Edisi Sabtu 11 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 11 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 106 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Remitansi NTB Terus Menurun

Abri Danar Prabawa

NTB, Achris Sarwani dikonfirmasi, Jumat (10/7). Penurunan tersebut tercatat mencapai 12,79 persen.

Diterangkan Achris, hal tersebut dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Di mana pengukuran dilakukan dengan melihat dampaknya terhadap permintaan barang-barang kebutuhan pokok, sekunder, dan tersier. Sejak Januari 2020, pihaknya mencatat daya beli masyarakat mengalami penurunan hingga -5.64 persen.

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, menerangkan pembatasan pemberangkatan PMI yang diatur dalam Permenaker Nomor 151 Tahun 2020 menjadi salah satu penyebab turunnya remitansi. ‘’Pasti (menurun). Bagaimana kita mendapatkan air berlimpah kalau sumber daya airnya semakin kecil,’’ ujar Suntono menganalogikan. Dikonfirmasi, Jumat (10/7), ia mencontohkan ca-

habis kontrak, 13 orang sakit, 43 orang meninggal dunia, 7 orang GtoG Jepang dari P4TK Bahasa, dan 637 orang dari pengosonan fasilitas BLK-LN/swasta karena pandemi Covid-19.

Untuk jumlah calon PMI yang siap berangkat, pihaknya mencatat mencapai 6.456 orang. Terutama yang telah mengurus kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa kerja.

Namun terhalang penutupan pengiriman oleh pemerintah pusat dan negara penempatan mengikuti pandemi y a n g berlangsung. (bay) Achris Sarwani

Hanya 16 CJH NTB Tarik Pelunasan BPIH Mataram (Suara NTB) Kanwil Kemenag NTB mencatat sebanyak 16 Calon Jemaah Haji (CJH) menarik pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020. Penarikan pelunasan BPIH tersebut dilakukan belasan CJH NTB pasca pemerintah mengumumkan pembatalan pelaksanaan ibadah haji 2020.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Mendisiplinkan Lebih Tegas KOTA Mataram menjadi epicentrum penyebaran virus Corona di NTB. Pencegahan maupun penanganan tidak bisa dilakukan dengan cara sederhana. Keterpaduan dan sinergitas diperlukan menangani wabah tersebut. Pemprov NTB dan Pemkot Mataram harus satu semangat menyelesaikan atau memutus mata rantai penularan. ‘’Tentu ini jadi perhatian besar kita. Harapan kita tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi perlu dukungan semua pihak. Termasuk DPRD juga mem-back up menekan kasus ini,’’ ujar Ketua DPRD Kota Mataram,H.Didi Sumardi, SH,ditemui Jumat (10/7).

Politisi Partai Golkar ini mencermati dari beberapa minggu terakhir, kasus Covid-19 di Mataram cenderung stagnan kemudian naik.

Bersambung ke hal 11 H. Didi Sumardi (Suara NTB/cem)

KO M E N TTAA R

Dorong Wisata Virtual BELUM normalnya sektor pariwisata NTB akibat pandemi virus corona (Covid-19) disebut membutuhkan solusi-solusi inovatif. Salah satunya dengan mengedepankan promosi berbasis wisata virtual sebagai gambaran kesiapan masingmasing destinasi wisata tersebut.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Dr.H. Ainuddin menerangkan, wisata virtual saat ini tengah menjadi bagian dari pengenalan p r o m o s i pelaku usaha.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

MEMOTIVASI PERAJIN GITAR - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah mencoba gitar buatan perajin lokal dalam silaturahminya dengan ASN dan perajin di Kantor Dinas Perindustrian NTB, Jumat (10/7) kemarin. Gubernur yang didampingi Sekda NTB, H.Lalu Gita Ariadi dan Kadis Perindustrian NTB, Nuryanti, mengapresiasi para perajin dengan karya-karyanya yang luar biasa. Berita selengkapnya di halaman 11.

Untungkan Nelayan, KH. Zaidi Abdad Kakanwil Kemenag NTB yang Baru Menag Ingatkan Soal Fahri Hamzah Dukung Kebijakan Gratifikasi dan Korupsi Ekspor Benur Lobster Sumbawa Besar (Suara NTB) Mantan Pimpinan DPR RI, H.Fahri Hamzah, mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait ekspor benur (bibit) lobster, sebagai bisnis legal untuk kepentingan nelayan dan ekosistem. Sekaligus konsekuensi dari adanya penangkapan benur lobster yang dilakukan oleh nelayan Indonesia secara turun temurun. ‘’Jadi apabila ribuan nelayan Indonesia menjelang magrib, yang nanti jumlahnya diperkirakan akan mencapai 150 ribu nelayan datang dengan alat yang sederhana, Bersambung ke hal 11

Fahri Hamzah

Mataram (Suara NTB) Menteri Agama (Menag) RI, H. Fahrul Razi melantik Dr. KH. Zaidi Abdad, MA sebagai Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenag NTB bersama 19 pejabat eselon II secara virtual, Jumat (10/7) sore kemarin. Menag mengingatkan kepada pejabat yang dilantik agar tidak menerima gratifikasi dan korupsi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag NTB yang baru, Dr. KH. Zaidi Abdad, MA mengatakan bahwa memang Kemenag banyak menjadi sorotan masyarakat di NTB. Sehingga ia akan melakukan penataan pegawai mulai dari Kanwil Kemenag NTB hingga Kemenag Kabupaten/Kota.

“Apa yang disampaikan Pak Menteri tentang integritas, penempatan pegawai sesuai profesionalitas itu juga menjadi tumpuan bagi kami selanjutnya untuk menata Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama ini banyak menjadi sorotan di kalangan

masyarakat,’’ kata Zaidi Abdad dikonfirmasi usai pelantikan di Kantor Kanwil Kemenag NTB, Jumat (10/7) sore kemarin.

Persoalan gratifikasi dan korupsi menjadi kegelisahan Menteri Agama. Sehingga pejabat eselon II yang dilantik, termasuk Kakanwil Kemenag NTB diminta agar memastikan penempatan pejabat dilakukan secara profesional dan berintegritas. ‘’Dan itulah kegelisahan Pak Menteri. Semuanya sudah mendengar. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa menjalankan apa yang disampaikan pak menteri,’’ katanya.

Bersambung ke hal 11 KH. Zaidi Abdad

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

Pasca JPS Gemilang

Harus Dipikirkan Keberlanjutan Eksistensi IKM dan UKM Lokal H.Ainuddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan meluncurkan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Tahap III, Senin (13/7) di Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur (Lotim). Pemprov akan membagikan sebanyak 120.000 paket sembako dan suplemen JPS Gemilang Tahap III. Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr.

”

Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd meminta agar dipikirkan keberlanjutan eksistensi IKM dan UKM pasca JPS Gemilang. ‘’Pak Gubernur dan Ibu Wagub mengharapkan untuk kita (OPD) memikirkan kelanjutan JPS Gemilang ini,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, usai rapat mem-

Ke depannya dalam rangka kelanjutan JPS Gemilang, kita akan meluncurkan stimulus ekonomi

H. Ridwan Syah

bahas persiapan penyaluran JPS Gemilang Tahap III yang digelar tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (10/7) kemarin.

Rapat tersebut dipimpin Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Hadir juga Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. Didampingi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Ridwan mengatakan, program JPS Gemilang yang melibatkan IKM dan UKM mendapatkan apresiasi pada level daerah (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

‘’Remitansi mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir, Maret – Mei 2020.

Dari Maret Rp40,34 miliar, April Rp38,97 miliar, dan Rp35,18 miliar pada Mei 2020,’’ sebut Kepala BI Perwakilan

paian remitansi NTB pada Mei 2019 men- (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa, capai Rp107,02 miliar. Sedangkan pada Mei menerangkan jumlah PMI yang masih bekerja di negara penempatan terbilang cukup 2020 hanya mencapai Rp79,13 miliar.

Diterangkan, hal tersebut erat kaitan- banyak. Untuk itu, remitansi atau transfer nya dengan daya beli masyarakat. Meng- dana masih mengalami pergerakan. ‘’Berkurang atau tidak baru kita tahu setingat jumlah masyarkaat NTB yang bekelah ada penghitungan dari BI,’’ erja di luar negeri cukup banyak. ‘’Tentu ujar Abri, Jumat (10/7). Berada kaitannya, terutama (untuk dasarkan catatan dari BI NTB daya beli) rumah tangga penerima yang diterima pihaknya, peremitansi tersebut. Ketika transngiriman remitansi masih akfer yang diterima berkurang, tentif dilakukan oleh PMI dari tu belanjanya juga berkurang,’’ negara-negara di Timur Tenjelas Suntono. gah seperti Arab Saudi, Uni Berdasarkan catatan pihakEmirat Arab, Kuwait, Qatar, nya untuk periode April – Mei dan negara-negara Asia Pasifik.

2020, remitansi tercatat sempat Seperti Korea, Malaysia, Brunei naik 8,78 persen karena adanya Darussalam, Filipina, Hongkong, Hari Raya Idul Fitri. Kendati Jepang, dan Singapura. demikian, jika dibandingkan Di sisi lain, sampai dengan dengan periode tahun sebe30 Juni 2020 BP2MI Matlumnya penurunan aram mencatat, jumlah remitansi mencapai PMI yang telah pulang 22,73 persen. ke NTB dari negara penTerpisah, empatan mencapai Kepala Badan 1.876 orang. RincianPerlindungan nya, 594 orang PMI berPekerja MigSuntono masalah, 585 orang ran Indonesia (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB mencatat penurunan remitansi selama tiga bulan terakhir. Hal tersebut dinilai dapat menjadi salah satu penyebab penurunan daya beli masyarakat. Khususnya selama pandemi virus Corona (Covid-19) berlangsung.

dan nasional. Sebagai sebuah langkah jitu di tengah pandemi Covid-19 untuk menggerakkan IKM dan UKM lokal. ‘’Ke depannya dalam rangka kelanjutan JPS Gemilang, kita akan meluncurkan stimulus ekonomi,’’ katanya.

Di dalam stimulus ekonomi, akan melanjutkan pekerjaanpekerjaan dalam rangka menyiapkan IKM dan UKM supaya memiliki kemampuan.

IKM dan UKM yang sudah terlibat dalam penyediaan produkproduk JPS Gemilang akan ditingkatkan kemampuannya.

Dengan memberikan bantuan permodalan, peralatan dan mesin untuk menunjang peningkatan produksi serta membantu akses pemasaran.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Picu Penurunan Daya Beli Masyarakat

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2020

Halaman 2

Pilkada Kota Mataram Persiapan Sedang Berjalan PELAKSANAAN program kampung sehat menjadi program yang terintegrasi dengan penanganan Covid19 berbasis lingkungan.

Dua program ini bisa menjadi media edukasi kepada masyarakat.

Camat Mataram, Zarkasyi dikonfirmasi, Jumat (10/7) menjelaskan, pelaksanaan kampung sehat sudah berjalan dari kegiatan sosialisasi, gotong royong serta penguatan kelembagaan mulai tingkat rukun tetangga, kader serta elemen di lingkungan lainnya. “Alhamdulillah, semua persiapan sudah (Suara NTB/dok) berjalan,” jelas Zarkasyi.

Zarkasyi Awalnya, lingkungan digagas menjadi percontohan kampung sehat oleh Polsek untuk tiga kelurahan. Kecamatan Mataram sebutnya, memiliki dua Polsek. Yakni, Polsek Pagutan dan Polsek Mataram. Perkembangannya satu kelurahan menunjuk satu lingkungan.

“Ada sembilan kelurahan di sini. Jadi, sembilan lingkungan yang ikut lomba,” sebutnya.

Empat indikator penilaian kampung sehat seperti sosial ekonomi, kesehatan, keamanan dan partisipasi masyarakat.

Zarkasyi menyerahkan sistem penilaian tersebut ke Polda NTB untuk menilai lingkungan. Terlepas dari itu, kriteria penilaian menjadi media edukasi oleh masyarakat untuk saling menguatkan di tengah pandemi saat ini.

Menurutnya, PCBL yang menjadi ide besar pemkot memutus mata rantai peredaran virus Corona dan kampung sehat secara otomatis terintegrasi sendiri tanpa memaparkan kembali ke masyarakat. Pihaknya juga memiliki program perilaku hidup bersih dan sehat. “Kampung sehat, PCBL dan PHBS otomatis terintegrasi,” terangnya.

Tinggal bagaimana penguatan pada sistem keamanan lingkungan. Hal ini perlu keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

Dengan hadirnya kampung sehat memberikan semangat kepada masyarakat menghadapi pandemi. Karena, pencegahan maupun memutus mata rantai penyebaran virus bukan saja tanggungjawab pemerintah, melainkan butuh kebersamaan dengan masyarakat serta stakeholder lainnya. (cem)

Tiga ASN Dikenakan Sanksi Mataram (Suara NTB) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi bagi tiga aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram. Mereka diduga melanggar kode etik karena terlibat politik praktis.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap netralitas ASN telah berjalan.

Bahkan, tiga orang ASN telah diklarifikasi dan direkomendasikan ke KASN untuk dikenakan sanksi. KASN mengeluarkan rekomendasi meminta PPK untuk menghukum pegawai tersebut yang disinyalir melanggar kode etik.

“KASN merekomendasikan

ke PPK untuk menjatuhkan sanksi ke tiga ASN. Dan, kami sudah menjatuhkan sanksi,” kata Eko dikonfirmasi, Jumat (10/7).

Sanksi sifatnya tidak ada yang berat karena pelanggarannya menyangkut kode etik.

Mereka telah menandatangani surat pernyataan. Jika melakukan pelanggaran dengan hal sama akan ditindak dengan sanksi lain.

Eko menegaskan, tim penegakan disiplin memberikan sanksi berdasarkan Peratu-

ran Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawan dan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian. “KASN maupun kita juga mengacu pada regulasi itu,” jelasnya.

Menurutnya, netralitas ASN dalam Pilkada jelas regulasinya. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Mataram bukan pertama kali. Sebelumnya, Pemkot Mataram sudah melaksanakan Pilkada serentak. Penekanannya ke birokrat

harus netral dan sudah disampaikan ke seluruh pegawai.

Untuk penindakan, pemkot tidak pandang bulu. Oleh karena itu, ia mengharapkan masyarakat juga turut mengawasi. Artinya, pengawasan tidak saja diserahkan ke institusi pengawasan seperti Bawaslu. “Tapi masyarakat juga terlibat mengawasi dan memberikan laporan melalui jalur yang benar,” ucapnya.

Selama proses tahapan pilkada di tahun 2020 ini baru ditemukan ASN terindikasi melanggar kode etik dan telah diproses oleh Bawaslu. Sekda mengimbau kepada seluruh ASN di Lingkup Pemkot Mataram, tetap menjunjung netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung. (cem)

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito

(Suara NTB/cem)

MEMANCING – Cukup cerahnya cuaca serta tidak munculnya gelombang pasang di pantai Ampenan beberapa pekan terakhir rupanya menjadi alasan bagi para penghobi mancing untuk duduk santai di puing-puing tiang bekas bangunan dermagadi Pelabuhan Ampenan, baru-baru ini. Bagi para pemancing ini, merebaknya kasus covid-19 yang kasusnya masih terus bertambah di Kota Mataram, memancing disebut sebagai salah satu langkah menjauhi kerumunan.

Berikan Informasi Positif

Terapkan Protokol Covid-19

ANGGOTA Banggar DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengatakan untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata di tengah pandemi covid-19, sebetulnya bukan perkara sulit. Status Mataram yang masih zona merah, sangat mempengaruhi tingkat ketertarikan orang datang berkunjung ke Mataram.

Terlebih, Kota Mataram bukan main destination, melainkan sebagai penunjang sektor pariwisata. ‘’Karena, kalau berbicara masalah pariwisata, Mataram hanya (Suara NTB/fit) city tour,’’ cetusnya dalam raAbd Rachman pat dengar pendapat dengan AHM, akademisi, Asisten II dan Dispar (Dinas Pariwisata) baru-baru ini.

Oleh karena itu ke depan, Dispar Kota Mataram diharapkan meningkatkan sektor-sektor destinasi kuliner. ‘’Ini memang seperti disampaikan Dr. Basuki Prayitno, tidak terlepas dari sektor pariwisata yang tidak lebih banyak daripada daerah lain yang ada di NTB,’’ ujarnya.

Ini sejalan dengan arah kebijakan Kota Mataram sebagai kota jasa perdagangan. ‘’Ini harus ditunjang dengan kebijakan dan kemauan dari Pemkot Mataram untuk menyulap area-area potensial menjadi tempat-tempat yang menarik. Karena, untuk menghadapi event berskala internasional, Pemkot Mataram memang perlu bekerjasama dengan kabupaten/kota lainnya secara berkesinambungan,’’ terang politisi Partai Gerindra ini.

Sebab, kalau Mataram hanya mengandalkan hunian akomodasi, hasilnya masih kecil. Menurut Rachman, yang bisa mendorong sektor pariwisata adalah sektor kuliner. ‘’Penekanannya hanya pada kemauan eksekutif untuk merealisasikan hal-hal tersebut. Bukan sebatas wacana, wacana dan wacana,’’ tegas Rachman.

Keseriusan untuk mengangkat sektor pariwisata, sangat dibutuhkan. Karena seperti dampak covid saat ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, untuk informasiinformasi yang sekiranya dapat mengganggu sektor pariwisata, pemerintah diharapkan dapat meredam munculnya berita-berita tersebut. ‘’Apa yang terjadi di daerah kita ini, ke luar begitu saja.

Harusnya lebih mengedepankan informasi yang positif,’’ ujarnya. Sekarang ini, sambung Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, bukan sertifikat yang diminta AHM. Sertifikat itu gampang. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menekan informasi-informasi itu supaya tidak menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap orang-orang yang akan dating berkunjung ke Kota Mataram,’’ terang Rachman.

Karena kalau masih ada status zona merah mendekati hitam, tentu siapapun yang akan berkunjung ke Mataram, akan menjadi takut. ‘’Jadi tanpa sertifikat itupun kalau status kita sudah baik, tentu mereka akan datang. Yang menjadi kekhawatiran kan karena pandemi ini. Bukan karena hotel itu bersertifikat,’’ pungkasnya. (fit)

Masyarakat Sulit Diatur Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 cukup intensif sosialisasi dan mengedukasi masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Namun karakter masyarakat sulit diatur menjadi kendala. Di satu sisi, kasus penularan terus meningkat.

Suara NTB memantau aktivitas masyarakat terutama di pasar tradisional. Pedagang seolah tak peduli dengan protokol kesehatan. Hanya sebagian kecil disiplin mengenakan masker. Jarak juga sulit diatur.

Siti, salah seorang pedagang menuturkan, merasa kesulitan bernafas jika terus - menerus mengenakan masker. Dia lebih nyaman tanpa ditutup hidung dan mulut. “Lelah pakai masker terus,” timpalnya.

Masker hanya dipakai ketika kepala pasar atau ada razia. Dia menyadari resiko terpapar sangat tinggi. Namun, ia tetap memilih hidup normal.

“Kita serahkan ke Allah saja semuanya,” timpalnya.

Kepala Pasar Kebon Roek, Malwi mengaku sudah berulangkali mengingatkan pedagang maupun pengunjung disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Masker sudah dibagikan. Tempat cuci serta sabun disediakan. Tetapi karakter masyarakat sulit diatur.

“Sudah lelah kita ngomong.

Mereka pagah (keras kepala) semua,” jawabnya.

Tim gugus tugas turun razia masker. Saat itu, pedagang tertib pakai masker dan mengatur jarak. Saat petugas pergi masker kembali dibuka. Menurut Malwi, harus ada petugas siaga mengawasi pedagang dan pengunjung. Sebagai terapi kejut, pihaknya mengancam tidak memberi izin berjualan.

Sanksi tidak juga membuat pedagang takut. “Pedagang bakulan ini yang agak susah diingatkan,” ujarnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan mengevaluasi kinerja kepala pasar yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kasus penularan tidak lagi di lingkungan, tetapi di area publik. Seperti pasar, tempat kerja maupun perkantoran.

“Bila perlu kalau pedagang dan pembeli tidak disiplin jangan kasih masuk ke pasar,” tegasnya. Walikota akan meminta laporan sistem pengawasan.

Kepala pasar memiliki tanggungjawab untuk memastikan pengunjung maupun pedagang mengenakan masker. Pencegahan dan penanganan, Pemkot Mataram tidak akan kendor menekan penularan.

Diketahui, Mataram sampai saat ini, masih zona merah. Kasus Covid-19 setiap hari terus bertambah. Untuk pengawasan di tingkat lingkungan menjadi tanggungjawab kepala lingkungan, lurah dan camat memantau warga. (cem)

(Suara NTB/cem)

TANPA MASKER - Seorang pedagang di Pasar Mandalika terlihat mengupas bawang tanpa mengenakan masker, Jumat (10/7). Karakter masyarakat sulit diatur untuk menerapkan protokol Covid-19.

IKM/UKM Harus Antisipasi Over Produksi Mataram (Suara NTB) Potensi over produksi IKM/ UKM lokal untuk program JPS Gemilang menjadi atensi pemerintah daerah. Pasalnya, penyerapan produksi lokal tersebut ditekankan harus sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati pelaku usaha dengan stakeholder terkait.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, menerangkan dalam proses pengadaan paket JPS Gemilang masing-masing pelaku usaha telah diberikan surat pesanan sesuai kapasitas IKM/UKM masing-masing. “Ini memang menjadi pembelajaran buat IKM/UKM kita, bahwa ada banyak yang harus terlibat (dalam pengadaan). Tahap pertama mungkin merasa hanya mereka (beberapa pelaku usaha, Red) yang bisa, tapi IKM harus juga bekerja sesuai pesanan,” ujarnya, Jumat (10/7) Dicontohkan seperti overproduksi 410.000 masker yang dilaporkan pelaku usaha beberapa waktu belakangan. Di mana jumlah tersebut dinilai telah melampaui batas produksi yang disepakati oleh pemerintah dan pelaku usaha. “Memang tidak bisa stok duluan.

Nanti kalau kedaluwarsa gimana? Mau dibeli susah juga, kalau diambil salah lagi,” ujar Nuryanti. Menurutnya, pelaku usaha harus bekerja profesional dan tidak bersifat spekulatif dalam proses pengadaan barang. “Kalau stok dulu pasti ada risiko bisnis,” sambungnya.

