Edisi 11 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rompi tahanan terdakwa tipikor yang tak terpakai diletakkan di dalam mobil tahanan.

Indikasi perlakuan berbeda dirasakan tahanan tindak pidana umum (Pidum) dengan tahanan tindak pidana khusus (Pidsus)—korupsi. Perbedaan menonjol itu terlihat dalam persidangan. Terdakwa kasus pencurian, narkoba, penganiayaan, dan perkara pidum lainnya diperlakukan laiknya tahanan. Diborgol, dikenakan baju tahanan khas berwarna merah, serta dikerangkeng. Lain halnya dengan terdakwa pidana korupsi yang diperlakukan istimewa. Mereka masih bisa santai mengobrol dengan keluarga yang datang menemani sidang. Tanpa batas jeruji besi ataupun tangan borgol.

SEJUMLAH orang duduk setengah melingkar dengan kursi plastik di bawah pohon rindang, awal Juni 2017 lalu.

Di depan mereka, meja plastik mini, tergeletak rokok kretek dan beberapa gelas kopi

hitam yang sudah diminum.

Ada diantaranya EK (tahanan kasus pidana korupsi), duduk bersama dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTB dan tiga pengacara. EK sedang menunggu jadwal

sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi yang membelitnya. Sampai akhirnya dia dijatuhi vonis penjara 1 tahun penjara, pria bertubuh gempal ini tetap dengan setelan rapi.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Sumbawa dan Dompu Paling Rendah DUA kabupaten di NTB memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik paling rendah pada triwulan II 2017 ini.

Dua kabupaten itu, Kabupaten Sumbawa hanya Rp 14,3 miliar atau 9 persen dan Kabupaten Dompu sebesar Rp 16,5 miliar atau 18 persen.

Seharusnya, pada triwulan II, Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan transfer DAK Fisik sebesar 25 persen.

Taukhid (Suara NTB/dok)

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

TURUNKAN - Tahanan pidum saat diturunkan dari mobil tahanan jaksa di gedung Pengadilan Negeri Mataram mengenakan rompi.

BNPB Sebut Kekeringan di NTB Tergolong Parah Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat NTB sebagai salah satu daerah yang terdampak kekeringan parah. Daerah dengan gugus pulau Lombok dan Sumbawa ini, termasuk dalam 2.726 desa / kelurahan dan 3,9 juta jiwa yang mengal-

ami kekeringan.

Padahal musim kemarau pada periode 2017 ini termasuk normal, namun telah menyebabkan kekeringan dan krisis air di Pulau Jawa termasuk NTB dan NTT. Berdasarkan data sementara yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi (Pusda-

lops) BNPB, terdapat sekitar105 kabupaten/kota, 715 kecamatan dan 2.726 kelurahan/desa yang mengalami kekeringan. ‘’Sekitar 3,9 juta jiwa masyarakat terdampak kekeringan sehingga memerlukan bantuan air bersih.

Bersambung ke hal 15

156 Desa Kena Sanksi

Pemprov Tuntut Kewenangan Khusus Monev Dana Desa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) menuntut supaya monitoring

dan evaluasi (monev) dapat dilakukan provinsi. Selama ini, pemerintah desa hanya melaporkan penggunaan dana desa (DD) ke Pemda kabupaten.

Bersambung ke hal 15

Tabel realisasi pertanggungjawaban DD Tahap I di NTB per 7 September 2017.

(Sumber : Kanwil DJPB NTB)

(Suara NTB/why)

Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 151 TAHUN KE 13

Mencoreng Citra Penegak Hukum TATA kelola tahanan jadi sorotan. Ini tidak lepas dari indikasi perbedaan perlakuan antara tahanan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana umum. Jika situasi ini berlarut, justru dianggap akan mencoreng citra penegak hukum. ‘’Misalnya orang yang mencuri hanya untuk kebutuhan sehari-hari, jauh lebih tidak manusiawi, dibandingkan dengan mereka yang koruptor yang merugikan keuangan negara dan perekonomian. Nah inilah ketidakadilan. Makanya dorongan ke depan agar jauh lebih memperhatikan hal tersebut,’’ ujar Kriminolog dari Fakultas Hukum Unram, Dr. H. Muhammad Nasir, SH, M. Hum pada Suara NTB, Minggu (10/9).

Selain itu, ia menambahkan bahwa perlu ada perbedaan perlakukan dan juga tempat bagi setiap jenis kejahatan tersebut.

Misalnya dari pelaku pencurian ringan dengan yang berat harus jelas dibedakan. Termasuk dengan perlakuan terhadap para koruptor, yang dinilai perbedaannya mencolok.

Bersambung ke hal 15 Jumasih (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Aset Penunggak Pajak Terancam Disita Kolaborasi Wisata Kuliner ENAM investor kembali mengajukan diri mengelola Taman Wisata Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang. Kini, investor itu tengah melakukan kajian feasibility study. Meski belum ada pembicaraan konkret terhadap pengelolaan lahan tersebut, tapi telah menjadi angin segar bagi masyarakat. Lahan sekitar 40 are milik Pemkot Mataram ini, setidaknya bisa dikolaborasi dengan wisata kuliner.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra, SSTP.MH., menjelaskan, rencana pen(Suara NTB/ist) gelolaan Taman Wisata Cahya Samudra Loang Baloq itu memang wacana sekian kali yang bergulir. Bisa saja ketertarikan enam investor itu bisa memberikan angin segar pasca revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram.

Pemanfaatan lahan tidak terlepas dari peningkatan ekonomi masyarakat. Di samping memang TWLB dikenal sebagai wisata religi di Kota Mataram. “Kalau memang ada investor mau kelola, kami bersyukur lahannya tidak nganggur begitu,” katanya dikonfirmasi pekan kemarin.

Dampak ekonomi dimaksud, kata Yaya, sapaan akrabnya, masyarakat setempat bisa bekerja saat proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan adanya kolaborasi atau berdampingan dengan wisata kuliner dengan hotel. PKL (pedagang kreatif lapangan) di sana tinggal ditata sehingga bisa berkolaborasi wisata modern dan local. “Ada 52 PKL yang perlu ditata,” sebutnya.

Untuk penataan PKL dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram. Pedagang rencananya buat lapak di dalam areal TWLB, sehingga terkesan rapi. “Tidak seperti sekarang di pinggir jalan,” ucapnya.

Menurutnya, pelibatan masyarakat mulai proses pemanfaatan lahan Loang Baloq serta aspek ekonomi berimbas terhadap berkurangnya pengangguran serta meningkatnya perekonomian warga. Sudah barang tentu kata dia, jumlah masyarakat miskin dan tingkat kriminalitas berkurang. Siapapun investor diharapkan melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan. “Harapannya masyarakat dilibatkan sebagai pola pemberdayaan,” harapnya.

Mengenai kapan investor mulai mengelola, Yaya sejauh ini belum menerima informasi. Sebab, kewenangan itu berada di kepala daerah dan SKPD teknis. Pihaknya menerima sekaligus melaksanakan kebijakan kepala daerah. (cem)

Tindak Tegas Penjual Miras ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara mendukung rencana Pemkot Mataram yang akan melakukan evaluasi terhadap pemberian bantuan kepada para mantan penjual miras tradisional. Awal didistribusikannya bantuan kepada mantan penjual miras tradisional harus disertai dengan komitmen yang jelas. Sehingga ketika muncul kabar bahwa mereka (mantan penjual miras tradisional) kembali berjualan, dari Pemkot Mataram juga harus punya komitmen yang jelas untuk menertibkannya. ‘’Kalau mereka berjualan lagi, apa sanksinya? Itu yang tidak pernah kita dengar,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (9/9). Apalagi, antara Pemkot Mataram dengan ratusan mantan penjual miras tradisional yang menerima bantuan modal usaha, telah terikat dengan perjanjian. Isinya antara lain, bahwa mantan penjual miras bersedia beralih profesi.

Tidak lagi berjualan tuak tetapi jenis usaha lainnya.

Di mana umumnya mereka diarahkan menjadi PKL (Pedagang Kreatif Lapangan). Artinya, lanjut Yoga, ketika terjadi ‘’pembangkangan’’ dari para penerima bantuan dengan cara mereka kembali berjualan, politisi PDIP ini mendorong Pemkot Mataram segera melakukan penertiban.

Justru, sambung dia, surat perjanjian itu dapat menjadi dasar Pemkot Mataram melakukan penindakan tegas kepada pihak-pihak yang melanggar isi perjanjian itu.

Selain itu, masalah ini diperparah dengan munculnya penjual miras yang baru. Hal ini, kata Yoga, sebagai buntut dari ketidaktegasan Pemkot Mataram menindak pedagang miras yang notabene menerima bantuan tetapi kembali berjualan. ‘’Mereka tahu yang sudah dapat bantuan tapi berjualan lagi tidak ditindak oleh pemerintah. Sehingga yang baru-baru ini ingin mencoba,’’ ungkapnya.

Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini menilai, lemahnya pengawasan dan tindakan tegas dari Pemkot Mataram akan memancing pedagang miras kambuhan. Dia menyarankan supaya larangan menjual miras ini harus disosialisasikan lebih intens. Bila perlu, penerima bantuan yang kembali berjualan, harus diberikan surat peringatan. ‘’Saya rasa dengan adanya surat perjanjian itu, sekali saja diberitahu dengan menunjukkan perjanjian itu. Ketika anda melakukan ini (berjualan miras, red) lagi, terpaksa kami tindak.

Harus seperti itu,’’ terangnya.

Yoga menyayangkan pola pendistribusian bantuan tanpa disertai dengan pemberian bekal pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat. ‘’Ini bisa dikatakan melempem dari Dinas Tenaga Kerja, harusnya kan pembinaan kepada masyarakat ini yang diutamakan sehingga tidak ada penangguran,’’ pungkasnya. (fit) I Nyoman Yogantara (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, tidak ada toleransi bagi penunggak pajak yang tidak taat membayar kewajiban mereka. Ia mengancam akan menyita sejumlah aset milik wajib pajak (WP) yang bandel. “Kita akan mengarah ke situ (sita aset,red),” tegas Eko dikonfirmasi, pekan kemarin.

Sebelum melakukan tindakan tegas, pihaknya akan mengambil langkah persuasif dan peringatan ke WP. Langkah itu sebagai sebuah prosedur dijalankan pemerintah ke masyarakat. Sekda tidak mengetahui detail berapa jumlah WP besar belum membayar hingga jatuh tempo 31 Agustus lalu. Tetapi masih ada sisa tiga bulan bagi warga membayar kewajiban mereka ke negara. Dengan konsekuensi kena sanksi administrasi 2 persen dari nilai pajak. “Datanya saya tidak tahu persis karena yang pegang di Badan Keuangan Daerah,” paparnya.

Di satu sisi, Eko mengapresiasi kinerja Badan Keuangan Daerah, Camat, dan Lurah mengejar serapan pajak bumi dan bangunan (PBB) di masyarakat. Dengan realisasi Rp 21 miliar lebih menunjukan progres yang baik. Artinya, hanya tersisa 11 persen dari target Rp 24 miliar nantinya bisa tertutup pada bulan Desember. “Insya Allah, tiga bulan kedepan bisa capai 100 persen,” ucapnya.

Secara detail Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, SE tidak menyebutkan nilai tunggakan serta siapa saja ob-

jek pajak tersebut. Dari catatan tahun ke tahun relatif lebih kecil WP besar menunggak pajak. Sanksi administrasi berupa denda dua persen dari nilai tagihan tetap dikenakan.

Ia melihat partipasi masyarakat relatif lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini diukur dari serapan PBB mencapai Rp 21 miliar. Sementara, di tahun 2016 lalu dari target Rp 22 miliar serapan hingga 31 Agustus hanya Rp 19 miliar. Untuk WP besar ini kata dia, pola dilakukan dengan sistem jemput bola. Selain itu, lewat edukasi jalan sehat meli-

”

Tidak ada toleransi bagi penunggak pajak yang tidak taat membayar kewajiban mereka batkan seluruh WP se Kota Mataram. (cem)

H. Effendi Eko Saswito

(Suara NTB/cem)

JUKIR ILEGAL - Dishub perlu kerja keras menyelesaikan persoalan parkir di Kota Mataram. Tidak saja soal penggembosan PAD, melainkan jukir ilegal. Seorang bocah mengenakan rompi jukir di wilayah Cakranegara tengah mengatur parkir kendaraan.

Persoalan Parkir di Mataram Belum Tuntas

Mataram (Suara NTB) Kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram dinilai masih stagnan. Juru parkir (jukir) ilegal yang berpengaruh terhadap kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) masih saja bebas beroperasi. Ditambah, retribusi jalan ditempat dengan sisa waktu tiga bulan kedepan.

Pelibatan tim saber pungli melibas jukir ilegal hanya sebatas wacana. Tindakan tegas berupa tindak pidana ringan (Tipiring) juga sebatas gertak sambal. Jukir ilegal bebas berkeliaran meraup keuntungan besar. Sementara, Pemkot Mataram hanya mendapat remah (sisa,red) dari pendapatan para jukir.

Catatan tahun terakhir, retribusi parkir di Kota Mataram tak pernah terealisasi.

Dari target Rp 1,5 miliar di tahun 2015 hanya terealisasi Rp 1,3 miliar. Selanjutnya, di 2016 target Rp 2 miliar, tapi realisasi sekitar Rp 1,5 miliar.

Dishub setidaknya perlu bekerja keras kembali dengan target Rp 5 miliar di tahun 2017.

Realisasi hingga Agustus belum mencapai Rp 3 miliar.

Setidaknya, Dishub mulai sekarang meski memetakan potensi - potensi retribusi parkir pasca sebagian diambil alih oleh Badan Keuangan Daerah.

Lantas tidak berdiam diri menerima receh dari kantong jukir.

Dilihat dari pemanfaatan ruang publik khusus areal parkir tepi jalan umum di Kota Mataram relatif tinggi. Bisa dikatakan satu kendaraan paling tidak dua atau tiga kali parkir di mini market, warung, dan lain

sebagainya. Dengan tingkat mobilisasi dan kebutuhan tinggi masyarakat bisa membayar parkir sampai Rp 5 ribu – Rp 10 ribu per hari. Perhitungan ini jika dianalogikan retribusi dibayar Rp 1.000/kendaraan.

Persoalan kompleks yang tak pernah teratasi yakni parkir ilegal. Titik ini pun pernah diakui Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid. Ia menyebutkan, lokasi parkir di Pantai Ampenan, Loang Baloq, Mapak, Taman Udayana, dan Dukcapil serta titik lainnya itu dinilai ilegal.

Artinya, retribusi dibayarkan pelanggan tidak masuk ke kas daerah. Belum lagi, dugaan bos parkir yang menggembosi PAD. Permasalahan ini justru berlarut - larut. Tak ada penanganan serius.

Disahkan Perda 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir dan Perwal 9 Tahun 2016 seolah jadi pajangan.

Sistem penarikan retribusi dengan cara bruto tak bisa diterapkan. Khalid dikonfirmasi, Sabtu (9/9) pekan kemarin mengklaim bahwa pihaknya sedang bekerja serta melakukan pembenahan.

Selasa (12/9) besok, akan ada rapat tim yang melihat Polres Mataram. Setelah rapat tim ditindaklanjuti sosialisasi kemudian operasi penertiban jukir liar. “Kita akan ada penindakan. Kalau dia ilegal kita angkut ke Polres,” kata Khalid.

Penindakan ini jelas berkaitan dengan tanggungjawab aparat kepolisian. Termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dari sisi penegakan Peraturan

Daerah. Disamping penertiban lanjut Khalid, juga bagaimana nanti retribusi PAD akan digenjot yang satu kesatuan.

Target retribusi parkir Rp 5 miliar kata Khalid, semestinya harus dikaji kembali. Disamping ratusan titik parkir diambil alih oleh Badan Keuangan Daerah serta puskesmas dan instansi pelayanan teknis tidak lagi menarik parkir. Artinya, perubahan itu harus diperhitungkan kembali tidak mematok Rp 5 miliar.

“Kita juga harus berpikir realistis. Tidak mematong segitu. Semestinya itu diperhitungan. Kalau memang itu juga dihitung pasti kita over.

Tapi tidak bisa kita ngomong begitu. Target - target, tapi pengurangan tidak dihitung,” jawabnya. (cem)

Kantor Dua Kelurahan di Mataram Masih Ngontrak

(Suara NTB/ist)

TINJAU KAMPUNG KB - Ketua Tim Evaluasi BKKBN Pusat, Sri Wahyuni, SH, MH berpose bersama dengan Kadis DPPKB Kota Mataram, Sutrisno dan Lurah Jempong, Moh Yusuf usai meninjau Kampung KB di Lingkungan Geguntur.

BKKBN Pusat Nilai Kampung KB di Mataram Berhasil Mataram (Suara NTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat melakukan evaluasi terhadap satu tahun berjalanannya Kampung KB di Kota Mataram. Hasil evaluasi pekan pertama di bulan September ini, tim telah meninjau Kampung KB yang terletak di Lingkungan Geguntur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela.

Kampung KB diresmikan Maret 2016 lalu dinilai telah berhasil.Kegiatan evaluasi ini menurut Ketua Tim Evaluasi BKKBN Pusat, Sri Wahyuni, SH, MH dilakukan mengingat keberadaan Kampung KB di Kota Mataram telah berusia satu tahun, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Salah satunya dengan berkunjung ke Dinas PPKB dan meninjau wilayah KampungKBuntukmelihatsecara langsung program terintegratif di wilayah tersebut.

Dikatakan, keberadaan Kampung KB dinilai penting untuk menggelorakan kembali program KB yang di masa lalu dinilai berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk.

“Pemilihan lokasi Kampung KB didasari pada masih adanya angka keluarga pra sejahtera,

dan program KKBPKyang belum berjalan seperti yang diharapkan di wilayah tersebut,” jelasnya pekan kemarin.

Dengan adanya evaluasi ini lanjutnya, akan diperoleh data perkembangan Kampung KB yang apabila dinilai berhasil maka bisa menjadi contoh bagi wilayah lain. Menurutnya, sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo, kampung KB diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan pembangunan masyarakat sesuai dengan arah Nawacita Presiden Jokowi yang ingin membangun dari desa.”Melalui Gerakan Revolusi Mental, diharapkan masyarakat sadar akan arti pentingnya kesehatan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Sutrisno menyebutkan, evaluasi Kampung KB penting untuk melihat sinkronisasi dan integrasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan program lintas sektoral. Sebab, Kampung KB ini rohnya adalah miniatur program kegiatan dari semua lintas sektoral serta pihak swasta.

Perkembangan Kampung KB di Lingkungan Geguntur diakuinya berjalan dengan baik karena dukungan dari semua pihak termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda bersama elemen masyarakat.

“Mereka berharap adanya perubahan secara fundamental di wilayah mereka agar menjadi keluarga yang lebih sejahtera dan berkualitas,” paparnya. Saat ini sambungnya, progresnya telah tumbuh dan aktif dilakukan oleh masyarakat yaitu keberadaan kelompok kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R/M). Demikian juga, dengan kegiatan posyandu dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Lurah Jempong Baru M. Yusuf memperlihatkan hasil bedah rumah,sambungan air bersih, jalan setapak/rabat jalan yang telah dilakukan oleh lintas sektor di wilayah Geguntur. Keterpaduan program tersebut harus dilaksanakan karena komitmen dan keseriusan Walikota dan Wakil Walikota untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan kesejahteraan keluarga, sehingga keluarga keluarga di Kota Mataram menjadi keluarga yang tangguh. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Dua kantor kelurahan yaitu Cilinaya dan Mayura, Kecamatan Cakranegara hingga kini masih ngontrak. Aktivitas pelayanan masyarakat di Cilinaya memanfaatkan salah satu ruko di LingkunganKarangTapen.Sedangkan, Mayura menumpang di bekas kantor Dinas Kesehatan yang merupakan aset Pemprov NTB. Belum adanya kantor definitif disebabkan tingginya harga tanah di wilayah tersebut. Satu are dihargai Rp 500 juta, sehingga Pemkot Mataram tak sanggup membayar atau membebas lahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Putu Sudarsana mengakui, untuk kelurahan Cilinaya dan Mayura masih mengontrak dan meminjam aset milik Pemprov. Persoalannya di sana (Cakranegara,red) susah mencari lahan.

Kalaupun ada harganya Rp 500 juta per are. “Di sana kan kawasan bisnis. Harga tanah juga gila - gilaan,” kata Putu, pekan kemarin.

Pemkot Mataram kata dia, tidak memiliki anggaran cukup besar untuk membeli lahan ataupun ruko. Salah satunya caranya denganmencarirumahwargayang siap dikontrakkan. Putu menambahkan,persoalantengahdicarikan solusi agar kelurahan merasa tenang. Di samping itu, pemerintah

juga tidak selalu berpikir untuk sewa setiap tahun. “Kalau pemilik lahan ingin perpanjang. Kalau ndak, kan jadi repot,” kata dia.

Kalaupun terpaksa pindah akan jadi persoalan, sebab beberapa aset rentan hilang, sehingga menimbulkan permasalahan baru.

Tahun depan sambungnya, diusahakan permasalahan kantor ini bisa tuntas. Caranya dengan mencoba menggunakan lahan pemerintahan. Khusus Cilinaya dimungkinkan dicarikan lahan di sekolah yang luas. Nantinya akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pinjam pakai lahan. “Kita masih carikan di sekolah mungkin ada lahannya yang luas,” tuturnya.

Terhadap beberapa kantor lurah lainnya seperti Ampenan Utara dan Karang Taliwang sudah tidak jadi persoalan. Kantor Ampenan Utara akan menempati salah satu ruko yang telah dibayar pemerintah. Sementara, Karang Taliwang pinjam pakai eks UPTD Dikbud.

Kemudian Tanjung Karang Permai lanjutnya, sedang proses pembangun. Itu dilakukan tiga tahappenganggaran.Anggaranawalnya Rp 200 juta, di APBD P Rp 150 juta. Nanti akan dialokasikan kembali di APBD 2018 Rp 150 juta.

“Penyelesaiannya nanti di 2018,” demikian kata Putu. (cem)

(Suara NTB/cem)

MASIH NGONTRAK - Dua kantor Kelurahan di Kota Mataram masih mengontrak dan meminjam lahan milik Pemprov NTB. Seperti kantor Kelurahan Cilinaya di Lingkungan Karang Tapen ini, mengontrak salah satu ruko.

Pesona

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

Halaman 3 (Suara NTB/ist)

Kolam renang di Hotel Puri Indah

Berbagai Kejutan dan Layanan Optimal di Hotel Puri Indah Mataram (Suara NTB) – Hotel Puri Indah merupakan salah satu hotel yang berada di tengah Kota Mataram. Lokasinya yang strategis menjadikan hotel ini selalu ramai dikunjungi tamu.

Terdapat beberapa promo diskon di hotel ini. Salah satunya dengan membawa dan menunjukkan Koran “Harian Suara NTB” edisi hari itu, masyarakat dapat menikmati diskon kamar hingga 50 persen dari harga publish untuk kamar tipe suite dan deluxe. Serta diskon 40 persen untuk tipe (Suara NTB/ist) kamar superior.

Eko Yuwono “Kami mem-

berikan diskon bagi siapa saja yang membawa Harian Suara NTB edisi hari itu. Ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi calon tamu yang akan menginap,” kata General Manager Hotel Puri Indah, Eko Yuwono kepada Suara NTB, di Mataram, Sabtu (8/9).

Hotel yang berdiri di lahan seluas 700 meter persegi ini membangun dekorasi interior menggunakan hiasan kain tenun.

Seluruh kain tenun yang digunakan adalah kain bermotif zig – zag dengan beraneka ragam pola. Hotel yang terdiri dari 157 kamar ini berkonsentrasi mengangkat kearifan tenun rang – rang menjadi sebuah karya seni.

Selain itu juga terdapat tiga

(Suara NTB/ist)

Lounge Hotel Puri Indah

da. Selain itu ada pula restoran dengan hidangan yang beragam. Makanan di hotel ini dimasak oleh chef berpengalaman. Sehingga rasa masakannya tidak diragukan lagi.

“Saya berharap dengan fasilitas yang kami berikan bisa memberikan rasa nyaman kepada setiap tamu yang datang,” ujarnya.

Hotel ini memiliki puluhan tenaga kerja terlatih dan memiliki sertifikat bidang perhotelan. Sehingga pelayanan yang diberikan bisa optimal. Guna memberikan rasa nyaman bagi setiap tamu

(Suara NTB/ist)

Lobi Hotel Puri Indah

(Suara NTB/ist)

Buffet restoran

paket renang yang dapat dinikmati oleh publik. Diantaranya paket Rp 300 ribu untuk sebulan.

Untuk paket ini masyarakat bisa membawa dua orang anak. Selain itu mendapatkan sejumlah diskon-diskon menarik lainnya.

“Masih banyak penawaran menarik lainnya. Kami ingin merubah persepsi masyarakat bahwa masuk hotel itu mahal.

Padahal tidak, renang dan makan di hotel itu harganya sama dengan renang dan makan di tempat lain. Apalagi paket pernikahan yang dapat dijangkau oleh semua orang,” ungkapnya.

Hotel ini juga memiliki ruang pertemuan yang dapat menampung hingga 500 orang. Terdapat lima ruang pertemuan dengan kapasitas yang berbe-

erap tenaga kerja lokal. Semoga para tamu merasa betah dan senang saat berada di Hotel Puri Indah,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

Salah satu hidangan di restoran Hotel Puri Indah

(Suara NTB/ist)

Kasuari meeting room

(Suara NTB/ist)

Chef Anton

yang datang.

“Tenaga kerja kebanyakan warga sekitar. Karena kita semaksimal mungkin untuk meny-

(Suara NTB/ist)

Rajawali ballroom Hotel Puri Indah

(Suara NTB/ist)

Sweet room di Hotel Puri Indah

(Suara NTB/ist)

Kamar mandi sweet room

(Suara NTB/ist)

Parkiran Hotel Puri Indah

SUARA PULAU LOMBOK Desa Jurit, Desa Penghasil Nanas Utama di Lombok

Halaman 4

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

Beberapa bulan terakhir, keberadaan penjual nanas bisa ditemukan dengan mudah, terutama di jalan-jalan utama di Kota Mataram. Harganya yang murah dan rasa nanas yang segar menjadikannya sebagai kudapan nikmat untuk kebutuhan buah setiap harinya.

