beri Catatan Kritis Terhadap APBD 2020

Daya Tangkal Peredaran Narkotika di Dompu Lemah Dompu (Suara NTB) Upaya penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika di NTB, khusus di Kabupaten Dompu sudah cukup intens dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH). Hanya saja, langkah tersebut belum siginifikan menekan mata rantai peredarannya. Lemahnya daya tangkal masyarakat jadi salah satu penyebab utama. Demikian disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Brigjend Drs. Gde Sugianyar (Suara NTB/jun) Dwi Putra, M.Si, di sela silaGde Sugianyar Dwi Putra turrahmi dengan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada Selasa (10/9). Ia menegaskan, menekan jaringan pengedar narkotika tidak cukup hanya dengan mengandalkan APH. Tetapi peran penting masyarakat untuk mencegah masuknya barang haram tersebut sangat dibutuhkan. “Tidak hanya aparat untuk melakukan pencegahan tetapi masyarakat sendiri harus mempunyai daya tangkal,” ungkapnya. Masih maraknya peredaran narkotika jenis sabu selain karena daya tangkal masyarakat lemah, juga kondisi geografis wilayah cukup mendukung mudahnya barang berbahaya tersebut masuk ke wilayah ini. Apakah lewat pelabuhan-pelabuhan tikus maupun bandara internasional. Menyusul tingkat penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil identifikasinya didominasi kalangan muda. Maka skala prioritas penindakan kedepan diprioritaskan untuk kalangan tersebut. “Terutama kita fokuskan pada penyalahguna yang bersinggungan dengan generasi muda. Karena penyalahgunaan narkoba ini didominasi oleh anak muda,” jelasnya. Ditambahkan Gde Sugianyar Dwi Putra, BNNP NTB tidak akan padang bulu dalam menindak pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Baik itu masyarakat sipil atau oknum aparat penegak hukum sekalipun. Untuk data oknum APH diduga terlibat di Dompu diakuinya ada. Namun belum bisa disampaikan gambaran umumnya karena masih berupa data kuantitatif. “Siapapun yang terlibat baik aparat TNI, Polri kita sanksinya sangat tegas. Langsung di (sidang) kode etik,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

(Suara NTB/jun)

TERNAK – Bendungan Mila di Kecamatan Woja yang beberapa waktu lalu diresmikan pemerintah pusat, kini menjadi area pelepasliaran ternak oleh warga, Sabtu (7/9). Kondisi ini dikhawatirkan mengancam rusaknya beberapa fasilitas yang telah dibangun.

Belasan Hektar Padi di Wera Gagal Panen Bima (Suara NTB) Belasan hektar tanaman padi di wilayah Kecamatan Wera Kabupaten Bima dilaporkan mengalami puso atau gagal panen akibat dampak bencana kekeringan yang melanda derah setempat. Hal itu disampaikan Kabid Rehablitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman (RPLPT) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Ir. Beni Akbar. “Laporan yang kita terima sampai ini ada 12 hektar padi di Kecamatan Wera yang alami puso akibat kekeringn,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (10/9). Menurut Beni, sebanyak 12 hektar padi yang gagal panen tersebut merupakan jenis tanaman musim kemarau satu (MK I), yang ditanam pada area tegalan atau lahan tadah hujan.”Jenis tanaman padi MK 1,” katanya. Menindaklanjuti laporan itu pihaknya sudah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan. Data itu lanjutnya akan dikoordinasikan kepada Jasindo, pi-

melalui Jasindo. Yakni akibat kekeringan, banjir dan serangan hama. “Sementara lahan di Wera ini masuk jenis asuransi kekeringan. Besaran klaim yang diterima tergantung besaran lahan yang dilaporkan,” katanya. Sementara agar tidak mengalami kejadian serupa, Beni menghimbau para petani untuk tidak memaksakan diri menanam padi dan bawang merah pada saat musim kemarau. Tanamnya bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca. “Kita sarankan untuk menanam komoditi yang tidak membutuhkan air banyak. Seperti Jagung, Kedelai dan Kacang h i j a u , ” pungkasnya. Beni Akbar (uki)

hak asuransi membayar kerugian yang dialami petani. “Kebetulan lahan ini sudah mendapat asuransi. Semua kerugian yang dialami akan dibayar,” ujarnya. Menurutnya dalam auransi pertanian ada tiga jenis yang bisa klaim untuk dibayarkan atai diganti rugi oleh Pemerintah

(Suara NTB/Uki)

Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu mengesahkan dokumen APBD Dompu tahun 2020 dalam paripurna yang dihadiri langsung Bupati Dompu. Fraksi PKS DPRD Dompu memberi catatan kritis terhadap APBD 2020 agar dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat. Abdullah, S.Kel Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Dompu dalam pansangan akhir fraksi terhadap APBD 2020 yang dibacakan sendiri, Senin (9/9) mengungkapkan APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah Kabupaten Dompu dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, impelementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen tekhnis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Dompu yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. “Yang lebih penting lagi bahwa APBDharusmencerminkanrespon pemerintah terhadap kebutuhan – kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” katanya. Ada beberapa catatan terhadap rancangan APBD Kabupaten Dompu tahun anggaran 2020 diantaranya masalah stunting. Kabupaten Dompu masuk diantara 100 daerah dengan angka stunting terburuk di Indonesia. Ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang terkait dengan kesehatan berupa sanitasi dan air bersih, serta persoalan gizi dan kesehatan ibu. Sehingga penyebab utama stunting ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah kabupaten Dompu. Pertumbuhan ekonomi Dompi pada 2018 lalu tidak konsisten kenaikannya dengan tahun sebelumnya. Kendati mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi hanya 4,52 persen dan tidak sama dibandingkan tahun sebelumnya. Kedepan perlu strategi yang konsisten dalam mendorong peningkatan di sektor – sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Jika Dana Kelurahan Bermasalah, Bappeda Diminta Bertanggung Jawab Kota Bima (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Bima, M. Irfan M.Si mengatakan, Bappeda dan Litbang sebagai pihak perencana akan bertanggungjawab, apabila dana Kelurahan yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat bermasalah nantinya. “Mengapa menjadi tanggungjawab Bappeda dan Litbang jika ada masalah? Karena Bappeda dan Litbang sebagai sutradara regulasi dana Kelurahan ini,” katanya, Selasa (10/9). Menurutnya sejak awal bergulirnya dana Kelurahan yang mencapai Rp14 miliar tersebut, hingga saat ini pihak legislatif belum diberikan dasar aturan soal dana Kelurahan oleh eksekutif. “Kamipun baru diberitahu setelah APBD disetujui. Saya menilai ini sengaja dimanipulasi,” ujarnya. Menurutnya, sebagai pihak perencana, Bappeda dan Litbang tidak bisa lepas diri dari persoalan dana Kelurahan.

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

M. Irfan Karena OPD itu yang memahami dan mengatur tata kerja serta tahapan dana Kelurahan. Kalaupun ada persoala pengerjaan lanjutnya, baik fisik pekerjaan, administrasi dan tata cara pengelolaan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lurah sebagai KPA, hanya sebagai penyerta akibat

Fakhrunraji regulasi yang dibuat. “Tetap saja Bappeda dan Litbang yang membuat regulasinya,” kata Duta PKB ini. Sementara Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima Drs. H. Fakhrunraji, ME, menolak pihaknya sebagai penanggungjawab penuh apabila ada persoalan atau masalah

hukum dalam pelaksanaan dana Kelurahan. “Persoalan dana Kelurahan ini tidak bisa digeneralisir,” katanya. Ia menilai pertanyaan anggota DPRD tersebut sangat keliru. Jika ada kesalahan pelaksanaan dana Kelurahan lalu Bappeda dan Litbang yang disalahkan dan menjadi penanggungjawab itu dinilai tidak etis. “Kalau ada masalah yang berakibat hukum tergantung titik masalahnya. Tidak bisa serta merta ditimpalkan ke Bappeda dan Litbang sebagai perencana,” ujarnya. Fakhrunraji menambahkan, jika pelaksanaan pekerjaan seperti pembangunan fisik ada yang salah menggunakan dana Kelurahan yang disalahkan harus pihak pelaksana. Bukan semua pihak, termasuk Bappeda dan Litbang. “Semua ada domainnya masing-masing. Kita di Bappeda dan Litbang kan hanya sebagai perencana bukan pelaksana,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

Abdullah Masalah air bersih yang selalu dihadapi masyarakat Dompu tiap tahun terus berulang. Meskipun pihak berwenang pasti merumuskan solusi perbaikan untuk mengatasinya. Pada 2018 lalu, krisis air bersih yang disebabkan oleh debit air yang berkurang dan musim tanam yang tidak terencana sehingga kekurangan air bersih masih terjadi. “Perlu ada koodinasi yang kuat antara pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi persoalan ini sehingga semua kebutuhan air bersih tercukupi,” harapnya. Begitu juga untuk sarana irigasi di bagian selatan perlu mendapat perhatian mengingat pola tanam 2 dan 3 terjadi pembengkakan anggaran oleh petani. BLK merupakan embrio lahirnya generasi yang terampil dan siap pakai di berbagai bidang. Mewujudkan BLK agar anak Dompu dilatih sesuai dengan basic skillnya, sehingga lulusan BLK akan siap bekerja dimanapun asalnya. “Pemerintah harus segera membangun BLK untuk menyiapkan generasi yang siap pakai tadi,” harapnya. Masalah honorer dan tenaga kontrak yang terus bertambah serta kasus anjing rabies di Dompu juga menjadi catatan FPKS untuk diperhatikan Pemda Dompu. Untuk honorer, pemerintah harus punya konsep tata kelola terhadap honorer dan tenaga kontrak yang semakin meningkat. Masalah rabies yang masih terus muncul, diingatkan agar tidak seperti rabies di Bali yang hingga saat ini masih terjadi. “Kami meminta kepada Pemda untuk mendukung sepenuhnya penuntasan masalah rabies ini, dan kami mendorong pula kerjasama semua pihak, pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun komunikasi, informasi, dan edukasi yang baik sehingga persoalan rabies tertangani dengan komprehensif,” jelasnya. Paripurna terakhir bagi anggota Dewan periode 2014 – 2019 ini juga dimanfaatkan FPKS untuk menyampaikan permohonan maaf bila terdapat kekurangan dan kekhilafan selama kemitraan dalam pengabdian selama ini. “Semoga setiap niat dan ikhtiar kita membangun daerah ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah di sisi-Nya,” ungkap Abdullah. Sebagaimana diketahui, DPRD Dompu telah mengesahkan dokumen APBD Dompu tahun 2020 melalui paripurna Dewan, Senin (9/9) pagi. Struktur APBD Dompu tahun 2020 menggunakan angka estimasi dana transfer pusat ke daerah, karena hingga saat ini Peraturan Mentri Keuangan (PMK) terkait dana transfer yang akan diterima Dompu belum didapat. Adapun pendapatan daerah pada APBD Dompu tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp1,021 triliun dan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,046 triliun. Tingginya belanja daerah membuat APBD Dompu tahun 2020 mendatang mengalami defisit sebesar Rp25 M dan ini ditutupi dari penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun anggaran 2019. (ula)

SUARA NTB

Rabu, 11 September 2019

Halaman 8

Kerjasama ke Luar Negeri, Politeknik MFH Mataram Menuju Kampus Internasional

(Suara NTB/ars)

Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani foto bersama para Dandim usai sertijab.

Naik Tipe A, Dandim 1606/Lobar Dijabat Kolonel Mataram (Suara NTB) Mabes TNI resmi menaikkan status Kodim 1606/Lombok Barat menjadi tipe A. Perubahan status itu diikuti dengan peningkatan pangkat Dandim dari Letnan Kolonel (Letkol) menjadi Kolonel atau pangkat tiga mawar. Perubahan status ini diikuti dengan proses mutasi jabatan. Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han Selasa (10/9) kemarin memimpin acara serah terima jabatan Dandim 1606/Lobar. Jabatan sebelumnya, Letnan Kolonel Czi Djoko Rahmanto, S.IP diganti Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP. Prosesi sertijab di Aula Sudirman Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan Mataram. Selain Dandim Lobar, pergantian juga pada jabatan Dandim 1614/Dompu dari Letnan Kolonel Czi Arief Hadiyanto, S.IP kepada Letnan Kolonel Inf Ali Cahyono, S.Kom. Usai mempimpin Sertijab, Danrem 162/WB mengucapkan selamat kepada pejabat baru Dandim 1606/Lobar dan Dandim 1614/Dompu serta para Perwira yang masuk maupun yang pindah satuan keluar Korem 162/WB. “Saat ini Kodim 1606/Lobar sudah berganti tipe menjadi tipe A dengan pejabatnya berpangkat Kolonel,” Ujar Danrem. Kodim Lobar diketahui membawahi tiga wilayah sekaligus, Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Dijelaskannya, peningkatan status tipe Kodim ini berdasarkan keputusan Mabes TNI, dikhususkan untuk Kodim yang ada di ibukota Provinsi. Tujuannya, untuk meningkatkan kinerja satuan, koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda maupun masyarakat. Dengan begitu, koordinasi akan menjadi lebih baik. “Mengingat di daerah ibu kota Provinsi memiliki permasalahan yang kompleks, sehingga membutuhkan pengalaman yang lebih matang,” kata Danrem. Setelah resmi berubah tipe dari dari tipe B menjadi tipe A, maka dapat dipastikan akan terjadi perubahan struktur organisasi Kodim 1606/Lobar secara bertahap, mulai dari Perwira staf hingga Kasdim akan berpangkat Letnan Kolonel. Sedangkan untuk pejabat Kodim 1614/Dompu, lanjut Danrem, pejabat lama sudah menjabat lebih dari dua tahun, sehingga membutuhkan pergantian untuk penyegaran dan pembinaan personel. (ars/*)

Maju di Pilkada

(Suara NTB/ndi)

Anggota Dewan Minta Syarat Harus Mundur Dihapus Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB, TGH. Ahmad Muchlis berharap ada perubahan regulasi tentang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 mendatang. Perubahan yang dia inginkan khususnya mengenai persyaratan bagi anggota dewan yang ingin maju di Pilkada tidak diharuskan mundur, akan tetapi cukup mengambil cuti saja. Ahmad Muchlis menilai, aturan tersebut sangat tidak adil bagi anggota dewan. Karena di satu sisi bagi kepala daerah (Petahana) yang juga maju tidak diharuskan mundur, melainkan cuti kampanye saja. Padahal baik DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota, menurutnya merupakan sama-sama jabatan politik. “Ini bukan tidak adil lagi, tapi sangat tidak adil. Kenapa kalau Gubernur/Bupati/Walikota yang maju boleh cuti. Kok kita (DPRD) diperlakukan dengan begini. Ini harus dirubah, harus gugat, karena sama-sama jabatan politik, kecuali ASN ya wajar harus mundur kalau mau berpolitik,” jelasnya. Menurutnya, dengan diharuskannya mundur sebagai anggota Dewan jika maju di Pilkada, banyak membuat para anggota Dewan mengurungkan niatnya untuk maju, meskipun memiliki potensi besar. Seperti halnya bagi anggota DPRD yang baru saja dilantik, jika maju di Pilkada 2020, maka ia harus menanggalkan jabatannya sebelum satu tahun duduk sebagai wakil rakyat. “Ini sangat kasian kita lihat teman-teman dewan ini, bahkan semua partai politik yang punya kader potensial yang ada di DPRD, tidak bisa mencalonkan diri jadi kepala daerah,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (10/9) kemarin. Karena itu, kandidat bakal calon Walikota Mataram itu juga, sangat berharap pada perubahan regulasi Pilkada tersebut Mendagri atau partai politik melalui wakil-wakilnya di DPR RI untuk berkeinginan merubah regulasi Pilkada. Ketika ditanya terkait rencana maju di Pilkada Kota Mataram, ia mengaku karena sudah dicalonkan oleh partainya, maka pihaknya terus bergerak untuk mensosialisasikan dirinya dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya. Pasalnya, posisi elektabilitas itulah nantinya bakal menjadi dasar rujukan bagi partai untuk mengusung siapa kader yang akan dicalonkan. “Sedang sosialisasi, menjajaki kemungkinan yang ada, tapi sosialisasi yang secara spesifik belum, baru sambilan saja, kita jawab kalau ada pertanyaan dari masyarakat, karena mereka juga sudah mendengarnya melalui media saya ini salah satunya yang dicalonkan oleh partai. Jadi sosialisasi saja dulu,” katanya. Ditegaskannya, dirinya bakal berani mengambil keputusan untuk maju di Pilwakot Mataram 2020, jika memiliki elektabilitas yang cukup baik, yang memungkinkan dirinya bisa mengejar target kemenangan. Karena itu saat ini ia masih fokus untuk sosialisasi dulu, dalam rangka mengejar angka elektabilitas yang standar. “Kan ada orang yang terlalu pede mau maju, meskipun elektabilitas sangat berat. Nah kita tidak mau seperti itu. Harus realistis, minimal surveinya kita 35 persen saja, berani kita melangkah bertarung. Karena itu jadi landasan kita kemudian bergerak. Setelah survei kita bagus maka kita survei pasangan. Sebab elektabilitas kita bisa turun kalau pasangan kita tidak bagus, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau memungkinkan seperti itu, baru kita siap mundur (di DPRD),” pungkasnya. (ndi) TGH. Ahmad Muchlis