Senada dengan itu, Kepala Di-

nas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) NTB, H. Wirajaya Kusuma, menerangkan over produksi masker khusus untuk JPS Gemilang yang yang belum terserap saat ini ada di luar kewenangan pihaknya. Pasalnya, mengikuti kontrak yang dibuat pihaknya, penyerapan masker untuk kebutuhan program JPS Gemilang saat ini sudah terpenuhi.

“Itu di luar kendali kita. Kalau kita kan setiap melaksanakan pasti mengikuti kontrak. Mudahmudahan nanti ada jalan keluarnya dari kebijakan pemerintah provinsi untuk bisa menyerap masker-masker yang sudah diproduksi itu,” ujar Wirajaya.

Diterangkan, pengadaan masker di Diskop UKM NTB sebelumnya mengikuti standar pengadaan barang dan jasa melalui penganggaran belanja tidak terduga (BTT). Di mana UMKM diminta datang melengkapi syarat administrasi untuk kemudian diberikan kuota produksi sesuai dengan target keseluruhan untuk kebutuhan JPS Gemilang.

“Ini sesuai kemampuan UMKM masing-masing (pembagian kuotanya). Jadi ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 12.000,” ujar Wirajaya. Pihaknya menduga over produksi kemudian terjadi karena antusiasme pelaku usaha. “Ini keluhannya dari yang tidak punya kontrak dan juga ada yang dengan asumsi kebutuhan bakal banyak. Jangan sampai mereka memproduksi di luar kontrak yang sudah ditetapkan,” tandasnya. (bay)

Serapan Anggaran Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Rendahnya serapan fisik dan keuangan pada tiap triwulan seolah menjadi masalah klasik. Ini diindikasikan terjadinya penumpukan program di akhir tahun.

Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2020 Rp1.291.319. 201.083. Postur APBD terjadi penurunan setelah refocusing anggaran.

Untuk belanja langsung Rp721 miliar. Belanja pegawai Rp513 miliar. Belanja non pegawai Rp208. Sementara, belanja modal Rp569 miliar. Dengan rincian belanja pegawai Rp80 miliar. Dan, belanja modal

Rp488 miliar. Dari belanja non pegawai khusus belanja modal Rp133 miliar. Sedangkan, belanja barang dan jasa Rp355 miliar.

Data Monev LKPP tanggal 9 Juli 2020, realisasi serapan fisik 37,61 persen dari target 45 persen. Realisasi keuangan 37,61 persen dari target 53,14 persen. Menanggapi rendahnya serapan keuangan dan fisik, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/7) mengaku, belum menerima laporan mengenai hal itu. Sepengetahuannya, hampir tidak ada pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh organisasi perangkat daerah

(OPD) pada triwulan pertama dan kedua. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merefocusing anggaran untuk penanganan dan pencegahan Coronavirus Disease.

“Kalau pun hanya pekerjaan rutin-rutin saja. Seperti bayar gaji tenaga kebersihan, petugas lapangan dan pasukan biru,” jelasnya.

Oleh karena itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kata Mahmuddin, mempercepat APBD perubahan untuk mempercepat pekerjaan-pekerjaan fisik selama sisa waktu empat bulan. Pekerjaan tidak bisa dieksekusi karena dana alokasi khusus (DAK) di-

tarik. Karena hampir 100 persen DAK ditarik. “Kecuali DAK kesehatan dan pendidikan tidak direfocusing. Nilainya hanya sekian persen dari DAK keseluruhan,” ungkapnya.

Pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh. Saat ini, pihaknya masih fokus menyelesaikan kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) 2021. Selanjutnya, akan fokus pembahasan APBD perubahan pada 21 Juli mendatang.

Tak tercapainya target serapan fisik dan keuangan terus terulang setiap tahun.

Kasus ini menjadi permasala-

han klasik. Menurutnya, eksekusi program bisa saja dikerjakan di triwulan pertama.

Kendalanya, aliran kas menumpuk di triwulan ketiga dan empat. Kedua, program banyak menumpuk di akhir tahun. Terkadang anggaran masuk pada APBD perubahan. Terakhir, terbenturnya penyusunan dokumen perencanaan serta penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara dan teknis lainnya. “Ini juga sempat ditanyakan oleh anggota Dewan.

Kenapa menumpuk akhir tahun karena kendalanya kita itu (aliran kas, red),” demikian kata dia. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

20 Perusahaan Dapat Rekomendasi Melalulintaskan Benih Lobster Mataram (Suara NTB) Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram telah memverifikasi 20 perusahaan yang akan melalulintaskan Benih Bening Lobster (BBL). Potensinya akan terus bertambah. Hal ini ditegaskan Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi ditemui di kantornya, Jumat (10/7) kemarin.

Pemerintah telah mencabut pelarangan ekspor benih lobster melalui terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Permen ini

salah satunya mengatur tentang Lobster Konsumsi dan Benih Bening Lobster (BBL).

Terkait hal itu, Suprayogi mengatakan BKIPM Mataram akan memberikan sertifikasi Health Certificate (HC) sebagai salah satu persyaratan lalu lintas BBL baik domestik maupun ekspor jika stake holder/pengguna jasa

OJK : Jika Dikonversi ke Syariah, Jamkrida NTB Berpeluang Lebih Cepat Berkembang Mataram (Suara NTB) – Keinginan konversi penuh ke syariah perusahaan daerah untuk penjaminan kredit, PT. Jamkrida NTB Bersaing ditangkap sangat positif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Potensi berkembangnya justru akan semakin cepat. Berdasarkan catatan OJK, setelah pangsa pasar utamanya berkonversi penuh dari Bank NTB konvensional ke Bank NTB Syariah penuh pada akhir 2018 lalu, potensi bisnisnya berkuang.

Sampai saat ini, meskipun PT. Jamkrida NTB Bersaing tetaplah eksis. Jamkrida NTB tidak bisa lagi menjamin kred(Suara NTB/bul) it-kredit yang dikucurkan oleh Farid Faletehan Bank NTB Syariah. Padahal, keuntungan penjaminannya tidak kecil dari sesama perusahaan daerahnya ini. Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Fatelehan ditemui di kantornya, Jumat (10/7) kemarin mengatakan, OJK melihatnya akan sangat lebih baik jika Jamkrida NTB ikut berkonversi ke syariah atau membentuk unit usaha syariah.

“Agar market utamanya ini (Bank NTB Syariah) kembali,” ujarnya. Secara khusus, Jamkrida diawasi langsung oleh OJK pusat. Berdasarkan ketentuannya, jika dikonversi penuh dari konvensional ke syariah, Jamkrida NTB harus memenuhi modal intinya sebesar Rp50 miliar. Atau dengan membentuk unit usaha syariah, modal inti yang harus disiapkan adalah Rp10 miliar. Saat ini modal yang dikelola oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp32,5 miliar.

Keinginan konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing ini, tambah Farid, sejalan dengan semangat pemerintah daerah untuk menggabungkan delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di seluruh kabupaten/kota di NTB menjadi satu (merger). Bahkan sinyal pemerintah menguat menjadikan BPR NTB akan dikonversi ke syariah. “Kalau BPR dimerger dan dijadikan lembaga keuangan syariah, akan semakin hilang pasarnya Jamkrida NTB. Sebaliknya, kalau Jamkrida NTB bisa syariah, BPRnya syariah, Bank NTBnya sudah syariah, pangsa pasarnya akan semakin besar,” demikian Farid.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica menyampaikan wacana ingin konversi. Namun tentunya harus menunggu persetujuan pemilik saham (pemerintah daerah). Tahun 2020 ini, PT. Jamkrida NTB bersaing awalnya menargetkan dividen (keuntungan) sebesar Rp1 miliar untuk distetor ke pemilik saham. Jika situasi dunia berjalan normal.

Pandemi virus corona nyatanya menggerus bisnis penjaminan PT. Jamkrida NTB Bersaing, sampai 75 persen. Padahal, proyeksi target bisnisnya akan tumbuh 50 persen minimal. Tadinya, setiap bulan, Jamrida NTB setiap bulan mendapat pemasukan Rp500 juta dari nilai penjaminan kredit di sejumlah lembaga keuangan. Setelah corona, pemasukannya merosot menjadi Rp100 juta sebulan.

Alasan untuk konversi penuh dari konvensional ke syariah, kata Indra Manthica, untuk memperluas pangsa pasarnya. Saat ini bisnis penjaminan yang dilakukan oleh Jamkrida NTB terbatas, hanya kepada delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPD) dan delapan mitra lainnya. Mitra utamanya yang tadinya memberi pemasukan cukup besar terhadap Jamkrida NTB adalah Bank NTB, sebelum bank daerah ini berkonversi menjadi syariah penuh.

Setelah konversi penuh Bank NTB Syariah, Jamkrida kehilangan pasar utama. Keuntungan penjaminan dari Bank NTB Syariah hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan penjaminan nasional. Jika konversi ini bisa diwujudkan. Maka pangsa pasar utamanya dari Bank NTB Syariah akan kembali pulih. Kemitraan juga bisa dilakukan lebih luas dengan perbankan lainnya. Perbankan syariah, maupun konvensional. “Kalau menunggu corona selesai, keadaan kita bisa semakin buruk. Pemasukan kita akan kecil.

Tapi kalau sudah syariah, kita bisa berkembang lebih cepat dan bangkit dari keadaan sekarang.,” demikian Indra Manthica. (bul)

sudah mendapatkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan isi permen KP 12 Tahun 2020.

Sampai saat ini BKIPM Mataram telah memverifikasi perusahaan BBL yang ada di Wilayah NTB sebanyak 20 perusahaan. Kemungkinan jum-

lahnya akan bertambah. Selain dari BKIPM Mataram, tim verifikasi ini terdiri ada dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Perusahaan-perusahaan yang telah diverifikasi ini kebanyakan wilayahnya di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat.

“Perusahaan ini yang nantinya akan bisa melalulintaskan BBL yang ada di wilayah NTB baik lalu lintas domestik maupun ekspor,” jelas Suprayogi.

Sejak dibukanya keran ekspor

Mataram (Suara NTB) – Tren positif Covid-19 di NTB terus naik. Data terakhir, sebanyak 1.479 telah dinyatakan positif. Tertinggi di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang statusnya masih zona merah. Hal ini yang membuat Pemprov NTB beserta seluruh stakeholders menguatkan barisan menekan penularan Covid-19 di dua kabupaten/kota bersebelahan ini.

Sarana penularan virus yang dikhawatirkan menjadi klaster adalah pasar tradisional dan ritel modern yang notabenenya adalah pusat perbelanjaan. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah bersama stakeholders lainnya beberapa hari terakhir intens turun ke pasarpasar yang ada di Kota Mataram untuk memastikan kedisiplinan pelaksanaan protokol Covid-19 dan memastikan kedisiplinan pedagang dan pembeli dalam penerapan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, ada 19 pasar tradisional di Kota Mataram yang mulai diawasi ketat. Kepala daerah sudah melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB untuk menerjukan tim mengawasi kedisiplinan warga di tempat-tempat perbelajaan.

Tim ini juga terdiri dari aparat TNI-Polri serta unsur Pol PP melakukan pemantauan orang di pasar tradis-

(Suara NTB/bul)

SIDAK - H. Fathurrahman mendampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat melakukan sidak ke pasar-pasar untuk mendisiplinkan penerapan protokol Covid-19 ional. Bagi pedagang atau pengunjung pasar yang tidak menggunakan alat pelindung diri, paling minim adalah penggunaan masker diwajibkan. “Kalau tidak gunakan masker, pedagang tidak boleh.

Begitu juga pembeli, harus menggunakan masker,” kata mantan Kepala Badan Kepagawaian Provinsi NTB ini

pada Suara NTB. H. Fathurrahman menegaskan, pemerintah sudah intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga menggelontorkan bantuan sembako dan masker di dalamya. Untuk menekan kenaikan angka positif cov-

id, terutama di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat ini, dibutuhkan kerja keras bersama dan kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau tidak, ya kita akan terus berkutat di corona terus.

Ekonomi tidak bisa digerakkan,” jelas kepala dinas. Selain

pasar tradisional, pelaku usaha ritel modern juga diharapkan tertib dan membantu pemerintah daerah menekan penularan covid-19. Tim akan melakukan monitoring secara mobile. Bagi pusat perbelanjaan besar dan ritel modern yang tidak mengindahkan, kepala dinas mengatakan aparat akan memberlakukan sanksi. (bul)

Nusa Dua dan KEK Mandalika Jadi Percontohan Destinasi Wisata ”Clean, Healthy and Safe” Mataram (Suara NTB) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola destinasi pariwisata The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, NTB, siap menyambut implementasi new normal (tatanan baru) pariwisata yang akan ditandai dengan kembalinya kunjungan wisatawan ke kawasan pariwisata yang dikelolanya, baik The Nusa Dua Bali maupun The Mandalika Lombok.

ITDC telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan SOP penanganan wisatawan serta fasilitas pendukung pencegahan penyebaran Covid-19 baik di dalam kawasan The Nusa Dua maupun The

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Penyerahan bantuan di Kementerian BUMN li menyerahkan bantuan senilai Rp2,7 miliar. Secara simbolis bantuan ini diserahkan langsung oleh Direktur Human Capital dan Management PLN, Syofvi F. Roekman selaku Ketua Tim Manajemen Krisis (Covid-19) kepada Ket-

(Suara NTB/ist)

VERIFIKASI - Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi dan tim melakukan verifikasi salah satu perusahaan di Lombok Timur

Kendalikan Covid dari Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan

Mandalika berdasarkan acuan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan badan kesehatan dunia WHO dan protokol Cleanliness, Healthy and Safe (CHS) yang disusun oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Kemenparekraf) sebagai tatanan baru di destinasi pariwisata.

Khusus The Nusa Dua telah disiapkan sebagai pilot project destinasi CHS bagi pariwisata Bali dan nasional.

Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan mengatakan, sebagai BUMN, ITDC siap untuk membuka kembali kawasan pariwisata yang kami kelola bagi kunjungan wisatawan, dengan telah selesainya penyusunan langkah-

PLN Salurkan Bantuan Rp42,9 Miliar Melalui Kementerian BUMN Mataram (Suara NTB) PLN terus berkomitmen mendukung penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Selain menjaga pasokan listrik yang andal untuk masyarakat dan rumah sakit, Tim Manajemen Krisis Covid-19 PLN terus menyalurkan bantuan untuk penanganan Covid-19 melalui Kementerian BUMN. Total bantuan yang telah disalurkan oleh Tim Manajemen Krisis Covid 19 PLN melalui Yayasan BUMN mencapai Rp 42,9 miliar.

Menteri BUMN, Erick Thohir mendorong BUMN terus meningkatkan kinerjanya dan terus bersinergi memberikan bantuan guna menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia. “Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk terus memerangi Covid-19 hingga tuntas,” kata Erick.

Pada tahap 5, PLN kemba-

benih lobster oleh KKP, ada enam bandara yang ditetapkan menjadi jalur lalu lintas ekspornya. Diantaranya, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar dan Bandara Lombok. Hanya saja, saat ini masih menunggu aturan untuk kegiatan lalu lintas benih lobster dari enam bandara ini.

“Aturannya belum keluar dari Menteri Keuangan terkait tariff PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yang sekarang baru boleh itu lewat bandara Cengkareng, Jakarta. Dan menggunakan jaminan bank,” demikian Suprayogi. (bul)

ua Yayasan BUMN, Harjawan Balaningrath, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/7).

“Kami komitmen untuk membantu penanganan Covid-19 di Indonesia. Mudahmudahan sinergitas PLN den-

gan BUMN ini dapat membantu menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” jelas Syofvi. Pada tahap 5, bantuan yang disalurkan melalui Kementerian BUMN antara lain 13.865 baju hazmat, 50.060 masker, 11.500 sarung tangan, 1.595 kacamata, 3.026 pelindung wajah, 1.000 rapid test kit, 3.900 PCR tes kit, 6 ventilator, hand sanitizer, dan sebagainya.

“Kami prioritaskan membantu tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai garda terdepan penanganan Covid19 yang berjuang mengobati para pasien Covid-19,” imbuhnya. Bantuan yang diberikan ini merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh Tim Manajemen Krisis Covid-19 PLN kepada pegawai PLN Grup dan mitra kerja PLN. PLN berharap seluruh upaya yang dilakukan dapat membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. (bul)

langkah mitigasi, SOP dan protokol kesehatan, dan penyediaan fasilitas pendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di dalam kawasan.

Protokol kesehatan yang diterapkan di Kawasan The Nusa Dua dimulai dari pintu gerbang utama The Nusa Dua dengan melakukan pemeriksaan kendaraan dan kesehatan pengunjung. ITDC akan memastikan wisatawan menggunakan masker selama beraktivitas dalam kawasan, selalu mencuci tangan dengan teratur dan melakukan physical distancing.

Untuk memastikan pelaksanaan physical distancing, ITDC menerapkan crowd management dengan membatasi jumlah pengunjung di suatu lokasi maksimal 25 orang, dan menerapkan Queue and Interaction Management dengan mengatur jarak antrean pengunjung sehingga dapat mencegah penumpukan pengunjung. ITDC juga menggunakan sistem cashless untuk transaksi wisatawan di area Waterblow sehingga mengurangi interaksi melalui sentuhan.

Layanan cashless ini dapat menggunakan debit dan kartu kredit semua Bank, E – Wallet, E – Money semua bank, dan Online Channel.

Sebagai pengelola kawasan, ITDC juga telah menambah fasilitas penunjang pelaksanaan protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan sebanyak 5 lokasi, signage physical distancing sebanyak 14 titik dan toilet.

Untuk memastikan tingkat hygene kawasan, kegiatan penyemprotan disinfektan juga dilakukan secara rutin dan terjadwal sebanyak 2 kali sehari. Seluruh langkah mitigasi dan protokol kesehatan yang diterapkan ITDC ini ditunjang dengan adanya RS BIMC Siloam yang beroperasi di dalam kawasan sehingga manajemen siap dalam menghadapi potensi risiko kesehatan yang ada.

Managing Director The

(Suara NTB/ist)

MENGENAKAN - Protokol wajib mengenakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan membawa peralatan pribadi di area The Mandalika Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita menerangkan, “The Nusa Dua merupakan salah satu contoh Kawasan Wisata yang clean and safe dan telah menerapkan mitigasi pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan SOP protokol kesehatan di setiap kegiatan yang dilakukan di masingmasing tenant hotel dan fasilitas maupun selama beraktivitas di dalam Kawasan The Nusa Dua. Dengan konsep one stop destination, The Nusa Dua memiliki pilihan beraktivitas yang lengkap bagi wisatawan sehingga wisatawan dapat menikmati liburan dalam kawasan dan tidak perlu keluar dari kawasan. Sementara di The Mandalika, NTB, ITDC secara gencar mensosialisasikan protokol wajib mengenakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan membawa peralatan pribadi di area The Mandalika melalui spanduk yang terpasang di beberapa titik di The Mandalika.

Sebelumnya, melalui program Community Collaboration, ITDC telah mensosialisasikan informasi gerakan

pentingnya Cuci Tangan Pakai Sabun dan Masker Untuk Semua melalui spanduk, poster, dan flyer bersama komunitaskomunitas lokal di The Mandalika dan sekitarnya. Informasi tersebut telah dipasang pada area-area strategis di The Mandalika seperti tempat akomodasi, lapak pedagang, dan Kantor Desa Penyangga serta dibagikan kepada masyarakat hingga pelosok desa.

“Memasuki tahapan new normal pariwisata, Kawasan Pariwisata The Mandalika akan dibuka kembali untuk umum, maka penggunaan masker, melakukan physical distancing dan rutin melakukan cuci tangan selama di dalam kawasan The Mandalika menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak untuk mencegah kemungkinan penularan Covid-19. Kami berharap langkah-langkah antisipatif yang kami lakukan dapat mendukung kesiapan The Mandalika dalam menyambut new normal sehingga pariwisata di NTB dapat kebali berjalan,” demikian Managing Director The Mandalika I Wayan Karioka. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2020

Cegah Nikah Usia Dini FRAKSI Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong jajaran eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait usia perkawinan. Hal ini tidak hanya mencegah perkawinan di usia muda, tetapi mendewasakan usia perkawinan, sehingga melahirkan keluarga dan generasi yang berkualitas.

“Kami minta supaya OPD teknis dan kawankawan di DPRD ikut membantu sosialisasi pe(Suara NTB/dok) nundaan usia pernikahan Kardi dini. Apalagi sekarang sudah adanya Perda-nya,” ujar Ketua Fraksi Demokrat, Kardi, A.Ma., Jumat (10/7).

Sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda, Kardi menilai setiap Perda yang dikeluarkan oleh DPRD dilanjutkan dengan sosialisasi. Terlebih lagi, Perda tersebut bersentuhan dengan pemahaman dan budaya masyarakat.

Menjadi tantangan saat ini, kata Kardi, perkawinan di masyarakat lebih condong dipengaruhi oleh budaya kawin lari. Kendati belakangan kawin lari yang melibatkan usia dini, namun regulasi yang mengatur usia perkawinan harus betul-betul diketahui oleh masyarakat.

“Kadang kawin lari di usia dini disebabkan oleh banyak faktor. Selain faktor pemahaman karena usia pelaku, tingkat ekonomi dan pendidikan juga berpengaruh,” sebutnya.

Kardi menjelaskan, bagi warga dengan ekonomi menengah ke atas, terbuka alternatif untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat atau rumah tangga dengan ekonomi rendah, kerap tidak memiliki rencana jangka panjang selain menikahkan anaknya.

Situasi tersebut, tambah dia, sejalan dengan fakta bahwa indikator tingkat pendidikan kaum perempuan di KLU lebih rendah dibanding laki-laki. Oleh karenanya, ia ikut mendorong agar dinas terkait membuat program yang dapat melibatkan kaum perempuan sebagai pelaku agar ekonominya membaik.

