Edisi Senin 11 Maret 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 7 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 11 MARET 2019

Pariwisata Bangkit dan Kekuatan Bersama dan Kekuatan Bersama

Pariwisata NTB mengalami turbulensi akibat bencana gempa bumi Juli – Agustus 2018 lalu. Namun, berkat kerja keras semua pemangku kepentingan, kini layar pariwisata NTB kembali terkembang. Sebelum sauh diangkat, sejumlah pekerjaan rumah harus dibereskan. Jika semua tuntas, pariwisata NTB diperkirakan kembali mengalami masa keemasan dalam waktu dekat. Terutama, dengan semakin dekatnya penyelenggaraan MotoGP 2021.

(Suara NTB/ars)

DEMIKIAN kesimpulan Diskusi Terbatas Harian Suara NTB mengusung tema “Mendorong Kebangkitan Pariwisata NTB Pascabencana”, Sabtu (9/3). Diskusi yang digelar di Ruang Redaksi Suara NTB, merupakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata (Dispar) NTB. Diskusi dihadiri Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. sos, M.Si, Ketua H. L. Moh. Faozal

Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, General Manajer Garuda Indonesia Branch Office Lombok, Supriyono. Kemudian Station Head AirAsia, Didiet Indra K, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Dr. Ainuddin, Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Ernanda Agung D, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia

(PHRI) Provinsi NTB, I Gusti Lanang Patra. Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Provinsi NTB, Awanadhi Aswinabawa dan M. Ihdal Karomi dari Poltekpar Lombok. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Bersambung ke hal 11

Anita Anita Achmad Achmad (Suara NTB/ars)

Titik Cerah dari Maskapai Penerbangan DI tengah upaya kebangkitan pariwisata NTB, kabar menyejukkan berhembus dari sejumlah maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan dari dan ke NTB. Pelan tapi pasti, langit NTB mulai diramaikan oleh hilir mudik pesawat yang membawa wisatawan.

Salah satu kabar gembira itu disampaikan General Manager PT. Garuda Indonesia Brand Office Lombok, Supriyono

dalam Diskusi Terbatas Suara NTB bertema “Mendorong Kebangkitan Pariwisata NTB Pascabencana”, Sabtu (9/3).

Ia mengungkapkan, rute penerbangan yang dilayani maskapainya dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan.

Bersambung ke hal 10

Didiet Indra Kusuma Supriyono (Suara NTB/ars)

Awanadhi Aswinabawa

H. Agus Talino

Dewantoro Dewantoro Umbu Umbu Joka Joka

Ainuddin

(Suara NTB/ars)

Pelayanan Prima dan Paket Super Promo DALAM bisnis pariwisata, pelayanan yang prima adalah harga mati. Wisatawan harus dilayani dengan baik sejak menit pertama tiba di NTB. Namun, pelayanan prima tak semudah pengucapkannya. Ia merupakan kombinasi dari berbagai hal. Dari pelayanan ke-Imigrasi-an ringkas dan cepat, kebersihan destinasi hingga paket wisata yang bersahabat.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Provinsi NTB, Awanadhi Aswinabawa menegaskan, pelayanan yang prima menjadi salah satu kunci untuk melejitkan kembali performa sektor pariwisata NTB. Ia menegaskan, ini tidak hanya menjadi tugas para pelaku industri pariwisata. Lembaga pemerintah yang memiliki korelasi dengan pelay-

anan terhadap wisatawan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima ini.

Pelayanan yang lambat merupakan salah satu faktor yang bisa membuat wisatawan merasa tidak nyaman. Sebab, bagaimanapun wisatawan tentu ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk berwisata ketimbang mengurusi halhal prosedural yang terlalu rumit.

Fenomena inilah yang mengemuka saat sejumlah pelaku wisata mengeluhkan pelayanan keimigrasian di Bandara Internasional Lombok baru-baru ini. ‘’Di menit pertama mereka mendarat (di bandara), pramugari semuanya sudah ngomong, sudah cakep tuh. (Tapi) ngantre nih, dua jam ngantrenya,’’ kata Awan.

Awan meyakini,diperlukan tinda-

kan nyata untuk membenahi pariwisata NTB pascabencana gempa beberapa waktu lalu. Seluruh pihak perlu bergerak secara simultan dalam waktu yang singkat ini untuk membenahi pariwisata di NTB. Menurutnya, masih ada semangat yang tumbuh di kalangan pelaku pariwisata NTB. Semua pihak berbicara harapan. Namun, menurutnya harapan itu harus dibarengi aksi nyata. ‘’Poinnya adalah kita perlu bergerak secara simultan semuanya itu. Semua dari kita, kita perlu bergerak dalam waktu yang pendek yang singkat ini,’’ ujar Awanadhi.

Ia menjelaskan, fakta yang dilihat pada semester pertama tahun 2017 dibandingkan semester pertama tahun 2018, dari sisi maskapai penerbangan (airlines) mengalami

kenaikan. Ia mencontohkan maskapai AirAsia mengalami kenaikan 4 persen, mengingat ada tiga penerbangan per hari dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Lombok. Dari tiga penerbangan itu, kurang lebih mencapai 600 kapasitas, dengan rata-rata load factor kurang lebih di angka 85 sampai 90 persen.

Fakta lainnya, okupansi hotel atau tingkat hunian hotel yang ia lihat di Senggigi dan Trawangan di semester pertama dibandingkan semester kedua mengalami kenaikan hampir 11 persen. Terkait penerbangan AirAsia, persentase penumpang domestik dan Warga Negara Asing (WNA) mulai bergeser.

“Saya ingat ketika kita awal mulai AirAsia, kurang dari 10 persen WNA, sisanya TKI semua. Sekarang

mulai berubah. Jadi ada semangat optimisme di situ, nah ini mesti kita sikapi dengan betul,’’ katanya.

Tantangan ke depan yaitu pada high session. Maskapai seperti Garuda dengan load factor atau faktor muat penumpang sebesar 80 persen dari entry point di Jakarta dan kota lainnya, berarti ada siswa 15 persen kursi. ‘’Kita bisa dikasihkan lima persen itu untuk pakai lowest promofair begitu maksudnya, ndak minta gratis. Kita butuh persepsi orang bahwa (penerbangan) ke Lombok ternyata murah,’’ katanya.

Selain itu yang menjadi PR bersama terkait dinamika permasalahan di bandara. Ke depan perlu diundang otoritas bandara untuk membahas dinamika di sana.

Bersambung ke hal 11

Kualitas SDM dan Tata Tuntas Destinasi

I Gusti Lanang Patra Ernanda Agung D. M. Ihdal Karomi

KEMAJUAN di sektor pariwisata tidak akan membawa manfaat berlipat jika manfaat finansialnya tidak banyak dinikmati oleh masyarakat NTB. Untuk itulah, diperlukan upaya serius untuk mengerami talenta-talenta yang piawai dalam berbagai bidang pariwisata. Destinasi yang dikelola dengan baik juga akan membuat masyarakat setempat ikut merasakan madu pariwisata.

Hal ini menjadi salah satu topik yang diulas banyak narasumber dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema ‘’Mendorong Kebangkitan Pariwisata NTB Pascabencana’’, Sabtu (9/3).

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Ernanda Agung D. mengatakan, pihaknya fokus menyoroti kondisi SDM di sektor industri pariwisata NTB yang menurutnya masih lemah. Hal ini menurutnya menjadi salah satu faktor terbesar yang menghambat pembangunan pariwisata. ‘’Kalau sudah bicara promosi dan destinasi, kita harus bicara siapa pengelola. Faktanya SDM pariwisata kita sekarang ini dominasi didatangkan dari luar. Bersambung ke hal 10

SUARA NTB Senin, 11 Maret 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/mhj)

MENDARAT - Para nelayan di Pantai Pondok Perasi tampak bersama-sama membawa perahu mendarat usai menangkap ikan, Selasa (5/3).

Manfaatkan Lahan Pekarangan KELURAHAN Taman Sari berencana memanfaatan lahan pekarangan di masingmasing rumah warga dijadikan sebagai taman buahbuahan dan sayur-sayuran.

Hal tersebut selain sebagai konsep pemersatuan, juga meningkatkan kebutuhan ekonomi warga.

Lurah Taman Sari, Arief Satriawan mengatakan, banyak keanekaragaman suku mulai dari tempat ibadah seperti masjid, gereja dan pura.

Memiliki keragaman karena banyaknya penduduk atau mahasiswa dari luar berdomisili di sana. “Ada dari Papua, itu juga mereka pun(Suara NTB/mhj) ya komunitas di sini. KemuArief Satriawan dian juga dari daerah-daerah lain ada dari Bima, Sumbawa, Sulawesi dan Sasak sendiri,” ujar Arief Satriawan kepadaSuara NTB, Selasa (5/3).

Lanjut dia, pihaknya sudah berkomunikasi atas perbedaan ini dengan mengajak warga untuk melaksanakan program pemanfaatan lahan pekarangan. Menurutnya, Taman Sari kalau disebutkan namanya taman artinya kalau dibayangkan itu indah, berbunga-bunga dan segala macam.

“Bagaimana warna-warna yang keragaman ini bisa jadi keindahan. Pertama dari suku, agama, ras, golongan dan komunitas. Perbedaan-perbedaan itu kita satukan di lahan pekarangan, kita sudah coba membina bagaimana mereka bisa menunjukkan perbedaan itu dalam kerangka persatuan,” harapnya.

Di Taman Sari, lahan sangat terbatas. Untuk itu membutuhkan lahan sebagai taman. Tapi kata dia, warga memiliki pekarangan yang bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman bernilai ekonomi, misalnya bibit buah-buahan bisa ditanam dalam satu kawasan. “Khusus untuk buah kita bisa tumbuhkan di kawasan yang bisa dikunjungi oleh orang lain, juga bisa memberikan manfaat bagi pemilik pekarangan. Ini kita coba untuk kembangkan di sini,” jelas Arief.

Sementara bibit, pihaknya berupaya kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram. Pada tahun lalu sudah pernah didukung berupa bibit sayur mulai dari cabai, kelor, tomat dan sawi. Maka kali ini akan mencoba kembangkan, kebetulan ada warga yang hobinya pada tanaman sehingga bisa membuat bagaimana tanaman bisa hidup dan tumbuh.

“Kemudian variasi tumbuhan buah naga, dengan variasi warna yang kita tahu buah naga hanya warna merah sama putih. Ini ada yang warna hijau ada yang warna hitam, itu bisa dibuat jadi hiasan rumah juga bermanfaat buat konsumsi sendiri,” pungkasnya. (mhj)

Kenaikan Tarif Parkir Belum Tepat ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menanggapi rencana Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram yang akan menaikkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum. ‘’Sebelum Dishub merealisasikan rencana tersebut, sebaiknya Dishub melakukan pendataan dulu terhadap potensi-potensi parkir yang ada.

Karena selama ini yang menjadi sorotan kita justru banyaknya terjadi kebocoran-kebocoran. Sehingga, dalam penetapan target retribusi parkir, selalu ada perdebatan eksekutif dan legislatif,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di Ma(Suara NTB/dok) taram, Minggu (10/3).

I Wayan Wardana Politisi PDI Perjuangan Kota Mataram ini menilai kenaikan tarif retribusi parkir tepi jalan umum belum tepat, tanpa ada pembenahan pelayanan perparkiran di Kota Mataram. Alasan bahwa masyarakat pengguna jasa parkir yang kerap tidak mengambil kembaliannya, tegas Wardana merupakan alasan yang sangat naïf. ‘’Apa sudah ada survei atau penelitian yang membuktikan argumen (masyarakat tidak mau ambil kembalian, red) itu,’’ tanya Wardana.

Karena, lanjut anggota Wardana, argumen yang dijadikan dasar rencana kenaikan tarif retribusi parkir, bahwa masyarakat enggan ambil kembalian, tidak sepenuhnya benar. Yang terjadi di lapangan, justru jukir tidak memberikan kembalian ketika disodorkan uang pecahan Rp2.000 oleh pengguna jasa parkir (sepeda motor). Demikian pula dengan karcis parkir yang seharusnya diberikan kepada pengguna jasa parkir setiap masyarakat memarkir kendaraan mereka, justru terkesan ‘’tidak berlaku’’. ‘’Ini lagu lama. Aturan tetaplah aturan,’’ tegas anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini. Padahal, lanjut Wardana, pemberlakuan karcis parkir ini adalah salah satu cara menutup kebocoran retribusi parkir. Oleh karena itu, masyarakat pengguna jasa parkir harus tetap diberikan karcis, diminta maupun tidak diminta. Karena sangat naïf rasanya, di tengah pelayanan parkir yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, tiba-tiba ada keinginan Dishub menaikkan tarif parkir. ‘’Jadi menurut saya, Dishub harus mulai melakukan mapping atau pemetaan tentang potensi-potensi parkir,’’ katanya. Karena, untuk menaikkan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari retribusi parkir, Dishub harus tepat mendiagnosa masalah perparkiran ini. ‘’Baru kemudian kita bisa menemukan solusinya. Yang jelas, manajemen perparkiran itu harus dibenahi. Kalau saya sangat setuju dibentuk PD (Perusahaan Daerah) Parkir,’’ pungkasnya. (fit)

Penduduk Pesisir di Pondok Perasi

Janji Perubahan hanya Saat Kampanye Kondisi kehidupan warga pesisir pantai di Kota Mataram khususnya di Kelurahan Bintaro masih serba paspasan. Hasil melaut didapat sehari-hari sekadar untuk bisa memenuhi kebutuhan, bahkan terkadang mereka tak mendapatkan hasil. Meski demikian, mereka tak berurusan dengan rentenir untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Sementara janji para caleg dan kepala daerah menggagas perubahan untuk nelayan saat kampanye dulu, kini hanya tinggal janji.

JUNAIDI Jamal, warga lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, ditemui saat beristirahat di atas perahunya, menuturkan, dia baru bisa tersenyum karena bulan ini bisa kembali melaut karena hampir satu bulan menganggur akibat cuaca ekstrem angin kencang, gelombang pasang disertai hujan lebat.

Kalau saat ini kata dia, kondisi kembali normal sehingga para nelayan sampai malam bisa turun melaut seperti aktivitas biasanya.

“Malam-malam kedinginan kita karena kehujanan tapi kalau sudah pagi berhenti hujan,” tutur Junaidi kepada Suara NTB, Selasa (5/3). Dengan kondisi seperti itu, dia tetap melaut

untuk kebutuhan ekonomi bersama keluarganya. Penghasilan nelayan di sana tidak bisa diprediksi karena tidak tentu hasil tangkapan. Terkadang banyak hasil tangkapan, terkadanga juga sedikit.

Dikatakan, hasil tangkapan Sabtu kemarin cukup banyak 500 ekor ikan tongkol dijual seharga Rp2.000 ribu per ekor. Hari kedua sedikit menurun dengan mendapatkan 400 ekor ikan. Kemudian hari selanjutnya turun drastis hanya mendapatkan 260 ekor.

“Sekarang ndak ada ikan. Harganya sampai Rp15.000 per lima ekor.

Harganya Rp3.000/ekor sekarang.

Kalau kita dapat lima ratus ekor sekarang, maka kita dapat uang Rp1 juta -an,” katanya.

Faktor kenaikan harga ikan tersebut karena jumlah tangkapan yang sedikit. Jika banyak

Penduduk perempuan 91,24 persen melek huruf. Dan 8,76 persen buta huruf. Secara akumulasi penduduk Kota Mataram yang melek huruf 94,04 persen. Dan buta huruf 5,96 persen atau hampir enam persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Mataram di tahun 2017 sebanyak 468.509 jiwa. Jika dirata – ratakan ada sekitar 28 ribu lebih penduduk Kota Mataram tak bisa membaca alias buta huruf.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, H. Lalu Fatwir Uzali mengungkap-

Rp200.000 ribu per hari.

“Cuaca enak sekarang. Walaupun hujan tetap kita pergi melaut. Sekarang ikan ndak ada, sepi sekarang. Meski pun begitu, kita melaut.

Mau beli beras pakai apa, nanti anak-anak semua minta uang, susah kita,” keluhnya.

Para penduduk pesisir ini berharap ada perubahan dalam pengelolaan ekonomi mereka.

Berpuluhan tahun mereka jadi nelayan, turun menurun dan beranak pinak, mereka tetap jadi nelayan. Mereka ingin ada program yang pasti dan terealisasi, baik seperti yang dijanjikan oleh para caleg saat kampanye, ataupun saat dijanji calon kepala daerah saat kampanye. ‘’Sampai sekarang semuanya tinggal janji,’’ demikian keluh mereka. (mhj)

Dana Kelurahan Cair Setelah Pemilu Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kelurahan sementara waktu menunda pelaksanaan programnya.

Pasalnya, dana kelurahan untuk membiayai perbaikan sarana – prasarana dan pemberdayaan masyarakat cair setelah pemilihan umum (Pemilu) berlangsung.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, kewenangannya terhadap dana kelurahan hanya sebatas mempersiapkan perangkatnya saja.

Seperti membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Untuk pencairan dana menjadi kewenangan dari Badan Keuan-

gan Daerah (BKD).

Tetapi informasi disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa dana kelurahan akan cair setelah pelaksanaan pemilu. “Itu yang kami dengar dari sambutan Pak Dirjen Otda saat pembukaan Rakernas Adeksi,” terang Putu

dikonfirmasi pekan kemarin.

Secara teknis program sudah bisa dieksekusi. Masing – masing kelurahan telah menggelar musyawarah kelurahan sebagai bagian mengawali program.

Anggaran pun telah diposting ke rekening kelurahan.

Putu menegaskan, pencarian dana kelurahan bertahap dise-

suaikan dengan program. Pemerintah pusat telah mengatur penggunaan dana kelurahan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu tambahnya, pencairannya berdasarkan aliran kas. “Jadi tidak jauh beda dengan pengajuan anggaran di OPD,” tambahnya.

Secara keseluruhan dana kelurahan diperoleh Pemkot Mataram sekitar Rp18,5 miliar. Kelurahan mendapatkan anggaran berbeda – beda. Ini tergantung dari luas wilayah, jumlah pen-

duduk miskin, inovasi dan kepadatan penduduk. Rata – rata satu kelurahan akan mengelola anggaran mulai dari Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar. Anggaran yang besar ini setelah adanya pengalihan untuk honor lingkungan, linmas dan pekasih.

Putu menyebutkan, khusus dana yang bersumber dari APBN, kelurahan hanya mendapatkan sekitar Rp350 juta sampai Rp400 juta. Mekanisme pencairan tidak sekaligus, tapi melalui perencanaan, DPA dan RKA kelurahan. (cem)

Papan Reklame Penunggak Pajak Masih Ada Caleg Belum Dipotong Diduga Pasang APK di Zona Terlarang

Mataram (Suara NTB) – Ketegasan Pemkot Mataram, dalah hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipertanyakan. Ratusan penunggak pajak reklame di 2018 hingga kini belum ditertibkan alias dipotong.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam berdalih, belum ditertibkannya reklame penunggak pajak dikarenakan fokus penanganan bencana gempa bumi pada Juli 2018 lalu. Sehingga, wajar tidak dilakukan penertiban.

“Dulu itu kan kita fokus menangani bencana,” kata Kemal ditemui pekan kemarin.

Saat ini, belum dilihat progres realisasi termasuk target pajak reklame. Penetapan target pajak reklame kata Kemal, adalah Badan Keuangan Daerah (BKD).

Catatan ratusan penunggak pajak di satu tahun terakhir berdasarkan pantauannya, tidak berlanjut. Artinya, pengusaha reklame tidak lagi melanjutkan usaha itu. Hal ini dibuktikan dari papan reklame mati atau tidak berisi.

“Cuma sekarang dari BKD harus bersurat menyatakan bahwa reklame itu tidak produktif. Dan, kita akan po-

(Suara NTB/cem)

STRATEGIS - Perempatan Dasan Cermen menjadi lokasi strategis bagi para pengusaha papan reklame untuk menawarkan promosi iklan bagi pelanggan. Sekitar ratusan penunggak pajak reklame sejak setahun lalu belum ditertibkan sampai saat ini oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram. tong nanti,” ucapnya.

Penertiban terhadap penunggak pajak reklame, Dinas Perkim bergantung dari BKD. Biasanya penertiban reklame dibahas dalam rapat bersama Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan BKD. “Jujur untuk saat ini kita

masih konsen penanganan bencana ini,” tandasnya.

Terkait penertiban, pihaknya akan melihat apakah ada ketersediaan anggaran di Badan Keuangan Daerah. Sebab, PJU dan reklame sudah jadi kewenangan BKD. “Kalau saya kan hanya masuk tim saja,” demikian kata Kemal. (cem)

Enam Persen Penduduk Kota Mataram Buta Huruf Mataram (Suara NTB) – Tak hanya memiliki pekerjaan rumah pada pengentasan kemiskinan, pengangguran dan masalah sampah. Pemkot Mataram memiliki pekerjaan besar lainnya. Sebanyak enam persen dari total penduduk Kota Mataram masih mengalami buta huruf.

Kemampuan baca tulis terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas di ibukota provinsi NTB ini, untuk laki – laki baru mencapai 96,97 persen. Sedangkan tidak bisa baca tulis 3,03 persen.

hasil tangkapannya, sangat murah dengan harga Rp600 Rp700 per ekor. Kata dia, kendati harga ikan yang turun drastis, tapi mereka enggan berurusan dengan rentenir. Junaidi saat ini membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa jaring dan perahu agar hasil tangkapannya bisa meningkat.

“Sudah bantu waktu itu (tahun kemarin) tapi ndak sesuai dengan keinginan kita seperti perahu yang diminta itu terlalu kecil yang dikasih,” cetusnya. Hal yang sama juga disampaikan Kasmun, warga setempat mengatakan di sela waktu istrahatnya pula, kondisi cuaca sekarang ini hasil tangkapannya terkadang ada, kadang juga nihil. Pada sebelumnya hasil yang diperoleh setiap hari tergantung rezeki, kadang-kadang mendapatkan Rp100.000 -

kan, visi misi pendidikan dibangun adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu implementasi dari peningkatan kualitas pelayanan itu yakni, mengurangi angka buta huruf di masyarakat.

Enam persen dari jumlah penduduk buta huruf akan menjadi catatan bahwa ke depan program harus mengarah pada pengentasan buta aksara. Bila perlu, kasus buta huruf di Mataram menjadi nol persen.

“Strateginya adalah dengan melibatkan instansi teknis lain. Karena, tidak bisa kita bekerja sendiri – sendi-

ri,” kata dia belum lama ini.

Kelurahan maupun kecamatan akan dilibatkan mengindentifikasi pokok permasalahan, sehingga buta huruf masih enam persen tersebut akan digali bersama, termasuk kendala – kendala. Sejauh ini kata Fatwir, pihaknya belum mengetahui kendala dihadapi di masyarakat. Selama ini, Dinas Pendidikan hanya menerima data saja.

Lalu Fatwir berspekulasi, masyarakat yang buta huruf memiliki kendala sosial. Di antaranya, acuh untuk belajar kembali karena sibuk bekerja. Ada juga

kendala ekonomi dan pribadi.

“Jika kendala ekonomi akan lebih mudah diintervensi.

Artinya, anak diminta sekolah dan orangtuanya dibiarkan bekerja,” tandasnya.

Program pengentasan buta aksara yang sebelumnya digencarkan baik oleh pemerintah provinsi maupun Pemkot Mataram, melalui keaksaraan fungsional. Fatwir belum bisa menjawab hal tersebut.

Alasannya, ia baru saja dilantik sebagai kepala dinas.

Dan, tidak tahu mekanisme dan objeknya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Berulangkali ditertibkan, para calon legislatif (caleg) diduga tetap bandel memasang alat peraga kenmpanye (APK) berupa baliho maupun poster di zona terlarang di sepanjang Jalan Pejanggik Cakranegara.

Modus para calon wakil rakyat tidak lagi menampilkan nomor urut. Mereka mengelabui dengan memasang foto caleg partai disertai ucapan, agar tidak ditertibkan.

Di perempatan Karang Jangkong, Cakranegara, misalnya, terpasang baliho besar calon anggota DPR RI dan DPRD Kota Mataram dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di sisi kanannya, ada baliho kecil anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya.

Seperti diketahui, mulai depan lapangan Malomba hingga depan Polsek Cakranegara, disepakati oleh Pemkot Mataram, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu harus steril dari alat peraga kampanye maupun bahan kampanye.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang berdalih, penertiban APK oleh tim berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Pun, rekomendasi

dikeluarkan oleh Bawaslu terhadap penertiban pelanggaran APK berdasarkan ketetapan tentang lokasi – lokasi yang tidak diperbolehkan. “Tim turun menertibkan berdasarkan rekomendasi Bawaslu,” kata Martawang pekan kemarin.

Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pemasangan APK patut disesalkan. Martawang menginginkan stakeholder terkait selayaknya mematuhi ketentuan.

Terhadap pemasangan baliho maupun spanduk di zona terlarang, Martawang enggan mengatakan bahwa para caleg berada pada posisi taat atau tidak taat. Tupoksi itu menurut dia, menjadi kewenangan Bawaslu.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menegaskan, baliho yang terpasang di perempatan Karang Jangkong bukan termasuk APK maupun bahan kampanye. Karena, calon tidak menampilkan nomor urut.