Mataram (Suara NTB) Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram terus meningkatkan mutu dengan ekspansi ke luar negeri. Kampus yang dipimpin Syamsuriansyah HM Sadakah, M.Kes ini menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di tiga negara. Tidak hanya itu, Politeknik MFH juga menjadi inisiator kerja sama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Indonesia dengan kampus asing luar negeri asal Malaysia, Filipina, dan Thailand. Keterangan tertulis diterima Suara NTB, penandatanganan kerjasama itu berlangsung saat wisuda mahasiswa Politeknik MFH di Hotel Aruna, Sabtu (7/9). Ada 12 PTS yang menjalin kerjasama dengan kampus luar negeri. Yakni Politeknik MFH Mataram, Universitas Gunung Rinjani, STIKes Muhammadiyah Ciamis , STKIP Bima, UNIQHBA, Universitas Megarezky, STIE Bima, STKIP TAMSIS, STISIP Mbojo Bima, Politeknik Bina Husada Kendari, STIKES Karya Kesehatan Kendari. Kerja sama itu ditanda-

tangani 12 perwakilan PTS di Indonesia dengan Prof Dr Muhd Najil bin Saleh (Picoms International University College), Prof Dr Jose Jurel M. Nuevo (Our Lady of Fatima University), dan Bernard Umbay Ebuen RMT, MSMT, MAed (Presiden AASMT). Kepala LLDIKTI Wilayah VIII Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. mengapresiasi langkah Politeknik MFH dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Dia mendorong dan mendukung perubahan nama Politeknik MFH menjadi Politeknik Internasional. ’’Saya memberikan apresiasi yang tinggi karena mereka telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi asing bahkan sudah ada dosen asing yang mengajar di politeknik ini,’’ kata dia. Sementara, Direktur Politeknik MFH Syamsuriansyah menjelaskan, pihaknya akan selalu meningkatkan mutu lembaga. Politeknik MFH mendorong dosen melakukan penelitian, terlebih lagi sudah ada kerja sama dengan tiga perguruan tinggi asing. “Kami juga ada

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - 12 PTS foto bersama usai tanda tangan MoU pada acara wisuda Politeknik MFH Mataram di Hotel Aruna. satu dosen asing yang menjadi dosen di politeknik ini, dan kedepannya sedang diupayakan untuk penambahan lagi dua dosen asing,” ucapnya. Lebih lanjut, dia menjelaskan, Politeknik MFH ini menjadi sekretariat International Collaboration. Kaitannya dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat, pengem-

bangan paedagogik, dan semua bidang keilmuan yang dibutuhkan PTS dalam negeri. ’’Kami akan terus berbenah demi meningkatkan kualitas pendidikan, terutama kualitas dosen. Karena itu, kami menghadirkan dosen-dosen asing supaya para alumni yang dilahirkan nanti punya daya saing kelas internasional,’’ terangnya.

Pada wisuda kali ini, Politeknik MFH mencetak 117 ahli madya. Ratusan wisudawan dan wisudawati itu berasal dari ahli madya analis kesehatan, ahli madya farmasi, ahli madya rekam medis dan informasi kesehatan. ’’Sekitar 20 persen dari mereka yang diwisuda sudah diserap dunia kerja,’’ pungkasnya. (ars/*)

Golkar Dinilai Lamban Putuskan Ketua DPRD NTB

Mataram (Suara NTB) – Jabatan Ketua DPRD Provinsi NTB, menjadi milik Partai Golkar selaku partai pemenang Pemilu 2019. Namun hingga saat ini, Golkar belum menurunkan keputusan, siapa yang akan ditunjuk untuk duduk di kursi pimpinan Dewan tersebut. Lambannya Golkar memutuskan, dikhwatirkan bisa menyandera DPRD untuk mulai bekerja hingga berbulan-bulan. Sementara itu, tiga partai politik lainnya yang juga menjadi pimpinan dewan sudah mengeluarkan nama-nama anggota yang diutus untuk duduk di kursi pimpinan dewan. Dari Partai Gerindra mengutus Mori Hanafi, PPP mengutus, H. Muzihir dan PKS tetap mengutus Abdul Hadi, masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Ketua Fraksi Partai Golkar, Lalu Satriawandi yang dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut menjelaskan bahwa partainya telah melakukan proses pemilihan Ketua DPRD NTB. Kini bolanya sudah berada di tangan DPP Golkar. Sehingga pihaknya hanya bisa menunggu keputusan DPP kapan akan diturunkan nama Ketua DPRD NTB tersebut. “Kita sudah rapat pleno di

DPD I untuk mengusulan nama calon Ketua beberapa waktu lalu, dan keputusanya menyerahkannya kepada Ketua DPD I dan unsur dari DPP untuk mengusulkan tiga nama calon Ketua DPRD, ke DPP,” jelasnya, Selasa (10/9). Setelah diusulkan tiga nama tersebut, DPP Golkar akan menggodoknya untuk mencari orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai pimpinan Ketua DPRD NTB. Dijelaskan Satriawandi, ia berharap semua pihak dapat memahami proses pemilihan Ketua DPRD NTB di internal partainya. Sebab partainya tidak ingin gegabah dalam memutuskan siapa yang akan ditunjuk. “DPP juga butuh waktu sehingga tidak terkesan asalasalan dan gegabah di dalam memutuskan. DPP perlu me-

nilai dan menimbang siapa orang yang tepat untuk diputuskan jadi Ketua,” jelasnya. Satriawandi juga menepis isu ada manuver yang dimainkan dalam proses penentuan Ketua DPRD NTB tersebut, sehingga membuat prosesnya keputusanya menjadi lamban. Menurut dia, lambannya DPP menurunkan keputusan, bukan disebabkan intrik-intrik politik. Namun murni sebagai sikap kehati-hatian DPP dalam memutuskannya. “Karena itu DPP Golkar juga tentu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap track record para bakal calon yang akan menjadi pemimpin tertinggi pada lembaga terhormat di DPRD NTB, sehingga apa yang masyarakat harapkan dari Golkar juga

bisa menjadi kenyataan itulah sebabnya DPP tidak mau gegabah,” terangnya. Dari informasi yang diserap, tiga nama calon Ketua DPRD NTB yang diusulkan tersebut, Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, kedua Sekretaris DPD I, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, dan Ketua AMPG DPD I, Lalu Satriawandi. “Salain itu, DPP Partai Golkar juga tidak hanya menggodok Ketua DPRD NTB saja, tapi menggodok seluruh bakal pimpinan-pimpinan DPRD seluruh kabupaten/kota dan semua provinsi se-Indonesia. Untuk itu mohon agar dimaklumi tentang waktu yang sangat dibutuhkan untk memutuskannya,” sambungnya. Ditempat terpisah, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad menyampaikan bahwa dalam pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memang dinamika politiknya cukup tinggi. Sehingga berlangsung dengan alot, maka bisa memakan waktu yang cukup lama. Jika AKD belum terbentuk, maka DPRD NTB

Lalu Satriawandi belum bisa bekerja dengan maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. “Alat Kelengkapan yang pertama adalah pimpinan, karena kalau belum terbentuk pimpinan, anggota belum bisa kemana-mana. Kemudian dinamika yang panjang itu kemungkinan besar di komisi, karena teknis, terutama pengisian orang-orang yang jadi pimpinan komisi. Itu bisa makan waktu dua bulan setengah,” ungkap Sekwan. (ndi)

Hadapi Pilkada, PAN Mulai Bergerak Usai Mukernas

(Suara NTB/Dinas LHK Provinsi NTB)

LIMPAHKAN - Penyidik PNS Dinas LHK Provinsi NTB melimpahkan tersangka dan barang bukti pembalakan liar Kayu Katimis dari Hutan Jaran Pusang RTK.64 Sumbawa ke jaksa penuntut umum Kejari Sumbawa.

Kasus Pembalakan Liar Hutan Jaran Pusang Naik ke Tahap Penuntutan Mataram (Suara NTB) – Polisi Kehutanan Dinas LHK Provinsi NTB melimpahkan enam tersangka pembalak liar Hutan Jaran Pusang RTK.64 Sumbawa ke penuntut umum. Kasus itu naik ke tahap penuntutan ke persidangan. Penahanan para tersangka itu tetap dilanjutkan. Dirjen Penegakan Hukum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan (PPLHK) Jawa, Bali, Nusra Muhammad Nur menegaskan bahwa proses itu diharapkan dapat memberi efek jera. “Kita harap masyarakat dapat merubah kultur sosialnya agar deforestasi dan degradasi kawasan hutan Sumbawa tidak terus terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9) kemarin.

Penanganan kasus pembalakan liar dan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sudah menjadi komitmen kuat pemerintah dalam membatasi serta menekan kerusakan hutan dan lingkungan. “Dengan adanya kerja sama terpadu dalam menjaga kelestarian hutan, Kementerian LHK berharap agar ke depannya fungsi hutan dapat pulih kembali dan tentunya dapat menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya,” tandas Nur. Ketua Tim Penyidik PNS Dinas LHK Provinsi NTB Astan Wirya menambahkan pelimpahan para tersangka itu tuntas Senin (9/9) kemarin. Mereka yang dilimpahkan itu yang perannya sebagai pemodal yakni SY Direktur UD Santosa. Kemudian mandor lapangan MH, dan operator mesin pemo-

tong kayu, HR, DD, RM, dan KM. “Barang buktinya juga dilimpahkan. Ada tiga unit gergaji mesin dan potongan kayu olahan jenis Katimis,” kata Astan. Enam tersangka itu dijerat dengan Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Juncto Pasal 12 Huruf c dan/atau Pasal 84 Ayat (1) Juncto Pasal 12 Huruf f Undang-Undang RI Nomor 18/ 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 78 Ayat 5 Juncto Pasal 50 Ayat 3e Undang-Undang RI Nomor 41/1999 tentang Kehutanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Ancaman pidananya itu penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun. Ditambah pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar,” tegas Astan. (why)

Mataram (Suara NTB) – Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan belum akan membuka penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2020 dalam waktu dekat ini. Pendaftaran calon bakal mulai dibuka PAN setelah selesai Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) akan dilaksanakan pada Oktober nanti. Kebijakan tersebut ditetapkan lantaran dalam Muskernas itu akan dibahas dan dibicarakan terkait kesiapan PAN dalam menghadapi kontestasi Pilkada serentak 2020. “Sehingga kemungkinan November baru kita buka penjaringan balon kada,” kata sekretaris DPD PAN NTB, Hasbullah Muis, yang ditemui di ruang fraksi PAN DPRD NTB, Selasa (10/9) kemarin. Selain membuka penjaringan balon kepala daerah di Pilkada 2020. PAN tentu juga akan membentuk tim desk Pilkada. Nantinya, kata dia, tim desk Pilkada itu akan bertugas dan tanggung jawab untuk mengordinasikan seluruh persiapan dan kesiapan bagi hal diperlukan bagi kemenangan PAN di kontestasi Pilkada serentak 2020. Termasuk penjaringan balon kada di Pilkada. Namun karena belum ada arahan dan instruksi dari DPP, sehingga pihaknya belum membentuk tim desk Pilkada tersebut hingga saat ini. “Karena itu semua nanti akan dibahas di Mukernas PAN,” ucap Anggota DPRD NTB dari dapil II tersebut. Karena PAN akan memberikan prioritas dan keutamaan bagi kader untuk didukung dan usung di Pilkada 2020. Maka sangat terbuka kemungkinan di kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada, jika memiliki kader punya elektabilitas mumpuni

untuk diusung. PAN memungkin juga tidak membuka penjaringan calon. Pasalnya, PAN tidak perlu mencari figur calon, karena PAN sudah memiliki figur kader siap diusung di Pilkada. Namun dengan catatan, kader itu sudah memenuhi berbagai persyaratan sudah ditetapkan partai sebagai figur diusung di Pilkada. Misal diantaranya, elektabilitas tinggi, dukungan finansial dan parpol koalisi. “Jika itu sudah terpenuhi, PAN kemungkinan tidak buka penjaringan. Karena PAN tidak mau dalam kepura-puraan,” ungkapnya. Jika pun PAN membuka penjaringan bakal calon, maka pihaknya akan mempersilahkan siapapun berminat maju mencalonkan di Pilkada dengan menggunakan kendaraan PAN dipersilahkan untuk mendaftar. Dia kemudian membeberkan, sejumlah kader di internal PAN digadang-gadang diusung di Pilkada. Diantaranya, Pilkada KLU ketua DPC PAN KLU, Rohiman. Pilkada Kota Mataram, ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar. Pilkada KSB, Muhammad Nasir. Pilkada Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam. Pilkada Dompu, Yuliadi dan Pilkada Bima ketua DPC PAN Bima, Muhammad Aminurllah. Sementara itu, sejumlah figur luar atau non kader juga sudah membangun komunikasi dan pendekatan politik dengan PAN di beberapa Pilkada. Misal diantaranya, Pilkada Loteng yakni kepala Bakespoldagri, Lalu Syafi’i, dan Pilkada Kota Mataram yaitu Sekda Lobar, Muhammad Taufik. Namun belum ada kesimpulan apapun dari komunikasi politik tersebut. “Saya pun termasuk dipertimbangkan partai di Pilkada KLU, Tetapi saat ini saya memilih fokus di legislatif,” pungkasnya. (ndi)

Liputan Khusus

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

Halaman 9

Kemiskinan Pascagempa Butuh Intervensi Optimal Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial (Disos) belum melakukan intervensi khusus untuk korban gempa yang jatuh miskin. Alih alih penanganan khusus dalam bentuk bantuan, bahkan pendataan belum dilakukan. Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi di Mataram akhir pekan kemarin, berbeda

dari pernyataan sebelumnya terkait 21 ribu warga jatuh miskin pascagempa. Sumber data itu dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat saat berada di Mataram. “Yang menyatakan 21 ribu bukan saya. Tapi Pak Dirjen. Kita perlu telusuri,” katanya. Wismaningsih mengatakan data korban gempa yang jatuh miskin tersebut perlu diperjelas lokasinya di kabupaten/kota terdampak, seperti Lombok Ut- ara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur. Sementara di Pulau Sumbawa terdampak di Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Mau diperjelas permasalahannya. 21 ribu itu apa saja,” katanya singkat. T. Wismaningsih Dradjadiah

Intervensi program belum dilakukan tahun ini. Disos NTB baru sebatas merencanakan korban gempa yang jatuh miskin akan diberikan bantuan permodalan lewat program Kelompok Usaha Bersama (KUBe) 2020 mendatang. Sebelumnya, Wismaningsih menjelaskan tentang masyarakat korban gempa yang jatuh miskin ini. Mereka adalah masyarakat miskin yang tidak terdata sebelum gempa. Dicontohkan, dalam pendataan sebelum gempa, ada satu rumah yang terdata satu Kepala Keluarga (KK) miskin. Ternyata dalam satu rumah dihuni oleh beberapa KK miskin. “Ternyata dalam rumah tangga itu, ada beberapa KK. Nah itu sekarang hasil verifikasi dan validasi,” terang Wismaningsih. Puluhan ribu korban gempa yang jatuh miskin ini akan diintervensi dengan memberikan bantuan permodalan. Pemprov NTB akan memberikan bantuan permodalan kepada warga korban gempa tersebut lewat program

Kemiskinan Diprediksi Meningkat BERTAMBAHNYA jumlah kemiskinan pascagempa menjadi kekhawatiran tersendiri, khusus untuk daerah terdampak, seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, termasuk Kota Mataram, serta Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa Besar. Angka kemiskinan ini diprediksi meningkat. Namun bisa sebaliknya (menurun), apabila melihat kesibukan warga dalam membangun rumah pascagempa secara swakelola. Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, H. Faisol, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Saprudin, mengungkapkan, klaim warga korban gempa yang jatuh miskin ada kemungkinan benar. Namun pihaknya di Kabupaten belum pernah melakukan pendataan. Saprudin menjelaskan, data kemiskinan masyarakat Lombok Utara mengacu pada data BDT (Basis Data Terpadu). Data ini sendiri dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Terakhir kalinya, data BDT keluar tahun 2015 berdasarkan PPLS tahun 2011. Sebagaimana data BDT, sebut Saprudin, jumlah warga miskin KLU mencapai 40.381 jiwa. Sedangkan kemiskinan berdasarkan penerima Rastra sejumlah 33.752 Rumah Tangga. Setelah perluasan RASTRA menjadi BPNT, jumlah kemiskinan berkurang lagi menjadi 33.625 rumah tangga. “Mengapa jumlahnya tidak sama, karena BPNT murni elektronikal. Misalnya satu nomor di NIK saja salah, data tidak bisa masuk, kesalahan nama maka gagal membuka rekening kolektif,” jelasnya. Sumbawa akan Validasi Sementara itu di Sumbawa Besar, Dinas Sosial (Disos) setempat belum memperoleh data rinci terkait korban gempa yang jatuh miskin. Sebab masih melakukan verifikasi dan validasi data. Kepala Disos Sumbawa, Ir. A. Yani mengakui adanya indikasi masyarakat korban gempa yang jatuh miskin. “Secara detail angka pasti belum bisa kami sampaikan karena masih verifikasi dan validasi,” ujarnya. Menurutnya, verifikasi dan validasi data ini sekaligus juga untuk pendataan pemberian bantuan seperti jaminan hidup (jadup) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Verifikasi Dan validasi itu sekaligus untuk bansos jadup dan BPNT,” akunya. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan data terpadu dalam rangka pemberian bantuan nantinya. Pihaknya melakukan pendataan melihat kondisi di lapangan untuk mendapatkan keluarga penerima manfaat yang akan diberikan bantuan. Tentunya pendekatan yang dilihat dari sejumlah aspek diantaranya analisa ekonomi, infrastruktur, demografi dan lainnya. Beberapa program lainnya juga dilakukan dalam rangka penanganan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk

Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan usaha ekonomi produktif serta bansos lainnya. “Kami berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan program-program bantuan bansos itu. Yang dikatakan Ibu Kadis bisa jadi. Inilah yang kita benahi lewat program bantuan. Cuma angka belum kita ketahui,” terangnya. Dijelaskannya, berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Sumbawa mengalami penurunan. Di tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Sumbawa tahun 2018 sebesar 63,76 ribu orang atau sebesar 14,08 persen. Mengalami penurunan 4,93 ribu orang atau sekitar 1,23 persen dari tahun 2017 yang jumlahnya 68,69 ribu orang atau sebesar 15,31 persen. “Kalau angka rillnya BPS untuk angka kemiskinan. Ketika BPS mengeluarkan rilis 14,08 persen dengan 63,76 ribu orang, nama dan alamatnya ada di kita. BPS yang melakukan pendataan, kita melakukan pemutakhiran dari data itu,” tukasnya. Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat mencatat jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) di tahun 2019 mencapai 5.513 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi yang dilakukan sejak awal tahun yang kemudian difinalkan di Bulan Agustus lalu. Kepala Dinas Sosial (Disos) melalui Kordinator PKH Sugianto ST kepada Suara NTB mengatakan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang terdampak gempa mencapai sekitar 1.761 orang. Hanya saja, tidak bisa mendapatkan perlakuan khusus. Hal itu terjadi karena berdasarkan instruksi dari Kemensos, semua korban gempa akan diperlakukan sama. Meskipun demikian, pihaknya tetap memantau kondisi terkini di lapangan, terutama KPM yang terdampak gempa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk pendataan masyarakat miskin pascaterjadi gempa belum bisa dilakukan hingga saat ini. “Kami tetap menunggu hasil BPS untuk angka kemiskinannya dan kami optimis angkanya jauh lebih rendah dari penerima program PKH,” ujarnya. Disebutkan, pada awalnya penerima PKH di KSB hanya 3. 970 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hasil basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2015. Data tersebut kemudian diverifikasi lanjutan karena Pemerintah mendapatkan kuota 1.826 KPM, sehingga muncullah angka 5.513 KPM sebagai angka final. Jumlah ini kemudian akan di intervensi secara bersama-sama melalui program dari Kemensos maupun program penanganan kemiskinan yang dimiliki Pemkab. Angka itu kata dia, merupakan data by name by address terhadap penduduk miskin. Sehingga dalam pengentasan angka kemiskinan yang dilakukan nantinya bisa semakin maksimal dan tidak ada lagi yang tumpang tindih. (ari/ind/ils)

(Suara NTB/arn)

A. Yani

(Suara NTB/ari)

H. Faisol

KUBe, yang menjadi salah satu program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan. Program ini akan mulai dilakukan 2020 mendatang. Nantinya masyarakat miskin akan berkelompok. Setiap kelompok akan diberikan bantuan KUBe sekitar Rp10 sampai Rp20 juta. Bantuan permodalan ini dapat dimanfaatkan untuk usaha bakulan dan usaha lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Disinggung mengenai korban gempa yang jatuh miskin, ia mengatakan rata-rata sudah mulai bekerja mandiri. Pelaksanaan fungsi keluarga sudah bisa berjalan. Artinya, fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sudah berjalan. Melindungi anak dan keluarga sudah bisa walaupun mereka masih tinggal di huntara. Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi angka kemiskinan akan meningkat. Tetapi, berdasarkan rilis BPS, angka kemiskinan di NTB justru mengalami penurunan. Persentase angka kemiskinan di NTB periode September 2018 ke Maret 2019 turun sebesar 0,07 persen.

Pada September 2018, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,63 persen, turun menjadi 14,56 persen pada Maret 2019. Meski proyeksi Bappenas bahwa pascabencana gempa bumi angka kemiskinan NTB akan naik menjadi 15,88 persen. Tetapi justru angka kemiskinan NTB Bulan Maret 2019 turun 0,07 persen. Meskipun melambat, tetapi persentase angka kemiskinan turun dari 14,63 persen menjadi 14,56 persen pada Maret 2019. Ditanggulangani PKH Adaptif Kabupaten Lombok Barat sudah kembali pulih dari dampak gempa bumi Agustus 2018 lalu. Masyarakatnya yang masuk daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) sedang menanti hasil verifikasi. PKH adaptif diharapkan dapat menunjang beban ekonomi sekitar 4 ribu masyarakat Lombok Barat yang tidak mampu. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Lombok Barat Wawan Sudarso menyebut, usulan PKH adaptif untuk calon KPM sudah diusulkan bertahap. Calon KPM sudah di-

data sejak sepekan pascagempa melanda. “(PKH) sudah ada lampu dari Kementerian. Hanya waktu itu kan ada bencana lagi di Sulawesi. Jadi mandek. Daerah sudah usulkan. Kita sedang menunggu hasil dari Kemensos,” ucapnya dikonfirmasi Suara NTB. Dia menyebutkan sekurangnya 4.000 Kepala Keluarga (KK) diusulkan untuk menjadi KPM PKH adaptif pascagempa Lombok. Data itu sesuai dengan pemutakhiran KPM semula dengan tambahan data pascagempa. Usulan itu meliputi Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). “Itu sudah didata secara BNBA (by name by address). Awalnya sudah kirim sendiri ke pusat. Selanjutnya kita kolektif sambil dirapikan data BNBA,” terangnya. Ketentuan hak KPM PKH tetap mengacu pada Permensos RI No 1/2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Komponennya meliputi bantuan barang, uang, dan jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan atau kesejahteraan sosial. “Setelah gempa ini ada pengembangan atau penambahan peserta. Tapi yang penting sekarang itu usu-

lannya disetujui dulu. Tergantung bagaimana kemampuan negara juga,” kata Wawan. Usulan tersebut masih akan dikembalikan lagi ke daerah untuk keperluan verifikasi dan validasi. Ketentuannya, sambung, dia calon KPM paling banyak bisa mendapat dana PKH sebesar Rp2,4 juta per tahun dari masing-masing komponen kesehatan dan kesejahteraan sosial seperti keluarga yang anggotanya terdiri dari ibu hamil, anak balita, disabilitas berat, dan lanjut usia. “Kalau satu keluarga ada masuk enam kategori bahkan ada yang sampai Rp8 -10 juta. Itu paling maksimal untuk PKH biasa. Harapannya yang PKH adaptif ini bisa sama,” sebutnya. Wawan mengatakan, usulan PKH adaptif itu bisa mengungkit kehidupan keluarga rentan risiko sosial. Khususnya mereka yang semakin rentan akibat terdampak gempa. “Ini diharapkan membantu warga yang ekonominya jadi miskin karena rumahnya hancur. Dari PKH ini bisa mulai hidup baru. Nanti kalau kehidupannya sudah mulai sejahtera bisa diusulkan dikeluarkan,” tandas Wawan. (nas/why)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 JEMUR KAKAO - Hanan, warga Desa Sambik Bangkol Kecamatan Kayangan KLU menjemur kakao di halaman rumahnya yang rusak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 akibat gempa, sebagai upaya bertahan hidup dan terhindar dari dampak kemiskinan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 “Bantuan pemerintah untuk inya gempa Lombok dan SumRuslan juga harus membiayai seMataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Kondisi perekonomian se- orang anaknya yang sedang men- hidup sehari-hari itu belum kita bawa yang terjadi sejak bu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 terima, kemarin sudah diminta lan Juli 2018. Hal ini berbagian korban gempa bumi empuh pendidikan tinggi. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 “Pada awal-awal gempa itu, KK (Kartu Kelurga) dan KTP saja. dampak pada kunjungan saat ini masih tertatih tatih. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Berusaha bertahan dengan be- sama sekali tidak ada pemasukan, Belum tahu kapan akan ke luar wisatawan dan pendapatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 semua aktor pariwisata di ban hidup dan sulitnya me- tidak ada pekerjaan, tapi sekarang bantuan itu,” ungkapnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Sembalun. Dari jumlah menuhi kebutuhan dasar. ini ibunya jualan ala kadarnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 wisatawan pada tahun 2017 Mereka diambang kemiski- Penghasilannya tidak seberapa, dib- Sektor Terdampak Gempa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Gempa Bumi yang terjadi di berjumlah 39.659 orang ilang cukup ya tidak cukup, tapi kita nan pascagempa. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Nasib itu kini dirasakan cukup-cukupin saja untuk kebutu- NTB berdampak terhadap berb- wisatawan mancanegara dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 agai sektor, sektor yang paling 43.120 orang wisatwan dokeluarga Ruslan dan han sehari-hari,” tutur Ruslan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Sementara untuk kebutuhan terkena dampak dari gempa NTB mestik yang datang ke SemRusmiati, tinggal di Dusun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Gertok, Desa Mekarsari, Keca- biaya pendidikan dua anaknya, yaitu sektor pendidikan dan pe- balun dapat diakumulasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 matan Gunungsari, Lombok Ruslan dibantu penuh oleh anak mukiman. Selain itu juga sektor berapa kerugian penyedia 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Barat. Salah satu potret dari perempuannya yang pertama, yang kesehatan dan sektor pariwisata. layanan seperti TNGR. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Ketua Lembaga Gema Alam, Belum lagi kerugian kondisi kehidupan keluarga sudah bekerja di salah satu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 korban bencana gempa bumi sekolah swasta di Lombok Tengah. Haiziah Gazali kepada Suara ekonomi dari aktor lain mu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Lebih jauh dituturkan Ruslan, NTB, menyampaikan, sektor lai dari porter, guide, trevel Lombok. Bencana gempa bumi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 yang meratakan rumah mere- pada saat terjadi Gempa, ia masih yang paling terkena dampak dari agent, trakking organizer (TO, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ka, berdampak pada prekono- belum lama ada di Rumah. Kare- gempa NTB adalah sektor pen- Ojek), pemilik warung makan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 mian keluarga hingga diam- na beberapa tahun sebelumnya ia didikan dan permukiman. Output pemilik homestay, pemilik ho123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tengah berada di luar negeri, bek- kedua sektor tersebut turun mas- tel, pemilik café, pengelola rubang kemiskinan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Ruslan yang ditemui Suara erja sebagai Tenaga Kerja Indo- ing-masing sebesar 16,79 persen mah adat, pengelola bukit un123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 NTB Sabtu (7/9) masih ting- nesia (TKI). Sebagian besar hasil untuk sektor pendidikan dan tuk hiking, dan lain-lain meru123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 gal di hunian sementara keringatnya bekerja sebagai TKI 14,53 persen untuk sektor per- pakan dampak langsung dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 penutupan pendakian Rinjani (Huntara) yang terbuat dari diperuntukan untuk membangun mukiman di tahun 2018. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bambu dan beratapkan terpal rumah. Namun semua itu terasa Sektor kesehatan juga mengal- akibat gempa. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Dalam hal ini dilakukan Valsederhana. Mereka harus rela berakhir. Sisa hasil kerja sebagai ami penurunan output sebesar 4.93 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 sementara sembari berharap TKI yang sengaja ia tabung untuk persen. Sektor pariwisata yang ue Change Analysis (VCA) untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 hunian tetap (Huntap) yang rencana membangun sebuah kios, merupakan salah satu prioritas menemukan rantai nilai dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tidak tersampaikan, karena ben- pembangunan terkena dampak ter- beberapa sub-sektor yang ada tak kunjung tuntas. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Dalam kurun waktu satu cana gempa datang duluan. besar keempat. Output sektor pari- di Sembalun. Penelitian ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 “Ya tidak jadi kita bangun kios, wisata turun hingga 4,89 persen. Ia menggunakan pendekatan kualtahun terakhir pascagempa, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Ruslan tidak pernah bekerja. uangnya dipakai untuk kehidupan menyampaikan, salah satu sektor itatif dengan metode pengump123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Ia lebih fokus untuk mengurus sehari-hari setelah gempa ini dan yang penting untuk diperhatikan ulan data mulai dari wawan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 rumah tempat tinggal mereka bangun rumah yang hancur,” kata dalam hal ini adalah sektor pari- cara, observasi, studi dokumen, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 yang hancur. “Dari sejak gem- Ruslan yang mengaku belum wisata. Destinasi- destinasi wisa- dan dokumentasi. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Haiziah Gazali menyampaipa saya belum pernah bekerja, mengetahui apakah dia akan ta khususnya di Lombok bagian ut123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 saya bersihkan (puing) rumah kembali lagi bekerja sebagai TKI. ara mulai dari Lombok Utara, kan, hasil penelitian menunjuk123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bantuan pemerintah untuk Lombok Tengah utara, dan Lom- kan bahwa terdapat perubahan yang hancur dan membangun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 membangun kembali rumah bok Timur bagian utara mengala- yang signifikan terhadap pendakembali,” tuturnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Kehidupan perekonomian mereka yang hancur tersebut mi kelumpuhan yang berakibat patan masyarakat yang secara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 keluarga saat ini ditopang oleh sebesar Rp 50 juta, dirasakan pada perekonomian masyarakat langsung bergerak dalam sektor 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Rusmiati yang bekerja se- masih belum cukup. Karena itu, dan akan memunculkan kemiski- pariwisata di Sembalun. Hitun123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bagai pedagang warung kecil- dirinya bersama istri tengah ber- nan massal pada masyarakat yang gan kasar menunjukkan masya123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 rakat kehilangan lebih dari 400 kecilan di kampung. Namun pikir untuk mencari uang tambah- memiliki ketergantungan tinggi. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 hasilnya masih jauh untuk an untuk bisa kembali membanGeopark Rinjani yang meru- triliun selama Sembilan bulan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 mencukupi kebutuhan keluar- gun rumah yang layak dan lebih pakan salah satu dari Geopark dari Juli 2018 sampai dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ga. Dengan hasil pas pasan, kuat untuk mereka tempati. tersebut ditutup setelah terjad- Agustus 2019. (ndi/ron) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 (Suara NTB/ars)

Mereka di Ambang Miskin

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

Halaman 10

Lokasi Tidak Strategis Bentuk Tim Dosen Peneliti

Tantangan Sekolah Dapatkan Siswa Baru

REKTOR Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Lalu Husni, SH., M. Hum., telah membentuk tim peneliti untuk meneliti kondisi keagamaan warga kampus. Hal demikian sebagai respons ilmiah menanggapi hasil riset Setara Mataram (Suara NTB) Institute pada April 2019 yang menuding kampus Unram Letak sekolah yang tidak strategis seperti berada di dalam gang menjadi terpapar radikalisme. tantangan bagi sekolah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Seperti yang “Sehingga perlu sekarang dialami oleh SMPN 23 Mataram. Namun pihak sekolah terus berupaya menjalin kami atas petunjuk pak rektor kerja sama dengan kelurahan, sehingga bisa meningkatkan jumlah siswa baru. membentuk tim dosen untuk melakukan penelitian sebagai Kepala SMPN 23 Mataram, gang, salah satu tantangannya kenaikan jumlah siswa baru bahan banding dengan hasil Umar F., S.Pd., mengatakan, bi- di sini lokasi sekolah tidak Nam- dampak dari PPDB zonasi. Mesterdahulu,” kata Wakil Rektor III asanya siswa baru di SMPN 23 pak (dari jalan raya),” katanya. ki aturan sudah mengatur zonaUnram, Prof. H. Mohammad Namun demikian, pihak si, Umar tidak mau berdiam Mataram setiap tahunnya hanNatsir, Selasa (10/9). ya satu kelas atau satu rombon- sekolah tidak berdiam diri, dim- diri. Ia bersama panitia PPDB Lebih jauh dia menjelas(Suara NTB/dys) gan belajar. Di PPDB tahun aja- ulai dengan membuat plang dan semua guru bekerja sama kan bahwa tim yang dibentuk H. Mohammad Natsir ran 2019/2020 terjadi peningka- nama sekolah. Umar juga men- untuk mendapatkan siswa baru. berasal dari para dosen kamtan menjadi 84 siswa atau tiga gatakan pihaknya bekerja sama Kerja sama dengan kelurahan pus setempat. Mereka terdiri dari beragam latar keilmuan mulai rombongan belajar. Ia mengakui dengan kelurahan, setiap kali ada lain dilakukan pihak sekolah. dari kedokteran, psikologi, hukum, komunikasi dan ilmu lainnya. letak sekolah yang tidak strate- kegiatan yang mengumpulkan “Kami meminta ke kelurahan Adapun yang ingin dicari dalam penelitian ini ialah format gis menjadi kendala pihaknya masyarakat, ia meminta dilibat- bagi siswa yang belum dapat kegiatan kemahasiswaan seperti apa, lalu siapa saja di kan untuk mengenalkan sekolah. sekolah bisa mendaftar ke kami. mendapatkan siswa baru. dalamnya, sehingga akan diketahui apa benar mereka terPada tahun ini pun terjadi Alhamdulilah dapat banyak “Tantangan karena masuk papar radikal. ‘’Saya sendiri yang setiap hari bersama mereka tidak yakin mereka terpapar radikal,” ujar Natsir. Dikatakan Natsir, melalui penelitian ini nantinya juga akan kelihatan corak keagamaan warga kampus. Di samping itu varian-varian keagamaan warga kampus khususnya mahasiswa Unram, sehingga tidak seperti hasil penelitian Setara Institute yang diakuinya tidak jelas. “Saya pikir itu berlebihan, secara internal kami tidak melihat langsung mereka terlibat langsung dengan radikalisme apalagi terorisme. Cuma meMataram (Suara NTB) tode dan siapa yang diwawanDi Era Industri 4.0, pendidcara, kami tidak pernah sama ikan menjadi hal yang paling sekali mendapatkan surat siakrusial. Bagaimana tidak, serpa pemberitahuan siapa yang tifikat pendidikan menjadi diwawancarai,” ujarnya. prasyarat utama calon pelSebagai bentuk antisipasi piamar untuk bekerja. Sama haknya telah melakukan pembihalnya dengan ijazah pendidnaan keagamaan terhadap para ikan, sertifikat pendidikan di mahasiswa. “Kemudian kami juga luar sekolah, seperti sertifikat telah lakukan upaya menangkal bimbel, sertifikat kemahiran radikalisme misalnya dengan dalam suatu bidang, sertifikat menggelar Salat Magrib berkecakapan berbahasa. jamaah, mendatangkan penceraKondisi demikian menumah setiap malam Jumat, kemurut Wakil Dekan III Fakultas dian para pimpinan wajib Salat ZuTeknik Unram, Sinarep, ST., (Suara NTB/ist) hur dan Ashar berjamaah di Masjid POSE BERSAMA Tiga mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas MT., berkeinginan membuka Babul Hikmah,” sambungnya. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa yang magang di Harian Suara kursus vokasional melibatSedangkan untuk kegiatan NTB sejak 10 Juli 2019 menyelesaikan program magangnya, Selasa (10/9). Sebelum kan pondok pesantren (ponmahasiswa, pihaknya selalu penarikan tiga mahasiswa dan perwakilan Universitas Samawa pose bersama dengan pes), sehingga pendidikan menanyakan siapa narasumber Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino. vokasi menjadi sebuah kedan apa tema kegiatan yang akan harusan dalam sistem pendilakukan mahasiswa. (dys)

siswa. Kebetulan lurah bagus dan proaktif dengan masyarakat, terutama dengan anak usia sekolah,” katanya. Selain letak yang tidak strategis, menurutnya jumlah SD negeri di sekitar sekolah hanya tiga, tapi SMP negeri yang menampung sampai lima sekolah. “Sumber murid dikit, sekolah yang menampung banyak, ini jadi tantangan kami juga,” katanya. Umar juga mengatakan, pihaknya juga melakukan penataan sekolah agar lebih baik lagi. Ia bekerja sama dengan banyak pihak agar lahan sekolah yang luas bisa terlihat indah dan rapi. (ron)