“Contohnya, dinas melalui BLK agar membuka kursuskursus yang bisa meningkatkan skill kaum perempuan agar dapat mandiri secara ekonomi. Jadi mengapa sosialisasi ini penting kita galakkan,” tandasnya. (ari)

Bupati Bantah Terbitkan Izin Baru Pembangunan Ritel Modern Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., angkat bicara terkait pemberian izin terhadap pembangunan ritel modern di daerah ini. Bupati membantah beredarnya surat pembangunan ritel modern di 30 titik itu untuk dilakukan evaluasi dan peninjauan. Bahkan selama ia menjabat bupati, belum ada satupun izin dikeluarkan untuk ritel modern.

“Saya tegaskan bahwa ritel modern belum ada izin dari DPMTSP Lotim. Dalam surat yang menyebar luas (Suara NTB/yon) tersebut hanya baru melihat H. M. Sukiman Azmy 30 titik. Itu dilakukan evaluasi peninjauan,” terang bupati dikonfirmasi, Jumat (10/7).

Persoalan di lapangan, terdapat ritel modern yang belum memiliki izin, namun sudah beroperasi. Begitu pun izin yang dikantongi dari investor tersebut didapatkan dari pemerintah sebelum masa kepemimpinannya. Namun ketika itu belum diwujudkan di lapangan. Jika itu diizinkan, akan diproses dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana mestinya. Namun sampai saat ini hanya sebatas proses dan belum ada izin yang dikeluarkan. “Dua persoalan ini akan dilihat terutama dalam 30 titik tersebut,” ungkapnya.

Apabila nantinya persoalannya mengacu pada dua masalah itu, maka akan dilakukan evaluasi tanpa mengurangi hal-hal yang lain. Untuk itu, bupati meminta kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk lebih selektif dalam mengeluarkan izin, terutama yang memiliki pertentangan dengan kondisi masyarakat di bawah.

Sementara, adanya investasi-investasi yang lebih luas dan besar yang tidak bisa diredam dan cegah untuk masuk berinvestasi di Lotim, terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Bupati mengatakan, fakta di lapangan, hadirnya ritel modern ini menjadi penarik masyarakat tanpa harus dicegah.

Untuk itu, ke depan harus dimodernisasikan warung-warung tersebut minimal hampir sama ritel yang ada.

“Permodalan memang salah satu hal penting dalam menjalankan usaha. Seperti di Sikur, Terara usaha masyarakat cukup baik. Kita juga akan dorong BUMDes untuk bersaing,” ujarnya (yon)

Tes SKB CPNS Lotim Tunggu Konfirmasi BKN Selong (Suara NTB) Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2019 masih tertunda. Jadwal pelaksanaan tes tersebut masih menunggu konfirmasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita masih menunggu konfirmasi dari Panselnas dalam hal ini BKN,” terang Kepala Bidang Data dan Formasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Lalu Agus Satriawan, Jumat (10/7).

Saat ini, ujarnya, sedang dipersiapkan teknis dan protokol SKB di era new normal oleh BKN. Termasuk untuk Kabupaten Lotim sudah menyiapkan jaringan dan komputer sesuai standar BKN. Agus mengatakan, pelaksanaan SKB CPNS pasti dilaksanakan sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan. Sementara apabila itu tidak dilaksanakan, maka harus mengubah PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. “Insya Allah. Untuk SKB CPNS Lotim tahun 2019 pasti akan dilaksanakan,”tegasnya.

Untuk itu, sampai saat ini aturan kelulusan dengan terlebih dahulu dilaksanakan SKB masih wajib dilaksanakan sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 17. Di mana untuk Kabupaten Lotim, total peserta yang lolos untuk mengikuti SKB sebanyak, 1.192 orang. “Kalau mau ditiadakan SKB, harus ubah PP dulu,”ungkapnya.

Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ajudan Bupati Lobar Dikonfirmasi Reaktif

Giri Menang (Suara NTB) – Salah seorang ajudan Bupati Lombok Barat (Lobar) dikonfirmasi reaktif Covid-19, sehingga tim Dinas Kesehatan (Dikes) pun turun melakukan tracing contact dan rapid test terhadap kepala bagian dan staf yang bertugas di Sekretariat Pemda Lobar. Sedikitnya 30 orang sudah rapid test.

“Kami sudah tracing contact di sekretariat kantor bupati, mudahmudahan hasilnya secepatnya,” jelas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dikes Lobar Ahmad Taufiq Fathoni, Jumat (10/7).

Terkait dugaan dari mana

penularannya, pihaknya belum berani memastikan, namun yang jelas salah satu ajudan reaktif. Ia belum berani memastikan hasil swab ajudan bupati, apakah positif atau negatif, pasalnya masih menunggu pengumuman resmi dari provinsi.

Rapid test akan keluar sehari,

sehingga hasilnya bisa diperoleh besok (hari ini). Namun terkait hasilnya nanti dikeluarkan atau disampaikan oleh Ketua Gugus Kabupaten. Menyoal langkah tracing contact dan rapid test bagi masyarakat Taman Sari, pihaknya masih menunggu laporan dari tim dari puskes-

mas di wilayah setempat.

Menurutnya tidak ada pertimbangan lain dalam proses tracing contact dan rapid test warga, yang jelas pihaknya masih menunggu laporan puskesmas.

Sebab kejadian di bawah mereka lebih tahu, sedangkan Dikes hanya bersifat mem-back up.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait informasi ini mengarahkan agar konfirmasi ke Dikes.

“Ke Dikes ya (konfirmasi red),” jelas Fauzan lewat pesan WhatsApp singkat. (her)

(Suara NTB/dok)

Ahmad Taufiq Fathoni

(Suara NTB/rus)

PEMANDANGAN - Inilah pemandangan Sembalun dari Pusuk. Pemda Lotim belum mendapatkan pendapatan dari karcis masuk di Pusuk.

Lotim Belum Dapat Uang Wisata Pusuk

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek wisata Pusuk Sembalun. Selama tahun 2019 ini, belum ada satu rupiah pun aliran dana yang berhasil dipungut dari retribusi karcis masuk puncak Sembalun tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Lotim, Samsul Hakim menjawab Suara NTB via ponselnya, Jumat (10/7). Dia menyebut pada akhir tahun 2019 saja Lotim pernah mendapatkan

retribusi senilai Rp 2 juta lebih.

Diakuinya, sarana dan prasarana yang dibangun di Pusuk itu dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Lokasi wilayah objek wisata ini sendiri berada pada RTK 01 KPH Rinjani Timur.

Dituturkan, Lotim mulai memiliki hak pengelolaan semenjak tanggal Juni 2019 lalu, yakni sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Nomor 322/192/LHK/2019 tentang hak permohonan rest area Pusuk.

Surat Gubernur trsebut meru-

pakan jawaban atas surat Bupati Lotim sebelumnya. Bupati menyurati Gubernur berisi permohonan hak pada tertanggal 15 Mei 2019. Surat tersebut kemudian dijawab Gubernur 24 Juni 2019 yang berisi memberikan izin hak pengelolaan kepada Lotim. Mekanisme pengelolaannya bisa melalui koperasi, badan usaha milik daerah, kelompok usaha bersama atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Diketahui, objek wisata pusuk ini sempat menjadi rebutan dua desa, yakni Bebidas dan Sembalun. Proses penyele-

saiannya ini beberapa kali melalui mediasi. Dispar Lotim kemudian membentuk kelompok bersama yang anggotanya dari Bebidas dan Sembalun.

“Kita masukkan keduanya agar tidak saling klaim,” ucapnya.

Dispar kemudian membuatkan karcis masuk Rp 5 ribu per orang. Karcis ini pun semuanya atas sepengetahuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim.

“Kalau ada retribusi masuk, numpang lewat saja di Dispar, karena langsung dimasukkan ke kas daerah,” ungkapnya.

Dalam perjalanannya, penarikan retribusi ini belum bisa berjalan maksimal. Tahun 2020 masih nihil, karena alasan Covid-19. tahun 2019, sempat masuk Rp 2 juta lebih.

Melihat fakta itu, diminta kepada ketua kelompok untuk aktif menyampaikan laporan.

Ditambahkan, berdasarkan Surat Gubernur tersebut, Dispar Lotim memastikan karcis yang dibuat untuk memungut retribusi di Area Pusuk tersebut tidaklah liar. “Jadi itu bukan pungutan liar (pungli),” demikian tegasnya. (rus)

Polres Gandeng Majelis Budhayana Bupati Direncanakan Rehabilitasi Rumah Warga Rombak Pejabat Pekan Depan

Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara dan Majelis Budhayana Indonesia (MBI) bekerjasama merehabilitasi rumah warga Lombok Utara, Jumat (10/7). Bantuan kali ini diterima oleh warga Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Amaq Suparlan dan istri, Inaq Sainah.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Ferry Jaya Satriansyah, SH., hadir langsung memimpin peletakan batu pertama pembangunan rumah, dibantu jajaran Polres, TNI dan Ketua MBI. Kesempatan yang sama, pasangan lanjut usia itu juga dibantu sembako berupa 25 kg beras.

Dalam rilis yang diterima koran ini, Ferry mengatakan, rehabilitasi rumah warga kurang mampu (sekaligus korban gempa) ini merupakan program Bakti Sosial Bedah Rumah Polres Lombok Utara. Di mana sumber pendanaan kepada Amaq Suparlan, berasal dari Majelis Buddhayana Indonesia. Kepolisian berupaya untuk ikut membantu menciptakan Rumah Layak Huni bagi warga Lombok Utara.

“Saya berterima kasih kepada Romo Metawadi (Ketua MBI) atas informasi dan sumbangsihnya, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan semestinya,” ujar Kapolres.

Ferry mengaku sangat pri-

(Suara NTB/ist)

BATU PERTAMA - Kapolres Lombok Utara Ferry Jaya Satriansyah meletakkan batu pertama rumah warga tidak layak huni di Kecamatan Pemenang. hatin dengan kondisi rumah sakit agar memudahkannya Amaq Suparlan dan Inaq Sain- untuk ke MCK,” tambahnya.

Amaq Suparlan kepada ah. Selain usia sudah lanjut, keduanya juga dalam kondisi kepolisian dan MBI, mengaku kesehatan sedang sakit na- berterima kasih atas bantuan mun terpaksa tidur di tempat tersebut. Di usia lanjut dan pekerjaan serabutan, ia menyang sangat tidak layak.

Sementara, Ketua MBI, gakui tidak akan mampu Romo Metawadi mengatakan membangun rumah yang laybangunan yang akan diberi- ak untuk keluarganya.

Untuk tempat tinggal saja, kan adalah bangunan yang disesuaikan dengan kemam- ia selama 13 tahun ini tinggal puan MBI. Meski tidak dise- di tanah milik Pemda. Di rubutkan nominal untuk mem- mah seadanya, ia tinggal sembangun rumah, namun MBI bari merawat istrinya yang seberharap dapat memberikan dang sakit strok. Untuk diketrumah layak huni bagi peneri- ahui, lahan tempat tinggal ma. “Bangunan ini berdiri di Amaq Suparlan adalah lahan atas tanah milik pemda, pemda yang lokasinya berada adapun terkait bantuan ini di sebelah kantor BKKPN, di akan disesuaikan dengan kon- seputaran Bangsal, Kecamadisi Inaq Sainah yang sedang tan Pemenang. (ari)

Selong (Suara NTB) Pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti oleh 35 pejabat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memasuki babak final. Hasil uji kompetensi itupun sudah dikantongi Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM. Termasuk disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk persetujuan. Dari hasil uji kompetensi ini, pelaksanaan mutasi dan perombakan pejabat lingkup Pemkab Lotim dilaksanakan pekan depan.

“Hari ini (kemarin, red) Sekda menemui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana aturan untuk melangkah lebih lanjut. Hasil rekomendasi itu dijemput oleh sekda dan hari Senin akan dilakukan rapat. Intinya minggu depan akan lakukan mutasi,” terang bupati, Jumat (10/7).

Bupati mengatakan, dari hasil uji kompetensi itu sudah dirumuskan berdasarkan kelayakan dan bidang keilmuannya yang diusulkan ke KASN dan Kemendagri. Dari 35 itu, bupati berharap tidak ada pejabat yang tidak punya jabatan, melainkan lebih kepada menposisikannya sesuai kap-

asitasnya sesuai kemampuan pribadinya. Misalnya ada pejabat yang bisa menulis, namun tidak bisa di lapangan.

Sebaliknya bisa di lapangan, namun tidak bisa menulis.

Inilah yang kemudian disesuaikan agar roda pemerintah berjalan lebih baik.

Bupati meyakini hasil dari uji kompetensi itu cukup objektif. Apalagi di sisa kepemimpinannya yang tiga tahun, Sukiman mengaku pembangunan harus lebih cepat dengan hadirnya pejabatpejabat yang berkompeten di bidang keilmuannya.

Bahkan dari koreksi yang dilakukan DPRD Lotim selama dua tahun kepemimpinan Sukiman-Rumaksi, masih banyak koordinasi yang lemah bahkan adanya pejabat yang tidak mengetahui tufoksinya.

Inilah yang dibenahi, sehingga sisa tiga tahun kepemimpinan dapat membawa perubahan yang lebih baik.

Bupati juga tidak menampik adanya pejabat Lotim yang langkahnya lambat dalam mengeksekusi program. “Saya juga berharap, sisa tiga tahun ke depan jangan ada gonta-ganti pejabat lagi,” ujarnya. (yon)

Banyak Nakes Positif Covid-19

Pelayanan Tiga Puskesmas di Lobar Terganggu Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan tiga puskesmas di Lombok Barat (Lobar) terganggu lantaran sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di puskesmas tersebut dinyatakan positif Covid-19. Pelayanan tiga puskesmas ini terpaksa diatur, karena kekurangan nakes, sehingga tidak bisa melayani 24 jam. Mensiasati itu, pihak puskesmas pun memberdayakan nakes yang ada.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakin dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan Lobar dr. Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan beberapa pelayanan di tiga puskesmas antara lain Kuripan, Meninting

dan Gerung dibatasi, karena disesuaikan dengan tenaga nakes yang ada.

“Di puskesmas, nakes yang kena (positif, red) sekitar enam orang, tapi ada tenaga nakes masih sisa tujuh orang misalnya. Itu sampai mana operasional pelayanannya, diatur sampai setengah hari, mau jam 2 atau jam 4 sore,” jelasnya, Jumat (10/7).

Beberapa puskesmas yang mengalami pembatasan pelayanan juga seperti di Meninting dan Gerung. Di mana jumlah nakes yang terpapar Covid-19 kurang enam orang, Puskesmas Meninting sebanyak lima orang sehingga total nakes yang terkena mencapai belasan orang.

Akan tetapi untuk dua puksemsas ini tidak ada pembatasan pelayanan , namun mengurangi kegiatan di luar gedung.

“Puskesmas yang cukup dengan jumlah tenaga nakesnya bisa membuka pelayanan 24 jam, namun mengurangi kegiatankegiatan di luar Gerung, misalnya turun posyandu,” jelasnya.

Bagi puskesmas yang tenaganya kurang, maka jam pelayanan diatur disesuaikan dengan jumlah tenaga. Sejauh ini, jelas dia, tidak ada puskesmas yang ditutup, karena masih ada tenaga cadangan untuk mengoperasikan pelayanan puskesmas tersebut. Pelayanan puskesmas ini kembali normal menunggu nakes yang

(Suara NTB/her)

TERDAMPAK - Puskesmas Gerung yang terdampak pelayanan akibat sejumlah nakesnya positif Covid-19. selesai swab kembali bertugas. lagi, sebaliknya kalau swabnNamun kalau hasil swabnya ya positif, maka mereka harus negatif mereka bisa masuk menjalani penanganan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2020

Halaman 5

Kerja Sama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Masa Belajar dari Rumah Diperpanjang hingga 29 Juli Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa kembali memperpanjang masa Belajar Dari Rumah (BDR)) hingga tanggal 29 Juli mendatang. Meski Tahun Ajaran 2020/2021 dimulai pada 13 Juli mendatang.

Mengingat pandemi Covid-19 masih terus berlangsung.

Namun, kata Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sahril, S.Pd, M.Pd, khusus untuk siswa kelas 1 SD dan kelas 7

SMP, masih diberikan kesempatan mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Yang dilaksanakan mulai 13 Juli selama tiga hari oleh sekolah masing masing. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. “Ada dua mekanisme MPLS. Pertama secara virtual dan kedua, tatap muka.

Untuk tatap muka, teknisnya kita serahkan langsung ke sekolah masing-masing, seperti dengan cara bagi shif. Tapi

ingat, protokol kesehatan tetap dikedepankan,” tegasnya.

Usai MPLS, kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung dengan sistem BDR. Selama BDR itulah, Dinas Dikbud bersama guru dan sekolah tengah mempersiapkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka new normal. Untuk memastikan hal itu, pihaknya telah turun ke semua wilayah untuk memastikan kesiapan sekolah dalam penerapan protokol

pada masa tatap muka new normal nantinya.

“Kita akan evaluasi manamana saja sekolah yang sudah siap melaksanakan tatap muka new normal atau lanjut BDR. Dua minggu pertama pasca 29 Juli, menyiapkan daftar periksa kesiapans ekolah. Bagaimana persiapan gurunya, siswa dan orang tua hingga lingkungan sekolah. Itu semua kita evaluasi. Kalau belum siap, maka lanjut BDR,” tukas H. Sahril.

PPDB Pendaftaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan SMP Tahun Pelajaran 2020/2021, telah resmi ditutup 1 Juli 2020 lalu. Namun banyak sekolah yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi daya tampung sesuai rombongan belajar (Rombel) yang disediakan. Terutama sekolah-sekolah yang berada di wilayah kecamatan. Untuk menepis kekhawatiran sejumlah sekolah yang kuotanya belum terpenuhi, Dinas Dik-

bud Sumbawa memberikan kesempatan bagi sekolah yang belum memenuhi kuota ini untuk tetap membuka pendaftaran hingga masuk tahun pelajaran baru, 13 Juli mendatang.

H. Sahril, tetap berpegang pada prinsip, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Makanya sekolah diminta tetap membuka pintu jika ada calon siswa yang ingin mendaftar setelah PPDB ditutup.

Pendaftarannya pun tidak harus sistem online, bisa dilakukan secara offline. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

H. Sahril

Protokol Covid-19 di Destinasi Wisata Belum Maksimal (Suara NTB/Uki)

Zunaiddin

(Suara NTB/Uki)

Syamsudin

13 Juli, Sekolah di Bima Mulai Gelar KBM Tatap Muka Bima (Suara NTB) Meski Kabupaten dan Kota Bima hingga kini masih ada kasus Covid-19, namun proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) daerah setempat akan tetap diaktifkan kembali. Rencananya aktivitas pembelajaran tatap muka itu mulai dilaksanakan 13 Juli 2020 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Drs. Zunaiddin MM, memastikan proses KBM yang diaktifkan kembali pada Senin awal pekan ini, sebagai penanda dimulainya pembelajaran tahun ajaran 2020/2021. “Tahun ajaran 2020/2021 akan dimulai Senin 13 Juli ini,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (10/7).

Hanya saja lanjut Zunaiddin, sistem pembelajaran dan jam sekolah yang diterapkan tidak sama seperti biasanya. Kata dia, sistem pembelajaran dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19, seperti menggunakan masker dan jaga jarak.

“Begitupun jam sekolah, diubah secara bergilir (shift). Misalnya siswa kelas satu dibagi jadi dua kelompok. Ada yang masuk pagi ada juga yang masuk siang,” katanya.

Ia menegaskan anjuran KBM tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 tersebut berdasarkan Juklak dan Juknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. “Kita harapkan situasi ini bisa kembali normal, sehingga siswa bisa bejalar seperti biasa,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima, Dr. H. Syamsudin.

Ia mengaku proses KBM di sekolah formal akan mulai diaktifkan kembali, walaupun saat ini Kota Bima ada sejumlah warga yang terpapar Covid-19. “Tanggal 13 Juli, Sekolah sudah mulai aktif kembali. Jadwal ini sesuai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan jadwal tersebut, dimulainya KBM tatap muka pada 13 Juli berlaku bagi tingkat SMP. Sedangkan tingkat SD masuk 13 September kemudian PAUD atau TK bulan November. “Di mulai tingkat SMP. Selama tiga hari akan digelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus simulasi (uji coba) belajar tatap muka,” pungkasnya. (uki)

Perwira Polres Sumbawa Meninggal Ditikam Residivis Sumbawa Besar (Suara NTB) Malang menimpa perwira Polres Sumbawa, IPDA Uji Siswanto. Kanit Reskrim Polsek Utan ini meninggal dunia lantaran ditikam seorang residivis berinisial SH alias Bim pada Jumat (10/ 7). Korban mengalami luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya.

Berdasarkan informasi, kejadian ini bermula saat korban menindaklanjuti laporan dugaan pengancaman. Sekitar pukul 09.00 Wita, korban mendatangi Desa Stowe Brang untuk memediasi pelapor berinisial A dan terduga pelaku berinisial SH alias Bim. Usai mediasi, korban menuju rumah mertua di Desa Tengah sekitar pukul 09.45 Wita. Setibanya di simpang empat, tepatnya di belakang Kantor Desa Tengah, korban yang mengendarai sepeda motor diserang terduga pelaku menggunakan sajam dan mengenai beberapa bagian tubuhnya.

Aksi penganiayaan ini sempat dilerai oleh saksi dan mengamankan senjata tajam yang digunakan terduga. Namun korban terus diserang korban. Korban yang terluka, langsung dilarikan ke Puskesmas Utan dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Sumbawa. Namun dalam perjalanan korban menghembuskan nafas terakhir. Sedangkan terduga pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran polisi.

Kapolres Sumbawa, AKBP Widy Saputra, SIK yang dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian tersebut. Terhadap jenazah korban akan dilakukan otopsi untuk mengetahui secara jelas penyebab kematian korban. Karena dari pengamatan yang dilakukan, luka yang diderita tidak terlalu fatal.

“Luka sayatan atau sabetannya di pipi, belakang telinga, punggung dan kaki. Lukanya menurut pengamatan tadi tidak fatal. Artinya untuk mengetahui penyebab kematian, makanya kita melakukan otopsi,” ujarnya.

Dijelaskan Kapolres, terduga pelaku diketahui merupakan seorang residivis perampokan beberapa tahun lalu. Saat ini pihaknya sedang melakukan pengejaran. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dan menyebarkan foto terduga untuk mempercepat penangkapan.

“Insya Allah dalam waktu dekat ada perkembangan,” terangnya.

