Edisi Kamis 11 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 11 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 100 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/why)

RUSAK - Kondisi Gunung Prabu di Lombok Tengah yang rusak parah akibat penambangan emas secara ilegal.

Disorot Internasional Masyarakat Terdampak Bertambah

Pola Penanganan Dampak Kekeringan Dikritisi Dewan

Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB menyoroti penanganan bencana kekeringan yang berakibat terhadap krisis air bersih di NTB. Dewan melihat penanganan yang dilakukan Pemda masih seperti pola pemadam kebakaran. Sementara itu, sampai 4 Juli 2018, jumlah masyarakat terdampak kekeringan di NTB terus bertambah menjadi 674.017 jiwa.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Soliditas dan Profesionalitas

Nana Sudjana

PERINGATAN Hari Bhayangkara ke-73 bukan sekadar momentum perayaan. Namun lebih daripada itu, sebagai titik tolak introspeksi.

Polri khususnya Polda NTB berbenah dalam hal pelayanan publik, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat.

Kapolda NTB Irjen Pol.Drs. Nana Sudjana AS,MM menegaskan bahwa Hari Bhayangkara dimaknai sebagai pengingat tentang tugas dan kewajiban pokok kepolisian dalam rangka pengabdian kepada negara dan masyarakat.

“Bagi Polri, apakah sudah menjadi Bhayangkara yang baik? Kita evaluasi diri dengan berbenah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humaspoldantb)

KO M E N TTAA R

Hadapi Tantangan Berat PEMPROV NTB terus berupaya keras untuk merealisasikan target indikator dalam Sustainable Development Goals (SDG’s). Meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat, Pemprov optimis dapat mengulang kesuksesan seperti pencapaian target-target indikator pembangunan dalam Millenium Development Goals (MDG’s).

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (10/7) siang mengatakan, semua indikator dalam SDG’s menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dalam RPJMD NTB 2018-2023.

Bersambung ke hal 15 Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Gubernur Minta Tambang Emas Ilegal Segera Diberantas

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta keberadaan tambang emas ilegal segera dibereskan. Keberadaan illegal mining atau tambang ilegal yang ada di NTB mendapat sorotan internasional. ‘’Kita Pemda harus mengambil inisiatif sesegera mungkin diselesaikan. Karena saya didatangi banyak wartawan dari luar negeri. Yang meminta keseriusan pemerintah daerah dalam persoalan illegal mining ini,’’ kata gubernur di Mataram, Rabu (10/7).

Gubernur menegaskan, pember a n tasan tambang emas ilegal merupakan tugas Pem-

H. Zulkieflimansyah

da. Pemprov akan membuat gugus tugas pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan peredaran logam berat terlarang.

Tambang emas ilegal berada di empat kabupaten. Yakni Sekotong Lombok Barat, Gunung Prabu Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satu tambang emas ilegal yang disorot banyak investor, kata gubernur yakni tambang emas ilegal Gunung Prabu, Lombok Tengah. ‘’Karena untuk kesinambungan pembangunan, kemudian kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Bahkan menurut New York Times

yang khusus datang mewawancarai saya itu. Tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh illegal mining ini sudah pada taraf mengkhawatirkan di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa,’’ tuturnya.

Orang nomor satu di NTB

ini mengatakan, jangan sampai Pemda menutup mata terhadap keberadaan tambang emas ilegal tersebut.

Jangan sampai akibatnya sudah buruk baru Pemda melakukan antisipasi.

Pemberantasan tambang

emas Gunung Prabu, kata gubernur sangat penting segera diselesaikan. Pasalnya, lokasi tambang emas ilegal tersebut sangat dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Bersambung ke hal 15

’’

Kita Pemda harus mengambil inisiatif sesegera mungkin diselesaikannya persoalan illegal mining ini,

(Suara NTB/why)

GELONDONGAN - Tampak beberapa penambang emas ilegal beberapa waktu lalu sedang menghancurkan bongkahan tanah mengandung emas menggunakan gelondongan di sekitar wilayah Gunung Prabu .

NTB Targetkan Pengurangan Kontraktor Proyek Sampah 30 Persen Waduruka Belum Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menargetkan pengurangan sampah sebanyak 30 persen sampai 2023 mendatang dengan menggerakkan masyarakat lewat bank sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sedangkan 70 persen sampah ditargetkan tertangani selama lima tahun ke depan.

Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Syawaluddin mengatakan bahwa memang saat ini sedang dilakukan pelatihan terhadap 74 bank sampah yang dibentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Ditargetkan tahun depan, bank sampah bentukan Pemprov ini sudah mulai bergerak.

Tetapi, untuk bank sampah yang sudah mandiri, dibentuk oleh kelompok masyarakat sudah banyak yang jalan. Syawal mencontohkan, seperti bank sampah yang berada di bawah jaringan Bank Sampah Bintang Sejahtera yang jumlahnya sekitar 170 buah, sudah berjalan.

‘’Tahun ini pemerintah mengadakan pelatihan untuk bank sampah yang sudah dibentuk.

Pak Kadis merujuk pada program tahun ini.

Tahun ini baru melakukan pelatihan. Ada 74 desa tahun ini. Sekarang masih dalam proses pelatihan, persiapan,’’ kata Syawal dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (10/7).

Sebanyak 74 bank sampah yang dibentuk Pemprov tersebut berada di desa miskin yang sudah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur.

Selain membentuk bank sampah, program zero waste juga terintegrasi dengan program lainnya seperti desa wisata, revitalisasi Posyandu dan lainnya.

Selain itu, pembentukan bank sampah juga dilakukan pemerintah kabupaten/kota dengan sumber anggaran dana desa. Syawal menyebut, tahun ini ditargetkan ada 1.000 bank sampah yang terbentuk di desa-desa yang ada di NTB. Bersambung ke hal 15

Bayar Denda Mataram (Suara NTB) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Waduruka terus berusaha menagih denda keterlambatan proyek Dermaga Waduruka. Namun sampai saat ini, belum ada respons dari kontraktor PT. AJA untuk menyelesaikan kewajiban denda sesusai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nilai denda yang harus dibayarkan mencapai Rp286.752.287 itu hingga pekan ini belum dibayar. Sesuai rekomendasi BPK yang diteruskan Inspektorat, denda terus diminta untuk diselesaikan.

Sementara PPK proyek Dermaga Waduruka, Mustakim, ST.,MT mengaku belum menerima pembayaran denda tersebut. “Belum masuk,” kata Mustakim kepada Suara NTB kemarin.

Bersambung ke hal 15

Tegaklah Bhayangkara Polda NTB RABU (10/7) bertempat di Lanud Rembiga, Mataram berlangsung Upacara Hari Bhayangkara ke-73 dengan meriah. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sudjana AS, MM. hadir pada acara itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Forkopimda , pejabat TNI - Polri, Ketua Bhayangkari Daerah NTB beserta pengurusnya serta undangan lainnya.

Pada upacara tersebut Kapolda NTB membacakan sambutan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang mengucapkan teri-

makasih dan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.

Kerja keras dan pengabdian Polri, telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik.

Polri dan TNI katanya, telah mengamankan seluruh perhelatan nasional maupun internasional yang diselengga-

rakan pemerintah mulai dari Asian Games, Pilkada serentak, Natal dan Tahun Baru serta Idul Fitri hingga Pileg dan Pilpres.

Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber. Maupun kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa anarkis.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humaspoldantb)

SYUKURAN - Kapolda NTB, Nana Sudjana didampingi istri pada acara syukuran Hari Bhayangkara ke 73, Rabu (10/7) kemarin.

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

PPDB di Mataram

Data Penduduk Non Permanen JUMLAH penduduk non permanen di Kota Mataram meningkat.

Ini didominasi oleh warga pendatang yang menempuh pendidikan maupun bekerja.

Pendataan perlu dilakukan menghindari gangguan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Lurah Kekalik, H. Fathurrahman menyampaikan, razia penduduk non permanen digelar pekan kemarin bersama Linmas, Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta kepala lingkungan. Penghuni pondokan di beberapa lingkungan diperiksa kelengkapan adminis(Suara NTB/cem) trasi kependudukan H. Fathurrahman mereka. Persoalan pendataan administrasi penduduk non permanen jadi kendala, karena jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya.

“Kita temukan pelanggaran tapi sifatnya administrasi,” kata Faturrahman ditemui, Rabu (10/7). Jumlah penduduk non permanen diakui, setiap tahun bertambah. Apalagi tahun ini merupakan ajaran baru, sehingga siswa maupun mahasiswa dari luar berdatangan untuk menempuh pendidikan di Kota Mataram.

Mengantisipasi munculnya permasalahan sosial di masyarakat masing – masing lingkugan memiliki awiqawiq. Aturan itu disesuaikan dengan kearifan lokal lingkungan setempat. Sanksinya berupa hukuman sosial dan administrasi. “Kalau sampai keterlaluan seperti penyalahgunaan narkoba dan asusila kita bawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Masyarakat berstatus sebagai penduduk non permanen disarankan melaporkan keberadaan mereka ke kepala lingkungan atau ketua rukun tetangga. Mereka akan diberikan blanko mengisi data diri untuk mendapatkan kartu identitas sementara yang dikeluarkan oleh kecamatan.

Kartu ini dipergunakan sepanjang mereka tinggal di wilayah Kecamatan Sekarbela.

Fathur menjelaskan, kartu itu digunakan sebagai identitas pengenal sehingga jumlah penduduk non permanen terdata. Kelurahan juga mengantisipasi agar tidak ada penduduk ilegal. “Sudah ada KIS diterbitkan oleh kecamatan,” tambahnya.

Mantan Lurah Jempong Baru mengimbau, penduduk non permanen maupun penduduk permanen menjaga kondusivitas. Mereka juga diharapkan turut serta pada kegiatan sosial kemasyaratan. Untuk pondokan yang tidak memiliki induk semang dinilai cukup rawan. Lemahnya pengawasan dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial. Oleh karena itu, pemilik pondokan disarankan mengangkat penanggungjawab dari warga setempat. (cem)

Promosi Pariwisata Harus Berdampak

(Suara NTB/fit)

WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mempertanyakan progres promosi pariwisata Kota Mataram, seperti Festival Mentaram, Mataram Great Sale dan promosi ke luar daerah, memberikan dampak positif.

Khususnya bagi peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan PAD sebagai indikator keberhasilan program. ‘’Menurut saya, kegiatan-kegiatan promosi itu harusnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan,’’ katanya kepada Suara NTB, kemarin.

Mirdiati melihat, sampai saat ini, kegiatan-kegiatan promosi wisata yang dilakukan Pemkot Mataram melalui Dispar (Dinas Pariwisata) seperti belum menemukan rohnya. ‘’Tidak ada gaungnya,’’ cetusnya. Dia tidak menampik bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Mataram, kebanyakan mendompleng kegiatan kunjungan kerja. Sebab, wisatawan yang datang semata-mata untuk berlibur ke Kota Mataram, masih sangat minim. ‘’Itulah yang tidak kita inginkan. Kita ingin pariwisata Kota Mataram seperti daerah-daerah lain,’’ ujarnya. Parahnya lagi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Kota Mataram, tidak jarang mereka justru memilih menginap di daerah tetangga, Lombok Barat. Padahal, Mirdiati mengklaim bahwa tamu-tamu yang datang ke Mataram sering diarahkan untuk menginap di Kota Mataram.

Politisi Gerindra ini menduga, Kota Mataram minim promosi sehingga, tamu-tamu yang datang justru lebih tertarik menginap di Lombok Barat. Promosi pariwisata ini, lanjut dia, harus diimbangi dengan melakukan penataan destinasi wisata. Seperti bekas Pelabuhan Ampenan dan jug ataman wisata Loang Baloq. Bekas Pelabuhan Ampenan yang pernah sangat melegenda, kata Mirdiati, bisa dimanfaatkan untuk promosi pariwisata. ‘’Itukan bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan,’’ sarannya. Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini mengingatkan bahwa PR (Pekerjaan Rumah, red) Pemkot Mataram di bidang pariwisata, selain promosi adalah soal sampah. Menurut Mirdiati, sia-sia promosi yang dilakukan Pemkot Mataram kalau tidak dibarengi dengan penataan destinasi wisata. Karena bagaimanapun, pariwisata, katanya, sangat erat hubungannya dengan kebersihan dan kenyamanan pengunjung. ‘’Sangat kita harapkan agar para tamu tidak kecewa. Harus betul-betul dibenahi dan dibangun semenarik mungkin, jadi enak untuk dipromosikan,’’ demikian Mirdiati. Sehingga, ke depan sector ini diharapkan mampu menyumbangPAD secara signifikan. (fit)

Hj. Baiq Mirdiati

Diduga Orang Tua Paksakan Anak Masuk Sekolah Favorit Mataram (Suara NTB) – Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Mataram menuai pro – kontra. Kisruh muncul seiring maraknya orang tua disinyalir memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit.

Dinamika yang muncul di masyarakat menjadi pembahasan serius di internal Pemkot Mataram. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengundang lurah, camat, kepala sekolah serta Dewan Pendidikan. Rapat tertutup dipimpin Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang banyak mendapatkan kritikan dari lurah dan camat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Lalu Fatwir Uzali menegaskan, sistem zonasi diterapkan oleh pemerintah mengharuskan anak menempuh pendidikan di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya. Kenyataannya masyarakat justru memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah favorit.

“Saya sudah sampaikan tidak ada anak Kota Mataram yang tidak sekolah. Karena prinsipnya adalah dengan zonasi ini

membuat anak sekolah. Jangan paksa anak sekolah di sekolah favorit,” kata Fatwir ditemui, Rabu (10/7).

Pemkot Mataram memiliki kebijakan penerimaan siswa baru dalam satu rombongan belajar semestinya 28 menjadi 32 siswa. Kebijakan ini membuka peluang bahwa anak yang sebelumnya terpental dari zonasi bisa tertampung.

Fatwir mengatakan, penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sebenarnya telah selesai.

Tetapi melihat perkembangan muncul kegaduhan di tengah masyarakat, harus dicarikan solusinya dengan menghadirkan lurah dan camat. Jangan sampai masyarakat emosi. “Setelah zonasi akan dievaluasi tahun depan,” ujarnya.

Sebagai salah satu contoh kata Fatwir, salah satu sekolah di Kelurahan Turida dikunci. Artinya, anak – anak

yang masuk zonasi di SMP 20 tidak boleh masuk ke SMP 5.

Jika kebijakan itu tidak diterapkan akan mengancam kekurangan siswa.

Martawang menambahkan, penerimaan peserta didik baru masih ada permasalahan di lapangan berkaitan dengan penerapan sistem zonasi. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa memaksakan menampung seluruh siswa.

Peraturan Menteri Pendidikan membatasi bahwa untuk sekolah menengah pertama maksimal 11 rombongan belajar dengan jumlah siswa satu rombel 32 orang. Demikian pula dengan sekolah dasar maksimal 4 rombel dengan 28 siswa. “Iya, memang ada masalah di PPDB tahun ini,” akunya.

Pembatasan rombel telah diatur dan diawasi ketat oleh pemerintah pusat. Resikon-

(Suara NTB/cem)

BAWA ANAK - Sejumlah orang tua membawa anaknya pada saat penerimaan peserta didik baru pekan kemarin di salah satu sekolah di Kota Mataram. PPDB menimbulkan polemik. Disinyalir orang tua memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit. ya bila sekolah menambah jumlah rombel maka siswa tidak akan terdeteksi di dapodik dan tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan.

Dengan sistem yang ketat orang tua disarankan kembali ke zonasi. Bilamana siswa tidak diterima di zonasinya bisa ditampung di lintas zona-

si. “Dikbud nanti menyiapkan posko dibantu camat dan lurah mendata anak – anak yang tidak bisa sekolah,” tandasnya. Fenemona saat ini sehingga menimbulkan kegaduhan adalah orangtua murid memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit. Kondisi ini tidak bisa dipaksakan. (cem)

(Suara NTB/ist)

SUMUR DANGKAL - Pegawai Dinas Pertanian Kota Mataram mengecek pembangunan sumur dangkal dan (insert) memeriksa lokasi lahan yang akan diairi sumur dalam yang dikerjakan oleh Poktan dengan cara swakelola. Bantuan dari Kementerian Pertanian diharapkan dapat mengantisipasi musim kemarau sehingga tidak mengganggu produktivitas hasil pertanian.

Distan Tinjau Pembangunan Sumur Bor Dangkal Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian melakukan pemantauan terhadap pembangunan sumur bor dangkal dan sumur bor di sejumlah titik di Kota Mataram. Bantuan itu untuk mengantisipasi musim kemarau menyebabkan petani gagal panen.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Mataram, Dra. Hj. Elya Hadiana men-

yampaikan, pembangunan sumur dangkal dan sumur dalam merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Bantuan ini rutin setiap tahunnya untuk mengantisipasi musim kemarau, sehingga menyebabkan petani gagal panen.

“Bantuannya dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat. Tujuannya mengairi sawah petani saat

musim kemarau,” kata Elya dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Bantuan sumur dangkal beserta mesin air disalurkan ke 11 kelompok tani tersebar di enam kecamatan. Pengerjaan program dengan swakelola.

Artinya, poktan langsung mengerjakan sehingga harus ada fasilitator. Pengerjaan program dicek langsung di lapangan untuk memastikan apakah telah dikerjakan atau sebalikn-

ya. “Alhamdulillah, petani sangat senang. Malah ada yang minta lagi,” tambahnya.

Permintaan sumur dangkal diakui mantan Lurah Ampenan Tengah ini, cukup tinggi.

Petani merasakan dampak dari musim kemarau. Debit air surut, sehingga kesulitan mengairi sawah mereka. Pemerintah mengambil bagian dengan mengintervensi agar produksi pertanian meningkat.

“Selama ini petani mengeluh.

Debit air semakin berkurang.

Beda halnya seperti di Sekarbela dataran tinggi. Air di sana juga banyak,” tandasnya.

Pembangunan sumur dangkal dan sumur dalam diupayakan bertambah setiap tahunnya. Ini diharapkan agar produktivitas pertanian di Kota Mataram setiap tahunnya meningkat. Petani diharapkan tidak merugi akibat kekeringan. (cem/*)

KPK Atensi Tunggakan Pajak Rehab Gedung Kantor Walikota Gagal Tender Hotel di Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatensi indikasi tunggakan pajak hotel dan restoran di Kota Mataram. Wajib pajak diminta kooperatif melaporkan pendapatan untuk menghindari penggelapan pajak.

Kasatgas Korsupga KPK, Kunto Aprianto mengatakan, salah satu yang didorong oleh KPK dari delapan komponen pengawasan adalah optimalisasi pendapatan asli daerah.

Informasi diterima wajib pajak khususnya hotel dan restoran banyak yang belum membayar pajak. Komisi Antirasuah mendorong pengusaha menunggak untuk segera membayar.

“Kita minta kerjasama dari pengusaha ini segera membayar pajak mereka,” pinta Kunto.

Penagihan pembayaran Pajak hotel dan restoran dari Pemkot Mataram akan ada kerjasama dengan bank daerah. Kerjasama ini dalam bentuk pemasangan alat pemantauan pendapatan.

Laporannya baru ada lima titik diuji coba. Wajib pajak diminta oleh KPK membantu pemerintah mengoptimalisasi sekaligus memantau pendapatan daerah. “Ada juga pengusaha yang tidak setuju dipasangkan alat itu,” tuturnya.

Rendahnya serapan penda-

(Suara NTB/cem)

ATENSI - Pengendara melintas di depan salah satu hotel di Cakranegara, Rabu (10/7). KPK mengatensi tunggakan pajak hotel dan restoran. Butuh kerjasama pengusaha untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah. patan asli daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran dimaklumi oleh Kunto. Kondisi pascabencana menyebabkan sektor ekonomi belum berjalan dengan baik.

Setelah satu tahun berjalan dan pemasangan alat dimulai akan terlihat transaksi rendah atau tidak. Pembayaran pun akan terpantau dengan baik.

Semestinya kata Kunto, pajak dititipkan oleh masyarakat besarannya 10 persen menjadi hak pemerintah daerah. “Pajak dititip masyarakat harus disetor oleh pengusaha,” katan-

ya mengingatkan.

Alat pendeteksi transaksi sebelumnya dipasang oleh Badan Keuangan Daerah di beberapa hotel dan restoran belum berjalan dengan baik.

Pengusaha ada yang sengaja mematikan alat tersebut untuk menghindari tagihan.

Namun demikian kata Kunto, pemasangan alat nantinya akan mendeteksi laporan transaksi sebelumnya.

Penjatuhan sanksi ke wajib pajak diserahkan ke pemerintah daerah. Sanksi diatur dalam peraturan daerah. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Tiga proyek di Pemkot Mataram gagal tender. Rekanan tak memenuhi syarat sehingga dilakukan tender ulang. Salah satu di antaranya rehab gedung kantor Walikota Mataram.

Data layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE) Kota Mataram, tiga proyek gagal tender adalah, rehab gedung kantor Walikota senilai Rp1,5 miliar milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Lelang rehab gedung ini sebenarnya telah diikuti oleh 20 rekanan. Dua rekanan memasukkan nilai penawaran dari pagu anggaran Rp1,4 miliar lebih.

Sementara, paket percontohan budidaya ikan nila di kolam senilai Rp219,8 juta juga demikian. Enam rekanan mengikuti lelang dan hanya dua memasukkan dokumen penawaran terendah. Untuk pembangunan jembatan di Lingkungan Repoq Bebek senilai Rp1,1 miliar juga diikuti enam rekanan.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi mengatakan, proyek yang gagal tender hanya satu yakni rehab kantor Walikota senilai Rp1,5 miliar milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Hal ini disebabkan rekanan tidak memenuhi persyaratan

administrasi maupun teknis lainnya. “Siapa bilang tiga.

Cuma satu,” kilah Suryadi dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Ditunjukkan data tiga proyek gagal tender tersebut dari LPSE Kota Mataram, Suryadi mengatakan, akan dicek kembali. “Coba nanti saya cek lagi,” tandasnya.

Pengadaan barang dan jasa ditender ulang menurutnya, wajar. Pokja melihat kelengkapan administrasi, pengalaman, kelengkapan peralatan dan kemampuan finansial. Dokumen diunduh rekanan diperiksa dan verifikasi kembali.

Kasus sama pernah terjadi pada pengerjaan Jembatan Dasan Agung 2017 lalu. Hanya satu rekanan yang menyerahkan dokumen. Karena tidak sesuai spesifikasi diinginkan maka pekerjaan ditender ulang.

Lelang ulang pun hanya diikuti satu rekanan. Dan, dijadikan sebagai pemenang tender.

“Sama kasusnya seperti Jembatan Dasan Agung. Kita tender ulang juga dulu. Walaupun ujungnya timbul persoalan,” tandasnya. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menegaskan, prinsip kehati – hatian diprioritaskan agar tidak menimbulkan persoalan kemudian hari. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

Halaman 3

SEMANGKA - Memasuki musim panen semangka, petani di Lombok Timur dan Lombok Tengah menjualnya hingga ke Kota Mataram. semangka diangkut dalam jumlah besar. Meski begitu, harganya relatif terjangkau.

Untuk semangka ukuran besar dijual dengan harga hingga Rp15.000/biji

(Suara NTB/bul)

Belum Ada Koperasi Kurangi Dampak Kekeringan Berorientasi Industri

(Suara NTB/bul)

dirasanya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan air.

Hingga musim tanam ketiga mendatang, BWS juga masih menjamin kebutuhan irigasi dapat dipenuhi. Dengan catatan, masyarakat atau petani lebih bijak memanfaatkan air yang tertampung saat ini. “Memang sudah harus pengurasan (bendungan) untuk mendukung penanaman. Setelah pengisian pada musim hujan beberapa waktu lalu,” imbuhnya.

Tantangan yang dihadapi saat ini, masih banyaknya pengambilan air oleh petani di luar sistem yang diatur.

Maksudnya, petani cenderung memanfaatkan air tanpa berkoordinasi dengan petugas.

Bahkan tidak sedikit yang mengambil air dari saluran induk secara diam-diam. Dengan cara disedot. Jika hal ini terja-

di terus menerus, pemanfaatan air menjadi tidak efektif.

“Kebutuhan air untuk tanaman padi cukup banyak. Beda halnya dengan palawija. Karena itu harus diatur dengan sistem yang ada,” kata Gede.

Keberadaan Polisi Air di Lombok Tengah, yang tergabung dari Babinsa, Babinkamtibmas, hingga Pol PP diyakininya akan sangat efektif mengendalikan pemanfaatan oleh petani secara diam-diam.

“Sudah jarang ditemui yang nyedot air sembarangan. Polisi Airnya langsung menertibkan.

Ini yang penting ditiru oleh kabupaten/kota lain agar air dapat dimanfaatkan secara bijak. Dengan mengacu pada jadwal penggunaan air yang sudah ditentukan. Kekeringan dapat diminimalisir dampaknya,” demikian Gede. (bul)

Warga Sembalun Segera Nikmati Air Bersih kami satu. Bahkan ketika kami mengunjungi salah satu pemilik bak, ia sampai mengeluarkan isi kebun dan mempersilahkan kami menggunakan lahan seberapa pun kebutuhan program.

Padahal keyakinan kami berbeda,” kata Alfian.

Sembari menunggu program sumur bor dan pipanisasi maksimal, ACT terus menyuplai kebutuhan air bersih di tiga desa tersebut dengan armada water tank. Setiap hari, sekitar

13.200 liter air diberikan secara bergilir ke dusun-dusun di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, yang mengalami kesusahan air bersih.

“Setiap harinya 13.200 liter air bersih kami distribusikan ke Dusun bawah Nao, Dusun Lelongken, Kampung Karya, Kampung Baru, dan Dusun Bilok Petung,” ungkap Boby, relawan ACT yang mendistribusikan air bersih ke Desa Sajang. (r)

Harga Garam Anjlok

Pemkab Loteng Kesulitan Cari Dinas Perdagangan Sarankan Pengelola Wisma Mandalika Manfaatkan Resi Gudang hasil panen mereka di gudanggudang tertentu yang memenuhi persyaratan.

Apabila pemilik barang membutuhkan dana (modal), resi gudang yang diberikan oleh pengelola gudang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dana di perbankan.

Saat harga komoditi di pasaran sudah mulai membaik, petani bisa menjual hasil panen itu, sambil melunasi kewajibannya kepada bank.

“Resi gudang yang ada di Bima disiapkan olek Kementerian Kelautan Perikanan.

Sudah ada, tinggal dimanfaatkan,” kata Selly kepada Suara NTB, Rabu (10/7) kemarin.

Sebelumnya, di Kementerian Perdagangan juga dibahas pemanfaatan SRG. Bima juga mengharapkan SRG dapat dioptimalkan.

Selain saran SRG, kepala dinas mendorong agar garamgaram rakyat yang harganya dikeluh-

kan rendah saat ini, dapat dijadikan garam beryodium. Dinas Perindustrian memiliki peran didalamnya. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan BPOM. “Agar harganya bersaing.

