HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 11 JUNI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 74 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pemprov Siap Lakukan FS Pembangunan Jembatan Lombok-Sumbawa
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyambut baik rencana pembangunan jembatan penyeberangan Lombok - Sumbawa yang diinisiasi Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Jika hasil kajian awal atau pre-feasibility study (preFS), masuk akal. Maka Pemprov akan siap melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan soal rencana pembangunan jembatan penghubung sepanjang 16 kilometer. ‘’Iya (disambut baik). Apapun kalau jembatan itu, bukan saja Lombok-Sumbawa. Koneksi antar pulau-pulau penting. Kalau memang pra FS kelihatannya masuk akal, kenapa nggak (FS oleh provin-
si),’’ kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (10/6) siang. Gubernur mengatakan, ide mengenai pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa
sudah lama terdengar. Jika betul ada investor yang berminat membangun jembatan tersebut, gubernur mengatakan itu sangat bagus sekali. Namun ia masih mempertanyakan asal pendanaan dan
investor yang akan membangun. Termasuk mengenai studi kelayakannya. Gubernur menambahkan, ia sudah menanyakan ke Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa masih sebatas pre-FS. “Saya cek ke Bappeda, belum ada feasibility study-nya, masih pra. Tapi kita kalau misalnya bagus, mantap sekali,’’ tandas orang nomor satu di NTB ini. Investor asal Korea Selatan
yang tergabung dalam Korindo Group telah merampungkan pre-feasibility study (preFS) rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok - Sumbawa di Selat Alas. Berdasarkan hasil pre-FS yang dilakukan akhir 2018 lalu, pembangunan jembatan penyeberangan sepanjang 16 Km tersebut layak secara teknis. Asisten II Perekonomian
dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si. Amry Rahkman yang dikonfirmasi Suara NTB, Bersambung ke hal 15
H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)
Berharap Terwujud, Dampaknya bagi NTB akan Dahsyat KAMAR Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB tak cukup yakin, pembangunan jembatan penghubung Pulau Lombok-Sumbawa di atas laut sepanjang 16 Km akan menjadi prioritas. Meskipun, sebenarnya Kadinpun sangat berharap, ini akan terwujud. Sejumlah alasan dikemukakan Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Heri Prihatin IR atas rencana besar membangun jembatan di
M. Firmansyah
selat Lombok ini. Seperti diketahui, mengemuka rencana pembangunan jembatan di atas laut menghubungkan dua pulau di NTB. Investor asal Korea Selatan yang tergabung dalam Korindo Group disebut-sebut telah merampungkan pre-feasibility study (pre-FS) dan dinyatakan jembatan laut ini layak secara teknis. Nantinya, Lombok-Sumbawa akan terhubung hanya dalam waktu tempuh 15 menit. L. Heri mengatakan, dua hal yang sangat penting adalah layak ekonomi dan layak teknis. Soal layak teknis ini, menurutnya apa saja bisa dengan mudah secara teknis dilakukan. Apalagi dengan teknologi masa kini, membangun konstruksi di atas laut bukanlah
perkara sulit. Menggunakan dana dari mana? Apakah pinjaman luar negeri? Dan bentuknya bagaimana? Jangka pendek? Menengah? Atau panjang? Jika pinjamannya dalam jangka panjang, tentunya pembahasannya dilaksanakan di tingkat pusat. Tidak semudah yang direncanakan. Nawaitu, menurutnya boleh-boleh saja dan seluruh warga NTB sangat mengharapkan, serta mendukung hal ini terwujud. Bersambung ke hal 15
L. Heri Prihatin
Gubernur Usulkan Iswandi Jadi Penjabat Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Mulai 10 Juni 2018, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D telah beralih menjadi tenaga pendidik atau dosen di Universitas Mataram (Unram). Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo telah menandatangani Keppres pemberhentian Sekda NTB pada 20 Mei lalu. Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menunjuk
Asisten I Pemerintahan Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sampai dilantiknya Penjabat Sekda. Gubernur juga sudah mengajukan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si sebagai Penjabat Sekda NTB ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). ‘’Kita sudah mengajukan Pak Iswandi sebagai Penjabat Sekda. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
TO K O H Respons Luar Biasa MASKAPAI AirAsia, resmi mengoperasikan rute penerbangan yang menghubungkan Lombok dengan Australia. Hal ini ditandai dengan pendaratan perdana pesawat AirAsia jurusan Perth - Lombok di Bandara Internasional Lombok (BIL), Minggu (9/6) malam. Pendaratan perdana ini tidak saja menandai terbukanya rute baru untuk wisatawan dari Australia ke NTB. Lebih dari itu, rute baru ini juga memperlihatkan kuatnya komitmen Pemprov NTB untuk men(Suara NTB/ist) dongkrak arus kunjungan Hj. Sitti Rohmi Djalilah wisatawan ke NTB. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah ikut serta dalam rombongan pendaratan perdana pesawat bernomor QZ471 itu. Bersambung ke hal 15
Sensasi Wisata Alternatif Jalur ’’Offroad’’ Gunung Tambora
KO M E N TTAA R 34 ASN Disanksi Ganda PASCALIBUR Lebaran 1440 H, sebanyak 307 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB tidak masuk kerja pada Senin (10/6). Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 ASN kena sanksi ganda berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 50 persen dan teguran atau sanksi ringan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menjelaskan 307 ASN yang tidak masuk kerja terdiri dari 143 orang cuti, TD 54 orang, TB 29 orang, terlambat 10 orang, sakit 47 orang dan tanpa keterangan 34 orang. Disebutkan, total ASN Pemprov NTB sebanyak 6.851 orang, Bersambung ke hal 15 H. Fathurrahman (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ars)
INDAH - Pemandangan indah Gunung Tambora dilengkapi hamparan vegetasi, flora dan fauna. Ini yang membuat takjub para rider yang melewati jalur Piong, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.
GUNUNG Tambora dengan segala potensinya layak menyandang status geopark dunia. Kaldera pada ketinggian 2.850 Mdpl jadi favorit bagi wisatawan melalui tiga jalur yang dibuka. Salah satu alternatif adalah jalur offroad Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima menyajikan sensasi bagi wisatawan yang gemar trial adventure. Tambora diklaim sebagai satu satunya gunung di Indonesia yang membuka dua akses sekaligus menuju kawah. Selain dua jalur di Pancasila Kabupaten Dompu dan Kawinda Toi Kabupaten Bima yang sudah biasa dilalui pendaki setapak, Taman Nasional setempat membuka khusus akses untuk wisatawan jalur offroad melalui Desa Piong. Menuju desa ini, butuh waktu sekitar dua jam
perjalanan darat dari Kota Dompu hingga ke gapura menuju jalur offroad Desa Piong. Jalur ini memang dibuka khusus taman nasional untuk kendaraan ground clereance tinggi seperti motor trail dan mobil dengan system penggerak Four Wheel Drive 4x4. Jarak dari pos 1 menuju pos V mencapai 21 Km, dengan rata rata waktu tempuh hingga empat jam, dilanjutkan jalan kaki sekitar 1,5 jam menanjak menuju kawah. Suara NTB yang menjajal jalur ini pada Kamis (6/5) lalu, merasakan sensasi dan tantangan jauh berbeda dengan jalur trabas pada umumnya. Mulai start dari pintu masuk pukul 08.30 Wita, setelah melakukan registrasi di Resort Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) dan membayar tarif Rp 5.000 per sepeda motor. Bersambung ke hal 15
Gubernur Tantang Pansus Buka Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menantang Panitia Khusus (Pansus) membuka secara gamblang dugaan penyimpangan proyek percepatan jalan. Sebelumnya, Pansus Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi DPRD NTB mensinyalir adanya dugaan permainan proyek percepatan jalan dan mendorong dilakukan audit investigasi terhadap permasalahan tersebut. ‘’Saya kira wajar, minta saja audit BPK. Tapi mestinya teman-teman di Pansus, karena bukan orang-orang baru juga. Ini orang-orang lama, terlibat di situ sudah lama sekali. Kalau mereka melihat penyim-
pangan, kasih tahu saja,’’ tegas gubernur dikonfirmasi usai halal bihalal dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (10/6) siang. Dr. Zul menegaskan, ia tidak punya beban apa-apa karena baru menjabat sebagai Gubernur NTB. Sebagai gubernur baru, Dr. Zul mengatakan tak punya beban moral terkait hal tersebut. Ia menantang Pansus yang di dalamnya orang-orang yang sudah lama duduk di gedung Udayana untuk membuka jika ada penyimpangan. ‘’Apa masalahnya, kasih tahu saja kita. Siapa yang bermain. Jangan sampai kesannya di
masyarakat, untuk bergaining position saja, ribut-ribut. Tapi kalau ada, buka dong,’’ katanya. Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan, jika ada permainan dalam pengerjaan proyek percepatan jalan silakan dibuka. Begitu juga jika ada jalan yang baru dibangun kemudian rusak lagi, ia minta agar diperlihatkan. ‘’Jangan ngomong-ngomong saja. Jangan sampai nunggununggu di lobi seseorang, kacau jadinya,’’ tandas gubernur. Proyek perbaikan jalan yang cepat rusak di Pulau Sumbawa mendapatkan sorotan dari Pansus Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi DPRD NTB. Dewan mendorong dilakukan
audit investigasi terhadap permasalahan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mengakui memang ada beberapa titik jalan yang rusak akibat persoalan kualitas. Namun, Dinas PUPR NTB menyatakan persoalan utama yang menyebabkan jalan yang rusak adalah minimnya biaya pemeliharaan yang dianggarkan tiap tahun. ‘’Ya memang, kita kan dana rutin tidak ada. Jadi, rutin itu ditujukan untuk pemeliharaan jalan-jalan yang mantap. Ketika ndak dirawat, jalan itu akan mengalami penurunan kondisi,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM.
Diungkapkan, pada akhir tahun 2018, laju penurunan kondisi jalan provinsi berada dikisaran 5-6 persen per tahun. Hal ini berarti bahwa setiap tahun 62-75 kilometer jalan yang berada dalam kondisi mantap akan mengalami penurunan kondisi menjadi jalan rusak atau tidak mantap. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Masih terdapat 242,71 Km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 Km, jalan kerikil sepanjang 28,76 Km, jalan tanah sepanjang 35,92 Km. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Selasa, 11 Juni 2019
Belum Ajukan Dana SEBAGIAN besar kelurahan belum mengajukan pencairan dana kelurahan tahap pertama, meskipun Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah memberikan lampu hijau. Seperti halnya Kelurahan Babakan hingga kini sedang mempersiapkan administrasi. Pengajuan pencairan menunggu arahan. Ditemui usia halal – bihalal di halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (10/6), Lurah Babakan, Abdul Rauf mengakui, sampai saat ini belum mengajukan pencairan dana kelurahan tahap pertama. Pihaknya masih menunggu informasi dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram. Pencairan dipastikan akan bersamaan dengan kelurahan lainnya. “Sekarang ini belum kita mengajukan,” kata dia. Secara garis besar dana kelurahan diperoleh masing – masing kelurahan Rp370 juta. Pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing lingkungan berdasarkan hasil musyawarah kelurahan. Sebagian usulan meminta pembuatan berugak dan perbaikan saluran. Dari porsi anggaran diatur sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak – juknis) 60 persen dipergunakan untuk kegiatan fisik dan 40 persen pemberdayaan masyarakat. “Untuk apa dana itu kan sudah ditentukan,” ucapnya. Dana kelurahan diakui Rauf, merupakan barang baru. Bagi kelurahan dana ini penting menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, volume pekerjaan diusulkan melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat tidak semuanya terealisasi. Artinya, apa yang tidak dapat dibiayai atau realisasikan akan dibiayai melalui dana kelurahan. “Program MPBM ndak semuanya terpenuhi. Dari dana kelurahan kita kerjakan,” tambahnya. Menurutnya, dana kelurahan cukup efektif membantu masyarakat. Terutama berkaitan dengan pengembangan keterampilan melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan skill akan diprioritaskan sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui swadaya bisa ditanggulangi melalui dana kelurahan. Di satu sisi, lurah yang akan purnatugas akhir Desember 2019 mendatang ini mengharapkan pembentukan Satgas penanggulangan sampah di kelurahan. Pasalnya, sampah di perbatasan antara Babakan dan Getap tetap menumpuk. Pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup berkali – kali menertibkan, tapi tak membuahkan hasil. “Sudah kita pasang imbauan tetap saja warga b u a n g sampah di sana,” demikian kata d i a . (cem) Abdul Rauf (Suara NTB/cem)
Jangan Biarkan Berlarut ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menanggapi kabar ada investor lokal yang tertarik mengelola MWP (Mataram Water Park). ‘’Itu hal yang tidak susah. Sekarang pemerintah ini harus punya jiwa entrepreneur. Harus ambil sikap. Kalau mau kelola, kelola yang benar,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (10/6). Dalam mengelola MWP, lanjut dia, Pemkot Mataram tidak boleh setengah hati. Kalau memang MWP dihajatkan untuk kegiatan olahraga, maka OPD terkait harus segera mengambil sikap dengan progres yang jelas. Dia mencontohkan, kalau MWP misalnya digunakan sebagai sarana penunjang mengejar kualitas cabang olahraga renang, selain juga disewakan agar mendapatkan benefit dari keberadaan aset daerah tersebut. Bisa ditawarkan kepada masyarakat umum dan juga pihak sekolah. Baik sekolah negeri maupun swasta. Bila perlu, untuk menunjang prestasi olahraga siswa dalam bidang cabor renang, sekolah-sekolah digratiskan biaya masuk ke MWP. Hanya saja, yang menjadi catatan Ketua Fraksi Gerindra ini, keberadaan MWP jangan dibiarkan berlarut-larut. Untuk itu dibutuhkan ketegasan dari kepala daerah. ‘’Kalau memang merasa mampu mengelola, ya kelola,’’ katanya. Sebaliknya, kalau memang Pemkot Mataram tidak lagi sanggup mengelola MWP, bisa saja dikerjasamakan dengan pihak swasta. Pemkot Mataram harus punya teamwork lintas OPD yang menyikapi MWP supaya tidak mangkrak berlarut-larut. Pada bagian lain, anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini tidak mendukung rencana Pemkot Mataram yang bakal mengajukan Raperda retribusi olahraga. ‘’Saya pikir tidak masalah yang penting jelas progresnya,’’ imbuh Ketut Sugiarta. Karena selama ini, biaya pemeliharaan MWP setiap tahun masih menjadi beban daerah. Dengan adanya Perda retribusi tempat olahraga ini nantinya diharapkan paling tidak mampu membiayai sendiri pemeliharaannya, tanpa membebani APBD Kota Mataram. Jangan sampai, payung hukum sudah dibuat, lantas tidak dijalankan. ‘’Itu kan percuma,’’ cetusnya. Menurut Ketut Sugiarta, Pemkot Mataram harus punya konsep yang jelas, mau dibawa ke mana MWP ini. Ide ini harus dikomunikasikan dengan Walikota selaku kepala daerah. Ide yang dibawa oleh pimpin a n O P D harus jelas targetnya. (fit) Ketut Sugiarta (Suara NTB/fit)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Inspektorat Petakan Penyelesaian Tunggakan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Inspektorat sedang menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan sejumlah tunggakan kerugian negara dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Rekomendasi diupayakan segera selesai menghindari penanganan oleh aparat penegak hukum (APH). Temuan BPK ada kekurangan volume 24 pekerjaan pada tujuh organisasi perangkat daerah senilai Rp1,3 miliar lebih. Di antaranya, kelebihan pembayaran senilai Rp907,5 juta dan meminta menyetor pengembalian ke kas RSUD senilai Rp49 juta lebih. Selain itu, kekurangan volume atas 15 pekerjaan belanja hibah pada dua OPD senilai Rp585,6 juta. Menanggapi hal itu, Inspe-
ktur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Senin (10/6) mengatakan, penyelesaian tunggakan sedang dibuatkan rencana aksi atau pemetaan. Inspektorat sebagai auditor pengawas internal pemerintah memilah temuan yang bisa diselesaikan selama sebulan atau setahun. Sebab, temuan auditor negara itu ada yang sifatnya administrasi dan pengembalian keru-
(Suara NTB/cem)
Lalu Alwan Basri gian negara. Khusus sifatnya teguran akan diselesaikan pekan ini. “Kita pilah dulu mana
yang penyelesaian keuangan dan administrasi. Biar lebih gampang,” kata dia. Khusus pengembalian kerugian negara, rekanan pelaksana pengerjaan proyek-proyek fisik ditekankan menyelesaikan tunggakan. Rekanan harus menandatangani surat kesanggupan tanggungjawab mutlak (SKTM). SKTM ini sambung Alwan, jadi rujukan rentang waktu penyelesaian. Inspektorat memberikan kelonggaran bagi rekanan untuk pengembalian. Kompensasi ini berdasarkan jumlah pengembalian yang harus disetor ke kas negara. “Kalau yang sedikit sebelum 60 hari bisa diselesaikan,” pintanya.
Pengerjaan proyek fisik di Kota Mataram selalu didampingi oleh Inspektorat maupun TP4D. Kenyataannya, auditor tetap menemukan kekurangan volume atau kelebihan pembayaran pekerjaan. Mantan Kabag Humas ini berdalih, pengawasan pekerjaan fisik banyak keterkaitannya tidak hanya TP4D maupun Inspektorat. Konsultan pengawas, PPTK maupun PTP juga berperan. Bukan berarti peran TP4D maupun Inspektorat lemah. Tetapi, rekanan ada saja tempatnya bermain untuk mengurangi volume pekerjaan. Persoalan ini ke depan akan dicari tahu, sehingga kasus tersebut tak terulang kembali. (cem)
(Suara NTB/cem)
ANTRE MENDAFTAR – Pasien mengantre di loket pendaftaran RSUD Kota Mataram, Senin (10/6). Hari pertama kerja pengunjung di rumah sakit tampak membeludak.
Pengunjung RSUD Mataram Membeludak Mataram (Suara NTB) Pengunjung di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, pascalibur lebaran membeludak. Antrian terlihat mulai di loket pendaftaran hingga pelayanan di masing – masing poli. Direktur RSUD, dr. Lalu Herman Mahaputra menyampaikan, pelayanan di rumah sa-
kit tetap berjalan normal sejak cuti bersama. Manajemen mengatur jadwal piket agar pasien memperoleh pelayanan. Di hari pertama masuk kerja pascalibur, pelayanan relatif normal. Sejumlah poli ramai dikunjungi pasien. “Semua poli ramai,” kata dia ditemui, Senin (10/6). Tingkat kunjungan pasien di hari normal biasanya men-
capai seribu orang. Pascalibur lebaran belum diketahui. Tren kunjungan akan meningkat usai lebaran topat. “Rata – rata semua poli pelayanan di rumah sakit dipadati pengunjung,” tandasnya. Berbeda halnya pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Masyarakat yang mengurus
administrasi kependudukan relatif menurun dibandingkan hari normal. Masyarakat datang, kata Kadis Dukcapil, Chaerul Anwar, untuk mengurus kartu keluarga atau kartu tanda penduduk. “Kalau sekarang masih sepi,” akunya. Meskipun sepi pengunjung, petugas di Dukcapil tetap siaga melayani masyarakat.
Chaerul menambahkan, pengurusan administrasi biasanya meningkat usai lebaran topat. Apalagi saat ini, memasuki pendaftaran siswa maupun mahasiswa baru. Dipastikan, pengurusan kartu keluarga maupun KTP akan membludak. “Seminggu setelah lebaran topat pasti ramai,” demikian kata dia. (cem)
Hari Pertama Masuk Kerja
Walikota Sidak Tempat Pelayanan Publik
(Suara NTB/cem)
HALAL BIHALAL - Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito serta pejabat lainnya menggelar halal bihalal di halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (10/6).
Pemkot Mataram Gelar Halal Bihalal Mataram (Suara NTB) Hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama lebaran, Pemkot Mataram menggelar halal bihalal bersama seluruh aparatur sipil Negara ASN). Mempererat tali silaturahim jadi tujuan utama. Kegiatan itu dimulai sekitar pukul 07.15 Wita, diawali dengan apel pagi. Selanjutnya, seluruh pegawai bersalaman antara satu dengan lainnya. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, di hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran seperti biasa dilaksanakan apel pagi sekaligus menggelar halal bihalal di momentum lebaran. Momen ini dimanfaatkan sebaik – baiknya untuk meningkatkan silaturahim di internal ASN di Lingkup Pemkot Mataram, untuk lebih meningkatkan semangat kebersamaan serta memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. “Tadi saya berikan pengarahan pada apel pagi sekaligus kita rangkaikan dengan halal – bihalal,” kata Walikota dikonfirmasi, Senin (10/6). Seluruh pegawai juga diharapkan meningkatkan disiplin mereka. Oleh karena itu, di hari pertama kerja akan dicek tingkat kehadiran pegawai. Apakah ada ASN yang menambah
libur, sehingga akan dipelajari dan evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan ketentuan pemberian sanksi. “Nanti kita pelajari sesuai ketentuan,” tambahnya. Pada momen lebaran topat dijadwalkan pada Rabu (12/6), ASN diberikan kompensasi untuk menyelenggarakan gawai atau tradisi tahunan yang umumnya dilaksanakan oleh masyarakat di Pulau Lombok umumnya. Lebaran topat kata Walikota, adalah tradisi setelah puasa selama enam hari di bulan Syawal. Ini merupakan pesta milik masyarakat, sehingga pemerintah perlu melestarikan apa yang menjadi tradisi. “Ini gawai masyarakat. Jadi perlu kita lestarikan,” tegasnya. Kebijakan Pemkot Mataram memberikan kelonggaran bagi ASN untuk bergabung pada lebaran topat nantinya dengan catatan pelayanan administrasi tidak terganggu. Pelaksanaan lebaran topat biasanya diawali dengan ziarah makam dan berdoa bersama. ASN dapat memaksimalkan pekerjaan pada siang hari. Oleh karena itu, ia mengingatkan pelayanan administrasi maupun pelayanan medis tidak boleh terganggu. Pegawai tetap mengoptimalkan serta meningkatkan kualitas pelayanan. (cem)
Mataram (Suara NTB) Hari pertama masuk kerja, Senin (10/ 6), Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pelayanan publik di Kota Mataram. Pascalibur lebaran, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Sidak diawali dengan memantau pelayanan di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagesangan. Walikota didampingi Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Asisten I Lalu Martawang, Asisten II Ir. H. Mahmuddin Tura, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Baiq Nelly Kusumawati mengecek satu persatu ruang perawatan pasien, pelayanan di loket serta instalasi gawat darurat. Ahyar juga mengecek tingkat kunjungan, kehadiran pegawai serta fasilitas pelayanan. Sidak dilanjutkan dengan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Majapahit serta Dinas Kesehatan di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru. Berbeda dengan sidak pertama, Walikota hanya melihat kondisi pelayanan dan tingkat kehadiran pegawai. Disampaikan Walikota, tiga lokasi dikunjungi untuk memastikan tingkat kehadiran pegawai serta proses pelayanan. Dari tingkat kehadiran belum
bisa disimpulkan persentasenya, karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedang merekap. Hasil rekap tingkat kehadiran akan dijadikan bahan evaluasi. “Kalau ada yang tidak masuk tanpa ada alasan yang jelas, saya sebagai pejabat pembina kepegawaian akan menjatuhkan sanksi,” tegas Walikota. Sanksi itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Tergantung dari kajian maupun telaah dari tim penegak disiplin Pemkot Mataram. Nelly menambahkan, sejauh ini tingkat kehadiran sedang direkap oleh stafnya. Tingkat kehadiran pegawai akan diketahui setelah jam 12.00 Wita. Secara garis besar kehadiran pegawai cukup tinggi dilihat dari antusiasme mengikuti apel dan halal – bihalal. ASN menambah libur tanpa kejelasan akan dijatuhkan sanksi. Sanksi diatur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sanksi itu berupa ringan, sedang dan berat. Nantinya akan diserahkan sepenuhnya ke pejabat pembina kepegawaian. “Kalau TKD jelas akan dipotong,” tambah Nelly. Dari hasil rekap absensi hingga pukul 12.00 wita, sebanyak 22 pegawai negeri sipil tidak hadir tanpa ada keterangan. Ketidakhadiran ASN didominasi pegawai kelurahan dan sebagai tersebar di OPD. (cem)
(Suara NTB/cem)
SIDAK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Direktur RSUD dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengecek kondisi pasien yang dirawat di ruang IGD RSUD Kota Mataram, Senin (10/6). Pasca libur panjang pelayanan diharapkan tetap berjalan normal.
SUARA NTB Selasa, 11 Juni 2019
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 DAGING SAPI - Harga daging sapi di pasaran menembus 12345678901234567890123456789012 Rp140.000/Kg.Tingginya harga daging ini dipicu permintaan 12345678901234567890123456789012 sejak puasa, Lebaran Idul Fitri hingga Lebaran Topat. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/bul)
EKONOMI DAN BISNIS
APTI Prediksi Petani Tembakau Merugi hingga Rp420 Miliar Mataram (Suara NTB) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB khawatir, musim tanam tembakau virginia tahun 2019 ini akan menjadi catatan kelam bagi petani tembakau di Lombok. Prediksi didasarkan pada makin berkurangnya kuota pembelian oleh perusahaan. Bahkan sama sekali tidak membeli di tengah tingginya animo petani menanam emas hijau ini. Selama tiga kali musim tanam berturut-turut, tahun 2015-2017, usaha tani tembakau virginia di Lombok, NTB kurang menguntungkan karena banyak hujan. Lalu pada musim tanam 2018, kata Ketua APTI NTB, Sahminuddin, iklim cukup bersahabat, sehingga produksi dan mutu tembakau virginia di Lombok sangat baik. “Tahun 2018, para petani menikmati harga sangat wajar. Dan total produksi berhasil terpenuhi kurang lebih 36.000 ton tahun,” ujarnya. Menjadi kebiasaan para petani, bila tahun sebelumnya harga komoditi pertanian perkebunan membaik, maka tahun ini dipastikan animo menanamnya akan jauh lebih tinggi. Hal ini berlaku hampir di semua komoditas pertanian perkebunan, tanpa terkecuali petani tembakau virginia di Lombok.