Jajaran Polres Sumbawa, kata Kapolres, sangat berduka atas meninggalnya korban. Karena selama menjalankan tugas, dikenal ulet dan baik. Korban juga dikenal baik oleh keluarga. Begitupula di tengah masyarakat juga dikenal ramah. “Ini pukulan juga buat kami, karena meninggalnya personel yang punya dedikasi,” ungkapnya.

Dengan adanya kejadian ini, pihaknya berharap kepada semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pihak kepolisian. Tidak kemudian melakukan tindakan yang melanggar hukum. “Siapapun itu, antara korban dan pelaku kalau kita tangani, semuanya harus kita lakukan dengan proses hukum. Tidak ada yang memperbolehkan untuk dilakukan halhal yang menyimpang atau melanggar hukum,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

JENGUK KORBAN - Kapolres dan anggota kepolisian lainnya saat menjenguk korban di RSUD Sumbawa, Jumat (10/7).

Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa Barat, Ir. IGB Sumbawanto M. Si mengaku, penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 di destinasi wisata belum maksimal. Sebab banyak masyarakat yang datang berkunjung tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak sesuai imbauan pemerintah.

“Memang penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata kita belum maksimal karena sarana penunjang yang tidak memadai,” ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (10/ 7) kemarin. Bahkan dari puluhan destinasi unggulan yang dimiliki, hanya Desa wisata Mantar saja yang dianggap sangat siap dari protokol kesehatan pencegahan Corona Vi-

rus Disease (covid-19).

Protokol kesehatan menjadi persoalan yang harus dimiliki di sejumlah destinasi wisata. Hal itu dilakukan dengan harapan tidak muncul kasus baru yang bersumber dari cluster wisata. Hanya saja yang menjadi masalah saat ini yakni anggaran yang terbatas. Sehingga Pokdarwis yang mengelola destinasi

belum siap untuk menerapkan protokol dimaksud. Pemerintah juga masih kesulitan mengintervensi masalah itu di tengah keterbatasan anggaran. Karena sejauh ini yang baru dibantu hanya desa Wisata Mantar saja dengan 1000 masker dan tiga termo gun (alat cek suhu badan) sedangkan untuk yang lain belum. “Anggaran kita masih

sangat terbatas untuk mengintervensi hal itu, sehingga kami hanya bisa menghimbau saja dan hasilnya belum maksimal diterapkan oleh pengunjung,” sebutnya.

Meski belum menerapkan protokol kesehatan, pihaknya tidak bisa menutup paksa destinasi wisata yang sudah dibuka.

Karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari menjual makanan di destinasi wisata.

Maka dari itu, pola yang diterapkan yakni memperbanyak sosialisasi ke masyarakat baik pengunjung maupun pedagang. Itu dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-

19 sehingga tidak muncul cluster baru. Pihaknya juga akan memanggil Pokdarwis untuk menyamakan persepsi dalam upaya penanganan virus tersebut. Karena jika hanya menunggu bantuan Pemerintah butuh waktu yang cukup panjang di tengah anggaran yang terbatas saat ini.

“Kita tidak bisa tutup begitu saja setelah destinasi wisata kita dibuka secara resmi di Mantar kemarin. Tapi kami akan memaksimalkan upaya sosialisasi dan memberikan himbauan supaya pengunjung bisa menaati ketentuan dalam upaya penanganan covid-19,” pungkasnya. (ils)

Tiga Penyelenggara Pilkada Kabupaten Bima Positif

(Suara NTB/ist)

LORONG - Inilah akses menuju Otak Kres lokasi utama pembangunan smelter PTAMNT dari arah pemukiman warga di kecamatan Maluk.

Pusat Belum Respons Permohonan Penundaan Smelter Taliwang (Suara NTB) Hingga kini pemerintah pusat ternyata belum juga memberi respon kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait permohonan penundaan pembangunan pabrik smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sebagaimana diketahui perusahaan operator tambang Batu Hijau itu, pada bulan April lalu, telah bersurat ke Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam suratnya tersebut, PTAMNT meminta penundaan proses pembangunan fasiltas pabrik pengolahan dan pemurnian yang ada di kecamatan Maluk selama 18 bulan dengan alasan turut terdampak pandemi virus corona. “(Soal permohonan penundaan pembangunan smelter) sejauh ini kami masih tunggu update dari pemerintah,” kata Manager Corporate Head of Corporate Comunication PTAMNT, Kartika Octaviana.

Menurutnya, meski belum ada respon dari pemerintah pusat PTAMNT tetap melaksanakan berbagai kegiatan ter-

kait rencana pembangunan pabrik smelter itu. “Kita tetap mengusahakan apa yang bisa diusahakan. Contoh di lokasi kegiatan cut and fill land (penataan lahan di rencana lokasi pabrik smelter) tetap berjalan,” klaim Vina sapaan akrabnya.

Di pihak lain, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin menyatakan, secara teknis Pemda KSB tidak memiliki kewenangan langsung mengenai permohonan PTAMNT itu. Namun demikian sebagai daerah lokasi pembangunan smelter itu, tentunya Pemda KSB sangat berharap, pelaksanaan pembangunannya tetap berjalan.

“Itu kan kewenangannya ada di provinsi dan pusat. Tapi kalau pun akhirnya diberikan ya jangan terlalu lama lah. Kan lebih cepat lebih bagus,” timpalnya.

Ia menambahkan, sama halnya dengan perusahaan tambang lainnya di Indonesia. Pembangunan smelter PTAMNT di kecamatan Maluk merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Terlebih smelter PTAMNT juga masuk dalam

rangkain program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pusat di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo saat ini.

“Kalau ditunda terlalu lama kan bisa jadi target RPJMN pak Jokowi untuk 2020-2024 tidak tercapai,” tukas orang nomor satu di KSB ini.

Selanjutnya bupati menyampaikan, Pemda KSB selama ini telah memberikan bantuan maksimal untuk percepatan penyelesaian kewajiban PTAMNT itu. Salah satunya soal pembebasan lahan. Di mana lokasi utama pembangunannya saat ini telah disiapkan.

“Lahannya sudah clear. Memang yang di Otak Kres (lokasi utama) masih ada satu orang pemilik lahan yang belum dibayar. Prinsipnya nilainya sudah sesuai hanya saja pemilik belum mau terima pembayaran karena kompensasi lainnya yang diminta bersangkutan.

Misalnya minta kesempatan berusaha atau minta keluarganya dipekerjakan ini yang masih berproses (negosiasi),” ungkap bupati. (bug)

Pemilihan Waka MAN Dompu Bak Pilkada Dompu (Suara NTB) Pemilihan Wakil Kepala Madrasah kini tidak lagi berdasarkan keinginan kepala madrasah, tapi harus dipilih oleh para guru. Proses pemilihan wakil kepala MAN Kandai Dua Dompu bak pemilihan kepala daerah (Pilkada). Diawali proses pencalonan, penyampaian visi misi dan pemilihan.

Empat wakil kepala madrasah yang akan dipilih, yaitu wakil kepala bidang Akademik, wakil kepala bidang Humas, wakil kepala bidang sarana prasarana (Sapras), dan wakil kepala bidang kesiswaan. Dari 4 wakil kepala MAN, hanya wakil kepala bidang Akademik yang hanya ada calon tunggal yaitu Qaimuddin, M.Pd. Tiga wakil kepala MAN lainnya diikuti oleh lebih dari 1 orang calon, yaitu Hairil Anwar, S.Pd., dan M Farhana Jakir, SE (waka bidang Humas), Dra Hj Aminah, Hairil

Anwar, S.Pd., dan Dra Sufraini (waka bidang Sapras), serta Abdul Basir, S.Ag., dan Sukri, S.Pd (waka bidang kesiswaan).

Kondisi ini membuat proses pencalonan dan pemilihan wakil kepala MAN Kandai Dua Dompu menjadi semakin seru. Masing – masing kandidat meyakinkan para guru sebagai pemegang hak memilih.

Kendati dalam guyonan, aksi saling sindir dan protes juga sempat menghiasi proses tahapan pemilihan. Namun suasana kekeluargaan dan keharmonisan tetap terjaga diantara dewan guru dan tenaga kependidikan di MAN Dompu.

Kepala MAN Kandai Dua Dompu, Drs Haeruddin kepada Suara NTB menyebutkan, proses pemilihan Waka madrasah ini sesuai petunjuk teknis dari Dirjen pendidikan madrasah Kementrian Agama tanggall 23 Juni 2020. Waka madrasah ini memiliki masa jabatan selama

2 tahun dan semua guru memiliki hak yang sama untuk dipilih dengan syarat berusia maksimal 55 tahun. Tetapi pemilik hak suara hanya bagi guru. Sementara tenaga kependidikan hanya sebagai panitia.

“Pemilihannya nanti Senin (13/7) sambil menunggu guru – guru yang pulang kampung setelah libur sekolah. Nanti kepala Kemenag (Kabupaten Dompu) dan pengawas pembina MAN kita minta sebagai pemberi pemilih kehormatan,” kata Haeruddin.

Terkait penerimaan siswa baru, MAN Kandai Dua Dompu kini menerima siswa baru hingga 200 lebih siswa baru.

Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MAN Dompu ini masih cukup tinggi. Tahapan pengenalan sekolah mulai dilakukan, Rabu pagi dan dibuka langsung kepala Kemenag Dompu, Drs H Syamsul H Ilyas, MSI. (ula)

Bima (Suara NTB) Tiga petugas penyelenggara Pilkada Kabupaten Bima terpapar atau dinyatakan positif Covid-19. Sebelumnya mereka menjalani tes cepat (rapid test) bersama ratusan penyelenggara tingkat Kecamatan lainnya dan hasilnya ada 22 orang yang reaktif.

Hal tersebut juga diakui Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/7). Kata dia, tiga orang yang positif tersebut merupakan anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Ya ada tiga penyelenggara yang positif. Seorang anggota PPS dan dua orang Sekretariat PPS,” katanya.

Ady mengaku tiga penyelanggara yang positif tersebut tindaklanjut hasil tes cepat sebelumnya.

Sebelum melakukan tahapan verifikasi faktual (Verfak) semua angggota PPS dan Sekretariat di tes cepat di Puskesmas wilayahnya masing-masing. “Hasil dari tes cepat ini ada 22 orang yang dinyatakan reaktif. Kemudian swab test, tiga orang positif,” katanya.

Terkait kondisi dan penanganan tiga anggota penyelenggara

tingkat Kecamatan tersebut saat ini, Adi menyarankan agar menanyakan lebih lanjut ke Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima atau Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19. “Terkait penanganannya silahkan tanyakan ke Dikes atau Tim Gugus Tugas,” ujarnya.

Sementara Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima, Rifai S.Sos M.AP membenarkan adanya tiga penyelenggara yang positif Covid-19 tersebut. Hanya saja, dua orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh. “Ada tiga orang. Tapi hari ini sudah sembuh dua orang dan tersisa 1 orang. Saat ini masih di isolasi di RSUD Bima,” katanya.

Rifai menambahkan tiga penyelenggara Pilkada tersebut sebelumnya dinyatakan reaktif berdasarkan tes cepat. Selanjutnya dilakukan test swab dua kali.

Swab hari pertama hasilnya dinyatakan positif, kemudian swab hari kedua dinyatakan negatif. “Selang dua hari di swab lagi dan hasilnya negatif, sehingga tadi pagi kita pulangkan ke rumahnya masingmasing untuk menjalani karantina mandiri,” pungkasnya. (uki)

KPU KSB Dapat Suntikan Dana Rp1,25 Miliar Taliwang (Suara NTB) Anggaran Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang khusus dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat bertambah. Pemerintah menyuntikkan dana tambahan ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut sebesar Rp1,25 miliar.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra menjelaskan, dana tambahan yang diberikan pemerintah itu untuk membiayai sejumlah agenda perubahan pelaksanaan tahapan Pilkada dalam mengakomodir penerapan protokol kesehatan pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19). “Kan rekomendasi Pilkada serentak dapat dilanjutkan dengan tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19.

Dan itu butuh anggaran tentunya,” terangnya kepada wartawan, Jum’at (10/7).

Menurut Denny, untuk penerapan protokol pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada. Pihaknya telah mengambil sejumlah kebijakan.

Diantaranya menambah jumlah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari yang semula hanya 200 menjadi 291 TPS. Menerapkan pengecekan kesehatan terhadap seluruh anggota Petu-

gas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta mengakomodir pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan seluruh petugas selama pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Dana tambahan itu semuanya akan membiayai hal tersebut.

Termasuk juga honor dengan bertambahnya jumlah petugas yang kita butuhkan. Kan TPS-nya bertambah,” ujar Denny.

Ia memastikan, dana yang disalurkan pemerintah untuk membiayai seluruh tahapan Pilkada yang dikelola pihaknya akan dipergunakan dengan baik mungkin. “Tentu setiap sen anggaran yang dipercayakan ke kami akan kami pertanggungjawabkan nantinya,” tegas Denny.

Sehari sebelumnya usulan penambahan anggaran Pilkada yang dikelola KPU itu telah disetujui Pemda KSB. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perubahan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dengan Pemda KSB. Dan dengan tambahan Rp1,25 miliar itu maka total anggaran yang diterima KPU KSB untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada keempat KSB tahun ini sebesar Rp14,750 miliar. (bug)

(Suara NTB/ist)

NPHD - Komisioner KPU KSB dengan Pemda KSB diwakili Sekda H. Abdul Azis usai menandatangani perubahan NPHD dana Pilkada, Kamis (9/7).

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2020

Berprestasi di Tengah Covid-19

Siswi SMAN 1 Jonggat Juara Lomba Pidato Tingkat Nasional Praya (Suara NTB) Prestasi membanggakan ditoreh siswi SMAN 1 Jonggat Lombok Tengah. Meski di tengah pandemi Covid-19, tidak menyurutkan langkah siswa sekolah ini untuk meraih prestasi membanggakan.

Adalah Massari Inung Tanaurant, salah satu Siswi kelas XII menjadi juara dalam ajang lomba speech contest atau juara Lomba Pidato Bahasa Inggris untuk SMA/SMK tingkat nasional yang diselenggarakan oleh BEM FIKes Universitas UHAMKA Jakarta, 4 Juli 2020 lalu.

Massari menyebut lomba yang diikutinya ini berbasis online.

Pada lomba tersebut ia memaparkan tema mengenai “Health is a Treasure that is Easily Obtained Even at Home”. Hal itu sejalan dengan situasi pandemi Corona di mana Kesehatan itu adalah Harta Karun yang Mudah Diperoleh Bahkan di Rumah.

Berdasarkan penuturan dara cantik ini merupakan kali pertama nya mengikuti lomba. Tentu saja dia sangat senang dan bangga, apalagi ini merupakan lomba bertaraf nasional dan bergengsi.

Kepala SMAN 1 Jonggat, Dr. Dian Iskandar Jaelani, M.A., menyampaikan, pihak sekolah memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada siswa-siswi yang berprestasi, meraih juara dan berjasa mengharumkan nama sekolah.

“Alhamdulillah, anak kami yang juara itu memang layak mendapatkan hasil yang baik. Karena yang bersangkutan memang menjalani proses secara rutin dan terkontrol oleh pembinanya,” ujar Dian Iskandar, Jumat (10/7).

Setiap ekstrakurikuler yang ada di sekolah, sudah memiliki jadwal latihan masing-masing secara rutin. Durasi waktu pembinaan juga ditambah agar potensi siswa-siswi yang bisa berkembang dengan maksimal, termasuk ekstrakurikuler Debat Bahasa Inggris.

Selain ekstrakurikuler, SMAN 1 Jonggat juga melakukan pembinaan dalam Bidang Olimpiade. Siswa-siswi ini dipersiapkan agar siap mengikuti event-event yang lain.

“Secara alamiah, hasil tidak akan mungkin mengkhianati proses. Anak kami yang juara itu juga akan dipersiapkan bersama teman-temannya yang punya kemampuan serupa untuk mengikuti ajang Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan National Schools Debating Championship (NSDC) siswa SMA/MA tahun 2020 yang diadakan oleh Kemendikbud mulai tingkat Kabupaten sampai Nasional,” ujarnya. (dys)

Halaman 6

Fase Transisi

Pembelajaran di Awal Tahun Ajaran Baru secara BDR

Mataram (Suara NTB) Tahun ajaran 2020/2021 dimulai pada Senin (13/7) pekan depan. Terkait layanan pendidikan di tahun ajaran baru akan dilaksanakan melalui fase transisi selama dua bulan terhitung pada bulan Juli sampai dengan September 2020. Di fase transisi itu, pembelajaran dilaksanakan dengan cara Belajar dari Rumah (BDR).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Jumat (10/7). Pihaknya telah membuat edaran ke sekolah tentang petunjuk layanan pendidikan. Layanan Pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui fase transisi sejak Senin (13/7) sampai dengan Minggu (13/9).

Fase penyesuaian kebiasaan baru dilakukan paling cepat bulan September 2020.

“Layanan proses belajar mengajar pada fase transisi dilakukan melalui kegiatan BDR fase II,” katanya.

Sekolah juga diminta menyiapkan materi pelajaran atau penugasan pada setiap mata pelajaran untuk melayani kegiatan BDR fase II sesuai dengan kondisi dan daya dukung di setiap sekolah. Aidy menjelaskan, selama fase transisi sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan baru

antara lain dengan mengisi data periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan. Juga menyiapkan fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dan sabun, cairan pembersih tangan, masker, dan lainnya.

Di samping itu, menyiapkan materi esensi dan non esensi menjadi bahan ajar atau penugasan untuk kegiatan tatap muka dan kegiatan BDR. “Mengatur prosedur penerimaan siswa masuk ke Sekolah, selama berada di Sekolah dan pengantaran anak keluar dari sekolah. Mengatur jadwal masuk siswa dan jadwal mengajar guru dengan sistim sif atau blok. Mengatur jumlah siswa per kelas untuk pembelajaran tatap muka dengan maksimal 18 orang per rombel,” katanya.

Sekolah juga bisa mengajukan izin untuk bisa melakukan simulasi pelaksanaan

adaptasi kebiasaan baru setelah memenuhi persyaratan.

Simulasi dilaksanakan pada fase transisi. Selama fase transisi sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan baru dengan berbagai kegiatan yang sudah diatur di petunjuk teknis.

Nantinya, sekolah yang memenuhi persyaratan dengan skor minimal 85 untuk ketentuan pada instrumen di petunjuk teknis, dapat mengajukan layanan belajar mengajar tatap muka dengan sistem sif atau blok mulai bulan September 2020 kepada Dinas Dikbud Provinsi NTB. “Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru di sekolah mengacu pada ketentuan SKB 4 menteri,” ujar Aidy.

Sementara itu, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran baru dapat dilakukan dengan sistem daring atau luring paling cepat pada tanggal 20 Juli 2020. Aidy mengatakan MPLS

bisa dilakukan selama dua pertemuan. Pada pertemuan pertama diberikan materi sesuai kesiapan dan kondisi sekolah, antara lain wawasan wiyatamandala, kepramukaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, cara belajar efektif, pendidikan karakter, tata krama, pengenalan kurikulum/ekstrakurikuler, pembinaan mental, keselamatan berkendaraan, kesehatan remaja dan penyalahgunaan narkoba, pencegahan penyebaran Covid-19.

Serta membagikan format isian peminatan (pilihan Jurusan bagi SMA), surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua/wali ke sekolah, biodata siswa, dan lainnya.

Pada pertemuan kedua, sekolah dapat memberikan materi tentang membiasakan anak menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Mengelompokkan siswa sesuai pilihan minat atau Jurusan untuk SMA, dan Kompetensi Keahlian untuk SMK di tempat yang sudah disiapkan dengan mengikuti protokol Covid-19. Melaksanakan orientasi lingkungan sekolah, dan persiapan pelaksanaan BDR fase II, seperti pembagian jad-

wal belajar, pembuatan group daring Kelas, dan lainnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, H. Muhamad Fauzan menjelaskan, pelaksanaan MPLS secara luring dilaksanakan secara bertahap dengan membagi siswa. Pelaksanaannya juga harus dengan protokol kesehatan mencegah Covid-19.

MPLS secara luring penting untuk melihat secara langsung kesiapan siswa dalam memilih jurusan.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto mengatakan pihaknya akan melaksanakan kegiatan pada awal tahun ajaran baru sesuai dengan edaran Dinas Dikbud NTB. Terkait MPLS, pihaknya akan melaksanakan dengan sistem luring, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Juga dilaksanakan dengan dobel sif,” ujarnya.

Terpisah, Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto mengatakan, terkait MPLS, ia masih mendiskusikan dengan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di SMAN 1 Mataram. “Sedang didiskusikan dengan teman-teman di sekolah,” katanya. (ron)

Jalur Penerimaan Mandiri

Unram Tawarkan 48 Program Studi SI dan Diploma III

(Suara NTB/ist)

JUARA - Kepala SMAN 1 Jonggat, Dian Iskandar Jaelani (kanan) mendampingi siswinya Massari Inung Tanaurant yang meraih juara pidato tingkat nasional.

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) mulai membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur tes mandiri. Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Tes Mandiri dilakukan secara online pada 13 - 31 Juli 2020.

Sementara pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada 10 -13 Agustus 2020. Pendaftaran seleksi mandiri dilakukan melalui laman website yang disediakan Unram.

Tahun ini, Unram menawarkan sebanyak 48 Program Studi (Prodi) jenjang Sarjana (SI) dan Diploma III. Sebanyak 38 prodi berada di jenjang SI, sedangkan 10 prodi lainnya berada di jenjang Diplo-

ma III. Program Vokasi KLU dan Bima juga masuk dalam 10 prodi yang ditawarkan untuk jenjang Diploma III. Wakil Rektor Bidang Akademik Unram (WR I Unram) Agusdin, SE., MBA., DBA., menyebut khusus bagi pendaftar yang memilih program studi S1 Pendidikan Dokter harus lulusan SMA/MA jurusan IPA. Hal tersebut juga berlaku pada beberapa prodi tertentu yang menyaratkan jurusan IPA saat SMA/MA. Lebih jauh Agusdin mengatakan pendaftar peserta yang berasal dari SMA/MA/SMK jurusan IPA dapat memilih kelompok Prodi SAINTEK maupun SOSHUM. Sementara pendaftar yang berasal dari SMA/MA/SMK jurusan IPS/Bahasa/jurusan lainnya hanya dapat memilih kelompok prodi Soshum.