Umar F (Suara NTB/dok)

Fakultas Teknik Gandeng Ponpes Buka Kursus Vokasional didikan nasional. Untuk itu, dia kini sedang merancang desain dan model pelaksanaan kursus bagi para santri dan alumni ponpes agar dari sisi biaya tidak mahal. Selain itu, pihaknya juga sedang merancang pola pembelajaran selama kursus. Selain itu, tambahnya, kursus menitikberatkan pada praktik langsung dibanding teori. Keduanya dikombinasikan. Sejauh ini, kursus pengelasan dan reparasi AC jadi target yang akan dibuka. Dengan demikian, para peserta kursus mampu memahaminya secara teoritis dan praktik. Seorang pelamar pekerjaan, ujarnya, tidak hanya harus mampu menguasai

kualifikasi pendidikan di jenjang formal saja jika hendak bersaing mendapatkan pekerjaan. Namun ia harus menunjukkan soft skill yang dapat membantunya di dunia kerja. Tak hanya mempraktikkan kemampuannya, ia diharuskan menunjukkan bukti atau sertifikat tersebut jika surat lamarannya tidak ingin dicampakkan. Begitulah realitanya. Nantinya para peserta kursus akan diberikan sertifikat yang dapat dijadikan modal ketika terjun di dunia kerja. Harapannya ialah bisa membantu masyarakat. Selain itu dia ingin agar masyarakat dan pemuda punya kemampuan yang akan jadi bekal mereka hidup. (dys)

Dikbud NTB Minta Sekolah Terapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta sekolah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan tepat. Dengan begitu delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) bisa dijalankan dengan baik, sehingga akan berdampak positif bagi lulusan satuan pendidikan. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., kepada Suara NTB, ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, pihaknya sudah membuat surat dengan Nomor : 420/3493.PK/Dikbud tertanggal 26 Agustus 2019 tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di Satuan Pendidikan Menengah. Dalam Surat tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta kepada Kepala UPT layanan Dikmen dan PKPLK kabupaten se Provinsi NTB, meneruskan surat tersebut ke sekolah jenjang SMA dan SMK untuk melaksanakan SPMP khususnya SPMI.

“Kepala sekolah mulai membahas dan mendiskusikan apa yang dilakukan untuk meningkatkan mutu internal sekolah. Saya selalu berharap dalam menyusun, mencari format yang tepat, dan menemukenali kelemahan dan kekurangan,” katanya. Rusman menegaskan, dalam pembahasan-pembahasan tersebut pihak sekolah diminta jangan sampai hanya sekadar saja. Sekolah harus sunguh-sungguh mencermati permasalahan. Jangan sampai sekadar melaksanakan kewajiban rapat SPMI, tapi betul-betul punya niat yang baik untuk peningkatan mutu internal sekolah. “Saya selalu katakan jangan berhenti untuk terus berpikir bagaimana memajukan sekolah kita dari segi kualitas, ujungnya kualitas lulusan, semua proses. Dengan demikian mutu pendidikan di NTB setahap demi setahap dengan kita ikhtiar merajutnya, dengan visi dan misi yang sama termasuk kepala sekolah, guru, dan Dinas Dikbud NTB mudahan lebih baik lagi,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan atensi setinggi-tingginya kepada Pemprov NTB, khususnya Dinas Dikbud Provinsi NTB yang telah membuat surat kepada satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK agar melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan. “Kita semua berharap SMA dan SMK se-NTB segera menindaklanjuti surat yang telah disampaikan oleh LPMP NTB baru-baru ini, untuk melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam rangka mempercepat pemenuhan SNP bahkan melampaui SNP. Dengan adanya pengawalan yang dilakukan oleh Dinas Dikbud NTB untuk satuan pendidikan diharapkan mempercepat terwujudnya budaya mutu di sekolah dan pada akhirnya mutu pendidikan NTB bisa sejajar dengan provinsi yang lain dan terwujudnya NTB Gemilang,” harapnya. (ron)

STIKES Yarsi Mataram Gelar Yudisium Dirangkai Kuliah Umum Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram melaksanakan yudisium bagi mahasiswa di Aula Ibnu Sina STIKES Yarsi, Selasa (10/9). Sebanyak 315 mahasiswa dari Program Ners, Program Studi (Prodi) S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan. Yudisium itu juga dirangkaikan dengan kuliah umum. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep, Ns, M.Kes., mengatakan, pihaknya melaksanakan yudisium mahasiswa yang telah menyelesaikan studi. Di yudisium kali ini, STIKES Yarsi merangkaikannya dengan kuliah umum atau sharing keilmuan. Kuliah umum itu diisi oleh Khodijah, Bachelor of Science Biology dengan materi Education the “Backbone of Our Future”atau Pendidikan adalah Kekuatan Masa Depan Kami. Novis Indrayanto, SE., menyampaikan materi Entrepreneurship Solusi Kompetisi Era Milenial. Dr. Andi Henra Wijaya, SIP MA., dengan materi Millenia Generation 4.0 Opportunities in ASEAN Society atau Peluang Generasi Millenial 4.0 dalam Masyarakat ASEAN. “Kami datangkan tiga pembicara untuk memberikan penguatan kepada mahasiswa kita dalam persiapan mereka untuk mengaplikasikan kelimuan di masyarakat supaya pola

(Suara NTB/ron)

BERSAMA - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H.Zulkahfi, bersama pejabat STIKES Yarsi, dosen, dan sebagian mahasiswa yang mengikuti yudisium pada Selasa (10/9). pikir, motivasi dan semangatnya tidak hanya tertuju di lokal saja, jadi dalam rangkaian mengejar pasar global ini tentu pikiran mereka juga harus go international,” katanya. Oleh karena itu, tiga orang di antara yang mengikuti yudisium, kata Zulkahfi, sudah lulus seleksi belajar satu tahun di Jepang. Secara resmi mereka dilepas oleh perwakilan bupati pada pekan lalu. “Itulah upaya kami untuk mempersiapkan mahasiswa bekerja baik di lokal, nasional, mau pun internasional,” katanya.

Secara keseluruhan sebanyak 315 mahasiswa STIKES Yarsi Mataram diyudisium. Wisuda direncanakan pada 28 September 2019 mendatang. Zulkahfi berharap ke depannya lulusan bisa tetap menjaga nama baik almamater. Selain itu lulusan diminta untuk terus mengembangkan keilmuan. “Tentu mengembangkan keilmuan banyak cara, dengan memperbarui keilmuan. Paling penting mereka harus berani mengambil peluang-peluang kerja, tidak hanya tertuju di lokal saja tapi nasional dan internasional juga,” harapnya. (ron)

PKBM Tunas Aksara Wakili Lobar pada Hari Aksara Internasional 2019 Giri Menang (Suara NTB) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Aksara Desa Lombok Barat (Lobar) ikut meramaikan perayaan Hari Aksara Internasional 2019 yang digelar di Lapangan Karebosi Kota Makassar Sulawesi Selatan, Jumat (6/9) lalu. PKBM yang beralamat di Dusun Berambang Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan ini hadir menampilkan produk lokal yang dibina dan dikembangkannya. Selain itu, PKBM ini mempresentasikan aktivitas layanan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Ketua PKBM Tunas Aksara, Nasrullah Wijaya Kusuma yang dihubungi di tempat terpisah memastikan, kehadiran mereka di Makassar juga karena dinilai berprestasi oleh Kementerian. “Selain penghargaan kepada Bupati, apresiasi diberikan kepada PKBM Tunas Aksara karena mendapatkan 2 penghargaan nasional, yaitu Juara 2 Peserta didik Keaksaraan Dasar (KD) atas nama Nuribek dan Juara 3 Nasional di bidang Kelembagaan PKBM (Satuan Pendidikan Non Formal),” papar Nasrullah. Di Lobar, dari total warganya dalam rentang usia 14-58 tahun, masih terdapat 15 persen warganya yang buta aksara. Kondisi tersebut hanya lebih baik dari kondisi Kabupaten Lombok Utara yang mencapai 33 persen, namun lebih banyak dari Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai 11,5 persen. Kondisi keaksaraan secara nasional untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga masih memprihatinkan. Dengan data yang sama secara nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya menduduki posisi ke-2 dari bawah dengan persentase mencapai 8 persen buta huruf, lebih baik dari Provinsi Papua yang mencapai 25 persen. Kondisi tersebut membuat Pemkab Lobar segera berbenah menjalankan program pemberantasan buta aksara.

(Suara NTB/ist)

PKBM Tunas Aksara menerima penghargaan.

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama pengurus PKBM Tunas Aksara pada saat Hari Aksara Internasional 2019. Menurut Kepala Bidang PAUD PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, Hj. Rosdiana, Lobar diapresiasi kementerian, karena mampu mengurangi angka buta huruf tersebut secara signifikan.”Tahun ini saja kita mampu mengentaskan 5.800 orang untuk Keaksaraan Dasar dan lebih dari 4000 orang untuk keaksaraan fungsional,” aku Rosdiana. Pihaknya, tambah Rosdiana menindaklanjuti lagi dengan men-

erbitkan Sertifikat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) yang membuktikan bahwa mereka telah melek aksara. “Kita sinergikan antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah. Kita pun tetap melestarikan melek aksara itu dengan multikeaksaraan dengan memfungsikan pengetahuannya melalui kewirausaahaan mandiri,” terang Rosdiana. (her/*)

Halaman 11

Rabu, 11 September 2019

Kontingen Popnas NTB Berpotensi Bertambah Mataram (Suara NTB) Kuota atlet NTB yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Nasional tahun 2019 berpotensi bertambah. Potensi penambahan kuota atlet NTB akan terjadi dikarenakan pelaksanaan multi event olahraga pelajar nasional yang semula di gelar di Papua bulan Oktober akan dialihkan di Jakarta. “Jumlah kuota atlet NTB yang mengikuti Popnas tahun 2019 berpotensi bertambah karena tempat penyelenggaraan Popnas akan pindah di Jakarta karena Papua tidak siap,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin kepada Suara NTB di Kantor Dispora NTB, Senin (9/9). Hj. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan jumlah kontingen NTB yang diusulkan mengikuti Popnas di Papua bulan Oktober sebelumnya tidak lebih dari 90 orang. Jumlah itu sudah termasuk atlet, pelatih dan ofisial. Namun dikarenakan penyelenggaraan Popnas akan di helat di Jakarta akhir tahun ini dapat berpotensi menembak jumlah kontingen. Penambahan jumlah kontingan bisa dilakukan mengingat biaya transportasi atlet tidak semahal ongkos ke Papua. Untuk diketahui sebelumnya Dispora NTB bekerjasama dengan pengurus cabor di NTB sudah melaksanakan seleksi atlet pelajar daerah bulan Juli lalu. Hasil seleksi itu telah terjaring sejumlah atlet andalan yang diusulkan mengikuti Popnas 2019. Selain itu Dispora NTB juga telah mendata kurang lebih 90 atlet, pelatih ofesial mengikuti event itu. Masing-masing atlet akan mengikuti 11 cabor dari kurang lebih 20 cabor yang dipertandingkan di Popnas 2019. Belasan cabor itu adalah atletik, bola basket, tinju, pencak silat, sepak bola, voli pasir, renang, tarung derajat, karate, bulutangkis dan taekwondo. Terkait penyelenggaraan Popnas akan di helat Kemenpora di Jakarta dalam waktu dekat ini, Eni mengingatkan sejumlah pengurus cabor agar mempersiapkan atlet dengan maksimal “Papua menyerah, tidak bisa menjadi tuan rumah. Penyelenggara Popnas nantinya oleh Kemenpora di DKI Jakarta. Kita minta sebelas cabor yang akan ikut Popnas terus mempersiapkan atlet Dnegan maksimal,” jelasnya. Ditambahkan Eni, selain mengirim atlet mengikuti Popnas 2019, Dispora NTB juga akan mengirim atlet distabilitas mengikuti Peparpenas yang akan diselenggarakan pihak Kemenpora di Jakarta. Oleh karena itu pihak Pengprov National Paralympic Committe (NPC) NTB bekerjasama dengan pengurus cabor dapat membantu mempersiapkan atlet. (fan) Hj. Husnanidyati Nurdin

Usulan Anggaran KONI Tak Diketahui Dispora NTB Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengatakan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp20 Miliar untuk persiapan kontingen NTB mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Namun usulan anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi itu ternyata belum diketahui pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Pihak Dispora NTB pun mempertanyakan besar anggaran yang diusulkan KONI NTB tahun 2020. Hal itu mengemuka dalam Rapat yang digelar Dispora NTB di Kantor Dispora NTB, Senin (9/9). Rapat yang berlangsung pukul 14.30 hingga 16.00 WITA itu melibatkan pengurus KONI NTB dan pengurus cabor berprestasi. “Saya lagi membongkar Proposal untuk mencari tau berapa usulan anggaran KONI NTB tahun 2020. Saya belum tau berapa nilai anggaran yang diusulkan dalam proposal KONI,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang saat itu memimpin rapat. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni menegaskan bahwa terkait anggaran sebesar Rp20 Miliar yang diusulkan oleh KONI NTB untuk mengikuti PON 2020 pihaknya mendukung sepenuhnya. Namun sebelum membicarakan soal anggaran tahun 2020, Eni meminta data atlet yang lolos PON, sebab sejauh ini pihaknya belum mengetahui berapa jumlah sesungguhnya atlet NTB yang lolos PON, se-

mentara KONI NTB sudah sudah mengajukan anggaran sebesar Rp20 Miliar untuk tahun 2020. “Saya mendukung 1000 persen anggaran olahraga. Tapi yang memiliki kewenangan soal anggaran adalah pimpinan saya. Tolong disampaikan data atlet kita yang sudah lolos PON sehingga kita bisa berbicara soal anggaran di Tahun 2020, Karena sampai saat ini saya belum terima data atlet yang lolos PON,” jelasnya. Pernyataan Kadispora NTB itu ditanggapi serius oleh Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto. Di pertemuan itu, Andy mengatakan bahwa terkait data atlet yang lolos PON 2020, KONI NTB belum punya data resmi, karena sejumlah cabor masih dalam persiapan menghadapi Pra-PON. Meski belum menerima data resmi atlet yang lolos PON, namun Andy mengakui terdapat sebagian atlet cabor yang dinilai telah menorehkan prestasi di Pra-PON dan

(Suara NTB/fan)