Meskipun secara konteks maupun moment, mereka termasuk calon pada kontestasi Pemilu saat ini. Namun demikian, Bawaslu tidak bisa menertibkan.

“Ndak ada masalah. Karena sampai saat sekarang gak ada peserta pemilu yang mempertanyakan. Karena itu, bukan APK,” demikian kata Hasan. (cem)

(Suara NTB/cem)

BUKAN APK - Baliho caleg terpasang di perempatan Karang Jangkong, Cakranegara. Kawasan Jalan Pejanggik semestinya steril dari APK. Namun menurut Bawaslu, ini tidak masalah, sebab bukan APK.

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 11 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

8.434 KK Pilih Rika

Pemprov Turunkan Tim Periksa Legalitas dan Kualitas Kayu Mataram (Suara NTB) Minat masyarakat untuk membangun rumah tahan gempa jenis Rika cukup tinggi, mencapai 8.434 unit. Untuk memastikan kualitas dan legalitas kayu yang akan digunakan membangun Rumah Instan Kayu (Rika), Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerjunkan tim ke tujuh kabupaten/kota terdampak gempa. ‘’Tim yang ditunjuk Dinas LHK akan bergerak secara bertahap mulai Lombok Utara bersama TNI dan Polri. Untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan penyedia kayu yang sudah mengajukan permintaan untuk dilakukan verifikasi,’’ kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (10/3) siang.

Sesuai persyaratan, kata Mursal, kayu yang digunakan untuk membangun Rika bagi korban bencana gempa harus legal dan kualitasnya minimal kelas 2. Legalitas dan kualitas kayu inilah yang akan diperiksa ke belasan perusahaan penyedia kayu di daerah terdampak bencana.

Bersambung ke hal 9

16 HALAMAN NOMOR 7 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Sedekah Ponan’’, Pelopor Destinasi Wisata Halal di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berkesempatan menghadiri Sedekah Ponan tahun 2019, Minggu (10/3) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, gubernur menyebutkan tradisi tahunan tiga dusun yakni, Poto, Lengas dan Malili ini bisa menjadi pelopor destinasi halal di Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan Sedekah Ponan ini dilaksanakan di Bukit Ponan yang berlokasi di Orong Rea, Kecamatan Moyo Hilir.

Selain gubernur, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Sekda, Drs. H. Rasyidi, Ketua DPRD Sumbawa, L.Budi Suryata beserta sejumlah anggota, pimpinan OPD serta ribuan warga.

Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengakui baru pertama kali hadir di lokasi

Ponan. Hal ini mengingatkannya dengan Kota Toraja. Di mana banyak orang yang berkunjung ke sana karena ingin melihat kuburan. Tetapi setelah berkunjung, hampir dipastikan pengunjung tidak datang kembali. Namun Ponan diharapkan tidak seperti itu. Karenanya ke depannya diharapkan dapat dikemas menjadi event yang sangat menarik. Terutama menyediakan tempat bagi anak-anak muda, sehingga

tetap banyak yang berkunjung. ‘’Generasi muda sekarang itu adalah generasi yang berbeda. Generasi muda, anakanak kita zaman sekarang ini tidak usah banyak pidato, berbicara. Yang penting bisa selfie. Ini bisa dikemas menjadi suatu event yang sangat menarik. Di mana kalau Ponan mau pengunjung tetap banyak, maka ke depan harus menyediakan tempat buat anak-anak muda,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 9

(Suara NTB/arn)

SEDEKAH PONAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Sekda, H. Rasyidi, Ketua DPRD Sumbawa, L.Budi Suryata di lokasi pesta adat Sedekah Ponan di Bukit Orong Rea bersama masyarakat.

TO K O H Petakan Sektor Rawan Korupsi INSPEKTORAT Provinsi NTB semakin menguatkan kapasitasnya setelah berhasil meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi level III. Dengan begitu, peran instansi ini kian bertaring. Kapasitas sebagai auditor kerugian negara semakin kuat dengan memetakan sektor rawan korupsi. Kemudian, temuan dan rekomendasi bisa jadi tindak lanjut Aparat Penegak Hukum (APH).

Bersambung Ibnu Salim ke hal 9

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Mutasi Ratusan Pejabat GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah kembali akan memutasi ratusan pejabat lingkup Pemprov NTB, Senin (11/3), hari ini. Mutasi yang dilakukan kali ini untuk mengisi banyaknya jabatan yang lowong di eselon III dan IV. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (10/3) sore membenarkan adanya mutasi pada Senin (11/3). ‘’Iya (ada mutasi pejabat),’’ jawabnya.

Fathurrahman mengatakan, mutasi kali ini hanya untuk mengisi jabatan eselon III dan IV. H. Fathurrahman Bersambung ke hal 9

(Suara NTB/humassetdantb)

NAIK TRAIL - Naik trail, Gubernur NTB H.Zulkieflimansyah meninjau lokasi Embung Elang Emas, di Kecamatan Jereweh.

Lima Tahun Lagi, KSB akan Berbeda PROGRAM Jumpa Bang Zul & Umi Rohmi (Jangzulmi), merupakan implementasi dari visi dan misi NTB Bersih dan Melayani, dengan akselerasi transformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Program yang terus gencar dilakukan Pemprov NTB ini, Jumat (8/3), berlangsung di Bumi Pariri Lema Bariri, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Jangzulmi merupakan ruang komunikasi publik yang terbuka untuk seluruh masyarakat di NTB. Karena sejatinya kegiatan tersebut dihajatkan untuk mensosialisasikan program NTB Gemilang, juga untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat NTB, khususnya masyarakat KSB yang menjadi tuan rumah.

Usai kegiatan Jangzulmi, Gubernur NTB berkesempatan salat Jumat di Masjid Besar Nurul Ikhsan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Usai salat Jumat, gubernur didampingi Bupati KSB, Dr. H. W. Musyafirin menyampaikan harapannya terhadap kemajuan KSB. Apalagi potensi ekonomi di daerah yang dikenal Pariri Lema Bariri ini cukup besar. ‘’Lima tahun lagi, kita akan melihat KSB yang beda dengan saat ini. Tentunya akan mengalami kemajuan, ‘’ jelas gubernur di hadapan ratusan masyarakat Jereweh itu.

Kemajuan KSB itu lanjut Dr. Zul, tentu harus diiringi dengan peningkatan kapasitas

(Suara NTB/nas)

Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, ketika kemajuan itu datang, maka bisa langsung terlibat dan tidak menjadi penonton. ‘’Sekarang kita sudah membuka pendaftaran untuk beasiswa ke luar negeri,’’ kata Dr. Zul. Gubernur berharap kesempatan untuk menuntut ilmu di luar negeri itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda KSB. Hal ini akan mendukung peningkatan kapasitas SDM saat menghadapi kemajuan-kemajuan di KSB dan di NTB ke depannya.

Selain itu, gubernur menitip pesan kepada masyarakat Jereweh untuk menghadapi Pemilu 17 April 2019 mendatang dengan penuh kegembiraan. ‘’Jangan sampai beda pilihan, beda partai menyebabkan suami istri bercerai,’’ ungkapnya.

Pemilu yang akan datang ini kata gubernur, harus disambut layaknya sebuah pesta. Yang namanya pesta jelas gubernur harus dilaksanakan dengan penuh suka cita. Satu sama lain saling merangkul dan tidak menebar kebencian. Sehingga, pesta demokrasi tersebut benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tidak lupa juga, gubernur menyampaikan kegembiraannya bertemu dan bersilaturrahim dengan masyarakat Jereweh.

Bersambung ke hal 9

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 POSISI perempuan tidak berada di bawah, melain123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kan sejajar dengan laki-laki. Hanya saja memiliki porsi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 yang berbeda. Keluarga merupakan support terbaik dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 karir, karena perempuan harus membangun kesepaha123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 man dan komunikasi yang jelas di dalam keluarganya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Posisi karir kita itu memang penting untuk keluarga.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bukan dari sisi materinya tetapi ek123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 sistensinya, manfaatnya, itu sangat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 penting,’’ ujar Wakil Gubernur 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Djalillah, M.Pd, saat membuka 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Acara Seminar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Hari Perempuan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Internasional, pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kan kemarin.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Lebih lanjut, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dalam seminar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dengan tema 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Balance For Better 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ini, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bersambung 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ke hal 9 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Hj.Sitti Rohmi Djalilah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Perempuan Harus Siap Bersaing

(Suara NTB/humassetdantb)

Target Turun Satu Persen Setahun

Pemprov Fokus Tangani 60 Desa Stunting di NTB Mataram (Suara NTB) Untuk mempercepat penurunan angka stunting, Pemprov sejak 2018 fokus menangani 60 desa yang memiliki kasus cukup tinggi di NTB. Dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 20182023, Pemprov menargetkan penurunan

angka stunting satu persen tiap tahun.

Dalam dokumen Rancangan RPJMD yang diperoleh Suara NTB, kondisi awal RPJMD, pada 2017, angka stunting di NTB sebesar 37,20 persen. Pada 2018, angka stunting sebesar 36 persen. Pada 2019, angka stunting ditargetkan turun menjadi 35 persen.

Sampai akhir RPJMD di bawah pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada 2023 angka stunting ditargetkan tersisa sebesar 32 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A,

MPH yang dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin mengatakan sebanyak 60 desa yang diintervensi untuk penurunan kasus stunting di NTB sejak 2018.

Sebanyak 60 desa yang diintervensi tersebut merupakan desa yang paling banyak ditemukan kasus stunting.

Bersambung ke hal 9

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 11 Maret 2019

Halaman 4

Pukulan Berat bagi Pemda KASUS gizi buruk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dapat dikatakan setiap tahun muncul.

Ironisnya, penderita gizi buruk diketahui ketika beredar di media sosial dari seharusnya mendapat perawatan sejak awal. Masih adanya masyarakat menderita gizi buruk inipun, merupakan pukulan bagi pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, dikonfirmasi Jumat (8/2).

Untuk itu, dalam visi(Suara NTB/yon) H. Daeng Paelori misi bupati dan waki bupati terpilih, H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi Sjamsuddin diharapkan persoalan kasus gizi buruk tidak muncul lagi. “Gizi buruk ini merupakan tamparan bagi kita. Persoalan-persoalan seperti ini jangan sampai muncul lagi. Kita malu kasus gizi buruk ini kalau sampai terekspose,” akunya.

Salah satu langkah untuk menekan kasus gizi buruk yakni melakukan antisipasi sejak dini serta melakukan invetarisir potensi-potensi gizi buruk itu seperti apa. Namun, dinilainya itulah menjadi kelemahan dari pemerintah yang masih belum menguasai data, mulai dari tingkat desa, Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Sosial, DP3AKB, dan semua pihak terkait lainnya.

Kendati demikian, tidak serta merta persoalan gizi buruk hanya dilimpahkan ke Dikes, melainkan semua pihak harus mengambil peran. “Ini domainnya tidak saja di Dikes. Tapi Disos, DP3AKB dan semua pihak harus mengambil peran.

Sehingga tidak ada yang saling menyalahkan,” tegasnya.

Ketua DPD Golkar Lotim ini juga mengkritik pemda melalui Dikes minim menerima laporan-laporan terkait indikasi masyarakat menderita gizi buruk. Padahal program posyandu untuk balita usia nol sampai 5 tahun ataupun ibu hamil masih aktif sampai sekarang. Posyandu menurutnya, salah satu sarana bagi pemerintah daerah di dalam mendeteksi adanya balita yang menderita gizi buruk maupun jenis penyakit lainnya. Sehingga perkembangan di tingkat bawah harus secara aktif dilaporkan.

Ketika ada ditemukan kasus di bawah, ujarnya, harus secepatnya dilaporkan ke tingkat yang lebih atas untuk penanganan lebih lanjut. Terlebih untuk di RSUD Selong sejak beberapa tahun lalu sudah diprogramkan pembiayaan gratis bagi pasien penderita gizi buruk maupun masyarakat miskin yang tidak memegang kartu BPJS. Jangan sampai, ujarnya, OPD hanya berlomba-lomba membangun infrastruktur fisik, gedung yang bagus namun satu sisi yang secara nyata diderita oleh masyarakat terabaikan. “Ini setiap tahun kasus gizi buruk terjadi. Maka dari itulah dibutuhkan kerjasama semua pihak itu. Tidak ketika sudah muncul ke permukaan seperti ini baru semua pihak mengambil peran,”tegasnya lagi. (yon)

DPC Gerindra Tak Tahu Kampanye Caleg Dihadiri Oknum PNS Tanjung (Suara NTB) Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., mengaku tak menahu ada kampanye caleg yang dihadiri oleh oknum PNS di wilayah KLU. Demikian pula, pertemuan oknum caleg dengan warga di wilayah yang disebut-sebut di Dusun Lokok Rangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan beberapa waktu lalu, tidak dikomunikasikan dengan pengurus DPC di daerah.

“Saya tidak membantah, tetapi kalau saya ditanya apakah itu kampanye, maka Bawaslu Lombok Utara yang paling tahu.

Tetapi kalaupun itu kampanye, maka kita pertanyakan karena tidak ada permohonan STP yang keluar dari DPC ke lembaga terkait,” ujar Sudirsah, Sabtu (9/3).

Sudirsah tak ingin berdebat perihal salah satu foto caleg yang banyak dikeluhkan. Pasalnya, foto yang menampilkan oknum Caleg DPR RI Dapil NTB dan Caleg DPRD NTB Dapil Lobar dan KLU, terpampang salah satu oknum PNS berinisial, RM. Guru di SMPN 1 Kayangan itu terlihat mengenakan kaus bergambar caleg, ikut memegang spanduk caleg dan mengacungkan 3 jari sebagai bentuk dukungan kepada caleg.

Kendati demikian, selaku Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah lebih menyerahkan persoalan tersebut kepada Bawaslu. Baginya, Bawaslu lebih paham memaknai foto tersebut. “Yang jelas foto yang beredar itu saya tidak tahu, itu foto dimana, kapan pelaksanaanya, saya tidak tahu menahu,” cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lombok Utara, Adi Purwanto, SE., enggan menjawab panjang lebar pertanyaan Suara NTB perihal beredarnya foto oknum PNS yang diduga terlibat kampanye. Adi Purmanto hanya menjawab bahwa pihaknya sudah menerima laporan yang sama dan merespon persoalan itu. “Siap, sudah kami sampaikan kepada Panwascam Kayangan untuk menindaklanjuti foto ini,” kata Adi singkat.

Sementara itu, Sekda Lombok Utara, Drs. Suardi, MH., kepada wartawan menegaskan agar ASN senantiasa menjaga netralitas dalam Pileg Pilpres mendatang. ASN dan tenaga kontrak, diingatkan tidak ikut ambil bagian dalam politik praktis dalam bentuk apapun. “Mereka ini digaji dari APBD, jadi sebaiknya menjaga netralitas juga,” tegas Sekda.

Suardi menyebut, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dijelaskan tentang larangan-larangan ASN dalam plitik praktis. ASN tidak diperkenankan mengajak atau mengerahkan massa pada areal publik dalam memenangkan salah satu calon.

Jika ditemukan, pihaknya tidak segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan. “Bawaslu juga kan memiliki tupoksi untuk mengawasi, jadi kita juga menunggu laporan mereka jika memang ada ASN yang ditemukan menyalahi aturan,” tandasnya.(ari)

(Suara NTB/rus)

LAHAN - Lahan di Pantai Seriwe yang sudah dikuasai investor dan rencananya akan dibangun hotel dan vila.

Wabup Tidak Ingin Investor ’’Akan’’ Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) merupakan daerah yang cukup banyak diminati investor.

Termasuk investasi bidang pariwisata. Dalam menghadirkan investasi, Pemerintah Kabupaten Lotim memastikan tidak ingin ada investor ‘’akan’’. Investor yang hanya minat doang tanpa ada keseriusan untuk memulai investasinya.

“Kita tidak ingin investor ‘’akan’’,” terang Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin menjawab Suara NTB beberapa waktu lalu.

Rumaksi mengatakan investor yang masuk ke Lotim

harus benar-benar serius. Semua investor yang masuk harus membuat surat jaminan keseriusan dalam berinvestasi. Apalagi beberapa investor di Lotim sudah banyak yang masuk dan sudah

mulai dengan peletakan batu pertama. Di antaranya, pembangunan hotel dan Resort Alila di Pantai Seriwe. Selain itu, beberapa waktu lalu dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking

Puluhan Hektar Tanaman Jagung Terancam Gagal Panen Selong (Suara NTB) Puluhan hektar tanaman jagung petani di Dusun Bunut Tunjang Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur (Lotim) terancam gagal panen. Jagung terlihat mulai mengering sebelum waktunya. Jagung yang ditanam petani di lahan tadah hujan ini tak bisa berbuat apa apa. Hanya menanti keajaiban dan harapan jagung bisa selamat sampai musim panen.

Adalah Amaq Adie, salah satu petani jagung mengeluhkan kondisi jagungnya yang mengering dari bawah. Petani yang menanam di atas lahan 1 hektar ini hanya bisa pasrah pada nasib. Dia bertutur, hujan sudah 22 hari tak pernah turun.

Melihat kondisi jagung makin parah, Amaq Adi mengaku sudah mukai menyabit untuk jadi pakan ternaknya.

Musim tanam tahun ini diakui cukup memprihatinkan bagi para petani di Desa Gunung Malang. Dikatakan tak hanya dirinya, jagung lainnya juga mengalami hal serupa.

Soal biaya disebut sudah tak terhitung jumlahnya. Pemupukan sudah dua kali dilakukan. Harga pupuk urea dibeli Rp225 ribu per kuintal.

Belum lagi biaya lainnya yang kalau diakumulasi mencapai Rp7 juta. Itupun sebagian besar merupakan uang yang dipinjam dari beberapa orang.

Petani lainnya, Inaq Urun menguraikan fakta serupa soal musim tanam tahun 2019 ini.

Air hujan lama tak mengguyur dan daun jagung banyak yang layu. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang panas membuat petani Desa Gunung Malang banyak yang jatuh sakit.

Sebagian besar hanya bisa pasrah tak bisa berbuat apapun. Lebih memilih berdiam di rumah dibanding pergi ke ke-

(Suara NTB/rus)

GAGAL PANEN - Kondisi jagung petani yang gagal panen akibat hujan yang tidak turun selama beberapa minggu. bun jagung. Jagung yang mengering sebelum pada waktunya ini jelas tak bisa berbuah dengan baik, karena akan mati muda. ‘’Isinya pun akan cenderung keriput. Saat sudah begitu, tak bisa lagi dijual sesuai harapan,’’ akunya.

Tidak hanya itu, mereka harus dihadapkan dengan harga jagung yang belum berpihak. Saat panen raya, harga jagung selalu anjlok. Mereka menduga, para pembeli sengaja menurunkan dengan drastis harga jagung saat masuk musim panen. Sementara kalau normal, harganya bisa dijual dengan harga Rp300 ribu per kuintal, namun, harga yang diterima petani sebagian besar Rp150 ribu per kuintal. Bahkan kerap juga Rp100 ribu per kuintal.

Kepala Bidang Prasarana dam Sarana Pertanian Dinas Pertanian Lombok Timur Lalu Kasturi ketika dikonfirmasi mengatakan masalah tidak adanya turun hujan menjadi pemikiran lebih lanjut penanganan ke depan.

Hanya saja ditegaskan tidak bisa melawan alam.

“Kami punya solusi sementara untuk mengurangi kerugian petani itupun kalau ada sumber air yang diangkat dengan menggunakan mesin dan kami siap mendistribusikan mesin Brigade yang ada di kabupaten,” ungkap Lalu Kasturi.

Solusi kedua ia mengharapkankan petani bisa masuk Asuransi Usaha Tani Jagung (AUTJ) dengan membayar 5 persen dari jumlah klaim yang diinginkan. Petani jagung ketika mengalami gagal panen ini bisa diganti segala kerugiannya.

Tidak saja petani jagung.

Termasuk petani padi pun disarankan ikuti AUTJ. Semisal nilai klaim Rp 5 juta, maka cukup membayar Rp 250 ribu sekali musim tanam. Hitungannya per musim tanam. Fenomena alam tidak bisa dilawan. Terlihat tak saja di Gunung Malang, wilayah Lotim bagian selatan juga banyak petani yang mengeluh, karena terancam gagal panen. Langkah lainnya, Dinas Pertanian Lotim mencoba untuk membangun bendungan dan embung embung kecil yang bisa menampung air. (rus)

Akses Jalan Rusak Parah

Berat di Ojek, Warga Semokan Ogah Jual Hasil Kebun Warga Dusun Persiapan Semokan Ruak, Desa Persiapan Batu Rakit, Kecamatan Bayan, tampaknya sudah ogah-ogahan untuk menjual hasil kebun, terutama kelapa. Mereka lebih memilih membiarkan begitu saja kelapa di atas pohon, atau jatuh berserakan.

ALASAN warga sangat realistis, mereka tidak mendapat hasil yang secara ekonomi menopang kebutuhan keluarga. Contohnya kelapa. Dari ongkos ojek, biaya angkut buruh, dan biaya panjat, jika dikalkulasikan maka hasilnya hampir sama dengan harga jual kelapa itu sendiri.

“Harga kelapa di sini hanya Rp 1.000 per butir, tapi ongkos ojek dari kebun ke jalan raya mahal, sampai 500 per butir. Belum kita bayar ongkos angkut buruh dan ongkos panjat, nyaris tidak ada yang diharapkan oleh kami petani,” ungkap Kepala Dusun Persiapan Semokan Ruak, Nuliangsi, Minggu (10/3).

Kepada Suara NTB, Nuliangsi mengklaim jika ia dan warga lain, pesimis untuk berbicara nilai ekonomis pada komoditas kelapa khususnya di Semokan Ruak. Asalnya, akses jalan yang hancur, tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 (truk atau dump truck) menyebab-

kan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat. Dalam setiap butir kelapa, masyarakat kadang hanya memeroleh rata-rata Rp 100 sampai Rp 200 per butir.

“Biaya angkut sampai ke ujung aspal, ojek dibayar setengah dari harga jual. Makanya kami di sini sudah tidak ada lagi yang mau menjual, biarkan jatuh sendiri,” cetusnya.

Dusun Semokan Ruak adalah dusun persiapan yang dimekarkan dari dusun (induk) Semokan. Pemekaran ini sebagai akibat dari kebijakan dimekarkannya Desa Sukadana menjadi Desa Persiapan Batu Rakit.

Nuliangsi menyebut, di dusun ini bermukim 86 KK. Potensi perkebunan yang ada di dusun itu cukup banyak, dari cengkeh, kopi, kakao, pisang serta kelapa. Sayangnya masyarakat selama ini tidak pernah didukung oleh akses jalan yang memadai. Sedikitnya, sekitar 400 jiwa masyarakat Semokan Ruak dan Semokan

(Suara NTB/ari)

RUSAK PARAH - Kondisi jalan di Dusun Persiapan Semokan Ruak, Desa Persiapan Batu Rakit, Kecamatan Bayan yang rusak parah. Hal ini membuat warga enggan menjual hasil pertaniannya ke pasar. bergantung pada akses jalan tersebut.

Nuliangsi mengklaim pula, pejabat Pemda sudah banyak yang turun ke loka-

si ini. Termasuk dewan-dewan Dapil Kecamatan Bayan pun, seolah meyakinkan bahwa jalan yang menuju dusun terisolir ini segera diatasi pemerintah.

“Awalnya kami berharap Jalan Segenter - Semokan Ruak ini yang diutamakan, tetapi kenapa lebih dulu diaspal Lendang Setinggi - Semokan,” tanyanya.

Untuk diketahui, kata dia, akses jalan Semokan Ruak yang hancur berkisar 2 km dari titik nol, jalan aspal. D sepanjang jalan dengan topografi menanjak, badan jalan sudah terkikis oleh hujan. Bebatuan berserakan yang menyebabkan medan jalan menjadi lebih berbahaya. “Anak-anak terpaksa dibawa ke sekolah meskipun kondisi jalannya seperti itu. Memang banyak yang khawatir tetapi daripada tidak sekolah,” cetusnya.

Pihaknya berharap, pemerintah memberi atensi lebih kepada akses jalan tersebut. Sebab di Semokan Ruak, nasib sekolah filial juga bergantung akses jalan tersebut.

“Jalan ini belum sekalipun disentuh aspal sejak KLU berdiri sendiri.

Kami harapkan ada penanganan segera,” pinta Nuliangsi. (ari)

pembangunan resort di Tampah Boleq.

Pada perusahaan yang sudah melakukan groundbreaking itu, belum memulai melanjutkan investasi, karena ada agenda Pemilihan Umum (Pemilu) serentak. “Kan ada pilpres jadi kan orang takut membangun,” ucapnya.

