Edisi Sabtu 11 Mei 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 11 MEI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 55 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PT GNE akan Sita Aset Mantan Manager Operasional Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) tak ingin larut dengan piutang menumpuk. Langkah tegas disiapkan dengan berencana menyita aset terlapor penunggak kerugian daerah senilai Rp2,5 miliar.

Piutang sebesar itu sedang jadi tanggungan mantan Direktur Operasional inisial HB sesuai temuan Inspektorat Provinsi NTB. Dari total temuan Rp2,6 miliar, sebagian besar menjadi tanggungan HB senilai Rp2,5 miliar. Sebelumnya HB dilaporkan ke Inspektorat terkait kasus pengelolaan keuangan PT. GNE yang diduga bocor.

HB sudah dipanggil beberapa kali untuk dikonfrontir dengan hasil audit Inspektorat tersebut. PT. GNE sedang bersiap melakukan penyitaan aset HB. ”Pemanggilan oleh tim legal kami. Sudah dilakukan klarifikasi, yang bersangkutan siap menyelesaikan,” ujar Direktur PT. GNE, Syamsul Hadi kepada Suara NTB, Jumat (10/5).

Dari hasil pemanggilan itu, HB mengakui piutangnya dan siap mengembalikan dalam bentuk aset. Itulah yang sedang dilakukan negosiasi antara pihaknya dengan terlapor. ‘’Jadi tidak serta merta kita sita dan lelang, harus melalui penilaian appraisal dulu untuk mengetahui berapa nilai asetnya,’’ kata Syamsul.

Di sisi lain, HB juga sedang berusaha melepas asetnya berupa tanah dan bangunan untuk menutupi kerugian daerah tersebut. Uang hasil penjualan, akan diserahkan ke PT. GNE untuk pemulihan keuangan.

Bersambung ke hal 11

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51

05:01

12:16

15:36

18:09

19:20

(Suara NTB/ist_Dinas LHK Provinsi NTB)

KAYU SONOKELING - Lacak balak kayu Sonokeling asal kawasan Hutan Mareje Sekotong Lombok Barat diduga tanpa dokumen sah. Berita selengkapnya di halaman 8.

Pusat Buka Lowongan 100 Ribu

Pemprov NTB Siapkan Pengajuan Formasi CPNS 2019 Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) kembali akan membuka rekrutmen 100 ribu lowongan CPNS pada Oktober 2019. Pemprov NTB sedang menyiapkan kebutuhan formasi yang akan diajukan ke Kemen PANRB sesuai analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK).

Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Raisah, SE, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/5) siang membenarkan sudah menerima informasi perihal rekrutmen CPNS 2019. ‘’Kita kan sedang dimintakan semacam formasinya dulu,’’ katanya.

TO K O H NTB Minim SNP SEKOLAH di NTB dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di NTB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di NTB masih relatif minim. Sekolah dinilai berdasarkan indikator nasional agar bisa dikatakan memenuhi SNP. Demikian diungkapkan, Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Bastari.

Namun jika dibandingkan dengan daerah lain masih cukup baik, karena ada sejumlah daerah lain di bawah NTB. Diungkapkan bahwa data persentase satuan pendidikan SD yang memenuhi SNP di NTB sebesar 16,7 persen dari total satuan pendidikan SD di NTB sebanyak 3.185 sekolah.

Bersambung Bastari ke hal 11 (Suara NTB/ron)

KO M E N TTAA R

Ultimatum Pembuat Onar POLDA NTB mengeluarkan ultimatum kepada oknum yang berbuat onar saat proses rekapitulasi suara tingkat KPU Provinsi NTB. Jika ditemukan, akan langsung ditindak tegas.

Polisi memang menjaga ekstra proses pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan hasil penghitung-an suara Pemilu 2019 di KPU Provinsi NTB. Pengamanan ketat sejak proses rekapitulasi dilakukan Selasa yang lalu hingga berakhirnya rekapitulasi Minggu (12/5). ‘’Polda NTB melaksanakan siaga dengan melakukan pengamanan Bersambung ke hal 11 Purnama (Suara NTB/dok)

Raisah mengatakan, Pemprov sedang menyusun jumlah formasi yang dibutuhkan. Setelah diketahui berapa kebutuhannya, selanjutnya diajukan ke Kemen PANRB. ‘’Masih sedang kita susun dulu berapa kebutuhannya berdasarkan hasil Anjab dan ABKnya dari Biro Organisasi. Nanti

baru kita ajukan,’’ terangnya.

Disinggung mengenai formasi yang akan diusulkan, Pemprov membutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Karena jumlahnya saat ini masih terlalu jauh jika dibandingkan kebutuhan di lapangan.

Diketahui, beberapa tahun lalu Pemprov sudah melaku-

kan Anjab dan ABK. Sesuai dengan hasil ABK, kebutuhan ASN di Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan guru SMA/SMK/SLB totalnya ada 6.965 orang.

Sementara, jumlah PNS yang tersedia untuk bidangbidang baru tersebut hanya ada sekitar 2.362 orang. Sehingga, Pemprov NTB masih kekurangan sekitar 4.603 PNS. Kekurangan PNS Pemprov ini dapat diisi dengan adanya rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu.

Kekurangan 4.603 PNS pada 2017 tersebut secara lebih detail terdiri dari tenaga kesehatan

sejumlah 757 orang, tenaga teknis sejumlah 945 orang, guru SMA sebanyak 1.495 orang, guru SMK sebesar 1.322 orang, dan juga guru SLB sekitar 84 orang.

Dalam rekrutmen CPNS 2018, Pemprov NTB mendapatkan jatah 433 formasi, namun hanya terisi 380 formasi. Untuk formasi guru terisi 317 formasi, sisanya untuk formasi tenaga kesehatan 63 formasi.

Melihat hasil rekrutmen CPNS 2018, Pemprov masih kekurangan 2.584 guru PNS dan 694 tenaga kesehatan yang berstatus PNS. Serta tenaga teknis sebanyak 945 orang. (nas)

Pembangunan Kejaksaan Ajukan Audit Kasus LCC Bendungan Mujur Mendesak Direalisasikan Mataram (Suara NTB) Pembangunan Bendungan Mujur, Lombok Tengah (Loteng) mendesak direalisasikan. Apalagi kawasan selatan Loteng ini sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Jika Bendungan Mujur tidak segera direalisasikan dikhawatirkan terjadi ketimpangan sosial. ‘’Sebab KEK ini kalau tak didukung oleh Bendungan Mujur, maka akan terjadi ketimpangan sosial. Kawasan di atas KEK seperti Mujur, Sengkol, termasuk Jerowaru, kan daerah yang kering.

Masyarakat punya sawah ndak ada air,” kata Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/5).

Sementara kawasan selatan Loteng, yakni KEK Mandalika sudah bertumpuk anggaran yang diberikan untuk pengembangan kawasan tersebut. Supaya kawasan selatan ini kondusif, apalagi KEK Mandalika membutuh-

kan air baku yang cukup banyak. Maka percepatan pembangunan Bendungan Mujur mutlak direalisasikan.

Ia menjelaskan, pengusulan pembangunan Bendungan Mujur hampir sama dengan Bendungan Pandandure Lombok Timur.

Pembangunan Bendungan Mujur sudah diusulkan sejak 30 tahun lalu. Dibanding dengan Bendungan Pandandure jauh lebih cepat realisasinya walaupun sudah terlambat juga. Bendungan Pandandure baru terealisasi 25 tahun sejak diusulkan.

Ahmadi mengatakan, Bendungan Mujur belum dibangun karena terkendala persoalan lahan. Persoalan lahan sebenarnya sudah pernah diupayakan Pemda setempat, tetapi tak berlanjut di pemerintahan berikutnya.

Pembangunan Bendungan Mujur ini, kata Ahmadi, sekarang menjadi prioritas Pemprov NTB. Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB mengajukan permintaan audit kasus agunan lahan Lombok City Center (LCC). Permintaan itu sudah direspons Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan meminta dokumen tambahan.

Permintaan audit awal untuk mengidentifikasi indikasi kerugian negara yang timbul dalam proses agunan lahan LCC mencapai 8,4 hektar. Di mana diketahui sebelumnya, lahan untuk penyertaan modal itu diduga diagunkan PT. Tripat kepada PT. Bliss senilai Rp9,5 miliar untuk lahan seluas 4 hektar lebih. ‘’Itu sifatnya koordinasi saja dengan BPKP. Koordinasi awal untuk ke arah penyelidikan kita minta audit,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH Jumat (10/5).

Koordi-

Dedi Irawan

nasi dengan BPKP ini direncanakan diawali dengan ekspose. Bahan-bahan penyelidikan di Pidsus akan disampaikan, akan jadi pertimbangan BPKP melakukan audit.

Dedi mengaku belum tahu persis, apakah permintaan terkait audit investigasi atau audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Namun dipastikannya, permintaan audit itu masih konteks untuk investigasi, mendalami indikasi pidana awal.

“Audit ini bisa jadi sebagai dasar awal untuk menguatkan ke tahap penyelidikan. Idealnya memang audit itu saat kasus naik penyidikan. Tapi ini kan awal-awal seperti itu, sifatnya koordinasi saja BPKP dengan Kejati,’’ jelasnya.

Sejauh ini belum ada informasi diterimanya dari Pidsus soal koordinasi lanjutan.

Bersambung ke hal 11

Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo (Suara NTB/dok)

Kementerian ESDM Rencanakan Perbaiki Dua PLTS Mangkrak di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevitalisasi atau memperbaiki dua Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang mangkrak di NTB. Rencananya, dua PLTS yang akan direvitalisasi pada 2020, berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa.

Kepala Bidang Energi Dinas ESDM NTB, Yuliadi Ismono mengatakan, untuk PLTS yang akan direvitalisasi di Kabupaten Sumbawa adalah PLTS Labangka. Ia menjelaskan PLTS Labangka merupakan aset Kementerian ESDM. ‘’PLTS Labangka yang akan direvitalisasi. Tahun ini atau tahun depan revitalisasi dari kementerian. Itu punyanya kementerian, belum diserah-

kan ke daerah,’’ ujarnya dikonfirmasi Suara NTB di Mataram kemarin.

Setelah diperbaiki oleh Kementerian ESDM, maka aset tersebut akan diserahkan ke masing-masing Pemda kabupaten. Ia menjelaskan, Direktorat Jenderal Enegi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM telah mengundang Pemda kaitan dengan perbaikan atau revitalisasi PLTS Labangka.

Sementara untuk revitalisasi PLTS yang ada di Bima, Yuliadi mengatakan belum mengetahuinya. Tetapi pada saat Murenbang Tingkat Provinsi NTB di Mataram, Maret lalu, Sekjen Kementerian ESDM, Ego Syahrial menyebut dua PLTS yang akan direvitalisasi 2020.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

MANGKRAK - PLTS Komunal di Dusun Wadunggapi, Desa Pusu, Kecamatan langgudu, Kabupaten Bima mangkrak sejak 2014 lalu.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 11 Mei 2019

Hati – hati Kelola Anggaran BADAN Keuangan Daerah (BKD) segera mencairkan dana kelurahan. Penggunaannya diharapkan mengedepankan prinsip kehati – hatian. Kelurahan tak boleh bermain – main karena berkonsekuensi pelanggaran hukum.

Camat Sandubaya, Saharuddin menjelaskan, dana kelurahan merupakan barang baru yang diperoleh oleh kelurahan. Anggaran dikelola relatif besar dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Meski sebagai barang baru kelurahan mengoptimalkan pengelolaan, sehingga tidak terkesan main – main.

“Walaupun ini barang (Suara NTB/cem) baru, tapi harus tetap berhati Saharuddin – hati,” kata Saharuddin mengingatkan. Penyusunan program maupun pelaksanaan tidak terlepas dari musyawarah kelurahan. Aspirasi masyarakat dituangkan dalam dokumen muskel harus dieksekusi. Kelurahan tidak bisa keluar dari program tersebut.

Saharuddin menambahkan, masing – masing kelurahan mendapatkan anggaran Rp370 juta. Dua item peruntukan yang diatur oleh Peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Walikota yakni peningkatan sarana – prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Karena anggaran kecil, peningkatan sarana – prasarana di lingkungan dikerjakan swakelola oleh kelompok masyarakat. “Ada arahan pengerjaan oleh kelompok masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, dana itu sangat membantu kelurahan. Selama ini, kelurahan mengandalkan intervensi program dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Anggaran dikelola terbatas sehingga tidak banyak yang bisa dikerjakan.

Artinya, dana kelurahan memberi angin segar dan kelurahan banyak berbuat ke masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat penggunaan dana kelurahan maksimal terserap 50 persen di Juli mendatang. Dikatakan Saharuddin, tergantung dari BKD cepat mencairkan anggaran.

Kelurahan telah menyusun dokumen dan tinggal mengeksekusi saja. “Tergantung dari BKD, acuannya di sana,” tandasnya.

Kembali diingatkan prinsip kehati – hatian harus dikedepankan oleh kelurahan sehingga tidak berimplikasi terhadap masalah hukum. Oleh karena itu, ia mengimbau lurah disiplin memberikan laporan pertanggungjawaban serta menggunakan dana sebaik mungkin. (cem)

Halaman 2

Penataan Kawasan Bisnis Cakranegara Dilanjutkan Mataram (Suara NTB) – Kawasan Bisnis Cakranegara kembali direvitalisasi. Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengucurkan anggaran Rp15 miliar. Pengelolaan lahan parkir dan pedagang kaki lima menjadi pekerjaan rumah.

Pengerjaan tahap pertama tahun 2018 lalu, Satker PBL menggelontorkan anggaran Rp5 miliar untuk menata kawasan di sepanjang Jalan Pejanggik, Hasanuddin dan Selaparang. Komitmen sama rupanya jadi keinginan Pemkot Mataram menyulap Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC).

Penataan mulai dari pendestrian, lampu hingga menyiapkan bangku. Konsep KBC mengadopsi penataan di Jalan Malioboro,Yogyakarta.

Kucuran anggaran Rp15 miliar disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang juga Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, tak terlepas dari komunikasi

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dengan Dirjen di Kementerian PUPR. Awalnya, pemerintah pusat enggan mengalokasikan kembali karena melihat tak tersedianya lahan parkir dan tata kelola pedagang kaki lima tak beraturan.

Wawali memberikan keyakinan sehingga Satker PBL mengiyakan dan menambah anggaran. “Awalnya kita usulkan Rp10 miliar. Pak Wakil terus intens berkomunikasi, Alhamdulillah disetujui Rp15 miliar,” sebut Martawang dikonfirmasi, Jumat (10/5).

Tindaklanjut revitalisasi diawali ekspose yang diagendakan berlangsung, Sela-

sa (14/5) pekan depan. Konsep detailnya dibahas bersama dengan Satker PBL melibatkan instansi teknis Lingkup Pemkot Mataram.

Martawang menambahkan, penataan Kawasan Bisnis Cakranegara tak jauh beda dari konsep sebelumnya.

Dengan tambahan anggaran jadi Rp15 miliar diharapkan sepanjang Jalan Pejanggik turut terdampak. “Harapkan kita mudah – mudahan bisa mengarah sepanjang Jalan Pejanggik, kalau memang anggaran cukup,” tandasnya.

Diakui, penyediaan lahan parkir serta penataan pedagang jadi kendala. Namun, Pemkot Mataram telah memi-

(Suara NTB/cem)

REVITALISASI - Kawasan di sepanjang Jalan Selaparang, Cakranegara telah ditata. Satker PBL merevitalisasi pendestrian dan telah membangun lampion serta kursi.Tahun ini kembali dikucurkan dana Rp15 miliar melanjutkan penataan kawasan tersebut. liki komitmen menyediakan lahan dengan melibatkan stakeholder. Termasuk komitmen menyiapkan anggaran pemeliharaan ke depannya.

Martawang enggan menjelaskan detail konsep selanjut-

(Suara NTB/cem)

Intervensi Kebijakan ANGGOTA Pansus LKPJ Walikoata Mataram, I Wayan Wardana, SH., menyarankan Pemkot Mataram melakukan intervensi kebijakan penggunaan kerajinan khas Kota Mataram untuk meubelair, seperti cukli. ‘’Dengan begitu supplynya akan bertambah banyak,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Karena, kalau permintaan bertambah, tentu akan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Wardana mencontohkan penggunaan meubelair untuk kantor-kantor lingkup Pemkot Mataram. ‘’Seperti kita di sini (Dewan, red) masih sangat minim penggunaan cukli,’’ sesalnya. Padahal seharusnya, sebisa mungkin, semua meubelair idealnya menggunakan cukli. Dikatakan Wardana, akan menjadi kesulitan tersendiri bagi Pemkot Mataram untuk mensosialisasikan penggunaan cukli, sementara di internal Pemkot Mataram sendiri terkesan masih enggan menggunakan produk lokal khas Kota Mataram. ‘’Inikan lucu, kita membangga-banggakan sesuatu yang tidak kita pakai. Jadi kalau kita ingin mempromosikan, kita harus pakai dulu,’’ ujarnya. Karena seperti diketahui, Pemkot Mataram maupun DPRD Kota Mataram sering menerima kunjungan tamu-tamu dari luar daerah. Paling tidak, dengan penggunaan cukli di internal eksekutif dan legislatif dapat menjadi wadah promosi bagi kerajinan cukli. ‘’Paling tidak kan, tamu-tamu yang adatang itu ingin tahu apa yang khas dari Kota Mataram,’’ demikian politisi PDI Perjuangan ini.

Dia yakin, dengan cara promosi langsung seperti itu, akan banyak tamu yang tertarik. ‘’Pasti ada saja yang berminat,’’ cetusnya. Tamu yang datang tidak perlu diajak ke showroom karena barangnya langsung dilihat di kantor-kantor lingkup Pemkot Mataram. Dengan demikian, lanjut anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, semua OPD lingkup Pemkot Mataram dapat menjadi agen promosi langsung. ‘’Cara itu saya kira sangat murah dan efektif. Tidak perlu kita ikut pameran besar-besaran, bawa barang juga mahal,’’ imbuhnya. Wardana melihat, menyusutnya jumlah perajin cukli di Rungkang Jangkuk Kota Mataram, karena tidak ada intervensi dari Pemkot Mataram. ‘’Ya kalau kita biarkan mereka berjuang sendirian, ya seperti itu jadinya,’’ kata anggota Dewan dari Dapil Mataram ini.

Menurut Wardana harus ada stimulus dari pemerintah. Seperti kebijakan yang dapat menambah popularitas dari produk cukli itu sendiri. ‘’Sehingga tidak hanya pemerintah yang tahu, orang luar juga tahu. Dari Dinas Pariwisata juga bisa mengendorse ini,’’ katanya. ‘’Sehingga, jangan sampai produk cukli ini ‘’diambil’’ daerah lain baru kita gelagapan,’’ demikian Wardana. (fit)

I Wayan Wardana (Suara NTB/dok)

nya. Manfaat kawasan itu serta merawatnya jadi pekerjaan rumah yang meski dipikirkan bersama. “Bahwa apa yang dibangun diharapkan memberi kebermanfaatan,” demikian kata Martawang. (cem)

IKAN KERING - Seorang pedagang ikan kering di Pasar Mandalika, Kota Mataram, menunggu pembeli, Jumat (10/5).

Ikan kering kebanyakan dipasok dari Pulau Sumbawa dan Sulawesi.

Ikan kering jadi alternatif pedagang karena harganya relatif stabil.

Jabatan Lowong Diisi Usai Lebaran Mataram (Suara NTB) Sejumlah jabatan di Lingkup Pemkot Mataram, hingga saat ini masih lowong. Pemkot berencana akan melakukan pengisian jabatan dilakukan usai lebaran Idul Fitri tahun ini.

Posisi jabatan lowong di antaranya, Lurah Banjar sebelumnya dijabat Muzzakir Wallad dipromosi jadi Camat Ampenan. Demikian pula, Lurah Ampenan Utara turut lowong karena Saharuddin dipromosikan sebagai Camat Sandubaya. Lurah Sapta Marga, Lurah Karangpule juga lowong setelah H. Taufiqqurahman memasuki purnatugas akhir Maret lalu.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menyampaikan, sejauh ini belum ada instruksi dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan pengisian jabatan. Dia mengakui, ada sejumlah jabatan lowong seperti lurah dan eselon III dan

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh IV lainnya. “Belum ada. Kita tunggu saja dulu,” timpal Evi, Kamis (9/5).

Sebelumnya, rencana pengisian jabatan dilontarkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh setelah mutasi pejabat pada Maret lalu. Namun demikian,

rencana itu tertunda karena berdekatan dengan pemilu.

Evi mengaku, Badan Pertimbangan dan Jabatan telah menyiapkan administrasi dan sedang mengkaji analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tetapi belum rampung. “Belum selesai,” jawabnya singkat.

Kemungkinan akan ada pembahasan oleh Baperjakat.

Jadwalnya masih menunggu Ketua Baperjakat yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito pulang melaksanakan ibadah umroh.

“Tunggu Pak Sekda pulang umroh dulu,” ucapnya.

Walikota menambahkan, pihaknya mau fokus melaksanakan ibadah puasa. Persoalan pergeseran maupun pengisian jabatan akan dilaksanakan usai lebaran. “Kita fokus ibadah dulu. Tunggu selesai lebaran saja,” jawabnya.

Dia meminta ASN fokus bekerja dan menyelesaikan tugas mereka. (cem)

Pemberkasan P3K Masih Tunggu Keputusan Pusat Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, telah mengirim formasi kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pemberkasan menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Kepala Bidang Pengembagan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ahmad Mujahiddin menyampaikan, pihaknya telah mengirim rincian formasi keseluruhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sesuai nilai ambang batas (passing grade). Hasilnya menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari KemenPANRB.