Dengan harga wajar yang diterima petani tahun 2018 lalu, maka APTI NTB tahun ini memperkirakan luas tanam akan bertambah 10% hingga 15 % dari. Dengan penambahan luas tanam ini, berarti produksi akan meningkat menjadi 39.600 ton sampai dengan 41.400 ton. Sementara, di satu sisi, musim tanam tahun 2019 ini, permintaan tembakau virginia Lombok akan menurun, paling tidak 12,5 % dari 2018. Hal ini terkonfirmasi dari pengurangan kuota pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Keterangan Sahminuddin, beberapa perusahaan mitra petani tembakau misalnya, Djarum, tahun 2018 membeli 6.000 ton, tahun 2019 dikurangi menjadi 5.000 ton. Lalu Bentoel tahun 2018 membeli hingga 13.000 ton,
tahun ini akan membeli hanya 8.000 ton. Kemudian PT. Sadhana, hanya 1.000 ton. Lainnya, banyak diantara perusahaan yang diketahui tak membeli tembakau tahun ini. Mengacu pada uraian di atas, pada musim tanam 2019 ini, akan terjadi kelebihan produksi dari permintaan antara 8.100 - 9.900 ton tembakau virginia. Jika diasumsikan harga rata-rata Rp42.500/Kg, maka hitung-hitungan APTI NTB, kerugian petani total akan mencapai Rp344 miliar hingga Rp420,75 miliar. Melihat penawaran lebih besar dari permintaan, maka boleh jadi harga tembakau virginia tahun 2019 ini lebih rendah dari tahun kemarin. Ini akan membuat petani kurang untung, bahkan akan merugi. Seperti tahun 2000-an. Rekomendasinya, perlu ada
Masih Layani Pengaduan
Pemprov Siapkan Sanksi Perusahaan Tak Beri Karyawan THR Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih terus melayani pengaduan dari karyawan, bilamana Tunjangan Hari Raya (THR) tak diberikan oleh perusahaan. Pemerintah daerah bahkan menyiapkan sanksi kepada perusahaan. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. H. Muhammad Agus Patria, SH, MH. Disebut-sebut soal adanya perusahaan yang belum memberikan THR kepada karyawannya, meskipun hari raya Idul Fitri 2019 telah berlalu. Agus Patria mengatakan sejauh ini belum menerima laporan pengaduan. Dan Disnakertrans Provinsi NTB tetap akan melayani pengaduan yang masuk. Terhadap adanya perusahaan yang belum memberikan THR, menurutnya akan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota. “Pengaduan di tingkat provinsi belum ada. Lagi kita cek ke kabupaten/kota,” jelasnya. Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (10/6) kemarin, Agus Patria mengatakan, jika ada, perusahaan akan diberikan teguran agar melaksanakan kewajibannya sesuai yang di aturan pemerintah. “Kalau tidak kita berikan sanksi administrasi kepada perusahaan,” imbuhnya. Pemerintah daerah dalam hal ini belum bisa bertindak,
(Suara NTB/bul)
H. Agus Patria bila belum menerima laporan pengaduan dari karyawan. Imbauan sudah disampaikan kepada masyarakat dan perusahaan. Imbauan tersebut mewajibkan kepada seluruh perusahaan untuk membayar THR. “Kita tetap tunggu. Kalau ada pengaduan, kita akan proses. Karyawan bisa laporkan ke kita, silahkan,” demikian Pemprov. Sebelumnya, sekitar 500 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) NTB banyak yang merasa berat untuk membayar THR kepada karyawannya. Dari 500 perusahaan yang menjadi anggota, kurang dari
10 persen yang bisa membayar THR karyawannya pada lebaran tahun ini. Hal itu dikatakan Ketua Apindo NTB, Ni Ketut Wolini baru-baru ini. Ia mengatakan, bencana gempa bumi 2018 lalu masih berdampak pada aktivitas perusahaan yang masih belum normal kembali. Pascagempa di NTB, beberapa perusahaan harus menutup usahanya dan tidak sedikit yang mengurangi jam kerja karyawan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengantisipasi adanya pemutusan hubungan kerja. “Kami semenjak pascagempa, kebanyakan tidak melapor karena pusing mereka ya. Kalau perusahaan yang menjadi anggota Apindo sekitar 500. 10 persen saja (yang memberi THR, red) sepertinya kurang karena sekarang ini usaha sepi pascagempa, daya beli menurun,” kata Wolini Diterangkan Wolini, pihak perusahaan dan karyawan diminta untuk saling memberi pengertian dengan kondisi saat ini. Pada bulan puasa tahuntahun sebelumnya, Apindo NTB keliling kepada setiap perusahaan untuk memastikan agar bisa membayar THR karyawan. Namun berbeda dengan tahun ini, Apindo NTB tidak memeriksa perusahaan karena kondisi perusahaan yang masih disebut belum stabil. (bul/azm/kmb)
(Suara NTB/ist)
SANTUNAN - Penyerahan Santunan oleh Mandiri Syariah yang di wakili oleh Nur intan (Branch Manager), bersama Kepala OJK NTB, Farid Faletehan, Kadispar NTB H. Lalu Moh.Faozal dan TGH Muamar Arafat
Sukses Serambi Berkah Ramadhan Mandiri Syariah di Mataram Terulang Kembali
ttd
Halaman 3
Mataram (Suara NTB) Bank Syariah Mandiri (BSM) wilayah Jawa Timur Bali Nusra untuk ketiga kalinya menggelar serangkaian kegiatan ramadhan di Mataram, NTB. Untuk ketiga kalinya juga, kegiatan tahunan ini sukses diselenggarakan. BSM pada Ahad, 26 Mei 2019 menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Ramadhan jadi Berkah” di Lingkungan Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center di Mataram yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB untuk ikut mendukung rangkaian kegiatan Khazanah Ramadhan. Kegiatan yang dilaksanakan hampir seharian penuh ini mendapat respon dan antusiasme tinggi dari masyarakat Bumi Seribu Masjid. Sejumlah kegiatan di dalamnya diantaranya, lomba mewarnai dan lomba hafalan ayat-ayat pendek yang diikuti anak-anak usia dini hingga SD, serta lomba hadrah yang diikuti masyarakat umum. Kegiatan ini ramai diikuti,
dengan sejumlah hadiah-hadiah menarik. BSM juga melaksanakan kegiatan cuci emas gratis kepada masyarakat umum, cek kesehatan gratis, disertai live music dan ikut mensukseskan bazar untuk sejumlah kebutuhan sandang dan pangan (pakaian dan makanan). Ada juga takjil menarik seharga Rp1 Cukup dengan membayar Rp1 menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) BSM. Selain itu, ada kegiatan photobooth contest menggunakan latar dan tema yang telah disediakan tim BSM di arena. Kegiatan ini juga turut menyedot perhatian dan diikuti cukup antusias oleh peserta. Ketentuannya foto ditampilkan di jejaring sosial. Photo dan kontestan paling menarik yang menjadi pemenangnya. Kegiatan lainnya, layanan konsultan pembiayaan syariah. Layanan penukaran uang baru untuk mendukung program yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, OJK dan sejumlah per-
bankan lainnya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat jelang lebaran. Ditambah kegiatan zakat/ infaq bersama dengan QR Pay. Test drive menggandeng dua perusahaan otomotif mitra BSM Mataram, Suzuki dan Daihatsu. Test drive sekaligus memperkenalkan produk pembiayaan kendaraan berkah oleh BSM. Terakhir adalah penyerahan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada 160 anak yatim di Kota Mataram. Dengan total dana santunan sebesar Rp25 juta. Nur Intan, Branch Manager BSM Mataram menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang cukup antusias menyambut kegiatan yang diselenggaran oleh BSM. Harapannya, masyarakat akan semakin dekat dengan BSM dan lebih mengetahui produk-produk terbaru dari BSM. “Karena salah satu tujuan kegiatannya adalah meningkatkan awareness masyarakat dengan BSM,” demikian Nur Intan. (bul)
langkah awal pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak yang muncul pada musim tanam tahun 2019 ini. Bila tidak, menurut Sahminuddin, sejarah memungkinkan akan terulang kembali. Demo para petani tembakau virginia Lombok, terutama yang tidak terserap produksinya, seperti yang terjadi pada tahun 2.000, dan 2001. “Bisa dicarikan solusi, apalagi puncak produksi saat pelantikan presiden pada Oktober, berarti akan terulang kembali demo petani tahun 2001. Sekarang petani sudah mulai banyak nanem, petani ndak tau itu. Ini bisa mengakibatkan dampak yang tidak kecil. Pak Gubernur kan ndak tau langkah soal ini,” demikian Sahminuddin. Lebih jauh dipaparkan, penerimaan petani oleh perusahaan dalam kemitraan agak ketat (terjadi pengurangan petani), petani yang diterima pun dikurangi jatah produksinya. Karena waktu menanamnya serempak, dengan sendirinya saat berproduksinya bersamaan. Nantinya akan terjadi
(suara NTB/bul)
Sahminuddin kecemburuan pemasaran. Di satu sisi yaitu petani mitra lancar memasarkan produknya dengan harga terjamin, tetapi sisi lain, bagi petani yang tidak bermitra/ swadaya menurut Sahminuddin akan kebingungan menjual tembakaunya, sekalipun bisa terjual namun dengan harga yang ditentukan perusahaan. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih dini bersikap. (bul)
Rute Lombok-Perth Resmi Dibuka Praya (Suara NTB) Maskapai berbiaya murah (low cost) yang berbasis di Malaysia, Airasia resmi membuka rute penerbangan Lombok-Perth Australia. Ditandai dengan penerbangan perdana Perth-Lombok, Minggu (9/6) malam kemarin. Dengan mengangkut sebanyak 171 orang penumpang. Termasuk diantaranya rombongan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. Kedatangan penumpang perdana tersebut disambut langsung General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), Nugroho Jati, Sekda Loteng, H.M. Nursiah serta para pejabat di PT. AP I LIA. Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, yang baru tiba dari Perth Australia untuk keperluan promosi pariwisata Lombok-Sumbawa di negeri kanguru tersebut menjadi yang pertama mendapat pengalungan selendang penyambutan. Wagub NTB dalam kesempatan itu tidak sendiri. Ia juga didampingi Sekda NTB, H. Rosyadi H Sayuti, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.L. Faozal, Asisten II,, Ir. Ridwan Syah serta Kepala Dinas Perhubungan, L. Bayu Windia. Kepada wartawan, Wagub NTB mengaku cukup optimis dengan dibukanya rute penerbangan LombokPerth Australia ini. “Semoga dengan adanya rute penerbangan langsung ini, bisa lebih mendorong kunjungan wisatawan khususnya dari Australia ke Lombok,” ujarnya. Ia pun mengaku, respon masyarakat Australia terhadap Lombok cukup bagus. Terbukti dari kegiatan promosi yang dilakukan pihaknya, respon masyarakat Australia khususnya Perth terhadap Lombok sangat positif. Bahwa bagi masyarakat Australia, Lombok cukup menarik untuk dikunjungi selain Bali. “Saat kita sampaikan tentang Lombok-Sumbawa ke sejumlah komunitas tourism di
sana (Australia), respon mereka luar biasa,” terangnya. Dan, terbukti jika bisa dilihat dari tingkat keterisian penumpang pesawat perdana seluruhnya terisi penuh. Kondisi tersebut diharapkan bisa terus terjaga. Ditempat yang sama, GM PT. AP I LIA, Nugroho Jati mengungkapkan, rute penerbangan Lombok-Perth tersebut tidak setiap hari. Tapi empat kali seminggu. Namun tidak menuntup kemungkinan jika kondisi penumpang di rute tersebut tinggi, jumlah penerbangan bisa ditambah. “Untuk saat ini maskapai Airasia akan melayani penerbangan empat kali seminggu,” tambahnya. Perbanyak Promosi Selaras dengan Wagub NTB, Konsulat Jenderal RI di Perth Australia, Dewi Gustina Tobing, menyambut baik pembukaan rute penerbangan Lombok-Perth tersebut. Terlebih Lombok secara umum, memang sudah memperoleh kesan yang baik di kalangan masyarakat Australia. Khususnya Australia Barat. Bahkan banyak masyarakat Australia yang menanyakan tentang Lombok ke Konsultan RI. “Dengan adanya rute penerbangan langsung ini tentunya akan semakin memudahkan masyarakat Australia untuk datang berkunjung ke Lombok,” sebutnya. Dikatakannya, selama ini banyak masyarakat Australia yang tertarik untuk datang ke Lombok. Tapi terkadang mampir dulu ke Bali. Tidak langsung datang ke Lombok. Salah satu kendalanya karena memang penerbangan langsung ke Lombok yang belum ada. “Terkadang wisatawan Australia kalau berwisata tidak mau ribet. Termasuk dalam hal pemilihan penerbangan, mereka lebih suka yang langsung. Hal itupula yang terkadang jadi pertimbangan wisatawan Australia dalam memilih destinasi wisata yang dikunjungi,” sebutnya.(kir)
Desain Pasar Renteng Berubah
Pengerjaan Fisik Ditarget September Praya (Suara NTB) Desain Pasar Renteng Praya untuk kedua kalinya kembali berubah. Dari semula direncanakan dibangun tiga lantai, menjadi dua lantai. Tapi dengan daya tampung yang sama. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahana dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Lombok Tengah (Loteng), L. Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Senin (10/9) kemarin. Dikatakanya, saat ini pemerintah pusat bersama Pemkab Loteng masih terus melakukan pemantapan desain Pasar Renteng Praya. Sebelum proses lelang pembangunan dimulai. Dan, dari desain awal yang direncanakan, memang ada beberapa perubahan. “Yang paling mencolok dari jumlah lantainya. Semula direncanakan dibangun tiga lantai. Menjadi hanya dua lantai,” sebutnya. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Karena kalau tetap dibangun tiga
lantai, khawatirnya pedagang yang ada di lantai atas tidak kebagian konsumen. Meski demikian, soal daya tampung pasar Renteng tetap sama. Yakni bisa menampung sampai 1.700 lebih pedagangan. Sesuai dengan hasil pendataan jumlah pedagang sebelumnya. “Walaupun yang dibangun hanya dua lantai. Tapi daya tampung tetap sama dengan pasar tiga lantai,” tandas Firman. Perubahan lainnya, dari sisi konsep. Pasar Renteng nantinya akan dibangun dengan konsep greenbuilding. Supaya para pedagang dan pembeli ketika berada di Pasar Renteng bisa merasakan kenyamanan saat bertransaksi. “Konsep greenbuilding ini ialah bagaimana supaya penggunanya nanti bisa benar-benar merasa aman dan nyaman. Bangunan juga ramah lingkungan serta hemat energi. Karena tidak membutuhkan banyak pencahayaan buatan atau penggunaan lampu yang berlebihan,” ujarnya.(kir)
SUARA NTB Selasa, 11 Juni 2019
Pekan Pesona Gumi Selaparang
(Suara NTB/dok)
PANTAI Labuhan Haji Desa Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu objek wisata yang menjadi ikon di Gumi Selaparang. Pantai paling dekat dengan Selong, Ibukota Kabupaten ini terbilang tidak pernah sepi dari kunjungan. Dinas Pariwisata Lotim pun menggelar sepekan kegiatan Pesona Gumi Selaparang dan Pesta Pantai Labuhan Haji menjadi bagian di dalamnya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Lotim. Dr. H. M. Mugni kepada Suara NTB, Senin (10/ 6). Dia menjelaskan, Pesona Gumi Selaparang ini sudah dijadikan branding
H. M. Mugni wisata Kabupaten Lotim. Tahun 2019 ini, bertepatan dengan usai libur lebaran kegiatan pekan Pesona Gumi Selaparang dipusatkan di pantai Labuhan Haji. Pilihannya Pantai Labuhan Haji karena setiap tahun, pada momentum lebaran ketupat, Pantai Labuhan Haji selalu ramai. Acara dimulai tanggal Senin, 10 Juni 2019 dan akan berakhir 16 Juni mendatang. “Puncak acara nanti pada tanggal 16 Juni,” ungkapnya. Kegiatan pesta pantai itu, ujarnya, tanpa ada dukungan pemerintah pun tetap tergelar. Meski demikian, diperlukan pengemasan yang lebih baik. Untuk itu, Pemkab Lotim melalui Dispar Lotim mencoba hadir untuk mengemas acara tersebut dengan balutan sepekan Pesona Gumi Selaparang sebagai branding wisata Lotim. Dispar mencoba hadir sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan destinasi wisata Lotim. “Ini adalah salah satu ajang promosi wisata kita,” terangnya. Kegiatan pesta pantai direncanakan akan dijadikan kalender event tahunan. Setiap tahun secara rutin menjadi bagian dari kegiatan Pesona Gumi Selaparang. Selain itu, ujarnya, ada banyak kegiatan lain dalam pesona Gumi Selaparang. Sebagai branding wisata Lotim, semua potensi wisata dan pesona keindahan alam dan pesona budaya yang terpendam selama ini di tengah masyarakat Sasak Lotim akan coba dihadirkan dalam kegiatan. (rus)
SUARA PULAU LOMBOK
Minim, Anggaran Rehab Sekolah yang Rusak Akibat Bencana Selong (Suara NTB) Anggaran pembangunan dan rehab sekolah-sekolah yang rusak akibat guncangan gempa beruntun diakui masih sangat minim. Tahun 2019 ini, diakumulasi dari keseluruhan anggaran pembangunan dan rehab hanya Rp38 miliar. Padahal, kebutuhan pembangunan sekolah yang tahan gempa ini cukup besar. “Karenanya melalui APBD Perubahan ini kita akan coba tingkatkan dan kita harapkan tahun 2020 mendatang bisa lebih besar juga, sehingga bisa kita tuntaskan,” terang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, H. M. Zainuddin, Senin (10/6). Diakuinya, saat ini sebagian besar siswa masih belajar di kelas-kelas sementara yang dibangunkan oleh pemerintah dan bantuan dari sejumlah pihak. Pasalnya, untuk membangunkan sekolah yang permanen masih membutuhkan waktu. Menurutnya, tahun 2019 ini sebanyak 73 sekolah yang bisa disentuh dengan anggaran dari
APBD dan APBN. Ada rehab dan ada pembangunan langsung ditambah lagi bantuan dari pemerintah daerah lain. Disebut ada delapan unit sekolah yang belum bisa tersentuh sama sekali pembangunannya. Utamanya yang ada di wilayah Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya. Terhadap sekolah-sekolah yang sedang proses pembangun, diyakini dalam dua sampai tiga bulan ke depan sudah bisa dirampungkan pembangunannya. Masalah lainnya, sebut Zainuddin adalah mebel sekolah. Pasalnya, gempa beruntun sejak 29 Juni 2018 lalu dan terbesar terakhir pada 17 Maret 2019 itu mengaki-
batkan mebel juga banyak rusak, sehingga dibutuhkan pengadaan kembali. “Yang masih layak pakai tetap kita akan pakai,” terangnya. Pengadaan mebel ini pun dijanjikan akan dianggarkan melalui APBD Perubahan mendatang. Sekolah-sekolah yang sudah rampung pembangunannya seperti hasil bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya, di SDN 1 Obel-Obel dan sudah diserahterimakan beberapa waktu lalu pun akan dianggarkan meja kursinya pada APBD Perubahan. Harapannya, usulan yang diajukan Dikbud pada pembahasan APBD Perubahan nantinya ini bisa diketok 100
“Lapak sempat kami manfaatkan selama 1 tahun. Alhamdulillah, jualan per hari bisa mencapai Rp 1 juta dari nasi bungkus saja. Tetapi setelah jembatan di perbaiki, kami tidak bisa memanfaatkan lagi,” ujar warga, Sahirman, Sabtu (8/6). Jembatan Lokok Putek dibangun oleh pemerintah pusat pada tahun 2019 lalu. Ruas jalan nasional di jembatan itu tidak lagi securam sebelumnya, karena diperlebar. Kawasan itu pun menjadi satu titik spot selfie para pengguna jalan yang kebetulan menyempatkan diri untuk istirahat atau menumpang salat di musala yang ada di hilir jembatan. Sahirman dan warga lain, hanya memanfaatkan lapak yang mereka buat seadanya pada hari Sabtu dan Minggu. Itu pun tidak banyak aneka konsumsi yang mereka tawarkan Namun menurut Sahirman, pihaknya masih khawatir karena bebatuan tebing di atas jalan raya kerap berjatuhan. Di bagian tebing itu, tempat bermain kerumunan
(Suara NTB/rus)
H. M. Zainuddin ada anggarannya bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). (rus)
Enam ASN Malas hanya Diberikan Teguran Lisan
(Suara NTB/yon)
PENYEBERANGAN – Suasana penyeberangan di Pelabuhan Kayangan Lotim. Pemerintah berwacana untuk membangun jembatan penghubung antar dua pulau ini untuk mempersingkat akses antarpulau.
PT. ASDP Kayangan Dukung Wacana Pembangunan Jembatan Layang Selong (Suara NTB) Rencana pembangunan jembatan layang yang akan menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa disambut baik sebagian besar masyarakat. Tak terkecuali dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, adanya jembatan penghubung itu dapat mempercepat akses dan jarak tempuh masyarakat antar dua pulau tersebut. Demikian disampaikan Manager Usaha dan Operasional ASDP Kayangan, Zainal Abidin, dikonfirmasi Suara NTB, Senin, (10/6). Menurutnya, ASDP Kayangan sangat mendukung rencana pembangunan jembatan layang tersebut. Bahkan itu tujuan utama ASDP hadir yang selama ini melayani masyarakat dengan
puluhan kapal-kapal Ferry yang dioperasikan di laut penyeberangan pelabuhan Kayangan-Pototano. Disinggung terkait peluang bisnis yang terancam dengan hadirnya jembatan. Zainal Abidin mengaku jika kondisi itu tidak berdampak. Dijelaskannya, peluang kapal masih banyak di sejumlah daerah seperti di Papua, Ambon dan daerah-daerah lainnya di Indonesia, sehingga akses transportasi masyarakat terpenuhi. “Tapi kembali lagi ke swasta apakah mereka khawatir atau mendukung juga,”kata dia. Disebutkan, saat ini jarak antara dari pelabuhan Kayangan-Lotim menuju pelabuhan Pototano-Sumbawa di dalam peta berjarak 10 mil. Akan tetapi dihitung melalui jarak tempuh kapal sekitar 14 mil dengan perjalanan 120 menit
dalam kondisi normal. Maka dari itu, hadirnya jembatan penghubung tersebut akan menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian baik dari arah Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa maupun sebaliknya. Pihak dari ASDP mengaku sudah menerima dan menggelar pertemuan dengan pemerintah terkait rencana pembangunan jembatan. Di mana hal yang sama sudah terjadi saat pembangunan jembatan penghubung antara Surabaya dan Madura (Suramadu). Artinya, pembangunan jembatan sangat berdampak positif terhadap masyarakat, karena untuk pelabuhan dan pemanfaatan kapal dapat mencari tempat-tempat yang lain. “Pelabuhan bisa kita cari yang lain. Bahkan kapal bisa kita gunakan untuk wisata, kargo, dan lainnya,” terangnya. (yon)
Dampak Rekonstruksi Jembatan, Warga Perbatasan Minta Lapak PKL Ditata Tanjung (Suara NTB) Warga yang tinggal di kawasan perbatasan Lokok Putek, Desa Sambik Elen (Lombok Utara) dan Desa Bilok Petung, minta lapak PKL di seputaran Jembatan Lokok Putek ditata ulang. Pasalnya, pascarekonstruksi jembatan setempat, lapak PKL yang dibuat pemerintah sebelumnya menganggur. Pantauan koran ini, lima los lapak PKL di wilayah perbatasan yang dibangun Pemkab Lombok Utara terlihat masih utuh. Bangunan itu tidak goyah meskipun diguncang gempa. Hanya saja, lapak PKL menjadi tidak termanfaatkan sejak rekonstruksi jembatan. Sebelum jembatan Pokok Putek dibangun, lapak PKL berada tepat di bibir jalan raya. Setelah pembangunan jembatan dan pergeseran ruas jalan dengan mengeruk bibir tebing, posisi lapak berada di bawah jalan raya. Tidak ada akses penghubung dari jalan ke lapak, membuat warga tidak berjualan lagi.
persen atau setidaknya bisa 70 persen saja. Dalam hal ini, daerah membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lainnya yang rusak akibat guncangan gempa. Adanya bantuan-bantuan dari pemerintah daerah di luar NTB ini dinilai sangat membantu mempercepat pembangunan sekolah. Sejauh ini dicatat ada 14 unit sekolah yang berhasil dibangun dari bantuan pemerintah daerah di luar NTB. Selain Pemkot Surabaya, Lotim juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja sebagian besar diarahkan ke sekolah swasta karena sekolah swasta ini banyak yang tidak bisa menyentuh. “Dari Jakarta itu ada 7 unit sebagian besar kita arahkan ke swasta,” ucapnya. H. M. Zainuddin menambahkan, bantuan rehab sekolah koban gempa ini juga
Sidak Hari Pertama Masuk Kerja
Hari Pertama Masuk Kerja, Bupati Sidak ASN Tanjung (Suara NTB) Pascalibur panjang lebaran Idul Fitri, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dinas. Ia turun langsung memantau tingkat kehadiran ASN agar tidak ada ASN yang menambah hari libur tanpa keterangan yang jelas. Dinas yang diinspeksi antara lain, Dukcapil, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan. Usai melakukan sidak, Najmul kepada wartawan mengungkapkan bahwa dari hasil pantauannya di tiga dinas itu, tidak satupun ASN tercatat indisipliner. Sebagai Kepala Daerah, ia merasa cukup puas. “Ternyata dari kantor-kantor yang saya datangi, 100 persen ASN masuk, begitu juga tenaga kontrak,” katanya. Bupati menegaskan, dirinya telah mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak satupun ASN menambah jumlah hari libur. Ia tidak ingin pengalaman indisipliner tahun sebelumnya terulang, di mana pada hari pertama masuk kerja pascalebaran, banyak ASN yang tidak masuk kerja. Bupati menyebut, dari 3 dinas hanya ada 3 orang di Dishublutkan yang tidak hadir. Namun ketidakhadiran ASN itu dapat dipertanggungjawabkan. Ia mencontohkan, salah satu ASN yang tidak hadir masih dalam masa cuti yang diajukan sebelum lebaran. Ada pula yang cuti izin melahirkan dan izin karena sakit. Bupati menambahkan, agar seluruh ASN mematuhi aturan kedisiplinan dalam kondisi apapun. Sebab jauh sebelumnya, Pemkab Lombok Utara sudah menerapkan aplikasi Sistem Informasi dan Data Harian (Sidara). Aplikasi di bawah kendali BKD-PSDM Lombok Utara ini membantu pemangku kebijakan dalam memantau kinerja ASN. Aplikasi ini juga terhubung langsung dengan nilai komulatif tunjangan yang bisa diterima oleh ASN. “Artinya kalau yang rajin, insyallah banyak mereka terima tunjangan tapi bagi yang tidak rajin ya mereka rugi sendiri,” tambanya. Kendati sudah ada aplikasi, Najmul merasa perlu melakukan sidak. Sebab ia tidak ingin kedisiplinan ASN diperoleh dari laporan semata. Ia bahkan sempat mengabsen pegawai secara acak. ‘’Dan ada, setelah absen bisa menunjukan semua. Untuk cuti, cuti itukan hak ASN tetapi kalau sudah cuti lalu cuti lagi itu melanggar aturan,” tegasnya. (ari)
Halaman 4
monyet dan menyebabkan bebatuan berjatuhan. “Pernah, batu yang jatuh hampir menimpa mobil pengendara yang berhenti istirahat. Sehingga kami sangat berharap ada tindakan dari pemerintah untuk mengurangi risiko serupa,” harapnya. Selain persoalan itu, Sahirman mengungkap ada 3 persoalan mendasar yang dihadapi warga sekitar. Meliputi suplai air bersih yang masih kurang, risiko keamanan yang tinggi dan akses kesehatan yang relatif jauh. Khusus untuk warga Desa Bilok Petung, Lombok Timur, air bersih masih dialirkan dari mata air di Desa Sambik Elen, Lombok Timur. Sahirman menyebut, warga bahkan harus membayar secara swadaya untuk mengalirkan pipa. Terhadap kondisi Lapak khususnya di wilayah KLU, Anggota DPRD KLU, Kardi, A.Ma., berharap Pemda KLU melalui OPD terkait turun tangan menata ulang lapak PKL. Ia melihat infrastruktur
(Suara NTB/ari)
MANGKRAK - Lapak PKL yang mangkrak pascarekonstruksi jembatan Lokok Putek. PKL berharap lapak PKL yang ada di perbatasan KLU dan Lotim ini ditata. pendukung jalan harus dibuatkan seperti akses jalan berundak menuju lapak, rekayasa ulang bagian tebing, serta PJU. Selain itu, musala yang terkesan tertimbun bekas material aspal dan jem-
batan agar dibangun ulang. “Kita berharap OPD Pemda KLU turun ke lokasi melihat kondisi saat ini. Karena setelah lokasi lapak tidak sejajar dengan jalan, lapak jadi mangkrak,” ujarnya. (ari)
Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap tingkat kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja usai libur panjang, Senin (10/6). Tim menemukan banyak ASN yang tidak masuk, terutama yang tidak masuk tanpa keterangan sebanyak 6 orang. Dalam penanganannya, 6 orang tersebut hanya dilaporkan ke pimpinannya untuk diberikan ‘’hadiahi” teguran lisan. “Terhadap 6 orang yang tidak masuk tanpa keterangan tersebut sudah diinformasikan ke atasannya untuk dilakukan teguran lisan sesuai PP 53 Tahun 2010,” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Muhammad Hairi,SIP,MSi, kepada Suara NTB, Senin (10/6) sore. Kendati demikian, apabila 6 orang tersebut masih tidak masuk kerja hingga hari ke dua dan seterusnya. Maka sanksi yang akan diberikan semakin berat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Adapun 6 orang ASN yang tidak masuk di hari pertama kerja tanpa keterangan, di antaranya 1 orang di kantor Camat Selong, Dinas Pemuda dan Olahraga 1 orang, Kelurahan Kembang Sari 1 orang, UPT Dikbud Jerowaru 1 orang, UPT Penyuluhan Pertanian Sakra 1 orang dan di kantor Camat Sakra 1 orang. Selain itu, ASN yang izin tidak masuk karena sakit sebanyak 15 orang, izin alasan penting atau urusan keluarga 4 orang, cuti besar 10 orang. Selanjutnya cuti bersalin 6 orang, cuti rutin tahunan 44 orang. Dikatakan Hairi, pemantauan uji petik terhadap absensi kehadiran ASN di masing-
masing OPD dilakukan untuk mengontrol ASN yang menambah hari libur dapat terdeteksi serta dalam pemberian sanksi sesuai dengan aturan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Apakah ASN yang bersangkutan masuk dalam kategori sanksi berat, sedang, ataupun ringan. Terlebih libur saat ini sifatnya khusus, karena libur yang dinikmati oleh para ASN cukup panjang. Sehingga bagi yang nambah libur, tentunya harus didasari alasan yang jelas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Rohman Farly, mengatakan, monitoring yang dilakukan oleh tim khusus (timsus) terhadap tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja pasa libur lebaran, terdapat sanksi dari ringan, sedang, dan berat bagi ASN yang melanggar disiplin berupa menambah hari libur tanpa adanya alasan yang jelas. Tim yang dibentuk itu terbagi dalam empat tim terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), bagian organisasi dan Inspektorat. Pengawasan kehadiran ASN dilakukan dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan. “Hasil monitoring belum saya terima. Belum ada laporan dari masingmasing tim,” kata Sekda. Menurut Sekda, pada hari pertama masuk kerja ini berdasarkan instruksi pemerintah pusat supaya dilakukan monitoring. Bagi yang melanggar, langsung diberikan sanksi yang tegas dengan melihat jenis pelanggarannya. Seperti tidak diberikannya tunjangan kinerja daerah (TKD)-nya. “Ada kriteria penilaian untuk pemberian sanksi ini. Yang jelas sanksi tegas,”ujarnya. (yon)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tanjung (Suara NTB) dari 5 kecamatan. Peserta 1234567890123456789012345678901212 Tradisi Lebaran Topat dengan sajian paling menarik 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang digelar seminggu setelah akan dinilai. Momen ini juga 1234567890123456789012345678901212 lebaran Idul Fitri, masih diper- tetap mengedepankan nuan1234567890123456789012345678901212 tahankan oleh masyarakat sa keagamaan, di mana se1234567890123456789012345678901212 Lombok. Pemda Kabupaten rangkaian acara dihiasi den1234567890123456789012345678901212 Lombok Utara (KLU) tidak gan ceramah keagamaan. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ketinggalan menggelar event Berikutnya, ditampilkan 1234567890123456789012345678901212 perayaan Lebaran Topat unhiburan rakyat, atraksi tari 1234567890123456789012345678901212 tuk menghibur warga. adat budaya khas Lombok 1234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Kebu- Utara. “Jadi nanti akan ada 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dayaan dan Pariwisata (Dis- dua venue kegiatan, yakni 1234567890123456789012345678901212 budpar) Kabupaten Lombok untuk hiburan masyarakat 1234567890123456789012345678901212 Utara (KLU), Vidi Eka Kusu- dan untuk acara inti atau 1234567890123456789012345678901212 ma, kepada wartawan, Senin seremonial,” tambahnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (10/6), mengungkapkan perUntuk diketahui, kegiatan 1234567890123456789012345678901212 ayaan Lebaran Topat tahun Lebaran Topat dilangsungkan 1234567890123456789012345678901212 ini dipusatkan di Pantai secara terbuka dari pukul 09.00 1234567890123456789012345678901212 Sira, Desa Sigar Penjalin, Wita hingga pukul 17.00 Wita. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kecamatan Tanjung. Sejum- Lokasi acara di wilayah Pan1234567890123456789012345678901212 lah agenda telah disiapkan tai Sira yang banyak dikelilin1234567890123456789012345678901212 untuk memeriahkan per- gi hotel, diharapkan menarik 1234567890123456789012345678901212 ayaan budaya tersebut. minat wisatawan. Disbudpar 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Perayaan Lebaran Ketu- Lombok Utara pun, akan men1234567890123456789012345678901212 pat kali ini dipusatkan di gundang pelaku usaha perho1234567890123456789012345678901212 Pantai Sira. Tema yang di- telan serta para tamu dan aso1234567890123456789012345678901212 ambil Bangkit Meriri (mem- siasi pariwisata. 1234567890123456789012345678901212 perbaiki). Kita akan coba Dispar selaku leading 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menampilkan suasana ber- sektor, tengah menyusun 1234567890123456789012345678901212 beda dengan tahun-tahun kepanitiaan acara tersebut. 1234567890123456789012345678901212 sebelumnya,” ujar Vidi. OPD terkait diundang dan 1234567890123456789012345678901212 Konsep Lebaran Topat dilibatkan dalam persiapan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tidak digelar secara seremo- menjaga keamanan dan 1234567890123456789012345678901212 nial belaka, melainkan ber- kenyamanan pengunjung. 1234567890123456789012345678901212 tujuan untuk menarik minat “Ada beberapa titik pantai 1234567890123456789012345678901212 wisatawan asing. Beberapa yang biasa ramai seperti 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 agenda yang diperlihatkan Malimbu dan Pandanan 1234567890123456789012345678901212 kepada pengunjung antara yang diamankan juga. Tidak 1234567890123456789012345678901212 lain, pawai (parade) dulang menutup kemungkinan 1234567890123456789012345678901212 pesaji (nampan berisi ketu- yang hadir nanti bukan han1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pat). Seperti biasa, pesertan- ya warga KLU tetapi juga 1234567890123456789012345678901212 ya pawai adalah perwakilan dari luar,” jelasnya. (ari) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Perayaan Lebaran Topat Dipusatkan di Pantai Sira
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 11 Juni 2019
Halaman 5
Korban Gempa Keluhkan Pembangunan RTG Lamban Giri Menang (Suara NTB) Bagi sebagian masyarakat Lombok Barat (Lobar) yang menjadi korban gempa terpaksa merayakan hari lebaran di tenda-tenda yang dibangun tak jauh dari reruntuhan rumah mereka. Pembangunan rumah mereka sejauh ini belum rampung, lantaran beraneka faktor. Mulai dari masalah limitnya material, tukang hingga aplikator yang tidak beres. Akibatnya pembangunan rumah mereka pun lamban, bahkan mandek sejak beberapa bulan terakhir. Hal ini diakui Melati, warga Dusun Selat Desa Selat Kecamatan Narmada. Sejak gempa tahun lalu, ia masih tinggal di tenda yang dibuat di dekat rumahnya. Ia tak bisa tinggal di rumahnya, karena kondisi yang nyaris ambruk, namun sampai saat ini belum juga dirobohkan, karena memilih membangun RTG di lokasi lain di areal pekarangannya. Untuk membangun RTG itu ia terpaksa menebang beberapa pohon manggis miliknya. Namun hingga kini rumah gempanya tak kunjung selesai dibangun. ”Kendalanya material lah, tukang lah,” keluhnya. Untuk memulai sekedar membangun pondasi saja, ia harus menunggu hingga beberapa bulan lamanya. Rumahnya baru dipasangkan panel dan atap sebulan lalu, itupun tanpa dibangunkan dinding. Ia terpaksa membeli sendiri tanah uruk dengan iming-iming ia bisa mendapatkan keramik untuk lantai rumahnya. “Katanya habis lebaran ini mau mulai, tapi ndak tahu kejelasannya ini,” ungkapnya. Bahkan karena ia ingin rumahnya cepat dibangun, ia rela membeli sendiri bahan-bahan. Ia mengeluhkan aplikator yang lamban sekali. Padahal, uang sudah cair semua dan ada di rekening. Ia juga mempertanyakan realisasi bantuan jaminan hidup, sejauh ini belum ada kabarnya. Keluarganya sangat butuh jadup, karena suaminya sendiri menganggur. Hal senada dialami Mardan yang juga warga setempat. Pembangunan rumahnya bersama kelompok masyarakat sebanyak 13 orang juga tersendat. Diakui hampir 2 bulan lamanya bangunannya menggangur, rumahnya hanya dipasangkan atap. “Karena ada masalah di aplikator, karena dia (aplikator) banyak mendapatkan pekerjaan makanya ndak sanggup,” aku dia. Diakui kendala yang dalami kesulitan panel akibat aplikator terlalu banyak mengambil pekerjaan rumah gempa. Diakui pemasangan panel dilakukan 4 bulan lalu, baru sebulan lalu dipasang atap. Mengantisipasi kelangkaan dan harga material berupa batubata yang meroket, ia pun terpaksa membuat sendiri batako. “Nanti batako ini dibeli dan uangnya kan bisa untuk kami,”jelas dia. Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman , L Ratnawi mengatakan, pembangunan RTG masih progress. Sejauh ini kata dia, rumah rusak berat yang selesai 525 unit, yang tengah berprogres sekitar 6.523 unit. Sedangkan untuk yang rusak sedang sudah selesai sebanyak 1.210 unit rumah dan yang masih proses 3.857 unit rumah. Untuk rusak riangan yang sudah selesai sebanyak 2.434 unit rumah dan yang masih proses sebanyak 9.072 rumah. Pihaknya mengusahakan selesai lebaran ini, pembangunan RTG dipercepat. Pihaknya sudah mengevaluasi semua kendala-kendala agar menjadi bahan perbaikan ke depannya. “Salah satunya masalah tukang juga jadi kendala, karena rata-rata satu rumah untuk jadi 100% butuh waktu 3 minggu sampai satu bulan,” jelas dia. Kendala lainnya kata dia, masalah jumlah fasilitator yang kurang dengan jumlah pendampingan warga yang banyak, sehingga hal ini menyebabkan kurang maksimal pendampingan warga di bawah. Pihaknya mengaku kekurangan sekitar 150 sampai 200 orang fasilitator, agar bisa seimbang. Diakui, akibat kekurangan fasilitator ini berdampak terhadap pendampingan RAB,DED dan RPD masing-masing pokmas, karena butuh pelaporan administrasi yang valid dari fasilitator. Terkait penamabahan fasilitator ini kata dia pihaknya akan koordinasi dengan BPBD provinsi. Sejauh ini pihaknya sudah mengusulkan ke provinsi. “Ada tambahan itu akan segera melakukan test atau ujian,” imbuhnya. (her)
(Suara NTB/her)
MENGELUH - Korban gempa di Narmada mengeluhkan pembangunan RTG lamban. Mereka terpaksa tinggal di tenda yang dibuat di sekitar pekarangan rumah.