RAPAT - Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin didampingi Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto tengah memimpin rapat bersama pengurus KONI dan pengurus cabor di Kantor Dispora NTB, Senin (9/9). meraih tiket PON. Menurut Andy, untuk data resmi atlet yang lolos PON baru diketahui setelah akhir bulan Desember 2019. Karena saat ini masih ada sebagian besar cabor yang belum mengikuti PON. Lanjutnya, meski pihaknya belum memegang data resmi atlet yang lolos PON, namun KONI NTB telah mengajukan anggaran KONI NTB di tahun 2020. Estimasi anggaran KONI tahun 2020 kata Andy sebesar Rp20 Miliar. Nilai anggaran itu dihitung berdasarkan pengalaman KONI NTB di PON sebelumnya. “Kita belum memegang

anggaran yang diajukan KONI tahun 2020 sudah ada bocoran bahwa anggaran tersebut sudah dibahas. Namun nominal anggaran yang disetujui belum diketahui besarnya. Tak sampai disitu, Andy juga mengungkapkan anggaran KONI NTB di tahun 2019 sangat minim. Sampai-sampai KONI NTB harus meminta maaf kepada cabor yang ikut Pra-PON karena berangkat Pra-PON dengan dana yang sangat minim. “Saya mohon maaf, kepada cabor-cabor yang sudah ikut Pra-PON, karena KONI hanya bisa bantu Rp 10 juta tiap cabor,” terangnya. (fan)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana 123456789012345678901234567890121 menutup pertandingan olahraga menembak Mentaram 123456789012345678901234567890121 Berolahraga di Lapangan Menembak Cemare Mataram, 123456789012345678901234567890121 Minggu (8/9). Dalam kesempatan itu, Ketua KONI Kota 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram itu memuji prestasi atlet menembak Kota 123456789012345678901234567890121 Mataram yang telah sukses meraih tujuh medali emas 123456789012345678901234567890121 di event internasional “Indonesia Open” di Jakarta be123456789012345678901234567890121 lum lama ini. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 “Kami akui bahwa dari 28 cabor binaan KONI Kota 123456789012345678901234567890121 Mataram, saya melihat menembak terus menunjukan 123456789012345678901234567890121 peningkatan prestasi. Orang tua, pelatih dan pengurus 123456789012345678901234567890121 cabor benar-benar punya komitmen meningkatkan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 prestasi atlet,” ucapnya. 123456789012345678901234567890121 Mohan yang juga menjabat ketua KONI Kota Mat123456789012345678901234567890121 aram mengatakan peningkatan prestasi atlet menem123456789012345678901234567890121 bak tidak lepas dari komitmen pengurus cabor, pelatih 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dan orang tuan atlet dalam memajukan prestasi olahr123456789012345678901234567890121 aga menembak. “Saya bersyukur dan bangga bisa berte123456789012345678901234567890121 mu dengan atlet-atlet menembak. Itu karena saya me123456789012345678901234567890121 lihat prestasi atlet menembak yang sudah berjaya di 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 event internasional,” pujinya. 123456789012345678901234567890121 Pernyataan ini dilontarkan oleh Mohan setelah men123456789012345678901234567890121 dengan prestasi atlet menembak Kota Mataram yang 123456789012345678901234567890121 sukses menyumbang tujuh medali emas di event inter123456789012345678901234567890121 nasional. “Saya melihat peran Perbakin Kota Mataram 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sangat gigih dalam mendorong prestasi atlet. Kemandi123456789012345678901234567890121 rian cabor membina atlet membuat regenerasi atlet me123456789012345678901234567890121 nembak terus berjalan,” tuturnya. 123456789012345678901234567890121 Diakuinya dari 28 cabor binaan KONI Kota Mataram, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ia menilai atlet cabor menembak terus meningkat 123456789012345678901234567890121 peningkatan prestasi. Diakuinya peningkatan prestasi 123456789012345678901234567890121 atlet itu dapat diraih dikarenakan adanya dukungan 123456789012345678901234567890121 pemerintah, pengurus cabor dan orang tua atlet yang 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sangat besar. 123456789012345678901234567890121 “Kita punya prospek dan harapan yang sangat jauh 123456789012345678901234567890121 sekali, kita minta pengurus cabor konsisten membangun 123456789012345678901234567890121 kerjasama yang baik dengan semua pihak. Dan induk 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 organisasi olahraga pemerintah diharapkan terus ber123456789012345678901234567890121 sama membangun kerjasama untuk membangun presta123456789012345678901234567890121 si olahraga,” harapnya. (fan) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 MENEMBAK - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan 123456789012345678901234567890121 Roliskana mencoba tembak reaksi di Pertandingan 123456789012345678901234567890121 Menembak Mentaram Berolahraga di Lapangan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Menembak Camare Mataram, Minggu (8/9). 123456789012345678901234567890121

Mohan Puji Prestasi Atlet Menembak

Tiga Pembalap NTB Berburu Tiket PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga bermotor menurunkan tiga atlet di ajang Pra-PON balap motor yang akan berlangsung di Sirkuit Karting Sentul, 11-12 September ini. Mereka adalah Ketut Mardiasta, Aldiaz Aqsal Ismaya dan Renjana Shanti. Ketua Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya mengatakan keikutsertaan tiga atlet NTB di event itu untuk berburu tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. Masing-masing atlet akan merebut posisi terbaik untuk bisa mengamankan tiket PON 2020. “Kami menurunkan tiga wakil NTB di Pra-PON balap motor, mereka terdiri dari Aldiaz Aqsal Ismaya, asal Desa Penimbung Gunungsari, Lombok Barat. Kemudian Ketut Madiasta dan Rajendra Shanti, merupakan dua pembalap yang berasal dari Kota Mataram,” ucap M. Nur Haedin yang sedang mendampingi atlet di Sirkuit Sentul Bogor. M. Nur Haedin yang biasa disapa Edo menjelaskan ajang Prakualifikasi balap motor yang ada di Bogor melibatkan ratusan atlet dari 29 provinsi di Indonesia. Provinsi NTB sendiri menurunkan tiga atlet yang akan berlaga di kelas “Ada 29 provinsi mengikuti Pra PON Balap motor di sirkuit karting sentul bogor 11-12 September,” jelasnya. Lanjutnya, ketiga pembalap andalan NTB itu bertandang ke lokasi Pra-PON di Jawa Barat, Minggu (8/9). Dan kemarin ketiga atlet telah menjalani latihan bersama guna menyesuaikan diri dengan sirkuit bertaraf internasional itu. Sementara itu persiapan ketiga atlet sebelum tampil di sirkuit Sentul diakui sudah cukup maksimal. Pasalnya belum lama ini, sejumlah laga sudah dijajal ketiga pembalap itu. Termasuk Aldiaz, yang belum lama ini berhasil memenangi kelas bebek 4 tak 150cc tune up injection (Novice) Race 1 pada Kejuaraan Nasional Oneprix Indonesia Motorprix Championship, Minggu 7 Juli 2019 lalu. Prestasi yang didapat Aldiaz tidaklah mudah, begitu juga dengan dua pembalap lainnya. “Lampu hijau untuk tembus PON lewat tiga pembalap kita ini cukup nampak. Karena mereka bertiga pembalap andalan kita,” jelas Edo. (fan)

data resmi atlet cabor yang lolos PON, tapi kita sudah membuat estimasi anggaran sebesar Rp20 Miliar di tahun 2020,” ucapnya. Anggaran sebesar Rp20 Miliar yang diusulkan KONI NTB dalam bentuk proposal itu kata Andy diperuntukan Pelatda PON di awal tahu. 2020, biaya peralatan latihan atlet, try out atlet, bonus peraih medali PON dan bonus atlet SEA Games. “Kalau anggaran besar saya ingin memberangkatkan semua atlet yang lolos PON, tapi kalau anggaran minim saya akan melakukan skala perioritas atlet yang ikut PON,” jelasnya. Ditambahkan Andy, soal

(Suara NTB/fan)

RAIH EMAS - Pelajar SMAN 3 Mataram, Putri Adellya (tengah) menerima mendali emas setelah berhasil menorehkan prestasi di Mentaram Berolahraga Mataram yang berlangsung di Lapangan Menembak Cemare Mataram, Minggu (8/9).

Adellya Raih Emas di Mentaram Berolahraga Mataram (Suara NTB) Atlet menembak, Putri Adellya berhasil menorehkan prestasi di Mentaram Berolahraga yang berlangsung di Lapangan Menembak Cemare Mataram, Minggu (8/9). Pelajar SMA Negeri 3 Mataram itu meraih medali emas di kelas 10 meter air pistol putri. Adellya meraih medali emas setelah mengumpulkan poin tembakan tertinggi di multi event yang di gelar oleh KONI Kota Mataram bekerjasama dengan pengurus cabor. Atlet pelajar Kota Mataram itu meraih 519 poin lewat 60 butir peluru yang ditembak di papan sasaran. Se-

mentara medali perak diraih oleh Alisa Dian Fatikah asal SMAN 1 Gunungsari dengan meraih 467 poin, kemudia perunggu diraih NI Putu Aurelia Cantika Putri siswa SMAN 3 Mataram dengan meraih 378 poin. Sedangkan dipertandingkan kelas lainnya, Naufal Arif Alwana berhasil meraih medali emas di kelas 10 meter air rifle putra setelah mengantongi 525 poin. Siswa SMAN 2 Mataram ini berhasil meraih poin tertinggi di kelas tersebut, sementara medali perak diraih Ady Ahmad Daffa, dengan 523 poin dan perunggu diraih oleh Loseano Eliazar dari SMKN Tunas Daud 490 poin. Pelatih Andik Budi Hariono yang diwawancara Suara NTB di sela-sela acara penyerahan medali emas, perak dan perunggu di event tersebut mengakan pertandingan menembak olahraga menembak Mentaram berolahraga merupakan program tahunan KONI Kota Mataram dalam rangka menguji kemampuan para atlet pelajar

yang ada di sejumlah sekolah di Wilayah Kota Mataram. “Mentaram berolahraga kali ini merupakan yang kedua, dan event tahun ini makin diminati oleh atlet di Kota Mataram,” ucapnya. Andik yang juga pelatih Pelatnas menembak Indonesia menilai event menembak yang di gelar tahun ini sangat meriah dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya event itu melibatkan 150 atlet dengan 14 nomor yang dipertandingkan, sementara di event yang sama tahun lalu melibatkan 40 atlet dan mempertandingkan delapan nomor pertandingan. Itu artinya jumlah peserta mengikuti event Mentaram berolahraga tahun ini bertambah dua kali lipat dari sebelumnya. Menurut Andik, bertambahnya peserta yang ikut di pertandingan olahraga menembak tahun ini dikarenakan dukungan orang tua atlet, Pemkot Mataram yang makin besar dalam membantu pembinaan olahraga di NTB khususnya wilayah Kota Mataram. (fan)

(Suara NTB/fan)

Loloskan Empat Tim, Voli Pasir Siap Amankan Target Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga bola voli pasir telah meloloskan empat tim mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Dengan kekuatan dua tim putra dan dua tim putri, voli pasir siap mempertahankan tradisi satu medali emas di multi event olahraga nasional itu. “Kita sudah meloloskan dua tim putra dan dua tim putri mengikuti PON Papua 2020. Voli pasir siap mengamankan tradisi meraih satu medali emas di PON,” ucap Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Baha-

ri kepada Suara NTB di Mataram, Senin (9/9). Target mengamankan satu medali emas di PON Papua diakui Surya tidak berlebihan. Pasalnya tim voli pasir putri NTB pasangan Desi Ratnasari dan Allysa Mutakhara baru saja mempersembahkan satu medali emas di Pra-PON Voli Pasir yang berlangsung di Palembang, 4-7 September lalu. Selain jitu tim Voli putra NTB yang diperkuat pasangan Danangsyah Yudistira P/Tio Kusuma Sentosa juga berhasil meraih medali perak. Dengan kekuatan dua tim yang merupakan finalis di Pra-PON itu,

Surya optimis voli pasir NTB masih bisa menyumbangkan medali emas PON. Khususnya target medali emas dapat diraih lewat tim putri NTB, yakni pasang Desi/ Allysa. Sementara tim putra diharapkan juga meraih medali emas meskipun tidak dibebani target yang lebih tinggi. Untuk diketahui, selain meraih satu emas dan satu perak di event itu, cabor voli pasir juga berhasil meloloskan tim lapis dua di PON 2020, yakni pasangan putra Ade Dimas Setiano/I Komang Aditya serta pasnagan Syarah Novita Bahari/Komang Putri Sri Dewi.

Dengan kekuatan empat tim itu, voli pasir makin optimis menatap PON 2020. Pasalnya di PON 2016 voli pasir juga pernah meloloskan dua tim putra dan dua tim putri, dan voli pasir NTB berhasil merebut satu medali emas lewat pasangan putri, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana. Namun di PON 2020 voli pasir NTB tidak lagi diperkuat pasangan Putu/Dhita. Pasalnya tim utama voli pasir putri Indonesia itu terkendala usia dan saat ini akan dipersiapkan mengikuti SEA Games Manila, Filipina bulan Desember tahun 2019. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 11 September 2019

Halaman 12

Penggunaan Dana Kelurahan Optimis Sesuai Target Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram optimis dana kelurahan yang diberikan kepada setiap kelurahan akan dilaksanakan sesuai target, baik perencanaan maupun penggunaan anggarannya. Dana tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam APBD Kota Mataram tahun 2019 jika ada kelurahan tidak menggunakannya sesuai target. “Laporannya sudah di Badan KeuanganDaerah(BKD),akankita laporkan ke pusat melalui BKD. Minggu depan kita akan evaluasi.

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4562HS NOKA/NOSIN : MH1JFH112EK180953/ JFH1E1180641 AN. RENGGANIS DINARING MUTIARI HILAG DISEKITAR LOBAR

Tanggalnya kita belum pasti, karena teman-teman punya kesibukan lain,” jelas Putu kepada Suara NTB, Selasa (10/9) kemarin . Adapun format untuk pelaporan penggunaan anggaran kelurahan tersebut, Putu menjelaskan, setiap kelurahan akan membuat laporan secara rinci. “Nanti kan kelihatan, dananya sekian, penggunaannya seperti apa,” katanya. Putu pun menjelaskan, beberapa kelurahan di Mataram hampir semua itu ada yang sudah mencapai 80 persen penggunaan. “Beberapa bulan ke depan sampai Desember, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mencapai target,” terangnya. Jika dana Rp370 juta tersebut tidak habis sampai Desember mendatang, Putu mengatakan, kemungkinan dana tersebut akan menjadi SILPA. “Kemungkinan iya, karena kan be-

lum ada kelurahan yang kesulitan menganggarkan sampai hari ini,” katanya. Dalam penggunaan dana kelurahan, pengawasan eksekusi di lapangan Pemkot Mataram menyerahkan sepenuhnya kepada camat sebagai kepala OPD, barulah dari pemerintah bagian keuangan melakukan pengawasan pendampingan. “Untuk pengawasan lagsung di lapangan itu pak Camat. Informasi sampai saat ini semua kecamatan mengatakan tidak ada persoalan. Misalnya ada, makanya kita akan evaluasi, kalau ada hambatan? Gimana hambatannya? Kita akan evaluasi pertama,

tahap I itu seperti apa? Ada yang tersendat-sendat ndak, kan begitu,” jelas Putu. Tentunya, penggunaan dana kelurahan tersebut akan dilihat, sejauh mana efeknya. Sehingga pengeksekusian dana tersebut harus jelas sebagai hasil dari Muskel (musyawarah kelurahan). “Kalau sekarang ini bagaimana dana itu bisa diekseskusi di lapangan sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh temanteman di kelurahan, jangan ada kegiatan yang fiktif. Itu yang kita harus pastikan. Untuk efeknya sekarang kita gak bisa lihat, kalau untuk pembangunan fisik bisa, kalau pemberdayaan kita

butuh waktu untuk melihat efeknya,” jelas Putu. (viq)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

DIJUAL TANAH

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP.4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 11 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

OPINI

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

Halaman 14

Musuh Bersama Itu Bernama Hoaks

Cari Solusi Kelangkaan Semen MASYARAKAT mulai mengeluhkan kelangkaan semen di NTB. Tidak hanya langka, harga semen juga dirasakan sangat meroket dari harga awalnya. Kelangkaan semen ini membuat banyak proyek fisk di NTB, terancam tak tuntas. Tidak hanya proyek pembangunan kantor milik instansi pemerintah tapi juga rumah-rumah bantuan korban gempa. Sebanyak 47.000 Rumah Tahan Gempa (RTG) ikut terganggu aklibat seretnya pasokan semen ke NTB. Pasokan semen dari salah satu produsen besar saat ini terganggu. Pasokan semen ke NTB berkurang 50 persen. Padahal, pembangunan tengah padat. Pengusaha mendorong agar pemerintah secepatnya memberikan solusi. Kelangkaan semen Ini dirasa sangat menggangu percepatan rehab rekon RTG. Sejak semen pasokannya terbatas, seharusnya progres rumah yang sudah jadi 100 persen dalam dua minggu ini. Melihat progres yang sedang pembangunan fisik pada kondisi fisiknya 90 persen dan akan finishing jumlahnya saat ini 50 ribuan. Dengan terbatasnya pasokan semen, terpaksa pembangunan harus dihentikan sementara. Kelangkaan semen ini sudah disikapi oleh Satgas Pangan. Satgas melakukan penelusuran distribusi semen. Mulai dari tingkat pengecer hingga ke distributor. Dari beberapa pengecer/ toko bangunan yang ada di Kota Mataram ditemukan kelangkaan semen. Khususnya produk Indocement (Tiga Roda). Pemilik toko mengaku dalam beberapa hari terakhir sulit mendapatkan pasokan dari distributor. Kalaupun ada, jumlah pasokan berkurang 50 persen. Kurangnya pasokan dari produsen, dipengaruhi maintenance (perawatan) mesin di Bontang, Kalimantan Timur. Selain terbatasnya pasokan dari produsen, persoalan paling krusial juga menyangkut bongkar di Pelabuhan Lembar. Karena terbatasnya dermaga, bongkar semenpun ikut terganggu. Saat bongkarpun, ketika ada kapal lain masuk, kegiatan bongkar digilir. Bahkan, kapal pengangkut harus menunggu jadwal bongkar sampai satu bulan. Padahal, kebutuhan semen di lapangan mendesak dipasok. Untuk mengurangi keterbatasan stok semen di pasaran, diusulkan agar kapal-kapal semen diberikan jadwal bongkar secara bersamaan. Baik semen produk Indocement, Bosowa, Tonasa, dan Semen Gresik. Kepada otoritas juga akan diminta untuk memprioritaskan bongkar semen secara bersamaan untuk memenuhi stok semen di pasaran agar harganya stabil. Satgas Pangan juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mencari solusi di pelabuhan. Pemprov NTB sedang melakukan evaluasi. Karena kejadian seperti ini tidak terjadi tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut untuk mengetahui kebutuhan semen di NTB. Tahun sebelumnya, tidak dilakukan evaluasi karena pasokan semen normal. Sekarang terjadi kelangkaan. Kalaupun ada semen merek tertentu, harganya mulai meningkat. Untuk itu, evaluasi tersebut menjadi penting dilakukan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sehingga pasokan semen di NTB dapat kembali normal untuk kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah di NTB. Pada APBD NTB 2019, jumlah proyek fisik yang dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sebanyak 152 paket senilai Rp312,69 miliar. Selain itu, sebanyak 4.336 paket proyek senilai Rp711 miliar lebih merupakan proyek non lelang atau penunjukan langsung. Proyek-proyek tersebut tersebar di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. Khusus untuk proyek fisik yang dilelang lewat ULP, sebanyak 126 paket senilai Rp282,45 miliar sudah selesai tender. Artinya, proyek-proyek tersebut sedang dalam pengerjaan di lapangan. (*)