Dapat dijadikan garam yodium. Selain itu masyarakat lebih sehat. Tidak memicu gondok,” imbuhnya. Dinas Perdagangan tak bisa mengintervensi lebih jauh. Sebelum dilakukan pengolahan, dibantu oleh dinas teknis lainnya. (bul)

Hj. Putu Selly Andayani

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

BWS Rekomendasikan Tiru Konsep ”Polisi Air” di Loteng

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah meminta program industrialisasi dipercepat. Diharapkan tahun 2020 mendatang sudah ada pabrik pengolahan di NTB. Dinas Koperasi dan UMKM ProvinMataram (Suara NTB) si NTB adalah salah satunya yang diharapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I merekomendasikan menjadi eksekutor prokebijakan yang diambil Pemkab Lombok Tengah membentuk Polisi Air gram unggulan ini. untuk penertiban pengambilan air irigasi di luar yang diatur sistem ditiru Menjawab hal ini, Keoleh kabupaten/kota lainnya di NTB. pala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Kebijakan itu dianggap dungan Gapit, Bendungan Drs. H. L. Saswadi, MM akan efektif mengurangi pe- Mamak, Bendungan Pelamenyebut, sejauh ini benguapan air di tengah jalan. parado, Bendungan Sumi, lum ada koperasi yang L. Saswadi Gede Suardiari, Kasi OP BWS Bendungan Tiukulit. Termaberorientasi pada indusNusa Tenggara I mengharap- suk embung Bisok Bokah dan trialisasi skala menengah kan, jika cara itu dilakukan Embung Telaga Lebur. ke atas. Di NTB terdapat 4.110 jumlah koperasi juni 2019 “Tim sedang mencari data serempak di kabupaten/kota hasil pendataan. Sebanyak 2.574 dikategorikan koperasi di NTB diyakini dampak ke- tahun normal. Perbandingan aktif. Dan sebanyak 1.536 koperasi yang tidak aktif. Umumketersediaan air tahun lalu marau dapat diminimalisir. nya koperasi di NTB jenisnya koperasi simpan pinjam.

BWS Nusa Tenggara I saat dan kondisi saat ini,” kata Konsep industrialisasi sebagai program unggulan daerini tengah melakukan peng- Gede kepada Suara NTB, ah, diterjemahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinumpulan data ketersediaan Rabu (10/7) kemarin. Saat ini si NTB adalah menghasilkan produk-produk pelaku usaha air di sembilan bendungan di memasuki musim tanam kedmikro kecil dan menengah menjadi produk jadi. Atau dalam NTB. Di Pulau Lombok ada ua, lalu musim tanam ke III konteks produksi, pelaku UMKM diarahkan menggunakan Bendungan Pengga, Batujai pada Agustus sampai Oktomesin-mesin pendukung industrialisasi. dan Bendungan Pandanduri. ber. Untuk musim tanam kedSaat ini, kata L. Saswadi, Dinas Koperasi dan UMKM Lalu di Pulau Sumbawa ada ua padi ini, kata Gede, keterseakan melakukan verifikasi kepada para pelaku usaha. TerGede Suardiari Bendungan Batu Bulan, Ben- diaan air di bendungan kait kebutuhan mesin produksi yang dapat digunakan untuk mempercepat dan memodernkan produksinya.

“Sedang dilakukan pendataan kepada UMKM. Apa saja mesin-mesin yang dibutuhkan. Misalnya UMKM di bidang konveksi, dia butuh mesin obras atau mesin modern untuk menjahit,” ujarnya.

Selong (Suara NTB) – at dialirkan ke rumah-rumah akan ada ujicoba di masingkebutuhan mesin obras inilah yang akan dikomunikasiProgram sumur bor yang warga. Air bersih tersebut masing bak desa,” jelasnya. kan dengan Sain Teknologi Industrial Park (STIP) di Sebelumnya, tim juga telah digarap Aksi Cepat Tanggap segera dapat dinikmati Banyumulek, Lombok Barat untuk dipenuhi. Kepala dinas (ACT) dan Peace Wind Japan masyarakat Desa Sajang, Desa menguji debit air utama selamenyebut, STIP ini dibuat oleh pemerintah daerah untuk (PWJ) di Lombok Timur Longken dan Desa Kampung ma tiga jam. “Debit air yang dapat memenuhi produksi mesin-mesin yang akan diakhirnya membuahkan hasil. Baru di Kecamatan Sembalun. mengalir mencapai 10 liter per gunakan oleh UMKM untuk menunjang usahanya.

Setelah enam bulan pengerKepala ACT Nusa Tenggara 7,3 detik,” tambah Alfian.

“Misalnya lagi, UMKM yang bergerak di bidang kue. Mesin Tidak dipungkiri kendala jaan, tim mendapatkan sum- Barat L. Muhammad Alfian apa yang dibutuhkan untuk membuat kue, kita akan catat, ber air stabil, bersih, dan menerangkan, tim telah mem- sering dihadapi tim, antara lain dan minta kepada STIP untuk memenuhinya, kalau bisa tidak berbau di kedalaman 40 bangun penampungan di mas- dinamika pembebasan lahan dibuatkan. Kalau ndak, kita fasilitasi ke produsen mesin meter pada awal Juli lalu. ing-masing desa. “Tim telah dan pengkondisian masydari luar,” ujarnya.

Saat ini tim tengah melaku- membangun tiga bak (penam- arakat. “Salah satu yang memKonsep industrialisasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM kan proses pipanisasi sepan- pungan) utama dari lima bak buat saya terharu adalah ketiProvinsi NTB adalah memasyarakatkan penggunakan jang 10 kilometer agar air dap- yang dibutuhkan. Selanjutnya, ka perbedaan itu menjadikan mesin-mesin dalam produksinya. Dalam hal ini, dinas akan berkoordinasi dengan STIP untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Kepala Bidang Koperasi, Hamzan Wadi, ST menamBuntut dari keputusan ungkap Sekda Loteng, H.M. Praya (Suara NTB) bahkan soal indusHingga saat ini Pemerintah Nursiah, S.Sos.M.Si., saat tersebut, Pemkab Loteng kini trialisasi dari perseMataram (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah dikonfirmasi Suara NTB, Rabu harus memproses ulang rencapektif koperasi. SeKepala Dinas Perdagangan na pengelolaan aset daerah (10/7) kemarin.

(Loteng) tampaknya masih kebelumnya NTB meProvinsi NTB, Dra. Hj. Putu Diakuinya, Pemkab Loteng tersebut. Dimulai dari pengusulitan menemukan pengelola miliki koperasi-koSelly Andayani, M.Si memuman lelang pengelolaan sebenarnya sudah ada kesepaWisma Mandalika.

Aset daerperasi produksi. nyarankan para petani garam ah berupa hotel dan bangunan katan verbal dengan pihak aset. Kalau sudah ada yang Misalnya KUD yang di Bima agar memanfaatkan mengajukan diri, baru kemudimanajemen yang mengelola pendukung lainnya tersebut, menjadi produsen sistim resi gudang (SRG) untuk an dilakukan seleksi terhadap D’Max Hotel Praya.

Bahwa pesebelumnya disebut-sebut akan pabrik es. Peralatan tunda jual. Sembari menunggu dikelola manajemen D’Max rusahaan tersebut bersedia perusahaan peminat. industrialisasi oleh harga garam membaik. Reko“Prosedurnya memang sepmengelola aset milik Pemkab Hotel.

Namun belakangan pipemerintah berikan mendasi ini, menyusul rendaherti itu.

Tidak bisa pemerintah Loteng yang sebelumnya dikelhak D’Max Hotel dikatakan tedukungan. nya harga garam di Bima. lah mengundurkan diri. Lanta- ola PT. Aerotel anak perusa- langsung main tunjuk. Karena Hanya saja, kata Akibatnya, petani garam ini terkait pengelolaan aset haan Garuda Indonesia.

Namun ran terkendala persoalan di inHamzan Wadi, KUD ingin eksodus menjadi petani daerah,” tandasnya.

Proses lebelakangan, pihaknya D’Max ternal perusahan. dimaksud tak lagi jagung. Harga garam satu Pascakeputusan mundur- Hotel Praya menyatakan men- lang pengelolaan aset tersebut memfungsikan perkarung, dengan berat 60 Kg, pun dilakukan secara terbuka. gundurkan diri. nya D’Max Hotel tersebut, alatan tersebut. dijual hanya Rp8.000 hingga “Alasan pengunduran diri Perusahaan manapun bisa Pemkab Loteng berencana unSalah satunya akiRp10.000. Dengan memanmengajukan diri sebagai calon D’Max Hotel Praya tersebut kita tuk membuka kembali proses bat kerusakan. Unfaatkan SRG, menurut Selly, pengelola aset. tidak tahu persis.

Tapi katanya seleksi calon pengelola aset tuk mendukung inpetani dapat melakukan tunSoal siapa yang akan dipildaerah tersebut. “Sampai saat karena ada persoalan di interdustrialisasi yang da jual. Menunggu harga jual ih nanti, tentu perusahaan yang nal perusahaan bersangkutan,” ini belum perusahaan yang dicanangkan oleh gugaram lebih baik. Dengan tunmau memberikan penawaran timpalnya.

Dimana rencana mengajukan diri, terkait pebernur dan wakil guda jual SRG ini, petani tak yang menarik.

Karena Pemkab pengelolaan tersebut tidak ngelolaan eks hotel bernur, kata Hamperlu bingung bagaimana Loteng berharap, pengelolaan mendapat persetujuan dari Aerotel,” zan Wadi, koperasimendapatkan dana dari hasil aset tersebut bisa mendatangpimpinan pukoperasi yang potenproduksinya. SRG memberikan manfaat yang maksimal sat. sial ini dihidupkan kan uang jaminan 70 persen bagi daerah.

Khususnya dalam kembali. Dengan dari total komoditas yang hal pemasukan ke daerah. melakukan pembimasuk SRG. Harganya dise(kir) naan, kemudian suaikan dengan harga saat ini. memfasilitasi kerSRG ini dapat memjasama dengan miperkuat daya tawar-menawar tra-mitra usaha petani serta menciptakan yang besar untuk efisiensi. Dimana petani bisa menjalankan indusmenunda penjualan komoditi trialisasi. “Kami tesetelah panen dengan menngah berusaha tetap itipkan hasil produksinya ke mendorongnya. Terupengelola gudang, sambil tama KUD-KUD,” menunggu harga membaik Wisma Mandalika katanya. (bul) kembali. Dengan menyimpan

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

Halaman 4

Kembali Gelar Mutasi

Bupati Tegaskan Semua Pejabat Dapat Kesempatan Promosi

Siapkan Langkah Antisipasi

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 Diterima

Gabungan Fraksi Minta Seluruh OPD Dievaluasi Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 5 fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), memberi persetujuan atas Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018. Sejatinya tidak banyak saran yang disampaikan kepada eksekutif, selain meminta bupati mengevaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi terhadap laporan Pansus tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, Rabu (10/7), Narsudin selaku juru bicara fraksi-fraksi dewan menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan poin-poin rekomendasi BPK yang disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Narsudin mengatakan, Pansus Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 telah bekerja maksimal dalam membahas APBD 2018. Lembaga legislatif setidaknya membagi Pansus menjad tiga bagian, yakni Pansus Pendapatan, Pansus Belanja dan Pansus Kebijakan Daerah. Hasil pembahasan masingmasing pansus selanjutnya dijadikan acuan bagi gabungan fraksi-fraksi dewan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi.

“Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya harus disampaikan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran oleh kepala daerah, maka pembahasan yang dilakukan oleh DPRD dalam fungsi pengawasan dan fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan bentuk dari amanat undang-undang,” ujar Narsudin.

Ia melanjutkan, fraksi gabungan mencermati pembahasan pansus bersama jajaran eksekutif dalam memberi kesimpulan dan saran. Antara lain, rekomendasi dan temuan BPK supaya ditindaklanjuti sesuai batas waktu 60 hari. Pansus bersama TAPD sebelumnya melakukan pembahasan secara mendalam, (meski terdapat sejumlah data pelaksanaan program yang tidak bisa ditunjukkan, red). Terhadap kondisi itu, fraksi-fraksi meminta bupati melakukan evaluasi atas kinerja OPD. “Perlu dilakukannya evaluasi secara menyeluruh di semua OPD, agar kebijakan-kebijakan pemerintah menyangkut realisasi pendapatan dan belanja serta sumber daya aparatur dapat berjalan baik dalam rangka pencapaian visi misi pemerintah daerah,” tegas Narsudin.

Untuk diketahui, dalam hal pendapatan daerah tahun 2018 tercatat pada penganggaran sebesar Rp908,669 miliar lebih. Dari jumlah itu, realisasi yang dibukukan sebesar Rp906,160 miliar lebih atau 99,72 persen.

Sedangkan pada belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp977,151 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp893,376 miliar lebih atau 90,56 persen. Dengan demikian terdapat Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp81,315 miliar lebih.

Berdasarkan uraian tersebut, Narsudin menyebut gabungan fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. “Terhadap hal-hal lain yang telah disampaikan oleh masing-masing pansus, tidak perlu kami jabarkan kembali dan semuanya menjadi lampiran dari pendapat fraksi ini,” tutupnya. (ari)

Bupati ketika dikonfirmasi menjelaskan, staf yang belum diberikan posisi sedang dipikirkan untuk bisa ditempatkan mengisi jabatan yang kosong. “Hari ini (kemarin, red) juga banyak yang mantan camat dulu sekarang naik lagi menjadi eselon III B, jadi ditaruh di eselon itu dululah kita coba uji bagaimana prestasi, dedikasi dan loyalitasnya,” ujar bupati.

Menurutnya, semua pejabat akan mendapatkan kesempatan promosi dan tidak menutup kemungkinan akan diberikan kesempatan juga mengikuti proses seleksi sebagai prasyarat dalam menentukan jabatan. Apalagi, masih banyak jabatan kosong yang belum terisi, seperti sekretaris dinas masih ada enam yang kosong. Belum lagi eselon IV masih banyak yang belum terisi.

“Mungkin ratusan,” ucapnya.

Salah satu jabatan yang kosong, ujarnya, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong. Lotim juga diketahui sudah membentuk 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). UPT tersbeut katanya sudah ada SK-nya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan direncanakan bupati minggu depan kemungkinannya akan dilantik pejabatnya.

Untuk jabatan eselon II sambung Bupati sudah selesai semuanya. Diharapkan, untuk mengisi semua jabatan yang masih kosong tersebut bulan ini akan diselesaikan semuanya. Unutk mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut, bupati akan mengisinya se-

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Dua hari pascamelantik pejabat eselon II di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim), Bupati H. M. Sukiman Azmy, Rabu (10/ 7) kembali melantik 47 pejabat eselon III dan IV. Pelantikan jabatan administrator dan pengawas tersebut masih menyisakan banyak pejabat yang sebelumnya tidak diberikan jabatan belum mendapatkan jatah.

(Suara NTB/rus)

DINAS Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sedang mencari data terkait dampak dari musibah kekeringan yang terjadi beberapa bulan terakhir. Langkah antisipasi sudah dipersiapkan. Meski sudah ada yang mengalami musibah krisis air bersih, namun dianggap masih bisa bertahan dalam urusan pangan.

Hal ini disampaikan Kepala DKP Lotim, H. Masyhur. Ditemui di kantor Bupati Lotim, Rabu (10/7), Masyhur mengatakan, data saat ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui detail siapa saja yang mengalami musibah kekeringan.

Setelah mengetahui data, maka dapat diambil langkahlangkah apa yang selanjutnya dlakukan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) serta dengan Dinas Peternakan dan OPD lainnya.

Diakuinya, DKP memiliki Cadangan Pengan Pemerintah (CPP) sebesar 42,2 ton. Apakah nantinya yang mengalami musibah kekeringan ini akan dibantu dengan bantuan beras atau lainnya. Namun, sejauh ini belum pernah ada penanganan musibah kekeringan dengan mengeluarkan CPP. Sementara pantauan kondisi masyarakat Lotim, seperti di Jerowaru, Keruak dan Sembalun yang mengalami musibah kekeringan ini masih bisa mengantisipasi ketersediaan pangannya. Sebelumnya dituturkan saat menjadi Sekretaris Dinas Pertanian disebut ada asuransi pertanian bagi para petani yang mengalami gagal panen.

Pihaknya akan coba menelusuri, apakah yang mengalami musibah kekeringan saat ini masuk asuransi atau tidak.

“Ini kita perlu cari datanya,” ucapnya.

Kalau sudah masuk asuransi tanaman pertaniannya ada gagal panen, maka akan diganti rugi semua kerugiannya.

Di tengah musim kemarau ini, DKP turut memantau ke bawah sejauh mana dampak dari musibah kekeringan seraya mengevaluasi langkah-langkah seterusnya.

Mengenai penyaluran CPP, sudah pernah beberapa kali dilakukan. Antara lain 2,5 ton sudah digelontorkan untuk menganani musibah gempa dan banjir bandang. Saat ini juga sudah ada masuk permohonan dari Montong Gading meminta cadangan pangan. Usulan tersebut sedang dikaji dan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Di mana DKP hanya akan mengeluarkan setelah ada mandat dari bupati.

Musibah kekeringan disebut bisa menjadi salah satu alasan untuk dikeluarkannya CPP. Selain itu karena musibah gempa buli sebelumnya, banjir bandang, termasuk pula untuk penanganan kasus stunting. (rus) H. Masyhur

MELANTIK - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy melantik 47 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkab Lotim, Rabu (10/7). cara bertahap.

Sementara itu, untuk jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono Bupati Sukiman mengaku sedang menginventarisir dokter. Dikatakan yang menjadi Direktur Rumah Sakit itu adalah dokter dan tidak boleh Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Kepada para pejabat yang dilantiknya, bupati kembali berpesan agar meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas serta tidak tercela dalam menjalankan tugas. Pejabat setingkat eselon III dan IV yang dilantiknya disebut sebagai jabatan yang sangat strategis, yakni sebagai tulang punggung, mata dan telinga dari Kepala OPD. Keberhasilan OPD itu tergantung dari sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi.

Para pejabat eselon III dan IV ketika ingin naik menjadi eselon II kata-

nya harus memiliki prestasi. Sebuah hasil karya yang bisa ditunjukkan dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. ‘’Berkarir di birokrasi ini juga jalannya tidaklah mulus,’’ ujarnya.

Adapun di antara pejabat yang dilantik bupati kemarin adalah Iswan Rakhmadi menjadi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim. Iswan diketahui pada periode kepemimpinan Bupati Sukiman sebelumnya juga pernah menduduki jabatan tersebut. Iswan yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Posisi yang ditinggalkan Iswan ini ditempati Hasni, yang sebelumnya menjabat kepala Bidang Perbendaharaan.

Lainnya ada Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos)

Akses Jalan Menuju Sembalun Dikeluhkan Selong (Suara NTB) Wilayah Kecamatan Sembalun merupakan salah satu tujuan terfavorit bagi para wisatawan. Terutama wisatawan mancanegara. Bahkan Sembalun dapat dikatakan ikon NTB yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani ini menjadi jawara World Halal Tourism Award 2016.

Hanya saja, akses jalan menuju objek wisata kelas dunia ini masih keluhkan oleh masyarakat.

Seperti disampaikan Munandar, warga asal Praya Timur Lombok Tengah sangat menyayangkan kondisi jalan di Sembalun yang begitu memprihatinkan. Kondisi badan jalan banyak yang berlubang, bergelombang bahkan di beberapa titik badan jalan tertutup tanah.

Menurutnya, kondisi yang demikian sangat berpe-

ngaruh terhadap kemajuan dan tingkat kunjungan wisatawan. “Kondisi jalan yang buruk dapat menghentikan niat dan langkah wisatawan untuk datang ke Sembalun,” ungkapnya kepada Suara NTB di Pusuk Sembalun, Rabu (10/7).

Munandar mengaku sudah tiga kali datang ke Sembalun yang tidak lain untuk menikmati keindahan dan kecantikan Sembalun.

Dari beberapa kunjungannya itu, hampir tidak ada perubahan dan perbaikan yang dilakukan, terutama jalan utama di kawasan Pusuk Sembalun. “Ya jalannya begini saja dulu, ini sangat membahayakan pengunjung saat berkendara. Bahkan jika ban sepeda motor pecah, apakah iya pengunjung itu mendorong kendaraannya puluhan kilometer,” keluhnya.

Hal senada disampaikan Taufan, pengunjung asal Terara, Lotim ini memaklumi jika pemerintah akan melakukan pelebaran jalan khususnya di kawasan Pusuk Sembalun, semestinya harus diperbaiki terlebih dahulu supaya masyarakat yang melintas dapat dengan nyaman dan aman.

Kondisi kerusakan cukup parah terjadi pada jalan utama menuju pusat Kecamatan Sembalun serta pada jalan yang banyak tikungannya.

Pantauan Suara NTB, sejumlah pengendara mengalami kesulitan melintas akibat kondisi badan jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Pengendara harus berhati-hati supaya tidak terjatuh dan tidak bersenggolan baik satu arah maupun berlawanan. Jika tidak demikian, maka kemungkinan insiden kecelakaan dapat terjadi. (yon)

(Suara NTB/yon)

JALAN RUSAK - Beginilah kondisi akses jalan utama di menuju Sembalun. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena mengancam keselamatan bagi pengendara atau wisatawan, Rabu (10/7).

Huzaefah digeser menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengisi posisi Izzudin yang dipromosikan menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikbud) yang sudah dilantik sebelumnya pada Senin (8/7) lalu.

Sekretaris Dinas Kesehatan dipercayakan Bupati kepada Mahallil Ulil Amri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan yang diketahui masih nonjob yang setingkat eselon II antara lain mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), H. Teguh Sutrisman. Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Andika Istujaya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Mulki.

Mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfotik), H. Ridatul Yasa. (rus)

Lotim Bentuk UPTPK PEMKAB Lombok Timur (Lotim) membentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Kemiskinan (UPTPK). Dibentuknya UPTPK ini katanya sebagai salah satu upaya integrasi akseleratif dalam pengentasan kemiskinan di Lotim.

Hal ini diutarakan Asisten II Sekretariat Daerha Kabupaten Lotim, H. Sahabudin saat ditemui di Selong, Rabu (10/7).

Dia menjelaskan, fakta saat ini penanganan terhadap persoalan kemiskinan ditangani oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam praktiknya, sering kali tidak terkontrol.

Kemiskinan dimaknai dalam arti luas. Mulai dari aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Agar bisa terintegrasi penanganannya, maka perlu ada sebuah lembaga yang dinamai. “Dalam Perbup (Peraturan Bupati) kita sebut UPTPK Patuh Karya,” terangnya.

Saat ini gedung sudah tersedia, yakni di samping rumah dinas Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim. Fasilitas dan personel yang akan ditempatkan di Sekretariat UPTPK Patuh Karya segera akan dilengkapi dengan sumber penganggaran sedang dibahas di APBD Perubahan.

Sifat UPTPK ini adalah sebuah lembaga kesekretariatan. Tidak struktural seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT). Disebut memang berada langsung di bawah koordinasi Dinas Sosial (Disos). Akan tetapi nantinya yang akan menempati kursi di kesekretariatan UPTPK adalah yang memiliki program pengentasan kemiskinan yang bersinggungan langsung dengan OPD bersangkutan. “Kepalanya belum, tapi berada di bawah Dinas Sosial,” ungkapnya.

Masalah kemiskinan diakui selama ini masih bany-

H. Sahabudin ak yang perlu dituntaskan.

Mulai dari persoalan data.

Basis Data Terpadu (BDT) yang disebut merupakan data kemiskinan di Lotim yang dicatat oleh Dinas Sosial (Disos) Lotim saat ini lebih 800 ribu. Persoalan data tersebut diyakinkan akan coba diselesaikan dengan hadirnya UPTPK. Data akan semakin baik.

Melalui UPTPK diharapkan semua keluhan mengenai penanganan kemiskinan bisa langsung direspons oleh pemerintah.

UPTPK bisa langsung memverifikasi masalahnya dan diselesaikan oleh dinas yang bersangkutan. Semisal masalah pendidikan, rekomendasi ke dinas pendidikan, masalah kesehatan koordinasi dengan dinas kesehatan. “Orang miskin ini misalnya tidak bisa sekolah, maka rekomendasikan ke Dikbud, ataukah bisa juga dengan memberikan program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial dan seterusnya, kalaupun ada hal lain pemda akan mencarikan solusinya,” paparnya Pembentukan UPTPK dibantah juga akan dapat memperpanjang birokrasi pelayanan. Disebutkan, prinsip pelayanan UPTPK ini sama dengan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu pengurusan tenaga kerja di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). (rus)

Dewan Minta Dalami Selisih Bantuan Gempa, Bupati Klaim Salah Catat Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup kaget dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait bantuan gempa yang dikelola pemerintah. Di mana menurut LHP BPK, diantara temuan dan menjadi rekomendasi adalah adanya temuan selisih sebesar Rp 195 juta.

Ketua Komisi I selaku anggota Pansus LKPJ Ardianto mengkritik pedas temuan tersebut. Ia melihat, bahwa berdasarkan LHP BPK terdapat berbagai catatan dan rekomendasi baik menyangkut administrasi, kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan maupun keuangan. Ironi baginya, dana donasi bantuan gempa

ikut menjadi salah satu temuan BPK. “Termasuk bantuan donasi korban gempa senilai Rp5.889.150.000,-. Di samping penempatannya pada rekening tanpa ada SK Bupati, juga dari jumlah tersebut hanya Rp5.693.710.000 yang ditemukan dalam catatan keluar masuk uang, sehingga terdapat selisih Rp195.440.000 yang belum diketahui peruntukannya dan belum dicatat dalam laporan keuangan,” papar Ardianto.

Politisi Hanura ini menggaris bawahi perihal penempatan rekening tanpa SK Bupati. Situasi ini menjadi tidak lumrah, karena pengelolaan donasi gempa harusnya dipertanggungjawabkan dengan serius kepada publik.

Dalam rapat Pansus Raperda per-

tanggungjawaban APBD sebelumnya pun, ia mendesak agar instansi berwenang mendalami temuan selisih tersebut. Kendati secara nominal tidak besar (Rp 195 juta), namun substansi donasi gempa tersebut yang menjadi penekanan pendalaman. Pengelolaan keuangan yang tidak sesuai SK Bupati tentu menjadi preseden buruk bagi pengelolaan keuangan daerah.

Ardianto berpandangan bahwa untuk menyelesaikan rekomendasi (donasi gempa) dari BPK dan mencantumkan dalam laporan keuangan, bukan perkara sulit oleh eksekutif. Namun menjadi pertanyaan, apakah jumlah bantuan donasi tersebut sudah sesuai dengan donasi yang masuk dari sejak hari pertama sam-

pai selesai tanggap darurat?

Ardianto menilai donasi yang masuk ke rekening yang dibuka oleh BPBD tanpa ada SK (perintah) Bupati menunjukkan pengelolaan keuangan sekaligus pola pemerintahan yang tidak profesional. Oleh karena itulah, pihaknya dewan sejak awal meminta data kronologi dana donasi gempa yang masuk dan keluar. Alihalih diberikan, eksekutif hanya menyetorkan gelondongan (tidak detail).

Terpisah, Bupati KLU H. Najmul Akhyar yang dikonfirmasi wartawan, mengaku jajarannya sedang bekerja menyeimbangkan neraca keuangan pada pos donasi gempa. Sebagai kepala daerah, ia memaklumi bahwa kondisi saat gempa ketika itu, selu-

ruh jajarannya dihadapkan pada situasi abnormal. Terkadang dalam pencatatan pun, bisa saja mengalami kekeliruan input.