Sementara, persyaratan untuk pendaftar pada program S1 dan Diploma III maupun program Vokasi Lombok Utara dan Vokasi Bima, ialah siswa SMA sederajat yang telah lulus tahun 2018, 2019 dan 2020.

Menurutnya, ujian tes

(Suara NTB/dys)

TES - Suasana tes UTBK Unram yang digelar beberapa waktu lalu. Untuk mengakomodir calon mahasiswa yang tidak lulus, Unram membuka pendaftaran mahasiswa baru lewat jalur mandiri. mandiri akan dilaksanakan hanya menggunakan satu jenis soal yaitu Tes Bidang Studi Dasar meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika Dasar.

Adapun pengumuman kelulusannya dijadwalkan tanggal 30 Agustus 2020.

Persyaratan lainnya tahun ini ialah

para peserta harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar biaya uang pangkal dan biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada saat mendaftar ulang apabila telah dinyatakan lulus Seleksi Mandiri. (dys)

Dijanjikan Kuota Internet Gratis

Mahasiswa Baru Peserta PKKMB Daring Mataram (Suara NTB) Pemerintah menginstruksikan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020 agar dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan PKKMB dengan metode daring akan memanfaatkan media kreatif atau teknologi informasi.

Konsekuensinya perguruan tinggi harus menyiapkan anggaran khusus bagi peserta yang akan mengikuti PKKMB daring. Mengingat waktu yang panjang, tentu saja peserta membutuhkan kuota internet lumayan banyak.

Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Unram, Drs. Ruspan, M.Ak., memastikan akan mengusahakan pemberian kuota internet gratis bagi peserta PKKMB. “Kuota sudah pasti diusahakan karena kalau tidak ada kuota kegiatan tidak bisa berjalan.

Saya sudah sampaikan ke Rektor Unram,” ungkap Ruspan.

Sementara untuk durasi pelaksanaan sudah dipersingkat diband-

ing dengan pelaksanaan PKKMB secara normal. Hal itu menanggapi simpang siurnya jadwal yang sempat beredar di mahasiswa baru.

“Jadwal itu tidak resmi dan belum fix, jadwal PKKMB akan dirilis dalam waktu dekat,” tutupnya Sebelumnya Unram telah menjadwalkan kegiatan PKKMB dijadwalkan akan berlangsung mulai 1517 Juli mendatang. Namun keputusan itu diundur hingga bulan Agustus mendatang.

Pada PKKMB tahap pertama ini nantinya akan diikuti peserta sebanyak 983 mahasiswa baru yang telah lulus seleksi jalur SNMPTN. Mereka semuanya dijanjikan kuota internet gratis sebelum mulai mengikuti PKKMB daring.

Wakil Rektor II Bidang Keuangan Unram Prof. Dr. Kurniawan, menjelaskan rencana pemberian kuota internet gratis bagi seluruh peserta PKKMB masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum dipastikan berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk belanja internet. “Untuk kegiatan

PKKMB Kita masih bahas dan juga menanyakan konsultasi ke BPKP selaku pemeriksa,” urainya.

Ada dua alternatif model pemberian kuota internet gratis pada mahasiswa baru peserta PKKMB, yakni diberikan kampus dalam bentuk pulsa langsung atau pemberian uang tunai. Selanjutnya mereka sendiri yang akan membeli kuota internet.

“Apakah tetap akan diberikan dalam bentuk kuota pulsa 11-15 GB tergantung provider, seperti saat perkuliahan semester kemarin atau kita akan berikan dalam bentuk dana Rp50 ribu dan mereka sendiri yang akan membeli. Intinya nilainya sama,” ungkapnya.

Memastikan seluruh mahasiswa baru peserta PKKMB akan mendapatkan bantuan kuota internet gratis, Kurniawan menjawab bahwa semuanya akan diberikan bantuan kuota internet gratis. “Untuk bantuan iya, cuma pelaksanaan kalau ndak salah akan dibagi dua yaitu jalur SNMPTN dan SBMPTN dan Jalur Mandiri,” jelasnya. (dys)

Sekolah Persiapkan Guru untuk Pembelajaran Daring Mataram (Suara NTB) – Sekolah mempersiapkan guru dalam pembelajaran dalam jaringan (daring) untuk tahun ajaran baru. Salah satunya SMPN 6 Mataram yang menggelar lokakarya persiapan pembelajaran daring melalui google classroom. Lokakarya itu untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada Kamis (9/ 7) sampai dengan Sabtu (11/7).

Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd. Ia mengatakan bahwa bila guru tidak bersahabat dengan teknologi, maka guru akan dikalahkan oleh teknologi itu sendiri. Guru yang tidak berinovasi secara teknologi dalam tugasnya, akan membuat guru tertinggal dan ditinggalkan oleh siswa.

“Guru sebagai generasi digital wajib mengenal siswa lebih dalam, untuk membuat inovasi pembelajaran.

Harus ada kesetaraan kemampuan dalam teknologi antara guru dan siswa, dan membumikan budaya literasi. Pembelajaran afektif dan psikomotorik harus terdepan,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMPN 6 Mataram, H. Azizudin menyampaikan dalam menyongsong pembelajaran tahun ajaran baru nanti, pihak-

(Suara NTB/ist)

ARAHAN - Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali (kiri) saat menyampaikan arahan pada kegiatan lokakarya persiapan pembelajaran daring melalui google classroom di SMPN 6 Mataram. nya melakukan pelayanan pendidikan secara daring atau virtual. Hal itu dilakukan karena dengan masih adanya Covid-19, pembelajaran secara tatap muka belum bisa dilaksanakan.

Kegiatan lokakarya itu dilaksanakan selama tiga hari dengan mendatangkan pemateri dosen dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Idham, M.Kom.. Topik yang dibahas berupa pengenalan tentang google classroom dan fitur-fitur di aplikasi itu. Lokakarya itu diikuti oleh 60 peserta yang semuanya guru SMPN 6 Mataram. Setelah pemaparan

materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab peserta denga pemateri. Kemudian peserta diberikan tugas untuk praktik secara langsung dalam menggunakan aplikasi itu.

“Jadi walaupun siswa belum bisa datang ke sekolah secara tatap muka, mereka tetap melakukan pembelajaran yang diawasi oleh guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa di rumah. Jika dalam tahun pelajaran baru masih di rumah, maka kami di sekolah mencari cara melakukan pembelajaran daring yang efektif dan efisien,” jelasnya. (ron)

(Suara NTB/dok)

ASN Pelaku Pelanggaran Tertinggi Pilkada Serentak 2020 Mataram (Suara NTB) – Sampai dengan akhir Juni lalu, Bawaslu Provinsi NTB merekap jumlah dugaan pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB, mencapai 55 kasus. 44 kasus merupakan temuan dari Bawaslu langsung dan 11 kasus adalah laporan dari masyarakat.

Koordinator divisi hukum, data dan informasi Suhardi Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi mengatakan seluruh total dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu tersebut. Kasus terbanyak pelaku pelanggaran adalah dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pelanggaran pemilu di tahapan Pilkada serentak 2020 ini, sekitar 85 persen dilakukan oleh ASN. Jadi pelaku pelanggaran tertinggi itu ada ASN, bukan dari masyarakat yang buta huruf, tapi ini dilakukan oleh masyarakat (ASN) yang terdidik dan digaji negara,” ucap Suhardi.

Dari data rekapannya Bawaslu NTB, menunjukkan dari total 55 kasus dugaan pelanggaran Pemilu sebanyak 42 kasus adalah dilakukan oleh oknum ASN. Dalam proses penanganannya, 9 kasus dihentikan, dan 33 kasus direkomendasikan Bawaslu ke Komisi ASN untuk diproses lebih lanjut, karena terbukti melakukan pelanggaran larangan ASN untuk berpolitik praktis.

“Dari 33 kasus pelanggaran ASN yang kita rekomendasikan ke Komisi ASN, 30 kasus sudah dijawab, artinya sudah berikan sanksi, untuk dilaksanakan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)-nya,” jelas Suhardi.

Tingginya jumlah oknum ASN yang terlibat politik praktis yang ditangani Bawaslu tersebut didalam tahapan Pilkada serentak 2020, tercatat secara nasional bahwa NTB merupakan salah satu daerah dengan pelanggaran ASN-nya tertinggi di Pilkada serentak 2020 ini.

Sebagai institusi penyelenggara pemilu dalam bidang pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki tiga fungsi pokok yakni mengawasi, mencegah dan menindak. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan adalah pertama pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU, kemudian pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

Terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-undang lainnya, seperti Undang-undang ASN. “Pelanggaran paling tinggi itu di sini, yang banyak melakukan pelanggaran adalah ASN. Sangat signifikan sekali dengan 42 kasus,” katanya.

Dengan melihat tingginya tren kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Suhardi memandang perlu ada kegiatan pendidikan politik yang lebih masif kepada mereka dan lebih tegas lagi kepada ASN. Tidak hanya menyasar masyarakat awam saja.

“Posisi Bawaslu tidak hanya menegakkan prosedural demokrasi bagaimana dijalankan, tapi juga meningkatkan kualitas. Masyarakat harus bisa berpartisipasi aktif, dengan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 7

Koalisi PKS - PBB di Lombok Tengah Masih Setengah Matang Mataram (Suara NTB) – Sejak awal PKS dan PBB telah membangun komunikasi politik dan berkomitmen untuk berkoalisi menghadapi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah. Namun sampai saat ini, rencana koalisi kedua partai itu belum menunjukkan kemajuan. Bahkan berhembus wacana akan terjadi perubahan.

Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi yang dikonfirmasi tak menampik wacana yang berkembang luar terkait opsi akan melakukan perubahan komposisi pasangan bakal calon yang akan mereka usung di Pilkada serentak 2020 Kabupaten Lombok Tengah.

Dikatakan Hadi, PKS tidak tertutup kemungkinan melakuan perubahan-perubahan pasangan calon yang akan mereka usung. Hal itu akan disesuaikan dengan perkembangan dinamika politik yang terjadi di daerah tersebut.

“Selama SK (Surat Kepu-

tusan) dari DPP belum keluar, sangat bisa berubah. Yang tidak bisa berubah lagi itu kalau sudah ada SK DPP yang turun,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB. Sinyal perombakan komposisi pasangan bakal calon itu pertama kali dihembuskan oleh Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB. Dari hasil pantauannya terhadap perkembangan dinamika konstelasi politik di Lombok Tengah. PKS sampai saat ini belum memiliki kejelasan, terutama terkait dengan koalisi.

“Karena itulah Lombok

Tengah dan Dompu sampai saat ini belum bisa keluar SK dukungannya. Karena memang masih membutuhkan kajiankajian. Kalau daerah lain yang sudah clear sudah kita terbitkan SK-nya,” jelasnya.

Diketahui di Pilkada Lombok Tengah, PKS mengusulkan kadernya yakni Lalu Suryade yang berpasangan dengan calon wakil Habib Ziadi. Pasangan ini rencananya akan diusung oleh koalisi PKS dan PBB. Tapi sejauh ini koalisi kedua partai masih belum menemui titik terang.

Selain dengan PBB, pe-

(Suara NTB/kir)

BAGIKAN MASKER - Kasat Resnarkoba Polres Loteng membagikan masker ke masyarakat saat operasi penerapan protokol Covid-19 Jumat kemarin.

Polisi Razia Pasar dan Pusat Perbelanjaan di Praya Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Jumat (10/7) kemarin, mengelar operasi penerapan standar protokol pencegahan Covid-19. Dengan sasaran pusat perbelanjaan, pasar dan pusat pertokoan yang ada di wilayah Praya.

Operasi dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Loteng, Iptu Hazkia Siagian, SIK. “Fokus operasi kita di pusat-pusat keramaian. Seperti pusat perbelanjaan, pasar dan toko pakaian yang ada di wilayah Kota Praya,” ungkap Hizkia Siagian, kepada wartawan. Ia menjelaskan, untuk saat ini operasi sendiri lebih pada sosialisasi penerapan standar protokol Covid-19 di pusat-pusat keramaian.

Guna mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan

Oknum Anggota Polisi Terlibat Narkoba Diamankan Mataram (Suara NTB) Oknum anggota Polri, EW dan dua pecatan LA dan AD ditangkap diduga terlibat peredaran narkoba. Buktinya 19 gram sabu. Mereka transaksi di sebuah hotel di Mataram. ”Ada polisi aktif, dua pecatan polisi dan warga sipil,” kata Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra, Jumat (10/7).

Sabu seberat 19 gram ditemukan di lokasi penggerebekan.

Tim Subdit II juga mengamankan alat hisap, uang tunai, dan telepon genggam Helmi Kwarta Kusuma Putra

H. Abdul Hadi juan prinsip tersebut sifatnya sementara, artinya masih bisa berubah, tergantung dari hasil komunikasi Ziadi dengan parpol mitra koalisi. (ndi)

Tingkat Partisipasi Masyarakat Berpotensi Tergerus di Pilkada 2020

Polisi Bekuk Terduga Pelaku Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur Praya (Suara NTB) Seorang warga Desa Mertak Kecamatan Pujut, LS (38), Kamis (9/7) kemarin, dibekuk aparat Polres Lombok Tengah (Loteng). Dia diduga mencabuli AKD, bocah 11 tahun yang tidak lain tetangganya sendiri. Terduga pelaku dibekuk setelah sempat buron sejak Bulan April lalu.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Priyo Suhartono, SIK., Jumat (10/7) kemarin, mengungkapkan kasus dugaan pencabulan tersebut berlangsung pada 4 April lalu. Saat itu, korban datang bertamu ke rumah temannya di Desa Mertak. Mengetahui korban datang, pelaku ikut mendatangi rumah teman korban.

Dengan alasan ke kamar mandi, terduga pelaku mencari keberadaan korban. Pelaku pun menemukan korban tengah berada di salah satu kamar. Mengetahui situasi rumah tengah sepi, terduga pelaku lantas masuk ke kamar tempat korban berada. Korban sendiri tengah bersih-bersih saat terduga pelaku masuk.

Setelah mengunci pintu kamar, terduga pelaku kemudian mendorong korban ke tempat tidur. Sementara korban tak kuasa melawan. Usai menjalankan aksi bejatnya, terduga pelaku sempat mengancam akan membunuh korban kalau sampai menceritakan kejadian tersebut.

Namun korban rupanya tidak tahan dan akhirnya menceritakan perbuatan terduga pelaku ke teman dan keluarganya. Mendengar cerita korban, pihak keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut berselang beberapa hari ke aparat kepolisian. Adapun terduga pelaku, sudah tidak berada di rumahnya.

Mendapat laporan, polisi kemudian melakukan pelacakan. Butuh waktu sekitar lebih dari tiga bulan bagi aparat kepolisian untuk menemukan keberadaan terduga pelaku.

Sampai akhirnya pada Rabu kemarin, polisi mendapat informasi kalau terduga pelaku tengah berada di Sumbawa.

Dan, langsung berhasil menangkap terduga pelaku.

“Pelaku saat ini sudah kita amankan di Mapolres Loteng untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” jelas Priyo. Dikatakanya terduga pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Sumbawa. Polisi sendiri menjerat terduga pelaku dengan pasal 764D jo pasal 81 ayat 1 dan 2 KUHP. Dengan ancaman penjara selama 8 tahun. (kir)

rubahan arah dukungan PKS di Lombok Tengah juga bisa dipicu oleh manuver kandidat lain yang berasal dari partai lain. Hal itu menurut Hadi juga tak tertutup kemungkinan, jika memang bisa membawa partai koalisi.

Ditempat terpisah, Ketua DPC PBB Lombok Tengah, Legewarman menyampaikan bahwa sudah ada keputusan dari DPP PBB terkait dengan Pilkada Lombok Tengah. Dimana diputuskan nama Habib Ziadi untuk ditugaskan sebagai kandidat bakal calon.

Hal itu ditandai dengan terbitnya surat persetujuan prinsip DPP PBB kepada Habib Ziadi.

“Ya sudah ada penetapan, PBB memutuskan memberikan mandat dukungan kepada Habib Ziadi,” ujarnya. Namun demikian, surat persetu-

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2020

milik masing-masing pelaku.

“Mereka pesta sabu juga,” bebernya.

Hasil tes urine keempat pelaku dinyatakan positif mengandung narkotika. Helmi menerangkan kasus ini masih dalam proses pendalaman.

Khususnya yang berkaitan dengan penelusuran asal-usul barang haram tersebut. “Siapa pun dia yang terlibat, walaupun polisi, kita akan tangkap,” kata Helmi.

Kini keempat pelaku yang telah menjalani penahanan di Mapolda NTB sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika. “Sementara itu dulu, untuk perkembangan lebih lanjutnya, akan kami sampaikan nanti,” tandas Helmi. (why)

standar protokol Covid-19 bisa tumbuh. Termasuk para pemilik dan pengelola pusat perbelanjaan serta pertokoan.

Sebagai salah satu upaya menekan dan mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Tapi tidak menuntup kemungkinan, akan diambil tindakan tegas jika masyarakat tidak juga mau mematuhi imbauan yang ada. “Sementara ini kita masih sebatas imbauan dan sosialisasi saja.

Kedepan, kalau tetap saja membandel, maka tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan tegas kepada masyarakat ataupun pemilik toko yang tidak mengindahkan standar protokol Covid19,” terangnya.

Terkait penerapan standar protokol Covid-19 tersebut yang paling utamakan yakni penggunaan masker dan men-

jaga jarak. Sementara bagi pemilik toko diharuskan menyiapkan fasilitas penunjang, minimal tempat cuci tangan.

Pada operasi tersebut aparat kepolisian sendiri sempat membagikan masker kepada masyarakat yang ketahuan tidak menggunakan masker.

Sembari diingatkan untuk tetap menggunakan masker.

Operasi penerapan standar protokol Covid-19 itu sendiri, lanjut Hizkia akan terus digelar secara berkala. Sasaranya pun tidak hanya di wilayah pertokoan di Kota Praya saja. Objek-objek wisata kedepannya juga akan dirazia. Semua itu bentuk dukungan aparat kepolisian dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di daerah ini. “Operasi tetap akan dilaksanakan secara berkala selama pandemi Covid-19 berlangsung,” pungkasnya. (kir)

Mataram (Suara NTB) – Partisipasi pemilih akan menjadi tantangan cukup serius dalam Pilkada serentak 2020 ketika digelar di tengah pandemi Covid-19. Banyak pihak memprediksikan pandemi Covid-19 dapat memicu partisipasi masyarakat menyalurkan hak pilihnya terjun sampai titik paling rendah selama pengalaman pelaksanaan Pilkada langsung.

Namun demikian, bagi KPU selaku penyelenggara pemilu ketika Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19 ini, justru menjadi tantangan bagaimana lembaga itu bekerja untuk meyakinkan masyarakat tetap menyalurkan hak pilih mereka dengan aman dari Covid-19.

“Pilkada di masa Covid-19 ini memang jadi tantangan.

Karena itu pada dasarnya kita sedang membuat sejarah baru, karena memang baru kali ini kita melaksanakan tahapan Pilkada di masa Pandemi atau di tengah bencana non alam,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud.

Hal itu disampaikan Suhardi Soud saat menjadi narasumber dalam Webinar yang digelar Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan tema partisipasi publik dalam Pilkada serentak 2020 di NTB di era pandemi Covid-19.

Disampaikan Suhardi, dalam demokrasi elektoral, memang tingkat partisipasi publik dalam tahapan Pilkada dan juga saat menyalurkan hak pilihnya merupakan ukuran dari legitimasi pemilu itu sendiri dalam melahirkan seorang pemimpin. Karena itu bagaimanapun, tingkat partisipasi tetap jadi perhatian dipilkada 2020 yang digelar dengan protokol Covid-19.

“Bagaimana tata kelola tahapan Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 ini, KPU sudah buat Peraturan KPU khusus, di mana seluruh pelaksanaan tahapan harus menggunakan standar protokol kesehatan Covid19, dan harus aman dari Covid-19, jadi kita bukan menghindari. Kita pastikan juga jangan sampai penyelenggara jadi bagian mentrasmisi penyebaran Covid-19, karena itu penyelenggara kita lengkapi dengan APD yang lengkap,” jelasnya.

Ditegaskan Suhardi, tidak ada cara lain dalam mendorong

masyarakat supaya tetap berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020 dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa tetap aman dan tidak akan berisiko tinggi dari terpapar Covid-19 jika masyarakat tetap ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Terkait hal ini KPU akan bekerjasama dengan gugus tugas.

Kemudian nanti KPU juga akan mengatur bagaimana teknis penyaluran hak pilih bagi masyarakat yang positif terjangkit Covid-19 dan status ODP, supaya ada kotak suara yang bergerak. Sebab tidak mungkin mereka yang akan keluar,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Suhardi Soud, selain hal itu, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Salah satunya adalah peserta Pilkada itu sendiri, yakni calon kepala daerah. Supaya calon mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya untuk memilih mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendorong partisipasi masyarakat.

“Ini kreativitas calon. Disinilah pentingnya calon itu punya visi-misi dan program yang bagus untuk meyakinkan masyarakat. Penggunaan media daring mungkin jadi alternatif dalam melakukan kegiatan kampanye, di tengah pandemi ini,” katanya.

Diungkapkan Suhardi, bahwa tren partisipasi masyarakat dalam pemilihan di Provinsi NTB dalam kurun lima tahun terakhir ini memperlihatkan tren peningkatan.

Mulai dari pilkada serentak 2015, partisipasi mengalami peningkatan pada pilkada serentak 2018. Bahkan pada pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi di NTB melampaui target Nasional.

Data statistik bisa membangun kepercayaan bahwa pada Pilkada serentak 2020 ini, tingkat partisipasi akan tetap terjaga. (ndi)

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Pilkada Loteng

PKS Fokus Godok Tiga Paslon Praya (Suara NTB) Partai Keadilan Sejatera (PKS) menegaskan saat ini masih fokus mengodok tiga bakal pasangan calon kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daera (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), Desember mendatang. Selain pasangan Ir.H.Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana, juga pasangan H.L. Suryade – H. Habib Ziadi dan pasangan H. Masrun – H.L. Aksar Ashori.