Di Pulau Lombok, Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Lombok Timur (Lotim) telah dikenal lama sebagai penghasil buah nanas terbaik. Buah yang memiliki mata dengan warna kuning ini, tanamannya dapat ditemukan di sepanjang jalan di desa ini.

Menurut Amaq Gupran, salah seorang petani nanas di desa ini, nanas sudah dibudidayakan sejak lama. “Pemrakarsanya dulu almarhum H. Mustajab, kemudian baru petani lainnya ikut nanam,” ujarn-

ya saat ditemui Suara NTB di kebunnya beberapa waktu lalu.

Ia menerangkan dirinya sudah lupa kapan pertama kalinya nanas mulai ditanam di Jurit.

Nanas yang ditanam disebut masyarakat sekitar sebagai nanas jamak atau nanas Jawa.

Sama seperti semangka dan melon, 1 tanaman nanas hanya menghasilkan 1 buah walaupun banyak anakannya.

Amaq Gupran menjelaskan jika tanaman nanas bisa dipanen setelah berumur 1 tahun.

“Tanamannya siap berbuah set-

elah berumur 8 bulan dan membutuhkan waktu selama 2 bulanan untuk panen,” jelasnya.

Rasa manis nanas sendiri, kata Amaq Gupron, ditentukan dari lokasi penanaman.

“Kalau tempatnya tanpa naungan rasanya manis. Tapi kalau banyak naungan tidak terlalu manis,” jelasnya.

Tetapi di Jurit, petani biasa menanam tanaman seperti singkong di sekitaran nanas sebagai tanaman sela sembari menunggu nanas panen. “Tapi tiap minggu selalu ada yang panen nanas di sini,” katanya.

Amaq Gupron mengaku pasaran nanas sekarang sedang lancar-lancarnya. “Harga nanas jatuh kalau sudah masuk musim mangga. Kalah kita,” terangnya. Harga buah nanas ditentukan dari ukuran

dan kualitas nanasnya. “Harganya kalau di tingkat petani hanya Rp 200-500/buah, tetapi di tingkat penjual bisa Rp 1.000/buah,” katanya.

Nanas dari Jurit sendiri dijual ke seluruh penjuru NTB bahkan sampai Bali. “Walau di sini banyak yang tanam, tapi hanya dijual buahnya saja.

Belum ada pengolahan produknya biar harganya lebih tinggi,” ujarnya. (uul)

SEGERA PANEN - Petani nanas di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Lotim menunjukkan tanaman nanas yang segera dipanen. Nanas ini banyak dikirim ke seluruh daerah di NTB dan ke Bali.

(Suara NTB/uul)

Kasus DD Tahap II Manfaatkan ’’Smart City’’ USAI disosialisasikan beberapa waktu, penerapan program smart city (kota pintar) terus dicari persoalan atau kendalanya. Pasalnya, saat ini semua desa di Lombok Timur (Lotim) didorong untuk memanfaatkan keberadaan smart city ini.

Kepada Suara NTB, Sabtu (9/9), Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lotim, Drs. H. Ridatul Yasa, mengungkapkan, pengembangan smart city diharapkan dapat mengampu Kabupaten Lotim dalam mengembangkan (Suara NTB/yon) teknologi sebagai salah satu H. Ridatul Yasa upaya untuk meningkatkan pelayanan serta keterbukaan informasi terhadap masyarakat.

Di mana, salah satu hal yang paling strategis yakni sinkronisasinya informasi mulai dari tingkat desa.

Sistem informasi tersebut, lanjutnya, merupakan suatu metode informasi yang dikembangkan di desa dalam rangka penyampaian pengembangan data yang terus diperbarui setiap saat, baik itu profil desa, perkembangan jumlah penduduk, lahir mati dan lain sebagainya. Sehingga, melalui sistem informasi desa ke depan dapat diadopsi secara keseluruhan oleh dinas atau OPD yang berkepentingan, sehingga sistem informasi desa ini dapat dimaksimalkan.

“Misalnya seperti Dukcapil, apabila ter-update dan terkoneksi dengan baik, artinya berapa masyarakat yang meninggal atau yang lahir dapat diketahui langsung,” ujarnya.

Menurutnya, smart city merupakan bagaimana merangkum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Hanya saja, persoalan yang dihadapi saat ini yakni desa-desa belum siap untuk memanfaatkan keberadaan smart city. Hal itu disebabkan beberapa faktor, seperti masalah jaringan, sumber daya manusia (SDM), anggaran dan lainnya, sehingga perlu dibuatkan payung hukum agar dapat terjamin.

“Untuk penerapan smart city di desa, intinya adanya sinyal yang masuk ke desa. Kedua, adanya tenaga yang andal untuk mengelolanya. Untuk pengembangannya, kita dari Kominfo akan mencoba mengembangakan teknologinya,” jelasnya.

Maka dari itu, sejumlah persoalan itulah yang saat ini sedang dikoordinasikan bersama pemerintah desa maupun Dinas PMD Lotim untuk mendata permasalahan yang dihadapi, hambatan, kendala hingga potensi yang dihadapi. “Apabila sudah ada dukungan dana, tapi tidak didukung dengan beberapa hal itu, tentu tidak bisa dimaksimalkan. Jadi percuma saja,” ujarnya.

Dinas Kominfo dan Persandian Lotim melihat peran smart city untuk dimanfaatkan oleh pemerintah desa sangatlah besar. Pasalnya, basis kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik ada di tingkat desa. Sehingga, apabila smart city dapat mengayomi, maka data dan informasi dapat terintegrasi, sehingga ke depan menjadi database atau suatu data yang cukup valid untuk Lotim. (yon)

Peringati Tahun Baru Islam, Pemkab Lotim Perbanyak Kegiatan Selong (Suara NTB) Untuk ke sekian kalinya, Pemkab Lombok Timur (Lotim) memperingati 1 Muharram atau tahun baru Islam. Dalam peringatan 1 Muharram 1439 Hijriah tahun 2017 ini, Pemkab Lotim memperbanyak aneka kegiatan.

Asisten II Setda Kabupaten Lotim, H. Sahabudin, menjelaskan, peringatan 1 Muharram tahun ini akan mengalami perbedaan, terutama dari segi jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya pada tahun lalu hanya berupa pameran, pawai ta’aruf dan lampion. Akan tetapi, tahun ini diselenggarakan berbagai lomba, baik lomba di bidang olahraga maupun di bidang seni dan budaya.

“Olahraga misalnya sepak bola, tarik tambang dan lainnya.

Sejumlah kegiatan tambahan itu sudah difinalkan yang dituangkan dalam buku Muharram 1439 Hijriah,” jelasnya.

Adanya penambahan sejumlah mata lomba di bidang seni dan budaya maupun olahraga merupakan sinergitas antara SKPD, karena peringatan 1 Muharram merupakan salah satu ajang untuk menguatkan tali silaturrahmi, persaudaraan antarsesama serta sebagai bahan motivasi untuk membangun Kabupaten Lotim ke arah yang lebih baik.

Untuk pelaksanaan, puncak peringatan 1 Muharram ini yakni pada tanggal 20 September 2017. Selain itu, pelaksanaan lomba-lomba juga akan dilaksanakan di luar pusat kegiatan dengan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari tingkat pelajar, SKPD maupun tingkat umum.

Dalam peringatan 1 Muharram ini, nilai-nilai yang ingin diambil yakni untuk memperkuat posisi keislaman, dasar-dasar keislaman harus dilaksanakan secara kaffah dan Islam memperkuat kenegaraan. Sedangkan untuk pembukaan direncanakan akan dilaksanakan di Masjid Agung Selong. (yon)

DP2KBPMD KLU Bingung Data Kanwil DJPB

Tanjung (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibuat bingung oleh vonis Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB bahwa 13 desa di KLU tak diperkenankan mencairkan Dana Desa (DD) tahap II. Versi DP2KBPMD KLU, vonis tersebut bertolak belakang dengan data capaian realisasi dan LPJ DD tahap I se-KLU sebesar 99 persen.

Kepala Dinas P2KBPMD, Drs. H. Kholidi Halil, M.Si, melalui Kepala Bidang PMD, Edi Agus Wahyudi, Sabtu (9/9) mengungkap, berdasarkan data Provinsi LPJ DD tahap I se-KLU menunjukkan capaian progresif dibanding kabupaten/ kota lain di NTB. “Bagaimana dengan data yang kita dapat dari provinsi ini. Progres kegiatan kami yang warna merah tercepat di NTB. Saya jadi bingung kalau begini,” ungkap Edi menunjuk grafik

progres penggunaan tahap I DD dan tabel data ikhtisar LPJ DD tahap I kepada koran ini.

Data tersebut dikatakannya telah dirilis per tanggal 27 Juli 2017. Dengan capaian itu, semula pihaknya optimis tidak akan ada desa yang menerima konsekuensi penundaan DD tahap II pemotongan.

Sebagaimana data tersebut, Edi merinci LPJ DD tahal I menurut capaian realisasi. Sebanyak 4 desa dengan capain 100 persen, 21 desa dengan ca-

Data Kemiskinan di Desa Amburadul

Upaya Pengentasan Kemiskinan di Loteng Tak Maksimal Praya (Suara NTB) Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk menekan angka kemiskinan di daerah ini, diakui masih akan sulit dan tidak akan maksimal tercapai. Salah satu penyebabnya, yakni persoalan data kemiskinan yang masih belum valid. Terutama data kemiskinan yang ada di tingkat desa yang dinilai masih amburadul.

Hal itu diakui Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, saat berbicara pada Musyawarawah Daerah (Musda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Loteng, di Bencingah Agung Adiguna Praya, Sabtu (9/9). “Hampir semua data kemiskinan yang ada di desa amburadul. Sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan validasinya,” ujarnya.

Padahal data memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan suatu program pembangunan, termasuk dalam program pengentasan kemiskinan. Di mana, berhasil tidaknya program pengentasan kemiskinan, sangat tergantung pada validasi data kemiskinan yang ada.

“Bagaimana kita bisa menyusun rencana program pengentasan kemiskinan, kalau data kemiskinan saja tidak jelas,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada pemerintah daerah, melalui para perangkat desa di daerah supaya mulai melakukan validasi data, khususnya data kemiskinan.

Semua sumber daya yang dimiliki harus digerakkan, seperti

perangkat desa di tingkat dusun dengan mengoptimalkan perannya. Karena yang paling tahu kondisi masyarakat di bawah adalah perangkat desa yang ada di bawah. “Kalau data kemiskinan yang ada di desa benar-benar valid, maka tidak sulit untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Jika data dari perangkat desa sudah valid, pemerintah daerah tinggal mengintevensi kepada masyarakat tersebut langsung, karena data yang dimiliki jelas dan bisa dipertanggungjawabkan tingkat akurasi serta validasinya. “Ini yang selama ini belum dilakukan oleh pemerintah desa. Dan, kita dorong mulai sekarang mulai dilakukan oleh pemerintah desa,” ujar Jalaludin.

Terlebih desa sebagai bagian pemerintahan di bawah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan yang saat ini tercatat masih cukup tinggi. “Jangan dikira pemerintah pusat memberikan alokasi dana bagi desa begitu besar tanpa alasan. Pemerintah pusat berharap desa juga bisa ikut andil dalam menekan angka kemiskinan,” tambahnya.

Dana besar yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan bisa dikelola secara optimal oleh desa. Dana ini untuk mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa sekaligus membantu menekan angka kemiskinan. ‘’Dan, untuk bisa menjawab harapan pemerintah pusat tersebut harus ada dukungan data yang kuat,’’ ujarnya. (kir)

Kasus Sekaroh

Kejari Periksa Kepala DPMPPTSP Lotim Selong (Suara NYB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) terus menindaklanjuti kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemanfaatan hutan Lindung Sekaroh. Setelah menetapkan dua tersangka, mantan Kadis Kehutanan NTB, AP dan corporasi PT. Autore Pearl Culture (APC) proses penyelidikan terus dilangsungkan.

Kamis lalu, giliran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lotim, Moh. Syukri yang dipanggil Kejari untuk dimintai keterangan.

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan kepada Suara NTB, pemeriksaan pejabat Pemkab Lotim yang mengurus perizinan itu dimaksudkan untuk mengroscek lebih detail aspekaspek perizinan atas kasus dugaan penyalahgunaan hutan lindung oleh PT APC. Pemeriksaan terhadap kepala perizinan ini, lanjutnya, karena yang bersangkutan memegang semua bukti terkait izin yang dikeluarkan Pemkab Lotim. “Kalau kita memanggil kepala dinas yang lama kan tidak punya datan-

ya,” ungkap Iwan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMDPPTSP Moh Syukri mengakui dirinya sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Kejari Lotim, yakni terkait dugaan penyalahgunaan atas lahan hutan lindung.

Dijelaskan Syukri, PT APC itu terbit izinnya tahun 2010 silam, seperti Izin mendirikan bangunan (IMB) maupun HO. Sementara itu, ada indikasi izin keluar sejak tahun 2005, namun, pemerintah daerah tidak menerbitkan izin sejak 2005-2010 atau akhir 2009.

Izin diketahui terbit Okto-

ber 2010 dan dilakukan perpanjangan tahun 2015 lalu.

Pemeriksaan terhadap Institusi yang mengurus izin ini menjelaskan, izin itu diterbitkan di luar kawasan hutan.

Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti jual beli dan surat keterangan dari Kepala Dinas Kehutanan yang menegaskan izin tersebut di luar kawasan hutan.

“Yang diperpanjang itu kan izin HO, sesuai aturan dilakukan perpanjangan lima tahun sekali,” terang Syukri. Lokasi perizinan pun sama di luar kawasan hutan, bukan di dalam kawasan hutan.. (rus)

paian antara 75 persen sampai dengan 99,99 persen, 5 desa dengan capaian antara 50 persen sampai 74,99 persen, dan 4 desa lainnya di bawah 50 persen.

“Kalau data ini per 27 Juli 2017, cuma itu lagi aplikasi On Spam di KPPN itu yang tidak boleh ada kesalahan sedikitpun.

Titik diganti koma saja ditolak sama aplikasi ini,” sambungnya.

Menyikapi desa yang semasa penyaluran DD tahap I terkendala kasus hukum, Edi belum mengetahui apakah capaian

rendah di desa itu akan mempengaruhi kinerja desa se kabupaten. Sebab di KLU sendiri, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan ditengarai belum bisa mencairkan DD tahap I hingga tenggat waktu pelaksanaan.

“Kita belum tahu karena rekening desa mereka (Sambik Elen) disita untuk barang bukti pengadilan (akibat kasus OTT Prona, red). Kami sudah bersurat ke Tipikor tapi belum dapat jawaban. Oleh karena dananya sudah masuk rekening dan rekening disita ya mau bagaimana lagi,” pungkasnya.

Vonis 13 desa tak akan memperoleh DD tahap II ini turut menjadi perhatian Komisi I DPRD KLU. Ketua Komisi, Ardianto, SH., menilai DD merupakan bentuk program kepedulian pemerintah yang sifatnya terbu-

ru-buru akibat janji politik pilpres. Akibatnya dana besar tersebut cenderung menimbulkan persoalan hukum yang bisa menyeret pejabat di desa karena proses pelaksanaannya yang tumpang tindih dengan program kabupaten. Tidak hanya itu, aturannya juga begitu rumit. Sebaliknya di tingkat desa, pengelolaan anggaran besar itu tidak dibarengi dengan kesiapan SDM yang memadai.

Jika tidak demikian disimpulkan Ardianto, pihaknya khawatir tidak hanya pelaporan yang terlambat namun ancaman persoalan hukum pun akan menjerat para kepala desa. Situasi ini bisa meruncing pada psikologi para kepala desa yang ujungnya menjadikan kepala desa apriori dan tidak berani bekerja. (ari)

Aparat Desa Disinyalir Tak Maksimal SIKAP tegas Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Wilayah NTB yang tidak akan mencairkan DD tahap II bagi 13 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) disikapi serius Asosiasi Kepala Desa (AKAD) KLU. Sekretaris AKAD KLU, Budiawan, SH., mendesak dinas kabupaten segera menggelar rakor melibatkan Kades dan BPD. “Harus segera BPM (Dinas P2KBPMD) mengumpulkan desa-desa untuk dirakorkan khusus termasuk dengan BPDnya, sehingga tidak terulang kembali. Perlu penekanan kepada kadesnya dan BPD dalam melakukan pengawasan,” ungkap Budiawan, Sabtu (9/9).

Pihaknya tidak memunkiri, “punishment” berupa pembatalan pencairan DD tahap II oleh pusat melalui Kanwil DJPB akan merugikan masyarakat di desa. Hal tersebut tidak lepas dari hasil evaluasi dan rekapitulasi penyampaian LPJ DD tahap I. Sebenarnya, klaim Budiawan, vonis tersebut bisa dihindari oleh 13 desa, jika Pemdes dan aparaturnya terus berusaha maksimal. Apapun bentuk kendala di desa bisa teratasi apabila aparatur di desa bisa bekerjasama layaknya sebuah tim. Dari perangkat desa, baik PTPKD dan

(Suara NTB/ari)

Budiawan TPK harus betul-betul memahami tupoksi dan tanggung jawab masing-masing.

Pada posisi itulah, sambung Kades Tanjung ini, Kades dan BPD mengambil peran selaku pengawas terhadap pelaksanaan semua kegiatan, dilanjutkan dengan penginputan laporan DD. “Kendala di desa kalau kita amati memang lebih banyak dikarenakan kurang maksimalnya aparatur desa memanage pola dan sistem kerja. Kemudian juga masih kurang memahaminya aplikasi Siskeudes, sehingga pendampingan terhadap aplikasi Siskeudes harus dimaksimalkan,” ujarnya.

Mengacu pada apa yang di-

lakukannya di Desa Tanjung, Budiawan menyimpulkan sebenarnya format LPJ DD masih tergolong sederhana dan bisa dipahami. Itemnya meliputi rekapitulasi jumlah pagu anggarannya, jumlah realisasi dan saldo atau sisa dari pagu yang dikurangi jumlah realisasi. Hanya saja penginputan angka memerlukan kesesuaian dengan aplikasi On Spam.

“Jika DD tidak dicairkan di termin kedua akibat konsekuensi terlambat menyampaikan laporan realisasi, maka APBDes jelas otomatis berkurang,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 158 desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) tahap I di NTB. Dari jumlah itu, 13 Desa diantaranya dari Lombok Utara. Akibatnya, desa-desa tersebut kena sanksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di mana DD tahap II sebesar 40 persen tak akan dicairkan.

“Sesuai ketentuan, mereka (desa yang belum menyerahkan LPJ DD tahap I), ndak mendapatkan, ndak akan dicairkan (tahap II),’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A, Jumat (8/9) siang. (ari)

Investasi di Lotim Sebagian Besar Belum Terealisasi

Selong (Suara NTB) Minat investasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup besar. Hal ini tergambar dari jumlah izin investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah. Terlihat selama dua tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan investasi yang cukup baik. Namun, sebagian besar belum terealiasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lotim, Moh. Syukri melalui Kepala Seksi Promosi Agus Netral menunjukkan data tahun 2016 lalu nilai investasi yang masuk tembus Rp 2,756 triliun.

Dari angka tersebut, sebagian besar dari penanam modal asing (PMA) dengan nilai investasi Rp 2,277 triliun dan sudah terealisasi senilai Rp 36 miliar lebih. Sedangkan Pen-

anaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilainya tembus Rp 1,6 triliun dan belum ada laporan realisasi sama sekali.

Sebagian besar data tersebut dikutip berdasarkan izin prinsip yang keluar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Tahun 2016 lalu dicatat sebanyak tujuh PMA yang sebagian besar mengincar objek wisata Lotim. Sedangkan PMDN hanya dua perusahaan.

Sedangkan data tahun 2017 jumlah PMDN maupun PMA yang sudah mengantongi izin prinsip masing-masing ada tiga perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 348 miliar. Angka ini diprediksi terus akan bertambah seiring dengan tingginya minat investasi.

Untuk penanaman modal asing bidang pariwisata diketahui yang sudah merealisasikan investasinya adalah PT Jeeva

Bloam, PT Hot Planet dan Ekas Break. Sedangkan sebagian besar yang lainya belum jelas. Termasuk PT Temada di Tampah Boleh belum ada laporan mengenai waktu memulai investasi, padahal semua prosedur sudah diberikan izin. Ada juga PT Ocean Blue Resort Indonesia (OBRI) yang sampai sekarang belum diketahui waktu memulai realisasi investasi.

Masih banyak lagi perusahaan lain yang sudah mengantongi izin tapi belum merealisasikannya. Bahkan ada yang dicatat menerima izin sejak 2008 silam.

Terhadap yang lama-lama itu sudah diingatkan agar segera merealisasikan rencana investasi yang telah dibuat. Sementara banyaknya yang muncul izin investasi yang belum terealisasi, karena perusahaan bersangkutan masih melakukan perpanjangan izin. (rus)

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Jadi Preseden Buruk Akan Hadirkan Presiden PERAYAAN Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ke 72 tahun ini, bakal terasa spesial. Selain karena banyaknya kegiatan skala daerah yang digelar selama satu bulan penuh. Juga dikarenakan adanya rencana kehadiran Presiden Joko Widodo pada puncak perayaan Hari Jadi Loteng pada 15 Oktober mendatang.

“Komunikasi dengan pihak Sekretariat Negara (Setneg) sudah kita lakukan. Dan, kita berharap bapak Presiden berkenan hadir pada puncak perayaan Hari Jadi Loteng bulan depan,” sebut Wabup Lo(Suara NTB/dok) teng, L. Pathul Bahri, S.Ip., keL. Pathul Bahri pada wartawan, Sabtu (9/9).

Memang Presiden sendiri sudah dijadwalkan ada berkunjung ke Loteng kembali untuk melakukan peresmian peluncuran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan beberapa rencana pembangunan lainnya. Termasuk pencanangan pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat.

Hanya saja, sampai saat ini masih belum ada kejelasan jadwal, karena masih menunggu kesiapan waktu dari Presiden sendiri. “Harapanya kita, kenapa tidak agenda peresmian peluncuran KEK Mandalika dan lainnya, digelar bersamaan dengan perayaan HUT Loteng. Jadi akan sangat spesial dan berkesan,” imbuhnya. Pemkab Loteng, sebut Pathul sudah menyiapkan perayaan khusus. Jika Presiden Joko Widodo mau dan berkenan hadir pada perayaan puncak HUT Loteng bulan Oktober mendatang. “Kita masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. Dan, mudah-mudahan bisa terwujud rencana tersebut,” pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi Minggu (10/9), mengatakan niat untuk mengundang Presiden Joko Widodo tersebut sudah disampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pihak ITDC, Jumat (8/9). Di mana nantinya, gubernur akan bersurat ke presiden untuk meminta jadwal kesiapan Presiden Joko Widodo, bisa datang ke Loteng. Agenda utamanya untuk peresmian peluncuran KEK Mandalika. Ditambah beberapa agenda lainnya. Termasuk agenda menghadiri perayaan HUT Loteng juga jadi pertimbangan,” tegas Nursiah. (kir)

Banyak TKA di Lobar Tak Terdata Giri Menang (Suara NTB) Banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) di Lombok Barat (Lobar), termasuk di wilayah Sekotong belum terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Pasalnya menurut data di Imigrasi terdapat ratusan TKA di Lobar, namun yang tercatat di Disnaker hanya 36 orang. Imbas dari ini, berpengaruh terhadap pemasukan PAD dari Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Imta). ‘’Hal ini disebabkan, belum maksimalnya kerja tim Pengawasan Orang Asing (Pora) yang telah dibentuk sejak beberapa tahun terakhir. Untuk mendukung kerja, Tim Pora tidak memiliki anggaran dan kendaraan operasional. Bahkan hampir semua jajaran kepala bidang belum dilengkapi kendaraan dinas,’’ ujar Plt Kepala Disnaker Lobar, Drs. Mujitahidin akhir pekan kemarin.

Tim Pora, ujarnya, terdiri dari unsur Disnaker, kepolisian, Imigrasi, Dukcapil dan instansi terkait lainnya. Tugas tim ini mencatat warga negara asing, termasuk kasus yang menimpa warga asing serta Imta. Sebenarnya tim ini signifikan berdampak terhadap penghasil PAD, sebab dari pencatatan tim ini akan masuk ke dinas untuk selanjutnya ditindaklanjuti Imtanya. Namun karena tim ini vakum, maka pengawasan TKA kemungkinan kurang maksimal, sehingga PAD pun lolos Untuk diketahui, jelasnya, tahun ini dinasnya dibebankan pemasukan PAD dari Imta Rp 600 juta, karena pencapaian tahun lalu 110 persen lebih atau sekitar Rp 500 juta lebih.

“Karena ada temuan di lapangan mesti ditindaklanjuti, kalau ada yang kelolosan diingatkan oleh Tim Pora,” ujarnya.

Sejauh ini ia mempertanyakan jumlah TKA sebanyak 36 orang, bahkan di Sekotong terdata hanya tiga orang sisanya di Batulayar-Senggigi, padahal informasi yang diperoleh dari Imigrasi terdapat ratusan TKA ada di sana.

Diakui belum maksimalnya kerja tim ini, karena anggaran tidak ada dan kendaraan operasional ditarik semua. Bahkan kendaraan dinas yang sebelumnya dipakai ditarik untuk dialihkan ke Dinas Ketahanan Pangan. Bahkan tim dan jajaran saling pinjam kendaraan, dan ada yang menggunakan kendaraan pribadi. (her)

Kebersihan Pantai Kuta Harus Dijaga Praya (Suara NTB) Tradisi Madaq Madeq Mare di kawasan Pantai Kuta yang saat ini tengah dalam proses penataan, mulai dikeluhkan para wisatawan. Wisatawan juga mengeluh kondisi pantai yang kini kembali kotor. “Kalau tradisinya sih bagus. Tapi efeknya yang kurang bagus. Pantai jadi tampak kumuh dan kotor,” ujar sejumlah wisatawan, kepada Suara NTB, di Pantai Kuta Pujut, Minggu (10/9) kemarin. Padahal Pantai Kuta sekarang sudah menjadi destinasi pariwisata tingkat dunia, sehingga sudah sepatutnya dijaga kebersihannya.

Kalau tidak, hal itu dikhawatirkan akan merusak citra positif Pantai Kuta di mata wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang sudah cukup baik sejauh ini. “Selaku wisatawan kita hanya bisa berharap, pemerintah dan pihak terkait bisa bersikap.

Masyarakat juga harus sadar, untuk menjaga kebersihan kawasan pantai. Kan sayang kalau pantainya kotor lagi,” sebutnya.

