Edisi Senin 11 Februari 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SENIN, 11 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 278 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Turun ke NTB

Kemenhub Kaji Dampak Kenaikan Tiket Pesawat Terhadap Sektor Pariwisata

Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku sedang mengkaji dampak kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar terhadap sektor pariwisata. Jangan sampai kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar berdampak luas terhadap sektor ekonomi lainnya. ‘’Kementerian Perhubungan sedang melakukan kajian-kajian itu. Intinya kita juga akan lihat apakah begitu besar dampaknya terhadap pariwisata,’’ kata Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan, Dr. Cris Kuntadi ketika dikonfirmasi usai meninjau Terminal Mandalika, Sabtu (9/2) siang. Selain meninjau Terminal Mandalika, Cris juga memantau aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Lembar. Namun, akibat kenaikan harga

tiket pesawat dan bagasi berbayar ini, peningkatan penumpang di Penyeberangan Lembar - Padangbai belum berdampak signifikan. Terkait dengan kenaikan harga tiket pesawat yang dikeluhkan masyarakat dan Pemda, Cris mengatakan pihaknya bersama Kementerian terkait sedang melakukan kajian. Jangan sampai kenaikan itu berdampak terhadap ekonomi yang lain, seperti sektor pariwisata. Secara regulasi, katanya,

maskapai penerbangan tidak melanggar aturan kaitan dengan kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar. ‘’Cuma melihat dampak ekonomi yang besar, kita melakukan pendekatan dengan airline,’’ ujarnya. Cris mengatakan, Kemenhub sudah mengimbau maskapai penerbangan agar menunda penerapan bagasi berbayar. Saat ini, katanya, ada maskapai yang menunda pemberlakuan bagasi berbayar tersebut. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

TINJAU - Staf Ahli Menhub Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan, Cris Kuntadi saat meninjau Terminal Mandalika, Sabtu (9/2) siang.

Lagi, Pusuk Sembalun Longsor

(Suara NTB/Kapolsek Sembalun)

LONGSOR - Kawasan Pusuk Sembalun kembali longsor pada, Minggu (10/2) tepatnya di tikungan pertama Pusuk. Masyarakat yang melintas di kawasan ini diminta hati-hati dan waspada terhadap longsor susulan dan kondisi jalan yang licin.

TO K O H Ancam Cabut Izin Operasional KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) akan menertibkan semua angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) agar menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam Terminal Mandalika. Kemenhub sedang membuat regulasi yang memberikan sanksi Bersambung ke hal 11

Agung Hartono (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R 40 Persen di Lingkar Hutan DINAS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menyebutkan 40 persen angka kemiskinan di NTB merupakan masyarakat pinggir hutan. Masyarakat pinggir hutan juga masih banyak yang terjerat rentenir. ‘’Hampir semua desa lingkar hutan miskin, sekitar 258 desa. Hampir 40 persen kemiskinan di NTB itu masyarakat pinggir hutan,’’ Bersambung ke hal 11

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12 Dugaan Korupsi 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 Dilaporkan ke Inspektorat 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123 Sedikitnya 12 kasus dugaan korupsi diadukan ke Inspek12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 torat Provinsi NTB sejak Januari sampai awal Februari 2019. 12345678901234567890123456789012123 Modus, mulai dari pungutan liar (pungli), penggelapan dalam 12345678901234567890123456789012123 jabatan, hingga Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fik12345678901234567890123456789012123 tif. Jumlah pengaduan diperkirakan akan bertambah. 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 Dari 12 kasus itu, Inspektorat mengklasifikasi laporan 12345678901234567890123456789012123 menjadi empat bagian. Laporan pertama terkait dugaan pe12345678901234567890123456789012123 nyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dug12345678901234567890123456789012123 aan ini terjadi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 penanganan penganggaran menjadi kewenangan Pemprov 12345678901234567890123456789012123 NTB. Modusnya, seputar pemotongan dana BOS sehingga 12345678901234567890123456789012123 tidak utuh sampai ke sekolah. Laporan berikutnya terkait 12345678901234567890123456789012123 dugaan pungli di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 Tak disebutkan nama OPD dimaksud, namun modusnya 12345678901234567890123456789012123 berupa dugaan pemotongan dana operasional hingga honor 12345678901234567890123456789012123 pegawai. Pengaduan lain, terkait dugaan korupsi di salah 12345678901234567890123456789012123 satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modusnya, dug12345678901234567890123456789012123 aan penyelewengan anggaran miliaran rupiah. Jenis pengadu12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 an lain, terkait dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Be12345678901234567890123456789012123 lanja Desa (APBDes), baik bersumber dari Alokasi Dana Desa 12345678901234567890123456789012123 (ADD) maupun Dana Desa (DD). Bersambung ke hal 11 12345678901234567890123456789012123

