Edisi Kamis 11 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 11 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 33 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Koordinasi Pemulangan Kemlu RI Libatkan Polda NTB Korban TPPO Asal NTB

Bongkar Sindikat TPPO Jaringan Timur Tengah

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pemulangan 200 warga NTB yang menjadi korban Tindak Pidana Pendagangan Orang (TPPO). Dari 200 warga NTB yang diduga menjadi korban, Pemprov mengaku masih belum mendapatkan data detailnya. ‘’Kita sudah komunikasikan dengan Kemensos. Belum ada penyerahan korban ke Kemensos,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (10/4) siang.

Khalik menjelaskan, untuk pemulangan warga NTB korban TPPO tersebut, Bersambung ke hal 15 H. Ahsanul Khalik

Mataram (Suara NTB) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menjalin koordinasi dengan Polri, khususnya Polda NTB dalam membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan Timur Tengah. Pihak- pihak yang terlibat sebagai mafia akan diproses hukum.

Demikian ditegaskan, Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal menjawab Suara NTB, Rabu (10/4). Dikatakan, terungkapnya empat orang

kali juga Polda NTB mengungkap kasus TPPO,’’ ujarnya.

Terungkapnya 200 warga asal NTB yang jadi korban TPPO, menurutnya berkat kerja keras kepolisian, baik

sepenuhnya sudah diserahkan penanganan ke Mabes Polri dan khususnya Polda NTB. ‘’Para pelaku sudah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum,’’ tegasnya.

Setelah kasus itu terungkap, pihaknya akan tetap menjalin koordinasi dengan kepolisian untuk identidifikasi dalam rangka pencegahan korban TPPO. Bersambung ke hal 15

Pemprov Dorong Penegakan Hukum

(Suara NTB/dok)

Perbaikan Permanen Empat Jembatan Putus Butuh Rp20 Miliar

MABES Polri merilis tingginya angka perdagangan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional. NTB masuk sebagai daerah penyumbang korban terbanyak dengan iming-iming bekerja di sejumlah negara di Timur Tengah.

Bar e s k r i m mengungkap k a s u s perda-

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak lima jembatan milik provinsi putus di wilayah Bima dan Dompu akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Akibat keterbatasan anggaran, baru satu jembatan yang dapat diperbaiki.

Satu jembatan lagi diperbaiki darurat agar dapat digunakan oleh masyarakat. Pemprov NTB membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar memperbaiki secara permanen empat jembatan yang putus. Penanganannya paling lambat dilakukan 2020 mendatang.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, ST, MT mengatakan, satu jembatan sudah diperbaiki permanen oleh BPBD NTB, yakni jembatan Kananta Bima.

Sementara empat jembatan lainnya masih dilakukan perbaikan darurat.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

sindikat TPPO ke Timur Tengah, merupakan buah kerjasama dengan kepolisian. ‘’Kami juga berkoordinasi dengan Polda NTB untuk menyelidiki (jaringan lain). Beberapa

Bareskrim Mabes Polri maupun Polda NTB. Sehingga tidak heran, pihaknya pernah mengganjar Polda NTB dengan penghargaan. ‘’Beberapa kali Polda NTB juga menggagalkan TPPO ke Turki,’’ kata Iqbal yang juga Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki.

Sementara mengenai terungkapnya warga NTB menjadi korban human trafficking itu,

H. Agus Patria

gangan orang atau human trafficking itu ada 1.200 orang.

Ada empat jaringan yang terlibat dalam kejahatan ini.

Yaitu jaringan yang mengirimkan TKI ilegal ke Maroko, Turki, Suriah, dan terakhir ke Arab Saudi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. H. Agus Patria di konfirmasi mengatakan akan berkoordinasi langsung dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah pusat dalam hal ini , BNP2TKI. Mengingat para korbannya telah diberangkatkan ke negara-negara penempatan secara ilegal. ‘’Kita mendorong aparat untuk memproses orangorang yang melakukannya (sindikatnya). Kita mendukung penegakan hukum, karena perdagangan orang sudah masuk ranah tindak pidana,’’ jelas Dr. H. Agus Patria.

Terhadap kasus

ini, Dinas Nakertrans Provinsi NTB menjadikannya prioritas dan terus akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganannya.

Hal senada dikatakan Noerman Adhiguna, Plt. Kepala BP3TKI Mataram.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

PROSES - Mega proyek Beringin Sila di Kecamatan Utan, Sumbawa yang sedang dalam proses pengerjaan. Pelaksanaan diharapkan lancar sampai proyek senilai Rp1,3 triliun ini selesai 2022.

Kajati Singgung BPN Soal Sertifikat Lahan Mega Proyek Beringin Sila

(Suara NTB/bul)

Noerman Adhiguna

Mataram (Suara NTB) Mega proyek Beringin Sila, Kecamatan Utan, Sumbawa masih terganjal soal lahan.

Kajati NTB Arif, SH.,MM menyentil Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal proses keluarnya sertifikat kepemilikan lahan di kawasan tersebut.

Padahal kawasan seluas 1.100 hektar itu masuk kawasan hutan lindung.

Dalam kapasitas sebagai Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kajati NTB Rabu (10/4) kemarin mendengarkan paparan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, berlangsung di Kantor Bupati Sumbawa.

Bersambung ke hal 15

Tuntas Tahun Ini PROSES pembebasan lahan proyek pembangunan jalan by pass LIA - KEK Mandalika dikebut. Kementerian PUPR memberikan target pembebasan lahan untuk mendukung MotoGP 2021 ini harus tuntas 2019.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan trase jalan by pass LIA-KEK Mandalika sudah ditentukan. ‘’Karena memang pembebasan tanah ini harus tuntas tahun ini,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (10/4).

Untuk mengejar target tersebut, terus dilakukan koordinasi dengan Lombok Tengah.

Termasuk juga akan dilakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN). ‘’Ini memang koordinasinya door to door.

Bersambung ke hal 15 H. Azhar

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Masuk Zona Integritas TIGA Kejaksaan Negeri (Kejari) ditunjuk sebagai wakil NTB untuk diberikan penilaian Zona Integritas oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. Tiga Kejari itu, Kejari Lombok Tengah, Kejari Lombok Timur dan Kejari Sumbawa, yang sebelumnya ditetapkan oleh Kejati NTB sebagai wakil daerah.

Pra penilaian, tiga Kejari tersebut sudah harus melakukan pembenahan untuk memenuhi enam kriteria penguatan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBM).

Mulai dari soal pelayanan publik, Bersambung ke hal 15 Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

(Balipost/Ant/ula)

PACUAN KUDA - Sejumlah joki cilik memacu kuda mereka saat gelaran pacuan kuda tradisional Dompu (Pacoa Jara) di arena pacuan kuda Lembah Kara di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Rabu (10/4). Olahraga rakyat yang melibatkan para joki cilik berusia 5 hingga 7 tahun tersebut diselenggarakan untuk memeriahkan Festival Pesona Tambora 2019 yang puncaknya berlangsung 11 April 2019.

Berkinerja Buruk Diberhentikan

396 CPNS Pemprov NTB Belum Aman Mataram (Suara NTB) Sebanyak 396 CPNS Pemprov NTB hasil seleksi tahun 2018 mendapatkan SK Gubernur. Meskipun telah mendapatkan SK pengangkatan, namun posisi 396 CPNS NTB tersebut belum aman.

Selama satu tahun ke depan, 396 CPNS yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan dan lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) tersebut akan menjalani masa percobaan. Apabila kinerja mereka buruk dalam satu tahun masa percobaan sesuai hasil evaluasi, maka CPNS dapat diberhentikan. ‘’Apabila selama satu tahun setelah dievaluasi kinerjanya buruk, akan memengaruhi pengangkatan PNS, tidak bisa diangkat menjadi PNS. Sehingga harus diberhentikan sebagai CPNS,’’ kata Kepala Kantor Regional (Kanreg) X Badan Kepagawaian Negara (BKN) Denpasar, Bambang Hari Samasto, SH saat penyerahan SK Pengangkatan 396 CPNS Pemprov NTB di Kantor Gubernur, Rabu (10/4).

Bambang mengatakan, selama masa per-

cobaan sebagai CPNS, harus menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu, 396 CPNS tersebut harus disiplin. Nantinya, pimpinan di masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan melakukan evaluasi.

Ditambahkan, selama masa percobaan, CPNS diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan untuk membangun integritas, kejujuran, semangat, motivasi dan karakter kepribadian yang unggul serta bertanggungjawab. Serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi masing-masing CPNS. Bambang mengatakan, seorang PNS harus bersedia ditempatkan di seluruh Provinsi NTB. Bahkan, seorang PNS harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasalnya, seluruh CPNS sudah menandatangani lima surat pernyataan. Sehingga, setelah diangkat menjadi CPNS, tak ada alasan untuk mengajukan pindah apapun alasannya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

SERAHKAN SK - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyerahkan SK Gubernur mengenai pengangkatan 396 CPNS Pemprov NTB 2018.

SUARA NTB Kamis, 11 April 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jelang Ramadhan Baru Bentuk Pokmas MASYARAKAT terdampak gempa di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, baru membentuk kelompok masyarakat (Pokmas).

Pokmas dibentuk untuk perbaikan rumah rusak sedang dan ringan akibat gempa Juli 1018 lalu. Percepatan pembangunan diharapkan sebelum masa rehab dan rekon berakhir.

Lurah Monjok Timur, Muhammad Nur menjelaskan, warga diminta mengumpulkan rekening untuk membentuk Pokmas pembangunan rumah rusak sedang dan ringan.

Tidak disebutkan total rumah rusak sedang dan ringan. Proses pencairan (Suara NTB/cem) Muhammad Nur bantuan disalurkan melalui Pokmas. “Kita baru bentuk Pokmas yang rusak sedang dan ringan,” kata Nur dikonfirmasi, Rabu (10/4).

Data rumah rusak berat akibat gempa Juli lalu dari hasil pendataan 103 unit. Permasalahannya hanya 15 warga yang rumahnya mau dirobohkan. Sisanya 88 orang tidak mau rumahnya dirobohkan karena alasan bantuan diterima tidak cukup untuk membangun rumahnya yang besar serta faktor lainnya. Petugas kembali memvalidasi data kerusakan dan menurunkan kategori menjadi sedang atau ringan.

Hasil verifikasi diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, untuk diusulkan ke pemerintah pusat.

“Yang belum jelas SK nya belum dirobohkan karena harus menunggu validasi ulang,” tandasnya.

Rata – rata masyarakat yang terdampak gempa di enam lingkungan memilih rumah instans sederhana sehat (Risha). Dari 15 kelompok itu di antaranya, baru 4 kelompok yang anggaran telah dicairkan. Sedangkan, perbaikannya masih tahap pengerjaan.

Mantan Lurah Karang Baru ini menambahkan, masyarakat yang belum jelas mendapatkan bantuan diharapkan masuk pada usulan pengajuan bantuan Rp20 miliar dana tambahan ke pemerintah pusat. “Kalau kelurahan sifatnya memfasilitasi pendataan. Sekarang prosesnya di BPBD,” ujarnya.

Kendala dihadapi pokmas tidak jauh berbeda dari lokasi lainnya yang terdampak gempa. Seperti, ketersedian material, ongkos tukang yang mahal serta harga barang melonjak. Tenggat waktu masa pemulihan sampai 12 April dipastikan tidak bisa selesai. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memperpanjang waktu.

Kelurahan bersama Pokmas dan fasilitator mendorong proses percepatan sebelum masa rehab dan rekon berakhir September mendatang. (cem)

Belum Dijalankan ANGGOTA Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018 DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., menilai masih banyak hal yang menjadi rekomendasi pansus LKPJ. ‘’Saya baca substansi LKPJ tahun sebelumnya mengenai kota tua, adanya MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) yang menjadi suatu gambaran penyusunan APBD. Ini saya rasa memang Kota Mataram harus ada inovasi,’’ katanya.

Karena, undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengamanahkan bahwa eksekutif dan legislatif adalah penyelenggara pemerintahan. ‘’User-nya itu adalah bapak-bapak (eksekutif, red) ini. Kemudian di satu sisi kami (Dewan) diberikan pokir untuk mengcover segala hal dalam MPBM yang tidak bisa tercover atau terlaksana oleh pemerintah,’’ terangnya.

Sayangnya, kata Gus Arik, sapaan akrabnya, pokir Dewan ini justru banyak yang belum terlaksana. Pokir ini, lanjut dia, sesungguhnya untuk memfasilitasi keinginan masyarakat. ‘’Terakhir kita rapat tentang pergeseran. Yang menjadi suatu keanehan, ketika kita sudah ada komitmen kepada masyarakat berupa janji diberikannya pokir kepada masyarakat dalam nuansa reses yang sudah tercover.

Nah konyolnya itu ada sebagian yang memang sudah terlaksana dan ada sebagian tidak cair-cair,’’ bebernya.

Sementara, lanjut politisi Partai Demokrat ini, proposal masyarakat terkait pokir sudah masuk jauh- jauh hari. ‘’Kalau kita Dewan mungkin bisa menerima dengan lapang dada, tapi bagaimana dengan masyarakat,’’ ucapnya. Untuk itu, Gus Arik mengajak eksekutif untuk sama-sama berkomitmen menjaga hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. ‘’Kehormatan bapak juga harus kami jaga dan bapak-bapak di eksekutif menjaga marwah kami di legislatif,’’ pintanya. Pihaknya, sambung anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini, tidak ingin dicap sebagai pembohong oleh masyarakat lantaran pokir yang telah disetujui tidak kunjung dicairkan oleh eksekutif. ‘’Kepentingan kami sebenarnya tidak ada. Tapi marwah kami dalam tanda kutip, tergoda sedikit. Jangan sampai kami dikatakan menyampaikan kebohongankebohongan,’’ katanya.

IGB Hari Sudana Putra (fit) (Suara NTB/dok)

Harga Kebutuhan Pokok Melonjak Mataram (Suara NTB) Harga kebutuhan pokok menjelang bulan puasa Ramadhan mulai melonjak. Permintaan tinggi menyebabkan lonjakan harga tak terkendali. Satgas pangan perlu mengantisipasi ketersediaan stok dan stabilisasi atas lonjakan harga.

Di pasar Cemara, harga kebutuhan bumbu dapur seperti bawang putih naik 100 persen dari harga sebelumnya Rp20 ribu/kg menjadi Rp40 ribu/kg.

Demikian pula bawang merah naik dari Rp25 ribu/kg menjadi Rp50 ribu/kg, cabai rawit juga turut naik menjadi Rp35 ribu/ kg dari sebelumnya Rp25 ribu/ kg. Daging sapi relatif normal di harga Rp130 ribu/kg.

Pedagang di Pasar Cemara, Ani mengaku, harga bawang merah dan bawang putih naik 100 persen sejak seminggu lalu.

Biasanya, ia menjual Rp 25 ribu/ kg bawang putih, sekarang menjadi Rp40 ribu/kg. Demikian pula bawang merah dari Rp25 ribu/kg menjadi Rp50 ribu/kg.

Dia tidak mengetahui persis penyebab kenaikan. Harga bawang diambil di pengempul relatif mahal. “Sejak seminggu lalu naik,” akunya ditemui, Rabu (10/4).

Sementara harga daging disebutkan Rukma’yah masih normal. Untuk daging sapi super Rp130 ribu/kg. Sedangkan, daging sapi nomor dua dijual

Rp110 ribu – Rp120 ribu/kg.

Memasuki bulan Ramadhan belum ada tanda – tanda kenaikan harga. Tetapi diharapkan tidak terjadi lonjakan. “Mudah – mudahan sih tidak ada yang naik,” harapnya.

Dinas Perdagangan segera melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah untuk menjamin tidak terjadinya lonjakan harga menjelang Ramadhan.

Meskipun diakui Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin, harga bawang putih melonjak 100 persen dari harga sebelumnya.

Kenaikan harga salah satu bumbu dapur ini, karena produksi bawang putih dari Sumbawa dan Dompu menepis akibat anomali cuaca. Petani nyaris gagal panen, sehingga mempengaruhi harga dan stok di pasaran. “Informasi kita terima dari Pemerintah Dompu dan Sumbawa, petani bisa dikatakan gagal panen,” tandasnya.

Amran mengakui, menjelang Ramadhan maupun mendekati lebaran kebutuhan pokok akan naik. Ini disebab-

(Suara NTB/cem)

MELONJAK - Pedagang sayur di Pasar Cemara, Ani menunjukkan bawang putih yang dijualnya. Harga bawang putih naik dari sebelumnya Rp20 ribu/kg, naik menjadi Rp40 ribu/ kg. Menjelang Ramadhan biasanya harga sejumlah kebutuhan pokok akan naik. kan permintaan masyarakat tinggi. Pemerintah nantinya akan berupaya menekan harga agar tidak melampui harga eceran tertinggi.

DPPKB Berikan Pelayanan KB Gratis di Lingkungan Pondok Perasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, terus berupaya menjangkau serta memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Pada Rabu (10/4), pelayanan KB gratis dilakukan di lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Masyarakat diharapkan mengatur jarak kelahiran.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menyampaikan, pelayanan KB gratis mendapatkan antusiasme dari masyarakat. Dengan menurunkan mobil pelayanan, masyarakat sangat antusias untuk memasang alat kontrasepsi. Ini tidak terlepas dari sosialisasi yang masif dilakukan DPPKB melalui para penyuluh KB bersama kader KB. “Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias mendapatkan pelayanan KB gratis,” kata Sutrisno.

Sutrisno mengaku bangga melihat respon masyarakat yang cukup positif terhadap pelayanan KB tersebut. Artinya, upaya memasyarakatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mendapat ruang sangat besar, karena

program ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Saya sangat bangga. Upaya memasyarakatkan pelayanan KB disambut positif oleh masyarakat,” tandasnya. Pelayanan KB dengan mobil keliling itu menjangkau peserta KB baru dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti implant dan IUD sebanyak 24 akseptor.

Sedangkan yang menggunakan KB sederhanya yaitu suntik dan pil sebanyak 16 akseptor.

Petugas selain memberikan pelayanan KB,juga memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur terhadap penting pengaturan yang sehat.

Kegiatan semacam ini sambung Sutrisno, akan terus dilakukan yang sasarannya di fokuskan pada keluarga-keluarga prasejahtera, sehingga mempercepat peningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Mataram. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN KB - Petugas DPPKB memberikan pelayanan KB gratis pada masyarakat di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro Rabu (10/4). Pelayanan KB gratis menyasar masyarakat pra sejahtera dimaksudkan agar masyarakat mengatur kelahiran yang tepat.

KPU Targetkan 80 Persen Partisipasi Pemilih Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD mencapai 80 persen. Tingginya pemilih mengambang jadi tantangan. Sosialisasi perlu dimasifkan dari penyelenggara tingkat bawah.

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menyampaikan, target secara nasional bahwa partisipasi pemilih 77 persen. Untuk Kota Mataram ditargetkan angka partisipasi pemilih mencapai 75 hingga 80 persen. “Kita targetkan 75 hingga 80 persen partisipasi pemilih,” sebut Husni, Rabu (10/4).

Pola dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan memaksimalkan sosialisasi dan menggandeng stakeholder untuk ikut berperan aktif mengimbau dan mengajak masyarakat untuk datang memilih pada 17 April pekan depan. Husni menyebutkan, daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu saat ini mencapai 293.194 jiwa. Diharapkan, masyarakat memilliki kesadaran kolektif untuk datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilih mereka.

Ketua Bawaslu, Hasan Basri juga mengajak masyarakat agar tidak takut dan malas ke TPS menyalurkan hak pilih mereka. Cara Bawaslu untuk mengajak masyarakat mencoblos dengan bersurat ke pengurus masjid, gereja dan pura supaya mensosialisasikan ke jemaah mereka untuk datang ke TPS. Selain itu, menghindari politik uang, politik SARA dan praktik lain yang dilarang berdasarakan aturan

perundang – undangan. Disamping itu, KPU juga perlu mengantisipasi karena pada hari itu juga termasuk hari libur. Jangan sampai masyarakat memilih bepergian ke luar daerah sebelum menyalurkan hak pilih mereka. “Saya kira walaupun libur nasional hari itu, tetapi besoknya masuk kerja,” kata dia.

Target partisipasi pemilih 80 persen diyakini bisa terpenuhi. Sebab, peserta pemilu juga turut bekerja meminta konstituen atau pendukung mereka agar memilih. Jika tidak akan menjadi kerugian bagi peserta pemilu.

Hasan melihat pemilih mengambang relatif tinggi. Masyarakat harus memiliki perspektif bahwa mencoblos hanya membutuhkan waktu satu menit. Pilihan masyarakat akan menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan.

KPU diharapkan tidak saja sosialisasi tetapi harus membuat terobosan di tempat pemungutan suara (TPS) yang unik. Secara psikologis ini akan menarik perhatian pemilih. “Orang datang memilih ini bukan karena malas, tapi ketertarikan untuk datang ke TPS,” ucapnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh juga menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu 17 April ini bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengajak aparatur sipil negara untuk menyampaikan ke keluarga maupun masyarakat untuk menyalurkan hak pilih mereka.

Selain itu, diingatkan ASN tidak terlibat dalam politik praktis, menghindari politik uang dan lainnya. “Saya juga mengharapkan ada peningkatan partisipasi pemilih,” demikian kata dia. (cem)

Terkait ketersedian atau stok bahan pokok dari hasil koordinasi masih terpenuhi.

Mantan Kadispora ini menambahkan, satgas pangan

akan turun mengecek harga dan ketersedian stok. Satgas akan melaporkan bila ada potensi harga naik serta stok mulai menipis. (cem)

Pemkot Terancam Gagal Raih WTP Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terancam gagal menerima atau meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masalahnya, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat belum clear and clean.

Sanksi tegas menanti pejabat jika dalam satu bulan belum menyerahkan laporan kekayaan.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, LHKPN menjadi kewajiban aparatur sipil negara (ASN) untuk menyampaikan kekayaan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan KPK sejak lama memberikan surat edaran ke pemerintah daerah.

Surat edaran ini ditindaklanjuti oleh Walikota, H.Ahyar Abduh mengingatkan seluruh pegawai negeri di Lingkup Pemkot Mataram.

“Pak Wali, Pak Wakil dan Pak Sekda berulangkali mengingatkan semua pejabat untuk melaporkan harta kekayaan mereka,” kata Alwan dikonfirmasi, Rabu (10/4).

Verifikasi pengisian LHKPN secara online oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah 98 persen melaporkan harta kekayaan mereka ke website KPK. Sedangkan, dua persen atau 23 orang belum melaporkan dengan alasan tertentu.

Komisi Antirasuah memberikan toleransi pengisian secara manual.

Sampai pekan kemarin, tinggal 11 pejabat yang belum melaporkan kekayaan mereka. BKPSDM tambah Alwan, menindaklanjuti dengan bersurat ke pejabat yang bersangkutan. Jika surat pertama hingga ketiga tidak diindahkan, maka akan dijatuhkan sanksi.

“Apa yang sulit.

Padahal mereka tinggal konsultasi saja.