OLIDARITAS tak serta merta muncul seperti kelinci dari topi pesulap. Solidaritas lahir dengan konteks yang mengharuskan sekelompok orang untuk bergerak. Salah satu pemicunyanya yaitu adanya musuh bersama. Musuh bersama itu dianggap sebagai sumber dari penderitaan dan ketertindasan masyarakat. Salah satu contoh, semangat para pejuang untuk merdeka tumbuh akibat menebalnya konflik yang dilatari ketertindasan. Satusatunya pilihan untuk mengubah keadaan yakni dengan melawan. Semangat semacam itu lahir bukan hanya bagi pribadi tertentu, melainkan tumbuh secara kolektif. Dengan kata lain, kesadaran untuk melawan lahir berbarengan dengan tumbuhnya solidaritas antar warga. Misalnya kesadaran masyarakat melawan kolonial lahir karena keinginan untuk merdeka. Merdeka atas tanah dan seluruh isi bumi. Merdeka dalam berserikat dan menyatakan pendapat. Kini, musuh bersama telah terkubur dalam lembar sejarah. Namun dalam konteks yang berbeda, muncul persoalan-persoalan lain yang tak kalah membahayakan kebersatuan kita. Salah satunya adalah epidemi hoaks yang acapkali memicu konflik sosial-keagamaan. Karena penyebaran hoaks, warganegara begitu mudah melontarkan informasi bohong, fitnah, ancaman. Hingga mengkhawatirkan kebersatuan antar warganegara. Hoaks menyebar seperti tanaman rambat. Pikiran masyarakat diputar balik, yang hoaks dianggap faktual sedangkan yang faktual (dari sumber menyakinkan) malah kerap dianggap hoaks. Kita tahu, penjungkirbalikan semacam ini bertujuan jahat antara lain untuk merongrong cara berpikir masyarakat. Karena penyebaran hoaks memiliki tujuan tertentu, dibuatlah industri hoaks semacam Saracen. Ratusan berita bohong dalam sehari diproduksi dan disebarkan untuk mempengaruhi warga. Hoaks bertaburan seperti debu ditiup angin. Bahkan parahnya lagi, mimbarmimbar agama yang mestinya disampaikan dengan santun dan jujur,

Oleh: Mohamad Baihaqi Alkawy (Mahasiswa Magister Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN Jogja) oleh oknum tertentu dimanipulasi. Ajaran mulia malah dipreteli dengan berita bohong dan ujaran kebencian. Informasi yang tidak valid dibenturkan dengan soal agama sehingga kerap menghasilkan sentimen dan kesimpulan yang bertolak belakang dengan kondisi faktual. Para penganjurnya berpidato berapi-api, seolah apa yang diasampaikan didasarkan pada informasi yang teruji, padahal sekadar berita bohong belaka. Tentu saja apa yang tersebar sebagai hoaks saat ini, dikemas dengan tujun ingin mendudukkan sebuah peristiwa seara faktual. Bertendensi politis bahkan sebagai agitasi untuk melawan kekuatan di luar kelompoknya. Memang, setiap kelompok memilki hak untuk menyampaikan pikirannya. Hanya saja bila malah bertujuan destruktif dan memicu konflik, pikiran semacam itu layak didudukkan sebagai musuh bersama. Itu sebabnya muncul upaya untuk melawannya antara lain diinisiasi oleh peran pemerintah dan institusi-institusi lainnya. Sekarang hoaks sepertinya diletakkan sebagai musuh bersama oleh negara. Hoaks didudukkan sebagai persoalan kolektif demi memotong massifnya ujaran kebencian dan fitnah terhadap individu dan kelompok. Sekaligus untuk menciptakan solidaritas dalam masyarakat. Gotong Royong Memangkas Hoaks Tantangannya, dalam situasi ini sebagian kelompok malah menjadi produsen hoaks. Sebagian masyarakat secara tak sadar malah turut terlibat menyebarkannya. Informasi yang menyusup dalam pikiran tak diwaspadai dan tanpa dikroscek terlebih dahulu. Informasi ditelan mentah-mentah dari sumber yang tak valid. Dapat diamati, menjamurnya hoaks juga tak lepas dari pengaruh berbagai oknum. Salah satunya misalnya dengan upaya untuk mengaburkan pemaknaan tentang hoaks itu sendiri. Ujaran kebencian oleh sebagian kalangan dianggap sebagai

Lembaga Penyiaran TV & Radio Komit Dukung Program NTB Gemilang Mataram (Suara NTB) Para pimpinan dari 64 Lembaga Penyiaran Publik, baik TV Nasional sistem siaran jaringan (SSJ) dan TV Lokal maupun radio siaran yang ada di NTB memiliki komitmen yang sama untuk ikut mengawal dan mensukseskan program-program pembangunan mewujudkan NTB Gemilang. Terlebih semua lembaga penyiaran publik aktif yang memiliki izin siaran dan terdaftar di KPID NTB itu, hampir seluruhnya memiliki situs laman daring yang dapat digunakan untuk mengisi informasi tentang program unggulan NTB Gemilang. Sehingga cakupan informasinya jauh lebih efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan para pimpinan media penyiaran seNTB, saat berdiskusi dan bersilaturahmi dengan Penjabat Sekda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi M.Si bersama KPID NTB, difasilitasi oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH di Bale Sea Food Mataram, Senin (9/9). Dalam pertemuan tersebut Sekda mengajak seluruh lembaga penyiaran di NTB untuk berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan visi NTB Gemilang. Karena menurutnya media massa, termasuk TV dan Radio memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Terwujudnya good governance merupakan konsensus dan hasil kerja bersama pemerintah, warga negara dan sektor swasta”, ujarnya. Apalagi dalam UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran juga mengatur bahwa TV berjaringan wajib memenuhi muatan lokal sebesar 10% dari total jam tayang siaran. ‘’Namun

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Penjabat Sekda NTB, H.Iswandi didampingi Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi dan Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, dalam silaturahmi dengan jajaran penyiaran, Senin (9/9). demikian, pemerintah juga memahami bahwa lembaga penyiaran sebagai lembaga profit, di samping memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut memajukan rakyat di daerah,’’ terangnya. Karena itu, Iswandi mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada pertemuan tersebut ingin mendapatkan masukan, saran dan ide-ide konkrit dari semua lembaga penyiaran. Khususnya dalam mengatur konten siaran agar kepentingan publik tentang informasi dan kerja pemerintah dapat tersiar dan diketahui masyarakat. Sebelumnya, Plt. Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi menegaskan bahwa belakangan ini di tengah menjamurnya media sosial dan media daring, ada kesan sebagian badan publik termasuk instansi pemerintah mulai menapikan peran lembaga penyiaran. Mereka terkesan lebih fokus pada media sosial, sementara informasi yang

tersaji di media sosial seringkali bersifat tendensius dan hoax sehingga menimbulkan kegaduhan. Padahal lembaga penyiaran publik seperti TV dan Radio, kata Aryadi jauh lebih efektif sebagai media publikasi dan edukasi. Selain karena dikelola secara profesional dengan landasan kode etik dan tanggung jawab yang tinggi, juga hampir semuanya memiliki laman daring yang bisa juga di share lewat media sosial official. “Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui”, ungkap Gde. Karena itu, Aryadi berharap kemitraan dengan lembaga penyiaran publik perlu terus diperkuat. Termasuk porsi untuk penyebaran informasi terkait 60 program unggulan NTB Gemilang oleh lembaga penyiaran televisi dan radio perlu ditingkatkan, ujarnya. Para pimpinan media penyiaran mengungkapkan mereka rindu akan kerja sama kemitraan yang sangat

RADIO

baik, yang pernah terjalin beberapa tahun sebelumnya. Mereka pada prinsipnya memiliki komitmen yang sama, ingin berperan mewujudkan NTB Gemilang. Ketua KPID NTB, Yusron Saudi mengatakan, dari 64 lembaga penyiaran aktif yang memiliki izin siaran dan terdaftar di KPID NTB, hampir seluruhnya memiliki situs laman daring dan terhubung juga dengan media sosial. Saat ini pengajuan izin untuk mendirikan media penyiaran di NTB tetap tinggi, namun slotnya sudah habis. Hal itu menunjukkan bahwa media penyiaran memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Selebihnya, KPID NTB terus mendorong agar kemitraan dapat terjadi bukan saja kerjasama antara pemerintah dan lembaga penyiaran publik. Tetapi juga dengan seluruh stakeholder pembangunan daerah dan masyarakat. (r)

kritik yang harus dilindungi. Perbedaan antara ujaran kebencian dan kritik dikaburkan karena keduanya (dianggap) saling bertaut. Penyebaran hoaks akhirnya ditilik kembali. Didefinisikan kembali. Bahkan dengan pengertian yang lebih sumir. Kelompok tertentu sepertinya ingin mencari cara untuk melegalkan penyebaran hoaks yang menguntungkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Hoaks menjadi senjata ampuh bagi mereka. Pola dan media penyebaran terus diperbaharui lengkap dengan variasi narasinya. Hingga hari ini sudah banyak korban berita bohong yang berujung pada konflik sosial. Juga tak sedikit tokoh-tokoh yang merasakan dampak dari kebencian yang meluap di akar rumput. Kebencian-kebencian itu bukan datang begitu saja, melainkan terus dipicu oleh produksi informasi bohong. Secara kolektif hoaks mesti dipangkas secara kultural dari hulu sehingga setiap masyarakat dapat menerima informasi sehat di hilir. Upaya memangkas virus hoaks salah satunya dapat dilakukan dengan memperbaiki nalar masyarakat yang sudah lama hanyut dalam jalan pikiran takhayul yang bermuara pada konflik sosial. Proses memangkasnya tak meski melulu dengan mengandalkan alat negara dan perangkat hukum. Tsunami hoak ini dapat mulai dipangkas dengan memberi penyadaran tentang bahaya hoaks. Selain itu rasionalitas perlu dikuatkan sehingga segala hal yang bersifat emosional dapat dikendalikan. Dengan begitu ruang sosial menjadi sehat dan tak mudah jatuh dalam perangkap anarkisme dan vandalisme. Generasi muda misalnya perlu diberikan kesadaran yang mendalam soal ini. Supaya tak hanya suntuk di depan gadget sembari mengosumsi informasi yang dapat memicu tindakan-tindakan destruktif. Pada tahap tertentu generasi muda membutuhkan semacam cemeti untuk bertindak melawan hoaks secara gotong royong. Langkah semacam ini bisa menjadi semacam perakit solidaritas

antar sesama. Bila kesadaran akan bahaya hoaks sudah mengakar, solidaritas untuk melawan akan tumbuh dengan sendirinya. Di samping dikuatkan lewat momentum sebagai pemicu dari gerakan yang sistematis dan massif. Karena itu solidaritas dalam semangat sila ketiga Pancasila akan terus relevan bilamana nilainya dapat ditransformasi untuk menghadapi tantangan kekinian. Ke depan masyarakat dan pemerintah bisa menentukan sendiri musuh yang kiranya dapat memantik perpecahan dan konflik yang mengendap bagai bara dalam sekam. Persoalan tersebut patut dijadikan sebagai musuh bersama yang membangkitkan solidaritas kita.

POJOK Semen langka, proyek pemerintah terancam macet

Butuh solusi cepat, sebelum muncul masalah baru

*** Stok pupuk subsidi kritis Telisik penyebabnya

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 11 September 2019

’’Benih’’ Itu, Tumbuh Subur di Kota Warsawa Dari Hal. 1 Beliau berbicara banyak hal terkait proteksi zona pesisir Eropa dari potensi tingginya permukaan air laut karena efek dari pemanasan global. Beliau bercerita jika Eropa sangat serius untuk hal ini. Modal yang mereka keluarkan mencapai triliunanuntukmembanguninfrastruktur berupa ekosistem artifisial untuk menyelamatkan zona pantai mereka di masa depan. KenapaEropamembangunhalhal demikian? Karena zona pesisir mereka tidak se-kaya pesisir kita di zona tropis. Tuhan memberi kita pesisir yang kaya raya akan biota penyangga pesisir. Negeri kita, khususnya NTB sangat kaya akan mangrove dan terumbu karang. Sesuatu hal ‘’biasa’’ yang sering kita remehkan yang sebenarnya memilikinilaisetaradenganmegaproyek proteksi pesisir Eropa. Mendapatkan kuliah dari Prof Meire membuat mata saya terbuka dengan lebar akan hebatnya potensi negeri kita. Membuat saya kembali jatuh cinta dan rasa cinta itu berbenih menjadi rasa ingin melindungi. Begitulah kehidupan kami di Eropa. Semakin banyak kami berjalan, belajar dan mencoba segala hal baru, semakin tinggi pula kecintaan kami terhadap tanah air, Indonesia. Membuat hal-hal yang dulu terlihat ‘’biasa’’ menjadi sangat ber-

harga. Satu bulan ini, saya kembali ke Indonesia. Bukan karena kangen keluarga atau kangen makanan NTB. Tetapi karena ingin langsung terjun mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan di Eropa. Saya memberanikan diri mengambil tema mengenai mikroplastik di kawasan mangrove di pesisir Kota Bima. Tema ini saya ambil, karena saya mendapatkan informasi mengenai buruknya perlakukan kita terhadap zona yang selama ini menjadi pelindung kawasan pesisir kita. Kawasan mangrove yang akan saya teliti, saat ini lebih mirip tempat pembuangan akhir dari pada kawasan yang harusnya dilindungi. Tema ini tidak mudah, membuat saya harus ‘’berjudi’’ dengan waktu dan keterbatasan biaya. Tapi apalah itu semua. Ketika benih kepedulian terhadap masa depan bangsa kita, NTB kita, telah tumbuh dengan baik di hati. Dan saya yakin, benih-benih kepedulian lain juga telah tumbuh subur di Kota Warsawa. Apakah program menguliahkan putra-putri NTB ke luar negeri tidak bermanfaat? Jujur, pertanyaan tersebut terdengar sangat lucu. KapalLegundiMenujuNTB Tercinta, 10 september 2019

Jauh dari Ideal Dari Hal. 1 Diskusi digagas oleh Centre For Strategic and International Studies berlangsung hangat. Dalam keterangan tertulisnya, Ahsanul Khalik menyebut, silih berganti Kepala Pelaksana BPBD dari berbagai provinsi memaparkan kondisi daerahnya. Termasuk Kepala Pelaksana BPBD Palu dan NTB. Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini menyebut, semua daerah mengalokasikan APBD untuk bencana relative kecil. Padahal dari 14 jenis bencana alam, 11 diantaranya terjadi di NTB. “Anggaran kebencanaan hanya 0,02 persen. Perlu dipikirkan kebijakan politik dari pusat di APBD atau di APBN,” sebut Khalik. Idealnya, kata dia, dana penanggulangan bencana adalah 2 persen dari total APBD masingmasing daerah. ‘’Bisa 2 persen atau berapa. Intinya perlu ditingkatkan,’’sarannya. Ahsanul Khalik juga memaparkan, soal gempa bumi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa banyak hal yang dipelajari. Diantaranya, system komando kebencanaan harus jelas. ‘’NTB sejak ratusan tahun lalu dikenal sebagai daerah rawan gempa,’’ katanya. Dalam catatannya, tahun 1856 gempa, 1815 Gunung Tambora. “Sejarah ini berulang selalu dilupakan masyarakat,’’ kata Khalik. Sebagai solusi, literasi kebencanaan menjadi penting. Pengalaman terjadi bencana tahun 1978 dan 2018 begitu mudah dilupakan. Penjelasan lain, sambung Khalik, setiap terjadi bencana ada kebingungan soal distribusi logistic bagi para penyintas. Hingga ada media yang menyampaikan informasi berseberangan dengan fakta lapangan. Dicontohkannya,

saat korban gempa makan daun turi ditulis makan rumput. ‘’Akhirnya ramai. Petugas itu padahal menyisir sampai di atas gunung, saat kejadian stok kebutuhan memang tak ada,’’ bebernya. Lebih lanjut, penguatan penanggulangan bencana di daerah, pola vertical khusus provinsi atau penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD harus dipikirkan dengan baik. ‘’Bapak-bapak yang hadir tentu tahu. Di BPBD itu dianggap buangan itu terjadi pula di daerah lain. Lalu bagaimana bias bekerja optimal,’’ kata Khalik. Ia mengakui, pendekatan kebencanaan tak hanya bisa dilakukan pemerintah. Perlu pula membangun komunitas dengan pendekatan kearifan lokal. Menjadi komunitas tangguh bencana. Di NTB ada masyarakat adat yang tak terpengaruh dengan gempa. ‘’Rumah adat tak rusak dan mereka bisa mitigasi sendiri. Ke depan komunitas ini harus digerakkan,’’ urainya. Berkaca dari sejumlah bencana, Khalik menambahkan, perlu ada statistik kebencanaan. Ini untuk mengetahui data prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Di NTB saat ini sedang mencoba membangun satu data kebencanaan belajar dari data 2018. Hal lain, dengan pendekatan agama dan budaya dilakukan pemerintah. Dengan agama ada brosur khutbah Jumat yang disebar ke masjid-masjid. ‘’Termasuk penguatan tokoh agama. Peran ini dilakukan oleh Non Government Organization (NGO. Pusat perlu berikan regulasi,’’ pungkasnya. (ars)