Dimana salah satu dari ketiga pasangan tersebut nantinya akan diberikan surat persetujuan untuk melakukan komunikasi politik, guna mencari mitra koalisi di Pilkada Loteng mendatang. “Rencananya, surat persetujuan ini akan turun pekan depan,” sebut Sekretaris DPD PKS Loteng, Basnim, S.Pt., kepada Suara NTB,

Jumat (10/7) kemarin.

Dikatakanya, pihaknya masih akan melakukan survei tahap kedua sebagai dasar penentuan bakal pasangan calon kepala daerah mana yang akan diberikan surat persetujuan.

Karena PKS jelas hanya akan memberikan kesempatan bagi bakal pasangan calon kepala daerah yang punya potensi memang benar. “Survei awal sudah selesai kita lakukan.

Hasilnya pun sudah kita sampaikan kepada bakal pasangan calon kepala daerah. Dan, sebelum surat persetujuan turun kita akan melakukan survei sekali lagi,” jelasnya.

Disinggung soal peluang mengusung kandidat lain selain tiga bakal pasangan calon kepala daerah yang sudah diusulkan oleh DPD PKS Lo-

teng, Basnim menegaskan kecil peluangnya. Karena pihaknya masih fokus pada tiga bakal pasangan calon kepala daerah yang sudah ada.

“Sah-sah saja ada yang mengatakan kalau kandidat lain masih berpotensi diusung oleh PKS. Tapi yang jelas, untuk saat ini PKS hanya fokus pada tiga bakal pasangan calon kepala daerah yang sudah diusulkan saja. Dan, dalam waktu dekat ini surat persetujuan sudah turun untuk salah satu bakal pasangan calon tersebut,” tandasnya.

Tunggu Rekomendasi Berkarya Terpisah, dikonfirmasi terkait rekomendasi dari Partai Berkarya, Wakil Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengaku masih menunggu surat re-

komendasi tersebut. Sejauh ini, pihaknya belum menerima surat rekomendasi tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa berkomentar banyak soal rekomendasi dari Partai Berkarya.

“Informasinya Partai Berkarya merekomendasikan untuk mengusung pasangan Pathul-Nursiah di Pilkada Loteng. Dan, kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan tersebut. Tapi untuk saat ini kami menunggu surat resminya dari Partai Berkarya,” jelasnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini mengatakan, komunikasi dengan Partai Berkarya memang sudah sejak lama dibangun. Pihaknya pun sangat berharap bisa diusung dan didukung Partai Berkarya. Tapi selama surat resmi belum diterima, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan pasti. (kir)

SUARA NTB

Sabtu, 11 Juli 2020

BNI Apresiasi Penangkapan Buron Kasus L/C Mataram (Suara NTB) – Bank Negara Indonesia (BNI) mendukung upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Serta, mengapresiasi keberhasilan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam mengamankan MPL di Beograd-Serbia.

MPL merupakan salah satu tersangka utama kasus Unpaid L/C tahun 2002-2003 yang selama ini masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri dan Red Notice di Interpol NCB. Dengan adanya penangkapan dan ekstradisi MPL dari Beograd-Serbia ke Indonesia, maka proses hukum atas tersangka MPL dapat dilanjutkan hingga tuntas. Tersangka juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

“Bagi BNI, dengan adanya proses hukum terhadap Sdri. MPL ini, maka berpotensi mendapatkan recovery untuk mengurangi kerugian perusahaan. BNI menghormati proses hukum yang berjalan dan siap membantu aparat penegak hukum dalam proses hokum terhadap MPL, sehingga proses penegakan hukum dapat diselesaikan hingga tuntas,” ujar Direktur Human Capital & Kepatuhan BNI, Bob T. Ananta di Jakarta, Kamis (9/7) sesuai rilis diterima Suara NTB. Untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa serupa, perusahaan telah melakukan berbagai langkah, yang dimulai dari melakukan evaluasi terhadap tata kelola layanan pemrosesan L/C, sehingga dapat menemukan modus yang digunakan pelaku. Yaitu, pengalihan kewenangan memutus transaksi L/C yang pada awalnya berada pada Kantor Cabang Utama dialihkan ke Trade Processing Center (TPC) di Divisi Internasional Selain itu, fungsi kantor cabang dalam layanan pemrosesan L/C ini pun berubah. Saat ini Kantor Cabang hanya berfungsi melakukan penerimaan permohonan transaksi trade dari nasabah, sedangkan keputusan transaksinya menjadi kewenangan Tim di Kantor Pusat.

“Kini, prosesnya menjadi jauh lebih secure, baik bagi perusahaan maupun bagi nasabah, karena telah dilakukan digitalisasi layanan,” ujar Bob T. Ananta.

Saat ini, layanan pemrosesan L/C terus berkembang dan telah mendapat penghargaan dari institusi di luar negeri.

Layanan Trade Finance BNI berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Trade Finance Bank in Indonesia selama sebelas kali berturut - turut dari Alpha Southeast Asia.

Sejalan dengan ekspor Indonesia yang tengah digiatkan, BNI senantiasa berupaya untuk meningkatkan produk dan layanannya, tidak hanya pada bisnis trade finance, tetapi juga transaksi terkait seperti fasilitas pembiayaan, hingga cash management. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui pengembangan platform Digital Banking yang mampu mengintegrasikan seluruh fitur jasa keuangan dari berbagai segmen, sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Produk dan layanan trade finance di BNI ditunjang oleh sinergi jaringan kantor cabang luar negeri yang tersebar di 6 negara meliputi Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, Amerika Serikat (New York), dan Korea Selatan (Seoul). Selain itu, keunggulan produk dan layanan trade finance BNI juga didukung oleh tenaga profesional bersertifikasi internasional. (cem/r)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5937 BP NOKA/NOSIN :MH1JF1313AK237241/ JF.13F -0232431 AN.KG.WIRYAWAN HLG SKTR WILAYAH MATARAM

Halaman 8

DPRD Minta Bupati Bubarkan TBUPP

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM diminta untuk mengkaji bahkan membubarkan tim bupati untuk percepatan pembangunan (TBUPP). Keberadaan tim tersebut dinilai tidak memiliki pekerjaan dan hanya buang-buang anggaran.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori menegaskan, menurut pandangan fraksifraksi Dewan, TBUPP perlu ditinjau kembali untuk kemudian dibubarkan. Keberadaan tim tersebut tidak terlalu signifikan dikarenakan pemerintah daerah secara resmi ada organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeksekusi program-program pembangunan. Sehingga tak perlu lagi dibentuk sebuah tim yang justru memakan anggaran.

“Kita minta supaya bupati mengkaji lagi keberadaan tim percepatan pembangunan itu,” pintanya. Tim tersebut bukan merupakan bagian dari pemerintahan. Sehingga kapan saja bisa dibubarkan sesuai

kebutuhan kepala daerah. Sementara apabila struktur OPD dimanfaatkan secara baik, maka manajemen pemerintah di suatu daerah akan berjalan dengan baik. Tak terkecuali di Kabupaten Lotim.

Bahkan beberapa pihak memandang bahwa keberadaan tim tersebut terkesan hanya untuk mengakomodir tim sukses pada saat Pilkada lalu. Sementara sampai saat ini model pekerjaan bahkan perencanaannya sampai saat ini tidak jelas untuk kepentingan daerah.

Maka dari itu, sudah semestinya bupati dan wakil bupati Lotim diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan tim percepatan pembangunan tersebut daripada anggaran habis untuk menggaji dan pen-

danaan lainnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, mengaku akan mengkoordinasikan hal ini terlebih dahulu dikarenakan keberadaan tim tersebut untuk membantu bupati di ranah pengambilan kebijakan. Artinya komunikasi atau laporan tim tersebut langsung ke kepala daerah.

Keberadaan tim itu sendiri, menurut Sekda, langsung ke bupati. Sehingga tidak begitu nampak seperti OPD pada umumnya. Ke depan, sebaiknya ditingkatkan sinergitasnya karena prinsip dari waktu ke waktu semua organ harus lebih bersinergi seiring tuntutan publik yang semakin tinggi.

Apalagi prinsipnya pemerintah sebagai pelayan bagi

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

H. M. Juaini Taofik masyarakat. “Tetap fokus karena pada feedback dan masukan di tataran kebijakan daerah,” terang mantan Kepala BPKAD Lotim ini.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM, mengaku akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan TBUPP tersebut karena merupakan

H. Daeng Paelori domainnya eksekutif. Evaluasi yang dilakukan apakah anggarannya terlalu besar ataupun orangnya terlalu banyak maupun fungsinya yang tidak berjalan. Apabila fungsinya berjalan baik, namun anggarannya besar, maka akan dikurangi anggarannya ataupun pengurangan orangnya. (yon)

JPS Lotim akan Disalurkan dalam Bentuk Tunai

(Suara NTB/ari)

PENYALURAN BANSOS – Launching penyaluran bansos JPS covid-19 di KLU, Jumat (10/7) di desa Genggelang kecamatan Gangga.

KLU Salurkan JPS kepada 20.614 KK Tanjung (Suara NTB) Satgas Covid Lombok Utara menyalurkan bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid19 yang bersumber dari APBD tahun 2020. Jumlah warga sasaran sebanyak 20.614 KK, dengan margin eror 2 persen sehingga penerima dibulatkan menjadi 21.000 KK. Launching penyerahan Bansos Covid APBD 2020, dipusatkan di Kantor Desa Genggelang, kecamatan Gangga. Hadir mewakili Bupati, Sekretaris Satgas sekaligus Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., Kapolres Lombok Utara, AKBP Ferry Jaya Satriansyah, SH., Koordinator Pengawas APD pada BPKP RI Perwakilan NTB, Edi Sunardi, unsur TNI serta pejabat OPD Pemda KLU. Dalam sambutannya, Suardi mengajak semua masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas dengan mengacu pada protokoler Covid. Warga diminta senantiasa menggunakan masker saat bepergian, cuci tangan, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

“Manfaatkan bantuan dengan sebaiknya, dan kami mengajak

warga tetap melaksanakan pola hidup sehat agar terhindar dari Covid,” ujarnya.

Sementara, Ferry Jaya Satriansyah memantau pelaksanaan serah terima bansos di Lombok Utara berlangsung aman dan terkendali. Sejak warga menerima bantuan Covid dari berbagai sumber seperti BPNT, PKH, BST, BLT DD, JPS Gemilang, maupun JPS Covid KLU, tidak terdapat gangguan di masyarakat. Hal ini didorong kesadaran masyarakat yang dinilai tinggi untuk menerapkan budaya toleransi dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

“Proses distribusi aman dan lancar. Kami mengawal jangan sampai terjadi gangguan sehingga tidak dapat terlaksana. Kepolisian pastikan hal itu, sekaligus kegiatan bisa tuntas tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Kapolres.

Sementara Korwas APD BPKP RI Perwakilan NTB, Edi Sinardi mengatakan, pihaknya ikut turun mengawasi akuntabilitas pelaksanaan bansos Covid di tiap-tiap daerah. BPKP memastikan dari perencanaan hingga penyaluran bantuan, sesuai dengan regulasi dan tepat sasaran. “Kami juga berkoordinasi dengan APIP, Kajari, dan Polres bagaimana mengawal bahwa bantuan ini tepat sasa-

ran, tepat jumlah,” ucapnya.

Pada pelaksanaan bansos di lapangan ia menilai cukup transparan. Dimana pada paket bansos tertulis item barang yang diterima, berikut jumlahnya. Sementara Kepala Dinsos PPPA KLU, H. Faisol, menambahkan bantuan Covid diterima oleh 20.614 KK sampai 21.000 KK. Bantuan Covid akan diterima untuk periode 3 bulan, terhitung Juli, Agustus sampai September.

Setiap KK penerima memperoleh paket berisi 10 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, VCO 100 ml, Sabun all in one 250 ml, dan biskuit 300 gram sebanyak 3 bungkus. Nilai paket bantuan per bulan sebesar Rp250 ribu.

Pembagian pada bulan pertama berlangsung serentak di 5 kecamatan, dengan pusat pembagian per kecamatan meliputi Desa Anyar, Desa Kayangan, Desa Genggelang, Desa Tanjung dan Desa Pemenang Timur.

Pembagian di desa ditargetkan tuntas dalam 4 hari. “Pengadaan bantuan melibatkan UMKM, ada beras lokal KLU, ada VCO dan sabun,” ujarnya.

“Penerima saat se kabupaten sejumlah 20.614 KK. Memang kita pakai margin error 2 persen, kita jadikan 21 ribu KK, takutnya ada masyarakat butuhkan tapi belum terdaftar, itulah yang kita bantu,” tandasnya. (ari)

Gaji Tenaga Honorer PLKB Lotim Masih Rendah Selong (Suara NTB) Gaji honorer penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) di Lotim terbilang masih rendah.

Honorer yang sudah mengabdikan diri lima tahun lalu hanya dibayar Rp 550 ribu. Jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lotim. Menjawab hal itu, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DP3AKB Lombok Timur, SuhendraAnggaranto mengatakan hal itu sudah sesuai dengan kemampuan daerah.

PLKB Non PNS ini sama dengan honorer lainnya yang gajinya diberikan berdasarkan masa kerja. Ada yang masa kerjanya satu sampai lima tahun, lima sampai sepuluh tahun dan sepuluh tahun ke atas. Honorer tertinggi dibayar Rp750 ribu/ bulan. PLKB Lotim belum ada satupun yang masa kerjanya lebih dari sepuluh tahun.

Diakui, Lotim belum bisa memberikan gaji sesuai UMR. Terhadap PLKB yang berprestasi seperti Aprilia Evin Purnama (juara nasional lomba PLKB Non PNS), sangat diharapkan juga bisa disesuaikan. Bila ada peluang menjadi PNS, Suhendra juga berharap bisa dipriortaskan. “Mudah-mudahan saja, bisa jadi perhatian karena sudah mengharumkan nama NTB dan Lotim,” ucapnya.

Jumlah PLKB di Lotim saat ini yang menjadi PNS 126 or-

(Suara NTB/rus)

Suhendra ang. Non PNS 73 orang yang disebar di 21 kecamatan se Kabupaten Lotim. Pendapatan untuk non PNS ini bisa juga diperoleh dari belanja kegiatan.

Sebelumnya, Evin Purnama menyebut, gaji sebagai honorer PLKB Lotim ini sangat rendah.

Dibandingkan daerah lain sudah ada yang mengikuti UMR. Harapannya, ke depan pemerintah daerah memperhatikan nasib PLKB dengan memberikan gaji yang lebih layak. Juara nasional lomba PLKB Non PNS ini juga berharap bisa diprioritaskan menjadi pegawai negeri sipil. Disebut, sudah cukup lama ia mengabdikan diri sebagai PLKB dengan gaji awal hanya Rp230 ribu/bulan. (rus)

Selong (Suara NTB) Menyikapi dampak dari penyebaran virus Corona (Covid19), Pemda Lombok Timur (Lotim) terus berbagai langkah strategis. Salah satunya berupa penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Lotim yang saat ini masih tahap II yang diberikan dalam bentuk sembako. Adapun untuk JPS tahap III, Pemda Lotim berencana akan menyalurkannya dalam bentuk tunai.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM, Jumat (10/7) mengatakan, terkait itu, dalam waktu dekat akan dibahas bersama DPRD Lotim.

Pasalnya, kesiapan anggaran sendiri saat ini sudah minus.

Sementara jumlah KK penerima untuk JPS tahap III ini dari hasil validasi data yang dilakukan mengalami penambahan menjadi 95 KK lebih.

Bupati menambahkan, untuk JPS tahap III ini total anggaran yang kita butuhkan sekitar Rp23 miliar. Maka dari itu, Pemda akan melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang masih tersedia untuk dialihkan dalam penanganan dampak Covid-19 dalam hal ini JPS tahap III. “Ketersediaan anggaran

kita minus. Untuk itu kita akan sisir anggaran karena dibutuhkan sekitar Rp23 miliar untuk JPS tahap III,” terang bupati.

Perubahan JPS dari non tunai menjadi tunai ini, kata bupati berdasarkan permintaan dari masyarakat selaku penerima manfaat. Diketahui, KK penerima JPS Lotim awalnya pada tahap I sebanyak 70.986 KK, kemudian validasi menjadi 76.000 KK lebih penerima untuk tahap II yang di dalamnya terdiri dari beberapa item produk di antaranya, beras 10 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng dalam kemasan 1 liter, telur 15 butir, teri 1/4, garam beryodium, dan air mineral yang semuanya merupakan produk lokal.

“Kita sempurnakan data untuk tahap III sehingga membengkak datanya menjadi 95.527 KK penerima manfaat,” ungkap bupati. Bertambahnya jumlah penerima dari setiap tahapan itu karena perbaikan data yang terus disempurnakan.

Misalnya ketika dalam tahapan sebelumnya ada masyarakat yang tidak menerima, maka langsung dimasukkan berdasarkan yang diusulkan melalui pemerintah desa. (yon)

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Kadis Koperasi mengadakan pertemuan mengumpulkan pengurus gerakan koperasi di Lobar.

Koperasi di Lobar Mulai Eksis

Giri Menang (Suara NTB) – Di tengah situasi transisi new normal ini, koperasi di Lombok Barat (Lobar) sebagian besar mulai eksis dalam menyokong perekonomian masyarakat khususnya para anggotanya. Karena hampir semua koperasi pada saat pandemi ini mampu memberikan sembako kepada para anggotanya dan bahkan warga sekitar. Padahal di saat pandemik semua serba susah.

“Gerakan koperasi di Lobar di tengah pandemi ini tetap eksis, karena di masa pandemik koperasi mampu memberikan (membagikan) sembako kepada para anggotanya, bahkan ke masyarakat sekitar,” kata Kepala dinas Koperasi dan UMKM Lobar, H.M. Fajar Taufiq, Jumat (10/7).

Diakui dampak pandemik di awal April-Mei operasional koperasi sempat terhenti.

Akibat adanya imbauan pemda, para pengurus dan pengawas gerakan koperasi sepakat menghentikan operasionalnya. Mereka juga takut beraktivitas yang memicu penyebaran corona. Namun pergerakan mulai Juni lalu, mereka sudah mulai melakukan operasional dan anggota mulai membayar simpanan wajib. Kemudian koperasi juga meminta anggota yang punya pinjaman mengangsur

pokok saja supaya kas koperasi tetap ada, tidak kosong. “Alhamdulillah sudah berjalan,” terang dia.

Dikatakan, ada beberapa gerakan koperasi bermasalah, namun di satu sisi ada yang malah memiliki keuangan yang bagus.

Pihaknya pun berupaya masuk mengatasi masalah kesenjangan ini dengan mengarahkan koperasi yang memiliki keuangan bagus membantu koperasi lain yang bermasalah. “Kami bangun komunikasi agar semua koperasi di Lobar berkomunikasi agar bisa saling membantu,” katanya, sehingga ia yakin koperasi di Lobar akan semakin kuat.

Ia juga melihat banyak koperasi belum merangkul UMKM dalam sektor riil. Koperasi pun didorong mengambil produk UMKM untuk membantu pemasaran. Pemasaran bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Bahkan pihaknya mendorong agar koperasi bisa mengajak UMKM menjadi anggotanya, sehingga kalau ini bisa dilakukan maka koperasi dan UMKM bisa berkembang.

“Inilah dasar kami mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan koperasi yang keuangannya bagus dengan yang lemah, mereka berdiskusi,”jelas dia. Selanjutnya, pihaknya akan mengumpulkan pelaku UKKM bagaimana koperasi ini membantu memasarkan produk UMKM. (her)

SUARA NTB

Sabtu, 11 Juli 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Sabtu, 11 Juli 2020

Halaman 10

JPS Gemilang Diharapkan Jadi Pondasi Perbaikan Kualitas IKM dan UMKM di NTB Mataram (Suara NTB) Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang telah siap memasuki tahap III. Penyaluran akan dimulai pada pekan depan. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada rapat koordinasi terkait persiapan peluncuran JPS Gemilang tahap III menyampaikan bahwa tahap III atau tahapan terakhir ini harus benar-benar dipersiapkan. ‘’Kekurangan pada JPS I bisa diperbaiki dan kita punya prestasi JPS II ini nyaris tanpa cacat. JPS III ini harus hati-hati,’’ ujar gubernur saat memberikan arahan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/7).

Gubernur menekankan bahwa JPS Gemilang tahap III ini tidak perlu terburu-buru, harus detail dan dipastikan tidak ada masalah. Gubernur juga mengingatkan bahwa hadirnya JPS

Gemilang ini tidak hanya memberi stimulus perekonomian kepada masyarakat di masa pandemic. JPS Gemilang juga suatu langkah membangkitkan UMKM dan IKM sehingga dapat berlari dan berkembang.

JPS Gemilang tahap III ini bukan akhir melainkan awal kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi di NTB. ‘’Ini menandai mulainya stimulusstimulus ekonomi,’’ katanya.

Gubernur berharap JPS Gemi-

lang ini menjadi pemicu awal dan perbaikan dan peningkatan kualitas produk UMKM dan IKM. Sehingga dengan produksi skala lebih besar dapat menekan harga dan siap melebarkan sayap pemasarannya hingga nasional dan internasional.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan, JPS Gemilang termasuk skala nasional menjadi sesuatu yang beda dengan tempat lain.

Beasiswa Harus Mampu Berkontribusi pada Kemajuan Daerah Mataram(Suara NTB) Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berkontribusi dan berperan untuk kemajuan pembangunan di NTB. Karena itu, Pemprov NTB akan terus memberikan beasiswa kepada para pelajar di NTB. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, saat silaturahmi dengan sejumlah Rektor Perguruan Tinggi Swasta, Jumat (10/7).

“Beasiswa ini tentunya peruntukan bagi kampus yang memiliki jurusan yang langka dan mampu mendukung potensi dan pengembangan di wilayah tersebut,’’ ujar gubernur didamping Sekda Drs.H. Lalu Gita Aryadi, M.Si. Tapi ada rasionalitas dan justifikasinya, sehingga beasiswa yang ditawarkan untuk kampus yang memiliki jurusan-jurusan yang memang unik dan diharapankan mampu mendorong dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah di NTB. Doktor Zul mencontohkan, di Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) ditawarkan untuk Jurusan Pertambangan khusus bagi warga Dompu. Dengan asumsi 5-6 tahun ke depan ketika tambang besar itu beroperasi di Dompu, tidak ada lagi keributan karena tidak dilibatkan sebagai masyarakat lokal.