KPK juga sudah mensosialisasikan sejak jauh – jauh hari,” ujarnya.

Sanksi terhadap penyelenggara negara

yang tidak melaporkan kekayaannya kata Mantan Kadis Perdagangan ini, telah diatur dalam Perwal Nomor 28 Tahun 2017. Terkait Kota Mataram bakal gagal mendapatkan penilaian WTP dari BPK karena belum clean and clear terhadap LHKPN, dia mengaku hal itu jadi kewenangan auditor.

Sementara itu, Walikota memberikan kesempatan kepada pejabat untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka. Pelaporan ini dinilai sangat penting untuk melibat keterbukaan penyelenggara negara terhadap penghasilan atau harta dimiliki selama menjadi ASN. “Ini sangat penting. Kita bisa tahu berapa penghasilan selama jadi ASN,” tandasnya.

Ahyar Abduh justru tidak ingin 23 pejabat yang belum melapor itu justru menghambat Pemkot Mataram mendapatkan penilaian WTP dari BPK. Oleh karena itu, ia telah mengingatkan pimpinan OPD untuk menyampaikan ke staf mereka untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka.

Beberapa kabupaten di NTB telah memberikan sanksi terhadap ASN yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka. Walikota juga akan mempertimbangkan pemberian sanksi. Itu bisa berupa penundaan kenaikan pangkat d a n pemberian gaji berkala. (cem)

Alwan Basri (Suara NTB/cem)

Targetkan Pengurangan Sampah 30 Persen Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sedang mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 terhadap perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ke kecamatan. Perubahan regulasi ini ditargetkan pengurangan sampah mencapai 30 persen hingga tahun 2025 mendatang.

Kepala DLH, Irwan Rahadi dikonfirmasi, Rabu (10/4) mengatakan, penanganan sampah telah tertuang dalam kebijakan strategis daerah termasuk pemerintah provinsi sebagai bagian komitmen pengurangan sampah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di tahun 2025 mendatang.

Kota Mataram kata Irwan, memiliki optimisme terhadap hal tersebut. Lima tahun ini akan disusun konsep pengurangan sampah

mencapai 30 persen itu. Saat ini, posisi penanganan sampah seperti pengumpulan, pengangkutan ke tempat pembuangan akhir mencapai 80 persen. Penanganan sampah Kota Mataram lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di NTB. “Ini harus diturunkan. Karena kita penanganan atau jangkauan pelayanannya lebih baik dibandingkan daerah lain di NTB,” kata dia.

Mantan Camat Selaparang ini menjelaskan, rumus produksi sampah dihitung dari jumlah penduduk dikali 0,7 persen. Dari seminar nasional produksi sampah di Kota Mataram 318 ton per hari. Belum lagi implikasi atau dampak daerah penyangga, sehingga kemungkinan ada sampah kiriman atau tumpukan sampah di batas wilayah. Oleh karena itu, produksi sampah

Kota Mataram 350 hingga 400 ton per hari. Dari produksi sampah per hari ini, yang terkelola dengan baik hanya lima persen.

Dalam upaya pengurangan sampah 30 persen, pemerintah provinsi juga memiliki kebijakan program zero waste. Sedangkan, Pemkot Mataram memiliki program Lisan (Lingkungan Bebas Sampah). Program ini tinggal disinkronisasikan. “Kita tinggal sinkronkan program provinsi dengan Pemkot Mataram,” ucapnya.

Kesadaran masyarakat selama ini menjadi persoalan. Tetapi demikian kata Irwan, bukan jadi penghalang atau penghambat. Dinas Lingkungan Hidup fokus sosialisasi dan intervensi sebagaimana program bebas sampah oleh Pemprov NTB, fokusnya pada penyadaran. (cem)

(Suara NTB/cem)

TUMPUKAN SAMPAH - Pemulung memungut botol bekas di tumpukan sampah di TPS yang diletakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Mandalika, Rabu (10/4). Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, menargetkan pengurangan sampah 30 persen di tahun 2025.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 11 April 2019

Halaman 3

Pengelolaan Keuangan yang Ideal

Farid Faletehan (Suara NTB/bul)

Kemenag akan Gandeng APH, Antisipasi Travel Umrah Ilegal Mataram (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) Kantor Wilayah Provinsi NTB rencananya akan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) dalam konteks antisipasi, mendeteksi adaya perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ilegal.

Kasus terbesar penipuan calon jemaah umrah yang sempat menjadi perhatian publik di negeri ini adalah First Travel. Pemerintah mewanti-wanti keberadaan perusahaan dengan tawaran serupa kepada jemaah. Karena itu, di tingkat pusat, Kemenag dengan Mabes Polri telah bekerjasama.

“Kita di daerah akan mengikuti (kerjasama dengan Polda). Mungkin selesai Pilpres ini,” kata L. Muh. Zainudin, SH, MH dari Bidang Haji Kemenag NTB. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/4) kemarin, ia menyebut, secara resmi Kemenag NTB belum mendapatkan laporan adanya aktivitas ilegal PPIU di NTB. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah kemudian lengah.

Kemenag dalam hal ini intens melakukan pembinaan.

Tetapi kepada PPIU-PPIU yang telah terdaftar dan resmi.

Diluar itu, masyarakat juga pro aktif harus melaporkannya.

Jika terindikasi ada PPIU yang ilegal. Di NTB terdapat 18 PPIU. Dua diantaranya berkantor pusat di NTB dan 16 diantaranya adalah perusahaan cabang.

Ke 16 PPIU yang dikemukakan L. Zainudin ini kantor pusatnya tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dari Jakarta, Sumatera, Pontianak, Jambi, Jawa Barat. sementara dua perusahaan yang berkantor pusat di NTB tersebar, satu di Kota Mataram dan satu lainnya di Lombok Tengah.

Jumlah PPIU dari sebelumnya hanya 4 sampai 5 PPIU, naik drastis menjadi 18 PPIU. Kata L. Zainuddin, salah satu pemicunya karena pemerintah membuka keran kepada perusahaan untuk membuka kantor cabang di daerah. “Yang masih bertahan sekarang 18 ini dan relatif bagus-bagus.

Sementara belum ada penambahan karena belum ada karena pemerintah masih memoratorium (menghentikan sementara) penerbitan izin-izin PPIU,” katanya. Bisnis penyedia jasa perjalanan wisata religi ini, lanjut L. Zainuddin, dianggap cukup potensial. Alasannya, daftar tunggu untuk perjalanan haji dari NTB 26 tahun.

Waktu yang sangat panjang untuk menuaikan ibadah ke tanah suci Mekkah. Itupun, kuotanya setiap tahun pemberangkatan 4.000-an calon haji. Taruh saja jumlah yang akan diberangkatkan tahun 2019 ini sebanyak 4.476 jemaah haji. Untuk umraoh, dalam setahun diberangkatkan oleh PPIU sebanyak 4.000an calon.

Potensi pendaftarnya juga cukup besar dan setiap tahun bertambah. L. Zainuddin tetap mengingatkan, agar masyarakat tak menjadi korban travel umrah ilegal, penting dipastikan 5 Pasti. Pasti izin PPIUnya, pasti jadwal pemberangkatannya, pasti pesawat yang digunakannya, pasti visanya dan pasti hotel yang akan ditempati.

Selain tugas pembinaan, Kemenag juga intens mengawasi PPIU yang kemungkinan ada di daerah. Karenanya, Kemenag tetap mengingatkan kepada seluruh stakeholders untuk mengurus dokumen-dokumen operasional PPIU sebelum membuka layanan. Dan sementara ini harus menunggu keran moratorium izin PPIU kembali dibuka. (bul)

(Suara NTB/bul)

SAPI - Seorang peternak memandikan sapinya setelah digembalakan di komplek Techno Park Argro Eduwisata Banyumulek, Lombok Barat. Sapi-sapi ini dipercepat masa reproduksinya dengan pola inseminasi buatan.

Petani Tembakau di Lombok Kesulitan Modal Mataram (Suara NTB) Pimpinan Pansus Tembakau DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA menyayangkan para petani tembakau di Lombok, NTB kesulitan mendapatkan modal. Sehingga setiap masa tanam, tidak ada pilihan kecuali ke rentenir atau penyedia dana dengan tawaran bunga berlipat.

Hal ini ditegaskan kembali Politisi Partai Gerindra ini pada launching Kredit Usaha Rakyat (KUR) Wisata, KUR UMKM, Lakupandai BUMDes dan Agen46 BNI di Desa Semoyang, Praya Timur Lombok Tengah, Rabu (10/4) kemarin.

Menjadi keprihatinan, kata H. Willgo, petani tembakau secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusi besar kepada APBN. Sayangnya, dalam akses keuangan, para petani tembakau hampir tak

merasakannya. Bahkan tidak ada sama sekali.

Akibatnya, saat memasuki musim tanam, petani harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan modal pengolahan lahan, pemupukan, perawatan, hingga panen dan penjualan. Alternatif tersebut kepada rentenir dan pihak ketiga yang menyediakan dana dengan imbalan bunga pengembalian yang tidak wajar.

Karena itu, menurut H. Willgo, keberadaan KUR harus berpihak kepada petani tem-

bakau. Perbankan penyalur diingatkannya. KUR kepada petani tembakau ini juga harus mendapatkan jaminan dari Askrindo, atau lemabaga penjaminan kredit lainnya. “Perbankan diharapkan membantu terutama pada saat musim tanam. Sehingga petani tembakau lebih mudah mendapatkan modal,” katanya.

NTB adalah daerah penyumbang utama bahan baku tembakau untuk kebutuhan rokok nasional. Setiap tahun, petani-petani tem-

bakau di Lombok terutamanya, berkontribusi memberikan bahan baku rata-rata di atas 30.000 ton melalui perusahaan mitra.

Areal tanam tembaku di NTB juga potensinya cukup besar. Puluhan ribu hektar.

Menanam tembakau telah menjadi warisan turun temurun masyarakat petani di Pulau Lombok. Negara setiap tahun mendapatkan cukai rokok sebesar Rp130 triliun, sampai Rp135 triliun. Dari jumlah itu, NTB hanya menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp350 miliar dan Rp250 miliar dari pajak rokok.

“Berapa idealnya NTB harus menerima, ya relatiflah.

Tetapi mestinya harus jauh

lebih besar,” kata H. Willgo.

Selain kesulitan akses keuangan, H. Willgo juga menyebut, bahkan petani tembakau di Lombokpun tak mendapatkan jatah pupuk subsidi. Seharusnya pemerintah mengalokasikannya. Serta memperbanyak bantuan untuk peralatan dan pengolahan, serta alat-alat pascapanen.

“Kita di pusat mendorong agar petani tembakau di Lombok mendapatkan bantuan lebih besar dan pupuk subsidi. Kita mendorong pemerintah pusat memberikan keberpihakan lebih besar kepada daerah utama penghasil tembakau. Harusnya tahun ini sudah bisa. Apalagi ini sudah mulai memasuki musim tanam,” demikian H. Willgo. (bul)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) Percontohan lahan jagung 1234567890123456789012345678901212 Dinas Pertanian dan seluas 200 hektar di 1234567890123456789012345678901212 Perkebunan Provinsi NTB Lombok Utara ini, lanjut 1234567890123456789012345678901212 akan mengoptimalkan lah- kepala dinas, rencananya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 an seluas 200 hektar di Lom- akan diluncurkan pada satu 1234567890123456789012345678901212 bok Utara untuk mengem- tahun kepemimpinan Zul 1234567890123456789012345678901212 bangkan lahan jagung den- Rohmi pada 19 September 1234567890123456789012345678901212 gan teknologi khusus. Lahan mendatang.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang digunakan adalah lahDinas Pertanian dan 1234567890123456789012345678901212 an marginal.

Perkebunan bekerjasama 1234567890123456789012345678901212 Lahan marginal dapat dengan Badan Pertanahan 1234567890123456789012345678901212 diartikan sebagai lahan Nasional (BPN) untuk me1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang memiliki mutu rendah mastikan letak batas – ba1234567890123456789012345678901212 karena memiliki beberapa tas kepemilikan lahan 1234567890123456789012345678901212 faktor pembatas jika di- masing-masing pemilik.

1234567890123456789012345678901212 gunakan untuk suatu kep- Sebab sesuai konsepnya, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 erluan tertentu/pertanian. pematang lahan akan dihi1234567890123456789012345678901212 Lahan seluas 200 hektar langkan. Selain menerap1234567890123456789012345678901212 ini akan dijadikan sebagai kan teknologi pengairan, di 1234567890123456789012345678901212 kawasan percontohan pen- lahan percontohan jagung 1234567890123456789012345678901212 anaman jagung konsumsi. ini akan menggunakan me1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Saat ini tahapannya se- kanisasi pertanian penuh.

1234567890123456789012345678901212 dang dalam perencanaan, Hingga pascapanen. H. 1234567890123456789012345678901212 kata Kepala Dinas Perta- Husnul menjelaskan, dalam 1234567890123456789012345678901212 nian dan Perkebunan setahun dapat dilakukan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Provinsi NTB, Ir. H. Husnul tiga kali tanam. Artinya, jika 1234567890123456789012345678901212 Fauzi, M.Si. Pemerintah dikalkulasikan 200 hektar 1234567890123456789012345678901212 akan melakukan perconto- akan memproduksi sebany1234567890123456789012345678901212 han untuk menggerakkan ak 2.000 ton jagung. Hasil 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masyarakat memanfaat- produksi itulah yang akan di1234567890123456789012345678901212 kan lahan-lahan yang tidak manfaatkan untuk memenu1234567890123456789012345678901212 difungsikan optimal. hi kebutuhan pasar lokal.

1234567890123456789012345678901212 “Kebiasaan masyarakat, Misalnya untuk bahan baku 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kalau belum dilihat gera- tortilla dan jenis makanan1234567890123456789012345678901212 kannya untuk dicontoh, be- makanan ringan lainnya.

1234567890123456789012345678901212 “Varietasnya untuk jaglum ditiru. Ini yang kita 1234567890123456789012345678901212 lakukan untuk menggerak- ung manis, jagung konsum1234567890123456789012345678901212 kan potensi lahan-lahan si. Bukan untuk jagung ba1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kita,” jelas kepala dinas. han baku pakan. Dalam 1234567890123456789012345678901212 Lahan jagung percontohan jangka panjang di setiap 1234567890123456789012345678901212 ini rencanya akan meng- wilayah akan dibuat per1234567890123456789012345678901212 gunakan drive irrigation. contohan-percontohan seru1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Atau sistem pengairan den- pa,” demikian kepala dinas.

1234567890123456789012345678901212 gan tetes. Menggunakan Untuk nutrisi tanaman, 1234567890123456789012345678901212 sprinkler. Sumber airnya akan menggunakan pupuk1234567890123456789012345678901212 pupuk organik akan meman1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang diciptakan faatkan la1234567890123456789012345678901212 langsung oleh han sumur 1234567890123456789012345678901212 petani.

Perusasumur bor 1234567890123456789012345678901212 haan pupuk sekitar.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menurutnya Dalam 1234567890123456789012345678901212 tak dilibatkan lima tahun 1234567890123456789012345678901212 di dalamnya. ke depan, 1234567890123456789012345678901212 Dengan lahan kata 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 percontohan Husnul, 1234567890123456789012345678901212 ini, pemberNTB akan 1234567890123456789012345678901212 dayaan kepada mengem1234567890123456789012345678901212 kelompokbangkan 1234567890123456789012345678901212 kelompok lahan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masyarakat percontohan 1234567890123456789012345678901212 dapat dilakujagung ini 1234567890123456789012345678901212 kan. (bul) seluas 5.000 1234567890123456789012345678901212 hektar.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 H. Husnul Fauzi 1234567890123456789012345678901212

200 Hektar Lahan Marginal di KLU akan Dijadikan Percontohan Jagung

(Suara NTB/bul)

LAYANAN KEUANGAN - Dari kiri ke kanan, Farid Faletehan, Gede Putra Wijaya, Suhardi Petrus dan H. Willgo Zainar menyerahkan secara simbolis perangkat layanan keuangan BNI kepada BUMDes sebagai agennya.

BNI Dukung Penuh Semoyang Jadi Desa Wisata Praya (Suara NTB) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) berkomitmen mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Semoyang, Praya Timur Lombok Tengah.

Bank pelat merah ini telah memfasilitasi kemudahan layanan keuangan dalam mengembangkan Semoyang menjadi desa wisata.

Komitmen menguatkan ekonomi kerakyatan ditandai dengan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Wisata, KUR UMKM, Lakupandai BUMDes dan Agen46 BNI sebagai langkah yang di inisiasi Anggota Komisi XI DPR-RI, H. Wilgo Zainar, SE, MBA bersama BNI. Launching pada Rabu (10/4) ditandai dengan penyerahan sejumlah perangkat layanan transaksi dan keuangan keuangan kepada BUMDes untuk mendekatkan pelayanan bank kepada masyarakat Semoyang dan sekitar.

Sekaligus penyerahan secara simbolis kepada sejumlah calon debitur penerima KUR. Penyerahan secara simbolis , langsung oleh Anggota Komisi XI DPR-RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA, CEO BNI Wilayah Denpasar, Suhardi Petrus, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan, I Gede Putra Wijaya dari Askrindo dan Pemimpin BNI Cabang Mataram, Muh. Musyafak.

D a l a m kesempatan ini, H. Willgo menegaskan, dana desa tahun 2019 ini t e m a n y a

membangun kedaulatan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat berbasis ekonomi desa.

Dengan penekanan sektor wisata desa dan penguatan BUMDes. Semoyang memiliki embung, menurut H. Willgo potensi ini bisa jadi miniatur Dana Toba. Maka potensi ini harus dikembangkan. Terlebih NTB dengan KEK Mandalika adalah salah satu yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah dari 4 prioritas di Indonesia.

“Kemarin kami berbicara dengan Kepala Bappenas, Bapak Bambang Brojonegoro karena KUR ini kembali dihidupkan, pesannya, beliau mendukung pengembangan KUR untuk rakyat, baik untuk UMKM, wisata desa, maupun program kerakyatan lainnya seperti yang kita launching hari ini di Semoyang,” kata H. Willgo.

Dengan antusiasme tinggi masyarakat, BUMDes, maupun Pokdarwis sebagai garda terdepan, tinggal menurutnya dilanjutkan di masing-masing desa. Ini langkah yang positif untuk sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dari desa.

Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada BNI, OJK, Askrindo dan stakeholders lainnya yang giat mendukung pembangunan dari desa.

Kepala OJK NTB, Farid Faletehan dengan kemudahan KUR yang difasilitasi BNI, akan lebih membantu masyarakat terhindar dari jeratan rentenir. Harapannya, program ini akan berjalan dengan baik dan dapat mengembangkan potensi wilayah. “Kami sangat mendukung pelaksanaan KUR ini dalam hal penguatan layanan keuangan oleh BNI yang telah masuk di Desa

Semoyang,” demikian Farid.

Suhardi Petrus menegaskan komitmen BNI. Ia melihat potensi yang dapat dikembangkan di Semoyang sebagai desa wisata. BNI ingin Semoyang ke depan benar-benar akan jadi desa wisata. Dan BNI akan melanjutkan program serupa ke desa-desa lainnya.

BNI telah menyediakan perangkat layanan untuk kemudahan akses KUR sampai Rp25 juta tanpa jaminan. Dan bunga hanya 7 persen kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam mengembangkan usahanya mendukung desa wisata. “Dengan melibatkan agen dan BUMDes, akses keuangan masyarakat akan lebih mudah. Agen adalah kepanjangan tangan kami.

Silahkan saja, kebutuhan dana untuk mengembangkan diri bisa langsung melalui agen kami maupun BUMDes,” kata Petrus. BNI menyediakan KUR hingga Rp25 juta tanpa jaminan. Dan hingga Rp500 juta dengan syarat dan ketentuan berlaku. Selain kemudahan layanan keuangan, BNI juga akan membantu penataan embung dan wahana pendukungnya sebagai objek wisata. Tak hanya itu, soal penyediaan SDM juga akan dilakukan. BNI akan intens melakukan pendampingan untuk mewujudkannya menjadi desa wisata.

Dari Askrindo, Gede Putra Wijaya juga akan memastikan Askrindo bersedia sebagai penjamin agar bank lebih longgar mengucurkan kredit lunaknya kepada masyarakat di Semoyang dan sekitarnya secara khsusus. “Masyarakat kita juga akan bantu untuk mendapatkan kemudahan kredit dari BNI. Baik Rp25 juta ke bawah, maupun Rp25 juta ke atas,” demikian Gede Putra Wijaya. (bul/*)

(Suara NTB/dok)

KEPALA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan membagi tips cara pengelolaan keuangan yang ideal di tengah kompleksnya tantangan ekonomi regional, nasional dan internasional. Dari persepektif OJK, masyarakat memiliki potensi kemampuan menghasilkan uang.

Hanya saja persoalan yang digaris bawahi ada pada sistim pengelolaan keuangan yang masih harus diperhatikan. Apalagi kepada para pelaku usaha. Harus senantiasa menyisihkan pendapatan, atau keuntungan usaha untuk memperkuat cadangan aset.

“Setiap pendapatan, harus ada yang dimasukkan ke penambahan aset. Jangan semuanya dikeluarkan lagi,” kata Farid.

Dengan menguatkan aset, keuntungan yang didapat terutama sekali memitigasi berbagai risiko keuangan. Selain itu, cadangan aset yang kuat juga dapat mempercepat pengembangan usaha.

Atau istilah lainnya, akan mempercepat pengusaha naik kelas.

Contoh kecil, pedagang bakso kata Farid. Harus ditanamkan di diri pengusahanya agar usaha bakso terus berkembang. Dalam beberapa tahun, harus ada target menjadi pedagang bakso berjaringan, bahkan lebih besar.

Demikian juga bidang usaha lainnya. Hal ini, menurut orang nomor satu di OJK NTB ini dapat dilakukan bila cadangan aset besar. “Kalau menggunakan uang gampang. Sekali saja bisa habis dalam jumlah besar. Tapi mengelolanya, harus pandaipandai agar modal tersebut bertahan dan berkembang,” ujarnya.

Kepada pengusaha kecil, dengan modal Rp1 hingga 3 juta, salah satu lembaga keuangan telah menyiapkan dananya tanpa jaminan. Diatas Rp3 juta, perbankan telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satunya di BNI. Persyaratan mendapatkan KUR ini juga cukup mudah. Dengan kredit hingga Rp25 juta, perbankan tidak membebankan agunan/jaminan. Apalagi penyaluran KUR dengan bunga 7 persen didukung oleh perusahaan-perusahaan asuransi kredit.

Artinya, dari sisi permodalan untuk mengembangkan usaha. Baik di jasa – jasa perdagangan, pertanian, perkebunan, dan kelautan perikanan, kata Farid pemerintah melalui perbankan telah menyediakan fasilitas subsidi.

Bahkan dengan pinjaman hingga setengah miliar, pemerintah melalui perbankan juga menyediakan KUR ritel.