Soal kendala masih lemahnya infrastruktur, Pemkab Lotim sudah komitmen mulai tahun 2019 ini

akan membangun infrastruktur. Lotim sudah persiapkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan sistem multiyears membangun infrastruktur selama tiga tahun dengan anggaran Rp300 miliar. Prioritas pembangunan infrastruktur ini adalah jalan-jalan menuju destinasi wisata di wilayah Lotim bagian selatan. “Destinasi wisata menjadi prioritas kita,” demikian. (rus)

Tangkal Hoaks, Wartawan Lotim Gelar Sarasehan Selong (Suara NTB) Sejumlah wartawan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam Forum Media Online (FWMO), Sabtu (9/3) menggelar sarasehan bertema Peranan Cyber Media dalam Mengawal Kebijakan Pemda Lotim dan Menangkal Berita Hoaks. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat banyaknya berita hoaks yang beredar di tengah-tengah masyarakat jelang Pilpres 2019.

Kegiatan sarasehan yang dilaksanakan di Aula Lesehan Arbi Rempung, Pringgasela diikuti wartawan di Kabupaten Lotim, mahasiswa, LSM sekitar 70 peserta. Hadir sebagai pembicara Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati, Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Setiandar,SIP, Komisioner KPU Lotim, Tuti Herawati, dan Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK. Ketua Panitia, Syamsul Rizal, mengatakan, kegiatan sarasehan ini dilaksanakan oleh FWMO Lotim dengan dilatarbelakangi dua hal. Point pertama yakni terkait momentum Pemilu 2019 yang dimana munculnya banyak berita hoaks yang begitu cepat di media sosial. Sehingga media online diharapkan dapat memberikan informasi yang balance untuk mengimbangi informasi yang hoaks dengan cara yang cepat pula. Tentunya, kata Rizal, dalam pemberi pembenaran informasi itu tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip jurnalistik yang ada.

Termasuk dalam pelaksanaan sarasehan ini diharapkan media online dapat lebih dikenal oleh masyarakat, pemerintah sebagai media yang ruang lingkupnya meliput peristiwa maupun agenda Pemerintah Kabupaten Lotim. Kegiatan sarasehan itu terlihat hidup ketika para peserta mulai memberikan pertanyaan, tanggapan, saran dan kritikannya saat memasuki sesi tanya jawab.

Kadis Kominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa, sangat menyambut baik kegiatan sarasehan tersebut. Diharapkan keberadaan media

online harus sebagai penyampai informasi dalam rangka membangun Lotim yang lebih baik sebagaimana visi-misi bupati dan wakil bupati Lotim, yakni Adil, Sejahtera, dan Aman (ASA). “Media, jika tidak dikelola dengan baik untuk memberikan infoirmasi. Maka ini akan menjadi suatu hal yang buruk pada kehidupan yang mendatang. Begitupun sebaliknya,”terangnya.

Komisioner KPU Lotim, Tuti Herawati, menyebut, wartawan merupakan ujung tombak informasi. Baik informasi benar dan salah berada di tangan wartawan. Apabila wartawan tidak bisa mengkoreksi kebenaran dari berita itu. Maka akan berdampak terhadap pemberitaan yang disampaikan kepada publik.

Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati, mengaku bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan selama tahapan pemilu 2019 ini. Salah satunya berupa penyebaran berita hoaks oleh pihak tertentu.

Untuk itu, ia mengimbau supaya masyarakat umum, PNS, maupun para caleg untuk berhati-hati menggunakan media sosial.

Dandim Lotim, Letkol. Inf. Agus Setiandar,SIP, mengatakan jika tidak menutup kemungkinan pada pesta demokrasi pileg dan pilpres menjadi suatu hal yang mengerikan, baik antar dua kandidat Pilpres dan tidak menutup kemungkinan itu disebabkan oleh para calon legislatif dan faktor lain yang mendompleng dalam event demokrasi.Dalam menjaga keamanannya, bukan saja hanya menjadi kewajiban TNI-Polri, tapi dari unsur pemerintah dan penyelenggaraan pemilu.

Kasat Reskrim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, menilai bahwa masyarakat sangat mudah terprovokasi dengan berita-berita hoaks yang beredar di media sosial.

Untuk itu, peran media sangat diharapkan sebagai penangkal agar berita hoaks itu tidak menjadi penyebab keributan pada pemilu 2019. Diharapkan media online dapat meningkatkan kepercayaan publik, disamping pihak kepolisian melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. (yon)

(Suara NTB/yon)

SARASEHAN - Kegiatan sarasehan peranan cyber media dalam mengawal kebijakan Pemda Lotim dan menangkal berita hoaks, Sabtu (9/3).

SUARA NTB Senin, 11 Maret 2019

Harus Ada Rekomendasi Pusat HARAPAN untuk memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) untuk sementara waktu harus dipendam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Pasalnya, usulan pembentukan BNNK belum mendapat rekomendasi dari pemerintah pusat. Meski dari sisi persyaratan, semua sudah dipenuhi Pemkab Loteng.

“Usulan pembentukan BNN kabupaten sudah diajukan ke pusat. Tapi Menpan RB meminta untuk mengoptimalkan BNN yang ada, dalam hal ini BNN Provinsi,” aku Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., pada (Suara NTB/dok) Suara NTB belum lama ini.

H. M. Nursiah Dikatakannya, dari sisi persyaratan yang dibutuhkan untuk pembentukan BNN kabupaten, semua sudah dipenuhi, termasuk soal persiapan gedung untuk kantor maupun kesiapan personel yang ada. “Hasil penilaian BNN kabupaten layak di Loteng,” sebutnya. Hanya saja saat pihaknya berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), petunjuknya optimalisasi lembaga yang sudah ada, yakni BNN Provinsi dan BNN Kota Mataram.

Kalau melihat sisi urgensinya BNNK sudah sangat penting melihat kondisi peredaran narkoba di Loteng yang sudah sangat memprihatinkan. Adanya BNN kabupaten ini, upaya-upaya penanggulangan peredaran narkoba di daerah ini bisa lebih maksimal, karena tidak hanya mengandalkan aparat kepolisian saja.

Terlebih dengan status sebagai pintu gerbang NTB, dengan adanya Lombok International Airport (LIA), belum lagi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, maka keberadaan BNNK menjadi sangat penting.

“Coba nanti kita akan koordinasi dengan BNN provinsi, untuk konsultasi kembali ke pemerintah pusat terkait pembentukan BNN kabupaten ini,” tandas Nursiah. (kir)

SP Bupati Dinilai Prematur Praya (Suara NTB) Keputusan Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang memberikan Surat Peringatan (SP) kepada empat kepala desa (kades) di daerah ini yang dinilai telah memecat aparat desanya tanpa prosedur yang berlaku, dinilai prematur, karena terlalu cepat dikeluarkan. Alasannya, pihak Pemkab Loteng belum melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi terlebih dahulu kepada kades serta aparat desa yang dipecat tersebut.

“Seharusnya pemerintah daerah turun ke desa melakukan klarifikasi ke(Suara NTB/kir) pada kades apa persoalan Sahim yang sebenarnya terjadi baru mengeluarkan SP. Tapi yang terjadi justru, tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi kepada kades utamanya, SP sudah dikeluarkan,” kritik Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng, Sahim, S.H., kepada wartawan, Sabtu (9/3).

Sahim mengaku, pihaknya sudah mendengar kabar soal SP yang diberikan kepada empat kades di Loteng tersebut.

Pihaknya pun sudah melakukan klarifikasi kepada kades yang diberikan SP dan pemerintah daerah tidak pernah melakukan klarifikasi untuk mengkaji apa sebenarnya yang mendasari kemudian kades memecat aparat desa tersebut.

Menurutnya, kades memecat aparat desanya bukan tanpa alasan. Salah satunya, banyak aparat desa yang diketahui terlibat politik pada gelaran pilkades sebelumnya. Di mana aparat desa ikut terlibat kampanye. Padahal aturan tidak membolehkan aparat desa ikut terlibat politik apalagi kampanye.

Hal itulah yang tidak dikaji oleh pemerintah daerah. Hanya melihat bahwa kades memberhentikan aparat desanya tanpa prosedur. Sementara alasan kades memecat aparat desa tidak dijadikan bahan pertimbangan. Seharusnya kalau mau adil, aparat desa yang terlibat politik dan kampanye pada pilkades sebelumnya juga harus ditindak, karena apa yang dilakukan jelas-jelas menyalahi aturan.

Jangan kemudian, pemda hanya menyalahkan kades saja.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberadayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, menegaskan kalau SP Bupati Loteng kepada empat kades yakni Kades Ungga, Plambik, Kabul serta Pengembur, sudah melalui kajian oleh Inspektorat Loteng. Di mana Inspektorat Loteng menemukan ada pelanggaran aturan terkait pemberhentian aparat desa oleh kades bersangkutan.

Atas temuan tersebut pemerintah daerah sudah mengingatkan kepada para kades, namun tidak dipatuhi, sehingga pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan SP. Untuk itu, pemda memberikan waktu bagi kades untuk memulihkan status aparat desa yang dipecat, kalau tidak dipatuhi sampai SP yang ketiga, maka Bupati Loteng bisa mengeluarkan surat pemberhentian sementara kades bersangkutan. (kir)

Satgas Bansos Kawal Ketat Penyaluran Rastra Praya (Suara NTB) Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan bakal mengawal ketat penyaluran bansos di daerah ini, termasuk penyaluran beras sejahtera (rastra) mulai tahun 2019 ini. Adanya pengawalan ini penyaluran bansos tahun ini bisa benar-benar tepat sasaran.

Demikian ditegaskan Ketua Satgas Bansos Loteng, Kompol Haris Dinzah, SIK., saat dikonfirmasi kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Sabtu (9/3).

Ia menjelaskan, personel dari satgas tersebut sekitar 50 orang dan tersebar di semua kecamatan di Loteng dengan tugas utama melakukan upaya-upaya preventif dalam hal penyaluran bansos supaya bansos yang ada bisa tersalurkan dengan baik. Selain itu, masyarakat penerima bansos juga bisa menikmati manfaat yang semaksimal mungkin dari bansos tersebut.

“Fokus satgas ini mengawal dan melakukan upaya preventif terkait penyaluran bansos. Termasuk penyaluran rastra. Agar bisa maksimal diterima oleh masyarakat penerima,” ujarnya.

Tim satgas nantinya secara berkala akan membuat laporan.

Jika kemudian ditemukan ada penyimpangan, maka aparat kepolisian bisa mengambil langkah tegas. “Tim sudah ada yang mengawal, tetapi masih ada saja yang melakukan penyimpangan maka tidak ada alasan untuk ditindak tegas,” tandas Haris.

Untuk itu, mantan Kapolsek Cakranegara ini mengingatkan kepada semua pihak yang terkait penyaluran bansos agar menyalurkan bansos sesuai aturan yang ada. Terutama soal penyaluran rastra, supaya harus sesuai pedoman yang ada.

Kalau sampai ada yang menyimpang, misalnya dengan membagi rata jatah rastra yang ada, maka pihaknya tidak akan segan-segan menindak pihak bersangkutan. “Komitmen kami untuk mengawal semaksimal mungkin. Jika kemudian masih ada yang menyimpangan, kita tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Wakapolres Loteng ini. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Penggunaan Lahan LCC Diduga Tak Sesuai Perencanaan Awal Giri Menang (Suara NTB) – Cikal bakal penyertaan modal berupa lahan sebagai lokasi pembangunan Lombok City Center (LCC) itu telah berlangsung sejak 2010, menyusul ditetapkannya Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal. Saat itu mulailah masuk masalah rencana penyertaan modal dan dimulai proses tahapan tersebut, mulai dari pelepasan tanah dari pengguna barang dalam hal ini Kantor Camat Narmada.

Sesuai perda nomor 8 tahun 2010 ini dijelaskan bahwa lahan ini dipakai untuk water park.

“Prosesnya bagaimana sehingga menjadi LCC dan KSO itu kan di luar ranah kita (pemda red),” tegas Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), L. Gde Ramadhan Ayub akhir pekan kemarin.

Dijelaskan Ayub, proses penyertaan modal ini bermula dari dibentuknya Perda Nomor 4 tentang Pembentukan Perusda, lalu perda ini diubah menjadi Perda Nomor 7 tahun 2010.

Kemudian kata dia mulailah masuk masalah rencana penyertaan modal diikuti dengan proses tahapan-tahapan yang sudah semua dilakukan. Lalu dibuatlah Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal dan diubah menjadi Perda Nomor 5 tahun 2014. “Dalam Perda Nomor 8 itu sudah ada cikal bakal

ke arah sana (penyertaan modal red) ke PT. Tripat, tapi dijelaskan di situ untuk water park, nah prosesnya bagaimana, sehingga ada LCC dan KSO di luar ranah pemda,” kata Ayub.

Ditegaskan proses penyertaan modal kata dia sudah dilakukan pemda sesuai ketentuan, mulai dari pelepasan aset ke pengelola, kemudian ditindaklanjut sampai proses persetujuan penghapusan aset dan sudah terbit. Sebab begitu aset itu menjadi penyertaan modal, maka aset itu dihapus dari neraca dan tercatat di Tripat. Dari sisi aset jelas dia tidak ada masalah, hanya saja ia tidak tahu isu yang beredar ada penambahan dari 6 hektar menjadi 8,4 hektar. Sesuai perda jelas dia, penyertaan modal ini memang 8,4 hektar hanya saja ia tidak tahu berapa usulan pemda dan kenapa bisa bertambah.

(Suara NTB/her)

TIDAK BEROPERASI - Kondisi LCC di Desa Grimaks Kecamatan Narmada saat ini tidak beroperasi lagi.

Sementara itu, Ketua Komisi I H Zulkarnain mengatakan, pihaknya akan turun ke lokasi LCC untuk mengecek kondisi terakhir pascatutupnya LCC tersebut. “Karena kondisinya mati, kita mau turun ke sana,”jelas dia. Rencananya pihaknya akan turun pekan ini ke lokasi LCC tersebut.

Kades di Loteng Tolak Data Penerima Rastra Praya (Suara NTB) Para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menolak data penerima bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) tahun 2019, lantaran banyak penerima bansos yang tidak sesuai dengan kondisi di bawah. Para kades pun meminta data penerima bansos tersebut divalidasi kembali atau kalau tidak para kades meminta dibolehkan untuk membagi rata jatah rastra yang ada.

Saat rapat koordinasi dengan Pemkab Loteng, dikantor Bupati Loteng, Sabtu (9/3) kemarin, Kades Nyerot, Sahim, S.H., mengatakan, data penerima bansos rastra tahun ini banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Di mana banyak ditemukan peneriman bansos justru dari kalangan keluarga mampu dan kaya, bahkan ada juga yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di satu sisi, banyak masyarakat yang kondisi ekonomi sangat memperihatinkan justru tidak masuk sebagai penerima bansos rastra. “Ini kondisi di lapangan. Dan, hampir di semua desa ada yang penerima bansos yang semestinya tidak layak sebagai penerima bansos,” ujar Kades Nyerot ini.

Untuk itu, pihaknya meminta agar data penerima bansos rastra divalidasi kembali dengan memasukkan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar ke dalam daftar penerima bansos dan mencoret yang tidak layak sebagai penerima bansos.

Kalaupun tidak divalidasi, pihaknya meminta agar dibuatkan SK Bupati yang membolehkan jatah rastra agar dibagi rata. Dalam arti, mana kepada warga yang memang berhak.

Tetapi tidak masuk dalam daftar penerima. Jika tidak para kades menolak untuk membagi jatah rastra untuk sementara waktu. Sampai ada proses vali-

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat koordinasi antara kades dengan Pemkab Loteng di kantor Bupati Loteng, Sabtu (9/3). Pada kesempatan itu, para kades menolak data penerima bansos rastra tahun 2019. dasi penerima bansos rastra.

“Kalau tetap dibagi sesuai data penerima yang ada, maka kami para kades tidak menjamin proses pembagian akan berjalan lancar,” sebutnya. Karena pastinya akan muncul protes dari warga yang tidak masuk sebagai penerima jatah rastra, mengingat, banyak data penerima rastra yang tidak sesuai kondisi masyarakat di bawah.

Lebih-lebih lagi aturan dengan tegas mengatur kalau jatah rastra harus diterima oleh penerima sesuai jatah yang tertera. Hal itu jelas akan memicu polemik di bawah dan kades yang jadi korban. “Jadi kami tidak mau terusterusan jadi korban. Kami minta data penerima divalidasi dulu baru rastra dibagikan. Atau boleh pake data yang ada, tetapi rastra boleh dibagi rata,” tambah Agus Kusumahadi, Kades Selebung.

Menanggapi persoalan tersebut, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan penyaluran rastra tidak boleh dibijaksanai. Dalam hal ini, kades harus tetap melaksanakan ketentuan sesuai pedoman dan aturan yang ada.

Kalau kades tetap ngotot membagi rata jatah rastra, ada konsekuensi hukumnya.

Adapun soal SK Bupati yang membolehkan rastra dibagi rata, Sekda Loteng menegaskan kecil peluangnya untuk disetujui, karena aturan penyaluran rastra sudah jelas dan tidak bisa kepala daerah membuat aturan dan kebijakan sendiri. “Prinsipnya, jatah yang ada salurkan sesuai aturan yang ada jangan dibagi rata. Sembari proses validasi penerima jatah rastra berjalan,” ujarnya.

Data dari Dinsos Loteng menyebutkan, total penerima bansos rastra tahun ini sebanyak 96.375 kepala keluarga (KK).

Jumlah tersebut sampai dengan jumlah penerima rastra tahun 2018 lalu. Di mana masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) masing-masing akan memperoleh jatah beras sebanyak 10 kg secara cuma-cuma.

Sementara Kepala Dinas Sosial Loteng Baiq Sri Hastuti, menegaskan, pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi kades untuk melakukan validasi data penerima sampai akhir bulan ini dan disampaikan ke pemerintah pusat. “Silakan data yang ada divalidasi melalui musyawarah desa. Hasilnya sampai ke pemerintah daerah, nanti pemerintah akan melanjutkan ke pemerintah pusat,” tambahnya. (kir)

Bupati Soroti 50 Persen Lebih Aset Daerah Belum Bersertifikat Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menyoroti banyaknya aset milik daerah belum bersertifikat. Bahkan, 50 persen lebih aset belum disertifikat. Kondisi ini dikhawatirkan rawan diklaim atau dicaplok oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris.

Seperti kasus Pasar Tawun Sekotong dan SMPN 2 Gunungsari.

Bupati menyebut kasus SMPN 2 Gunungsari merupakan salah satu contoh lemahnya pengelolaan aset. Sebab aset ini sendiri pemda tak memiliki bukti berupa sertifikat, namun sertifikat masih atas nama pemilik sebelumnya. Namun demikian, pihaknya bermodalkan keyakinan bahwa pemerintah tak mungkin membangun tidak di tanah pemerintah. Dalam perjalanan pihaknya menemukan bukti baru yakni surat peminjaman sertifikat.

“Sertifikat ini sebenarnya sudah ada di pemda, tapi belum balik nama. Kemudian dipinjam tahun 2011, dan itu di atas materai. Pertanyaan saya kena-

pa pemda meminjamkan sertifikat?, kedua, kok yang minjam ndak mengembalikan tapi justu mengklaim,” tanya bupati.

Ia mengimbau kepada warga jangan pernah mengakui sesuatu yang bukan haknya. Pihaknya akan lebih ketat lagi ke dalam dalam hal sertifikasi aset. Sebab ia mencurigai kasus Pasar Tawun juga seperti kasus SMPN 2 Gunungsari.

Bupati menegaskan tidak ada kong kali kong dalam persoalan aset. Yang jelas pihaknya akan membenahi persoalan aset ini lebih intensif.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar H. Mahyudin mengakui memang aset di Lobar banyak yang belum disertifikasi.

Disebutkan dari 2008 bidang itu, belum 50 persen bersertifikat.

“Dari 2008 bidang yang dimiliki pemda, memang baru 50 persen bersertifikat,”jelas dia.

Lahan yang belum bersertifikat ini secara gradual tiap tahun akan dilakukan sertifikasi. Khusus untuk wilayah perkantoran, pihaknya sudah men-

gajukan sertifikasi. Tahun ini pihaknya akan mengajukan 100 bidang lebih untuk disertifikasi.

Pihaknya juga akan mengikuti program sertifikasi yang dilakukan BPN untuk Kecamatan Gunungsari tahun ini. Terkait kendala yang dialami pemda utntuk sertifikasi aset akibat lemahnya bukti, menurutnya, hal ini menjadi salah satu yang harus dipenuhi. Namun ketika penguasaan lahan oleh pemda selama puluhan tahun akan diberlakukan khusus bersama BPN. Menyoal kasus lahan SMPN 2 Gunungsari, pihaknya akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Pihaknya bersama Bagian Hukum tengah mengumpulkan bahanbahan untuk melengkapi dokumen untuk PK. Salah satunya kata dia, ada bukti bahwa sertifikat itu pernah dipinjam.

“Dalam waktu dekat sudah kita ajukan,”tegas dia. pihaknya akan mencari tahu dan menelusuri apakah terjadi praktik semacam ini di kasus sengketa yang lain. (her)

Indra Jaya Usman, menambahkan, memang rencana awal lahan itu akan dijadikan lokasi pembangunan pusat rekreasi semacam water park. “Memang pengajuan pertama sebagai lokasi water park semacam pusat rekreasi, lalu Dirut Tripat diganti masuklah perusahaan yang membangun LCC tersebut,” jelas dia.

Padahal pihak pengembang menjajikan akan menginvestasikan Rp 1 triliun lebih untuk berbagai pembangunan di lokasi itu, seperti mal, rumah sakit, hotel dan water park. Namun yang ada faktanya, pihak pengelola hanya mampu mendirikan pusat perbelanjaan saja, dan pada akhirnya mengalami kolaps. (her)

Mutasi Pejabat Loteng Digelar Bertahap Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana menggelar mutasi pejabat struktural pada bulan ini. Mutasi yang digelar ini tidak sekaligus, namun secara bertahap. Termasuk mutasi kepala sekolah (Kepsek) lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng.

“Secara bertahap. Karena memang cukup banyak pejabat yang akan dimulai. Dan, untuk pelaksanananya kita upaya sesuai rencana pada tanggal 11 Maret besok (hari ini, red),” ungkap Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, mutasi dilakukan difokuskan pada pengisian jabatan yang lowong saja. Termasuk posisi kepala sekolah yang saat ini juga cukup banyak yang kosong, sehingga butuh segera diisi oleh pejabat definitif.

Untuk draf pejabat yang akan dimutasi, Sekda Loteng,

H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi terpisah, Sabtu (9/3), mengatakan sudah siap. Tinggal menunggu persetujuan kepala daerah.

Artinya kalaupun nanti ada perubahan komposisi pejabat yang akan dimutas, itu tergantung kebijakan kepala daerah.

Ia mengatakan, untuk mutasi tahap awal akan difokuskan pada pengisian posisi kepala sekolah di semua sekolah yang saat ini masih kosong terlebih dahulu ditambah mutasi pejabat eselon III lingkup Pemkab Loteng. “Untuk pejabat eselon III kemungkinan hanya sebagian dulu. Nanti akan ditambah pejabat eselon IV,” terangnya.

Baru setelah mutasi awal akan dilanjutkan dengan mutasi pejabat berikutnya. Yang penting semua jabatan yang kosong harus segera diisi supaya pelaksanaan program pemerintah daerah bisa berjalan maksimal. (kir)

Atasi Krisis Air Bersih, Desa Montong Are Kembangkan Pamdes Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Desa Montong Are Kecamatan Kediri memiliki terobosan untuk mengatasi persoalan krisis air yang dialami warganya yang berada di tempat yang tak memungkinkan dialiri pelayanan PDAM. Sejak 2009, pihak desa mengembangkan Pamdes yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat.

Awalnya 50 KK yang terlayani Pamdes. Saat ini warga tersasar mencapai 400 KK. Pengelolaan Pamdes ini pun masuk dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan desa setempat. Kepala Desa Montong Are Kecamatan Kediri, Mujtahid mengatakan awal mula pengembangan Pamdes ini dimulai tahun 2010 berupa bantuan pemasangan perpipaan dan galian sumur dari provinsi.

Desa dibantu satu unit sumur dangkal di lokasi mata air, kemudian mesin untuk menaikkan air dari sumber mata air ke bak penampungan serta pipa 3 inch sepanjang 500 meter. Saat itu, lahan sumber mata air ini masih disewa oleh desa. Air pun dinaikkan menggunakan mesin diesel.

Tahap awal, air bersih ini dicoba dialirkan ke tempat-tempat umum seperti musala dan masjid secara gratis. Sambil melihat respon dari masyarakat.

Tahun berikutnya, pihak desa menambah pemasangan pipa ke dusun-dusun lain berjarak 2,1 kilometer dari mata air dengan bak penampungan (reservoar) hingga ke titik penyaluran. Saat itu, pihaknya memberikan pelayanan air bersih gratis kepada 50 KK. Sehingga tahun 2011 pihaknya mulai menarik warga yang mau memanfatkan air dengan membuatkan rekening air standar PDAM. “Ahamdulillah dari 50 KK yang kita ujicoba airnya lancar, dan dinikmati masyarakat,” jelas dia.

Pamdes ini pun dinamakan unit pelayanan air bersih desa (UPABD) dan dikelola oleh BUMDes. Pamdes ini pun terus

(Suara NTB/her)

Mujtahid berkembang dan banyak diminati warga, sebab mereka kesulitan membuat sumur karena butuh kedalaman hingga 17 meter. Sehingga warga lebih banyak ke kali (sungai) untuk MCK. Selain itu ada persoalan di air PDAM yang debitnya sangat kecil. Hal ini pun membuat warga menantang desa agar menyiapkan Pamdes untuk melayani mereka.