Pilkada Loteng
Partai Golkar Belum Pasti Usung Ketua DPD II Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB, H.M.Suhaili FT., menegaskan sampai saat ini partainya belum menentukan satupun calon kepala daerah yang akan diusung di gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tujuh kabupaten/kota tahun 2020 mendatang, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dengan kata lain, semua kader dan pengurus DPD II Partai Golkar Loteng, punya peluang yang sama untuk diusung oleh Partai Golkar di Pilkada Loteng mendatang. “Jadi (yang diusung) belum tentu Ketua DPD II-nya. Bisa saja pengurus atau kades Partai Golkar yang lain,” tegas Suhaili, kepada Suara NTB di sela-sela open house di rumah dinas Bupati Loteng, Sabtu (8/6). Menurutnya, ada prosedur dan mekanisme partai yang berlaku dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung. Itu artinya, tidak serta merta Ketua DPD II langsung diusung sebagai calon kepala daerah. ‘’Karena kalau yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi kriteria serta memiliki peluang menang kecil, Partai Golkar tidak akan memaksakan harus mengurus Ketua DPD II. Meski bukan ketua partai, tapi punya potensi menang besar bisa jadi dia yang diusung oleh Partai Golkar,” ujarnya. Mekanisme partai yang dimaksud, ungkap Suhaili salah satunya yakni survei internal. Jadi nanti, dalam proses seleksi calon kepala daerah yang akan diusung, Partai Golkar akan melakukan survei internal guna melihat elektabilitas dan popularitas calon kepala daerah yang akan diusung. Setelah itu, baru kemudian akan dilihat kualitas serta kemampuan calon bersangkutan. “Variabel penenetuannya cukup banyak. Tidak hanya satu,” tandasnya. Untuk itu, Suhaili mendorong bagi para kader Partai Golkar yang ingin maju di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang, supaya mempersiapkan diri mulai sekarang agar bisa bersaing secara sehat untuk memperoleh dukungan dari Partai Golkar. Dan, pihaknya memastikan proses seleksi calon kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar bakal dilakukan secara transparan dan akuntabel tanpa memandang status kader bersangkutan. “Jadi bagi kader Partai Golkar yang punya keinginan untuk maju di Pilkada Loteng persiapan diri. Mari tunjukkan kapasitas masing-masing, bahwa memang layak diusung sebagai calon kepala daerah oleh Partai Golkar,” tegas Bupati Loteng ini. Selain Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, Drs. H. Humaidi, beberapa kader Partai Golkar juga disebut-sebut akan maju di Pilkada Loteng mendatang. Di antaranya Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng, H.L.Kelan, S.Pd., Ketua Bapilu Partai Golkar Loteng, H. Azis S Idrus serta Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT. (kir)
(Suara NTB/kir)
SALAMAN - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT bersama Wabup Loteng, H.L. HALAL BIHALAL - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Wabup Hj. Sumiatun Pathul Bahri bersalaman dengan ASN lingkup Pemkab Loteng, pada saat halal bihalal di Bencingah Adiguna Praya. saat halal bihalal bersama ASN di lingkup Pemkab Lobar, Senin (10/6). (Suara NTB/humas Lobar)
ASN Malas Masuk Kerja Dilaporkan ke Kemenpan RB dan BKN Giri Menang (Suara NTB) Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang lebaran, tingkat kehadiran ASN di Lombok Barat (Lobar) lumayan tinggi. Tingkat kehadiran ASN mencapai 98 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 96 persen. Di mana dari 2. 458 ASN yang ada di semua OPD dan kecamatan, sebanyak 2.447 orang yang masuk kerja, sisanya ada 24 orang yang izin cuti dan tanpa keterangan alias malas masuk kantor sebanyak 9 orang. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan dari hasil sidaknya ke sejumlah kantor OPD tingkat kehadiran ASN mengalami peningkatan bahkan mencapai 99 persen. Secara umum ia mengaku telah dilaporkan terkait hasil rekapan absensi ASN pada hari pertama masuk kerja. Bentuk sanksi yang dijatuhkan kata dia, dari OPD tentu berdasarkan aturan mengacu pada tingkat pelanggaran. Menurut dia, tidak masuk kerja termasuk pelanggaran tidak disiplin (indisipliner). Pihak BKD, ujarnya, langsung melaporkan hasil rekepan absensi ASN ini ke pusat. Setelah itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengeluarkan teguran dan sanksi kepada mereka, selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemda. Sementara Wabup Lobar, Hj Sumiatun mengatakan ada tiga tim yang turun sidak termasuk tim yang dipimpinnya terdiri dari Asisten II, Inspektorat dan Satpol PP. Dari hasil sidaknya ke sejumlah OPD, tingkat kehadiran ASN cukup memuaskan. Terkait adanya ASN yang malas masuk, Ia meminta agar dijatuhkan sanksi. Namun sebelum diberikan saknsi, ASN dipanggil dulu untuk diklarifikasi apa alasannya tidak masuk kerja. “Dipanggil
dulu mereka kenapa tidak masuk,” sarannya. Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan mengatakan pada hari pertama kerja bupati dan wabup melakukan sidak ke kantor OPD untuk memantau langsung tingkat kehadiran ASN. Untuk sidak ini, dibagi tiga tim yakni tim pertama dipimpin langsung oleh bupati didampingi Asisten I, Kepala BKD. Tim bupati turun sidak ke Kantor Camat Gerung, Bapenda dan Damkar. Sedangkan tim yang dipimpinWabup Hj. Sumiatun turun ke Kantor Camat Lembar, BPKAD, Sekretariat Dewan dan terakhir tim Sekda turun ke beberapa kantor OPD. Untuk sidak ini kata dia,
sudah ada tim dari BKD, Inspektorat dan Satpol PP di masing-masing kantor melakukan absensi. Setelah absensi selesai langsung di kirim ke Kemenpan RB pukul 14.00 siang. Di Lombok Tengah (Loteng), Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, memberikan apreasiasi khusus atas tingginya tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah pada hari masuk kerja pertama pascalibur lebaran. Pun demikian, ia pun memastikan ASN yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas tetap akan diberikan sanksi tegas. “Saya sampaikan apreasiasi terhadap kehadiran ASN yang cukup tinggi. Dan, semoga hal ini bisa terus dipertahankan,” terang H.M. Suhaili FT., dihadapan ASN Loteng pada acara halal bihalal ASN lingkup Pemkab Loteng. Dari laporan yang diperoleh, ASN yang tidak masuk kerja pada hari pertama pasca libur lebaran kurang dari 4 persen. Itu menandakan kalau tingkat disiplin ASN Loteng
sudah jauh lebih baik. Kondisi tersebut diharapkan bisa turut mendukung peningkatan kinerja ASN didaerah ini. Terpisah, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menambahkan, hasil rekap dari semua OPD lingkup Pemkab Loteng, tingkat kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran mencapai 98 persen. Sisanya ada yang tidak masuk karena alasan sakit serta tengah cuti. Tapi ada juga yang tidak masuk tanpa keterangan yang jelas. Termasuk beberapa ASN senior yang ada di Sekretariat Daerah (Setda) Loteng. Ia pun memastikan, para ASN yang tidak masuk tanpa keterangan tersebut bakal mendapat sanksi tegas. diawali pemberian peringatan atau teguran tertulis. Tidak peduli apakah ASN tersebut merupakan ASN yang sudah senior. “Sesuai aturan yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas, bakal diberikan sanksi,” tegas Nursiah. (her/kir)
Program 100 Hari Bupati dan Wabup Dipusatkan di KEK Mandalika Lebaran Topat di Loteng Lobar Dipertanyakan Gabungkan Tiga Aspek
Giri Menang (Suara NTB) Program 100 hari setelah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama pasangannya Hj Sumiatun masih dipertanyakan. Pasalnya hingga satu bulan lebih dilantik, program belum terealisasi di bawah. Padahal seharusnya setelah dilantik menjadi bupati dan wabup, tanggal 23 April lalu pimpinan Lobar ini melaksanakan program 100 hari yang dijanjikan saat kampanye. Kepala Desa Senteluk Kecamatan Batulayar, Fuad Abdul Rahman melihat sejauh ini program 100 hari belum ada aksi nyata di bawah. Ia mengaku belum melihat ada aksi nyata program 100 hari di bawah. Padahal, kata dia, beberapa persoalan yang seharusnya jadi atensi segera ditangani, yakni masalah PJU yang minim di kawasan wisata. Sebab kondisi ini dikeluhkan oleh wisatawan. Persoalan pelayanan kependudukan dengan rencana Pemda membentuk UPTD Dukcapil juga ditunggu-tunggu warga, sebab dengan adanya UPTD ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan masyarakat. Menurut dia, sejauh ini pelayanan kependudukan seperti KTP, KK dan akte sudah lumayan membaik hanya perlu ditingkatkan lagi. “Sangat perlu adanya UPTD itu, supaya pelayanan kepada warga lebih cepat,” jelas Fuad. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lobar H. M. Zulkarnain, berjanji pihaknya berupaya memaksimalkan pengawalan program yang disusun oleh bupati yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024. “Kita lihat nantinya, ini baru satu bulan berjalan ma-
(Suara NTB/her)
Fuad Abdul Rahman suk dua bulan. Nanti kami akan rencanakan gelar rapat terkait dengan Pelayanan Dasar Publik,” jelas politisi Golkar ini. Menurut dia sudah hal biasa janji-janji politik. Menurut dia,realisasi janji ini ditunggutunggu. Janji politik ini kata dia baru terlihat hasilnya nanti setelah pembahasan APBD-P. “Insya Allah kami kawal,” imbuh dia. Untuk pembahasan APBD-P kata dia minggu depan baru akan masuk draft rancangannya. Tentu selaku lembaga dewan, pihaknya akan mengawal dan memulai dari pembasan perubahan itu. Menurut dia realisasi janjijanji politik tetap bermuara pada anggaran APBD-P sebab sesuai mekanismenya bisa diesksekusi setelah ditetapkan pada APBDP. Bagaimana dengan RPJMD yang sudah di MoU dengan eksekutif? Menurut dia RPJMD hanyalah bentuk perencanaan atau ruang untuk memenuhi unsur program itu sendiri. “Rohnya di anggaran perubahan,”jelas dia.
Terkait beberapa janji pasangan Zaitun yakni membentuk UPTD juga lanjut politisi Beringin ini sedang dikonsultasikan aturannya di Kemendagri. Apakah solusi mempercepat pelayanan dengan membentuk UPTD Dukcapil bisa dilakukan, karena Kepala UPTD yang nantinya akan menandatangani setiap administrasi kependudukan. “Jika aturannya mengabsahkan itu tentunya akan baik buat masyarakat. Artinya di sini kita sedang bicara kewenangan,” jelasnya. Menanggapi adanya pertanyaan soal program 100 harinya, Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengklaim sebenarnya sudah banyak yang sudah dilaksanakan, termasuk salah satunya program revitalisasi sungai yang dimulai dalam waktu dekat. Program revitalisasi sungai ini diprogramkan di masing-masing kecamatan satu sungai, di mana dalam pelaksanaannya nanti pemda melibatkan TNI. “Kita segera mulai, sungai mana yang pertama kita revitalisasi nanti kita bahas. Yang jelas satu kecamatan satu sungai kita revitalisasi,” jelas dia. Selain itu, Fauzan pun menjanjikan di akhir 2019 ini, UPTD Dinas Kependudukan sudah dibentuk, sehingga layanan yang bersentuhan dengan masyarakat bisa lebih dekat dan sangat efektif. “Akhir tahun ini sudah ada UPTD Dukcapil,” jelas dia. Selain UPTD Dukcapil, pihaknya juga mewacanakan pembentukan UPTD Damkar, sebab dengan wilayah jangkauan yang begitu luas, butuh ada unit kantor di kecamatan untuk memudahkan penanganan kebakaran. Ia menambahkan, program 100 hari itu merupakan disampaikan saat kampanye. (her)
Praya (Suara NTB) Perayaan Lebaran Topat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini diputuskan bakal dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta. Lebaran khas ala masyarakat Lombok ini, bakal menggabungkan tiga aspek sekaligus, yakni aspek religius (agama), kultur (budaya) serta rekreasi (liburan). “Kita ingin perayaan Lebaran Topat tahun ini bisa lebih berwarna dari perayaan sebelum-sebelumnya dengan menggabungkan tiga aspek sekaligus yakni religius, kultur dan rekreasi,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada Suara NTB, Sabtu (8/6). Dan, pemilihan kawasan The Mandalika Kuta sebagai lokasi perayaan Lebaran Topat tahun ini bisa mendukung hal itu, karena ketiga aspek tersebut bisa diperoleh sekaligus di satu lokasi. “Jadi aspek religiusnya, yakni silaturahminya dapat. Kemudian unsur budaya dari Lebaran Topat itu sendiri juga dapat. Masyarakat yang merayakan Lebaran Topat sekalian juga bisa berekreasi,” terangnya. Hal itu yang mungkin tidak bisa diperoleh jika perayaan Lebaran Topat digelar di Kota Praya atau lokasi yang lain. Itulah kenapa kemudian kawasan The Mandalika Kuta dipilih sebagai lokasi pusat perayaan Lebaran Topat tahun ini di Loteng. Selain itu, ujarnya, melalui perayaan Lebaran Topat bisa semakin memperkenalkan kawasan The Mandalika Kuta sebagai destinasi wisata kelas
dunia yang dimiliki Loteng, sehingga pada akhirnya bisa menumbuhkan kebanggaan di hati masyarakat di daerah ini, bahwa di daerahnya ada kawasan wisata kelas dunia. Ke depan, pemerintah daerah berharap perayaan Lebaran Topat bisa terus berkembang dan semakin dikenal, sehingga bisa menjadi salah satu destinasi wisata khas yang menggabungkan unsur agama serta budaya sekaligus. Hal ini diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegera untuk mau datang ke daerah ini. Untuk itu, ujarnya, dari sisi kemasan harus mulai dikonsep secara baik supaya unsur agama dan budayanya bisa menyatu, karena Lebaran Topat tidak ada di daerah lain. Hal senada disampaikan Sekda Loteng H. M. Nursiah, S.Sos., MSi. Menurutnya, Pemkab Loteng berharap bisa menggelar event Lebaran Topat yang lebih khas dan berbeda dari daerah lainnya. Bahkan, ke depan event tersebut ditargetkan bisa menjadi event tahunan yang bisa menjadi salah satu destinasi wisata andalan daerah ini. Dihubungi usai rapat persiapan pelaksanaan event Lebaran Topat dengan para Camat seLoteng, Nursiah mengatakan, Lebaran Topat memang tidak hanya digelar di Loteng saja. Untuk itu, Pemkab Loteng berharap kemasan perayaan Lebaran Topat di daerah ini bisa berbeda dari daerah yang lain, sehingga untuk perayaan Lebaran Topat tahun ini, kemasannya bakal berbeda. (kir)
Koleksi Anggrek Khas Lombok di KRL Masih Minim Selong (Suara NTB) Koleksi tanaman anggrek khas Lombok di Kebun Raya Lemor (KRL) terbilang masih sangat minim. Koleksi yang ada saat ini adalah Vanda Lombokensis itupun terbilang masih sangat minim. Anggrek yang konon hanya ada di Lombok itu diketahui diperjualbelikan secara online. Padahal di KRL ini Vanda Lombokensis menjadi salah satu yang langka dan tidak boleh diperjualbelikan. Penjaga KRL, Indrum ketika ditemui Suara NTB, Sabtu (8/6) lalu menjelaskan, Vanda Lombokensis ini disebut juga anggrek macan, karena ditemukan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Vanda Lombokensis inilah yang kemudian dijadikan logo KRL. Di mana, tanaman hias khas
Lombok ini memiliki lima mahkota. Hal ini dimaknai lima fungsi KRL, yakni sebagai kawasan konservasi, penelitian, pendidikan, jasa lingkungan dan wisata. KRL sejauh ini hanya memiliki empat batang anggrek Vanda Lombokensis sebagai koleksi. Sedangkan koleksi lainnya sebutnya baru 66 jenis anggrek dan masih dalam proses pengembangan di dalam zona koleksi. KRL sebagai tempat koleksi seluruh anggrek khas Sunda. Dalam catatan eksiklopedia yang ada di Kebun Raya Bogor, di Lombok ini ada anggrek verestilos Lombokensis dan verestilos Rinjanensis. Dua jenis anggrek ini sampai saat ini belum juga ditemukan. “Kabarnya dalam sebuah buku catatan di Bogor yang dibuat sekitar tahun 1922 silam itu, ada menyebut dua nama ang-
grek khas Sunda Kecil yang konon ada di kawan kawasan hutan Rinjani,” terang Indrum. Dalam masterplan KRL juga disebutkan ada dua nama anggrek langka yang belum ditemukan keberadaannya itu. Saat ini pihak KRL masih sedang proses mencari dan melengkapi koleksi-koleksi tanaman khas Sunda Kecil. KRL selama ini terus berbenah. Terlihat seperti bentangan karpet hijau dalam kawasan disebut insitu seluas 42 ha. Ada juga kawasan eksitu yakni dalam kawasan hutan yang luasnya mencapai 88 ha, sehingga total luar areal KRL mencapai 130 ha. Saat ini masih dalam proses pembangunan sejumlah fasilitas penunjang. Agustus 2018 lalu, KRL sudah diresmikan dan sudah hampir setahun pascadiresmi-
(Suara NTB/rus)
ANGGREK - Koleksi anggrek Lombokensis di dalam kawasan Kebun Raya Lemor. kan pengunjung yang datang terus membeludak. Apalagi selama musim libur lebaran tahun ini yang terbilang cukup panjang membuat KRL ini menjadi salah satu pilihan tem-
pat wisata dan berakhir pekan warga. Tidak jarang para pengunjung membawa serta seluruh anggota keluarganya berkumpul bersama dan makan bersama di areal insitu KRL. (rus)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 11 Juni 2019
Halaman 6
KPU KSB Belum Bahas Pilkada 2020 Taliwang (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang. Meski begitu, KPU KSB sejauh ini belum membahas apapun terkait persiapannya. “Untuk Pilkada kita belum bicarakan dalam rapat-rapat resmi internal sejauh ini,” ungkap ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd saat ditanya Suara NTB terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Ia menjelaskan, sementara ini pihaknya masih fokus menuntaskan seluruh tahapan Pemilu 2019 yang tersisa pasca hari pemungutan suara. Sebagaimana diketahui hasil Pemilu 2019 mendapatkan banyak gugatan terutama hasil pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita tunggu semua clear sampai ada putusan di MK. Baru setelah itu kita fokus ke Pilkada,” timpalnya. Meski belum membahasnya, Denny menyatakan, pihaknya telah menindaklanjuti surat KPU Pusat ke Pemda KSB terkait pemberitahuan akan diadakannya Pilkada serentak di mana KSB termasuk di dalamnya. Surat tersebut sekaligus sebagai pendahuluan untuk pemerintah turut mempersiapkan diri terutama soal pembiayaannya. “Kan Pilkada itu dibiayai Pemda semoga dengan surat itu Pemda sudah bisa mempersiapkannya,” harapnya. Sementara itu komisoner KPU KSB, Herman Jayadi menjelaskan, meski Pilkada serentak dilaksanakan tahun 2020 mendatang. Akan tetapi tahapan persiapannnya dimulai tahun ini. Karenanya pihaknya berharap pemerintah sudah memikirkan hal tersebut dan menyiapkan anggarannya di APBD Perubahan tahun 2019 ini. “Tahapan-tahapan awal yang dilaksanakan tahun ini memang masih kecil-kecil tapi itu tetap butuh biaya. Makanya harapan kita Pemda sudah siapkan yang sekarang dulu. Nanti untuk kebutuhan utamanya di APBD 2020,” kata Herman. Selanjutnya ia menyampaikan, dari pengalaman Pilkada sebelum-sebelumnya KPU kerap kesulitan mendapatkan pendanaan yang mencukupi untuk melaksanakan tahapan awal. Karena Pemda tidak menyiapkan dananya karena pelaksanaan Pilkada umumnya dijalankan dalam 2 tahun anggaran. “Seperti sekarang. Tahap awal kita mulai tengah tahun. Pengalaman Pilkada sebelumnya Pemda tidak siapkan sehingga pelaksanaan tahapan Pilkada di awal-awal kurang maksimal,” imbuhnya. (bug)
Penumpukan Kendaraan di Poto Tano Masih Terjadi
Herman Jayadi
Ratusan Pilkades, Dinas PMD Pastikan Kesiapan Anggaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan desa di Kabupaten Sumbawa akan mengikuti pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2020 mendatang. Guna pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat tengah melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan anggarannya. Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pemerintahan Desa, Ulumuddin, S.E menyebutkan ada 119 kades yang masa jabatannya berakhir hingga Februari 2020 mendatang. Sebagian besarnya akan berakhir di tahun 2019. Bagi yang habis masa jabatannya, akan diisi dengan penjabat dari Pegawai negeri sipil. Sambil menunggu pelaksanaan Pilkades serentak 2020. “Makanya nanti akan banyak penjabat kades sebelum pelaksanaan Pilkades,” ujarnya. Dijelaskannya, terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pilkades. Tahun depan paling tidak sudah terbentuk panitia dan jadwal tahapan yang disusun. Hanya saja untuk sementara ini pihaknya terlebih dahulu fokus memastikan anggarannya. “Untuk sementara ini kita fokus kepada kepastian alokasi anggaran untuk 119 desa,” terangnya. Sebelumnya, Pilkades serentak juga sudah dilaksanakan di tahun 2018 lalu. Dari segi anggaran, ada dukungan dari dana APBD Rp. 15 juta perdesa. Sedangkan kekurangannya dianggarkan melalui DD masing-masing desa. Untuk itulah pihaknya berkoordinasi untuk memastikan terlebih dahulu kepastian anggaran. Karena Pilkades serentak akan dilaksanakan pada tahun 2020. “Jadi kita koordinasi terkait dengan pembiayaan dulu. Kita pastikan dulu. Karena sudah pasti pelaksanaannya berdasarkan ketentuan menggunakan pola Pilkades serentak dalam durasi dua tahun sekali. Karena sudah 2018, maka otomatis 2020 kita laksanakan,” tukasnya. Pihaknya ingin memastikan apakah pembiayaan bisa dialokasikan melalui APBD. Karena jumlah desa pelaksana terlalu banyak yakni 119 desa yang tersebar di 23 kecamatan. Selain itu nantinya pihaknya juga akan berkoordinasi mengenai anggaran pengamanan pelaksanaan Pilkades. (ind/arn)
Inspektorat Belum Cabut Rekomendasi Penundaan DD Dua Desa
(Suara NTB/ind)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua desa di Sumbawa yakni Desa Jorok Kecamatan Utan dan Desa Lape Kecamatan Lape, masih belum bisa mencairkan dana desa tahap pertama tahun 2019. Sampai saat ini, Inspektorat Sumbawa belum mencabut rekomendasi penundaan pencairan. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, MM mengakui belum dicabutnya rekomendasi penundaan H. Baharuddin pencairan dana desa dua desa tersebut. Pihaknya juga akan mengecek kembali proses perbaikan yang dilakukan desa terhadap kekurangankekurangan sesuai dengan temuan di lapangan. “Belum kami cabut rekomendasi untuk penundaan pencairan. Nanti akan kami cek lagi. Teman-teman akan turun melihat perkembangan yang kemarin,” terangnya. Menurutnya, sekarang ini kedua desa sedang melakukan proses perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dari penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Bahkan diakuinya sudah ada itikad baik dari kades kedua desa untuk menindaklanjuti temuan. “Sekarang dalam proses perbaikan kekurangan-kekurangan. Sudah ada itikad baik. Kalau tidak ada pasti kita lakukan langkah selanjutnya,” tegasnya. Seperti diberitakan, dua desa di Sumbawa ditunda pencairan dana desa tahap pertama tahun 2019. Penundaan sementara ini, berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat. Karena masih terdapat pekerjaan yang harus disempurnakan dari penggunaan dana desa tahun sebelumnya. (ind)
Taliwang (Suara NTB) Penumpukan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Lombok dan sekitarnya masih terus terjadi di pelabuhan Poto Tano. Bahkan panjang antrean kendaraan di H+8 lebaran diprediksi mencapai 400 meter dari area parkir Dermaga yang didominasi oleh truk pengangkut barang (hasil bumi) dan juga kendaraan pribadi. Manager operasional PT ASDP Cabang Poto Tano Samiun Akbar SE, kepada Suara NTB, Senin (10/6) mengatakan, penumpukan kendaraan yang terjadi kemarin merupakan imbas dari puncak arus balik musim lebaran tahun 2019. Bahkan kepadatan arus balik tahun ini merupakan musim mudik terparah sejak tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang sedang diolah saat ini, tercatat ada sekitar 3. 500 kendaraan di musim mudik dan balik tahun 2019. Jumlah ini meningkat 100 persen dari tahun-tahun sebelumnya.