Pihak ITDC selaku pengelola kawasan sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan menerjunkan petugas pembersihan pantai di lokasi kegiatan. Tidak hanya itu, ITDC juga sudah membagikan kantong sampah bagi warga untuk menyimpan sampah dan dikumpulkan di satu tempat supaya mudah untuk diangkut.

Selain itu, sebanyak tujuh unit WC portabel umum juga sudah dikerahkan untuk digunakan warga supaya tidak membuang kotoran di sembarang tempat, termasuk di laut.

Sebelumnya, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., meminta warga mempersingkat waktu pelaksanaan tradisi tersebut, karena dikhawatirkan bakal mengganggu proses penataan kawasan. “Saya minta camat dan dinas terkait segera menyikapi warga yang sedang menggelar Tradisi Madaq. Kalau memang tidak bisa dicegah pelaksanaannya, waktunya dipersingkat saja,” ujarnya akhir pekan kemarin.

Jika kemudian warga tetap ngototnya, pihaknya minta supaya lokasi pelaksaan tradisi tersebut dipindahkan ke lokasi lain dan tidak sampai mengganggu proses penataan kawasan Pantai Kuta tanpa menghilangkan arti dari tradisi tersebut.

Menurutnya, proses penataan kawasan Pantai Kuta yang saat ini tengah berlangsung, butuh dukungan dari semua pihak. Termasuk elemen masyarakat di lingkar kawasan tersebut. Paling tidak masyarakat bisa ikut bersama-sama menjaga keamanan dan kebersihan kawasan Pantai Kuta.

“Kalau pihak desa sebenarnya sudah mengingatkan sejak jauh-jauh hari. Supaya tradisi ini tidak dilaksanakan.

Namun warga tetap ngotot,” aku Kepala Desa Kuta, L. Badarudin, terpisah. Alasanya, itu sudah menjadi tradisi sejak dulu secara turun temurun. Warga yang menggelar tradisi tersebut memang berasal dari warga di sekitar kawasan Pantai Kuta, terutama dari wilayah Desa Rembitan dan biasanya digelar selama tiga hari. (kir)

Serapan DD Loteng Terendah di NTB

Praya (Suara NTB) Capaian serapan Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga bulan Agustus, masih jauh dari target yang ada. Bahkan, jika dibandingkan dengan capaian serapan DD seluruh kabupaten/kota seluruh NTB, Loteng yang paling rendah capaiannya.

Demikian diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, Sabtu (9/9).

Menurutnya, hal ini menjadi preseden buruk bagi Loteng, karena capaian serapan DD-nya paling rendah se-NTB. ‘’Hingga bulan Agustus kemarin, capaian serapan DD Loteng secara umum baru sekitar 20 persen. Memang ada desa-desa yang serapan DD-nya cukup baik. Tapi desa yang serapan DD-nya kecilnya jauh lebih banyak lagi.,”

ujarnya dengan nada kesal di hadapan ratusan perangkat desa pada Musyarawah Daeraj (Musda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Loteng.

Selain serapan DD yang masih rendah, banyak desa yang kurang disiplin dalam memberikan pelaporan penggunaan DD, baik itu laporan bulanan maupun laporan berkala. “Penyampaian LPJ juga banyak yang terlambat. Tidak konsekuen pada waktu yang telah ditetapkan,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya berharap peran aktif para perangkat desa yang ada dalam membantu mendorong percepatan serapan DD di desanya masing-masing, karena keberadaan perangkat desa sangat menentukan kinerja pemerintahan desa.

Termasuk dalam hal upaya pencapaian target serapan DD. Pihaknya tidak ingin, rendahnya serapan DD merugikan pemerintah desa dengan DD ditahan oleh pemerintah pusat bahkan tidak dicairkan.

‘’Kalau sudah begitu, masyarakat desa itu sendiri yang juga ikut merugi,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap dengan sisa waktu yang ada tahun ini, serapan DD desa-desa di Loteng bisa terus dipacu, karena masih ada waktu sekitar empat bulan lagi untuk bisa mengejar target capaian serapan DD. Jangan sampai justru tahun depan DD untuk Loteng dipotong oleh pemerintah pusat hanya gara-gara serapan DD yang rendah.

Memang aku Jalaludin, salah satu persoalan yang dihadapi dalam hal ini ialah kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang masih rendah. Untuk itu, perangkat desa juga hendaknya

bisa pro aktif memperkuat kualitas SDM-nya dengan banyak membaca dan mempelajari regulasi-regulasi yang ada, terutama regulasi terkait tata cara pengelolaan DD dan tidak hanya menunggu program dari pemerintah daerah.

Bila perlu pemerintah desa juga menyiapkan program peningkatan dan penguatan kapasitas para perangkat desa dan tidak hanya berharap dari pemerintah daerah. “Desa jangan takut membuat program.

Selama itu berguna dan bermanfaat bagi desa, laksanakan. Terutama dalam hal ini program-program pelatihan penguatan kapasitas aparatur desa, penting dilakukan,” ujarnya mengingatkan. (kir)

Disnaker Lobar Desak BP3TKI Bantu Pulangkan Husnul Khotimah

(Suara NTB/her)

MANGKRAK - Spam yang mangkrak di Desa Labuan Tereng dikeluhkan warga. Seharusnya, keberadaannya di musim kemarau ini mampu menjadi solusi atas kekeringan yang dialami warga.

Tak Bisa Dimanfaatkan Atasi Kekeringan

Warga Ancam Bongkar Bak Penampungan dan Pipa SPAM Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar mengancam akan membongkar bak penampungan dan pipa yang dipasang pada proyek Spam di Dusun Lendang Andus. Pasalnya proyek BWS dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dibangun tahun 2013 ini tak kunjung bisa dimafaatkan warga untuk memperoleh air apalagi di tengah kondisi saat ini kekeringan melanda. Ancaman warga ini bakal dilakukan jika tuntutan mereka untuk mengalirkan air ke spam tersebut tak digubris oleh pemerintah, dalam hal ini PDAM. Tokoh pemuda Desa Labuan Tereng, M. Faizir, mengaku kecewa, karena selama hampir empat tahun proyek spam ini tak bisa difungsikan.

Ia sudah berkomunikasi dengan kepala desa, kepala

dusun dan BPD terkait jalan penyelesaian persoalan ini.

Untuk sementara ini, ia bersama warga mencoba menyelesaikan dengan musyawarah.

Senin ini,. pihak desa akan bersurat ke dewan untuk mengadukan persoalan ini.

Warga akan meminta dewan untuk memfasilitasi bertemu dengan instansi terkait baik dengan Dinas PU dan PDAM selaku pihak yang berwenang dalam hal ini. Termasuk dengan BWS selaku yang membangun proyek ini.

Proyek ini sendiri menghabiskan dana besar namun sia-sia dibangun karena tak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Proyek ini awalnya memberi harapan baru bagi masyarakat setempat yang dahaga akan air. “Proyek itu sudah tiga tahun selesai dibangun, tapi bukannya bisa mengatasi

masalah namun justru menyisakan masalah,” katanya.

Dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lobar Made Arthadana masih belum bersedia berkomentar. “Saya lagi rapat,’ ‘’ jawabnya singkat.

Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik Ahmad Hartono menyatakan, terkait proyek SPAM pihaknya tdak tahu menahu. Namun demikian pihaknya akan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mencari soluisi.

Sejauh ini tambahnya terdapat tambahan desa yang mengalami kekeringan, terakhir Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari. Ia sedikit menyesalkan sejumlah desa di wilayah Sekotong yang enggan bersurat ke BPBD, padahal mengalami kekeringan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Barat (Lobar) bakal berkoordinasi dengan BNP3TKI terkait kasus Husnul Khotimah, TKW asal Desa Lembah Sari Kecamatan Batulayar. Disnaker mendesak pihak terkait segera mengambil langkah untuk menyelamatkan TKW ini, lantaran telah lama “ditahan” majikan di Riyadh Arab Saudi.

Pelaksana Harian Kepala Disnakertrans Lobar, Drs. Mujitahidin, mengaku, pihak keluarga belum melaporkan ke pihaknya. “Belum ada laporan masuk ke kami, tapi kami tetap mengupayakan membantu koordinasikan dengan BP3TKI untuk pemulangan (penyelamatan) TKW tersebut, kami akan ke kantor BP3TKI Senin pekan depan untuk mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus ini,” ujarnya akhir pekan kemarin.

Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BP3TKI untuk menindaklanjuti sejauh mana penanganan kasus TKW ini. Menurutnya, jika sudah masuk penanganan di BP3TKI, maka langsung dikoordinasikan dengan pihak KBRI dan Kemenlu. Ia menduga pihak majikan tak mengizinkan Husnul pulang, karena khawatir terkena imbas. Pasalnya, jika pihak majikan ketahuan mempekerjakan tenaga kerja melebih waktu, maka akan diberikan sanksi hukum oleh negara setempat, sehingga mau tidak mau pihak majikan pun menahan kepulangan TKW tersebut.

Menurutnya, beberapa kesalahan pemberangkatan TKW ini, karena berangkat lewat Jakarta. Kemudian, habis masa kerja di sana, sehingga berstatus ilegal. Kendalanya yang dihadapi juga, jelasnya, karena pengiriman ke Arab Saudi dim-

oratorium untuk TKW, sehingga harus melapor ke KBRI dam kemungkinan bakal dikenakan sanksi. Apalagi jika majikannya tak mau tanggung risiko terkena sanksi akibat mempekerjakan TKW tersebut.

Diakui, untuk pemulangan TKI luar negeri butuh proses, sehingga butuh upaya dari KBRI dan Kemenlu untuk melakukan pemulangan.

Sebelumnya, Husnul Khotimah, TKW asal Dusun Sidemen Daye Desa Lembah Sari Kecamatan Batulayar diduga “ditahan”oleh majikannya di Riyadh Arab Saudi. TKW yang berangkat tahun 2006 silam dengan nomor paspor AB 550925 ini, selama belasan tahun tidak bisa pulang lantaran tak diizinkan oleh majikannya. Bahkan Husnul Khotimah dibatasi untuk berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Ia hanya bisa berkomunikasi ketika majikannya tidak ada di rumah.

Ditemui saat mendatangi kantor BP3TKI Kamis, didampingi Kades Lembah Sari H. Suratman Ma’sum SH mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus Husnul, semua pihak keluarga terdiri dari saudara, misan dan pamannya datang menggunakan kendaraan kendaraan umum. Mereka terpaksa menyewa kendaraan agar bisa bertemu pihak BP3TKI. Hasan, ayah Husnul Khotimah menuturkan, anaknya berangkat secara legal melalui PT Rajana Falam Putri alamat H. Ramli 62 Menteng Dalam Jakarta. Namun cabang perusahaan ini sendiri tidak ada di NTB, sehingga bersangkutan berangkat melalui tekong yang beralamat di Desa Kekeri. Setelah diberangkatkan dari Lombok, Husnul diover ke perusahaan tersebut ketika berada di Jakarta dan sampai sekarang belum dipulangkan. (her)

Survei Versi SMRC

Meningkat, Tren Dukungan ke Sejumlah Figur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membeberkan hasil survei yang dilakukan yang dilakukan sejak tanggal 20-27 Agustus 2017 lalu. Hasil survei dengan jumlah sampel (responden) 610 orang ini, peluang para figur dengan pilihan kepada calon bupati dari semua simulasi, baik simulasi semi terbuka hingga head to head menempatkan H. Fauzan Khalid pada posisi teratas tingkat dukungan atau elektabilitasnya pada angka 33,949,8 persen. Dibandingkan dukungan ke figur lain sangat jauh di bawah, bahkan pada angka di bawah 10 persen, yakni berkisar 0,2-8,2 persen lebih. ‘’JIKA dikomparasi dengan hasil survei awal tahun ini (bulan Januari lalu), dalam kurun waktu delapan bulan terdapat tren peningkatan tingkat dukungan terhadap semua kandidat.

Fauzan Khalid memiliki tren peningkatan sangat signifikan mencapai 9,4 persen, sedangkan kandidat lain tidak signifikan,’’ ungkap Peneliti sekaligus Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, Ph.D., saat jumpa pers di Santika Hotel Mataram akhir pekan kemarin.

Dijelaskan metodologi yang digunakan dalam survei ini, pengambilan sampel dari para pemilih sebanyak 610 orang.

Sampel dipilih dengan metode multistage random sampling.

Marginal error diperkirakan 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen sesuai standar statistik. Quality control untuk memastikan data yang diperoleh valid dengan melakukan wawancara 20 persen dari responden. Surveyor (petugas survei) membuat pertanyaan ke pemilih dengan bebeberapa simulasi mulai dari simulasi terbuka hingga head to head.

Simulasi semi terbuka, jelasnya, surveyor bertanya kepada responden dengan memberikan

daftar 22 nama kandidat. 22 nama kandidat ini antara lain, H. Fauzan Khalid, TGH. Hasanain Juaini, Nauvar F Farinduan, H. M. Izzul Islam, Hj. Sumiatun, H. L. Sajim Sastrawan, TGH. Muammar Arafat, TGH Munajib, TGH. Mahalli Fikri, TGH. Muharrar, Ibnu Salim, Suharto, Sulhan Muchlis, Muhammadun, L Pattimura, L Anggawa, Haerul Anwar, H. Umar Said, H. Ridwan Hidayat, M. Hadi Sulthon dan L. Syaiful Ahyar.

Pada simulasi semi terbuka ini, terdapat 64 persen pemilih yang sudah memutuskan pilihannya terhadap 22 nama kandidat tersebut. “Dari 64 persen pemilih itu 34 persen memilih Pak Fauzan Khalid kalau pilkada diadakan saat survei, pesaing terdekatnya dua orang yakni TGH Hasanain dan Nauvar Farinduan sama-sama tingkat dukungan sebesar 4,8 persen, setelah itu H Izzul Islam 3,8 persen dan Hj. Sumiatun 3,3 persen. Namun jaraknya sangat jauh antara 30 persen lebih, cukup jauh,” jelas Djayadi.

Melihat jarak tingkat dukungan ini, berat bagi kandidat lain untuk mengejar, karena perolehan dukungannya di bawah 5 persen.

Dibandingkan hasil survei Januari lalu, perolehan dukungan Fauzan Khalid pada angka 24,5 persen, namun naik sebesar 9,4 persen dalam kurun waktu delapan bulan (hingga bulan Agustus). Keunggulan ini tidak dikejar oleh kandidat lain, sebab jika dilihat perolehan kandidat lain tidak ada yang terlalu signifikan. Jika dukungan petahana bertambah sekitar 9 persen lebih, sedangkan kandidat lain hanya 1-2 persen saja. Melihat hasil ini, menurut Djayadi belum ada penantang yang kompetitif terhadap petahana sebab penantang lain memiliki elektabilitas di bawah 10 persen.

Jika disimulasi dengan 10 nama kandidat, justru dukungan H. Fauzan Khalid meningkat 38,9 persen hingga berjarak di atas 30 persen dari penantang terdekatnya Nauvar F Farinduan sebesar 5,4 persen dan TGH Hasanain 5,2 persen dan H. M. Izzul Islam serta Hj. Sumiatun sama-sama 4,3 persen dengan pemilih mengambang 33 persen.

Dengan simulasi 10 nama pun, elektabilitas lawan-lawan H. Fauzan Khalid masih berada di bawah 10 persen. Lalu simulasi mengerucut menjadi enam nama kandidat, posisi perolehan dukungan terus naik ke Fauzan Khalid sebesar 40,7 persen, terdapat penambahan 6 persen. Sedangkan pesaing terdekat bertambah tidak signifikan. Penambahan dukungan ke petahana ini dari swing voters dan pemilih kandidat lain yang tak masuk 6 nama tersebut. “Begitu pula kalau dikerucutkan jadi empat nama hingga tiga nama pun tidak jauh berubah, belum ada penantang yang kompetitif terhadap incumbent,” jelasnya.

Hasil simulasi mengerucutkan tiga nama tanpa TGH.

(Suara NTB/her)

JELASKAN - Peneliti SMRC, Djayadi Hanan, menjelaskan hasil survei kandidat pada Pilkada Lobar.

Hasanain Juaini, tren dukungan terhadap Fuzan meningkat sebesar 44,9 persen, Nauvar Farinduan 6,6 persen dan H. M. Izzul Islam 6,4 persen. Bertambahnya dukungan ke H. Fauzan Khalid, karena pemilih TGH. Hasanain berpindah ke H. Fauzan Khallid dan sebagian ke swing voters. Kebanyakan, jelasnya, pemilih TGH. Hasanain tidak beririsan dengan H. M. Izzul Islam dan Nauvar.

Sementara simulasi tiga nama tanpa H. M. Izzul Islam, perolehan H. Fauzan Khalid naik 45,7 persen, karena pemilih mantan Bupati Lobar itu banyak pindah ke Fauzan Khalid, sisanya menyebar. Sedangkan TGH Hasanain 7,2 persen dan Nauvar Farinduan 7 persen. Sedangkan simulasi tiga nama tanpa Nauvar Farinduan, justru dukungan ke petahana sedikit berkurang menjadi 43,9 persen.

Hasil simulasi dua nama kandidat atau head to head, posisi H. Fauzan Khalid 47 persen melawan H. M. Izzul Islam per-

olehan dukungannya 7 persen.

Jika H. Fauzan Khalid melawan Nauvar Farinduan, maka perolehan dukungan H. Fauzan Khalid 49,8 persen dan Nauvar Farinduan 7 persen. Dibandingkan hasil survei Januari lalu, terdapat pergerakan dua kandidat ini, sehingga terjadi peningkatan dukungan terhadap petahana sebesar 14 persen dari 36 persen menjadi hampir 50 persen. Sedangkan Nauvar Farinduan ada peningkatan 5 persen. ‘’Demikian juga kalau head to head melawan TGH. Hasanain,’’ ujarnya.

Menurutnya perolehan dukungan ini cukup aman bagi H. Fauzan Khalid. Menurutnya, jika pertarungan empat kandidat ini yang bakal terjadi, maka diprediksi berat bagi penantang H. Fauzan Khalid, karena waktu pilkada sudah dekat. Waktu efektif untuk sosialisasi kampanye (non kampanye resmi) tinggal 4 bulan, sehingga perolehan dukungan ini menjadi tantangan bagi penantang H. Fauzan Khalid. (her)

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

CTKI Disarankan Cari Potensi Menjanjikan Informasi yang Benar Sebelum Berangkat Sumbawa Besar (Suara NTB) Permasalahan TKI kerap terjadi di luar negeri. Dalam hal ini kebanyakan terjadi terhadap para TKI yang berangkat secara ilegal. Untuk itu bagi masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri, disarankan terlebih dahulu menanyakan informasi yang benar. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan di kemudian hari.

Kepala Disnakertrans Sumbawa melalui Kabid Penta Kerja, Khaeril Anwar yang dikonfirmasi baru-baru ini menyampaikan, guna memberikan pelayanan secara terintegrasi muda sepat dan transparan sekalius meretas praktek percaloan dan mencegah pemberangkatan TKI secara ilegal, solusi pemerintah yang fokus dengan terbentuknya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP).

“Budaya masyarakat kita malas berurusan karena terlalu panjang prosesnya. Sehingga lebih cendrung memilih pemberangkatan yang cepat mudah tanpa melihat resiko. Mudahmudahan dengan adanya LTSP nantinya menjadi solusi dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan TKI,” ujarnya.

Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sumbawa yang hendak bekerja ke luar negeri, diminta untuk memperisiapkan kompetensinya. Selain itu memastikan perusahaan yang memberangkatkan. Dengan menanyakan terlebih dahulu SIPnya (Surat Izin Pengarahan). Kemudian SPR (Surat Perintah Rekrut). Jikamasih ragu, sebaiknya datang menanyakan langsung informasi ke Disnakertrans Sumbawa supaya tidak tersesat nantinya.

Selain itu, untuk menghindari terjadinya pemberangkatan secara ilegal. Pihaknya pun akan memberikan informasi mengenai keberangkatan secara prosedural. Baik negara tujuan, perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan dan lainnya. Jangan sampai termakan rayuan calo untuk diberangkatkan dengan proses mudah, serta diimingi gaji besar tanpa memikirkan resikonya.

“Cari informasi yang benar sebelum berangkat ke luar negeri. Tanyakan informasinya ke pihak desa, kecamatan ataupun datang langsung ke Disnakertrans. Kami akan memberikan informasi dengan jelas,” tukasnya.

Selama ini, kata Khaeril, tidak sedikit TKI yang diberangkatkan tanpa prosedur yang benar. Terutama ke Saudy Arabiah. Hal ini karena dengan mudahnya masyarakat tergoda dengan rayuan dan iming-iming sponsor. Padahal untuk ke Timur Tengah masih moratorium.

“Memang untuk formal ada ke Timur Tengah, tapi jobnya sedikit. Tapi banyak juga yang berangkat secara ilegal ke Timur Tengah.

Makanya kita memberikan himbauan, supaya tidak terjadi permasalahan nantinya,” pungkasnya.

Khaeril Anwar (ind)

Pemkab Didorong Lebih Perhatikan Destinasi Pariwisata

Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa mendorong Pemkab memberikan perhatian pada sektor pariwisata. Mengingat daerah ini, memiliki potensi besar di bidang Pariwisata.

Makanya, infrastruktur beberapa destinasi perlu dibenahi.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, yang melihat beberapa segi dan aspek manfaatnya dari pariwisata yang sangat banyak.

Baik dari segi ekonomi, sosial budaya, Lingkungan hidup, ilmu

pengetahuan. Tidak kalah penting membuka kesempatan dan lapangan kerja baru.

Beberapa destinasi wisata yang ada di wilayah Timur, barat, utara dan selatan dari Kabupaten Sumbawa sangat menjan-

jikan untuk dikembangkan. Seperti Air Terjun Agal yang merupakan salah satu Air terjun tertinggi dan terindah yang ada di Indonesia, berada di kecamatan Alas. Kemudian Air terjun Mata jitu di Pulau Moyo.

Selain itu ada beberapa pulau seperti Pulau Keramat, Pulau Bedil dan Pulau Bedung di wilayah Utan–Alas atau Pulau Rakit, Gili Dewa, Pantai Lepu di wilayah empang dan Labangka yang sangat indah dan butuh sentuhan segera. Agar dapat mendatangkan atau mencetak pendapatan asli daerah yang baru dari sektor pariwisata.

Kabid Destinasi Dinas Pe-

muda Olahraga dan Pariwisata (Diporapar) Sumbawa, M. Irfan S.P, M.M, sangat mengapresiasi keinginan tersebut.

Bahkan berharap sentuhan terhadap destinasi segera dilakukan. Infrastruktur, terutama akses jalan menuju lokasi destinasi menjadi sangat penting. Dibutuhkan koordinasi dengan OPD terkait lainnya dan tentu saja dukungan dari DPRD Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/ind)

Panen, Lahan di Sumbawa Selamat dari Kekeringan Sumbawa Besar (Suara NTB) Beberapa wilayah pertanian di Sumbawa saat ini sedang panen padi maupun jagung untuk Musim Kemarau ini. Seperti petani di kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara. Mereka selamat dari ancaman kekeringan di kemarau ini. Sejauh ini pun belum ada masuk laporan kekeringan areal pertanian yang mengancam padi ataupun jagung ke Dinas Pertanian.

“Belum ada masuk (laporan dari kecamatan), terkait kekeringan ini. Rata rata ssaat ini petani sedang panen. Meski sebelumnya, memang ada beberap areal jagung di Langam sempat minta diselamatkan. Dengan mengalirkan air bendungan Mama’ yang masih stabil. Perbaikan jaringan irigasi juga terus berjalan. Artinya sejauh ini, panen aman dan selamat dari kekeringan,” tukas Kasi Perlindungan Tanaman Bidang Produksi Dinas Pertanian Sumbawa, Syaifuddin, saat dihubungi Suara NTB, Minggu (10/9).

Sebelumnya, Fraksi Golkar di DPRD Sumbawa juga telah mengingatkan kondisi Kabupaten Sumbawa saat ini yang mengalami musim kemarau sehingga menyebabkan sumber air bersih dan sumber air untuk pertanian mengalami kekeringan. Sehingga diharapkan kepada Pemkab melalui Dinas atau Badan terkait agar mempunyai konsep yang jelas untuk mencegah kekeringan yang melanda Sumbawa.

Agar penanganannya tidak bersifat insidentil.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan agar masalah kebutuhan pokok petani dapat dijadikan perhatian yang sangat serius. Seperti, kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk, mahalnya Obat- obatan pertanian, kelangkaan bibit unggul. Serta tidak relevannya antara biaya yang dikeluarkan oleh petani dengan pendapatan yang diperoleh pasca panen. Mengingat tidak adanya jaminan kestabilan harga dari hasil pertanian pasca panen. (arn)

Suwar Teja Raboran, Penerang Budaya Moyo Hulu Sumbawa Besar (Suara NTB) Festival mulai bergeliat di tingkat kecamatan di Sumbawa. Setelah Festival Moyo Utara, kini Moyo Hulu bangkit dengan Festival Suwar Teja Raboran II, sebagai penerang budaya dan sejarah Moyo Hulu. Ini digelar guna mendukung kegiatan Festival Pesona Moyo.

Sebagaimana disampaikan Camat Moyo Hulu, Mulyadi S.Sos, kegiatan ini akan digelar pada 17-23September 2017.

Secara filosofis, Suwar Teja Raboran sendiri menjadi penerang atau cahaya dari kearifan budaya lokal dan sejarah masyarakat setempat. Sehingga kegiatan pada Festival dimaksud, lebih kepada atraksi kesenian budaya. Diantaranya, kasidah rebana, pawai budaya, ngumang, rabalas laawas dan lainnya.

Kegiatan lainnya, berupa temu seniman, jelajah wisata motor, malam puncak sutera.

Hingga sedekah lawang agung di desa Pernak (ungkapan rasa syukur masyarakat setempat dan tolak bala).

Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh desa di kecamatan Moyo Hulu. Berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sumbawa dan Dinas Pariwisata NTB dalam mendukung Festival Pesona Moyo. Bahkan nantinya juga akan ada pemuatan film wisata.

Sekaligus mempromosikan obyek wisata di Moyo Hulu. Salah satunya Liang Bukal yang nantinya menjadi lokasi temu seniman.