“Jadi kaitannya itu, sedang kita seimbangkan. Karena menurut saya itu hanya kesalahan pencatatan saja ya,” ujarnya, Rabu (10/7).

Bupati juga membela jajarannya.

Di mana, tidak satupun dari aparatur yang melayani persoalan gempa memiliki niat dan secara sengaja bertindak menyimpang atau melakukan korupsi khususnya pada dana gempa.

“Kami menyadari betul, bahwa sangat berat bagi siapapun kalau sampai tersangkut berkaitan dengan masalah keuangan negara, pada saat gempa ini.

Ini tentu sangat berat sekali, maka-

nya saya rasa tidak mungkin ada yang menyengajakan itu,” tegasnya.

Ia bahkan menganalogikan, pelayanan dan tuntutan kesempurnaan administrasi keuangan pada situasi gempa ibarat seseorang sedang berlari dan diminta mencatat, sehingga kekurangan angka (selisih temuan) itu muncul setelah dilakukan evaluasi. “Makanya untuk saat ini kita seimbangkan dan kita temukan supaya dia ketemu titik nol dari neraca-nya nanti.”

Sekarang ini, ujarnya, pihaknya sedang berkomunikasi dengan BPK terkait temuan ini. Menurutnya, kalau temuan BPK itu adalah hal yang biasa. Karena BPK inikan bersifat pembinaan dan kemudian mengembalikan kerugian negara gitu. (ari)

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

Bahas APBD Perubahan 2019 PROSES pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD) Perubahan tahun 2019, saat ini dipercepat DPRD Lombok Tengah (Loteng).

Harapannya, APBD Perubahan bisa disahkan sebelum masa jabatan anggota DPRD Loteng periode 2014-2019, berakhir bulan Agustus mendatang.

Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puadd FT, S.E., kepada Suara NTB, Rabu (10/7), menegaskan, pembahasan APBD Perubahan tahun 2019 menjadi tugas terakhir anggota DPRD Loteng periode yang sekarang.

Untuk itu DPRD Loteng (Suara NTB/dok) akan berupaya maksiH. Achmad Puaddi mal supaya APBD Perubahan tahun 2019 bisa disahkan sebelum pergantian anggota DPRD Loteng yang baru. “Ini target kita, sebelum masa bakti anggota DPRD Loteng lama berakhir,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pembahasan APBD Perubahan 2019 saat ini tengah berproses di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng dan ditargetkan akhir bulan Juli ini APBD Perubahan sudah disahkan, sehingga anggota DPRD Loteng yang baru nanti, tinggal menyelesaikan pembahasan APBD tahun 2020.

Sebelumnya, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., telah menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Guna menjawa dinamika yang terjadi selama pelaksanaan APBD murni 2019. Di mana ada beberapa asumsi anggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan umum yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada KUPA APBD Loteng tahun 2019, target pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan pada APBD murni 2019 Rp 2.152.687.126.109, naik menjadi Rp2.154.806.552.755,00 atau bertambah Rp 2.119.426.646. Kenaikan target pendapatan daerah tersebut salah satu pemicunya, karena adanya peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan target dana perimbangan pusat.

Sedangkan untuk alokasi belanja daerah pada APBD murni tahun 2019, semula sebesar Rp2.232.646.126.109 menjadi Rp 2.272.097.972.836,12. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp1.243.706.073.109 turun Rp10.218.618.236,86 menjadi Rp1.233.487.454.872,14. Dan, belanja langsung naik dari Rp988.940.053.000 menjadi Rp1.038.610.517.963,98.

Kenaikan alokasi pada belanja langsung tersebut diarahkan untuk pengalokasian kembali Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2018 yang bersumber dari silpa DAK, silpa BLUD RSUD Praya dan BLUD puskesmas tahun anggaran 2018 serta silpa dana kapitasi dan non kapitasi. Termasuk silpa pajak rokok dan DBH-CHT maupun biaya retensi ditambah untuk lanjutan pembangunan gedung kantor bupati serta penambahan anggaran tagihan rekening penerangan jalan umum (PJU). (kir)

Penanganan Kasus Dana Gempa Masih Pulbaket Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dana bantuan bagi korban di daerah ini. Tim yang diturunkan untuk melakukan kroscek dan klarifikasi sekaligus mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) berdasarkan data yang ada.

Dikonfirmasi, Rabu (10/7), Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, mengakui jika tim dari Satreskrim Polres Lotim tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan penyimpangan bantuan gempa.

(Suara NTB/yon) Pihaknya berkoordinasi Ida Bagus Made Winarta dengan Kodim 1615 Lotim dan BPBD untuk mendapatkan data pasti jumlah rumah warga yang rusak dan mendapat bantuan pembangunan rumah tahan gempa (RTG).

Dalam pembangunan RTG ini pun terus dilakukan pembinaan didampingi oleh Babhinkamtibmas, Babinsa untuk terus memantau dan mengawasi pembangunan RTG di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan keberadaan polisi betul-betul bekerja, terutama dalam mengawasi adanya oknum-oknum yang melakukan penyimpangan terhadap bantuan korban gempa ini.

“Kita dari kepolisian tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan klarifikasi betul apabila adanya penyimpangan dana gempa ini. Apabila terbukti, maka akan kita proses karena ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara indikasi adanya penyimpangan berdasarkan temuan data Kodim 1615 Lotim, Kapolres juga mengaku sedang melakukan bersama BPBD. Apabila ditemukan permainan kotor dan penyimpangan baik yang dilakukan oleh aplikator, fasilitator, pokmas, pemerintah desa maupun oknum-oknum lainnya. Maka akan dilakukan tindakan tegas dengan mengacu pada bukti-bukti yang ada di lapangan.

“Kita sementara masih melakukan penyelidikan. Ini menjadi prioritas kita juga. Akan dilakukan klarifikasi faktafakta di lapangan,”ungkapnya.

Sementara Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny,S.Sos, juga sudah menerjunkan personelnya untuk lebih mengawal dan mengecek penggunaan dan penyaluran dana gempa tersebut. Diakuinya, beberapa aplikator sudah dikantongi baik dari temuan personelnya mapun laporan dari masyarakat. Dari temuan sementara, dugaan penyimpangan disertai bukti-bukti yang cukup kuat dilakukan oleh aplikator yang meraup keuntungan dengan cara yang tidak benar di balik musibah yang terjadi.

Maka dari itu, dari bukti-bukti itu nantinya akan penanganan kasus akan diserahkan ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum. Langkah ini untuk memberikan efek jera kepada aplikator agar aplikator yang masih bekerja saat ini tidak melakukan tindakan yang sama, seperti memanipulasi spesifikasi bahan bangunan untuk pembanguan RTG. “Permainan-permainan inilah yang memperhambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya untuk pembangunan rumah korban gempa,” pungkasnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Praya Penyumbang Sampah Terbesar di Loteng Praya (Suara NTB) Kecamatan Praya menjadi penyumbang sampah terbesar di Lombok Tengah (Loteng). Di mana hampir sebagian besar total volume sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng, berasal dari wilayah ibu kota kabupaten ini.

Kepala DLH Loteng, L. Rahardhian, kepada Suara NTB, Selasa (9/7), menjelaskan, saat ini total sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup per tahun mencapai rata-rata 625 ribu meter kubik. Dan, hampir sebagian besar di antaranya berasal dari wilayah Kecamatan Praya.

Hal itu bisa dimaklumi, selain jumlah penduduknya cukup banyak. Beberapa pusat ekonomi berada di wilayah ini, seperti Pasar Renteng, pertokoan serta beberapa pasar lainnya. “Jumlah rumah tangga di wilayah Praya cukup besar dan padat. Inilah yang menjadi penyumbang sampah di wilayah Kecamatan Praya,” sebutnya. Di mana hampir 36 persen sampah merupakan sampah rumah tangga. Sisanya 24 persen merupakan sampah dari pasar.

Untuk itu, ujarnya, penanganan sampah Kecamatan Praya mendapat perhatian khusus. Misalnya, untuk pengangkutan sampah itu dilakukan rutin setiap hari. Sementara kecamatan lain bisa dua hari sekali bahkan sekali seminggu. Selain itu, armada pengangkut sampah untuk wilayah Kecamatan Praya juga lebih banyak.

Diakuinya, untuk menekan volume sampah di wilayah Kecamatan Praya bukan pekerjaan mudah, tapi butuh upaya ekstra keras untuk bisa menekan volume sampai di Kecamatan Praya, sehingga upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup saat ini ialah bagaimana menekan dampak dari volume sampah yang besar tersebut.

Salah satunya dengan

membangun fasilitas pengolahan sampah di wilayah Desa Batunyala. Harapannya, sampah-sampah yang berasal dari wilayah Kecamatan Praya diolah terlebih dahulu di fasilitas tersebut.

Sementara sisa sampah hasil pengolahan yang tidak bisa diolah itulah yang kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Pengengat.

“Pembangunan fasilitas pengeolahan sampah ini dibiayai oleh pemerintah pusat.

Kita hanya menyiapkan lahan. Rencananya tahun ini fasilitas tersebut akan dibangun,” terangnya.

Selain membangun fasilitas pengelolahan sampah terpadu, pihaknya juga terus menggalakkan fasilitas pengolahan sampah berbasis rumah tangga di beberapa titik di wilayah Kecamatan Praya, baik itu pengolahan sampah untuk kompos ataupun pengolahan sampah untuk kerajinan. Sementara untuk menampung hasil komposis maupun kerajinan dari fasilitas pengolahan sampah tersebut, pihaknya sudah menggandeng Bank Sampah NTB. ‘’Jadi berapa pun hasil pengolahan sampah yang ada siap ditampung oleh Bank Sampah NTB tersebut,’’ klaimnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

SAMPAH - Tumpukan sampah tampak di salah satu sudut sungai di Kota Praya. Dari total sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Loteng saat ini, sebagian besar berasal dari wilayah Kota Praya.

Armada Kapal di Pelabuhan Terduga Rampok Kayangan Dikurangi Dilumpuhkan Polisi

Selong (Suara NTB) PT. Indonesia Ferry Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengurangi jumlah armada kapal yang beroperasi saat ini. Kapal yang dioperasikan saat ini sebanyak 8 armada kapal menyusul normalnya penyeberangan pascalibur lebaran beberapa waktu lalu.

“Penyeberangan saat ini sudah normal. Bahkan jumlah armada kapal yang kita operasikan kita kurangi menjadi 8 kapal dari sebelumnya 10 kapal,” ujar Manajer Usaha dan Operasional PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Zainal Abidin, kepada Suara NTB, Rabu (10/7).

Pengurangan pengoperasian armada kapal dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kapal-kapal tidak mubazir yang hanya berada di tempat bersandar. Sebanyak 8 kapal itu berlayar sebanyak 96 trip dan jika 10 kapal maka 108 trip selama 24 jam baik dari arak Pelabuhan Kayangan Lombok Timur maupun Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Jika 10 kapal, maka108 trip jika 10 kapal. Pengurangan pengoperasian kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan serta kapal-kapal tidak mubazir,’’ ujarnya.

Pada hari normal saat ini, lanjut Zainal Abidin, jumlah penumpang sekitar 300 sampai 400 penumpang baik roda dua maupun yang menggunakan kendaraan roda em-

(Suara NTB/yon)

SANDAR - Sejumlah kapal yang bersandar di laut Pelabuhan Kayangan menunggu untuk memberangkatkan penumpang. pat. Sejauh ini arus penyeberangan tetap normal, terutama dari faktor cuaca. Kendati demikian, ia mengaku bahwa koordinasi antara pihak ASDP Kayangan dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tetap dilakukan untuk pemantauan cuaca atau kondisi alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Termasuk dengan Syahbandar maupun pihak terkait lainnya yang memiliki wewenang dalam layak atau tidaknya penyeberangan dilakukan. “Alhamdulillah penyeberangan tetap lancar

dan tidak ada masalah, koordinasi dengan BMKG intens kita lakukan,” sambungnya.

Disampaikan bahwa kondisi penyeberangan dikatakan bahaya apabila kondisi ombak di atas tiga meter. Namun kondisi hingga saat ini kapal dapat beroperasi secara normal tanpa adanya hambatan khususnya yang disebabkan oleh faktor cuaca. Di mana, jumlah kapal yang beroperasi dalam satu hari sebanyak 8 kapal dengan masing-masing antara Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Poto Tano empat kapal. (yon)

Praya (Suara NTB) Rahman alias Potal warga Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, kini harus terkapar di RSUD Praya setelah ditembak aparat Polres Lombok Tengah (Loteng), saat berusaha kabur ketika hendak ditangkap, Selasa (9/ 7) malam. Pria 41 tahun ini diduga sebagai salah satu pelaku perampokan sadis rumah eks TKI, Selasa dini hari.

Polisi kini masih terus mengejar pelaku lainnya.

“Dugaan pelakuanya ada empat orang. Dan, kini tiga pelaku lainnya masih kita kejar,” sebut Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Rabu (10/7).

Menurutnya, pelaku bersama rekannya beraksi pada Selasa dini hari.

Kala itu, terduga para pelaku mendatangi rumah Andre (21) asal Dusun Dasan Pal Desa Sukarara Kecamatan Jonggat. Korban sebelumnya diketahui baru pulang setelah beberapa tahun menjadi TKI di Malaysia. Rupanya korban diduga membawa uang banyak, sehingga rumahnya disatroni para pelaku.

Pelaku masuk dengan mencongkel jendela rumah korban. Begitu masuk, para pelaku kemudian mengancam korban dengan senjata tajam. Setelah berhasil menguras harta korban, pelaku lantas kabur. Namun sebelumn-

ya kabur, pelaku sempat menebas korban dengan senjata tajam.

Akibat kejadian ini, korban Andre mengalami lukaluka di bagian tangan serta pipinya dan harus mendapat perawatan medis. Polisi yang mendapat laporan ini langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi salah seorang pelaku.

Selasa malam polisi mendapat informasi kalau pelaku yang teridentifikasi tengah berada di Desa Pemepek Pringgarata. Pengejaran pun dilakukan oleh tim Resmob Polres Loteng. Saat hendak ditangkap polisi, pelaku sempat melawan dengan menyerang aparat untuk kemudian berusaha kabur.

Tidak mau buruannya kabur begitu saja, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menembak kaki kiri korban. “Langkah tegas kita lakukan, karena pelaku melawan dan berusaha kabur ketika hendak kita tangkap,” tandasnya.

Malam itu juga pelaku langsung dibawa ke RSUD Praya untuk mendapat perawatan medis. Polisi pun kini masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap dan mencari terduga pelaku lainnya. “Masih kita selidiki kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus ini,” ujar Rafles. (kir)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mengungkapkan penanganan Pemenang Timur saja hanya kan seluruh proses rehab rekon, sebanyak 69 KK. RincianTanjung (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 baik menyangkut syarat ad- nya, 24 unit di Gili Air, 11 Proses rehab rekon di 3 Gili RTG di 3 Gili akan dimulai pe- 5 orang,” ungkap Suhadman.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tidak heran, kata Suhad- ministrasi maupun pelaksan- unit di Gili Meno, dan 24 unit termasuk yang paling mun- kan ini. Sebelumnya, pihakn12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dur. Dibanding desa-desa lain, ya kesulitan memulai memfa- man, pelaksanaan RTG 3 Gili aan lapangan. Pada momen itu di Gili Trawangan. Dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 warga 69 KK yang mengala- silitasi warga korban gempa, jauh dari kesan berproses. pula, seluruh aparat desa dan jumlah itu, warga di Gili 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mi rusak berat di sana belum karena tidak adanya fasilita- Sebab fasilitator sementara ini dusun dikumpulkan bersama Meno membentuk 1 Pok12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 terfasilitasi oleh keberadaan tor. Selain karena jumlah fa- masih fokus di wilayah dara- dengan 69 warga korban gem- mas dan Gili Trawangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 serta Gili Air, masing-massilitator yang minim, belum tan Pemenang. Sejauh pelak- pa katagori rusak berat. fasilitator dan aplikator.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 “Karena pilihan rumah di ing membentuk 2 Pokmas.

Persoalan tersebut ada petugas fasilitator yang sanaan di daratan Pemenang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 “Mereka sudah mendasetidaknya sudah bisa diata- bersedia mendampingi warga berjalan lancar, pihaknya baru sana ada yang pakai aplika12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bisa mengalihkan petugas fa- tor dan ada yang swadaya. patkan buku rekening, dan si oleh Pemda Kabupaten 3 Gili, karena kendala teknis.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dan jelas akan kami kawal sudah melakukan pende“Alhamdulillah, kami akan silitator ke wilayah 3 Gili.

Lombok Utara (KLU). Sebab, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 betan. Kendala sampai Suhadman menyebut, saat sampai selesai,” tegasnya.

Jumat (12/7) besok, Tim turun membawa fasilitator ke 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sementara, Pjs Kades Gili saat ini memang belum ada Pemda akan turun melibat- Gili, karena memang fasilita- turun lapangan Jumat besok, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kan fasilitator dan aplikator. tor belum ke sana. Jumlah fa- fasilitator dan aplikator akan Indah, Suburudin, membenar- fasilitator, apalagi syarat12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Camat Pemenang, Su- silitator se Kecamatan Pe- diinapkan. Tujuannya, agar kan jumlah warga korban gem- nya ‘kan harus di fasilita12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hadman, S.Sos., Rabu (10/7) menang sangat minim, untuk para petugas bisa memantap- pa katagori rumah rusak berat tor,” sebutnya. (ari) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Jumat, Pemda Turunkan Tim Fasilitator ke Tiga Gili

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Tahun Depan, Pemda KSB akan Subsidi Penuh Asuransi Pertanian Taliwang (Suara NTB) Kabar gembira bagi petani Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya tahun depan, Pemda KSB berencana memberikan subsidi penuh bagi petani peserta asuransi pertanian.

Dengan program itu, setiap petani, khususnya petani padi yang memenuhi syarat sebagai penerima akan dibiayai penuh alias gratis premi asuransi pertaniannya. “Seperti itu rencananya. Kita akan gratiskan premi petani yang mengasuransikan tanamannya,” kata kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP)

KSB, Suhadi, SP., M.Si. Untuk melaksanakan program tersebut, Suhadi menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan anggarannya di APBD 2020. Nantinya setiap petani yang mengasuransikan tanamannya akan didata untuk mendapatkan bantuan tersebut. “Nanti ada kriterianya. Dan kami akan mengutamakan petani yang lahannya rentan terjadi gagal panen sebagai penerima,” urainya.

Ia menyebutkan, biaya premi asuransi pertanian tidaklah terlalu besar. Sebab

BKPP Terima Puluhan Usulan Cerai dan Poligami ASN Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejak Januari hingga Juli 2019 ini, sebanyak 20 kasus usulan cerai dan poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) diterima Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumbawa. Dari jumlah tersebut, 4 kasus diantaranya yang sudah disetujui.

Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H membenarkan hal tersebut. Dari 20 usulan yang diterima, enam kasus diantaranya sedang dilakukan pemeriksaan khusus (risksus) oleh Inspektorat dan lima kasus masih dalam pembinaan unit kerja. Kemudian ada dua kasus yang diselesaikan secara kedinasan atau kekeluargaan (rujuk kembali), satu pemberian izin poligami, dan satu pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Selain itu, ada satu kasus penolakan izin cerai dan dan empat lainnya sudah mendapatkan izin cerai. “Dari Januari sampai Juli ini sebanyak 20 kasus. Sudah ada empat yang mendapat izin cerai,” ujarnya.

Diungkapkannya, ada beberapa alasan dari usulan perceraian ASN ini. Diantaranya faktor ekonomi, adanya orang ketiga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun demikian, usulan tersebut tidak serta merta disetujui. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.

Adapun prosesnya, terlebih dahulu memasukkan usulan ke Bupati yang kemudian didisposisi ke BKPP. Pihaknya kemudian membaca tuntutan yang ada dan menyerahkan kepada OPD ASN yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan. Nantinya pihaknya akan menerima hasil berita acara pembinaan yang dilakukan.

Jika dari pembinaan tersebut, yang bersangkutan tetap menginginkan bercerai, maka akan dilakukan BAP ulang di BKPP. Namun jika tetap juga ingin bercerai maka akan diserahkan ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan khusus (riksus). Dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat akan disampaikan ke Bupati.

“Hasil Inspektorat nanti akan disampaikan ke Bupati, apakah menolak atau mengabulkan perceraian tersebut dalam bentuk LHP. Setelah Ada itu baru kita buat SK di sini. Berdasarkan SK itulah kalau dia setuju, baru dia bawa ke Pengadilan. Tidak boleh PNS itu bercerai tanpa adanya izin dari bupati,” pungkasnya. (ind)

asuransi pertanian hanya memberi jaminan pada tanaman petani per musim tanamnya. Dengan durasi musim tanam itu, petani cukup membayar sekali premi dengan biaya sebesar Rp180.000 per hektare. “Jadi ringanlah untuk membantu petani dengan program ini,” cetusnya.

Program biaya premi gratis bagi petani yang mengasuransikan tanamannya tersebut disebut Suhadi sebagai upaya stimulan. Selama ini asuransi pertanian masih belum familiar bagi kalangan petani KSB, padahal manfaatnya sangat bagus.

Terutama menghindarkan petani dari kerugian total jika mengalami gagal panen. “Banyak kondisi gagal panen yang dijamin asuransi ini. Makanya kami sejak awal mendorong petani ikut, tapi ya mendongkrak minat itu susah dengan hanya menyarankan saja. Jadi mulai tahun depan kita coba subsidi penuh,” urai Suhadi.

Subsidi penuh premi asuransi pertanian itu dihajatkan Pemda KSB berlangsung selama 1 tahun atau 2 kali musim tanam. Sebagai stimulan, Suhadi berharap, ke depan minat petani ikut asuransi semakin

tinggi setelah merasakan manfaatnya. “Target kita 2021 itu semua peserta sudah mandiri.

Dan kami yakin itu bisa dilakukan petani karena biaya juga sangat kecil tapi manfaatnya sangat besar,” katanya.

Sebenarnya subsidi biaya premi asuransi pertanian sudah dijalankan Pemda KSB sejak beberapa tahun terakhir. Hanya saja nilainya tidak penuh.

Saat ini bagi petani yang ikut asuransi cukup membayar premi sebesar Rp36.000 per hektare sementara sisanya Rp144.000 ditalangi pemerintah. “Yang sekarang ini kan

(Suara NTB/ind)

ya DAK non fisik dan itupun masih sangat minim. Adapun DAK non fisik yang sudah ditransfer diperuntukkan bagi dinas Dikpora, Disdukcapil, Dinas Pariwisata, bidang UKM di Dinas Koperindag dan Dinas DP2AKB. Sementara untuk DAK fisik yang berada di Dinas PUPRPP sampai dengan saat ini masih belum ditransfer oleh pusat karena masih ada beberapa persyaratan yang bel u m terpenuh i .

Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nurdin Rahman, SE menyebutkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di tahap pertama 2019 masih belum tersedia di kas daerah. Akibatnya sejumlah paket program yang dibiayai dari DAK dan sudah selesai dikerjakan belum bisa terbayar lantaran anggarannya masih belum tersedia. Apalagi di dalam aturannya, tidak mungkin program yang dibiayai DAK dibayarkan dari APBD Kabupaten karena dianggap sangat melanggar aturan.

“Memang untuk transfer DAK terutama DAK fisik ke daerah masih belum maksimal karena masih ada beberapa syarat yang belum dipenuhi sebagai syarat utama penyaluran. Hanya saja untuk saat ini baru DAK non fisik saja yang sudah masuk sekitar Rp19 miliar dari total anggaran Rp202,4 miliar tahun 2019. Sementara terkait pe-

kerjaan yang belum memiliki anggaran tapi sudah dikerjakan kita tidak bisa mengintervensinya melalui APBD. Karena jika itu kita lakukan tidak dibenarkan aturan dan anggaran DAK juga tidak akan bisa terserap secara maksimal,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (10/7).

Dikatakannya, dari total anggaran DAK yang disiapkan

sekitar Rp143,5 miliar untuk fisik dan Rp58,9 miliar untuk DAK non fisik. Tetapi untuk sementara ini yang sudah masuk ke kas Daerah han-

Nurdin Rahman

tal DAK untuk tahun 2019 sekitar Rp202,4 miliar. Rinciannya Rp143,5 miliar peruntukannya untuk fisik dengan 17 bidang dan Rp58,9 miliar untuk DAK non fisik. Adapun yang menjadi masalah sehingga transfer DAK ke KSB masih nol tersebut bisa jadi karena usulan pencairan DAK ke Pusat masuknya terlambat sehingga belum bisa diproses. Selain masalah tersebut proses tanda tangan kontrak pekerjaan baik itu melalui sistem lelang, penunjukan langsung, maupun swakelola belum sepenuhnya dilaksanakan. Akibatnya, proses pengusulan penyaluran DAK sedikit terhambat.

Meskipun demikian, pi-

Bahkan di KPPN transfer DAK ke KSB juga masih nol (belum ada realisasi).

Kendati demikian, pihaknya berharap supaya utama selain review bisa segera diselesaikan sehingga anggaran DAK fisik tidak lagi tertahan di pusat. Belum lagi saat ini pencairan DAK tahap pertama sudah mepet, apabila pencairannya lewat dari bulan Juli dikhawatirkan DAK ini tidak bisa terserap secara maksimal.

“Kalau masalah review penggunaan DAK sudah selesai dilakukan tinggal menunggu tahap tanda tangan kontrak. Maka dari itu kami sangat berharap kepada SKPD yang memiliki DAK untuk segera melakukan penandatanganan kontrak supaya eksekusi anggaran dana DAK tidak semakin molor,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/dok)

Sijinak Versi Baru Segera Diimplementasikan

(Suara NTB/ist)

HADIAH - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah menyerahkan piagam dan hadiah kepada Camat Sumbawa yang keluar sebagai Juara Umum MTQ ke-XXXIII Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2019, Selasa (9/7).

Kecamatam Sumbawa Juara Umum MTQ di Alas Barat Sumbawa Besar (Suara NTB)Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXIII Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 resmi ditutup Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, di lapangan Desa Gontar Kecamatan Alas Barat, Selasa (9/7) malam. Dengan Kecamatan Sumbawa keluar sebagai juara umum.

Selegkapnya, kecamatan yang meraih juara pada pelaksanaan MTQ Ke- XXXIII adalah juara umum 1 Wilayah dan juara umum adalah Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Buer Juara Umum II Wilayah, Kecamatan Batu Lanteh Juara Umum III wilayah, Juara Harapan I diraih oleh tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas dan Kecamatan Empang.

Wabup menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah terlibat menyukseskan MTQ ini. Kepada Camat Alas Barat dan jajarannya

beserta seluruh masyarakat kecamatan Alas Barat, ia berterimakasih atas jerih payah serta pelayanan yang telah diberikan kepada seluruh kafilah dari kecamatan-Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Ia berharap, semangat kebersamaan ini tetap dipertahankan dan menjadi tradisi masyarakat dalam pelaksanaan segala kegiatan di masa-masa mendatang. ”Mudah-mudahan kafilah MTQ Kabupaten Sumbawa dapat tampil optimal dan senantiasa membawa nama harum tana’ samawa di tingkat selanjutnya. Sebagaimana yang telah dipersembahkan oleh ananda Syifa Fadiyah Maulida, qori’ah asal Kabupaten Sumbawa yang baru-baru ini telah berhasil meraih juara II cabang tahfiz 1 juz dan tilawah putri pada STQ keXXV tingkat Nasional Tahun 2019 di Pontianak Kalimantan Barat,” ujarnya.