Sehingga pihaknya menganggarkan dari desa untuk pemasangan pipa kecil sampai ke beberapa dusun. Sistem pembayaran air ini pun disamakan dengan PDAM tapi harga diturunkan hingga 50 persen. Misalnya biaya pendaftaran di PDAM Rp1,5 juta, desa menarik hanya Rp500 ribu. “Alhamdulillah masyarakat sangat tertarik. Dari sana warga yang disasar (pelanggan) pun mencapai 170 KK dari permintaan 200 KK,” jelas dia.

Pelanggan ini pun naik menjadi 200 KK di akhir tahun 2011.

Namun pihaknya mengalami kendala dari sisi bahan bakar, karena bahan bakar yang diperlukan berupa solar. Ketika solar limit, pihaknya sangat kesulitan mencari. Bahkan ia mencari ke semua pom bensin.

Pada saat itu, pihaknya belum menargetkan PAD dari Pamdes ini, yang terpenting masyarakat bisa terlayani. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 11 Maret 2019

Halaman 6

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Akhir Maret, Dana BOS Triwulan I Tahun 2019 Dicairkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar akhir bulan ini, dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Triwulan (TW) 1 tahun 2019 mulai dicairkan.

Naskah Perjanjian Hibah (NPH) sudah cukup lama diajukan ke Provinsi. Dinas Dikbud juga melakukan sosialisasi tentang penggunaan dana BOS ke kecamatan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikbud Sumbawa melalui Kasubag Urusan Perbantuan, M. Husnul Alwan, S.Ag, Minggu (10/3). Sebelum pencairan BOS, sekolah penerima yang telah mengajukan usulan bendahara baru dan sudah mendapatkan SK penunjukan dari Bupati Sumbawa agar segera mengajukan specimen tandatangan. Sama

seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk TW I dana BOS yang dicairkan hanya 20 persen atau sekitar Rp11,6 Miliar dari total anggaran BOS tahun 2019 untuk Kabupaten Sumbawa sekitar Rp56 Miliar.

Dari angka itu, kata Alwan, SD Negeri mendapat alokasi sebesar Rp7,5 Miliar. Untuk 46.889 siswa penerima dengan sasaran 361 sekolah. Sementara SD swasta mendapat jatah Rp269,2 juta, dengan jumlah siswa penerima sebanyak 1.683 yang tersebar di 8 sekolah penerima. Sedangkan untuk SMP Negeri sebesar Rp3,6 Miliar dengan 93 sekolah penerima dan 18.108 siswa. SMP swasta hanya 13 sekolah dengan jumlah siswa 1.392. Total yang diterima di

(Suara NTB/ist)

M. Husnul Alwan TW I nanti sebesar Rp278,4 juta. “Tahun ini, tidak ada enambahan sekolah baru yang mendapatkan BOS. Jumlah

sekolah sasaran masih sama seperti tahun lalu,” terangnya.

Untuk SD nominal yang diterima masih sama Rp800.000 per siswa setiap tahun.

Demikian dengan SMP, tetap Rp1 juta persiswa pertahun.

Pihaknya juga melaksanakan sosialisasi Permen Dikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler tahun 2019 di semua kecamatan.

Sosialisasi dilaksanakan selama lima hari dan dibagi dalam lima zonasi. Materi sosialisasi yang dibahas tentunya seputar perubahan Juknis dana BOS tahun 2019. Di antaranya penggunaan dana BOS yang sebelumnya hanya ada 11 item pada tahun 2018, menjadi 10 item di tahun 2019.

Selain itu, bersama Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Dikbud juga tengah melakukan sosialisasi untuk pajak dari BOS dan anggaran lainnya dari negara yang masuk ke sekolah. Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Sosialisasi dipusatkan di sejumlah zona. Di Bagian timur sudah dilaksanakan di keccamatan Pelampang dan Lopok.

Zona tengah di kecamatan Sumbawa, zona selatan di kecamatan Lenangguar.

“Senin (hari ini) kita lakukan sosialisasi zona barat di kecamatan Alas. Kita (Dikbud) bersama Bapenda sosialisasi tentang pajak dalam item pengunaan BOS, seperti makan minum. Potensi pajak Galian C dari anggaran DAK dan lainnya,”pungkas Alwan. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

BOS - Sosialisasi pajak dalam pengunaan BOS Dinas Dikbud bersama Bapenda di kecamatan Lenangguar yang dihadiri Kadis Dikbud Sumbawa, H. Syahril dan Kepala Bapenda H. Hasan Basri

Puluhan Kasus Anak Stunting Masih Ditemukan di KSB (Suara NTB/ist/dok aheruddin)

BERKUNJUNG – Rombongan Komisi II DPRD KSB saat berkunjung ke kantor Bulog Divre NTB, Jumat (8/3) lalu.

Dewan Minta Bulog Tambah Kapasitas Gudang Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB agar menambah kapasitas gudang di Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk.

Gudang yang dibangun Bulog beberapa tahun lalu itu, oleh Komisi II dinilai perlu ditambah kapasitasnya sehingga dapat lebih banyak lagi mampu menampung komoditas pertanian masyarakat KSB terutama padi dan jagung.

“Jumat lalu kita melaksanakan Kunker ke Bulog NTB. Dan salah satu yang kami sampaikan meminta agar ditambah kapasitas gudang yang di Lamusung itu,” terang ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE, ME, kepada Suara NTB, Minggu (9/3).

Permintaan Komisi II itu mendapat angin segar dari Bulog Divre NTB. Aheruddin menyebutkan, Kepala Perum Bulog Divisi Regional NTB, Ramlan UE menyampaikan, jika harapan tersebut telah berupaya diakomodir. Bahkan Bulog Divre NTB sudah mengusulkan ke Bulog Pusat untuk pengembangan kapasitas gudang Lamusung dari saat ini 3.500 ton menjadi kapasitas 20.000 ton. “Jadi Bulog ternyata sudah usulkan itu. Dan kami bersyukur dengan langkah cepat Bulog itu,” timpalnya.

Sebagai tindaklanjut, Komisi II akan terus mengawal usulan Bulog Divre NTB itu di tingkat pusat. Aheruddin menyatakan, usai seluruh agenda lembaganya di bulan Maret ini, pihaknya akan beranjak ke Jakarta menemui Bulog Pusat memastikan usulan tersebut benar-benar bisa dieksekusi. “Kalau tidak ada halangan awal April kami susul ke Jakarta. Dan kami harap bisa tahun ini eksekusinya supaya kapasitas gudang Lamusung bisa bertambah tahun ini,” janji Aher sapaan akrabnya.

Selain soal penambahan kapasitas gudang Lamusung, politisi Partai Keadilan Persatuan (PKP) Indonesia ini menyebutkan, dalam Kunkernya tersebut membawa sejumlah misi lainnya. Diantaranya, mengkoordinasikan pesiapan Bulog menyerap gabah petani di awal musim tanam tahun ini dan soal rencana stategis Bulog menuntaskan persoalan terus anjloknya harga jagung petani.

Terkait kedua hal itu, Aher melanjutkan, Bulog Divre NTB akan turun lapangan menyerap gabah petani jika harganya turun jauh dari HPP. Sedang untuk persoalan harga jagung lembaga pemerintah yang mengurusi logistik itu akan segera menyusun penanganan harga minimal mendekati HPP jagung.

“Jadi penjelasan Bulog soal (harga) gabah petani, mereka janji akan melakukan operasi pasar begitu harganya anjlok saat panen nanti. Dan soal jagung juga sama, tapi mereka mau susun rencana penanganannya dulu,” urai Aher.

Selanjutnya Aher menyampaikan, persoalan harga komoditas pertanian terutama padi dan jagung yang tetap anjlok saat musim panen tiba menjadi fokus Komisi yang dipimpinnya saat ini. Persoalan itu menurut dia satu-satunya yang bisa menyelesaikannya adalah Bulog selaku perpanjangan tangan pemerintah. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga saat ini belum beranjak dari persoalan anak dengan tinggi di bawah rata-rata alias stunting. Bahkan hasil evaluasi di tahun 2018 desa yang paling banyak menjadi penyumbang angka stunting yakni desa Kokarlian kecamatan Poto Tano sebanyak 25 persen dari 240 balita yang lahir.

Kepala Dikes KSB, H. Tuwuh S.Ap, kepada Suara NTB, tidak menampik tingginya angka stunting di desa Kokarlian tersebut. Hanya saja untuk rata-rata nasional, angka yang ada saat ini sudah berhasil ditekan sekitar 18 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan untuk tahun 2019, hingga saat ini masih belum ada laporan baik itu stunting mau-

pun kasus gizi buruk.

Meskipun demikian, pihaknya sudah menyiapkan langkah strategis dalam menyikapi masalah ini. Salah satunya membuat kegiatan lintas program kesehatan yang ada di dinas terkait.

Khusus untuk Kokarlian, pihak terkait juga sudah menempatkan petugas Kesehatan untuk memantau kondisi ter-

kini. Karena untuk mengatasi ini, tidak cukup dengan pemenuhan gizi saja, melainkan faktor dari lingkungan juga harus diperhatikan.

“Kita melihat kasus ini bukan karena balita stunting karena kurang gizi saja, tapi di proses kehamilan juga harus dikontrol. Jika diketahui sudah ada kelainan, maka bisa langsung ditanga-

ni dengan baik untuk menekan kasus gizi buruk dan stunting ini muncul,” ungkapnya.

Menurutnya, faktor utama munculnya masalah stunting ini karena buruknya asupan gizi 1000 hari awal kehidupan anak-anak. Bahkan kekurangan gizi pada dua tahun pertama kehidupan ini juga bisa menyebabkan kerusakan otak. Dampak terburuk lainnya yakni kasus gizi buruk dan kematian balita juga dikhawatirkan akan terjadi.

Oleh karena itu, investasi gizi di 1000 hari pertama kehidupan merupakan suatu kewajiban bagi para orang tua.

Selain untuk menghindari

stunting, kasus-kasus lain juga bisa semakin ditekan jika 1000 hari pertama di pedomani. Tentu pihaknya juga tetap meminta supaya Bidan tetap mengawal proses tersebut, baik dari dalam kandungan hingga melahirkan untuk memberikan early warning jika kasus ditemukan.

“Kita tetap akan memantau masalah stunting mulai dari kandungan hingga 1000 hari awal kehidupan. Jika saat balita itu ditemukan ada kejanggalan pada proses pertumbuhan maka kita akan langsung mengambil sikap agar kasusnya tidak muncul,” tukasnya. (ils)

Dijajaki, Kerjasama Pemanfaatan Bandara Sekongkang

(Suara NTB/ist/Humpro KSB)

KUNJUNGI DESA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi H. W. Musyafirin saat mengunjungi warga desa Kokarlian, Jumat pekan lalu.

Gubernur Tawarkan Beasiswa Penuh Bagi Anak Muda Kokarlian Taliwang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menantang anak muda desa Kokarlian, kecamatan Poto Tano untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Bahkan di komunitas warga Hindu di salah satu desa transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu, orang nomor satu di NTB ini menawarkan beasiswa penuh bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.

Tantangan gubernur ini disampaikan saat melaksanakan kunjungan kerja ke KSB, Jumat akhir pekan lalu. Di hadapan warga komunitas Hindu desa Kokarlian yang menjadi tujuan akhir kunjungannya, ia menyatakan akan mempersiapkan beasiswa penuh bagi anak muda desa setempat berkuliah di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS).

“Ini sebagai wujud penghargaan dan rasa sayang kami kepada warga Hindu di desa Kokarlian ini. Dan ini hadiah untuk pemuda Kokarlian. Silahkan kuliah di UTS, kami akan siapkan beasiswa sampai selesai termasuk asramanya juga ditanggung,” cetus Dr. Zul yang turut didampingi Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Memberikan akses pendidi-

kan seluas-luasnya bagi pemudapemudi di NTB merupakan salah satu program kerja dari Dr. Zulkieflimansyah memimpin NTB. Karena itu menurut, setiap anak muda NTB memiliki kesempatan di mana saja ia ingin mengenyam pendidikan lanjutannya. “Nah yang di sini supaya tidak jauh-jauh ke Bali ada UTS. Dan kalau ada 50 anakanak yang siap kuliah ke sana (UTS) saya kasih beasiswa sampai selesai,” ulangnya.

Gubernur dalam sambutannya di hadapan warga komunitas Hindu desa Kokarlian mengatakan, dalam ber-NTB perlu ditumbuhkan rasa toleransi antar sesama oleh seluruh kalangan masyarakatnya. Dan hal itu harus dilandasi dengan perasaan cinta dan kasih sayang tanpa harus melihat perbedaan yang ada antar sesama. “Supaya hidup tenang kita pelu memasyarakatkan cinta pada sesama,” tegasnya.

Perbedaan, lanjut Gubernur, bukan halangan untuk menumbuhkan toleransi antar sesama.

Justru hal itu harus menjadi semangat seluruh masyarakat NTB agar terus bahu-membahu membangun daerah dengan landasan rasa cinta ber-NTB. “Kita harus hilangkan politik identitas supaya kenyaman-

an itu benar-benar untuk semua masyarkat NTB,” timpalnya.

Pengurus Adat umat Hindu Desa Kokarlian, I Wayan Murta menyampaikan rasa terima kepada gubernur yang bersedia menyempatkan waktu bersilaturahmi ke desanya. Ia mengatakan, sangat bangga karena gubernur telah mampu mengayomi masyarakat NTB tanpa perbedaan. “Saya mewakili semua di sini berterima kasih, karena hari ini adalah sejarah bagi kami. Ini pertama kali orang nomor satu di NTB bisa hadir di desa kami,” katanya.

Wayan Murta melaporkan, jika saat ini jumlah warga umat Hindu di desa Kokarlian terdapat sekitar 300 KK. Selama ini kehidupan mereka berlangsung rukun dan damai dengan umat agama lainnya di desa Kokarlian. “Kami di sini sudah menyatu tidak ada perbedaan pak gubernur,” sebutnya seraya menambahkan selama ini pemerintah telah banyak membantu masyarkat Kokarlian.

“Bantuan dari pemerintah banyak kami terima pak. Terutama yang terbaru ini bantuan gempa, rumah-rumah kami yang mengalami rusak sudah banyak yang telah diperbaiki,” imbuh Wayan Murta.(bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mecoba menjaring perusahaan maskapai yang bersedia memanfaatkan bandara Sekongkang. Kali ini rencana kerja sama itu tengah dibangun dengan Pegasus Air Service (PAS).

Kepala Dihub KSB, Ir. Irhas.

R. Rayes, M.Si mengatakan, baru-baru ini tim teknis dan pilot pesawat PAS telah berkunjung ke bandara Sekongkang.

Kehadiran tim PAS itu untuk meninjau langsung kondisi bandara dan kelaikan landasan pacu untuk pendaratan dan lepas landas. “Minggu lalu mereka sudah datang lihat. Dan alhamdulillah pantauan mereka positif,” katanya kepada wartawan.

Dari tim teknis PAS itu, ia menyatakan, jika bandara Sekongkang sudah sangat layak didarati jenis pesawat cessna caravan. Bahkan melihat kondisi cuaca (angin) di sekitar bandara aktivitas penerbangan dapat dilakukan sepanjang hari selama 12 jam. “Kondisi bandaranya kata mereka sangat confident untuk lepas landas dan pendaratan.

Cuacanya juga bagus,” urai Irhas.

Ia mengakui, kehadiran tim PAS itu baru merupakan penjajakan awal. Rencananya hasil turun lapangan mereka akan segera dipresentasikan ke manajemen perusahaan. “Intinya mereka sudah menyatakan bandara kita bisa digunakan. Jadi tinggal tungu hasil presentasi mereka dan saya juga sudah lapor pak bupati dan beliau bilang kita siapkan apa yang dibutuhkan,” timpalnya.

Jika hasil positif diperoleh dari manajemen PAS, selanjutnya Pemda KSB akan membicarakan soal potensi penumpang yang dimiliki daerah. Pemda KSB sendiri memiliki tiga segmen target penumpang untuk aktivitas transportasi udara itu. Pertama potensi penumpang dari karyawan tambang Batu Hijau, aktivitas pariwisata dan terakhir

(Suara NTB/bug)

Irhas. R. Rayes pemerintah serta masyarakat KSB pada umumnya.

Dari ketiga segmen itu, Irhas mengungkapkan, potensi terbesar adalah para karyawan tambang Batu Hijau. Karena itu, jika nantinya pihak PAS bersedia meningkatkan penjajakan kerjasamanya Pemda KSB akan segera mengkomunikasikan rencana tersebut dengan manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selaku operator tambang Batu Hijau.

“Kita akan minta perusahaan (AMNT) mengarahkan karyawannya memanfaatkan penerbangan di bandara Sekongkang, begitu juga dengan pengusaha pariwisata di daerah,” urainya.

Ditanya soal kesiapan operator bandara, mantan Asisten Administrasi Umum dan Aparatur Setda KSB ini mengaku, pihaknya sejauh ini belum menyiapkannya. Meski demikian menurutnya, pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan otoritas yang memiliki kemampuan mengelola bandara jika rencana kerja sama dengan PAS telah memiliki titik terang.

“Ya kita mungkin bisa kerja sama dengan pihak bandara Sumbawa atau langsung ke AP (angkasa pura). Tapi itu setelah dengan PAS ada kepastian,” tukasnya. (bug)

Tangkal Politik Uang, Perkuat Pengawasan Partisipatif Sumbawa Besar (Suara NTB)Menjelang Pemilu, Bawaslu NTB bersama Bawaslu Sumbawa makin gencar turun ke masyarakat, melakukan penguatan pengawasan partisipatif. Memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang memilih sesuai keyakinan politik dalam mengurangi politik uang.

Sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu April mendatang.

Seperti kunjungan yang dilakukan Bawaslu, Sabtu (9/3), di Kelurahan Brang Biji kecamatan Sumbawa dan desa Kakiang kecamatan Moyo

Hilir. Salah satu langkah menjaring dan meningkatkan partisipasi masyarakat jelang Pemilu 17 April.

Ketua Bawaslu NTB Khuwailid didampingi Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat, menyatakan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih sangat diperlukan. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurut Khuwailid, tingkat pelanggaran Pemilu di Sumba-

wa tidak terlalu banyak. Namun pelanggaran yang dilakukan cukup serius. Seperti kasus pembagian sembako kepada korban banjir di Empang dan kasus di Alas Barat yang pernah ditangani Bawaslu Sumbawa. Walaupun pada tingkat penegakan hukum, agak kesulitan karena masyarakat yang tidak mau menjadi saksi.

“Secara kualitas substansi pelanggarannya yang berbahaya.

Walaupun secara kuantitas tidak begitu banyak,”terangnya.

Hal ini, sambungnya bisa saja dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan larangan

politik uang. Makanya, Bawaslu NTB turun ke masyarakat termasuk di Sumbawa, untuk melakukan pengawasan partisipatif. Salah satu materinya, mencegah terjadinya pelibatan uang yang tidak benar dalam kontestasi Pemilu. Menjelaskan kepada masyarakat kenapa politik uang dilarang dan apa dampaknya bagi masyarakat.

“Penyadaran ini kita lakukan, agar orang memilih secara keyakinan dan nurani politiknya. Tidak karena dijanjikan uang atau materi,”cetusnya.

Intinya, menjaga wilayah hulu, bagaimana membangun

kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang.

Sebab sekarang ini ada budaya permisif masyarakat yang tidak pada porsinya.

Kadang politik uang dianggap sebagai hal yang wajar dan harus dilakukan. Meski tahu politik uang itu dilarang.

“Inilah yang ingin kita hentikan, sehingga sentuhan kita lebih pada soal makna pemilu sebagai kedaulatan rakyat.

Soal penegakan hukum itu wilayah hilirnya. Kita ingin mencegah money politics di wilayah hulunya,”pungkas Khuwailid. (arn)

SUARA NTB Senin, 11 Maret 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pekik Merdeka Ayah Sertu Anumerta Mirwariyadin Isak tangis histeris pihak keluarga dan warga pecah saat jenazah Sertu Anumerta Mirwariyadin, prajurit TNI yang tewas dalam penyerbuan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, tiba di kampung halamannya di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi pada Sabtu (9/3).

RIBUAN warga menyambut kedatangannya dengan penuh tangis dan sedih. Namun sikap berbeda justru ditunjukkan oleh bapak almarhum, Anwar. Ketika mayat diturunkan dari mobil mobil ambulans dan menggotong peti jenazah, Ia menunjukkan sikap berjiwa besar meski diselimuti rasa sedih mendalam.

“Merdeka, Merdeka, Merdeka,” katanya sambil mengepalkan tangan kanan kanan ke atas.

Tidak hanya dia, nampak juga salah seorang kerabat dari almarhum juga menunjukan sikap yang sama seperti sang Ayah, sembari menggotong peti jenazah menuju ke rumah duka.

Pihak keluarga terutama sang ibu, Nurmi tidak kuasa

menahan kesedihan saat peti jenazah berada di hadapannya.

Ia langsung menangis histeris hingga memeluk peti jenazah anak kebanggannya itu.

Setelah dibuka, jenazah langsung dishalatkan dan kemudian digelar upacara serah terima dari pihak keluarga ke TNI yang dipimpin langsung Danrem 162/Wira Bhakti,

Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani dan penyerahan santuan kepada keluarga.

Jenazah langsung dimakamkan secara militer diiringi tembakan salvo oleh anggota TNI di TPU Desa Nipa. Nampak ribuan warga ikut mengantarkan almarhum sampai ke tempat peristirahatan terakhir.

Selain dihadiri Danrem 162/ wira bhakti, Kolonel, Czi Ahmad Rijal Ramdhani dan ribuan masyarakat. Prosesi pemakaman Sertu Anumerta Mirwariyadin juga dihadiri Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti

Putri dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer.

Rencananya korban penembakan kelompok sipil bersenjata tersebut akan dimakamkan di Tempat Makam Pahlawan (TMP) Palibelo. Hanya saja pihak keluarga menginginkan agar tetap dimakamkan di Desa Nipa.

“Meski Sertu Anumerta Mirwariyadin telah pergi untuk selama-lamanya, tapi kami keluarga merasa bangga, karena korban gugur saat menjalankan tugas dan membela negaranya,” ujar kakak korban, Praka Nukrah. (uki)

(Suara NTB/Uki)

SANTUNAN - Danrem 162/Wira Bhakti, Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan santunan kepada Nurmi didamping Suami, Anwar, orang tua mendiang Sertu Anumerta Mirwariyadin, di TPU Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, Sabtu (9/3).

Dikes : Pengadaan Obat dan Bahan Medis Tak Sepihak Pasokan Menurun, Pedagang Terpaksa Jual Cabai Muda Dompu (Suara NTB) – Pasokan cabai matang dari luar daerah ke Dompu terus mengalami penurunan.

Akibatnya, sejumlah pedagang terpaksa menjual cabai muda dengan harga yang tergolong rendah. Curah hujan ekstrem di Lombok yang mengakibatkan buah komoditi tersebut gugur sebelum masa panen tiba disinyalir pemicu utamanya.

Salah seorang pedagang di Pasar Induk Dompu, Nurjanah kepada Suara NTB, Sabtu (9/3) mengatakan, menurunnya pasokan cabai matang dari daerah pemasok itu memaksanya harus menjual cabai muda. Meski harganya tergolong rendah, yakni Rp1520 ribu/Kg namun terpenting baginya ialah masih bisa meraup sedikit keuntungan.

“Kalau tidak begitu tidak ada pemasukan kita tiap hari, cabai matang sekarang sudah kurang karena banyak yang gugur akibat musim

hujan ini,” kata dia.

Dengan keuntungan bersih Rp1000-Rp1500 dalam penjualan 1 Kg cabai muda, menurutnya, sudah jauh lebih baik dibanding menunggu stok cabai matang kembali normal. Apalagi di tengah menurunnya tingkat pembelian masyarakat saat ini.

Selain itu harga cabai matang pun sudah merangkak naik. Untuk cabai rawit misalnya dari Rp30 ribu/Kg sekarang sudah Rp35 ribu/Kg, sedangkan cabai keriting dari Rp35 ribu/ Kg kini Rp40 ribu/Kg. Selain keterbatasan stok yang telah mempengaruhi harga salah satu komoditi pertanian tersebut, komoditi lain seperti bawang putih juga mengalami hal yang sama. Dimana harganya yang tidak pernah berubah sebelumnya kini naik dari Rp25 ribu/Kg menjadi Rp30 ribu/Kg. “Cabai kan cepat rusak kalau hujan makanya mahal dia, begitupun dengan bawang putih rusak juga kalau hujan begini,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Syarifudin. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan setiap harinya akan cabai matang ia harus memilah-milahnya dari cabai muda. Untuk mengandalkan stok cabai matang dari pemasok menurutnya sangatlah sulit. “Kalau layu-layu digabung dengan cabai matang karena cabai panen sekarang agak sulit,” ujarnya.