Berikutnya juga akan ada pameran UMKM. Beberaapa BUMDes di Moyo Hulu kerjasama dengan PKK setempat akan menampilkan haisl karya mereMulyadi ka selama ini. (arn) (Suara NTB/arn)

(Suara NTB/ils)

JELANG OPERASI - Suasana kegiatan Lat Praops Polres Sumbawa Barat jelang operasi Ngerem Rasa Gatarin 2017.

Jaga Kondusivitas Wilayah, Operasi Ngerem Rasa Digelar Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat akan menggelar operasi Ngerem Rasa yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Mapolres yang ada di NTB. Operasi ini merupakan operasi kewilayahan dan dilaksanakan selama 30 hari, mulai dari tanggal 11 September hingga 10 Oktober mendatang.

Kabag Operasi Polres Sumbawa Barat Kompol Edy Sutanto S. Sos, Kepada Suara NTB, Sabtu (9/9) mengatakan, operasi ini merupakan operasi yang bersifat kewilayahan.

Adapun tujuan dari operasi ini untuk menjaga harkamtibmas jelang pelaksanaan Pilgub tahun 2018 mendatang.

Selain masalah Pilgub, operasi ini diupayakan juga bisa menekan kasus kejahatan jalanan dan kasus-kasus konvensional lainnya. Seperti kasus 3C (Curanmor, Curat, maupun Curas) serta kasus tindak pidana asusila yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di Sumbawa Barat.

“Paling tinggi angkanya kasus kejahatan asusila, jadi kita akan lebih banyak melakukan

sosialisasi terhadap kasus-kasus ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam operasi tersebut, pihaknya akan melibatkan 29 personel gabungan Polri. 29 personel ini nantinya akan dibagi kepada tiga satgas yang akan melakukan patroli mobil terhadap lokasi-lokasi rawan terjadi kasus-kasus tersebut. Tentu satgas ini sifatnya bukan hanya preemtif dan preventif malainkan ada juga fungsi penindakan (represif).

Bahkan satgas ini, setiap hari akan melakukan sosialisasi dan melakukan

pemetaaan terhadap beberapa titik rawan terjadinya kasus-kasus tersebut. “Selama pelaksanaan operasi ini berlangsung, kita targetkan zero kejahatan. Maka upaya preemtif dan preventif akan selalu kita akan terus galakkan,” tandasnya.

Untuk diketahui filosofi operasi Ngerem Rasa gatarin tahun 2017 memiliki makna NGE = NGEmong berasal dari bahasa Sasak/Jawa/Bali yang berarti mengayomi, REM = REMbuq berasal dari bahasa Sasak yang berarti musyawarah agar sinergis, RA

= RAwi berasal dari bahasa Bima/Dompu, yang berarti kerja, dan SA = SAbalong dari bahasa Sumbawa yang berarti terbaik. Sehingga arti pelaksanaan operasi ini “Mengayomi dan Musyawarah adalah Kerja Terbaik”.

Operasi Cipta Kondisi ini (cipkon) diharapkan bisa langsung mencegah dan menghentikan niat oknum yg ingin melakukan kejahatan yg dapat berdampak pada Siskamtibmas terganggu secara keselurahan dan pada khususnya pelaksanaan Pilgub tahun 2018 mendatang. (ils)

DD Tahap Kedua Ditransfer, Semester Pertama, Desa Diminta Maksimalkan KPH Sita 42 Kubik Anggaran Kayu Sonokeling Dompu (Suara NTB) – Terhitung sejak Januari-Juni 2017 ini Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMR) berhasil menyita 42 kubik kayu diduga hasil tebangan liar. Statusnya ada yang masih tahap penyelidikan dan sudah masuk tahap penyidikan.

Semua barang bukti yang diamankan itu merupakan kayu jenis sonokeling.

“Penyitaan ini rata-rata kan 13 kubik satu fuso itu, totalnya 42 kubik jenisnya sonokeling,” ungkap Kepala KPH TPMRW, Dadan Kuswardhana, S. Hut., kepada wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Sedang kayu temuan sejauh ini terkumpul delapan kubik, baik yang berbentuk balok, papan maupun gelondongan.Barang bukti tersebut diperoleh dari berbagai kawasan yang memang memiliki potensi kayu sonokeling,seperti Parado, Parado Wane, Wadu Ruka dan Pusu.Wilayah-wilayah ini merupakan bekas reboisasi pada Tahun 1988.”Berdasarkan dokumennya ada yang berasal dari maria Donggo Masa juga,” ujarnya.

Sementara untuk wilayah Dompu tambah dia, sebagian besar barang

bukti temuan dan sitaan itu berasal dari kawasan huta produksi terbatas (Teka Ndahu).Di wilayah ini ditemukan 9 kubik kayu diduga hasil tebangan liar, itu belum termasuk barang bukti kayu yang ditangani Mapolres Dompu.

Total barang bukti hasil perusakan kawasan hutan tersebut kini diamankan pihaknya di kantor KPH dan Makodim 1614/ Dompu.”Khusus wilayah Dompu potensi sonokeling di teka ndahu, di sini juga kita temukan 9 kubik kemudian yang di polres belumtahu berapa kubik yangditangani, karena ditangani langsung oleh petugas dari polres,” jelasnya.

Soal penilaian masyarakat bahwa KPH melakukan pembiaran terhadap kerusakan hutan yang terjadi, Dadan Kuswardhana mengaku hal tersebut sah-sah saja, mengingat kondisinya saat ini para pelaku penebangan liar tinggal berbatasan langsung dengan kawasan hutan, sehingga mereka cukup sulit terkontrol, terlebih personel yang dimiliki sangat terbatas.

“Dalam hal pengamanan hutan ini kita kalah langkah kalah jumlah juga, sempat juga kita diintimidasi, kita kekuatannya hanya dua orang kita dikejar juga,” pungkasnya. (jun)

Taliwang (Suara NTB)Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST meminta kepada semua Kepala Desa (Kades) untuk maksimal dalam mengelola anggaran. Masalah ini diatensikan wabup, lantaran Dana Desa (DD) tahap kedua sudah mulai ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Khusus untuk Sumbawa Barat ada sekitar Rp 19 miliar DD yang sudah dikucurkan, begitutupun juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ketiga juga sudah bisa dicairkan oleh masing-masing desa. Harapannya dengan dikucurkannya dua mata anggaran bagi desa tersebut bisa dikelola secara maksimal sehingg semua program yang ada di desa bisa maksimal.

“Saya minta kepada semua desa untuk bisa lebih maksimal dalam mengelola anggaran yang ada. Tentu berita transfer DD tahap kedua ini merupakan berita baik karena ada juga kabupaten/kota yang dilakukan penundaan terhadap pencairan dana ini. Untuk itu saya sangat berharap kepada semua Kades untuk semakin kompak dalam mengelola semua dana ini. Satu ikhtiar kita yakni bisa bersama-sama menurunkan angka kemiskinan sesuai target yang ada,” ungkapnya kepada Suara NTB, Sabtu (9/9).

Dikatakan Wabup, masalah yang terjadi kemarin sehingga Pemda harus turun menyelamatkan DD ini harus dijadikan pelajaran. Baik itu masalah keterlambatan proses pelaporan realiasi DD maupun masalah internal yang ada di masing-masing desa jangan sampai terjadi lagi. Selain itu melalui kasuskasus yang Fud Syaifuddin

sudah terjadi harus bisa semakin menyadarkan kepala desa didalam melaksanakan setiap proses pelaksanaan program yang ada. Jangan sampai nantinya ada kepala desa yang terjerat masalah maupun kasus-kasus yang lain.

Yakin dan percayalah ketika bekerja dengan baik dan melibatkan masyarakat banyak tidak ada satupun kepala desa yang akan tejerat masalah hukum.

“Kades harus bisa menjaga diri dengan banyaknya kades yang terjerat masalah hukum tidak lagi terjadi di Sumbawa Barat,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain kepada personal para kades, diharapkan juga kepada FK2D untuk bisa lebih memaksimalkan diri sebagai pengontrol internal. Setiap masalah, pasti ada jalan keluar ketika mau dikomunikasikan dengan baik. Mengingat keberadaan FK2D pada hakikatnya dibentuk untuk saling berbagi masalah, bukan untuk yang lain. Maka sudah sepantasnya FK2D harus tetap membuka diri. Sehingga rasa kebersamaan ini muncul, bahkan anggaran ini (DD) bisa cair juga karena keterlibatan semua perangkat desa di masingmasing desa.

Apabila ada satu desa saja yang tidak melakukan pelaporan realisasi terhadap penggunaan anggaran ini akan berimbas kepada semua desa yang lain.

“Kita berharap FK2D ini bisa maksimalkan diri sebagai jembatan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masingmasing desa. Sehingga masalahmasalah yang kiranya akan terjadi bisa semakin ditekan,” tukasnya. (ils) (Suara NTB/ils)

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB MTQ Ke-27 Dinilai Paling Meriah

Kecamatan Dompu Peroleh Dana Pembinaan Senilai 1 Hektar Tebu Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan Mushabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 27 tingkat Kabupaten Dompu tahun 2017 yang dilaksanakan di Desa Calabai Kecamatan Pekat resmi ditutup Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Kecamatan Dompu berhasil meraih juara umum dengan 68 mendali emas dan Fikratullah peserta Tilawah remaja putra dari Kecamatan Woja sebagai juara umum perorangan dengan total nilai 289.

Janji Bupati akan memberi hadiah pembinaan bagi wilayah yang meraih juara umum berupa senilai 1 ha lahan tebu juga langsung direalisasikan. Uang senilai Rp 25 juta langsung diserahkan oleh Bupati kepada Camat Dompu, Drs. Nazaruddin di atas panggung utama usai pembagian hadiah kepada peserta peraih juara, Jumat (8/9) malam.

Uang ini akan menjadi uang pembinaan bagi qari’ dan qari’ah di Kecamatan Dompu. Selain uang tunai, juara umum wilayah juga mendapat piala bergilir dari panitia pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Dompu tahun 2017. “Janji saya yang juara umum wilayah senilai 1 ha tebu jatuh ke Kecamatan

Dompu. Malam ini akan terima tunai,” kata H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya.

Juara umum perorangan yang diraih oleh Fikratullah, peserta Tilawah remaja putra dari Kecamatan Woja sebagai juara umum perorangan dengan total nilai 289 juga mendapat hadiah utama berupa sepeda motor. Hadiah sepeda motor senilai Rp 13,7 juta ini juga langsung diserahkan kuncinya oleh Bupati. Sementara untuk hadiah juara 1 di setiap mata lomba tidak sama dan dilihat dari tingkat kesulitan. Untuk juara 1 golongan hafalan masing – masing Rp 6,5 juta dan terendah Rp 5 juta untuk juara 1 setiap mata lomba.

Sehingga tidak heran, Bupati menyebutkan pelaksanaan MTQ ke 27 ini sebagai MTQ yang teramai karena selalu dikunjungi warga masyarakat sekitar dan terheboh hadiahnya dengan total hadian Rp 762,7 juta. “Selama saya menjadi Bupati 7 tahun ini, MTQ tingkat Kabupaten yang paling heboh, paling meriah tahun ini di Kecamatan Pekat. Hadiahnya juga sangat heboh,” ungkapnya.

Ia pun berharap kepada peserta yang belum beruntung

mendapat hadiah untuk tidak berkecil hati, tapi terus berusaha dan belajar dalam meningkatkan ketrampilan dan kemampuan terkait Al Quran.

Bagi yang telah meraih juara juga tidak cepat puah hati, tapi teruslah belajar dan melatih diri sehingga bisa mengharumkan nama Dompu di MTQ tingkat Provinsi maupun bisa mewakili NTB di tingkat Nasional.

“Teruslah belajar, teruslah berlatih. Sehingga pada MTQ berikutnya, anda yang akan menjadi juara. Semoga Kabupaten Dompu akan menjadi juara pada MTQ (Tk Provinsi) akan datang,” harapnya.

H. Bambang juga menyampaikan apresiasinya kepada Camat dan Muspika Pekat bersama masyarakatnya yang ikut mensukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten di Kecamatan Pekat. Karenanya, yang baik pada pelaksanaan MTQ ini dapat dikembangkan pada pelaksanaan MTQ berikutnya.

Ketua LPTQ Kabupaten Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI dalam laporannya, menyampaikan pelaksanaan MTQ ke 27 ini diikuti oleh 400 orang peserta dengan 26 mata lomba dan yang mendapat juara sebanyak 161 orang. Pada set-

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin menyerahkan piala bergilir dan uang tunai Rp 25 juta untuk pembinaan qari’ – qari’ah bagi Kecamatan Dompu sebagai peraih juara umum wilayah pada penutupan MTQ tingkat Kabupaten di Pekat, Jumat (8/9). iap mata lomba diambil 4 pesar dan yang menjadi juara 1 akan mengikuti TC selama 3 hari untuk persiapan mewakili Kabupaten Dompu pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi di Kabupaten Bima, 26 September mendatang.

“Khusus tilawah akan diikuti oleh juara 1 – 2 dan akan mengikuti MTQ tingkat Privin-

si di Kabupaten Bima 26 September akan datang,” katanya.

Ia pun berharap, pelaksanaan MTQ ini dalam mewujudkan visi Kabupaten Dompu bisa menjadikan masyarakat yang qurani dalam sikap dan kehidupan sehari – hari. karena tantangan kedepan akan sangat kompleks. Ketika fondasi generasi bangsa bisa dibangun fon-

SDIT Al Hilmi Galang Dana untuk Rohingya Dompu (Suara NTB) Tindakan kejam atas muslim Rohingya di Myanmar yang menyebabkan terbunuhnya ratusan orang dan diduga melibatkan militer serta kelompok masyarakat setempat mendapat perhatian dunia. Kecaman dunia atas tindakan biadab itu juga disuarakan keluarga besar SDIT Al Hilmi Dompu dengan aksi long march dan penggalangan dana.

Aksi yang melibatkan wali murid, dewan guru dan siswa – siswi SDIT Al Hilmi ini berlangsung, Sabtu (9/9) pagi dengan titik star masjid Agung Baiturrahman Dompu menuju taman Kota Dompu depan gedung DPRD. Massa aksi terlihat membawa beberapa panflet dan spanduk seruan untuk menghentikan kekejaman militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya. Apalagi tindakan itu juga dilakukan terhadap anak – anak, perempuan dan warga sipil.

Dalam aksi penggalangan dana untuk Rohingya, Sabtu pagi itu berhasil terkumpul uang tunai Rp 3.005.000,- (Tiga juta lima ribu rupiah). Namun aksi penggalangan dana juga dilakukan di sekolah bagi wali murid. “Ini yang terkumpul dalam aksi pagi ini, tapi ada juga penggalangan dana dari wali murid si sekolah. Kita belum tahu berapa jumlah yang terkumpul,” kata Wakasek Kehumasan SDIT Al Hilmi, Muhammad, S.Pd.I kepada wartawan.

Muhammad mengatakan, aksi solidaritas yang dilaksanakan pihaknya melibatkan siswa dan wali murid ini lebih kepada melatih kepedulian serta kepekaan siswa serta wali murid akan penderitaan warga lain. Aksi ini bukanlah pertama kali dilakukan, tapi juga dilakukan terhadap kasus – kasus kemanusiaan lain sebelumnya. “Alhamdulillah, dengan aksi yang kita gelar selama ini direspon positif masyarakat,” jelasnya.

Ia pun berharap kepada pemerintah bisa berperan lebih dalam menghentikan kekejaman pemerintah dan militer Myanmar atas muslim Rohingya. Karena ini menjadi amanah konstitusi Indonesia, yaitu memebaskan dari penjajahan di atas dunia. Terlebih Indonesia sebagai negara besar berpenduduk muslim terbesar di dunia akan sangat didengar dalam bersikap. (ula)

(Suara NTB/ula)

SOLIDARITAS - Aksi solidaritas untuk muslim Rohingya yang digelar keluarga besar SDIT Al Hilmi Dompu, Sabtu (9/9).

merampungkan APBDes-P termasuk pemberitahuan terhadap kenaikan ini.

Penambahan sekitar Rp 16 miliar tersebut terjadi karena APBD-P tahun 2017 mengalami peningkatan. Selain itu, adanya kelebihan perhitungan pembayaran dari dinas terkait dalam penyaluran di tahap pertama juga menjadi faktor kenaikan tersebut. Hanya saja dalam kelebihan perhitungan tersebut angkanya tidak terlalu signifikan hanya sekitar Rp 2 hingga 5 juta saja.

“Kita sudah tambah anggarannya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi desa untuk tidak melaksanakan, melanjutkan program yang ada. Sehingga serapan anggaran yang ada juga bisa maksimal,” ujarnya.

Dikatakannya, ketika anggaran Rp 16 miliar ini tidak juga

dasi yang baik, maka bisa melanjutkan generasi yang baik.

“Kalau fondasi dengan generasi al quran, insyaallah dalam semangat dan kehidupan sehariannya akan tetap dilandasi nilai – nilai al quran,” harapnya.

Sebelum penutupan MTQ Jumat (8/9) malam, kafilah dari semua Kecamatan juga melaksanakan kunjungan ke

pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dan kebun tebunya. Kunjungan ini sesuai janji Bupati saat pembukaan untuk mengenalkan para kafilah bahwa di Dompu sudah berdiri dan beroperasi pabrik gula. Investasi ini juga diharapkan bisa dijaga dan didukung bersama untuk kemajuan Dompu. (ula/*)

Kapolres Bima Dimutasi ke Lotim

(Suara NTB/uki)

PENGGALANGAN DANA - Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, mengikuti aksi penggalangan dana untuk membantu etnis Muslim Rohingya, di Kota Bima, Minggu (10/9).

Warga Bima Kecam Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya Kota Bima (Suara NTB) – Kekerasan kemanusiaan etnis muslim Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar, mendapat kecaman dari beragam elemen masyarakat di Kota Bima.

Tanpa terkecuali Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin.

Bersama anggota DPRD Kota Bima, H. Anwar Arman SE, dan istri Wakil Walikota Bima, Hj. Badrah Ekawati H. Arahman. Qurais turun ke jalan, mengikuti aksi damai dan penggalangan dana bagi muslim Rohingya, yang digelar yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Minggu (10/9).

Pada kesempatan itu, Qurais menyampaikan beberapa pernyataan sebagai sikap resmi dari Pemerintah Kota Bima. Menyikapi tragedi kejahatan yang melanggar Hak Asazi Manusia (HAM) tersebut.

“Pemkot mengecam tindakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada umat muslim Rohingya di Myanmar,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya

juga mendukung langkah Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bersikap proaktif dalam upaya penyelesaian tragedi kemanusiaan tersebut.

“Kami mendukung upaya Menlu yang telah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar serta membawa permasalahan ini untuk diselesaikan dalam forum ASEAN maupun PBB,” tegasnya.

Meski begitu, Walikota menyerukan kepada seluruh masyarakat muslim di Kota Bima, untuk tetap selalu menjaga perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Dan tidak terpancing apa yang terjadi di Rohingya.

“Sesuai dengan kebe-

radaan Islam sebagai agama yang Rahmatan lil ‘alamiin, maka sudah pasti kita kedepankan menjaga keamanan dan ketertiban,” katanya.

Para peserta aksi yang terdiri dari elemen masyarakat, ibu-ibu majelis taklim serta pelajardengan mengenakan pita berwarna putih di kepala dengan bertuliskan Save Rohingya melaksanakan longmarch sepanjang jalan Soekarno-Hatta.

Selain menggalang dana kemanusiaan dari masyarakat maupun pengguna jalan. Aksi tersebut juga diisi dengan orasi dan pernyataan dukungan dari berbagai pihak yang mengecam kekejaman militer Myanmar. (uki)

Desa di KSB Kembali Terima Tambahan Anggaran di APBDes-P Taliwang (Suara NTB)Sekitar Rp 16 miliar kembali diterima oleh masing-masing desa yang ada di Sumbawa Barat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) tahun 2017.

Penambahan tersebut terjadi setelah APBD-P KSB tahun 2017 mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan sekitar Rp 1,3 triliun.

Plt kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat Nurdin Rachman SE kepada Suara NTB belum lama ini mengatakan, terhadap kenaikan anggaran desa tersebut, pihaknya sudah menyurati semua kepala desa (Kades) untuk segera

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin berfoto bersama dengan Fikramullah, qari’ tilawah remaja peraih juara umum perorangan asal Kecamatan Woja.

bisa dihabiskan oleh desa maka akan menjadi silpa bagi desa tersebut. Tentu masalah Silpa ini juga akan menjadi indikator penilaian bagi desa untuk kembali mendapatkan anggaran dengan porsi yang sama di tahun-tahun berikutnya. Karena pada dasarnya, anggaran yang diberikan ini harus dihabiskan dengan tetap taat asas dan aturan. Apabila anggaran ini hanya ditonton saja tidak akan memberikan manfaat. Hal tersebut juga akan berdampak terganggunya pelaksanaan program yang ada di masing-masing desa.

“Kita sangat berharap desa-desa ini bisa maksimal dalam mengelola anggaran yang ada. Karena uangnya sudah tersedia tinggal digunakan saja, beda halnya dengan uang yang dibutuhkan,

tetapi tidak tersedia kan itu juga repot,” tukasnya.

Disinggung mengenai masih minimnya pengetahuan pengelola anggaran yang ada ditingkat desa, dia tidak memungkiri masalah tersebut.

Untuk itu, guna memaksimalkan masalah ini, setiap desa bisa meminta bantuan dari teman-teman pendamping desa yang sudah tersebar di semua desa. Bahkan pola pendampingan ini juga diharapkan mulai dari perencanaan, penyusunan hingga pelaksanaan terhadap program-program yang ada di desa. Hal tersebut sangat diatensikan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan anggaran ini.

“Kita berharap semua Kades bisa memaksimalkan peran dari para pendamping desa. Hal

(Suara NTB/dok)

Nurdin Rachman tersebut semata-mata untuk menjaga dan memastikan program yang dilaksanakan tersebut tepat sasaran,” tandasnya. (ils)

Bima (Suara NTB) – Sejumlah pejabat tinggi di ruang lingkup Mapolda NTB, akan dimutasi dan mendapat promosi jabatan.

Salahsatunya Kapolres Bima, AKBP M. Eka Faturahman SH, S.IK, yang dimutasi ke Polres Lombok Timur mengisi jabatan serupa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB. Eka sapaan akrab Kapolres akan digantikan, AKBP. Bagus Satriyo Wibowo S.Ik, yang sebelumnya menjabat Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB. Menanggapi hal itu, Kapolres Bima, masih belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi Suara NTB via seluler Minggu (10/9). Namun informasi tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Dhafiq Shiddiq.

“Siap benar, Kapolres kita bang Eka promosi menjadi Kapolres Lotim,” katanya singkat.

Dalam catatan Suara NTB, AKBP M. Eka Fathurahman SH, S.Ik menjadi Kapolres Bima pada akhir bulan November 2016 lalu, menggantikan, AKBP. Gatut Kurniadin S.Ik, yang

(Suara NTB/dok)

M. Eka Faturahman menempati posisi Kabid Propam Polda NTB. Dalam 10 bulan terakhir menempati posisi sebagai orang nomor satu di Mapolres Bima, kiprah putra asli Desa Maria Kecamatan Wawo ini cukup dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bima.

Bahkan sikap yang ditunjukkannya seringkali turun langsung ke lapangan ketika terjadinya konflik antar kampung. Untuk menengahi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan seluruh pihak. (uki)

Satlantas Tingkatkan Penertiban Pengendara Bawah Umur Dompu (Suara NTB) – Satuan Lalu Litas(Satlantas) Polres Dompu makin meningkatkan penertiban pengguna jalan raya. Hal itu menyusul indikasi banyaknya pengguna jalan raya, khusunya pengendara roda empat yang masih di bawah umur.

Sementara, untuk operasi pengedara yang terpengaruh miras, tramadol dan sabu belum bisa dilakukan.Karena dikhawatirkan menghambat pelayanan masyarakat.

“Kita hanya bisa melaksanakan lewat penertibanpenertiban di lapangan, itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau umpamanya kita mengumpulkan semua sopir kan butuh waktu, nanti kasian masyarakat juga pelayanan mereka harus terhenti,” kata Kasat Lantas Polres Dompu, Iptu. Gde Sukarta, SH., kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Selain penertiban juga untuk mengantisipasi sopir yang mengedarai kendaraan dalam pengaruh barang berbahaya tersebut, satuannya akan memberi himbauan langsung disela penertiban.

Termasuk sasaranya yakni satuan pendidikan.

Hanya saja lanjut Gde Sukarta, upaya pencegahan itu lebih difokuskan pada pengguna jalan dan satuan pendidikan yang

berada diluar wilayah perkotaan. Alasanya, laka lantas yang sering ditemukan akhir-akhir kebayakan berada di luar perkotaan, seperti di Kecamatan Pekat dan Huu. “Saat ini yang paling banyak (kecelakaan, red)itu diluar kota seperti Pekat, Huu itu yang paling sering,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu jelas Gde Sukarta, pada saat penertiban pihaknya menemukan pengguna roda empat yang masih dibawah umur, melihat anggota tengah melakukan pemeriksaan surat kendaraan sang sopir langsung mundur dan menabrak pohon. Beruntung kejadian ini tak berakibat fatal bagi korban.

“Jadi kita panggil semuanya, orang tua, sopir aslinya, pemilik kendaraan juga dan kita berikan sanksi sampai hari ini kendaraanya masih kita amankan,” jelasnya.

Disinggung kegiatan yang akan digelar pada peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke 62 bulan ini, Gde Sukarta menabahkan akan menggelar kegiatan sosial, seperti donor darah, pemeberian bantuan pada masyarakat yang membutuhkan dan berbagaia kegiatan sosial lainya. (jun)

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

POLHUKAM

Halaman 8

(Suara NTB/why)

Yang Bayar Tidak Lulus KAPOLDA NTB, Brigjen Pol Firli geram dengan dugaan suap penerimaan bintara tahun 2017. Prinsip BETAH yang digaungkan tak sesuai dengan implementasinya. Seleksi penerimaan Polri 2017 panitia daerah NTB menghasilkan 162 siswa, yang kini sedang menjalani pendidikan pembentukan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting.

“Paradigmanya, justru kalau bayar itu tidak lulus. Itu prinsip. Kalau dulu kan yang bayar yang lulus,” ujarnya ditemui Sabtu (9/9) usai pelepasan Satgas Amole II di (Suara NTB/why) Mako Brimob Polda NTB. Firli Dari penyelidikan, terungkap dua oknum personel Polda NTB yang diduga terlibat, masing-masing dari kalangan perwira dan bintara. Oknum tersebut yang sudah berstatus terduga pelanggar akan disidang etik. “Ada penyelidikan masing-masing. Sanksinya apa yang jelas kita pastikan rekrutmen anggota Polda NTB itu bersih. Justru yang membayar itu yang tidak lulus,” jelasnya.