“Bersahabat dengan investasi adalah kejernihan pemerintah daerah untuk menyiapkan

SDM sejak dini, agar tidak menjadi penonton didaerahnya,’’ tegas gubernur.

Sehingga, masyarakat setempat dengan SDM yang handal sudah familiar dan siap bekerja di wilayah pertambangan. “Investasi sosialnya melihat kedepan,” katanya.

Begitupun dengan kampus-kampus yang lain, kata gubernur bahwa beasiawa ini harus memiliki jurusan yang spesifik yang diandalkan dan punya potensi pengembangan diwilayah tersebut.

Diakuinya dibutuhkan kepiawaian mengelola kampus untuk mengedukasi ini. Kalau hanya diberikan bantuan, kampus hanya biasa-biasa saja, tidak ada tantangan.

Ditambahkannya, mengelola perguruan tinggi swasta memerlukan manajemen yang andal. Banyak kesulitan yang dihadapi. “Saya pernah mengelola kampus swasta, sehingga sadar betul kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pengelola kampus. Beda dengan kampus negeri. Jadi penderitaan kita itu, tidak pernah dirasakan oleh orang yang belum mengalaminya,’’ ungkapnya.

Oleh karena itu Pemda Kabupaten/Kota harus mampu mencari cara supaya dapat berkontribusi juga pada perguruang tinggi swasta di daerahnya. “Ini bentuk perhatian kami kepada perguru-

an tinggi swasta,’’ ujar gubernur.

Diakhir pembicaraannya itu, mantan Ketua Senat Universitas Indonesia ini berharap, ada kesepakatan bersama terkait mekanisme dan pola pemberian bantuan dan beasiswa.

Sehingga pemahaman kampus-kampus sama, agar tidak ada yang berbeda yang menyebabkan kecemburuan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Dr. H. Aidy Furqan menjelaskan, bantuan yang akan diberikan kepada perguruan tinggi ada dua, yaitu bantuan sosial dan beasiswa. Sesuai Pergub No. 2 tahun 2020 tentang bantuan beasiswa, ada 2 jenis beasiswa yaitu beasiswa umum untuk mahasiswa luar negeri dan beasiswa miskin tapi berprestasi bagi seluruh perguruan tinggi di NTB. Beasiswa ini diberikan maksimal kepada 100 mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki jurusan tertentu, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan mekanismenya. “Apabila jumlah beasiswa untuk 100 orang mahasiswa itu belum tercapai , maka pemenuhan kapasitas selanjutnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya hingga mencapai 100 mahasiwa,”katanya. (r)

Di mana, segala itemnya menggunakan produk lokal, sehingga apa yang telah diinisiasi oleh gubernur ini, Wagub meminta agar berkesinambungan. ‘’Bagaimana menindaklanjuti, harus lebih dipersiapkan, koordinasi seluruh OPD OPD penyedia, agar proses ini dapat berjalan seterusnya, UMKM, IKM kita bisa terus berproduksi, ketersediaan marketnya, baik nasional maupun internasional,’’ katanya.

Wagub juga menambahkan i-Shop NTB yang mana situs yang menjual produk produk unggulan NTB dapat benarbenar diseriusi, baik itu konten maupun sistem harus yang memudahkan pengguna. “Ini harus betul-betul diseriusi,

baik konten maupun sistem yang memudahkan, bagaimana ini bisa seterkenal online shop lainnya,’’ ujar Wagub.

Tantangan ke depan, lanjut Wagub, bagaimana perekonomian ini dapat stabil, tidak hanya saat JPS Gemilang saja, akan tetapi dapat terus berproduksi. Wagub juga menyampaikan terimakasih atas kerja keras dan sinergi Gugus Pemulihan Sosial Ekonomi Dampak Covid-19 Provinsi NTB. Asisten II Setda NTB , H. Ridwansyah yang menjadi moderator rapat itu, menyampaikan bahwa persiapan JPS Gemilang tahap III sudah hampir 100%. Ridwansyah juga memaparkan bahwa jumlah penerima pada JPS Gemilang

(Suara NTB/humassetdantb)

RAPAT - Suasana rapat yang membahas JPS Gemilang tahap III, Jumat (10/7) kemarin. tahap III ini sebanyak 120.000 DTKS. Sedangkan barang Keluarga Penerima Manfaat dalam JPS Gemilang meng(KPM) yakni dengan uraian gunakan produk dari 4.673 110.130 DTKS dan 9.870 Non UKM/IKM/Kelompok. (r)

Tak Lolos Seleksi, Pendaftar Diarahkan ke Sekolah Lain Mataram (Suara NTB) – Pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi SMA negeri yang tidak lulus seleksi akan diarahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk masuk ke sekolah yang kuotanya belum terpenuhi. Dinas Dikbud NTB membutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk mengatur hal tersebut.

Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/7) mengatakan, bagi pendaftar yang tidak diterima di tiga pilihan sekolah akan dimasukkan ke sekolah yang belum terpenuhi. Ia menyebutkan, untuk di Kota Mataram, sekolah yang kuotanya belum terpenuhi antara lain SMAN 8 Mataram, SMAN 10 Mataram, dan SMAN 11 Mataram.

“Nanti akan kami verifikasi, rumah siswa lebih dekat dengan SMA mana yang masih belum terpenuhi kuota siswa barunya,” ujar Fauzan.

Menurutnya, kondisi calon siswa yang tidak diterima seleksi PPDB cukup banyak terjadi di Kota Mataram. Di samping itu, di daerah lain juga terjadi kondisi tersebut. Fauzan mengatakan, calon siswa tersebut

RADIO

(Suara NTB/ron)

MENGADU - Masyarakat saat mengadu ke Dinas Dikbud NTB karena tidak diterima di tiga pilihan sekolah saat PPDB jalur zonasi, pada Jumat (10/7). perlu menunggu selama satu erti itu (siswa dalam satu rom- akan dimasukkan ke sekolah minggu terkait kepastian bel melebihi ketentuan), nanti yang kuota siswa barunya besekolah yang ditempati mereka. tidak bisa masuk Data Pokok lum terpenuhi. “Sebab kalau “Paling banyak di Kota Ma- Pendidikan (Dapodik), tidak kami paksakan di sekolah taram, daerah lain juga ada. bisa dapat Bantuan Operasion- yang kuota sudah terpenuhi, ruangan belajar tidak cukup, Mereka menunggu seminggu, al Sekolah (BOS).

Pihaknya memastikan tidak bisa dipaksa,” katanya. karena Masa Pengenalan Untuk PPDB SMA, ada Lingkungan Sekolah (MPLS) akan mengatur agar siswa juga tidak langsung tanggal 13 bisa bersekolah. Ia mengata- empat jalur yang dibuka yaitu kan permasalahan itu bisa jalur zonasi dengan kuota minJuli (pekan depan),” katanya. imal 60 persen, jalur afirmasi Fauzan juga menepis angga- diatasi pihaknya.

Sebelumnya, Kepala Dinas dengan kuota paling banyak 20 pan pihaknya akan menambah kuota siswa di satu sekolah me- Dikbud NTB, Dr. H. Aidy persen, jalur perpindahan tulebihi ketentuan yang diatur Furqan, S.Pd., M.Pd., menga- gas orang tua/wali paling banoleh Kementerian Pendidikan takan, bagi pendaftar yang yak lima persen, dan jalur dan Kebudayaan (Kemendik- tidak diterima di salah satu prestasi dengan kuota paling bud). Terutama berkaitan den- sekolah yang berada di zona banyak 15 persen. Kuota per gan jumlah siswa dalam satu tempat tinggalnya, akan dicar- rombongan belajar SMA makrombongan belajar. “Kalau sep- ikan jalan keluar. Terutama simal 32 orang. (ron)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2020

Gitar Karya Perajin Lotim Sasar Pasar Mancanegara GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah selain aktif bersilaturahmi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), juga aktif mengunjungi dan berdialog secara langsung dengan kepala desa hingga pelaku usaha di NTB. Tradisi yang terus dijaga ini diapresiasi masyarakat, salah satunya pelaku usaha gitar di Lombok timur. Wirahadi (30) mengaku senang sekali bisa kembali bertemu Gubernur NTB. Menurutnya, dukungan dan motivasi Gubernur NTB menjadi suntikan semangat untuk terus berkarya di tengah pandemi Covid-19. ‘’Dulu beliau pernah ke Lombok Timur melihat langsung usaha gitar kami. Sekarang saya datang langsung ke Dinas Perindustrian memperkenalkan gitar baru saya,’’ ujarnya saat menghadiri acara pembinaan ASN oleh Gubernur NTB bertempat di Kantor Dinas Perindustrian NTB, Jumat (10/7).

Wirahadi menceritakan proses jatuh bangun pada saat membuat gitar. Dalam ceritanya, selama pembuatan gitar, banyak sahabat yang menertawakannya. Bahkan, dukungan dari orang terdekat pun tidak didapatkan. ‘’Banyak sekali ujiannya. Diolok hingga ditertawakan pernah saya alami,’’ katanya.

Alumni MA NW Pancor ini melanjutkan, saat membuat gitar pun, sering sekali gitar yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan dan pesanan pembeli. ‘’Beberapa kali gitar yang saya buat tidak sesuai dengan pesanan. Pernah juga saya buat gitar suaranya sangat jelek. Tapi, itu semua tidak menyurutkan semangat saya untuk terus membuat gitar,’’ tambahnya.

Sekarang, tambah Wirahadi, penjualannya sudah menyasar pasal internaisonal. Terhitung, sudah 30 gitar hasil karyanya dijual ke Malaysia, Brunai Darusalam hingga Singapura. ‘’Alhamdulillah, melalui teman-teman Facebook, beberapa gitar sudah saya jual di berbagai negara,’’ tutupnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, silaturahmi harus terus dilakukan dengan siapapun. Karena, tugas seorang pemimpin harus mampu menyerap aspirasi dari berbagai kalangan dan bisa meringankan beban masyarakat.

“Tugas kita sederhana saja, perbanyak silaturahmi dan sedekah kepada siapapun. Dengan begitu, hidup kita lebih tenang. Saya yakin, semua urusan juga pasti diselesaikan dengan mudah,” ujar Bang Zul. Jangan sampai, lanjut Bang Zul, ada masyarakat yang datang jauh-jauh, menghabiskan waktu, menghabiskan uang dan tenaga untuk bersilaturahmi kepada pemimpinnya. Tapi, pemimpinnya sendiri tidak bisa menemuinya.

“Saya berdialog dan silaturahmi langsung bersama ASN, kepala desa, petani, nelayan serta masyarakat lainnya dengan niat sederhana. Saya hanya ingin dekat dengan masyarakat dan menyerap aspirasi mereka secara utuh,’’ ujarnya. (r)

Mendisiplinkan Lebih Tegas Dari Hal. 1 Dia sangat jarang melihat data kasus menurun. Kondisi ini bertahan lama. Didi mendorong tim gugus tugas mengambil langkah – langkah progresif dari waktu sebelumnya. Bagian dari langkah progresif itu memetakan secara akurat segmen mana saja memiliki kontribusi menambah angka penularan.

Terakhir dari penyampaian Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh kata Didi, data berkembang sejak penanganan Covid-19 berbasis lingkungan diberlakukan kontribusi relatif kecil penularan. ‘’Di sisi lain, PCBL diefektifkan menekan kasus itu,’’ terangnya.

Menurutnya, justru masyarakat banyak terpapar dari area – area publik. Peran semua pihak harus bersinergi mulai dari instansi vertikal termasuk BUMN dan BUMD yang menjalani fungsi pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, secara keseluruhan dipastikan aktivitas apapun harus menjalankan protokol Covid-19.

Karakter masyarakat sulit dikendalikan apalagi dengan wacana menuju tatanan kehidupan baru. Dikatakan Didi, secara umum masyarakat cukup kooperatif. Tinggal bagaimana lebih tegas mendisiplinkan. ‘’Misalnya, beraktivitas di

rumah ibadah cukup disiplin. Ini sebagai bukti masyarakat bisa menerima penerapan protokol Covid19 di tempat ibadah. Yang lain kami berharap misalnya aktivitas ekonomi toko – toko, swalayan dan seterusnya. Tinggal tegas mengawasi,’’ ujarnya.

Dia melihat di beberapa bagian masih terjadi kelonggaran pengawasan di beberapa tempat. Seperti pasar tradisional dengan segala keterbatasan fasilitas.

Akan tetapi, ini harus terus dilakukan pengawasan. Di satu sisi, Dewan juga telah mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan membentuk pansus. Termasuk dampak sosial dan ekonomi dengan mengarahkan pada stimulus ekonomi.

Menurut Didi, paling penting adalah sinergitas dan keterpaduan menangani kasus tersebut. Pemprov NTB dan Pemkot Mataram harus satu semangat menyelesaikan permasalahan tersebut. Efektivitasnya tidak bisa saling menyalahkan dan saling klaim. ‘’Tidak bisa saling klaim siapa yang super berbuat.

Termasuk klaim yang sifatnya kurang memotivasi harus dihindari,’’ katanya mengingatkan. (cem)

Dorong Wisata Virtual Dari Hal. 1 ‘’Kami punya program secara nasional untuk virtual tour ini.

Seperti yang dilakukan BPPD, PHRI, dan lain-lain itu dengan virtual tour secara live, ada (pramuwisata) yang bicara sebagai background dan menunjukkan destinasi itu,’’ ujarnya, Jumat (10/7).

Diterangkan, hal tersebut dapat menjadi pilihan oleh pelaku dan asosiasi usaha yang lebih luas. Terutama untuk mempersiapkan diri menuju kenormalan baru sektor pariwisata pascapandemi.

Kendati demikian, keakraban pelaku usaha dengan informasi teknologi (IT) disebut membutuhkan peningkatan. ‘’Kita tinggak susun tata cara teknis penguasaan IT, antara operator dan pengaturan narasinya. Memang tidak akan memuaskan wisatawan, karena berwisata itu kaitannya dengan pengalaman, tapi ini yang bisa kita lakukan (sebagai bagian promosi),’’ jelasnya.

Dicontohkan Ainuddin, pihaknya telah mengirimkan materi wisata virtual pariwisata Lombok – Sumbawa untuk diseminarkan secara nasional melalui pengurus pusat HPI. “Kita setiap hari melakukan itu, bahkan mengundang beberapa negara.

Kita (di NTB) juga sudah mengirimkan (persiapan) apa yang ada kita miliki di sini untuk diseminarkan melalui (pengurus) nasional,’’ ujarnya.

Untuk memaksimalkan persiapan tersebut, pihaknya juga telah menggelar pelatihan bagi pramuwisata NTB untuk lebih memahami etika komunikasi dan penerapan pariwisata basis CHS (Cleanliness, Health, and Safety) yang direkomendasikan pemerintah pusat.

Selain itu, untuk menyambut kenormalan baru pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota untuk memfasilitasi rapid test bagi pramuwisata yang ada.

Mengingat posisinya yang bersentuhan langsung dengan wisatawan. ‘’Kita rapid test dulu, disiapkan dari Dinas Kesehatan setempat. Dengan protokol kesehatan yang mengatur cara duduk berjarak, memakai masker, hand sanitizer. Harapan ke depan itu bagaimana peningkatan kapasitas kemampuan menyambut new normal pascapandemi Covid-19 ini,’’ pungkas Ainuddin. (bay)

Halaman 11

Verifikasi Data Nelayan Lobster

Pemprov Belum Terima Kuota Penangkapan Benih Lobster

Mataram (Suara NTB) Pemprov melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) mengaku belum menerima penetapan kuota untuk penangkapan benih lobster khusus untuk NTB. Saat ini, Dislutkan NTB masih melakukan verifikasi nelayan penangkap benih lobster di Pulau Lombok dan Sumbawa.

“Pendataan nelayan ini bukan untuk penentuan kuota.

Semula itu memang dikalkulasi dari usulan daerah. Tapi sekarang penetapan dari pusat belum ada menyebutkan kuota. Artinya, seberapa mampu nelayan menangkap.

Kuota dari Jakarta belum kita terima,” kata Kepala Dislutkan NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM dikonfirmasi Jumat (10/7) kemarin.

Wilayah NTB masuk dalam dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Yaitu, WPPNRI 713 dan WPPNRI 573. Secara umum, di WPPNRI 713 yang meliputi perairan selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan

Laut Bali kuota penangkapan sebanyak 11,58 juta ekor benih bening lobster.

Di WPPNRI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat, kuota yang ditetapkan 12,12 juta ekor benih bening lobster. Namun kuota untuk masingmasing provinsi masih belum ditetapkan.

Untuk mencegah kesalahan data nelayan penangkap lobster, Yusron mengatakan pihaknya melakukan verifikasi terhadap usulan yang masuk dari kabupaten/kota. Setelah verifikasi, dipastikan juga dengan data base yang

sudah terkirim ke Jakarta.

“Dari situ kalau ada yang sama nomor KTP-nya, nama orangnya, kita keluarkan,” katanya.

Untuk verifikasi di lapangan, pihaknya juga dapat meminta bantuan kabupaten/ kota. Untuk memastikan bahwa benar-benar nelayan atau kelompok nelayan penangkap lobster.

“Itu direkomendasikan Kades dan penyuluh perikanan sesuai ketentuan Permen KP No. 14 Tahun 2014. Bahwa pembentukan kelompok nelayan itu sepengetahuan kepala desa dan penyuluh perikanan di lapangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Yusron mengatakan pihaknya sedang

menginisiasi pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Kelola Lobster.

Dengan adanya regulasi di daerah, diharapkan sumber daya lobster tetap terjaga dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan penangkap lobster.

Kebijakan yang perlu terus didorong yaitu bagaimana menyeimbangkan sisi budidaya dengan penangkapan lobster.

Jangan sampai budidaya lobster sedikit dan terabaikan. “Ini untuk menjamin keberlangsungan benih lobster juga. Budidaya juga dilakukan untuk menjamin keberlangsungan keberadaan benih. Sama-sama saling terkait. Tentu Pemprov NTB melaksanakan apa yang menjadi ketetapan pemerintah pusat melalui Permen KP dan Juknis yang diterbitkan KKP,” tandasnya.

Potensi benih lobster di NTB cukup besar. Meskipun belum ada kajian terbaru dari

Dislutkan NTB. Namun pada tahun 2013 dan 2014, potensi benih lobster mencapai 10 juta ekor. Lokasi-lokasi untuk budidaya lobster di NTB ada Teluk Jukung Telong Elong, Teluk Ekas, Teluk Saleh dan Sape.

Dari 10 juta potensi benih lobster di NTB, sekitar 15 persen merupakan benih lobster mutiara dan 85 persen benih lobster pasir. Benih lobster pasir ini harganya antara Rp3.000-5.000 per ekor. Sedangkan benih lobster mutiara, harganya antara Rp20.000 - 30.000 per ekor.

Sedangkan apabila dibudidayakan, harganya akan jauh lebih tinggi. Untuk lobster pasir ukuran 100 gram harganya mencapai Rp250.000 per ekor. Sedangkan ukuran 200 gram harganya mencapai Rp450.000. Sementara lobster mutiara harganya antara Rp700.000 - 1.000.000 per ekor. (nas)

Menag Ingatkan Soal Gratifikasi dan Korupsi Dari Hal. 1 Pria yang sebelumnya Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ini akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di NTB. Kemudian akan melihat dan melakukan pembenahan di internal Kanwil Kemenag NTB. ‘’Mulai dari penataan pe-

gawai yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota. Nanti kita lihat. Kalau pembenahan besar-besaran, kita juga akan lihat nanti,’’ terangnya.

Selain Kakanwil Kemenag NTB, ada tujuh Kakanwil Kemenag yang juga ikut dilantik secara virtual. Antara lain,

Kakanwil Kemenag Aceh, Iqbal, Kakanwil Kemenag Lampung, Juanda Naim. Kemudian Kakanwil Kemenag Jabar, Adib, Kakanwil Kemenag Jateng, Mustain Ahmad, Kakanwil Kemenag Gorontalo, Syafrudin Baderung, Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis dan Kakanwil Kemenag Bali, Komang Sri

Marheni.

Diketahui, ada tujuh pejabat yang ikut seleksi menjadi Calon Kakanwil Kemenag NTB. Mereka adalah Kepala Kemenag Lombok Barat, H. Jaelani, S.Pd, M. Pd, Kepala Kemenag Lombok Tengah, H. Jalalussayuti, SS, M. Pd, Mantan Kepala Kemenag KLU yang sekarang menjadi

pengawas di Kota Mataram, Drs. H. Muallif, M. Pd. Kemudian Kabid Bimas Islam Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M. Pd, Dosen UIN Mataram, Dr. KH. Zaidi Abdad,MA, Mantan Kepala Kemenag Lombok Tengah, H. Nasri Anggara dan Kabag TU Kemenag NTB, Drs. H. Sirojudin, MM. (nas)

Hanya 16 CJH NTB Tarik Pelunasan BPIH Dari Hal. 1 ‘’Calon Jemaah Haji yang menarik setoran (pelunasan BPIH) hanya 16 orang di NTB,’’ sebut Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag NTB, H. M. Ali Fikri dikonfirmasi Jumat (10/7) kemarin.

Ia merincikan 16 CJH yang menarik pelunasan BPIH di NTB. Sebanyak lima orang di

Kabupaten Sumbawa, lima orang di Lombok Timur, lima orang di Kota Mataram dan satu orang di Kabupaten Bima. BPIH yang ditarik merupakan setoran pada pelunasan BPIH beberapa waktu lalu yakni sebesar Rp11,5 juta.

Artinya, CJH masih memiliki setoran BPIH sebesar Rp25,5 juta. Karena besar BPIH Embarkasi Lombok pada 2020 ditetapkan sebesar Rp37

juta lebih. ‘’Pelunasan yang kemarin diambil,’’ jelasnya.

Meskipun CJH menarik pelunasan setoran BPIH 2020, Fikri mengatakan nomor porsi mereka akan tetap pada musim haji 2021. Artinya, CJH tersebut tetap menjadi daftar tunggu pemberangkatan CJH pada musim haji tahun depan.