Dengan kemudahan modal ini, kata Farid, cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha. Agar dana bank ini efektif, tentu pengelolaan keuangannya juga harus ideal untuk mendapatkan manfaat optimal yang diharapkan. (bul)

SUARA NTB Kamis, 11 April 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pansel Pejabat Kekurangan Penyuluh Pertanian PEMKAB Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih kekurangan banyak penyuluh pertanian. Fakta di lapangan, pengurus pertanian yang ada saat ini banyak yang memegang 2 sampai 3 desa. Padahal, idealnya satu penyuluh memegang satu desa.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lotim, H. Abadi, ditemui Suara NTB, Rabu (10/4).

Pihaknya mengharapkan keberadaan penyuluh mampu menjembatani kebutuhan petani di lapangan.

Hanya saja, persoalan saat ini jumlah penyuluh sangat (Suara NTB/yon) terbatas. Semestinya setiap H. Abadi desa diharapkan terdapat satu penyuluh, namun saat ini satu penyuluh memegang dua sampai tiga desa. Kondisi itu terjadi karena adanya penyuluh berstatus negeri yang pensiun. “Dari segi kuantitas dan jumlah penyuluh memang kita sangat kurang,” ujarnya.

Adapun fungsi dari penyuluh itu sendiri untuk mengubah prilaku, sikap, dan keterampilan petani agar hasil pertanian dapat lebih berkualitas. Terlebih era sekarang tidak dapat dilakukan pertanian dengan sistem konvensional saja, melainkan harus mengadopsi teori-teori yang terbaru untuk dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang lebih tinggi.

Peningkatan keterampilan petani dalam bercocok tanam harus terus dilakukan. Hal tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan penduduk dan semakin menyempitnya lahan pertanian.

Disebutkannya, pihaknya sudah melantik sebanyak sekitar 28 orang penyuluh yang lulus menjadi CPNS tahun lalu. Dimana penyuluh tersebut merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) untuk kemudian mengemban amanah menjadi penyuluh berstatus negeri atau fungsional. (yon)

Belum Setahun, Jembatan Provinsi di Lotim Rusak Selong (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) H. Daeng Paelori mengungkapkan, jembatan yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (PUPR) NTB belum setahun di perempatan Polres Selong sudah rusak. Tidak saja itu, bahu jalan sepanjang Kelayu-Selong merupakan infrastruktur langganan rusak setiap musim hujan.

Pihaknya mengharapkan, persoalan yang terjadi di kawasan ini segera dituntaskan. “Ini setiap tahun seperti menjadi proyek rutin dari PUPR, kan semestinya bukan itu, tapi apa yang menjadi masalah utama, sehingga sering sekali terjadi kerusakan,” ungkapnya, Rabu (10/4).

Menurutnya, sebelum membangun harus dilakukan pengecekan. Kerusakan yang terjadi selama ini apakah karena kualitas yang tidak bagus atau ada hal lain yang menjadi penyebab kerusakan tersebut.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin mengharapkan pihak provinsi segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kabupaten. Dinas PUPR pun diminta segera turun melihat kondisi jembatan yang amblas diduga karena kondisinya tidak stabil akibat terkena air. “Kita minta dari Dinas PUPR provinsi turun segera melakukan perbaikan,” harapnya.

Sehari sebelumnya, jembatan yang ada di perempatan porles itu ambruk dan membuat truk terguling. Pihaknya tidak ingin akibat kerusakan itu terjadi kecelakaan lagi. Saat ini, kawasan itu pun sudah ditutup untuk sementara waktu sampai dilakukan perbaikan. (rus)

Disnakertrans Cek Warga Lotim Jadi Korban TPPO Selong (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bergerak cepat terkait adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Timur Tengah yang digagalkan oleh Mabes Polri. Di mana sekitar 200 orang berasal dari NTB. Terkait hal tersebut, Disnaker Lotim melakukan pengecekan kemungkinan adanya korban dari Lotim. Terlebih, Lotim merupakan daerah penyumbang TKI terbesar.

Kepada Suara NTB, (Suara NTB/yon) Rabu (10/4), Plt. Kepala DiAhmad Masfu nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lotim, Ahmad Masfu, mengaku akan mengecek pihak yang digagalkan oleh aparat kepolisian tersebut. Disnaker Lotim akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, BP3TKI, maupun Polda NTB untuk menelusuri kemungkinan adanya warga Lotim yang turut menjadi korban. Namun sejauh ini, pihaknya belum mendapat laporan dan data nama dan alamat korban TPPO tersebut. “Kita akan segeral lakukan kroscek kemungkinan adanya warga kita yang turut menjadi korban. Ini bukan masalah sepele,” kata dia.

Apabila dari catatan dan fakta di lapangan ada, maka Disnakertrans Lotim berupaya untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Apalagi dalam pemberangkatan TKI, Lotim tetap mengacu pada undang-undang yang ada. Bagi masyarakat yang mencari kerja di luar negeri sudah semestinya melalui pemerintah atau jalur legal. Bahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah sudah bermitra dengan pengurus desa (pengdes) TKI untuk turut mensosialisasikan kepada masyarakat dalam berimigrasi yang aman.

Upaya yang lain berupa dilakukan penyebaran melalui khotbah Jumat untuk menjadi tenaga kerja yang baik. Sehingga ketika terjadi masalah cepat dilakukan penanganan. Hanya saja yang kerap terjadi masalah yakni TKI-TKI yang berstatus ilegal.

“Persoalan ini akan kita koordinasikan dengan pihak provinsi dan polda yang menangani tentang imigran,” terangnya.

Kendati demikian, adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kabupaten Lotim akan terus dimaksimalkan terutama dalam meminimalisir TKI yang ilegal. Misalnya dalam pengurusan paspor untuk lebih selektif, terutama pembuatan paspor pelancong yang kerap digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjadi TKI terutama ke Malaysia.

Sementara khusus untuk TKW yang dikirim ke Singapura dan beberapa negara lainnya, Ahmad Masfu menegaskan jika TKW tersebut harus jelas dokumen perizinannya. Misalnya harus jelas izin menjadi TKW itu apakah dari suami, orang tua, maupun pihak-pihaknya. Langkah itu sangat penting dilakukan supaya ketika terjadi masalah, pemerintah cepat menghubungi keluarga terdekat. (yon)

Wabup Pastikan Bukan Sekadar Formalitas

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali akan melakukan seleksi pejabat setingkat eselon II yang menduduki jabatan Kepala Dinas. Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin memastikan kegiatan seleksi pejabat ini bukanlah sekadar formalitas.

“Tidak ada, mau ngapain formalitas,” jawab wabup saat dikonfirmasi di Selong, Rabu (10/4). Semua tahapan yang akan dilalui dalam proses pansel ini sangat serius. Adanya asumsi dari sejumlah pihak itu dianggap biasa saja terjadi.

Menurut Wabup, kemunculan asumsi itu hanya dari para tukang ramal. Dia menilai, para pengamat dan peramal ini selalu menganggap dirinya betul.

Dalam hal ini, ujarnya, mereka yang diseleksi adalah untuk mengisi jabatan yang kosong, jabatan yang akan ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, karena memasuki masa pensiun dan jabatan pejabat yang sudah lima tahun menjabat. “Itu kan barang wajib dan itu harus di-

laksanakan,” tegasnya.

Peserta yang akan mengikuti pansel ini adalah yang belum menduduki jabatan yang akan ditempati. Kata Wabup, kalau mengikuti pansel pada jabatan yang sudah diduduki maka tidak boleh. Dilakukannya seleksi semata mencari pejabat yang kompeten membantu melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lotim.

Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat untuk ikut pansel dipersilakan. Termasuk sejumlah pejabat yang sebelumnya non job dipersilakan mengikuti tahapan Pansel. Adapun beberapa syarat tersebut antara lain mereka para ASN yang sudah

memiliki pangkat golongan ruang pembina (IV/a), atau khusus bagi yang sudah menduduki jabatan fungsional memiliki pangkat golongan ruang pembina tingkat I (IV/b).

Jabatan yang dicari adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengemban-

gan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lotim, H.Muhammad Hairi, menjelaskan, saat ini pengumuman terkait syarat dan jadwal pendaftaran untuk disebarluaskan dan terbuka untuk umum, terutama bagi yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi. Dalam pansel ini, Pemkab Lotim juga mempersilakan pejabat yang sebelumnya nonjob untuk ikut mengikuti pansel tersebut.

Pengumuman sampai pendaftaran hingga tanggal 16 April 2019. Barulah dilakukan seksi tanya jawab oleh tim pansel di Kabupaten Lotim.

Tim pansel berasal dari luar dan dalam Pemkab Lotim. Sedangkan untuk proses asesmen pascapansel akan dilakukan oleh tim asesor di provinsi.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, menjelaskan, pencarian pejabat setingkat kadis ini memang sudah aturannya demikian. Di mana

(Suara NTB/rus)

H. Rumaksi Sjamsuddin dalam penempatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menjadi kewenangan dari bupati. Tugas berat yang dilaksanakan oleh para pimpinan OPD ini adalah merealisasikan visi dan misi bupati dan wakil bupati. (rus/yon)

799 Surat Suara Difabel Diterima KPU KLU Tanjung (Suara NTB) Surat suara untuk pemilih difabel akhirnya tiba di Lombok Utara. Surat suara yang diterima sejumlah 799 lembar.

Ketua KPU Lombok Utara, Juraidin, SH., Rabu (10/4) mengungkapkan, surat suara khusus untuk pemilih berkebutuhan khusus telah diterima KPU Lombok Utara pada Minggu (7/4) lalu. Surat suara itu berbentuk template dan diperuntukkan hanya untuk pilpres dan pemilihan anggota DPD RI. “Sesuai ketentuan, pemilih difabel tidak melakukan pemilihan untuk caleg, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” kata Juraidin.

Diklaimnya, logistik pemilih difabel sedang disimpan di gudang logistik KPU dan akan dibagikan di TPS-TPS yang memang terdapat pemilih difabel. Bersamaan dengan itu, KPU KLU juga masih menginventaris surat suara rusak, surat suara kurang, dan surat suara yang belum diganti.

“Surat suara Pilpres paling banyak kami temukan rusak.

Jumlahnya mencapai 2 ribu lebih, paling banyak dibandingkan dengan surat suara DPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota,” katanya.

Meski terdapat kekurangan surat suara, namun Juraidin memandang persoalan tersebut tidak begitu mengkhawatirkan.

KPU pusat dipastikan akan mengganti kekurangan logistik, meski waktu pengirimannya belum diinformasikan.

Kekurangan surat suara tidak lantas membuat KPU

(Suara NTB/ari)

LIPAT - Sejumlah warga di KLU sedang melipat surat suara DPD RI dan DPR RI. Kabupaten menunda pengepakan surat suara ke dalam kotak suara. Kotak suara dikemas menurut kebutuhan per TPS dan akan dikirim bersa-

maan dengan kekurangan saat tiba nantinya. “Surat suara yang kurang, kita siasat, kita beri tanda mana-mana yang kurang,” imbuhnya.

Untuk diketahui, jumlah pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebanyak 159.464. Terdir dari jumlah pemilih laki-

laki sebanyak 79.192 dan pemilih perempuan sebanyak 80.272. Sedangkan total jumlah tempat pemungutan mencapai 518 TPS. (ari)

DPRD Kritik Pengangkatan Tenaga Honorer Selong (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) menyoroti persoalan pengangkatan honorer di lingkup Pemda Lotim. Hal ini tertuang dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Rabu (10/4).

Mereka menilai pengelolaan tenaga honorer kacau.

Keputusan DPRD yang ditandatangani Ketua R. Rahadian Soedjono mengungkapkan ribuan tenaga honorer yang ada pada tahun 2018 pada saat ini nasibnya mence-

maskan. Di mana tidak ada kepastian yang jelas dari pemerintah daerah akan nasib para honorer.

Sisi lain, muncul pengangkatan tenaga honorer baru yang ditempatkan di OPDOPD, kecamatan dan kelurahan. Ironisnya lagi penempatan tenaga honorer baru tersebut penggajian atau honornya dibebankan pada kegiatan OPD atau kecamatan yang bersangkutan. Diminta kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan masalah honorer demi keadilan.

Selain itu, mengenai mutasi jabatan di lingkup Pemkab Lotim perlu menjadi perhatian bersama. Tahun 2019 ini adalah tahun pertama pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi. Tahun ini disebut dewan sebagai momen yang tepat untuk implementasi penataan ASN dan reformasi birokrasi di Pemkab Lotim.

Reformasi birokrasi itu menuntut transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Hal yang penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daer-

ah terkait dengan mutasi jabatan adalah adanya konsistensi dalam penerapan aturan, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan khususnya PP Nomor 11 Tahun 2017.

Wakil Bupati H.Rumaksi Sjamsuddin, SH dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada para wakil rakyat yang telah ikhlas membahas LKPJ sampai larut malam. Para wakil rakyat saat ini diakui juga sedang berjuang nantinya merebut kembali kursi wakil rakyat.

“Kepada ketua dan seluruh

anggota Pansus LKPJ, terima kasih atas kesediaannya membahas dan menyampaikan masukan maupun saran berharga untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah,” ungkapnya.

Semua saran dan rekomendasi dari para wakil rakyat siap akan menjadi pertimbangan segala kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah di masa-masa mendatang. “Semoga saran dan masukan tersebut dapat menjadi bahan penyempurmaan LKPJ di tahun-tahun selanjutnya,” demikian harap Rumaksi. (rus)

Keluarga Disabilitas Dibantu Bappeda KLU Keluarga Amaq Mawardi dan Inaq Sumarni yang diketahui merupakan keluarga disabilitas, akhirnya dibantu. Jajaran Bappeda Lombok Utara, turun tangan memberikan santunan kepada keluarga, Rabu (10/4).

BANTUAN kepada keluarga disabilitas Amaq Mawardi, diserahkan langsung Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Heriyanto, SP., beserta 2 orang staf. Bantuan yang diberikan meliputi, beras 2 sak, telur 2 papan, gula, minyak goreng, perlengkapan mandi serta pakaian dan selimut.

Bantuan yang diberikan Bappeda bersifat insidentil.

Respons cepat Bappeda ini tidak lepas dari kesadaran dan keikhlasan seluruh ASN di lingkup Bappeda. Di mana seluruh ASN, menyisihkan sebagian dari uang saku kunjungan ke luar daerah sebagai simpanan dana insidentil.

“Kami merespon apa yang diinformasikan oleh media. Memang keluarga Amaq Mawardi

ini tergolong keluarga lansia yang memang wajib dibantu oleh pemerintah,” ujar Heriyanto.

Namun demikian, akunya, tidak cukup bagi keluarga lansia Amaq Mawardi maupun lansia yang lain jika mengandalkan inisiatif satu OPD. Ia berharap OPD lain juga memiliki kepekaan yang sama.

Di samping itu, pihaknya berharap Dinas Sosial KLU cepat merespon persoalan sosial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga disabilitas dan lansia. Pasalnya, Bappeda selaku perancang anggaran di TPAD menganggarkan bansos insidentil senilai Rp 500 juta untuk diberikan kepada warga melalui Dinas Sosial.

“Kita juga sedang membahas di Bappeda, untuk men-

ganggarkan pengadaan barang kepada 2.000-an disabilitas dan lansia yang ada di KLU. Kelompok warga ini harus menerima bantuan sembako dan itu rutin diterima tiap bulan,” jelasnya.

Bansos insidentil inilah bansos sebenarnya menurut Heriyanto. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, juga menanggulangi kerentanan risiko sosial.

Ke depan, ia berharap Pemda KLU memiliki data valid terkait dengan jumlah lansia, penyandang disabilitas by name by addres. Dengan dasar itu, pihaknya tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya kira anggaran pengadaan sembako harus segera direalisasikan oleh Dinsos.

Belum lagi ada bansos sifatnya insidentil rata-rata Rp 500 juta untuk membantu masyarakat. Di luar yang direncanakan, bisa juga diberikan uang,” paparnya.

(Suara NTB/ari)

BANTU - Kepala Bappeda KLU Heriyanto memberikan bantuan pada keluarga penyandang disabilitas Amaq Mawardi di kediamannya, Rabu (10/4).

Kesempatan yang sama, Amaq Mawardi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan dari Bappeda KLU. Tak ada kata yang bisa ia ungkap untuk membalas kepekaan Bappeda dan jajaran. “Terima kasih banyak pak, kami sangat bersyukur,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui,

Amaq Mawardi saat ini menderita lumpuh karena kedua kakinya tidak bisa digerakkan karena tertimpa batako pada malam kejadian gempa. Sementara istrinya, Inaq Sumarni, mengalami kebutaan dan tidak bisa bekerja. Keduanya hanya bergantung pada Nuraniah, yang mengidap tunawicara alias bisu. (ari)

SUARA NTB Kamis, 11 April 2019

Ingatkan Para Lurah INSPEKTORAT Lombok Tengah (Loteng) memberikan warning (peringatan keras) bagi para lurah untuk berhati-hati mengelola dana kelurahan yang mulai tahun ini dikucurkan oleh pemerintah pusat. Lurah diingatkan tidak salah mengelola dana kelurahan yang bisa berakibat fatal terhadap keberlanjutan para lurah itu sendiri.

Hal ini disampaikan Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/4).

Menurutnya, status Lurah yang merupakan Aparatur Sipil Negara (Suara NTB/kir) (ASN) berbeda dengan keL. Aswatara pala desa (kades). Dengan status tersebut Lurah akan dengan mudah dicopot atau diganti jika tersangkut masalah, apalagi masalah hukum terkait pengelolaan daan kelurahan.

“Berbeda kalau kades, statusnya bukan ASN. Jadi kalau tersangkut masalah terutama masalah hukum, tidak akan mudah diganti. Tapi kalau ASN, jika tersangkut kasus hukum bisa dengan mudah diganti,’’ tegasnya.

Bahkan kalau sampai tersangkut kasus hukum, terutama kasus dugaan korupsi karirnya sebagai ASN bisa-bisa terhenti, karena aturan yang baru sekarang, setiap ASN yang terlibat kasus korupsi itu bisa diberhentikan secara tidak hormat tanpa tunjangan dan hak-hak pensiun yang lain.

Sementara yang namanya mengelola anggaran itu sangat rentan terjadi korupsi, sehingga harus berhati-hati dan tidak ada lurah di Loteng yang tersangkut kasus hukum.

Bentuk kehati-hatiannya seperti apa? Para Lurah harus sering-sering konsultasi dengan instansi terkait. Jika ada persoalan pengelolaan anggaran yang belum dipahami, jangan malu untuk bertanya. “Di Inspektorat Loteng ada layanan untuk konsultasi anggaran. Manfaatkan itu,” sarannya. (kir)

Pemda Tak Mau Berisiko Batalkan KSO LCC Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) mengaku tak mau berisiko membatalkan Kerja Sama Operasional (KSO) Lombok City Center (LCC) antara PT Tripat dengan PT Bliss. Pasalnya pemda tak mau gegabah melakukan pembatalan KSO tersebut, lantaran khawatir ada tuntutan hukum di belakang hari. Karena itulah pemda akan berhati-hati dalam mengambil langkah melalalui kajian matang terhadap berbagai celah yang bisa ditempuh.

Hal ini ditegaskan Kabag Humas dan Protokol setda Lobar, H Saepul Ahkam kepada wartawan, Rabu (10/4). Ditegaskan Ahkam, pemda sangat dirugikan dengan perjanjian yang ada dalam KSO tersebut. Salah satu tolok ukurnya dari bagi hasil (dividen) yang diperoleh warga hanya dihitung sebesar 3 persen. Padahal jika dihitung secara bodohbodohan, nilai bangunan pasti setiap tahun mengalami penyusutan. Berbeda dengan lahan, setiap tahun pasti mengalami peningkatan nilai. Di samping beberapa item dalam perjanjian itu terindikasi menyalahi aturan yang ada.

Karena itulah kata dia pemda mengkaji agar KSO ini minimal perjanjian bussiness to bussiness tersebut berkontribusi yang proporsional secara korporatif kepada pemda. Pihak pemda ingin mengetahui berapa ideal dividen yang seharusnya diperoleh dengan nilai aset yang dipergunakan tersebut.

Pemda, kata dia, dalam persoalan ini ingin mencari winwin solution, di mana pemda tak ingin merugikan pihak lain dan pemda pun tak mau dirugikan. Kalaupun nanti mau dilakukan pembatalan KSO perlu ada renegosiasi. Sejauh ini kata dia beberapa celah untuk membatalkan KSO ini, namun itu masih sebatas indikasi. Seperti adanya celah pemda bisa membatalkan KSO, karena pihak ketiga dianggap wanprestasi dan melanggar aturan. “Oke kita putus kontrak (pembatalan KSO), tapi apa tidak ada resiko pemda justru digugat balik dalam peradilan niaga. Pemda tidak mau mengambil risiko untuk mengambil langkah pembatalan KSO ini karena itu kami perlu juga menunggu kejelasan putusan peradilan yang bisa memutuskan persoalan ini,” jelas dia. (her)

Warga Tolak Pembukaan Lahan Proyek Bendungan Meninting Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Dasan Griya Kecamatan Lingsar yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Transparansi Pembangunan (GMPTP) menolak rencana pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara (BWS-NT) dan Pemda Lombok Barat melakukan peggusuran dan pembukaan lahan milik warga seluas 6 are di lokasi proyek Bendungan Meninting.

Penggusuran lahan ini akan dijadikan sebagai akses jalan masuk dan lokasi perkantoran serta gudang alat berat.

Penolakan warga ini menyusul belum pastinya ganti rugi lahan milik warga, sehingga warga mendesak agar tidak dilakukan penggusuran lahan sebelum masalah ganti rugi ada kejelasan. Taufiqurrahman selaku insiator GMPTP mengatakan warga menggelar pertemuan untuk merumuskan langkahlangkah terhadap persoalan proyek Bendungan Meninting.

Dari beberapa poin yang dipertanyakan warga terkait ganti rugi lahan yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Tim appraisal pun sampai saat ini belum turun ke masyarakat yang terdampak proyek bendungan ini. Warga mendesak agar ganti rugi ini diperjelas dulu, sebelum ada aktivitas di lapangan. Poin lain yang jadi persoalan jelas dia, terkait relokasi 35 KK rumah warga, satu masjid dan satu sekolahg dasar yang akan digusur akibat proyek ini. Masalah relokasi warga ini, akunya, menambah beban warga, karena di samping dipusingkan dengan persoalan relokasi juga diperberat masalah bantuan gempa yang tak kunjung cair. “Jadi penderitaan warga bertumpuk-tumpuk belum masalah bantuan gempa belum cair, lagi kena penggusuran tapi belum ada kejelasan relokasi ke mana,” keluh dia.

Jumlah warga yang lahannya terdampak jelas dia sebanyak 300 KK lebih, namun yang langsung tergusur rumahnya sebanyak 35 KK. Sejauh ini relokasi rumah warga belum jelas, mereka kebingungan, karena sampai saat ini belum ada titik temu yang jelas. Namun tiba-tiba, datang BWS bersama unsur pemda untuk mau mendatangkan alat berat. “Alasannya untuk membuka jalan menuju ke lokasi pembangunan bendungan, bagaimana mungkin warga tak terkejut belum apa-apa sudah datangkan alat berat,” jelas dia.