Tingginya animo masyarakat menggunakan kapal laut ini terjadi karena tarif pesawat yang dianggap masih sangat tinggi dan juga pelaksanaan lebaran idul fitri tahun 2019 bertepatan dengan musim libur sekolah. Sehingga suasana arus balikpun meningkat signifikan dari tahun lalu. Pada lebaran 2018, kepadatan arus balik lebaran hanya terjadi pada H+6 sampai H+7 dan itupun langsung bisa diurai dengan banyaknya kapal yang beroperasi. Tetapi yang terjadi di tahun 2019 di luar prediksi, karena sampai H+8 pun masih tetap saja ban-
yak kendaraan yang antre. “Kepadatan jumlah pemudik tahun ini meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya terutama kendaraan pribadi dan roda dua. Bahkan 21 kapal yang kita operasikan selalu saja penuh oleh para pemudik,” ujarnya. Dikatakannya, meskipun sejak dua hari sudah ada penumpukan kendaraan menuju ke pulau Lombok dan sekitarnya dan saat ini mencapai 400 meter dari area parkir dermaga, tetapi pihaknya tetap akan mengupayakan bisa terurai. Salah satunya yakni dengan mengubah jadwal proses bongkar muat kapal dari waktu normal 40 menit menjadi 20-15 menit saja untuk bisa mengurai antrean kendaraan. Hanya pola tersebut belum memberikan hasil yang maksimal, karena kapal yang berangkat dari Kayangannya lama sandar di Poto Tano. Sehingga kepadaan kendaraan tetap saja terjadi meski pola memperpendek waktu sandar. Bahkan
21 kapal roro yang suda disiapkan pun merasa kewalahan untuk bisa mengurai antrean. Pihaknya tetap berupaya untuk bisa mempercepat proses bongkar muat supaya antrean kendaraan bisa terurai. Selain pola tersebut, pihaknya juga akan mencoba pola yang lain, dimana untuk satu kali trip kapal akan ada sekitar empat unit truk yang masuk, 15 unit kendaraan kecil dan 100 unit sepeda motor. Mudah-mudahan dengan pola yang dimaksud, kepadatan arus lalu lintas yang terjadi saat ini bisa lebih terurai lagi dan bisa kembali normal. “Karena masih ada penumpukan kendaraan, kita akan ambil pola baru untuk bisa mengurai kemacetan yang terjadi saat ini. Kami juga akan tetap memantau kondisi terkini yang ada di pelabuhan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)
Dinas Dikbud Sumbawa Lengkapi Gubernur Pertimbangkan Perangkat Komputer di Sekolah Terpencil Bangun Kantor Perwakilan di Sumbawa
Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa telah mengupayakan seluruh sekolah bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sumbawa. Hasilnya, UNBK pun cukup memuaskan. Kedepan, Dinas Dikbud akan terus melengkapi sarana penunjang UNBK, seperti kualitas jaringan perangkat komputer dan jaringan internet, terutama di sekolah wilayah terpencil seperti Pulau Moyo. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Syahril S.Pd, M.Pd, banyak sarana penunjang UNBK yang mesti dilengkapi. Dari jaringan listrik, perangkat komputer atau laptop. Serta jaringan intrenet yang kualitasnya harus terus ditingkatkan. Terutama di wilayah terpencil seperti Pulau Moyo, ada salah satu SMP di Pulau Moyo yang terpaksa
H. Syahril (Suara NTB/arn)
mengikuti UNBK di sekolah lain yang fasilitasnya tersedia, akibat jaringan listrik dan internet yang tidak memadai. Dalam hal ini, pihaknya sudah memiliki data kekurangan fasilitas penunjang dimaksud. Agar bisa dibenahi secara bertahap. Agar semua sekolah bisa mandiri menggelar UNBK. Baik dari keterse-
diaan jaringan listriknya, laptop hingga jaringan internetnya. “Kami juga sudah dijanjikan Dinas Kominfotik spot jaringan internet di daerah terisolir kita. Kayak di wilayah Pulau kecamatan labuan Badas, tahun depan untuk pelaksanaan UNBK akan menjadi prioritas kita,” terang H. Syahril. Untuk nilai UNBK SMP/ MTS tahun ini di Sumbawa hasilnya relatif memuaskan, lulus 100 persen. Secara umum di NTB, Sumbawa naik dari peringkat empat menjadi peringat ketiga. Berkat kerja keras semua pihak, mulai dari kepala skeolah, guru, dan orang tua murid. Khusus di Sumbawa, nilai tertinggi masih di dominasi oleh siswa SMP Negri 1 Sumbawa. Meskipun demikian, ada beberapa siswa dari sekolah di luar kota, seperti SMPN 1 Alas dan SMPN 1 Lape, yang nilainya masuk 10 besar tertinggi di Sumbawa. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Wacana pembangunan kantor perwakilan Provinsi di Pulau Sumbawa tampaknya mulai dilirik oleh Gubernur di NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Apalagi sekarang banyak bantuan APBN ke Pulau Lombok, memungkinkan ada sebagian anggaran yang bisa digeser ke Pulau Sumbawa. “Dulu kan (wacana ini) muncul karena ketimpangan Pulau Lombok dengan Sumbawa sangat jauh. Tapi sekarang dengan banyaknya bantuan APBN ke Pulau Lombok, memungkinkan ada sebagian anggaran yang bisa digeser ke Pulau Sumbawa. Jadi win win solution lah, Lombok yang tidak kurang budgetnya, Pulau Sumbawa jadi sedikit bertambah. Kalau dirasa
Polres KSB Terima P19 Kasus APBDes Desa Kemuning Taliwang (Suara NTB)Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat, mengaku sudah menerima P19 dari Kejaksaan Negeri Sumbawa (Kejari) dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDes tahun 2017 di Desa Kemuning. Terhadap petunjuk yang masih kurang tersebut, pihaknya tetap akan berupaya maksimal sehingga kasus yang diduga merugikan negara Rp935 juta tersebut bisa segera tuntas. Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK kepada Suara NTB, Senin (10/6) mengatakan, sesuai dengan petunjuk Kejaksaan, dalam penuntasan kasus tersebut, ada beberapa hal yang harus dipenuhi baik itu sifatnya formil maupun materil. Hanya saja petunjukpetunjuk tersebut belum bisa dirincikan secara mendalam mengingat masih dilakukan perbaikan. Tetapi yang jelas petunjuknya, tidak bersifat urgent hanya untuk melengkapi berkas
awal yang sudah dikirimkan ke Kejaksaan. Apabila petunjuk tersebut sudah dinyatakan lengkap, maka pihaknya akan langsung melakukan pengajuan berkas ke Kejaksaan kembali supaya bisa dinyatakan lengkap dan kasus ini bisa segera tuntas. Sehingga beberapa kasus baru yang saat ini dalam tahap penyelidikan bisa dinaikan statusnya dan tuntas di akhir tahun 2019 mendatang. “Secara teknis P19nya masih ada yang perlu kita penuhi dari Kejaksaan. Petunjuk tersebut akan segera kami tindak lanjuti dan perbaiki untuk kita ajukan kembali supaya kasus ini bisa segera tuntas,” ungkapnya. Diakuinya, dalam penyelesaian kasus ini sebenarnya tidak butuh waktu yang lama karena kasusnya sudah sangat jelas. Apalagi dalam penanganan kasus ini masih belum ada tersangka baru berdasarkan petunjuk P19 Kejaksaan. Sehingga penanganannya tidak serumit kasus korupsi yang
lain dengan melibatkan banyak orang. Hanya saja pihaknya tetap akan mengikuti prosedur yang agar dalam di proses persidangan tidak ada yang terbantahkan lagi. Jika kasus ini tuntas, pihaknya akan kembali melangkah ke kasus yang lainnya. Bahkan saat ini sudah ada empat desa yang sedang dilakukan pendalaman terkait dugaan korupsi APBDes di masing-masing desa tersebut. Dimana dua desa diantarannya saat ini sudah mulai dilakukan gelar ekspose di Inspekrorat provinsi dan dua desa lainnya masih dalam tahap penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten. “Kita targetkan kasus desa Kemuning tuntas akhir bulan ini (Juni, red). Karena sudah ada empat desa lainnya yang saat ini masih kita pantau dan dalami. Kami juga berharap supaya berkas perbaikan yang akan kita kirimkam dinyatakan lengkap supaya kasusnya bisa tuntas,” tandasnya. (ils)
nanti misalnya diperlukan kantor perwakilan di Sumbawa, bisa-bisa saja,” kata Dr. Zul, saat ditemui Suara NTB, di kediamannya di Sumbawa. Calon lokasi kantor perwakilan nantinya pun memiliki banyak alternatif. Bisa di Serading kecamatan Moyo Hulu atau di kecamatan Labangka, lokasi aset tanah Provinsi di Sumbawa. Bis apula dibangun di Dompu. “Bisa di Serading, karena itu tanah provinsi. Bisa di Labangka, banyak alternatiflah, saya sedang lihat satu-satu. Tapi banyak juga di Dompu ada ratusan hektar juga. Tapi belum ada yang khusus tentang itu. Karena sejauh ini masih bisa di-handle (provinsi) dengan baik,” tukasnya. (arn)
Puskesmas Sebotok Ditargetkan Beroperasi Awal Juli
(Suara NTB/ind)
(Suara NTB/bug)
Denny Saputra
(Suara NTB/ist)
MASIH TERJADI - Penumpukan kendaraan di pelabuhan Poto Tano masih terus terjadi. Antrean kendaraan yang ingin menyeberang diprediksi mencapai 400 meter dari area parkir Dermaga Poto Tano.
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa menargetkan Puskesmas Sebotok Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, beroperasi awal Juli mendatang. Setelah mengantongi izin operasional, IMB dan sertifikat. Sebagaimana disampaikan Sekeretaris Dikes Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos, setelah lebaran ini, pihaknya berencana mengangkut fasilitas dan peralatan Puskesmas menggunakan dua kapal besar. Selanjutnya akan dibentuk tim untuk membersihkan dan mengatur peralatan. Setelah semuanya disiapkan di Puskesmas, barulah akan ditempatkan tenaga pada 1 Juli mendatang untuk memberikan pelayanan kesehatan. “Untuk Puskesmas Sebotok, setelah lebaran, tanggal 15 Juni kita akan gotong royong umum bersama masyarakat untuk merintis jalan masuk dan mengangkat barang dari pelabuhan ke Puskesmas. Setelah tanggal 15 kami selama satu minggu akan membentuk tim membersihkan dan mensetting alat-alat yang ada. Kalau itu mulus berjalan, maka tanggal 1 Juli sudah ada pelayanan,” terangnya. Sementara ini, sudah disiapkan dua ambulan air (kapal) dan 4 unit sepeda motor untuk mendukung operasional Puskesmas. Selain itu tenaga medis juga sudah disiapkan. Hanya saja pihaknya masih mencari tenaga dokter yang bersedia ditempatkan di wilayah setempat. Pihaknya berharap, tidak ada kendala yang dapat menghambat operasional Abdul Malik Puskesmas. (ind/arn/*)
SUARA NTB Selasa, 11 Juni 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kasus DD/ADD Desa Jala, Jaksa Gandeng BPN Dompu (Suara NTB) – Penanganan kasus dugaan penyimpangan DD/ ADD Desa Jala tahun 2018 segera memasuki babak baru. Belasan saksi telah rampung diperiksa. Kini tinggal menunggu hasil pengukuran BPN terhadap tanah kuburan yang diduga menjadi item penyimpangan paling besar dalam kasus tersebut. Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB, Senin (10/ 6) mengaku, baru saja bertolak dari Kantor BPN setempat untuk meminta bantuan (Suara NTB/jun) dilakukannya pengukuran M. Isa Ansyori salah satu item penyimpangan itu. Sebab lembaga ini dianggap berkompeten memastikan status tanah yang memiliki dua sertifikan kepemilikan tersebut. “Kalau kita kan tidak bisa membaca denah sertifikat karena ada dua. Itu yang buat kita agak susah. Ini yang akan kita pastikan apa berbeda objek atau satu objek,” ungkapnya. Hasil koordinasinya, dipastikan pekan depan BPN akan turun lapangan bersama kejaksaan. Proses ini, tegas dia, menentukan sikapnya kedepan terhadap kasus yang diduga melibatkan oknum Kepala Desa Jala tersebut. Item lain yang diduga menjadi objek penyimpangan diakui banyak. Tetapi temuan kerugian negaranya tak seberapa. Seperti Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) misalnya, ada beberapa bahan bangunan yang kurang bahkan lebih dari RAB. “Jadi saling tutup dia. Yang paling besar (penyimpangan) memang di tanah ini. Kalau tidak salah nilainya Rp 130 juta,” jelasnya. Untuk pengumpulan bahan keterangan dari saksi-saksi, menurutnya sudah cukup dengan belasan orang yang telah dihadirkan. Termasuk salah seorang warga yang mengaku ahli waris dari tanah kuburan tersebut. Sekarang tinggal menunggu hasil pemeriksaan fisik dari BPN. “Kalau tanah itu satu ojelnya kita akan menentukan sikap, kalau memang berbeda kita juga akan menentukan sikap,” tandasnya. (jun)
Dari Laporan KDRT hingga Kekurangan Data, Pemicu Lahirnya Simawar Bima (Suara NTB) – Aplikasi Pelayanan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (Simawar) milik Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih top 99 Nasional dari Kementrian PAN RB, belum lama ini. Simawar yang diciptakan tahun 2018 tersebut ternyata digagas oleh, Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima, Laily Ramdani S.STP. (Suara NTB/Uki) Kepada Suara NTB, LaiLaily Ramdani ly mengaku ide menciptakan aplikasi tersebut lantaran banyak munculnya kasus kekerasan anak dan perempuan, tapi tidak dilaporkan para korban. Terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu lanjutnya, DP3AP2KB setempat, selama ini kesulitan memberikan bantuan usaha setiap tahun kepada kelompok perempuan. Bahkan bantuan yang diarahkan dan dan diberikan tidak tepat sasaran karena data belum valid. “Dua hal pokok persoalan ini yang mendasar mengapa aplikasi Simawar dibuat,” katanya kepada Suara NTB. Tidak hanya itu, para perempuan yang menginspirasi di Kabupaten Bima dengan melahirkan karya dan ide membangun daerah selama ini, tidak pernah diketahui karena Dinas setempat kekurangan informasi. “Akses informasi mencari perempuan menginspirasi untuk diberikan penghargaan tidak ada, karena mereka kebanyakan berada di desa-desa,” katanya. Menurutnya, berkat adanya aplikasi Simawar itu, tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT semakin meningkat dalam satu tahun terakhir ini. Pendataan kelompok perempuan yang akan diberikan usaha menjadi terarah. “Dari aplikasi ini juga kita akan mengetahui profil gender atau perempuan yang menginspirasi lewat ide dan pikirannya,” ujarnya. Diakuinya, aplikasi Simawar bisa di-download melalui android tersedia enam menu. Antara lain, kasus kekerasan perempuan, kasus kekerasan anak, usaha perempuan, aktivitas perempuan dan perempuan Inspirasi. “Setelah men-download aplikasinya. Hal hal yang berkaitan dengan anak dan perempuan di Kabupaten Bima bisa diketahui lewat android,” katanya. Menurutnya, apabila ada kasus kekerasan atau perempuan yang menginsiprasi, masyarakat bisa menginformasikan dan mengadukan langsung melalui aplikasi tersebut. Informasi atau aduan itu akan diterima oleh admin yang standby 24 jam. “Setelah informasi dan aduan diterima, admin kemudian akan meneruskannya ke pihak-pihak terkait, seperti Satgas PPA dan Kepolisian untuk ditindaklanjuti,” katanya Laily menambahkan, di era digital ini, aplikasi Simawar juga tidak hanya dikembangkan dan digunakan oleh DP3AP2KB untuk menangani soal anak dan perempuan. Tapi akan disinergiskan dengan program OPD OPD berdasarkan kebutuhan. “Misalnya saat ini program stunting yang ditangani Dinas Kesehatan (Dikes), nanti dalam aplikasi SIMAWAR ini juga akan tersedia dan saat ini lagi dalam proses pengembangan,” pungkasnya (uki)
(Suara NTB/Uki)
SIDAK - Walikota Bima didampingi Sekda dan Kepala BKPSDM melakukan Sidak di salah satu OPD di Kota Bima, Senin (10/6).
Tambah Libur, 61 ASN Kota Bima Bakal Kena Sanksi Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 91 Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang Lingkup Pemerintah Kota Bima tidak masuk pada hari pertama pasca libur cuti lebaran tahun 2019. Sebagian besar diantaranya absen tanpa disertai alasan yang jelas. Hal itu diketahui usai Walikota Bima, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di seluruh
OPD, termasuk kantor Kelurahan Kecamatan hingga Puskesemas, Senin (10/6). “Dari hasil sidak hari pertama kerja, ada sebanyak 91 ASN yang tidak masuk kerja alias menambah libur lebaran,” kata Kepala BKPSDM
Kota Bima, Drs. M. Saleh. Saleh merincikan, dari sebanyak 91 ASN yang tidak masuk tersebut, 61 orang diantaranya tanpa ada keterangan. Kemudian 13 orang mengajukan cuti melahirkan dan delapan orang cuti tahunan. “Kemu-
Tipikor Polres Bima Limpahkan Berkas Tersangka OTT Pungli ke Kejari Bima (Suara NTB) – Jajaran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Maporles Bima melimpahkan berkas perkara tahap 1, tersangka kasus Operasi Tangkap Tangkap (OTT) pungutan liar try out tahun 2018, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima untuk diteliti. “Berkas perkara tahap satu, kasus OTT Pungli resmi dilimpahkan hari ini ke JPU Kejari Bima,” kata Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Hendry Christianto, S.Sos, Senin (10/6). Menurutnya berkas perkara dengan tersangka inisial JB tersebut bernomor polisi: LP/ 136/III/NTB/Res.Bima tanggal 22 Mei 2018, dengan surat pengantar Nomor: B/677/VI/2019/ reskrim tertanggal 10 Juni 2019. “Berkasnya telah diterima pihak JPU untuk kemudian selanjutnya diteliti,” ujarnya. Hendry menjelaskan setelah pelimpahan berkas tersebut, pihaknya akan menunggu hasil dari penelitian. Apabila masih ada kekurangan, nantinya akan dikembalikan untuk dilengkapi. “Kalau dianggap masih ada kekurangan kita dilengkapi sesuai petunjuk,” katanya Jika hasil penelitian berkas tersebut sudah dianggap lengkap atau P21, dipastikan tersangka JB yang merupakan pejabat teras Dikbudpora Kabu-
(Suara NTB/Ist)
SERAHKAN BERKAS - Petugas Unit Tipikor Polres Bima (kkiri) saat menyerahkan berkas perkara tahap satu tersangka kasus Pungli dan Penyalahgunaan Dana BOS SMAN 1 Monta, di Kantor Kejari Bima, Senin (10/6). paten Bima itu, serta barang batan sehingga merugikan uang bukti akan dilimpahkan. “Intin- negara,” terangnya. Selain kasus OTT pungutan ya kita menunggu hasil dari penelitian JPU ini, apakah liar try out tahun 2018, Hendry lengkap atau masih ada mengaku pihaknya juga melimpahkan berkas perkara takekurangan,” ujarnya. Dia menegaskan, dalam hap 1 kasus dugaan penyalahperkara tersebut, oknum JB dis- gunaan Dana Bos SMAN 1 Monangkakan telah melanggar ta dengan tersangka UZ, manpasal 2 dan 3 Undang-Undang tan Bendahara SMA setempat. “Dalam kasus ini sebelumnnomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tip- ya ada dua tersangka. Yakni manikor). Yakni melawan hukum tan Kepala, NM dan bendahara, dengan melakukan perbuatan WH. Kalau tidak salah keduanya saat ini masih menjalani yang merugikan uang negara. “Unsur pasal ini menyalah- sidang di pengadilan Tipikor Magunakan kewenangan atau ja- taram,” pungkasnya. (uki)
dian ada satu orang cuti diluar tanggungan negara serta delapan orang yang sakit,” katanya. Secara khusus 61 ASN yang tidak masuk tanpa keterangan tersebut akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga akan dipotong Tunjangan Kerja Daerah (TKD) bulan Juni. “61 ASN ini akan dilaporkan ke Kemenpan RB via online. Serta diberikan sanksi berupa pemotongan TKD sebesar 50
persen,” katanya. Saleh menegaskan, sebelumnya para ASN telah diingatkan untuk tidak menambah libur cuti lebaran dan mulai masuk kerja tanggal 10 Juni sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan. “Bahkan jauh jauh hari telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) masuk kantor tanggal 10 Juni, yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima, Feri Sofyan SH,” pungkasnya. (uki)
Pekan Depan, Balar Denpasar Gali Situs Doro Bata Dompu (Suara NTB) – Balai Arkeologi (Balar) Denpasar dipastikan datang ke Dompu pekan Depan. Kehadiran tim peneliti benda bersejarah itu guna proses penggalian situs Doro Bata diKelurahanKandaiI.Belumdiketahui pasti upaya lanjutan dari penelitian sejak tahun 1981an itu untuk penggalian total atau pengujian sampel semata. Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar setempat, Wahyono Ragil kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (10/6) menyampaikan, jika dalam proses penggalian nantinya bisa disimpulkan adanya benda bernilai sejarah dipastikan akan dilanjutkan dengan penggalian total. Namun menurutnya, masih dibutuhkan beberapa kali pengambilan sampel lagi baru bisa mengambil langkah tersebut. “Kalau sudah lengkap langsung dibuka semua. Tapi saya perkirakan satu dua kali lagi baru rampung,” kata dia. Penggalian situs-situs yang dianggap menyimpan benda sejarah di Dompu, diakui sudah cukup sering dilakukan. Seperti halnya di Dorompana, Doro Bente dan sebagainya. Tetapi belum ada satupun dari situs
tersebut yang dibongkar total. Kalaupun digali total, lanjut Wahyono Ragil, pihaknya belum memiliki sarana prasarana pendukung untuk merawat peninggalan itu seperti yang dimiliki daerah lain. “Memang kita belum punya museum tapi jika betul disana tersimpan benda bersejarah baru kita akan lengkapi. Kalau fasilitasnya dibangun dulu terus hasil penelitiannya kosong kan percuma,” ujarnya. Dari belasan sampel penelitian yang pernah diuji Balar Denpasar di Doro Bata sejak 1981, banyak ditemukan tumpukan batu bata. Kabarnya dalam situs tersebut terdapat bangunan besar berupa candi. Bahkan ada yang mencurigainya sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga. Sementara di Doro Bente, temuan sementaranya tak jauh berbeda dengan yang ada di situs Dorompana. Yakni diperkirakan terdapat sebuah pemukiman warga dan benteng pertahanan jaman dulu. “Karena di Doro Bente dan Dorompana sama ditemukan alat perang, kerangka manusia, bahkan kabarnya menjadi tempat pengungsian pasca meletusnya tambora,” pungkasnya. (jun)
Kasus DD/ADD Rababaka, Di Sumbawa, Tujuh ASN Absen Tanpa Keterangan Kejari Dompu Kumpulkan Data Dompu (Suara NTB) – Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno resmi dilaporkan sekelompok warganya beberapa waktu lalu. Terkait dugaan penyimpangan DD/ADD tahun 2018 yang diperkirakan merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Menindaklanjuti hal itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu tengah melakukan pengumpulan bahan data dan keterangan atau Puldata Pulbaket. Kasi Intel Kejari Dompu, M. Sulhan, SH., kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, sudah memanggil beberapa orang perangkat desa untuk dimintai keterangan awal. Salah seorang diantaranya yakni bendahara desa. Namun demikian, dalam dua kali pemanggilannya bendahara belum bisa memberikan data apa-apa melainkan hanya sebatas keterangan semata. Alasannya, data terkait yang dibutuh-
kan penydidik semuanya berada ditangan oknum kades. Seperti halnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan anggaran DD/ADD. “Bendaharanya memang sudah dua kali datang cuma belum bawa data-data. Makanya terus kita panggil karena kita tidak bisa juga minta keterangan tanpa data,” jelasnya. Sejauh proses penggalian informasi awal itu dilakukan. Keempat perangkat desa masih cukup koperatif memberi keterangan. Walaupun data sebagian besar tidak mereka kantongi. Kalaupun kendala ini terus berlanjut, tegas Sulhan, masih banyak cara lain yang akan ditempuh pihaknya untuk membongkar kasus dugaan penyimpangan DD/ADD tersebut. Dalam laporan yang diterimanya 22 April lalu memang disebutkan besaran kerugian negara
yang ditimbulkan. Namun untuk kepentingan penyelidikan pihaknya belum bisa membeberkannya. Termasuk indentitas sejumlah perangkat desa yang telah diperiksa. “Ada disebutkan dalam laporan cuma untuk memberi keterangan kita belum bisa karena sifatnya masih rahasia,” ujarnya. Jika pemeriksaan saksi-saksi dinyatakan rampung. Dipastikan berkas beberapa item yang menjadi sumber penyimpangan akan diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan audit. Sehingga dapat dipastikan berapa sebetulnya kerugian negara yang ditimbulkan oknum pemerintah desa ini. Sementara itu, Kepala Desa Rababaka Tri Sutrisno yang berusaha dikonfirmasi di kantornya untuk menanggapi laporan warganya tak berhasil dijumpai Suara NTB. Bahkan tak tampak satupun pegawai yang terlihat di kantor tersebut. (jun)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc bersama sejumlah instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama kerja pasca lebaran. Dari sidak itu, diketahui tujuh ASN tidak hadir tanpa keterangan. Bupati yang ditemui di sela-sela sidak mengakui ada beberapa OPD yang dikunjungi. Dalam sidak, ada beberapa orang yang tidak hadir karena alasan tertentu, seperti sakit dan halangan lainnya. Meskipun denikian, hal itu sudah diinformasikan ke kepala OPD masing-masing. “Semua kantor yang saya datangi hari ini Alhamdulillah hadir sesuai SKB tiga menteri. Ada yang tidak masuk karena alasan sakit, tapi hanya beberapa orang dari semua dinas yang saya datangi,” ujarnya. Ditegaskannya, bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan mendapatkan sank-
si sesuai aturan. Pihaknya juga tetap akan menjalankan aturan serta ketentuan yang ada. “Sanksinya itu ya tentu sesuai aturan. Saya tidak mau lari dari ketentuan yang mengatur tentang itu. Karena ini ada syarat yang ditentukan aturan. Jadi tidak bisa tidak wajib. Kecuali karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh aturan juga, saya kira itu dalam pantauan saya,” paparnya. Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H, mengungkapkan, dari 2.317 pegawai, sebanyak 2.241 orang yang hadir. Dari jumlah itu, 17 orang izin karena ada kepentingan mendadak dan 12 orang sakit. Sedangkan 7 orang lainnya yang tersebar di sejumlah OPD tidak hadir tanpa keterangan. “97,4 persen tingkat kehadiran. Yang tanpa keterangan 7 orang,” ujarnya. Menurutnya, terhadap ketujuh orang ini akan ditin-
(Suara NTB/ind)
SETELAH LIBUR - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat menggelar sidak di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, Senin (10/6). daklanjuti untuk diberikan sanksi. Pihaknya akan bersurat kepada pimpinan OPD masing-masing untuk menjatuhkan hukuman disiplin. “Kemungkinan hukuman ringan atau sedang. Tergantung kebijakan pimpinan masingmasing,” tukasnya.