Dalam proses seleksi yang berakhir awal Agustus lalu, empat orang tua peserta ketahuan memberikan sejumlah uang kepada oknum panitia untuk mendongkrak nilai ujian.

Empat peserta itu, yakni dari dua peserta seleksi Bintara tugas umum, satu peserta Polwan dan satu Bintara tugas khusus teknologi informasi. Kasus itu terungkap kemudian membuat empat peserta langsung digugurkan. (why)

Kapolres Dompu Sidang Kapolsek Pajo Mataram (Suara NTB) – Propam Polda NTB menyelesaikan penyelidikan Kapolsek Pajo, Ipda RD diduga menjual miras. Hasil penyelidikan menunjukkan ada indikasi pelanggaran.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto menegaskan, akan menindak yang bersangkutan sesuai dengan hasil pemeriksaan Propam Polda NTB. “Pokoknya kalau ada yang bersalah akan dihukum. Kalau kesalahannya etik kita sidang etik, kalau disiplin ya sidang disiplin,” ujarnya.

Ia mengatakan akan me(Suara NTB/dok) lihat dulu hasil laporan ProJon Wesly Arianto pam Polda NTB dan melakukan pemeriksaan kembali. “Tentunya melakukan pemeriksaaan dulu sejauh mana kesalahannya, pelanggarannya seperti apa,” kata Jon. Terpisah, Kabid Propam Polda NTB, AKBP Gatut Kurniadin mengatakan, sudah menyerahkan hasil pemeriksaan ke Kapolres Dompu. “Sudah kita serahkan ke atasannya yang berhak menghukum,” ungkapnya.

Dalam hal atasan yang berhak menghukum itu yakni Kapolres Dompu yang merupakan pimpinan dari Ipda RD. Ia merekomendasikan untuk diberi hukuman.

“Beri tindakan tegas jika terbukti mau etika atau disiplin,” ujarnya. Gatut menjelaskan, Ipda RD tidak secara langsung sebagai orang yang menjual miras, melainkan istrinya.

“Dia berada di belakang orang yang melanggar hukum. Kan gak bener, padahal dia aparat penegak hukum,” tegas Gatut.

Warga Kandai Dua, Kelurahan Dompu, bersama tim Polres Dompu menggerebek rumah oknum kapolsek 8 Agustus lalu.

Ditemukan 14 dus miras di rumah bawah tempat tidur Iptu RD yang beralamat di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Dompu.

Warga juga mendapati seseorang keluar dari rumah tersebut sambil membawa satu dus miras, yang diduga baru usai dibeli dari oknum kapolsek. (why)

Polda Salurkan Air Bersih untuk Warga Pesisir Sekotong Mataram (Suara NTB) – Kekeringan di NTB tak hanya menyerang warga di perbukitan. Tetapi juga warga pesisir. Seperti yang melanda warga Dusun Teluk Gok, Kecamatan Sekotong Barat, Lombok Barat. Kekeringan di dusun yang berada di pesisir Teluk Lembar itu diperparah dengan minimnya akses transportasi untuk mendapat air bersih.

“Bisa pakai motor, tapi ke jalan besar jaraknya 4 km lewat jalan rusak. Ibaratnya alau beli motor baru, dipakai dua minggu langsung rusak,” kata Jumisah (47), Sabtu (9/9). Pilihan terbaik yang dimiliki warga yakni melalui laut. Konsekuensi harga air bersih memiliki selisih lebih mahal dari harga biasa. “Satu galon bisa Rp 7 ribu sampai Rp 10 hari. Itu pun sehari mana cukup,” kata dia. Kesulitan air bersih tidak hanya melanda dusun itu pada saat kemarau saja, tetapi sepanjang tahun. sumur-sumur warga berisi air payau.

Hanya cukup untuk kebutuhan mandi.

“Kalau untuk minum sama masak kita beli. Sebulan dua kali juga ada diantarkan kita air dari bapak Polair,” kata Jum. Hari itu Jum dan sekitar 250 warga Teluk Gok kedatangan air bersih sebanyak 10 ribu liter, sebagai bagian dari tanggap darurat Ditpolair dan Humas Polda NTB. Ribuan liter air juga diberikan kepada warga Telagalupi, sebuah perkampungan pesisir tak jauh dari Teluk Gok yang mengalami kesulitan serupa.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti turun langsung memimpin penyaluran air bersih tersebut. “Musim kemarau ini kepolisian menyalurkan air ke daerah yang mengalami kekeringan, kita gunakan sarana yang kita miliki,” jelasnya.

Aksi tersebut sesuai dengan kondisi tanggap darurat bencana kekeringan yang melanda NTB sejak sebulan belakangan. Penyaluran air bersih masih akan terus dilakukan ke daerah lain yang mengalami hal serupa. “Penyaluran air bersih masih akan terus berlanjut selama musim kekeringan ini,” pungkas Tri Budi. (why)

DIKIRIM KE TIMIKA - Kapolda NTB, Firli melepas satu Kompi Brimob Polda NTB dikirim ke Timika, Papua untuk bertugas pengamanan Satgas Amole II.

Polda NTB Kirim Satu Kompi Brimob ke Papua Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 100 personel setara satu kompi Brimob Polda NTB dikirim ke Timika, Papua. Mereka berdinas dalam Satuan Tugas Amole II pengamanan objek vital tambang Grasberg PT Freeport Indonesia selama empat bulan. Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menjelaskan, kondisi geografis dan demografis Papua punya karakteristik tersendiri sehingga menuntut kualifikasi personel yang mumpuni, dalam hal ini Brimob.

“Brimob Polda NTB dipercaya Mabes Polri untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan sebagai satgas pengamanan di wilayah Papua,” ujarnya.

Ia mengingatkan, Papua memiliki hutan lebat dan iklim yang cukup ekstrim. Begitu juga dengan masih adanya potensi serangan dari kelompok-kelom-

pok separatis bersenjata.

“Anggota juga akan menghadapi kelompok yang walaupun kecil tetapi ingin memisahkan diri dari NKRI. Tentu ini ancaman disintegrasi bangsa,” terangnya. Jenderal bintang satu itu berpesan, setiap anggota Polri harus siap ditempatkan di manapun, termasuk ke daerah rawan.

“Polri harus hadir di setiap

kegiatan masyarakat. Di keramaian, tempat aktivitas ekonomi, dan kegiatan dengan intensitas tinggi,” kata Firli.

Satu Kompi Brimob Polda NTB itu akan bergabung di bawah komando Polda Papua dalam Satgas Amole II selama empat bulan ke depan. Mereka akan bertugas dari 10 September 2017 sampai Januari 2018 bersama dengan kompi Brimob

Polda Sumatera Barat.

“Suasana di Papua aman, tidak ada gejolak apapun. Kehadiran kita di sana untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah Indonesia yang tidak aman,” terangnya. “Penempatan anggota di sana juga karena ada aktivitas kegiatan perekonomian objek vital nasional,” kata Kapolda merujuk pada lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia.

Komandan Kompi Brimob Polda NTB Satgas Amole II, AKP Dedy A Puhiri mengatakan, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan personel yang dipimpinnya selama empat bulan di Papua.

“Kita di sana jauh dari kelu-

arga. Banyak cobaan dan godaan. Kita berharap diberikan keselamatan. Itu saja.

Mereka meninggalkan anak istri. Berangkat 100 pulang harus 100 juga,” ujarnya. Lulusan Akpol 2007 itu menambahkan, pihaknya dalam bertugas berpedoman pada aturan Undang-undang serta prosedur tetap yang dimiliki kepolisian bilamana konflik sewaktu-waktu meletus.

Ia menyadari daerah yang akan ditujunya itu termasuk rentan konflik. Tetapi menurutnya untuk itulah dirinya ditugaskan.

“Tetap sesuai aturan. Kita berusaha melaksanakan tugas dengan humanis, baik kita berhubungan dengan orang, kita pulang dengan selamat,” ujarnya. (why)

Calon Masih Diproses Hukum

LUCW Minta Pilkades Sokong Ditunda

Tanjung (Suara NTB) Direktur Eksekutif Lombok Utara Corruption Watch (LUCW), Tarpi’in Adam, meminta pelaksanaan Pilkades Sokong, Kecamatan Tanjung ditunda atau diseleksi ulang.

Ia memandang panitia pilkades tidak cermat selama proses administrasi calon di mana salah satu calon kepala desa (kades) masih tersandung kasus hukum.

“Kami meminta pemilihan Kepala Desa Sokong dilakukan seleksi ulang atau ditunda. Alasannya karena satu calon yang diloloskan panitia Pilkades diduga tersandung kasus hukum. Kasusnya

masih dalam penanganan pihak kepolisian tetapi ini sangat patut menjadi perhatian serius semua pihak,” ungkap Tarpi’in, Minggu (10/9).

Sebagaimana dikatakannya, pihaknya telah secara resmi melaporkan oknum Calon Kades Sokong ke Polres Lombok Utara terkait dugaan ijazah palsu. Saat ini pun kasusnya masih ditangani dan belum memiliki kesimpulan.

Selain alasan itu, ia merasa janggal terhadap proses tes tulis dan tes wawancara.

Tarpi’in menduga terjadi kolusi dan nepotisme, karena salah satu bakal calon yang mendapat nilai tes tulis tert-

inggi justru digugurkan oleh panitia. Sebaliknya salah satu calon dengan nilai tes wawancaranya sangat rendah, diluluskan. “Bahkan yang bersangkutan kita duga menggunakan dokumen/ijazah palsu,” tegasnya.

Perlu diingat, papar Tarpi’in, tes tulis bersifat spesifik dan merupakan salah satu barometer mengukur kompetensi calon kades. Tes ini juga mencerminkan kecakapan calon secara akademis.

Sementara tes wawancara lebih bersifat normatif menyangkut paradigma calon dalam membangun desa. Tinggi rendahnya nilai bisa dipen-

garuhi oleh unsur kedekatan dan hubungan emosional dengan panitia.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pilkades Sokong, I Made Karyasa, mengungkapkan pihaknya tidak mempersoalkan langkah hukum yang diambil LUCW. Pihaknya sudah merasa sudah bekerja sesuai aturan yakni mengacu pada Perda dan Perbup.

Diakuinya, isu soal ijazah salah satu calon telah berkembang di medsos. Bahkan beberapa warga dan termasuk bakal calon yang dipersoalkan melakukan konsultasi baik melalui SMS maupun inbox medsos.

Perihal tuntutan verifikasi faktual, Pantia Pilkades sudah turun ke lapangan, yakni ke instansi yang mengeluarkan ijazah yaitu di Bima dan Makassar (untuk 2 bakal calon).

Pada tahapan verifikasi faktual, Karyasa menyatakan Tim Pansel Desa memiliki kewenangan terbatas, tidak sama dengan kepolisian. Dalam hal ini, pihaknya tidak melakukan penyelidikan terhadap instansi bersangkutan terkait bagaimana format dan bagaimana calon mengurus ijazahnya. “Yang berhak ke ranah itu polisi bukan di pansel. Kami tidak persoalkan kalau ada yang keberatan,” demikian Karyasa. (ari)

Nurdin Orasi di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Rombongan Komisi IV DPRD NTB yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Wahidin HM Noer, berpose bersama usai mendiskusikan soal bencana kekeringan di NTB dengan Kepala Bagian Air Tanah dan Air Bawah Tanah, Kementrian PUPR, Bambang Hidayat.

Komisi IV DPRD NTB Minta Kontribusi Pusat Atasi Kekeringan Mataram (Suara NTB) Kondisi kekeringan di Provinsi NTB tahun ini, sudah cukup parah. Berdasarkan data yang dapat dihimpun, terdapat 640 ribu jiwa lebih dari 200 ribu lebih kepala keluarga di 10 kabupaten/kota di NTB, mengalami kondisi kekeringan cukup parah.

Untuk itulah, Komisi IV DPRD NTB, yang membidangi urusan pengairan mendatangi Kementerian PUPR, untuk meminta pusat ikut turun tangan mengatasi darurat kekeringan. Salah satu yang diminta yakni, untuk percepatan pembangunan infrastruktur air baku dan air tanah.

Demikian disampaikan oleh SekretarisKomisiIV,NurdinRanggabarani, SH, MH., ketika dikonfirmasi, Suara NTB, Minggu (10/ 9) kemarin. “Agar pemerintah pusat berkontribusi dalam penaganan kekeringan melalui APBN. Kita jugausulkanuntukmenggagasbersama lahirnya Perda percepatan pembangunan infrastruktur air tanah dan air bawah tanah. Supaya kita punya panduan jelas dalam mengatasi bencana laten kekeringan. Tidak seperti pemadam kebakaran,” tegas Nurdin.

Dikatakan Nuridn, Kementerian PUPR pun ikut mendukung rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat mengapresiasi gagasan tersebut.

Karena itu akan menjadi satusatunya perda di daerah dalam mengatasi kekeringan. Pihaknya diterima langsung oleh Kepala Bagian air tanah dan air bawah tanah, Kementerian PUPR, Bambang Hidayat.

Hal itu ditempuh oleh komisi IV karena sangat prihatin cara daerah dalam mengatasi kekeringan. “Saya menyayangkan penanganan kekeringan ini, seperti kerja petugas pemadam kebakaran. Begitu ada api baru terburuburu datang ke lokasi,” katanya.

Politisi PPP itu mengaku, ia tidak habis pikir dengan caracara penanganan kekeringan yang dilakukan pemerintah provinsi saat ini. Sebab kekurangan air akibat kekeringan yang melanda NTB selalu terjadi setiap tahun. Namun, belum juga ada solusi untuk mengatasinya yang lebih sistimatis dan jangka panjang.

“Padahal ini seperti penyakit laten, sudah terjadi berpuluhpuluh tahun tapi belum juga bisa ditangani,” tegasnya.

Menurut Nurdin, pihaknya sudah berteriak menyuarakan agar Pemprov NTB membangun sumur bor di wilayah-wilayah kekeringan tersebut. Namun dalam realisasinya, Pemprov NTB sangat lamban untuk melaksanakannya. “Kalau bangun sumur bor

kenapa baru sekarang. Padahal, kami sering teriak di komisi soal itu,” tegasnya.

Seharusnya, kata Nurdin, Pemprov berpikir skala prioritas dalam menyusun setiap kebijakan maupun mengalokasikan anggaran di APBD. Sebab, kebutuhan air adalah hal paling mendasar yang harus terpenuhi oleh masyarakat. “Bagaimana mau bicara sejahtera, kalau kebutuhan mendasar belum bisa dipenuhi. Orang tidak bisa hidup tanpa air,” katanya.

Karena itu, ia menyarankan agar Pemprov NTB melalui organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bappeda menyusun perencanaan secara berkelanjutan mulai dari program hingga alokasikan anggaran yang cukup. Ia juga berharap agar pembangunan sumur terus diperbanyak, akses infrastruktur ke lokasi yang mengalami kekeringan juga perlu diperbaiki sehingga bisa memperlancar distribusi air.

“Kita juga memahami memerangi kekeringan ini tidak bisa sekaligus. Perlu ada program nyata secara berkelanjutan.

Karena apapun itu, di sini ada masyarakat kita yang sangat membutuhkan bantuan,” pungkasnya. (ndi/*)

Mataram (Suara NTB) Kekerasan dan pembantaian yang dialami oleh minoritas muslim Rohingya di Rakhine oleh junta militer Myanmar, mengundang simpati dan reaksi keras dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya dari Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Di Jakarta, usai salat Jumat (8/9) pekan lalu, gelombang unjukrasa dari berbagai elemen masyarakatIndonesia,mengepung Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H. Agus Salim Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam rangka melayangkan protes.

Salah satu elemen tersebut adalah Solidaritas Indonesia Untuk Muslim Rohingya (SIUMROH). Solidaritas ini beranggotakan berbagai elemen muslim dari berbagai daerah di Indonesia.

Nurdin Ranggabarani, Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, yang menjadi salah satu delegasi Solidaritas Indonesia Untuk Muslim Rohingya bersama Yenny Wahid usai menemui Wakil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Kyaw Soe Thien di Kedutaan Myanmar menjelaskan, bahwa ada beberapa tuntutan yang disampaikankepadaPemerintahMyanmar.

Diantaranya pertama, mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan pembantaian terhadap minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.

Kedua memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada minoritas Muslim Rohingya.

Ketiga mengakui keberadaan mi-

noritas Muslim Rohingya di Rakhine sebagai bagian dari warganegara Myanmar. Empat mengusut dan mempertanggungjawabkan kekerasan dan pembantaian minoritas Muslim Rohingya di Rakhine. Kelima, mendesak Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Dan keenam, mendesak PBB untuk menyeret dan mengadili Myanmar atas kejahatan kemanusiaan dan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.

“Kita mendesak PBB untuk menyeret dan mengadili Myanmar ke Mahkamah Internasional atas kejahatan dan genosida yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya,’’ tandas Nurdin Ranggabarani usai bertemu Wakil Duta Besar Myanmar Kyaw Soe Thien, di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.

Lebih jauh dikatakan oleh Nurdin Ranggabarani menegaskan, bahwapembantaianyangdilakukan oleh Militer Myanmar terhadap minoritasMuslimRohingyasudahmasuk sebagai kategori kejahatan kemanusia luar biasa dan memenuhi syarat untuk diseret dan diadili di Mahkamah Internasional.

Gelombangunjukrasasepanjang Jumat kemarin dibanjiri oleh berbagaielemenpedulikemanusiaandari berbagai daerah di Indonesia, yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian yangmembarikadeKedutaanBesar Myanmar yang hampir saja ricuh karena lamanya negosiasi antara wakil pengunjuk rasa dengan pihak Kedutaan Myanmar. (ndi/*)

(Suara NTB/ist)

AKSI - Nurdin Ranggabarani saat berada dalam barisan massa aksi yang menuntut otoritas pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya di depan Kedutaan besar negara Myanmar di Jakarta.

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Bupati Lobar Komit Perhatikan Seni dan Budaya Giri Menang (suara NTB) Tokoh kesenian mengapresiasi komitmen Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid terhadap dunia kesenian dan kebudayaan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan Bupati terkait dewan kesenian. Sejauh ini diantara kabupaten/kota di NTB, bahkan skup wilayah Indonesia timur, baru Lobar yang memiliki payung hukum yang menaungi dewan kesenian. Komitmen ini berangkat dari kesadaran petinggi Lobar tersebut, bahwa Lobar memiliki kekayaan seni dan bidaya yang harus dipertahankan dan dikembangkan ke depan.

“Luar biasa pak bupati kita sekarang ini (pak Fauzan) mengapresiasi dan perhatiannya terhadap seni dan budaya.

Hal ini karena bupati menyadari Lobar memiliki potensi seni dan budaya yang luar biasa,” kata Ketua Dewan Kesenian akhir pekan kemarin di gedung budaya. Dijelaskan, keberadaan dewan kesenian ini telah diketahui banyak pihak, sehingga ia kedatangan tamu salah satu dosen di Denpasar Bali. Dosen ini mengaku telah melakukan riset terhadap kekayaan seni dan budaya yang dimiliki Lobar khususnya dan NTB umumnya. Kekayaan kesenian dan kebudayaan di NTB umumnya lebih banyak dibandingkan di Bali.

Menyadari besarnya potensi ini, sehingga Pemda dalam hal ini bupati memberikan perhatian besar terhadap kesenian dan kebudayaan akhirnya dibuatkan Perbup tertanggal 17 Februari 2017 ini. Secara jujur ia mengakui di NTB bahkan indonesia timur, satu-satunya kabupaten/kota yang memiliki naungan yang jelas keberadaan Dewan pendidikan, baru Lobar. Padahal sudah ada instruksi presiden terkait hal ini.

Sehingga menindaklanjuti komitmen bupati ini, pihaknya berkomitmen meningkatkan kesenian mulai dari tingkat anakanak, remaja, orang tua. Bahkan petani pun tidak jauh dari seni, sebab bagaimanapun mereka ngampar, lowong, begau, nenggale hingga selamat pade tidak lepas dari ritual budaya itu sendiri dibawah naungan Dewan kesenian.

Sehingga wajar, seorang budayawan Solihin Salam dalam sebuah bukunya menulis Lombok pulau perawan, menyatakan bahwa anda dapat melihat Bali itu di Lombok, namun belum tentu anda bisa melihat Lombok di Bali. Karena kekayaan kesenian dan kebudayaan yang dimiliki Lombok. Bupati menekankan agar kekayaan lokal khusus seni dan budaya harus digali terus. Pihaknya pun melakukan pendataan di 122 desa baik potensi kesenian, budaya, kriya, kerajinan. “Semua desa di Lobar memiliki potensi seni, budaya, kriya dan kerajinan,” imbuhnya. (her)

Melestarikan Kesenian Rantok di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Rantok merupakan seni memukulkan antan pada lesung dengan menggunakan ritmis sehingga menghasilkan sebuah bunyi yang kedengarannya seperti bunyi gamelan. Seni memukulkan antan pada lesung biasanya dimainkan oleh beberapa orang, yaitu sekitar 10 orang dan masing-masing memukul bagian pinggir rantok. Namun dua orang dari kesepuluh orang itu harus menjalankan tugasnya sebagai dirigen atau biasa disebut pemugah. Namun saat ini banyak generasi muda yang tidak mengerti dan tidak paham cara memainkan rantok. Sehingga perlu dilestarikan untuk menjadikan budaya ini tetap eksis.

“Saya sendiri cuma lihat-lihat saja. Belum pernah memainkan rantok sekalipun. Iramanya bagus, saya pikir perlu latihan serius untuk bisa menghasilkan bunyi yang indah,” kata salah satu warga Sumbawa Ani Suryani kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (8/9).

Rantok sendiri merupakan alat kerja tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi dan ketan hingga berbentuk beras atau tepung. Setelah menjadi beras atau tepung akan diolah lagi menjadi kue wajik atau dodol.

Menu makanan yang berupa kue ini biasanya disajikan di saat puncak acara gawe urip, seperti acara pernikahan atau acara khitanan.

“Mungkin kalau dulu-dulu itu selalu ada. Tapi sekarang sudah tidak ada atau jarang. Mungkin karena sudah canggih, tidak perlu pakai rantok untuk membuat tepung,” ujarnya.

Pemukulan antan pada lesung dilaksanakan di saat para keluarga dan tetangga dari pemilik acara melakukan kegiatan masak memasak. Secara filosofisnya, berlangsungnya pemukulan antan pada lesung adalah agar orang-orang di sekitar datang untuk berkumpul di tempat acara tersebut.

Pelaksanaan acara Rantok biasa juga dilakukan pada gerhana bulan dan matahari. Pada kegiatan ini, ibu-bu berusia lanjut pun mengambil peran di acara menumbuk padi ini dengan tujuan untuk menyambut gerhana bulan dan matahari yang disebut Budaya Samawa.

“Saya berharap ke depannya di setiap acara adat, budaya Rantok ini bisa dilaksanakan. Sehingga bisa menjadi pertunjukan dan sekaligus merekatkan silaturahmi antara warga,” ujarnya. (lin)

Pokdarwis di Sekotong Harapkan Bantuan Promosi Wisata Mataram (Suara NTB) Pariwisata saat ini menjadi tren yang bagus untuk dikembangkan di NTB. Tidak terkecuali bagi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Selain Senggigi, Lobar memiliki potensi lain misalnya Sekotong. Banyak gili dan pantai yang indah yang dapat dijadikan sebagai pusat destinasi di kawasan ini. Hanya saja masih kurang promosi.

Sehingga kunjungan wisatawan masih terbilang kurang.

“Kami di Sekotong sudah berupaya untuk menjaga destinasi kami agar tetap bersih dan aman. Saya tidak menampik memang Pemkab sudah memberikan bantuan berupa fasilitas dan akses yang bagus. Hanya saja kami merasa kurang promosi,” kata anggota Pokdarwis di Sekotong Zaenuddin, Jumat (8/9).

Ia mengatakan pihaknya melakukan promosi seadanya melalui media sosial. Sebab mereka tidak memiliki banyak anggaran untuk melakukan promosi pariwisata ke luar Lombok. Zaenudin berharap Pemda dapat lebih gencar melakukan promosi. Apalagi saat ini banyak pantai dan gili di Sekotong yang dianggap sudah siap menerima kunjungan wisatawan.

“Sekotong sudah bagus, bersih dan aman. Kami berharap Pemda NTB tidak hanya mempromosikan Senggigi atau Trawangan yang sudah terkenal. Di Sekotong banyak pulau dan pantai yang bisa dipromosikan juga,” ujarnya.

Diketahui, di Sekotong terdapat berbagai destinasi misalnya Pantai Mekaki, Bangko Bangko, Pantai Elaq – Elaq, Pantai Batu Surat, Teluk Sepi, Teluk Panggang dan Tanjung Jagog Nambung. Ada pula Gili Nanggu, Gili Asahan, Gili Rengit, Gili Lontar, Gili Poh, Gili Gede, Belongas Bay, Pandanan. Selain pantai dan gili itu, masih banyak destinasi lain di Sekotong yang siap untuk dikunjungi wisatawan.

“Kami berharap kedepannya kunjungan wisatawan bisa semakin meningkat. Sehingga perekonomian masyarakat Sekotong bisa semakin membaik,” harapnya.

Ia berharap Pemkab Lombok Barat maupun Pemprov NTB dapat mempromosikan Sekotong sebagai salah satu rekomendasi destinasi yang dapat dikunjungi wisatawan. Ia juga berharap kekurangan-kekurangan yang ada di destinasi wisata dapat dilengkapi dengan fasilitas yang memadai oleh Pemkab. (lin)

(Suara NTB/ist)

JAJAK - Jajak yang digunakan sebagai alat menenun pada Alunan Budaya Desa III di Kecamatan Pringgasela.

Hari Ini, Alunan Budaya Desa Hadirkan 1.200 Penenun Selong (Suara NTB) Banyak cara dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan budayanya.

Salah satunya dengan menyelenggarakan event untuk mengingatkan kembali generasi muda akan pentingnya merawat tradisi. Salah satunya tradisi menenun di Kecamatan Pringgasela. Para pemuda dan warga di kecamatan ini membuat event bertajuk Alunan Budaya Desa. Ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan event yang melibatkan semua elemen masyarakat di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

“Saat ini (kemarin) kami sedang menyiapkan jajak (alat untuk menenun) sebanyak 1.200 untuk digunakan pada saat kegiatan berlangsung Senin (11/9),” kata Ketua Panitia Alunan Budaya Desa III, Karisma, Minggu (10/9).