“Rincian formasinya sudah lama kita kirim,” kata Muja sapaan akrabnya dikonfirmasi, Jumat (10/5). Sebanyak 62 peserta mengikuti seleksi pada Februari lalu. Formasi dibutuhkan adalah tenaga guru, kesehatan dan penyuluh. Hanya saja, 50 orang yang memenuhi passing grade. Muja menambahkan, secara keseluruhan 62 formasi telah disampaikan ke Men-PANRB. Setelah ada petunjuk dari pemerintah pusat, pihaknya akan mengumumkan pemberkasan. ”Pemberkasan kita tunggu kebijakan dari MenPANRB,” tambahnya.

Lambatnya proses pemberkasan tambah Muja, tak dipungkiri pelamar datang berkonsultasi. Tetapi pihaknya telah menjelaskan ke pelamar dan dimaklumi. Pembahasan tindaklanjut forma-

si khusus tenaga penyuluh sudah ada rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Hasilnya sama menunggu kebijakan KemenPANRB. “Kita belum bisa bergerak, tunggu saja dulu petunjuk dari pusat,” tandasnya.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh sebelumnya menginginkan, pemerintah pusat mengakomodir keseluruhan usulan Pemkot Mataram mengisi 62 formasi. Sebab, penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dibebankan ke pemerintah daerah.

“Harapkan kita semua diakomodir,” tandasnya.

Formasi disiapkan seperti tenaga pendidikan, kesehatan dan penyuluh dibutuhkan oleh Pemkot Mataram, untuk mengoptimalkan pelayanan ke. masyarakat. (cem)

Investasi di Kota Mataram Bergerak Lambat Mataram (Suara NTB) – Investasi di Kota Mataram relatif melambat. Padahal, Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) telah disahkan Februari lalu. Bencana alam Juli lalu dinilai sebagai pemicu. Pengusaha hingga kini masih menahan diri.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyampaikan, investasi di ibukota provinsi NTB tetap bergerak. Tetapi peluang pergerakannya relatif melambat jika dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Berbagai faktor dinilai sebagai pemicu.

Selain bencana alam gempa bumi bulan Juli 2018 lalu. Lambatnya penyelesaian revisi Perda RTRW juga jadi faktor, sehingga pengusaha menahan diri.

“Di sini kan daerah jasa dan perdagangan. Investasi tetap bergerak tapi tidak seperti tahun lalu,” kata Cokorda.

Dikalkulasikan nilai investasi di Kota Mataram dari 2014 hingga 2018 mencapai triliunan. Angka pastinya tidak disebutkan oleh Cokorda, karena rekap data di triwulan pertama 2019 belum dimasukkan.

Pengusaha sebelumnya izinnya ditunda bahkan dito-

lak akibat terbentur Perda RTRW mulai mengurus administrasi mereka. Sebagian mengurus izin di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta OPD teknis lainnya.

Mereka kata Cokorda, harus kembali mengajukan permohonan izin. Tahapnya, mereka melaporkan jenis usaha dan diarahkan mengurus melalui online single submission. “Iya, harus tetap mengajukan permohonan kembali,” terangnya.

Permohonan izin perumahan dan hotel diakui telah masuk. Seperti Hotel PP di Jalan Udayana tinggal satu langkah lagi. Dari itu, pihaknya baru bisa melihat nilai investasi serta penyerapan tenaga kerjanya.

Disinggung target retribusi pengurusan izin, Cokorda mengaku tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. DPMPTSP tetap mematok Rp2,5 miliar dari target tahun sebelumnya.

Tahun 2018 lalu, tidak mencapai target karena berbagai faktor. “Banyak faktor sehingga tak terpenuhi,” ucapnya.

Target retribusi dari sektor perizinan dipastikan akan meningkat seiring dengan rampungnya Perda RTRW serta bergeraknya sektor jasa dan perdagangan di Kota Mataram. (cem)

(Suara NTB/cem)

MULAI BUKA - Salah satu toko baju di Jalan Pejanggik, Cakranegara memasuki bulan Ramadhan mulai beroperasi.

Meningkatnya investasi jasa dan perdagangan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Tahun ini, investasi relatif melambat. Salah satu penyebabnya, bencana gempa bumi pada Juli 2018 lalu.

SUARA NTB Sabtu, 11 Mei 2019

Mataram (Suara NTB) Produk-produk turunan dari pohon aren dinaikkan. Permintaan tinggi saat puasa ini menjadi alasan bagi petani dan produsen menaikkannya.

Pohon aren adalah pohon yang banyak tumbuh di Indonesia. Dulu pohon aren banyak tumbuh di hutan karena pohon ini multiguna. Hampir semua bagian pohon aren bisa dimanfaatkan dan cara menanamnya pun mudah, pohon ini banyak dibudidayakan di Indonesia.

Di NTB, pohon aren juga berkembang, terutama di daerah-daerah tropis. Apa saja yang dihasilkan dari aren. Buahnya yang biasa disebut kolang – kaling. Air rembesan dari tangkai buahnya yang utama dipanen adalah bahan baku untuk membuat gula, dan minuman segar bernilai tinggi.

Belum dihitung pelepah dauhnya yang dapat dijadikan atap. Serabut yang dihasilkan di batangnya, dapat dijadikan hasil kerajinan.

Memasuki puasa ini, harga hasil turunan pohon aren mengalami kenaikan. Misalnya gula murah yang diproduksi dari air nira, harganya naik 30 persen. Tahun lalu mentok, harga gula merah lokal untuk dua cetakan maksimal Rp40.000. Puasa tahun ini telah naik menjadi Rp50.000, kata Ketua Asosiasi Aren Indonesia (AAI) Provinsi NTB, H. Mustaan. “Naiknya (harga) karena banyak permintaan saat puasa ini,” tegasnya.

Permintaan gula merah cukup tinggi. Sementara kapasitas produksi tak dapat dinaikkan siginifikan. Permintaan terutama datang dari para pelaku usaha mikro kecil yang memanfaatkan momentum puasa untuk berwirausaha. Misalnya untuk pembuatan kue, sajian bebuka puasa, minu-

EKONOMI DAN BISNIS Harga Seluruh Produk Turunan Aren Dinaikkan

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

PANEN AREN – Petani aren sedang memanen aren yang merupakan bahan utama pembuatan gula merah. man-minuman dan aneka menu berbuka puasa lainnya yang membutuhkan gula merah.

Semua petani produsen kompak menaikkan harga, kata H. Mustaan. Setelah lebaran nanti, kemungkinan harganya akan kembali normal. Selain gula merah, air

NTB akan Kembangkan Kawasan Ekonomi Garam Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB tengah menyusun master plan kawasan ekonomi garam, di Pulau Sumbawa. Menyusul potensi melimpah dan rencana strategis pemerintah daerah mengembangkan industrialisasi dalam lima tahun ke depan.

Kawasan ekonomi garam ini rencananya berpusat di Kabupaten Bima. Kemudian ditunjang oleh sentrasentra produksi garam lainnya. Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. “Konsepnya sedang kita susun. Tahun 2020 apa yang kita lakukan, lalu tahun 2021, 2022 dan seterunya selama lima tahun ke depan. Apa yang harus kita lakukan, sampai kita peroleh hasil yang maksimal,” kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si. Produksi garam Provinsi NTB tahun 2018 memperlihatkan capaian produksi dengan volume sebesar 147.591,24 ton dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya mencapai produksi sebesar 91.093,40 ton. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah melakukan berbagai kegiatan pembinaan seperti Temu Koordinasi Pengembangan Garam Rakyat dan Temu Lapang yang dilakukan di 6 Lokasi antara lain Labuhan Bontong Sumbawa, Lariti Kabupaten Bima, Labuhan Padi Sumbawa, Peras - Bilelando Lombok Tengah, Jerowaru Lombok Timur dan Cendi Manik Kabupaten Lombok Barat.

Keberhasilan produksi juga didukung dari APBN Tugas Pembantuan yang berasal KKP kepada Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp15,6 miliar yang diperuntukkan pengembangan lahan tambak garam terintegrasi, bantuan sarana produksi geo isolator, escavator, truk pengangkut garam hingga pembangunan gudang penyimpanan garam serta fasilitas penimbangan.

Potensi areal tambak garam di NTB 9.600 hektar lebih. Sementara yang baru dikelola 2.300an hektar.

Dari jumlah yang sudah dikelola inipun, baru 300 hektar yang disentuh dengan teknologi gioisolataor. “Jadi untuk sasaran pertama, bagaimana garam ini bisa menggerakkan IKM (Industri Kecil Menengah) untuk memproduksi. Paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal NTB. Tentunya garam yang sudah berstandar, berkualitas dan bersertifikat dan kemasan yang baik,” demikian kepala dinas kepada Suara NTB, Jumat (20/5).

Masih menurut L. Hamdi, dengan produksi garam yang cukup tinggi dan berlebihan dari kebutuhan di dalam daerah, maka yang paling penting juga akan ditingkatkan adalah kualitas produksinya. Setidaknya memenuhi standar nasional. Rencananya, NTB akan membangun komunikasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) agar garam yang di hasilkan di NTT atau di Indonesia Timur, di olahnya di NTB. bukan lagi harus ke Jawa. Agar biaya yang dikeluarkan lebih rendah.

NTB tengah membangun konsep terbangunnya sentra industri garam nasional (pabrik). Siapa yang melakukannya, bisa diinisiasi daerah dan KKP, beserta Kementerian Perindustrian. Atau bisa juga bermitra dengan pemodal (investor). “Kita bisa lakukan intervensi dari hulu dengan teknologi-teknologi produksi garam. Dari hilir juga akan terwujud industrialisasi garam di NTB untuk Indonesia wilayah timur. Kita kebut, dalam empat bulan ke depan road map diupayakan selesai,” demikian L. Hamdi. (bul)

(Suara NTB/ist)

GARAM - Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB L. Hamdi meninjau produksi garam di Bima.

niranya juga diperebutkan pembeli.

Biasanya dijadikan minuman segar, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih minuman yang alami, ketimbang minuman yang menggunakan campuran pewarna dan zat pemanis yang tidak seratus persen dijamin manfaatnya.

Harga minuman yang sebelumnya dijual hanya Rp7.000/1,5 liter, juga turut naik menjadi Rp10.000. “Orang berebut belinya. Sebagai minuman segar buka puasa,” jelas H. Mustaan.

Dengan tingginya permintaan air nira untuk minuman segar ini, dapat meminimalisir produksi minuman keras

tradisional.

Selain itu, kolang kaling juga harganya naik. Dari yang biasanya dijual Rp15.000/Kg, naik menjadi Rp20.000/Kg. Dengan kenaikan inilah, petani menjadi lebih bersemangat. Harapannya, dapat menopang perekonomian masyarakat

petani aren yang umumnya terdampak gempa. Dengan peluang ini, pemerintah bisa membina petani untuk melakukan produksi dan mengembangkan tanaman pohon aren. Apalagi, hasil turunan aren juga menjadi komoditas ekspor yang minat pasarnya tak kecil. (bul)

Kendalikan Harga Pangan

Tokoh Agama dan Organisasi Perempuan akan Dilibatkan Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah akan melibatkan para tokoh agama dan organisasi perempuan untuk mendukung upaya pengendalian harga pangan. Terutama sekali pada momentum bulan puasa ini. Rencananya, pemerintah daerah, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi langsung.

H. Wirajaya Kusuma

“Kita masih menunggu waktu dari Bank Indonesia,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma.

Melibatkan tokoh agama, organisasi perempuan ini untuk bersama-sama mensyi’arkan kepada masyarakat untuk turut ambil bagian. Paling tidak mengendalikan diri untuk belanja berlebihan, atau panic buying yang mengakibatkan reaksi pasar.

Ibu-ibu terutama sekali, kata H. Wirajaya, agar bergerak sama-sama untuk melaksanakan semangat berpuasa, yakni menahan diri dalam banyak hal. Untuk mengantisipasi spekulasi harga, penimbunan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pedagang pada saat bulan puasa ini, Pemprov NTB telah mengambil ancang-ancang.

Di komandoi langsung oleh

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Salah satunya dilakukan pemantauan pasar dan distributor. Biro Perekonomian Setda NTB adalah koordinator OPD rumpun hijau. Karena itu, menurut H. Wirajaya, berbagai kemungkinan spekulasi oknum pedagang akan dilakukan sidak secara intensif.

Jangan terulang kembali persoalan melambungnya harga bawang putih. Padahal, NTB adalah sentra produksi bawang putih nasional.

Karena mekanisme pasar, produksi yang surplusnya 60 persen dari kebutuhan dalam daerah, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, diboy-

ong ke luar. Sehingga saat kebutuhan tinggi, terpaksa NTB juga harus mendatangkan bawang dari luar (bawang impor).

“Upayanya ke depan setelah produksi bagaimana stok kita tidak seluruhnya dibawa keluar. Agar kita tidak mendatangkan dari luar dengan harga tinggi,” demikian H. Wirajaya. Hal-hal seperti itu, tak boleh terjadi untuk komoditas pangan lainnya. Arahan gubernur dan wakil gubernur, agar semua tim bergerak.

Jangan sampai terjadi penimbunan yang mengakibatkan stok kurang di pasaran dan harga lalu meroket. “Kita akan sidak terus menerus. TPID, Satgas Pangan,” imbuhnya. (bul)

(Suara NTB/dok)

Madu Semongkat, Mitra Binaan PLN yang Mendunia

Mataram (Suara NTB) Muhammad Yamin seorang pria berusia 54 tahun asal Desa Semongkat Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, pemilik usaha Madu Lestari. Berdiri sejak tahun 2005, pada awalnya Yamin mengajak masyarakat di desanya untuk memanfaatkan madu yang ada di hutan sebagai sumber pendapatan.

Yamin adalah salah satu mitra binaan PLN Unit Induk Wilayah NTB sejak tahun 2009. Dalam perjalanan Madu Lestari meraih kesuksesan, PLN UIW NTB hadir untuk membantu mulai dari akses permodalan, bantuan sarana, prasarana, pelatihan hingga pemasaran. Berkat kegigihan Yamin, sinergi antara PLN dengan Kelompok Madu Lestari berbuah manis.

Madu Lestari sendiri merupakan kelompok masyarakat pemburu madu Sumbawa khususnya di Desa Semongkat yang mengembangkan usaha madu. Para petani yang tergabung dalam kelompok, memperoleh madu hutan dengan cara berburu. Tidak seperti kebanyakan madu yang didapatkan dari hasil budidaya atau ternak lebah.

Madu hutan khas Semongkat dihasilkan oleh lebah jenis apis dorsata yang kemudian menjadi madu kuning dan lebah jenis apis trigona yang kemudian meghasilkan madu hitam. Kelompok Madu Lestari ini mampu mendapatkan 500600 liter madu per bulan. Memang tidak sebanyak jika diperoleh dengan cara ternak lebah.

Perolehan madu sangat bergantung ketersediaan di hutan.

Tapi, itu juga yang membuat madu tersebut istimewa.

Rasa dari madu Hutan Semongkat ini berbeda dari madu yang berasal dari daerah lain. Lebah di Hutan Semongkat memakan bunga pohon bidara (ziziphus mauritiana) yang tumbuh di hutan tersebut. Hal ini membuat

rasa madu Semongkat menjadi khas. Tingkat kekentalan madu semongkat pun relatif lebih encer.

Tidak hanya itu, madu Hutan Semongkat memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan diantaranya dapat menyembuhkan radang tenggorokan, maag, kolestrol, asam urat, diare, kista dan lain-lain.

Madu Lestari selalu menjaga kualitas dan keaslian madunya. “Produk madu kami ini 100 persen murni tanpa campuran apapun,” kata Yamin.

Dalam prosesnya, sarang madu yang didapat tidak boleh langsung diperas oleh pemburu, melainkan harus diperas ketika madu akan dimasukan ke dalam botol kemasan. Sehingga madu bebas dari proses fermentasi yang dapat mengurangi khasiat dari madu itu sendiri. Berkat ketekunannya, hingga saat ini usaha yang dijalankan oleh Yamin memiliki omzet sebesar Rp300 juta per tahun.

Yamin juga pernah diundang dan berkesempatan hadir dalam sebuah program salah satu stasiun televisi “Kick Andy” di tahun 2016 untuk menceritakan pengalamannya dalam mengembangkan usaha madu. Madu Hutan Semongkat sering kali di-

jadikan sebagai buah tangan wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumbawa, ketenaran akan ciri khas dan khasiat yang dimiliki oleh madu ini membuat Madu Lestari menerima banyak pesanan dari berbagai penjuru tanah air hingga mancanegara.

Negara-negara seperti Korea, Australia dan Jerman adalah peminat yang paling banyak. Berkat bantuan media dan komunikasi dari mulut ke mulut menjadikan Madu Khas Hutan Semongkat dikenal oleh pecinta madu. Baru-baru ini, PLN memberangkatkan Yamin ke Malaysia dalam ajang Indonesia Creative Product Festival tahun 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai perwakilan dari NTB. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan tersebut dapat menciptakan pasar-pasar baru khususnya mancanegara dan membuktikan kualitas Madu Semongkat sebagai madu berdaya saing global.

“Ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mendorong UMKM lokal, khususnya yang menggerakan masyarakat sekitar dapat berkembang,” tutup Manager Komunikasi PLN UIW NTB, Taufiq Dwi Nurcahyo. (bul)

(Suara NTB/bul)

MADU SEMONGKAT - Muhammad Yamin diikutsertakan pada ajang Indonesia Creative Product Festival tahun 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai perwakilan dari NTB dengan produk madu asli Semongkat.

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Penyerahan bantuan kepada petani jagung di Dompu.

BCA Dukung Pengembangan Jagung di Dompu Mataram (Suara NTB) PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui pilar Solusi Bisnis Unggul program Corporate Social Responsibility (CSR) Bakti BCA menegaskan komitmen terhadap pengembangan sektor agriculture atau pertanian yang modern melalui penerapan Smart Farming 4.0 di Indonesia. Komitmen tersebut dinyatakan dengan penyaluran bantuan Rp120 juta kepada petani jagung di Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, NTB. Bantuan tersebut diberikan oleh Vice President UMKM & Micro Credit Development BCA Ade Bachtiar kepada Chief Marketing PT MSMB Anita Hesti, disaksikan oleh Bupati Dompu Bambang M Yasin dan perwakilan Petani Jagung di sela acara Implementasi Pertanian Presisi 4.0 di Manggalewa, Dompu, pada Kamis (9/5).

Ade mengatakan, BCA senantiasa memperluas komitmen untuk berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi di daerah-daerah di tanah air ke berbagai segmen di kelas menengah ke bawah. Salah satunya adalah dengan mendukung pengembangan agrikultur berbasis Smart Farming 4.0 dalam rangka mengoptimalkan hasil produksi pertanian di daerah tertinggal. Penerapan teknologi cerdas untuk pertanian tersebut akan membantu para petani mengetahui kondisi lahan dan tanaman secara presisi dan melakukan langkah terukur untuk meningkatkan hasil produksi.

“Kami sangat mengapresiasi

kesempatan untuk berkontribusi di sektor agrikultur yang menjadi salah satu sektor tulang punggung ekonomi Indonesia ini. Sektor pertanian juga menjadi sumber penghasilan andalan ekonomi masyarakat di daerah. Sebagai bank swasta nasional, kontribusi ini mudah-mudahan dapat membantu para petani menggenjot hasil produksi demi meningkatkan penghasilan dan taraf kehidupan mereka,” ujar Ade. Ade menambahkan, melalui pilar Solusi Bisnis Unggul program CSR Bakti BCA, komitmen BCA dalam mengembangkan ekonomi di kawasan pedesaan dilakukan di bawah payung Desa Binaan BCA. Hal ini dilakukan melalui program kemitraan dengan komunitas dalam rangka pemberdayaan komunitas lokal di daerah untuk membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Beberapa komunitas kemitraan BCA, antara lain komunitas masyarakat di Goa Pindul, Desa Pentingsari, Desa Tamansari, Desa Wukirsari, Desa Gemah Sumilir, Desa Tinggan, dan Komunitas Petani Jahe Emprit di Jepara dan Pemalang.

“Sasaran dari program tersebut adalah mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berkelanjutan di perdesaan dengan menciptakan keadaan supaya masyarakat mampu bertumbuh dan mencapai kemajuan secara mandiri,” demikian Ade. (bul/*)

SUARA NTB Sabtu, 11 Mei 2019

Tanpa Politik Transaksional BAIQ Nurhasanah, mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Arab Saudi ini kembali terpilih menjadi wakil rakyat Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim dirinya bisa terpilih lagi tanpa praktik politik transaksional. Sebanyak 3.005 pemilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu diyakini merupakan pemilih murni. Hal ini disampaikan Baiq Nurhasanah menjawab Suara NTB, Jumat (10/ 5) kemarin.

Ia menuturkan, pada pemilihan 2014 lalu ia hanya (Suara NTB/rus) mengantongi 1.490 suara.

Baiq Nurhasanah Seirama dengan Pemilihan lima tahun lalu, ibu Baiq – sapaan akrabnya merupakan peraih suara terbanyak di dari seluruh calon anggota legislatif (caleg) PDIP dari Daerah Pemilihan (Dapil) satu meliputi, Selong, Suralaga, Sukamulia dan Labuhan Haji.