Tutup Total Peti Dari Hal. 1 Sekaligus bertentangan dengan upaya pemerintah dan aparat yang sedang gencar menutup aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (Peti) di seluruh wilayah NTB. Tidak saja aktor pemain, Danrem juga sedang atensi zat kimia pemurni emas dan bahan bakar yang disuplai ke tambang liar. Sebagaimana kejadian beberapa pekan terakhir, aparat Polri menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM), merkuri (Hg) dan sianida (CN) yang disuplai untuk aktivitas tambang ilegal. “Kalau ada yang backing, siapapun, termasuk BBM-nya, merkurinya, bahan baku lainnya, tidak bisa kita diamkan,’’ tegasnya. Sebagai langkah awal tindakan tegas itu, Danrem sudah menandatangani Pakta Integritas dengan Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Isinya, proses penutupan total aktivitas tambang ilegal di semua daerah di NTB. Dampak kegiatan Peti menurutnya sudah mulai terasa, khususnya bagi sektor pariwisata. Sektor yang jadi sumber kehidupan baru masyarakat namun bertentangan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang. Sebagaimana kawasan wisata Mandalika yang terganggu dengan aktivitas tambang ilegal di Gunung Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Situasi sama di kawasan wisata Sekotong, Lombok Barat. “Kan tidak bisa ketemu itu, di sana ada tambang, di sana juga ada kawasan wisata. Kalau wisatawan tahu ada aktivitas itu (tambang Ilegal), kan ini jadi masalah,” sesalnya. Selain tanda tangan Pakta Integritas, Danrem juga sebelum-

nya pernah terjun ke lokasi bersama gubernur dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengecek langsung kontur perbukitan Prabu yang sudah rusak digali penambang. Saat ini aparat TNI sedang gencar backup Polri untuk menutup perlahan puluhan bahkan ratusan titik penggalian di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Hal yang sama dilakukan di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). ‘’Saat ini sambil kita sosialisasi. Kalau tidak mempan ya kita lakukan pendekatan. Kalau tidak juga mempan, ya kita tutup paksa,’’ tegasnya. Sementara data kepolisian, operasi tambang ilegal berhasil menjaring tersangka dan barang bukti. Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB merilis, ada lima kasus Peti dengan enam tersangka. Polres Mataram, Polres Loteng, Polres Dompu masing- masing menangani satu kasus dan menahan satu orang tersangka. Barang bukti yang diamankan berupa empat unit exavator, dua roda enam, 17 ton batu gelana, 4.200 liter BBM, dokumen jual beli hasil tambang liar. Polda NTB juga mengungkap kasus jual beli bahan kimia berupa air raksa, sianida. Barang bukti yang disita tiga botol merkuri seberat 3 Kg, 73 drum sianida. Sedangkan Polres Sumbawa Barat mengamankan satu orang tersangka, dengan barang bukti delapan botol merkuri, uang Rp 1 juta. Polres Sumbawa menangani satu kasus dengan satu tersangka, barang bukti 13 botol air raksa dan 84 biji emas mentah. (ars)

Halaman 15

Gubernur Beri Kesempatan GTI Tunjukkan Keseriusan Berinvestasi Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memberikan kesempatan kepada PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk segera menunjukkan keseriusannya dengan merealisasikan investasi di Gili Trawangan. Lahan milik Pemprov seluas 65 hektare yang dikerjasamakan dengan PT.GTI harus segera dilakukan aktivitas pembangunan. ‘’Saya minta pada PT. GTI, kalau memang ada niat tunjukkan, sosialisasikan. Supaya masyarakat sadar. Sehingga kalaupun harus dilanjutkan (investasinya). Masyarakat percaya bahwa itu benar,’’ kata Dr. Zul dikonfirmasi di Mataram, Selasa (10/9) siang. Gubernur mengatakan, sekarang banyak komplain dari masyarakat bahwa banyak aset milik Pemda yang dikuasai investor dalam waktu yang cukup lama. Tetapi mereka yang sudah menguasai lahan tersebut tak kunjung melakukan pembangunan sesuai rencananya. Termasuk salah satunya aset Pemda yang dikerjasamakan dengan PT. GTI. Namun,

kata gubernur, sekarang sudah ada usaha dari PT. GTI untuk segera mengeksekusi rencana investasinya. Sehingga Pemprov memberikan kesempatan kepada mereka untuk segera merealisasikan investasi di destinasi wisata yang menjadi tujuan wisatawan domestik dan mancanegara tersebut. Tetapi masalahnya, kata orang nomor satu di NTB ini, masyarakat sudah banyak yang masuk menguasai lahan tersebut. Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, sekitar 700 masyarakat sudah menguasai lahan milik daerah yang berada di Gili Trawangan tersebut. Gubernur menjelaskan pada saat Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pekan lalu, dirinya sudah menginstruksikan tidak boleh terjadi kegaduhan dalam penyelesaian aset di Gili Trawangan. Jangan sampai objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara itu menjadi perhatian karena hal-hal yang tidak produktif. Dijelaskan kontrak kerja sama pemanfaatan aset di

Gili Trawangan dengan PT. GTI waktunya belum habis. Ditanya sampai kapan PT. GTI diberikan kesempatan merealisasikan investasinya. gubernur mengatakan harus sesegera mungkin. ‘’Kita lihat keseriusan PT. GTI, proposal detailnya seperti apa. Sesegera mungkin (melakukan aktivitas),’’ tandasnya. Sebelumnya, Pemprov NTB mempertimbangkan dua opsi terkait penyelesaian aset daerah di Gili Trawangan. Pertama, Pemprov memberikan kesempatan kepada PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk melakukan aktivitas sampai tahun ini. Apabila tidak kunjung beraktivitas, maka Pemprov akan mengambil langkah untuk memutus kerja sama dengan PT. GTI. Saat ini, penyelesaian persoalan aset Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan tersebut dikawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Secara administrasi, kita belum mengambil keputusan. Tapi ada dua opsi,’’ kata Plt Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM. Zainul mengatakan persoalan aset Gili Trawangan ada kajian Tim Penasihat Investasi Daerah. Bahkan, KPK sudah mulai mendampingi Pemprov menyelesaikan aset yang sudah 24 tahun ditelantarkan investor tersebut. Karena sudah 24 tahun ditelantarkan, Pemprov berharap aset tersebut diserahkan secara sukarela oleh PT. GTI. Pasalnya, untuk melanjutkan investasi tersebut kelihatannya PT.GTI agak sulit. “Karena di sana sudah banyak masyarakat masuk. Sekarang ini diberikan kesempatan oleh Gubernur untuk GTI mencoba melanjutkan aktivitasnya,” kata Zainul. Sesuai ketentuan perundang-undangan, kata Zainul, PT. GTI masih punya waktu tinggal enam tahun. Meskipun perjanjian kerja samanya sampai 70 tahun. Namun, masa berlaku untuk Hak Guna Usaha (HGU) adalah 30 tahun. Sesuai ketentuan, HGU dapat dilanjutkan sampai 20 tahun.

“Sekarang diberikan (kesempatan), silakan (beraktivitas). Cuma jangan sampai sudah diberi kesempatan, tak ada aktivitas. Jadi pertimbangan juga nanti,” katanya. Saat pertemuan dengan PT. GTI, kata Zainul, mereka menyampaikan banyak banyak kendala yang dihadapi untuk masuk mengembangkan aset daerah tersebut. Pada lahan seluas 65 hektare tersebut, sebagian sudah dikuasai sekitar 700 masyarakat. Mereka memanfaatkan aset tersebut untuk berusaha di Gili Trawangan. Namun masyarakat tersebut masih mengakui bahwa lahan itu aset daerah. Lantas, apakah selama ini sewa aset tersebut masuk ke kas daerah? Zainul mengatakan tidak mengetahui kemana sewanya. Karena aset itu masih berada di bawah pengelolaan PT. GTI sesuai perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani. Zainul mengatakan Pemprov menyambut kehadiran KPK yang ikut mengawal penyelesaian aset daerah yang berada Gili Trawangan. Dengan kehadiran KPK, diharapkan persoalan ini segera selesai. (nas)

Validasi Data Anomali, Lima Daerah Ditenggat Sebelum Desember Mataram (Suara NTB) Lima kabupaten/kota diberikan tenggat untuk menuntaskan validasi data anomali korban gempa sebelum Desember mendatang. Sehingga dana bantuan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) segera diberikan kepada masyarakat korban gempa. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman(Perkim)NTB,Ir.IGB. Sugihartha, MT menjelaskan verifikasidanvalidasidatakorbangempa menjadi tanggungjawab kabu-

paten/kota. Namun sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Perkim NTB bisa masuk membantu validasi apabila ada usulan dari BPBD kabupaten/kota. Dua daerah yang sudah tuntas melakukan validasi data anomali adalah Sumbawa Barat dan Lombok Timur. Sedangkan lima daerah terdampak gempa lainnya, seperti Sumbawa, Kota Mataram, Lombok

Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara masih dalam proses validasi. ‘’Sepanjang tidak ada usulan, berarti kabupaten/kota bisa menyelesaikan validasinya,’’ kata Sugihartha dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (10/9) kemarin. Ia mengatakan, Dinas Perkim NTB dapat membantu validasi anomali. Seperti yang dilakukan di Lombok Utara. Validasi data anomali tersebut diharapkan

tuntas sebelum berakhirnya masa transisi pada 25 Desember mendatang. Setelah masa transisi selesai, maka akan masuk rehab rekon. Ketika masuk masa rehab rekon, maka dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut dialokasikan ke Pemda dalam bentuk dana hibah. Sementara, pada masa transisi saat ini, dana bantuannya menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. ‘’Sebelum Desember data

anomali harus sudah selesai divalidasi. Data anomali bisa selesai 100 persen, ketika semua Pokmas sudah mulai kerja. Berharap di akhir masa transisi, kegiatan anomali sudah terselesaikan,’’ katanya. Sugihartha menambahkan, pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) harus terus dipacu. Karena fasilitator sudah berada di lapangan untuk membantu Pokmas dalam percepatan pembangunan RTG. (nas)

BPKP Dorong Peran Audit Inspektorat Dari Hal. 1 Atau eksekusi jaminan, jadi agak ke keperdataan,’’ ujarnya. Jika ingin lebih jauh, maka harus dilihat dan dikaji konteks wanprestasi sehingga ditemukan simpul persoalan. Sebagaimana aset Pemprov 40 hektar di Gili Trawangan, “digantung” dengan Hak Guna Usaha (HGU) selama 70 tahun namun wanprestasi.

Pemprov tidak dapat apa apa. Sementara perputaran uang terus mengalir di atas lahan karena dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan perdagangan. Terkait gambaran itu, ditambahkan Kepala BPKP, harus dicek potensi masalah pada perjanjinannya. Terpisah, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si menegaskan, inven-

tarisasi aset bermasalah itu sudah dilakukan, bahkan saat ini sedang dalam proses update data. ‘’Update data, jika ada penyusutan dan lain lain, sehingga terus dilakukan inventarisir,’’ tandasnya. Sebagai APIP, katanya, tentu akan dilakukan audit jika terdapat indikasi munculnya potensi kerugian negara atau kerugian daerah dalam

macetnya proses pengelolaan aset. ‘’Lebih-lebih, saat ini tata kelola aset bagian dari rencana aksi KPK untuk pembenahan,’’ pungkasnya. Sebagai gambaran, pada Juni 2013 lalu, Pemprov NTB menandatangani MoU dengan PT. Lombok Plaza untuk rencana pembangunan NTB Convention Center (NCC) di lahan Jalan Bung Karno Mataram.

Perjanjian sama dengan PT Varindo Lombok Inti (VLI) untuk rencana pembangunan rumah kantor (Rukan), yang kemudian diganti dengan rencana pembangunan hotel pada lahan eks rumah Dinas Pimpinan DPRD NTB. Lokasi lahan di wilayah Karang Jangkong, Kota Mataram. Namun sampai saat ini belum dikelola sehingga berstatus wanprestasi. (ars)

H.Yuhasmin Ismail Komit Jadikan Partai sebagai Mitra Membangun Daerah Dari Hal. 1 Subarno bersama jajaran pengurusnya. Kehadiran H.Yuhasmin ini untuk mengambil formulir pendaftaran dan H Yuhasmin merupakan orang pertama yang mendekati PDIP. Di hadapan pengurus DPC PDIP Kabupaten Dompu, H.Yuhasmin Ismail mengungkapkan komitmennya maju sebagai bakal calon Bupati Dompu. Tidak sekadar meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah. Tapi ingin menang dan terpilih sebagai Bupati Dompu periode 2020 – 2025. Karenanya, ia bersama keluarga dan tim solid dalam mempersiapkan pemenangan. Berbagai langkah dan pendekatan dalam meningkatkan elektabilitas serta dukungan telah dilakukan dan dipersiapkan. ‘’Dengan PDI Perjuangan, ini bukan hal baru

bagi saya. Saat Pilkada 2010 lalu, kita sudah bersama. Untuk Pilkada ini, saya sudah membangun komunikasi yang intens dengan jajaran pengurus PDIP,’’ ungkap H.Yuhasmin Ismail. Ia pun menyampaikan kesiapannya untuk melalui tahapan penjaringan bakal calon Bupati Dompu di PDIP hingga tuntas dan siap memenuhi syarat yang ditetapkan partai. Baginya, PDIP tidak hanya sebagai partai politik untuk mengantarkan sebagai bupati. Tapi akan menjadi mitra dalam membangun Dompu ke depan. ‘’Apalagi PDIP ini memiliki jaringan politik yang solid hingga pusat. Saya ingin menyambung untuk daerah kita. Bagaimana pun, jaringan ini sangat penting di dalam membangun daerah ke depan,’’ ungkap H. Yuhasmin. Tidak hanya PDI Perjuangan yang ingin dijadikan mi-

tra dalam membangun Dompu ke depan. Terlebih syarat pengusungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Dompu minimal memiliki keterwakilan 6 kursi Dewan dari 30 kursi DPRD Dompu. Hampir semua partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD sudah ditemui untuk membangun komunikasi awal. Tetapi baru PDIP yang secara resmi membuka mendaftaran. Bagi H Yuhasmin, partai politik mitra koalisi bukan hanya pengantar saat pencalonan di Pilkada, tapi menjadi mitra membangun Dompu ke depan. Karena dalam membangun, tidak hanya cukup oleh seorang bupati. Tapi melibatkan semua pihak, termasuk partai politik. Untuk memulai itu, akan diawali dari penentuan pasangan calon. “Saya akan maju sebagai calon Bupati. Untuk calon wak-

il, saya sengaja belum menentukan karena harus juga mendengar masukan dari partai politik. Prinsip saya, lebih baik kita berdebat di awal ketimbang berdebat kemudian. Kalau berdebat kemudian, tidak ada artinya,” kata H Yuhasmin. Ketua DPC PDIP Kabupaten Dompu, Subarno pada kesempatan yang sama menyampaikan, H Yuhasmin Ismail merupakan bakal calon Bupati Dompu yang pertama mendaftarkan diri lewat PDIP. Sebelum mendaftar di DPC, H Yuhasmin sudah lebih awal mendaftar melalui DPD PDIP NTB. “Ini baru didaftarkan secara resmi ke DPC melalui pengambilan formulir pendaftaran,” ungkapnya. Pendaftaran bakal calon kepala daerah oleh PDIP Kabupaten Dompu ini dibuka mulai

6 – 22 September 2019. Usai pendaftaran akan diikuti dengan penelitian berkas, fit and proper test, psikotes dan pembinaan bagi bakal calon yang akan diusung di DPP PDIP. Terkait kemungkinan pencalonan kader di Pilkada Dompu 2020, Subarno mengaku, pihaknya sadar diri. Terlebih hasil Pileg 2019 lalu, PDIP Dompu hanya memperoleh satu kursi Dewan. Sehingga tidak mengusung kader sendiri di Pilkada Dompu 2020. Akan tetapi, bila ada bakal calon Bupati yang ingin menggandeng kader PDIP sebagai bakal calon Wakil Bupati, PDIP akan siap. “PDIP tidak mengusung kader sebagai calon, tapi kalau ada calon Bupati yang melamar ingin mengambil kader PDIP (sebagai calon Wakil Bupati), kami tidak bisa menolak,’’ ujarnya. (ula/*)