Menenun sendiri merupakan proses pembuatan kain dari persilangan dua set benang dengan cara memasuk-masukkan benang pakan secara melintang pada benang-benang lungsin. Diketahui bahwa kain tenun menjadi ciri khas kesenian masyarakat NTB. Salah satu

sentra pembuatan kain tenun yang masih eksis hingga saat ini adalah Pringgasela. Beragam motif kain tenun dapat dijumpai di tempat ini.

Dalam kegiatan Alunan Budaya Desa III ini setidaknya ada 1.200 penenun yang akan memperagakan cara menenun yang baik dan benar. Sebab menenun merupakan kesenian sekaligus kebudayaan masyarakat Pringgasela yang konon katanya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda untuk dapat

mengenal dan melestarikan salah satu budaya nenek moyang ini. “Kalau bukan kita, siapa lagi,” ujarnya.

Karisma mengajak masyarakat, terutama anak muda untuk menyaksikan aksi para penenun pada Senin (11/9) pagi ini. Meski tanpa bantuan dana dari Pemerintah, panitia yang merupakan pemuda-pemuda Pringgasela ini tetap menyelenggarakan event ini. Sebab, menurut Karisma, melestarikan budaya adalah hal yang sangat penting. Sebab budaya merupakan identitas suatu daerah yang membedakannya dari daerah

bahkan negara lain.

“Kami tidak mendapatkan dukungan dana dari Pemda.

Sebenarnya kami berharap bisa mendapatkan bantuan, sehingga acara ini bisa mendapatkan predikat Rekor Muri.

Tapi karena keterbatasan anggaran, akhirnya kami menyelenggarakannya sesuai rencana saja,” ujarnya.

Kegiatan ini bukan hanya untuk memperkenalkan kerajinan tenun saja, namun juga untuk menggaet lebih banyak wisatawan. Sebab para panitia berharap dengan adanya kegiatan ini, wisatwan bisa lebih mengetahui keberadaan kain tenun Pringgasela yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Sehingga sektor ekonomi masyarakat bisa semakin berkembang.

Diketahui bahwa Kecamatan Pringgasela memiliki banyak potensi destinasi wisata.

Pendakian Rinjani melalui Timbanuh, arung jeram di Sun-

gai Mencerit, Kolam Renang Putri Duyung, Air Terjun Mayung Polak, Pancor Kopong, Aik Dewa dan banyak lainnya. Meski demikian Alunan Budaya Desa ini tetap menonjolkan budaya asli masyarakat Pringgasela. Karena selain menenun, ada pula pagelaran musik dan tari tradisional.

“Kemarin juga diadakan jalan sehat dan beberapa kegiatan lainnya. Ini juga sebagai ajang silaturahmi masyarakat,” ujarnya.

Karisma berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Kearifan lokal tetap terjaga, anak muda semakin mencintai budaya dan silaturhami tetap terjalin dengan baik. Selain itu, ia juga berharap tahun berikutnya dapat dibantu pendanaan sehingga bisa menyelenggarakan event budaya dalam skala yang lebih besar. (lin)

Menakjubkan, Pesona Wisata Gili Gede Giri Menang (Suara NTB) Wisatawan yang berkunjung ke NTB cenderung mencari gili untuk didatangi. Salah satu gili yang semakin banyak dikunjungi wisatawan karena keindahannya adalah Gili Gede. Gili ini berada di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Gili ini merupakan gili berpenghuni dengan penduduknya yang ramah. Sehingga wisatawan bisa merasa betah berlamalama untuk menikmati keindahan pantai di Gili Gede.

“Saya sudah dua kali berkunjung ke Gili Gede. Tempatnya tidak seramai Gili Trawangan.

Jadi sangat nyaman dan membuat ingin berlama-lama tinggal,” kata wisatawan asal Kota Mataram Miftahurrahman, Minggu (10/9).

Gili Gede memiliki perairan yang cukup jernih. Gili Gede juga menawarkan berbagai atraksi wisata seperti menye-

lam di kedalaman 16 meter.

Wisatawan juga akan menemukan beragam biota laut yang indah. Saat melakukan diving, wisatawan akan dikelilingi oleh shrimps atau udang laut yang cantik, ghost pipe fish, dan glass fish.

“Saya melakukan snorkeling dan bawah lautnya memang sangat indah. Sangat direkomendasikan bagi pecinta pemandangan bawah laut,” ujarnya.

Gili Gede adalah sebuah pulau kecil yang terletak 500 meter di sebelah barat laut Pulau Lombok. Pulau yang memiliki panjang maksimum 4 km. Pulau ini merupakan pulau paling besar di daerah sekotong. Gili Gede mempunyai 5 dusun yaitu Dusun Induk Gili Gede atau Pegametan, Dusun Gedang Siang, Dusun Tanjungan, Labuan Cenik dan Orong Bukal. Sedangkan mata pencaharian penduduk adalah adalah rata-rata nelayan,

Untuk bisa sampai di Gili Gede, dari Kota Mataram menuju Kabupaten Lombok Barat dapat ditempuh dengan 1,5 jam. Setelah itu dapat menaiki perahu dari pesisir Desa Sekotong Barat menuju pulau sekitar 20 menit. Selama di perjalanan, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan pantai yang indah.

“Saya pernah melihat forofoto Hawaii, mungkin kalau ke sana rasanya seperti saat saya melewati jalan di Sekotong,” ujarnya.

Gili Gede kini sudah banyak menjadi paket wisata pada pelaku pariwisata. Sehingga kunjungan wisatawan juga bisa semakin banyak ke destinasi ini. Dengan harapan Pemda semakin berbenah dan melengkapi fasilitas destinasi yang masih kurang. Sebab itu menjadi salah satu penentu kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung. (lin)

(Suara NTB/ist)

GILI GEDE - Keindahan Pantai Gili Gede

(Suara NTB/lin)

POS 2 - Panorama di pos 2 pendakian Rinjani melalui Sembalun yang kerapkali menjadi tujuan yang ditawarkan oleh ojek Rinjani.

Ojek Rinjani Jalur Sembalun Belum Berizin Mataram (Suara NTB) Saat ini wisatawan dan pendaki tengah dihebohkan dengan pemandangan berupa ojek di jalur pendakian Rinjani. Keberadaan ojek ini menuai pro dan kontra. Hingga saat ini, ojek-ojek yang beroperasi dari pos 1 hingga pos 2 pendakian Rinjani jalur Sembalun belum mendapatlan izin resmi dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Itu (Ojek Rinjani) belum ada izinnya. Sampai saat ini keberadaannya masih dikaji,” kata Kepala Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Mustafa Lubis kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (10/9).

Sebelumnya tidak sedikit dari pendaki yang menyayangkan adanya aktivitas ojek di Rinjani. Menurut salah satu pendaki, Ilham, melihat itu sesuatu yang kurang pantas dilakukan di kawasan taman nasional. Apalagi Rinjani terkenal dengan keindahan alamnya yang jauh dari hiruk pikuk.

“Sekarang sudah ada ojek.

Jadi pendakian kurang seru, karena kita mendaki itu untuk mencari suasana yang berbeda. Kalau ada suara motor, apa bedanya dengan di kota,” sesalnya.

Ia berharap BTNGR segera mengambil sikap dengan tidak

memberikan izin kepada oknum ojek Rinjani beroperasi. Ia berharap, satu-satunya jasa yang dapat digunakan di Rinjani adalah jasa porter.

Sebab, itu juga menjadi ciri khas dari pendakian dan porter di Rinjani.

“Jadi kalau orang melihat foto porter bawa semacam keranjang dan dipikul itu sudah pasti porter Rinjani. Karena di tempat lain porternya tidak seperti itu. Saya berharap ini bisa tetap ada tanpa dicemari dengan porter modern yang pakai ojek,” ujarnya.

Pengamatan Suara NTB, sepanjang pos 1 dan 2 pendakian jalur Sembalun, ada puluhan ojek yang menawarkan jasanya. Pendaki ditawarkan untuk menggunakan jasanya hingga sampai di pos 1 atau 2 dengan bayaran beragam. Sampai pos 1 ada yang menawarkan harga Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu, tergantung barang bawaan.

Sementara itu, BTNGR dalam menanggapi kekhawatiran pendaki dan wisatawan berencana untuk memanggil oknum ojek di Rinjani. Sehingga dapat diketahui persoalan yang menjadi perhatian saat ini. “Kami sudah mengundang para ojek untuk mendiskusikan langkah selanjutanya,” kata Lubis. (lin)

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Beri Penguatan Kapasitas Dosen Bidang Penelitian dan Pengabdian Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kembali memberikan penguatan kapasitas dosen-dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian berbasis riset yang digelar Sabtu (9/9) di auditorium Kampus I. Dalam kegiatan yang diikuti seluruh dosen UIN Mataram juga dijelaskan tentang adanya perubahan cara pengajuan proposal penelitian dan pengabdian. Sebelumnya, untuk memperoleh dana bantuan penelitian, secara kelembagaan UIN Mat-

aram akan mengusulkan bantuan dana penelitian ke pemerintah pusat.

Namun karena adanya perubahan aturan, untuk mendapat bantuan dana penelitian tahun 2018, UIN terlebih dahulu harus mempersiapkan proposal penelitian para dosen yang selanjutnya diusulkan ke pusat. Atas dasar jumlah proposal penelitian yang diajukan tersebut akan ditentukan besaran DIPA tahun 2018.

“Sebelumnya lembaga mengusulkan ke pusat, sekarang tidak. Untuk dapatkan DIPA

tahun 2018 harus ajukan proposal penelitiannya,” jelas Ketua LP2M UIN Mataram Dr. M. Sobry, Sabtu (9/9).

Adanya aturan baru ini, Sobry mengakui para dosen kini akan lebih sibuk lagi.

Mengingat di satu sisi para dosen dituntut harus menyelesaikan laporan pengabdian dan penelitian tahun berjalan, sedang di sisi lain para dosen juga dituntut untuk membuat proposal penelitian untuk tahun 2018.

“Atas dasar proposal itu ditentukan besaran DIPA. Makanya harus didorong dos-

en supaya mengajukan proposal. Kalau tidak ada yang masukkan proposal, tidak ada DIPA,” ujarnya.

Sebelumnya, Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli dalam sambutannya menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberi penguatan bagi para dosen UIN Mataram dalam bidang penelitian dan pengabdian berbasis riset.

Di samping tentunya ialah untuk menambah wawasan para dosen terkait dengan tantangan penelitian dan pengabdian di masa mendatang. Mutawalli pun menyemangati

para dosen agar fokus mengikuti kegiatan sebagai bekal menghadapi perubahan bidang penelitian dan pengabdian, apalagi narasumber yang didatangkan berasal dari sumber asli yaitu Dr. Mahrus, MA selaku Kasi Publikasi Ilmiah Ditpendis Kemenag RI. Pada kesempatan itu, Mutawalli pun meminta agar para dosen dapat segera membuat proposal penelitian dengan harapan agar di tahun 2018 mendatang mereka bisa melakukan penelitian dan tidak terkendala dana penelitian di tahun 2018. (dys)

(Suara NTB/dys)

SAMBUTAN - Rektor UIN Mataram H, Mutawalli memberi sambutan saat berlangsung kegiatan penguatan kapasitas dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian berbasis riset UIN Mataram.

Sekolah Siap FDS Sektor Pendidikan Jadi Prioritas, Bupati Lobar Janji Bangun 100 Unit RKB

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid BUPATI Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menegaskan Pemda Lobar telah menjadikan sektor pendidikan prioritas utama di Lobar. Karena itu untuk mewujudkan komitmen itu, semua hal yang mendukung kemajuan pendidikan mendapatkan prioritas dari pemda. Baik dari sisi sarana prasarana (sarpras) untuk menunjang sektor pendidikan, perhatian terhadap para tenaga kependidikan dan aspek lain.

Saat ini, akunya, Lobar mengalami kekurangan sekitar 300 RKB. Untuk mengatasi kekurangan RKB ini, tahun depan ia menjanjikan membangun 100 unit RKB. “Kemajuan pendidikan harus dijadikan nomor 1 oleh pemerintah karena itu semua unsur yang mendukung pendidikan harus diperhatikan dan di prioritas kan, baik infrastruktur sekolah. Tahun depan kami akan bangun 100 RKB,” jelasnya.

Ia menargetkan satu hingga dua tahun ke depan, semua kekurangan RKB ini bisa ditun-

taskan. Tahun depan pemda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akan membangun 100 RKB yang akan dibangun. Hal ini menjadi janjinya, belum lagi fasilitas lain, seperti ruang laboratorium, infrastruktur jalan, meja, kursi.

Ia berkomitmen bantuan RKB ini tidak saja untuk sekolah negeri saja, namun untuk swasta, karena bagaimana pun upaya keras pemda mengatasi persoalan di sektor pendidikan, tidak mungkin bisa mengatasi persoalan di bidang pendidikan tanpa bantuan para tuan guru dan tokoh yang memiliki ponpes.

Selain memperhatikan sarana prasarana pendidikan, pihaknya juga memberikan perhatian bagi tenaga kependidikan. Tahun ini, meskipun masih jauh dari cukup, pihaknya sudah mengangkat 1200 tenaga pendukung kependidikan. Hal ini, jelasnya, sudah dijanjikan sejak tahun 2015.

Meskipun ada yang beranggapan kebijakan ini politis, namun hal ini demi perhatian ke para tenaga kependidikan. “Tahun depan hingga tahun 2019, mudahan bisa di selesaikan sehingga pemerintah tidak bisa menuntut saja ke para guru untuk rajin namun harus beri reward juga ke tenaga kependidikan,”imbuhnya.

Orang nomor satu di Lobar ini juga memiliki cita-cita supaya tiap kecamatan dan tingkat pendidikan ada sekolah rujukan. Pihaknya akan berupaya mewujudkan ada satu sekolah rujukan di tingkat kecamatan dan tingkatan pendidikan baik SD dan SMP. “Kita akan berupaya di setiap kecamatan dan tingkatan TK, SD dan SMP harus ada sekolah rujukan, dari sisi dana memang butuh dana besar namun harus dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Lobar,”tegasnya. (her)

(Suara NTB/ron)

SOSIALISASI - Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, H. Lalu Mohammad Sidik saat sosialisasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah di hadapan sejumlah kepala sekolah dan komite sekolah di Kota Mataram, Sabtu (9/9) di Kantor Dewan Pendidikan Kota Mataram.

Revitalisasi Komite Sekolah Dianggap Menyulitkan Pendidikan Dasar Mataram (Suara NTB) Revitalisasi Komite sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dinilai akan menyulitkan pelaku pendidikan jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP dalam mengembangkan sekolah. Terutama karena ada larangan komite sekolah melakukan pungutan ke siswa dan orang tua siswa.

“Akibatnya kesenjangan semakin jauh, SMA/SMK mentereng, SD dan SMP yang notabenenya pendidikan dasar ditelantarkan,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Permendikbud 75 tahun 2016 yang diikuti oleh Sejumlah Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di beberapa SD dan SMP di Kota Mataram, bertempat di Kantor Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), Sabtu (9/9) lalu.

Padahal di Kota Mataram, katanya, sarana dan prasarana di sejumlah sekolah dasar masih kurang. Buktinya jika

musim hujan, hampir semua SD di Kota Mataram kebanjiran. Jika menunggu dana APBD, bertahun-tahun baru bisa terealisasi untuk pembenahan sekolah, sementara pungutan tidak bisa lagi dilakukan oleh komite sekolah.

Salah satu yang menjadi sorotan dari Permendikbud 75 tahun 2016 ini mengenai larangan komite melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali. Dalam Permendikbud tersebut, disebutkan guru tidak boleh lagi menjadi anggota komite sekolah.

Komite sekolah terdiri dari 30 persen tokoh masyarakat, 50 persen orang tua atau wali murid dan 30 persen berasal dari

Mutasi Guru Masih Diproses Mataram (Suara NTB) Rencana mutasi guru agar terjadi pemerataan jumlah guru di NTB masih dalam proses. Pemerataan pendidikan menjadi salah satu agenda penting yang harus dikerjakan oleh pemerintah Provinsi NTB. Salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan rotasi kepala sekolah dan guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji menyampaikan pihaknya masih memproses mutasi guru sebagai upaya pemerataan itu.

“Masih dalam proses, secepatnya akan dilakukan,” katanya ditemui pekan lalu.

Meski akan ada rencana

mutasi, Suruji menegaskan akan menghindari rotasi antarkabupaten/kota. Karena ketika mutasi yang menyangkut jarak yang jauh akan menimbulkan dampak yang tidak baik. “Karena itu menyangkut jarak yang bisa menimbulkan ekses. Tapi kalau terpaksa, bisa saja misalnya antara Mataram dan Gunung Sari, secara kewilayahaan lintas kabupaten/kota, tapi secara geografis tidak jauh,” katanya sebelumnya.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui pekan lalu juga menyatakan proses mutasi guru masih dalam proses. Menurut-

nya dalam waktu dekat proses mutasi itu akan diselesaikan.

Menurutnya, persentase ketercukupan guru di NTB setiap daerahnya tergolong masih rendah. Rata-rata persentase ketercukupan guru berstatsu Aparatur Sipil Negara (ASN) antara 66 sampai 68 persen per kabupaten/kota. Oleh karena itu, akan dilakukan rotasi dan upaya pemerataan guru lintas kabupaten/kota.

Terutama guru mata pelajaran tertentu yang berstatus guru ASN. Bahkan, di Mataram pun, katanya tidak semua mata pelajaran diisi oleh guru ASN. Meskipun di beberapa mata pelajaran mengalami kelebihan guru. Menurut Aidy, di

Mataram dan Lombok Barat misalnya, guru Biologi cukup berlebih. Sementara di Pulau Sumbawa guru Ekonomi Akuntansi yang cukup berlebih.

Dengan demikian, Dinas Dikbud NTB akan memformulakan setiap sekolah tersedia guru berstatus ASN, bukan berarti harus terpenuhi. Karena selama ini, sekolah terpaksa mengangkat guru honorer dengan SK Kepala Sekolah dan didanai melalui dana komite untuk mengisi kekurangan guru itu. “Misalnya sekolah itu butuh lima, kita berikan dua, terisi tapi belum terpenuhi. Penataan ini untuk mengisi ketersediaan guru di mata pelajaran tertentu,” jelas Aidy. (ron)

pakar pendidikan.

Sementara itu, Ketua DPKM, H. Adnan Muchsin, menyampaikan, yang membedakan Permendikbud 75 tahun 2016 itu pada masalah pungutan, sumbangan, dan bantuan.”Pungutan untuk pendidikan dasar tidak boleh, kalau pendidikan dasar itu hanya bantuan dan sumbangan, bantuan itu di luar orang tua murid,” katanya. (ron)

SEBANYAK 14 sekolah di Kota Mataram menyatakan diri siap melaksanakan full day school (FDS). Jumlah itu bertambah dari sebelumnya hanya 12 sekolah yang mengaku siap menerapkan FDS. Kepada Suara NTB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram H. Lalu Mohammad Sidik, menjelaskan ke 14 sekolah tersebut berasal dari sembilan jenjang SD, dan lima jenjang SMP. Dari jumlah itu, 13 sekolah merupakan sekolah swasta, dan satu sekolah negeri.

Dikatakan Sidik, sekolah(Suara NTB/dys) sekolah yang menyatakan H. Lalu Mohammad Sidik kesiapannya melaksanakan FDS merupakan sekolah dengan jumlah rombongan belajar sedikit. Itu bisa dimaklumi mengingat dengan jumlah murid terbatas, akan memudahkan implementasi FDS. Sedang sekolah dengan jumlah rombongan belajar banyak belum berani menerapkan FDS. “Kita khawatir sekolah yang besar. Yang siap sekolah yang jumlah siswanya sedikit, tidak terlalu repot. Beda dengan sekolah yang besar,” ujar Sidik.

Lebih jauh disebutkan, pelaksanaan FDS butuh stamina lebih di bandingkan dengan belajar setengah hari selama ini.

Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat dari berbagai unsur mulai dari pemerintah, kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan juga siswa. “Komitmen pemerintah agar tidak setengah hati berjalan, jangan kembali lagi karena ganti kebijakan. Komitmen kepsek dengan komite, harus bersinergi kalau FDS kurang lebihnya bagaimana. Perlu duduk bersama bangun komitmen dulu dengan anak-anak,” jelasnya.

Komitmen perlu dibangun agar tercapai satu pemahaman bersama terkait pelaksanaan FDS. Termasuk yang utama ialah menjelaskan ke orang tua agar mereka dapat memahami substansi pelaksanaan FDS. Karena tidak mungkin melaksanakan FDS tanpa dikomunikasikan ke orang, begitu juga unsur lainnya.

“Bangun komitmen dulu, keluarga besar di sekolah juga harus bangun komitmen dengan semua pihak. Sehingga apapun rintangannya nanti bisa diatasi bersama- sama, bekerja bersama-sama,” tambahnya.

Pihaknya berharap agar sekolah-sekolah yang belum siap menerapkan FDS agar dipersiapkan semaksimal mungkin agar dapat menerapkannya pada tahun depan. Mulai dari persiapan sarana prasarana dan lain sebagainya. “Kita harapkan lebih dari komite support moral dan material. Tidak bisa kita harapkan satu hari dengan setengah hari. Ada support dari semua pihak,” tutupnya. (dys)

MTsN 3 Mataram Bentuk Wadah Rukun Kelas Mataram (Suara NTB) Dalam rangka membangun kerja sama masyarakat dan pihak madrasah guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, MTsN 3 Mataram telah membentuk wadah rukun kelas. Wadah ini adalah lembaga sekaligus media yang berfungsi untuk memediasi dan menjembatani komunikasi antara stakeholder, masyarakat dan khususnya wali murid dengan pihak madarasah.

Kepala MTsN 3 Mataram, Lalu Sirajul Hadi, mengatakan inti dari pendidikan adalah kepedulian, semua harus peduli dan terlibat. Ia menjelaskan tidak tepat dan tidak saatnya lagi untuk mengatakan pendidikan itu adalah urusan guru di sekolah saja, tetapi justru pendidikan itu adalah kepedulian dan keterlibatan semua pihak.

“Tidak ada yang boleh acuh, cuek atau skeptis terhadap pendidikan yang baik, semua harus berperan,” jelasnya.

(Suara NTB/ist)

Lalu Sirajul Hadi Lembaga rukun kelas di MTsN 3 Mataram sudah berjalan dua tahun ini, dan ia bersyukur orang tua semangat dan menyambut positif ajakan untuk terlibat membangun pendidikan yang baik di madrasah.

Secara khusus, lembaga rukun kelas memiliki fungsi komunikaksi, silaturahmi dan fungsi kolaborasi. Banyak pro-

gram-program dan kebijakan pendidikan yang harus diketahui oleh orang tua, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik, termasuk peraturan pemerintah yang selalu berubah.

Sirajul menambahkan, bahwa orang tua wali di MTsN 3 Mataram selama ini, menyambut baik gagasan kami ini.

“Artinya, tidak ada aspirasi yang tersumbat. Orang tua kapan saja bisa bertanya kepada wali kelas untuk menanyakan perkembangan anaknya selama di madrasah, dan bagi kami ini positif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Humas MTsN 3 Mataram, Martajaya, S.Pd mengatakan pertemuan orang tua dengan wali kelas tidak saja pada saat pembagian raport. “Tetapi kami sudah mengatur jadwal, sehingga setiap kebijakan, perkembangan atau progress madrasah oleh masyarakat dan orang tua wali diketahui bersama,” paparnya. (ron)

Hari Ini, Wisuda STP Mataram

STP Mataram Hasilkan Lulusan yang Berkompeten Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram akan menggelar wisuda pada Senin (11/9) di Hotel Grand Legi Mataram. Sebanyak 240 orang lulusan dari DIII perhotelan, DIII Perjalanan Wisata, dan DI Pusdiklat Tyatama Mataram akan diwisuda dalam kesempatan ini. STP Mataram menghasilkan lulusan yang berkompeten ditandai dengan dibekali sertfikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwasata.

Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., ditemui Sabtu (9/9) mengatakan, sebanyak 240 terdiri atas program DIII Perhotelan sebanyak 163 orang, DIII UPW sebanyak 32 orang, dan DI sebanyak 45 orang. Dengan demikian, sejak berdiri tahun 1996 hingga pelaksanaan wisuda Akademi Pariwisata Mataram telah meluluskan 2.131 orang, terdiri atas Program D-I: 756 orang dan Program D-III: 1.375 orang yang telah tersebar bekerja di berbagai hotel, restoran

dalam dan luar negeri, kapal pesiar, PNS, dan swasta lainnya.

Menurut Putu Gede, para lulusan memiliki keistimewaan, di samping mereka mendapatkan ijazah, mereka juga mendapatkan sertifikat kompetensi. “Artinya lulusan Akpar kompeten, ada pengakuan pada bidang itu,” katanya.

Akpar berubah bentuk menjadi STP Mataram pada pertengahan tahun ini tepatnya 24 Juli lalu.

Putu Gede menekankan, lulusan juga dibekali dengan keterampilan dan kompetensi yang menguatkan kemampuan mereka. Mereka telah dibekali pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (skill) dan sikap (attitude) yang memadai untuk mengemban tugas sebagai tenaga ahli pratama dan ahli madya pariwisata.

Keyakinan itu didukung dengan uji komptensi yang dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi bidang Front Office,

Housekeeping, F&B Service, Food product untuk program studi DIII Perhotelan dan Tour Guiding dan Ticketing untuk program studi DIII Perjalanan Wisata. Serta merupakan Lembaga Pendidikan Pariwisata pertama di Nusa Tenggara Barat yang berani menyelenggarakan uji kompetensi dan telah memiliki Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama yang telah di apresiasi oleh BNSP dari Jakarta untuk memperoleh Lisensi penyelenggara Uji Kompetensi “Jadi mereka yang sekarang ini, yang katakanlah istimewanya, di samping lulus mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikat kompetensi, sudah lulus uji kompetensi, sertifikat kompetensi suatu penghargaan keahlian,” katanya.

Putu Gede berharap lulusan bisa bekerja dan diterima di industri pariwisata. Dengan diterimanya lulusan, merupakan ukuran bahwa lulusan STP Mataram diterima oleh masyarakat dan dunia industri. “Serta menjadi kebang-

(Suara NTB/ron)

I Putu Gede gaan orang tua mereka,” katanya.