Terhadap tingkat kehadiran ASN ini, pihaknya juga sudah menyampaikan ke Menpan RB. Pihaknya berterima kasih kepada ASN yang sudah hadir di hari pertama kerja. Karena sudah mentaati aturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. (ind/arn)
POLHUKAM
SUR NTB Selasa, 11 Juni 2019
Mataram (Suara NTB) – Dua narapidana tindak pidana korupsi mendapat pengurangan masa hukuman yang diberikan pada Idul Fitri 1440 H pekan lalu. Pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi mengikis upaya pemberantasan. Efek jera hukuman penjara perlahan bisa memudar. Demikian menurut Peneliti Hukum pada Solidaritas Masyarakat untuk Transaparansi (Somasi) NTB Johan Rahmatulloh saat dihubungi Senin (10/6). ”Kalau koruptor diberikan remisi secara terus menerus tujuan pemberantasannya bisa terkikis,” sebutnya. Dia menambahkan pemberian remisi terhadap napi korupsi perlu hati-hati. Meskipun sudah ada undang-undang dan aturan turunan yang
hati-hati dalam mengusulkan napi korupsi untuk mendapatkan remisi,” kata Johan. Terpisah, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti menyebutkan, sebanyak dua napi kasus korupsi mendapat remisi Idul Fitri. Total narapidana yang mendapat remisi sebanyak 1.562 orang. “Cuma dua napi korupsi yang disetujui remisinya. Tugas kita hanya mengusulkan,
Johan Rahmatulloh
ra, serta mendapat rekomendasi tertulis dari instansi yang menangani perkara. (why)
Tersangka Berdalih Disuruh Orang Lain Mataram (Suara NTB) – Tersangka pembunuhan mahasiswi Poltekkes Mataram Putu Winda (19), Ida Bagus Wira Atmaja (35) memeragakan ulang perbuatannya, Senin (10/6) kemarin. Wira kini berkursi roda karena luka tembak saat ditangkap polisi. Wira menjalankan aksinya dengan sunyi. Penghuni kompleks kos tak mengetahui. Sebatang rokok menemani Wira Selasa pagi 22 Januari lalu. Dia duduk di teras kos di Lingkungan Seksari, Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram. Wira baru saja mengemasi jenazah seorang wanita. “Saya sempat duduk di teras sekitar satu jam,” ujar Wira memberi penjelasan kepada tim Inafis Polres Lombok Barat pada adegan akhir rekonstruksi. Sebelumnya kejadian, Winda melintas di tepi Jalan Gora I Sindu Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram. Berbarengan, Wira terkena cipratan air dari laju sepeda motor Winda. Wira sakit hati. Wira lantas menyusul korban sampai ke kosnya. Perkelahian mulut mengawal proses rekonstruksi yang dijaga ketat personel Polres Lobar dan Polres Mataram itu. Winda mengalah lalu masuk kamar. Ternyata, Wira membuntuti. Adegan selanjutnya, Wira mencekik Winda sambil menindih di bagian perut. Nyawa Winda melayang. Korban lalu dimasukkan ke dalam bak penampung air. Tubuh korban lebih dulu diikat pakai tali sepatu. Usai menghabiskan sebatang rokok, bak penampung air berisi tubuh korban ini dinaikkan ke sepeda motor. Setelah itu, Wira sempat kaget setengah mati. “Ibu kos ada datang menghampiri. Tapi saya berusaha tenang,” sebut Wira. Ibu kos pulang, Wira
KPU Siapkan Regulasi
Tahapan Pilkada Serentak Dimulai Bulan September
(Suara NTB/why)
REKONSTRUKSI - Rekonstruksi pembunuhan mahasiswi yang jenazahnya dibuang ke Pantai Induk, Lombok Barat Januari lalu. Tersangka memeragakan sejumlah adegan di tempat kejadian perkara di Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram, Senin (10/6) kemarin. langsung menggeber motor menuju Pantai Induk, Gerung, Lombok Barat. Tubuh korban yang dibuang ke laut baru ditemukan dua hari kemudian dalam kondisi mengenaskan. Wira sendiri ditangkap Polres Lombok Barat Senin 18 Februari lalu di
rumahnya di Lembar Selatan, Lembar, Lombok Barat. Kasatreskrim Polres Lombok Barat AKP Priyo Suhartono mengatakan tersangka Wira membuat dalih baru untuk terhindar dari sangkaan. “Dia bilang disuruh. Tapi tidak bisa kita pakai keterangan
tersangka kalau tidak ada bukti lainnya,” ucap dia. Wira mengaku membunuh karena disuruh atas dasar kesaktian. Orang yang menyuruh –berdasar pengakuan Wira itu masih berstatus saksi dalam kasus tersebut. (why)
Kasus MAN IC Lotim 2015 Dewan Tak Setuju Pengisian Sekda Berdasarkan Terdakwa Rekanan Kembalikan Rp200 Juta Pertimbangan Geo Politik Mataram (Suara NTB) Pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB mulai bergulir setelah ditinggalkan oleh H. Rosyadi H Sayuti yang secara resmi kembali sebagai akedemisi di Universitas Mataram, terhitung mulai Senin (10/6) kemarin. Sejumlah nama mulai mencuat untuk digadanggadang bakal menjadi orang nomor satu di kalangan Apartur Sipil Negara (ASN) di NTB itu. Nama H. Iswandi salah satu yang disebut-sebut yang diusulkan oleh Gubernur bakal menduduki jabatan Sekda tersebut. Menanggapi munculnya nama Iswandi tersebut, sejumlah pihak pun mencoba menawarkan wacana bahwa dalam pengisian jabatan Sekda tersebut, Gubernur agar memperhatikan pertimbangan geo politik.
PDIP, Demokrat dan PKS Intensifkan Penjajakan Koalisi Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Penjajakan komunikasi politik menuju Pilkada 2020 di Kabupaten Lombok Tengah terus bergulir. Sejumlah kandidat yang sudah muncul digadang-gadang akan tampil bertarung, masing-masing mulai membuka komunikasi dengan aktor politik lintas partai. Politisi Partai Demokrat yang disebut-sebut akan didorong maju di Pilkada Loteng oleh partainya, H. Rais Ishak mulai bergerilya membangun komunikasi politik dengan sejumlah elit parpol lainnya dalam rangka membangun koalisi untuk mengusung pasangan calon. Ditemui di DPRD NTB, Senin (10/6) kemarin, H. Rais mengaku ia sudah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah figur dari berbagai lintas parpol dalam rangka penjajakan pasangan calon maupun koalisi parpol menuju pilkada Loteng. “Komunikasi sudah ada beberapa yang terjalin dengan teman-teman yang akan berniat maju dari berbagai partai. Kita akan terus lanjutkan sampai ketemu persamaannya nanti sehingga bisa terjalin kesepakatan koalisi,” ujarnya. Diketahui Partai Demokrat hanya memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perhitungan hasil Pemilu 2019. Sehingga Demokrat tidak bisa mengusung calon sendiri, melainkan harus berkoalisi. Demokrat masih membutuhkan empat tambahan kursi
mengaturnya. Dampak sosial dari pemberian remisi tersebut juga perlu dipertimbangkan. Alasannya, korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang masuk kategori luar biasa atau extraordinary crime. Kesalahan pelakunya yang dihukum dengan pidana penjara tidak sebanding dengan dampak ikutan dari korupsi itu sendiri. “Supaya memberikan efek jera kepada pelaku. Perlu ber-
pusat yang menentukan,” ucap Dwi. Dua napi itu masing-masing menjadi warga binaan di Lapas Mataram dan Rutan Kelas IIB Raba Bima. Dwi menambahkan remisi merupakan hak setiap warga binaan. Remisi khusus diberikan terhadap narapidana sesuai dengan agamanya dan diberikan pada setiap hari besar keagamaan. Napi korupsi bisa mendapat remisi apabila memenuhi persyaratan yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012. Untuk mendapat remisi, napi korupsi harus menjadi justice collaborator, telah lunas membayar denda dan uang pengganti kerugian nega-
Jenazah Mahasiswi di Pantai Induk
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
INVESTOR asal Korea Selatan yang tergabung dalam Korindo Group telah merampungkan pre-feasibility study (pre-FS) rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok – Sumbawa di Selat Alas. Berdasarkan hasil pre-FS yang dilakukan akhir 2018 lalu, pembangunan jembatan penyeberangan sepanjang 16 Km tersebut dinyatakan memilik kelayakan secara teknis. Mendengar kabar tersebut, kalangan wakil rakyat di Komisi Ruslan Turmuzi IV DPRD NTB yang membidangi urusan Infrastruktur dan perhubungan mengaku sangat menyambut baik kabar tersebut, karena harapan terbangunnya jembatan yang akan menghubungkan dua pulau utama Provinsi NTB tersebut bisa terealisasi terbangun. ‘’Kita sangat sambut baik informasi itu, jadi ada kejelasan dari sisi teknis bahwa jembatan tersebut memungkinkan bisa terbangun,” kata Anggota Komisi IV, Ruslan Turmuzi kepada Suara NTB, Senin (10/6) kemarin. Dikatakan Ruslan, keberadaan jembatan penghubung Lombok-Sumbawa tersebut sangat penting untuk mengkonkesikan kedua daerah tersebut. Sehingga bisa memperlancar pengangkutan arus barang maupun orang yang selama ini hanya mengandalkan penyeberangan menggunakan kapal laut yang memakan waktu sangat panjang. “Kami sangat mendukung sekali, karana keberadaan jembatan itu akan memperlancar arus barang dan orang. Sehingga ekonomi juga akan meningkat, karana itu saya kira jembatan itu sangat penting sekali,” kata politisi PDIP itu. Dengan kelayakan teknis tersebut, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mewujudkan Pembangunan jembatan tersebut. Pasalnya jembatan tersebut tidak saja dilihat dari sisi ekonomisnya, tapi juga sebagai simbol Untuk menyambung NKRI. “Saya kira kalau kita melihat LHR (Lintasan Harian Ratarata) arus barang dan orang itu saya yakin bisa terwujud. Dari sisi bisnis, sangat dibutuhkan jambatan ini. Yang tidak kalah penting juga ini untuk merekatkan NKRI, karena tidak saja hanya akan menghubungkan Lombok-Sumbawa, tapi juga berdampak kepada hubungan dengan NTT,” jelasnya. Sebagai bentuk komitmen dukungan untuk merealisasikan pembangunan jembatan tersebut, Ruslan menegaskan bahwa pihaknya sangat siap membantu pemerintah pusat sesuai tugas dan kewenangan daerah yang akan diberikan. “Apa yang jadi tugas kita di daerah ini, apakah akan melakukan studi kelayakan, kita siap. Intinya apapun yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunannya kita siap,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/dok)
Remisi Napi Korupsi Dapat Kikis Upaya Pemberantasan
Siap Bantu Pemerintah Pusat
Mataram (Suara NTB) Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan bahwa KPU RI sudah mulai mempersiapkan regulasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Peraturan KPU (PKPU)nya sudah akan dirancang mulai bulan ini. “Kami merencanakan membuat PKPU tentang tahapannya bulan Juni ini ya,” ujar Suhardi meniru pernyataaan Ketua KPU Arief Budiman, Senin (10/6) kemarin. Suhardi menjelaskan PKPU Suhardi Soud tersebut akan menjadi landasan hukum bagi daerah yang akan terlibat sebagai penyelenggara Pilkada, salah satunya NTB yang akan menggelar Pilkada Serentak di tujuh Kabupeten/Kota. Salah satu yang diatur dalam PKPU adalah jadwal tahapan Pilkada. “Jadi PKPU nanti itu bisa digunakan oleh daerah-daerah yang akan menggelar pilkada untuk mulai mempersiapkan dirinya, misalnya pemerintah daerah mempersiapkan penyusunan anggaran, KPU setempat yang sedang menyelenggarakan Pilkada untuk segera menyiapkan rencana tahapan kegiatan pencolonan,” jelasnya. Tahapan Pilkada akan dimulai pada Bulan September tahun 2019 atau satu tahun sebelum pemungutan suara. Dimana Pilkada serentak akan digelar pada Bulan September 2020. “Jadi pada bulan Juni PKPU dibuat, kemudian bulan September nanti rencananya kita akan launching satu tahun menjelang Pilkada, karena Pilkadanya akan diselenggarakan di bulan September 2020. Di Bulan September (2019) itu sudah mulai action, sudah mulai melaksanakan tahapan,” tuturnya. Sementara itu, terkait dengan penyusunan kebutuhan anggaran Pilkada di NTB sendiri akan dilakukan oleh KPU masingmasing daerah yang akan menggelar Pilkada, yang akan dibahas secara bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat. “Penyusunan anggarannya dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan Pemda/pemkot yang akan menggelar Pilkada. Sementara untuk besaran biayanya, belum bisa dipastikan, kita harus lihat dulu regulasi yang disiapkan oleh KPU RI dan standar biaya dari Kemenkeu,” pungkasnya. (ndi)
Halaman 8
untuk bisa mencukupi sembilan kursi sebagai syarat mengusung pasangan calon. “Kita lima kursi, masih kurang empat kursi. Sehingga harus berkoalisi untuk bisa mengajukan calon,” jelasnya. Salah satu partai yang sudah cukup intens menjalin komunikasi politik dengan partai Demokrat yakni PDIP. Bahkan kedua kader partai partai tersebut sudah digadang-gadang akan berpasangan tampil, yakni H. Rais Ishak dari Demokrat dan H. Ruslan Turmuzi dari PDIP. “Dengan Pak Ruslan kita punya kecocokan, kita sudah sama-sama di DPRD. Sehingga saling mengetahui satu sama lain. Sehingga tinggal bagaimana dengan parpol, karena dengan PDIP masih belum cukup untuk mengusung,” katanya. Ditempat yang sama, Ruslan mengaku ia terus menjalin komunikasi politik dengan sejumlah elit parpol dalam rangka membangun koalisi. Dikatakannya, dua partai telah memberikan lampu hijau untuk membangunan koalisi di Loteng dengan PDIP yakni Demokrat dan PKS. Komunikasi ketiga partai tinggal diperdalam saja. “PKS, Demokrat dan PDIP bisa berkoalisi, soal nanti siapa yang akan jadi calon bupati atau wakil bupati tergantung dari hasil komunikasi, kita lihat saja. Saya sendiri siap jadi nomor satu ataupun jadi nomor dua, karana prinsip saya dimanapun sama, saya mau mengabdi untuk daerah,” pungkasnya. (ndi)
Menanggapi polemik dalam pengisian jabatan Sekda tersebut, mendapat sorotan dari kalangan para wakil rakyat di DPRD NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi menyampaikan bahwa dalam pengisian jabatan Sekda tidak perlu menggunakan pendekatan pertimbangan geo politik. Pasalnya jabatan sekda bukan jabatan politik, melainkan jabatan karir dari kalangan ASN. “Saya rasa tidak mesti semuanya harus begitu, saya rasa komposisi (geo politik) itu ada di tempat lain. Misalnya antara Gubernur dan Wakil Gubernur, melihat geo politik itu penting ya, karena memang nilai politiknya di situ. Tapi kalau Sekda ini adalah jabatan birokrasi maka harus kedepankan profesionalitas. Tidak melihat latar belakang wilayah, tidak ansih harus dari suku tertentu,” ujarnya, saat ditemui di Rumah Dinas Ketua DPRD NTB, Senin (10/6) kemarin. Jika hal itu dipaksakan maka menurut Ketua DPW PKS NTB itu, bisa menciptakan ketidakharmonisan antara Sekda dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebab tidak ketemu kecocokannya. Karena itulah dalam pengajuan nama sekda tersebut, penting juga dilihat kecocokannya dengan kepala daerah. “Masalah orang, itu mungkin kembali kepada Chemistry menerima diantara dua pimpinan yang ada dalam hal ini Gubernur dan Wagub, kalau dari sisi itu oke, kemudian kapasitas kemampuan dan segala macamnya saya rasa hal itu sudah dikaji oleh mereka. Kalau pertimbangannya lainlain itu jadi susah nanti, karena kalau itu dipaksakan nanti bisa tidak ada kecocokan dengan Gubernur dan Wagub,” jelasnya. Kecocokan sekda dengan kepala daerah tersebut sangat penting. Sebab Sekda tersebut harus bisa menerjemahkan keinginan Gubernur dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga kapasitas sekda juga amat sangat menentukan. Karena itu, calon Sekda juga harus orang yang punya kemampuan. (ndi)
Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi proyek lanjutan pembangunan MAN Insan Cendikia Lombok Timur tahun 2015, Wakiran menitipkan uang sebesar Rp200 juta. Uang itu dihajatkan sebagai pengganti kerugian negara. Direktur PT Elita Mataram itu berharap keringanan hukuman. Uang tersebut diserahkan untuk dititipkan kepada jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (10/6). Sidang sedianya mengagendakan pembacaan tuntutan penuntut umum. Agenda penitipan uang pengganti kerugian tersebut sudah diminta Wakiran sebelumnya. Majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra pun mengabulkan. Penyerahan uang titipan kepada jaksa penuntut umum Riauzin. Penasihat hukum Wakiran, I Ketut Sumertha menyatakan bahwa uang tersebut melengkapi titipan sebelumnya sebesar Rp100 juta, pada saat kasus tersebut dilimpahkan dari penyidik Polda NTB ke jaksa penuntut
umum, Januari lalu. “Tadi di hadapan majelis Rp200 juta. Pada saat tahap dua itu Rp100 juta. Jadi totalnya sementara keseluruhan Rp300 juta,” kata Sumertha ditemui usai persidangan. Dia mengklaim, kliennya pernah mengganti sebesar Rp275 juta, yakni kala kasus sedang dalam tahap penyelidikan. Uang sebesar itu, klaim Sumertha, merupakan yang tercatat dalam temuan audit BPK. Sementara Riauzin menegaskan, pihaknya sedang menyusun surat tuntutan yang akan dibacakan pada sidang pekan mendatang, Senin (17/ 6). “Tentu itu akan dijadikan pertimbangan alasan meringankan,” ucapnya singkat. Dalam perkara itu, empat orang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Antara lain, pejabat pembuat komitmen pada Kemenag Lombok Timur H M Yunus Syihabi –kini berdinas di Kantor Kemenag Kota Mataram; Kemudian, Direktur PT Archi Konsultan sebagai rekanan konsultan pengawas L Syukraningrat; serta rekanan pemenang tender, Direktur PT
Elita Mataram Wakiran, dan Komisaris PT Elita Mataram Rubiatun. Proyek lanjutan MAN IC Lotim tersebut dikerjakan dua tahap. Pertama pekerjaan pendahuluan, bangunan kelas lama lanjutan, bangunan asrama lama lanjutan, bangunan ruang makan dan bangunan asrama putri yang totalnya Rp4,6 miliar. Tahap kedua berupa pekerjaan pendahuluan dan bangunan asrama putri dengan anggaran Rp4,1 miliar. Pekerjaan konstruksi bangunan itu wajib selesai 31 Desember 2015. Namun ternyata molor sampai 12 Januari 2016. Terdakwa Syukraningrat sebagai konsultas pengawas membantu dua terdakwa itu untuk membuat laporan pekerjaan yang progresnya 100 persen. Berdasarkan laporan itu PPK melakukan pembayaran lunas. Sementara ahli Universitas Mataram menemukan fisik pekerjaan tidak sesuai. Auditor BPKP Perwakilan NTB menghitung nilai kekurangan tersebut sebesar Rp757,7 juta.(why)
(Suara NTB/why)
UANG PENGGANTI - Terdakwa Wakiran didampingi penasihat hukumnya menitipkan uang pengganti kerugian negara, Senin (10/6) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.
SUARA NTB
Selasa, 11 Juni 2019
Dua Perkara Korupsi Siap Disidangkan Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menerima pelimpahan tiga berkas perkara korupsi dari jaksa penuntut umum. Tiga berkas perkara itu membawa tiga terdakwa. Mereka mulai menjalani persidangan pada pekan ini. Perkara tersebut antara lain dugaan korupsi proyek jambanisasi Desa Bayan Lombok Utara tahun 2017 dengan terdakwa Raden Kertawala dan Raden Wirahadi. Serta dugaan korupsi menilep dana Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Montong Gading, Lombok (Suara NTB/dok) Timur 2017-2018 dengan terFathurrauzi dakwa Mohamad Fatoni. “Semua perkara itu sudah teregister, sudah ada penetapan jadwal dan penetapan majelis hakim,” ungkap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi dihubungi Minggu (9/6) kemarin. Tiga berkas perkara itu bakal mulai disidang Rabu (12/6) mendatang dengan ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra dan anggota majelis hakim Abadi dan Fathurrauzi. “Jaksa penuntut umum sudah kami perintahkan untuk menghadirkan para terdakwa untuk menjalani sidang perdana,” ujarnya. Dalam kasus jambanisasi Desa Bayan, Kertawala dan Wirahadi berkomplot memanipulasi proyek dengan mengatur bahan bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan. Proyek pembangunan jamban mandiri dan kelompok tersebut dihajatkan untuk 545 warga yang tersebar di 13 dusun. Kertawala kala itu menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Bayan sementara Raden Wirahadi sebagai ketua tim pelaksana program. Para terdakwa membuat sendiri bukti-bukti pengeluaran. Realisasi proyek diduga tidak sesuai perencanaan dan SOP. Sementara Fatoni diduga mencaplok hak 219 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH Kecamatan Montong Gading Lombok Timur pada tahun 2017 sampai 2018. Ratusan KPM tersebut bernaung di bawah sembilan kelompok. Ketua kelompok KPM tersebut diduga dipaksa menandatangani surat pernyataan telah menerima dana bantuan PKH. Padahal, uang sudah diambil terdakwa Fatoni. Uang hasil cuplikan dana PKH itu dipakai Fatoni untuk membayar utang pribadi dan bank dan pengobatan istri. Total dana yang dipakai sendiri terdakwa mencapai Rp157,2 juta. (why)
Halaman 9 (Suara NTB/rus)
Objek Wisata Seruni Mumbul
Wisata Dende Seruni Raup Penghasilan Rp4 Juta Perhari Selong (Suara NTB) Objek wisata hasil polesan di Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya, Dende Seruni kini sudah bisa menghasilkan pundi uang bagi pemerintah desa. Anggaran Rp300 juta yang sudah dihabiskan untuk biaya penataan kawasan ini diyakini bisa balik modal dalam satu atau dua tahun ke depan. Pasalnya dalam sehari saja, sudah bisa menghasilkan Rp 3-4 juta. Ketua BUMDes Seruni Mandiri Sejahtera, Zainul Wardi, kepada Suara NTB kemarin menjelaskan, meski belum dilaunching, wisata Dende Seruni ini sudah diburu banyak pengunjung. Baik dari Lotim maupun dari luar daerah. Pengelola menjual tiket seharga Rp5 ribu perorang dan pengunjung 700900 orang perhari. Sentuhan kreativitas pemer-
intah Desa Seruni Mumbul bersama dengan BUMDes-nya ini diakui terbukti telah menghasilkan. Prinsip digunakan, di balik kegiatan penataan lingkungan akan ada hasil yang akan dipetik. Saat ini, air menanga yang menjadi lokasi Objek Wisata Dende Seruni ini tidak lagi bercampur dengan air laut. “Airnya sekarang sudah tawar semua,” ucapnya. Air tawar ini
pun justru mengalir desa ke laut. Air menanga pun terlihat bening dan langsung melihat dasar menanga yang ditumbuhi lumutan. “Lumut-lumut itu rencana akan kita bersihkan,” ucapnya. BUMDES Seruni Mandiri ini sampai saat ini terus berbenah dan merampungkan pembangunannya. Salah satu desa wisata di Lotim ini merencanakan akan menghabiskan anggaran
Rp 600 juta untuk membangun sejumlah fasilitas penunjang wisata. Mulai dipersiapkan antara lain wahana kano, sampan dayung yang siap digunakan oleh semua pengunjung mengelilingi seluruh menanga yang dikelilingi oleh tanaman mangrove yang masih rimbun. Kreativitas Desa Seruni Mumbul ini mendapat atensi dari pemerintah provinsi NTB. Disebut ada dana pembinaan senilai Rp100 juta yang siap dijemput. Ada juga dana pembinaan dari pemerintah pusat senilai Rp1,5 miliar yang juga siap dijemput untuk pengembangan kawasan wisata. Saat ini yang masih kurang,
sebut Zainul Wardi adalah wisata kuliner. Areal wisata kuliner ini disebut sangat penting. Dimana semua pengunjung bisa menikmati santapan kuliner khas Seruni Mumbul yang notabenenya merupakan para nelayan. “Jadi kulinernya nanti banyak dari bahan baku ikan, ada bakso ikan dan menu-menu ikan lainnya,” ucapnya. Harapannya, hadirnya Objek Wisata Seruni Mumbul ini bisa memberikan dampak ekonomi juga bagi masyarakat sekitar. Tidak saja bagi pemerintah desa, tapi juga bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Seruni Mumbul dan sekitarnya. (rus)
Operasi Ketupat
Polres Lotim Klaim Lakalantas Menurun Selong (Suara NTB) Kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) selama pelaksanaan operasi ketupat gatarin 2019 di Kabupaten Lotim diklaim menurun. Pasalnya, korban meninggal dunia (MD) akibat lakalantas tercatat hanya satu jiwa melayang. Demikian disampaikan Kasat Lantas
Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal, SIK, Minggu, (9/6). Selain angka korban meninggal dunia akibat lakalantas mengalami penurunan, untuk kasus Lakalantas secara umum juga lebih sedikit dibandingkan tahun 2017 lalu. Dimana, tahun lalu jumlah Lakalantas selama operasi ketupat se-
banyak 5 kasus. Sementara untuk tahun ini menurun tercatat hanya 2 kasus. Penurunan ini, katanya, tentu dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan tata terbit lalu lintas yang mengalami peningkatan. Kendati demikian, Ryan mengungkapkan bahwa penga-
manan akan terus dilakukan usai Idul Fitri. Masyarakat juga merayakan lebaran ketupat. Namun sejumlah objek wisata terus dipantau seperti objek wisata Labuhan Haji yang setiap tahun cukup ramai dikunjungi masyarakat karena menjadi salah satu lokasi dilaksanakan pesta pantai atau
lebaran ketupat. Adapun jumlah personel yang dilibatkan terbagi di beberapa objek wisata seperti Labuhan Haji, Pantai Pink, Pesanggrahan, Otak Kokok Joben, Gili Lampu serta dilokasi wisata lainnya. “Yang paling ramai di Labuhan Haji dan Joben. Sehingga khusus di
Labuhan Haji dan Joben masing-masing kita terjunkan lebih banyak anggota untuk mengatur arus lalu lintas sembari dilakukan patroli,” sebutnya. Ditambahkannya, bahwa dalam pengamanan hari libur terakhir usai libur panjang lebaran, Polres Lotim sudah berkoordinasi dengan antara Sab-
hara, Satlantas untuk tetap menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat. “Kita mengimbau kepada masyarakat untuk tetap hati-hati dalam berkendara, termasuk melengkapi dirinya dengan syarat-syarat berkendara sebagaimana aturan yang ada,” imbaunya. (yon)
SUARA NTB Selasa, 11 Juni 2019
Target Juara di MTQ PTN RAHAYU Praya Ningsih keluar sebagai juara pada Lomba MTQ Tingkat Universitas Mataram (Unram) yang digelar bulan Maret 2019 lalu. Rahayu keluar sebagai juara satu dalam kategori karya tulis kandungan ilmiah Alquran. Berkah bagi Rahayu selanjutnya akan menjadi wakil universitas di MTQ PTN Tingkat Nasional yang berlangsung di Universitas Syiah Kuala Aceh. Rahayu adalah mahasiswi berprestasi yang saat ini duduk pada semester dua Program Studi PGSD Unram. Apa yang telah diraihnya tersebut tak pernah dibayangkan Rahayu sebelumnya. “Sekarang semester dua PGSD,” katanya pada Suara NTB belum lama ini. Dikatakan Rahayu, pada lomba MTQ Tingkat Universitas itu, dia membuat karya tulis ilmiah berkaitan dengan pola asuh keluarga terhadap perkembangan anak. Hal itu sesuai dengan bidang keilmuan Rahayu di Prodi PGSD. “Poin penting yang disampaikan kemarin pas di tingkat universitas soal pola asuh di keluarga,” ungkapnya. Baginya membuat karya tulis ilmiah bukan barang baru. Dia terbiasa karena sejak duduk di bangku madrasah aliyah telah aktif di sejumlah organisasi. Gadis tamatan MAN 1 Lombok Tengah ini menuturkan bahwasanya dirinya aktif mulai menulis cerpen dan karya sastra lainnya. “Kalau tulis menulis sejak aliyah tapi lebih ke sastra, cerpen, sebagai hobi saja,” imbuh gadis asal Dusun Dasan Agung, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara ini. Bakat menulisnya selanjutnya dia asah saat masuk bangku kuliah. Di kampus putri pasangan Mutawali dan Siti Maryam ini aktif di UKM (PSQ) Pengembangan Studi Quran. Di tempat ini Rahayu mengambil bidang karya tulis ilmiah (KTI) mengingat ada banyak bidang. Selain itu dia juga aktif di Islamic Center Ashabul Jadid yang merupakan cabang dari LDK. Sementara pada lomba MTQ Tingkat Nasional yang akan digelar di Aceh, gadis berparas cantik ini telah membuat karya tulis berikutnya sesuai dengan tema yang telah ditentukan yakni tentang narkoba. “Temanya penyalahgunaan narkoba. Tema yang disediakan panitia. Kenapa mengangkat narkoba, karena narkoba kini beredar bukan hanya di kota, tapi bahkan sudah di desa. Menjalar ke semua lini,” sambungnya. Dalam karya tulis yang dibuatnya tersebut, salah satu solusi yang ditawarkan Rahayu ialah mendorong adanya awiq-awiq desa sebagai strategi preventif mencegah penyalahgunaan narkoba. “Solusi pemuatan awiq awiq tentang larangan penyalahgunaan narkoba,” tuturnya. Menurutnya awiq-awiq adalah produk hukum yang menjadi kesepakatan masyarakat desa. Sementara di satu sisi terdapat kesesuaian antara ajaran Islam dalam Alquran. Kita mencari pandangan Alquran dalam mencari masalah tersebut seperti prinsip umum tentang musyawarah. Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukannya kini, Rahayu berharap agar dia mampu mengharumkan nama kampus dan membanggakan orang tua. “Targetnya juara satu,” kata RahRahayu Praya Ningsih ayu berharap. (dys) (Suara NTB/dys)
STIKES Yarsi Mataram Fokus Pemberdayaan Alumni Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram fokus pada pemberdayaan alumni melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Cara itu dilakukan agar alumni bisa diserap di dunia kerja. Termasuk menyiapkan peluang kerja ke luar negeri. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep.,NS.,M.Kes., mengakui pihaknya menghadapi tantangan untuk menyiapkan para alumni untuk bisa diserap di lahan pekerjaan. Oleh karena itu, STIKES Yarsi terus membangun kerja sama dengan berbagai instansi negeri dan swasta. “Agar alumni bisa diserap di instansi pelayanan kesehatan, termasuk menyiapkan kerja sama dengan luar negeri,” katanya. Menurutnya, pilihan untuk mencari peluang kerja ke luar negeri saat ini merupakan pilihan yang tepat. Karena lahan pekerjaan di dalam negeri terbatas dengan banyaknya pesaing dari berbagai lembaga kesehatan. “Karena itu peluang ke luar negeri juga disiapkan,” katanya. STIKES Yarsi sendiri memiliki sejumlah alumni yang berhasil bekerja di luar negeri. Zulkahfi mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan para alumni agar bisa bersaing. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Termasuk laboratorium bahasa, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. STIKES Yarsi Mataram memiliki sarana dan prasarana yang sangat representatif dalam menunjang proses belajar mengajar. Seperti ruang kuliah berpendingin, laboratorium yang lengkap, perpustakaan lengkap, dan proses belajar juga ditunjang oleh sarana elektronik terbaru. Lengkap dengan gedung kuliah yang representatif. Hal itu didukung pula dengan adanya Rumah Sakit yang dimiliki oleh STIKES Yarsi, yaitu Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram. STIKES Yarsi mempersiapkan mahasiswa yang siap bersaing, baik di dalam maupun luar negeri. STIKES Yarsi Mataram sendiri memiliki empat program studi, yaitu S1 Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan Profesi Ners. Selain mengembangkan ilmu bidang keperawatan dan kebidanan. Zulkahfi mengatakan, STIKES Yarsi Mataram juga menaruh perhatian untuk kajian-kajian ke-Islaman. Sesuai dengan visi STIKES Yarsi, profesional dan Islami. (ron)
PENDIDIKAN
Halaman 10
Aturan PPDB SMA dan SMK Masih Digodok Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih menggodok aturan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK tahun pelajaran 2019/2020. Salah satu pembahasan yang menjadi kunci mengenai kuota masing-masing sekolah. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., yang dihubungi Sabtu (8/6) mengatakan, pihaknya belum menyelesaikan aturan teknis PPDB. “Aturan PPDB belum selesai. Nanti kalau sudah final, baru kita akan luncurkan,” ujarnya. Salah satu yang menjadi keluhan sekolah dalam PPDB sistem zonasi tahun 2019 yaitu berkaitan dengan kekurangan siswa di sekolah tertentu. Oleh karena itu kuota antar sekolah akan diatur. Bagi sekolah yang
memiliki banyak siswa, kuota akan dikurangi, sehingga siswa mendaftar di sekolah yang masih minim siswa. Namun, mutu sekolah juga harus ditingkatkan. Rusman menegaskan pihaknya mengikuti ketentuan zonasi yang diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Diperlukan kesepakatan agar petunjuk teknis (Juknis) PPDB benar-benar jelas dan
tidak bias sehingga bisa mudah dipahami orang lain. Pihaknya menghindari terjadi perdebatan dan semua persoalan bisa terakomodasi dengan baik. Salah s a t u H. Rusman masalah
yang mencuat yaitu berkaitan dengan ada sekolah yang berada di satu zonasi dengan sekolah lain, mendapatkan siswa yang minim.