Selain menjadi ajang untuk berkompetisi, ajang berfastabiqul khairat, yang lebih penting lagi adalah sebagai syi’ar islam dan sarana dakwah. Keberhasilan MTQ diharapkan menjadi motivasi dan penyemangat umat Islam di Sumbawa. Baik selaku orang tua, pendidik, aparat, pengusaha, dan lain sebagainya.

“Untuk menjadikan masyarakat Sumbawa sebagai masyarakat yang senap semu, yakni masyarakat yang tenteram secara spiritual, yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan kitab suci al-qur’an dalam kehidupan sehari-hari.”

Sebelumnya, dalam laporannya camat Alas Barat selaku Ketua Panitia, H. Junaidi, S.Pt menyampaikan, kegiatan MTQ ke-XXXIII ini telah mempertandingkan 22 mata lomba dan telah berjalan dengan lancar, sukses, aman tanpa suatu kendala apapun. (arn)

Pengelola DAK Harus Segera Teken Kontrak

Taliwang (Suara NTB)Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan batas waktu bagi SKPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga pertengahan Juli untuk melakukan tanda tangan kontrak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, apalagi sampai saat ini DAK fisik realisasinya masih nol sehingga harus dipercepat proses penyalurannya.

Kepala BPAD KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Pendapatan Nurullah BA, Rabu (10/7) mengatakan, memang untuk saat ini transfer DAK ke KSB masih nol dari to-

(Suara NTB/bug)

Suhadi

Transfer DAK Belum Diterima, Pembayaran Program Tertunda

Imigrasi Sumbawa Proses Hukum WNA Yaman Sumbawa Besar (Suara NTB) Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Yaman mendapat tindakan tegas dari Kantor Imigrasi TPI Kelas II Sumbawa.

WNA yang tinggal di Kecamatan Alas ini, diproses projustitia karena tidak mempunyai dokumen tinggal. Berkas perkara kasus ini juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan.

Kepala Kantor Imigrasi TPI Kelas II Sumbawa, Andy Cahyono Bayuadi, A.Md, I.M, S.H., M.Si membenarkan hal tersebut. WNA Yaman ini tidak dideportasi tetapi diberikan tindakan projustitia yakni proses hukum melalui pengadilan.

Saat ini berkasnya sudah disampaikan ke pihak kejaksaan.

“Dia dikenakan tindakan projustitia, yakni proses hukum lewat pengadilan. Berkasnya sudah masuk ke kejaksaan, minggu kemarin sudah P19. Insya Allah minggu ini sudah P21,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/7).

Dijelaskannya, WNA asal Yaman ini dikenakan tindakan projustitia karena illegal stay. Yang bersangkutan sudah empat tahun tinggal di Kecamatan Alas dan sudah dua kali menikah. Informasi yang diterima, bahwa kelakuan yang bersangkutan kurang baik. “Diproses projustitia karena dia illegal stay. Dia empat tahun tinggal di Alas dan sudah dua kali menikah.

Informasinya juga perilakunya dia kurang baik,” pungkasAndy Cahyono Bayuadi nya. (ind)

mereka hanya bayar Rp33 ribu saja. Dan petani yang sudah ikut mengakui keuntungan asuransi ini,” timpal Suhadi.

Sementara itu ditanya mengenai sumber anggaran subsidi penuh premi asuransi pertanian itu. Mantan sekretaris Bappeda Litbang KSB ini menyatakan, akan menggunakan dua sumber yakni Anggran Pendapat Belanja Negara (APBN) dan APBD. “Yang sekarang ini kan subsidi pusat. Nah APBD nanti kita gunakan menutupi sisa premi yang tidak ditanggung pusat itu,” imbuhnya.(bug/*)

haknya optimis dalam beberapa minggu kedepan anggaran DAK sudah bisa ditransfer ke rekening daerah karena batas akhir untuk tahap tanda tangan kontrak tanggal 22 Juli.

Sedangkan untuk masalah lain diyakini sudah tidak ada lagi masalah karena proses review dan syarat yang lain sudah dipenuhi semua.

“Kita akui memang untuk realisasi DAK kita masih nol, makanya kita kejar SKPD yang mengelola DAK untuk segera tanda tangan kontrak paling telat 22 Juli mendatang,” ungkapnya.

Diakuinya, memang untuk aturan penyaluran DAK selalu berubah-ubah setiap tahunnya sesuai dengan kondisi keuangan

negara, di tahun 2019 ini harus ada review terlebih dahulu dari Inspektorat dan itu sudah tidak ada masalah lagi. Sehingga tidak ada alasan lagi penyaluran DAK untuk tahap pertama tertunda, kecuali jika kondisi keuangan negara yang berubah.

Percepatan transfer DAK harus dilakukan segera, karena batas akhir pengajuan untuk pencairan paling lambat di bulan Agustus. Jika melewati waktu tersebut, maka DAK tidak akan bisa dicairkan atau hangus begitu saja tanpa memberikan manfaat.

Proses percepatan penyaluran DAK juga sengaja dilaksanakan, karena pencairan anggaran DAK tahap kedua juga

sudah harus dilakukan. Jika salah satu tahapan tidak bisa dicairkan anggarannya, maka pelaksanaan kegiatan yang lain juga akan terhambat. Maka dari itu, anggaran DAK tahap pertama harus segera dicairkan supaya tidak ada masalah yang timbul di kemudian hari.

“Kita sengaja percepat pelaksanaan tanda tangan kontrak dari batas akhir di bulan Agustus ke Bulan Julo untuk mengejar pencairan DAK di tahap pertama. Jika tidak kita sikapi dengan baik kita khawatir waktunya lewat dari bulan Agustus dan jika itu terjadi maka anggarannya akan hangus dan tidak memberikan manfaat lagi,” pungkasnya. (ils)

SumbawaBesar(SuaraNTB)Aplikasi Sistem Jaringan Informasi Peternakan (SIJINAK) versi baru yang lebih lengkap, yang dikembangkan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Sumbawa bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), kini dalam tahap finalisasi. Diperkirakan, aplikasi ini sudah dapat diterapkan Oktober mendatang.

Kasi Aplikasi dan Tata Kelola e-Gov Diskominfotik Sumbawa, Apriadi Kusuma S.TP dan Kasi Infrastruktur TI, Dony Triwardana S.T, Rabu (10/7) kemarin, menjelaskan SIJINAk dipoyeksikan rampung September mendatang.

Sehingga bisa langsung diaplikasikan Oktober ini. Aplikasi SIJINAK berisikan sejumlah content.

Seperti e-vaksinasi, e-pelayanan Keswan, e-RPH, e-lar, e-registrasi dan kartu ternak, e-izin pengeluaran dan e-pasar ternak. “Semuanya akan memuat data base-setiap content,”terangnya.

Misalnya, pelayanan pencatatan kepemilikan ternak.

Didalamnya terdapat identitas ternak berupa tanda sidik dan alat semacam cip yang dipasang di setiap ternak atau bahasa aplikasinya Rf id. Dengan adanya sidik ternak, maka semua ternak yang ada akan terekam. Sebagai basis data populasi ternak dan sebarannya. Outputnya pencetakan kartu ternak sebagai bukti kepemillikan ternak. “Jadi tidak manual lagi,” terang Apriadi.

Selanjutnya, e-pasar ternak mengatur jual beli ternak dengan menyediakan informasi pasar data ternak. Yang berisikan foto ternak, umur, berat, lokasi hingga harga ternak. Berikutnya, eizin ternak, yang mengatur proses pengeluaran ternak potong keluar daerah berdasarkan suplai ternak potong dan alokasi kuota pengeluaran ternak potong.

“Aplikasi ini nantinya dikelola Disnakeswan. Seperti di epasar itu ternak difoto berat berapa ciri dan harganya. Si pembeli cukup melihat di epasar. Tidak lagi melalui calo,” jelasnya lebih jauh.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Syirajuddin,

didampingi Kasi Pemasaran dan Pengembangan Industri Peternakan, Sujarwo S.PT, M.AP, ketika dikonfrmasi menyebutkan, SIJINAK sebelumnya telah mendapatkan apresiasi Top 10 NTB Novic tahun 2018. Berusaha diterapkan sejak 2018.

Pengguna jasa para pengusaha mendaftar langsung melalui aplikasi itu. Jadi tidak perlu datang ke sini untuk pendaftaran pengiriman ternaknya. Tentu pendaftar itu adalah perusahaan yang sudah memenuhi syarat. Artinya ada NPWP, TGP, SIUP, SP3 dan ada spesifikasi usahanya bidang pengiriman ternak.

Untuk tahun 2018 juga kita masuk dalam Smart City.

Salah satu andalan Sumbawa, SIJINAK yang dimasukkan dalam salah satu inovasi daerah. Memang perjalanannya panjang sekali sampai 2019.

Namun aplikasi ini terus diperbarui sebagai inovasi yang menjadi Smart City, akhirnya kolaborasi antara semua dinas.

“Akhirnya Sijinak ini dikoordinasikan dari Dinas Kominfotik.

Sijinak yang lama akan menjadi Sijinak yang baru. Artinya, Sijinak lama hanya khusus perizinan pengeluaran ternak. Sijinak yang baru nanti akan mengelola informasi termasuk pelayanan publiknya dari hulu sampai hilir. Dari registrasi ternak sampai pengeluaran ternak. Kalau kami di 2018 hanya pengiriman ternak saja. Untuk yang baru tahun 2019 yang kemarin dipresentasikan sudah termasuk 25 Smart City di Indonesia.

Utu adalah Sijinak versi atau varian baru. Kita sudah berkembang.

Nanti akan ada Sijinak versi baru yang sekarang leading sektornya Kominfotik,” terangnya.

SIJINAK versi baru nanti tinggal klik saja. Apakah sudah dijual atau sudah dikirim ternaknya, kelihatan nanti dari register yang masuk. Makanya diharapkan pada saat register 2019, semua ternak masuk dalam registrasi. “Sijinak versi baru ini lebih luas cakupannya.

Dari hulu Hilir. Kalau dulu hilir saja. Sekarang versi baru sedang dibuat oleh Kominfotik.

Karena ini masuk dalam smart city,”katanya. (arn/ind)

(Suara NTB/ind)

Apriadi Kusuma dan Doni Triwardana

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

Pemkot Bima Beri Pendampingan Hukum Dua Mantan Kepala Dikbud Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima memberikan pendampingan hukum terhadap dua mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembayaran gaji oknum ASN terpidana.

Penegasan itu disampaikan Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan SH, kepada wartawan Rabu (10/7). Kata dia, pemberian pendampingan hukum sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah secara kolektif. “Saat ini, ASN Kota Bima dihantui (Suara NTB/Dok) dengan persoalan atau perFerry Sofiyan masalahan hukum,” katanya.

Ferry mengatakan kedua orang yang ditetapkan tersangka tersebut hingga saat ini masih aktif dan tercatat sebagai ASN Kota Bima. Bahkan keduanya masing-masing menjabat sebagai Kepala Dinas. “Bagi saya tidak pantas saja dua pejabat ini menyandang status tersangka,” katanya.

Sebagai pimpinan daerah, Ferry mengaku merasa bertanggungjawab atas penetapan tersangka keduanya. Mengingat mereka secara kolektif masih dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Langkah pemberian pendampingan hukum diambil setelah dirinya menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan para Asisten dan Staf Ahli untuk menyikapi status tersangka keduanya, belum lama ini. “Hasil rakornya kami akan memberikan pendampingan hukum terhadap keduanya,” katanya.

Selain itu lanjutnya, pemberian pendampingan hukum yang dilakukan lantaran masalah yang dihadapi keduanya sangat besar. Bukan saja dipecat secara tidak terhormat, tetapi sanksi moral. “Yang jelas kami tidak ingin melepas keduanya seperti ayam tanpa induk,” pungkasnya. (uki)

Asuransi Jasindo Bantu Nelayan Dompu Saat Kecelakaan Melaut Dompu (Suara NTB) Program asuransi bagi nelayan dengan subsidi premi dari pemerintah cukup dirasakan manfaatnya. Beberapa nelayan Dompu yang mengalami kecelakaan saat melaut mendapatkan bantuan biaya pengobatan hingga uang duka. Banyaknya nelayan dan terbatasnya subsidi, nelayan yang tidak terakomodir subsidi pemerintah diharapkan bisa ikut secara mandiri dengan keuntungan hingga Rp200 juta.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin, M.Si melalui Sekretarisnya, Ir M Makmun, MSI yang didampingi kepala bidang perikanan tangkap dan pesisir, Nurkumala, S.Pi dan jajarannya di ruang kerjanya, Rabu (10/7) mengungkapkan, ada sekitar 4 ribuan nelayan di Kabupaten Dompu yang sudah memiliki kartu nelayan. Pemerintah memiliki program asuransi bagi nelayan dengan membayarkan premi bagi nelayan per tahunnya. Pada 2018 lalu, Kabupaten Dompu mendapat alokasi seribu nelayan yang disubsidi premi asuransinya. Yang tervalidasi datanya sebanyak 760an orang nelayan dan tahun 2019 ini sebanyak 600 orang, tapi tahap pertama yang tervalidasi 370 orang. Untuk tahap kedua pada Agustus 2019 ini, yaitu sebanyak 230 orang nelayan.

Program ini, kata Nurkumala, sangat dirasakan manfaatnya oleh para nelayan Dompu. 2018 lalu, ada empat orang yang mendapat klaim asuransi dari kecelakaannya saat melaut. Keempatnya ada yang mendapat Rp160 juta, dua orang mendapat masing – masing Rp40 juta, dan ada yang mendapat klaim Rp20 juta. Klaim asuransi ini berdasarkan tingkat kerawanan dan luka yang diderita nelayan peserta asuransi. Untuk yang meninggal saat kecelakaan di laut, jasa klaimnya bisa sampai Rp200 juta perorang dan yang luka untuk biaya berobat klaimnya maksimal Rp20 juta.

“Ibrahim, nelayan asal Desa Huu yang meninggal saat melaut tahun 2018 lalu dibayarkan asuransinya hingga Rp160 juta oleh PT Asuransi Jasindo Tbk,” kata Nurkumala.

Dana asuransi ini oleh ahli waris dimanfaatkan untuk membeli kapal seharga Rp150 juta dan dikelola oleh anaknya. Begitu juga dengan nelayan asal Jala yang kelakaan tahun 2018 lalu. Ada tiga nelayan Jala yang kecelakaan, diantaranya dua orang mendapat asuransi masing – masing Rp40 juta dan seorangnya mendapat Rp20 juta. “Yang dapat (asuransi) Rp40 juta dan Rp20 juta dimanfaatkan keluarganya untuk usaha pemasaran ikan segar dan ikan kering menepela,” katanya.

Pada 2019 ini, Wartansyah asal Desa Bara kecamatan Woja yang ketusuk bambu di bagian pantatnya 31 April lalu juga dibayarkan asuransi Rp7,6 juta untuk biaya ganti pengobatan. Saat ini sedang dalam proses pencairan uang asuransinya. “Yang bisa didapat bukti pengobatannya hanya segitu, makanya nanti akan ditransfer ke rekening Wartansyah langsung uangnya,” ungkap Nurkumala.

Melihat manfaat yang dirasakan nelayan, sebanyak 50 orang nelayan di Desa Jala kini mendaftar sebagai peserta asuransi secara mandiri dari 1.500an nelayan di kecamatan Huu. “Kita berharap, nelayan yang tidak terakomodir dalam subsidi asuransi pemerintah agar bisa menjadi peserta asuransi secara mandiri. Bila dilihat manfaat, uang premi Rp170 ribu per tahun ini tidak sebanding. Asuransi ini bukan kita minta kecelakaan, tapi paling tidak jadi jaminan bagi keluarga ketika terjadi kecelakaan saat melaut,” harap Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu, Ir. M. Makmun, M.Si. Kepala kantor penjualan PT Asuransi Jasindo Bima, Aditia Rahmat Pradana dalam kunjungannya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu mengungkapkan, biaya premi asuransi Jasindo yang disubsidi pemerintah melalui BPAN sebesar Rp170 ribu per tahun. Tapi peserta asuransi akan mendapatkan manfaat hingga Rp200 juta ketika meninggal kecelakaan saat melaut atau maksimal Rp20 juta biaya berobat. Manfaat ini sesuai premi yang dibayarkan yaitu ada Rp170 ribu per tahun, Rp100 ribu per tahun dan ada yang Rp75 ribu per tahun.

Cara mendaftarnya relatif mudah, hanya dengan menyerahkan foto kopi KTP, foto kopi kartu nelayan atau surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. “Daftarkan melalui PPL (perikanan) atau ke petugas Asuransi Jasindo,” ungkap Aditia.

Aditia yang hadir di Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu, Rabu kemarin, langsung menyelesaikan administrasi penandatangan dokumen oleh Wartansyah, nelayan asal Desa Bara yang ketusuk bambu di bagian pantatnya 31 April lalu untuk dibayarkan asuransinya.

Dokumen ini juga ditandatangani Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan selaku perwakilan pemerintah yang mengetahui. “Kerja kami juga diaudit oleh BPK,” terang Aditia. (ula/*)

Halaman 7

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

KRPL Mulai Direalisasikan, Fokus pada Keluarga Miskin dan Stunting Dompu (Suara NTB) Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada Dinas Ketahanan Pangan Dompu mulai direalisasikan. Program yang difokuskan pada Desa yang banyak kasus stuntingnya ini lebih diarahkan pada keluarga miskin sebagai penerima.

Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammaf Fagih, S. Pt kepada Suara NTB, Selasa (9/7) kemarin mengungkapkan, program KRPL yang menjadi andalan Dinas untuj ketahanan pangan keluarga mulai direalisasikan.

Program yang bersumber dari APBD Dompu, bahkan sudah dibagikan ke kelompok penerima. “Kalau dari APBD, kita sudah bagikan ke kelompok penerima, tapi dalam bentuk barang yang diadakan Dinas,” katanya.

Berbeda dengan dana APBN yang diberikan dalam bentuk uang tunai ke rekening kelompok penerima. Kendati dalam bentuk rekening kelompok, peruntukannya sudah jelas dan pencairannya harus atas rekomendasi Dinas. Untuk sumber dana ini baru disosialisasikan ke kelompok penerima. “Belum cair anggarannya, baru kita sosialisasikan dan dipersiapkan,” ungkapnya.

Program KRPL dari APBN, kata Fagih, diperuntukan kepada 10 kelompok di 10 Desa yaitu

Desa Katua, Desa Oo, Desa Dorebara, Desa Ranggo, Desa Cempi Jaya, Desa Jala, Desa Mumbu, Desa Bakajaya, Desa Sorinomo, dan Desa Nangakara. ”Desa – Desa penerima ini ditetapkan langsung pusat. Itu difokuskan pada Desa stunting.

Untuk kelompok penerimanya, kita yang tentukan,” ungkapnya.

Penentuan kelompok, lanjut Fagih, pihaknya menentukan dasarkan data kemiskinan. Sehingga sebelum menentukan kelompok, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan data kemiskinan berdasarkan nama dan alamatnya. “Itu (kelompok penerima) diutamakan pada rumah tangga miskin. Berdasarkan data kemiskinan yang kita minta di Dinas Sosial Dompu,” terangnya.

Masing – masing kelompok penerima program KRPL dialokasikan anggaran sebesar Rp.65 juta dan ditransfer masuk ke rekening kelompok. Penggunaannya diarahkan pada bibit unggas Rp.40 juta, pembibitan sayur – sayuran Rp.10 juta, dan kebun kelompok sebesar Rp.15 juta. Berbeda dengan program KRPL dari APBD Provinsi dan APBD Dompu yang diberikan dalam bentuk barang.

Kelompok penerima untuk sumber dana APBD Provinsi yaitu Desa Saneo Kecamatan Woja, dan Desa Malaju Kecamatan Kilo. Sementara untuk

(Suara NTB/ist/ula)

(Suara NTB/ist/ula)

SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi program KRPL di Desa Dorebara Kecamatan Dompu oleh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu pada 25 Juni 2019 lalu. kelompok penerima sumber dana APBD Dompu untuk 6 Desa dan Kelurahan, yaitu Desa Sorisakolo, Kelurahan Bali 1, Desa Mbawi, Desa Sukadamai, Desa Kampasi Meci, dan Desa Nusajaya. “Kalau APBD Dompu ini untuk rumah bibit, tempat demplot, dan tanaman sayuran. Itu dalam bentuk barang yang kita bagikan,” katanya.

Program KRPL ini merupakan program ketahanan pangan

nasional yang dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Targetnya, rumah tangga sasaran tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk rumah tangganya, tapi juga bisa memberi tambahan pendapatan untuk keluarga.

Karena sayuran maupun ternak yang dibudidaya bisa dijual, selain untuk dikonsumsi sendiri.

Pada tahun 2019, Kabupaten Dompu juga mendapat program

Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammad Fagih, S.Pt. Obor Pangan Lestari (Opal) dari APBN. Kendati hanya Rp.50 juta, tapi program ini tidak semua Kabupaten/Kota terima. Program OPAL ini sama seperti program KRPL, hanya saja dibudidaya di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Sehingga program OPAL ini menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam membudidaya tanaman sayur – sayuran maupun tanaman pangan lainnya. “Opal ini akan menjadi contoh bagi masyarakat di sekitar dinas,” kata Fagih. (ula/*)

Kepala Desa Waduruka Diteror OTK Bima (Suara NTB) – Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, Ramlin, S.Pd, mengaku diteror oleh Orang Tak Dikenal (OTK) sejak mencuatnya masalah proyek dermaga di Desa setempat yang hingga kini belum selesai dikerjakan.

Ramlin mengatakan aksi teror dengan menghubungi via telepon tersebut sudah berlangsung sepekan terakhir.

Bahkan oknum OTK yang menerornya itu mengatasnamakan aparat Kepolisian.

“Sudah satu minggu tera-

khir ini saya ditelepon terus terkait proyek dermaga Waduruka,” katanya, kepada Suara NTB, Rabu (10/7).

Selain meneror dengan mengancam akan memproses hukum kasus tersebut, Ramlin mengaku, OTK lain ada

juga yang menelpon dirinya dengan meminta sejumlah uang, karena mengganggap dirinya juga bagian dari pelaksana proyek dermaga.

“Mereka ada juga yang meminta uang kepada saya, karena menilai saya bagian dari pelak-

sana proyek dermaga,” katanya.

OTK yang meneror dan ingin memerasnya tersebut, Ia ajak untuk bertemu langsung. Namun mereka tidak mau, sehingga Ramlin berkesimpulan OTK tersebut mengunakan masalah dermaga sebagai alasan memeras. “Saya ajak bertemu empat mata, tapi mereka tidak mau,” katanya.

Meski demikian, Ramlin menegaskan belum mau melaporkan hal tersebut ke aparat Kepolisian. Pasalnya Ia masih

menelusuri sendiri nomor-nomor yang sering menghubunginya itu. “Belum ada niat melapor, saya bersama dengan keluarga masih menelusuri nomor-nomor ini,” ujarnya.

Ia menegaskan terkait persoalan proyek Waduruka tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Pemerintah Desa Waduruka. Bahkan secara pribadi dan kelembagaan mendukung proses hukum terkait macetnya pengerjaan proyek tersebut. (uki)

519 CJH Kabupaten Bima Diberangkatkan dalam Tiga Kloter

(Suara NTB/jun)

KEROPOS – Tampak salah satu lokal bangunan Lapas Dompu yang temboknya telah keropos termakan usia, Rabu (10/7).

Bangunan Lapas Dompu Keropos Dompu (Suara NTB) Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Dompu, disamping mengalami kelebihan kapasitas rupanya tak lagi layak untuk dimanfaatkan. Bahkan sebagian diantara bangunan telah keropos termakan usia. Kondisi tersebut membahayakan keselamatan warga binaan. Juga menghambat proses pembinaan.

Kasi Binadik dan Kegaitan Lapas Dompu, Murdahim, SH, kepada Suara NTB, Rabu (10/ 7) menyebutkan, kapasitas ideal lapas hanya untuk 146 orang. Namun saat ini sudah terisi 336 orang. Baik terpidana laki-laki maupun perempuan. “Cuma karena kamar kita besar-besar jadi masih bisa ditampung walaupun

cukup padat,” ungkapnya.

Kelebihan kapasitas WBP yang sudah cukup lama dialami itu makin diperparah kondisi bangunan, yang mana sebagian besar diantaranya keropos termakan usia. Bahkan di beberapa lokal bangunan ditemukan tembok berlubang.

Kondisi tersebut, tegas Murdahim, menuntut segera mendapat perhatian pemerintah. Karena ketika dibiarkan terus berlarut keselamatan jiwa WBP terancam. Pun persoalan ini mempermudah mereka untuk bisa kabur dari area lapas sesekali waktu.

“Kalau melihat bangunannya yang sekarang sangat bahaya, kita khawatir ketika gempa kecil saja sudah pasti roboh semua itu. Selain itu

juga mudah bagi mereka untuk kabur,” jelasnya.

Jika melihat jumlah warga binaan saat ini dibutuhkan sekitar 50 lokal bangunan sel baru. Tak terkecuali perbaikan total untuk pagar keliling serta pos pemantauan. Sementara disinggung jenis kejahatan yang dominan dilakukan WBP, Murdahim menyebutkan, selain tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mendominasi tiap tahunnya. Saat ini mulai banyak terpidana tidak asusila, seperti pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual.

“Pelaku asusila ini yang sekarang mulai banyak kita bina selain kasus narkoba.

Baik itu laki maupun perempuan,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Sebanyak 519 Calon Jama’ah Haji (CJH) Kabupaten Bima yang akan melaksanakan ibadah haji, dilepas resmi oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE di halaman kantor Bupati Bima, Rabu (10/7).

519 CJH yang berasal dari 18 Kecamatan di Kabupaten Bima tersebut akan diberangkatkan dalam tiga Kelompok terbang (kloter). Yakni kloter 5, 8 dan 11, dari Bima menuju asrama haji Lombok.

Kloter 5 diberangkatkan Rabu, 10 Juli 2019 dengan jumlah 455 CJH. Kemudian Kloter 8 rencananya akan berangkatkan pada 13 Juli dengan jumlah 61 CJH. Sementara kloter 11 diberangkatkan 17 Juli mendatang dengan jumlah 13 CJH. Ratusan CJH tersebut nantinya akan menginap selama satu malam di asrama haji di Lombok. Dan keesokan harinya akan diberangkatkan menuju Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, menitipkan beberapa pesan dan harapan kepada ratusan CJH selama berada di tanah suci nantinya. Salahsatunya menjaga kesehatan dan fisik. “Yang terpenting juga, tetap

mengikuti arahan dan aturan dari para pembimbing haji,” katanya.

Tidak hanya itu, Bupati meminta CJH agar tetap menjaga tutur kata, sikap dan perilaku yang baik, selama berada di tanah suci. Mengigat CJH mewakili Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang santun, ramah dan penuh persaudaraan.