Disinggung sejauhmana tingkat kebutuhan masyarakat akan cabai muda, ia mengaku, tak begitu besar sebagaimana kebutuhan cabai matang. Sebab ia hanya terbatas untuk pengusaha gorengan saja. Bahkan dari segi harga sebetulnya tidak begitu menjanjikan ketika pasokan cabai matang sudah kembali normal.

“Kalau sudah normal stok cabai matangnya paling diambil cuma Rp5000/Kgnya,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima membantah pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) senilai Rp3,6 miliar melalui DAK 2018 tidak sesuai prosedur dan mekanisme seperti yang disorot Komisi IV DPRD. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Juraidah S.Si, APT menegaskan pengadaan obat dan bahan medis tidak dilakukan secara sepihak. Bahkan sudah sesuai mekanisme aturan pelaksanaan. “Tak ada sepihak.

Sudah sesuai tupoksi dan berdasarkan Peraturan Presiden (Peppres),” katanya didampingi Kepala Dikes, dr. Ganis dan Sekretaris Dikes, Sufaidin S.Sos, Sabtu (9/3).

Lebih lanjut Juraidah menjelaskan pengadaan obat dan bahan medis dilakukan secara e- catalog atau biasa dikenal dengan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, hingga harga barang.

“Menggunakan e-purchasing atau tatacara pembelian barang dan jasa melalui sistem elektronik katalog.

Jadi, tidak ada yang bisa dimanipulasi karena semua serba transparan,” jelasnya.

Diakuinya, dalam proses pengadaan obat-obatan dan bahan medis tersebut juga ada tim PHO, yang terdiri dari pejabat Dikes, BAPEDDA dan

Bagian AP. Kata dia, setiap barang yang datang akan dicek dan diperiksa tim PHO, setelah itu baru bisa dibayarkan ke pihak penyedia barang.

“Barang yang telah resmi diperiksa secara menyeluruh ini, PPK akan menyerahkannya kepada Dinas. Kemudian Dinas menyerahkan ke Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK),” katanya.

Kepala Dikes Kabupaten Bima, dr. Ganis, menegaskan pengadaan obat dan bahan medis dipastikan tidak ada yang keliru. Mengingat proses pengadaan telah sesuai Juklak dan Juknis.

Meski begitu, Ganis tidak menampik beberapa bahan medis habis pakai, seperti jarum suntik dan infus tidak sesuai usulan dari Puskesmas.

Hanya saja hal itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Jadi harus ada dan tidak boleh kosong,” katanya.

Mengenai pendistribusian obat dan bahan medis ke Puskesmas tanpa melibatkan IFK, Ganis beralasan pihaknya tidak ingin terjadi kelangkaan obat dan bahan medis

Trotoar Jalan di Dompu Beralih Fungsi Dompu (Suara NTB) – Berdasarkan Surat Keputusan Jendral Bina Marga Nomor.76/KPTS/Db/1999 diterangkan, trotoar jalan yang termasuk bagian dari jalan raya disediakan khusus bagi pejalan kaki. Namun demikian, di Dompu rupanya fasilitas umum tersebut telah banyak yang beralih fungsi, seperti dimanfaatkan sebagai lapak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kondisi tersebut tidak saja mengganggu aktivitas pejalan kaki, melainkan telah mempersempit ruas jalan raya karena sebagian dari bahu jalan dijadikan area parkir kendaraan.

Contoh kecil, trotoar di depan Kantor Bupati Dompu yang hampir setiap malam dipadati kalangan muda untuk nongkrong sembari menikmati hidangan kopi serta berbagai jajanan lainnya.

Salah seorang warga, Hamidun kepada Suara NTB mengeluhkan penyalahgunaan trotoar tersebut sebagai tempat usaha, sebab

akan memaksa pejalan kaki untuk turun ke bahu jalan.

“Sebenarnya tidak cocok kalau dimanfaatkan begini karena otomatis penjalan kaki akan turun ke jalan raya, dan itu berbahaya bagi keselamatan mereka apalagi di sini masih bebas trek-trek kendaraan,” kata dia menjawab Suara NTB, Sabtu (9/3).

Tak hanya mengacam keselamatan penjalan kaki, selaku pengguna jalan raya mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Mataram tersebut juga merasa tak nyaman karena sempitnya jalan raya akibat sisi kiri dan kanan jalan berjejer kendaraan yang parkir. Parahnya, lanjut Hamidun, kondisi serupa juga ditemui di sepanjang trotoar Jalan Sukarno-Hatta.

Melihat pelanggaran tersebut mestinya aparat terkait khususnya Satuan Pol PP tidak berdiam diri, melainkan turun melakukan penertiban.

Jangan sampai PKL-PKL terus menjamuri trotoar jalan.

“Kalau terus dibiarkan begini setahun ke depan sudah pasti padat trotoar kita oleh PKL. Bahkan bisa saja mereka bangun kios diatas trotoar ini.

Ini harus segera disikapi dari sekarang,” harapnya.

Kasat Pol PP Kabupaten Dompu, H. Moh Syaiun Haz, SH, M. Si dikonfirmasi Suara NTB via telepon, Minggu (10/ 3) menyampaikan, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial melainkan butuh penanganan komprehensif.

Hanya saja, tim yang dibentuk Bupati beberapa waktu lalu, mulai dari Disperindag, Dishub, DLHK, Dinas PU dan instansi terkait lainnya sampai sekarang belum pada kesimpulan akhir bagaimana langkah penanganannya. Oleh pihaknya pun tak bisa berbuat banyak seperti halnya melakukan penertiban.

“Kalau kami di Pol PP tinggal menunggu waktu adanya kesepakatan pihak perdagangan bersikap seperti apa, PU seperti apa, perhubungan seperti apa,

(Suara NTB/jun)

harus komperhensif. Cuma sekarang tim ini lagi meramu formulasi,”pungkasnya. (jun)

Senator Robiatul Adawiyah Kunjungi KPU Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE, menggelar kunjungan kerja ke Kantor KPU Kota Bima, baru-baru ini. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan reses, dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Pemilu 2019, sebagai salah satu bidang tugas Komite I DPD RI. Dalam kesempatan tersebut, Hj. Robiatul Adawiyah selaku Anggota Komite I DPD RI, memberikan daftar pertanyaan kepada KPU Kota Bima dalam rangka inventarisasi materi pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Berkaitan dengan tahapan kampanye yang saat ini sedang berjalan, Senator Robiatul menanyakan mengenai pelaksanaan kampanye Pemilu legislatif di Kota Bima.

Menurut KPU Kota Bima, pelaksanaan kampanye Pemilu legislatif di daerah Kota Bima, KPU Kota Bima mem-

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Suasana kunjungan Anggota DPD RI dari Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah ke KPU Kota Bima, baru-baru ini. fasilitasi Alat Peraga Kam- berjumlah 16 lembar dan 10 panye (APK) berupa spanduk lembar baligo untuk tiap-tiap dan baligo untuk 16 partai partai politik peserta Pemilu politik peserta Pemilu. APK di daerah Kota Bima.

KPU Kota Bima juga memyang difasilitasi oleh KPU Kota Bima Berupa Spanduk fasilitasi Alat Peraga Kampanye

untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NomorUrut 01 dan 02 berupa spanduk berjumlah 16 lembar dan baligo 10 lembar untuk masing-masing pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

KPU Kota Bima memfasilitasi Alat Peraga Kampanye untuk Calon Anggota DPRD Provinsi NTB, APK DPRD berupa spanduk berjumlah 10 lembar untuk masing-masing calon Anggota DPRD Provinsi NTB. KPU Kota Bima merencanakan titik lokasi pemasangan APK. Berkaitan dengan sosialisasi dan peningkatan partisipasi politik pemilih terutama pemilih pemula, Senator Robiatul Adawiyah juga mempertanyakan bagaimana strategi penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula?

Terkait ini, pihak KPU Kota Bima menjelaskan bahwa untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula, KPU Kota Bima mengadakan kegiatan

karena Puskesmas terus meminta. Sementara pihak IFK tidak melakukan.

“IFK menolak mendistribusikan. Jadi kami mengambil inisiatif untuk memberikannya ke Puskesmas karena terus meminta obat dan bahan medis yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Ganis menambahkan anggaran pengadaan untuk pembelian obat dan bahan medis mencapai Rp3,6 mlliar yang bersumber dari DAK tahun 2018.

Hanya saja yang mampu terserap sebesar Rp3,4 miliar.

Sebelumnya, Ketua Komi-

si IV DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, S.E, menyorot pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima Tahun anggaran 2018.

Pasalnya pengadaan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,6 milliar itu diduga tidak sesuai mekanisme dan prosedur karena tidak melalui Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK). Tapi dilakukan sendiri oleh pihak Dinas.

Bahkan hal itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (uki)

Kasus Gizi Buruk di Dompu Tinggi

BERALIH FUNGSI – Tampak trotoar jalan di depan Kantor Bupati Dompu beralih fungsi menjadi lapak PKL, Sabtu (9/3). lingkungan hidup seperti apa sehingga nanti penyelesaian persoalan itu atas nama tim dan

(Suara NTB/Uki)

TANGGAPI - Kepala Dikes Kabupaten Bima, Ganis (kiri) didampingi Sekretaris Dikes, Sufaidin (kanan) dan PPK, menanggapi soal pengadaan obat dan bahan medis yang disorot Komisi IV, Sabtu (9/3).

KPU Goes To School. KPU Kota Bima juga melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah SMA, SMK, MAN dan Pesantren, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi pemilih bagi pemilih pemula.

Potensi ancaman keamanan sosial di daerah menjelang Pemilu 2019 juga menjadi bagian yang ditanyakan oleh senator Robiatul Adawiyah.

Mengenai hal ini, KPU Kota Bima mengutarakan adanya sejumlah potensi ancaman.

Pertama, Pemilu 2019 merupakan Pemilu yang sangat sulit karena ada lima jenis Pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan. Kedua, karena adanya keragaman pemahaman masyarakat. Ketiga, terdapat pihak-pihak yang diduga memobilisasi masyarakat dalam setiap aksi protes terhadap tahapan dan hasil Pemilu dan Pilkada. Dan terakhir, terdapat kelompok-kelompok yang hanya siap menang, namun tidak siap kalah. (aan/*)

Dompu (Suara NTB) Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyebutkan, Kabupaten Dompu merupakan daerah dengan jumlah penyandang gizi buruk tertinggi di NTB. Berdasarkan data itu, gizi buruk berdasarkan status gizi menurut berat badan dan umur di Dompu sebanyak 12,32 persen. Diikuti Kabupaten Bima sebesar 7,77 persen.

Kendati belum menerima data Riskesdas tahun 2018 dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Sabtu (9/3/2019) kemarin membantahnya. “Memang masih 10 lokus termasuk Dompu. Tertinggi di Lombok Timur (se NTB),” kata Hj. Iris Juita.

Dikatakan Hj. Iris Juita, jumlah kasus gizi buruk tahun 2018 sebanyak 32 kasus dan wilayah Puskesmas Dompu Kota sebagai penderita gizi buruk terbanyak. “Seratus persen sudah ditangani semua.

Ditanggung melalui APBD Dompu dan APBD Provinsi (tahun 2019),” ungkapnya.

Terhadap data Riskesdas tahun 2018, Hj. Iris Juita mengaku belum menerimanya. Tapi riskesdas merupakan hasil riset bersama Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se NTB. Dinas Kesehatan Dompu berencana akan mengadakan rapat kesehatand daerah (Rakesda) pada 12 – 14 Maret 2019 ini.

Menurut Hj. Iris Juita, pola asuh, pola makan dan sanitasi menjadi faktor utama penyebab kasus gizi buruk dan stanting.

Pola asuh yang keliru banyak dialami oleh anak yang ditinggal cerai dan ditinggal ibunya menjadi TKW, karena dititipkan ke nenek maupun anggota keluarganya. “Kita lagi mendorong agar Desa membuat Perdes. Ibu yang mempunyai bayi dan balita tidak boleh meninggalkan anaknya menjadi TKW,” ungkapnya.

Saat awal menjadi Kepala Dinas Kesehatan, Hj.

Iris Juita melakukan terobosan dengan merubah pola pelayanan posyandu. Posyandu yang selama ini dilakukan pada pagi hari dan disesuaikan dengan kesepakatan warga antara pagi dan sore. Selain waktu pelaksanaan posyandu, sasarannya juga dikembangkan tidak hanya pada bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Sekarang jadi posyandu keluarga. Jadi semua umur. Alhamdulillah, dari perubahan waktu dan perubahan sistem pelayanan posyandu, sudah meningkatkan cakupan, terutama kehadiran sasaran,” katanya.

Pemberian makanan tambahan pada bayi dan balita yang sebelumnya diberikan bubur kacang hijau menjadi bubur, jagung, kelor dan ikan (Bujari).

Ini dilakukan karena bahan – bahannya mudah didapat dan memiliki gizi cukup tinggi bagi kebutuhan tubuh manusia.

Seperti kelor dianjurkan untuk ditanam minimal 2 pohon per rumah dan jagung ketika buka masa produksi bisa diganti dengan labu dan wortel.

Hj. Iris Juita juga mengaku memiliki program jimpitan sampah. Yaitu berobat dengan sampah dan gemar menabung dengan sampah plastik. Program ini dilaksanakan setelah melakukan MoU dengan bank sampah. (ula)

Hj. Iris Juita Kastianti

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/jun)

MEMILAH CABAI - Pedagang di Pasar Induk Dompu saat memilah-milah cabai muda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan cabai matang, Sabtu (9/3).

SUARA NTB

Senin, 11 Maret 2019

Halaman 8

Penderita HIV/AIDS 90 Persen Usia Produktif Mataram (Suara NTB)Penyebaran kasus HIV/ AIDS di Provinsi NTB cukup tinggi. Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Daerah NTB mencatat, secara komulatif sejak tahun 2002 hingga Maret 2019 setidaknya jumlah penderita HIV/AIDS di NTB mencapau 1.648 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 743 orang positif mengidap virus HIV, dan 905 orang lainnya dinyatakan positif menderita AIDS. 90 persen penderita merupakan usia produktif antara 20-40 tahun.

“Usia produktif usia 20-40 tahun dari total penemuan sekitar 90 persen dari usia

produktif. Kasihan mereka,” kata Sekretaris KPAD NTB, Suhermanto ditemui Suara NTB akhir pekan kemarin. Dikatakan, penyebarannya di semua Kabupaten/Kota di NTB. Kota Mataram menjadi Kota yang paling banyak ditemukan. Selanjutnya disusul Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima dan Kota Bima.

“Karena daya tariknya tinggi. Akses kesehatan tingginya sekitar 30 persen di Mataram, sisanya tersebar di semua kabupaten. Kalau di pulau Sumbawa sekarang melejitnya di Bima dan Kabupaten Bima,” ungkapnya. Hal itu disebabkan tingginya mobilitas mereka bekerja di luar

daerah. Sehingga ketika pulang sudah sakit. Ditambah lagi kini semakin menjamurnya salonsalon di dua daerah itu.

“Adanya waria di salon juga akibatkan data meningkat.

Makanya kita bina agar tidak menyebarkan ke yang lain dan membina agar mereka berperilaku baik,” jelasnya. Dia menghimbau agar jika ada generasi muda yang pernah melakukan perilaku menyimpang agar memeriksakan sesegera mungkin demi kesehatan, apalagi pemeriksaan dilakukan gratis dengan identitas dirahasiakan.

Karena kalau dideteksi sejak dini, tentu bisa ditangkal perkembangan virusnya agar tidak berkembang, sehingga yang bersangkutan bisa hidup normal seperti layaknya dan bisa punya anak yang negatif.

Sementara dari kelompok profesi, kasus HIV/AIDS justru didominasi kaum ibu rumah tangga (IRT). “Yang mendominasi rata-rata ibu rumah tangga, mungkin karena suaminya sering gonta-ganti pasangan jika suami sedang di luar rumah atau daerah,” katanya.

Berdasarkan data, jumlah

IRT terjangkit HIV/AIDS sebanyak 325 orang, Wanita Pekerja Seksual (WPS) 82 Orang, TKI dan mantan TKI 89 orang, tidak bekerja 260 orang, wiraswasta 372 orang, PNS/ Honorer 69 orang, dan oknum anggota TNI/Polri 30 orang.

“Penyebabnya dominannya hubungan sex, heteroseksual dan homoseksual,” katanya.

Menurutnya, kasus HIV/ AIDS ini ibarat fenomena gunung es, yang nampak hanya permukaannya saja. Sehingga dibutuhkan upaya serius mengungkapkan kasus ini di tengah masyarakat. Di samping masih ada stigma dan keengganan masyarakat untuk memeriksakan dirinya

ke pusat-pusat layanan yang sudah tersedia di daerah ini. “Fenomena gunung es ini kita cari terus. Makanya fenomenanya meningkat,”.

Suhermanto tak menampik, jumlah yang terdata kemungkinan akan bertambah. “Sehingga kita terus lakukan sosialisasi agar masyarakat memeriksakan kesehatan mereka. Dan kita rutin melakukan pengecekan,” katanya. (dys)

Suhermanto (Suara NTB/dys)

HILANG HLG BPKB R2 KAWASAKI DR.4017 NS NOKA/NOSIN : JKAER250CE DA19766/ E X 2 5 0 L E A 7 8 6 0 0 AN.ADITYA ANDRIAN NUSANTARA HLG D’SKTR JL.BTN KODYA ASRI KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG BPKB R2 HONDA DR.6311 CQ NOKA/NOSIN :MH1JFW114GK539873/ JFW11-1542040 NO.BPKB 000000078 AN.BAMBANG PRABOWO HLG D’SKTR DESE BELEKE KEC.GERUNG LOBAR

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 11 Maret 2019

Halaman 9

Inkindo Ingin Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk ”NTB Bangkit” DEWAN Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan seluruh pengurus di Kabupaten/ Kota di NTB. Raker tahun 2019 ini selain sebagai upaya memperkuat silaturrahim, dan amanat AD/ART, sekaligus Inkindo NTB memperkuat komitmen bergandengan tangan dengan pemerintah daerah untuk NTB Bangkit pascagempa, dan mewujudkan NTB Gemilang.

Raker dilaksanakan pada Jumat (8/3) lalu di Hotel Golden Palace Mataram. Berkesempatan hadir langsung, Ketua DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Inkindo, H. Peter Frans, dan beberapa pengurus Inkindo dari beberapa daerah di Indonesia. Sejumlah isu-isu strategis dibahas pada kegiatan ini . Sekitar 100-an anggota Inkindo se NTB hadir. Selain itu, kegiatan Raker yang mengambil tema “Peran INKINDO Menuju NTB Bangkit” ini juga diisi seminar perpajakan.

Diketahui pascagempa akhir tahun 2018 lalu, Provinsi NTB perlahan-lahan telah bangkit.

Meskipun dilihat dari infrastruktur masih memerlukan waktu untuk pulih. Inilah salah satu alasan kenapa Inkindo ingin hadir memperkuat semangat bersama membangun NTB kata Ketua DPP Inkindo NTB, H. Hasmudin.

Pascaterjadinya gempa, sebetulnya Inkindo telah mengambil bagian. Tidak saja Inkindo NTB, Inkindo se Indonesia juga ikut berperan. Terbukti, pengurus di Tanah Air ini turut mendukung pemulihan dengan memfasilitasi dana untuk sejumlah kegiatan recovery. Misalnya, membangun posko pengungsian di Lombok Utara dan Lombok Timur.

Di mana, seluruh pengurus turut turun langsung selama sebulan memenuhi asupan kebutuhan pokok bagi korban gempa ratusan orang yang ditampung. Pengurus juga turut membantu Pemda melalukan assessment ratuan gedung sekolah, dan masjid.

Rupanya tak bisa sebatas itu, Inkindo, kata H. Hasmudin, dalam konteks yang lebih luas ingin terus membangun NTB. Tentunya, sejumlah kebijakan daerah juga harus pro terhadap anggota Inkindo, terutama anggota lokal agar dapat turut andil langsung dalam sejumlah kegiatan strategis pembangunan NTB. “Kita mau terlibat dari semua sisi pembangunan yang mampu kami kerjakan. Tetapi, pemerintah daerah harus juga memberi kami ruang untuk itu. Inilah mengapa kami melakukan Raker untuk menyatukan gerak langkah kami dengan stakeholders,” kata H. Hasmudin.

(Suara NTB/bul)

RAKER - Pembukaan Raker DPP Inkindo NTB. Sejumlah pengurus se NTB, dan DPN turut hadir, serta stakeholders lainnya.

Kaitannya dengan tema yang diangkat pada Raker DPP Inkindo NTB ini, Ketua DPN Inkindo, H. Peter Frans menekankan pada satu hal yang dampaknya ke berbagai aspek. Yakni, Pemda harus menelurkan kebijakan yang lebih berpihak kepada konsultan lokal agar mampu berkontribusi besar bagi daerahnya.

Kebijakan dimaksud bagaimana agar pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menelurkan Pergub untuk mengayomi, melindungi, dan memberdayakan konsultan lokal. Draf Pergubnya, oleh DPN telah diberikan kepada DPP Inkindo di masing-masing provinsi, tanpa terkecuali DPP Inkindo NTB. Draf Pergub ini secara bersamaan diserahkan kemarin oleh

H. Hasmudin kepada Asisten Gubernur Bidang Ekonomi,H. Azhar, MM. Jika Pergub telah dilahikrkan, secara otomatis, konsultan lokal akan menjadi bagian dari pembangunan NTB. Yang mana, dalam sejumlah proyek besar di daerah ini, konsultan lokal belum dilibatkan.

Sebut saja KEK Mandalika.

“Ketika Pergubnya sudah ada, maka konsultan luar itu wajib bermitra dengan konsultan lokal. Jadi konsultan lokal bisa ambil bagian,” jelas H. Peter.

Selain itu, Pergub juga mengatur didalamnya soal standar minimum billing rate. Dengan begitu, ada acuan bagi konsultan bersaing, tanpa harus khawatir penawaran terendah konsultan

lain (tidak terjadi persiangan yang tidak sehat). Di tingkat pusat, billing rate minimum ini sudah berlaku bagi proyek konstruksi di bawah Kementerian PUPR. DPN Inkindo tengah mengupayakan pemberlakukan yang sama di seluruh kementerian.

Kaitannya dengan Pergub yang diinginkan Inkondo, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, H. Azhar, MM mengatakan, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah masih menunggu PP dan usulan lain dari asosiasiasosiasi lainnya. Misalnya Gapensi, Ataki, dan lainnya. Pemerintah daerah sangat menyambut baik niatan Inkindo untuk mengambil bagian dalam setiap pembangunan di daerahnya. (bul)

Diusut Kejaksaan, Pemda Lobar Tak Berani Berikan Penyertaan Modal ke PT Tripat Giri Menang (Suara NTB) Perusahaan Daerah (Perusda) PT Patut Patuh Patju (Tripat) tak pernah menyetor dividen kepada Pemda Lombok Barat semenjak beberapa tahun terakhir, lantaran hampir tiap tahun Perusda ini mengalami kerugian. Bahkan sampai saat ini Perusda ini pun belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tahun ini, Pemda Lobar tak memberikan penyertaan modal ke Perusda tersebut sebab kondisi perusahaan yang masih ada masalah. Lebih-lebih, lahan Lombok City Center (LCC) yang dikelola Perusda bersama pihak ketiga ini tengah diusut kejaksaan. Asisten II Setda Lombok Barat, Hj. Lale Prayatni mengatakan, PT Tripat memang kondisinya belum sehat.

Karena perusahaan, kata dia, mengalami kerugian. Namun semenjak dikelola direktur baru diharapkan ada pembenahan-pembenahan dilakukan. Sejauh ini perusda melakukan RUPS, sehingga pihaknya akan mendorong agar segera dilakukan RUPS. “Memang belum pernah setor dividen, bagaimana dia mau setor

dividen sekarang karyawannya puluhan orang. Pendapatannya berapa? Sehingga itu yang menyebabkan dia rugi. Tapi setelah dipegang dirut baru, ada rencana-rencana kerja dan target ke depan,” tegas dia.

Saat ini jelas dia beberapa unit usaha yang dipegang seperti Taman Narmada, ada usaha percetakan yang perlu didukung oleh OPD agar menggunakan jasa Tripat. Sebelumnya, pihak PT Tripat sudah meminta agar OPD melakukan pencetakan di usaha percetakan PT Tripat untuk menghidupkan usaha Perusda tersebut. “Memang dilema sebab dia tergantung dari kita (Pemda), sebab 99 persen sahamnya milik Pemda,” jelas dia.

Selain memperbanyak usaha, ke depan perlu juga ditunjang SDM. Sejauh ini kata dia banyak pegawai yang tak produktif diberhentikan sehingga dengan pengurangan pegawai ini bisa mengurangi beban dan meningkatkan usaha, perusda ini bisa memberika dividen ke Pemda. Sementara itu, Kabid Kuangan Adnan mengatakan bahwa tahun ini Pemda tidak memberikan penyertaan

Petakan Sektor Rawan Korupsi Dari Hal. 3 Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH. M.Si mengakui bertahun tahun lamanya, kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi NTB selalu berada di level 1 dan level II saja. Kapabilitas yang demikian menyebabkan para auditor atau APIP di Inspektorat belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi. ‘’Sekarang jauh lebih bertaring. Fungsi penting adalah pemetaan dan penanganan kasus kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara,’’ ujarnya menjawab Suara NTB akhir pekan kemarin.