Keyakinannya, menjadi wakil rakyat itu harus mengedepankan kejujuran. Kepada para konstituen tidak membutuhkan terlalu banyak bicara, namun memberikan konstituen bukti atas segala keinginannya. Acap kali dalam setiap pertemuan dengan konstituen, dirinya menghadirkan program-prorgam aspirasinya. Melalui aspirasi yang disampaikan inilah warga pemilih memandangnya sebagai calon yang bisa dipercaya lagi menduduki kursi wakil rakyat. Ibu Baiq mencoba membagi pengalamannya saat setiap bertemu konstituen. Baginya, warga itu tinggal disambangi saja. Lakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat melalui program reses dan dengarkan serta penuhi apa yang menjadi keinginan warga.

Cara itu dinilai sangat efektif. Butuh apapun warga bisa menanyakannya kepada wakilnya dan diyakinkan bisa segera dipenuhi melalui program aspiratif. Dengan demikian katanya, para pemilih tidak akan goyah meski dikasih uang.

“Saya sendiri tidak pernah memberikan uang,” ucapnya.

Kembali terpilihnya Ibu Baiq ini memperkuat posisi perempuan di kursi wakil rakyat. Diakui pertarungan politik perebutan kursi wakil rakyat cukup berat bagi kaum perempuan. Meski pun sebagai petahana, banyak juga yang diakui tumbang tidak bisa terpilih lagi. Kembali terpilih sebagai srikandi dewan harapannya bisa memberikan warna dalam pengambilan segala keputusan hukum yang menjadi dasar pemerintah daerah melakukan kebijakan yang berkeadilan dan pro gender.

Disebutkan, tidak saja dirinya, PDIP merupakan partai paling banyak mendudukkan kader perempuannya sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019. Yakni Nirmala L Santi dan Marianah.

Kabarnya ada juga caleg lain yakni dari Nasdem, atas nama Baiq Nurhasanah dan dari PBB atas nama Rabiatun. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sejumlah OPD di Lotim Minta Pendampingan TP4D Selong (Suara NTB) Keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai dimanfaatkan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Lotim dalam pengerjaan proyek barang dan jasa. Hanya saja, pendampingan yang dilakukan oleh TP4D terpadu ini lebih kepada bidang regulasi.

Menurut Ketua TP4D Terpadu, Irawan Soehendra, sejauh ini beberapa OPD yang melakukan pendampingan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim. Di mana, terdapat sejumlah paket jalan yang sudah dimasukkan dalam pendampingan TP4D. namun, dalam pendampingan ini, ujarnya, TP4D hanya berger-

ak dalam bidang regulasi dan tidak terlibat secara serius ke spek atau teknis, karena pelaksanaan pengerjaan fisik dipercayakan kepada penyedia dan konsultan. “Artinya kehadiran TP4D untuk menjaga komitmen dari PPK dan penyedia,”jelasnya.

Kasat Intelijen Kejari Lotim yang akrab disapa Wawan ini menjelaskan, ketika pengerjaan

proyek itu gagal, tidak dapat dikatakan itu kegagalan juga bagi TP4D, karena untuk teknis lebih kepada tanggung jawab PPK dan penyedia. Meskipun pendampingan yang dilakukan oleh TP4D mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pekerjaan itu selesai. Bahkan TP4D melakukan evaluasi dan monitoring. “Namun tetap untuk

teknis kita percayakan ke PPK dan penyedia,” terangnya lagi.

Sementara sejauh ini, dari pemerintah desa sampai sekarang belum ada yang melakukan pendampingan.

Meski dana yang dikelola cukup besar baik untuk kegiatan fisik maupun kegiatan-kegiatan lainnya di tingkat desa.

Sedangkan untuk OPD yang belum melakukan pendampingan ke TP4D untuk pengadaan barang dan jasa, diharapkan dapat memanfaatkan keberadaan TP4D terpadu, sehingga percepatan pengerjaan proyek itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. (yon)

(Suara NTB/yon)

Irawan Soehendra

SK Tenaga Honorer Mengacu pada SK Dinas dan Bupati Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membantah penyesuaian SK tidak mengacu pada masa kerja tenaga honorer.

Pasalnya, penghitungan masa kerja mengacu pada SK dinas dan SK bupati. Di luar dari itu tidak dihitung dalam masa kerja.

Demikian disampaikan Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP, MSi, pada Suara NTB, Jumat (10/5).

Dijelaskannya, semua SK tenaga honorer sudah terbagi kecuali Dinas Dikbud selain dari yang sudah sertifikasi. Sementara terkait adanya keluhan itu merupakan hal yang wajar, karena banyak tenaga honorer yang menghitung masa kerja yang salah.

Misalnya, banyak honorer yang memegang SK magang selama tiga tahun, disposisi, bahkan tidak memegang SK sama sekali.

Sementara honorer yang bersangkutan menilai bahwa dirinya sudah mengabdi cukup lama. Dalam aturan, SK magang tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam penghitungan masa kerja. “Ada magang sampai tiga tahun. Namun dalam penghitungan masa kerja, tiga tahun bersatus magang itu tidak dihitung, termasuk yang menggunakan disposisi apalagi yang sama sekali tidak memegang SK,” jelasnya.

Bahkan dalam tahap penyesuaian yang dilakukan, ditemukan adanya rekayasa dalam SK yang dilakukan oleh oknum tenaga honorer. Modus yang digunakan yaitu mengganti masa kerjanya yang ditutupi menggunakan tipe-X, sehingga itu ditertibkan dan honorer yang bersangkutan sudah dipanggil. “Penghitungan masa kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan adanya SK kepala dinas, SK bupati. Silakan honorer itu bekerja secara defakto, tapi kita bekerja secara yuridis,” ungkapnya.

Terkait dengan minimnya pemahaman tenaga honorer terkait tata cara penghitungan masa kerja ini, Hairi menilai aturan itu tidak disampaikan oleh masing-masing OPD tempat honorer itu mengabdi. Di mana sejak awal sudah sudah disosialisasi bahwa masa kerja tenaga honorer dihitung dari dimilikinya SK dinas maupun SK bupati. Bahkan, kata Hairi, dari awal sudah meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam penghitungan masa kerja supaya tidak melakukan pengurangan maupun menambah masa kerja honorer tanpa adanya dasar yang jelas.

Sementara adanya tenaga honorer yang memegang SK yang sama dan tahun yang sama namun SK yang didapatkan berbeda. Hairi mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Apabila ada ditemukan, maka akan dilakukan kroscek untuk mengkaji data yang bersangkutan.

Dalam proses penyesuaian SK tenaga honda ini berdasarkan masa kerjanya, pada awal penertiban ditemukan sekitar 609 SK yang masa kerjanya tidak jelas. SK bupati yang terkesan dibuat dadakan atau SK timses (tim sukses) sebanyak 609 yang dibuat Desember 2018 oleh pemerintah daerah. Untuk itu, itulah yang ditertibkan karena banyak honorer yang mengabdi puluhan tahun sama sekali tidak pernah mendapatkan SK bupati. Sementara honorer yang baru mengabdi dalam hitungan bulan bahkan nol bulan mendapat SK bupati langsung.

“SK-SK itu dibuat atau berlaku pada Januari 2017-2018, Agustus 2018, Desember 2018 dan lain sebagainya. Ironisnya, pemegang SK bupati itu honorer yang baru bekerja dua bulan, satu bulan bahkan nol bulan,”kata M. Hairi.

Untuk itulah yang disesuaikan pemerintah daerah sebagaimana masa kerjanya dan diberikan SK, baik itu SK perintah kerja, kelompok kerja maupun perjanjian kerja.

“Artinya tidak ada SK yang dibagikan yang tidak sesuai dengan masa kerja dari tenaga honorer,”tegasnya. (yon)

(Suara NTB/ari)

ANGKUT SAMPAH - Aktivitas mengangkut sampah dari Gili ke daratan Lombok Utara terus diupayakan untuk mengurangi volume sampah di kawasan wisata.

Pengawasan Izin Lingkungan Belum Optimal Tanjung (Suara NTB) Keberadaan izin lingkungan, baik UPL/UKL, izin HO, sangat vital dalam proses dan keberlanjutan investasi di daerah. Sayangnya, pengawasan izin lingkungan menjadi kurang optimal lantaran staf yang bertugas menangani hal tersebut belum terisi.

Hal itulah yang dialami Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LHPKP) Lombok Utara.

Kepada wartawan, Kepala Dinas LHPKP, H. Rusdi, melalui Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan, Sony Sonjaya, S.Hut., Jumat (10/5),

mengamini kendala yang sama dengan OPD lain, yakni kekurangan SDM. Di Bidang Lingkungan sendiri, jumlah ASN yang diandalkan hanya dua orang, yakni dirinya dan Kepala Seksi, L. Mudjitahid.

Sedangkan kasi pengawasan lingkungan belum terisi sejak setahun terakhir.

“Kita sudah minta ke Pak Kadis, untuk mengusulkan pengisian seksi pengawasan.

Tanpa seksi ini, praktis yang mengerjakan urusan bidang hanya 2 orang PNS (ditambah honor)” ujar Sony.

Sony mengklaim, tambahan tenaga di pengawasan sifatnya

mendesak. Mengingat banyak sekali pekerjaan yang harus ditindaklanjuti. Pekerjaan itu umumnya berupa permohonan izin lingkungan, serta laporan masyarakat terkait pelanggaran lingkungan oleh perusahaan.

Ia mencontohkan, salah satu kasus yang diatensi adalah pembuangan limbah ke laut yang dilakukan salah satu hotel di Gili. Hotel itu dilaporkan warga ke aparat penegak hukum karena diduga menyalahi pengelolaan limbah sebagaimana UPL/UKL yang sudah disetujui.

“Belum lagi kita dipanggil, dimintai keterangan sebagai

Stunting Anak KLU Berkisar 29 Persen Tanjung (Suara NTB) Seiring intervensi kebijakan dan perbaikak asupan gizi di tengah masyarakat, berdampak pada turunnya angka stunting (bayi lahir pendek). Angka Dinas Kesehatan Lombok Utara tahun 2018 mencatat, penurunan stunting menyisakan angka sekitar 29,8. Angka ini turun dibanding data 2013 sebesar 63 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, H. Khaerul Anwar, S.Km., Mkes., sejumlah capaian selama 2018 lalu mengalami penurunan signifikan.

Selain stunting, persentase balita gizi kurang turun dari 1.97 persen di 2017 menjadi 0,3 persen di 2018. Begitu pula ibu hamil, turun dari 26,31 menjadi 9,4, serta ibu hamil anemia turun dari 12,31 menjadi 6,8

persen. “Angka stunting ini berdasarkan riset hasil penelitian salah satu lembaga di Lombok Utara,” ungkapnya.

Stunting ini, jelasnya, menjadi penyakit yang berbahaya, di mana beberapa faktor menjadi pemicu misalnya persoalan lingkungan, kondisi ekonomi orang tua, dan kurangnya perhatian serius dari pengasuh atau orang tua. Khusus persoalan jumlah rumah tangga yang belum terbiasa dengan PHBS sendiri relatif masih tinggi. Di mana angka 2017 sebanyak 45,43 persen, jaya turun sedikit dibanding 2018 menjadi 42,04 persen.

Ia menjelaskan, stunting merupakan suatu kondisi dimana bayi mengalami gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama.

Hal ini disebabkan asupan gizi yang tidak sesuai kebutuhan semasa dalam kandungan. Oleh karenanya, penting bagi semua masyarakat berpartisipasi menurunkan stunting melalui suksesi program Sapu Bersih Gizi Buruk (Saber Gebuk).

Dikes lanjutnya telah melakukan sejumlah program pada 2018 lalu. Antara lain, perbaikan gizi masyarakat melalui penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, pemberian makanan tambahan dan vitamin, serta penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. Program yang dijalankan selanjutnya di monitor dan dievaluasi secara berkala. (ari)

Hasil Pansel Sudah di Tangan Bupati Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy., saat ini sudah memegang hasil panitia seleksi (pansel) maupun assessment 10 jabatan tinggi pratama yang terbagi dalam 9 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan 1 sekretaris dewan (sekwan) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dari hasil pansel itu, diprediksi tiga nama yang masuk tiga besar merupakan wajah-wajah baru yang sebelumnya tidak pernah menduduki posisi tersebut secara definitif.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (10/5), Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP, MSi, mengaku jika pihaknya hasil pansel sudah diserahkan ke bupati. Nama-nama yang diserahkan semua peserta pelamar di 10 OPD yang di pansel beserta nilai. Tidak hanya tiga nama yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil pansel dan assessment yang dilakukan beberapa waktu lalu. Maksudnya supaya bupati mengetahui perolehan nilai dari semua pelamar.

“Iya hasil pansel dan assessment sudah kita serahkan ke pak bupati. Saat ini bupati sudah memilah dan memilih pejabat

yang pantas di posisi itu dari tiga nama yang perankingannya masuk tiga besar,” terangnya.

Penyerahan hasil assessment ke bupati pada hari Selasa lalu.

Apakah 9 OPD dan 1 Sekwan diduduki orang-orang baru, Hairi mengaku tergantung dari ranking yang diperoleh dalam pansel dan assessment. “Plt bila tidak dapat ranking, iya sebatas Plt saja. Kita ganti dengan hasil pansel itu, bisa jadi wajah baru di OPD itu,” jelasnya.

Menurut Hairi, percuma apabila hasil pansel tidak digunakan sementara biaya dalam pelaksanaan pansel dan assessment itu cukup besar. Keseriusan pemerintah

daerah di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy,.

MM dan H. Rumaksi SJ,.SH dibuktikan dari jumlah panguji dalam pansel itu secara maksimal yaitu 7 orang. Termasuk dalam assessment didatangkan assessor dari Mataram. Maka tidak bisa dikatakan pansel hanya sebatas formalitas.

“Pelamar dan pejabat yang masuk tiga besar itu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Apabila berseberangan, maka dari awal sudah kita tolak,”ungkapnya.

Adapun jumlah pelamar dari 10 kursi jabatan tinggi pratama yang dilelang, jumlah pelamar se-

banyak 53 orang. Di antaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebanyak 11 orang, Sekretaris Dewan (Sekwan) 7 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan (Kelkan) 4 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) 5 orang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) 4 orang.

Selanjutnya untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Persandian 5 orang, Dinas Kesehatan (Dikes) 5 orang, Dinas Pertanian (Distan) 4 orang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 4 orang, dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) 4 orang. (yon)

saksi ahli oleh Polres. Proses itu memakan waktu dan tenaga, kadang diperiksa sampai sore,” sambungnya.

Terhadap isu dugaan pencemaran laut akibat limbah cair hotel ini, Sony menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan, pihak hotel sudah mematuhi petunjuk pengelolaan lingkungan sesuai dokumen UPL/UKL. Pipa yang menjorok ke laut dan dicurigai membuang limbah ke laut, merupakan pipa penyalur pembuangan air hujan dan air kolam renang. Pipa ini sifatnya sebagai alternatif manakala sumur resapan sebanyak 7 ti-

tik tidak berfungsi optimal.

Fakta yang terjadi, sumur resapan yang ada di sekitar hotel tidak mampu menampung seluruh limbah. Akibatnya limbah meluber dan terbuang ke laut melalui pipa tersebut.

“IPALnya sudah ada di belakang. Dia mengaku tidak akan berani membuang langsung ke laut, tapi menyiapkan IPAL untuk mengolah limbah hotel sesuai prosedur. Di dokumen lingkungannya jelas, limbah yang diolah tidak boleh dibuang ke laut tapi untuk menyiram halaman hotel,” tandasnya. (ari)

Data Jadup Korban Gempa Belum Rampung Tanjung (Suara NTB) Warga korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) setidaknya akan memperoleh bantuan jaminan hidup (Jadup) dari pemerintah pusat. Hanya saja, pengajuan data ke pusat masih terkendala, di mana baru satu kecamatan yang sudah menyetorkan warganya ke dinas.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) KLU, H. Faisol, Jumat (10/5) kepada wartawan menargetkan persoalan data jadup dapat dituntaskan pekan depan. Pihaknya sendiri sudah mendapat arahan dari bupati, agar jadup bisa dicairkan pada bulan puasa.

“Kita terus mendorong kecamatan segera merampungkan data penerima jadup.

Karena amanat Pak Bupati, kalau bisa, masyarakat bisa memanfaatkan jadup untuk meringankan beban selama puasa ini,” ujar Faisol.

Mantan Camat Pemenang ini menyebut, dari 5 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Pemenang yang sudah menyetorkan data penerima jadup ke dinas. Sedangkan 4 kecamatan lain masih belum mengajukan.

Pihaknya tidak mengetahui, apa penyebab pihak kecamatan belum menyetorkan data. Namun dimakluminya, pengumpulan data tergantung dari kecepatan masing-masing dusun dan desa di kecamatan setempat. Ia berharap data dapat

(Suara NTB/ari)

H. Faisol dikirim ke Jakarta lebih cepat mengingat di sana masih harus diverifikasi kembali.

“Semua tergantung dusun dan desa. Setelah semua data terkumpul, Dinsos akan mengajukan pembuatan buku rekening,” katanya.

Terhadap rekening jadup ini, Faisol menambahkan bahwa Bank BNI sudah menyanggupi sebagai penyalur. Bank bahkan memperkirakan dalam seminggu buku rekening warga sudah tercetak dan dibagikan.

Selain itu, pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk pembuatan adminduk yang menjadi persyaratan. Setidaknya warga penerima jadup harus memiliki dokumen adminduk, berupa EKTP, KK dan sebagainya. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 11 Mei 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus ADD Pengembur Tuntas Gelar Kampung Ramadhan PEMERINTAH Desa Kuripan Induk menginisiasi kegiatan religi di bulan puasa yang dinamakan Kampoeng Ramadhan. Kegiatan tersebut diharapkan ampuh untuk mengajak dan mendorong masyarakat dalam menerapkan ajaran agama, lebih-lebih di bulan puasa ini.

Kepala Desa Kuripan, Hasbi yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/5) mengatakan dengan digelarnya Kampoeng Ramadhan semacam ini, menjadi sangat penting. Karena kegiatan (Suara NTB/her) ini dalam rangka mengajak Hasbi masyarakat Kuripan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Terutama pada kegiatan religi yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan.

“Hal semacam ini sudah barang tentu dapat menciptakan Desa Kuripan sebagai desa yang Islamic, desa pecinta agama yang rahmatan lil aalamin. Kampung Ramadhan ini bisa membangun budaya masyarakat yang religi, sehingga masyarakat dengan sendirinya bertambah takwa kepada Allah SWT,” jelas dia.

Ia sangat berharap Kampung Ramadhan ini bisa memberikan manfaat yang mendalam bagi kemajuan iman dan taqwa bagi semua masyarakat Kuripan.”Kami sangat support dengan kegiatan yang bisa membangun hamba yang Islamic semacam ini,” paparnya.

Dalam pelaksanaan Kampung Ramadhan kata Hasbi, pihaknya menggelar beberapa lomba diantaranya yakni lomba da’i cilik jenjang SD, SMP dan MTs. Lomba Hafidz Cilik dan Lomba Tadarusan untuk umum. “Kegiatan ini diadakan atas kerjasama dengan pihak BAZNAS Pusat dan Dinas Koperasi dan UKM Lobar,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemerintah Desa Kuripan akan memberikan dukungan dan reward untuk kepada para juara di ajang lomba yang diadakan. Hal ini sebagai penghargaan kepada peserta yang ada.”Pastilah ada hadiah buat peserta nanti. Tetap kami sediakan, insya Allah,” terangnya.

Lebih lanjut kata Hasbi, melalui program pihak BAZNAS juga memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Desa Kuripan untuk membuka dan memberikan peluang pinjaman bagi kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayahnya. “Dari program ini sekitar seratusan pedagang pedagang kecil akan diberikan kesempatan dalam pinjaman modal,” katanya.

Yang paling esensial adalah bahwa Desa Kuripan akan dijadikan pilot projects sebagai desa binaan BAZNAS pusat yang memang khusus diberikan manfaat pada Kampung Ramadhan. (her)

Kejari Loteng Fokus Selesaikan Kasus Kedelai

Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kini sudah bisa fokus menuntaskan kasus dugaan korupsi pada proyek bantuan benih kedelai tahun 2017. Setelah kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur yang sebelumnya jadi “penghalang” sudah bisa dituntaskan dengan telah ditahannya tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 800 juta lebih tersebut, Kamis (9/5).

“Setelah kasus ADD Pengembur, fokus kita sekarang bagaimana bisa menuntaskan kasus dugaan korupsi pada program bantuan benih kedelai,” sebut Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Jumat (10/5).

Diakuinya, kasus kedelai sempat berhenti proses penyidikan, karena masih harus menunggu proses audit oleh BPK RI. Belum lagi, pihaknya harus berpacu dengan waktu untuk bisa menuntaskan kasus ADD Pengembur. Dan, sekarang kasus ADD Pengembur sudah se-

lesai, sehingga pihaknya bisa fokus ke kasus kedelai.

Agung mengatakan, pihaknya dalam hal ini mau tidak mau harus memfokuskan penanganan satu demi satu kasus. Mengingat, ketersedian sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, karena untuk penyidik tipikor saja, hanya ada lima orang. Sementara kasus yang ditangani pihaknya cukup banyak.

Kalau kemudian dipaksakan untuk menangani beberapa kasus sekaligus, khawatirnya tidak bisa maksimal. “Mengingat SDM kita yang terbatas, jadi

pola yang kita lakukan tuntaskan satu kasus dulu baru ke kasus yang lain. Walaupun lambat, tapi tuntas,” imbuhnya.