“Bagaimana mengatur, apakah ruang kelas penerimaan dikurangi. Kuota dan zonasi dibahas, betul-betul agar tidak satu sekolah jadi gemuk dan satu kurus,” kata Rusman. Selain itu pihaknya juga meminta agar sekolah meningkatkan mutu, baik dari segi kemampuan kepala sekolah dan guru, sehingga masyarakat bisa memilih sekolah itu. “Selain kita untuk meratakan kuota melalui zonasi, dan sekolah juga meningkatkan mutu,” jelas Rusman. Ia menegaskan, pihaknya akan menekankan kepada sekolah negeri agar mematuhi ketenutn Juknis PPDB nantinya. Tidak boleh lagi sekolah negeri menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan. (ron)
(Suara NTB/ron)
PPDB SMP
Sekolah Tidak Boleh Langgar Batas Maksimal Rombel
(Suara NTB/dys)
HALAL BIHALAL - Halal bihalal dan pelepasan JCH keluarga besar Unram di Auditorium M. Yusuf Abubakar, Senin (10/6) pagi.
Hari Pertama Masuk Kerja
Unram Gelar Halal Bihalal dan Pelepasan JCH Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Halal Bihalal dan Pelepasan Jema’ah Calon Haji (JCH) Keluarga Besar Unram tahun 2019 pada hari pertama masuk kerja di gedung Auditorium M. Yusuf Abubakar, Senin (10/6) pagi. Acara halal bihalal dan pelepasan JCH Keluarga Besar Unram dihadiri oleh seluruh dosen, dan pegawai di lingkungan Unram. Dalam acara tersebut, Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum menyampaikan sebagai manusia biasa kita tidak pernah luput dari kesalahan, baik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan, sikap, tutur kata, kepentingan, maupun pilihan politik. Menurutnya perbedaan itu merupakan suatu keniscayaan
yang harus dijaga dan dirawat untuk memberikan warna dalam kehidupan. “Bukankah pelangi itu indah karena perbedaan warna, begitu juga aneka koleksi bunga akan memperindah sebuah taman,” ungkap Prof. Husni saat memberikan sambutan. “Karena itu mari kita jaga dan rawat perbedaan tersebut dengan memperkuat persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara kita, sehingga sebesar apapun masalah yang kita hadapi ke depan akan dapat kita pecahkan secara bersama-sama,” lanjutnya. Prof. Husni berharap agar hikmah puasa Ramadhan yang baru saja selesai dijalankan, dapat melahirkan semangat dan energi baru untuk didedikasikan bagi kemajuan Unram.
Dalam kesempatan itu, Prof. Husni juga menyampaikan ucapan selamat dan doa kepada para dosen dan pegawai Unram yang akan menunaikan ibadah haji. Sementera itu, Dr. TGH. Lalu Ahmad Zaenuri, LC., MA. saat menyampaikan uraian hikmah halal bihalal mengatakan bahwa tradisi halal bihalal yang hanya ada di Indonesia telah sesuai dengan yang diajarkan dalam Alquran. “Dosa kita kepada Allah akan terhapus dengan melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji. Sedangkan dosa terhadap sesama manusia harus dilakukan dengan saling memaafkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, tradisi halal bihalal ini menjadi penting untuk dilakukan dan dilestarikan,” jelasnya. (dys)
Tinjau Program INOVASI
Pemerintah Australia Kunjungi KSB Mataram (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapat kunjungan dari perwakilan Pemerintah Australia yaitu Michelle Lowe, Counsellor for Human Development, the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Jakarta. Tujuan dari kunjungan ini adalah agar Pemerintah Australia dapat melihat dan mengamati secara langsung dampak dari pelaksanaan program INOVASI di kabupaten ini. Dalam kunjungan ini Michelle didampingi oleh David Coleman, Senior Education Adviser, the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Canberra; Joanne Dowling, Facility Director TASS; Muhammad Adam, Program Manager for Education for Human Development, the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Jakarta; Richard Paulsen, Director Education, APAC Partnership Palladium International; dan tim INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) Jakarta dan NTB. Melalui proses tatap muka dan diskusi dengan Pemerintah KSB, termasuk unsur-unsur tenaga kependidikan seperti pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru diharapkan ada umpan balik mengenai pelaksanaan program ini. “Apa yang ditunjukkan INOVASI dengan metode-metode luar biasa mampu mempercepat pengembangan anak didik kita terutama dalam literasi. Banyak sekali inovasi-inovasi, metodemetode karena ruang yang cukup diberi oleh INOVASI. Jadi guruguru semakin kreatif. Saya pikir ini sesuatu yang sangat baik dan oleh karena itu dalam setiap
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Perwakilan Pemerintah Australia berfoto bersama dengan Pemerintah KSB beberapa waktu lalu. kesempatan saya atas nama pemerintah kabupaten ingin sekali mempertahankan INOVASI ini,” ucap Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dalam kesempatan diskusi dengan Michelle dan tim di ruang rapat Bupati, Selasa (28/5). Pemerintah KSB mendukung erat pelaksanan program INOVASI di wilayah ini. Terbukti dengan dukungan pendanaan melalui APBD. “Terima kasih kepada Pemerintah Sumbawa Barat atas dukungan mereka yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan program INOVASI termasuk komitmen memperluas pelaksanaan program rintisan dengan dana pemerintah daerah. Hari ini kita ingin mendengar lebih banyak masukan dari bapak ibu tentang program INOVASI, bagaimana keberlanjutannya, bagaimana tentang kegiatan yang akan datang, termasuk keberlanjutan programnya,” ujar Michelle dalam kesempatan diskusi dengan Bu-
pati dan aparatur pemerintah kabupaten lainnya. Kegiatan kunjungan ini diawali dengan penerimaan secara resmi oleh Pemerintah KSB yang diwakili oleh Wakil Bupati, Fud Syaifuddin, ST, di ruang kerja wakil bupati Kompleks Perkantoran KTCTaliwang (Senin 27/5). Michelle dan tim kemudian oleh wakil bupati diundang mengikuti acara buka puasa bersama Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, di Maluk, Jereweh. Di hari kedua kunjungan (Selasa 28/5), tim dibagi dalam dua kelompok untuk mengunjungi SDN Desa Beru dan SDN 1 Mura. Michelle mengunjungi SDN 1 Mura dan sempat melihat proses pembelajaran di kelas dua. Dalam kesempatan ini Michelle mengamati proses pembelajaran di kelas secara langsung yang dilanjutkan dengan proses diskusi dengan guruguru yang telah mengikuti pelatihan dari program INOVASI serta kepala sekolah. (ron)
Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menegaskan agar sekolah tidak boleh melanggar batas maksimal rombongan belajar (rombel) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun pelajaran 2019/2020. Jika melanggar, maka sekolah akan mendapatkan sejumlah sanksi, di antarannya tidak bisa memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena terkendala data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., ditemui beberapa waktu lalu, mengatakan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB, untuk kelas VII jumlah maksimal atau paling banyak boleh menerima siswa sebanyak 11 rombel. “Itu yang harus kita pahami jangan sampai kelebihan. Ini jadi masalah di sekolah yang difavoritkan orang tua siswa. Kalau lebih dari 11 rombongan belajar maka tidak akan sesuai dengan Dapodik. Maka bantuan tidak bisa diberikan, itulah risikonya,” jelas Fatwir. Selain itu, jumlah siswa yang diterima dalam satu rombel minimal sebanyak 20 orang dan maksimal 32 orang. Sekolah sendiri harus melapor ke Disdik bila memperoleh pendaftar yang melebihi kuota sekolah. Disdik yang akan mendistribusikan ke zonasi terdekat atau yang me-
mungkinkan. Namun, Fatwir menyampaikan pihaknya akan tetap melihat kondisi di lapangan, karena penyebaran sekolah di Kota Mataram tidak merata. “Di Mataram banyak sekolah yang persebarannya tidak merata, hampir 12 sekolah hanya berada di Mataram dan Selaparang,” ujar mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini. Selain itu, Disdik Kota Mataram juga sudah mempersiapkan rancangan petunjuk teknis PPDB. Nantinya rancangan itu akan diserahkan ke Pemerintah Kota Mataram. Fatwir menekankan, agar zonasi bisa dipahami bersama. Nantinya PPDB zonasi di Kota Mataram menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. “Online ini membagi dengan koordinatnya, sehingga nanti anak-anak itu tidak bisa ke sekolah yang bukan koordinatnya. Namun demikian nanti kita lihat fakta di lapangan, kita akan membijaksanai beberapa hal, karena ada dua kampung memperebutkan satu sekolah, atau sebaliknya, dua sekolah memperebutkan satu kampung,” katanya. Sementara itu, terkait dengan kuota PPDB, Disdik menerapkan sesuai aturan Permendikbud tentang PPDB. Di mana 90 persen kuota zonasi yang sudah mengakomodasi siswa tidak mampu dan siswa inklusi. Lima persen untuk jalur kepindahan orang tua siswa, dan lima persen untuk jalur prestasi. (ron)
Dikpora Klaim 95 Persen Sekolah Sudah Terbangun Pascagempa Tanjung (Suara NTB) Rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah pascagempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan progres positif. Hingga akhir Mei lalu, jumlah sekolah yang sudah terbangun atau direhabilitasi mencapai 95 persen sekolah. Meski demikian, Kepala Dinas Dikpora KLU, Dr. Fauzan Fuad, M.Pd., mengaku, tidak mengetahui persis berapa jumlah anggaran yang masuk ke seluruh sekolah di KLU. “Kalau ditanya berapa biayanya kita tidak tahu, karena banyak donatur yang datang itu mengerjakan sendiri. Tapi kita juga bersyukur tidak direpotkan dengan masalah laporannya. Tapi sejauh ini sudah kita lihat hampir 95 persen sekolah itu sudah terbangun,” ungkap Fauzan. Ia menyaksikan, hanya ada satu sampai dua sekolah di tiap kecamatan yang belum tersentuh. Sekolah-sekolah itu terkendala karena miskomunikasi dengan donatur. Sekolah yang sudah tersentuh bantuan, kecenderungan tidak disentuh oleh donatur lain meskipun volume bangunan yang dibantu tidak 100 persen. Umumnya donatur hanya akan menyentuh sekolah yang tidak mendapatkan bantuan dari donatur lain sebelumnya. “Ada dari lembaga lain juga, selesai dibangun langsung pergi, karena mereka hanya membangun sekolah darurat,” sambungnya. Kendati demikian, Pemkab Lombok Utara melalui Dinas Dikpora juga sudah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar untuk membantu sekolah darurat. Tiap sekolah darurat akan memperoleh sebesar Rp 50 juta.
Selain itu, psikologi siswa pascagempa menjadi perhatian Dikpora. Tahun ini, Dikpora menyiapkan seragam sekolah untuk siswa dengan tujuan meringankan beban wali murid. “Baju seragam juga kita berikan karena jangan sampai ada anak-anak yang tidak menggunakan baju seragam. Makanya kita sisir semua sekolah untuk melihat itu,” tambahnya. Fauzan melanjutkan, problem sekolah pascagempa relatif banyak. Tidak hanya rehab rekon, melainkan status aset di sekolah-sekolah harus dilaporkan secara adkinistratif. Dikpora dan sekolah-sekolah harus membuat laporan polisi terkait aset yang rusak akibat gempa. “Bayangkan dalam kondisi gempa, siapa yang mau ngurus yang tetek bengek kayak gitu ‘kan. Dan sekarang, kalau kita bilang hilang, mana surat kehilangannya. Kalau ada sisa (barang), mana sisanya kan seperti itu ditanya. Makanya harus ada buktikannya,” jelasnya. Status aset ini pun diakuinya masih menjadi satu persoalan yang belum selesai. Di mana berdasarkan audit BPK, aset sekolah menjadi satu rekomendasi yang harus diselesaikan oleh Dikpora. Ia tak bisa memastikan jumlah total kerugian di semua sekolah. Tiap sekolah mengalami kerugian berbeda. Ada yang merugi ratusan juta, termasuk fasilitas kerja guru. “Jadi kalau masalah fasilitas meibler sudah kita usulkan ke Kemendikbud pusat. Karena banyak sekolah yang belajar di lantai. Jadi itu sudah kita usulkan dan mudah mudahan di pusat menyetujui itu,” tandasnya. (ari)
SUARA NTB
Selasa, 11 Juni 2019
Halaman 11
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan persaingan atlet di multi event nasional akan berjalan ketat. Pihak KONI NTB diminta mengkaji kembali target 17 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. Pernyataan ini disampaikan oleh orang nomor satu di Lingkup Pemprov NTB kepada Wartawan di Mataram belum lama ini. “Perlu dikaji lagi target 17 emas itu darimana saja medali emas yang ingin dicapai, sehingga target kita terukur.Jangan sampai atlet dibebankan target yang tinggi, karena kompetisi makin besar,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan
Gubernur yang akrab disapa Dr.Zul setelah melihat ketatnya persaingan atlet di kancah nasional. Sebab menurut Dr.Zul, atlet dari daerah lain tidak tidur. Dalam hal ini, provinsi lain juga telah mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya menghadapi multi event nasional tersebut. Menurut Gubernur NTB, terkait target NTB meraih 17 medali emas di PON/2020
perlu dikaji lagi. KONI NTB diminta harus lebih rinci lagi memetakan potensi atlet yang dapat meraih medali emas, sehingga apa yang ditargetkan oleh NTB di PON XX/2020 terukur. “Perlu dikaji lebih lanjut, kira-kira target itu terukur apa tidak,” jelasnya. Di bagian lain Gubernur juga menjelaskan soal dana KONI NTB sebesar Rp5 Miliar yang dikurangi menjadi
Rp3 Miliar. Pengurangan dana KONI NTB menjadi Rp3 Miliar itu kata Gubernur dikarenakan kajian dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Ternyata ada kajian yang kurang lengkap disampaikan BPKAD. Meski anggaran KONI NTB sudah dikurangi, namun Gubernur NTB mengingatkan KONI NTB agar tidak berkecil hati, sebab pihaknya akan mencarikan solusi kekurangan dana KONI NTB tersebut. “Dana KONI Rp 5 miliar jadi Rp3 Miliar, saya sudah panggil pihak BPKAD. Justru kajian Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sendiri
yang melakukan kajian. Ternyata ada kajian yang belum lengkap disampaikan di BPKAD,” terangnya. Sebagaimana diketahui, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan pengurangan dana KONI NTB sebesar Rp2 Miliar mengakibatkan aktivitas Pelatda Mayung NTB dihentikan sementara waktu. Pasalnya pihak KONI NTB mengaku belum bisa melanjutkan Pelatda Mayung dikarenakan minimnya anggaran KONI NTB. Menurut Andy, dana sebesar Rp3 Miliar yang diterima KONI NTB hanya bisa membiayai Pelatda Mayung NTB
Samota Jadi Cagar Biosfer, Bupati Dompu akan ke Paris Terima Sertifikat Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin akan kembali ke Paris Prancis untuk menerima sertifikat kawasan Saleh, Moyo dan Tambora sebagai kawasan cagar Biosfer dunia. H. Bambang akan ke Paris bersama Bupati Bima dan Bupati Sumbawa pada 17 Juni 2019 mendatang untuk menerima langsung sertifikat dari UNESCO. Rencana keberangkatan ke Luar Negeri (LN) ini disampaikan Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin beberapa hari lalu. Biosfer merupakan bagian luar dari bumi yang mencakup udara, darat dan air. Samota merupakan tiga kawasan yang terintegrasi yaitu teluk Saleh, pulau Moyo, dan gunung Tambora. Ketiga kawasan ini menjadi laboratorium hidup untuk pembangunan berkelanjutan termasuk untuk promosi dan mendemonstrasikan hubungan yang seimbang antara manusia dengan alam. Status sebagai cagar Biosfer akan memberi nilai positif bagi daerah dan akan semakin mudah dikenal dunia. Terlebih gunung Tambora sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai taman nasional. Tentu status ini akan diikuti dengan penataan dan pembinaan bagi lingkungan sekitar untuk mendukung sebagai cagar Biosfer. Diakui H. Bambang, beberapa kawasan hutan di Tambora dan daerah sekitarnya rusak akibat berambahan serta perladangan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan dan daerah yang sudah terlanjur dirusak diharapkan tidak terus diperluas. “Ini harus kita jaga bersama. Termasuk bagaimana kawasan hutan yang terlanjur rusak kita tangani bersama, sehingga tidak terus meluas,” kata H. Bambang. (ula)
hingga bulan Mei 2019. Sementara untuk Pelatda bulan berikutnya KONI NTB belum bisa memastikan dapat berjalan. Pasalnya sejauh ini belum ada kejelasan terkait tambahan anggaran KONI NTB Rp2 Miliar yang dikurangi tersebut. “Kita belum bisa memanggil kembali atlet masuk Pelatda Mayung bulan ini. Karena anggaran Rp3 Miliar itu hanya bisa untuk membiayai Pelatda Mayung hingga bulan Mei,” jelasnya. (fan)
H. Zulkieflimansyah
(Suara NTB/aan)
Gubernur Minta Target 17 Emas Dikaji Ulang
PPLP NTB Didominasi Atlet Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB membina sebanyak 62 pelajar dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sebagian besar dari atlet pelajar unggulan NTB itu ternyata berasal dari Pulau Sumbawa. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang ditemui Suara NTB di Asrama PPLP NTB belum lama ini mengatakan jumlah atlet asal Pulau Sumbawa di PPLP NTB/ PPLPD NTB mencapai 80 persen dari jumlah atlet yang dibina di PPLP. Itu artinya bila jumlah atlet PPLP/PPPD NTB sebanyak 62 atlet maka jumlah atlet asal Pulau Sumbawa kurang lebih 45 atlet. “Mayoritas atlet di PPLP NTB dari Pulau Sumbawa. Kalau dipresentasikan jumlahnya mencapai 80 persen dari 62 atlet yang dibina, sisa 20 persen dari Pulau Lombok,” ucapnya.
(Suara NTB/Hms Pemda Dompu)
BERSALAMAN - Bupati Dompu, H. Bambang M.Yasin bersalaman dengan Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, di hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama lebaran Idul fitri 1440 H, Senin (10/6).
Saling Memaafkan di Hari Pertama Kerja Dompu (Suara NTB) Hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama lebaran Idul Fitri 1440 H dihadiri hampir 100 persen pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu. Tingkat kehadiran pegawai ini tidak lepas dari ancaman sanksi menanti pegawai bila menambah waktu cuti dari Kementerian PAN RB. Para aparatur diminta untuk menjaga semangat kerja dan disiplin, sehingga bisa memberi kontribusi positif bagi pembangunan di Dompu. “Jaga terus disiplin kerja dan disiplin masuk kantor. Manfaatkan waktu yang ada untuk terus meningkatkan kualitas diri, sehingga bisa memberi manfaat bagi masyarakat dimana pun bertugas,” kata Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI yang menjadi pembina upac-
ara di hari pertama masuk kerja di lingkup kantor Bupati, Senin (10/6). Ia juga menyampaikan harapannya, semangat Idul fitri dapat menjadi motivasi bagi para pegawai di lingkup pemerintah kabupaten Dompu dalam meningkatkan kualitas diri. Sehingga dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, tidak hanya karena faktor tugas tapi juga untuk pengabdian. Moment hari pertama kerja pasca libur lebaran ini juga dimanfaatkan para pegawai untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin juga memanfaatkan waktu hari pertama masuk kerja untuk bermaaf – maafan dengan para pegawai, selain membuka pintu silaturrahmi (open hous) bagi masyarakat dan
pegawai usai lebaran lalu. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Dompu, Hj Siti Aisyah Salman, S.Sos yang dihubungi terpisah terkait tingkat kehadiran pegawai di lingkup pemda Dompu mencapai 98 persen. Tidak ada pegawai yang tidak hadir, kecuali bagi mereka yang sakit. “Tidak ada pegawai yang tidak hadir tanpa alasan. Ndak tau saat absensi pulang, nanti kita rekap,” katanya. Tingginya kehadiran pegawai dikatakan Hj Aisyah tidak lepas dari surat edaran KemenPAN RB yang meminta pegawai tidak menambah waktu cuti setelah cuti bersama lebaran. Permintaan itu diikuti dengan ancaman sanksi bagi pegawai yang menambah waktu cuti. “Absensi hari pertama dan kedua kita akan kirim ke pusat,” terangnya. (ula)
Dikatakannya, banyaknya atlet asal Pulau Sumbawa di PPLP NTB itu dikarenakan atlet asal Pulau Sumbawa selalu mendominasi juara di event-event tingkat pelajar NTB. Oleh karena itu para pelatih pun membina atlet-atlet berbakat itu lewat PPLP NTB. Pola perekrutan atlet PPLP NTB pun dilakukan oleh para pelatih yang memenuhi kualifikasi standar pelatih nasional. Salah satunya melalui parameter tes yang dilakukan oleh pihak PPLP NTB. Selain itu para atlet diseleksi lewat kejuaraan dan lomba yang dilaksanakan oleh Dinas terkait bekerjasama dengan pengurus cabor. Dan terseleksi sedikitnya 62 atlet pelajar NTB. Mereka terdiri dari atlet atletik, pencak silat, taekwondo, voli indoor, karate dan voli pasir. Dan mereka saat ini dibina lewat PPLP NTB sebanyak 52 atlet dan PPLPD NTB 10 atlet. (fan)
Andrian Ingin Pertajam Limit di SEA Games Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Andrian dipastikan akan mewakili Indonesia di SEA Games 2019. Tampil di ajang multi event Asia tenggara itu, atlet asal Kabupaten Bima ini ingin mempertajam limit waktunya. Ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (10/ 6), Andrian yang didampingi Pelatihnya, I Gusti Bagus Wirasantana mengatakan, catatan waktunya di nomor 400 meter gawang putra sudah melampaui limit mengikuti SEA Games 2019. Sehingga peluang dirinya untuk tampil di SEA Games cukup besar. Limit waktu SEA Games 2019 adalah 51.00, sementara limit waktu terbaik Andrian 51.49 detik. “Catatan waktu saya sudah melampaui limit mengikuti SEA Games 2019. Semoga saya bisa meningkatkan limit waktu di SEA
Games 2019,” ucapnya. Bagi Andrian, tampil di SEA Games bukanlah hal baru. Sebelumnya, dia sudah tampil beberapa kali di SEA Games. Terakhir, dia menyumbangkan medali perunggu di SEA Games 2017. Namun demikian, bila tampil di SEA Games 2019 Andrian tidak memasang target medali. Mimpinya adalah bagaimana dapat mempertajam limit waktu di level SEA Games 2019 sehingga menatap PON 2020 dia bisa mempertahankan medali emas yang diraih di 400 meter gawang pada PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. Sementara itu, catatan waktu terbaik Andrian 51.49 detik yang dicatat saat meraih medali perak di Singapore Open tahun 2017. Dia berharap bisa mempertajam limit waktunya bila tampil di SEA Games 2019. (fan)
Nasib Pelatda Mayung 2019 di Ujung Tanduk Mataram (Suara NTB) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung NTB yang dihelat KONI NTB sejak awal 2019 sepertinya akan berakhir. Hal itu disebabkan anggaran KONI NTB tahun ini tak cukup meneruskan Pelatda tersebut. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (10/6) kemarin mengatakan dana Rp3 Miliar yang diterima KONI NTB tahun 2019 hanya mampu membiayai Pelatda hingga Mei 2019. Sementara, tambahan anggaran Pelatda Mayung sebesar Rp2 Miliar di bulan Juni belum jelas sumbernya. Akibatnya, KONI NTB belum dapat memanggil kembali 52 atlet Pelatda Mayung NTB yang mudik lebaran sejak 1 Juni lalu. Terkait minimnya anggaran KONI NTB yang diterima dari APBD NTB tahun ini, Andy mengatakan akan mengurangi jumlah atlet yang masuk Pelatda tahun 2019. Dalam hal ini KONI NTB akan mempelatdakan sebanyak 20 atlet yang dipersiapkan mengikuti PON XX 2020. Para atlet yang ikut Pelatda nanti adalah atlet peraih medali emas di kancah nasional. “Kalau tidak ada tambahan anggaran Rp2 Miliar dari Pemprov,
langkah terakhir yang bisa saya ambil adalah membubarkan Pelatda Mayung. Kita akan mengambil 20 atlet terbaik saja untuk persiapan PON di Papua,” ucapnya. Mantan Direktur PT. Daerah Maju Bersaing ini terpaksa akan memangkas puluhan jumlah atlet Pelatda Mayung dengan alasan menyelamatkan prestasi atlet di kancah nasional. Menurut Andy sebanyak 20 atlet yang akan dimasukkan Pelatda oleh KONI NTB nantinya adalah atlet-atlet juara nasional. Hal itu dilakukan
H. Andy Hadianto
guna menyesuaikan jumlah anggaran yang dimiliki oleh KONI NTB. “Saya siap mencarikan anggaran Pelatda sebanyak 20 atlet. Karena tujuan saya ingin menyelamatkan prestasi atlet kita saat ini,” jelasnya. Lanjutnya, rencana pemanggilan 20 atlet akan segera di lakukan karena kegiatan latihan atlet tak boleh putus. Setelah menetapkan 20 atlet juara nasional, KONI NTB akan membubarkan Pelatda Mayung 2019 mengganti Pelatda dengan nama lain. (fan)
(Suara NTB/dok)
Andrian (Suara NTB/dok)
Pebulutangkis NTB Berpeluang Lolos PON Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB mengatakan selama ini tim bulutangkis NTB selalu gagal lolos PON. Namun di Pra-PON tahun 2019 PBSI NTB mengaku tim bulutangkis NTB berpeluang meraih tiket PON XX di Papua 2020. Pasalnya NTB akan berada satu zona dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaidi Yaman mengatakan bahwa penerapan sistem zona tersebut akan memudahkan langkah NTB lolos ke multi event nasional. Pasalnya persaingan di Zona 6 nantinya tidak seketat sistem Grup. “Atlet kita akan bertemu dengan atlet NTT dan Bali di Pra-PON tahun ini. Atlet Bali dan NTT masih bisa dikalahkan oleh NTB, karena atlet mereka tidak sekuat atlet dari Jawa,”
ucapnya. Menurut pemilik GOR JBC ini, bertemu dengan pemain Bali dan NTT tidak begitu berat. Berbeda dengan Pra-PON tahun lalu dimana atlet NTB bertemu dengan atlet-atlet terbaik dari Pulau Jawa dan Sumatera. “Kalau ketemu atlet Bali dan NTT, saya yakin atlet NTB masih bisa bersaing. Berbeda kalau ketemu atlet dari Jawa. Sulit kita kalahkan,” jelasnya. Sementara itu, atlet NTB sendiri kata Junaidi Yaman banyak yang sudah bertanding di nasional. Dicontohkannya atlet Lotim, Wahyu Nayaka sudah bertanding di level nasional. Selain itu, atlet binaan PBSI NTB juga cukup banyak yang memiliki kualitas tanding bagus khusus atletatlet NTB yang dibina di pulau Jawa cukup bagus, tinggal dipersiapkan dengan maksimal. (fan)
SUARA NTB
Selasa, 11 Juni 2019
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 HONDA DR.3876 AS NOKA/NOSIN : MHIJB31184K075850/JB31E1077408 AN.SUSILAWATI HLG D’SKTR PASAR PAGESANGAN
HILANG STNK R2 HONDA DR.4901 CD NOKA : NOSIN/ MH1JF8115DK780445 : JF81E1774491 AN.MOCHAMMAD JAFAR TRI FEBRIANSYAH HLG DSKT AMPENAN.