Sementara itu Kepala Desa Dasan Griya, M. Nawa Komtaresa mengatakan, semua warga mendukung proyek ini.

Hanya persoalannya, soal kepastian harga. Sebab warga khawatir ganti rugi lahan tersebut tak mencukupi untuk membeli lahan relokasi rumah warga. Sementara pihak pelaksana dan panitia melepas warga untuk mencari lahan sendiri. “Bisa ganti rugi itu cukup untuk beli lahan relokasi, itu jadi persoalannya,” jelas dia.

Menanggapi hal ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku pihaknya sudah turun bersama Kajati dan BWS ke lokasi bendungan. Setelah turun kata dia, digelar rapat. “Diperkirakan tanggal 26 April appraisal mulai kerja, tapi tanpa menunggu hasil appraisal ini kita gelar pertemuan dengan appraisal, kajati, BPN , BWS dan ULP untuk menentukan mana yang didahulukan, titik untuk kantor dan pergudangan,” jelas dia.

Paling tidak, awal Mei bisa dimulai untuk pengerjaan proyek fisik bendungan. Terkait harga lahan yang dikhawatirkan warga lebih rendah, menurut dia dipastikan tak akan merugikan warga. Hanya saja diakui memang ada sewa lahan warga yang dipakai untuk jalan dan kantor, namun sewa per are Rp 2 juta.

Menurut dia terlalu mahal, namun hal ini akan dilakukan pembahasan dan pendekatan lebih lanjut. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bupati Lobar Sayangkan Kualitas Material Bangunan RTG Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menyayangkan adanya bahan atau material bangunan rumah tahan gempa (RTG) yang tak layak dan diduga digelembungkan harganya di lapangan. Bupati meminta agar masyarakat yang masuk dalam kelompok masyarakat (pokmas) selaku penerima bantuan aktif mengawasi proses pengadaan bahan bangunan ini, karena pokmas dibentuk agar ikut mengawasi proses di lapangan.

Sebab kalau mengandalkan tim pemda juga tak sanggup mengawasi penyaluran bantuan yang menyasar puluhan ribu KK. “Kok bisa begitu? Seharusnya pokmas yang ikut aktif mengawasi di lapangan karena pokmas itu dibentuk atas kesepakatan warga,” ujarnya, Rabu (10/4).

Dana bantuan gempa ini, jelas dia dieksekusi oleh pokmas, di mana dalam pembentukannya atas kesepakatan bersama. Seharusnya jelas dia, dalam hal pengawasan bantuan ini mereka bisa saling mengawasi. “Karena itulah tujuan dibentuk pokmas dari kalangan warga sendiri supaya bisa saling awasi. Pokmas itu kan yang nunjuk mere-

ka sendiri, ya mereka dong yang awasi,” jelas dia.

Menurut dia, kalau mengandalkan tim pemda yang mengawasi proses pembelian barang dan kualitas barang tidak mungkin. Karena jumlah korban gempa sangat banyak. Kalau ada persoalam dibawah seperti bahan yang tak layak dan harga tak masuk akal, maka pokmas bisa langsung kompalain ke pokmas. Warga kata dia bisa menyalahkan pokmas, ketika menemukan ada persoalan di lapangan. “Kalau ada pokmas yang nakal, masak pemda harus diprotes,” jelas dia.

Sebelumnya, warga Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi membakar bahan atau

(Suara NTB/ist)

BAKAR - Warga di Desa Karang Bongkot membakar bahan material RTG, karena kualitasnya tak layak. material bangunan RTG karena kualitasnya tak layak pakai.

Material bangunan ini dimakan rayap. Warga juga mempertany-

Rangkaian HUT

Lobar Gelar Zikir dan Doa Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) menggelar zikir dan doa bersama dalam rangka rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Lobar ke 61, Rabu (10/ 4). Zikir dan doa bersama ini digelar juga untuk pelaksanaan pemilu damai tanggal 17 April mendatang. Bagi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, HUT Lobar terasa istimewa, karena beberapa hari setelah HUT Lobar, Bupati dan wakil bupati terpilih dilantik oleh gubernur.

“Bagi tiang (saya, red) dan Hj. Sumiatun, pelaksanaan HUT ke 61 tahun ini juga terasa istimewa. Karena insya Allah kurang lebih 6 hari setelah HUT akan diadakan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih oleh Bapak Gubernur tepatnya tanggal 23 April,” aku bupati.

Ia memohon doa dari masyarakat Lobar agar proses pelantikan ini berjalan lancar dan juga apa yang dicita-citakan bagi daerah bisa tercapai dengan cepat. Menurut dia, kepastian SK sudah ada di provinsi.

Tinggal kata dilakukan rapat membahas rencana pelantikan.

(Suara NTB/her)

ZIKIR - Zikir dan doa bersama digelar pemda untuk pemilu damai, Rabu (10/4).

Menurutnya, kegiatan zikir dan doa ini digelar dirangkai dengan perayaan Isra’ dan Mi’raj.

Sekaligus memohon agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik, aman, lancar dan damai serta menghasilkan pemimpin yang amanah. Ia mengingatkan agar semua masyarakat menghindari hoax atau fitnah yang saat ini begitu marak. Karena pelaksanaan puncak HUT tanggal 17 April bersamaan dengan pemilu, maka berbagai event untuk HUT jelas dimajukan menjadi tanggal 15 April.

Sekda Lobar H. Moh Taufiq, mengatakan, SK sudah ada di gubernur. Tinggal kata dia dilakukan persiapan pelantikan.

“Rencananya hari Jumat ini akan dilakukan rapat persiapan pelantikan,” jelas sekda.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB H. Irnadi Kusuma membenarkan jika Pemprov NTB sudah menerima SK pengangkatan dan pemberhentian untuk Bupati Lobar. Masalah pelantikan, ujarnya, pihaknya masih menunggu rapat dan segera dilakukan. (her)

’’Runway’’ LIA Diperpanjang 500 Meter Praya (Suara NTB) Panjang runway atau landasan pacu Lombok International Airport (LIA) direncanakan akan diperpanjang sekitar 500 meter. Itu artinya, total panjang runway LIA nantinya menjadi 3.300 meter. Pengerjaan perpanjangan runway direncanakan akan dimulai akhir tahun ini juga.

Demikian disampaikan General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, Nugroho Jati, kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Rabu (10/4).

Sebelumnya, Nugroho Jati mengaku, pihaknya sudah melakukan studi kelayakan perpanjangan runway. Hasilnya, runway LIA layak secara teknis maupun ekonomi untuk diperpanjang.

Saat ini, rencana perpanjangan runway LIA dalam proses kajian teknis di tingkat pusat untuk menghitung berapa

kebutuhan anggaran serta kebutuhan teknis lainnya terkait rencana ini, sehingga untuk saat ini pihaknya belum bisa memberikan gambaran secara detail terkait rencana ini, terutama soal berada kebutuhan anggaran untuk mendukung rencana perpanjangan landasan pacu LIA tersebut.

“Kalau kepastian rencana perpanjangan run way sudah masuk dalam program. Tapi teknis dan kebutuhan anggarannya, itu yang sedang dikaji,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan perpanjangan runway, ujarnya, maka LIA ke depan sudah bisa didarati pesawat-pesawat berbadan lebar, walaupun dengan panjang runway yang sekarang yakni 2.700 meter, LIA sebenarnya sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar. Namun, untuk lebih meyakinkan pihak maskapai, LIA benar-benar siap untuk didarati dengan pesawat berbadan

lebar, sehingga perpanjangan run way memang harus dilakukan. Terlebih itu juga menjadi salah satu komitmen Presiden H. Joko Widodo saat mengunjungi NTB beberapa waktu lalu.

Di mana, ada tiga fasilitas yang akan dibangun untuk menyongsong gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika, yakni revitalisasi dermaga Lembar Lombok Barat (Lobar), jalur by pass bandara – KEK Mandalika serta perpanjangan runway LIA Untuk pelaksanaanya perpanjangan runway LIA itu sendiri, Jati mengaku pihaknya berharap bisa dimulai akhir tahun ini, walaupun hanya 5 atau 6 persen saja dan bisa dilanjutkan di tahun 2020 mendatang. “Keputusan soal kapan pengerjaan perpanjangan runway LIA dimulai tergantung pusat. Tapi kita berharap bisa direalisasi mulai tahun ini,” tandasnya. (kir)

akan terkait harga material yang diduga digelembungkan, lantaran harganya yang sangat tinggi dibanding harga pasar. Harga

beberapa material yang digelembungkan, seperti cat senilai Rp 450 ribu, harga spandek Rp 50 ribu dan material lainnya. (her)

Pupuk Kaltim dan Puskud Mediasi Persoalan Pupuk Giri Menang (Suara NTB) – Pupuk Kaltim dan Puskud turun melakukan mediasi antara petani dengan pengecer, menyusul adanya persoalan pupuk di wilayah Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung. Dari hasil pertemuan di lapangan, Rabu (10/4), ditemukan ada kesalahfahaman dalam proses penjualan pupuk, sehingga pengecer diminta untuk menarik pupuk non subsidi yang sudah ditebus oleh poktan. Pihak pengecer yang nakal dalam menjual pupuk pun diancam sanksi tegas berupa pencabutan izin.

“Kami turun melakukan mediasi dengan para petani di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung dengan pengecer untuk mencari benang merah dari permasalahan terjadinya penjualan pupuk ini,” jelas Zuliadi Asisten AE Pupuk Kaltim.

Ia menjelaskan, dalam memenuhi kebutuhan pupuk di Lobar, Pupuk Kaltim memang sebagai produsen menyediakan pupuk urea untuk para petani di Lobar. Untuk kebutuhan dan jumlah alokasi kebutuhan pupuk urea untuk Kecamatan Gerung, petani yang ada di Kecamatan Gerung membutuhkan sekitar 2.470 ton pupuk. Sedangkan alokasinya pupuk yang diberikan pemerintah untuk pupuk subsidi sebanyak 1.800 ton. Ada selisih 670 ton lebih kebutuhan pupuk di Kecamatan Gerung.’’ Inilah dasar kami menyediakan pupuk non subsidi, karena ada selisih dari jumlah kebutuhan petani, agar keberadaan pupuk di petani tetap tersedia,’’ katanya.

Produsen dan distributor oleh pemerintah diminta untuk menyediakan pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk, jika kuota pupuk subsidi sudah habis. Antara produsen, dan distributor sudah memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) begitu juga antara distrib-

utor dengan pengecer ada SPJB.’’ Kita sudah sepakat membantu produsen, distributor dibantu pengecer untuk mensosialisasikan pupuk non subsidi,’’ katanya.

Terkait dengan adanya penjualan pupuk secara paketan, penjualan pupuk tidak boleh dijual secara paket, karena keberadaan pupuk ini memang sudah ditetapkan dalam aturan. Sesuai dengan kebutuhan RDKK yang diusulkan oleh Pemda Lobar kebutuhan pupuk untuk di Kecamatan Gerung sebanyak 2.470 ton. Sedangkan alokasi pupuk untuk Kecamatan ini sebanyak 1.800 ton, masih ada kurang sekitar 670 ton. Maka ketika ada kekurangan dari kebutuhan pupuk, silakan petani membeli pupuk nonsubsidi.” Pengecer tidak boleh memaksa, apalagi menjual pupuk ini secara paket,” tegasnya.

Dari Pupuk Kaltim sudah membuat edaran kepada para pengecer tidak boleh menjual pupuk secara paket. Tetapi karena sudah ada selisih kebutuhan petani, maka pihak Pupuk Kaltim dan pihak distributor meminta bantuan kepada para pengecer untuk menjual pupuk non subsidi yang juga dijual untuk memenuhi kebutuhan pupuk di petani.

Sementara itu, pengecer Muhaimin mengatakan, penebusan yang dilakukan oleh petani sebelum ada SPJB, sehingga pada saat ada permintaan ia hanya memberikan harga perkiraan saja.’’ Saya dan poktan memang belum ada komunikasi saja, sehingga ada perbedaan pemahaman,’’ katanya. Sedangkan untuk keberadaan pupuk 5 kuintal yang masih ada di gudang poktan, sebanyak 3 kuintal pupuk tersebut sudah ditarik, karena memang keberadaan pupuk tersebut bukan jatahnya poktan yang ada di Dusun Jeranjang. ‘’Jatah pupuk non subsidi itu memang ada dia pesan 2 kuintal,’’ katanya. (her)

(Suara NTB/her)

MEDIASI - Pihak Pupuk Kaltim dan Puskud NTB memediasi masalah pupuk di tingkat petani Desa Taman Ayu Gerung.

Masih Rancu, PKL Bandara Didata Ulang

(Suara NTB/kir)

RAKOR – Rakor antara Pemkab Loteng dengan PT. AP I LIA menyepakati rencana relokasi PKL bandara, Rabu (10/4).

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dengan PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) sepakat untuk

segera merelokasi pedagang kaki lima (PKL) ke lokasi yang baru. Namun sebelum itu, jumlah PKL yang ada bakal didata ulang, karena data riil di lapan-

gan jumlah PKL bandara saat ini dinilai masih rancu.

Kesepakatan tersebut diambil saat rapat koordinasi antara Pemkab Loteng dengan manajemen PT. AP I LIA, di kantor Bupati Loteng, Rabu (10/4) kemarin.

“Kalau data jumlah PKL yang ada sudah riil, proses relokasi bisa lebih mudah,” ungkap Sekda Loteng, H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si., saat memimpin rapat yang dihadiri langsung General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati.

Diakuinya, saat ini masih ada sedikit keracuan terkait jumlah pasti PKL yang berjualan di kawasan bandara. Pasalnya, data yang disampaikan oleh pedagang beda dengan data yang disampaikan oleh koperasi yang menaungi PKL bandara, sehingga harus dilakukan validasi kembali supaya data yang diperoleh soal jumlah PKL ban-

dara benar-benar valid.

“Memang sudah ada tempat relokasi. Tapikan harus ada antisipasi jika ternyata tempat relokasi yang baru tersebut tidak cukup. Soal berapa tambahnya, itu nanti kita tunggu hasil validasinya,” tandas Nursiah.

Untuk sementara jika memang harus ada penambahan tempat berjualan, Pemkab Loteng akan menyiapkan tenda sambil menunggu kesiapan anggaran untuk pembangunan lapak yang lebih permanen.

Dalam hal ini, ujarnya, PKL bandara bisa segera direlokasi.

Mengingat, lokasi PKL yang digunakan sekarang ini akan segera diratakan untuk lokasi perluasan area terminal bandara.

Di tempat yang sama GM PT. AP I LIA, Nugroho Jati, mengapreasiasi dukungan dari pemerintah daerah tersebut. Pi-

haknya sebenarnya sudah cukup lama berencana merelokasi para PKL bandara, karena ada rencana pengembangan area terminal bandara. Namun, untuk melaksanakan kebijakan ini selalu terbentur persoalan soal di bawah.

“Tapi sekarang dengan dukungan pemerintah daerah sudah ada kejelasan soal rencana relokasi PKL tersebut.

Sehingga rencana pengembangan terminal bandara bisa segera direalisasikan,” ujarnya.

Jika melihat regulasi yang ada, memang kawasan bandara tidak diperuntukan bagi PKL. Tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada warga sekitar, maka PKL diperbolehkan untuk berjualan. Pihaknya pun sudah menyiapkan lokasi khusus bagi PKL. Bahkan pihaknya juga menyiapkan program pembinaan bagi PKL bandara. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 11 April 2019

SK CPNS di Sumbawa Segera Dibagikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 238 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sumbawa yang dinyatakan lulus pada seleksi CPNS lalu akan segera menerima Surat Keputusan (SK). Rencananya pemberian SK tersebut akan diupayakan dalam minggu ini atau paling telat setelah pelaksanaan Pemilu mendatang.

“Dari 238 orang CPNS itu, Insya Allah kalau bisa kita kejar hari Jumat tanggal 12 April akan kita serahkan SK. Kalau tidak hari Jumat, paling telah habis Pemilu,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H, Rabu (10/4).

Menurutnya, pemberian SK nantinya akan dilakukan secara simbolis kepada yang mewakili masing-masing formasi. Sedangkan yang lainnya bisa diberikan langsung kepada masing-masing CPNS di BKPP. Dalam hal ini penyerahan menunggu kesiapan dari Bupati Sumbawa.

“SK nya sudah dibuat sebagian. Nanti sambil jalan, mungkin secara simbolis kita kasih kepada yang mewakili masing bidang 10 formasi itu. Yang lainnya nanti akan diambil di BKD. Harapan kami mudah-mudahan segera ini dibagikan. Nanti saya akan menemui Pak Bupati. Kalau beliau siap mungkin hari Jumat kita bagikan,” jelasnya.

Setelah penyerahan SK, para CPNS akan langsung melaksanakan tugas di masing-masing tempat sesuai dengan Sesuai dengan formasi yang dipilih sebelumnya. “Langsung di SK itu sudah ada penempatannya. Setelah terima SK mereka langsung mulai kerja,” pungkasnya. (ind)

Halaman 6

OPD Diharapkan Segera Masukkan Dokumen Lelang Sumbawa Besar (Suara NTB) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa, A. Rahim S.Sos, meminta pimpinan OPD segara memasukkan dokumen paket lelang ke LPBJP untuk mempercepat tender. Juga, agar pengerjaan proyek fisik bisa tepat waktu. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas proyek.

“Karena waktu terus berjalan, makanya kita minta dinas segera memasukkan dokumen lelang. Agar secepatnya dilakukan proses tender.

Mengingat sampai saat ini, masih minim dokumen lelang proyek yang masuk . Kalau bisa cepat, maka pengerjaan proyek juga bisa tepat waktu,” tandas A. Rahim singkat.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, masuk awal April 2019, masih banyak paket proyek terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dimasukkan dokumennya untuk ditender. Sementara ini, baru belasan paket yang dokumennya diterima Bagian Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah (LPBJP) untuk diproses tender. Data yang disampaikan Kabag LPBJP Setda Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, baru belasan dokumen paket yang sudah diterima. Baik paket yang bersumber dari APBD maupun dari DAK. Disebutkannya, terhadap 12 paket saat ini sedang di-

lakukan review dokumen oleh Pokja. Dalam artian diperiksa dulu dokumennya disesuaikan dengan standar dokumen pengadaan. Kebetulan ada peraturan baru yakni Permen PU Nomor 7 Tahun 2019 tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam proses pengadaan.

“Peraturan barunya keluar pada tanggal 20 Maret lalu.

Akhirnya kita harus menyesuaikan dulu dengan peraturan baru ini untuk proses pengadaan. Karena itu diatur hal-

hal apa saja dalam proses pengadaan,” jelasnya.

Sementara ini, lanjutnya, jumlah daftar paket yang masuk dalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) sekitar 80 paket. Kemungkinan jumlah paket juga akan bertambah karena masih terus berproses. Dalam hal ini yang sudah diterima dokumennya untuk ditender baru belasan paket. Makanya pihaknya berharap agar dokumen paket yang lain juga dapat dipercepat. Terutama untuk dokumen paket yang bersumber dari DAK. (arn)

PKK Sumbawa Raih Juara Umum HKG-PKK NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Hj. Amien Rahmani Husni Djibril menerima penghargaan sebagai Juara Umum pada Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019. Sebagai buah dari kerja keras bersama selama ini.

Sebagaimana disampaikan Plt. Kadis Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se, Rabu (10/4) kemarin, penghargaan Juara Umum diterima langsung Hj. Amien Rahmani Husni Djibril dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Septarini Widyawati Zulkieflimansyah belum lama ini di Mataram. Pada kesempatan tersebut, lanjut Sekdis, Ketua TP PKK Sumbawa menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab terhadap program-program PKK. Juga apresiasi dan penghargaan kepada jajaran TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta masyarakat Sumbawa.

Beberapa penghargaan yang diraih sehingga memperoleh predikat Juara Umum antara lain Juara I Lomba Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test diraih Kecamatan Sumbawa, Juara I Lomba Kelompok UP2K-PKK diraih Kopwan Melati Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa, Juara II Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) diraih Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes. Selain itu juga Juara II Lomba Tertib Administrasi PKK diraih Desa Empang Kecamatan Empang, Juara III Lomba Hati-Nya PKK diraih Desa Lantung Kecamatan Lantung, dan Juara Harapan I Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diraih Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa. ”Keberhasilan ini adalah buah kebersamaan dan kerja keras bersama-sama kaum perempuan di Kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat,” terang Hj. Amien Rahmani seperti dikutip Ansori. (arn)

(ist/dok humpro ksb)

TINJAU JEMBATAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin meninjau kondisi jembatan Moteng yang rusak setelah diterjang banjir akhir pekan lalu.

Cegah Banjir, Aliran Sungai Dialihkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman dan Perumahan (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana akan mengalihkan aliran sungai di desa Moteng yang terputus akibat diterjang banjir pekan lalu.

Kepala Dinas PUPRPP KSB, Amar Nurmansyah, ST mengatakan, opsi pengalihan aliran sungai itu paling strategis dilaksanakan karena posisi jembatan memiliki jarak paling dekat dengan aliran sungai Brang Rea yang menjadi muara sungai yang dilintasi jembatan tersebut. Pengalihan kemudian akan membuat akses jalan dari desa Tepas Sepakat ke Moteng

sepenuhnya dalam bentuk infrastruktur jalan.

“Kalau kita alihkan alirannya tidak melalui jembatan yang rusak tadi. Artinya ke depan tidak akan ada lagi persoalan jembatan rusak akses ke Moteng karena memang tidak pakai jembatan lagi,” sebut Amar kepada wartawan, Rabu (10/4).

Untuk pengalihan sungai itu, dikatakan Amar pihaknya telah melakukan tinjauan lapangan dan menganalisanya. Hasilnya jarak aliran sungai Moteng ke sungai Brang Rea hanya sekitar 117 meter.

“Dekat kok. Jadi kita buat saluran baru sepanjang 117 meter sehingga sungai tidak lagi kemudian melintasi jalan

menuju Moteng yang jembatannya rusak sekarang ini,” timpalnya seraya menambahkan pihaknya telah menandatangani surat permohonan pembebasan lahan untuk kegiatan pengalihan tersebut.

“Saya sudah tanda tangan permohonan pembebasan lahannya. Kan pengalihan aliran sungai itu akan melalui lahan masyarakat,” sebut Amar.

Untuk sementara, penanganan jembatan Moteng yang rusak akibat banjir itu oleh Dinas PUPRPP KSB telah diurug.

Menurut Amar, urugan pada bagian jembatan yang rusak itu tidak dapat dilaluli secara leluasa. Kendaraan yang dapat melewatinya terbatas dan tidak

bisa kendaraan dengan bobot berat. “Ada opsi lain sebenarnya selain pengalihan aliran sungai yakni buat jembatan baru karena jembatan yang sekarang rusaknya sangat parah karena kena struktur utama pondasinya,” urainya.

Selanjutnya ia menyampaikan, penanganan sementara lanjutan kerusakan jembatan Moteng akan ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melalui anggaran rehabilitasi dan rekonatruksi.