Untuk kasus kedelai, lanjut Agung pihaknya sudah bersurat kembali ke BPK RI untuk yang ketiga kalinya guna meminta dilakukan audit kerugian negara dalam proyek senilai lebih dari Rp 12 miliar tersebut. Tapi kali ini tidak secara menyeluruh di semua kecamatan lokasi program. Tetapi akan difokuskan di satu kecamatan terlebih dahulu, baru kemudian ke kecamatan yang lain.

Pengamanan Semakin Dipertebal Sementara itu terkait pengamanan eks gedung DPRD Loteng, lokasi rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, Kapolres Loteng mengaku lebih dipertebal. Menjelang akhir proses rekapitulasi perolehan suara. Selain mendapat bantuan personel dari Brimob Polda NTB, juga akan bantuan personel dari Polres Lombok Barat (Lobar) serta Brimob Sumbawa.

“Untuk personel pengamanan, total yang dilibatkan saat ini sebanyak 400 personel lebih. Kalau secara total 550 orang. Dibantu dari personel TNI yang juga turun dengan kekuatan dalam jumlah besar,’’ ujarnya.

Penempatan personel dalam jumlah besar itu, dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses rekapitulasi perolehan suara berlangsung. Karena perhatian masyarakat sekarang banyak yang tercurah pada proses rekapitulasi perolehan suara. “Secara umum kondisi masih aman. Namun demikian, personel tetap ditetapkan sampai proses rekapitulasi perolehan suara selesai,” tandas mantan pejabat Propam Mabes Polri ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

JAGA - Polisi berjaga di luar rapat pleno yang digelar KPU Loteng di eks Kantor DPRD Loteng. Pleno rekapitulasi kembali molor, karena ada protes dari caleg.

Saksi PAN Protes

Pleno Rekapitulasi Suara Kembali Molor Praya (Suara NTB) Proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ditargetkan selesai Jumat (10/ 5), kembali molor. Menyusul adanya protes dari saksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Rapat pleno rekapitulasi direncanakan akan kembali digelar Sabtu (11/5) hari ini.

Sejak awal rapat pleno sudah berjalan alot. Sejumlah protes muncul dari beberapa caleg, menyusul terjadi perbedaan perolehan suara. Memasuki agenda rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD kabupaten, protes semakin bermunculan. Beberapa kali pleno diskor untuk menenangkan situasi.

Pada sore harinya, saat rapat pleno akan merekap perolehan suara partai untuk daerah pemilihan (dapil) I, saksi PAN, Yasir Amrullah kemudian melayangkan protes. Karena menduga ada penggelembungan suara milik Partai Golkar, sehingga Partai Golkar memperoleh dua kursi di dapil I. Hal itu membuat PAN dipastikan tidak memperoleh kursi. Padahal dari hitungan saksi PAN, Partai Golkar hanya memperolah satu kursi.

Sedangkan PAN memperoleh kursi terakhir di dapil I tersebut dengan perolehan suara 6.310 suara. “Karena perole-

han suara Partai Golkar bertambah, PAN tidak memperoleh kursi,” sebutnya.

Dugaan penggelembungan milik Partai Golkar terjadi Karena dari hasil rekap form DA1, Partai Golkar hanya memperoleh 18.540 suara.

Namun setelah direkap di form DB, suara Partai Golkar bertambah menjadi 19.068 suara. “Setelah diteliti, ternyata penggelembungan suara Partai Golkar ini terjadi akibat ada penambahan perolehan suara caleg nomor 2 Partai Golkar, atas nama Fahriyah. Sebanyak sekitar 610 suara,” terangnya.

Atas dugaan penggelembungan suara tersebut, Sekretaris DPD PAN Loteng, Marsekan Fatawai, mengancam akan melaporkan KPU Loteng ke DKPP serta ke Bawaslu terkait dugaan tindak pidana pemilu.

“Sudah jelas-jelas dari rekap form DA1, Partai Golkar hanya memperoleh satu kursi. Tapi karena ada penambahan suara, menjadi dua kursi. Yang otomatis menggeser PAN untuk kursi terakhir di dapil I,” protesnya.

Karena situasi yang tidak kondusif, Komisioner KPU Loteng, Lukmanul Hakim yang memimpin rapat pleno rekapitulasi suara memutuskan untuk menunda sampai hari Sabtu hari ini pukul 09.00

wita. “Pleno kita tunda sampai besok (Sabtu hari ini, red),” sebutnya.

Terpisah, anggota Bawaslu Loteng, Usman Faesal, mengaku situasi rapat pleno sudah tidak kondusif, sehingga pihaknya juga merekomendasikan penundaan rapat pleno.

Adapun soal dugaan penggelembungan suara yang terjadi, pihaknya berjanji akan menelusuri. “Nanti kita lihat data yang ada,” tandasnya.

Pindah Tempat Pleno Melihat proses pleno yang begitu alot, lanjut Usman bisa saja Bawaslu Loteng merekomendasikan akan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten untuk Loteng dialihkan ke provinsi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau tetap dilaksanakan di kabupaten, dikhawatirkan proses rekapitulasi tidak akan kunjung selesai.

“Kalau terus-terusan molor dan ditunda seperti ini, bisa saja kita usulkan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten kita pindahkan ke provinsi,” tegasnya. Namun untuk saat ini pihaknya masih akan melihat dan mengkaji kondisi jalannya rapat pleno.

Kalau tidak juga bisa tuntas, barulah akan diusulkan dialihkan ke provinsi. (kir)

Polres Lobar Ringkus 34 Pelaku Kejahatan Judi, Prostitusi dan Miras Giri Menang (Suara NTB) Dalam dua pekan melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), Polres Lombok Barat (Lobar) berhasil menangkap 34 tersangka tindak kejahatan pidana. 34 pelaku ini diringkus pada operasi pekat yang digelar dari tanggal 26 hingga 9 Mei dalam rangka cipta kondisi jelang Ramadhan.

Kapolres Lobar AKBP Hery Wahyudi dalam keterangan persnya di Mapolres Lobar, Jumat (10/5) menjelaskan, selama dalam dua pekan melaksanakan Operasi Pekat, pihaknya berhasil menggeret 34 orang tersangka pelaku kejahatan pidana dan menyita sejumlah barang bukti. “Operasi Pekat ini dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan yang bertujuan menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Lobar agar tetap terjaga dan kondusif,” ujarnya didampingi Kasatreskrim, AKP Priyo Suhartono dan Kasatnarkoba Iptu Akmal N Reza S.IK.

Sasaran dari operasi ini, lanjut Hery, polisi lebih diprioritaskan tiga kejahatan, seperti perjudian, prostitusi dan peredaran minuman keras. Dari tiga prioritas kejahatan yang jadi prioritas ini, pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 21 kasus yang terdiri dari 4 Target Operasi (TO) dan 17 non TO. “Ada judi, prostitusi, peredaran minuman keras (miras) serta narkoba,” ungkapnya.

Terkait dengan miras, kata Hery, sebanyak 11 kasus menjadi penanganan dalam operasi ini. Sedangkan kasus perjudian sebanyak 8 kasus serta ditambah 2 kasus prostitusi.

“Tersangka sudah diamankan sebanyak 34 orang yang terdiri dari 11 kasus miras, 29 kasus perjudian dan 2 tersangka kasus prostitusi,” bebernya.

Barang bukti miras, jelas dia, didapati oleh Polsek dengan jumlah 469 liter dan jenis minuman tradisional jenis brem sebanyak 6 liter.

Di samping itu, kasus miras

(Suara NTB/kir)

Agung Kunto Wicaksono elah Kejari Loteng menemukan indikasi penyimpangan dalam kasus tersebut. Namun sampai saat ini belum bisa menetapkan tersangka, karena saksi yang harus diperiksa juga cukup banyak. (kir)

Jalan Putus di Desa Pakuan Akhirnya Diperbaiki

Polisi Amankan Oknum Warga Pascabentrok Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih mengamankan lima oknum warga pendukung salah satu calon anggota legislatif (caleg) pascabentrok yang melibatkan warga dengan aparat kepolisian, saat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu serentak, Rabu (8/5) malam. Kelimanya masih berstatus diamankan sembari menunggu kelengkapan alat bukti serta keterangan pendukung terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum warga tersebut.

Demikian ditegaskan Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada wartawan, di sela-sela memantau pengamanan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten di eks gedung DPRD Loteng, Jumat (10/5). “Kasusnya masih terus kita dalami,” terangnya.

Saat ini pihaknya belum menetapkan status tersangka terhadap oknum warga bersangkutan, karena memang masih proses pendalaman. Status tersangka baru akan dikenakan kalau alat bukti pendukung dinyatakan lengkap. Itu pun kalau alat buktinya lengkap.

“Jadi masih kita upayakan melengkapi alat bukti serta keterangan pendukung lainnya. Dengan memanggil sejumlah saksi tambahan yang mengetahui peran dan kapasitas kelima oknum warga tersebut,” sebutnya.

Adapun untuk barang bukti seperti sepeda motor, mobil, pecahan batu dan beberapa barang bukti lainnya sejauh ini masih diamanakan di Mapolres loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lain. “Fokus penyelidikan kita yakni pada peran dan kapasitas oknum warga tersebut. Kalau alat buktinya lengkap, segera kita tetapkan status tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu malam kemarin, warga terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Bentrok dipicu ketidakpuasan warga terhadap penundaan proses rekapitulasi perolehan suara. Dalam bentrok tersebut setidaknya tiga anggota polisi terluka, terkena lemparan baru. Di antaranya Kasat Sabhara Polres Loteng, Iptu Herry Ardianto. Sekitar 20 sepeda motor diamankan pasca bentrok dengan warga pendukung salah satu caleg tersebutbersama tujuh mobil, batu serta barang bukti lainnya.

Karena kalau dilakukan sekaligus di enam kecamatan seperti rencana sebelumnya, cakupannya audit cukup luas, sehingga agak menyulitkan proses audit. “Untuk tahap awal, kita akan fokus di Kecamatan Janapria dulu. Kalau sudah di Kecamatan Janapria, baru kita beralih ke kecamatan yang lain,” jelasnya.

Dengan pola pemisahan seperti itu, diharapkan proses penyidikan kasus tersebut bisa lebih cepat diselesaikan dari pada diproses seluruhnya sekaligus. “Kalau satu kecamatan sudah jelas, proses penyidikan di kecamatan yang lain akan lebih mudah. Karena memang polanya hampir sama,” ujar Agung.

Kejari Loteng sudah meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi program bantuan benih kedelai ke tahap penyidikan tahun 2018 lalu set-

juga ditambah dengan operasi Satuan Polres berupa 101 botol miras.”Untuk kategori golongan C (minuman berkelas) sebanyak 76 botol dan untuk jenis tradisional sebanyak 25 botol,” urainya. Untuk kasus perjudian pihaknya mengamankan barang bukti berupa kartu domino dan kartu remi serta berupa uang.

Selain itu polisi juga mengamankan judi togel dengan menggunakan handphone bersama barang bukti uang Rp 5.600.000. Sedangkan kasus prostitusi polisi mengamankan dua tersangka dengan barang bukti berupa seprai dan alat kontrasepsi serta BB uang senilai Rp1.800.000.

“TKP prostitusi di wilayah Senggigi,” jelasnya.

Dalam operasi ini lanjut dia,pihak polsek juga ditargetkan mengungkap kasus, ada enam polsek yang mengungkap kaus. Paing banyak, di Kecamatan Senggigi dan Labuapi.

Sementara untuk sang-

(Suara NTB/her)

JUMPA PERS - Kapolres Heri Wahyudi didampingi Kasatreskrim Priyo Suhartono dan Kasat Narkoba Akmal N Reza saat jumpa pers pengungkapan hasil Operasi Pekat, Jumat (10/5). kaan hukuman yang dijatuhkan ke para pelaku, untuk kasus miras yaitu dikenai pasal tipiring. Kasus perjudian dikenai pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun pen-

jara serta pasal prostitusi yaitu mengenai pasal 296 dengan ancaman kurungan satu tahun empat bulan, karena telah mempermudah perbuatan asusila. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Perbaikan Jalan Desa Pakuan Kecamatan Narmada yang putus akibat longsor sudah mulai dikerjakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar), Jumat (10/5).

Apalagi sudah ada instruksi bupati agar segara dilakukan penanganan darurat. Perbaikan itupun mendapat bantuan dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lobar.

“Penanganan darurat kapasitas tupoksi BPDB, kita sudah koordinasikan dengan BPBD,” ungkap Kepala Dinas PU-PR I Made Arthadana yang dikonfirmasi, Jumat (10/5).

Menurutnya pihaknya hanya bisa sebatas mendukung berupa gambar desain, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan pengawas pengerjaan. Sebab untuk penanganan kedaruratan tetap menjadi wewenang pihak BPBD. “Minggu ini sudah mulai dikerjakan yang di Pakuan, mudahmudahan di Lendangre (Sekotong) bisa segera,” harapnya.

Sedangkan untuk perbaikan permanen, Made mengaku kemungkinan baru bisa dilakukan pada tahun depan. Tentunya

juga melihat ketersediaan anggaran. “Intinya kita akan usulkan di 2020 untuk ditangani secara permanen di dua titik itu, persoalannya sekarang mudahan anggaran tersedia,” ujarnya.

Terpisah Kepala Pelaksana (Kalak) BPDB Lobar, H M Najib yang dikomfirmasi mengaku jika perbaikan jalan Pakuan sudah mulai berlangsung.

Pengerjaannya mulai dilakukan pada kemarin. “Sudah dikerjakan sekarang, sedang proses pengerjaan,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB. Proses perbaikan jalan itupun diperkirakan akan berlangsung 15 sampai 20 hari pengerjaan. Perbaikannya dengan pembuatan bronjong untuk menahan tanah agar tidak kembali terjadi longsor. Anggaran perbaikan jalan itupun menelan biaya sekitar Rp 200 juta, sehingga jalan itu bisa kembali dilalui demi mengembalikan aktivitas akses perekonomian warga setempat.

“Sekitar Rp 200 juta karena ini kedaruratan. Mungkin nanti di anggaran yang baru akan dibuat permanen sama Dinas PU. Sekarang dulu untuk mengamankan,” pungkasnya. (her)

Gagal Capai Target Kursi

Nasdem Pilih Realistis di Pilkada Loteng Praya (Suara NTB) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kemungkinan tidak akan mengusung kadernya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang. Alasan Partai Nasdem ini cukup realistis, menyusul kegagalan partai pimpinan Surya Paloh ini dalam mencapai target perolehan kursi di DPRD Loteng pada pemilu kali ini. Partai Nasdem memilih untuk realistis saja dalam menghadapi Pilkada Loteng mendatang.

“Jika memang ada kesempatan untuk mengusung kader di Pilkada Loteng, kita akan usung.

Tapi kalau peluangnya dirasa berat, maka kita tidak akan paksakan harus mengusung kader sendiri di Pilkada Loteng mendatang,” tegas Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng, Ahmad Samsul Hadi, kepada Suara NTB, Kamis (9/5).

Pada pemilu kali ini, Partai Nasdem menargetkan bisa memperoleh tujuh kursi di DPRD Loteng. Namun ternyata kenyataan berkata lain. Partai Nasdem kemungkinan hanya akan memperoleh empat kursi sampai lima kursi saja, sehingga agak berat kalau kemudian Partai Nasdem harus mengusung kader sendiri di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang.

Adanya perolehan kursi sebanyak itu, Partai Nasdem harus membangun koaliasi dengan partai politik yang lain. Yang berarti pula, Partai Nasdem harus mempertimbangkan usulan partai mitra koalisi terkait calon kepala daerah yang bakal diusung. “Jadi kalau memang memungkinkan, kita usung kader sendiri. Kalau tidak, partai juga tidak maksa harus kader Partai Nasdem yang diusung,” imbuhnya.

Meski demikian, Partai Nasdem tetap menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk diusulkan sebagai calon kepala daerah di PilkadaLotengnantidanpunyakemampuan dan kapasitas sebagai calon kepala daerah. Satu di antaranya, Ketua DPD Partai Nasdem Loteng,Drs.H.L.Supardan,MM.,yang juga mantan Sekda Loteng.

“Untukcalonkepaladaerahdari Partai Nasdem, ada dua atau tidak

(Suara NTB/kir)

Ahmad Samsul Hadi kader yang dipersiapkan. Ketua DPD Partai Nasdem Loteng salah satu di antaranya,” ujar Samsul.

Soal rencana koalisi, Memed – sapaan akrab Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng ini, mengaku sudah ada komunikasi dengan beberapa partai politik.

Terutama dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar untuk pemilihan presiden (pilpres) kali ini, sehingga besar kemungkinan pola koalisi di tingkat pusat, juga akan dipertahankan hingga daerah. Termasuk di gelaran Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang.

“Harapan kita untuk koalisi di Pilkada Loteng nanti, itu bisa mengikuti koalisi tingkat pusat.

Dan, pembicaraan dengan partai politik mitra koalisi di tingkat pusat, sudah mulai berjalan. Tinggal menunggu waktu saja untuk penyamaan visi dan misi,” terangnya.

Tapi kalau tidak terwujud, Partai Nasdem sendiri dipastikan tetap akan membangun koalisi. Tentunya dengan partai politik yang punya visi dan misi yang sama, yakni bagaimana bisa memajukan pembangunan di Loteng. Bukan hanya soal bicara pembagian kekuasaan semata.

Jadi koalisi yang terbangun tersebut benar-benar koalisi yang berkualitas. Yang mendasarkan koalisi pada semangat membangun daerah. Bukan atas dasar keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan saja. “Itu yang tidak kita inginkan. Koalisi yang terbangun nantinya haruslah yang berkualitas,” pungkasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 11 Mei 2019

Halaman 6

Pembangunan RSUD Baru Dimulai Juni Mendatang (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang baru rencananya dimulai pada bulan Juni mendatang. Saat ini dokumen paket bernilai puluhan miliar ini masih dalam proses tender dan tengah menunggu penentuan pemenang.

(Suara NTB/ils)

MIRAS - Barang bukti miras yang terjaring dari operasi Pekat diamankan oleh Polres KSB.

Ratusan Botol Miras Berhasil Terjaring dalam Operasi Pekat Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sumbawa Barat, berhasil menjaring tujuh tersangka selama pelaksanaan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) tahun 2019, prostitusi, perjudian, dan Miras. Selain para pelaku kejahatan, ratusan botol Minuman Keras (Miras) berbagai macam lebel berhasil disita. Sementara untuk kasus lainnya seperti prostitusi, Polisi mengamankan satu orang dan perjudian sebanyak dua tersangka.

Kapolres KSB AKBP. Mustofa SIK, MH mengatakan, kepada Suara NTB, Jumat (10/5) mengatakan, pelaksanakan Operasi Pekat ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas di KSB. Terlebih lagi saat ini umat Islam yang berada di seluruh dunia dan Indonesia tengah melaksanakan ibadah Ramadhan. Oleh karenanya, operasi ini digelar supaya pelaksanaan ibadah tidak menjadi terganggu. Hal utama sekaligus menjadi atensinya yakni peredaran minuman keras. Hal ini dilakukan karena akar permasalahan biasanya dari minuman keras. Dengan adanya barang bukti 471 botol miras di sejumlah wilayah mengindikasikan bahwa peredarannya masih sangat tinggi di KSB. Maka dari itu, operasi yang sama tetap akan dilanjutkan untuk terus menekan peredaran miras. Sementara untuk kasus prostitusi dan perjudian, pihaknya juga akan terus menekannya. Bahkan untuk tahun 2019, untuk kasus prostitusi tidak ada target yang ditetapkan, tetapi karena komitmen untuk tetap memberantas masalah itu satu orang tersangka berhasil terjaring.

“Atensi kita yakni Miras, karena selama ini pokok setiap masalah yang terjadi di masyarakat, rata-rata disebabkan oleh Miras. Untuk itu kita akan pantau peredaran Miras ini secara maksimal, termasuk juga kasus perjudian dan prostitusi karena masih saja kita temukan setiap tahun,” ungkapnya.

Dikatakannya, selain Miras, kasus perjudian prostitusi juga akan terus menjadi atensi pihaknya. Karena kasus seperti ini sangat meresahkan bagi masyarakat dan menjaga pelaksanaan ibadah yang aman dan nyaman selama bulan Ramadhan. Bahkan para tersangka yang berhasil terjaring dalam operasi, pihaknya juga menjamin akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk bisa memberikan efek jera bagi para tersangka agar tidak lagi melakukan hal yang sama. Sedangkan untuk lokasi peredaran Miras yang dianggap rawan, pihaknya mencatat daerah selatan palin mendominasi (Maluk dan Sekongkang. Sementara di kecamatan lainnya juga masih ada tetap ditemukan, meskipun tidak terlalu parah. Oleh karena itu, pihaknya akan tetap berupaya optimal untuk melakukan pengawasan terkait peredaran dan penjualan Miras terutama di wilayah Poto Tano sebagai gerbang masuk ke Pulau Sumbawa maupun melalui pelabuhan Benete.

“Hampir semua kecamatan kita anggap rawan terjadinya peredaran miras. Oleh karena itu, kami akan bekerja secara maksimal untuk memberantas masalah miras ini,” sebutnya.