HLG STNK R2 HONDA DR.3605 SQ NOKA/NOSIN : MH1JBC1189K148173/ JBC1E-1147779 AN.HAMDI HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM
HLG STNK R2 HONDA DR.2856 CM NOKA/NOSIN :MHIJF119FK479373/JF1E1477901 AN.RAMDAN HLG D’SKTR KOTA MATARAM
HILANG BPKB R4 TOYOTA DR.1199 DD 2013 NOKA : NOSIN/MHKM1BB31DK019096 : MC84944 NO.BPKB K.06792839 AN.KHAIRUL PAHAR
HLG STNK R2 HONDA DR.2064 CE NOKA/NOSIN : MHIJFF114DK044800/ JFF1E-1043894 AN.NI MADE LINTANG AYU HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910
HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.5654 CJ NOKA/NOSIN : MHIJFK111EK231971/JFK1E1231991 AN.I MADE RAMAWIJAYA HLG D’SKTR KOTA MATARAM
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
HLG STNK R2 VARIO NOKA/ NOSIN : MHIJFX113HK311256/JFX1E-1311256 NO-POL DR.5840 CV AN.NI KETUT MANDRI HLG D’SKTR KR.MEDAIN MATARAM
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HLG STNK HONDA DR.2351 CV NOKA/NOSIN : MH1JM3115HK214087/ JM31E-1216857 AN.WY JUNIATI HLG D’SKTR KEDIRI
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
Halaman 12
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 11 Juni 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Selasa, 11 Juni 2019
Perkuat Kelembagaan dan Regulasi BEBERAPA bulan sejak program di-launching, gaung NTB Zero Waste dinilai meredup. Padahal, tahun 2019, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk program NTB Zero Waste. Dinas LHK NTB melalui Pokja Satgas Penanganan Sampah terus bekerja membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kinerja Satgas, dievaluasi tiap tiga bulan. Satgas Penanganan Sampah harus membuat laporan kinerja yang disampaikan ke Dinas LHK. Total anggaran yang dialokasikan Pemprov NTB tahun ini program zero waste sebesar Rp15 miliar. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penaganan Sampah, bantuan ke bank sampah dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional. Bahkan anggaran operasional TPA Regional paling besar. Operasional di TPA Regional berjalan 24 jam. Untuk menimbun dan meratakan sampah yang diangkut ke TPA Regional Kebun Kongok menggunakan escavator. Karena, apabila operasional di TPA Kebun Kongok terganggu, maka sampah akan menumpuk dan risikonya cukup besar. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, terjadi antrean kendaraan yang mengangkut sampah ke TPA Regional Kebun Kongok. Hal itu akibat rusaknya alat berat. Jika alat berat tetap rusak, risikonya akan cukup besar. Terkait dengan progres pembentukan bank sampah di desadesa, sedang dilakukan penyesuaian. Dengan adanya perubahan kebijakan, maka bank sampah akan diback up oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil). Dinas LHK bukan lagi fokus ke desa untuk pembentukan bank sampah. Tetapi akan fokus mengintervensi bank sampah unit atau induk di setiap kabupaten/kota dan bank sampah regional. Dalam roadmap NTB Zero Waste 2023, ditargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Hal ini membutuhkan komitmen semua pihak baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023. Program NTB Zero Waste hampir setengah tahun sudah berjalan sejak kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. Namun, gaung program NTB menuju bebas sampah ini mulai meredup. Ggaung program ini tak seperti awal-awal diluncurkan. Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB dibuat “demam” soal masalah sampah. Bahkan dalam setiap rapat, OPD harus meminimalisir penggunaan plastik. Infrastruktur untuk mewujudkan NTB Zero Waste, masih belum memadai. Terutama di tempat-tempat umum dan sepanjang jalan di Sungai Jangkuk Kota Mataram. Akibat belum memadainya tempat sampah di pinggir-pinggir Sungai Jangkuk, masyarakat masih ada yang membuang sampah ke sungai. NTB Zero Waste gampang diucapkan. Tetapi dalam prakteknya memerlukan kesadaran dan mengubah mindset masyarakat soal sampah. Program NTB Zero Waste di desa-desa banyak yang meragukan. Namun, Pemprov sudah membuat kebijakan meminta semua desa di NTB membuat regulasi mengenai penanganan sampah termasuk memperkuat kelembagaan bank-bank sampah di masing-masing desa sampai tingkat dusun. Untuk mewujudkan NTB Zero Waste memang perlu disiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Tidak mungkin melarang masyarakat membuang sampah sembarangan sementara infrastrukturnya berupa bak/ tong sampah tidak disediakan (*)
OPINI
Evaluasi Potensi Ekonomi Lebaran di NTB USIM mudik Lebaran telah usai. Hal ini ditandai dengan puncak arus balik dan mulainya aktifitas perkantoran pada Senin (10/6). Dinamika Ramadan di Nusantara selalu diakhiri dengan tradisi mudik Lebaran, termasuk di NTB. Mudik adalah kegiatan perantau/pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Kata mudik berasal dari bahasa Jawa yaitu “mulih dilik” yang berarti pulang sebentar (Wikipedia, 2015). Kementerian Perhubungan (2019) melaporkan jumlah pemudik tahun ini turun 10,07 persen dari tahun lalu. Namun demikian angkanya masih tergolong besar, yaitu sekitar 19 juta orang. Pergerakan manusia yang luar biasa besar ini tentu berpotensi memberikan dampak positif sekaligus rawan negatif. Salah satu potensi tersebut adalah aspek ekonomi. Semua pihak penting mengoptimalkan potensi positif dari ekonomi, serta meminimalkan dampak negatifnya. Statistik Ekonomi Aktivitas mudik menciptakan perputaran uang yang sangat besar dan cepat (velocity of money). Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan memprediksi uang yang mengalir ke daerah musim Lebaran tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp 9,7 triliun. Dana tersebut, belum termasuk remitansi dari TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berjumlah hampir 9 juta orang. Belanja konsumsi masyarakat mampu memberikan kontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2019 yang mencapai 5,2 persen. Artinya naik dari pertumbuhan ekonomi triwuilan pertama yang hanya mencapai 5,07 persen. Banyak sektor mendapatkan imbas positif dari potensi ekonomi mudik Lebaran. Pertama, potensi sektor transportasi. Kementerian Perhubungan merilis penggunaan transportasi darat, laut dan kereta api pada arus mudik tahun ini meningkat. Sebanyak 2-3 persen masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ang-
Persoalan Mindset, Program ”Zero Waste” di Pedesaan Banyak Diragukan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH mengungkapkan program NTB zero waste di desa-desa banyak yang meragukan. Namun, Pemprov sudah membuat kebijakan meminta semua desa di NTB membuat regulasi mengenai penanganan sampah termasuk memperkuat kelembagaan bank-bank sampah di masing-masing desa sampai tingkat dusun. “Zero waste itu perlu proses, tak bisa langsung. Sekarang sudah jalan. Intervensi dana desa sudah siap. Kita minta dianggarkan dari dana desa dan itu diberi ruang oleh hukum,” kata Ashari dikonfirmasi Suara NTB, Senin (10/6) siang. Ashari menyebutkan, setiap desa minimal mengalokasikan anggaran untuk penanganan sampah sebesar Rp25 juta. Namun di lapangan ada desa yang sudah mengalokasikan Rp35 juta, Rp50 juta dan lainnya tergantung prioritas kebutuhan masing-masing desa. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membeli alat angkut sampah seperti kendaraan roda tiga. “Tetapi yang jelas, kita ingin bagaimana kelembagaannya terbentuk. Supaya lebih efektif dan efisien. Kita baru mulai dari aspek regulasi. Bagaimana pengorganisasiannya. Ini penting agar bank sampah bisa berjalan lebih efektif,” katanya. Mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini mengatakan nantinya bank sampah yang ada di masing-masing desa menjadi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sampah plastik yang sudah dipilah-pilah oleh masing-masing KK dikumpulkan di dusun. Kemudian dari dusun, sampah tersebut diangkut dan dibeli oleh bank sampah. “Penguatan kelembagaan, regulasi kita dorong. Kalau regulasi sudah ada, maka otomatis setiap tahun dia akan menganggarkan untuk penanganan sampah,” tuturnya. Ashari mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 995 desa yang ada di NTB terbentuk bank sampah. Pasalnya, targetnya semua
desa harus bersih. Ia mengatakan banyak orang yang meragukan program zero waste di desa akan berhasil. “Banyak orang meragukan, wajar. Wajar ragu karena belum jalan. Tapi ini kan usaha. Bagaimana mengubah mindset, tak segampang itu. Pola berpikir, pola hidup bersih masyarakat dan perlu kita doktrin pejabat-pejabat dulu,” tandasnya. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan bahwa memang NTB Zero Waste gampang diucapkan. Perlu kesadaran dan mengubah mindset masyarakat soal sampah. Menurut Gubernur, menumbuhkan kesadaran dan mengubah mindset masyarakat tentang sampah tidak gampang. Karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Masyarakat belum sadar tentang dampak buruk membuang sampah sembarangan. Gubernur mengatakan untuk mewujudkan NTB zero waste memang perlu disiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Tidak mungkin melarang masyarakat membuang sampah sembarangan sementara infrastrukturnya berupa bak/tong sampah tidak disediakan. “Oleh karena itu sekarang kita menyiapkan infrastruktur terlebih dahulu. Bagaimana melarang orang buang sampah kalau tempat sampahnya tidak ada. Bak sampah disediakan, cara berpikir diubah, sosialisasi intensif di kabupaten/kota,” kata Gubernur. Melalui sposialisasi untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah cara berpikir masyarakat tentang sampah. Gubernur mengatakan NTB zero waste ke depan akan menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Untuk itulah akan dibangun bank sampah di setiap desa dan kelurahan yang ada di NTB. Bank sampah bukan tempat pembuangan sampah. Tapi bagaimana masyarakat punya kemampuan memilah-milah sampah. Sehingga sampah bisa diolah kembali. “Bagaimana bisa memilah sampah kalau tempat memilah sampah tidak ada. Jadi ini perlu kita siapkan dulu. Sekarang diupayakan pilot project kantor-kantor OPD. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit tersosialisasikan ke kabupaten/ kota. Sehingga ini menjadi budaya baru kita bersama,” harap orang nomor satu di NTB ini. Dalam roadmap NTB zero waste
Halaman 14
2023, ditargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Menurutnya, perlu komitmen semua pihak baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan NTB zero waste 2023. Data Dinas LHK NTB, produksi sampah di NTB setiap hari sebanyak 3.388,76 ton. Dari jumlah itu, baru 641,92 ton yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan sampah yang didaur ulang baru 51,21 ton setiap hari. Artinya, baru 20 persen sampah yang ditangani atau diangkut ke TPA. Sisanya 80 persen sampah masih dibuang sembarangan di parit, got dan sungai. Sampah yang dibuang sembarangan inilah yang kemudian mencemari laut. Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan 80 persen sampah yang dibuang sembarangan tersebut jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Secara rinci disebutkan produksi sampah masing-masing kabupaten/kota setiap hari di NTB. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton. Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton. (nas)
Oleh: RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) ka ini selain cukup menggerakkan bisnis transportasi juga memberikan multiplier effects, seperti bagi pedagang asongan, makanan, pebisnis rental kendaraan dan lainnya. Kedua, potensi sektor perdagangan dan industri. Setiap musim Lebaran belanja konsumsi di sektor ini biasanya yang mendominasi makanan oleh-oleh, pakaian, barang elektronik dan bahan bangunan. Umumnya sektor ini berada di perkotaan yang melayani pemudik untuk dibawa ke kampung halaman. Ketiga, potensi sektor telekomunikasi. Pada era informasi seperti sekarang, teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan pokok. Jenis kebutuhan ini akan mendukung aktivitas pemudik mulai dari kota, selama perjalanan, di desa, hingga kembali ke kota. Kebutuhan ini bahkan membantu bagi warga yang tidak mudik. Ketersediaan fasilitas hingga pedesaan turut mendukung melesatnya kebutuhan telekomunikasi. Keempat, potensi sektor pariwisata. Selain silaturahmi, agenda Lebaran yang umum dilakukan adalah berwisata bersama keluarga. Obyek wisata akan penuh di setiap musim mudik. Kondisi ini akan menambah pendapatan daerah dari retribusi, serta dampak positif ikutannya seperti kuliner, parkir, pemandu wisata, belanja oleh-oleh, penginapan dan lainnya. Kelima, potensi perekonomian desa. Desa di setiap musim mudik akan menjelma seperti metropolitan. Tingkat belanja pemudik di desa akan meningkat, mulai dari warung kelontong untuk kebutuhan keseharian, warung makan, UMKM, toko oleh-oleh dan lainnya. Strategi Optimalisasi Potensi ekonomi selama musim mudik yang menjangkau banyak sektor dan pihak bisa direalisasi dan terdistribusi merata jika dilakukan upaya optimalisasi. Sebagai bahan evaluasi ke depan, semua pihak bisa berperan maksimal
melakukan strategi demi optimalisasi tersebut. Pertama, pemerintah. Pemerintah mesti menjamin lancarnya aktivitas mudik melalui fasilitasi yang memadai. Fasilitas paling vital yang dibutuhkan, kelayakan sarana jalan dan transportasi. Perbaikan jalan mesti dipastikan selesai sebelum musim mudik tiba. Ke depan, pemerintah penting memikirkan perbaikan yang berkelanjutan, bukan seakan menjadi proyek abadi setiap jelang Lebaran. Sarana transportasi juga mesti dijamin laik jalan demi mengurangi angka kecelakaan. Kedua, swasta. Sektor ini paling besar akan menikmati potensi ekonomi selama musim mudik Lebaran. Layanan kualitas dan pemerataan distribusi penting diberikan demi ketersediaan barang memadai. Kenaikan harga dalam momentum ini juga mesti ditekan atau diminimalkan. Sektor UMKM khususnya di pedesaan penting digenjot dan diprioritaskan pengembangannya guna melayani permintaan selama mudik Lebaran. Ketiga, pemudik. Pemudik merupakan subyek yang akan memberikan potensi ekonomi. Orientasi konsumsi mesti dikelola secara baik dan memikirkan prioritas guna memberi manfaat bagi perekonomian kampung halamannya. Gaya hedonis mesti dihindari agar tidak mengundang kecemburuan sosial dan kriminalitas yang merugikan diri sendiri. Pemudik bahkan bisa kreatif memanfaatkan momentum yang justru memberikan keuntungan ekonomi baginya. Misalnya, belanja di desa untuk nanti dijual di kota. Keempat, pihak keamanan. Kerawanan terbesar dalam aktivitas mudik adalah kecelakaan dan kriminalitas. Pihak kepolisian penting menyiapan pengamanan ekstra demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik. Pada musim mudik 2018 terjadi 1.666 kecelakaan dengan 346 jiwa tewas (Polri, 2018). Sedangkan pada arus mudik 2019
angka kecelakaan menurun lebih dari 50 persen. Turunnya angka kecelakaan lalu lintas lantaran banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Berbagai rekayasa lalu lintas penting diupayakan ke depan, seperti sistem buka tutup, penyiapan jalur alternatif, penyediaan area istirahat, perbaikan rambu, pemasangan CCTV dan lainnya. Kelancaran dan kenyamanan menjadi kunci optimalisasi banyaknya potensi ekonomi di setiap mudik Lebaran. Semoga ke depan potensi tersebut semakin bisa dioptimalkan.
POJOK APTI prediksi petani tembakau merugi hingga Rp420 miliar Pemerintah harus punya solusi untuk mencegahnya
*** Gubernur tantang Pansus buka dugaan penyimpangan proyek jalan APH juga harus bergerak menelisik
***
22 Korban TPPO asal NTB Dipulangkan Mataram (Suara NTB) KBRI Damaskus, Suriah dan sejumlah negara Timur Tengah pada Kamis (30/5) lalu secara bertahap memulangkan sedikitnya 22 korban Tindak Pidana Perdagangn Orang (TPPO). Korban berasal dari berbagai daerah, dominan dari Pulau Lombok, sebagian dari Pulau Sumbawa. Proses pemulangan bertahap. Awalnya empat orang Buruh Migran Indonesia (BMI) dipulangkan menggunakan maskapai Etihad Airways, melalui Beirut menuju Abu Dhabi. Kemudian dari Abu Dhabi ke Jakarta diperkirakan tiba Jumat 31 Mei pukul 15.55 Wita. Senin (3/6) lalu diperkirakan tiba di daerah masing masing. Identitas para korban Sitti Umi Kulsum, Paspor C0466715 alamat Dusun Kwang Rase Desa Wajageseng, Kopang Lombok Tengah. Korban mengalami nasib tragis akibat jatuh dari apartemen dan mengalami patah kaki kanan. Korban kedua Faridah binti Arsad Mundur. Paspor B 4583230 asal Dusun Campa Desa Baka Jaya, Bima. Ketiga, korban atasnama Aisyah binti Mansyur Ismail, Paspor B 4958570 alamat Dusun Pernang Labuhan Burung, Buer Sumbawa. Keempat, Nurhayati binti M. Musa, Paspor B 8050993 asal Desa Mbawi, Dompu. Ketua DPW Satgas TPPO NTB Jumadil dihubungi Suara NTB mengaku saat ini terus memantau perkembangan pemulangan para korban. Fokus perhatiannya pada Sitti Umi Kulsum yang mengalami nasib tragis. Informasi dari keluarga, korban alami kecelakaan setelah terkejut mendengar suara ledakan bom. Maklum hingga saat ini negara itu sedang bergolak dilanda peperangan. Korban jatuh dari ketinggian dan alami patah kaki kanan dan sempat di rawat di rumah sakit setempat. Timnya sudah ke rumah korban di Kopang untuk mengumpulkan informasi tambahan. ‘’Besok rencana Umi Kulsum akan tiba di kampung halamannya. Kami akan lakukan pendampingan,’’ jelasnya. Kasus ini rencananya akan dilaporkan ke polisi untuk meminta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengiriman korban secara ilegal. Sementara data dari BP3TKI Provinsi Banten, Pos Pelayanan Kepulangan TKI Bandara Soekarno Hatta menyebut, ada 22 korban yang dipulangkan melalui pintu bandara tersebut. Selain empat nama tadi, korban lainnya adalah Aisah Jamudin, Aisah, Siti Rahmah, Harmiani, Huswatun Hasanah, Siti Rohani, Hamita Sari, Azmi Bin Sarifudin, Hadijah Hasan, Nurhayati, Huroyani, M Gilang Rizki, Nurimama, Ahmad Yaser, Eni Marliana, Shafa. Dua lainnya masih anak anak, Maysya dan Nisha. Sementara korban patah kaki
(Suara NTB/ist)
KORBAN TPPO - Sitti Umi Kulsum, salah seorang TKI Korban TPPO tiba di kantor BP3TKI Mataram sebelum dibawa pulang ke kediamannya, Kecamatan Kopang Lombok Tengah. sudah tiba di kediamannya Senin pekan lalu. Sitti Umi Kuslum disambut keluarganya. Sumartono, keluarga korban kepada Suara NTB mengaku lega. Kedatangan anggota keluarganya itu dalam suasana lebaran. “Walaupun kita sedih, karena dia pulang dalam keadaan cacat. Tapi kita senang, dia masih hidup,” kata Sumartono. Terkait pemulangan korban TPPO itu, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersikap. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengancam jika ada keterlibatan perusahaan dalam kasus ini. “Jika ada keterlibatan perusahaan dalam kasus ini kita akan blacklist,’’ kata Kepala Disnakertrans Provinsi NTB Dr. Agus Patria, SH, MH menjawab Suara NTB. Jika sudah masuk daftar hitam, maka perusahaaan tersebut akan dilarang melakukan pengiriman TKI sesuai izinnya. Menurut Agus Patria, soal kewenangan, pihaknya lah yang mengeluarkan izin Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sehingga jika ada yang melanggar, apalagi terlibat dalam TPPO, makan institusinya yang akan mencabut izinnya. ‘’Kita blacklist dan cabut ijinnya,’’ tegas Agus Patria. Kabar dari Satgas TPPO soal pemulangan TKI unducemented itu akan didalamnya. Tidak menutup kemungkinan akan melibatkan Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. ‘’Kalau nanti berkaitan dengan pidana itu ranahnya Kepolisian. Tapi kami tetap koordinasi,’’ ujarnya. Indikasi awal pelanggaran dilakukan perusahaan, kata Agus, dengan tetap memaksa mengirim TKI ke Timur Tengah. Padahal kebijakan
pemerintah sudah diterbitkan moratorium pengiriman ke negara negara Timur Tengah, termasuk Suriah. ‘’Peluang pelanggarannya di situ. Mereka tidak boleh memberangkatkan. Karena di Timur Tengah kan sudah moratorium,’’ tegasnya. Mulai Penyelidikan Polda NTB langsung merespons dugaan TPPO tersebut. Satu sisi, sedang melakukan pendalaman dugaan pidana penjualan orang, di sisi lain Polda NTB juga menunggu laporan dari korban. “Sambil lakukan penyelidikan, kami juga perlu laporan dari korban,” kata Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Pujewati, SIK, Senin (10/6) kemarin. Ia mengaku sedang memonitor pemulangan 22 TKI bermasalah tersebut. Informasi awal diterimanya, pemulangan bertahap pada kloter berbeda. “Jadi tidak sekaligus, tapi per kelompok pemulangannya. Ini yang sedang kita cermati dulu pidananya,” kata Pujewati. Selain penyelidikan tadi, sementara ini ia sangat bergantung dari laporan korban atau dari pihak keluarga. Terlebih jika ada lembaga advokasi yang mendampingi, akan semakin membantu pihaknya menguatkan bukti bukti dan keterangan saksi. “Pengalaman sebelumnya, kadang sulit kita proses karena korban enggan melapor. Kesadaran akan proses hukum ini masih minim. Jadi kami yang harus jor joran mencari ke sana kemarin, sementara personel terbatas,” ujarnya. Pujewati sangat berharap ada dukungan dari korban dan pihak keluarga, setidaknya memberikan laporan awal. Tinggal pihaknya menelusuri bukti bukti. (ars)
SUARA NTB
Selasa, 11 Juni 2019
Halaman 15
Selain Amankan Arus Balik Lebaran, Polda NTB Juga Lakukan Kegiatan Kemanusiaan Mataram (Suara NTB) Personel Polda NTB tetap hadir untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2019. Beberapa titik yang menjadi lokasi strategis mendapatkan pengamanan dan pelayanan dari personel Polda NTB. Di Terminal Mandalika, Kota Mataram, anggota Pengamanan Operasi Ketupat Gatarin 2019, tidak hanya membantu kelancaran arus balik, tetapi juga membantu para sopir bus untuk menaikkan muatan. Terlihat anggota Polri membantu supir bus menaikkan barang milik penumpang di atas bus. Langkah tersebut dilakukan agar proses mudik dan balik tidak memakan waktu yang lama, dan dapat memudahkan masyarakat melakukan aktivitas setahun sekali ini. Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama, mengatakan sikap anggota tersebut merupakan bentuk dari kepedulian dari personel tersebut untuk meringankan penumpang yang ingin mudik dan balik ke
tempat tujuan. Saya pikir ini merupakan tindakan yang positif. “Itu bagian dari kegiatan Quick Wins Polri, di mana Polda NTB sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/6). Langkah Polri yang aktif melakukan pengamanan lebaran mendapat apresiasi masyarakat. Selain membantu masyarakat melancarkan arus mudik dan balik, fasilitas kesehatan yang disediakan Polri juga cukup membantu masyarakat yang mudik dan balik. Sejauh ini dipastikannya arus balik di moda transportasi darat, laut dan udara cenderung kondusif. Belum ada gangguan teknis yang berdampak pada kelancaran aktivitas arus balik. “Berkat kontribusi personel yang selalu siaga Bersama unsur lain, sehingga kita lihat situasinya kondusif,” jelasnya. (ars)
Sensasi Wisata Alternatif Jalur ’’Offroad’’ Gunung Tambora Dari Hal. 1 Sayangnya sebelum tiba di pos I, harus terganggu dengan aktivitas galian C yang membentuk kubangan, memotong jalur terabas. Akibatnya, tidak sedikit trabaser yang salah memilih jalur dan tersesat. Ini juga dialami Suara NTB dan rider lain saat itu. Sensasi jungle tracking Tambora memang menganggumkan. Mulai menanjak, vegetasi berupa rumput hijau, tumbuhan liar, ilalang, jadi pemandangan menyejukkan. Sesekali melintas melalui hutan hutan kecil, menyusuri lembah sungai mati (tak berair). Sesekali koloni ternak sapi milik warga melintas. Maklum, kaki Tambora surga bagi peternak dengan ratusan ribu hektar padang rumput subur. Pada ketinggian ketinggian 200 sampai 700 meter menuju pos 2 dan pos 3, tipe vegetasi adalah hutan musim hijau yang didominasi oleh tumbuhan Walikukun, Rajumas, Rida/Pulai , Monggo/Jambu Hutan. Termasuk jenis pohon yang sulit ditemukan di tempat lain, seperti Bayur, Wangkal dan Linggua. Tipe vegetasi lain yang bisa ditemukan wisatawan adalah hutan sekunder yang didominasi jenis-jenis semak dan perdu. Setelah menempuh sekitar 1 jam sampai pos 3, Taman Nasional sudah menyediakan spot foto yang dibangun tidak jauh dari gardu. Banner dengan tulisan “The Sound of Caldera” dengan tinggi sekitar tiga meter, menjadi menarik untuk objek foto dengan latar puncak gunung yang erupsi April 1815 tersebut. Semakin menantang ketika menuju pos 4. Selain jalur tanah, sesekali menemukan jalur dengan kontur menanjak. Tipe permukaan jalan jenis tanah berpasir dan berbatu, menjadi kesulitan tersendiri. Wajar kemudian hanya direkomendasikan motor jenis KLX 150 CC atau pun jenis trail 250 CC untuk menaklukkan jalur ekstrem. Sampai pada ketinggian di atas 900 meter di atas permukaan laut tipe vegetasinya semakin menakjubkan. Hamparan savana dengan tegakan Cemara Gunung dan bunga Edelweis (Anaphalis javanica) yang sesekali dapat dilihat ketika menuju pos 4. Sedangkan pada ketinggian di atas 1.200 meter di atas permukaan laut merupakan vegetasi savana yang ditumbuhi oleh jenis rumput alang-alang, rumput gelagah, lantana hingga kirinyuh. Suasana ini bisa didapati dari pos 4 menuju pos 5 yang merupakan pemberhentian terakhir kendaraan. Tidak saja vegetasi, jika beruntung wisatawan akan dapat melihat fauna yang didominasi oleh jenis-jenis burung yang dilindungi seperti Kakatua Kecil Jambul Kuning, Nuri Kepala Merah, Kirik-kirik Australia dan Ayam Hutan Hijau. Banyak lagi fauna lain. Selain itu juga ada jenis Rusa Timor, Kera abuabu, Babi Hutan dan Landak. Kurang Promosi Jalur Piong dikhususkan untuk pendakian menggunakan
kendaraan offroad, melewati lima pos sebelum sampai puncak. Inilah potensi besar itu, tapi belum diimbangi dengan ramainya kunjungan. Hanya hari hari tertentu kendaraan offroad masuk melalui jalur taman nasional. Pengakuan warga, khususnya kelompok pemuda yang peduli dengan wisata Gunung Tambora di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, blank spot masih dirasakan. Kehilangan signal telepon seluler jadi pelengkap masalah terbatasnya akses komunikasi dan upaya promosi. Setidaknya itu dirasakan warga Desa Piong dan Desa Oi Saro yang terletak di kaki Gunung Tambora. Keluhan itu dilontarkan komunitas pecinta alam, Porter, guide dan para Trekking Organizer (TO) di sana. “Susah mau posting apa apa. Pemandangan bagus, jalur trekking, ndak bisa upload. Di sini masih susah sekali sinyal,” keluh Erfan Wahyudin kepada Suara NTB ditemui di Desa Oi Saro. Pemilik komunitas wisata desa Moti La Halo ini punya keinginan besar mempromosikan Gunung Tambora, khususnya jalur offroad di pintu masuk Piong menuju kawah. “Mau bikin website harus kuat sinyal internet. Tapi itu masalahnya. Sinyal untuk SMS dan telepon saja masih susah, apalagi untuk internetan,’’ sebutnya. Kepala Balai TN Tambora, Murlan Dameria Pane dihubungi terpisah, kepada Suara NTB mengakui beberapa kekurangan harus dilakukan perbaikan. Dipastikan, jalur jalur yang membahayakan akan ditata. ‘’Jalur offroad ini memang kita akan lakukan penataan. Penataan tanpa harus menghilangkan kesan alaminya. Kita tidak menata dengan menggunakan pengerasan pakai semen. Kami sangat hindari,” jelasnya. Soal promosi, juga diakuinya belum maksimal. Padahal soal keunggulan vegetasi dan fauna, jadi jualan untuk wisata alternatif jalur offroad. Masalah keterbatasan akses internet dan sinyal juga jadi masalah yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Kominfotik Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Pengunjung diharapkan dapat langsung memposting keindahan keindahan yang dijumpai sebagai sarana promosi langsung. Tren kunjungan ke Taman nasional melalui tiga jalur itu, menunukkan peningkatan, sejak 2015 – 2018, baik untuk wisatawan mancanegara maupun domestik. Jumlah pengunjung tahun 2015 mencapai 220 orang, tahun 2016 naik menjadi 1,303 orang, kemudian tahun 2017 signifikan mencapai 2,105 orang. Terbaru, tahun 2018 dua kali lipat 4,576. (ars)
Respons Luar Biasa Dari Hal. 1
(Suara NTB/ist_humaspoldaNTB)
MEMBANTU - Salah seorang anggota Polri terlihat membantu menaikkan barang milik penumpang ke atas bus.