“Kata BPBD mau pakai dana RR (rehab rekon). Soal itu boleh tanyakan ke mereka BPBD kalau kami opsinya aliran sungainya dialihkan saja,”

timpal Amar.

Selain jembatan Moteng, jembatan di desa Seloto kecamatan Taliwang turut mengalami ruaak saat banjir terjadi pekan lalu. Untuk jembatan Seloto, Amar mengatakan, pemerintah desa Seloto telah menyiapkan anggaran perbaikannya. Dan untuk menjalankannya Pemdes setempat meminta bimbingan teknis dari Dinas PUPRPP. “Memang jembatan di Seloto itu susah rusak sebelum banjir. Nah pihak desa mau perbaiki pakai anggaran sendiri dan minta bimbingan dari kami.

Sekarang kena banjir jadi tetap lanjut kegiatannya (perbaikan) oleh desa,” tukasnya. (bug)

Wabup Sumbawa Instruksikan Terjerat Narkoba, OPD Dukung Smart City Dua ASN di Sumbawa Dipecat (Suara NTB/arn)

JUARA UMUM - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril (tengah) saat menerima penghargaan sebagai Juara Umum pada Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019.

Kandungan Merkuri dan Sianida di Batas Aman Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (LH) Sumbawa Barat menyebutkan tingkat pencemaran lingkungan air sungai akibat penggunaan bahan kimia berbahaya (merkuri dan sianida) masih aman. Bahkan dari 16 titik penambulan sampel air di lokasi yang dianggap paling banyak ditemukan penggunaan bahan kimia tersebut juga masih berada dibawa baku mutu yang ditetapkan di peraturan pemerintah (PP) nomor 82 di tahun 2001. Kendati demikian, upaya memberantas pencemaran lingkungan tetap akan dilakukan demi masa depan KSB yang jauh lebih baik.

“Jika kita melihat hasil uji labnya maka tingkat pencemaran lingkungan akibat penggunaan zat kimia berbahaya masih dibawah ambang batas (masih aman). Memang kalau kita lihat secara langsung di masyarakat, banyak sekali penggunaan zat kimia terutama merkuri dan sianida. Tetapi setelah dilakukan pengujian lab ternyata kadar airnya masih aman dan berada dibawah ambang batas. Meski demikian, kami tetap akan melakukan penertiban demi masa depan lebih baik,” ungkap Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Sri Sulistiati ST, kepada Suara NTB, Rabu (10/4).

Dikatakannya, memang kandungan merkuri di aliran sungai tetap ditemukan ketika dilakukan pengambilan sampel, tetapi belum berbahaya bagi kesehatan. Sebut saja di Kecamatan Seteluk tim hanya menemukan kandungan HG (merkuri) seberat 0,0005 begitu juga di lokasi lainnya (hasil uji lab tahun 2018).

Jumlah ini tentu sangat jauh dari angka ambang batas yang ditentukan didalam PP nomor 82 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa jika melebihi angka 0,001 maka tingkat pencemarannya sudah sangat parah. Masih rendahnya kadar merkuri tersebut bukan tidak memberikan dampak bagi kesehatan, tetapi akan terlihat di tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, pihaknya tetap akan mengatensi masalah tersebut supaya tingkat pencemaran yang ada saat ini bisa semakin ditekan. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Memasuki April 2019 ini, tercatat sebanyak empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sumbawa yang tersangkut kasus narkoba.

Dua diantaranya sudah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan dua lainnya masih menunggu proses hukum.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H didampingi Kasubbid Pembinaan Disiplin Aparatur, M. Tayib, S.Sos membenarkan hal tersebut. Dua ASN yang diberhentikan juga tidak diberikan hak pensiunnya. “Untuk tahun 2019 ada 2 orang PNS di Kabupaten Sumbawa yang sudah terima SK pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun,” ujarnya.

Dijelaskannya, pemberhentian kedua ASN ini setelah adanya keputusan inkrach dari Pengadilan.

Dimana mereka divonis hukuman lebih dari dua tahun. “Dalam aturan, minimal hukuman dua tahun sudah bisa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun,” terangnya.

Adapun terhadap dua ASN lainnya, saat ini kasusnya masih dalam pros-

(Suara NTB/ind)

Syahruddin es hukum dan masih menunggu putusan inkrach.

Meskipun demikian, keduanya diberhentikan sementara dan hanya menerima haknya 50 persen.

“Karena secara aturan, PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib, maka kita berhentikan sementara dari PNS. Akibat kita berhentikan sementara dari PNS tersebut, maka penghasilannya dia mendapat 50 persen saja. Itu aturannya karena dia belum diberhentikan,” pungkasnya.

Diharapkan kepada ASN yang lainnya agar menjauhi narkoba. Karena dampaknya sangat fatal, selain berurusan dengan hukum juga dapat diberikan sanksi. Hal ini tentunya tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menginstruksikan kepada pimpinan OPD untuk berkoordinasi dan bekerjasama mengupayakan terobosan-terobosan baru dalam implementasi smart city di berbagai sektor pemerintahan. Sebab smart city pada dasarnya adalah program lintas sektor.

“Wajib hukumnya bagi setiap pimpinan OPD untuk melek teknologi. Ini penting, mengingat kini kita berada di era teknologi informasi yang perkembangannya sangat cepat. Mudah-mudahan dengan implementasi smart city di Kabupaten Sumbawa, dapat semakin meningkatkan pelayanan terbaik pemerintah kepada masyarakat berupa kecepatan, keterbukaan, kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam memperoleh informasi dan juga pelayanan publik,” kata Wabup, saat membuka sosialisasi pengelolaan website dan master plan smart city, yang digelar Dinas Kominfo dan Statistik (Kominfotik) Sumbawa, Rabu (10/4).

H. Mo, panggilan akrabnya, mengapresiasi jajaran Diskominfotik yang telah menyelenggarakan kegiatan strategis sebagai ikhtiar menciptakan pemahaman yang sama bagi pimpinan perangkat daerah tentang pengelolaan website perangkat daerah sebagai media informasi resmi Pemkab dalam memenuhi pelayanan informasi kepada publik. Selain dihajatkan untuk membangun komitmen yang sama dalam mensukseskan program gerakan menuju 100 smart city di Kabupaten Sumbawa.

“Dan yang tidak kalah pentingnya dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengaktifkan peran Pejabat Penge-

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat membuka sosialisasi pengelolaan website resmi Pemkab dan Master Plan Smart City. lola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing perangkat daerah. Sehingga mampu meningkatkan peringkat Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi NTB tahun 2019, serta sebagai wahana untuk menangkal informasi hoax dengan adanya informasi aktual yang dirilis pada website masing-masing perangkat daerah yang terintegrasi dengan website sumbawakab.go.id,” ucap Wabup.

Berbagai upaya yang menjadi cikal bakal penerapan smart city, telahdilakukan. Antara lain mengupayakan pengadaan barang dan jasa atau lelang secara elektronik (e-procurement), menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas perangkat daerah, meningkatkan kapasitas SDM, membangun infrastruktur jaringan dan berbagai aplikasi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Bahkan beberapa

wilayah terisolir yang selama ini merupakan wilayah blankspot (tidak dapat menerima sinyal seluler) saat ini sudah bisa menikmati akses internet.

Sebelumnya, Plt Kadis Kominfotik Sumbawa Rachman Ansori, S.Sos, M.SE melaporkan, tujuan kegiatan ini mensosialisasikan Perbupkepada Pimpinan OPD untuk menciptakan pemahaman yang sama terhadap pengelolaan website perangkat daerah sebagai media informasi resmi Pemda dalam memenuhi pelayanan informasi kepada public. Juga untuk mensosialisasikan Masterplan Smart City Kab. Sumbawa kepada Pimpinan Perangkat Daerah selaku Anggota Dewan Smart City Kabupaten Sumbawa untuk membangun komitmen yang sama dalam mensukseskan program Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia di Kabupaten Sumbawa. Sosialisasi diikuti pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Sumbawa. (arn)

SUARA NTB Kamis, 11 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Apresiasi Lomba Kuda Pacu Tradisional, Gubernur NTB Janjikan Dua Tribun Utama Dompu (Suara NTB) Kejuaraan pacoa jara tradisional tahun 2019 dalam rangka Festival Pesona Tambora dan NTB Gemilang memberi performa yang lebih baik.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberi apresasi atas pelaksanaan kejuaraan kuda pacu tradisional yang dinilai terus membaik. Gubernur berjanji akan membangun dua tribun di arena pacuan kuda Lepadi Dompu.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah langsung meninjau dan menonton pelaksanaan pacoa jara tradisional di stadion Lembakara Desa Lepadi Kecamatan Pajo Dompu, Rabu (10/4/ 2019) kemarin. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin ikut mendampingi Gubernur bersama Kapolres dan Dandim 1614/Dompu.

Bahkan kuda milik Drs H Bambang M Yasin yang diberi nama Pesona Tambora untuk kelas D dewasa masuk final dan menjadi juara 1. Kuda yang dilepas di box start nomor 3 ini mengalahkan kuda Putri Impian milik Sopan Sopian dan Princes Ale Thea milik Donny warga Bali 1 Dompu yang berada di urutan kedua dan ketiga.

Gubernur NTB langsung menyerahkan hadiah kepada masing – mas-

ing juara sebagai tanda berakhirnya pacuan kuda tradisional di stadion Lembakara Desa Lepadi kepada masing – masing pemilik. Untuk juara 1 masing – masing mendapat hadiah seekor sapi, juara kedua dan ketiga masing – masing memperoleh hadiah kulkas dan televisi.

Dalam sambutan singkatnya, Dr Zul menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan pacoa jara tradisional di Desa Lepadi Dompu. Event ini dinilai terus membaik pelaksanaannya, mulai dari pengukuran kuda, pelaksanaan pacuan hingga ketertiban penonton.

Ia pun berharap, perbaikan pelaksanaan pacuan kuda ini harus terus dijaga kedepan dan pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan menyiapkan dua tribun bagi penonton kuda pacuan.

“Nanti kita akan hadirkan 2 tribun di sini untuk penonton, sehingga tidak saling mengganggu,” ungkapnya.

Pacoa jara merupakan salah satu hiburan rakyat di pulau Sumbawa sejak zaman dulu. Kuda pacu yang ditunggangi joki cilik ini tetap menjadi favorit dan digemari pecinta kuda di pulau Sumbawa. Setiap event pacoa jara selalu menyedot

(Suara NTB/ula)

PACUAN KUDA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyerahkan bendera hadiah juara 1 kepada H. Bambang M. Yasin yang juga Bupati Dompu sebagai pemilik kuda Pesona Tambora untuk kelas D dewasa, Rabu (10/4). Gubernur NTB dan Bupati Dompu menyaksikan lomba pacuan kuda dari rumah tinggi (foto kanan). penonton, bahkan para penonton ikut masuk ke arena pacuan kuda.

Sehingga tidak heran, aparat keamanan dari Kepolisian dan TNI berjaga – jaga di arena pacuan kuda untuk mengamankan laga. Karena

sering kali, keberadaan penonton justru mengganggu kuda yang sedang berpacu menuju garis finis.

Pacuan kuda tradisional dengan Joki junior di stadion Lembakara Desa Lepadi Dompu dalam rangka Festi-

val Pesona Tambora dan NTB Gemilang tahun 2019 ini diikuti oleh kuda pacu, bukan hanya dari pulau Sumbawa NTB. Tapi event ini juga menyedot perhatian dari pecinta kuda pacu dari luar, seperti dari Lombok, Mataram,

Sumba NTT, dan bahkan ada yang ada Bogor Jawa Barat. Tingginya animo pecinta kuda mengikuti kejuaraan ini membuat kelas yang dilombakan hingga kelas E Dewasa untuk kuda – kuda besar. (ula/*)

Polisi Masih Periksa Dokumen Pengadaan Obat dan BMHP Rp3,6 Miliar Bima (Suara NTB) – Proses pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima tahun anggaran 2018, kini ditangani Mapolres Bima karena ada dugaan indikasi penyimpangan.

Pengadaan obat dan BMHP bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang

menelan anggaran sebesar Rp3,6 milliar tersebut bermula saat disorot Ketua Komisi

IV DPRD Kabupaten Bima M. Aminurlah, SE, karena prosesnya tidak sesuai prosedur.

Kapolres Bima, AKBP. Bagus Satriyo Wibowo S.IK dikonfirmasi Rabu (10/4) mengakui pengadaan obat dan BMHP tahun 2018 dibidik oleh pihaknya. Hanya saja, Ia tidak ingin menyebut hal itu sebuah kasus. “Soal pengadaan obat dan BMHP masih ber-

proses. Persoalan ini juga belum kita katakan sebagai kasus,” katanya.

Menurut Kapolres hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman awal.

Yakni memeriksa serta mempelajari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan pada

pihak-pihak terkait. “Pemeriksaan dokumen ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kami juga belum memastikan kapan selesainya,” katanya.

Selain memeriksa dokumen, Bagus mengaku pihaknya juga telah memanggil mantan Kepala Instalasi Farmasi Kesehatan

(IFK) Dikes Kabupaten Bima, Nurkasna Wahyuni, S.Si Apt, Mars. Pemanggilan pejabat yang kini dirotasi Kasi P4 Bappeda dan Litbang untuk itu merupakan klarifikasi.

“Pemanggilan kemarin hanya minta klarifikasi saja.

Klarifikasi bukan berarti penanganan sebuah kasus atau perkara,” ujarnya.

Selain Nurkasna Wahyuni apakah ada pihak lain yang dipanggil klarifikasi ? Sayangnya Kapolres memilih enggan berkomentar. Namun Ia menegaskan persoalan pengadaan obat dan BMHP tersebut masih berprores.

“Kasus seperti ini perlu ketelitian serta waktu yang tidak sedikit.

Contohnya saja kasus OTT pungli try out, kasusnya lama, tapi baru ada tersangka 2019 ini,” pungkasnya. (uki)

Warga di Woja Masih Kesulitan Air Bersih Dompu (Suara NTB) – Ribuan pelanggan PDAM di Kecamatan Woja masih kesulitan air bersih. Semenjak terangkatnya pipa penangkap air di Bendungan Kemudi akibat banjir beberapa waktu lalu. Saat ini pelanggan harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan memanfaatkan sumur bor milik warga terdekat.

Salah seorang warga di Dusun Selaparang, Rukayah kepada Suara NTB mengaku, sudah sepekan terakhir mengalami kesulitan air bersih. Tepatnya setelah luapan banjir bandang bersamaan di aliran Sungai Silo dan Baka. “Pas banjir kemarin sampai sekarang tidak ada air lagi. Sekarang kita cuma bisa numpang di sumur warga,” kata dia menjawab Suara NTB, Rabu (10/4).

Tak diketahui pasti hingga kapan kebutuhan air tersebut tak bisa dilayani PDAM. Pihaknya hanya bisa menunggu upaya perbaikan mereka. Kalaupun berlarut lama di tengah kondisi sungai yang kerap mengirim banjir akhir-akhir ini, Rukayah mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap para pelanggan PDAM. Minimal masuk ke perkampungan untuk pendistribusian air bersih.

Harapan tersebut menyusul kebutuhan ratusan kepala keluarga diwilayah ini tidak mungkin bisa maksimal oleh satu atau dua sumur dalam saja. “Kalau bisa didropkan air itu sangat kami harapkan.

Apalagi yang pergi ambil air ke sumur itu banyak orang jadi lumayan antriannya,” ujar dia.

Warga lain, Siti Aminah pun menyampaikan hal serupa. Namun ditekankankan pihaknya bahwa perbaikan Bendungan Kemudi untuk kesekian kalinya ini tidak boleh bersifat darurat melainkan permanen. Sebab diyakini banjir di DAS Baka masih akan tetap terjadi sepanjang kerusakan hutan untuk jagung tidak segera diperbaiki.

Akan percuma upaya perbaikan yang dilakukan saat ini ketika bersifat sementara.

“Kalau hanya perbaikan darurat saja yakin saya pasti hanyut lagi besok lusa akibat banjir. Jadikan percuma habiskan anggaran. Lebih baik sekali-kali diperbaiki biar tidak ada lagi masalah kesulitan air bersih di sini,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE, yang dikonfirmasi via telepon sore kemarin tak berhasil dihubungi. (jun)

Kamis, 11 April 2019

SUARA NTB

Halaman 8

SUARA NTB

Kamis, 11 April 2019

Halaman 9

tal. Saya akan terus turun untuk mengecek kalau ada persoalan,” tegas Bupati di hadapan tim TP4D, BWS, rekanan pelaksana, konsultan, di lokasi proyek bendungan.

Hadir dalam pengecekan lokasi itu, Asisten Intelijen Kejati NTB Sucipto, SH.,MH, Kepala BWS Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi, ST., MT, Kepala SNVT Bendungan BWS Nusa Tenggara I Ketut Karihartha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Beringin Sila, Agus Nurdiansyah, ST,MT. Hadir pihak rekanan Pelaksana PT. Abipraya Persero dan konsultan supervisi.

Sementara Hendra Ahyadi menambahkan, berharap besar pelaksanaan dua proyek Bendungan Beringin Sila dan Bendungan Meninting mendapat pengawalan maksimal. TP4D diharapkan dapat membagi peran dalam pengawalanan dan pencegahan peluang terjadinya masalah pidana.

Sementara Pemkab Sumbawa, terkait dengan penyelesaian lahan.

“Tujuannya, bagaimana bisa membantu kami melaksakan kegiatan ini lebih cepat dan lebih baik hasilnya.

Jika ada kaitan dengan hukum, bisa mendapat pengarahan dari TP4D. Agar kami dapat bekerja dengan benar,” harapnya.

Juga mengenai penyelesaian soal lahan, Hendra mengaku sudah banyak mendapat dukungan dari Bupati Sumbawa, terutama meyakinkan masyarakat tentang manfaat proyek ini bagi kesejahteraan.

Sementara proyek Bendungan Meninting diakuinya masih upaya penyelesaian masalah lahan. Dibutuhkan 3.500 hektar lahan untuk bangunan induk dan pengembangan jaringan irigasi. Ia bersama Kajati NTB, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama masyarakat, juga sudah melakukan pengecekan lokasi sebelumnya. Didapat informasi, masyarakat yang ada dalam kawasan pembangunan diberi dua pilihan, ganti rugi dan relokasi. “Ini yang sedang kami minta difasilitasi oleh Bupati,” jelasnya. (ars/*)

Presentasi dari tim konsultan supervisi pembangunan Bendungan Beringin Sila

Informasi kontrak Bendungan Meninting

Kajati NTB Arif ditemani Kepala BWS Hendra Ahyadi menuju lahan lokasi proyek Bendungan Meninting

Kajati NTB Arif mendapat penjelasan soal kawasan pembangunan proyek Bendungan Meninting dari pihak BWS

Foto bersama tim TP4D, BWS Nusa Tenggara 1, Pemkab Sumbawa dan pelaksana proyek.

Bupati Sumbawa HM Husni Djibril menyampaikan pengarahan di lokasi pembangunan proyek Beringin Sila

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

Bupati Sumbawa H. M Husni Djibril bersama tim TP4D saat mengecek pelaksanaan mega proyek Bendungan Beringin Sila.

Bupati Lobar H Fauzan Khalid berdiskusi dengan Kajati NTB Arif dan Kepala BWS Hendra Ahyadi terkait rencana pembangunan mega proyek Bendungan Meninting di lahan lokasi pembangunan.

(Suara NTB/ars)

Sumbawa (Suara NTB) Dua mega proyek bendungan dikerjakan sekaligus, Bendungan Beringin Sila Sumbawa dan Meninting Lombok Barat. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa totalitas mengawal pelaksanaan proyek hingga selesai 2022 mendatang.

Dari dua paket itu, pengerjaan Bendungan Bringin Sila progresnya sudah sampai perataan tanah hingga pembuatan trwongan irigasi.

Rabu (10/4) kemarin, tim gabungan TP4D bersama Pemkab Sumbawa dan BWS Nusa Tenggara 1 turun ke Desa Tengah, Kecamatan Utan, Sumbawa Besar, lokasi pembangunan bendungan senilai Rp 1,2 triliun itu.

Sebagai pimpinan pada TP4D, Kajati NTB Arif, SH., MM memastikan akan mengawal pelaksanaan pembangunan hingga tuntas. Potensi hambatan yang terjadi, akan dikoordinasikan dengan Satker SNVT Bendungan sebagai pelaksana, rekanan pelaksana, serta Pemkab Sumbawa. Terutama soal persoalan lahan yang masih mengganjal, meski pembangunan tetap berjalan.

“Makanya saya dorong Bupati lakukan musyawarah yang baik. Jangan sampai karena cuma untuk beberapa kepentingan, anggaran Rp1 triliun ini terganggu. Kan, nanti jika sudah tuntas, ada 10.700 hektar lahan bisa panen,” ujar Kajati.

Maka masyarakat tidak cukup hanya berbangga dengan bangunan tersebut, tapi harus mendukung. Toh, kata Kajati, untuk kemaslahatan masyarakat yang dominan sebagai petani. “Bisa dibayangkan 167.000 kubik air, ini kan bisa membuat panen tiga sampai empat kali setahun,” ujarnya.

Sementara Bupati Sumbawa, H.M Husni Djibril, B.Sc menegaskan komitmennya dalam upaya penyelesaian lahan dan mendukung penuh proses pembangunan bendungan. “Saya ambil alih, ini tanggungjawab saya. Silakan bapak bapak bekerja dengan to-

rs) (Suara NTB/a

Mega Proyek Rp2,3 Triliun Bendungan Beringin Sila dan Meninting Dikawal TP4D

Informasi Kontrak Proyek Beringin Sila

Kajati NTB Arif dan Bupati Sumbawa HM Husni Djibril saat mendengarkan pemaparan BWS Nusa Tenggara 1 terkait proyek Beringin Sila.

Foto udara lokasi pembangunan mega proyek bendungan Beringin Sila yang menghabiskan anggaran Rp 1,2 Triliun

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 11 April 2019

Terbatas Sarana dan Prasarana SEBANYAK 60 persen dari 231 Sekolah Negeri di kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun ini yang bisa menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat puluhan sekolah SMP tersebut masih melakukan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil ( UNKP).

“Hanya kita yang baru 60 persen ini, kalau swasta sudah banyak yang bisa,” ungkap plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lotim, H. M. Zainuddin.

(Suara NTB/rus) H. M. Zainuddin Ditemui di Selong, Rabu kemarin, dia menerangkan, swasta itu dua induknya, yakni ada yayasan pondok pesantren tempatnya bernaung dan ada Kementerian Agama (Kemenag).

Berbeda dengan negeri, murni dari bantuan APBD dan APBN. Kalau tidak ada bantuan dari APBD dan APBN, maka pelaksanaan UNBK pun menjadi tersendat. Seperti bantuan 12 paket sarana komputer tahun 2019 ini belum bisa digunakan untuk UNBK. Pasalnya, bantuan tersebut belum bisa didatangkan sebelum pelaksanaan UNBK 22 April 2019 mendatang.