Setelah berubah bentuk menjadi STP Mataram, ada penambahan program studi yaitu S1 Pariwisata untuk melengkapi prodi yang sudah ada sebelumnya yaitu DIII Perhotelan, DIII Perjalanan Wisata, dan DI Pusdiklat Tyatama. (ron/*)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

Atlet Lotim Dinilai Kerap Kalah Mental Selong (Suara NTB) Atlet-atlet Lombok Timur (Lotim) dinilai kerap kalah mental dalam sejumlah kompetisi olahraga. Bebeapa kasus laga yangmempertemukan atlet Lotim dengan atlet luar daerah di tahap awal pertandingan bisa bertarung. Namun akibat lemahnya mental atlet membuat kerap tumbang pada fase akhir kompetisi.

Demikian diakui Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Lotim, H. Haerul Warisin. Disampaikan H. Haerul yang juga Wakil Bupati Lotim, para atlet Lotim ini perlu ditempa dan diberikan penggemblengan.

Salah satu strateginya adalah dengan menggelar Pelatda.

Sabtu (9/9)lalu atlet dari 14 cabang olahraga (Cabor) untuk kali pertama diikutkan dalam Pelatda. Tujuan digelarnya Pelatda itu sendiri kata Ketum KONI, mengincar 33 medali

emas dan Lotim bisa tampil sebagai juara umum.

Dijelaskan, H. Haerul Warisin, melalui ajang Pelatda bisa diketahui kekurangan dan kelebihan atlet dan pelatih atlet itu sendiri. Lotim sebagai gudang atlet diakui selama ini tidak pernah juara umum. Untuk itu segala upaya akan coba dilakukan KONI Lotim agar Lotim bisa tampil sebagai jawara-jawara terbaik.

Tidak saja Pelatda, tahun 2017 ini pun sudah dipersiapkan untuk menggelar Pekan

Olahraga Kabupaten (Porkab). “Jadi mental atlet itu harus kuat,” tegas Wabup.

Untuk peserta Pelatda diingatkan untuk menjaga prestasi. Akan menjadi ironis katanya jika nantinya dalam ajang Porkab, atlet Pelatda ini kalah dari atlet-atlet baru.

Wabup Lotim ini juga mengingatkan agar seluruh atlet tidak tergiur dengan bayaran daerah lain. Disebut ada satu atlet dari Masbagik yang memilih membela daerah lain. Terhadap atlet yang

(Suara NTB/rus)

DIKUKUHKAN - Atlet yang akan melakukan Pelatda dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Lotim, H. Haerul Warisin di Selong, Sabtu lalu. demikian dimminta cabornya bersikap tegas. Harapannya,

para putra terbaik Lotim ini membela daerahnya sendiri.

Melihat jumlah penduduk Lotim yang besar diyakini, banyak pilihan atlet yang bisa tampil sebagai juara. “Kita memiliki banyak penduduk, artinya banyak yang bisa kita pilih,” imbuhnya. Soal perolehan medali, ditekankan banyak ditorehkan oleh atlet perorangan. Dimana dari atlet perorangan inilah yang bisa merebut medali.

Ketua Harian KONI Syafruddinmenambahan, Pelatda pertama bagi atlet Lotim ini dinamai Pelatda Selaparang. Melalui Pelatda diharapkan bisa meningkatkan kondisifisik dan mental atlet dalam hadapi porprov.

Sebelum Pelatda, KONI Lotim sudahmemberikanbintek kepada para pelatih.

Termasuk penyampaikan

pengetahuan mengenai ilmu gizi. Dilibatkan dokter yang merupakan spesialis bidang olahraga.

Pelatda digelar dengan menyerahkan sepenuhnya kepada cabor. Tidak dilakukan sentralisasi. Namun kegiatan Pelatda ini tetap terkontrol.

Adapun cabor-cabor yang diikutkan dalam Pelatda antara lain, Atletikyang ditarget bisa meraup dua medali emas, atlet bulu tangkis dengan3 medali emas, panjat tebing dengan target 4 medali emas, pencaksilat dengan target dua medali emas taekwondo juga dengan dua medali emas.Cabor lainnya ada karate, muathai, tenis meja dah wushu yang semuanya sudah memasang target masing-masing. (rus)

Wagub Lepas Kontingen Popnas NTB

(Suara NTB/fan)

BERSALAMAN - Kontingen Popnas bersalaman dengan Kadispora NTB, H. Husnanidiaty Nurdin usai acara pelepasan atlet pelajar peserta Popnas di Jawa Tengah.

Pemprov NTB Siapkan Bonus Atlet Popnas 2017 Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan Pemprov NTB akan menyiapkan bonus untuk atlet pelajar yang meraih medali di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 11-20 September 2017.

“Pak Gubernur menyiapkan bonus untuk atlet pelajar meraih medali emas, perak dan perunggu di Popnas,” ucap Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (10/9).

Apresiasi untuk atlet berprestasi kata Eni sudah dikomunikasi Gubernur NTB. Pemerintah provinsi akan menyiapkan bonus guna mendorong atlet pelajar agar terus meningkatkan prestasi di level nasional hingga internasional.

Namun demikian nilai bonus yang ingin diberikan Pemprov NTB belum bisa dijelaskan, pasalnya bonus yang akan diberikan sedang disiapkan.

Eni tak ingin berspekulasi soal nominal bonus yang akan diberikan untuk atlet Popnas. Pasalnya bukan pihaknya yang menyiapkan.

Meski demikian, sebelumnya Eni menjelaskan bahwa bonus untuk atlet pelajar tidak harus berupa uang pembinaan yang nilainya relatif besar. Namun bonus tersebut bisa berupa benda ataupun beasiswa. “Kalau saya maunya bonus untuk atlet pelajar berupa beasiswa atau bisa juga motor,” ucap Eni. (fan)

Mataram (Suara NTB) Keberangkatan kontingen NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas), di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 11-20 September 2017 mendapat restu dari Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin. Orang nomor dua di lingkup Pemprov NTB itu melepas secara resmi keberangkatan 101 atlet, 19 pelatih dan 31 ofisial di ajang multi event tingkat pelajar nasional itu.

Acara pelepasan digelar di Gelanggang Pemuda Mataram, Sabtu (9/9) malam lalu.

Dihadiri Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Kabid Olahraga, Anang Zulkarnain dan Kabid Sarpras Dispora NTB, L. Fatanah. Hadir juga sejumlah pejabat Anggota Forum Pimpinan Daerah NTB. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, mengatakan Popnas merupakan ajang untuk menunjukan kemampuan bakat atlet pelajar di ajang multi event olahraga nasional. Lewat multi event nasional itu para atlet dituntut mampu bersaing sebagai yang terbaik.

Melalui kesempatan itu Wagub pun berharap kepada patriot-patriot pelajar NTB itu dapat mempersembahkan prestasi terbaik demi kebanggaan diri atlet, orang tua dan marwah NTB di level nasional.

“Ini kesempatan kita menunjukan pada nasional bahwa NTB hebat. Terimakasih pada Kadispora, ser-

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

(Suara NTB/fan)

BENDERA - Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin menyerahkan bendera NTB kepada Ketua Kontingen Popnas NTB, Anang Zulkarnain di acara pelepasan kontingen Popnas NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, Sabtu (9/9) malam. ta anggota forum pimpinan daerah yang sudah mendukung setiap kegiatan pemerintah

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

baik kemasyarakatan dan olahraga. Patut kita motivasi para atlet dangan memberikan dorongan,” ucapnya.

Agar mampu tampil maksimal, Wagub berpesan pada seluruh kontingen NTB untuk

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

tetap menjaga kesehatan sebelum bertanding. Selain itu atlet diminta agar tidak merasa minder. Menurut Wagub semua atlet pada dasarnya sama yakni telah melakukan latihan sebelum bertanding.

“Modal atlet adalah hasil latihan, kalau bisa berprestasi menjadi kebanggaan, baik diri kita, orang tua dan daearah. Sang juara bukan dia yang tak pernah gagal, namun dia yang memiliki semangat pantang menyerah,” tutur Wagub membakar semangat atlet.

HILANG HILANG BPKB R4 MITSUBISHI DR1686 NOKA/NOSIN : L300DF221521/4056C360941 AN. MAWARDI BPKB : 11537046 HILANG DISEKITAR GOMONG MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR2193BG NOKA/NOSIN : MH31570038K328540/ 157-328896 AN. H. ZULKARNAIN HILANG DISEKITAR SMA 8 MATARAM DASAN CERMEN KOTA MATARAM

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Selanjutnya Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin melaporkan bahwa kontingen Popnas NTB berjumlah 151 orang.

Terdiri dari 101 atlet, 19 pelatih dan 31 Ofesial. Para patriot olahraga pelajar itu akan bertanding di sepuluh mata lomba, yakni atletik, pencak silat, taekwondo, karate, senam, renang, tinju, tarung derajat, voli pasir dan voli Indoor.

Rencananya kontingen NTB akan berangkat empat gelombang, yakni dimulai tanggal 11 untuk gelombang pertama, kemudian tanggal 12 gelombang kedua, tanggal 14 gelombang ketiga dan tanggal 16 gelombang ke empat. (fan/*)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

Senin, 11 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 11 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Senin, 11 September 2017

Halaman 14

Dinas Kesehatan Provinsi NTB Terus Kampanyekan Germas SEPANJANG tahun 2017, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sudah di gelar di beberapa daerah di NTB. Seperti di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima. Kali ini kampanye Germas di adakan di alun-alun Tastura Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang diikuti oleh ribuan warga Loteng. Kampanye Germas ini merupakan bentuk kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Loteng dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang dirangkaikan dengan peringatan hari anak nasional dan upaya pemecahan rekor muri Konseling ASI. “Bentuk kegiatan Kampanye Germas kali ini antara lain peningkatan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah, pemeriksaan kesehatan berkala setiap enam bulan sekali, tidak ada keluarga yang merokok dan bayi mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif. Dan prinsip Germas harus dimulai sejak dini yaitu pada masa bayi dengan pemberian hak bayi untuk mendapatkan asi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, H. Omdah, SKM, MM. Minggu (10/9).

Dalam sambutanya, Omdah mengatakan acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan anak tentang Germas dan mau serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajak dan memotivasi anak-anak melalui Germas serta melaksanakan Konsling ASI oleh konselor asi dalam rangka memecahkan rekor muri Konsling Asi. Untuk memeriahkan acara ini berbagai kegiatan dilakukan seperti kegiatan senam bersama, penyuluhan asi, konseling

menyusui, pemeriksaan kesehatan, orasi anak, dan edukasi jajanan makanan dan hidup sehat pada anak yang mengandung gizi tinggi.

Selain itu juga ada kegiatan jalan sehat dan ada dorprize bagi peserta yang beruntung. Hadiahnya juga menarik dan di support oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Dana Dekonsentrasi Satker 03 Kesmas. Hadiah-hadiah yang disediakan berupa, dua buah handphone, dispenser, lima buah sepeda, kulkas dan lain-lain.

Adapun yang hadir pada acara tersebut adalah Wakil Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, SIP. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, beserta jajarannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Loteng, H. Omdah, SKM, MM. Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S. Sos. M.Si. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H. Ermalena, MHS, Kementerian Kesehatan RI, Barlian, SH, M.Kes. Para Kepala SKPD Loteng dan nara sumber dan Pemerhati Anak dr. Utami Roesli.

Barlian, SH, M.Kes dalam kesempatan itu mengatakan, dalam 30 tahun terakhir terjadi perubahan pola penyakit yang disebabkan oleh berubahnya perilaku manusia. Pada era tahun 90 an penyebab kematian dan kesakitan adalah penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan atas, TBC, diare dan lainlain. Sejak tahun 2010 penyebab kematian dan kesakitan adalah penyakit tidak menular. Kecendrungan tersebut menyebabkan tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dicegah melalui Germas ini. ‘’Tujuan Germas dapat menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular. Baik kematian maupun kecacatan. Kemudian menurunkan biaya pelayanan kesehatan, menghindarkan penurunan

Penyerahan Rekor Muri penyelenggaraan Konselor ASI Terbanyak dari TIM Panitia Muri Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A. produktivitas penduduk dan menghindarkan peningkatan beban financial penduduk untuk pengelua-

ran biaya kesehatan,’’ tandasnya.

Pada kesempatan yang sama juga diserahkan Rekor Muri untuk

penyelenggaraan Konselor ASI terbanyak kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang diterima oleh

Kepala Dinas Kesehatan provinsi NTB, , dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A . (*)

Foto Bersama Tim Panitia Muri dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A. beserta undangan

Makan buah bersama sebagai salah satu simbol pilar Germas

Sambutan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, L. Pathul Bahri S.IP sekaligus melepas peserta jalan sehat,

dr. Utami Roesli , saat memberikan penyuluhan tentang manfaat menyusui kepada konselor ASI

Antusiasme para konselor ASI

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A. saat membacakan peserta yang beruntung mendapatkan doorprize

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A bersama peserta yang beruntung mendapatkan doorprize

Suasana senam bersama

RAGAM

SUARA NTB Senin, 11 September 2017

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu Meriahkan Puyung Praya (Suara NTB) Titik kesembilan Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali digelar. Bertempat di Lapangan Bhakti Puyung, Lombok Tengah, Sabtu (9/9), sekitar empat ribuan warga memadati lapangan kebanggaan masyarakat Puyung.

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali menghadirkan deretan artis dangdut Sasak ternama dan musik Sasak lainnya, seperti Lawak Sasak Penginang Robek Pimpinan H Lalu Nasib, Jhon Kursi Roda, dan Erni Ayuningsih.

Di setiap penyelenggaraannya, Festival Budaya Sasak selalu mempunyai misi, yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk turut meramaikan acara. Festival Budaya Sasak Ya Susu, di setiap tempat penyelenggaraannya, juga memberikan bantuan sosial (CSR), kali ini bantuan dari Kopi YA Susu berupa rehabilitasi perpustakaan desa dan pemberian 1 paket sajadah untuk desa.

Acara Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu yang berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut berlangsung tertib tanpa kendala. Ada lomba panjat pinang, lomba balap karung dan sampai berakhir dengan hiburan.

Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedy Sitorus mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Puyung atas partisipasi warga. “Warga di sini luar biasa, warganya kompak, dan mau terlibat langsung. Semoga kita tetap bisa membina hubungan baik ini,’’ harapnya.

Di puncak acara, Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu mengundi satu unit motor, yang kali ini pemenangnya atas nama Lalu Firman. Selain motor, Festival Budaya Sasak juga mengundi beberapa hadiah lain yakni satu unit kulkas, dua unit televisi LED 32 inch dan dua unit magiccom. (ars/*)

Halaman 15

Gugur, 1.500 Peserta Seleksi Calon Pendamping Desa di NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1.500 orang peserta seleksi calon pendamping desa di NTB yang melamar secara online dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi yang dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dari 2.085 orang pelamar, hanya 585 orang yang dipanggil mengikuti seleksi tes tulis yang dilakukan di Universitas Mataram pada Minggu (10/9).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH, Sabtu (9/9) menyata-

kan pendaftaran seleksi calon pendamping desa ini langsung di-handle Kemendes PDTT, bukan provinsi. Dalam seleksi pendamping desa ini, NTB hanya mendapat kuota sebanyak 130 orang untuk tujuh posisi.

Yakni, Pendamping Lokal Desa (PLD) 32 orang, Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) 15 orang, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur(PDTI)77orang,Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) 2 orang, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TAPED) 1 orang, Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna (TATTG) 2 orang dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TAPSD) 1 orang.

Para pendamping desa ini akan

ditempatkan di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima tergantung posisi yang dibuka.

Ia menjelaskan, pendaftaran menggunakan sistem online dengan indikator penilaian. Untuk PLD, pengalaman 25 persen, pendidikan 20 persen, domisili 35 persen dan umur 20 persen. PDP, pengalaman 30 persen, pendidikan 25 persen, domisili 30 persen dan umur 15 persen.

KemudianposisiPDTI,pengalaman 40 persen, pendidikan 30 persen, domisili 15 persen dan umur 15 persen. TAID, pengalaman 35 persen,pendidikan30persen,domisili 20 persen dan umur 15 persen.

TAPED, pengalaman 35 persen, pendidikan 30 persen, domisili 20 persen dan umur 15 persen. TATTG, pengalaman 35 persen, pendidikan 30 perssen, domisili 20 persen dan umur 15 persen. Serta TAPSD, pengalaman 36 persen, pendidikan 30 persen, domisili 20 persen dan umur 15 persen.

Ashari menambahkan, untuk PDTI dan tenaga ahli menggunakan basis zona provinsi. Sedangkan PLD dan PDP menggunakan basis zona kabupaten. ‘’Kebijakan dan kesepakatan pembagian zonasi diambil dalam rangka mendekatkan wilayah tugas dengan lokasi dampingan sesuai Permendes No. 3 Tahun 2015. Serta dalam

rangka efektivitas pendampingan,’’ terangnya.

Pendaftar yang dipanggil tes tulis sebanyak 600 persen dari masing-masing posisi. Sistem secara otomatis akan mengeluarkan rangking teratas sampai dengan 600 persen dari masingmasing posisi dan zona.

Berdasarkan perangkingan tersebut, lanjut Ashari, memungkinkan terjadi perbedaan capaian nilai standar masing-masing zona kabupaten. ‘’Misalnya, peserta PLD dari kabupaten tertentu total bobot 70 tidak masuk dalam 600 persen yang dipanggil.

Sementara di kabupaten lain masuk karena capaian bobot kabupaten tersebut beda,’’ jelasnya. (nas)

Dekranasda NTB Kampanyekan Semangat Berwirausaha KETUA Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi hadir di Kantor Dekranas “Rumah Kriya Asri” Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat siang (8/9). Kehadiran Ketua Dekranasda yang juga Istri Gubernur NTB tersebut adalah dalam rangka memaparkan program kerja Dekranasda Provinsi NTB sebagai bagian dari penjurian Dekranas Award Pembina Teladan Tahun 2017.

Saat itu, Hj. Erica menegaskan bahwa Dekranasda NTB bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait lainnya, terus mendorong peningkatan semangat dan mental wirausaha di kalangan generasi muda dan masyarakat NTB. Menurutnya, tantangan terbesar untuk Dekranasda NTB

saat ini adalah masalah mindset atau sikap mental. Mental yang dimaksud Hj. Erica adalah mental usaha. Hal inilah yang membuat Istri Gubernur NTB tersebut merasa perlu untuk terus mengkampanyekan enterpreunership. ‘’Karenanya, Dekranasda NTB mempunyai program go to school, program go to campus ,’’ tuturnya. Sembari menegaskan bahwa para perajin yang sudah jelas-jelas berhasil, pendapatannya tinggi, punya nama di nasional maupun di internasional terus didorong dan dilibatkan untuk memotivasi anak – anak agar nemiliki mental wirausaha yabg baik.

Di samping program tersebut, Dekransda NTB juga secara rutin mengundang wirausahawan muda yang sukses. Diantaranya pada tahun 2016,

Dekranasda NTB bekerja sama dengan 3 desainer Indonesia membawa tenun Lombok menuju New York Fashion Week. Di tahun 2017, Dekranasda NTB sudah menggandeng Sari Ayu dalam hal warna kosmetik bertema Lombok dan Tambora.

Selain itu Erica Zainul Majdi menjabarkan, bahwa target Dekranasda NTB tiap tahun harus ada headline Kompas tentang kepala negara memakai tenun NTB. Target itu mampu terpenuhi dimulai pada tahun 2016 saat Presiden Jokowi datang pada perayaan (Hari Pers Nasional) HPN 2016, kemudian di tahun 2017 pada pembukaan MTQ Nasional. ‘’Ini merupakan pelajaran berharga buat kami, karena sekarang jika orang mencari tenun, mereka bilangnya ‘Tenun Jokowi’ dan ini sangat strategis,” ujarnya. (r)

(Suara NTB/ist)

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, saat hadir di Kantor Dekranas “Rumah Kriya Asri” Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat siang (8/9).

(Suara NTB/ist)

MERIAH - Hadrah dari Yayasan Ponpes Barokatus shaulatiyah NW Puyung.

BNPB Sebut Kekeringan di NTB Tergolong Parah Dari Hal. 1 Kekeringan juga menyebabkan 56.334 hektar lahan pertanian mengalami sehingga 18.516 hektar lahan pertanian gagal panen,’’ demikian penjelasan Kepala Pusat data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Minggu (10/9).

Berdasarkan sebaran wilayah kekeringan sesuai laporan diterimanya dari BPBD NTB, kekeringan melanda 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di sembilan kabupaten. Areanya meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. “Sebanyak 640.048 jiwa atau 127.940 KK masyarakat terdampak,” sebutnya.

Dari pemetaan lapangan, sebagian besar yang dilanda kekeringan adalah daerah-daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya jugamengalamikekeringan.Masih tingginya kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai menyebabkan sumber air mengering. “Pasokan air di sungai menyusut drastis selama musim kemarau. Di satu sisi kebutuhan air masih meningkat sehingga kekeringan menahun masih terjadi di wilayah tersebut,” jelasnya.

Terkait upaya yang dilakukan untuk jangka pendek, Sapto menjelaskan, dropping air bersih melalui tangki air. BPBD bersama SKPD, relawan dan dunia usaha telah menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakat. Beberapa daerah dijadual untuk

pengiriman bantuan air bersih karena keterbatasan mobil tangki air.

Air bersih ini untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Sedangkan untuk mandi dan cuci warga harus memanfaatkan sumbersumber mata air dari sungai atau embung-embung. “BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai kepada BPBD yang telah menetapkan status darurat untuk menangani kekeringan,” ungkapnya.

Upaya mengatasi kekeringan sudah dilakukan setiap tahun, namun upaya ini belum dapat menuntaskan masalah kekeringan. Pembangunan sumur bor, pembangunan perpipaan, ‘pemanenan’ hujan, pembangunan embung, bendung dan waduk telah dapat mengurangi dampak kekeringan. Upaya ini masih terus dilakukan ke depan.

Diperkirakannya kekeringan masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2017 mendatang. BMKG telah merilis bahwa sebagian besar Pulau Jawa saat ini sedang mengalami puncak musim kemarau, dan akan masuk awal musim hujan pada Oktober-November 2017.

Awal Musim Hujan 2017/ 2018 di sebagian besar daerah diprakirakan mulai akhir Oktober - November 2017 sebanyak 260 zona musim (76%) dan mengalami puncak musim hujan pada Desember 2017-Februari 2018. (ars)

Pemprov Tuntut Kewenangan Khusus Monev Dana Desa Dari Hal. 1 Sehingga Pemprov tidak mengetahui perkembangan realisasi penggunaan DD. Hal ini menyusul diberikannya sanksi kepada 156 desa untuk pencairan DD tahap II akibat mereka belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan DD tahap I. Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH menyatakan, selama ini pelaporan LPJ penggunaan DD ini harus melalui Pemda kabupaten terlebih dahulu. Hal inilah yang akan dibenahi ke depannya, supaya provinsi juga langsung dilaporkan. ‘’Kemarin itu teman-teman dari Kemendagri, kita minta tolong supaya diberikan kewenangan. Kami di provinsi supaya bisa langsung juga dia melapor ke kami pemerintah desa itu. Tidak hanya ke kabupaten,’’ kata Ashari ketika dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (9/9).

Jika LPJ penggunaan DD itu hanya dikirim ke kabupaten, kata Ashari, maka Pemprov tak akan mengetahui perkembangan realisasinya secara cepat.

Paling tidak, jika pemerintah desa mengirim ke kabupaten, maka dikirim juga ke provinsi. ‘’Kalau dikirim ke kabupaten harus juga berbarengan dikirim ke sini waktunya. Makanya, Oktober saya akan mulai turun, dana desa maupun bantuan lainnya kita evaluasi,” kata mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini.

Menurut Ashari, pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah

pusat di daerah supaya diberikan kewenangan khusus melakukan monev dana desa ini. Sehingga, pemerintah desa juga berkewajiban melaporkan LPJ penggunaan desa ke provinsi.

Sesuai UU yang ada, kata Ashari, saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Aturan secara teknis mengenai hal ini masih belum ada. ‘’Kalau diberikan ruang, berikan delegasi membuat regulasi bagaimana memeriksa (penggunaan dana desa), baru jelas. Pemerintah provinsi dan kabupaten, sebatas pembina dan pengawasan.

Tapi secara teknisnya belum.

Bagaimana laporan teknisnya itu,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 156 desa di NTB (sebelumnya ditulis 158 desa) kena sanksi tak dicairkan DD tahap II. Pasalnya, 156 desa ini belum menyerahkan LPJ sampai batas waktu yang telah ditentukan Kemenkeu. Ke 156 desa yang kena sanksi itu masing-masing di Bima sebanyak 58 desa, Dompu 1 desa, Lombok Tengah 84 desa dan Lombok Utara 13 desa.

Jumlah DD yang diterima NTB tahun 2017 sebesar Rp 865 miliar. Penyalurannya melalui dua tahap. Tahap I disalurkan sebesar 60 persen, sedangkan tahap II sebesar 40 persen. DD tersebut diperuntukkan bagi 995 desa pada 8 kabupaten di NTB. (nas)

Indikasi Perlakuan Istimewa Tahanan Korupsi Dari Hal. 1 Celana jeans dan baju hem biru muda. Tidak ada rompi merah bertuliskan ‘Tahanan Pidana Khusus’ melekat, saat mendengarkan vonis hakim.

Perkara terbaru dan masih berlangsung, untuk terdakwa EW limpahan dari Kejari Sumbawa. Beberapa kali persidangan, terdakwa terlihat bisa lebih rileks di loby dan di depan Gedung Pengadilan Tipikor. Dia juga bisa ngobrol dengan sejumlah pihak di loby maupun depan pengadilan. Agenda sidangnya setiap Senin. Pada tiap agenda itu, tak pernah sekali pun dia menunggu di ruang tahanan bagian belakang gedung yang baru dibangun itu. Sementara status EW adalah dibelit kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Data Pengadilan Tipikor Mataram, ada 20 perkara tindak pidana korupsi yang masuk Mei, Juni, Juli dan Agustus 2017.

Dalam kurun waktu itu, terdakwa yang dijemput bersamaan dari Lapas Mataram dan dibawa ke Pengadilan Tipikor, tak ada satu pun yang pernah terpantau mengenakan rompi tahanan.