Ia menyebutkan, terhadap ratusan botol miras yang berhasil diamankan saat ini, dipastikan berasal dari luar daerah baik dari pulau Lombok maupun Sumbawa Besar. Karena hingga saat ini pihaknya belum menemukan produsen Miras apakah itu Brem, Arak, maupun jenis yang lain. Bahkan hasil pengakuan dari para tersangka juga bahwa miras ini dipesan Pulau Lombok dan Sumbawa Besar. Untuk itu, pihaknya akan lebih mengintensifkan patroli di Poto Tano sebagai pintu masuk KSB dan Pulau Sumbawa. Tentu upaya untuk menekan peredaran miras ini bukan tanggung jawab Kepolisian saja melainkan warga masyarakat juga harus terlibat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri, untuk itu kita berharap masyarakat bisa mengambil peran untuk memberikan informasi jika ada ditemukan peredaran miras untuk kita lakukan penangkapan sekaligus penyitaan,” tandasnya. (ils)

Dede Hasan Basri

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri mengakui, dokumen paket pembangunan RSUD baru sudah dimasukkan ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP). Proses tendernya sedang berlangsung dan diharapkan pengerjaan fisik sudah bisa dimulai pada

awal Juni mendatang.

“Sudah masuk dokumennya, dan tendernya sedang dalam proses. Kalau tidak ada halangan dan rintangan, tanggal 10 Juni sudah action. Insya Allah pengerjaan fisik bulan Juni,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/5).

Dijelaskannya, pemba-

ngunan RSUD baru ini, terdapat dua paket. Yakni pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp15,5 miliar dan Instalasi pembangunan Rawat Jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp19,5 miliar. Pihaknya berharap

dua unit gedung ini bisa selesai tepat waktu sesuai yang direncanakan.

“Rencana pengerjaan lima sampai enam bulan. Dari bulan Juni sampai November atau Desember. Tidak melewati tahun ini pengerjaannya,” terangnya.

Pembangunan rumah sakit baru ini, lanjutnya, karena kondisi rumah sakit yang ada sekarang sudah tidak representatif. Harapannya dengan adanya rumah sakit baru, maka otomatis pelayanan akan lebih baik dari sebelumnya. (ind)

Diskominfo KSB Layani 34 Aplikasi Taliwang (Suara NTB) Keberadaan peladen atau server internet milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai memberikan dukungan kemudahan kerja-kerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) - pusat perkatoran Pemda KSB. Setidaknya saat ini peladen berkapasitas 1 terabyte milik Diskominfo KSB itu sudah melayani sebanyak 34 laman resmi (website) dan aplikasi yang digunakan oleh sejumlah OPD di lingkungan KTC. “Sementara ini ads 34 hohsting yang nyatol di server kami,” terang Kepala Bidang Kominfo, Saifullah kepada wartawan, Jum’at (10/5).

Jika dibanding dengan kapasitasnya, Saifullah mengaku, jumlah aplikasi yang sementara ini memanfaatkan ruang peladen yang dikelolanya masih sangat kecil. 34 website dan aplikasi yang ada sementara ini hanya menguras sekitar 2 persen kapasitas peladennya. “Itu saja yang terpakai (2 persen). Sisanya kosong,” timpalnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah meminta seluruh OPD yang berkantor di lingkungan KTC agar dapat menempatkan aplikasinya atau laman resminya di peladen yang dikelolanya tersebut. Sehingga dengan begitu, OPD dapat memangkas biaya operasionalnya untuk aktivitas nir ka-

belnya.

“Kalau dipasang di sini kan mereka tinggal mengurusi websitenya saja. Sementara hosting dan lainnya kami yang kelola. Kan bisa hemat biaya,” timpal Saiful.

Selanjutnya ia memyampaikan, peladen yang dikelolanya tersebut masih terus disempurnakan. Salah satunya Diskominfo kini tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk mendapat daya dukung keamanan data. Sehingga ketika terjadi kerusakan peladen maka data-data yang ada di dalamnya tetap aman dan tidak hilang.

“Selain ke kementerian kami juga rencana akan komunikasi dengan kabupaten Sumbawa. Kita akan coba bangun kerja sama agar semua data yang tersimpan di server masing-masing bisa saling backup (diamankan),” sambung Saifullah.

Ditanya mengenai rencana pengembangan pemanfaatan peladen lebih luas lagi, Saifullah mengaku, pihaknya memiliki banyak rencana. Termasuk pemanfaatan peladen dalam kerangka komersil dengan cara menyewakan hosting domain ke masyarakat.

“Saya kira pasarnya potensial untuk sewa. Apalagi sekarang masyarakat kita banyak aktivitas jualan onlinenya.

Tapi itu jangka panjang. Sementara ini kami fokus benahi dulu terus layani kebutuhan pemerintah,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

TADARUS - Para ASN lingkup KTC, Kabupaten Sumbawa Barat menggelar tadarus bersama usai shalat zuhur di masjid agung.

ASN KSB Gelar Tadarus Bersama Selama Ramadhan Taliwang (Suara NTB) Para aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) khususnya yang berkantor di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) selama bulan Ramadhan ini memiliki aktivitas tambahan ketika berada di masjid Agung Darussalam.

Selain rutinitas beribadah shalat zuhur dan ashar, kini di bulan Ramadhan khususnya setelah shalat zuhur mereka mengadakan kegaiatan tadarus. Kegiatan baca ayat suci Al-Qur’an ini dilakukan secara bersama dan langsung dikomandoi oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST bersama para imam masjid setempat.

Wabup Fud Syaifuddin mengatakan, kegiatan tadarus bersama usai shalat zuhur bagi kalangan ASN dan seluruh pegawai di lingkungan KTC merupakan agenda baru yang digagas pemerintah di bulan Ramadhan tahun ini.

“Kalau tahun sebelumnya kan belum ada. Kalau ada yang baca qur’an sendiri-sendiri.

Nah sekarang kita bersamasama sistemnya,” katanya, Jumat (10/5).

Ia menjelaskan, banyak manfaat dari kegiatan mengaji bersama ini. Selain tentunya harapan mendapatkan pahala di sisi lain juga membentuk rasa kebersamaan serta menguatkan silatarrahmi antar pegawai. “Ini juga ajang belajar dan memperlancar baca AlQur’an ya. Kan pegawai kita di sini ada kegiatan belajar baca Al-Qur’an juga,” sebutnya.

Kegiatan tadarus bersama yang dilaksanakan Pemda KSB digarap secara serius.

Meski sifatnya tidak wajib, tetapi pemerintah menargetkan khatam (tamat) hingga berakhirnya bulan Ramadhan nanti. Karena itu menyiasati jadwal kerja yang tidak setiap hari, Wabup menyatakan, tadarus bersama ini nantinya

akan dilaksakanan secara bergilir tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD akan diberi jatah menyelesaikan bacaan Al-Qur’an 1 jus.

“Sekarang ini setiap hari 1 jus. Tapi kan tidak bisa kita kejar tamat sampai 30 jus karena ada libur sabtu-minggu. Makanya nanti setelah masukmjus ke 15 sisanya akan kita jatah tiap OPD. Dan membacanya tetap harus di masjid ini,” tegasnya.

Kegiatan tadarus bersama ini sendiri disambut antusias para ASN. Setiap selepas shalat zuhur mereka langsung mengambil Al-Qur’an yang disediakan pengurus masjid.

Ada juga dari mereka yang memanfatkan gawainya membaca Al-Qur’an elektronik.

“Kami senang dengan kegiatan ini karena balik ke kantor juga tiak ada aktivitas. Apalagi kan bisa menambah pahala puasa kami,” kata Firman salah seorang pegawai. (bug)

Safari Perdana di Labangka, Wabup Serahkan Bantuan (Suara NTB/bug)

PELADEN - Kabid Kominfo KSB, Syaifullah menunjukkan peladen internet yang dikelola dinasnya.

Sumbawa Besar (Suara NTB)Safari Ramadhan Perdana Pemkab Sumbawa tahun 1440 H di desa Sekokat Kecamatan Labangka, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah secara simbolis menyerahkan beberapa jenis bantuan kepada masyarakat Labangka,

Kamis (9/5) malam. Bantuanbantuan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Labangka.

H. Mo, panggilan akrab Wabup, menyatakan, kegiatan safari Ramadhan memang dihajatkan untuk mempererat silaturrahim. Memantau langsung realisasi pembangunan, sekaligus melihat kendala, hambatan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Adapun bantuan yang diserahkan Wabup yaitu bantuan untuk Masjid Miftahul Jannah senilai Rp20.000.000, peningkatan jalan SJP-Labangka 3 sepanjang 3,15 km senilai Rp3.725.000.000, pembangunan dam Kokar Bawa desa Sekokat senilai Rp116.250.000, pembangunan sumur di dusun Beringin Jaya desa Labangka senilai Rp32.550.000, 2 unit kapal penangkap ikan 3 GT masing-masing untuk desa Labangka dan desa Suka Mulya, 10 unit jaring tasi 3,5 inch, 1 paket bibit ikan, dan bantuan pembentukan POKWASMAS juga untuk desa Suka Mulya.

Sementara itu, terkait permasalahan yang terdapat di

Desa Sekokat berupa kurangnya lampu penerangan jalan, Wabup tegas memerintahkan dinas terkait segera mengambil tindakan. Wabup meminta permasalahan tersebut harus terselesaikan sebelum bulan Ramadhan berakhir, agar pelaksanaan ibadah sholat berjamaah dan sholat tarawih tidak terganggu. Hal itu merupakan wujud keseriusan pemerintahan Husni – Mo’ untuk merealisasikan kewajiban selama 3 tahun lebih memimpin Sumbawa.

Sebelumnya, Ustadz Satiham Mansyukriawan, S.Pdi dalam uraian hikmah Ramadhan yang disampaikannya menerangkan bahwa tujuan Allah Swt memerintahkan manusia untuk berpuasa adalah untuk meraih taqwa.

Karena adakalanya orang berpuasa bukan karena Allah SWT, tetapi untuk tujuan duniawi, seperti kesaktian, diet untuk kesehatan, perdukunan dan tujuan lainnya. Disampaikan bahwa taqwa dapat diraih melalui sikap dalam menjalani puasa, karena puasa tidak cukup hanya dengan menahan makan, minum dan seks tetapi juga sikap dan prilaku yang baik. (arn)

(Suara NTB/arn)

BANTUAN - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah menyerahkan bantuan Pemkab Sumbawa kepada pengurus masjid dalam safari perdana di Labangka, Kamis (9/5).

Halaman 7

SUARA NTB Sabtu, 11 Mei 2019

Safari Ramadhan Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘Anhuma, menceritakan: Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadhan apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan, Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadhan dia bertadarus Al Qur’an bersamanya. Maka, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan melebihi angin yang berhembus. (Hadits Riwayat Bukhari)

Jagalah Allah, Maka Allah akan Menjagamu Mukhlishin (Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram) Abdullah bin ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma– menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi SAW. Beliau bersabda: ”Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat: Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepadaAllah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimusuatukeuntungan,maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andaipun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.” (HR. Tirmidzi) Menurut para ulama, menjaga Allah artinya menjaga batasan-batasan-Nya, hak-hak, perintah-perintah, serta larangan-larangan-Nya. Bentuknya adalah dengan berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, dan tidak melampaui batasan yang dilarang oleh-Nya (Ibadah). Jika semua itu dikerjakan, maka ia termasuk orang yang menjaga Allah sebaik-baiknya. Pemilik kriteria inilah yang disanjung oleh Allah SWT sebagaiman firman-Nya: “(Kepada mereka dikatakan), ”Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat (kepada Allah) dan menjaga (segala peraturan-peraturan-Nya).” (QS. Qaf: 32).

Di antara hak-hak Allah yang paling agung yang wajib dijaga oleh seorang hamba adalah memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada-Nya. Rasulullah SAW berkata kepada Mu’adz, “Wahai Mu’adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-Nya?” Mu’adz menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Kemudian Rasulullah bersabda, ‘Hak Allah atas hamba-Nya adalah beribadah hanya kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Juga termasuk upaya menjaga Allah adalah menjaga shalat agar senantiasa tepat pada waktunya.

Demikian juga termasuk dalam upaya menjaga Allah adalah menjaga lisan dari segala bentuk kedustaan, perkataan kotor, adu domba, menggunjing, dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan terutama di bulan ramadahan yang penuh magfirah ini. Peringatan Nabi SAW: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan.” (HR. Bukhari). Dalam redaksi hadis tersebut terdapat kata Az-Zuur.

Apa yang dimaksud dengan az zuur? As Suyuthi mengatakan bahwa az zuur adalah berkata dusta dan menfitnah (buhtan).

Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah larang.

Jika seseorang telah menjaga Allah dengan menjaga hak, perintah, dan larangan-Nya, maka konsekuensinya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yaitu, ”Niscaya Allah akan menjagamu.” Orang yang bersedia untuk menjaga Allah maka Allah akan membalasnya dengan penjagaan pula, bahkan penjagaan Allah tentu lebih baik.

Penjagaan Allah mengandung dua unsur: Pertama, Allah akan menjaga hamba-Nya yang saleh dengan memenuhi kebutuhan dunianya, seperti terjaga badan, anak, keluarga, dan hartanya. Di antara bentuk penjagaan jenis ini, Allah menciptakan malaikat yang bertugas menjaga manusia.

Allah berfirman: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaganya dari depan dan dari belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah.” (QS. Ar Ra’du: 11).

Dan ada kalanya jika Allah ingin menjaga hamba-Nya, maka Allah akan menjaga anak keturunannya, meskipun ia sudah tiada. Hal ini sebagaimana telah Allah buktikan dalam kisah dua anak yatim yang ditolong oleh Khidir. Anak tersebut ditolong lantaran orang tuanya adalah orang yang saleh. Allah berfirman: “Dan ayahnya adalah seorang yang saleh” (QS. Al Kahfi: 82). Imam Al Baghawi menukilkan perkataan Muhammad bin Munkadir, “Sesungguhnya berkat kesalehan seorang hamba, Allah akan menjaga anak keturunannya, sanak famili, dan keluarganya, serta orang-orang yang ada di sekitar rumahnya.

Kedua, Allah akan menjaga agama dan imannya, inilah penjagaan yang paling agung dan mulia. Hamba itu terjaga dari perkara syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang diharamkan. Hal ini sebagaimana telah Allah buktikan pada nabi Yusuf ketika ia digoda oleh seorang perempuan jelita berdarah biru. Wanita tersebut mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan keji di sebuah ruangan yang sangat sepi. Meskipun Yusuf juga berhasrat kepadanya, akan tetapi Allah menjaganya sehingga ia selamat dari perbuatan keji tersebut. Allah berfirman: “Demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia terasuk dari hamba kami yang terpilih.” (QS. Yusuf: 24). Itulah rahasia yang tersirat di dalam firman Allah: “Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara seorang hamba dan hatinya.”(QS. Al Anfal: 24).

Wabup: Ajang Pererat Silaturahmi

Selong (Suara NTB) Tradisi Safari Ramadhan kepala daerah menyambangi warga secara bergantian dalam ajang Safari Ramadhan kembali digelar Pemkab Lombok Timur (Lotim). Hari pertama safari digelar di Masjid At Taqwa Lendang Batu Desa Sukamulia, Kamis (9/5) malam.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim H.Rumaksi, SJ. SH., menjelaskan, Safari Ramadhan Pemda Lotim rutin dilaksanakan setiap tahun, karena merupakan ajang silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat Lotim.

Melalui Safari Ramadhan, ujarnya, pemerintah bisa menyerap semua keinginan masyarakat. Seperti di Dusun Lendang Batu Desa Sukamulia yang ingin merenovasi Kantor Camat dan perluasan halaman masjid. Pada kesempatan itu pun langsung, Wabup memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga ikut mendampingi Safari Ramadhan untuk menganggarkan pada tahun yang akan datang.

Selain itu, katanya, Safari Ramadhan untuk mempererat tali silaturahmi pemerintah dengan masyarakat dan membangun kebersamaan.

Apalagi pada Safari Ra-

madhan berbagai informasi terkait kebijakan pembangunan disosialisasikan. ‘’Semua coba diajak menyatukan persepsi tentang pembangunan,’’ terangnya.

Disampaikan, tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

RPJMD sebagai penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Lotim yakni Lotim yang Adil, Sejahtera dan Aman. Visi besar bupati tersebut dijabarkan dalam enam misi dengan sejumlah indikator. Misi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, hingga pariwisata, pendidikan hingga pemberdayaan perempuan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Lotim dalam mewujudkan visi dan misinya adalah, melakukan pelayanan berobat gratis bagi masyarakat. Lainnya, dimulai percepatan pembangunan infrastruktur jalan.

Bahan-bahan Es Cocktail Buah : - Pepaya 200 gram - Melon 200 gram

- Semangka 200 gram - Air kapur sirih 1 sendok makan dicampur dengan 2 gelas air - Minuman bersoda manis tanpa warna 550 mili liter - Es batu secukupnya Bahan-bahan Sirup Es Cocktail Buah : - Air masak 1,5 liter - Gula pasir 200 gram - Kayu manis 4 centi meter - Cengkeh 2 buah - Garam halus 1/2 sendok teh - Air jeruk nipis 5 sendok makan

Lima tahun ke depan, ujarnya, Pemerintahan Bupati Sukiman dan Wabup Rumaksi memastikan infrastruktur jalan mulus. “Jalan mulus sepanjang jalan, air mengalir sepanjang hari, dan listrik menyala sepanjang tahun,” ungkapnya kembali.

Pembangunan infrastruktur

Bulan Ramadhan

Wisatawan ke Lotim Menurun Selong (Suara NTB) Selama bulan Ramadhan, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai melemah. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan, karena warga Lotim sebagian besar tengah menjalankan ibadah puasa.

Penurunan jumlah wisatawan ini terlihat dari aktivitas wisata di sejumlah objek wisata cenderung sepi.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Dr. H. M. Mugni, sejauh ini Lotim masih fokus pada kunjungan wisatawan nusantara atau wisatawan lokal. Kunjungan ini masih sebatas kunjungan wisatawan domestik, karena Lotim belum memfokuskan perhatian kepada wisatawan asing.

“Kalau bulan puasa dengan sendirinya, kunjungan wistawan

itu menjadi sangat menurun.

Namun pascabulan puasa, nantinya dipastikan wisatawan akan kembali membeludak di objek-objek wisata,” ucapnya.

Meski demikian di sejumlah tempat, khusus wisatawan asing juga tetap banyak yang berdatangan. Beberapa tempat wisata di Lotim seperti Joben, Tetebatu dan lainnya masih tetap didatangi para wisatawan.

Untuk para pelaku wisata, diyakinkan selama bulan puasa ini juga bukan berarti libur.

Aktivitas promosi dan mendatangkan wisatawan dengan layanan berbagai paket wisata juga masih dilakukan para pelaku wisata. Puasa, katanya bukan kemudian menjadi masa paceklik bagi para pelaku wisata, karena minimnya kunjungan wisata.

Terpisah, Ketua Asosiasi

Home Stay Lotim, Jumaidy yang dikofirmasi Suara NTB mengatakan saat awal puasa kunjungan wisata ke Lotim dinilai masih cukup bagus.

Pengganti Bram Ramly ini, mengaku, awal puasa ini ia kedatangan wisatawan asing sebanyak 9 orang ke Desa Wisata Perian Kecamatan Montong Gading.

Pemuda Pelopor Pariwisata ini menyampaikan, minat wisatawan masih local life sebagai ciri khas paket wisata yang disediakan pelaku wisata di Desa Perian, Tetebatu, Kembang Kuning dan sekitarnya. Menurut Jumaidy, meskipun bulan puasa masih tetap ada wisatawan asing yang datang.

Biasanya, kunjungan berkurang saat memasuki minggu kedua bulan puasa, meski tetap saja ada yang datang. (rus)

Ramadhan, Kemenag Lotim Lakukan Gerakan Wakaf Al Qur’an Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan Gerakan Wakaf Al Qur’an di bulan Ramadhan ini. Wakaf Al Qur’an ini melibatkan karyawan/ karyawati Kemenag, baik ASN maupun non ASN. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun dan saat ini sudah memasuki tahun ke lima.

Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (10/5), Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, menjelaskan, hasil dari gerakan Wakaf Al Qur’an kemudian dibagikan ke TPQ, pondok pesantren, masjid, musala dan madrasah dan sarana ibadah lainnya yang merupakan kegiatan rutin selama bulan Ramadhan. ‘’Sumbangan berupa wakaf Al Qur’an ini tergantung dari keihklasan para pegawai tanpa adanya penekanan. Namun fakta di lapangan, untuk ASN rata-rata menyumbang sebanyak empat atau lima Al Qur’an ke Kemenag Lotim,’’ terangnya.

Jumlah Al Qur’an yang dikumpulkan, ujarnya, disebarkan ke sejumlah tempat ibadah itu berdasarkan permohonan-permohonan yang

(Suara NTB/yon)

H. Azharuddin masuk. Dalam pembagian pun melihat jarak tempuh dan kebutuhan dari tempat ibadah.

Misalnya untuk yang jaraknya cukup jauh diberikan sebanyak 10 buah Al Qur’an, sementara yang dekat 5 buah Al Qur’an. Pasalnya jumlah permohonan setiap tahunnya berkisar antara 10 ribu sampai 15 ribu permohonan.

“Gerakan wakaf Al.Qur’an ini memang sangat bernilai positif, bernilai ibadah. Sehingga gerakan ini harus dipertahankan dari tahun ke tahun setiap

Es Cocktail Buah JIKA kemarin, Anda berbuka dengan menu yang sudah lama, maka hari ini, tidak ada salahnya Anda berbuka dengan minuman yang beda. Salah satu minuman yang harus dicoba saat buka puasa adalah es cocktail buah. Seperti apa resepnya, berikut cara membuatnya sebagaimana dikutip lewat resephariini.com.

(Suara NTB/rus)

SAFARI RAMADHAN - Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi saat Safari Ramadhan di Masjid At Taqwa Lendang Batu Desa Sukamulia.