Berdasarkan data Kanwil Kemenag NTB, jumlah JCH yang batal diberangkatkan aki-

bat pandemi Covid-19 sebanyak 4.499 orang. Terdiri dari JCH reguler 4.412 orang, JCH lansia 45 orang, petugas KBIHU 4 orang dan Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) 38 orang.

Sebanyak 4.412 JCH reguler tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Antara lain di Kota Mataram 741 orang, Lombok Tengah 752 orangN Lombok Barat 571 orang, Lombok Timur 815 orang. Kemudi-

an Bima 514 orang, Sumbawa 390 orang, Dompu 259 orang, Kota Bima 223 orang, Sumbawa Barat 144 orang dan Lombok Utara 3 orang.

Dengan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Embarkasi Lombok tahun 2020 untuk jemaah reguler dan lansia sebesar Rp37,33 juta. Sedangkan BPIH untuk TPHD dan KBIHU sebesar Rp71,27 juta. (nas)

Harus Dipikirkan Keberlanjutan Eksistensi IKM dan UKM Lokal Dari Hal. 1 ‘’Sehingga ada keberlanjutan dari program-program kita. Ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat. Dalam waktu dekat ini untuk seluruh Indonesia meluncurkan dana Rp30 triliun dalam rangka penguatan UMKM. Ini sebuah hal yang baik dan bisa kita sinergikan,’’ katanya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, untuk melakukan recovery atau pemulihan ekonomi. Langkah paling cocok adalah melakukan penguatan IKM dan UKM. ‘’Dan relevan dengan program unggulan kita. Misalnya, pilihan kita pariwisata. Menyangkut juga UMKM. UMKM yang bergerak di bidang suvenir, makanan, minuman, transportasi dan lainlain,’’ katanya.

Pascapenyaluran JPS Gemilang Tahap III, Pemda akan masuk pada fase yang sangat penting yaitu melakukan pemulihan ekonomi melalui program stim-

ulus ekonomi. Program stimulus ekonomi akan dimulai pertengahan Juli ini. Pemprov mengalokasikan anggaran Rp86 miliar. Salah satunya digunakan untuk membeli 2.132 alat dan mesin untuk mendukung peningkatan dan kemampuan produksi IKM dan UKM. Ridwan menegaskan, semua mesin yang dipesan merupakan buatan IKM Permesinan lokal NTB. “Tidak ada satu mesin pun dalam program stimulus ekonomi yang akan kita beli dari luar. Semua bikinan IKM Permesinan lokal. IKM dan UKM yang dapat bantuan senang. UKM dan IKM yang membuat mesin juga dapat pekerjaan,’’ terangnya.

Program stimulus ekonomi akan dilaksanakan sampai Desember mendatang. Selain itu, kata Ridwan, Pemprov akan membantu membuatkan tempat pemasaran online produk-produk IKM dan UKM lokal. Setelah JPS Gemilang tahap III, produkproduk IKM dan UKM akan dilepas di pasar.

Dengan adanya program JPS Gemilang, produk IKM dan UKM mulai dikenal dan mereka semakin percaya diri. Kemudian dengan bantuan peralatan dan mesin, produknya akan semakin bagus. ‘’Pemerintah akan membantu memasarkannya. Misalnya apa yangdilakukanPakGubernurbekerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta. Mengundang BUMD DKI untuk mengambil produkproduk kita. Pasarnya sebelumnya lokal saja. Sekarang kita ajak mereka keluar,’’ katanya.

Selain memenuhi dalam daerah, produk IKM dan UKM NTB juga untuk memenuhi kebutuhan luar daerah. Dengan adanya Covid ini, lanjut Ridwan, momentum untuk meningkatkan kemampuan IKM dan UKM lokal.

Pada distribusi JPS Gemilang tahap III, jumlah sasaran sebanyak 120.000 KK. Dengan rincian 110.130 penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 9.870 KK non

DTKS. Dalam pengadaan paket JPS Gemilang tahap III, Pemprov melibatkan lebih banyak lagi IKM/UKM lokal, yaitu sebanyak 3.271 IKM/UKM. Untuk pengadaan beras dilibatkan 62 IKM/UKM, garam 10 IKM/UKM, ikan kering 97 IKM/ UKM, minyak kelapa 63 IKM/ UKM, abon 80 IKM/UKM. Kemudian gula aren 17 IKM/ UKM, susu kedelai 138 IKM/ UKM, kopi 147 IKM/UKM, teh kelor 35 IKM/UKM, serbat jahe 22 IKM/UKM, dedungki 605 IKM/UKM, masker 84 IKM/ UKM, sabun 18 IKM/UKM, kue kering 546 IKM/UKM dan goodbag vinyl 1.347 IKM/UKM. Produk paket JPS Gemilang tahap III sebanyak 110.130 paket DTKS. Untuk paket sembako di Pulau Lombok terdiri dari beras 10 Kg, abon ikan 100 gram, ikan kering 250 gram, kue kering lokal dan minyak kelapa 1 liter.

Sedangkan paket sembako untuk Pulau Sumbawa terdiri dari beras 10 Kg, abon ikan 100 gram, ikan kering 250 gram, 2 pcs kue

kering lokal dan garam 1 kg.

Sedangkan paket masker dan suplemen sebanyak 110.130 paket, terdiri dari susu kedelai, the kelor/serbat jahe/ gula semut, kopi, sabun dan masker non medis 2 buah. Dedungki yang digunakan sebanyak 33.689 dan tas vinil 42.788.

Sementara untuk paket sembako JPS Gemilang tahap III sebanyak 9.830 paket non DTKS di Pulau Lombok untuk 6.799 KK terdiri beras 10 Kg, abon ikan 100 gram, ikan kering 250 gram, kue kering dan garam 1 Kg. Sedangkan untuk Pulau Sumbawa, paket sembako untuk 3.071 KK berupa beras 10 Kg, abon ikan 100 gram, ikan kering 250 gram, kue kering lokal dan minyak goreng kelapa lokal 1 liter.

Untuk masker dan suplemen kepada 9.870 paket berisi susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/ gula semut, kopi, sabun dan masker non medis 2 buah. Untuk bungkus pake menggunakan tas vinil dan tas suplemen. (nas)

Untungkan Nelayan, Fahri Hamzah Dukung Kebijakan Ekspor Benur Lobster Dari Hal. 1 mereka itu berada di garis -garis pesisir Indonesia merentang alat sederhana yang terbuat dari kertas semen itu yang disebut pocongan di seantero garis pantai Indonesia. Lalu kemudian ditinggal. Besoknya setelah Salat Subuh diambillah pocongan itu. Dan kemudian mereka bisa menjual apa yang mereka dapatkan untuk melangsungkan hidup mereka dengan jumlah yang cukup baik. Dan karena itulah harus ada yang membeli. Yang membeli adalah pembudidaya. Pembudidaya setelah dia membeli tentu ada banyak sisanya. Sisa inilah yang kemudian dijual karena ada permintaan di negara lain,’’terang Fahri kepada Suara NTB saat dihubungi via WA, Kamis (9/7) malam.

Jadi, menurut politisi kelahiran Sumbawa yang kini menjabat Waketum Partai Gelora, kebijakan ini (ekspor benur lobster) memang seharusnya ditempuh. Dan mestinya kita harus berterima kasih, akhirnya apa yang merupakan mimpi dan keinginan dari para nelayan Indonesia telah terbuka kembali.

Argumen tentang masa depan lobster ini yang berkembang di antara masyarakat harus diluruskan. Dan Menteri Kelautan tentunya punya serangkaian para ahli, peneliti dan lembaga-lembaga pemerintahan yang kredibel untuk memutuskan kebijakan ini. Bahwa secara ekologis ini

menguntungkan. Apalagi menurut penelitian hanya 0,2 persen benur lobster itu yang bertahan hidup di alam bebas. Sebanyak 99,8 persen mati karena hanyut oleh arus atau dimakan ikan yang menganggap benur ini sebagai plankton. ‘’Sehingga apabila ditangkap oleh nelayan itu semacam rescue penyelamatan. Diangkat lalu ditangkar, dipelihara lalu dijual untuk dibesarkan. Sebab tidak ada orang menangkap benur lobster untuk dimakan. Benur lobster itu ditangkap untuk dibesarkan. Setahun kemudian dia baru menjadi lobster yang layak dimakan,’’ urainya.

Penelitian yang valid ini harus dibela oleh pemerintah yang memiliki alat pengambilan keputusan. Sebab itulah nilai positifnya. Nelayan menemukan hidup dan benur lobster juga menemukan cara untuk menjadi besar.

Yang nanti juga setelah membesar, ada kewajiban bagi nelayan untuk melemparkannya kembali ke laut dan seterusnya.

Lalu bagaimana dengan ancaman kepunahan benur lonster kalau terus diekspor? Fahri menyandarkan argumennya pada hasil penelitian yang justru menyebutkan pengambilan benur ini akan menyelamatkan lobster itu sendiri. ‘’Saya punya argumen-argumen lain yang sebenarnya secara kasat mata saja.

Yaitu kadang-kadang kita tidak paham bagaimana orang bisa pada kesimpulan seperti itu.

Karena itulah argumen saintifik harus dikemukakan dan dahulu-

kan. Saya khawatir memang kebijakan sebelumnya tidak memakai argumen saintifik. Tetapi memakai argumen-argumen kepentingan,’’ paparnya.

Secara saintifik itu kepunahan benur itu adalah fiksi. Kita makan lobster itu jarang sekali.

Tapi kita makan sapi, kambing setiap hari, tidak ada kepunahan sapi dan kambing. Jadi argumen sederhananya begitu. ‘’Jadi harus ilmiah cara berpikirnya,’’ ujarnya.

Kebijakan ini harusnya merupakan sebuah ekosistem. Tidak ada nelayan sehat kalau tidak ada pengusaha yang mengambil risiko. Jangan lupa kalau nelayan itu mendapatkan uang cash and carry. Tapi para pedagang dan penampung baik untuk budidaya maupun untuk trading penjualan itu mengambil risiko yang besar. Sebab pemindahan benur dari laut ke budidaya, apalagi kemudian dibudidayakan di tempat lain di luar negeri misalnya, itu beresiko menjadi rusak, merubah warna menjadi kuning atau hitam yang bisa membuat benur tidak lagi memiliki harga. Jadi pengambilan risiko yang dilakukan oleh pengusaha adalah rantai pengamanan dari ekosistem pengembangan lobster yang baik.

Intinya, tambah Fahri, kebijakan harus dilihat untuk kepentingan nelayan dan untuk kepentingan ekosistem. Fahri membela argumen ekspor ini untuk kepentingan nelayan.

Meski kemudian negara dapat PNBP yang tidak didapatkan ketika terjadinya black market,

ketika pasar resminya ditutup muncul pasar gelap.

Pasar gelap ini berbahaya.

Karena pasar gelap ini yang menyogok. Jadi PNBP tidak ada, jadi mereka keluarkan biaya dalam bentuk penyogokan.

Ini yang merusak sebenarnya juga. ‘’Karena itulah saya kira dengan dibukanya ini secara formil, mudah-mudahan kelompok penyelundup itu segera hilang. Dan karena itu kemudian negara mendapatkan pendapatan yang lebih pasti. Itu yang ingin saya sampaikan,’’katanya.

Fahri pun berharap Menteri Kelautan dan Perikanan berargumen secara saintifik menyampaikannya kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang non nelayan. Kalau nelayan ini menerima kebijakan ini dengan sangat bersuka cita. Karena ini akan menghidupkan mereka kembali.

Tradisi menangkap benur lobster yang sudah berlangsung lama secara turun temurun. ‘’Orang menangkap benih apa saja yang ada di laut itu. Kerapu, ikan-ikanan, termasuk benur untuk lobster dan sebagainya itu, sejak saya kecil saya sudah menyaksikan itu semua. Sehingga nelayan itu sangat gembira. Saya ingat betul pada masa-masa bertelurnya ikan, lobster, menjadi masa-masa kegembiraan bagi masyarakat nelayan yang ada di pesisir. Karena ituah ini harus diberikan dukungan dan pemerintah dalam hal ini Pak Menteri harus mengkomunikasikannya secara baik, bahkan diterima baik oleh masyarakat

kita,’’paparnya.

Bandingkan dengan Tambang Dalam argumennya, Fahri Hamzah pun membandingkan lobster dengan tambang mineral. Bagaimana mengizinkan tambang mineral. Sementara mineral itu, kalau diandaikan seperti beranak atau menetas atau bertelur, maka dia sekali bertelur dalam jutaan tahun.

Bagaimana bisa mengizinkan kulit bumi kita yang hijau itu dikeruk untuk mengambil satu barang yang langka. Yang hadirnya itu setiap jutaan tahun.

Sementara lobster yang lahir setiap hari mau dilarang. ‘’Kita mau melarang lobster yang lahir setiap hari. Dan satu induk lobster itu bisa melahirkan ribuan telur atau benur kita larang. Bagaimana kita mengizinkan perdagangan atau pertambangan yang dimodali oleh konglomerasi karena tambang itu memerlukan alat-alat berat.’’

Sementara bisnis yang alat tangkapnya sendiri tidak ada harganya, karena bisa dirakit oleh nelayan kita dengan kertas-kertas bekas, lalu kita larang. Bagaimana bisa yang memberikan kehidupan kepada ratusan ribu nelayan kita di pesisir kita larang. Sementara tambang yang begitu punya efek luas kepada pengerusakan alam itu yang menghidupkan hanya segelintir orang kaya. Yang punya modal untuk membeli peralatan-peralatan besar itu kita biarkan. ‘’Ini salah satu argumen yang paling penting untuk disampaikan oleh Pak Menteri,” pungkasnya. (arn)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 11 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dikes Minta Eliminasi dan Vaksinasi HPR kembali Diperkuat Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, meminta eliminasi dan vaksinasi Hewan Pembawa Rabies (HPR) kembali diperkuat. Pasalnya, sepuluh hari terakhir muncul dua kasus gigitan baru. Temuan ini tak lain karena masih banyak Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang berkeliaran.

Demikian disampaikan Kabid P2PL Dikes Dompu, Rahmat, Skm, kepada Suara NTB di halaman gedung PKK. Ia menjelaskan, bertambah atau tidaknya korban gigitan sangat tergantung pada penanganan sumber gigitannya di lapangan, sebab itu menjadi faktor penyebab utama.

“Kalau penanganan kasus SOP-nya sudah jelas. Orang yang digigit ke puskesmas dicuci luka lansung diberi VAR,” terangnya.

Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan sejak penetapan status KLB pada Januari 2019 lalu.

Ia menilai masyarakat sudah cukup mengerti akan langkah awal yang mesti diambil ketika menemukan kasus gigitan. Hanya saja, itu tidak cukup jika tak diimbangi eliminasi dan vaksinasi HPR secara intens.

Disbudpar Dompu Buka Tiga Objek Wisata Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, sudah membuka tiga objek wisata sebagai percontohan di tengah pandemi Covid-19 ini. Satu diantaranya yakni Moyo di Pulau Sumbawa. Sementara untuk keterwakilan Kabupaten/ Kota Bima dan Dompu, belum ada satupun yang diizinkan. Baik pendakian Gunung Tambora maupun wisata pantai Lakey.

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tak mau berdiam diri. Mereka ngotot membuka semua objek wisata untuk membantu perekonomian para pelaku wisata yang kian terpuruk akibat penutupan selama beberapa bulan terakhir.

“Coba kita lihat para palaku wisata Lakey ini, perekonomian mereka sangat terpuruk kalau semua ditutup. Saya yakin pemerintah yang lebih atas juga akan memahami,” ungkap Kadisbudpar Dompu, H. Khairul Insan, M.Si, di sela pelatihan tata kelola pariwisata.

Keputusan membuka semua objek wisata ini, lanjut dia, tentunya tetap mengedepankan protokol pencegahan serta penanganan Covid-19. Seperti mengharuskan pelaku wisata menyediakan fasilitas cuci tangan pada objek wisata yang dikelola. Pun aktif mengingatkan pengunjung agar selalu men-

Khairul Insyan

jaga jarak dan menggunakan masker.

Kalaupun kebijakannya dinilai memaksakankehendak,menurutnyatidakdemikian. Karena keputusan yang diambil semata-mata untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. “Mau tidak mau harus dibuka kembali dari pada perekonomian masyarakat terpuruk. Untuk mengantisipasi kerumunan kita akan memberi himbauan,” jelasnya.

Selain pertimbangan ekonomi pelaku wisata, langkah ini diambil lantaran daerah sudah kembali berstatus zona hijau. Hanya saja, disadari keputusannya akan jauh lebih baik ketika didukung Pemprov NTB dengan mencabut instruksi penutupan wisata yang sudah diterbitkan beberapa bulan lalu. Sehingga pengelola dan penggunjung bisa dengan nyaman beraktifitas di objek wisata. “Mudah-mudahan dengan zona hijau ini juga kita cepat kembali ke kehidupan normal,” pungkasnya. (jun)

SKPD Pengelola DAK Diminta Segera Bekerja Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) meminta agar SKPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mempercepat proses tanda tangan kontrak. Sebab jika sampai bulan Agustus masih ada yang belum tanda tangan kontrak, maka anggaran sebesar Rp12 miliar tersebut akan kembali ke kas negara.

“Kami sangat berharap supaya SKPD pengelola DAK untuk betul- betul memanfaatkan momen tersebut sebelum anggarannya ditarik,” ungkap Kepala BPAD kepada Suara NTB melalui Kabid Pendapatan Nurullah BA, Jumat (10/7). Jika molor dari jadwal yang ditentukan, maka daerah akan rugi karena tidak ada satupun program yang bisa dilakukan.

Dari total dana DAK yang diperuntukkan bagi Sumbawa Barat, yang mencapai ratusan miliar, hanya Rp12 miliar saja yang dikembalikan ke daerah.

Setelah dilakukan refocusing untuk penanganan covid-19. Tentu hal itu harus dimanfaatkan secara maksimal, jangan sampai melewati dari batas yang ditetapkan oleh Pemerintah (bulan Agustus).

Jika lalai, maka anggaran yang sedikit tersebut akan kembali ke kas daerah dan itu akan sangat tidak baik bagi pembangunan yang ada di daerah. “Kita sangat bersyukur masih menerima dana DAK dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal,” imbuhnya.

Percepatan tanda tangan kontrak sejumlah program yang dibiayai DAK harus dilakukan, karena batas akhir pengajuan pencairan paling lambat di bulan Agustus. Jika melewati waktu tersebut, maka DAK tidak akan bisa dicairkan atau hangus dan APBD yang harus menanggung sisa pekerjaan. Untuk itu, percepatan untuk tangan kontrak sengaja dilakukan agar transfer DAK tidak terganggu.

“Kita upayakan dalam minggu ini, SKPD pengelola DAK sudah tanda tangan kontrak agar penyalurannya tidak terganggu nantinya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas agar segera supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” tukasnya. (ils)

Karenanya, dua program yang menjadi kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan (Disnakeswan) tersebut diharap kembali diperkuat bersama pemerintah Desa/Kelurahan di delapan kecamatan. “Harus tetap dilakukan eliminasi dan vaksinasi ini, karena posisi kita masih status KLB,” jelasnya.

Dari dua kasus yang muncul dalam sepuluh hari terakhir, salah satunya ditemukan di Kecamatan Huu. Korban sejauh ini sudah ditangani tim medis puskesmas dengan pemberian vaksin anti rabies.

Sementara Kadisnakeswan Dompu, Ir. Zainal Arifin, M. Si., dikonfirmasi terpisah Suara NTB menegaskan, Senin kemarin pihak sudah mulai turun kembali ke lapangan untuk vaksinasi HPR. Sedangkan eliminasi sejauh ini jarang

(Suara NTB/jun)

Rahmat dilakukan karena terkedala ancaman penyebaran Covid-19. “Di kecamatan Dompu sudah dua hari ini turun dan di tempat lain jadwal sudah dibuat untuk vaksinasi.

Eliminasi sementara kami tidak lakukan, tapi tetap jalan sekalisekali,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

BALIHO - Salah satu baliho Nasaruddin yang dipasang di simpang BRI Cabang Dompu, Jumat (10/7).

Selain di lokasi ini, relawannya juga memasang baliho ini di sejumlah titik di Dompu.

Pasang Baliho Sendiri, Nasaruddin Bantah Isu Bubar Dompu (Suara NTB) Nasaruddin, SH Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu yang berpasangan dengan Ir. Muhammad Ruslan di Pilkada Dompu kini tampil dengan foto sendiri. Kemunculan baliho sendiri setelah banyak beredar balihonya berpasangan Ruslan dengan jargon Dompu Juara memunculkan spekulasi kedua calon bakal bubar.

Terlebih hingga saat ini PKS belum menentukan arah dukungannya untuk Pilkada Dompu.

Nasaruddin, SH yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal ini membantah bahwa dirinya tidak lagi berpasangan dengan Ruslan untuk P i l k a d a Dompu tahun 2020.

Kemunculan baliho dirinya di sejumlah titik tersebut merupakan baliho relawan Bang Nas. “Itu bentuk dukungan relawan kepada saya secara pribadi, sehingga baliho itu muncul,” kata Nasaruddin, SH melalui telepon, Jumat (10/7).

Ia pun menegaskan, pencalonannya dengan Ruslan hingga saat ini tidak ada masalah.

Sosialisasi dan konsolidasi tetap jalan dengan jargon Dompu Juara yang mengusung pasangan Ruslan-Nasaruddin, SH. U p a y a membangun dukungan

dari partai politik juga terus jalan dan masih sesuai target. Dari 4 partai politik yang dibangun komunikasi, partai Hanuar sudah didapatkan surat tugas untuk mencari partai lain karena Hanuar hanya memiliki keterwakilan 2 kursi Dewan.

Partai Berkarya dengan 1 kursi Dewan juga sudah didapatkan surat rekomendasinya. “PDI Perjuangan sudah hampir final, tinggal menunggu SK DPP. Insyaallah pekan

depan,” katanya.

Sementara untuk PKS dengan 2 kursi sendiri, kata Nasaruddin, sejauh ini komunikasinya masih kepada pasangan Ruslan-Nasaruddin, SH. PKS masih menunggu surat dukungan dari partai lain yang akan mengusung pasangan ini, baru akan mengeluarkan surat dukungan. “SK dukungan PKS tinggal menunggu surat dukungan dari partai lain,” ungkapnya. (ula)