“Harapan kami tetap menjaga nama baik daerah dan bangsa kita selama berada di tanah suci,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati berharap kepada para pembimbing atau petugas haji yang memiliki peran dan tanggungjawab mendampingi para CJH agar bisa menjalankan tugas dengan baik dan penuh kesabaran.

“Sebab tidak mudah mendampingi para CJH yang memiliki latar belakang karakter, sifar yang berbeda, bahkan ada yang berusia lanjut,” katanya.

Mewakili masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bima, Bupati berharap CJH yang melaksanakan haji tahun 2019 diberikan kesehatan dan kesabaran. Setelah menunaikan ibadah haji bisa kembali ke tanah air dengan selamat. “Selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

DILEPAS BUPATI - CJH asal Kabupaten Bima yang dilepas Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri di halaman kantor Bupati Bima, Rabu (10/7).

Eksekusi TPA Bara Tunggu Permohonan Penggugat (Suara NTB/ula)

NELAYAN - Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu, Ir. M Makmun, M.Si (dua dari kiri) didampingi kepala bidangnya, Nurkumala, S.Pi dan Kepala Kantor Penjualan PT Asuransi Jasindo Bima, Aditia Rahmat Pradana menyaksikan Wartansyah, nelayan asal Desa Bara yang kecelakaan saat melaut akhir April 2019 lalu di ruang sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu, Rabu (10/7).

Dompu (Suara NTB) – Sengketa lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Bara Kecamatan Woja, akhirnya menemukan titik temu. Majelis hakim dalam putusan akhirnya di tingkat kasasi memenangkan penggugat. Meski demikian, objek perkara tak dieksekusi lantaran belum adanya permohonan dari penggugat.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Mukhlassuddin,

SH, MH kepada Suara NTB di Pendopo Bupati, Rabu (10/ 7) menegaskan, meski tidak mengetahui persis perkara yang melibatkan Pemda Dompu dan warga setempat itu lantaran baru saja pindah.

Namun etikanya, apapun yang menjadi keputusan majelis hakim harus tetap dihormati para pihak. Tak terkecuali pemerintah daerah selaku tergugat dalam kasus ini.

“Kalau keputusan seperti itu

harus dihormati siapapun. Di sini (Pemda) ndak bisa karena merasa Bupati terus mengengkangi putusan, ya ndak bisa. Apa isi putusannya harus kita laksanakan seperti itu,” tegasnya.

Meski dalam putusan akhirnya memenangkan tergugat. Namun pihaknya tidak bisa serta merta langsung mengeksekusi lahan yang disengketakan. Ada mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh penggugat, seperti

misalnya mengajukan surat permohonan serta melengkapi syarat-syarat administrasi lain sebagaimana ketentuan yang berlaku. “Cuma sampai sekarang ini kita belum terima permohonan untuk eksekusi itu dari penggugat,” ujarnya.

Dijelaskan Mukhlassuddin, tindak lanjut atas perkara semacam ini tidak mesti berakhir dengan proses eksekusi. Tetapi masih ada cara-cara lain yang lebih bijak ditempuh

oleh kedua belah pihak. Apalagi yang bersengketa tersebut ialah pemerintah dengan warganya sendiri.

Cara lain dimaksud yakni mereka segera bertemu dan bersepakat untuk menerima putusan yang telah disampaikan pengadilan. “Namanya dengan masyarakat kan bisalah dari pada dieksekusi. Kan itu sebanarnya akhirnya nanti, diselesaikan baik-baik,” tandasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

Halaman 8

Golkar akan Usung Kader Terkuat di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah dua periode pada 2020 mendatang. Siapa sosok pengganti Suhaili untuk duduk di kursi orang nomor satu di Bumi Tastura tersebut bakal ditentukan pada Pilkada serentak 2020 mendatang ini.

(Suara NTB/dok)

H. Humaidi

Golkar sebagai partai penguasa di Lombok Tengah, tentu tidak ingin melepaskan begitu saja kursi Bupati yang dalam satu dekade terakhir ini dikuasainya. Karena itu, pada Pilkada serentak 2020 mendatang ini, kekuatan Golkar bakal diuji, apakah kursi Bupati masih akan dikuasainya atau justru akan lepas dari tangannya.

Untuk memastikan Golkar tetap melanjutkan estafet kekuasaannya menduduki kursi Bupati. Maka Golkar harus memliki kejelian tingkat tinggi dalam memilih figur kader yang bakal diturunkan. Diketahui pada Pilkada serentak 2020 Lombok Tengah, pertempuran politik bakal berlangsung dengan seimbang, sebab tidak ada ca-

lon petahana yang memiliki kekuatan politik dominan.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Tengah, H. Humaidi yang dikonfirmasi Suara NTB terkait perkembangan dinamika politik di internal partainya menjelang Pilkada, ia mengatakan Golkar akan tetap menjalankan mekanisme yang telah ditentukan dalam memilih figur kader yang akan diturunkan bertarung untuk mempertahankan kursi Loteng 1.

“Partai punya mekanisme dalam menentukan calon.

Golkar sama dengan partai yang lain tentu tidak akan mau kalah.

Karena itu kita harus survei dulu untuk mengukur elektabilitas kader,” jelas Humaidi.

Disampaikan Humaidi,

keputusan akhir siapa nantinya kader Golkar yang bakal diturunkan bertarung di Pilkada Loteng menjadi kewenangan DPP. Namun tentu, dalam memutuskan DPP memiliki banyak pertimbangan, salah satunya yakni tingkat elektablitas kader itu sendiri. Karena partai ingin menang.

“Siapa yang akan dicalonkan Golkar itu rekomnya dari pusat, dan partai tentu akan memilih kader yang dinilai paling kuat, paling punya peluang menang.

Nah di sinilah perlu jelinya orang pusat dalam mencari kader yang kuat dan bisa menang.

Jangan hanya sekedar dorong kader saja,” ujarnya.

Diketahui bahwa, Humaidi selaku Ketua DPD II, digadang-gadang sebagai kandidat kuat bakal calon Bupati dari partai Golkar. Ia dinilai sebagai kader yang memiliki peluang paling besar untuk mengendarai Golkar pada Pilkada serentak Lombok Tengah 2020 mendatang.

Selain Humaidi, sejumlah kader Golkar Loteng lainnya juga disebut-sebut bakal ikut bertarung. Seperti anak Suhaili, Ferdian Elmiansyah, anggota DPRD NTB, Lalu Wiraginawang, dan H. L. Kelan. Ketiga kader Golkar tersebut juga dikabarkan cukup serius untuk ikut bertarung.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Humaidi tidak menutup bahwa Golkar Loteng memiliki banyak kader potensial untuk dicalonkan selain dirinya.

“Sebagai kader partai, saya berpikiran sama dengan DPP, ingin menang. Jadi Golkar akan mencalonkan kadernya yang paling kuat dan bisa menang, siapapun itu dan Golkar punya banyak kader terbaik di Loteng,” katanya.

“Nanti kalau saya katakan saya kuat kan subjektif, karena itu hasil survei yang akan bicara. Jika hasil survei saya tidak memungkinkan, tidak masalah (tidak dicalonkan), itulah saya sebagai kader akan ikuti keputusan partai.

Empat Terdakwa Divonis Satu Tahun Penjara

(Suara NTB/why)

VONIS - Terdakwa Yunus Syihabi meninggalkan ruang persidangan usai divonis penjara satu tahun karena terbukti bersalah korupsi proyek pembangunan gedung MAN IC Lotim 2015, Rabu (10/7).

calon kepala daerah.

“Semua kader partai Golkar punya kesempatan yang sama untuk diusung pada Pilkada serentak di tujuh daerah. Tidak ada istilah kunci-kuncian dukungan. Kalau punya elektabilitasnya tinggi maka dia akan dicalonkan,” ujarnya.

Dijelaskan Misbach, dalam proses pencalonan, Partai Golkar memiliki mekanisme yang harus ditempuh. Sehingga semua kader yang ingin tampil maju, dan dicalonkan oleh partai Golkar, maka wajib hukumnya untuk mengikuti mekanisme yang ada dalam partai.

“Pencalonan di Golkar itu lewat mekanisme, karena kita punya buku pintar. Mekanisme pertama yakni survei, kemudian jabatan di partai akan dilihat, kemudian dukungan di partai lain, ini penting karena kita tidak bisa usung sendiri. Kalau memenuhi itu, maka akan kita amankan untuk ditetapkan oleh DPP,” jelasnya. (ndi)

PAN Masih Rahasiakan Arah Dukungan di Pilkada KLU

Korupsi MAN IC Lotim 2015

Mataram (Suara NTB) – Empat terdakwa korupsi proyek gedung MAN Insan Cendikia Lombok Timur 2015 dihukum bersalah. Mereka terbukti bersekongkol dalam proyek senilai total Rp8,7 miliar tersebut. Masing-masing terdakwa yang berbeda perannya itu dihukum setara, yakni satu tahun penjara.

Para terdakwa itu antara lain, pejabat pembuat komitmen proyek yang mantan pejabat Kemenag Lombok Timur Yunus Syihabi, Direktur PT Archi Teknik Konsultan Lalu Syukraningrat; Komisaris PT Elita Mataram Wakiran, dan Direktur PT Elita Mataram Rubiatun.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Anak Agung Ngurah Rajendra membacakan amar putusannya, Rabu (10/7) kemarin. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus Syihabi dengan penjara selama satu tahun,” ucapnya.

Pidana penjara selama satu tahun juga dijatuhkan kepada terdakwa Syukraningrat, Wakiran, dan Rubiatun. Masing-masing mereka diwajibkan membayar denda Rp50 juta.

Apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama satu bulan.

Mereka terbukti bersalah berdasarkan pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Agung menyebutkan bahwa hal yang meringankan para terdakwa yakni bahwa kerugian negara telah dikembalikan 100 persen.

“Menyatakan bahwa uang titipan pembayaran kerugian negara sebesar Rp381,21 juta agar dirampas untuk disetorkan ke kas negara,” tegasnya. Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum Yunus, Miftahurrahman langsung menyatakan menerima. Pun demikian dengan Syukraningrat melalui penasihat hukumnya, I Gede Karya.

Terkecuali, Wakiran dan Rubiatun yang masih bersikukuh. “Kami pikir-pikir dulu. Karena itu kan ada pengembalian waktu ada temuan BPK. Sebelum penyidik masuk,” ucap penasihat hukum mereka, Ketut Sumertha.

Sementara jaksa penuntut umum, Riauzin mengaku masih pikir-pikir atas putusan hakim tersebut. Meskipun ada dua terdakwa yang sudah menyatakan menerima. Sebab sebelumnya, jaksa menuntut pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan.

“Kami pikir-pikir, mau konsultas dengan pimpinan dulu,” ucapnya usai persidangan.

Untuk terdakwa Rubiatun yang selama ini hanya menjadi tahanan kota, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeksekusinya ke tahanan Lapas. “Nanti setelah putusannya inkrah kita eksekusi,” imbuh dia. Terdakwa Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan sebagai PPK sehingga menimbulkan kerugian negara. Uang hasil korupsi tersebut dinikmati terdakwa Wakiran dan Rubiatun dengan dibantu Lalu Syukraningrat.

Dalam perkara itu, BPKP sebelumnya menghitung kerugian negara sebesar Rp757,76 juta. Namun, nilai kerugian negara berkurang setelah ada fakta baru di persidangan.

Hal itu muncul dari hasil sidang pemeriksaan setempat.

Kerugian negara terkoreksi menjadi Rp656,59 juta. Sementara pada tahun 2016, Pekerjaan pembangunan gedung MAN IC Lotim menjadi temuan BPK RI. sebelumnya sudah dikembalikan sebesar Rp275,37 juta.

Sehingga sisa tunggakan sebesar Rp 381,21 juta yang menjadi nilai kerugian negara. Para terdakwa bersekongkol dalam dua tahap proyek lanjutan MAN IC Lotim. Pekerjaan konstruksi bangunan itu wajib selesai 31 Desember 2015.

Namun ternyata molor sampai 12 Januari 2016.

Terdakwa Syukraningrat sebagai konsultas pengawas membantu Wakiran dan Rubiatun untuk membuat laporan pekerjaan yang progresnya 100 persen. Berdasarkan laporan itu akhirnya terdakwa Yunus sebagai PPK membayar lunas. Proyek MAN IC dibagi dalam dua tahap.

Tahap pertama, pekerjaan pendahuluan, bangunan kelas lama lanjutan, bangunan asrama lama lanjutan, bangunan ruang makan, dan bangunan asrama putri yang kontraknya Rp4,6 miliar. Kemudian proyek tahap kedua dengan pekerjaan pendahuluan dan bangunan asrama putri yang anggarannya Rp4,1 miliar. (why)

Bahkan tidak haram juga kan partai itu cari di luar kader jika memang tidak ada (kader yang kuat),” sambungnya.

Lantas kapan Golkar akan mulai menggelar survei? Humaidi menjawab, pihaknya masih menunggu petunjuk dari DPP untuk pembuatan deks Pilkada. Saat ini, partainya masih mengurus pemilihan Ketua DPRD di daerah tempat Golkar menang.

Ditempat terpisah, Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi menyampaikan bahwa partainya tidak membeda-bedakan atau memberikan keistimewaan kepada salah satu kadernya dalam proses pencalonan sebagai bakal calon kepala daerah di tujuh daerah di Provinsi NTB pada Pilkada mendatang. Menurutnya, semua kader Golkar yang berminat maju diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk ikut berkompetisi mencalonkan diri sebagai kandidat bakal

(Suara NTB/penrem)

ATRAKSI - Atraksi ditampilkan Yonif 742/SWY saat atraksi di upacara HUT ke 73 Polri.

Atraksi Strategi Perang Korem 162/WB Meriahkan HUT Polri Mataram (Suara NTB) Upacara peringatan HUT Polri ke 73 tahun 2019 dimeriahkan atraksi Pasukan Pemukul Korem 162/WB. Upacara yang berlangsung di Lapangan Lanud Zam Rabu (10/7), pasukan Korem mendemonstrasikan Pertempuran Kota (Purkot) dan bela diri militer Young Mo Doo. Dalam penampilannya, dua jenis atraksi oleh personel Yonif 742/SWY itu berhasil memukau para peserta upac-

ara, undangan dan penonton dari kalangan masyarakat.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menjelaskan, demonstarsi Purkot sebagai pasukan pemukul Korem kolaborasi dengan anggota Brimob Polda NTB itu, merupakan wujud penanganan insurgensi maupun terorisme dan gangguan lainnya, apalagi bersifat menggangu pertahanan dan keamanan bangsa.

Menurutnya, demonstrasi

yang ditampilkan itu juga sebagai wujud sinergitas TNI Polri yang selama ini terus terjalin dengan baik. “Alhamdulillah hingga saat ini kami TNI Polri solid dan kompak baik di tingkat pusat hingga di daerah-daerah sebagai benteng pertahanan dan keamanan dalam menjaga keutuhan NKRI,” terang Danrem.

Ia juga mengucapkan Dirgahayu Polri ke 73. “Semoga tetap semangat dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Danrem. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Partai Amanat Nasional (PAN) masih belum mau terbuka figur yang bakal didukung di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU). Meskipun sejumlah figur telah mulai memunculkan diri ke permukaan sebagai kandidat bakal calon kepala daerah.

Wakil Ketua DPW PAN NTB, Hadi Sulthon yang dikonfirmasi terkait hal itu, mengaku partainya memang belum mau mengungkapkan arah dukungannya di Pilkada KLU. Ia beralasan memiliki banyak pertimbangan untuk tidak berbicara terlalu dini terkait konstalasi politik yang sedang berlangsung di KLU. “Nanti ada saatnya, Insya Allah Agustus kita akan undang teman-teman, ke mana PAN mendukung,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya.

Berbeda dengan di Pilkada darah lainnya, PAN secara terbuka telah mengungkapkan sinyal arah dukungannya. Seperti di Kota Mataram, PAN telah menyebutkan kemungkinan besar akan memberikan dukungan kepada Mohan Roliskana.

Demkian halnya di Kabupaten Lombok Tengah, PAN juga secara terang-terangan

akan mengusung Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim sebagai kandidat bakal calon Bupati. Begitu juga di Sumbawa, PAN telah menjagokan Ketua DPD-nya, Burhanuddin Jafar Salam sebagai kandidat balon Wakil Bupati.

Sedangkan di Pilkada Kabupaten Bima, PAN juga sudah mendeklarasikan Ketua DPD PAN Bima, M. Aminurlah, SH, sebagai kandidat yang bakal diusung maju bertarung melawan calon petahana. Ia dinilai sebagai sosok figur yang sepadan untuk menghadapi calon petahana.

“Kalau di KLU itu partai banyak pertimbangannya. Sehingga kita belum bisa bicara banyak akan mendukung siapa.

Apakah kader atau non kader.

Tunggu saja, kita pasti akan ungkap,” tegas Sulthon, yang juga anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan Lobar-KLU itu.

Diketahui saat ini, sejumlah figur yang sudah digadang-gadang kuat bakal tampil bertarung di Pilkada KLU yakni, calon petahana, H. Najmul Ahyar, kemudian wakil Bupati, Syarifuddin, kemudian mantan Bupati KLU, Djohan Sjamsu dan terakhir politisi Golkar, Mariadi. (ndi)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pilkada Bima 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lan. Terutama dari figur Bima (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 DPC Partai Hanura atau tokoh yang digadang1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kabupaten Bima memberi- gadang sebagai Cabup yang 1234567890123456789012345678901212 kan sinyal akan meng- melawan IDP. 1234567890123456789012345678901212 “Saya melihat kebanyagusung Hj. Indah Dhamay1234567890123456789012345678901212 anti Putri (IDP) sebagai Ca- kan figur lain saat ini hanya 1234567890123456789012345678901212 lon Bupati (Cabup) dalam berkutat pada perebutan se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pilkada Kabupaten Bima bagai Cawabup bersama 1234567890123456789012345678901212 IDP,” katanya. Ia menilai tahun 2020 mendatang.

1234567890123456789012345678901212 Hal itu disampaikan Ket- kondisi tersebut terjadi ke1234567890123456789012345678901212 ua DPC Hanura Kabupaten mungkinan besar, karena 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bima, Ahmad Dahlan S.Sos figur lain menganggap belum 1234567890123456789012345678901212 kepada Suara NTB, Rabu cukup mampu untuk 1234567890123456789012345678901212 (10/7). Meski begitu, men- mengimbangi atau menyain1234567890123456789012345678901212 gusung IDP sebagai Cabup gi tingkat popularitas dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nantinya akan tetap melalui elektabilitas IDP yang meru1234567890123456789012345678901212 tahapan, mekanisme dan pakan Bupati Bima saat ini.

1234567890123456789012345678901212 “Kita realistis saja. Seprosedur partai.

1234567890123456789012345678901212 “Tetap melalui mekan- cara pribadi saya belum 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 isme. Tapi kalau ditanya melihat para figur atau 1234567890123456789012345678901212 soal siapa yang diusung kandidat turun sosialisasi, 1234567890123456789012345678901212 Hanura, bisa jadi IDP,” ka- blusukan dan sebagainya 1234567890123456789012345678901212 tanya. Ahmad Dahlan me- yang serius ikut Pilkada 1234567890123456789012345678901212 nilai untuk tampil dalam 2020. Baik petinggi parpol 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pilkada Kabupaten Bima maupun di luar parpol,” ka1234567890123456789012345678901212 2020 nanti, para figur dan tanya. (uki) 1234567890123456789012345678901212 bakal calon harus memili1234567890123456789012345678901212 ki empat kriteria.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Yakni, kemampuan fin1234567890123456789012345678901212 ansial (cost), keberanian 1234567890123456789012345678901212 untuk bersaing, dikenal 1234567890123456789012345678901212 191 desa serta memiliki 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kapasitas. “Saya rasa em1234567890123456789012345678901212 pat kriteria ini semua ada 1234567890123456789012345678901212 pada IDP,” katanya. Selain 1234567890123456789012345678901212 itu, Ahmad Dahlan melihat, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pilkada Kabupaten Bima 1234567890123456789012345678901212 tahun 2020 mendatang, be1234567890123456789012345678901212 lum begitu banyak figur 1234567890123456789012345678901212 atau tokoh yang bermuncu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ahmad Dahlan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Hanura Beri Sinyal Usung IDP Perebutan Kursi Ketua DPRD

NTB Memanas

Mataram (Suara NTB) Persaingan antar kader Partai Golkar yang dipastikan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi NTB hasil Pemilu 2019 dalam perebutan kursi Ketua DPRD NTB, mulai memanas. Hal itu dipicu oleh manuver sejumlah kader yang memiliki syahwat politik untuk duduk di kursi pimpinan DPRD yang menjadi jatah Golkar sebagai pemenang pemilu.

Rivalitas persaingan paling ketat antar kader Golkar dalam perebutan Kursi Ketua DPRD NTB itu, berlangsung antara Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi dengan Sekretaris DPD I Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Misbach yang memimpin Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi NTB pemenangan Capres/Cawapres Joko Widodo-Kh. Ma’ruf Amin (JokowiMa’ruf) memanfaatkan jabatannya untuk meloloskan ambisi politiknya duduk di kursi Ketua DPRD. Ia menghimpun dukungan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf di TKD untuk memuluskan jalannya sebagai Ketua DPRD NTB. Jika dukungan partai-partai koalisi yang tergabung dalam TKD tersebut bulat, maka secara politik Misbach memiliki dukungan yang cukup kuat, melalui fraksi-fraksi di DPRD NTB. Sehingga, di luar Golkar, Misbach mengantongi dukungan dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PBB, Demokrat, dan PPP. Bahkan partai-partai yang tergabung dalam TKD tersebut siap bertandatangan untuk merekomendasikan Mis-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda

H. Misbach Mulyadi

bach agar Golkar memilih Misbach sebagai Ketua DPRD NTB periode 2019-2024.

Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, mengaku tidak gentar dengan manuver Misbach.

Menurutnya dukungan dari partai- lain tidak menjadi jaminan akan dapat dipilih. Sebab, Golkar memiliki mekanisme aturan main sendiri dalam memutuskan siapa yang akan ditunjuk, dan tidak bisa diintervensi oleh pihak luar. Karena pemilihan Ketua DPRD NTB merupakan urusan internal rumah tangga Golkar.

“Ada PO (Peraturan Organisasi) yang jadi acuan dalam pemilihan Ketua. Artinya partai punya mekanisme. Kalaupun ada dukung mendukung itu biasalah, nanti DPP yang memutuskan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Dijelaskan Isvie, mekanisme pemilihan Ketua DPRD, diputuskan oleh DPP dari tiga nama yang akan diajukan oleh DPD I. Sehingga menurutnya, semua

kader punya peluang yang sama untuk ditunjuk sebagai Ketua.

“Saya sebagai sekretaris partai, masak tidak akan masukan nama saya sendiri ke pusat. Tapi siapapun yang terpilih nantinya yang paling penting itu dewan ini ke depan lebih baik saja. Jika pun saya tidak terplih, ya tidak apa-apa, jabatan inikan kepercayaan, saya sangat syukur sekali bisa kembali terpilih,” ujar Ketua DPRD NTB saat ini.

Lebih lanjut disampaikan Isvie, partainya akan segera mengirim rekomendasi ke DPP terkait dengan nama-nama colon ketua DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tempat Golkar jadi pemenang. Ia mengaku sudah diprintahkan oleh Ketua DPD I untuk segera mengirimnya ke DPP. “Tapi kita belum rapat ini, Insya Allah dalam waktu dekat akan segera kita rapat untuk menyushn jadwalnya, karena seluruh rekomendasi calon anggota dewan harus tuntas Agustus ini,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Kamis, 11 Juli 2019

SUARA NTB

Halaman 9

SMPN 22 Mataram akan Suap Setop Kasus Imigrasi Mataram Kembangkan Program Keagamaan Mataram (Suara NTB) SMPN 22 Mataram akan terus membenahi sekolah.

Terutama akan mengembangkan program keagamaan untuk menarik minat orang tua siswa menyekolahkan anaknya di SMPN 22 Mataram.

Kepala SMPN 22 Mataram, Nasruddin, mengatakan, pihaknya ingin terus mengembangkan sekolah agar menjadi lebih baik sehingga bisa diminati masyarakat.

Salah satu upaya yang akan dilakukan dengan membuka berbagai program keagamaan.

(Suara NTB/dok) Ekstrakurikuler keagamNasruddin aan yang saat ini diminati akan dibuka di SMPN 22 Mataram. “Ekskul keagamaan misalnya tahfidz, atau seni membaca Alquran dan lainnya akan dibuka. Dalam waktu dekat kami akan buka program itu,” katanya.

Ia mengakui siswa di SMPN 22 memiliki potensi yang bagus pada sisi non akademik, seperti keterampilan. Sementara dari sisi akademik, diakuinya agak kurang. “Ekskul yang kelihatan lesu kita tingkatkan, potensi tinggi di sini. Memang dari segi akademik agak kurang, dari segi keterampilan bagus, seperti musik tradisional. Non akademik yang banyak kita tonjolkan, karena kalau akademik mereka harus ditunjang dengan bimbingan belajar, itu yang kurang,” kata Nasruddin.

Ia juga menggiatkan olahraga bersama setiap hari Sabtu yang dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan adanya kegiatan olahraga bersama dan upaya meningkatkan kegiatan ekskul itu, menurutnya membuat siswa semakin bersemangat di sekolah. Dari sisi kedisiplinan juga terus dibenahi pihaknya.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun pelajaran 2019/2020, SMPN 22 Mataram menerima sebanyak 47 siswa yang dinyatakan lulus seleksi PPDB jalur zonasi dari total daya tampung 112 orang. Nasruddin, mengatakan total siswa yang dinyatakan lulus seleksi dari luar zona atau luar daerah sebanyak 55 orang.

Menurutnya, kondisi itu terjadi karena siswa lulusan tiga SD di sekitar sekolah banyak yang memilih sekolah lain. “Di sekitar sekolah itu ada tiga SD penyangga, banyak lulusan yang pondok pesantren. Kecenderungan orang tua harus ada unggulan bidang keagamaan baru dia mau. Namun kami juga akan berbenah untuk meningkatkan bidang keagamaan,” katanya. (ron)

PKS Buka Ruang bagi Calon Eksternal Taliwang (Suara NTB) Meski mendapat arahan agar memaksimalkan potensi kadernya di Pilkada 2020 mendatang, Partai Keadilan Sejatera (PKS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku tetap membuka ruang bagi calon dari eksternal partai.

“Iya perintah DPW kepada kami dalam rangka menghadapi Pilkada serentak tahun depan yakni memaksimalkan potensi kader. Tapi kami juga tetap terbuka dengan calon dari luar yang berminat bergandengan dengan kami,” kata angota Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) DPD PKS KSB, Abidin Nasar, SP kepada Suara NTB. Dari lima kabupaten/kota yang akan menghadapi Pilkada serentak 2020 mendatang. PKS KSB menjadi salah satu jajaran pengurus daerah yang mendapat amanat dari DPW PKS NTB agar mengusung kader terbaiknya pada posisi krusial dalan kontestasi Pilkada. Alasannya PKS KSB mampu masuk dalam jajaran pimpinan DPRD setempat berdasarkan hasil Pemilu 17 April lalu.