Cara Membuat Es Cocktail Buah : 1. Langkah awal campur rata bahan sirup lalu rebus hingga mendidih. Angkat dan saring, dinginkan .

2. Potong-potong buah dengan bentuk dadu atau dicetak bulat lalu rendam dalam larutan air kapur sirih. Angkat, cuci bersih, dinginkan .

3. Tuangi buah-buahan dengan sirup gula, aduk rata.

4. Terakhir sajikan dengan ditambahkan minuman bersoda dan es batu secukupnya .

5. Es Cocktail Buah siap disajikan.

bulan Ramadhan,” terangnya.

H. Azharuddin menyebut, jumlah karyawan di Kemenag Lotim hampir mencapai 1.000 orang khusus yang berstatus ASN, sehingga apabila masingmasing satu orang menyumbang 5 buah Al.Qur’an, maka Al Qur’an yang sudah terkumpul sebanyak 5.000 buah dari gerakan wakaf tersebut. Bahkan ada ASN yang menyumbang 25 buah sampai 100 Al Qur’an tergantung kondisi perekonomiannya. Selain itu, Al Qur’an juga berasal dari sejumlah perbankan, seperti BRI, Mandiri dan Bank Syariah NTB. Wakaf Al Qur’an ini, lanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan TPQ dan sarana ibadah lainnya. Dari kunjungan yang dilakukan oleh Kemenag, di beberapa tempat ibadah itu kondisi Al.Qur’annya rusak seperti di Gili Beleq, Gili Re yang merupakan daerah terpencil di Kabupaten Lotim. Untuk itu, bantuan itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya yang tidak hanya membaca ayatayat suci Al Qur’an. Melainkan sarana peningkatan ibadah dan kapasitas keimanan di bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkahan. (yon)

Lotim masih menjadi fokus dikarenakan untuk meningkatkan keterhubungan secara langsung akan berdampak pada ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan salah satu indikator daya saing daerah.Pemerintah mengalokasikan Rp300 miliar untuk infras-

truktur dan dikerjakan menggunakan sistem tahun jamak.

Tahun 2019, 126 km panjang jalan di Lotim dipastikan mulus.

Pada kesempatan ini, wabup menyerahkan bantuan Rp 30 Juta kepada pengurus masjid untuk biaya pembangunan dan kitab suci Al Qur’an dari Kementerian Agama Lotim. (rus)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 AMAN atau tidak puasa saat hamil tergantung pada 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kesehatan Anda dan bayi. Pada masa kehamilan, bayi 123456789012345678901234567890121 Anda membutuhkan banyak nutrisi. Jika tubuh Anda 123456789012345678901234567890121 memiliki persediaan energi dan nutrisi yang cukup, 123456789012345678901234567890121 maka puasa saat hamil kemungkinan tidak akan ber123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dampak besar terhadap kesehatan Anda dan janin.

123456789012345678901234567890121 Selain kesehatan, yang perlu diperhatikan jika ingin 123456789012345678901234567890121 puasa saat hamil adalah usia kehamilan serta dura123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 si Anda berpuasa.

123456789012345678901234567890121 Salah satu penelitian yang dilakukan di Tehran, Iran, 123456789012345678901234567890121 menunjukkan bahwa ibu hamil yang berpuasa di tri123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 mester pertama memiliki risiko 1,5 kali lebih besar 123456789012345678901234567890121 melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal 123456789012345678901234567890121 ini terjadi karena kurangnya asupan gizi ke janin.

123456789012345678901234567890121 Pasalnya, kehamilan trimester pertama membutuh123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kan asupan kalori lebih banyak untuk memenuhi ke123456789012345678901234567890121 butuhan ibu dan bayi.

123456789012345678901234567890121 Ingat, hanya Anda yang bisa menilai seberapa sehat 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 atau kuat Anda untuk berpuasa. Bicarakan dengan bidan 123456789012345678901234567890121 atau dokter untuk membantu mempertimbangkan pili123456789012345678901234567890121 han terbaik bagi Anda. Berikut ini tips puasa bagi ibu 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 hamil agar tetap segar dan bugar dari hellosehat.com.

123456789012345678901234567890121 Berikut ini beberapa tips yang bisa ibu hamil lakukan 123456789012345678901234567890121 agar tetap sehat dan bugar saat puasa: 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 1. Hindari stres 123456789012345678901234567890121 Salah satu penelitian menunjukkan bahwa wanita 123456789012345678901234567890121 hamil yang berpuasa pada bulan Ramadhan memiliki 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kadar hormon kortisol (hormon penyebab stres) yang 123456789012345678901234567890121 lebih tinggi dibanding wanita hamil yang tidak berpuasa.

123456789012345678901234567890121 Oleh karena itu, sebisa mungkin tetaplah tenang dan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 buatlah hal-hal jadi lebih mudah dan jangan sungkan 123456789012345678901234567890121 menerima bantuan apabila Anda memang membutuh123456789012345678901234567890121 kannya saat ditawarkan.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 2. Hindari melakukan pekerjaan berat 123456789012345678901234567890121 Kurangi pekerjaan rumah dan apapun yang mem123456789012345678901234567890121 buat Anda lelah. Selain itu, hindari berjalan jauh atau 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 membawa sesuatu yang berat. Jika Anda pekerja kanto123456789012345678901234567890121 ran, mintalah pengurangan jam kerja atau menambah 123456789012345678901234567890121 waktu istirahat agar Anda tidak kelelahan.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 3. Cari tempat yang sejuk 123456789012345678901234567890121 Selama puasa, Anda rentan mengalami dehidrasi.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Dehidrasi bisa membahayaan bagi ibu hamil. Itu sebab123456789012345678901234567890121 nya, upayakan untuk selalu berada di dalam ruangan 123456789012345678901234567890121 yang sejuk untuk menghindari risiko tersebut.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 4. Perhatikan asupan nutrisi 123456789012345678901234567890121 Pemilihan makanan ketika buka dan sahur merupa123456789012345678901234567890121 kan kunci penting ketika Anda memutuskan untuk ber123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 puasa saat hamil. Konsumsilah makanan bergizi yang 123456789012345678901234567890121 mengandung karbohidrat kompleks, serat, protein, ser123456789012345678901234567890121 ta vitamin dan mineral yang baik untuk Anda serta janin.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Alih-alih mengonsumsi makanan tinggi lemak, pilihlah 123456789012345678901234567890121 makanan yang lebih sehat seperti buah dan sayur.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 5. Batasi makanan manis 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Hindari berbuka puasa dengan mengonsumsi ma123456789012345678901234567890121 kanan serta minuman manis yang tinggi gula karena 123456789012345678901234567890121 bisa menaikkan kadar gula darah Anda dengan cepat.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Perubahan kadar gula darah yang terlalu cepat dapat 123456789012345678901234567890121 membuat Anda merasa pusing dan pingsan.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 6. Banyak minum air putih 123456789012345678901234567890121 Usahakan minum air putih sekitar 1,5-2 liter air ant123456789012345678901234567890121 ara waktu berbuka sampai sahur. Selain itu 123456789012345678901234567890121 hindari minuman berkafein seperti teh dan kopi. Pasal123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 nya, kafein justru akan memicu Anda mengalami dehi123456789012345678901234567890121 drasi, terutama jika cuaca panas.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Hal-hal yang harus diwaspadai ketika puasa saat hamil 123456789012345678901234567890121 Hubungi dokter Anda sesegera mungkin jika, men123456789012345678901234567890121 galami dehidrasi. Kondisi ini umumnya ditandai den123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 gan pusing, lemas, lesu, kelelahan, mual, merasa san123456789012345678901234567890121 gat haus, urine berwarna kuning gelap serta berbau 123456789012345678901234567890121 menyengat. Selain itu, ada perubahan gerakan 123456789012345678901234567890121 janin dalam kandungan, seperti jika janin tidak seaktif 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 biasanya dan merasakan nyeri pada perut 123456789012345678901234567890121 seperti kontraksi.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

Puasa saat Hamil

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 11 Mei 2019

Tuntas, Penyidikan 3 Kubik Kayu Sonokeling Ilegal Sekotong Mataram (Suara NTB) – Dinas LHK Provinsi NTB menuntaskan penyidikan dugaan penebangan tanpa dokumen sah 122 batang kayu Sonokeling Sekotong, Lombok Barat. Meski sebelumnya berkas perkara tersangka MA pemilik UD ELJ sempat dikembalikan jaksa.

Berkasnya kemudian dinyatakan lengkap.

Ketua Tim Penyidik PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Astan Wirya mengatakan, tersangka kemudian akan dibawa ke jaksa penuntut umum untuk proses di tahap penuntutan. “Hari Senin kita tahap dua,” ujarnya dikonfirmasi Jumat (10/5).

Berkas tersangka tersebut sebelumnya dikembalikan. Penyidik PNS kemudian melengkapinya dengan memeriksa lagi tersangka yang saat ini masih dititip di Rutan Polda NTB ini.

Tersangka MA, pemilik UD ELJ diduga menebang kayu Sonokeling secara liar di kawasan Hutan Mareje, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Barang buktinya sebanyak 122 batang kayu atau setara 3 meter kubik.

Tersangka MA dijerat dengan dugaan pelanggaran pasal 87 ayat 1 huruf c juncto pasal 12 huruf m UU RI No 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Ancamannya pidana penjara paling lama lima tahun dan denda Rp2,5 miliar. “(Tersangka) sudah kita periksa lagi minggu lalu. Untuk melengkapi berkas,” kata Astan.

Kasus tersebut terungkap setelah adanya pengiriman kayu sonokeling sebanyak 3 meter kubik ke kilang gergaji UD FJ di Sekarbela, Mataram dari pemilik kayu tersangka MA. Kayu diangkut dari Sekotong, Lombok Barat.

Kayu sebanyak 122 batang itu benar ditemukan di UD FJ dalam operasi Kamis (17/1) lalu oleh tim Operasi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Tersangka MA berniat menggelondong kayu menjadi batangan.

Setelah dicek kayu diduga dilengkapi dengan dokumen yang tidak sah. Yakni disebutkan ditebang dari lahan budidaya miliki MWR untuk pemohon SJ pemilik UD ELJ. Hasil lacak balak juga menguatkan dugaan penebangan liar tersebut. Berupa tonggak kayu yang tidak tidak identik atau tidak sesuai dengan dokumen. (why)

Halaman 8

Bawaslu Kejar Terduga Pelaku Tipilu Penggelembungan Suara di Lobar Mataram (Suara NTB) Rekapitulasi suara KPU Lobar pada rapat pleno KPU Provinsi NTB, khusus di Kecamatan Sekotong, Kamis (9/5) malam lalu. Memperlihatkan bahwa fakta terjadi pengelembungan suara. Setelah dibongkar kotak suara, sejumlah partai yang mengklaim suaranya hilang berhasil kembali.

Melihat hal itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid telah memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan investigasi terhadap proses rekapitulasi di KPU Lobar hingga tingkatan paling bawah, untuk menemukan siapa pelakunya.

“Ini kan ada fakta perubahan, siapa diuntungkan kita tidak tahu, tapi yang jelas dia berubah. Nah laporan dari partai ini akan melakukan investigasi untuk menindaklan-

juti dugaan tindak pidana pemilunya,” tegas Khuwailid.

Ditegaskan Khuwailid, pihaknya sudah mengarahkan Bawaslu Lobar untuk melakukan penelusuran indikasi dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan bukti-bukti yang ada dan dari laporan yang masuk.

“Kalau kemudian C1 itu sebagai bukti, maka kami akan konfirmasi ke Bawaslu Lobar terkait dugaan ada tindak pidana pemilu. Kemudian jadi

penting juga bahwa perubahan yang terjadi itu sesungguhnya peristiwanya ini ada di mana, apakah KPPS, PPS, PPK atau KPU,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta kepada semua pihak, khusus para peserta Pemilu untuk terkait pengungkapan dugaan Tipilu di Lobar. Sampai ditangani di sentra Gakumdu. “Bawaslu sedang melakukan penanganan pelanggarannya dan belum akan dibahas di sentra Gakumdu. Jadi

(Suara NTB/dok)

M. Khuwailid parpol tidak mengajukan barang bukti dugaan telah terjadi manipulasi suara. (ndi)

Adizul Syahabuddin Berpotensi Duduki Kursi Pimpinan DPRD Sumbawa

Dari 65 Anggota DPRD NTB, Hanya 22 Orang Terpilih Kembali Mataram (Suara NTB) Dari hasil rekapitulasi perolehan suara parpol tingkat KPU Provinsi yang sudah berlangsung di delapan daerah. Memperlihatan bahwa caleg petahana DPRD Provinsi NTB banyak yang tumbang.

Dari total 65 anggota DPRD Provinsi NTB, hanya 22 caleg petahana yang kembali terpilih. Dari hasil rekapitulasi suara di KPU NTB di depalan daerah yang sudah tuntas yakni Lobar, KLU, Lotim, Sumbawa, KSB, Bima, Kota Bima dan Dompu, memperlihatkan sebagian kecil caleg petahana yang terpilih.

Di Partai Golkar, dari 11 kursi yang dimiliki, caleg petahana yang terpilih kembali hanya empat orang yakni Baiq Isvie Rupaeda, Busrah Hasan, Umar Said, dan Lalu Satriawandi.

Kemudian di Partai Gerindra, hanya menyisakan satu caleg petahana yang kembali terpilih, yakni Lalu Wirajaya.

Di PKS sendiri, hal serupa juga terjadi. Hanya dari tiga caleg petahana yang kembali terpilih, yakni Abdul Hadi, Yek Agil dan Syamsuddin Majid. Begitu juga dengan PPP, hanya menyisakan tiga caleg petahana yang kembali, yakni H. Muzihir, TGH. Hazmi Hamzar dan M. Adung.

Di Partai Demokrat sendiri juga tidak kalah sisanya, dari delapan kursi yang dimiliki hanya dua orang yang terpilih kembali, yakni TGH. Mahalli Fikri dan M. Rais Ishaq. Di PKB juga memperlihatkan hal serupa, hanya dua caleg petahana yang berhasil kembali, yakni Makmun dan Lalu Pelita Putra.

Di PAN, dari lima kursi sebelumnya, hanya satu orang caleg petahana yang terpilih kembali, yakni Saefudin Zohri. Serupa dengan PAN, Nasdem juga hanya menyisakan satu caleg petahana dari tiga caleg petahana yang kembali bertarung pada pemilu 2019 ini, yakni Raihan Anwar. Namun demikian, Nasdem mengalami peningkatan kursi dari tiga kursi menjadi lima kursi.

PDIP sendiri dari lima kursi, hanya mampu mempertahankan empat kursi. Adapun caleg petahana yang berhasil terpilih kembali yakni ada tiga orang, mereka ada Made Slamet, Raden Nuna Abriadi dan Ruslan Turmuzi.

Sedangkan PBB, meskipun tidak terjadi perubahan kursi, dengan tetap mempertahankan dua kursi, juga caleg petahana berhasil terpilih kembali, mereka adalah Junaidi Arif dan Edwin Hadiwijaya.

Dari semua partai yang memiliki kursi di DPRD NTB, nasib paling pilu dialami oleh Hanura. Dari lima kursi yang dimiliki sebelumnya, Hanura hanya mampu mempertahankan satu kursi. Bahkan dari semua caleg petahana yang kembali maju, satupun tidak ada yang kembali. Bahkan Ketua DPD Hanura NTB, Samsu Rijal tak bisa lolos.

Sedangkan dari sejumlah partai pendatang baru, hanya Partai Berkarya yang berhasil mengirimkan wakilnya duduk di Udayana. Sebagai partai pendatang baru, berkarya terbilang sukses, karena partai ini berhasil memesan dua kursi. (ndi)

penting kita kawal apa yang sedang dilakukan Bawaslu dan kita tunggu hasilnya apa fakta terungkap,” pungkasnya.

Pantauan Suara NTB dalam proses pleno KPU Lobar pada saat pembukaan tiga kotak suara, ditemukan ada perbedaan perolehan suara. Oleh saksi parpol kemudian meminta kepada Bawaslu merekomedasikan ke KPU untuk membuka 12 kota suara yang ada di Kecamatan Sekotong. Karena mereka juga mencurigai penggelembungan suara juga terjadi di 12 kotak suara tersebut.

Menanggapi hal itu, Khuwailid menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa merekomendasikan hal itu kepada KPU, jika saksi

(Suara NTB/why)

OPERASI PEKAT - Tersangka dan barang bukti hasil operasi pekat 2019 Polres Mataram, Jumat (10/5).

Operasi Pekat 2019

Polres Mataram Tangkap 144 Orang Mataram (Suara NTB) – Operasi pekat gatarin 2019 berakhir. Polres Mataram menangkap 144 pelaku judi, miras, dan prostitusi dari total pengungkapan 110 kasus. Penindakan tersebut untuk membuat tenang bulan ramadan dari penyakit masyarakat.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan, meski operasi pekat gatarin sudah selesai, namun antisipasi terhadap penyakit masyarakat tersebut tidak berarti mengendur.

“Tetapi tetap dalam pelaksanaannya, kita melakukan tindakan tegas dan terukur,” ucapnya Jumat (10/5). Sejumlah tersangka dan barang bukti tiga kasus tersebut merupakan kasus yang diungkap gabungan Polres Mataram 25 kasus, Polsek Cakranegara 12 kasus, Polsek Mataram 9 kasus, Polsek Ampenan 8 kasus, Polsek Gunungsari 17 kasus, Polsek Narmada 14 kasus, Polsek Lingsar 17 kasus, dan Polsek Pagutan 8 kasus.

“Ini adalah hasil dari 14 hari pelaksanaan operasi,” sebut Kapolres. Polres Mataram mencatat kasus miras merupakan jenis penyakit masyarakat yang banyak digandrungi. Buktinya dengan contoh 87 tersangka yang ditangkap karena dugaan produksi dan jual beli miras tradisional dan bir.

Sejumlah pelaku ada yang menggunakan modus menyamar sebagai pedagang kelontong tetapi ternyata menjual miras secara diam-diam. Total barang bukti yang disita yakni 1.190 liter miras tradisional dan 331 botol bir.

Kasus perjudian menyusul sebagai terbanyak kedua dengan 14 kasus. Meski demikian, mampu membuat 48 orang mendekam di penjara. Enam diantaranya sopir yang tertangkap sedang judi kartu di Terminal Mandalika, Sandubaya, Mataram. Sisanya lima orang pedagang dan sisa 37 orang lainnya pekerjaannya beragam.

Mereka dijerat dengan

pasal 303 KUHP tentang perjudian yang ancaman hukumannya paling lama 10 tahun.

Barang bukti yang disita antara lain 12,3 juta, delapan ponsel, dan 13 set kartu domino dan remi. Sementara sembilan pelaku prostitusi juga ikut dijebloskan ke penjara. Mereka diduga mengambil keuntungan dari transaksi seks antara wanita korban dengan lelaki hidung belang. Total keuntungan transaksi yang bisa disita sebanyak Rp8,2 juta.

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menambahkan, para pelaku prostitusi ini berperan sebagai mucikari. “Korbannya ini ada yang terlilit utang, sehingga dipaksa untuk mau dijual untuk bayar utang itu,” jelasnya.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 UU RI No 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Ancaman pidananya paling singkat 3 tahun maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (why)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Komposisi pimpinan DPRD Sumbawa untuk lima tahun ke depan semakin jelas, pascarekapitulasi KPU Kabupaten Sumbawa. Untuk Ketua DPRD dipastikan menjadi milik PDI P dengan perolehan enam kursi. Untuk Wakil Ketua bakal diambil Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang sama sama meraih lima kursi. Jatah kursi pimpinan yang terakhir diduduki PKS. Salah satu kadernya, Adizul Syahabuddin sebagai caleg incumbent yang terpilih kembali berpotensi besar akan menjadi wakil PKS di pimpinan DPRD Sumbawa.

Untuk mengamankan kursi terakhir di jajaran pimpinan DPRD Sumbawa, PKS bersaing dengan banyak partai yang sama sama meraih 4 kursi di DPRD Sumbawa.

Seperti Partai Nasdem, Golkar, PKB dan PAN. Namun PKS berhasil unggul dari sisi perolehan suara dibandingkan partai lainnya yang sama sama meriah 4 kursi. PKS diketahui total meraih suara untuk DPRD Sumbawa sebesar 24.486 suara. “Yang saya pahami, sesuai UU MD3, pimpinan DPRD, diambil dari perolehan kursi terbanyak. Apabila kursinya sama, maka perolehan suara yang menentukan. Untuk itu, PKS berhak mendapatkan jatah Wakil Ketua 3 DPRD Sumbawa,” terang anggota Fraksi Bintang Keadilan DPRD Sumbawa yang juga fungsionaris DPD PKS Sumbawa, Adizul Syahabuddin S.P, saat berbincang dengan Suara NTB. Lalu siapa yang akan diutus oleh PKS mengisi kursi pimpinan DPRD Sumbawa? Adizul menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal partai.

Namun, pihaknya berharap partai tetap mengedepankan senioritas dan pengalaman kader.

Mengingat Adizul satu satunya caleg incumbent dari PKS yang bisa kembali melenggang ke DPRD Sumbawa. “Penentuannya, mudah mudahan melihat senioritas dan pengalaman,” harap Adizul.