Proses pemetaan yang diakui sudah dilakukan sejak lama, selain melalui temuan, juga pengaduan masyarakat. Pemetaan itu kini semakin diperkuat pada tindaklanjut koordinasi dengan APH, baik Kejaksaan Tinggi NTB maupun Polda NTB. Koordinasi selama ini dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendorong peningkatan kapasitas, juga semakin diperkuat. Karena peran terpenting APIP, lanjutnya, semakin kuat untuk wujudkan birokrasi bersih, melalui penegakan integritas birokasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pungli serta penanganan pengaduan masyakat.

Dengan kapabilitas APIP level III itu, pihaknya sudah memiliki kualifikasi kemampuan dan ilmu untuk menilai sisi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu kegiatan. Serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada seluruh OPD. Maka untuk membantu menangani kasus kasus seperti itu, kata Ibnu Salim, di Inspektorat Provinsi NTB telah dibentuk struktur kelembagaan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) yang saat ini dijabat GP. Aryadi, S.Sos.MH, didukung juga Irban lainnya.

Tentu untuk pencapaian ini, menurutnya, dibutuhkan perjuangan panjang sekaligus pengorban dan kerja keras dari seluruh jajarannya. Perlu komitmen bersama untuk mau meninggalkan mindsetdanculture yangcenderung mengartikan tugas APIP sekadar untuk mencari kesalahan semata.

Bahkan bekerja sekadar untuk menggugurkankewajibansemata. ‘’Padahal APIP sebenarnya juga punya peran besar untuk

memberikan bimbingan, konsultasi dan menawarkan solusi untuk menuju kebaikan,’’ ujarnya.

Selain meningkatkan kapabilitas APIP, langkah strategis lain yang dilakukannya adalah menyesuaikan kelembagaan Inspektorat dengan peran dan fungsi yang diemban sebagai garda terdepan dalam mengawal tercapainya tujuan reformasi birokrasi.

Oleh karena itu, sejak diberi amanah sebagai Inspektur oleh Gubernur TGH. M. Muhammad Zainul Majdi, kini berlanjut di kepempimpinan Gubernur Dr. H.Zulkieflimansyah, ia mengaku aspek prioritas yang digarapnya adalah pembenahan dan penguatan pada aspek-aspek fundamental.

Sebab dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Diantaranya, memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/ manajemen dan kemampuan sumber daya manusia APIP. Sehingga memiliki kapabilitas yang tinggi untuk mampu menjakankan tugas dan fungsi pengawasan intern yang kuat dan efektif. ‘’Alhamdulillah, ikhtiar itu kini mulai menampakkan hasil yang membuat APIP Inspektorat NTB semakin percaya diri (pede) dan kian bertaring dalam mengawal ihktiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang dicanangkan Gubernur TGB dalam visi misi pemerintahannya,’’ katanya.

Dengan cara demikian, pihaknya kini optimis bahwa ikhtiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang dicanangkan Gubernur NTB, akan segera tercapai. Meski kapabilitas level 3 ini belum merupakan suatu yang paling ideal. Namun menurutnya prestasi ini akan dijadikannya kekuatan pemicu untuk mencapai kapabilitas level 4 yang disebut juga level managed.

Di mana pada level ini, APIP sudah mampu memberikan assurance secara keseluruhan atastatakelola,manajemenrisikodanpengendalianintern.Targetterakhirnya,kataIbnu,tentu untukmencapaikapabilitaslevel 5 sebagai level treating yang disebut juga optimizing. Pada LevelinimenurutnyaparaAPIP diharapkan sudah memiliki kualifikasisebagaiagenperubahan. (ars)

modal ke PT Tripat. Anggota Dewan, Indra Jaya Usman mengatakan, kondisi Tripat beberapa tahun terakhir kacau karena tidak ada pimpinan (dirut) sehingga tidak ada yang mengurus. “Beberapa tahun perusda ini tidak pernah se-

tor dividen karena rugi,” tegas dia.

Pihaknya beberapa kali mengagendakan memanggil Perusda tersebut, hanya saja tidak pernah hadir. Terakhir kata dia, ketika dirut dijabat Poniman barulah hadir dipanggil dewan. Dirut

PT Tripat Poniman mengatakan, pihaknya segera melakukan RUPS, tinggal menunggu waktu saja. Pihaknya sudah menyerahkan laporan ke Pemda, sebab diminta Pemda dalam rangka evaluasi oleh BPK. (her)

’’Sedekah Ponan’’, Pelopor Destinasi Wisata Halal di Sumbawa Dari Hal. 3 Menurutnya, harus ada inovasi untuk menata lokasi Ponan ini.

Umpamanya dibuatkan tempat selfie bagi anak muda di lokasi sawah. Kemudian disediakan tempat beribadah dan sarana lainnya. Jika hal tersebut bisa tersedia, maka Ponan baru bisa menjadi pelopor wisata halal di Kabupaten Sumbawa. ‘’Kalau datang mereka semua, ada tempat salat yang bagus, tempat dzikir, baru Ponan menjadi pelopor halal destination di Kabupaten Sumbawa,’’ kata gubernur.

Disampaikan Dr. Zul, sekarang objek wisata seperti ini ada banyak. Di sosial media sudah bisa dilihat contohnya. Di mana di sawah disediakan tempat supaya anak muda bisa berjalan melihat padi dari atas sekaligus berselfie. Tentunya jika dikemas dengan baik, ia meyakini Sedekah Ponan ini tidak hanya dikenal di NTB ataupun Indonesia tetapi juga dunia.

Harapannya, orang tua atau masyarakat setempat dapat mendukung dan mengizinkan.

Karena pemerintah provinsi siap mendukung dengan menyediakan anggarannya. ‘’Kalau kita mau menyempatkan diri buat

tempat selfie yang bagus, Insya Allah bukan hanya bulan Maret, tapi setiap bulan akan datang (pengunjung) ke sini. Jadi Ponan tidak hanya menggetarkan NTB, Indonesia, tapi dunia kalau di tengah sawah-sawah itu yang hijau dibuat seperti pagar. Kalau memerlukan dana untuk itu, bisa pemerintah provinsi yang menyediakannya,’’ terangnya.

Sebelumnya Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag mengakui Sedekah Ponan tahun 2019 mempunyai nilai lebih dan istimewa karena dihadiri Gubernur NTB. Adanya Sedekah Ponan yang dilaksanakan tiga dusun yakni Poto, Lengas dan Malili mempunyai sejarah panjang. Di mana warga ke tiga dusun ini memiliki leluhur yang sama yakni Haji Muhammad Ali Batu atau dikenal Haji Batu yang tinggal di Bekat Loka. Setelah meninggal, Haji Batu yang dikenal sebagai ulama di wilayah setempat kemudian dimakamkan di bawah pohon di bukit yang sekarang disebut Bukit Ponan.

Setelah sekian lama, setelah menanam padi, masyarakat ketiga dusun bersepakat untuk berkumpul dan bersilaturrahim.

“Jadi bukan kita mohon kepada

kuburan Haji Batu. Kami berdzikir, bertahlil, berdoa betul bermohon kepada Allah sebagai implementasi tauhid kita kepada Allah SWT. Karena itulah misi yang disampaikan dan dibawa oleh leluhur kami Haji Batu sebagai ulama yang ada di wilayah Bekat masa lalu,’’ ujarnya.

Menurutnya, ada tradisi unik dalam proses Sadekah Ponan ini.

Selain berdoa, berdzikir kepada Allah SWT agar tanaman padi yang sudah ditanam melimpah, ada tradisi jajan khas. Seperti buras, lepat dan patikal. Semuanya dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dan kelapa. Hal ini sebagai bentuk kecintaan terhadap alam supaya masyarakat tetap menanam pisang dan kelapa.

Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai. ‘’Maka Sadekah Ponan dari tahun ke tahun bukan sekadar berkumpulnya kita, bukan sekadar ingin makan jajan, bukan menjenguk kuburan. Tetapi ada dua nilai, pertama hubungan dengan Allah SWT berdzikir kepada Alah SWT dan hubungan antar sesama manusia. Terbukti dari tahun ke tahun jumlah para peziarah dan pengunjung selalu meningkat,’’ pungkasnya. (ind/arn)

Pemprov Turunkan Tim Periksa Legalitas dan Kualitas Kayu Dari Hal. 3 ‘’Maka itu akan diberikan rekomendasi, tanda bahwa kayu tersebut sudah terverifikasi dari aspek legalitas maupun jenis dan spek kayu yang dimaksud,’’ terang Mursal.

Dalam melakukan verifikasi legalitas dan kualitas kayu, ada ahli yang dilibatkan. Termasuk penyidik kehutanan. ‘’Karena untuk terverifikasi secara jelas dari sisi legalitas butuh ahli dan penyidik. Apakah kayunya dari sumber legal atau masih patut dipertanyakan,’’ ujarnya.

Data BPBD NTB, minat masyarakat bangun Rika sebanyak 8.434 unit. Tersebar di Lombok Barat 69 unit, Lombok

Utara 6.531 unit, Lombok Timur 1.135 unit, Sumbawa Barat 531 unit dan Sumbawa 381 unit.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan sedang dilakukan percepatan pembangunan rumah tahan gempa, terutama Rika. ‘’Kita ingin membuka segala kebuntuan,miskomunikasi yang selama ini kita terjadi antara Rekompak dengan Pokmas, kita urai semuanya. Jadi tadi kita fokus berbicara masalah Rumah Instan Kayu (Rika),’’ kata Rum usai pertemuan di Kantor Gubernur, pekan kemarin.

Rum mengatakan, untuk pembangunan Rika harus dipastikan sumber kayunya. Dua per-

syaratan dalam membangun Rika. Pertama, kayunya berasal dari sumber legal. Kedua, kayunya memenuhi kualitas yang dipersyaratkan, minimal kelas 2.

Untuk memastikan legalitas dan kualitas kayu yang digunakan membangun Rika, Sekda menugaskan Dinas LHK melakukan pengawalan. Sehingga kayu yang dapat digunakan membangun Rika sudah ada stempel dari Dinas LHK. Bagi supplier kayu diminta jangan khawatir. Sepanjang kayu yang dijual legal dan kualitasnya minimal kelas 2. Maka akan dibayar oleh Pokmas melalui BRI. ‘’Sistemnya cash and carry, ada barang ada uang,’’ tandas Rum. (nas)

Perempuan Harus Siap Bersaing Dari Hal. 3 Ummi Rohmi menyampaikan bahwa perempuan harus menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu dan profesional di dunia kerja.

Perempuan juga akan mendapatkan hasil yang baik ketika bekerja karena perempuan adalah sosok yang sabar, melihat sesuatu secara komperhensif, lebih detail dan tidak melakukan sesuatu dengan setengah-setengah.

Seorang engineers sendiri memiliki cara berpikir yang sistematis, jadi untuk mencapai goals harus melalui tahap-tahap yang jelas dan hal tersebut memiliki manfaat yang besar. ‘’Jadi mohon, jangan pernah merasa kecil dan berbeda. Jangan minta untuk diperlakukan lebih atau istimewa. Jika kita sudah melakukan itu semua, tidak akan ada yang menghambat kita untuk mencapai apa yang kita mau,’’ ujarnya.

Dalam sambutannya, Ummi Rohmi juga mengarahkan Society of Women Engineers untuk terus aktif dan berkarier, dalam arti sukses rumah tangga dan pekerjaan. Sehingga ketika semuanya seimbang, kita memiliki kepuasan lahir batin. ‘’Perempuan harus mempersiapkan diri untuk bisa bersaing karena akan semakin banyak perempuan yang memiliki kompetensi, yang menempati posisi yang baik, yang sukses secara karier dan keluarganya,’’ ujarnya.

Kita juga harus bisa menyeimbangkan diri, tambah Ummi Rohmi.’’Keseimbangan itu letaknya pada prinsip. Kalau kita punya komitmen, kedisiplinan, kerja keras pasti kita akan bisa atur waktu,’’ pungkasnya.

Fera F. Salsabila, S.T., M.T selaku ketua Society of Women Engineers (SWE) menjelaskan bahwa SWE adalah organisasi terbesar di internasional yang memiliki jumlah anggota 37.000 engineers dari seluruh dunia. Visi Society of Women NTB adalah menjadikan sumber kekuatan dan menguatkan wanita dalam bidang teknik dan teknologi. Misinya, mendorong wanita untuk saling mendukung dalam karier sebagai insinyur, memotivasi wanita untuk memaksimalkan potensi diri dalam bidang teknik dan teknologi, memperluas pengetahuan dan meningkatkan kapasitas wanita insinyur. ‘’Insinyur perempuan sangat penting dalam bidang teknik dan teknologi, seperti hasil penelitian yang di lakukan oleh The Guardian bahwa 51% populasi wanita di Inggris hanya 8% yang bekerja sebagai insinyur profesional di bidang teknik, ini juga terjadi di Indonesia,’’ sebutnya.

Fera berharap semoga setelah kegiatan ini diadakan, akan banyak insinyur perempuan yang bergabung dan bersama-sama berupaya meningkatkan jumlah insinyur perempuan khususnya di NTB serta dapat meningkatkan minat anak perempuan untuk terjun ke dunia keteknikan. (nas)

Lima Tahun Lagi, KSB akan Berbeda Dari Hal. 3 ‘’Sekarang saya bisa hadir bersama pimpinan-pimpinan OPD, semoga banyak hal yang bisa diselesaikan,’’ harapnya.

Tinjau Embung Elang Desa Dalam kunjungan ke KSB, gubernur juga meninjau lokasi Embung Elang Emas, di Kecamatan Jereweh. Gubernur harus menggunakan sepeda motor trail untuk menjangkau lokasi Embung Elang Emas, karena kondisi medan yang berat. Medan berat akibat hujan sehingga tidak memungkinkan kendaraan roda empat untuk menjangkau lokasi tersebut.

Tujuan gubernur meninjau embung tersebut, untuk memastikan kondisi embung yang telah mengalami pendangkalan, dikarenakan sedimentasi yang cukup tinggi. Setelah melewati medan cukup berat, gubernur yang didampingi sejumlah kepala OPD tiba di lokasi dan menyaksikan lang-

sung kondisi embung.

Gubernur langsung memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB untuk segera melakukan pengerukan embung yang telah mengalami pendangkalan akibat tingginya sedimentasi. Inti masalah adalah, terjadi sedimentasi bendungan yang mengairi empatdesa dan lahan seluas 860 hektar. Akibatnya, terjadi penurunan debit air yang menyebabkan produksi pertanian menurun hingga gagal panen di beberapa tempat.

Harapan masyarakat di Kecamatan Jereweh, agar pemerintah segera melakukan perbaikan jaringan yang telah tertanam oleh sedimen sepanjang 1,5 km.

Pemerintah segera melakukan perbaikan jalan inspeksi, lajur kiri dan kanan bendungan sepanjang 7 km. Menutup rongga bendungan yang tercipta akibat sedimentasi. Dan permintaan mesin pompa air, oleh petani yang memiliki lahan di bagian atas embung, karena mereka tidak mendapatkan air. (nas)

Mutasi Ratusan Pejabat Dari Hal. 3 Ia menyatakan tidak ada eselon II yang ikut kena mutasi. Soal jumlah pejabat yang akan dimutasi, Fathurrahman mengatakan ada ratusan orang. ‘’Ratusan (orang) karena ada juga pengukuhan akibat perubahan nomenklatur jabatan,’’ ungkapnya.

Disebutkan, sekitar 82 pejabat eselon III atau administrator yang kena mutasi. Sedangkan pejabat eselon IV atau pengawas sebanyak 109 orang.

Fathurrahman mengungkapkan beberapa pejabat mendapatkan promosi, baik eselon III dan IV untuk mengisi yang pensiun dan pergeseran pejabat untuk penyegaran organisasi.

Sinyal adanya mutasi pejabat eselon III dan IV memang pernah disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc pada pertengahan Februari lali.

Gubernur mengatakan pengisian jabatan eselon III dan IV cukup mendesak. Oleh karena itu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menggodok nama-nama

pejabat yang akan mengisi seratusan jabatan eselon III dan IV yang saat ini lowong.

Pada waktu itu, Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan nama-nama pejabat yang akan dipersiapkan untuk mengisi jabatan eselon III dan IV sedang dimatangkan oleh para asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekda NTB. Setelah digodok di Baperjakat, kemudian diserahkan ke gubernur. ‘’Kita suruh matangkan dulu di Pak Asisten dan Kadis-kadis dan Sekda. Nanti kalau sudah selesai dibicarakan dengan saya.

Belum masuk ke saya. Jadi terbuka saja,’’ tandas gubernur.

Data BKD NTB, jabatan eselon III yang akan lowong per 1 Maret sebanyak 40 orang dan eselon IV sekitar 100 orang.

Dalam pengisian jabatan eselon III dan IV, Kepala OPD diberikan kesempatan oleh gubernur mengusulkan nama-nama calon pejabat ke Baperjakat. Usulan Kepala OPD tersebut kemudian digodok di Baperjakat.

Namun, tak serta merta apa yang menjadi usulan OPD akan diakomodir. (nas)

Pemprov Fokus Tangani 60 Desa Stunting di NTB Dari Hal. 3 Ia mengatakan, revitalisasi Posyandu merupakan salah satu intervensi sederhana menekan stunting, gizi buruk dan gizi kurang di NTB. Ia menyebut masyarakat yang memanfaatkan atau mendatangi Posyandu baru 67 persen. Artinya, 33 persen masyarakat tidak mendatangi Posyandu.

60 desa stunting yang fokus ditangani tersebar di enam kabupaten di NTB. Yakni, untuk Lombok Barat seperti Desa Mesanggok, Gili Gede Indah, Mambalan, Penimbung, Langko, Batu Mekar, Lembar, Kuripan, Jagaraga.

Untuk Lombok Tengah, seperti Desa Mantang, Sukadana, Mertak, Banyu Urip, Selong Belanak, Mekar Sari, Sukaraja, Marong, Dakung, Teratak.

Selanjutnya Lombok Timur, seperti Desa Kembang Kerang Daya, Lenek Kali Bambang, Lenek Duren, Belanting, Dadap, Bagik Payung Timur, Bintang Rinjani, Batunampar, Batunampar Selatan, Pandanwangi. Untuk Sumbawa, seperti Desa Stowe

Bra, Bao Desa, Kelungkung, Sempe, Maman, Berang Rea, Ongko, Luk, Berora dan Mungkin.

Untuk Dompu, seperti Desa Oo, Katua, Dorebara, Cempi Jaya, Persiapan Jala, Mumbu, Bakajaya, Sorinomo, UPT Nangakara dan Ranggo. Sedangkan di Lombok Utara seperti Desa Jenggala, Sigar Penjalin, Rempek, Kayangan, Sesait, Dangiang, Sukadana, Mumbul Sari, Karang Bajo dan Pemenang Timur.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB mencatat jumlah kabupaten stunting di NTB pada 2019 meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Sebelumnya, jumlah kabupaten stunting di NTB ada enam, namun sekarang sudah bertambah menjadi delapan kabupaten.

Kasubid Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia BKKBN NTB, Wahyu Hidayat Yusuf, SS, M. Sc menyebutkan, enam kabupaten stunting pada 2018. Yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Kabupat-

en Sumbawa dan Dompu.

Dijelaskan suatu daerah disebut kabupaten stunting apabila minimal 40 persen Balita di daerah tersebut kena stunting. ‘’Dari enam kabupaten itu, ternyata pada tahun ini meningkat jadi delapan kabupaten stunting. Tambahannya Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat,’’ sebutnya.

Wahyu memaparkan, angka absolut Balita yang kena stunting pada 2018 pada enam daerah yang menyandang status kabupaten stunting, yakni sebanyak 5.764 Balita. Dengan rincian, Dompu 675 balita, Lombok Timur 1.193 balita, Lombok Tengah 967 balita, Lombok Barat 2.030 balita, Sumbawa 332 balita dan Lombok Utara 567 balita.

Untuk menekan kasus stunting di NTB, Wahyu mengatakan berbagai intervensi dilakukan BKKBN. Baik melalui kearifan lokal maupun media-media lainnya.

Bahkan diadakan pertemuan di setiap kabupaten/kota sampai ke desa-desa. ‘’Kalau di BKKBN itu kita

punya Bina Keluarga Balita (BKB). Itu kita bentuk kelompok BKB di setiap desa. Ada beberapa lokasi yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD atau BKB holistik terintegratif,’’ terangnya.

Dijelaskan, seorang Balita terkena stunting sangat ditentukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya, sejak bayi berada di dalam kandungan sampai lahir harus terjamin asupan gizinya. Balita stunting biasanya akibat kurangnya asupan gizi pada saat ibunya sedang mengandung.

Kurangnya asupan gizi bagi balita sejak dalam kandungan dominan dipengaruhi pernikahan dini. Di NTB, kata Wahyu, angka pernikahan dini di atas 50 persen lebih. Ketika seorang perempuan menikah sebelum usia ideal 21 tahun maka organ reproduksinya belum siap untuk melakukan aktivitas reproduksi. ‘’Makanya IPM kita masih rendah karena masih tingginya angka kematian anak dan ibu melahirkan. Muaranya di situ.

Data terakhir yang saya punya sekitar 50,4 persen angka pernikahan dini,’’ sebutnya.

Wahyu mengatakan, stunting bukan dominan disebabkan persoalan ekonomi. Berdasarkan hasil survei, 30 persen orang kaya, balitanya menderita stunting. Artinya, masalah stunting bukan disebabkan masalah ekonomi, tetapi faktor pola asuh orang tua.

Upaya mengurangi angka stunting merupakan program prioritas nasional yang langsung di bawah Wakil Presiden (Wapres). Sehingga melibatkan berbagai sektor terkait. Tetapi dalam praktik di lapangan, instansi yang langsung menyentuh kegiatan itu hanya BKKBN dan Dinas Kesehatan yang cukup menonjol.

Ia mengatakan, penanganan stunting di NTB masih belum terpadu. Sebenarnya, kata Wahyu, harus ada keterpaduan antar instansi dan lembaga menekan angka stunting.

Menurutnya, perlu ada tim terpadu yang dibentuk Pemprov NTB dalam menekan kasus stunting di daerah ini.

Pasalnya, kabupaten stunting bukannya berkurang, malah bertambah pada 2019 ini. (nas)

SUARA NTB

Senin, 11 Maret 2019

Halaman 10

Titik Cerah dari Maskapai Penerbangan Dari Hal. 1 Misalnya, untuk rute Jakarta – Lombok atau Lombok – Jakarta dengan frekuensi 14 kali seminggu. Pada Februari lalu, terjadi kenaikan penumpang sebesar 35 persen. Tingkat keterisian penumpang meningkat dari 60 persen pada Januari, menjadi 85 persen pada Februari.

Untuk rute Denpasar – Lombok, frekuensinya 14 kali dalam seminggu. Jumlah penumpang Garuda meningkat dari Januari ke Februari sebesar 12 persen. Begitu juga rute Surabaya-Lombok dengan frekuensi 7 kali dalam seminggu. Jumlah penumpang Garuda dari Januari ke Februari naik 19 persen.

“Menurut kami ini adalah mulai (terlihat) titik cerah.

Bahwa ada pergeseran pertumbuhan traffic di Lombok ini. Dan harapannya bisa lebih baik. Kalau dari kacamata kami di penerbangan, sudah mulai tumbuh. Kami optimis bahwa pariwisata di NTB ini akan kembali,” ujarnya.

Merawat Persepsi Aman Supriyono sangat setuju dengan ungkapan yang mengatakan bahwa pariwisata adalah persepsi. Wisatawan domestik dan internasional memang perlu diyakinkan. Bahwa NTB pascabencana aman dan nyaman untuk dikunjungi. Tanpa adanya kepastian bahwa daerah terdampak bencana aman, maka wisatawan

tidak akan berani berkunjung. ‘’Market membutuhkan kepastian kalau di sini (Lombok) sudah aman. Kalau (wisatawan) dari luar, di sana mengacu pada benar-benar insurance. Kalau ada travel warning, dia tak akan jalan.

Karena kalau terjadi apa-apa, dia tidak akan di-cover oleh asuransi,’’ jelasnya.

Sehingga, Pemerintah perlu meyakinkan bahwa Lombok Sumbawa sudah aman pascabencana gempa. Hal ini untuk meyakinkan wisatawan yang akan berkunjung ke NTB. Terkait mahalnya harga tiket pesawat, Supriyono mengatakan bahwa memang harga tiket Garuda agak tinggi. Namun ia menjelaskan, harga tiket Garuda saat ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan sebelum bencana gempa. ‘’Karena Garuda itu kalau saya boleh jujur harga tahun lalu sebelum gempa dengan sekarang tidak jauh beda sebenarnya. Sebenarnya sebelum gempa, itu sudah ada harga yang tinggi,’’ katanya.