Sehingga sulit membedakan, mana terdakwa, saksi atau masyarakat sipil lainnya.

Tak seperti terdakwa Tipikor, terdakwa pidana umum menanti diadili di dalam sel tahanan.

Satu sel dijejali belasan orang.

Mereka berinteraksi dengan sanak famili dari balik jeruji besi. Saat tiba gilirannya, mereka dikawal ke ruang sidang. Pengawalan serupa sampai mereka kembali lagi ke ruang tahanan usai sidang.

Dalam Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia nomor : Per- oo5 /A/JA/03/2o13 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalan dan pencamanan tahanan, pasal 6, sesampainya tahanan di ruang tahanan pengadilan, tahanan tetap dikawal dan diawasi oleh pengawal tahanan dibantu oleh petugas Kepolisian serta diwajibkan untuk memakai baju seragam tahanan. Selama tahanan berada di ruang tahanan pengadilan tidak dibenarkan dikunjungi atau dibesuk oleh keluarga maupun kerabat tahanan.

Dalam Pasal 7, pada saat persidangan berlangsung, pengawalan dan pengamanan taianan harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut : a. Setiap tahanan yang dikelurkan dari ruang tahanan pengadilan menuju ruang sidang harus atas perintah penuntut umum yang bersangkutan dan dalam kondisi terborgol, selanjutnya borgol baru dibuka setelah tahanan masuk pintu ruang sidang. Poin c, selama sidang berlangsung, tahanan tetap dalam pengawalan dan penjagaan pengawal tahanan dan petugas kepolisian.

Dikonfirmasi soal ini, Kajari Mataram melalui Kasi Pidsus Andritama Anasiska, SH.,MH menegaskan soal pemberlakuan SOP sama antara tahanan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi (pidana khusus).

“Kita borgol kok yang (tahanan) Pidsus juga. Rompi juga ada. Tapi saat sidang juga kadang kita pakai hati nurani.

Sehingga tidak pakai (borgol dan rompi). Nah setelah di luar (sidang) kita pakaikan lagi,” jawabnya.

Dia juga menegaskan tidak ada diskriminasi perlakuan.

“Pembedaan perlakuan sih ndak menurut saya. Mereka sama pakai rompi (tahanan). Tapi kadang kalau ada yang mau pakai silakan. Ndak mau pakai juga kan nggak apa-apa. Kalau diskriminatif atau pembedaan sih nggak, sama menurut saya,’’ jelasnya.

Ada perbedaan situasi dalam perkara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus.

Secara kuantitas, menurutnya setiap sidang kasus tindak pidana korupsi maksimal sampai tiga terdakwa dan terkadang satu orang. Berbeda dengan terdakwa kasus konvensional, bisa mencapai belasan orang, sehingga harus dipakaikan rompi untuk memudahkan pembedaan.

“Artinya kalau ngobrol di luar sel pun tidak lepas dari pantauan.

Jumlah mereka (tahanan) misalnya satu orang, jaksanya dua orang, kan lebih mudah memantaunya,” jelas Kasi Pidsus. Ini juga lebih pada pertimbangan manusiawi. Meski SOP tahanan Tipikor pun harus dalam sel, namun menurutnya ada pertimbangan kemanusiaan ketika mereka dibatasi jeruji besi saat berkumpul dengan keluarganya.

Soal kekhawatiran terdakwa akan membahas pengaturan perkara dengan JPU atau pihak lain ketika bebas di luar sel, menurutnya anggapan itu berlebihan. Selama ini diketahuinya terdakwa hanya sebatas membahas soal jadwal sidang dan agenda pemeriksaan ketika berbicara dengan JPU. Kalaupun terdakwa ngobrol bebas dengan pengacara atau pihak lain dalam rangka konsultasi, juga dianggapnya sah sah saja.

“Kalau terdakwa ngobrol dengan siapa pun sah sah saja.

Kalau dengan penasihat hukumnya jika ngobrol dengan Jaksa soal non teknis pekara, juga sah sah saja,” jelasnya.

Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Dr. H. Yapi menanggapi, tanggung jawab terhadap terdakwa yang menjalani sidang sebagai tahanan titipan berada pada JPU. Pengadilan hanya sebatas menyediakan ruangan untuk bersidang, ruang tunggu sidang, dan ruang tahanan.

“Jaksa yang menghadirkan terdakwa. Ruang tahanannya ada, kunci sudah saya serahkan,” kata dia menanggapi perbedaan perlakuan terhadap terdakwa korupsi.

Pengalamannya memimpin PN Mataram, memang pernah dalam suatu waktu ia mendapati tahanan tipikor yang berkeliaran tak terkawal.

“Selalu saya ingatkan jaksa, terdakwa itu ditahan.Tidak boleh berkeliaran apalagi sampai minum kopi. Tetap saya perhatikan,” beber Yapi.

Ia menegaskan bahwa terdakwa harus ditahan. Tidak terkecuali terdakwa Tipikor sekalipun.

“Tidak ada bedanya, sama saja. Mau pidana umum, mau Tipikor. Tetap masuk (ruang tahanan),’’ kata dia.

Ia berpendapat, jaksa diperkenankan memiliki keyakinan mengenai kondisi terdakwa yang dihadirkan dalam suatu persidangan.

Berbekal pada kondisi terdakwa perkara pidana umum yang liar muncul subjektivitas terhadap perlakuannya.

Pun demikian terhadap terdakwa Tipikor yang santai saja dibiarkan di luar ruang tahanan pengadilan. ‘’Mungkin kalau pencuri apalagi berkali kali,lalu kasus narkoba selalu ingin lari.Kalau Tipikor kan umumnya pejabat-pejabat mungkin dari situ jaksanya melihat.Tapi sekali lagi mestinya tetap ditahan,’’ tegas Yapi.

Hal itu menurutnya, dapat berkembang menjadi keresahan sehingga ke depannya ia berjanji akan menertibkan.

Terpisah, pengawal tahanan pidana umum Kejari Mataram, Sahri mengungkapkan, pihaknya memiliki standar operasional yang harus dipenuhi dalam mengawal tahanan.

Mulai dari penjemputan di Lapas, perjalanan menuju gedung pengadilan, proses persidangan, sampai kembali lagi ke Lapas tempat para terdakwa itu ditahan.

“Sekarang wewenangnya ada di Kejati. Dulu memang saya.

Tapi sekarang sudah pindah kewenangannya,” ujarnya. “Saya tidak tahu bagaimana pengawalannya mereka setelah sampai di pengadilan.

Ia mengingat sekitar dua tahun lalu saat ia masih bertugas mengawal tahanan Tipikor dan gedung Pengadilan Tipikor masih satu atap dengan Pengadilan Negeri, pengawal tahanan dibekali dengan borgol dan rompi tahanan.

Tak satu pun tahanan Tipikor yang luput dari ikatan borgolnya. “Tapi sekarang tidak tahu saya berapa sisa borgolnya, ini hanya ada rompi tahanannya saja. itu pun tinggal satu,” tandasnya. (why/ars)

Mencoreng Citra Penegak Hukum Dari Hal. 1 Dia menyoroti situasi ini tidak hanya di Pengadilan, namun ketika di Lembaga Pemasyarakatan atau dalam tahanan. ‘’Yang sangat memprihatinkan itu untuk pelaku pencurian ringan digabung dengan pencurian berat, sehingga bukannya perbaikan, tetapi justru menularkan ilmu kejahatan baru. Dan anehnya lagi, perlakuan kejahatan ringan ini kadang sangat tidak manusiawi, dibandingkan dengan para koruptor, yang diberikan keistimeawaan dan fasilitas yang sangat lengkap,” katanya.

Dikatakan Nasir, pada dasarnya filosofi ide dasar sistem Lembaga Permasyarakatan itu digunakan dengan harapan agar pembinaan masyarakat khusus tersebut jauh lebih manusiawi dari

sistem penjara dulu.

Karena ide penjara dulu, dianggap melangar HAM dan keadilan dalam pembinaan narapidana. ‘’Tetapi dalam faktanya saat ini masih dijumpai adanya berbagai sarana pendukung yang belum memenuhi setandar Undang-undang dengan berbagai alsan, kurang dana lah. Belum lagi kita bicara soal SDM yang membina mereka. Belum ada dokter, dan psikolog khusus, belum ada pembina rohani khusus, pembina skill khusus, yang dimiliki oleh LP. Harusnya tenaga itu sangat penting untuk mengarahkan mereka berubah dari prilaku dunia hitam menjadi prilaku yang bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat,’’ jelasnya.

Wakil Rektor III Unram itu juga, bahwa perlunya melibatkan para kriminolog dari perguruan

tinggi untuk ikut memberikan pendampingan terhadap para pembinaan tahanan tersebut.

Proses penjemputan tahanan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) ke Lembaga Pemasyarakatan bukan tanggung jawab Lapas Mataram. Setelah keluar dari Lapas, apapun yang terjadi, termasuk berkaitan dengan pengawalan maupun keamanan tahanan, di luar tanggung jawab pihak Lapas.

Hal itu disampaikan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Mataram, Jumasih, Amd.IP.,S.Sos., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/9) pekan lalu.

Menurutnya, proses penjemputan tahanan diawali dari pihaknya menerima surat permohonan penjemputan tahanan sehari sebelum penjemputan untuk sidang. Di hari sidang itu dibuat berita acara serah teri-

ma kemudian dilakukan proses serah terima tahanan antara pihak Lapas dengan Kejari. ‘’Baru mereka (pihak Kejaksaan) bisa bawa ke sana, selesai sidang, mereka bawa balik ke sini, jadi pada saat mereka keluar dan masuk ke sini kita periksa, jangan sampai ada barang terlarang yang masuk. Setelah mereka keluar itu sudah jadi tanggung jawab Kejaksaan, di luar itu bukan urusan kami,” jelas Jumasih.

Setiap harinya jumlah tahanan yang keluar untuk mengikuti sidang bervariasi. Dalam sehari paling banyak bisa sampai 60-an orang atau hanya empat orang. “Tergantung dari Kejaksaan yang datang menjemput sesuai jadwal sidang yang ditetapkan oleh hakim, setiap sidang tidak tentu jumlahnya,’’ kata Jumasih.

Di Lapas Mataram sendiri ada sebanyak 314 tahanan ter-

diri dari 292 tahanan laki-laki dan 22 perempuan. Sementara total tahanan dan napi di Lapas Mataram sebanyak 943 orang.

Jumasih menekankan, pihaknya tidak menurunkan berita acara jika tidak ada pengawalan dari pihak Kejari. Setelah tahanan balik ke Lapas Mataram, pihaknya akan kembali memeriksa yang masuk.

Disinggung terkait adanya dugaan perbedaan pengawalan terhadap tahanan pidana umum dengan pidana korupsi, Jumasih mengatakan kewenangan ada pada Kejari.

Sementara di Lapas Mataram sendiri pihaknya tidak membedakan tahanan. “Kita tidak bisa berkomentar suatu yang bukan domain kita. Tapi kalau kita, kalau waktunya dikunci, dikunci semua tahanan.

Tidak ada urusan tahanan apapun (Tipikor atau pidana umum),” tegas Jumasih. (ndi/ron)

Sumbawa dan Dompu Paling Rendah Dari Hal. 1 Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan DAK Fisik sesuai dengan penyerapan triwulan sebelumnya. Jika serapan DAK Fisik triwulan I yang ditransfer sebesar 30 persen tidak mencapai 75 persen sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka transfer triwulan akan berkurang atau dipotong.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M. Sc,IB,MBA pekan kemarin di Mataram menyebutkan pada triwulan I DAK yang ditransfer ke 11 enti-

tas pemerintahan di NTB sebesar Rp 507,5 miliar atau 30 persen dari total pagu tahun 2017 sebesar Rp 1,68 triliun. Pada transfer triwulan I ini, semua Pemda kecuali Lombok Utara mendapatkan transfer DAK fisik sebesar 30 persen, sementara Lombok Utara 31 persen.

Taukhid menjelaskan, pertanggungjawaban penggunaan DAK Fisik triwulan I sesuai PMK pada 21 Juli. Namun, Kemenkeu memperpanjang hingga 31 Agustus lalu. Ia mengatakan, sebagian Pemda sudah memenuhi persyaratan pencairan DAK Fisik triwulan II, namun ada yang belum.

Pemda yang tak memenuhi

persyaratan, DAK Fisik triwuan II yang diterima berkurang. ‘’Sehingga total yang ditransfer semua mencapai Rp 337,2 miliar atau 22 persen dari keseluruhan pagu.

Yang paling kecil Sumbawa Rp 14,3 miliar,’’ ucapnya.

Data Kanwil DJPB NTB, rincian DAK Fisik yang diterima Pemda pada triwulan II yakni Pemprov NTB sebesar Rp 74,3 miliar atau 25 persen, Kota Mataram Rp 30 miliar atau 25 persen, Lombok Barat Rp 31 miliar atau 25 persen. Selanjutnya, Lombok Tengah Rp 37,4 miliar atau 23 persen, Lombok Utara Rp 18,8 miliar atau 25 persen, Lombok Timur Rp 51,8 miliar atau 23 persen.

Kemudian, Kabupaten Sumbawa Rp 14,3 persen atau 9 persen, Sumbawa Barat Rp 29,2 miliar atau 25 persen, Kabupaten Bima Rp 43 miliar atau 25 persen, Dompu Rp 16,5 miliar atau 18 persen dan Kota Bima Rp 30,5 miliar atau 25 persen. Sehingga, kata Taukhid, total penyaluran DAK Fisik di NTB sudah mencapai Rp 884,8 miliar atau 52,5 persen dari pagu sebesar Rp 1,68 triliun.

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Syamsuddar menjelaskan penyerapan DAK Fisik ini terus dilakukan pemantauan secara ketat supaya Pemprov tak kena

pemotongan pada triwulan berikutnya. Pada triwulan I memang ada satu bidang yang akan rendah serapannya. Namun ada perpanjangan waktu sampai 31 Agustus, sehingga mampu dikejar. Pada triwulan II, DAK Fisik yang diterima Pemprov sesuai dengan harapan yakni 25 persen. ‘’Dari penyaluran 25 persen ini, kami harus melakukan penyerapan 75 persen supaya bisa dilakukantransfertriwulanIII.Untukitu, kami selalu berkoordinasi dengan SKPD penangggung jawab terhadap DAK ini. Sehingga untuk triwulan III tak ada kendala, karena memang ada batas waktunya,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 11 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mencurigakan, Tanaman Tembakau di Lotim Diamankan Selong (Suara NTB) – Aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lotim, mengamankan puluhan tanaman tembakau milik masyarakat di wilayah Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak, Minggu (10/ 9). Pengamanan dilakukan lantaran termbakau tersebut memiliki perbedaan dari tembakau pada umumnya.

Pengamanan terhadap tanaman tembakau yang diketahui milik Saefudin (32), alamat Pongkor Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat itu, berawal ketika unit Unit Intel Kodim bersama Kasat Resnarkoba Polres Lotim, AKP. Prayit Hariyanto beserta anggotanya mendapat informasi bahwa adanya tembakau jenis lain atau tidak seperti tembakau biasa di wilayah Pijot Utara Kecamatan Keruak.

Dari informasi itu, kemudian petugas langsung mengecek ke lokasi dan mengkonfirmasi ke pihak pemiliknya langsung.

Dari keterangan pemiliknya, terang Kasat Reserce Narkoba Polres Lotim, AKP. Prayit Harianto, bibit tembakau tersebut merupakan bibit baru dari Cina dan ditanam sebagai percobaan.

Bibit tersebut diberikan dari gudang perusahaan tembakau. Tanaman tersebut adalah tanaman hias, namun pemuda setempat pernah mencobanya untuk dijadikan rokoknya. Setelah dicoba, katanya, bau tembakau seperti kemenyan Cina dan membuat pemakainya sedikit pusing. Dengan keberadaan tembakau tersebut, membuat warga setempat menjadi gempar.

Selain itu, tamanan tersebut baru berumur sekitar satu minggu dan dari sejak ditanam sudah berbunga dan dibiarkan hingga sekarang. Adapun luas lahan tempat ditanaman tembakau yang mencurigakan itu dengan jenis tembakau KRK 26 yakni 1,40 ha.

Akan tetapi, menurut Prayit, tembakau tersebut merupakan tembakau biasa yang gagal panen. Namun ia meminta kepada pemilik lahan untuk mencabut tembakau tersebut kemudian dimusnahkan. Sementara, anggota Satresnarkoba Polres Lotim membawa sampel tembakau untuk pengecekan lebih lanjut. (yon)

Seorang Pelajar di Lotim Dibacok Orang Tak Dikenal

(Suara NTB/her)

DATANGI BP3TKI - Keluarga TKW asal Batulayar, Lombok Barat, saat mendatangi Kantor BP3TKI beberapa waktu lalu mengonfirmasi nasib kerabatnya di luar negeri.

Banyak TKI dari Lobar Diduga Berkasus Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data BP3TKI, jumlah TKI yang berkasus di Lombok Barat (Lobar) sebanyak 35 orang. Jumlah ini menempatkan Lobar di posisi keempat di NTB dengan daerah terbanyak TKI berkasus. Namun data ini tidak singkron dengan pihak Dinas Tenaga Kerja. Pasalnya data di Disnaker sendiri sebanyak 4 TKI berkasus. Lobar mengakui, kasus-kasus yang tercatat di BP3TKI tak semua tercatat di Lobar karena TKI ini mengadu langsung ke BP3TKI, bahkan keberangkatan TKI berkasus ini tak tercatat resmi di dinas terkait.

Demikian diakui Plt Kadis Naker Lobar, Drs. Mujitahidin.

Dikatakan, sejauh ini baru empat kasus tercatat di Disnaker. “Informasinya bahwa TKI berkasus 35 orang di BP3TKI karena banyak yang langsung ke BP3TKI dan tak tercatat resmi disini. Bahkan 50 persen kemungkinan ilegal. ‘’Kalau yang ditangani kita empat kasus terjadi di Lobar,’ imbuhnya. TKI berkasus ini jelasnya memiliki ragam masalah, termasuk yang diselesaikan kasus TKW, Mulyani berhasil dipulangkan. Kebanyakan kasus tersebut ditanga-

ni BP3TKI, karena keberangkatan mereka tidak ada rekomendasi dari dinas terkait.

Disnaker mengesankan pihaknya kecolongan, karena sebagian besar mereka berangkat ilegal. Sementara kasus TKI ilegal sendiri bukan ranah di Disnekaer namun pihaknya tetap memfasilitasi dengan catatan pihak keluarga mengadukan ke Disnaker. Penyebab lain banyak TKI tak tercatat, menurutnya ulah para tekong liar yang masih banyak berkeliaran.

Mereka sampai hati mengirim TKI meskipun tak dilengkapi dokumen.

Langkah mengantisipasi TKI bermasalah jelasnya, pertama pihaknya memperkekat mulai dari proses pemberangkatan. Seleksi calon TKI harus diperketat, termasuk memperkuat dokumen tenaga kerja. Apalagi dengan sistem E-KTP agak sulit dimainkan. Namun dakui banyak tekong yang nakal-nakal langsung berangkatkan Calon TKI ke Jakarta. Diakui PJTKI memiliki petugas lapangan yang merekrut tenaga kerja, berbeda dengan para tekong liar ini membawa TKI tanpa prosedural. Karena itulah diperkuat melalui deteksi dokumen, baik untuk pra penem-

patan, masa penempatan. “Di sini diperkuat dokumen,” jelasnya. Lantas apa sanksi bagi tekong-tekong nakal? Menurutnya sudah jelas ada sanksi mengacu UU nomor 39 namun pihaknya tak berwenang selama tidak ada laporan.

Pihaknya juga memperbanyak sosialisasi ke kantong-katong TKI. Namun pihaknya menuai kendala, anggaran untuk sosialisasi tentang ketenagakerjaan ke luar negeri masih minim sekali. Bahkan untuk sosialisasi dalam bentuk pamplet tidak ada.

Kasus-kasus yang menimpa TKI ini bermacam-macam, tertinggi terkait pemberangkatan TKI non prosedural dan over kontrak. Selain itu kasus asuransi ketenagakerjaan. Lebih rinci dari 308 kasus TKI tersebut tertinggi Lotim sebanyak 88 kasus, Loteng 79 kasus, Sumbawa 37 kasus, Lobar 35 kasus, Sumbawa Barat 21 kasus,Kabupaten Bima 18 kasus, KLU 13 kasus,Dompu 10 kasus, Kota Mataram 5 kasus dan Kota Bima 2 kasus. Kasus yang termasuk tertinggi yang menimpa TKI NTB adalah pemberangkatan non prosedural salah satunya over kontrak. Over kontrak sendiri terjadi sebanyak 31 kasus. (her)

Paket ’’Harum’’ Muncul Bukan Karena Terpaksa (Suara NTB/ist)

MENCURIGAKAN - Tanaman Tembakau yang mencurigakan yang terdapat di Desa Pijot Utara , Kecamatan Keruak.

Banyak Warga Lobar Belum Tahu akan Ada Pilkada Giri Menang (suara NTB) – Sejumlah hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam kurun waktu Januari-Agusstus 2017, terdapat pemilih mengambang atau swing voters lumayan tinggi. Meski dibandingkan Januari, terdapat penurunan signifikan namun masih pada angka lumayan besar mencapai kisaran 36-46 persen lebih. Selain itu, banyak warga khususnya pemilih yang belum tahu akan ada Pilkada di Lobar. Meski ada peningkatan warga yang tahu ada Pilkada tahun 2018 nanti, namun masih banyak yang belum tahu.

“Kami lakukan survei Januari lalu, baru 37 persen yang tahu akan ada Pilkada di Lobar, tapi ada peningkatan cukup signifikan mencapai 60 persen masyatakat yang tahu ada Pilkada. Namun ada 40 persen yang belum tahu,”jelas peneliti SMRC, Djayadi Hanan, Ph.D, Sabtu. Dijelaskan peningkatan ini kemungkinan karena dampak sosialisasi KPU dan aktivitas turun dari kandidat yang intensif turun. Kandidat ini, selain mensosialisasikan dirinya juga mau tidak mau mensosialisasikan tentang pilkada.

Melihat data survei ini, mulai dari Januari sampai Agustus 2017 sudah ada pergerakan kandidat yang mulai tinggi. Karena kandidat dan timses yang bergerak ke mana-mana. Berdasarkan data survei itu juga, terdapat swing voters yang lumayan tinggi. Jika menggunakan simulasi semi terbuka 22 nama kandidat, angka pemilih yang menjatuhkan pilihannya 64 persen. Sedangkan swing voters (pemilih mengambang) mencapai 36 persen. Dibandingkan angka swing voters pada bulan Januari lalu, menembus 53,8 persen. Dari penurunan pemilih mengambang ini jelasnya sebagian besar menjatuhkan pilihannya ke kandidat.

Angka Swing voters justru menurun jika kandidat dikerucutkan 10 nama, “Melihat trend dari simulasi 22 nama kandidat hingga head to head bisa jadi 38 persen angka swing voters berkontribusi secara proporsional ke semua nama-nama kandidat tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, jika terdistribusi secara proporsional maka 38 persen suara mengambang sebagian besar akan mengarah ke Incumben, kemungkinan karena kandidat lain juga belum

bergerak secara masif atau bagaimana.

Pemilih mengambang semakin menurun lagi jika simulasi menggunakan delapan nama, terdapat 31 persen lebih pemilih yang mengambang. Namun pemilih mengambang ini naik drastis mencapai 35 persen jika mengerucut ke enam nama di mana dua kandidat dihilangkan. Rupanya, pemilih dua kandidat ini memilih belum menjatuhkan pilihan terhadap kadidat jika dua kandidat ini tidak maju. Selain itu, dukungan pemilih dua kandidat tersebut terdistribusi ke kandidat lain.

Begitupula jika menggunakan simulasi empat nama kandidat, terdapat swing voters naik menjadi 38 persen lebih, termasuk pada simulasi tiga nama kandidat swing voters berkisar 40-46 persen lebih.(her)

Selong (Suara NTB) Nasip naas menimpa Fahrizal (17), alamat Perumnas Kecamatan Labuhan Haji. Ia menjadi korban penusukan orang tak dikenalnya saat pulang menonton pertandingan futsal antara tim sepak bola SMAN 1 Masbagik yang saat itu berhadapan dengan tim sepak bola dari SMKN 1 Selong.

Penusukan terjadi di Jalan TGKH. Abdul Madjid depan PTC Pancor.

Informasi yang diterima Suara NTB, penusukan terjadi berawal ketika korban, Fahrizal menonton pertandingan futsal antara SMAN 1 Masbagik melawan SMKN 1 Selong dengan pertandingan dimenangkan oleh SMKN 1 Selong skor 4-2.

Usai pertandingan, korban kemudian meninggalkan lapangan GOR untuk kemudian pergi ke Masbagik mengantar salah satu temannya atas nama Nopal (17), alamat Masbagik Utara Baru yang juga pelajar SMAN 1 Masbagik.

Akan tetapi, setiba di depan PTC Pancor, korban melihat temannya dikejar oleh para pelaku penganiayaan dan penusukan dengan korban langsung mematikan sepeda motornya dan sempat ikut melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Akan tetapi, para pelaku kemudian berbalik mengejar korban sehingga korban langsung dianiaya, serta salah satu diantara pelaku menusuk bagian pinggang korban menggunakan sejenis tu-

lang rusuk ekor pari. Sementara, Noval yang merupakan teman korban melarikan diri karena ketakutan.

Dari kejadian itu, Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. I Made Tista, menjelaskan korban atas nama Fahrizal mengalami luka tusuk di bagian tulang rusuk sebelah kiri dan mengalami luka di bagian belakang kepalanya. Korban merupakan putra dari Supriadi yang juga merupakan anggota Koramil 1615-01 Selong.

Selain Fahrizal, korban kedua atas nama Ardian, saat pulang menonton pertandingan futsal tersebut. Korban pulang tidak bersama teman-temannya, sehingga kesempatan dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan penganiayaan. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dengan lima jahitan serta mengalami luka kepala bagian belakang yang bengkak diduga akibat hantaman benda tumpul.

“Pelaku tidak dikenali oleh korban,” ujarnya.

Terkait ini, saat ini ditangani oleh aparat kepolisian Polres Lotim.

Sementara kedua korban masih menjalani penanganan medis. Korban atas nama Ardian dibawa langsung ke Puskesmas Masbagik, sementara Fahrizal yang mengalami penusukan saat ini sudah dirujuk ke RSUP Mataram untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. (yon)