Jadi Dasar Pembenahan Program Beasiswa LN Dari Hal. 1 ‘’Kalau rekomendasi Ombudsman untuk lebih berhatihati, saya kira wajar-wajar saja. Kita memberikan apresiasi. Tapi kita jangan takut salah juga,’’ ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut, Selasa (10/9) saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB. Menurut Dr. Zul apa yang disampaikan Ombudsman akan diterima sebagai masukan bagi kebijakan yang diambil Pemprov NTB saat ini. Dicontohkan Dr. Zul seperti pengiriman 18 orang calon mahasiswa ke University of Chodang di Muan, Korea Selatan. Di mana program tersebut melibatkan banyak pihak. ‘’Kalau misalnya yang Korea itu ada orang punya niat baik, ya tentu Pemda mendukung,’’ ujarnya. Karena itu, ketika ada hal-hal yang terjadi di luar rencana,

maka Dr. Zul menegaskan pihaknya siap memperbaiki mekanisme dan prosedur yang diterapkan. “Kita lihat apa kekurangannya untuk kemudian mencari perbaikan bersama,” sambungnya. Selain itu, Dr. Zul berharap agar masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintah agar diselesaikan melalui kanal-kanal khusus, seperti yang disediakan Ombudsman. Dengan begitu diharapkan isu-isu miring yang dinilai hanya membuat keruh suasana dapat dihindari. “Mudah-mudahan masyarakat semakin menyadari kita punya Ombudsman yang kalau ada kita tidak puas, kita sampaikan (di sana). Ada kanalnya,” ujarnya. Belajar dari apa yang terjadi pada program pengiriman calon mahasiswa ke University of Chodang, Dr. Zul menekankan pentingnya pengala-

man internasional bagi calon mahasiswa. Menurutnya salah satu kesalahan terbesar dari pengiriman calon mahasiswa tersebut adalah kurangnya komunikasi terkait pengalaman internasional dari pihak-pihak terkait. Untuk itu, Dr. Zul akan meminta Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, selaku pihak yang mengakomodir pengiriman calon mahasiswa ke luar negeri, untuk memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa sebelum diberangkatkan. Mengingat LPP memiliki banyak SDM yang telah memiliki pengalaman internasional sebelumnya. ‘’Jangan sampai ada program bagus, karena ketakutan berlebihan kita kapok. Padahal peluangnya banyak,’’ ujar Dr. Zul. Selain itu, perbaikan prosedur yang melibatkan Ke-

mentrian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dirasa perlu untuk meluruskan isu perdagangan manusia yang sempat berhembus terkait pengiriman calon mahasiswa ke University of Chodang. ‘’Yang perlu prosedur itu mungkin karena ada kata bekerjanya. Ya, perlu diperbaiki. Tapi jangan jadi trauma,’’ tegas gubernur. Terkait dipulangkannya calon mahasiswa yang telah dikirim ke Chodang, diakui Dr. Zul sebagai bentuk usaha meredam keributan yang tengah merundung program itu. “Mereka pulang dulu. Kalau ada yang tertarik melanjutkan, tinggal diproses oleh LPP dan (memang) ada yang mau melanjutkan,” ujarnya. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB juga telah diminta secara khusus untuk

melakukan kunjungan ke Chodang guna memastikan progres program pengiriman calon mahasiswa itu. Disebut Dr. Zul, berdasarkan laporan yang diterima President University of Chodang telah menemui dua perwakilan Pemprov NTB itu secara langsung untuk menegaskan kembali keinginan kerja sama. Terkait metode dan bentuk programnya, Dr. Zul juga menekankan bahwa peran Pemprov NTB memang bukan sebagai penyedia komponen pembiayaan penuh dalam artian beasiswa sebenarnya. Alih-alih memberikan jaminan kepada Bank NTB untuk bersedia memberikan pinjaman bagi calon mahasiswa. Mengingat calon mahasiswa yang dikirim ke Chodang akan diberikan kesempatan bekerja dan menerima gaji sehingga memungkinkan membayar cicilan. (bay)

Semen Langka, Proyek Pemerintah Terancam Macet Dari Hal. 1 Proyek mereka inilah yang kemungkinan besar kena dampak akibat kelangkaan semen tersebut. ‘’Kalau pekerjaan beton mungkin akan berpengaruh. Tapi kalau pekerjaan aspal, jalan mudah-mudahan tidak berpengaruh. Makanya kita

evaluasi sejauhmana pengaruhnya. Nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan,’’ ujarnya. Tahun sebelumnya, kata Azhar tidak dilakukan evaluasi karena pasokan semen normal. Sekarang terjadi kelangkaan. Kalaupun ada semen merk tertentu, harganya mulai meningkat.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting dilakukan untuk mengambil langkahlangkah selanjutnya. Sehingga pasokan semen di NTB dapat kembali normal untuk kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah di NTB. ‘’Biasanya ini temporer.

Mudah-mudahan semen tidak hilang sama sekali,’’ harapnya. Pada APBD 2019, jumlah proyek fisik yang dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sebanyak 152 paket senilai Rp312,69 miliar. Selain itu, sebanyak 4.336 paket proyek senilai Rp711 miliar lebih merupakan

proyek non lelang atau penunjukan langsung. Proyek-proyek tersebut tersebar di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. Khusus untuk proyek fisik yang dilelang lewat ULP, sebanyak 126 paket senilai Rp282,45 miliar sudah selesai tender. Artinya, proyek-proyek tersebut sedang dalam pengerjaan di lapangan. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 11 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Biayai Program

Lobar akan Pinjam Rp100 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) berencana akan meminjam ke perbankan atau ke Kementerian Keuangan untuk membiayai program pembangunan daerah. Rencananya Pemda akan meminjam dana Rp100 miliar untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit. (Suara NTB/cem)

PERBAIKAN KANTOR - Plafon ruang tunggu Kantor Walikota Mataram sedang diperbaiki oleh rekanan dengan anggaran dari APBD Perubahan. Regulasi pelaksanaan APBD Perubahan cukup diteken kepala daerah dan pimpinan DPRD sementara.

Tanpa Pembahasan Dewan

Anggaran Perubahan Dapat Dieksekusi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah berkonsultasi terhadap hasil evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) tahun 2019 ke pemerintah pusat. APBDP dapat dieksekusi tanpa harus dibahas oleh badan anggaran. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, ada tiga konsep dalam pengesahan APBD. Di antaranya adalah disahkan oleh DPRD berdasarkan hasil evaluasi dari badan anggaran DPRD Kota Mataram. Kondisi saat ini, hampir semua daerah mengalami kondisi sama. Bahwa, alat kelengkapan dewan (AKD) belum definitif. Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang membahas secara teknis penggunaan anggaran. Salah satu yang dibahas dalam PP tersebut adalah sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD di luar jadwal ditetapkan. Sanksinya adalah penundaan dana alokasi umum (DAU). “Jika terlambat penetapan akan ada penundaan DAU,” kata Syakirin. Dari hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap belum terbentuknya AKD bahwa yang akan menandatangani APBD Perubahan adalah kepala daerah dan pimpinan sementara. Artinya, hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan tidak perlu dibahas kembali oleh Dewan. Penandatanganan oleh kepala daerah dan pimpinan sementara DPRD berdasarkan rekomendasi atau saran Kemendagri. “Sehingga, yang menandatangani Perda APBD Perubahan adalah pimpinan DPRD sementara dan kepala daerah,” terangnya. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menambahkan, pasca disahkannya APBD Perubahan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan segera mengeksekusi program mereka. Petunjuk dari pemerintah pusat jadi signal bahwa program OPD tidak terganggu meskipun alat kelengkapan dewan belum terbentuk. “Ndak terganggu. Kan sudah ada arahan dari pemerintah pusat,” ujarnya. Evi menegaskan, pimpinan OPD tidak perlu menunggu lagi. Jangan sampai ada pekerjaan terlambat seperti tahun sebelumnya. (cem)

“Daerah akan melakukan pinjaman tentu dengan persetujuan DPRD. Pinjaman sekitar Rp100 miliar, sementara dipakai untuk rumah sakit Tripat Gerung. Kalau tidak selesai di Rumah Sakit, bisa

jadi ke sektor pariwisata melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Bisa jadi di Bank NTB , nanti dilihat mana biaya administrasi lebih rendah,” kata

sampai posisi tiga Wakil Ketua DPRD Loteng lainnya. “Partai Golkar menjadi yang terakhir menyerahkan surat keputusan pengisian unsur pimpinan DPRD Loteng,” kata Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi kepada Suara NTB, Selasa sore kemarin. Ia menjelaskan, untuk posisi Ketua DPRD Loteng dipercayakan kepada M. Tauhid, S.IP., anggota DPRD Loteng dari Parta Gerindra. Kemudian Wakil Ketua DPRD Loteng masing-masing diisi H. Lalu Rumiawan (Partai Golkar), H. Lalu Sarjana (Partai Kebang-

Mataram (Suara NTB) Perkembangan industri global saat ini mengharuskan anak-anak muda milenial jago di bidang coding. Sebabnya, ke depan pangsa pasar dan industri global tidak terlepas dari kemampuan yang satu ini. Atas dasar itulah, sejak satu bulan lalu, Indosat Ooredoo Digital Camp (IDCamp) membuka peluang bagi anak-anak muda bersaing meraih beasiswa coding. Menurut Senior Vice President, Head Corporate Communications Indosat Ooredoo, Turina Farouk di hadapan ratusan mahasiswa Unram, Selasa (10/9), hingga kini pendaftar beasiswa itu mencapai 15.000 peserta dari target 10.000 beasiswa coding bersertifikat global. Katanya, program IDCamp mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Hal ini terlihat dari jumlah peserta pada satu bulan pertama peluncuran yang mencapai 15.000 peserta. Dikatakan, program penguatan pilar pendidikan yang diluncurkan awal Agustus lalu ini, menargetkan 10.000 beasiswa belajar coding bagi peserta maksimal usia 29 tahun dan akan berlangsung sampai dengan Februari 2020. Para lulusan program IDCamp akan dibantu mendapatkan akses pekerjaan di industri digital dengan sertifikat berstandar global. “IDCamp merupakan wujud komitmen kami untuk mema-

jukan edukasi di Indonesia dengan kebutuhan dunia digital sekarang yang berkembang pesat,” kata Turina Farouk. “Kami senang melihat antusiasme para generasi muda Indonesia terhadap program IDCamp yang menunjukkan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan mereka,” ungkapnya. Tingginya kebutuhan talenta digital dan kesempatan kerja di bidang teknologi digital, menjadi dasar meluncurkan program ini. Pihaknya mengajak generasi muda yang berminat menggeluti bidang teknologi digital, dengan memberikan beasiswa belajar coding secara online yang mencakup modul developer Android, Kotlin Android, dan Progressive Web Application, untuk tingkat beginner dan expert. Disediakan juga pelatihan offline (tatap muka) bagi caloncalon developer yang memiliki keterbatasan (difabel). Pihaknya siap mengambil peran mengembangkan talenta digital lokal agar bisa bersaing secara global untuk berkontribusi pada ekonomi digital Indonesia di masa mendatang. Peserta IDCamp didominasi oleh pelajar dan mahasiswa dengan persentase sekitar 65 persen dari total pendaftar. Dunia coding juga semakin diminati oleh peserta bahkan sejak usia siswa SMP, di mana IDCamp menerima peserta dengan pendidikan terakhir SMP/MTS sebanyak 3%, SMA/

kitan Bangsa) dan H. Mayuki, S.Ag dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan telah terpenuhinya unsur pimpinan DPRD Loteng tersebut, maka Sekretariat DPRD Loteng akan segera menyampaikan ke Gubernur NTB. Untuk dibuatkan SK pengangkatan unsur pimpinan DPRD Loteng yang baru. Berdasarkan SK dari Gubernur tersebut kemudian bisa dilakukan pelantikan unsur pimpinan DPRD Loteng yang baru periode 2019-2024. “Untuk pelantikan unsur

pimpinan DPRD Loteng yang baru ini, kemungkian kita menunggu pembahasan tatib DPRD Loteng dulu. Sembari menunggu SK dari Gubernur NTB turun,” jelasnya. Diharapkan bulan Oktober mendatang semua kebutuhan berupa tatib hingga alat kelengkapan Dewan sudah terbentuk seluruhnya. (kir)

Penambang Ilegal di Sekotong akan Dipekerjakan Giri Menang (Suara NTB) PT Ancora bersama PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT ILBB) berjanji akan memberikan ruang kepada warga lokal Sekotong untuk bekerja ketika aktivitas pertambangan dimulai di kawasan setempat. Tahap awal perusahaan ini akan mengakomodir 70 orang penambang di wilayah itu. Asisten II Setda Lobar, Hj Lale Prayatni mengatakan rencananya tahun 2020 pihak perusahaan akan mulai membangun infrastruktur seperti jalan dan pergudangan. Infrastruktur ini untuk mendukung kegiatan penelitian yang akan dilakukan tahun depan dan rencana produksi tahun 2021. Tahap awal, pihak perusahan bekerjasama dengan pihak Australia melakukan penelitian untuk mengetahui kandungan emas. Untuk penelitian ini akan dilakukan pengeboran sedalam 200 meter dengan titik fokus di daerah Pelangan. Terkait dengan pengalihan mata pencaharian para penambang, Lale menegaskan bahwa Gubernur dan beberapa kepala OPD serta Pemda sudah bertemu dengan pihak perusahaan tersebut. “Harapan dari pak Gubernur, para penambang liar nanti bisa direkrut oleh dia (perusahan red). Dan pihak perusahaan sudah berjanji di pak Gubernur. Penambang ini akan dilatih operasikan alat berat,” katanya. Gubernur langsung minta kepada pihak perusahaan agar menggunakan CSR untuk melatih penambang. Tahap awal, pihak perusahaan merekrut tenaga kerja untuk membantu pembukaan jalan. Termasuk untuk pengeboran lubang - lubang penelitian butuh tenaga kerja. “Karena kalau penelitian ini butuh tenaga juga,” ucapnya. Sedangkan upaya yang dilakukan Pemda sendiri, sudah ada dari pihak UI bersama bank dunia melakukan kajian di Sekotong untuk mengetahui pekerjaan yang cocok bagi warga setempat. Hal ini dalam rangka mengalihkan mata pencaharian dari penambang. Saat ini tim PETI yang terdiri dari beberapa OPD tengah melakukan pendataan para penambang di lapangan Sejauh ini, pihak perusahaan tengah menunggu izin pinjam pakai kawasan hutan. Terkait permintaan Dewan agar Pemda memperjelas zonasi tambang dan pariwisata, menurut dia sudah diatur sedemikian rupa.

secara non formal. Ia menambahkan urgensi pengajuan pinjaman daerah ini, karena tekanan terhadap APBD sangat besar untuk membiayai belanja pembangunan. Sementara itu daerah punya desain pinjaman daerah, terutama untuk rumah sakit sampai dengan empat tahap. “Kalau mengharapkan dari APBD kita, dengan DAU dan DAK yang konstan kapan bisa selesai?” jelas dia. (her)

Industri Global Butuh Anak Muda yang Jago ’’Coding’’

Golkar Tunjuk Rumiawan Jadi Pimpinan DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal daerah pemilihan II (KopangJanapria), H.L. Rumiawan, S.H., dipastikan ditunjuk oleh Partai Golkar untuk mengisi jabatan Wakil Ketua DPRD Loteng, periode 2019-2024. Kepastian tersebut diperoleh setelah adanya surat keputusan dari DPP Partai Golkar yang diterima Sekretariat DPRD Loteng, Selasa (10/9). Dengan begitu, seluruh unsur pimpinan DPRD Loteng kini sudah lengkap. Mulai dari posisi Ketua DPRD Loteng

Sekda Lobar, H.M. Taufiq, Selasa (10/9). Menurut Sekda, melalui SMI ini memiliki keuntungan salah satunya pertimbangan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). “Tapi ini akan

kita bahas dengan Dewan untuk masuk pada pembahasan KUA PPAS,” jelas dia. Proses pinjaman ini harus diselesaikan sebelum APBD 2020 diketok, sebab pinjaman ini masuk pada APBD 2020. Pihaknya akan mengusulkan pada APBD 2020 namun pembahasan belum bisa dilakukan karena kendala pimpinan dan AKD belum definitif terbentuk. Namun pihaknya sudah menyampaikan hal ini

Menurut dia, hal ini justru menjadi menarik karena sinergi antara tambang dan wista. (her)

(Suara NTB/dys)

BERSAING - Ratusan mahasiswa Unram bersaing memperebutkan beasiswa coding program IDCamp. SMK dengan 49%, dan perguruan tinggi sebanyak 47% dari total peserta. Tidak saja di Unram, roadshow di saat bersamaan juga digelar roadshow di berbagai kampus terkemuka seluruh Indonesia. IDCamp telah melaku-

kan rangkaian kegiatan roadshow di beberapa universitas di seluruh Indonesia yang berisi sharing session dan talkshow mengenai perkembangan industri digital di Indonesia. “Khusus minggu ini, berturut turut roadshow di laku-

kan di Unram, Universitas Sumatera Utara-Medan, Universitas Andalas-Padang, dan Universitas SriwijayaPalembang. Roadshow akan terus dilanjutkan ke berbagai kampus terkemuka di Indonesia,” jelasnya. (dys)