Menurut Abidin, atas amanat tersebut PKS KSB pasti akan mematuhinya. Namun demikian ruang bagi calon dari luar tetap dibuka pihaknya karena bagaimana pun, dengan tiga kursi yang dimilikinya di DPRD nanti tidak akan cukup mengusung pasangan calon sendiri. “Kita tetap butuh satu kursi tambahan untuk mengusung calon. Artinya kita harus gabung dengan partai lainnya,” paparnya.

Butuhnya kolaborasi dengan partai lain, kata Abidin, pihaknya artinya tidak bisa menutup mata sepenuhnya calon dari luar. Selain itu fakta di lapangan juga menjadi pertimbangan lain terutama elektabilitas para calon nantinya yang memiliki niatan turut berkompetisi di Pilkada.

“Nanti kan kita lihat juga bagaimana elektabilitas calon lain dengan kader yang kita akan usung. Semua harus diperhitungkan secara matang,” timpalnya seraya meyakini kader-kader yang dimiliki partainya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bisa diadu.

“Saya yakin ada beberapa kader terbaik kami yang bisa bersaing. Tapi tadi, kembali lagi kita harus jeli melihat realitas lapangan kalau mau memenangkan kontestasi Pilkada,” sambung Abidin.

Pada bagian lain, Abidin menjelaskan, sementara ini PKS KSB kaitannya dengan Pilkada sebenarnya masih tahap awal persiapan. Setelah terbentuknya TPPD, tim akan menyusun tahapan-tahapan penjaringan calon hingga pada akhirnya finalisasi menjatuhkan dukungan terhadap pasangan calon yang akan diusung.

“Kita baru akan benar-benar fokus setelah pelantikan anggota dewan Agustus nanti. Tapi itulah gambaran umum kami menghadapi Pilkada nanti, tetap berupaya maksimalkan kader tapi kami juga tidak akan tutup mata calon dari luar,” imbuhnya. (bug)

Tak Cukup Bukti

Polisi Setop Penyelidikan Kasus Buku Madrasah Mataram (Suara NTB) – Penyidik menemui jalan buntu mengungkap indikasi korupsi pada pengadaan buku madrasah negeri dan swasta pada Kanwil Kemenag NTB tahun 2018. Klarifikasi saksi dan dokumen tak membuahkan hasil. Penyelidikan akhirnya dihentikan karena tidak cukup bukti.

“Tidak kita lanjutkan. Kita hentikan,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin ditemui di sela peringatan Hari Bhayangkara ke-73 di Lapangan Rembiga, Mataram, Rabu (10/7) kemarin.

Menurutnya, penyidik sudah cukup mengklarifikasi beberapa pihak serta dokumen-dokumen terkait pengadaan buku.

Demikian juga pengecekan ke penerbit dan distributor, serta penyalur, PT AK yang bermarkas di Masbagik, Lombok Timur.

“Dana itu kan dikelola masing-masing madrasah. Dana BOS. Jadi itu sudah sesuai penggunaannya untuk pembelian buku.

Pembeliannya sesuai prosedur,” terangnya.

Dalam kasus itu sebelumnya, penyidik Subdit III Tipikor sudah mengklarifikasi Kepala Kemenang Kabupaten/Kota, pejabat Kanwil Kemenag NTB, dan perusahan penerbit di Jakarta. Ditemukan bahwa perusahaan penerbit mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Tanpa melalui Kanwil Kemenag NTB. “Korupsi itu kan harus jelas indikasinya. Perbuatan melawan hukumnya apa, kerugian negaranya,” pungkas Syamsuddin. Awalnya, penanganan kasus itu berangkat dari temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB berupa indikasi pembelian buku diarahkan ke satu perusahan tertentu yang bermarkas di Lombok Timur, yakni PT AK. Polda NTB mengusut kasus itu berdasarkan temuan investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB yang membongkar dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB. Total anggaran yang diduga dikucurkan totalnya senilai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah. (why)

Kurniadie Segera Diperiksa sebagai Tersangka

Mataram (Suara NTB) Tersangka dugaan suap penghentian kasus dua WNA langgar izin tinggal di Sekotong, Lombok Barat Kurniadie bakal menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram ini diperiksa untuk kali pertama. Dia bakal mengakui perbuatannya.

Hal itu diungkapkan penasihat hukumnya, Imam Sofyan, Rabu (10/7) saat ditemui di Mataram. “Klien kami akan diperiksa besok (hari ini). Sebagai tersangka,” bebernya. Pemeriksaan itu berbekal surat panggilan KPK yang ditujukan kepada Kurniadie melalui penasihat hukumnya. Imam mengaku bakal mendampingi saat pemeriksaan tersebut.

Untuk materi pemeriksaan, dia mengaku belum

mengetahui. Sementara kliennya sudah siap menjalani pemeriksaan dengan pendampingan penasihat hukum. “Paling yang ditanyakan seputar hasil pemeriksaan saksi-saksi yang lain,” sebut Imam.

Imam menambahkan bahwa kliennya diminta untuk kooperatif dalam menjawab pertanyaan penyidik KPK. Dalam ini, termasuk diantaranya mengakui perbuatan. Dia mewanti-wanti Kurniadie tidak

banyak berkelit yang pada akhirnya bisa kontraproduktif.

“Apa yang ditanyakan penyidik harus dijawab sesuai fakta yang dialami. Semua akan terbongkar setelah Kurniadie diperiksa dengan status sebagai tersangka,” ungkapnya. Kurniadie disangka melanggar pasal 12 huruf a dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kurniadie dan bawahannya, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Yusriansyah Fajrin diduga bersekongkol menerima suap sebesar Rp1,2 miliar. Duit itu diduga berkaitan untuk penghentian penanganan kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Yang tersangkut kasus itu, WNA asal Australia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48). Keduanya diduga bekerja di Wyndham Sundancer Resort, Sekotong, Lombok Barat padahal hanya berbekal visa wisata.

Uang setop kasus itu dise-

tor Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat, yang mengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok di Sekotong, Lombok Barat. Belakangan, dua WNA yang awalnya disangka bekerja meski cuma mengantongi visa kunjungan itu dideportasi ke negaranya masing-masing.

Dalam operasi tangkap tangan KPK, Kurniadie diduga menerima Rp800 juta yang dititipkan Liliana di bak sampah Kantor Imigrasi Mataram Senin (27/5) lalu. Sisa duitnya diberikan kepada pihak-pihak lain diantaranya para pegawai bawahan Kurniadie yang dibalut sebagai uang THR. (why)

VAKSINASI Pemerintah mendistribusikan 21.000 vaksin untuk mengeliminasi dampak rabies di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Hingga saat ini, rabies masih mengancam. Nampak petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB melakukan vaksinasi kepada anjing liar di Pulau Sumbawa.

(Suara NTB/ist)

Atraksi Paralayang Meriahkan Nuril Layak Terima Puncak HUT Bhayangkara Ke-73 Amnesti Presiden

Selong (Suara NTB) Puncak peringatan HUT Bhayangkara ke-73 Polres Lombok Timur (Lotim) dipusatkan di wilayah Sembalun, Rabu (10/ 7). Berada di lokasi gempa dan objek wisata terkemuka di NTB, paringatan hari lahir kepolisian dimeriahkan oleh atraksi paralayang. Bertindak sebagai Inspektur upacara, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM. Pada kesempatan itu, bupati mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah, yang ditunjukkan personel Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam momentum yang baik ini, bupati mengajak untuk mendoakan para personel Polri yang gugur dalam tugas memelihara keamanan negara kita. Semoga Allah SWT, Tu-

han yang Maha Kuasa, memberikan balasan atas seluruh pengorbanan, perjuangan, dan pengabdian, serta memberikan kesabaran dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.

“Kerja keras dan pengabdian Polri, telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Disampaikannya, situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik. Polri dan TNI telah mengamankan seluruh perhelatan internasional yang diselenggarakan pemerintah, yaitu Asian Games, Asian Para Games, serta IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

Polri dan TNI juga telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, sehingga terselenggara dengan aman, damai, dan demokratis.

Seluruh agenda kemasyarakatan juga dapat terselenggara dengan aman, mulai dari perayaan Natal 2018, tahun baru 2019 sampai dengan Ra-

madhan dan Idul Fitri 2019.

“Kita juga merasakan situasi kamtibmas yang kondusif, arus mudik dan arus balik berjalan dengan lancar, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” katanya membacakan amanat Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Sementara Kapolres Lotim, AKBP Ida Bagus Made Winarta,SIK menyebut bahwa alasan dipilihnya Sembalun untuk membangkitkan semangat warga Sembalun yang pada tahun 2018 diguncang bencana gempa bumi. Termasuk membangkitkan pariwisata Sembalun yang merupakan ikon provinsi NTB. Dalam momentum HUT Bhayangkara ke-73 ini, Kapolres Lotim berharap kepolisian dapat lebih maksimal dalam menjaga stabilitas keamanan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian bersinergi baik dengan pemerintah untuk pembangunan di daerah. (yon)

(Suara NTB/yon)

PARALAYANG - Atraksi paralayang oleh komunitas paralayang bersama anggota Polsek Sembalun.

Mataram (Suara NTB) Para pemerhati masalah pidana menyampaikan pandangan bahwa Baiq Nuril adalah korban perbuatan atasannya. Dinilai, ada kesalahan penilaian dalam proses pidana sehingga Peninjauan Kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo sebagai kepala negara diharapkan tidak ragu memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

Pandangan itu disampaikan Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) Dr. Widodo Dwi Putro, SH M.Hum Rabu (10/7) menyikapi perdebatan soal kewenangan Presiden mengeluarkan amnesti kepada Baiq Nuril.

Pendapat hukumnya, Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan negara ikut menjamin hak asasi manusia dan hak konstitusi warga negaranya.

“Karena itu dalam konteks kasus Baiq Nuril, Presiden sebagai kepala negara tidak perlu ragu atau bimbang memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Presiden tidak mengintervensi selama peradilan Baiq Nuril itu sudah benar untuk menghormati independensi kekuasaan peradilan,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) ini.

Setelah ditolaknya PK tim kuasa hukum Nuril oleh MA, maka sistem peradilan untuk perkara tersebut dengan sendirinya selesai.

Saat ini, kata dia, ‘bola’ hukum dan politik berada di tangan Presiden.

Presidendiberikankewenanganinstimewa oleh konstitusi, yakni dapat memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh DPR sesuai Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

Pandangan lainnya disampaikan Widodo, dalam sejarahnya, pemberian amnesti dan abolisi terdahulu hanya diberikan kepada mereka yang melanggar aturan hukum pidana, akibat dari persoalan politik seperti makar atau pemberontakan.

Padahal, sebutnya, dalam Pasal 1 UU Darurat nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi bahwa Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana.

“Tidak menyebutkan secara spesifik untuk narapidana poli-

(Suara NTB/ist)

Widodo Dwi Putro tik, yang memang tidak dikenal dalam istilah hukum. UU Darurat ini memang dibuat untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesa (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda,” paparnya.

Menurut Widodo, kasus Baiq Nuril tidak bisa dilihat sebagai kasus hukum pidana biasa yang berdiri sendiri, tetapi berdimensi “kepentingan negara” yang luas.

Terkait pandangan soal kepentingan negara, menurutnya bukanlah soal terpidana merupakan narapidana politik dan juga bukan soal pasalnya. “Melainkan, lebih pada persoalan dimensi kepentingan negara dari substansi perkaranya. Kepentingan negara dalam kasus Baiq Nuril yang dimaksud di sini adalah anti-diskriminasi,” papar Widodo.

Pertimbangan perlu diberikannya Amnesti terhadap Nuril merupakan langkah hukumpolitik yang penting oleh Presiden dan menunjukkannya secara luas kepada publik.

Widodo pada dasarnya sangat menghormati putusan PK tersebut berkekuatan hukum tetap. Namun, pendapatnya, hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan itu melukai keadilan dan melawan akal sehat. Hukuman denda Rp500 juta terhadap karyawan honorer secara terangbenderang melawan akal sehat dan juga tanpa nurani. (ars)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

Halaman 10

Penuhi Kuota

SMA Negeri di Mataram Gencarkan Sosialisasi

Mataram (Suara NTB) Sejumlah SMA Negeri yang belum terpenuhi kuota siswa baru pada PPDB tahun pelajaran 2019/2020 diberikan kesempatan membuka pendaftaran lagi.

Kesempatan itu dimanfaatkan sekolah dan semakin menggencarkan sosialisasi.

Dari pengumuman PPDB jalur umum di SMA/SMK negeri, total sebanyak 10.812 kuota di SMK dan 8.568 kuota siswa baru di SMA belum terpenuhi di seluruh NTB. Di Kota Mataram ada sebanyak lima SMA negeri yang kuotanya belum terpenuhi dengan total kuota sebanyak 591 kursi. SMA negeri itu yaitu SMAN 3 Mataram, SMAN 8 Mataram, SMAN 9 Mataram, SMAN 10 Mataram, dan SMAN 11 Mataram.

Selain itu sebanyak lima SMK di Kota Mataram juga masih belum terpenuhi kuotanya dengan total 1008 kursi. SMK negeri itu yaitu SMKN 1 Mataram,

SMKN 5 Mataram, SMKN 6 Mataram, SMKN 7 Mataram dan SMKPPN Mataram.

Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd.,M.MPd., dihubungi Rabu (10/7) mengatakan, sekolah yang dipimpinnya belum terpenuhi kuota siswa baru.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyebarkan informasi bahwa SMAN 10 Mataram masih menerima peserta didik baru melalui selebaran, media sosial dan lainnya.

SMAN 10 Mataram memiliki kuota siswa baru sebanyak 288 orang, sementara yang sudah dinyatakan diterima baru sebanyak 28 orang dengan rincian 14 orang dari jalur umum dan 14

orang dari jalur prasejahtera.

Ridwan sangat mengharapkan calon siswa yang tidak diterima di sekolah lain bisa mendaftar di SMAN 10 Mataram. SMAN 10 Mataram sendiri sebelumnya bernama SMKN 9 Mataram, pada tahun lalu diubah menjadi SMAN 10 Mataram untuk memberikan peluang kepada siswa masuk ke sekolah negeri.

“Mudah-mudahan calon siswa yang tidak masuk di SMA/SMK yang sudah penuh kuota bisa bergeser ke sekolah kami,” harap Ridwan.

Sementara itu di SMAN 3 Mataram juga kuota siswa baru belum terpenuhi. Dari total kuota siswa baru sebanyak

432 orang, jumlah yang diterima baru sebanyak 375 orang.

Masih kurang 57 orang lagi.

Ketua Panitia PPDB SMAN 3 Mataram, Faizin mengatakan langkah selanjutnya pihaknya akan menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. “Mengenai sosialisasi sudah secara kedinasan dan secara langsung juga kami lakukan,” katanya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman menyampaikan bahwa pendaftaran ke sekolah yang kuotanya belum terpenuhi dilaksanakan pada Jumat (12/7) sampai dengan Rabu (17/ 7). Pendaftaran dilakukan secara offline dengan cara langsung mendatangi sekolah tujuan. “Apabila kuota pendaftar sudah terpenuhi, maka sekolah menutup waktu pendaftaran tersebut,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ron)

PENERIMAAN - Proses penerimaan siswa baru di SMAN 9 Mataram beberapa waktu lalu.

SMAN 9 Mataram bersama beberapa sekolah negeri gencar melakukan sosialisasi untuk memenuhi kuota siswa.

Bangun Toleransi Generasi Muda ASEAN

Kemenpora Gelar AYIC Khawatir Sedikit Dapat Siswa SEJUMLAH SMA/SMK negeri di NTB tidak terpenuhi kuota siswa barunya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK jalur umum. Kondisi itu membuat sekolah swasta khawatir akan sedikit mendapatkan siswa baru. Pengelola sekolah swasta mengharapkan calon siswa juga mendaftar di sekolah swasta.

Secara keseluruhan di NTB, sebanyak 10.812 kuota di SMK negeri dan 8.568 kuota siswa baru di SMA negeri belum terpenuhi. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA swasta Kota Mataram, Baidawi pada Rabu (10/7) mengatakan, bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri diharapkan bisa masuk ke sekolah swasta.

“Harapan saya bisa masuk ke sekolah swasta bagi siswa yang tidak lulus. Bisa memilih sekolah swasta yang dekat dengan rumah mereka, paling tidak sesuai zonasi atau sesuai semangat saat ini,” katanya.

Menurutnya, siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri masih cukup banyak, sangat memungkinkan dari mereka bisa masuk ke sekolah swasta. Dengan catatan tidak ada penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri yang sudah menolak siswa.

“Siswa yang belum masuk itu sesungguhnya masih lebih dari 2.000 orang, sangat memungkinkan bisa masuk ke sekolah swasta. Kalau sekolah negeri menambah rombel lagi, ya sudah sekolah swasta ‘mati’,” katanya.

Baidawi mendapatkan laporan dari rekan-rekan kepala sekolah swasta, bahwa sejumlah sekolah swasta belum mendapatkan efek atau rembesan setelah pengumuman PPDB zonasi di SMA dan PPDB jalur umum di SMK negeri.

Ia sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, informasi yang diperolehnya, bahwa bagi siswa yang tidak memperoleh sekolah bisa mendaftar ke sekolah negeri yang kuotanya belum terisi. Namun ia juga mengingatkan Kepala UPTD dan Ketua MKKS SMA dan SMK negeri agar tidak menambah rombel lagi.

“Cukup mengisi sekolah yang belum terisi saja. Saya juga minta kepada beberapa kepala sekolah agar mengumumkan kepada siswa yang tidak diterima bahwa bisa juga masuk ke sekolah swasta,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., mengungkapkan, sebanyak 1.515 calon siswa baru seluruh NTB yang tidak mendapatkan sekolah pada PPDB SMK. Sementara di SMA, sebanyak 404 pendaftar yang tidak memperoleh sekolah. Mereka masih diberikan kesempatan mendaftar di sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi. (ron)

Baidawi (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Republik Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2019 . Acara ini digelar dalam rangka membangun toleransi dan harmoni di kalangan pemuda ASEAN. Kegiatan ini diikuti oleh delegasi pemuda antaragama dari seluruh negara ASEAN dan dilaksanakan di Lombok NTB dari tanggal 9 sampai 12 Juli 2019.

Kegiatan AYIC 2019 diikuti peserta dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapora, Thailand, Vietnam dan Indonesia.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Sholeh yang menjadi penanggung jawab program mengatakan, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim perlu menjadi penggerak dalam mewujudkan harmoni, toleransi, dan moderasi atas dasar nilai-nilai persaudaraan.

“Melalui kegiatan ini, Indonesia ingin menunjukkan komitmen peran dalam menciptakan harmoni antarperadaban, khususnya bagi masyarakat di Kawasan Asia Tenggara sekaligus sebagai bentuk implementasi ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society (COP), terutama terkait promosi budaya damai, respek, dan moderasi,” kata Niam.

Selain itu, tambahnya, Indonesia, merupakan negeri yang multikultural, akan tetapi memiliki tradisi kuat untuk hidup rukun dan damai di tengah per-

(Suara NTB/dys)

PENJELASAN - Fasilitator dari Kemenpora sedang memberikan penjelasan terkait dengan acara kepada para peserta di Senggigi, Rabu (10/7). bedaan masyarakat.

“Perlu kita syukuri dan kita promosikan budaya penghargaan terhadao perbedaan ini. Indonesia berhasil menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Dan Lombok sebagai salah satu laboratorium toleransi yang dijadikan tempat camp ini,” ujarnya.

Selain itu Indonesia ialah negara dengan umat Islam terbesar dunia yang moderat, menjadi persemaian budaya, suku dan agama, yang hidup rukun berdampingan dalam nuansa toleransi keberagaman. Ini perlu diarusutamakan terkhusus di kalangan kaum muda agar muncul kesepahaman,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ini sebagai momentum interaksi antarbudaya, agama dan negara. Untuk itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin bagi pemuda Indonesia yang terdiri dari utusan dari berbagai provinsi yang di dalamnya juga banyak suku dan kebudayaan. “Ini bisa

menjadi kesempatan saling belajar perbedaan, menguatkan kesamaan kemanusiaan, dan mensinergikan berbagai potensi yang beragam antar Pemuda ASEAN,” kata Niam.

Di samping delegasi Pemuda ASEAN, kegiatan ini juga akan diikuti 100 pemuda lintas agama dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan AYIC 2019 ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan di antaranya, seminar, dialog, curah pendapat dan pengalaman, kunjungan tempat ibadah, kunjungan dan interaksi di pusat pengembangan keagamaan dan juga mengunjungi beberapa tempat wisata religi.

Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, TGH. Hasanain Juaini. Hasanain menggantikan Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang sejatinya jadi narasumber. Dalam penjelasannya, Hasanain menjelaskan tidak ada agama manapun yang mengajarkan kekerasan.

Setiap agama mengajarkan setiap pemeluknya untuk senantiasa hidup damai tanpa kekerasan. Namun kini banyak yang tiba-tiba memberikan tafsir agama yang justeru merusak. Tafsir yang mereka ajarkan cenderung berdampak pada munculnya kekerasan di tengah masyarakat. Hal demikian tentu salah. Untuk itu dia meminta terhadap para peserta untuk senantiasa hidup berdampingan dengan sesama. (dys)

Pascasarjana UIN Gelar Pelatihan Pengawas Sekolah dan Auditor Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu follow up kerjasama antara Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan Ma’arif Institut Jakarta, kedua lembaga ini belum lama ini menggelar kegiatan pelatihan penguatan kapasitas pengawas sekolah dan auditor untuk promosikan toleransi dan multikulturalisme di sekolah.

Direktur Pascasrjana UIN Mataram, Prof.Dr. Suprapto, M.Ag, mengajak melalui kegiatan ini para pengawas dan auditor sekolah untuk membantu mempromosikan pandangan, sikap, dan perilaku toleran di kalangan kepala sekolah dan guru merupakan langkah penting sekaligus strategis.

Selain itu, di luar tugas-tugas kepengawasan yang bersifat administratif, para pengawas sekolah sejatinya memiliki peran strategis dalam membantu sekolah mengelola pluralitas dan realitas multikultur warganya secara dewasa dan bijaksana.

Selain Ma’arif Institut, kegiatan ini juga bekerjasama dengan Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kememdikbud) RI. Sebanyak 40 peserta yang berasal dari

pengawas, kepala sekolah dan sejumlah auditor ini terilhat antusias dalam mengikuti seminar dan diskusi.

Menurut para peserta, kepala sekolah, guru dan siswa memang harus menghayati dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar mereka. Narasumber kegiatan ini antara lain Ir. Muhaswad Dwiyanto, C.Fr.A., M.Pd., CRGP Inspektur III Itjen Kemendikbud RI, Abdurohim Ghazali, MA., Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana UIN Mataram dan Dr. Zuly Qodir Akademisi UMY. Selain itu juga hadir fasilitator 10 orang auditor pelatih dari Inspektorat III Itjen Kemdikbud RI. Direktur Eksekutif Ma’arif Institute, Abdurohim Ghazali, MA., dalam sambutannya, menjelaskan, tujuan diadakanya pelatihan adalah untuk memperkuat kapasitas pengetahuan dan pengalaman pengawas sekolah dalam promosi toleransi untuk pencegahan intoleransi dan kekerasan radikalisme di sekolah. “Pengawas sekolah perlu memahami strategi dan praktik promosi toleransi dan pencegahan penetrasi paham dan gerakan intoleran dan radikalisme di sekolah,” lanjut Ghazali. (dys)

(Suara NTB/dys)

PELATIHAN - Suasana pelatihan yang digelar pascasarjana UIN Mataram dan Ma’arif institute.

SUARA NTB

Kamis, 11 Juli 2019

Bima Sakti Kekurangan Pemain Mataram (Suara NTB) Sebagian besar pemain Tim Bima Sakti yang tampil di Liga Tiga tahun 2018 tidak dapat tampil lagi di Liga Tiga Sepak Bola Asprov PSSI NTB yang akan digulirkan di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok 1 Agustus 2019. Pasalnya, mereka terkendala usia. Manejemen Bima Sakti butuh pemain muda (under 20 tahun) yang enerjik untuk memperkuat timnya.

“Sebagian besar pemain Bima Sakti yang main di liga tiga tahun lalu tidak bisa ikut Liga Tiga Asprov PSSI tahun ini. Kita akan Seleksi pemain muda untuk menggantikan pemain lama,” ucap Pembina Tim Bima Sakti, Fadli kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (10/7).

Terkait banyaknya pemain senior yang tak bisa ikut membuat Bima Sakti kekurangan pemain. Terkait soal minimnya pemkab, Manajemen Bima Sakti akan melakukan Seleksi Pemain dalam Minggu ini. Seleksi akan dilakukan di Lapangan Sepak Bola Lawata Mataram dalam Minggu ini. “ Seleksi akan kami gelar dalam waktu dekat ini. Kira-kira Minggu depan sudah bisa dimulai,” ucapnya.

Tim Bima Sakti merupakan tim yang diperhitungkan di Pulau Lombok. Pada kompetisi Liga Tiga tahun 2018 mereka menempati peringkat empat besar dari delapan tim yang ikut serta. Di Liga Tiga tahun ini mereka akan bermain di Zona Pulau Lombok melawan tim PS. Mataram, Perslobar, Perslotim, PSLT, PS. Kota Mataram, PS. Daygun, PS Fatahillah 354 dan PS. Selera.

Masing-masing tim yang bermain di Zona Pulau Sumbawa akan bersaing merebut posisi juara satu. Pasalnya, tim yang juara satu di Pulau Lombok akan berhadapan dengan tim juara liga tiga di Pulau Sumbawa. Liga tiga Pulau Sumbawa akan mempertandingkan enam tim, yakni Persidom, Persekobi, Persikobi, Persisum, PS KT Sumbawa Barat dan PSSB Sumbawa Barat.

Masing-masing tim yang juara di Pulau Sumbawa dan juara Pulau Lombok akan bertanding memperebutkan juara satu, karena tim yang juara liga tiga NTB akan mewakili NTB di Liga Tiga Wilayah Nusa tenggara, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara juara liga tiga NTB tahun lalu adalah Perslotim. (fan)

Halaman 11

Hadapi Popnas, Cabor Diminta TC Desentralisasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB akan mengirim atlet terbaiknya di Pekan Olah Pelajar Nasional (Popnas) di Papua bulan Oktober 2019. Sejumlah cabor diminta mempersiapkan atlet dengan baik menghadapi pesta puncak olahraga multi event tingkat pelajar nasional itu.

Persiapan yang dimaksud adalah cabor diharapkan dapat melaksanakan TC desentralisasi untuk atlet yang sudah diseleksi lewat kejuaraan daerah antar pelajar. “TC Desentralisasi itu bentuk dukungan masing-masing cabor dalam persiapan mengikuti Popnas 2019,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (10/9).

Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pengurus cabor dalam rangka mempersiapkan atlet pelajar berprestasi menghadapi Poonas. Salah satu persiapan yang sudah dilakukan oleh cabor adalah melaksanakan seleksi atlet tingkat pelajar daerah.

Seleksi atlet sudah dilakukan oleh masing cabor bekerjasama dengan cabor lewat Kejurda

antarPelajar Se-NTB belum lama ini. Adapun cabor yang sudah melaksanakan Kejurda pelajar, tarung derajat, atletik dan beberapa cabor lainnya. Selain itu beberapa cabor juga melakukan seleksi lewat pemantauan bakat, seperti olahraga renang, sepak bola dan tinju.