Adizul Syahabuddin (arn) (Suara NTB/arn)

Akar Partai Golkar Masih Terlalu Kokoh di Udayana Mataram (Suara NTB) Rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu 2019 di Provinsi NTB oleh KPU baru sampai delapan kabupaten/ kota dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Meski belum tuntas seluruhnya, pembagian jatah kursi untuk partai politik sudah bisa dikalkulasikan berdasarkan konversi perolehan suara yang mereka sudah kantongi di masing-masing dapil.

Diketahui delapan kabupaten/kota yang sudah selesai direkap oleh KPU Provinsi NTB hingga Kamis (9/5) malam lalu itu, yakni Lobar, KLU, Lotim, Sumbawa, KSB, Bima, Kota Bima, dan Dompu.

Sedangkan dua kabupaten/

Kota yakni Loteng dan Mataram akan direkap mulai hari ini (11 dan 12 Mei). Dilihat dari perolehan suara masing-masing parpol di delapan kabupaten/kota yang sudah tuntas direkap di tingkat KPU provinsi, memperlihatkan bahwa Partai Golkar masih berjaya.

Didelapan daerah yang terbagi menjadi lima dapil, perolehan suara yang berhasil dikantongi partai beringin ini sudah dipastikan memboking enam kursi wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB. Namun, dari hasil rekapituasi internal, Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda menyebut partainya mendapatkan 10 kursi. Empat

kursi tambahan itu berasal dari tiga dapil yang masih belum direkap yakni Kota Mataram dan Lombok Tengah.

Perolehan kursi kedua ditempati oleh Partai Gerindra.

Partai ini nampaknya akan mengantongi sembilan kursi.

Dari delapan daerah yang sudah direkap KPU NTB, Gerindra sudah memboking enam kursi wakil rakyat yang tersebar di lima dapil Sementara dari dua daerah yang belum dihitung yakni Mataram dan Loteng, Gerindra akan mendapatkan tambahan tiga kursi.

Sementara itu perolehan suara PKS di delapan daerah yang sudah direkap, setelah dikonversi dalam pembagian

kursi, PKS mendapatkan empat kursi yang tersebar di lima dapil. Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi mengaku mendapatkan tujuh kursi, tiga kursi tambahan berasal dari dapil I Kota Mataram dan dapil loteng VII. Perolehan kursi berikutnya ditempati Partai Demokrat, di delapan daerah yang sudah dihitung tersebut, Demokrat sudah mengantongi lima kursi, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri (dapil II) terpilih kembali. Demokrat diprediksi akan mendapatkan tujuh kursi, kursi tambahan berasal dari Lombok Tengah.

Dibawah Partai demokrat,

PPP juga diprediksi mengantongi tujuh kursi. Empat kursi telah dikantongi berdasarkan hasil rekap KPU yakni dari dapil II, dapil III, dapil V, dapil VI. Sedangkan tiga kursi tambahan PPP berasal dari dapil I Kota Mataram dan Loteng (dapil VII) dan dapil VIII. Perolehan suara PKB mengalami peningkatan, sehingga partai ini optimis mengunci enam kursi. Empat kursi sudah dikantong PKB dari empat dapil yang sudah direkap KPU yakni dapil II, dapil III, dapil IV dan dapil VI. Tambahan dua kursi PKB berasal dari Loteng (dapil VII) dan dapil VIII. Kemudian PAN dipastikan

sudah mengantongi lima kursi dari lima dapil yang sudah direkap KPU, yakni dapil II, dapil III, dapil IV, dan dapil VI. Perolehan kursi PAN ini sama dengan perolehan kursi Nasdem yang juga tersebar di lima dapil yang sudah diplenokan KPU, yakni dapil II, dapil III, dapil IV, dapil V dan dapil VI. Perolehan kursi Nasdem mengalami peningkatan dari tiga menjadi lima kursi pada Pemilu 2019 ini.

Sebaliknya, penurunan kursi dialami oleh PDIP, dari lima kursi menjadi empat kursi.

Tersebar di dapil I, dapil II, dapil V dan dapil VIII. Kemudain PBB masih tetap bisa mempertahan dua kursi sebelumnya yakni, di dapil II dan di

dapil III. Dua kursi juga dipastikan diboking oleh partai pendatang baru yakni berkarya di dapil III)dan dapil VI. Partai yang paling tragis perolehan suaranya pada Pemilu 2019 ini adalah Hanura. Dari lima kursi yang dikuasai Hanura sebelumnya, hanya satu kursi yang berhasil dipertahankan dari dapil VI. Ketua KPU Provinsi NTB yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa rekapitulasi KPU hanya menetapkan hasil perolehan suara. Sedangkan perolehan kursi masing-masing partai akan ditetap oleh KPU RI. “KPU hanya merekap perolehan suara, sedangkan perolehan kursi jadi kewenangan KPU RI,” katanya. (ndi)

Daftar Perolehan Kursi Caleg DPRD NTB Golkar 1. H. Misbach Mulyadi (dapil I) 2. L.Ahmad Ismail (dapil II) 3. H. Umar Said (dapil II) 4. Hj. Baiq Isvie Rupaeda (dapil III) 5. Maud Adam (dapil IV) 6. Busrah Hasan (dapil V) 7. H. Abdul Hafid (dapil VI) 8. Ahmad Fuad (dapil VII) 9. Lalu Satriawandi (dapil VII) 10. Lalu Ahmad Yani (dapil VIII) Gerindra 1. H. Ridwan Hidayat (dapil I) 2. Nauvar F Farinduan (dapil II) 3. Sudirsah (dapil II) 4. H. Machsun Ridwaini (dapil III) 5. H. Khaerul Warisin (dapil IV)

6.

7.

8.

9.

Abdul Talib (dapil V) H. Mori Hanafi (dapil VI) Lalu Wirajaya (dapil VII) Lalu Sudiartawan (dapil VIII)

4.

5.

6.

7.

Rusli Manwari (dapil V) Syrajudin (dapil VI) M. Akri (dapil VII) H. M. Adung (dapil VIII)

PKS 1. TGH. Achmad Muhlis (dapil I) 2. TGH. Satriawan (dapil II) 3. H. Abdul Hadi (dapil III) 4. Sembirang Ahmadi (dapil V) 5. Syamsudin Majid (dapil VI) 6. Yek Agil (dapil VII) 7. Pattompo Adnan (dapil VIII)

Demokrat 1. TGH. Mahalli Fikri (dapil II) 2. Rahadian Sujono (dapil IV) 3. Ismail (dapil V) 4. H. A. Rahman H Abidin (dapil VI) 5. Abdul Rauf (dapil VI) 6. M. Rais Ishaq (dapil VII) 7. Lalu Riadi (dapil VIII)

PPP 1. H. Muzihir (dapil I) 2. M. Ruslan (dapil II) 3. TGH. Hazmi Hamzar (dapil III)

PAN 1. Hasbullah Muis (dapil II) 2. Saefuddin Zohri (dapil III) 3. H. Najamuddin Mustafa (dapil IV)

4. M. Nasir (dapil V) 5. Ady Mahyudi (dapil VI) PKB 1. M. Jumhur (dapil II) 2. H. Imron Fauzi (dapil III) 3. Makmun (dapil IV) 4. Akhdiansyah (dapil VI) 5. Lalu Hadrian Irfani (dapil VII) 6. Lalu Pelita Putra (dapil VIII) PDIP 1. Made Slamet (dapil I) 2. Raden Nuna Abriadi (dapil II) 3. Lalu Budi Suryata (dapil V) 4. H. Ruslan Turmuzi (dapil VIII)

Nasdem 1. Multazam (dapil II) 2. Khairul Rizal (dapil III) 3. Bohari Muslim (dapil IV) 4. Asaat Abdullah (dapil V) 5. Raihan Anwar (dapil VI) PBB 1. Junaidi Arif (dapil II) 2. Edwin Hadiwijaya (dapil III) Berkarya 1. Jalaluddin (dapil III) 2. Kahar M. Rifai (dapil VI) Hanura 1. Ahmad Dahlan (dapil VI)

Sabtu, 11 Mei 2019

SUARA NTB

Halaman 9

HILANG

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 DR.6195 CK YAMAHA NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ896130/1KP896164 AN.IIN FAJRIANTIKA HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155

RUPA-RUPA

DIJUAL

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

q

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP

LOWONGAN

DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 K R I D A T O Y O T A MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 11 Mei 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 11 Mei 2019

SMAN 2 Mataram Difokuskan Jadi Tempat Belajar Rumah Bahasa Mataram (Suara NTB) Pembelajaran Program Rumah Bahasa akan mulai dilakukan Senin pekan depan. SMAN 2 Mataram dipilih sebagai tempat pelaksanaan proses belajar selama enam bulan. Pemilihan SMAN 2 Mataram tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendukung di tempat ini.

Ririn, Koordinator Tutor Rumah Bahasa, menjelaskan bahwa selama enam bulan ke depan, proses kursus toefl baik untuk intensif dan semi intensif akan dilakukan di tempat ini. Selain Sapras yang lengkap, salah seorang tutor Rumah Bahasa juga merupakan guru sekolah setempat.

Diharapkan, adanya tutor dari guru sekolah setempat mampu memudahkan koordinasi. Misalnya untuk penggunaan ruang belajar dan keperluan lainnya.

Dikatakannya bahwa sebanyak 100 peserta Rumah Bahasa untuk Kota Mataram dipusatkan di tempat ini. Mereka semua nantinya akan terbagi ke dalam lima kelas belajar. Di mana masing-masing kelas diisi seorang tutor. ‘’Dibagi menjadi lima kelas. Tiga kelas untuk semi intensif dan dua kelas untuk kelas intensif,’’ ujarnya saat berlangsung meet and greet peserta Rumah Bahasa, Jumat (10/5).

Selain itu, pada kesempatan meet and greet, juga disampaikan aturan dan tata tertib selama program Rumah Bahasa berlangsung. Bagi mereka yang melanggar aturan, akan diberikan sanksi cukup ketat berupa pemberhentian dari program. Termasuk tidak diikutsertakan dalam tes toefl ITP. ‘’Ada sanksi bagi mereka yang tidak patuh pada aturan,’’ terangnya.

Dikatakan juga selama mengikuti program, peserta akan mendapatkan tiga materi khusus mengenai toefl. Ada tiga komponen yang akan dipelajari selama belajar, yakni struktur, listening dan reading.

Nantinya secara berkala akan dilakukan tes untuk mengetahui perkembangan kemampuan para peserta berdasarkan hasil placement tes sebelumnya. Melalui hasil tes itu diharapkan nantinya mereka mampu mengakses beasiswa mana saja. ‘’Tes toefl ITP untuk mengakses beasiswa. Tiap kali sesi akan ada tes secara berkala. Placement tes kemarin banyak kesalahan. Sehingga akan ada beberapa mini test lagi,’’ jelasnya.

Adanya program Rumah Bahasa kata dia untuk memperbaiki kemampuan bahasa Inggris guna mempermudah anak muda NTB dalam mengakses beasiswa. ‘’Misalnya banyak yang pintar di Fisika, Kimia tapi kendalanya bahasa. Agar tidak jadi kendala lagi Gubernur NTB menyiapkan Rumah Bahasa,’’ pungkasnya. (dys)

NTB Minim SNP Dari Hal. 1 Sementara itu untuk satuan pendidikan SMP yang telah memenuhi SNP sebesar 13,5 persen dari total 911 satuan pendidikan SMP di NTB. Di satuan pendidikan SMA, sekolah yang memenuhi SNP di NTB sebesar 8,2 persen dari total sebanyak 318 satuan pendidikan SMA. Sedangkan di satuan pendidikan SMK, sekolah yang memenuhi SNP di NTB sebanyak 1,7 persen dari total 301 satuan pendidikan SMK di NTB. Bastari menjelaskan, indikator nasional yang digunakan untuk menilai sekolah itu memenuhi standar nasional pendidikan yaitu indikator utama berupa akreditasi nasional yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Sementara itu, ada juga indikator kontrol, yaitu Ujian Nasional (UN) yang dikelola oleh Balitbang Kemendikbud.

Indikator lainnya yakni Pejaminan Mutu Pendidikan yang merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kemendikbud. Dan, indikator kontrol lainnya dari Uji Kompetensi Guru (UKG) yang merupakan tanggung jawab

dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). ‘’Penyelarasan antara SNP dan sistem akreditasi mutlak dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidika,’’ katanya. Penyelarasan ini merupakan amanah undang-undang sistem pendidikan nasional. Selain itu juga merupakan bentuk respons terhadap tren dunia internasional sebagaimana dilaporan Bank Dunia yang menyatakan bahwa di berbagai negara belum terjadi pembelajaran di sekolah.

Bastari menegaskan, sekolah bisa dikatakan memenuhi SNP jika memenuhi seluruh indikator nasional, baik indikator utama maupun indikator kontrol.

Ia mengambil contoh SMPN 1 Gangga. Di mana dilakukan evaluasi sekolah dengan menggunakan empat indikator nasional, menunjukkan bahwa SMPN 1 Gangga memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 di atas rerata nasional, dan hasil UKG juga di atas rerata nasional. Namun hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capian masih dibawah rerata nasional. (ron)

Ultimatum Pembuat Onar Dari Hal. 1 terbuka dan tertutup terhadap kegiatan rapat pleno tersebut. Jika ada yang berbuat onar, kami tidak segan segan tindak tegas,’’ tegas Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK saat silaturahmi ke Redaksi Suara NTB, Jumat (10/5).

Dalam pengamanan itu Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Drs. Nana Sudjana AS, MM turun langsung memantau.

Sementara personel yang dikerahkan mencapai 550 orang, dibantu dua peleton anggota TNI dari Korem 162/WB. “Pengamanan ini, harapannya agar rapat pleno tersebut dapat berjalan dengan aman tanpa ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada yang mencoba untuk membuat kekacauan dalan rapat pleno tersebut maka kami dari Polri dan TNI akan mengambil tindakan tegas demi keamanan di wilayah NTB,’’ tegasnya.

Dijelaskan, akhir-akhir dicermati beberapa kejadian di berbagai daerah, termasuk di NTB yang cenderung anarkis dengan menggunakan kekerasan. Dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana, disebutkan pelaku bisa diancam huku-

man 4 tahun ketika bermaksud berbuat onar, apalagi berbuat onar. ‘’Dengan maksud berbuat onar saja, itu sudah merupakan tindak pidana.

Siapa saja itu apakah tokoh atau politisi atau siapapun juga, Polda NTB bersama TNI akan melakukan tindakan secara tegas dan terukur serta penegakan hukum,’’ tegasnya.

Namun, jika memang ada ketidakpuasan dari para peserta Pemilu, simpatisan atau pendukung, diimbau agar tidak melakukan unjuk rasa atau tindakan anarkis. ‘’Kita harus hormati hukum yang ada. Tidak perlu menggunakan media sosial untuk saling menghujat atau kekerasan untuk melampiaskannya,’’ sarannya.

Akhir- akhir ini media sosial intens dipantau.

Jika ada yang menyampaikan kritik dan saran, hendaknya dengan bijak.

Jika ada akun atau konten, pihaknya cek kebenaran isu yang disampaikan tersebut. Bila ada oknumoknum yang terlibat sesuai dengan fakta hukum berbuat pelanggaran atau pidana, akan ada tindakan tegas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (ars)

Halaman 11

Pelatda Mayung Terancam Dihentikan

Mataram (Suara NTB) Aktivitas Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung NTB tinggal menghitung hari. Pasalnya, pihak KONI NTB bakal membuat keputusan untuk menghentikan program Pelatda Mayung NTB tahun 2019 setelah mengetahui anggaran KONI NTB dikurangi hingga menjadi Rp3 miliar.

Anggaran sebesar Rp3 miliar dinilai KONI NTB tidak cukup membiayai kebutuhan Pelatda Mayung tahun 2019. Sehingga KONI NTB akan membuat keputusan tegas untuk menghentikan program Pelatda Mayung 2019 bila tidak ada solusi yang diberikan Pemprov NTB. ‘’Sikap Satgas sudah bulat.

Kalau anggaran hanya Rp3 miliar lebih baik Pelatda

bubar,’’ ucap anggota Satgas Pelatda Mayung NTB, Hari Gunawan dalam rapat internal pengurus KONI NTB yang berlangsung di Sekretariat KONI NTB di Jln. Bung Hatta Mataram, Jumat (10/5).

Anggota Satgas lainnya, Wibowo Budi Santoso juga mengatakan hal yang senada.

Menurut Wibowo bila anggaran sebesar Rp3 miliar dipaksakan untuk membiayai Pel-

atda Mayung 2019 maka tak dapat menghasilkan prestasi maksimal.

Selain itu berpotensi menciptakan keributan di kalangan atlet, pelatih dan cabor Pelatda Mayung. Sebab keterlambatan pencairan uang saku atlet saja bisa menciptakan keributan atlet dan pelatih.

Ditegaskan Wibowo, terkait minimnya bantuan dana tersebut pihak KONI

NTB harus mengambil sikap tegas untuk mengakhiri program Pelatda Mayung. Selain itu target NTB meraih 17 medali emas di PON tahun 2020 tidak berlaku lagi. Dalam hal ini NTB hanya mengikutsertakan atlet saja di PON 2020 tanpa target apapun.

Sementara dana Rp3 miliar itu akan difokuskan untuk pemberian bantuan kepada kurang lebih 40 cabor yang akan mengikuti Pra-PON 2019. Dan prestasi atlet NTB yang diukir 10 tahun yang akan datang hanya tinggal sejarah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan

sangat kaget mengetahui bantuan yang diberikan pemerintah untuk KONI NTB sebesar Rp3 miliar.

Menurut Andy anggaran yang diberikan pemerintah sebasar Rp3 miliar tidak mencukupi untuk biaya Pelatda atlet dalam rangka persiapan menghadapi Pra-PON 2020.

Namun demikian Andy akan menyampaikan kepada Gubernur NTB dan diharapkan dicarikan solusinya.

“Kalau memang tidak bisa dicarikan solusi oleh Pemprov NTB, dengan terpaksa Pelatda kita hentikan. Dan tidak ada lagi target 17 emas di PON 2020,” ucapnya. (fan)

Satgas Pangan Awasi Stok Bawang Putih Rata-rata Nilai UN SMK Alami Peningkatan

Mataram (Suara NTB) Satgas Pangan NTB mewaspadai penimbunan stok pangan di bulan ramadan ini. Salah satunya komoditi bawang putih yang harga sempat melambung tinggi dua pekan belakangan. Bawang impor yang sudah masuk NTB sedianya langsung terdistribusi.

Bukan diendapkan lagi.

Kasubdit I Industri Perdagangan dan Investasi Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Feri Jaya Satriansyah menerangkan bawang putih impor yang didatangkan dari Tiongkok sudah mulai masuk pasar-pasar NTB. “Stok yang ada langsung lepas.

Jadi kita minta para pedagang

besar bawang ini kooperatif. Di sini tidak ada distributor hanya sampai pedagang besar saja,” ucapnya dikonfirmasi kemarin.

Kasubsatgas Penindakan Satgas Pangan Provinsi NTB ini menambahkan, masuknya bawang putih impor merupakan satu cara untuk stabilisasi harga. Pihaknya sejauh ini belum menemukan ketidakwajaran atas fluktuasi harga bawang putih.

Penyelidikan baru bisa dimulai, kata dia, ketika ada indikasi permainan stok komoditi yang tujuannya mencari keuntungan lebih. Termasuk cara-caranya yang seperti dengan sengaja menimbun.

Namun dia meyakinkan stok impor yang masuk ke NTB berdasarkan perhitungan pemerintah cukup untuk menyuplai kebutuhan ramadan. Stoknya pun berangsur ditambah. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 122 ton bawang putih impor masuk ke NTB dengn rinciannya 72 ton diantaranya untuk kebutuhan Pulau Lombok. 50 ton sisanya didistribusikan ke Pulau Sumbawa.

Bawang putih impor itu sudah masuk sejak Selasa (7/5) lalu.

Harga bawang putih impor yang beredar di pasar tradisional harganya bergerak turun menjadi Rp40 ribu per-kg dari sebelumnya Rp60 ribu per-kg. (why)

Selain Bawang Putih dan Cabai Rawit, Harga Bapok Normal Taliwang (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyebutkan, hingga saat ini harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar masih terpantau normal belum terjadi lonjakan, kecuali untuk harga bawang putih dan cabai rawit.

Melonjaknya harga dua komoditas tersebut terjadi karena pasokannya yang terbatas dan itu tidak hanya berlaku di KSB melainkan di seluruh daerah.

Data yang diterima Suara NTB dari beberapa pasar yang ada di Sumbawa Barat menyebutkan, untuk harga bawang merah masih berada pada angka Rp31. 000 perkilogram sedangkan untuk bawang putih harganya masih cukup tinggi yakni Rp80.000-85. 000 perkilogramnya. Sedangkan untuk harga cabai rawit merah merangkak naik yakni di angka Rp30.000 menjadi Rp40.000 perkilogramnya. Sementara untuk harga daging segar masih di prediksi akan terus naik meski saat ini harganya masih berkisar diantara Rp110.000-125.000 perkilogram-

nya dan untuk harga daging beku, sesuai dengan Permendag juga masih dijual dengan harga Rp80.000 perkilogram.

“Harganya masih terpantau normal untuk semua kebutuhan pokok di semua pasar di Sumbawa Barat kecuali bawang putih dan cabe rawit merat. Sementara untuk harga daging kami juga memprediksi akan terus naik jelang lebaran. Makanya kami meminta kepada semua RPH yang beroperasi di masing-masing kecamatan untuk menjamin stok dagingnya. Sehingga tidak terjadi gejolak harga nanti jelang lebaran ataupun pertengahan bulan Ramadhan,” ungkap Kepala Diskoperindag KSB, Ir. Amin Sudiono MM, Jumat (10/5).