Ketebatasan sarana dan prasarana memang menjadi kendala utama tidak bisa terlaksananya UNBK di seluruh sekolah di kabupaten Lotim. Pelaksanaannya pun sejauh ini masih banyak yang menumpang numpang di sekolah-sekolah lain yang sudah ada jaringan komputernya.

Bantuan DAK komputer 12 paket itu awalnya dijadwalkan tiba sebelum UNBK. Akan tetapi karena masa transisi pemerintahan ini membuat proses administrasi pengurusan pengadaan komputer melalui sistem elektronik katalog itu tertunda. Kemungkinan besar bisa didatangkan pada tanggal 20 April. Namun pelaksanaan UNBK selang beberapa hari saja, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan UNBK. Diakuinya, dari keseluruhan pelaksaan UNBK tahun 2019 ini dicatat hanya 87 sekolah SMP negeri. Itupun sebagian besar menumpang. Sementara yang bisa mandiri baru 6 sekolah. “Hanya 6 sekolah yang memiliki fasilitas lengkap,” ujarnya menambahkan. (rus)

Halaman 10

Itjen Kemendikbud Tekankan Satker Fokus pada Tugas Mataram (Suara NTB) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan kunjungan kerja ke satuan kerja (satker) di bawah Kemendikbud, diawali dengan pengarahan di Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB pada Rabu (10/4). Inspektur Jenderal di Itjen Kemendikbud menekankan agar satker fokus pada tugas dan fungsi masing-masing.

Inspektur Jenderal di Itjen Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin mengatakan, pihaknya ingin agar satker di bawah Kemendikbud secara bertahap meningkat dalam pelayanan publik. Dengan begitu diharapkan satker bisa menjadi Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMB).

“Itu tidak mudah, kita ingin persiapkan secara baik secara terencana dan sistematis, bersama Satker, tidak hanya pusat. Nantinya layanan akan lebih bagus, fasilitas standar, dan produktivitas lebih baik,” ujarnya saat Pendampingan Satker Menuju WBK dan RBI di Kantor LPMP NTB. Muchlis menekankan, pada tahun ini pihaknya berharap seluruh satker bisa menunjukkan

performa yang baik, karena Kemendikbud memiliki beban harus memastikan masyarakat terdidik dan berbudaya.

Ia juga menegaskan agar satker fokus pada tugas dan fungsi bukan fokus pada kegiatan sampingan. Menurutnya, banyak satker yang hanya fokus pada kegiatan sampingan. “Mohon dikonsolidasi seluruh satker mengurus tugas dan fungsi itu, yang lain sebagai suplemen, jangan dibalik. Nanti itu akan justru jadi kontraproduktif kalau hanya mengurus yang sampingan saja,” katanya.

Seluruh anggota organisasi harus paham seluruh tugas dan fungsinya. Keinginan untuk menjadi zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi tidak bisa cuma berhenti di spanduk atau jargon. “Itu harus sebagai sikap hidup. Sebenarnya ZI dan WBK

mencerminkan kita. Untuk capai WBK harus substansi yang kita fokuskan di situ. Kepedulian pada lingkungan dan tugas dan fungsi setiap orang harus diperhatikan,” ujar Muchlis.

Perencanaan dalam organisasi harus benar-benar diperhatikan. Organisasi juga harus kompak dalam bekerjasama dengan regulasi dan aturan yang ada. “Caranya terbuka, akuntabel, dan integritas.

Mudahan dengan demikian organisasi kita bekerja lebih baik lagi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan kemitraan cukup berkembang pesat ditandai dengan kerja sama antara pemerintah daerah dengan LPMP NTB

(Suara NTB/ron)

PENGARAHAN - Inspektur Jenderal di Itjen Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin (kanan) saat memberikan pengarahan di LPMP NTB, didampingi Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, (tengah) dan Sekretaris Inspektorat Jenderal, Thamrin Kasman (paling kiri). dalam pengembangan sumber daya manusia pendidikan.

Pihaknya juga bersiap sebagai satker yang menerapkan Zona Integritas dan mencapai WBK. “Kami sudah berusaha untuk membangun komitmen pegawai LPMP, dan OPD lain bersinergi sebagai perwakilan Kemendikbud. Kami siap se-

bagai UPT yang menjalankan ZI dan WBK,” kata Minhajul.

Muchlis juga memantau kondisi bangunan di LPMP NTB. Kunjungan kerja Itjen Kemendikbud dilanjutkan dengan mengunjungi sejumlah sekolah terdampak gempa dan melakukan kunjungan ke UPT Kemendikbud lainnya. (ron)

Hasil Monev, Kendala Teknis Sempat Jadi Kendala UNBK MA Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Madrasah Aliyah (MA) di NTB relatif berjalan lancar. Dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) UNBK MA, hanya ditemukan sejumlah masalah teknis yang bisa diatasi dengan segera.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Hj. Eka Muftati’ah, pada Rabu (10/4) mengatakan, dari hasil Monev UNBK MA, tidak ada kendala signifikan mengganggu pelaksanaan UNBK MA. “Hanya saja terjadi sejumlah kendala listrik padam dan masalah teknis,” katanya.

Eka menyampaikan, pada pelaksanaan UNBK MA terjadi listrik padam di beberapa tempat, sehingga sesi pertama sempat mengalami penundaan selama beberapa waktu.

Selain itu, juga terjadi kendala terhadap sistem. Namun bisa ditangani proktor dan teknisi sehingga pelaksanaan UNBK MA bisa tetap berjalan dengan lancar. Peserta UN jenjang MA sebanyak 19.849 orang dari 510 MA di NTB. Selain itu, penyelenggaraan UNBK di madrasah juga menggunakan berbagi sumber daya atau resource sharing antar madrasah atau sekolah.

Menurut Eka, tahun ini ada 18 madrasah swasta yang memperoleh bantuan komputer dari Kemenag Pusat.

Eka juga menyampaikan, untuk kebutuhan sarana prasana madrasah dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan server atau komputer client.

Terkait dengan pembinaan atau sosialisasi sudah dilakukan pihaknya dari bulan Juli 2018. Dimulai dari rapat evaluasi ujian madrasah sampai dengan pembinaan di kabupaten/kota bahkan di tingkat Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

UN MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019 lalu, dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan.

UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. (ron)

Kemenpar Bantu 360 Siswa SMK Uji Kompetensi Mataram (Suara NTB) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama (LSPP1) SMKN 2 Mataram, membantu 360 siswa SMK dari berbagai sekolah untuk melaksanakan uji kompetensi bidang Usaha Perjalanan Wisata (UPW).

“Kita dengan kerjasama Kemenpar dapat bantuan untuk melakukan uji kompetensi kepada 360 peserta berasal dari jejaring SMKN se NTB,” kata Waka Humas SMKN 2 Mataram, Sulman Haris, Rabu (10/4) pagi.

Mereka yang dinyatakan lulus uji kompetensi akan memperoleh sertifikat garuda yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP). Sertifikat garuda emas yang telah dikeluarkan itu merupakan sertifikat dengan standar ASEAN. “Nanti sertifikat yang mereka dapat sertifikat garuda emas yang dikeluarkan oleh BNSP yang bisa diberlakukan sampai tingkat ASEAN. Kalau akuntansi masih sampai tingkat nasional,” ujarnya.

Hal itu berarti bahwa sertifikat yang didapat berlaku atau mendapat pengakuan hingga ASEAN, sehingga bisa digunakan saat mencari pekerjaan. “Dia bisa melamar kerja di tingkat ASEAN,” ungkapnya.

Selain itu, agar bisa memperoleh sertifikat garuda emas, masyarakat luas juga mengajukan tes secara mandiri ke LSP-P1 SMKN 2 Mataram. Asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Prosesnya harus daftarkan diri ke LSP sesuai keahliannya. Setelah itu melakukan proses pengisian APL atau asasmen untuk mengetahui pengetahuan awal peserta. Baru ditindaklanjuti dengan uji kompetensi,” ujarnya.

Dikatakan lebih jauh bahwa tidak mudah sebuah sekolah bisa menjadi LSP-P1. Tidak semua SMK memiliki LSP. Dibutuhkan waktu panjang untuk bisa jadi sekolah LSP. Dimulai dengan pendaftaran, ketersediaan asesor sesuai dengan skema yang dibutuhkan, lalu kemudian dimonitoring layak atau tidaknya oleh BNSP. (dys)

(Suara NTB/dys)

PEMBUKAAN - Siswa SMK di Mataram mengikuti pembukaan uji kompetensi yang digelar di SMKN 2 Mataram, Rabu (10/4).

(Suara NTB/dys)

TES - Sejumlah peserta sedang mengikuti tes seleksi program rumah bahasa di SMAN 3 Mataram, Rabu (10/4).

Banyak Peserta Tak Hadiri Tes Seleksi Rumah Bahasa Mataram (Suara NTB) Seleksi tes untuk program Rumah Bahasa resmi dimulai Rabu (10/4) pagi. Pelaksanaan tes akan berlangsung hingga Kamis ini. Di hari pertama tes, banyak pendaftar yang tidak menghadiri pelaksanaan tes.

Fatimah, salah satu pengawas ruangan tes Rumah Bahasa membenarkan banyak peserta tidak hadir tes. Padahal informasi terkait jadwal pelaksanaan sudah diinformasikan sejak jauh hari. “Di ruang sebelah juga, “ ungkapn-

ya membenarkan bahwa peserta banyak yang tidak hadir.

Sebagai contoh, di ruang satu pelaksanaan tes di SMAN 3 Mataram, dari 32 kapasitas untuk satu ruangan, hanya 10 peserta yang hadir pada sesi pertama. Tidak diketahui pasti apa penyebab minimnya peserta yang hadir mengikuti tes.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, sebagai penyelenggara Rumah Bahasa NTB, Sri Hastuti Novila Anggraini S, tidak ambil pusing dengan banyakn-

ya peserta yang tidak hadir mengikuti tes. Menurutnya, informasi jadwal tes telah diinformasikan secara luas.

Ditambahkan Tuty – sapaan akrabnya, banyaknya peserta tidak hadir merupakan bagian dari proses seleksi alam yang normal terjadi. Untuk itu, mereka yang tidak menghadiri tes dinyatakan langsung gugur.

Mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes susulan, karena panitia tidak menjadwalkan tes susulan. “Seleksi alam, mungkin

SDN 1 Sandik Kembangkan Literasi Lewat Pondok Literasi Giri Menang (Suara NTB) SDN 1 Sandik memperoleh bantuan berupa Pondok Literasi atas kerja sama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan dan LPMP NTB. Pondok literasi itu sangat bermanfaat bagi sekolah terutama dalam mengembangkan literasi para murid.

Guru SDN 1 Sandik, Ni Ketut Sulastri, S.Pd., M.Pd., ditemui Rabu (10/4) mengatakan, bantuan yang diperoleh pihaknya sangat bermanfaat, terutama bagi murid. Karena di dalam Pondok Literasi banyak tersedia buku fiksi maupun non fiksi.

“Sangat membantu sekali karena anak zaman sekarang sulit sekali dalam hal membacanya, karena di sana literasi membacanya maih sangat rendah. Dengan adanya bantuan ini kami selaku guru mengharapkan anak itu lebih meningkatkan motivasinya dalam hal membaca,” katanya.

Tidak hanya bagi murid, Pondok Literasi itu juga bisa dimanfaatkan oleh wali murid yang kebetulan berkunjung ke SDN 1 Sandik. “Wali murid ketika berkunjung, kami juga akan siapkan buku, daripada mengobrol alangkah baik membaca buku di situ,” ujar Ni Ketut Sulastri.

Pondok Literasi di SDN 1 Sandik mulai dibangun pada September 2018 dari dana bantuan LPMP Sumatera Se-

(Suara NTB/ron)

KUNJUNGAN - Guru SDN 1 Sandik, Ni Ketut Sulastri, saat menerima kunjungan Pihak Kemendikbud melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud, LPMP NTB, dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Provinsi NTB di SDN 1 Sandik, Rabu (10/4). latan didukung oleh Forum Komunikasi Sekolah Model (FKSM) Sumatera Selatan senilai Rp36 juta.

Para murid juga diarahkan secara bergiliran ketika keluar main untuk mengunjungi Pondok Literasi. Mereka diupayakan untuk membaca buku bacaan selain buku pelajaran. Diharapkan dengan begitu bisa menghilangkan kejenuhan mereka.

“Sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak terutama di sini, alangkah baiknya setiap keluar main kita gilir untuk datang ke Pondok Literasi, mereka diusahakan membaca buku bacaan, yang tentunya bisa menghilang-

kan kejenuhan mereka,” ujar Ni Ketut Sulastri.

Para murid juga diarahkan untuk membaca cerita daerah, terutama karena zaman sekarang cerita daerah tidak diminati oleh siswa. “Pondok liteasi ini membantu mereka mengenal cerita daerah,” pungkas Ni Ketut Sulastri.

Pihak Kemendikbud melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud, LPMP NTB, dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Provinsi NTB datang berkunjung ke SDN 1 Sandik. Dalam kesempatan itu juga diberikan bantuan buku dari Kemendikbud. (ron)

karena week days, banyak yang kerja,” ungkapnya.

Sebelumnya terdapat sebanyak 9 ribu pendaftar Rumah Bahasa. Mereka harusnya menjalani tes penerimaan peserta program Rumah Bahasa, yang dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 10-11 April 2019.

Panitia telah membagi tes seleksi menjadi tiga sesi. Sesi pertama berlangsung mulai pukul 07.30-09-30, adapun sesi kedua mulai 10.00 - 12.00, dan sesi ketiga mulai pukul 14.00 - 16.00.

Sementara itu, atas bany-

aknya peserta yang tidak hadir, sejumlah peserta lainnya menyambut baik. Dini Rahmawati, peserta yang mengambil program IELTS ini bersyukur, karena dengan demikian, peluangnya untuk lulus semakin banyak.

Dini berharap dirinya bisa lulus dalam program IELTS. Mengingat jika Ikut kursus secara mandiri atau kursus mandiri, dirinya tak memiliki banyak uang. Sehingga jika dia lulus akan sangat membantunya dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. (dys)

SMKN 2 Mataram Kembangkan Ekskul Futsal Mataram (Suara NTB) Ekstrakurikuler (ekskul) Futsal jadi salah satu ekskul berprestasi yang dimiliki SMKN 2 Mataram. Berbagai prestasi telah diraih ekskul futsal dalam beragam ajang dan Lomba.

Waka Humas SMKN 2 Mataram, Sulman Haris, mengatakan terbaru ialah ekskul futsal meraih juara satu mengalahkan tim futsal SMAN 4 Praya. Kejuaraan antar pelajar yang digelar SMAK Kesuma Mataram ini berhasil menempatkan tim futsal SMKN 2 Mataram jadi raja lapangan bola.

Sebelumnya, tim futsal ini juga menjadi juara pada turnamen futsal antar SMA/ SMK/MA se-Pulau Lombok yang berlangsung tanggal 24

– 26 Maret 2018 di Lapangan Futsal STIE 45 Mataram.

SMKN 2 Mataram berhasil mengalahkan SMAN 1 Sukamulia Lombok Timur. Saat itu final berlangsung seru, masingmasing tim melakukan jual beli serangan ditambah dukungan suporter yang tak henti-hentinya memberikan support kepada tim sekolah mereka.

Namun pengalaman dan teknik bermain yang dimiliki oleh anak-anak tim futsal SMKN 2 Mataram tidak bisa diimbangi, dan pada akhirnya SMKN 2 Mataram berhasil meraih juara 1 dengan skor telak 10-1. Sedang jauh sebelum itu, tim futsal ini juga pernah menjadi juara satu pada turnamen futsal yang digelar SMK Yarsi Mataram. (dys)

(Suara NTB/ist)

TIM - Tim Ekskul Futsal SMKN 2 Mataram yang menjadi andalan sekolah di sejumlah kejuaraan futsal.

SUARA NTB

Kamis, 11 April 2019

Halaman 11

PTMSI Kota Mataram Mahajaya Berharap Segera Cari BLSU Cup Lahirkan Figur Ketua Baru Atlet Berprestasi Mataram (Suara NTB) Organisasi induk cabang olahraga tenis meja Kota Mataram akan berakhir bulan Juni 2019. Pihak Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Mataram akan segera menggelar Muscab PTMSI NTB di bulan Juni mendatang.

Ketua Umum Pencab PTMSI Kota Mataram, H. Taufiqurrahman yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Rabu (10/4) kemarin mengatakan Muscab PTMSI Kota Mataram yang akan di helat di Mataram bulan Juni 2019 dengan agenda pemilihan ketua Pengcab PTMSI NTB yang baru. Diharapkan semua klub bisa mengusulkan calon figur ketua masing-masing sehingga proses pemilihan figur ketua berjalan demokrasi.

“Banyak figur yang ingin mencalonkan diri di Muscab nanti.

Saya berharap sejumlah klub di Kota Mataram dapat mengusulkan figur calon ketuanya masing,” ucapnya.

Ditanya soal jumlah figur yang akan mencalonkan diri, Taufiq belum bisa membeberkan. Meski demikian dia menilai banyak figur yang layak diusulkan menjadi calon ketua Pengcab PTMSI Kota Mataram. “Yang pasti banyak figur yang mau mencalonkan diri. Kalau ingin tau nanti di acara Muscab,” jelasnya.

Meski tak ingin menyebutkan calon figur yang akan maju dalam Muscab PTMSI Kota Mataram periode 2019-2024, Taufiq berharap figur calon ketua PTMSI Kota Mataram kedepan adalah orang-orang yang peduli dengan pembinaan olahraga tenis meja di Kota Mataram. Pasalnya prestasi tenis meja di Kota Mataram sudah bagus, terbukti pada Porprov NTB 2018, atlet Kota Mataram sukses memborong 7 emas dari tujuh kelas yang dipertandingkan.

Taufiq sendiri bukan orang baru di kepengurusan tenis meja Kota Mataram. Ia telah menjabat tiga periode sebagai Ketua PTMSI Kota Mataram. Dan dia siap maju lagi apabila diminta maju oleh klub dalam Muscab PTMSI Kota Mataram bulan Juni 2019. (fan)

Mataram (Suara NTB) – Tidak banyak bicara, namun terus berbuat untuk pembinaan atlet tenis meja di NTB. Itulah sekilas gambaran profil I Ketut Mahajaya.

Pria Kelahiran Mataram 16 Mei tahun 1962 ini tidak asing lagi di kalangan pencinta olahraga tenis meja. Maklum, dia adalah salah satu pengurus olahraga tenis meja NTB yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pembinaan olahraga tenis meja di NTB. Meski bukan dari kalangan atlet nasional, namun Pekerja Sosial (Peksos) di Dinas Sosial Pemprov NTB ini terus memberikan ruang kepada atlet untuk mengikuti kompetisi tenis meja di NTB. Belum genap tahun 2019 saja, Mahajaya sudah menggelar dua turnamen level regional NTB yang bertemakan Balai Sosial Lanjut Usia (BLSU) Cup. Turnamen BSLU Cup I (pertama) digelar di Kantor BSLU NTB bulan Januari lalu melibatkan atlet kabupaten/kota di NTB. Selanjutnya BSLU Cup II baru saja selesai di gelar ditempat yang sama tanggal 57 April. Turnamen Tenis Meja Terbuka BSLU Cup II boleh dibilang cukup spesial, karena menghadirkan atlet terbaik nasional Ficky Supit yang pernah perkuat tim tenis meja Indonesia di Asian Games 2018.

Ficky hadir mengikuti pertandingan eksebisi dengan melibatkan 16 atlet terbaik NTB. Kedatangan atlet tenis meja nasional di NTB bukan perkara mudah, namun untuk mendatangkan atlet nasional bertanding dikompetisi regional NTB

setidaknya panitia harus mengeluarkan dana yang relatif besar. Mahajaya pun telah menguras uang pribadi guna mendatangkan atlet nasional.

Selain berkorban materi dan tenaga, Mahajaya juga memiliki hubungan kedekatan emosional yang baik dengan atlet peraih medali perunggu SEA Games 2017. Lantas apa motivasi I Ketut Mahajaya mendatangkan atlet nasional mengikuti turnamen BSLU Cup II tahun 2019?

I Ketut Mahajaya yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Rabu (10/4) kemarin mengatakan kedatangan Ficky Supit di NTB tidak saja mengikuti pertandingan eksebisi di BLSU Cup II, namun atlet asal Jawa Timur (Jatim) itu ikut memberikan coaching clinic (pelatihan pelatih) tenis meja di NTB. Mahajaya selaku penyelenggara event itu sengaja mendatangkan atlet nasional itu sebagai rasa kepeduliannya yang tinggi terhadap masa depan pembinaan atlet tenis meja di NTB. Sebagai pencinta olahraga tenis meja di NTB Mahajaya meyakini bahwa dengan menggelar kejuaraan BSLU Cup setiap tahun serta menghadirkan atlet nasional di event itu maka akan membantu pengembangan skill dan teknik atlet tenis meja NTB. Dalam hal ini atlet NTB diharapkan bisa terus bersemangat berlatih menghadapi event regional hingga nasional. Sementara kehadiran Ficky Supit diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada atlet-atlet terbaik NTB. (fan)

(Suara NTB/ula)

TINJAU LOKASI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Dompu, H. Bambang M.Yasin saat meninjau lokasi bekas banjir di kampung Samporo Kelurahan Bali Satu Dompu, Rabu (10/4).

Gubernur : Banjir Dompu Tidak Sebesar di Medsos Dompu (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meninjau langsung kampung Samporo Bali 1 Dompu yang menjadi lokasi terparah banjir beberapa waktu lalu. Banjir diklaim tidak sebesar yang dipersepsikan melalui media sosial.

Upaya reboisasi hutan akan terus digalakkan agar bisa menahan air, selain upaya normalisasi sungai.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB kepada wartawan di Dompu, Rabu (10/4). “Inilah untungnya kami bisa melihat langsung lapangan. Ternyata banjirnya tidak seheboh yang disampaikan di media sosial.

Ini juga memberi pelajaran kepada kita, bahwa kita harus menyaksikan secara langsung, jangan menelan mentah – mentah informasi, sehingga yang sebenarnya tidak begitu besar, berat, dipresepsikan menjadi sangat parah. Untung kami datang,” kata Dr Zul sapaan Gubernur NTB ini.

Banjir, kata Gubernur, terjadi di mana – mana dan harus diantisipasi. Tapi tidak juga dibesar – besarkan yang seolah dunia sudah berakhir. Namun

ini menjadi peringatan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengantisipasi pada hal yang terburuk. “Dimana – mana sekarang banjir. Saya kira daerah disampaing sungai, tentu kita harus semakin memberikan warning, kehati – hatian supaya masyarakat mengantisipasi yang terburuk,” katanya.

Banyak orang mempersalahkan hutan yang semakin gundul, menjadi penyebab banjir. Tapi di mana – mana hutan jadi masalah karena masyarakat berkelahi dengan kehidupan. Ketimbang mempersoalkan hutan, mengupayakan reboisasi, menanam kembali pohon, sehingga mampu menahan dan menyerap air

agar tidak terjadi banjir besar.