Selekda dilakukan untuk mencari atlet-atlet berprestasi yang akan dipersiapkan mewakili NTB di event na-

Amiruddin Iba (Suara NTB/Uki)

memenuhi kriteria. “Kami akan mengirim atlet berprestasi di Popnas,” tegasnya.

Sementara cabor-cabor yang disepakati untuk dipertandingkan di Popnas antara lain cabor terukur meliputi angkat besi, atletik, dayung, renang. cabor beladiri terdiri dari gulat, judo, karate, pencak silat, taekwondo, tarung drajat, tinju dan cabor akurasi adalah panahan.

Sedangkan cabor permainan meliputi bola basket, bola voli Indoor, bola voli pasir, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw. Sementara itu, untuk catur diperlombakan untuk eksebisi. (fan)

Jubaitul Akhiri Karir Tinju

Taman di Kota Bima Memprihatinkan Kota Bima (Suara NTB) – Sejumlah ruang terbuka hijau di Kota Bima dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pasalnya beberapa fasilitas di taman Kota, banyak dicoret-coret. Bahkan bunga yang ditanam banyak yang dicabut.

Kondisi taman yang sangat memprihatinkan tersebut juga diakui Kabid Pertamanan dan Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Amiruddin Iba, S.Sos kepada Suara NTB, Rabu (10/7).

Menurut Amiruddin, kondisi taman dicoret dan banyaknya bunga yang dicabut tersebut, akibat kurangnya kesadaran masyarakat menjaga keindahan taman. Terutama masyarakat dari kalangan remaja.

“Akibat kurangnya kesadaran. Salahsatu taman yang banyak coretan dan bunga dicabut itu taman Manggemaci,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Ia mengaku pihaknya kedepan berencana turun ke sekolah-sekolah. Tujuannya untuk mensosialisasikan kepada para siswa agar bisa menjaga dan merawat bersama taman yang ada.

“Kami melihat yang merusak taman bukan kalangan orang dewasa. Tapi rata-rata para remaja yang masih sekolah. Makanya ini perlu disosialisasikan ke sekolah-sekolah,” katanya.

Selain itu lanjutnya, kondisi sejumlah taman semakin memprihatinkan lantaran masih kurangnya personil yang merawat. Bayangkan yang mengurus taman dari ujung timur dan barat Kota Bima hanya ada empat orang pegawai, salahseroang diantaranya pengawas.

“Ini kendalanya juga. Belum lagi kondisi mobil operasional digunakan mengangkut air menyiram bunga ditaman sering mogok karena kondisinya sudah tua,” katanya.

Tidak hanya itu pasca banjir bandang yang melanda Kota Bima tahun 2016 kemarin, penataan dan perbaikan taman belum maksimal dilakukan, karena selama ini hanya fokus pemambangunan baru. “Misalnya taman Ahamami yang baru dibangun. Sementara taman lain kondisinya belum baik,” ujarnya.

Amiruddin menambahkan, setidaknya ada delapan taman besar di Kota Bima yang diurus oleh pihaknya. Jumlah tersebut belum termasuk tamantaman kecil, yang jumlahnya bisa mencapai puluhan. (uki)

sional pelajar. Dan pihak Dispora NTB telah mengingatkan sejumlah pengurus cabor agar melaksanakan TC desentralisasi di masing-masing daerah. Sebab pihak Dispora NTB tidak memiliki dana untuk melaksanakan TC terpusat di Mataram.

Ada pun cabor yang bakal diikuti kontingen NTB di Popnas 2019, tarung derajat, tinju, atletik, pencak silat, voli pasir, renang, karate, bola basket, sepak bola, bulutangkis dan sepak takraw. Namun sebelum menetapkan atlet Dispora NTB bersama cabor masih melakukan seleksi atlet guna menentukan atlet yang

(Suara NTB/aan)

DIGEMARI - Futsal menjadi salah satu olahraga yang digemari masyarakat NTB. Tampak warga tengah bermain futsal di salah satu arena futsal di Mataram, baru-baru ini.

Mataram (Suara NTB) Petinju putri NTB, Jubaitul diam-diam telah mengakhiri karir sebagai atlet tinju.

Peraih medali perunggu di kelas 54 Kilogram (Kg) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) itu telah lama menutup karinya di arena tinju.

Kabarnya atlet asal Kabupaten Dompu itu sudah setahun tak ikut kejuaraan nasional lantaran tak bisa mempertahankan berat badannya.

Dan Jubaitul kini telah fokus menjalani tugas sebagai anggota TNI/AD di Jawa Barat.

“Jubaitul sudah lama istirahat latihan. Berat badannya tidak memadai lagi,” ucap Pelatih Tinju Sasana Notorius KSB, Indah Dugi ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (10/7).

Pelatih yang membawa Jubaitul juara di Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE) tahun 2017 itu

mengatakan sempat kaget mendengar keputusan Jubaitul. Namun demikian dia menghargai keputusan atlet tersebut, dan pihaknya sudah mempersiapkan atlet muda yang akan menggantikan posisi petinju putri itu.

“Berat badannya sudah tidak memadai lagi, katanya dia mau istirahat. Notorius sudah menyiapkan Generasi penerusnya, Riza Pastika, masih SMA kelas 3 sekarang,” jelasnya.

Keputusan Jubaitul mengakhiri karir tinjunya sudah diketahui oleh Pengprov Pertina NTB dan KONI NTB. Pihak Pengprov Pertina NTB tengah menunggu surat pengunduran diri petinju yang pernah mengharumkan nama NTB itu di kancah nasional.

“Tinggal tunggu surat pengunduran dirinya saja. Panitia Pelatda Mayung NTB dan pengurus tinju sudah tahu masalah Jubaitul,” terangnya. (fan)

Disorot Dewan, Realisasi PAD Dipengaruhi Proyek Pemerintah Dompu (Suara NTB) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu tahun 2019 hingga Juni baru mencapai 39 persen atau sekitar Rp37 M dari target Rp101 M. Rendahnya realisasi PAD ini disoroti Badan Anggaran (Banggar) Dewan, terlebih PAD ini sudah dianggarkan dalam rencana belanja daerah tahun 2019.

“Kita minta kepada OPD yang menangani pendapatan daerah untuk menggenjot target pendapatan asli daerah yang sudah direncanakan. Karena hingga saat ini, realisasi PAD kita baru Rp37 M dari Rp101 M yang ditargetkan,” kata H. Didi Wahyuddin, SE selaku juru bicara Banggar Dewan dalam laporannya terhadap rancangan Perda pertanggungjawaban APBD 2018 di paripurna Dewan, Selasa (9/7).

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan pemutihan aset daerah yang dianggap membebani belanja daerah. Baik aset bergerak maupun tidak bergerak, sehingga ini menjadi salah satu potensi pendapatan daerah, selain mengurangi beban daerah. Pemerintah juga didorong untuk mengkaji potensi daerah yang belum optimal selama ini dan melakukan pembaharuan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah yang dikonfirmasi, Rabu (10/7) kemarin mengakui realisasi PAD Dompu saat ini baru Rp37 M atau 39 persen dari target Rp101 M dalam APBD 2019.

Realisasi ini dinilai masih sesuai target, karena pemasukan PAD juga sangat berpengaru dari program kegiatan daerah.

“Puncak pemasukan PAD itu pada September – Oktober.

Karena pemasukan PAD ini juga tergantung realisasi proyek pemerintah. Yang banyak (pemasukan) di situ,” katanya.

Beberapa sumber PAD yang bergantung pada kegiatan pemerintah seperti pada pajak galian C, pajak katering dan pajak lainnya. Sementara untuk potensi PAD, sejatinya menjadi tanggungjawab bersama dengan SKPD. Karena potensi itu digali oleh SKPD tekhnis dan Bapenda menyiapkan alat penarik pajak serta retribusi.

“Kedepan kita juga mau mengoptimalkan pajak untuk air tanah. Seperti di PT SMS, pajak untuk air tanahnya sekitar Rp200an juta,” terangnya.

Begitu juga potensi pajak

sarang burung walet dengan bekerjasama Balai Karantina Hewan di Bima dan Sumbawa.

Sehingga setiap pengiriman sarang burung walet yang banyak menggunakan pesawat terbang, harus melengkapi dengan asal usul barang dan pajaknya. “Kita sedang menyiapkan Perda atau Perbupnya untuk jadi dasar penarikan,” terangnya.

Ia juga mengakui, saat ini ijin usaha sarang burung walet juga belum ada sehingga belum bisa ditarik pajaknya. “Sarang burung di komplek pertokoan ini belum berani kita tarik, karena khawatir melegalkan usahanya.

Padahal belum ada ijinnya. Ini juga jadi bahan pertimbangan kita,’ tambahnya.

Begitu juga dengan rencana menaikan NJOP untuk mendukung BPHTB. Karena NJOP ini masih berdasarkan penilai tahun 2014 lalu, sehingga banyak transaksi jual beli tanah luput dari

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN DOKUMEN - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin dan wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin berjabatan tangan menyerahkan dokumen kesepakatan Perda pertanggungjawaban APBD 2018 dalam paripurna dewan, Selasa (9/7).

BPHTB. “Kita rencanakan memberikan stimulus khusus bagi yang bayar pajak setiap BPHTB,

tapi ini harus kami sosialisasikan lebih awal sebelum diberlakukan,” ungkapnya. (ula)

SUARA NTB

Kamis, 11 Juli 2019

Halaman 12

Perkembangan Digital, Buku Jangan Ditinggal Mataram (Suara NTB) Pesatnya perkembangan teknologi digital sekarang ini tidak boleh membuat generasi muda malas membaca buku. Buku merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi.

HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.6691 CD NOKA/ NOSIN : MH1JF8115DK807997/JF81E-18018997 AN.NURUL HIDAYAH HLG D’SKTR RUMAH PALAPOR HLG STNK R2 HONDA DR.3389EB NOKA/NOSIN : MH1JFZ219JK405125/ JFZ2E-1405089 AN.WAHYU ISKANDAR HLG D’SKTR JL.LANGKO MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.2417 CU NOKA/NOSIN : MH1JFZ114HK657585/ JFZ1E1671174 AN.I KETUT NOVA WIRAHADI PUTRA HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR HILANG STNK R2 YAMAHA DR.5243 YC NOKA : NOSIN / MH3SE8810GJ579284 : E3R2E . 0648336 AN.HUSAIN BALADI HLG DSKT NARMADA

Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Haramain NW Narmada, TGH. Hasanain Juaini, menyebut meski harus jadi sebuah kebutuhan, namun tantangan di era siber membuat banyak yang meninggalkan buku. ‘’Sebagian besar anak muda kini malah jarang membaca buku sebagai sumber utama referensi, melainkan menjadikan internet sebagai referensi utama mereka. Internet dianggap sebagai referensi utama. Karenanya berakibat pada tidak utuhnya pengetehuan yang didapat,’’ ujarnya, Rabu (10/7).

Dirinya pun mengajak para generasi muda untuk tidak terpengaruh dengan perkembangan dunia digital, karena akibatnya banyak orang menjadi merasa tahu banyak, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu.

Dampak lain beralihnya referensi utama buku ke internet juga pada hilangnya legit-

imasi para ahli yang telah melakukan banyak penelitian.

Karena orang banyak percaya internet dibandingkan buku dan hasil penelitian. Belajar dengan seperti itu malah membuat orang yang sudah expert (ahli) Jadi tidak ada artinya sebab referensinya jangan internet saja tapi melalui buku, karena referensi terbesar ada di buku.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian, tambahnya, banyak anak muda yang berpatokan pada internet meski kondisi demikian tidak bisa dihindari.

Walaupun begitu harus juga diimbangi dengan buku sebagai literatur. Apalagi ditambah dengan kondisi banyak orang saat sekarang ini dengan sangat mudah menyamakan atau menyanggah hasil penelitian seseorang hanya karena dengan membaca literasi internet.

Dia pun menegaskan sekaligus meminta agar para mahasiswa tidak lupa membaca buku. Buku memberi banyak manfaat, sehingga pada saat kuliah, mahasiswa tidak boleh takut membeli buku sebagai sumber ilmu. (dys)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 11 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

Tuntaskan Masalah Pengangguran MASIH banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah pada kondisi sekarang ini. Selain masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, masalah tenaga kerja membutuhkan perhatian serius. Sulitnya lapangan kerja dan keahlian calon tenaga kerja sesuai dengan lowongan yang dicari disebut jadi faktor utama masih tingginya jumlah pengangguran.

Tidak hanya itu, kita masih dihadapkan dengan tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi (PT) dari berbagai disiplin ilmu dan belum terserap dunia kerja. Belum lagi, lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi jumlahnya tidak sedikit. Khusus lulusan SMK yang dihajatkan bisa bekerja setelah tamat sekolah banyak yang masih harus mencari pekerjaan lagi. Jumlah ini terus bertambah setiap tahun, karena lapangan pekerjaan yang ada di daerah cukup terbatas.

Tak heran saat pembukaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu jadi prioritas utama para lulusan perguruan tinggi ini. Sementara untuk membuka calon wirausaha baru seperti yang jadi program unggulan pemerintah banyak yang tidak mampu melanjutkan usahanya.

Inilah yang menjadi tugas besar pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi mengatasi masalah pengangguran di NTB. Jika melihat data yang disampaikan anggota DPRD NTB Haji Lalu Dharma Setiawan terkait pengangguran, khususnya pengangguran tersembunyi yang mencapai 40,66 persen atau 965.983 orang adalah angka yang tidak dipandang remeh.

Apalagi ini data pengangguran tersembunyi dan belum data pengangguran terbuka jumlahnya bakal lebih besar lagi. Sementara angkatan kerja di NTB pada bulan Februari 2018 sebanyak 2.459.021 orang.

Jika kita melihat upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran memang sudah ada. Sebagai contoh, Pemkab Lombok Tengah, Pemkot Mataram beberapa kali melakukan job fair dengan menggandeng dunia usaha. Namun, hal ini masih belum mampu mengatasi pengangguran, karena tenaga kerja yang dicari sedikit dibandingkan jumlah pelamar yang memasukkan lamaran. Di sisi lain, adanya kebijakan program beasiswa ke luar negeri yang dilakukan Pemprov NTB setidaknya menjadi alternatif lulusan perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi agar lapangan pekerjaan banyak tersedia. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan banyak potensinya diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi masalah pengangguran. Terlebih, kalau melihat adanya pembangunan hotel atau prasarana lainnya di KEK Mandalika hendaknya bisa mengakomodir tenaga kerja lokal dari NTB. Sementara, posisi yang tidak bisa ditangani orang lokal bisa diserahkan pada tenaga kerja dari luar daerah atau luar negeri.

Di satu sisi, kita juga patut memberikan apresiasi pada pemerintah daerah yang terus mengupayakan perluasan lapangan kerja. Seperti disampaikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Drs. H. Musta’in, SS, MM., jika pemda terus mengupayakan perluasan lapangan kerja. Termasuk memberikan pelatihan keterampilan dan permodalan kepada angkatan kerja yang ada di NTB. Setidaknya dengan pelatihan keterampilan yang diberikan, angkatan-angkatan kerja ini selesai pelatihan tidak mengandalkan bagaimana bekerja pada pihak lain, tapi menciptakan lapangan kerja sendiri.

Meski demikian, harus disadari selama ini pemerintah memiliki program menciptakan wirausaha baru (WUB). Banyak dana dikucurkan oleh pemerintah untuk menciptakan WUB ini, termasuk membantu fasilitas berupa sarana dan prasarana usaha bagi calon WUB yang sudah memenuhi kriteria. Kita juga berharap program Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin merealisasikan janjinya memprioritaskan masalah tenaga kerja. Kita berharap antara program pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah tenaga kerja mampu menekan angka pengangguran di NTB. Jangan sampai, program mengatasi pengangguran hanya jargon tanpa ada realisasi nyata. (*)

OPINI

Halaman 14

Obituari Sutopo dan NTB Melek Bencana A N G S A Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya.

Kali ini adalah Dr. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si. Laki-laki kelahiran Boyolali setengah abad silam tersebut, menghembuskan nafas terakhir pada Minggu (7/7) dini hari di Guangzhou, China. Sutopo di China dalam rangka berobat melawan kanker paru-paru yang telah menjalar ke tulang dan organ lain sejak 2017.

Sutopo dikenal cerdas dan berdedikasi tinggi. Dalam perjuangannya melawan kanker stadium 4 dan harus sering menjalani kemotherapi, Kepala Pusdatin BNPB tersebut terus melayani wartawan menjelaskan setiap terjadi bencana. Dari dia pula, publik banyak yang tercerahkan dan semakin melek terkait kebencanaan.

Publik khususnya pemimpin mesti mengambil pelajaran dari Sutopo khsuusnya dalam rangka memitigasi, menaggulangi, dan mengurangi risiko bencana di negeri ini.

Angka Bencana Indonesia termasuk NTB sangat akrab dengan kehadiran bencana.

Bencana datang dan pergi tanpa koma. Secara umum bencana dapat dipahami dalam dua bentuk, yaitu bencana alamiah dan bencana antropogenik. Bencana alamiah merupakan murni kehendak Tuhan, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Sedangkan bencana antropogenik terjadi akibat ulah tangan manusia, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan sejenisnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada sebanyak 2.047 bencana melanda Indonesia sejak Januari-Juni 2019.

Angka ini naik 15,4 persen dari kurun waktu yang sama pada 2018.

Jumlah tersebut meliputi perisitiwa puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Kemudian kebakaran hutan dan lahan, gempa, gelombang pasang atau abrasi serta letusan api.

Bencana tahun ini menyebabkan 366 orang meninggal, 26 orang hilang, 1.497 orang luka dan 1.633.702 orang mengungsi. Bencana selama semester satu tersebut telah menyebabkan 33.011 unit rumah rusak, yang terdiri dari 6.006 rusak berat, 5.339 rusak sedang dan 21.666 rusak ringan. Sementara itu, sebanyak 1.106 fasilitas umum rusak.

Selanjutnya 98 persen merupakan bencana hidrometeorologi atau bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi. Sedangkan 2 persen merupakan

Oleh: RIBUT LUPIYANTO (Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA))

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Tantangan penanggulangan bencana yang 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 semakin rumit membutuhkan keberadaan personel 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 yang kompeten. Tugas kemanusiaan sekaligus 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 beban finansial akan terkurangi melalui optimalisasi 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 mitigasi dan pengurangan risiko bencana secara 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 terpadu dan berkelanjutan. Semoga lahir 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Sutopo-Sutopo lain yang mampu melanjutkan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 perjuangan menyadarkan dan membuka wawasan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 publik agar semakin melek bencana 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 bencana geologi.

Bencana yang paling banyak menyebabkan korban jiwa, antara lain banjir dan longsor di 10 kabupaten atau kota di kawasan Sulawesi Selatan pada 22 Januari 2019. Peristiwa ini menyebabkan 82 orang meninggal, tiga orang hilang dan 47 orang luka.

Banjir dan longsor di Sentani, Jayapura pada 16 Maret 2019 juga memakan banyak korban jiwa. Bencana ini menyebabkan 112 orang meninggal, 7 orang hilang, dan 965 orang luka. Selanjutnya banjir dan longsor di Bengkulu pada sembilan kabupaten kota pada 27 April 2019, dampaknya 24 orang meninggal, empat orang hilang, dan empat orang luka.

Angka di atas menunjukkan kenaikan sebesar 15,4 persen dibandingkan bencana pada 2018. Pada tahun lalu tercatat terjadi 1.774 bencana. Jumlah korban meninggal dan hilang pada tahun lalu sebanyak 181 orang, sedangkan tahun ini 390 orang. Jumlah korban luka-luka 503 orang, yang mengungsi 2.149.886 jiwa dan rumah rusak mencapai 26.969 unit.

Hampir 90 persen sumber dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat, padahal pemerintah hanya mampu mengalokasikan dana bencana sekitar Rp 4 trilyun per tahun. Implikasi ini akan semakin besar dan kompleks jika dikaji terhadap sektor industri serta perdagangan dan jasa. Bencana tahunan seperti banjir juga menjadi faktor penghambat bagi datangnya investasi.

Melek Bencana Bencana antropogenik terjadi

RADIO

akibat kelakuan manusia merusak keseimbangan lingkungan. Konsekuensi demi meminimalisasi bencana antropogenik adalah mengimplementasikan manajemen lingkungan secara terpadu. Keterpaduan yang dibutuhkan andalah antar sektor, antar pihak, dan antar wilayah. Pemimpin bertanggungjawab menjadi fasilitator upaya ini.

Pemimpin, baik eksekutif dan legislatif mesti memiliki komitmen politik hijau. Pemimpin yang baru hasil pilkada nanti wajib kiranya melek ekologi dan mengarusutamakan lingkungan demi pembangunan berkelanjutan. Legislator baru juga penting peduli agenda lingkungan yang dibuktikan dengan produk legislasi dan penganggaran yang prolingkungan. Orientasi pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan yang ujungnya menyebabkan datangnya bencana.

Sektor swasta perlu tanggap terhadap kebutuhan lingkungan. Program sosial atau CSR dapat didayagunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan. Izin lingkungan juga harus dipenuhi sejak awal hingga melaksanakan rekomendasi pengelolaan lingkungannya.

Masyarakat dituntut peka dan tanggap terhadap dinamika lingkungan. Hasil survei Program Climate Asia (2013) mengungkapkan bahwa informasi perubahan iklim masih kurang di kalangan warga Indonesia.

Hanya 19 persen masyarakat yang mendengarkan prakiraan cuaca serta 11 persen yang memiliki persiapan

bencana. Kondisi ini menuntut upaya ekstra kaitannya dengan penyebaran informasi dan pelaksanaan edukasi.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi kunci minimalisasi bencana antropogenik. Seluruh warga saatnya diajak berpartisipasi demi mengurangi risiko bencana akibat ulah manusia.

Tantangan penanggulangan bencana yang semakin rumit membutuhkan keberadaan personel yang kompeten. Tugas kemanusiaan sekaligus beban finansial akan terkurangi melalui optimalisasi mitigasi dan pengurangan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan. Semoga lahir Sutopo-Sutopo lain yang mampu melanjutkan perjuangan menyadarkan dan membuka wawasan publik agar semakin melek bencana.

POJOK Belum ada koperasi berorientasi industri Butuh kerja keras dan cerdas merealisasikannya

*** Dewan minta dalami selisih bantuan gempa, bupati klaim salah catat

Harus diusut tuntas

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2019

Gubernur Minta Tambang Emas Ilegal Segera Diberantas Dari Hal. 1 Apalagi Mandalika sangat populer. Sekarang banyak penasaran yang ingin tahu. Kalau dilihat di Bukit Prabu masih banyak illegal mining.

Oleh karena itu ini segera diselesaikan,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si mengatakan, akan dibuat gugus tugas pemberantasan PETI dan logam berat terlarang. Gugus tugas ini terdiri dari sejumlah unsur seperti Pemprov NTB, Pemda kabupaten, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Danrem 162/WB. Husni mengatakan, pembentukan gugus tugas pemberantasan PETI di Sumbawa dan KSB. Bupati setempat

sudah sepakat membangun komitmen bersama dalam pemberantasan PETI dan logam berat terlarang jenis merkuri dan sianida. Pembentukan gugus tugas ini dilakukan karena kegiatan pertambangan emas ilegal sudah berlangsung lama dan bertahun-tahun.

Nantinya akan ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah pihak tersebut. Dengan pemberantasan PETI dan logam berat terlarang diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.

“Kita akan membentuk gugus tugas,” pungkasnya. (nas)

Pola Penanganan Dampak Kekeringan Dikritisi Dewan Dari Hal. 1 Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH mengatakan pihaknya berulangkali menyampaikan dan mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar melakukan pendataan terhadap desa-desa yang menjadi langganan kekeringan yang berakibat krisis air bersih. Untuk dapat dibangunkan sumur bor, air bawah tanah di titik tertentu. Baik oleh Dinas PUPR, Dinas ESDM maupun BPBD. ‘’Sehingga pemerintah setiap tahun tidak selalu bekerja seperti pola pemadam kebakaran. Namun usul saran yang telah disampaikan berulang-ulang dan pada setiap kesempatan pembahasan anggaran bertahun-tahun. Sepertinya belum mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan,” kata Nurdin.

Ia mengatakan, setiap memasuki musim kemarau, pola kerja pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebutuhan air bersih masyarakat selalu terulang dengan pola yang sama.

Menurutnya, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan primer masyarakat. Sehingga harus mendapatkan perhatian serius seperti pembangunan infrastruktur jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyebutkan masyarakat terdampak kekeringan pada sembilan kabupaten/ kota di NTB terus bertambah.

Berdasarkan update data sampai 4 Juli 2019, jumlah masyarakat terdampak kini sebanyak 674.017 jiwa dengan 185.708 KK. “Di Bima semula masyarakat terdampak 5.000 jiwa lebih menjadi 20.000 lebih jiwa. Sehingga secara keseluruhan sembilan kabupaten/kota terdampak kekeringan menjadi 674.017 jiwa dengan 185.708 KK terdampak,” sebut Khalik ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (10/7) siang.

Dari sembilan kabupaten/ kota terdampak kekeringan, terdapat di 69 kecamatan pada 302 desa. Dengan rincian, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan masyarakat terdampak 16.246 KK atau 64.985 jiwa.

Lombok Tengah tersebar di 9 kecamatan dan 83 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 69.380 KK atau 273.967 jiwa.

Lombok Timur terdapat di 7 kecamatan dan 37 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 42.546 KK atau 128.848 jiwa. Lombok Utara terdapat di 5 kecamatan dan 20 desa.

Dengan jumlah masyarakat terdampak 9.388 KK atau 28.136 jiwa.

Sumbawa Barat terdapat di 3 kecamatan dan 13 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 2.660 KK atau 10.084 jiwa.

Sumbawa terdapat di 17 kecamatan dan 42 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Dompu terdapat di 8 kecamatan dan 33 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 15.094 KK atau 48.717 jiwa. Bima terdapat di 10 kecamatan dan 36 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 4.190 KK atau 20.819 jiwa. Dan Kota Bima terdapat di 4 kecamatandan13kelurahan.Denganjumlah masyarakat terdampak 6.014

KK atau 17.597 jiwa.

Khalik mengungkapkan langkah-langkah yang dilakukan Pemda kabupaten/kota dengan melakukan distribusi air bersih ke masyarakat terdampak. Ia juga mengatakan semula akan melakukan rapat koordinasi dengan OPD teknis terkait dan BPBD kabupaten/kota membahas masalah penanganan kekeringan ini pada Kamis ini. Tetapi karena ada BNPB yang turun ke NTB, sehingga rapat koordinasi diundur Senin pekan depan. ‘’Itu membahas situasi terkini tentang kekeringan kita. Karena nanti kita minta BMKG juga menjadi narasumber, khusus membahas masalah kekeringan seberapa lama dari Juli ini sampai kapan puncaknya,’’ katanya.

Kemudian Kalak BPBD kabupaten/kota akan melaporkan kondisi lapangan di masing-masing daerahnya. Dengan laporan kondisi lapangan tersebut apakah kemudian akan dikeluarkan status siaga darurat kekeringan di kabupaten/ kota. Sehingga provinsi juga akan mengeluarkan status yang sama. ‘’Sehingga kita bisa menangani khususnya pendistribusian air bersih dari dana tak terduga di APBD provinsi,’’ terangnya.