Disebutkannya, belum terjadinya gejolak harga dipasaran karena sebelum ramadhan pihaknya sudah menggelar pasar murah di sejumlah tempat. Sehingga masyarakat yang memiliki daya beli rendah bisa membeli kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan selama bulan Ramadhan.

Bahkan saat ini pihaknya juga sedang menggelar pasar murah di masing-masing kecamatan

bagi para warga miskin yang sudah terdata sebelumnya.

Sementara, untuk harga satu paketnya yang berisi, beras, gula, sirup, susu, dan minyak goreng, yang harganya Rp100. 000 dijual ke masyarakat dengan harga Rp60 ribu. Sedangkan untuk harga bawang putih dan cabe rawit merah, pihaknya juga sudah melaporkan kondisi tersebut ke provinsi untuk bisa disikapi. Bahkan provinsi sudah berjanji minggu depan khusus untuk dua komoditas itu harganya sudah stabil seperti sedia kala. Kendati demikian, pihaknya juga akan tetap intens memantau kondisi harga di pasar, sehingga pada saat terjadi gejolak bisa langsung disikapi.

“Kita sudah melaksanakan operasi pasar mulai dari Poto Tano bagi warga miskin di KSB dan akan terus berlanjut di kecamatan lainnya. Jika terjadi gejolak harga nantinya kita juga akan melakukan operasi pasar lanjutan,” tandasnya. Selain itu, pihaknya juga tetap akan intens melakukan pemantauan untuk mengetahui apakah terjadi gejolak harga atau tidak. (ils)

Pembangunan Bendungan Mujur Mendesak Direalisasikan Dari Hal. 3 Untuk mempercepat terwujudkan pembangunan Bendungan Mujur, menurut Ahmadi perlu komitmen yang kuat antara Pemda kabupaten dan provinsi, terutama untuk pembebasan lahannya. Hal ini menurutnya penting dilakukan supaya pembangunan Bendungan Mujur tak terlupakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).

Pasalnya, kata Ahmadi, banyak bendungan baru yang diusulkan sekarang sudah mulai konstruksi. Seperti Bendungan Bintang Bano, Meninting, Beringin Sila, termasuk Tanju dan Mila. ‘’Tapi Bendungan Mujur belum terealisasi sampai sekarang. Karena masalah pembebasan lahan,’’ katanya.

Ahmadi mengungkapkan hasil kajian yang dilakukan

Konsultan asal Kanada, keberadaan Bendungan Mujur sangat penting. Konsultan asal Kanada saat membuat masterplan sumber daya air di NTB, merekomendasikan pembangunan Bendungan Mujur.

Dengan adanya Bendungan Mujur, selain dapat mengatasi persoalan lahan kering atau tadah hujan. Bendungan tersebut juga akan mampu mengatasi krisis air bersih yang melanda Pulau Lombok bagian selatan. ‘’Kalau bendungan ini terbangun, persoalan Lombok Selatan akan tuntas. Misalnya persoalan air untuk irigasi dari Mujur, Sengkol sampai KEK Mandalika. Juga air baku untuk KEK Mandalika,’’ ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata Ahmadi, wilayah Mujur dan sekitarnya sering terjadi banjir. Sebenarnya, dengan adan-

ya Bendungan Mujur, maka persoalan banjir juga bisa teratasi.

Karena bendungan itu akan berfungsi sebagai pengendali banjir. ‘’Dalam pembangunan selalu ada pro dan kontra. Tapi kalau keinginan pemerintah kuat, maka terlaksana. Kita bicarakan dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat.

Pemda kabupaten dan provinsi harus bertemu dulu. Menyatukan persepsi, mari bangun Bendungan Mujur,’’ tandasnya.

Dari sisi anggaran, kata Ahmadi, Kementerian PUPR sudah siap. Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran untuk konstruksinya. Namun pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemda masih belum tuntas hingga saat ini. ‘’Kalau lahan sudah beres, tahun depan bisa kita minta anggaran konstruksinya,’’ pungkasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Rata-rata nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK di NTB pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Meski demikian, nilai rata-rata itu pun relatif masih rendah. Pada tahun 2018, nilai rata-rata UNBK SMK di NTB sebesar 38,36. Sedangkan ratarata UNBK SMK tahun 2019 naik menjadi sebesar 40,38.

Dari data UN SMK yang diperoleh melalui Ketua Panitia UN Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., menunjukkan bahwa nilai rata-rata UNBK SMK di NTB tahun 2019 sebesar 40,38.

Dengan rincian rata-rata nilai untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sebesar 56,40. Ratarata nilai untuk mata pelajaran bahasa Inggris sebesar 36,11. Rata-rata nilai untuk mata pelajaran matematika sebesar 29,80. Dan, Rata-rata nilai untuk teori kompetensi sebesar 39,22. Dengan total nilai rata-rata sebesar 161,53 menjadikan rata-ratanya sebesar 40,38.

“Rata-rata nilai UNBK SMK tahun ini jika dibandingkan dengan data UNBK SMK tahun 2019 lalu dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD), maka nilai rata-rata UNBK SMK tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujar Aidy yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/5).

Nilai terendah UNBK SMK untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebesar 8,0 dan tertinggi sebesar 100,0.

Nilai terendah untuk mata pelajaran bahasa Inggris sebesar 4,0 dan tertinggi sebesar 94,0. Sementara itu nilai terendah di mata pelajaran matematika sebesar 10,0 dan nilai tertinggi mencapai 100,0. Dan, nilai terendah di

mata pelajaran teori kompetensi sebesar 7,5 dan nilai tertinggi sebesar 97,5.

Sementara itu, SMK yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi di UNBK SMK tahun 2019 yaitu SMK Islam AlMadani dengan total rata-rata nilai sebesar 210,85 atau rataratanya sebesar 52,71. Di posisi kedua ditempati SMKN 8 Mataram dengan total rata-rata nilai sebesar 202,60 atau rata-ratanya sebesar 50,65. Di posisi ketiga yaitu SMK Plus Munirul Arifin NW Praya dengan total ratarata nilai sebesar 197,28 atau rata-ratanya sebesar 49,32.

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, penyebab utama terjadinya peningkatan nilai rata-rata UNBK SMK di tahun 2019 ini karena adanya motivasi siswa untuk mencapai nilai yang baik. “Yang menjadi penyebab utamanya adalah motivasi siswa untuk mencapai nilai yang baik dan kemandirian atau kesungguh-sungguhan belajar siswa,” ujarnya.

UNBK SMK tahun 2019 dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indon e s i a , Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. (ron)

H. Aidy Furqon (Suara NTB/ron)

Kejaksaan Ajukan Audit Kasus LCC Dari Hal. 1 BPKP belum memberi kepastian kapan akan dilakukan audit, sebab akan tergantung juga kesiapan dokumen dari Pidsus.

Selain menjelaskan soal rencana audit, Dedi Irawan juga memastikan penyelidikan kasus ini masih berjalan.

Saksi yang berpeluang akan dipanggil adalah mantan Bupati Lombok Barat, H. Zaini Arony, setelah sebelumnya sejumlah pejabat Pemda Lobar baik yang aktif maupun purna tugas dipanggil. ‘’Iya, semua pihak yang berkaitan

dengan masalah ini akan dipanggil,’’ ujarnya.

Sementara pihak BPKP yang dikonfirmasi soal rencana audit itu, masih menunggu kepastian dari penyidik Pidsus. Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo membenarkan sudah ada permintaan audit dari penyidik Pidsus Kejati NTB beberapa waktu lalu. Tapi belum dilakukan ekspose untuk mendengarkan penjelasan penyidik terkait kelengkapan dokumen. ‘’Kita masih tunggu dari penyidik untuk rencana eksposenya,’’ ujarnya singkat. (ars)

Kementerian ESDM Rencanakan Perbaiki Dua PLTS Mangkrak di NTB Dari Hal. 1 Dua PLTS tersebut berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. ‘’Di Lombok Tengah juga ada, tapi aset pusat yang belum diserahkan ke pemerintah kabupaten. Kalau sudah selesai, berfungsi akan diserahkan ke kabupaten,’’ kata Yuliadi.

Data Dinas ESDM NTB sebanyak empat PLTS di NTB

dalam kondisi rusak dan tak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat alias mangkrak.

Empat PLTS yang mangkrak tersebut dibangun Kementerian ESDM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PLTS yang sudah lama rusak dan tak dapat difungsikan itu berada di empat lokasi.

Yakni, PLTS Pusu kapasitas 15 kWp di Bima, PLTS Labangka kapasitas 1 MW di

Sumbawa, PLTS Kidang 5 kWp di Lombok Tengah dan PLTS Batu Jangkih 15 kWp di Lombok Tengah.

PLTS Labangka kapasitas 1 MW di Kabupaten Sumbawa sampai sekarang belum diserahterimakan. PLTS Labangka dibangun pada tahun 2012/2013 dengan nilai anggaran keseluruhan Rp31,8 miliar dan dibangun 70 unit pembangkit. Proyek ini dibangun pada lahan sekitar 3 hektare.

PLTS lainnya yang dalam kondisi mangkrak berada di Lombok Tengah. Yakni di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, kapasitas 5 kWp dibangun pada 2008 silam.

Satu lagi dibangun di Dusun Semper, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah kapasitas 15 kWp dibangun pada 2012.

PLTS yang dibangun di NTB dari 2008 – 2016 seban-

yak 58 unit. Pembangunan PLTS ini bukan hanya dari Kementerian ESDM, namun juga Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), CSR PLN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung ke pemerintah kabupaten. Rata-rata kapasitas PLTS yang dibangun sebesar 15 kWp. PLTS dengan kapasitas paling besar berada di Labangka sebesar 1 MW. (nas)

PT GNE akan Sita Aset Mantan Manager Operasional Dari Hal. 1 Namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Manajemen PT GNE tetap mengingatkan agar terlapor segera melunasi karena batas waktu 25 Mei mendatang.

Katanya, sejak awal ia sudah menyarankan agar HB mengembalikan dalam bentuk uang. Jika dalam bentuk aset, masih panjang prosesnya karena harus melalui appraisal dan proses lelang yang panjang. ”Sebaiknya,

saran kami agar diberikan dalam bentuk uang saja,” ujar pengganti H. Syahdan Ilyas ini.

Karena jika dalam bentuk uang, maka akan bisa digunakan pihaknya untuk recovery keuangan PT. GNE

yang sedang terganggu. Uang itu akan dipakai membeli bahan baku kebutuhan usaha PT. GNE, salah satunya untuk pembuatan paving block. ”Kita sangat berharap dia mengembalikan dalam bentuk uang. Sebab bisa

kita gunakan untuk operasional. Semua pihak tahu, bagaimana kondisi keuangan GNE sekarang. Ya, itu, karena dipicu masalah piutang mengendap. Jadi kita butuh dana segar,” tegasnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 11 Mei 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pelecehan Seksual pada Anak di Dompu Masih Mengancam Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu, Hj. Daryati Kustilawati, SE, M.Si mengakui, kasus pelecehan seksual pada anak masih mengancam. Hal itu ditandai dengan bayaknya laporan yang diterima beberapa bulan terakhir. Dia menekankan penguatan peran keluarga DP3A kini menggadeng instansi terkait untuk penguatan sosialisasi.

Seperti Kemenag, tokoh masyarakat dan pemuda.

“Kalau kita lihat laporan yang masuk masih pelecehan seksual pada anak yang menjadi ancaman,” ungkapnya kepada Suara NTB di ruang ker-

Daryati Kustilawati (Suara NTB/jun)

lingkungannya masing-masing. “Termasuk salah satunya dengan kegiatan yang masih dilakukan Bupati saat ini. Yakni mengujungi tiaptiap sekolah untuk memberikan pemahaman pada anak tentang bahaya kekerasan dan penggunaan narkoba dan sejenisnya,” kata dia.

Dikatakan Daryati Kustilawati, DPA3 tidak bisa seorang diri mengatasi kompleksnya kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak saat ini. Apakah itu pelece-

han seksual, penggunaan obat terlarang, bunuh diri termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa anak.

Beragam persoalan itu membutuhkan peran lembaga lain. Minimal dengan memberikan porsi masing-masing untuk pemenuhan hak anak.

“Selain kami rasa itu efektif menekan kasus kekerasan juga sebagai salah satu upaya kita mendukung terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA),” pungkasnya. (jun)

Satker Tandatangan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dengan BNI Bima

Kepala Diskoperindag Enggan Komentari Temuan BPKP

Kota Bima (Suara NTB) – Beberapa Kepala Satuan Kerja (Satker) wilayah Bima dan Dompu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan BNI Cabang Bima, di ruang rapat kantor BNI setempat, Jumat (10/5).

Kepala Satker yang hadir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) itu antara lain Kepala Kemenag Kota dan Kabupaten Bima, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima serta beberapa Kepala Satker lainnya.

Selain Kepala Satker, penandatanganan tersebut disaksikan oleh pimpinan BNI Cabang Bima, Syamsurizal dan Heru Teguh serta Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Bima, Saprudin.

Sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama penerbitan Kartu Kredit Pemerintah, Pihak BNI Cabang Bima serta

Kota Bima (Suar NTB) Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Nurjannah, S.Sos, enggan mengomentari temuan yang diperoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Nurjannah yang dikonfirmasi, Jumat (10/5) bahkan terkesan tidak ingin berbicara apapun terkait temuan BPKP tersebut.

“Kalau soal itu saya no comment. Silahkan ke Inspektorat yang lebih berwenang, “ jawabnya singkat. Seperti diketahui BPK Perwakilan NTB, memiliki temuan penggunaan anggaran negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Diskoperindag Kota Bima.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, LHP BPK untuk anggaran tahun 2018 memuat temuan ini muncul dari retribusi pasar Amahami. Kepala Inspektorat Kota Bima, Dr. Syamsuddin yang dikonfirmasi, Kamis (9/5), membenarkan adanya temuan tersebut. Syamsuddin mengungkap, temuan muncul dari tiga item. Salah satu di antaranya retribusi pasar. “Benar ada temuan BPKP, tentang retribusi pasar Amahami,” katanya.

Syamsuddin tidak bisa menyebut angka pastinya, tapi sekitar puluhan juta.

“Bisa langsung dilihat di kantor berapa nilai pastinya, “ jawab Syamsuddin. Atas temuan ini pun tambahnya, sudah ada upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Diskoperindag. Untuk LHP ini sendiri, menurut Syamsuddin saat ini masih bersifat sementara. LHP baru disampaikan secara resmi pada pekan depan. (uki)

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/uki)

PENANDATANGANAN - Pose bersama pimpinan Bank BNI Cabang Bima, beberapa Kepala Satker dan Kepala KPPN Bima usai penandatanganan PKS KKP di ruang rapat kantor BNI setempat, Jumat (10/5)

TANDATANGAN - Kepala BPS Kabupaten Bima menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan BNI Cabang Bima, di ruang rapat kantor BNI setempat, Jum’at (10/5).

KPPN Bima memberikan pemahaman dan edukasi tentang mekanisme dan pengunaan KKP. Pimpinan BNI Cabang Bima, Syamsurizal mengatakan perjanjian Kerja Sama penerbitan KKP tersebut menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh

nya, pengunaan anggaran non tunai dengan menggunakan KKP tersebut akan digunakan oleh Satker untuk memenuhi kebutuhan transaski belanja rutin dan biaya perjalanan dinas.

“Implementasi pengunaan KKP ini akan dimulai pada 1

Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tentang penggunaan anggaran negara secara non tunai.

“Sebagai pelaksana penerbitan KKP Pemerintah menunjuk anggota Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) salahsatunya BNI,” katanya. Menurut-

Juli 2019 mendatang,” katanya. Syamsurizal menambahkan dengan jaringan serta akses yang luas dimiliki Bank BNI, bisa memberikan kenyamanan serta kepuasan bertransaksi sehingga harapan nasabah terpenuhi. (uki/*)

Polisi Masih Lidik Kasus Pencurian Meteran Listrik Sumur Warga

Pimpinan DPRD Bima Gagal Pertahankan Kursi

Dompu (Suara NTB) – Pelaku pencurian meteran listrik sumur warga di Dusun Buncu Utara Desa Matua, belum terungkap. Penyidik Polsek Woja masih pada tahap penyelidikan. Dugaan aksi itu dilakukan oknum pendukung caleg baru sebatas indikasi semata.

Kapolsek Woja, Iptu Rusdi, SH., menjawab Suara NTB, Jumat (10/5) mengungkapkan, aduan yang disampaikan sekelompok warga terkait hi-

(Suara NTB/jun)

Bima (Suara NTB) – Komposisi pimpinan hingga anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024 diprediksi bakal mengalami perombakan besar-besaran. Banyak caleg baru yang lolos dan para petahana terpental.

Dari hasil perhitungan perolehan suara sementara, bahkan dua orang pimpinan DPRD, yakni Murni Suciyanti yang menjabat sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua I, Syamsuddin, S.Sos diprediksi gagal memperoleh kursi karena kalah perolehan suara dari caleg internal partainya masing-masing.

Murni yang maju dari PAN di daerah pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi Kecamatan Wawo, Lambitu, Palibelo, Langgudu dan Belo kalah perolahan suara dari M. Natsir (petahana).

Sedangkan Syamsuddin yang merupakan Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Bima maju di Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Woha, Monta dan Parado tidak memperoleh banyak suara. Bahkan di ‘’dapil neraka’’ ini Gerindra diprediksi tidak memperoleh kursi.

Ketua DPD II PAN Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SE, mengakui jika dilihat dari hasil yang diperoleh di dapil 6, suara Murni Suciyanti berada di urutan kedua di bawah M. Natsir yang juga caleg petahana. “Pemilu 2014 lalu di Dapil 6 ini kita mendapat 2 kursi. Tapi sekarang hanya 1 kursi,” katanya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/5).

Aminurlah mengatakan, pada Pemilu 2019 ini suara PAN mengalami penurunan signifikan ketimbang hasil pemilu 2014 lalu. Pada pemilu 2014 lalu, PAN berhasil memperoleh tujuh kursi di DPRD Kabupaten Bima dan sebagai pemenang Pemilu. “Tapi sekarang kita mendapat enam kursi dan berada di posisi kedua dibawah Golkar,” katanya.

Ia menambahkan, faktor menurunnya suara partai lantaran pemilih sudah cerdas menentukan pilihannya. Dalam pemilu 2019 pemilih juga tidak hanya melihat partai namun lebih ke figur caleg. Hal ini dibuktikan turunnya suara petahaha hingga 90 persen. “Kedepan, ini yang akan kami evaluasi. Terutama memberdayakan kader agar lebih bisa tampil maksimal,” katanya.

Berdasarkan data didapat Suara NTB, dari 45 kursi di DPRD Kabupaten Bima, Partai Golkar diprediksi mendapat 9 kursi. Kemudian disusul PAN 6 kursi. Selanjutya PPP dan Gerindra masingmasing mendapat 5 kursi.

Partai Nasdem, Demokrat hingga PKS mendapat 4 kursi, partai Hanura 3 kursi. Serta PKB dan PDI Perjuangan masing-masing 2 kursi. Satu kursi terakhir untuk PBB. Wakil Ketua DPD II Partai Golkar, Dafullah M.Pd, mengaku partai Golkar mendapat 9 kursi dan di beberapa dapil mendapat jatah dua kursi. Salah satunya di Dapil II yang meliputi Kecamatan Bolo dan Madapangga. “Di dapil ini juga Caleg kita mendapat suara terbanyak yang diprediksi akan duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bima periode 20192024,” pungkasnya. (uki)

janya, Jumat (10/5). Peran keluarga dalam mengontrol pergaulan anak merupakan salah satu kunci utama dalam menekan tindakan amoral para

pelaku. Di samping bekal pendidikan agama bagi mereka agar bisa menangkal sendiri pengaruh-pengaruh dari luar.

Namun untuk bisa diterapkannya hal tersebut oleh setiap kepala keluraga, perlu adanya dukungan dari luar. Seperti Kemenag misalnya, melalui jajaran di tiap wilayah mesti menggencarkan sosialisasi keagamaan.

Pun demikian dengan tokoh masyarakat dan pemuda.

Harus betul-betul mengontrol aktivitas anak di

Rusdi

langnya meteran listrik sumur dalam itu atas dugaan pencurian. Bukan pencabutan oleh oknum pendukung Ketua DPRD, Yuliadin, S. Sos., lantaran merosotnya perolehan suara pada Pemilu serentak tahun ini. “Itu artinya ada yang mengambil tanpa sepengetahuan warga di sana. Apakah itu dilakukan oknum pendukung caleg ya kita tidak tahu, karena tidak ada saksi yang melihat,” ungkapnya.

Rusdi, pun membantah

adanya pengakuan warga yang melihat pelaku pencurian tersebut. Karena dalam keterangan beberapa orang saksi yang diperiksa ratarata mengaku tidak melihatnya. Melainkan hanya sebatas indikasi lantaran sumur itu berada di atas lahan milik Yuliadin. Ditambah kejadiannya setelah perolehan suara di wilayah basis kemenangan caleg Nomor Urut 2 dari PAN tersebut diketahui merosot drastis.

Pencurian meteran listrik yang berimbas pada terhambatnya pasokan air bersih warga ini sudah ditangani.

PLN langsung memasang meteran pengganti tak lama setelah aksi blokade jalan dilakukan. Kendati begitu, mantan Kapolsek Kota ini menegaskan, tetap akan berupaya maksimal untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut.

“Meteran sudah langsung diganti, cuma kasusnya tetap kita lidik,” pungkasnya. (jun)