Reboisasi bukan hanya menjadi komitmen Gubernur, tapi menjadi komitmen pemerintah pusat. Sehingga reboisasi bukan hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia. “Saya kira NTB, khususnya pulau Sumbawa, diberikan prioritas oleh pemerintah untuk masalah reboisasi,” ungkap Dr Zul. Dr Zul juga mengaku, upaya normalisasi sungai Silo sebagai langkah antisipasi awal agar air tidak meluap ke permukiman warga akan dilakukan. “Tahun ini akan dinormalisasi. Sambil reboisasi akan terus kita galakkan,” kata Dr Zul yang didukung Bupati Dompu soal normalisasi sungai Silo. (ula)

Perayaan HUT Lobar Ke-61

Dikes Gelar Lomba, Sepeda Sehat hingga Baksos Giri Menang (Suara NTB) Berbagai kegiatan digelar oleh Dinas Kesehatan Lombok Barat (Lobar) dalam rangkaian perayaan HUT Lobar ke61. Setelah sebelumnya melaksanakan kegiatan Lomba Balita Sehat, Bakti Sosial Kesehatan Gigi dan Mulut, serta Donor Darah, Selasa (9/ 4) lalu Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) menggelar Sepeda Sehat. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis seperti mengecek gula darah, kolestrol, dan tensi.

Ratusan peserta sudah memadati halaman parkir Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada tempat diselenggarakannya kegiatan dalam rangka menyambut HUT Lobar ke-61 ini.

Peserta dilepas Asisten I Setda Lobar H. Ilham, kemudian menyusuri rute sepanjang

5 km mulai dari RSAM Narmada menuju ke arah timur menuju Pasar Narmada kemudian ke arah Merce Salut. Selanjutnya rute dilanjutkan menuju ke arah Desa Selat lalu ke arah Desa Nyurlembang menuju Telage Ngembeng dan finish kembali di RSAM Narmada.

“Seluruh rangkaian acara berjalan atas dukungan semua pihak.

Untuk itu saya sampaikan ucapan terimaksih atas partisipasi dan kontribusi semua pihak, “ ujar Kepala Dikes Lobar, H. Rachman Sahnan Putra M kes. Sementara itu Bupati Lombok Barat yang diwakili Asisten I Setda H. Ilham berharap olah raga dapat menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat untuk mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) yang dicanangkan pemerintah.

“Semoga kegiatan semacam ini dapat memotivasi dan menggerakkan, serta mendorong seg-

Asisten I Setda Lobar, H. Ilham bersama Kadikes Lobar, H. Rachman Sahnan Putra M.Kes melepas peserta sepeda sehat.

Asisten I Setda Lobar, H. Ilham

Kadikes Lobar, H. Rachman Sahnan Putra M.Kes

enap masyarakat Lombok Barat untuk menuju hidup sehat dengan olah raga. Tidak cukup dengan mengkonsumsi makanan yang se-

hat, tetapi harus diimbangi dengan kegiatan olah raga, instirahat yang cukup dan bekerja yang seimbang,” pesannya. (her)

Para peserta sepeda sehat yang digelar Dikes Lobar.

Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Anggota DPR RI, Dr. H. Kurtubi ”Guncang” Kampus Bumigora

Ratusan mahasiswa Universitas Bumigora yang ikut Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama Dr. H. Kurtubi.

Giri Menang (Suara NTB) - ratusan mahasiswa.

Disambut langsung oleh Anggota MPR RI, Dr. H. Kurtubi menggelar sosial- Rektor, Wakil Rektor dan segisasi empat pilar kebang- enap dosen, Dr. Kurtubi memasaan di Universitas Bu- suki aula diiringi gemuruh migora, Mataram. Acara tepuk tangan ratusan mahaini dihadiri Rektor Univer- siswa dan membuat acara sitas Bumigora, Ir. Antho- pagi itu begitu meriah. Dalam ny Anggrawan, M.Kom, sambutannya Anthony menPh.D, Wakil Rektor Unram, gucapkan selamat datang dan I Ni Gusti Ayu Datriyani, berterima kasih atas perM.Kom, segenap dosen dan hatian dan kedatangannya ke

kampus tersebut. “Walaupun tema acara ini adalah sosialisasi empat pilar tetapi kami yakin akan banyak wawasan yang bisa ditularkan kepada mahasiswa kami,” ujarnya.

Sementara itu politisi kelahiran Kediri, Lombok Barat yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI 2019-2024 itu mengawali pidatonya dengan perkenalan. Mulai dirinya yang menempuh pendidikan SR di Kediri, SMP dan SMA di Mataram, Kuliah di UI Jakarta hingga memperoleh dua gelar Master di Colorado Amerika Serikat dan Prancis serta gelar doctoralnya ekonomi energi di Colorado School of Mines, AS. Perjalanan pendidikannya cukup menginspirasi bagi para mahasiswa.

Karirnya hingga akhirnya menjadi politisi seperti sekarang ini, dimulai dari ketekunannya menjadi penulis dan dosen. Mengantarkannya menjadi seorang pengamat energi di Indonesia.

Tak cuma ahli di bidang tata kelola migas dan pertamban-

Anggota DPR RI, Dr. H. Kurtubi gan, politisi NasDem ini juga fasih menceritakan tentang Sumpah Pemuda dan Piagam Djakarta yang tak lepas dari sejarah awal berdirinya bangsa ini dan Ideologi Pancasila.

Kata dia, Para pendiri bangsa ini menyadari bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan seluruh lapisan bangsa Indonesia dengan beragam suku, agama, ras yang kaya

dengan bahasa dan ragam budaya. Karenanya, Kurtubi mengimbau para hadirin agar jangan mau dipecah belah oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengacaukan kehidupan berbangsa kita.

Pilpres, menurutnya adalah bagian dari demokrasi pesta lima tahunan yang semestinya tidak diwarnai dengan saling menghujat, membenci apalagi saling bermusuhan dan memutus persahabatan. Dalam kehidupan berdemokrasi, perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, silakan tentukan pilihan masing-masing dengan pertimbangan obyektif terhadap program kerja masingmasing, tetapi jangan mau menjadi korban berita bohong, fitnah dan hasutan.

“Sebaiknya bangsa yang besar dan majemuk ini , setelah Pilpres dan Pileg kembali bersatu untuk bersama-sama mempercepat NKRI menjadi negara industri maju dengan dukungan listrik yang besar, stabil, murah dan bersih dimana

Dr. H. Kurtubi bersama para mahasiswa Universitas Bumigora. listrik dari energi nuklir (PLTN) Lombok, Industri berbasis menjadi bagian dari Sistem Tambang di Pulau Sumbawa, Kelistrikan Nasional,” jelas dia. dan Lain-lain. Menurut politiNTB yang saat ini lanjut dia si yang getol menyuarakan asmasih termasuk salah satu dari pirasi rakyat lomvok dan NTB 10 provinsi termiskin di Indone- ini, hanya dengan mendorong sia, perlu membuat terobosan dan memperkuat industrialdengan menciptakan Pusat-pusat isasi didukung oleh supply lisPertumbuhan Ekonomi Baru, trik yang besar, stabil, bersih dengan mendorong terjadinya In- dan murah, Indonesia bisa dustrialisasi. Seperti Industri ber- menjadi Negara Industri basis wisata di KEK Mandalika Maju. (her/*)

SUARA NTB

Kamis, 11 April 2019

Halaman 12

Pencari Kerja di Lotim Didominasi Sarjana Selong (Suara NTB) Minimnya lapangan pekerjaan khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi tantangan bagi pemerintah setempat. Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Lotim mencatat jumlah pencari kerja dari kalangan sarjana starata satu (S-1) dari bulan Januari-Maret 2019 mencapai 140 orang.

Disampaikan Plt. Kepala Disnakertrans Lotim, Ahmad Masfu, Rabu (10/4), hingga tahun 2019 ini, jumlah pencari kerja yang datang ke Dis-

naker cukup signifikan, terutama bagi lulusan perguruan tinggi atau berstatus sarjana.

Dikatakannya bahwa setiap tahun banyak sarjana yang lulus. Ini menjadi PR pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Di mana saat ini lapangan kerja sangat terbatas, sementara SDM sangat banyak. Sehingga kedepan masyarakat harus diberdayakan.

Dari pemerintah, kata Masfu, akan terus melakukan pembekalan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik melalui

Loka Latihan Kerja (LLK) Selong maupun BLKI. Dimana fakta di lapangan banyak masyarakat yang memiliki kemampuan namun dari segi skill sangat kurang. Pemkab Lotim sudah melakukan kerjasama dengan berbagai negara. Hanya saja yang dibutuhkan masyarakat yang kualifikasinya minimal diplola tiga (D-III). Itupun harus sesuaikan lagi dengan kemampuan berbahasa Inggris, komputer, IT

dan kompetensi lainnya.

Disebutkan pada bulan Januari 2019, jumlah pencari kerja untuk SMP sebanyak 1 orang, SLTA 22 orang, D-III sebanyak 12 orang, D-IV 3 orang dan S-1 sebanyak 95 orang dan S-2 sebanyak 2 orang.

Pada bulan Februari, SLTA sebanyak 8 orang, D-III sebanyak 3 orang, dan S-1 sebanyak 8 orang, sedangkan pada bulam Maret, SLTP sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 61 orang, D-1 sebanyak 1 orang, D-

III sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 37 orang dan S-2 sebanyak 1 orang.

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Penempatan dan Perlindungan pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (BPPN) Disnakertrans Lotim, Saiful Wathon, juga menyebutkan bahwa jumlah pencari kerja didominasi oleh tenaga yang lahir dari perguruan tinggi, baik diploma II, diploma III dan starata I. Sementara untuk pen-

cari kerja ke luar negeri didominasi oleh masyarakat yang tingkat pendidikan SD

dan SMP atau yang didominasi oleh tenaga kerja unskill.

Pemerintah, katanya memberika kartu kuning bagi masyarakat pencari kerja yang datang. Kartu tersebut dapat dibawa ke perusahaan tempatnya melamar sebagai tanda bahwa ia benar sedang mencari pekerjaan. Kendati demikian, kartu tersebut bukan berarti dapat langsung diterima. Melainkan hanya berfungsi sebagai syarat bahwa betul sedang mencari pekerjaan. (yon)

HILANG DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R4 TOYOTA DR.1609 AC NOKA/NOSIN : MHF11KF7000007946/7K0132896 AN.IR BAMBANG SUPRIYONO HLG D’SKTR SELAGALAS HLG STNK R2 HONDA DR.3647 MC NOKA/NOSIN : MHIJFS117GK332600/ J F S 1 E - 1 3 2 6 6 6 4 AN.HJ.MARIATUN HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA DR.5385 CH NOKA/NOSIN : MH1JFD23XEK204814/ JFD2E-3194886 AN.S.ULFA HASAN HLG D’SKTR JL.LINGKAR SELATAN HLG STNK R2 YAMAHA DR.2695 AN.KANWIL DEPPEN PROP.NTB NOKA/NOSIN : MH34SP101XK-043519/4ST297485 HLG D’SKTR KEDIRI

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 11 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Kamis, 11 April 2019

Halaman 14

Dibongkar, Bangunan Langgar Tata Ruang di Meninting Tiga Penderita HIV/AIDS di Lobar Meninggal Giri Menang (Suara NTB) Kasus HIV/AIDS di Lombok Barat (Lobar) terbilang tinggi, pasalnya berdasarkan temuan kasus tahun 2018 jumlah penderita mencapai 41 kasus terdiri dari penderita HIV sebanyak 33 orang dan AIDS sebanyak 8 orang. Bahkan dari 41 penderita ini ada 3 orang meninggal dunia. Dibandingkan temuan kasus tahun sebelumnya, jumlah penderita tahun 2018 jauh lebih tinggi.

“Data jumlah

temuan penderita HIV dan AIDS tahun 2018 lalu, ada sebanyak 33 HIV dan kasus AIDS sebanyak 8, sehingga totalnya 41 orang. Dari 41 orang ini ada 3 meninggal dunia,” ungkap S e k r e t a r i s KPA Lobar H. Djunaidi, Rabu (10/4).

Untuk temuan kasus HIV/AIDS ini, ujarya, terbagi menjadi dua faktor, yaitu profesi dan risiko. Lima di antara faktor profesi yang terindikasi dengan HIV ter-

H. Djunaidi (Suara NTB/her)

dapat 5 orang ibu rumah tangga, 1 orang mahasiswa dan 11 orang lainya wiraswasta.

Wiraswasta ini jelas dia terbagi orang yang kerja sambilan yang memiliki uang banyak. Ada juga karyawan, buruh, ada yang tidak berkerja, ada sopir serta PSK. Sedangkan kasus Aids 1 orang yang ditemukan dari kalangan ibu rumah tangga, 3 orang wiraswasta, swasta 1 orang, buruh 1 orang dan 1 orang pensiunan pegawai negeri. “Kalau sudah terindikasi dengan AIDS, artinya karena terlambat mengetahui dirinya terinfeksi dengan HIV,” jelasnya.

Diharapkan, masyarakat yang terindikasi dengan adanya penyakit ini agar datang secara sukarela untuk datang melapor di puskesmas atau rumah sakit untuk bertobat. Sebab penyakit ini bisa dipulihkan asalkan mau membuka diri. “Silakan datang berobat, karena puskesmas dan rumah sakit memberikan penanganan gratis,” tutupnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) memastikan membongkar bangunan vila ilegal di wilayah Desa Meninting kecamatan Batulayar. Pasalnya, bangunan ini tak bisa diberikan izin oleh Pemda karena dipastikan melanggar aturan tata ruang. Selain bangunan vila, izin vila di Manakebun Desa Senggigi juga masih dikaji.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar, H. Dulahir mengatakan, sejauh ini dari empat bangunan vila ilegal hasil penyisiran tim pemda beberapa waktu lalu, baru satu pengusaha yang mengajukan permohonan izin ke Pemda.

Pengusaha yang mengajukan izin kata dia, yakni pemilik bangunan vila di Manakebun Batulayar. Pihaknya sendiri sudah menerima pengajuan izin tersebut, namun belum bisa diterbitkan karena masih menunggu rekomedasi dari BKPRD. Pihaknya masih meminta pengusaha untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi. Termasuk rekomendasi dari BKPRD dan kajian teknis dari OPD

(Suara NTB/her)

DIBONGKAR - Bangunan vila di Meninting yang akan dibongkar Pemda karena melanggar aturan tata ruang. terkait menyangkut analisi kestabilan kemiringan lahan.

Kalau rekomendasi ini sudah keluar, barulah pihaknya bisa

mengeluarkan izin. “Fokus kita yang di vila Meninting, ini sedang kita dalam rapat persiapan untuk kita tindak, itu

nanti kita bongkar karena itu (bangunan) jelas melanggar aturan tata ruang,” tegas dia.

Bangunan yang melanggar ini tak boleh dibiarkan, namun harus dibongkar.

Untuk proses eksekusi pembongkaran, kemungkinan dilakukan setelah pemilu. Saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan-persiapan. Pihaknya akan memanggil pemilik vila ini lebih dulu pada hari Jumat nanti untuk memberitahukan tentang rencana ekskusi ini. “Jumat kita undang untuk memberitahu soal rencana ekskusi ini, kita persilakan bersangkutan mengambil langkah-langkah lain kalau ndak setuju,” tegas dia. Pihaknya akan memberikan batas waktu kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri.

Terkait bangunan vila yang lain seperti di perumahan Gandvile sejauh ini kata dia belum mengajukan izin.

Menurut dia, bagi bangunan yang ilegal namun sesuai dengan tata ruang akan diberlakukan denda. Namun untuk menerapkan itu, pihaknya perlu melakukan perubahan Perda dan perbup sebab aturan terkait pemberlakuan denda ini belum dimasukkan dalam Perda tersebut.

Ia menambahkan dari 25 bangunan yang tak punya TDUP sejauh ini sudah ada 56 pengusaha yang merespon dengan mengubah izin dari privat ke komersial. Sisanya 19 pengusaha komit mengelola izin privat. Namun pengusaha ini diminta membuat surat pernyataan, jika melanggar izin tersebut harus membuat izin komersial. Mengantisipasi adanya penyalahgunaan izin ini, mulai tahun 2018 pihaknya tak lagi mengeluarkan izin vila privat. (her)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 11 April 2019

Bongkar Sindikat TPPO Jaringan Timur Tengah Dari Hal. 1 Empat orang sebelumnya ditangkap sebagai sindikat TPPO ke sejumlah negara, seperti Oman, Yaman, Arab Saudi dan Turki. Jaringan perekrutan dengan modus bekerja sebagai TKI dari NTB, melalui Surabaya dan Jakarta dan disebar ke sejumlah negara tersebut.

Pelaku Fa dan Abd sebagai operator TPPO. Dua orang lainnya, ER dan Sal yang ditangkap di NTB, berperan sebagai perekrut.

Buru TPPO Jaringan Suriah Sejumlah pekerja migran dari NTB menjadi korban TPPO) ke Timur Tengah, diperdaya dengan modus iming-iming gaji tinggi.

Polda NTB kini sedang memburu jaringan pelaku khususnya jaringan Suriah. Dua diantaranya sudah ditangkap.

Kasubdit IV Remaja Anak Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menjelaskan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait materi penyidikan kasus tersebut. ‘’Yang Bareskrim itu kan sampai 1.000 itu kumulatif pemberangkatan beberapa tahun,” ucapnya ditemui di ruang kerjanya Rabu (10/4) kemarin.

Dia menyebut, penyidik akan dikirim ke Jakarta untuk menghimpun keterangan dan bukti yang sudah dikantongi. ‘’Ada yang korbannya lima orang dilimpahkan ke kita. Ini sedang penyidikan,” imbuhnya.

Satu kasus sudah naik di tahap penyidikan yakni dengan tersangka perekrut berinisial BA (48) dan tersangka penampung korban TPPO BE alias EV (42). Satu korbannya pada tahun 2015 lalu diberangkatkan ke Damaskus, Suriah secara nonprosedural.

Korban diimingi gaji tinggi tetapi kenyataannya berkebalikan. Korban bahkan dianiaya majikan sampai akhirnya kabur ke KBRI di Damaskus.

Tahun 2018 korban dipulangkan.

Tersangka BE ini, kata Pujawati, merupakan residivis yang pada tahun 2017 lalu ditangkap Bareskrim Polri. BE kini sedang menjalani putusan pidana pen-

jara empat tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Praya, 6 Maret 2018 lalu. ‘’Orang yang mengirim calon tenaga kerja ini memiliki agen perekrut. Kita masih dalami jaringannya,” katanya.

Diberitakan, lebih dari 1.200 orang menjadi korban perdagangan orang oleh sejumlah sindikat ke negara-negara di Timur Tengah (Maroko.Turki, Suriah dan Arab Saudi). Sindikat pengiriman orang ke Maroko dengan tersangka MU dan FA merekrut sekitar 500 korban dari NTB untuk dikirim ke Maroko.

Untuk jaringan pengiriman ke Turki, tersangka ER merekrut 20 orang sejak tahun 2018 sekaligus menjadi penampung di Jakarta dari Sal yang merekrut 200 korban dari NTB sejak 2014. ‘’Korban dijanjikan akan dipekerjakan di Turki dengan gaji Rp7juta per bulan. Korban ini baru bekerja satu minggu tidak digaji karena sakit dan mendapat pelecehan seksual dari agen,’’ ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen.Pol.Herry Rudolf Nahak, Selasa (9/4) di Jakarta.

Jaringan Arab Saudi dengan tersangka FA telah merekrut 300 korban dari NTB dan menampungnya di Apartemen di daerah Jakarta Selatan. Herry mengatakan, adanya kasus perdagangan orang diketahui saat pekerja migrant mengalami masalah dan melapor ke KBRI atau konsulat. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri menginformasikan kepada Bareskrim Polri.

Selanjutnya polisi menangkap delapan tersangka dari empat jaringan perdagangan orang ke Maroko, Turki, dan Suriah. Empat tersangka yang berperan sebagai perekrut diantaranya dari NTB. Diantaranya Abd dan Fa yang mengirim korban ke Maroko via Malaysia. Dua tersangka lainnya, ER dan Sal mengirim korbannya ke Istanbul, Turki melalui Oman. (ars/why)

Pemprov Dorong Penegakan Hukum Dari Hal. 1 Ia mengatakan baru mendapatkan informasi yang dirilis Bareskrim Polri. Penanganan sedang dilakukan oleh APH. Noerman mengatakan, artinya ada pencegahan massif yang dilakukan aparat dari tingkat pusat. ‘’Karena sedang ditangani Kepolisian, sambil kita berkoordinasi, sambil kita menunggu.

Apa yang harus kita lakukan juga di daerah. Karena ini sudah menjadi ranah pemeritah pusat kalau urusannya di luar negeri,’’ kata Noerman. Noerman tak memungkiri masih banyaknya pemberangkatan TKI secara ilegal. Hal ini di luar batas pengetahuan BP3TKI. Mengingat, hubungannya langsung antara calon dengan yang merekrut. Tidak melibatkan pemerintah di dalamnya.

Yang bisa dilakukan selama ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat. serta mengingatkan agar tak terjerumus bujuk rayu calo TKI/tekong.

Selama tahun 2018, BP3TKI Mataram mencatat sebanyak 60 jenazah TKI asal NTB dipulangkan. Pemulangan dilakukan diantaranya karena sakit atau yang mengalami kecelakaan di lingkungan kerja, maupun luar lingkungan kerja.

Di tahun yang sama, sebanyak 910 orang dipulangkan dari berbagai negara penempatan. Sebanyak 847 TKI diantaranya non prosedural (ilegal), dan 63 orang adalah TKI prosedural (legal). Pemulangan dilakukan sebagian besar atau 90 persen karena dideportasi

oleh negara tempatnya bekerja. Tujuh persen adalah jenazah dan 3 persennya dipulangkan karena sakit.

Lima negara tertinggi menyumbang pemulangan TKI. Terbanyak Malaysia 365 orang, Saudi Arabia sebanyak 214 orang, Uni Emirat Arab 199 orang, Qatar 32 orang dan Syria 29 orang.

Berdasarkan grafik pemulangan, tertinggi Lombok Tengah sebanyak 195 orang.

Menyusul Lombok Timur 193 orang, Sumbawa Besar 161 orang, Lombok Barat 60 orang, Kabupaten Bima 30 orang, Lombok Utara 23 orang, Dompu 22 orang, Sumbawa Barat 17 orang, Kota Mataram 11 orang dan Kota Bima 5 orang.

Sementara itu, berdasarkan kasus yang ditangani BP3TKI Mataram, tercatat sebanyak 1.191 kasus. Status kasus selesai sebanyak 1.111 dan masih proses sebanyak 81 kasus atau 94 persen kasus TKI yang masuk telah diselesaikan tahun lalu.

Grafik kasus asal TKI per kabupaten/kota, Lombok Tengah menempati urutan tertinggi sebanyak 337 kasus.