Harga tiket Garuda yang tinggi karena memang maskapai plat merah ini merupakan penerbangan full service. Untuk penerbangan bertarif rendah atau LCC, Garuda memiliki anak perusahaan yaitu Citilink. Garuda Group juga melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan Sriwijaya Air dan Nam Air. Supriyono mengatakan, Garuda dan Citilink belum menerapkan bagasi berbayar. Se-

mentara Sriwijaya Air, maksimal bagasi gratis 15 Kg. Sedangkan Nam Air, bagasi gratis maksimal 10 Kg. Meskipun terjadi kenaikan harga tiket dan penerapan bagasi berbayar beberapa maskapai, Supriyono mengatakan justru penumpang Garuda Indonesia mengalami peningkatan.

Supriyono menjelaskan, kebijakan perusahaan berkaitan dengan frekuensi penerbangan rute tertentu disesuaikan dengan demand alias permintaan.

Ia mengatakan, penerbangan rute Jakarta – Lombok bisa saja enam kali sehari, tergantung permintaan.

Ia mencontohkan, ketika pertemuan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Mataram beberapa waktu lalu, Garuda Indonesia mengganti pesawat dari boeing 738 menggunakan Airbus selama seminggu untuk rute Jakarta – Lombok. Meskipun dalam satu penerbangan tidak penuh penumpangnya, namun Garuda cukup lihai mengikuti dinamika pasar.

Untuk mendukung pariwisata Lombok, Supriyono mengatakan Garuda Indonesia akan mengembalikan frekuensi penerbangan dari dan menuju Lombok. Rencananya, April mendatang frekuensi penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta – Lombok sebanyak 21 kali seminggu. Begitu juga untuk rute Lombok- Denpasar, akan menjadi 21 kali dalam seminggu.

Garuda Indonesia juga berencana menambah frekuensi

penerbangan rute Lombok – Surabaya pada pagi hari. Selain itu, Garuda Indonesia juga akan membuka penerbangan Bandara Halim Perdanakusuma – Lombok pada Mei mendatang. Saat ini, Garuda Indonesia sedang memproses perizinan di Kementerian Perhubungan.

Dari sisi marketing komunikasi, lanjut Supriyono, Garuda tetap konsisten mempromosikan destinasi wisata Lombok kepada wisatawan domestik maupun internasional melalui social media dan lain-lain. Kemudian lewat penerbangan Garuda ke berbagai negara seperti dari Amsterdam, London, Seoul dan Hongkong, Garuda mempunyai program mempromosikan Lombok.

“Kita sudah minta melalui cabang-cabang yang ada di luar negeri itu untuk membantu recovery Lombok. Termasuk kalau ada pameran, kita promosikan juga,” tandasnya.

Lombok di Badan Pesawat AirAsia Sementara itu, maskapai AirAsia segera menjadikan Lombok International Airport (LIA) sebagai bandara penghubungnya di Asia Tenggara.

Maskapai penerbangan berbiaya murah ini juga bakal menyediakan pesawat dengan livery atau motif promosi Lombok.

Strategi itu untuk mendukung pemulihan pariwisata Lombok pascadilanda benca-

na gempa bumi tahun 2018 lalu. Seiring dengan penambahan rute penerbangan dari dan menuju LIA. Demikian diungkapkan Station Head AirAsia Lombok Didiet Indra Kusuma, Sabtu (9/3) dalam Diskusi Terbatas Suara NTB. Sejak membuka rute Lombok tahun 2012 lalu, frekuensi penerbangan AirAsia terus meningkat. Dari tiga penerbangan per minggu sampai penerbangan setiap hari. ‘’Sejak awal beroperasi itu positif. Saya melihatnya ini memang dampak gempa diikuti isu kenaikan tiket dan bagasi yang sebenarnya mainstream di dunia penerbangan,’’ jelasnya.

Sampai Maret ini, AirAsia punya dua penerbangan Kuala Lumpur-Lombok dan sebaliknya dengan faktor muat penumpangan yang positif.

Hal itu didukung dengan strategi penerbangan terusan dari dan menuju India, Korea Selatan, Jepang, dan Australia dengan Lombok sebagai destinasi andalannya. ‘’Memang kelihatannya rute Kuala Lumpur, tapi penumpangnya itu datang dari berbagai destinasi flight trough tadi,’’ beber Didiet.

Tren positif itu, sambung dia, membuatnya semakin yakin dengan realisasi rencana umum AirAsia yang akan menjadikan LIA sebagai bandara hub atau penghubung.

Setara dengan Bandara Ngurah Rai, Bali, Bandara Kualanamu Sumatera Utara

dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang lebih dulu menjadi hub AirAsia di Indonesia. ‘’Lombok menjadi hub ke lima, nanti kemungkinan akan diberikan dua pesawat.

Ada pesawat yang kita taruh di sini, ada penambahan sumberdaya di Lombok. Pesawat ini akan pergi dan datang dari Lombok,’’ sebutnya.

Pesawat tersebut akan melayani penerbangan langsung internasional dan domestik.

Beberapa diantaranya dari dan menuju Perth,Australia dan Singapura. ‘’Selanjutnya pesawat yang kita punya itu ada livery (motif) khusus seperti I Love Lombok. Mudah-mudahan pariwisata kita bisa tambah pulih lagi. Jumlah wisatawan bisa

datang lebih banyak dengan penerbangan langsung ke Lombok,’’ harapnya.

Menurut pengamatannya, wisatawan yang bepergian ke Lombok punya tujuan favorit.

Yaitu pulau-pulau tropis dan berpetualang mendaki Gunung Rinjani.

Dia menyarankan, mengelola wisatawan bisa dengan pola pengalaman terbang penumpang pesawat. Memberi kesan baik mulai dari membeli tiket, pengecekan masuk, naik ke pesawat, berada di pesawat, turun ke terminal kedatangan, dan pengambilan bagasi.

“Sehingga nanti ketika wisatawan memutuskan datang ke Lombok, muncul image. Pengalaman apa yang akan dirasakan,” pungkas Didiet. (tim)

Kualitas SDM dan Tata Tuntas Destinasi Dari Hal. 1 Meskipun pada dasarnya dari mana saja tidak ada masalah. Tetapi kita bicara bagimana pariwisata ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,’’ cetusnya.

Ernanda khawatir, jika kue pembangunan pariwisata di NTB ini lebih besar dinikmati oleh orang luar, khususnya di sektor tenaga kerja. Sementara itu, masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton di daerah sendiri.

Maka hal itu akan memicu munculnya kecemburuan sosial yang kemudian berubah menjadi konflik sosial. Jika sampai hal itu terjadi, maka pasti Industri pariwisata akan terganggu. ‘’Karena itu, jangan sampai adanya pariwisata ini hanya dinikmati oleh pendatang. Jangan sampai SDM itu didatangkan dari luar semua. Contoh misalnya di KEK Mandalika nanti, siapa yang akan mengisi SDM di sana. Kita tidak harapkan jangan sampai pembangunan pariwisata ini hanya dinikmati oleh segelintir orang atau orang dari luar saja.

Maka kalau itu terjadi, konflik sosial nanti pasti akan timbul yang sangat tidak kita harapkan,’’ jelasnya.

Ernanda menyebutkan, promosi wisata yang cukup gencar, jika tidak dibarengi dengan penyiapan destinasi dan juga SDM, maka hal itu akan menimbulkan kekecewaan pada wisatawan. Ia mencotohkan tentang minimnya keberadaan atraksi wisata seperti peresean. Saat wisatawan ingin melihat atraksi presean, pramuwisata kebingungan untuk Mengantarkan tamu melihat peresean, karena tidak ada jadwal yang pasti. ‘’Nah semua ini tentu tidak lepas dari SDM, sangat penting sekali selain promosi dan peningkatan kualitas destinasi, juga tidak kalah penting peningkatan kuliatas SDM,’’ tegasnya.

Disebutkan, salah satu hambatan dalam membangkitkan kembali pariwisata NTB pascabencana adalah tingginya harga tiket pesawat. Mahalnya biaya transportasi udara itu menyebabkan orang berpikir dua kali untuk data berkunjung, sebab cost yang akan dikeluarkan cukup mahal. ‘’Kalau di bandara sepi, hotel sepi ya pasti juga.

Sekarang ini tingkat okupansi di Kota Mataram masih di angka 30 persen.

Meskipun kita (hotel) sudah menurunkan harga, tetapi dengan kondisi tiket pesawat yang mahal, mereka akan berhitung. Apalagi dihantam dengan tambahan bagasi berbayar,’’ paparnya.

Meskipun kondisi pariwisata NTB saat ini masih belum optimal pascabencana dan berbagai persoalan lainnya yang memengaruhi pariwisata NTB, namun tetap masih ada harapan dalam waktu dekat maupun jangka panjang yang akan kembali mem-

bangkitkan geliat pariwisata NTB ke depannya. Salah satunya yakni ditetapkannya Lombok sebagai tuan rumah MotoGP tahun 2021. Keputusan ini telah memberikan secercah harapan di tengah keterpurukan pariwisata NTB pascabencana.

Jauh dari Kebutuhan Terkait pembangunan SDM yang mumpuni di bidang pariwisata ini, M. Ihdal Karomi dari Poltekpar Lombok menegaskan, pihaknya memiliki komitmen melahirkan dan mengembangkan SDM khususnya di NTB, terlebih lagi di Lombok. Tercatat mahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus ini mencapai 800 orang lebih. ‘’Lulusan Poltekpar Lombok nantinya akan menunjang kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,’’ terangnya.

Kebutuhan SDM yang mahir di bidang pariwisata akan semakin tinggi seiring dengan prospek MotoGP tahun 2021 mendatang.

Oleh karena itu, pihaknya perlu mempersiapkan mulai saat ini lulusan di bidang kepariwisataan yang memiliki pemahaman atau skill di bidang tersebut.

Dalam waktu dekat ini, Poltekpar akan mewisuda sekitar 80 mahasiswa.

Namun, jumlah ini menurutnya masih sangat jauh dari kebutuhan industri pariwisata. Terlepas dari itu, SDM harus dipersiapkan sejak dini sebelum terjun ke lapangan.

Terkait pengembangan sumber daya manusia, Poltekpar Lombok tidak saja bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Namun tenaga pengajar juga didatangkan dari Bali, Politeknik Pariwisata Makassar, Bandung, Palembang dan Medan.

Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Universitas di Swiss. ‘’Bahkan, tenaga pengajar kita datangkan dari luar negeri,’’ katanya.

Ihdal mengakui, bukan saja pelaku pariwisata mengalami persoalan saat gempa Juli lalu. Poltekpar Lombok juga mengalami nasib serupa. Ruangan yang digunakan mahasiswa tidak lagi dapat dimanfaatkan. Untuk me-

maksimalkan pembelajaran, ruang kelas bahkan harus diubah sesuai kondisi lapangan.”Kelas kita ubah jadi bar, dapur dan reseptionis,” ujarnya.

Meski demikian, kondisi itu tak membuat citivitas akademika Poltekpar Lombok terpuruk. Pihaknya bangkit dan harus tetap memberikan pendidikan ke mahasiswa.

Perbaiki Destinasi Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata NTB pascabencana ini juga bisa dijadikan titik tolak peragaman produk pariwisata. ‘’Indikator arus kunjungan wisata tidak saja bertambahnya jumlah wisatawan yang datang. Tidak kalah pentingnya, lama tinggal mereka.

Ini menyangkut pengeluaran mereka selama tinggal di NTB. Ini penting,’’ jelasnya.

Sejumlah tantangan yang dihadapi pariwisata NTB saat ini, kata Patra, sepantasnya dimaknai dengan optimisme tonggak kebangkitan kembali pariwisata NTB. Caranya, menurut dia dengan meningkatkan kualitas destinasi wisata yang sudah ada, serta menata tuntas destinasi wisata baru. ‘’Destinasi kita apakah sudah berkualitas? Setaraf tidak dengan destinasi lain seperti di Bali, Jogja, Bandung? Potensi kita di NTB cukup besar, perlu ada strategi pengelolaan dan pengembangan potensi itu,’’ ucapnya.

Peningkatan kualitas destinasi, sebut Patra diantaranya dengan peningkatan fasilitas dasar, penataan, dan pemeliharaan.

Dia memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi NTB agar lebih intens dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai pemilik destinasi.

Koordinasi terkait rencana pengembangan destinasi yang sudah disusun.

Misalnya memperbanyak ragam

macam wisata mulai dari kuliner, pantai, petualangan, atraksi dan kebudayaan. ‘’Kalau ada banyak variasi, lama jadinya mereka tinggal. Program liburan wisatawan ini bisa lebih panjang di sini dan menambah lama tinggal mereka,’’ papar Patra.

Selain penataan destinasi, dia mengemukakan eratnya faktor transportasi dan akomodasi dalam mendukung pengembangan pariwisata. Turunnya jumlah penumpang transportasi udara melalui Lombok International Airport (LIA) belakangan ini turut memukul bisnis akomodasi. ‘’Pariwisata tanpa airlines, tidak mungkin berkembang karena berhubungan dengan konektivitas dan aksesibilitas. Yang kita butuhkan sekarang ini direct flight,’’ jelasnya. ‘’Kita di hotel ini senasib dengan airlines, kalau bandara sepi pasti hotel itu sepi. 85 persen penghuni hotel itu dari penumpang pesawat,’’ tutup Patra. (tim)

Ketua TP PKK Kunjungi Tiga Sekolah yang Ikut LSS Tingkat Kabupaten Giri Menang (Suara NTB) Ketua TP-PKK Lombok Barat (Lobar) Hj. Khairatun Fauzan Khalid bersama anggota tim penilai Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat kabupaten meninjau beberapa sekolah di Kecamatan Gerung, Jumat (8/3). Rombongan memulai kunjungannya di SDN 1 Beleka, kemudian SMPN 3 Gerung dan SMKN 2 Gerung. Usai peninjauan, Khairatun mengaku cukup lega dengan kondisi sekolah yang ada di Gerung.

Di SDN 1 Beleka misalnya, Khairatun memuji kelengkapan penilaian di sekolah yang berlokasi dekat ikon Lombok Barat, Monumen Giri Menang ini. Termasuk inovasi yang diterapkan, seperti tempat cuci tangan yang rapi, pemanfaatan pekarangan yang baik, limbah sampah yang diolah menjadi tempat yang berharga, dan pintu gerbang yang dibuat dari botol air mineral berkas. “SDN 1 Beleka alhamduillah sudah baik. Semua indikator sudah lengkap, PHBS nya juga medianya lengkap seperti cuci tangan pake sabun dengan air mengalir. Kemudian ketersediaan kamar mandi, bak sampahnya. Dari guru-gurunya jug kita nilai,” ujar Bunda PAUD Lombok Barat ini.

Khairatun mengakui seluruh sekolah di Lobar yang dinilainya memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang memiliki prospek bagus tapi pemanfaatan pekarangan yang kurang maksimal, kemudian ada juga yang bangunan sekolahnya merupakan bangunan lama, namun tingkat kebersihannya sangat baik, dan sebagainya.”Lomba Sekolah Sehat ini untuk memotivasi sekolah-sekolah untuk memberikan suasana yang nyaman, baik dan bersih sehingga ketika siswa belajar dapat memudahkan menangkap pelajaran. Alhamdulillah yang ikut dari 10 kecamatan ini sudah bagus semua. Nanti kita ambil yang paling bagus,” pungkasnya. (her/*)

(Suara NTB/ist)

Ketua TP PKK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid saat melihat hasil karya anak-anak SD di Gerung.

(Suara NTB/ist)

Ketua TP PPK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid saat turun ke SD di Gerung yang ikut LSS.

(Suara NTB/ist)

Ketua TP PKK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid berdialog dengan guru dan murid SD di Gerung.

SUARA NTB

Senin, 11 Maret 2019

Halaman 11

Pariwisata Bangkit dan Kekuatan Bersama Dari Hal. 1 Mengawali diskusi, Faozal mengemukakan bahwa di tahun 2018, sebenarnya NTB sedang membidik target kunjungan 4 juta wisatawan. Namun, pascagempa 29 Juli dan gempa-gempa berikutnya, semua menjadi berubah. Sejak 29 Juli 2018, kata Faozal, destinasi pariwisata NTB yang sangat favorit, yakni Gunung Rinjani sampai saat ini belum dapat dibuka untuk aktivitas pendakian melalui dua jalur utama, Sembalun dan Senaru.

Faozal menambahkan pada 5 Agustus 2018, Lombok kembali diguncang gempa.

Lokasinya dekat dengan destinasi wisata unggulan NTB, yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, Lombok Utara. Dampak bencana gempa pada saat itu sekitar 7.000 wisatawan dievakuasi. Mulai saat itu, sektor pariwisata di tiga gili lumpuh total. ‘’Mulai saat itu tiga gili turbulen, baik dari sisi amenitas, aksesibilitas maupun kunjungan ke gili. Tidak selesai dengan bencana 5 Agustus, kita juga dihadirkan bencana skala 6,4 SR. Itu berdampak terhadap city hotel,’’ papar Faozal.

Dengan kondisi seperti itu maka dilakukan peninjauan kembali terhadap target 4 juta kunjungan wisatawan tahun 2018. Pasalnya, tidak mungkin mencapai angka kunjungan sebanyak itu.

Apalagi sejak 29 Juli sampai Desember 2018, angka kunjungan wisatawan turun. sampai Desember 2018, okupansi hotel dan load factor penerbangan tak berhasil diangkat. Target kunjungan wisatawan sebanyak 4 juta akan dikejar pada 2019 ini. ‘’Artinya, 2019 kita mulai dari bayangan itu. Kemudian kita sepakat walaupun ini pure (murni) pemerintah yang mendesain target itu. 2019 kita menuju 4 juta kunjungan wisatawan.

Dengan asumsi amenitas, atraksi dan aksesibilitas kembali normal,’’ ujarnya.

Faozal menyebut masih ada dua atraksi wisata favorit NTB yang belum selesai hingga saat ini. Yaitu, atraksi alam pendakian Gunung Rinjani dan atraksi buatan Islamic Center. Untuk pendakian Gunung Rinjani lewat jalur Sembalun dan Senaru masih dilihat sampai Maret ini. Setelah itu, pada April akan diputuskan apakah dua jalur pendakian Rinjani dapat dibuka atau tidak.

Ditutupnya pendakian ke Gunung Rinjani lewat dua jalur favorit itu berdampak terhadap pasar-pasar pariwisata NTB, seperti Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya. Faozal berharap pada 2019, pariwisata NTB

lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada awal 2019 ini, faktor eksternal mahalnya harga tiket pesawat tidak menguntungkan bagi pariwisata NTB. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Lombok. Tetapi seluruh Indonesia. Dengan alasan bisnis, maskapai penerbangan menaikkan harga tiket. Hal itu menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan domestik sulit bergerak.

Tidak hanya itu, kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan Lion Air berdampak terhadap load factor penerbangan dan okupansi hotel. Pasalnya, maskapai penerbangan bertarif rendah atau low cost carrier (LCC), seperti Lion Air menjadi pilihan wisatawan.

Dengan harga tiket yang murah dan efisien, wisatawan domestik bisa datang ke Lombok.

Setelah berkunjung ke Lombok, wisatawan akan membawa banyak hal saat mereka kembali ke daerahnya.

Tetapi dengan kebijakan bagasi berbayar, angka kunjungan menurun dan berdampak terhadap sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Oleh karena itu, pada 2019, pihaknya membuat analisisanalisis bagaimana strategi yang akan ditempuh Pemda dan para pelaku pariwisata di NTB. Strategi pertama yang dilakukan mendorong penerbangan internasional. Pada 13 Maret 2019, Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan AirAsia terkait pembukaan penerbangan langsung Perth Australia – Lombok.

AirAsia menjadikan Lombok sebagai hub ke lima di Indonesia. Maskapai asal Malaysia itu menempatkan dua pesawatnya di Lombok International Airport (LIA). Selain membuka rute internasional, AirAsia juga akan membuka rute domestik. Yaitu Lombok – Denpasar dan Lombok – Yogyakarta. “Itu juga pasar yang potensial untuk bisa kita tarik untuk domestik dengan LCC dari AirAsia,” katanya.

Faozal mengatakan, Pemprov juga berbicara dengan AirAsia untuk pembukaan rute Singapura – Lombok. Selama ini, rute Singapura – Lombok dilayani maskapai Silk Air. Dengan masuknya AirAsia, diharapkan ada pilihan bagi wisatawan yang berada di Singapura menuju ke Lombok.

Berkaitan dengan rencana pembukaan rute Singapura – Lombok, Gubernur NTB, telah bersurat ke Duta Besar Indonesia di Singapura. Belum terwujudnya pembukaan rute Singapura – Lombok oleh AirAsia, terang Faozal bukan kare-

na slot penerbangan di Bandara Changi. Tetapi lebih kepada kebijakan Pemerintah Singapura yang membatasi penerbangan LCC ke Indonesia. ‘’Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada jawaban dari Singapura.Tetapi saya dengar kemarin sudah hampir ada jawaban, kemungkinan besar akan bisa. Dan ini kabar baik bagi kita di industri pariwisata NTB,’’ katanya.

Untuk meningkatkan okupansi hotel di perkotaan, Faozal mengatakan pada pertengahan Maret ini pihaknya mengajak asosiasi wisata berkunjung ke Jakarta. Pasalnya, pasar MICE NTB berada di Jakarta, yakni kementerian/lembaga. Pemda dan para pelaku wisata harus dapat meyakinkan kementerian/ lembaga bahwa Lombok Sumbawa sudah pulih dan siap menerima tamu yang melaksanakan pertemuan, rapat-rapat dan lainnya di Lombok.

Benahi Destinasi Selain masalah konektivitas, Faozal mengatakan Pemda juga konsen terhadap pembenahan destinasi. Menurutnya, pembenahan destinasi wisata sangat penting. Karena percuma berbusa-busa menjual pariwisata Lombok dan Sumbawa apabila destinasi wisata tidak siap. Faozal mengatakan pembenahan destinasi wisata menjadi prioritas.

Terutama destinasi wisata terdampak bencana gempa seperti Gili Trawangan. Saat ini sudah dilakukan pembangunan jalan lingkar Gili Trawangan sepanjang 9 km.

Dengan dukungan Kementerian PUPR, sudah diselesaikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kemudian, juga sedang dibangun pusat pengolahan sampah. Sebanyak dua insinerator diberikan Kemenko Maritim untuk pengolahan sampah di Gili Trawangan.

Dua insinerator pengolahan sampah di Gili Trawangan akan segera difungsikan. Begitu juga dermaga pariwisata di Gili Trawangan yang hancur, sekarang dalam proses DED dan lelang. Untuk pembangunan dermaga Gili Trawangan, Kementerian Perhubungan memberikan dukungan anggaran sebesar Rp15 miliar tahun 2019.

Pemerintah pusat juga melakukan pelebaran jalan menuju Sembalun, baik dari Bayan Lombok Utara maupun Suela Lombok Timur. Faozal mengatakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) sedang melakukan pelebaran jalan menjadi 8 meter. Proyek pelebaran jalan menuju Geopark Rinjani ini ditargetkan segera selesai. Apalagi

pada 3-6 September mendatang, Geopark Rinjani menjadi tuan rumah symposium Asia Pacific Geopark Network (APGN) 2019.

Berkaitan dengan pembenahan destinasi, Faozal mengatakan bahwa memang perlu ada standarisasi. Ia mengatakan, Pemprov tidak diam mengenai pembenahan destinasi wisata di NTB. Sebenarnya, masalah pembenahan destinasi menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pemprov terus mendorong para bupati/walikota untuk membenani destinasi wisata di masing-masing wilayahnya.

Di Lombok Timur, bupati setempat punya semangat baru untuk pengembangan sektor pariwisata. Faozal mengatakan Pemprov akan membangun pusat informasi Geopark di Sembalun, Lombok Timur.

Pusat informasi Geopark akan dikemas menjadi salah satu destinasi di Sembalun. Akan dibangun beberapa fasilitas seperti homestay, vila dan lainnya. Begitu juga destinasi wisata lainnya seperti Mayura, Lingsar, Narmada, Suranadi dan Batu Bolong akan dilakukan pembenahan.

MotoGP 2021 Faozal menambahkan, ditetapkannya Lombok menjadi tuan rumah MotoGP 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menjadi harapan baru kebangkitan pariwisata NTB. Publik merespons positif hadirnya MotoGP Mandalika. ‘’Itu juga menjadi penyemangat kita untuk kembali pulih di 2019,’’ imbuhnya.

Berbicara masalah pariwisata, lanjut Faozal, salah satu unsurnya adalah atraksi.

Pada 2019 ini, ada 68 event pariwisata yang digelar di NTB. Event-event yang sudah digelar seperti Lombok Sumbawa Great Sale dan Pesona Bau Nyale. Selanjutnya, akan digelar Festival Tambora, 1 – 11 April mendatang.

Ia mengatakan, semua sisi sudah berupaya dibenahi pascabencana gempa. Diharapkan dengan berbagai strategi yang dilakukan, dapat segera ‘’mengobati sakitnya’’ pariwisata NTB pascabencana.

Bahkan, kata Faozal, Menteri Pariwisata Arief Yahya memuji cepatnya pemulihan Lombok pascabencana. Dibandingkan dengan Bali dan Selat Sunda yang terkena bencana, Menpar, kata Faozal menyebut recovery Lombok jauh lebih cepat.