34 ASN Disanksi Ganda Dari Hal. 1 yang masuk kerja hari pertama pascalibur lebaran 6.534 orang atau 95,37 persen. ‘’ASN Provinsi NTB terekap 34 orang tidak hadir tanpa keterangan tersebar di masingmasing OPD,’’ sebut Fathurrahman, Senin (10/6) siang. Ia merincikan, ASN yang paling banyak tidak masuk tanpa keterangan berada di RSUD Provinsi NTB sebanyak 18 orang, Dinas Dikbud 4 orang, Sekretariat DPRD NTB 2 orang, Dinas Sosial 1 orang, RSJ Mutiara Sukma 1 orang. Kemu-
dian BPBD 1 orang, Bappeda 1 orang, Biro Perekonomian 2 orang, Biro Kerjasama 1 orang, Dinas ESDM 1 orang, Diskominfotik 1 orang dan DP3AP2KB 1 orang. Fathurrahman menegaskan, ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan kena sanksi dobel (ganda). Sanksi pertama berupa pemotongan TKD sebesar 50 persen. Ke dua, diberikan sanksi ringan berupa teguran. Selama beberapa hari ke depan, ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan ini akan terus dipantau kehadirannya. Apabila tetap menambah libur,
maka dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dibandingkan tahun sebelumnya, ungkap Fathurrahman, ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan meningkat. Tahun lalu, hanya 14 orang, tetapi sekarang 34 orang. Pihaknya belum mengetahui penyebab ASN tersebut menambah libur lebaran. Padahal jauh-jauh hari mereka sudah diingatkan jangan menambah libur. ‘’Ada peningkatan dari tahun kemarin. Kita tak tahu mungkin ada hal yang membuat mereka tidak masuk kerja,’’ tandasnya. (nas)
Selain Wagub, hadir pula jajaran manajemen PT Indonesia AirAsia, Konjen RI di Perth, Dewi Gustina Tobing, beserta sejumlah pelaku pariwisata. Ratusan penumpang AirAsia yang ikut serta dalam penerbangan perdana ini tampak antusias mendapat sambutan hangat di pintu kedatangan Lombok International Arport (LIA). Terlebih, mereka langsung mendapatkan suguhan atraksi Gendang Beleq yang memang telah disiapkan untuk menerima para peserta penerbangan perdana tersebut. Wagub menegaskan bahwa dibukanya rute penerbangan Lombok - Perth merupakan buah kerja keras bersama antara pemerintah, maskapai penerbangan dan semua pihak terkait. Ia juga menegaskan bahwa di masa yang akan datang pihaknya bersama maskapai penerbangan terus mengupayakan dibukanya rute penerbangan baru ke Lombok, dari daerah-daerah lain di Indonesia. ‘’Untuk koneksinya, kita juga lagi dorong Lombok Surabaya, Lombok - Jakarta dan Lombok - Denpasar,’’ ujarnya. antusiasme masyarakat di Perth terhadap dibukanya rute baru ini cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya kapasitas penumpang di penerbangan perdana malam itu. ‘’Alham-
dulillah, full 171 penumpang. Yang berikutnya juga udah mau 150-an,’’ sebutnya. Wagub mengaku mendapatkan sambutan yang menggembirakan dari publik di Australia. Karenanya, ia sangat optimis akan pertumbuhan arus kunjungan ke NTB dari Australia.’’ Ketika kita perkenalkan NTB di sana responsnya luar biasa,’’ ungkapnya. Menurut Wagub, sambutan ini cukup wajar mengingat NTB memiliki banyak destinasi yang mampu memikat wisatawan. Wisatawan mancanegara, menurutnya bisa menikmati beragam destinasi. Mulai dari wisata pantai, air terjun yang indah, Gunung Rinjani, Tambora dan destinasi lainnya. ‘’Belum lagi kerajinannya yang luar biasa. Belum lagi potensi sport tourism juga. Kemudian juga ke depan ada MotoGP, yang potensialnya juga di-improve jadi F1 benarbenar menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka.’’ Optimisme mengenai akan ramainya rute penerbangan ini juga ditunjang dengan tarif penerbangan yang dinilai cukup terjangkau. Wagub berharap, problem tingginya harga tiket pesawat yang terjadi saat ini bisa segera tuntas seiring adanya serangkaian kebijakan yang diambil pemerintah. ‘’Mudah-mudahan harga tiket ini tidak menjadi isu lagi. Karena, kan sedang dibenahi juga oleh pemerintah,’’ tandasnya. (nas)
Pemprov Siap Lakukan FS Pembangunan Jembatan Lombok-Sumbawa Dari Hal. 1 Minggu (9/6) siang menjelaskan salah satu perusahaan asal Korea yang berada di bawah Korea Indonesia (Korindo) Group sudah selesai melakukan pre-FS. Berdasarkan hasil pre-FS, pembangunan jembatan penghubung Lombok - Sumbawa layak secara teknis. ‘’Hasil Pre FS, secara teknis bisa dibangun. Pre FS sudah jadi, dengan satu, dua, tiga alternatif,’’ terang Amry. Ia menjelaskan, hasil pre-FS tersebut baru bisa menjawab pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa dari aspek teknis. Sedangkan untuk aspek ekonomi, harus dikaji lagi di dalam penyusunan FS. Korindo Group merupakan
perwakilan investor Korea yang berada di Indonesia. Setiap investasi yang berasal dari Korea, masuk lewat Korindo Group. Salah satu dari investor Korea yang punya keahlian membangun jembatan antar pulau, sudah turun ke KSB melakukan pre-FS. Pemda KSB memfasilitasi investor dari negeri ginseng tersebut membuat kajian awal soal rencana pembangunan jembatan penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur ke Pelabuhan Poto Tano, KSB. Kajian yang dilakukan baru sebatas pre-FS, maka belum diketahui jumlah investasi yang dibutuhkan. Jumlah investasi yang dibutuhkan akan terlihat apabila sudah dilakukan FS. Karena proyek ini akan men-
ghubungkan dua pulau, maka kata Amry, Pemprov NTB punya tanggung jawab untuk menyiapkan anggaran penyusunan FS. Mantan Kepala Bappeda KSB ini mengatakan, ide mengenai rencana pembangunan jembatan ini untuk meningkatkan aksesibilitas antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Dengan adanya jembatan tersebut, Lombok-Sumbawa bisa ditempuh dalam waktu 15 menit. Sementara saat ini lewat pelabuhan penyeberangan Kayangan - Poto Tano membutuhkan waktu sekitar dua jam. Artinya, waktu tempuh dapat diperpendek. Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata di Pulau Sumbawa juga bisa dipercepat.
Ia menyebut dengan waktu tempuh Lombok - Sumbawa di atas dua jam, seperti sekarang, wisatawan akan berpikir menyeberang ke Pulau Sumbawa. Tetapi, jika pembangunan jembatan ini terealisasi, maka Lombok - Sumbawa dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung Lombok Sumbawa diyakini akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Terlebih, jalur tersebut merupakan jalur logistik nasional dari Aceh sampai NTT. ‘’Bisa dibayangkan, jika ada jembatan penghubung sepanjang 16 Km, berarti kecepatan arus barang, arus manusia, trans-
portasi sampai ke NTT akan semakin cepat,’’ terangnya. Soal kekhawatiran keberadaan jembatan penghubung ini yang akan mematikan penyeberangan Kayangan - Poto Tano. Amry menegaskan penyeberangan Kayangan - Poto Tano tidak akan mati. Menurutnya, banyak objek wisata pulau-pulau kecil di KSB dan Kabupaten Sumbawa yang sedang berkembang. Pelabuhan penyeberangan yang ada dapat difungsikan sebagai lokasi sandar kapal-kapal cepat menuju objek wisata yang ada. ‘’Semua potensi, fasilitas yang ada tidak akan hilang. Nanti tinggal alternatif mana penggunaan terbaiknya,’’ tandasnya. (nas)
Berharap Terwujud, Dampaknya bagi NTB akan Dahsyat Dari Hal. 1 Kadinpun akan tetap mendorong program – program pembangunan di provinsi ini. Hanya saja, patut menjadi evaluasi, rencana pembangunan jembatan serupa Bakaheuni – Merak yang menghubungkan Pulau Sumatera – Jawa detail desainnya juga sudah jadi. Nyatanya pemerintah menghentikan sementara rencana tersebut. Padahal, dari sisi ekonomi sangat layak, teknis juga demikian. ‘’Bahkan di sana tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena ada
anak Gunung Krakatau yang aktif, ada lempengan sesar juga di situ, tapi dengan teknologi sekarang bisa saja dibuat. Itupun tinggal ditender, nyatanya ditunda oleh pemerintah,” terangnya. Jawa-Sumatera yang disebut begitu hebat jalur lalu lintasnya, pun tak menjadi prioritas utama. Kemudian melihat contoh yang sudah terbangun, jembatan Suramadu sepanjang 5 Km, menghubungkan Surabaya-Madura. Sampai saat ini belum terbangun industri ikutan di Madura. Harapan dulunya, dengan dibangunnya Suramadu, akan terbangun industri
secara cepat. Nyatanya, sampai saat ini harapan pemerintah belum sesuai. ‘’Itu yang sudah dibangun dan berapa tahun. Sampai sekarang progresnya ndak ada 10 persen dari harapan. Bayangkan, itu menghubungkan Surabaya, kota industri,’’ ujarnya. Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (10/6) kemarin, L. Heri lebih jauh memberikan pandangan, di NTB ini menurutnya yang paling perlu menjadi prioritas adalah jalan tol yang menghubungkan Lembar – Kayangan (barat ke timur). Jika itu yang diselesaikan, diyakini
arus transportasi akan jauh lebih tinggi. ‘’Kalau jembatannya dulu, iya, 15 menit di jembatannya. Tapi 3, 4 jam di jalan rayanya. Ini juga tidak lucu. Itupun dari zamannya SBY sampai sekarang belum disambungsambung,’’ kata L. Heri. Terpisah, pemerhati ekonomi Unram, Dr. M. Firmansyah mengemukakan pandangan bahwa jika benar pembangunannya terwujud, dampaknya bagi NTB akan dahsyat. Sejumlah manfaat yang dapat dirasakan diantaranya, kepadatan investasi di Pulau Lombok akan merembes ke Pulau
Sumbawa. Wisata di Lombok juga akan bergeser destinasi yaitu ke Pulau Sumbawa. Selain itu, dengan lahannya yang luas di Sumbawa sangat mungkin berdiri industri pengolahan. Distribusi logistik ke pasar (Pulau Jawa) menjadi bisa ditekan. Ditambah migrasi penduduk sangat mungkin, kelas menengah atas di Pulau Lombok dapat memiliki hunian di Pulau Sumbawa yang masih cukup luas. Dan pasar NTB yang sebelumnya terpecah jadi dua (Lombok dan Sumbawa) otomatis akan menjadi satu. (bul)
Gubernur Usulkan Iswandi Jadi Penjabat Sekda NTB Dari Hal. 1 Mudah-mudahan minggu ini bisa kita lantik,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai halal bihalal dengan Pimpinan OPD di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (10/6) siang. Gubernur berharap pelantikan Penjabat Sekda dapat dilakukan pekan ini. Saat ini pengajuan Penjabat Sekda sedang diproses ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meskipun belum ada pelantikan Penjabat Sekda, gubernur menegaskan tidak terjadi kekosongan jabatan Sekda. ‘’Tidak ada kekosongan, kare-
na sudah ada Asisten I kita minta menghandle tugas-tugas Sekda, Plt Sekda,’’ katanya. Setelah pelantikan Penjabat Sekda, gubenur mengatakan akan segera dibentuk Panitia Seleksi (Pansel). Pansel ini akan bertugas menjaring tiga nama calon Sekda NTB yang akan diajukan ke Mendagri. Dari tiga calon Sekda yang diusulkan, nantinya akan dipilih salah satu oleh Mendagri menjadi Sekda NTB definitif. Terkait dengan pengusulan nama Penjabat Sekda NTB, gubernur mengatakan tak ada yang ditutup-tutupi. Ia menyebutkan Kepala Bappenda NTB,
Ir. H. Iswandi, M. Si yang diusulkan menjadi Penjabat Sekda NTB. Penjabat Sekda NTB akan menjabat sampai dilantiknya Sekda definitif. Mengenai kriteria Sekda NTB yang diinginkan ke depan, gubernur mengatakan orang yang bisa mengerti cara berpikir Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasalnya, tantangan NTB ke depan cukup berat. Seperti anggaran yang terbatas dan lainnya. Apakah Gubernur akan mempertimbangkan keterwakilan suku di NTB dalam penentuan Sekda definitif? Dr. Zul mengatakan dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada
Pansel. Apapun hasil Pansel, ia akan menghormati. ‘’Kita ingin Sekda kita juga kompeten. Nanti dipansel itu kelihatan. Saya menghormati hasil Pansel saja,’’ tandasnya. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D, Ak telah menandatangani surat keputusan No. 15647/M/KP/2019 soal kembalinya Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D sebagai tenaga pendidik di Unram. Menindaklanjuti SK Menristekdikti tersebut, Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH, M.Hum sudah mengeluarkan
surat penugasan No. 4135/ UN18/KP/2019 pada 31 Mei 2019. Dalam surat tersebut, ia meminta Rosiady H. Sayuti untuk melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik pada Program Studi Sosiologi Universitas Mataram terhitung mulai tanggal 10 Juni 2019. Surat penugasan tersebut ditembuskan ke Irjen Kemenristekdikti, Dekan Fakultas Pertanian Unram, Ketua Prodi Sosiologi Unram dan PNS yang bersangkutan. Di Unram, jabatan Rosiady adalah Lektor Kepala/ Dosen pada Prodi Sosiologi Unram. (nas)
Gubernur Tantang Pansus Buka Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Dari Hal. 1 Serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 Km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. Azhar tak memungkiri cepat rusaknya jalan yang dibangun juga akibat persoalan kualitas pengerjaan. Namun ia mengatakan tidak banyak. ‘’Saya pikir kualitas mungkin juga ada pada beberapa titik. Tetapi penyebab utamanya biaya pemeliharaannya yang tidak ada,’’ ujarnya. Menurutnya, drainase dan bahu jalan harus tetap dibersihkan tiap tahun. Apabila drainase dan bahu jalan tetap bersih, maka jalan yang telah dibangun akan bertahan lama. Ia menekankan pentingnya merawat infrastruktur yang sudah dibangun. Untuk itulah, perlu biaya pemeliharaan yang memadai. ‘’Tapi kalau tidak dirawat, walaupun pembangunannya bagus, maka akan cepat rusak. Sekarang biaya pemeliharaan nol,’’sebutnya. Sebelumnya, Pansus VI DPRD Provinsi NTB yang membahas Raperda tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan
Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak tahun 2020-2022. Disebutkan dalam laporannnya, menemukan ada indikasi praktik permainan kartel dalam proyek membangun jalan dengan pola pembiayan tahun jamak selama ini di Provinsi NTB. Dalam laporan Pansus VI yang disampaikan oleh juru bicara Pansus, Nurdin Ranggabarani pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu (29/5) lalu menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah dan DPRD NTB, sudah empat kali membahas dan menetapkan Perda sejenis. Pertama Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (2010-2013), dengan anggaran sebesar Rp. 499.536.000,- . Kedua, Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Preservasi Infrastruktur Jalan Provinsi Melalui Hibah Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (20132015), dengan anggaran sebesar Rp. 269.754.000.000,.Ketiga Perda No. 9 Tahun 2016, tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Dengan Pola Pembiayaan Tahun
Jamak (2017-2018), dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,‘’Ke empat, Ranperda yang sedang kita bahas saat ini, Raperda tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (20202022), dengan rencana anggaran yang diusulkan, sebesar Rp 1 triliun. Dari empat Perda tersebut di atas, total alokasi anggaran yang diperlukan akan mencapai angka Rp 2,4 triliun. Sebuah angka rupiah yang cukup fantastik untuk sebuah daerah sekelas NTB,’’ sebut Nurdin. Setelah pihaknya melakukan konsultasi dan rapat kerja dengan SKPD terkait, dan kunjungan dalam daerah, ke beberapa titik lokasi jalan provinsi. Baik yang berada di Pulau Lombok maupun yang berada Pulau Sumbawa, untuk melihat secara langsung kondisi terkini dari jalan provinsi yang akan ditangani melalui program pembiayaan tahun jamak tersebut. Selain itu, Pansus VI DPRD NTB juga sekaligus melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan sejenis, yang sudah pernah di laksanakan. Pansus VI menemukan fakta bahwa nyaris ham-
pir seluruh ruas jalan yang dibiayai dari tahun ke tahun adalah titik ruas di lokasi yang sama, dikerjakan oleh perusahaan atau korsorsium yang sama, dengan hasil yang juga sama, yaitu sama-sama mengecewakan. Karena itu, pihaknya mendorong agar dilakukan audit investigasi khusus dan penyelidikan seksama dilakukan terhadap permasalahan ini. Karena praktik tersebut bukan saja sekadar sebuah monopoli proyek, tapi telah mengarah pada oligopoli yang melahirkan kelompok kartel. ‘’Mereka yang mengatur sebuah alur proyek, mulai dari ide lahirnya proyek, lokasi proyek, lembaga/dinas pengelola proyek. Personel SDM/aparatur pengendali proyek. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan hingga pelaksana audit proyek, harga dan nilai proyek. Harga penawaran proyek, kriteria proyek, jenis dan harga material proyek. Kriteria mutu dan kualitas proyek, kriteria pelaksana proyek, kriteria pemenang proyek hingga PHO proyek. Dari hulu hingga hilir, seluruhnya di bawah kendali dan kontrol geng kartel,’’ sebut Nurdin. Dari hasil evaluasi lapangan pihaknya menyaksikan, bahwa
kondisi jalan yang telah dikerjakan pada tahun jamak sebelumnya, justru semakin hancur lebur. Seperti ruas jalan Pal IVLenangguar-Lunyuk. Demikian pula ruas jalan Sumbawa Besar-Semongkat-Batudulang hingga Punik di Kecamatan Batulanteh. SJN-Sebewe-Lu Air. SJN Plampang-LabangkaSekokat. Simpang Tano-Simpang Seteluk. Tatar-Lunyuk, serta beberapa ruas lainnya di Pulau Sumbawa. Sebaliknya terjadi di Pulau Lombok. Seluruh ruas jalan yang diusulkan melalui anggaran percepatan, justru dalam kondisi sangat bangus dan mantap. Untuk itulah, Pansus VI DPRD NTB minta agar dapat dilakukan audit investigasi secara khusus terhadap beberapa titik lokasi, yang ruas jalannya dianggarkan, dibiayai dan dikerjakan setiap tahun, melalui pola pembiayaan tahun jamak. Namun kondisinya justru paling memprihatinkan. ‘’Hal ini perlu didalami dan ditelusuri secara cermat. Agar anggaran besar yang bersumber dari keringat rakyat NTB ini tidak sia-sia, terhambur-hamburkan dengan mubazir. Kemudian lenyap menjadi lumpur dijalanan,’’ pungkasnya. (nas/ndi)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 11 Juni 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Pengunjung Pantai Cemara Lembar Membeludak Gri Menang (Suara NTB) Jembatan kayu satu-satunya penghubung di kawasan Wisata Cemara Desa Lembar Selatan kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar), akhirnya diperbaiki, setelah sering dikeluhkan oleh warga lantaran kondisi jembatan yang rusak. Perbaikan jembatan tak hanya memudahkan lalulintas warga setempat, namun juga pengunjung yang berlibur ke lokasi wisata pantai tersebut. Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, pemerintah Desa Lembar Selatan dan Pemkab Lobar sudah melakukan perbaikan jembatan saat puasa kemarin. Kini jembatan tersebut ramai dilintasi penggunaan jalan sejak hari lebaran . Untuk menjaga agar tidak terjadi kemacetan dan kendaraan tertib melewati jembatan, pihak Desa memberikan tanggung jawab kepada pihak Bumdes untuk mengelola dan mengatur arus lalu lintas di kawasan wisata pantai Cemara. Petugas dari Bumdes membagi diri menjadi dua tim, ada di pintu masuk dan ada di pintu keluar jembatan. Para petugas dibekali alat komunikasi agar bisa saling melaporkan kepadatan kendaraan yang mau melewati jembatan. Masyarakat bersyukur dengan sudah diperbaikinya jembatan ini, karena mereka sudah cukup lama khawatir dengan kondisi jembatan yang sudah rusak ini.”Alhamdulillah kami tenang sekarang, jembatan sudah diperbaiki,” ujar Zaenal. Sekarang ini, ia merasa cukup puas dan merasa nyaman dengan kondisi jembatan yang sudah aman untuk dile-
wati masyakarat dan wisatawan, karena biasanya setiap tahun atau biasa saat lebaran, ribuan pengunjung datang ke kawasan wisata di pantai Cemara ini, kalau jembatan ini tidak diperbaiki, tentunya akan mengkhawatirkan para pengguna jalan. “Besok pada lebaran topat, puncak ramainya pengunjung,” tegasnya. Kepala Desa Lembar Selatan, H. Benny Basuki mengatakan perbaikan jembatan dilakukan secara bersamaan antara pemerintah desa dengan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat. “Jembatan Cemara sudah diperbaiki, kami dari pemdes dibantu Dinas PU. Sekarang jembatan aman untuk dilewati,” kata Kades. Pengelolaan pariwisata di kawasan Lembar Selatan sudah diserahkan ke-
pada Bumdes, di mana pengelolaan pariwisata sudah diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) yang sudah dibuat oleh pemerintah desa. Dalam Perdes sudah atur besarnya retribusi masuk yang dikenakan kepada para pengunjung yang akan berwisata di kawasan Cemara Desa Lembar Selatan. “Retribusi masuk sebesar Rp2.000,” ujarnya, tidak termasuk biaya parkir. Di Desa Lembar Selatan, ada beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi wisatawan, mulai dari wisata religi di makam keramat yang berada di ujung selatan Cemara, tempat wisata pantai Cemara dan wisata mangrove pantai Cemara. “Tapi khusus untuk mangrove belum diberlakukan, tarif retribusi karena tracking masih belum diperbaiki,” jelas Kades. (her)
(Suara NTB/her)
JEMBATAN CEMARA - Pengunjung melewati jembatan Cemara Lembar yang sudah diperbaiki. Sejak lebaran hingga Minggu kemarin ribuan pengunjung memadati kawasan wisata tersebut.
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Golden Palace Hotel Lombok dengan Roof Top Garden Telah Terbukti Tahan Diguncang Gempa Berkali – kali Mataram (Suara NTB) Bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 7 SR mengguncang Golden Palace Hotel Lombok pada tanggal 5 Agustus 2018. Hotel yang terkenal dengan Roof Top Garden ini tahan diguncang gempa berkali – kali. Beberapa waktu lalu, hotel dengan fasilitas terlengkap ini telah diasesmen tim penilai struktur bangunan yang terdiri dari tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB bekerja sama dengan tim ahli struktur (PU Sydney) Australia. Hasil pengecekan adalah struktur bangunan sama sekali (100%) tidak ada mengalami kerusakan, struktur bangunan dinyatakan sangat aman (Hijau). Kerusakan hanya terjadi pada bagian partisi finishing bangunan (Suara NTB/ist) seperti keretakan plesteran TIM PENILAI - Tim penilai struktur bangunan yang terdiri dari tim Dinas Pekerpada tembok facade ban- jaan Umum Provinsi NTB bekerja sama dengan tim ahli struktur (PU Sydney), gunan timur dan barat dan Australia foto bersama dengan manajemen seusai melakukan asesmen pada beberapa keramik dinding struktur bangunan Golden Palace Hotel Lombok beberapa waktu lalu. yang lepas. “Struktur bangunan kolom dan balok tidak ada Lombok optimis bahwa hotel yang loek, SpM selaku menteri kesehatan, yang retak sedikitpun. Sangat kokoh terkenal sebagai rumah kedua para Bapak Prof. Bambang Permadi Soedan kuat. Jadi dapat saya katakan pejabat negara ini akan ramai mantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P. bahwa hotel ini aman untuk difung- kembali seperti biasanya. Adapun selaku menteri Perencanaan Pemsikan kembali dan melakukan keg- para pejabat negara yang sudah da- bangunan Nasional Indonesia, Zulkiiatan operasional seperti sediakala. tang untuk berkunjung dan mengi- fli Hasan, S.E., M.M. selaku Ketua Dan kami pun memberikan kartu nap di Golden Palace Hotel Lom- MPR RI, dan Prof. DR. Mahfud MD., hijau yang menandakan hotel ini san- bok yang beberapa di antaranya SH., SU. selaku politisi Indonesia gat aman,’’ ungkap kepala Tim Pe- yaitu Presiden RI, Joko Widodo, yang pernah menjabat sebagai KetJenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiran- ua Mahkamah Konstitusi. nilaian. Golden Palace Hotel Lombok juga to, S.H. selaku Menko Polhukam, Hal ini membuktikan bahwa para telah mendapatkan Surat Rekomen- hingga Panglima TNI Marsekal TNI pejabat negara yakin akan bangunan dasi Teknis Kelayakan Konstruksi Hadi Tjahjanto, S.I.P. dan Kepala Golden Palace Hotel Lombok yang dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepolisian Republik Indonesia Jen- SANGAT AMAN. Beberapa event NTB yang didalamnya menegaskan deral Polisi Prof. Drs. H. Muham- international juga pernah diselengbahwa bangunan Golden Palace Ho- mad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. garakan di Golden Palace Hotel LomSetelah dilanda bencana gempa bok di antaranya adalah Multilatertel Lombok hanya mengalami kerusakan partisi ringan sehingga secara bumi, para pejabat negara tetap da- al Naval Exercise Komodo (MNEK) umum, bangunan gedung hotel aman tang untuk berkunjung dan mengi- dan Sub Regional Meeting On Trandigunakan dalam memberikan pel- nap di Golden Palace Hotel Lom- snational Security yang dihadiri para bok yang di antaranya yaitu Prof. petinggi dari berbagai Negara (47 ayanan jasa perhotelan. Manajemen Golden Palace Hotel Dr. dr. Nila Djuwita Faried Moe- negara - negara di dunia). (r)
Mutasi Pejabat Lobar Terkendala Izin Komisi ASN Giri Menang (Suara NTB) Mutasi pejabat di Lombok Barat (Lobar) terkendala izin dari Komisi ASN yang belum turun. Awalnya mutasi diharapkan bisa dilaksanakan pada bulan puasa lalu, namun belum dapat dilaksanakan. Pemda sendiri telah lama meminta izin ke KASN, namun sampai saat ini belum turun. “Ya, izin dari Kemendagri dan Komisi ASN belum keluar,”jelas Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan ditemui di kantornya, Senin (10/6). Sejauh ini pihaknya sudah koordinasi dengan Kemendagri dan KASN terkait izin ini, kemungkinan kendalanya terbentur pelaksanaan lebaran dan kegiatan cuti bersama sehingga belum keluar. Diakui izin itu sebenarnya sudah ada di meja Kemendagri, namun kali ini terbentur cuti bersama. Rencananya pihaknya akan berangkat secepatnya ke Jakarta. Ia sendiri ingin be-
rangkat hari ini (kemarin, red) namun karena pertimbangan tiket sehingga ia pun belum bisa berangkat. Sekda H.M. Taufiq mengatakan mutasi direncanakan digelar tiga kali hingga bulan Desember nanti. Mutasi ini dilakukan untuk mengisi banyak jabatan kepala OPD yang lowong termasuk jabatan eselon III dan IV. Mutasi tahap I pun sudah dipersiapkan. Draf mutasi tahap I sudah selesai dan dibawa ke Jakarta, karena aturan setelah Bupati dilantik harus minta izin ke pusat. “Drafnya sudah selesai dan sudah dikirim ke pusat untuk meminta izin mutasi,” jelas dia. Pihaknya akan menyelesaikan mutasi tahap I barulah dibuka lagi pansel untuk penyisian 7-8 kepala OPD lowong dampak dari mutasi I. Setelah pengisian jabatan ini, ada jabatan eslon II yang kosong untuk diisi melaui pansel. Hingga Desember, pemda akan melakukan tiga
kali mutasi. Taufiq menyatakan, untuk mutasi I ini pihaknya akan mengeksekusi hasil job fit sebab belum semua hasil job fit dieksekusi dan ada beberapa jabatan yang kosong. Jabatan kosong ada 7 OPD, yakni dua staf ahli, Dispora, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekwan dan ditambah Inspektorat yang akan pansiun bulan Juni ini. Sehingga izin yang diajukan ke pusat pun bersamaan antara izin pengisian jabatan lowong dan hasil job fit. Dikatakan, baru setelah bulan Oktober mendatang Bupati bisa melakukan mutasi tanpa izin ke pusat. Menurut dia, pengisian jabatan lowong dan rotasi pejabat hal biasa agar organisasi bisa berjalan. Banyaknya jabatan kepala OPD lowong ini berdampak terhadap roda organisasi meskipun kepala OPD dijabat Plt. (her)