Menyusul Lombok Tengah sebanyak 310 kasus. Lalu Sumbawa Besar 159 kasus, Lombok Barat 120 kasus, Kabupaten Bima sebanyak 80 kasus, Sumbawa Barat 72 kasus, Dompu 35 kasus, Lombok Utara 32 kasus, Kota Mataram 31 kasus, dan Kota Bima 16 kasus. (bul)

Koordinasi Pemulangan Korban TPPO Asal NTB Dari Hal. 1 lembaga-lembaga yang ada di pusat akan berkoordinasi dengan Kemensos. Setelah dilakukan asessment dan pemulihan, barulah mereka akan dipulangkan ke daerah.

Sampai saat ini, lanjut Khalik, pihaknya belum mendapatkan informasi dari Kemensos perihal pemulangan warga NTB tersebut. Karena kasus tersebut masih ditangani Kepolisian. ‘’Baru sepintas mengatakan (korban) terbanyak dari Sumbawa, NTB,’’ katanya.

Khalik menambahkan, setelah korban dipulangkan ke daerah, biasanya akan ditampung dulu di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) NTB yang berada di Mataram.

Mereka tidak langsung dipulangkan ke kampung halaman. ‘’Nanti pasti di RPTC dulu baru didampingi petugas Disos sampai rumah mereka,’’ jelasnya.

Badan Reserse dan Kriminal Polri mengungkap empat jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menyalurkan korban ke Maroko, Turki, Suriah dan Arab Saudi. Seba-

nyak 1.200 orang menjadi korban, termasuk dari NTB. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak di Gedung Mabes Polri, Jakarta, mengatakan tersangka jaringan Maroko yang ditangkap di NTB bernama MU dan FA merekrut korban dari NTB dan Jakarta.

Rute perjalanan dalam menyalurkan korban adalah dari Sumbawa dibawa ke Jakarta, kemudian ke Batam untuk memasuki Malaysia, baru ke Maroko.

Pekerja migran Indonesia yang berangkat nonprosedural terungkap saat korban mengalami persoalan, seperti kekerasan, perkosaan, tidak dibayar gaji, baru TKI kabur ke KBRI atau konjen menyampaikan persoalannya.

Untuk jaringan Turki, tersangka yang ditangkap di NTB juga dua orang, yakni ER serta Sal yang juga merekrut korban dari NTB dan Jakarta. Rute penyaluran korban dari NTB ke Jakarta menuju Oman dan berakhir di Istanbul. (nas)

Halaman 15

Amman Mineral Raih Dua Penghargaan Tingkat Global Jakarta (Suara NTB) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (“Amman Mineral”) meraih dua penghargaan sekaligus dalam “The 11th Asian Global CSR Summit and Good Governance Awards, yaitu penghargaan Platinum untuk kategori ”Best Corporate Communications & Investor Relations (IR) Category” dan penghargaan Silver untuk kategori ”Best Environmental Excellence Award” di Serawak, Malaysia, pada 4 April 2019 lalu.

Penghargaan diserahkan oleh YB Dato Sri Hajjah Fatimah Abdullah, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Malaysia.

Global CSR Summit & Good Governance Awards merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Pinnacle Group International dan diikuti oleh 220 peserta dari berbagai bidang industri di seluruh dunia.

“Tentunya penghargaan ini menjadi penyemangat kami dalam melaksanakan komitmenkomitmen terbaik dan bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas penambangan Batu Hijau yang dikelola dengan standar kelas dunia dan dukungan dari seluruh

karyawan-karyawan kami,” jelas Rachmat Makkasau, Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara.

Penghargaan Platinum kategori ”Best Corporate Communications & IR” diberikan atas keberhasilan perusahaan dalam mengomunikasikan program internal ”Bersatu Bisa” kepada seluruh karyawan dan mitra bisnis selama tahun 2018. Program Bersatu Bisa merupakan program internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai inti perusahaan untuk seluruh karyawan dan mitra bisnis yang ada di dalam Amman Mineral.

Dalam pelaksanaannya, aktivitas komunikasi juga dilakukan melalui berbagai program penciptaan nilai (value creation) di mana seluruh karyawan dan mitra bisnis dapat memberikan ide-ide dan melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis di seluruh bidang operasi tambang Batu Hijau. Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang terbukti mampu mewujudkan ide dari penciptaan nilai mere-

ka dan memberikan hasil yang melampaui standar dari yang ditetapkan perusahaan.

“Program internal “Bersatu Bisa” kami inisiasi melalui sejumlah program yang menarik, sehingga para karyawan dan mitra bisnis Amman Mineral mampu menjadikan visi, misi, dan nilainilai inti perusahaan sebagai pedoman dalam berperilaku maupun bertindak sehari-hari dalam melakukan praktik-praktik penambangan yang bertanggung jawab di tambang Batu Hijau. Ini menjadi salah satu program yang dilakukan untuk mewujudkan visi Amman Mineral,” tambah Rachmat Makkasau.

Penghargaan Silver kategori ”Best Environmental Excellence Award” diberikan atas program-program pengelolaan lingkungan yang dilakukan Amman Mineral dalam mengelola tambang Batu Hijau, termasuk program reklamasi di area bekas tambang Batu Hijau. Program reklamasi dilakukan Amman Mineral bersamaan dengan proses penambangan, di mana saat ini perusahaan telah berhasil mereklamasi lahan bekas tambang seluas lebih dari 700 hektar dari 2.722,45 hektar lahan yang dibuka untuk area

(Suara NTB/ist)

Anita Avianty, Head of Corporate Communications Manager Amman Mineral saat menerima penghargaan The 11th Asian Global CSR Summit and Good Governance Awards (4/4) di Serawak, Malaysia yang diserahkan oleh Dato Sri Hajjah Fatimah Abdullah, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Malaysia, didampingi oleh Ketua Dewan Juri, DR Martin Blake. penambangan dan fasilitas pendukung tambang lainnya.

Selain dinilai dari luas lahan yang telah direklamasi, jumlah, jenis pohon, maupun kerapatan pohon di area reklamasi, indikator keberhasilan rekla-

masi lahan tambang juga dilihat dari banyaknya satwa setempat yang mendiami area yang telah direklamasi ini, termasuk sejumlah burung yang masuk dalam kategori dilindungi ataupun punah. (r)

Penyelesaian Rekomendasi BPK RI, Loteng Tertinggi di NTB Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertinggi di NTB. Hal itu dibuktinya dengan capaian penyelesaian rekomendasi BPK RI yang mencapai 95,07 persen, jauh di atas kabupaten/kota lainnya di NTB. Hal itu diakui Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Rabu (10/4).

Dikatakannya, sejak tahun 2003 silam hingga tahun ini,

total rekomendasi yang diterima Loteng dari BPK RI terkait hasil audit pelaksanaan APBD Loteng, sebanyak 640 lebih rekomendasi dengan 600 lebih rekomendasi di antaranya sudah diselesaikan. “Dan, capaian ini merupakan yang tertinggi di NTB,” klaimnya.

Aswatara menjelaskan, dari rekomendasi BPK RI yang belum tuntas tersebut beberapa di antaranya nilainya cukup besar. Misalnya, rekomendasi soal pengembalian kerugian negara dalam kasus penyertaan modal pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) dari total Rp 900 juta

dana yang harus dikembalikan, yang sudah kembali baru Rp 200 juta.

Artinya masih ada Rp 700 juta lagi dana penyertaan modal pada PT. LTB yang belum kembali. “Soal pengembalian dana penyertaan modal pada PT. LTB ini memang sudah menjadi rekomendasi BPK RI sejak dua tahun terakhir,” jelasnya.

Tersendatnya pengembalian penyertaan modal pada PT. LTB tersebut dikarenakan kasus hukum pada PT. LTB sampai saat ini berproses. Di mana para mantan direksi PT. LTB yang tersangkut kasus

Perbaikan Permanen Empat Jembatan Putus Butuh Rp20 Miliar Dari Hal. 1 ‘’Pembangunan jembatan sementara sudah kita lakukan supaya masyarakat tak terisolir. Untuk rehab rekon kita masih menunggu anggaran sesuai tingkat kerusakan,’’ kata Syahdan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (10/4).

Ia menyebutkan, lima jembatan yang putus berada di Bima dan Dompu. Yakni Jembatan Simpasai. Untuk Jembatan Simpasai dilakukan perbaikan darurat oleh Pemkab Bima menggunakan rangka baja. Perbaikannya bersi-

fat sementara agar dapat dilalui kendaraan dan warga.

Kemudian Jembatan Kananta, yang sudah mulai diperbaiki permanen. Untuk perbaikan jembatan Kananta sudah dilakukan teken kontrak antara BPBD dengan kontraktor pelaksana.

Tiga jembatan lainnya yang putus adalah Jembatan Boro I, Jembatan Boro II dan Jembatan Rasabou.

Syahdan mengatakan untuk perbaikan permanen empat jembatan milik provinsi ini masih belum dapat dilakukan pada 2019 ini. Pal-

ing lambat, perbaikan permanen dapat dilakukan 2020 mendatang.

Ia mengatakan jembatan provinsi yang rusak ini bentang pendek. Sehingga satu jembatan diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp5 miliar.

Sehingga untuk perbaikan empat jembatan butuh anggaran sekitar Rp20 miliar. ‘’Untuk perbaikannya kita ajukan ke BPBD. Kita juga berusaha nanti, kalau tak keluar anggaran dari pusat, kita akan masukkan ke program percepatan 2020,’’ jelas Syahdan. (nas)

Kajati Singgung BPN Soal Sertifikat Lahan Mega Proyek Beringin Sila Dari Hal. 1 Usai mendengarkan paparan itu, Kajati melihat masih ada kendala soal lahan, karena ada klaim dari masyarakat soal alashak. Menurutnya, BPN berperan dalam penerbitan sertifikat. ‘’BPN mengakui itu, kan mereka yang keluarkan suratsurat,’’ ujar Kajati. Padahal kawasan ribuah hektar itu sebelumnya adalah areal hutan dengan status penguasaan negara.

Menurut Kajati, situasi ini termasuk rumit, karena satu sisi kawasan hutan dalam penguasaan negara. Namun di sisi lain BPN sebagai lembaga negara juga mengeluarkan dokumen administrasi kepemilikan atasnama perorangan. ‘’Kita ini apalah tidak mengerti. Tapi kalau kita bayar kan salah juga,’’ katanya.

Maka peran BPN menurutnya sangat strategis sebagai upaya penyelesaian masalah lahan. Jika ada masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan, maka disarankannya harus ditelusuri. BPN harus berperan untuk memberi kepastian.

“Kalau misalnya BPN mengklaim bahwa menyatakan itu tidak sah, (bukti) baru

diperoleh, berarti itu tanah negara. Tapi kalau akhirnya mau dibayar, ya titipkan saja kepada negara lewat pengadilan,” tegas Kajati.

Sementara Bupati Sumbawa, H.M Husni Djibril, B.Sc tak menampik soal klaim lahan yang dianggap cukup mengganjal. “Memang biasa, ada saja lahan yang mengganjal. Tapi ini sedang kita berusaha diatasi. Insya Allah bisa,’’ ujar bupati yakin.

Sebagai pimpinan wilayah, ia berjanji akan membantu sepenuhnya BWS dan TP4D dalam proses penyelesaian lahan.

Proyek Bendungan Beringin Sila di bawah kendali Satker Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Bendungan BWS Nusa Tenggara 1. Berlokasi di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Sumbawa Besar, dengan pemenang lelang PT. Abipraya (Persero) menjalin Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Mina.

Nomor kontrak HK.02-03AS/kont/SNVT PB NT 1/903/, dikerjakan mulai 31 Desember 2018. Nilai anggaran Rp 1.216.877.300.000, sejak tahun anggaran 2018 sampai 2022.

Kepala BPN Sumbawa, Mahfud ditemui Suara NTB di

area pembangunan Bendungan Beringin Sila mengaku belum bisa memberikan gambaran rinci soal luas kawasan yang diklaim masyarakat. Tapi dalam catatan awalnya, tahap pertama ada 48 hektar yang masuk dalam erea pembangunan diklaim masyarakat, dari total 340 hektar radius pembangunan bendungan.

Sedangkan tahap kedua, sementara dapat dipastikan tidak ada klaim masyarakat atau pihak tertentu. Semua masuk dalam kawasan hutan.

Menjawab penyampaian Kajati, menurutnya akan ada mekanisme ditempuh. Setelah menerima dokumen data kepemilikan lahan dari Pemkab Sumbawa, baik milik masyarakat, pengusaha atau status hutan tutupan, akan ditindaklanjuti dengan verifikasi.

Dokumen itu diserahkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi NTB sebagai bahan kajian. Masing masing akan membedah bukti paling kuat. ‘’Nanti setelah dokumen dipelajari, Kanwil turun, menginventarisir terkait kepemilikan masyarakat itu. Jadi aka ada kroscek antara kami dengan pemilik pemilik lahan,’’ pungkasnya. (ars)

hukum tersebut mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA), sehingga belum ada keputusan hukum tetap dalam kasus tersebut.

Sementara dalam kasus ini, ada aset yang sudah diserahkan oleh mantan direksi PT. LTB sebagai jaminan pengembalian kerugian negara, namun belum bisa dilelang, karena masih berproses. Tapi kasus ini sudah selesai, kemungkinan aset yang disita sudah bisa dilelang dan bisa untuk menutupi kerugian negara yang harus dikembalikan.

Selain penyertaan modal pada PT. LTB, lanjut Aswatara, masih ada juga rekomendasi terkait penyelesaian penerimaan daerah dari PT. Palonggo, selaku pengelola Hotel Tastura Kuta. Di mana ada sekitar Rp140 juta yang masih bermasalah. Dana tersebut oleh

PT. Palonggo digunakan untuk membeli fasilitas hotel.

Padahal secara aturan, dana tersebut seharusnya disetor dulu ke kas daerah, baru digunakan untuk membeli fasilitas tambahan hotel. “Dalam kasus ini memang tidak ditemukan kerugian negara. Hanya ada persoalan administrasi saja. Namun itu yang belum bisa diselesaikan,” tandasnya.

Kendati demikian, pihaknya optimis bisa menuntaskan rekomendasi yang ada, sehingga pada tahun ini Pemkab Loteng bisa kembali mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, terkait pengelolaan APBD tahun 2018. “Soal predikat WTP, 99 persen kita optimis bisa dipertahankan tahun ini,” ujar mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini. (kir)

Tuntas Tahun Ini Dari Hal. 1 Selain pertemuan formal kita rapat. Di mana tersumbatnya, kita urai satu persatu,’’ ujarnya.

Azhar mengatakan, proses pembebasan lahan proyek strategis ini terus dikebut. Diharapkan pada triwulan II ini, pembebasan lahan sudah mulai dilakukan.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, ST, MT menjelaskan penetapan lokasi (Penlok) jalan by pass LIAKEK Mandalika sudah ditetapkan. Rencananya, Selasa mendatang dilakukan pembicaraan dengan Kanwil BPN NTB terkait dengan proses pembebasan lahan tersebut. ‘’Penetapan lokasi sudah ada. Dari itu BPN akan melakukan pengukuran ulang

by name by address terhadap rute yang dipilih. Dasar pengukuran ulang itu mendata pemilik lahan by name by address,’’ jelasnya.

Hasil pengukuran BPN tersebut, kata Syahdan sebagai dasar dilakukan appraisal. Tim appraisal kemudian bekerja untuk menetapkan harga lahan. ‘’Masalah pembebasan lahan ini harus selesai 2019. 2020 mulai dibangun konstruksinya,’’ pungkasnya.

Jalan by pass LIA-KEK Mandalika rencananya akan dibangun sepanjang 17 Km. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini sekitar Rp1,2 triliun. Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (nas)

Masuk Zona Integritas Dari Hal. 1 penguatan integritas hingga keterbukaan informasi. ‘’Tidak hanya sekadar memenuhi kriteria itu, tapi juga bagaimana peningkatan kualitas pemenuhan enam syarat tersebut,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH., MH Rabu (10/4).

Enam kriteria itu seperti manajemen perubahan, tata laksana kinerja, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian penguatan kawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. ‘’Itu yang termasuk dalam enam area pengembangan Jaksa Zona Integritas,’’ jelasnya.

Sementara tahapan penilaian sebelum Kemenpan RB, tim Kejaksaan Agung

akan mengawali melakukan supervisi. Tujuannya menilai sejauhmana kesungguhan tiga Kejari tersebut untuk pemenuhan enam unsur. Tidak sekadar cek kesiapan fasilitas dan SDM secara internal, tapi pihak eksternal akan dimintai pendapat demi mendapatkan gambaran objektif soal pelayanan dan kinerja Kejari. ‘’Nanti hasil supervisi tim Kejagung,akan diserahkan kepada Kemenpan RB yang nantinya akan menilai, apakah layak masuk kriteria WBK dan WBM,’’ ujarnya.

Kejaksaan yang berhasil mendapatkan penilaian baik Zona Integritas, WBK dan WBM, akan mendapat reward dari Kemenpan RB, berupa kenaikan tunjangan kinerja satu grade dari posisi sebelumnya. Berlaku kepada Kajari sampai semua jajaran. (ars)

396 CPNS Pemprov NTB Belum Aman Dari Hal. 1 ‘’Jadi tidak ada alasan untuk minta pindah. Dan tak ada alasan tidak mau ditempatkan di seluruh NTB bahkan mungkin bisa juga nanti ada kebijakan baru dari NTB ke Papua. Karena PNS punya misi sebagai pemersatu bangsa,’’ katanya.

Sehingga PNS punya jiwa nasionalisme, menjaga keutuhan NKRI dan memiliki kesadaran sebagai abdi negara.

Bambang juga mengingatkan kepada seluruh CPNS agar bijak menggunakan media sosial pada tahun politik ini.

Di tahun politik seperti sekarang ini, CPNS harus ne-

tral, tidak boleh memihak salah satu pasangan Capres maupun Caleg. Ia mengungkapkan, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena sanksi garagara hal sepele. Apabila ada CPNS yang baru diangkat kena sanksi tingkat sedang maka tidak akan memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. Bambang menambahkan sejak menerima SK CPNS, sudah terikat dengan UU ASN. Oleh karena itu, harus taat terhadap aturan yang terkait disiplin PNS. Apabila dalam lima hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka dikenakan sanksi.

Begitu juga apabila tidak

masuk kerja selama 45 hari tanpa keterangan. Maka dapat langsung diberhentikan sebagai CPNS. ‘’Apabila dikenakan sanksi tingkat sedang saja, sudah tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. Sehingga harus diberhentikan sebagai CPNS,’’ tegasnya.

Selain punya kewajiban, CPNS juga punya hak berupa gaji dan tunjangan. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) terbaru, kata Bambang, gaji PNS paling rendah sebesar Rp1,5 juta untuk golongan 1a dan paling tinggi untuk golongan IVe sebesar Rp5,6 juta.

Selain mendapatkan gaji, CPNS juga mendapatkan tun-

jangan. Di NTB, kata Bambang, tunjangan paling rendah sebesar Rp1 juta. Artinya, PNS golongan 1a minimal mendapatkan Rp2,5 - 3 juta sebulan. ‘’Kalau pendidikan D-III ke atas, gajinya Rp3-4 juta,’’ sebutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berharap 396 CPNS yang telah mendapatkan SK dapat diangkat menjadi PNS. ‘’Jangan sampai kelulusan ini tidak berbuah pengangkatan. Saya sangat berharap, kelulusan yang kemarin wujudnya adalah pengangkatan (sebagai PNS),’’ harapnya.

Pada seleksi CPNS 2018,

Pemprov NTB mendapatkan jatah 433 formasi. Terdiri dari tenaga guru 326 formasi dan tenaga kesehatan 107 formasi. Dari hasil seleksi yang dilakukan, formasi tenaga guru terisi sebanyak 273 formasi sedangkan tenaga kesehatan 107 formasi. Ditambah 16 formasi dari lulusan STTD. Sehingga total CPNS hasil seleksi 2018 untuk Pemprov NTB sebanyak 396 formasi.

Wagub meminta segala hal yang melekat pada CPNS harus dipelajari dan dipahami. Bahkan pemberian reward dan punishment bagi CPNS dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 11 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung...

Debit Rekening, BPBD KLU Klaim Capai 90 Persen Pokmas

(Suara NTB/ari)

PELAYANAN POKMAS - Pelayanan pembuatan Pokmas membeludak di halaman RSUD KLU, Senin lalu.

Tanjung (Suara NTB) Batas pendebitan rekening kelompok masyarakat (Pokmas) tanggal 12 April tinggal dua hari lagi. Oleh karenanya, BPBD KLU dibantu instansi terkait seperti TNI/Polri terus mempercepat proses pendebitan rekening Pokmas.

Kepala Pelaksana BPBD Kabuaten Lombok Utara, Muhadi, SH., Rabu (10/ 4), mengatakan pihaknya sedang berupaya maksimal untuk menuntaskan pendebitan rekening individu ke rekening kelompok masyarakat (Pokmas).

Mengingat dari jumlah Rp999 miliar dana tahap dua yang disalurkan, menyasar 20.257 KK. Para penerima bantuan yang sudah menerima rekening diminta secepatnya mengajukan kepengurusan rekening Pokmas sebelum pemblokiran sementara pada 13 April.

“Upaya percepatan ini terus dilakukan sebelum tanggal 12 April. Untuk

pendebitan tahap kedua ini, Pokmas yang sudah terbentuk sekitar 90 persen,” kata Muhadi. Ia menjelaskan, sejak transfer dana tahap dua pada 29 Maret, BPBD KLU dan fasilitator melakukan pelayanan jemput bola.

Melibatkan BRI, BPBD turun desa-desa untuk membagikan rekening kepada warga. Bahkan pembagian rekening itu dilakukan pada hari libur, yakni Sabtu dan Minggu. Pelayanan satu pintu yang menyediakan semua instansi terkait, juga dilakukan di Kantor Camat.

Mantan Kepala Dispar KLU ini menyebut, dari pelayanan pembentukan Pokmas di Kantor Camat mengatakan progres positif. Di kantor Camat Kayangan berhasil dibentuk 188 Pokmas atau setara 1.700 KK. Selanjutnya di kecamatan Bayan terbentuk 99 Pokmas (1.262 KK). Sedangkan untuk kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga, sementara ini terakumulasi jumlah pembentukan Pokmas tahap 2 sebanyak 251 Pokmas atau setara 3.026 KK, ditambah pelayanan di Kantor BPBD sebanyak 300 Pokmas.

“Dari total 20.257 KK penerima rekening tahap dua yang sudah kita layani pada hari Sabtu dan Minggu, belum kita rekap semua. Kita masih konsen pendebitan dulu,” sebutnya.

Muhadi melanjutkan, antusiasme masyarakat untuk mengurus Pokmas sangat tinggi dibandingkan pada periode awal. Beberapa faktor yang dinilai menjadi pemicu adalah kekhawatiran warga yang rekening dan anggarannya terblokir sampai batas waktu tanggal 12 April. Dinamisnya rekontruksi di lapangan juga mendorong antusiasme masyarakat.

“Mungkin masyarakat melihat ada warga lain yang ru-

mahnya sudah jadi, sehingga mereka berlomba-lomba me-

lengkapi semua persyaratan,” tandasnya. (ari)