Dengan menetapkan bencana meletusnya Gunung Agung di Bali dan bencana tsunami Selat Sunda sebagai bencana nasional menyebabkan sektor pariwisata cukup berat untuk bangkit. Faozal mengajak semua pihak untuk tetap sema-

ngat, kompak dan meningkatkan kebersamaan untuk bangkit pascabencana gempa.

Bangun Kepercayaan Wisatawan Pascagempa bumi, kekuatan pariwisata NTB memang sedang diuji. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terkait dalam pariwisata, harus membangun kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional agar merasa aman dan mau datang ke NTB. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, menjelaskan bahwa seluruh dunia sudah tahu mengenai gempa bumi di NTB. Kejadian itu merupakan ujian bagi dunia pariwisata di NTB. Ia mengajak kepada seluruh pihak agar berhenti mengeluh dan mulai merencanakan langkah ke depan.

Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu membangun kepercayaan terhadap NTB di lingkup domestik maupun internasional. “Trust (kepercayaan) ini apa? Bahwa di Lombok sekarang sudah aman, itu nomor satu. Banyak hal sebenarnya harus dilakukan, sekarang yang penting bikin rasa trust, supaya orang mau datang ke sini, pada saat orang datang waktu terbaik kita untuk promosi. Jangan juga dicederai dengan bikin orang tidak kembali lagi,” katanya.

Selain itu, dari kondisi pariwisata saat ini banyak hikmah yang bisa diambil. Salah satunya agar pelaku pariwisata memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM). Anita mengatakan, sepintar dan sekuat apapun promosi yang dilakukan, tidak akan berhasil kalau pelaku atau SDM pariwisata tidak siap. ‘’Besar harapan saya juga kepada semua yang bekerja di hotel harus bisa dan mau untuk sama-sama bekerjasama.

Jadi jangan menyalahkan dari pihak yang berpromosi, dari pihak pemerintah. Jadi di dalam ini harus siap, itu yang harus dilakukan,’’ katanya.

Nantinya juga akan ada rapat bersama dengan pemandu wisata, pengemudi taksi, atau perusahaan taksi. Ke depan, pemandu atau guide harus kompak memberikan informasi yang jujur dan baik. Serta memberikan keramahan kepada wisatawan. Pengemudi taksi juga akan diberikan edukasi agar selalu memberikan suatu hal yang positif tentang NTB kepada wisatawan. “Dia (driver) tidak bicara masalah yang aneh-aneh, jadi yang dia cerita adalah sesuatu yang bagus tentang Lombok,” katanya.

Sementara itu dari segi manajemen operasional hotel, ia akan mengundang semua General Manager (GM) hotel.

Ia akan minta kontribusi dari

pihak hotel. Contohnya, bagaimana pengelola hotel mendidik pegawai yang berada di frontliner hotel agar bisa memberikan keramahtamahan (hospitality) yang terbaik.

Di SDM hotel juga harus mengajar dan mengingatkan lagi kepada seluruh SDM di hotel. Dengan begitu, ketika wisatawan datang, SDM sudah bagus baik dari segi bahasa, attitude, dan lainnya.

“Jadi jangan sampai bahasa tubuh tidak sopan, segala macam itu,” kata Anita.

Terkait keluhan yang didengarnya masalah lampu jalan di daerah Senggigi dan lainnya. Anita mengatakan, mungkin ke depan akan ada kerja sama dengan seluruh chief engineering hotel untuk menanggulangi masalah itu.

Terkait masalah housekeeper, Anita menyampaikan sering ada keluhan masalah WC umum ketika ada acara besar.

WC umum memang sudah disediakan oleh PU, persoalannya yaitu tidak pernah dirawat dengan baik. “Selesai acara buyar, ini mungkin kita akan bicara kepada seluruh housekeeper. Bagaimana kita bisa tanggulangi dengan baik, jadi WC umum digunakan ataupun tidak, itu tetap harus bersih.

Di Australia itu di setiap jalan mesti ada WC umum dan selalu bersih,’’ ujarnya.

Tingkatkan Gaung Promosi Anita mengatakan, ia melihat promosi perlu ditingkatkan gaungnya, termasuk promosi di daerah sendiri. Ia mencontohkan acara Bau Nyale yang lalu. Menurutnya, untuk setiap event, tiga bulan sebelumnya harus sudah ada gaungnya untuk di domestik atau di Lombok. Nantinya bisa bekerjasama dengan beberapa perusahaan besar.

“Itu pun kami di BPPD, umpamanya di bulan Februari acaranya, kami sudah mulai promosi di bulan November. Sehingga setelah itu kami akan tahu hasilnya. Kami akan datang kunjungi daerah-daerah. Contoh untuk domestik, di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Medan. Kalau ke luar negeri mungkin nanti kalau sudah dana kita memungkinkan.

Dengan berapapun dana yang kami dapat, kami ingin jajaki ke Korea, Jepang, Cina, Malaysia, Eropa,’’ jelasnya.

Pihaknya juga akan bekerjasama dengan media, baik cetak atau online. Setelah tiga bulan pihaknya melakukan promosi, barulah bisa diketahui seperti apa responsnya.

Anita juga meminta saat great sale, hotel bisa memberikan promosi untuk produk hotel. Seperti memberikan gratis dinner untuk dua orang atau gratis laundry.

Dalam hal itu, harga yang ditawarkan harus kompak.

Sementara itu, berkaitan dengan destinasi, sebelum BPPD bekerja untuk promosi, destinasi harus sudah siap. Ia mencontohkan, Pura Mayura harus sudah bersih. Saat tamu datang ke sana, destinasi sudah siap. Nantinya pihaknya akan bekerjasama dengan house keeper. “Sehingga apa yang kita tulis di promosi, kenyataannya betul bagus,” ujar Anita.

Jika melihat destinasi di luar negeri seperti Korea, kebanyakan merupakan buatan manusia. Sedangkan di Indonesia memiliki pulau yang begitu indah. Menurutnya, keindahan alam itulah yang harus dipromosikan seheboh mungkin. ‘’Jadi hanya masalah percaya diri saja, fokus percaya diri dan sungguh-sungguh. Kalau masalah ini tidak bisa kita bekerja sepotong-potong, jadi semua harus fokus,’’ ujar Anita.

Beberapa produk traveling juga sudah disarankannya. Ia juga sudah meminta kepada Gubernur NTB menjadikan satu tempat sentral. Sentral itu seperti lapangan yang bisa digunakan untuk menjual semua hasil produksi dari NTB, baik tenun, cukli, maupun kuliner. Selain itu ada juga atraksi yang rutin dilakukan. ‘’Harus ada jadwalnya dan kita gaji, sehingga hotel ini tahu. Kalau mau menyaksikan peresean jam sekian, tari jam sekian, itu baru on schedule (sesuai jadwal) semua. Itu kita gaji orang-orang, itu yang saya minta ada di sentral.

Begitupun yang mau naik cidomo berkeliling di sekitar area sana, jadi belanja oleholeh di sana,’’ katanya.

Terkait oleh-oleh, masalah yang dihadapi yaitu wisatawan yang tidak mau membeli oleholeh karena harus membayar bagasi pesawat. Menurutnya, untuk maskapai penerbangan bertarif rendah atau low-cost carrier (LCC), bisa membuat harga sekitar Rp800 – Rp900 ribu ke Surabaya, tapi orang tidak dipusingkan lagi dengan membayar apapun.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait ketepatan pelayanan di bandara. Diharapkan SDM harus disiplin, tidak ada lagi keterlambatan pegawai imigrasi atau lainnya. GM Angkasa Pura sudah memberikan lampu hijau untuk buka 24 jam. ‘’Maskapai penerbangan bertarif rendah atau low-cost carrier (LCC) masuk bandara 24 jam itu tengah malam menjelang pagi. Ini sudah tidak boleh ada alasan lagi kalau kita memang betulbetul mau dipercaya,’’ katanya. ‘’Bayangkan, kalau orang sudah ‘berkoar-koar’, kalau tidak dijadikan kekompakan, kembali lagi dari nol. Terlalu berat itu sebenarnya, memang semua SDM harus siap, sekarang ayo semua bekerjasama dengan baik,” kata Anita. (tim)

Pelayanan Prima dan Paket Super Promo Dari Hal. 1 Jangan sampai masalah pelayanan yang lama membuat wisatawan menjadi kesal, seperti pelayanan konter Imigrasi yang relatif lama. ‘’Tingkat on time performance kita di sini salah satu yang paling jelek, akhirnya kita delay.

Penerbangan internasional delay-nya kita kebanyakan disebabkan faktor eksternal seperti itu. Karena proses ke-Imigrasi-an yang terlalu lama, harusnya bisa kita laksanakan (memperbaiki),’’ katanya.

Paket yang Bersahabat Arus kunjungan wisatawan ke NTB saat ini memang mulai naik. Diharapkan, pada Juni nanti kenaikan bisa mencapai 80 persen. Oleh karena itu, menurut Awanadhi, pelaku pariwisata mesti bersiap diri menjelang tren ini. ‘’Produk dan layanan kita dipastikan menjadi bagus.

Waktu kita untuk berbenah dan sekarang ini buat yang namanya paket super promo, paket yang buat orang ndak bisa bilang ndak, saking murahnya,’’ sarannya.

Keinginan untuk membuat paket yang bersahabat tersebut juga diamini oleh Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka.

Ia mengemukakan, saat ini harga tiket pesawat yang mahal serta pengenaan bagasi berbayar menjadi tantangan bagi pelaku pariwisata di NTB. Hal ini harus disiasati agar bisa bertahan pascagempa. Pelaku pariwisata perlu memberikan diskon ke wisatawan, agar tertarik berkunjung ke Lombok.

Dewantoro menegaskan, diskon tersebut bisa saja berupa tambahan waktu menginap.

Ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kondisi saat ini, wisatawan berpikir panjang untuk berkunjung ke Lombok. Selain, tiket maskapai mahal, juga kebijakan pengenaan tarif bagasi berbayar menjadikan tamu berpikir dua kali untuk liburan.

Dia membandingkan penerbangan ke luar negeri dari Jakarta - Bangkok, jauh lebih murah

dibandingkan Jakarta – Lombok. Tarif Jakarta – Bangkok hanya Rp1,2 juta dengan perjalanan selama tiga jam. Sementara, Jakarta – Lombok biaya tiket Rp1,5 juta dengan perjalanan satu jam lebih.

“Kalau begini lebih baik mereka liburan ke Bangkok,”katanya mencontohkan.

Persoalan demikian menurut Dewantoro, perlu dicarikan solusi jangka panjang.

Supaya kunjungan wisatawan pascagempa kembali normal.

Tinggal pelaku pariwisata menentukan segmentasi pasar mereka. Apakah menyasar pasar menengah ke bawah atau sebaliknya.

Asita, tambahnya, menaruh harapan dengan dibukanya penerbangan Lombok – Perth oleh maskapai penerbangan AirAsia. Ini akan memacu kunjungan wisatawan mancanegara ke Lombok.

Akan tetapi, perlu dipikirkan kembali bagaimana mengembangkan pariwisata di kota.

Berbeda halnya dengan resort yang menjadi incaran wisatawan mancanegara.

“Kita harapkan AirAsia bisa membantu,”harapnya.

Dewantoro melihat, pelaku pariwisata di NTB, memiliki kemampuan mumpuni melayani dan memberikan pelayanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Memulihkan Kepercayaan Ketua DPP Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Ainuddin menegaskan, industri pariwisata merupakan bisnis trust. Karena itu menjaga dan merawat kepercayaan pasar merupakan kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan indutstri pariwisata. Di tengah lesunya kondisi pariwisata NTB pascabencana, pemerintah daerah dan stakeholder terkait dituntut supaya mampu merancang strategi membangun kembali persepsi bahwa pariwisata NTB telah aman.

Ainuddin mengutarakan, sebelum dilanda gempa bumi, kondisi pariwisata NTB cukup baik. Hal itu terlihat dari kuantitas kunjungan wisatawan yang cukup besar. Na-

mun, bencanamembawa pengaruh yang cukup besar terhadap industri pariwisata.

Angka kunjungan langsung menurun drastis, dan hingga saat ini masih belum bisa kembali pada angka normal. ‘’Disebutkan Lombok lebih cepat recovery dari pada Bali, benar kalau dalam bentuk kegiatan dan usaha. Tetapi secara realita sebenarnya tidak.

Recovery dalam bentuk trust itu belum. Trust pariwisata kita belum kembali, kenapa?

Karena ini berkaitan kuat dengan persepsi yang merupakan gambaran wisatawan tentang NTB pascabencana,’’ papar Ainuddin.

Selain peristiwa bencana yang telah menggerus kepercayaan wisatawan akan keamanan mereka untuk berkunjung ke NTB. Masih banyak juga persoalan lain yang tidak kalah besar pengaruhnya dalam membentuk persepsi negatif wisatawan tentang pariwisata NTB. Salah satunya terkait dengan peristiwa-peristiwa kriminalitas yang tidak sedikit dialami oleh wisawatan. Hal ini telah memberikan dampak traumatis yang mendalam kepada wisatawan.

Menurut Ainuddin, dalam membangun persepsi pasar tentang pariwisata NTB, keberadaaan Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan sangat vital. Sebab, menurutnya, sehebat apapapun destinasi wisata yang dimiliki. Namun jika SDM yang dimiliki tak punya kemampuan yang cukup untuk “menjual” potensi pariwisata yang dimiliki, maka industri pariwisata sangat mustahil akan maju dengan pesat. ‘’Saya setuju dengan pembenahan destinasi, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah pembenahan SDM. Sebab pengelolaan pariwisata ini adalah pengelolaan manusia dengan atas dasar persepsi tadi.

Misalnya pelayanan kepada wisatawan yang tidak baik, akan menciptakan persepsi yang buruk, yang kemudian berkembang. Sehingga orang akan tidak percaya lagi untuk berkunjung ke NTB,’’ katanya.

Ia mencontohkan, keberadaan dari Tour Tracking

Operator (TO) di kawasan wisata Gunung Rinjani. Ada indikasi oknum guide melakukan praktik ilegal sehingga pelayanan yang diberikan kepada para wisatawan tidak profesional. Mereka melakukan praktik sebagai pemandu wisatawan tidak memiliki legalitas dan sertifikasi. Sehingga kemudian tidak heran banyak peristiwa hal-hal yang tidak harapkan terjadi. ‘’Kenapa mereka ini bebas, karena selalu berikan kelonggaran. Kepada mereka kita semua tidak punya kuasa kecuali pemerintah. Untuk itu kita harapkan dipangkas semua, karena itu merusak persepsi pariwisata kita.’’

Keberadaan oknum guide ilegal ini sebut Ainuddin memberikan daya rusak yang sangat hebat terhadap persepsi orang tentang pariwisata NTB. Semua orang dengan mudahnya bisa mengaku menjadi pramuwisata, meskipun tanpa memiliki keterampilan.

Karena itu ia mengharapkan, pemerintah untuk melakukan pengetatan dengan membuat kebijakan regulasi.

Di tengah melambatnya industri pariwisata NTB pascabencana, untuk bisa kembali cepat bangkit, menurut Ainuddin perlu hadirnya kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang menentukan arah dan mendorong semua pemangku kepentingan bergerak membangun kembali pariwisata NTB. ‘’Dalam kondisi saat ini, perlu ada leadership yang kuat untuk melakukan pembenahan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mendorong kebangkitan kepariwisataan kita. Kalau akhlak leadership itu datang dari atas ke bawah, karena dia menjadi pimpinan dan panutan, tetapi kalau ide itu datang dari bawah ke atas.

Karena secara konseptual pemerintah itu adalah bapak, dia jadi panutan,’’ katanya.

Menurut Ainuddin, pascabencana gempa bumi, pariwisata NTB membutuhkan ide atau gagasan yang orisinil dan kuat untuk segera pulih. Ide itu bisa berasal dari pemerintah sendiri maupun juga dari pelaku dan pengusaha pariwisata. (tim)

(Suara NTB/dys)

SEMAT PITA - Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati menyematkan pita pada para pelajar sebagai komitmen bersama melawan HIV/AIDS.

Ketua TP PKK NTB Ajak Pelajar dan Mahasiswa Lawan HIV/AIDS Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Perempuan Internasional, Korps HMI-wati (KOHATI) Cabang Mataram menggelar Dialog Publik dengan tema “Hidup Sehat Bersama Perempuan NTB Melawan HIV-AIDS”. Kegiatan berlangsung di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB dihadiri Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., MSc., Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH., pelajar dan mahasiswa di Kota Mataram.

Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Niken Saptarini Widyawati, menyebut permasalahan HIV AIDS menjadi tantangan kesehatan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Untuk itu, dia meminta setiap orang baik pelajar, mahasiswa, elemen perempuan agar bersama mela-

wan HIV/AIDS. Sementara itu, kata Niken, PKK juga punya perhatian yang serius pada isu ini. Pihaknya melalui program yang telah dibuat mengajak ibu hamil untuk melakukan tes HIV sejak dini untuk mengetahui atau paling tidak menjaga anakanak mereka dari bahaya penyakit menular tersebut.

“PKK mengerakkan ibu ibu hamil untuk lakukan tes HIV karena kalau tidak tahu akan menularkan ke anak anaknya.

Ini yang terjadi di beberapa ibu hamil karena ketidaktahuan. Kalau saja tahu sejak awal akan diberikan obat,” ungkap Niken.

Lebih jauh Niken berharap agar pengetahuan tentang bahaya HIV/AIDS tidak saja sampai pada forum seperti ini, melainkan melanjutkan dengan menyampaikannya ke orang terdekat, tetangga dan masyarakat luas. Apalagi penyandang terbanyak berasal dari usia produktif. “Kalau pemuda baik akan lahirkan ke-

luarga yang baik,” jelasnya.

Panitia Penyelenggara Nurul Huda, mengungkapkan sejak pertama kali ditemukan sampai dengan Juni 2018, HIV/ AIDS telah dilaporkan keberadaannya oleh 433 (84,2%) dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

Kondisi ini tentu saja memprihatinkan, sehingga dibutuhkan upaya serius semua pihak, termasuk elemen perempuan yang selama ini banyak jadi korban.

Mengingat mereka ke depan akan menjadi garda terdepan dalam upaya menyiapkan generasi bangsa. “Seorang ibu merupakan madrasah utama bagi setiap anak”, ungkap Nurul Huda.

Selain dialog publik, kegiatan lain memperingati Hari Perempuan Internasional telah dilakukan kelompok mahasiswa ini, di antaranya gerakan seribu nasi untuk warga kurang mampu. (dys)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 11 Maret 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dijadikan Event Tahunan Pemda Lobar

Colour Colour Run Sukses Sedot Ribuan Peserta dan Wisatawan Asing Giri Menang (Suara NTB) Lebih dari delapan ribu peserta meramaikan event Colour Run yang digelar di kawasan Senggigi, kemarin. Jumlah itu melebihi target yang diperkirakan oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Barat (Lobar).

Sebagian besar peserta yang mengikuti event tersebut didominasi oleh kaum milenial. Selain itu, cukup banyak wisatawan asing yang turut mengikuti salah satu rangkaian kegiatan HUT Lobar itu. Bahkan para warga negara asing (WNA) itu sangat terkesan dengan acara tersebut.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menilai dengan kesuksesan ‘’Colour Run’’ ini membuktikan jika Lobar sangat siap menyambut para wisatawan. Hal itu terbukti dengan banyak wisatawan mancanegara yang ikut. “Ini luar biasa, padahal kita tidak secara resmi mengundang. Kita hanya mengumumkan di media sosial, bahwa akan ada colour run di Senggigi,” ujarnya.

Melihat jumlah peserta yang begitu banyak, acara itupun rencananya akan rutin digelar kedepannya. Tentunya dengan kreasi dan kejutan yang baru. Acara itu juga menjadi salah satu cara untuk membangkitkan pariwisata Lobar. Meski tidak bisa dipungkiri hingga kini tingkat kunjungan tamu di Lobar masih belum kembali normal. Selain karena faktor low season, juga tingginya harga tiket pesawat yang menuju Lombok. Membuat pengunjung yang sebelumnya sudah bertujuan ke Lombok, mengalihkan tujuanya ke luar negeri.

“Saya mendapat laporan juga dari GM hotel dengan alasan tiket mahal banyak sekali yang membatalkan. Bahkan ada travel yang sudah DP ke hotel membatalkan,” pungkasnya. Pihaknya mengharapakan kepada seluruh maskapai penerbangan untuk bisa merasionalisasi tiket.

Di samping harapan adanya intervensi dari pemerintah pusat atas kondisi tersebut.

Plt Kadispora, Maad Adnan mengatakan colour run yang digelar berhasil mendapatkan peserta 8 ribu. “Colour Run 2019 ini berjalan dengan sukses, pesertanya melebihi perkiraan kita yang 2-4 ribu, ternyata lebih,” ujar Kepala Dispora Lobar, Ma’ad Adnan selepas acara. Ia tak mengayangka antusias peserta atas acara tersebut begitu luar biasa. Sebab dari jumlah kupon yang dicetak 9 ribu, hanya tersisa sekitar seribuan. “Dan ini kita harapkan menjadi agenda tahunan kita, dan akan terus kita selenggarakan,” ucapnya.

Tak dipungkiri jika acara itu sangat berasa nuansa milenial. Terlebih lagi colour run ini memadukan konsep olahraga, seni dan pariwisata yang tentunya sangat disukai para kaum milenial. Pada acara itupun pihaknya menyiapkan hingga 4 kwintal tepung warna warni yang digunakan untuk saling lempar saat berlari. Tepung itu ditempatkan di empat titik sepanjang jalur. “Mudah-mudahan dengan semangat luar biasa akan membawa nilai positif perkembangan Lobar,” pungkasnya. (her/*)

Bupati didampingi Sekda saat serahkan hadiah utama Colour run di Senggigi

wisatawan asing ikut dalam colour run

Wisatawan asing ikut dalam colour run Plt Kadispora Lobar, Maad Adnan besama GM Montana selfie di depan ribuan peserta colour run

Lawan Peredaran Narkoba Tak Cukup Hanya Andalkan Polisi Praya (Suara NTB) Kondisi peredaran narkoba di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah sampai pada fase mengkhawatirkan. Terus meningkatnya kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap aparat kepolisian, menjadi penanda kalau narkoba sudah menyebar. Bahkan kini sudah merambah hingga ke desa-desa. Terbukti beberapa kasus peredaran narkoba justru ditemukan di desa yang jauh dari hiruk pikuk kota.

Lalu bagaimana dengan peredaran narkota di Kota Praya? Kasus penggrebekan pesta sabu di sebuah rumah di Kelurahan Kauman Praya, Selasa (5/3) malam kemarin, menjadi penanda kalau peredaran narkoba di wilayah perkotaan juga tidak kalah mengerikan. Data dari pihak kepolisian sendiri menyebutkan, hampir tidak ada kecamatan di Loteng yang bebas dari peredaran narkoba.

Tren kasus narkoba yang diungkap pihak kepolisian juga dari tahun ke tahun terus meningkat.

Ambil contoh dalam dua tahun terakhir misalnya, data dari Satresnarkoba Polres Loteng menyebutkan di tahun 2017 lalu, total ada

40 kasus narkoba yang terungkap.

Dengan tersangka sebanyak 46 orang. Barang bukti yang diamankan juga beragam. Mulai dari sabusabu, ganja hingga obat-obatan golongan G. Ditahun 2018, jumlah kasus narkoba yang terungkap meningkat menjadi 57 kasus. Dengan total tersangka sebanyak 59 orang dan barang bukti berupa sabu. Dan, di tahun ini sampai Bulan Februari sudah 11 kasus narkoba berhasil diungkap.

Data yang diperoleh dari Satuan Resnarkoba Polres Loteng, menyebutkan selama tahun 2019 ini, hingga Bulan Februari sudah ada 11 kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap pihak kepolisian. Dengan rata-rata narkoba yang diedar jenis sabu-sabu.

Saking masifnya peredaran narkoba di Loteng, Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT., pun mengibaratkan sebagai sebuah fenomena gunung es.

Kasus-kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap aparat kepolisian, hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus peredaran narkoba yang belum terungkap.

“Ya terus terang kita juga miris

melihat kondisi Loteng yang dicap sebagai daerah rawan narkoba,” ujar Suhaili, Jumat (8/3) kemarin.

Walaupun tidak bisa dipungkiri, kondisinya memang seperti itu.

Tapi yang paling penting sekarang bagaimana menanggulangi kondisi tersebut. Bahwa peredaran narkoba harus dilawan. Dan, itu tidak bisa kemudian hanya mengandalkan aparat kepolisian saja.

Butuh kerjasama dari semua elemen masyarakat di daerah.

Kalau upaya pemberantasan narkoba hanya mengandalkan aparat kepolisian, tentu tidak akan bisa maksimal. “Kondisi peredaran narkoba sudah seperti ini. Jadi yang penting sekarang, apa yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing,” terangnya.

Artinya semua pihaknya harus ikut terlibat. Paling tidak diawali dengan membentengi diri dan keluarga dari peredaran narkoba. Baru kemudian ke ruang lingkup yang lebih luas. “Kalau semua kita sudah punya komitmen yang sama untuk memberantas narkoba, saya rasa tidak ada yang sulit,” tegasnya. (kir)