Jika melihat tahun-tahun sebelumnya, rata-rata jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk disribusi air bersih mencapai Rp3,5 miliar.

BPBD akan menghitung kebutuhan riil di lapangan. ‘’Pengalaman saya di Dinas Sosial dengan anggaran Rp350 juta setiap tahun.

Ternyata juga bisa mencover banyak masalah. Saya akan menghitung sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Bisa saja Rp3,5 miliar berkurang,’’ katanya.

Untuk penanganan dampak kekeringan jangka panjang, kata mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini bukan saja tanggungjawab BPBD. Tetapi semua OPD terkait seperti Dinas ESDM, Dinas PUPR, dan juga Dinas Pertanian punya tanggungjawab masing-masing.

Khusus di BPBD, ada pembuatan waduk, penanaman pohon pada 2018 lalu dengan anggaran puluhan miliar di Bima. Tahun 2019 ini juga ada dialokasikan untuk di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Selain itu, ada juga anggaran untuk pembuatan sumur bor. Pembangunan sumur bor , katanya sebenarnya tanggungjawab Dinas ESDM. ‘’Tapi kita BPBD bisa mengajukan ke BNPB. Seperti Dompu, kita dari BPBD provinsi menyampaikan proposalnya. Insya Allah tahun ini dia akan dikasi Rp4,5 miliar untuk bangun sumur bor,’’ ujarnya.

Pemda Kabupaten/kota lain juga diarahkan membuat proposal ke BNPB. Dalam rapat koordinasi hari Senin mendatang, BPBD NTB akan mengarahkan BPBD kabupaten/kota membuat proposal ke BNPB. ‘’Apa yang kita lakukan di daerah, yang bisa ditangani lewat dana siap pakai yang di pusat,’’ tandasnya. (nas)

Soliditas dan Profesionalitas Dari Hal. 1 Polri harus lebih baik dan profesional dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya, Rabu (10/7).

Menurutnya, setiap tugas kepolisian harus dijalankan dengan pola pikir pengabdian kepada masyarakat. Dia mengevaluasi hal tersebut dalam pengamanan Pemilu 2019 lalu, penanganan bencana gempa bumi Lombok, dan tugas kepolisian sehari-hari.

“Kita harus bersyukur bahwa daerah kita masih relatif kondusif. Peragaan soliditas hari ini menunjukkan kesiapsiagaan dalam menghadapi apapun termasuk nanti untuk mengamankan Pilkada di tujuh

kabupaten/kota tahun 2020,” jelasnya.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku optimis Polda NTB mampu menghadapi tantangan pembangunan dan tantangan demokrasi.

Apalagi, soliditas TNI dan Polri bersama Pemda di NTB sudah terbukti.

“Semua stakeholder ikut bertanggung jawab atas keamanan. Bukan hanya TNI Polri, tapi keamanan adalah tanggung jawab seluruh unsur termasuk masyarakat. NTB ini gambaran positif, TNI, Polri, dan Pemda selama ini kompak memberikan support pengamanan,” jelasnya. (why)

Halaman 15

Kasus Balai Nikah Sumbawa, Pejabat Kemenag NTB Dipanggil Jaksa Mataram (Suara NTB) Pejabat Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa, Rabu (10/7).

Pemanggilan itu terkait dugaan penyimpangan pada proyek balai nikah di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa.

Dua pejabat yang dipanggil, Kepala Bagian Kabag Tata Usaha (Kabag TU) Kemenag NTB H. Sirajudin dan Kabid Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, H. Muhammad Amin. Agenda pemeriksaan Rabu pagi hingga sore kemarin.

Kasi Intel Kejari Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting dikonfirmasi membenarkan penyelidikan proyek balai nikah yang berlokasi di Kecamatan La-

bangka, Kabupaten Sumbawa.

Nilai proyek mencapai Rp1,2 miliar tahun 2018. ‘’Benar, ada beberapa saksi yang kita periksa. Salah satunya dari pejabat Kanwil Kemenag NTB, dia Kabag TU,’’ kata Kasi Intel kepada Suara NTB Rabu kemarin.

Sampai dengan berita ini ditulis sore kemarin, pemeriksaan masih berlangsung. Namun Kabag TU Sirajudin belum terkonfirmasi kehadirannya. Sementara yang dipastikan hadir Kabid Madrasah dan KUA Kemenag NTB, Muhammad Amin Bersama salah satu kepala seksi (Kasi). ‘’Sampai saat ini kami lakukan pemanggilan pemanggilan para saksi. Termasuk dari Kanwil NTB dan Kemenag di sini (Sumbawa,

red). Sejak penyelidikan, kasus ini dipimpin Kasi Pidsus,” ujarnya.

Kasi Intel mengaku belum bisa menjelaskan mengenai dugaan penyimpangan pada proyek itu.

Pada saatnya akan disampaikan Kasi Pidsus atau Kajari, termasuk perkembangan sampai ke tingkat penyidikan hingga penetapan tersangka.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Reza Safetsila, SH juga memastikan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pejabat Kemenag NTB. Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan masih berlangsung.

Terpisah Kasubag Humas Kemenag NTB Suherman membenarkan pemanggilan pejabat setempat. “Ada panggilan untuk Kabid Bimas Islam. Beliau sudah be-

rada di Sumbawa untuk klarifikasi. Kalau untuk Kabag TU saya belum tahu,” kata Suherman menjawab Suara NTB, Rabu kemarin.

Mengenai penyelidikan proyek Gedung Balai Nikah Labangka itu, Suherman membenarkan. Sebatas yang diketahuinya, proyek itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenag Kabupaten Sumbawa.

“Kanwil hanya berikan fungsi pengawasan. Bicara soal proses lelang sampai pencairannya ada di sana (Kemenag Sumbawa). Jadi pelaksana teknis ada di Sumbawa,” ujarnya.

Proyek gedung dananya berasal dari DIPA Kemenag Sumbawa. Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dija-

bat Kepala Kemenag dan bawahannya. Proyek itu diinformasikannya ditangani tiga Kepala Kemenag berbeda. Dua mantan pejabat dan saat ini Kepala Kemenag statusnya pelaksana tugas (plt) juga dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. ‘’KPA langsung Kepala Kantor Kemenag Sumbawa. PPKnya juga dari sana. Sehingga kami hanya fungsi pengawasan,’’ jelasnya.

Wajar menurutnya ketika ada panggilan dialamatkan kepada instansinya berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut. Tidak menutup kemungkinan, Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasrudin juga akan dipanggil sebagai saksi untuk klarifikasi. (ars)

BSSN Luncurkan Gov-CSRIT, NTB Masuk Prioritas Pertama Jakarta (Suara NTB) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaksanakan grand launching pembentukan Government – Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia atau disingkat Gov-CSIRT Indonesia. Sebuah tim yang mampu mendeteksi dan menangani bila terjadi seranganan dan gangguan keamanan terhadap sistem informasi pemerintah.

Peluncuran pembentukan Gov-CSIRT tersebut dilakukan oleh Kepala BSSN, Letjen (Purn) Siburian, sekaligus dirangkai dengan focus group discussian (FGD) kolaborasi instansi pemerintah menghadapi tantangan keamanan siber nasional, di Jakarta, Rabu (10/7).

Dihadapan Kepala Dinas Komukasi, Informatika dan Statitik Provinsi se-Indonesia, Siburian menjelaskan bahwa dibentuknya CSRIT Indonesia, bertujuan untuk membangun kerja sama dan kolaborasi dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber nasional pada sektor pemerintah. Juga memperkuat kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber serta mendorong secara

pembentukan CSIRT pada pemerintah daerah.

Ia menegaskan, keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber. Dampaknya akan sangat merugikan. Bukan saja gangguan terhadap layanan publik dan kredibilitas pemerintah. ‘’Tetapi juga tercabiknya integritas nasional, keamanan dan ketertiban masyarakat hingga kerugian ekonomi yang cukup besar,’’ tegasnya.

Perang atau serangan terhadap keamanan siber itu menurut Siburian berlangsung setiap detik dan menyasar hampir semua sistem informasi nasional maupun daerah.

Karenanya, mulai tahun ini pihaknya secara bertahap akan memberikan assesment kepada pemerintah daerah agar mampu meningkatkan keamanan sistem informasinya. Dan mendorong pembetukan Gov-CSRIT daerah. Prioritas utama diberikan kepada daerah-daerah yang lebih siap dari sisi SDM, komitmen, kebijakan dan infrastruktur pendukung lainnya atau Indeks SPBE-nya cukup baik.

Terkait dengan assesment pembentukan CSRIT ini, ternyata Provinsi NTB mendapat

prioritas pertama bersama 17 provinsi dan kabupaten/ kota lainnya di Indonesia.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH di Jakarta menegaskan, NTB dinilai paling siap untuk membentuk CSRIT itu. Karena telah memiliki tata kelola keamanan sistem informasi yang cukup baik. Dan SDM bidang IT juga cukup tersedia. ‘’Kami memiliki 40 tenaga fungsional pranata komputer yang tersebar di sejumlah OPD. Mereka ini akan terus kami berdayakan untuk mem-back up keamanan jaringan data,’’ tegasnya.

Meski saat ini NTB tergolong pengelolaan keamanan sibernya, relatif lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Bahkan pada lomba yang dilaksanakan oleh BSSN pada bulan Mei 2019 lalu, NTB berhasil meraih juara terbaik. Namun menurut mantan Kepala LPSE itu, ke depan seiring kebijakan dan komitmen Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik, agar lebih efisien dan adil, maka akan semakin banyak

sistem informasi atau aplikasi yang akan digunakan. ‘’Sehingga hal itu, membutuhkan dukungan SDM atau Gov-CSRIT Provinsi NTB yang handal,’’ tegas Aryadi.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, bulan Agustus ini,

tim dari BSSN, sudah dikorfirmasikan akan turun memberikan assesment. Sehingga moment tersebut akan digunakannya untuk meng-up grading SDM IT di NTB agar lebih siap menghadapi insiden jika terjadi serangan siber. (r)

Tegaklah Bhayangkara Polda NTB Dari Hal. 1 Sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing serta tindak pidana korupsi yang sepanjang tahun 2018, telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp 2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Selanjutnya dalam pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya dengan adanya Laporan Keuangan Polri yang meraih opini WTP dari BPK RI selama 6 tahun berturut-turut maupun urutan ke lima sebagai organisasi yang dapat dipercaya. Dengan berbagai capaian tersebut, kinerja Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri terus mendapatkan apresiasi

positif dari masyarakat.

Pada acara tambahan diserahkan hibah tanah dari Walikota Bima untuk pembangunan Kompi Brimob Batalyon C serta dari Bupati Sumbawa untuk pembangunan lima unit Polsek.

Selain itu juga diserahkan piagam penghargaan bagi lima perusahaan pelayaran yang turut membantu evakuasi korban gempa di tiga gili tahun 2018 yang lalu.

Acara dilanjutkan dengan peragaan bela diri kolosal oleh anggota Polri dan TNI, ada polisi cilik dari Polres Lombok Tengah, penanganan begal oleh Ditsamapta serta penanggulangan teroris oleh gabungan Batalyon 742/Swj dan Satbrimob Polda NTB. Upacara berjalan dengan lancar dan khidmat kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran. (r)

NTB Targetkan Pengurangan Sampah 30 Persen Dari Hal. 1 Syawal menambahkan, apabila menunggu dana dari pemerintah, memang bank sampah tak bisa bergerak cepat. Karena pemerintah memiliki dana dan sumber daya yang terbatas. Sehingga dibutuhkan inisiatif dari masyarakat. ‘’Apabila 1.000 bank sampah tersebut bergerak,’’ kata Syawal. Maka ribuan ton sampah bisa diolah setiap bulan. Misalnya satu bank sampah dapat mengolah 5 ton sampah sebulan. Jika seluruh bank sampah bergerak, maka sekitar 5.000 ton sampah dapat diolah setiap bulan. ‘’Targetnya dengan adanya program partisipasi masyarakat dalam bank sampah ini. Sampai tahun 2023, itu ditargetkan 30 persen sampah dapat dikurangi.

Dan 70 persen sampah tertangani,’’ sebut Syawal.

Meskipun bank sampah yang dibentuk pemerintah belum bergerak. Namun Syawal mengatakan sekitar 200 bank sampah yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri sudah berjalan. Saat ini sedang dilakukan pendataan terhadap bank sampah-bank sampah yang dibentuk masyarakat secara swadaya.

Syawal menambahkan, tolok ukurnya adalah neraca persampahan. Bagaimana menyeimbangkan potensi timbunan sampah dengan infrastruktur atau usaha yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi sampah menjadi nol. ‘’Sekarang neraca persampahan targetnya masyarakat mengolah sampah dari sumber. Kemudian penanganan sampah 70 persen dengan infrastruktur yang dimiliki,’’ tandasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas LHK sudah membuat roadmap

atau peta jalan penanganan sampah di daerah ini. Sesuai roadmap program zero waste, Pemprov menargetkan pada 2023 ada pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Yakni melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat lewat bank sampah.

Selain melalui upaya pengelolaan berbasis masyarakat dan bank sampah, juga dilakukan kerjasama pengelolaan sampah antara Pemprov, Pemda kabupaten/kota dan lembaga non pemerintah. Serta industrialisasi pengolahan sampah dan daur ulang.

Target ini lebih awal akan dicapai dibandingkan target nasional. Di mana, nasional menargetkan pengurangan sampah 30 persen dan sampah tertangani sebesar 70 persen pada 2025.

Data Dinas LHK NTB, produksi sampah di NTB setiap hari sebanyak 3.388,76

ton. Dari jumlah itu, baru 641,92 ton yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan sampah yang didaur ulang baru 51,21 ton setiap hari.

Artinya, baru 20 persen sampah yang ditangani atau diangkut ke TPA. Sisanya 80 persen sampah masih dibuang sembarangan di parit, got dan sungai. Sampah yang dibuang sembarangan inilah yang kemudian mencemari laut.

Sebesar 80 persen sampah yang dibuang sembarangan tersebut jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Secara rinci produksi sampah masing-masing kabupaten/ kota setiap hari di NTB. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton,

Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton.

Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masingmasing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton. (nas)

Kontraktor Proyek Waduruka Belum Bayar Denda Dari Hal. 1 Meski belum ada respons, upaya penagihan terus dilakukan. ‘’Saya terus tagih kontraktor sesuai kewajibannya. Tapi sampai sekarang belum masuk (setoran denda). Lewat telepon, WA (Whatsapp), saya terus tagih,” kata Mustakim.

Namun ia terkendala salinan atau tembusan audit BPK yang belum diterima secara tertulis.

Sebab dengan dasar itu, ia akan sampaikan secara tertulis.

“Nah kalau ada tembusan temuan itu kan bisa kita surati kontraktornya. Jadi agar kita juga bisa menagih secara tertulis sesuai batas waktu yang ditentukan (rekomendasi 60 hari),’’ kata Mustakim.

Sehingga denda sebesar Rp286.752.287 diakuinya belum ditagih maksimal karena belum tertulis. Tapi pejabat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB ini bukan berarti lepas tangan.

Mustakim mengaku akan terus mengejar pihak rekanan menyelesaikan kewajibannya membayar denda keterlambatan. Setiap kesempatan ia menghubungi direktur perusahaan.

Ia juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi NTB untuk proses penagihan denda yang timbul dari keterlambatan pekerjaan senilai Rp4,5 miliar tersebut. ‘’Saya coba sampaikan kendala ini ke Inspektorat. Supaya ada solu-

si. Kami juga ingin ini segera diselesaikan,’’ jelasnya.

Mustakim menginformasikan, posisinya sebagai PPK pengganti pada pekerjaan berlokasi di pinggir pantai Langgudu Kabupaten Bima itu. Ia ditunjuk untuk mengganti PPK sebelumnya dalam kondisi proyek memang sedang bermasalah. Rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu 10 Desember 2018.

Namun saat ini fokus dia

adalah penyelesaian pembayaran denda, baru beranjak pada pembahasan kelanjutan proyek.

Soal rekomendasi tertulis sebagai dasar PPK menagih kepada rekanan, Kasubag Humas BPK Okta Anantyo Prasetyo dikonfirmasi akan mempelajari lebih dahulu. ‘’Saya akan mempelajari hal tersebut. Sebagai informasi bahwa tindaklanjut hasil pemeriksaan adalah tanggung jawab auditor,’’ jawabnya singkat. (ars)

Hadapi Tantangan Berat Dari Hal. 1 ‘’Malah kita sekarang kita sedang bangun SDG’s Center di Kantor Gubernur. Para pihak sudah mulai aktif di situ,’’ kata Ardhi.

Semua target-target indikator SDG’s sudah dimasukkan dalam RPJMD. Baik RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota. Sekarang, kata Ardhi, tinggal pengawalan anggaran di APBD provinsi, APBD kabupaten/ kota dan APBN untuk mendukung terwujudkan targetatarget yang telah ditetapkan.

Diketahui, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG’s. Tujuan pertama, tanpa kemiskinan. Artinya tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, termasuk NTB. Kedua, tanpa kelaparan.

Artinya, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tujuan SDG’s ketiga ini maksudnya menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kese-

jahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

Ke empat, pendidikan berkualitas. Yakni menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Kelima, kesetaraan gender. Yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

Ke enam, air bersih dan sanitasi. Yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Ke tujuh, energi bersih dan terjangkau. Dengan menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

Ke delapan, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Dalam hal ini, bagaimana mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Sementara yang ke sembilan, industri, inovasi dan infrastruktur. Pada tujuan ini lebih difokuskan yakni membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan

industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.

Tujuan SDG’s yang ke sepuluh, adalah mengurangi kesenjangan. Pada tujuan ini, lebih difokuskan untuk mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. Ke sebelas, keberlanjutan kota dan komunitas. Yakni dengan membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan bekelanjutan.

Sementara pada tujuan SDG’s yang keduabelas adalah konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Dengan menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. Ke 13, aksi terhadap iklim. Yaitu bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

Ke 14, kehidupan bawah laut, yakni melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. Ke-15, kehidupan di darat. Yakni melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.

Ke-16, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian.

Yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dengan memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Ardhi, semua target atau tujuan SDG’s ujungujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov, katanya terus melakukan akselerasi pencapaian target-target SDG’s. ‘’Kita fokus kepada hal-hal yang menyentuh, bisa mengurangi aspek-aspek kemiskinan,’’ katanya.

Dalam lima tahun ke depan, kata Ardhi, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd membuat program-program yang mendukung pencapaian target SDG’s. Antara lain, program

percepatan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan tahun jamak.

Kemudian program NTB Zero Waste, penanganan stunting, revitalisasi Posyandu, pengembangan desa wisata, program industrialisasi dan lainnya. ‘’Itu kita framing untuk kemiskinan semua. Industrialisasi kita mengakses kepada UKM, IKM. Supaya bisa masyarakat kecil mendapatkan kesempatan berusaha. Bukan industri yang besar,’’ katanya.

Untuk mempercepat pencapaian indikator SDG’s, Ardhi mengatakan sinergi program antara provinsi dan kabupaten/kota mutlak diperlukan.

Artinyan APBD provinsi dan kabupaten/kota harus fokus menangani persoalan-persoalan yang menjadi indikator dalam SDG’s. ‘’Tak kalah penting bagaimana kerjasama masyarakat, meningkatkan partisipasi dunia usaha untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan. Tantangan memang besar. Seperti kemiskinan masih tinggi. Tapi semua itu tetap kita semangat. Jangan kita lemas-lemas,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 11 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist_bpbd) (sumber : bpbd ntb)

Infografis update progres RTG

Kondisi terkini pemukiman penduduk di Dusun Karang Subagan Daya Desa Pemenang Barat Lombok Utara. Tampak atap RTG milik warga yang sudah tuntas dibangun.

Progres RTG di Lombok Utara Tembus 80 Persen Tanjung (Suara NTB) Terungkap, progres pembangunan unit Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi para korban gempa di Kabupaten Lombok Utara di luar dugaan. Ternyata jumlahnya lebih banyak dari data resmi yang pernah dirilis BPBD NTB.

Kepala BPBD NTB, H Ahsanul Khalik mengakui itu setelah melakukan tinjauan lapangan, Selasa (9/7) ke sejumlah Kecamatan di Lombok Utara. “Dari perjalanan ke Lombok Utara progres penbangunan RTG secara umum sangat baik, dan temuan

lapangan kami, data resmi yang kita miliki bersama TNI-Polri (ternyata) berbeda dengan kondisi lapangan,” kata Ahsanul Khalik dalam keterangan tertulis diterima Suara NTB. Dalam peninjauan tersebut Ahsanul juga didampingi Kepala BPBD Lombok Utara Drs Muhadi, Kabid Rehab Rekon BPBD Drs Hari Widyatmoko, serta para fasilitator sipil dan TNI. Data BPBD NTB melansir jumlah RTG yang sudah rampung dan masih dikerjakan pembangunannya mencapai 31 persen dari total rumah rusak berat (RB), 44 ribu yang tercatat di Lombok Utara.

Sementara kondisi di lapangan jumlah RTG yang sudah rampung dan yang masih dikerjakan pembangunannya sudah mencapai 80 persen. “Yang kita lihat di lapangan faktanya yang sedang proses pengerjaan dan hampir selesai itu sudah hampir 70% - 75%. Artinya progres untuk Lombok Utara saat ini sudah pada angka 80% lebih,” kata Ahsanul Khalik.

Ahsanul menjelaskan, kondisi lapangan yang lebih cepat dari data BPBD terjadi karena ternyata belum semua fasilitator pendamping melaporkan progresnya ke TPK maupun BPBD NTB. Menurutnya, pola swakelola dankegotongroyonganyangdilakukan masyarakat korban gempa di Lombok Utara menjadi salah satu pemicu percepatan realisasi pembangunan RTG di daerah tersebut. “(Bisa cepat) karena (masyarakat) yang pakai sistim swakelola dan gotong royong sangat banyak di Lombok Utara.

Pembangunan secara swakelola ini tetap ada pendampingan dari fasilitator, hanya saja fasilitator belum menyampaikan progresnya ke TPK maupun ke BPBD, sehingga data berbeda,” katanya.

Ahsanul mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan meminta TPK, fasilitator Sipil, TNI - Polri untuk segera memperbaiki laporan percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai kondisi lapangan yang ada. (ars/*)

(Suara NTB/ist_bpbd)

Kalak BPBD NTB H. Ahsanul Khalik bersama BPBD KLU, fasilitator sipil, TNI dan Polri saat meninjau progres RTG. Kalak meninjau langsung ke lima kecamatan terdampak.

Peletakan Batu Pertama

Vlok Foundation Bangun RS ”Lombok Hospital” di Lombok Timur

Pimpinan Perwakilan Vlok Foundation Holland Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah, ST., MT melakukan peletakan batu pertama RS Lombok Hospital.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi bersama Asisten I Setda Provinsi NTB, Baiq. Eva Nur Cahyaningsih dan Pimpinan Perwakilan Vlok Foundation Holland Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah, ST.,MT saat pelatakan batu pertama RS Hospital Hospital

Mataram (Suara NTB) Vrienden Van Lombok (Vlok Foundation), bekerjasama dengan Dewan Masyarakat Sehat (DMS), Yayasan Lombok Sahabat Bangsa dan Pemkab Lombok Timur membangun rumah sakit “Lombok Hospital” di eks lapangan Desa Apit Aik, Pringgabaya Lombok Timur.

Fasilitas, dan sarana prasarana kesehatan ini dihajatkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan di kabupaten berpenduduk terpadat di NTB ini.

Peletakan batu pertama RS Lombok Hospital dilakukan Rabu (10/7) kemarin. Langsung

oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi dan Pimpinan Perwakilan Vlok Foundation Holland Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah, ST.,MT. Hadir Asisten I Setda Provinsi NTB, Baiq. Eva Nur Cahyaningsih, seluruh elemen Dewan Masyarakat Sehat (DMS) Kabupaten Lombok Timur, jajaran pemerintah daerah hingga kecamatan, dan tingkat desa setempat.

Fisik RS Lombok Hospital dibangun penuh pembangunannya oleh Vlok Foundation. Gedung RS dibangun seluas 612 meter persegi diatas lahan 0,8 hektar, berlantai satu. Pembangunannya

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi memberikan sambutan.

dilakukan dua tahap. Pada pertengahan 2020 mendatang dipastikan rampung dibangun.

Wakil Bupati, H. Rumaksi mewakili Pemkab Lombok Timur menyampaikan apresiasinya. Pemkab Lotim bersedia memberikan dukungan penuh atas keberadaan RS Lombok Hospital ini. Mengingat fungsinya yang sangat strategis untuk membantu mendekatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai di bagian timur Kabupaten Lombok Timur.

Dukungan penuh pemerintah daerah yang disampaikan wakil bupati, sejalan dengan konsentrasi kepala daerah setempat terhadap peningkatan kesehatan masyarakat kecil. Siti Nurul Hijah mewakili menyampaikan pidato Ketua Umum Yayasan Vlok Foundation Holland dari Belanda, Harry Peters.

Dikisahkan, pada 2017 lalu, tim DMS datang mengajukan permohonan untuk bekerja sama membantu merealisasikan pembangunan rumah sakit di Lombok Timur dengan lokasi Kerumut Pohgading. Dengan pertimbangan

yang mendalam, akhirnya Pemerintah Desa Apitaik dengan restu Bupati menetapkan Lokasi pembangunan RS di Desa Apit Aik Kecamatan Pringgabaya.

“Kami berterima kasih bahwa penetapan lokasi ini merupakan tempat yang sangat strategis dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai arah,” ujarnya. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh DMS, Vlok Foundation di Belanda telah melakukan diskusi dengan beberapa sponsor utama.

Pada akhir tahun 2018, Vlok Foundation telah mendapatkan sponsor. Diantaranya, Wilde Ganzen dan Ben Veh We yang ingin mensupport proyek rumah sakit ini, dengan syarat Vlok Foundation membagi biaya pembangunan tersebut menjadi 2 tahun atau 2 tahap, dengan demikian seluruh support dapat diberikan.

“Untuk beberapa project yang telah kami tangani, kami sukses berkolaborasi dengan Wilde Ganzen Foundation. Mereka memberikan support biaya yang dibutuhkan sehingga kami dapat memulai pembangunan ru-

mah sakit pada bulan Juli 2019,” demikian dikemukan.

Pembangunan rumah sakit ini dapat terlaksana berkat dukungan sponsor-sponsor, Bupati, wakil bupati Lotim beserta staf, tim DMS, Yayasan Lombok Sahabat Bangsa, serta stakeholders lainnya.

Nurul Hijjah menambahkan, upaya meningkatkan tarah kesehatan masyarakat di Lombok Timur yang bukan saja keinginan kuat Pemkab setempat, juga mendukung penuh visi Gubernur Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi DJalillah dibidang kesehatan.

RS ini nantinya akan diserahkan oleh Vlok Foundation untuk dikelola oleh Dewan Masyarakat Lombok Timur.

Diharapkan RS ini juga akan diperkuat dengan sharing tambahan dari Pemkab Lombok Timur dan Pemprov NTB untuk melengkapi tenaga perawat, dokter, hingga alat-alat kesehatan yang lebih memadai. (bul/*)