Selong (Suara NTB) Kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur (Lotim), Minggu (10/2) sekitar pukul 06.00 Wita kembali longsor. Kali ini, longsor terjadi tepatnya di tikungan pertama Pusuk Sembalun. Longsor diduga dipicu hujan deras sejak malam sebelumnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD( Kabupaten Lotim, Lalu Rusnan, membenarkan kembali terjadinya longsor di Sembalun pada, Minggu kemarin. Longsor terjadi tepatnya di tanjakan pertama kawasan Pusuk Sembalun setelah dua kali sebelumnya longsor terjadi di kawasan Taman Bunga. Untuk itu, masyarakat yang melintas di kawasan ini diminta untuk berhati-hati mengantisipasi terjadinya longsor susulan Bersambung ke hal 11

4000 TNI – Polri dan Sipil Tangani 144.022 Rumah Rusak Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dibantu TNI dan Polri terus mengejar target percepatan pembangunan rumah rusak dampak gempa Lombok dan Sumbawa. Di luar Babinsa, Bhabinkamtibmas serta fasilitator sipil, percepatan penanganan rumah rusak akan ‘’dikeroyok’’ ribuan pasukan Zeni Kostrad. Total fasilitator gabungan itu diperkirakan 4000 orang. Sedikitnya 2.000 personel dari Zeni Kostrad didatangkan dari Markas Cilodong, Jawa Barat untuk membantu percepatan penanganan dampak gempa Lombok dan Sumbawa. Personel ini akan datang pada pekan ketiga Feberuari mendatang. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/her)

CEK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat mengecek proses pencairan dana bencana di Lombok Barat, Minggu (10/2).

7.162 Eks Honorer K2 Dapat Ikut Seleksi P3K di NTB

Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mulai membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Jumat (8/2) sore. Di NTB, sebanyak 7.162 eks honorer K2 dapat ikut seleksi calon P3K. Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/2) sore kemarin menyebutkan total eks honorer K2 Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota yang dapat ikut seleksi sebanyak 7.162 orang. Mereka terdiri dari guru, tenaga kese-

hatan, penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). Disebutkan, untuk Pemprov NTB, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sebanyak 458 orang. Terdiri dari guru 457 orang dan penyuluh pertanian Kementan 1 orang. Kemudian Kota Mataram sebanyak 88 orang, terdiri dari guru 72 orang, tenaga kesehatan 6 orang dan penyuluh pertanian Kementan 10 orang. Lombok Barat sebanyak 289 orang, terdiri dari guru 234 orang dan penyuluh pertanian Kementan 55 orang. Lombok Tengah sebanyak 1.250 orang, Bersambung ke hal 11

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Sumbawa Barat : 209 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Guru 192 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Penyuluh Pertanian Kementan 17 orang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Sumbawa : 1.003 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Guru 946 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Pemprov NTB : 458 orang · Tenaga Kesehatan 9 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Guru 457 orang · Penyuluh Pertanian Kementan 48 orang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Penyuluh Pertanian Kementan 1 orang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Dompu : 511 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Kota Mataram : 88 orang · Guru 470 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Guru 72 orang · Penyuluh Pertanian Kementan 41 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Tenaga Kesehatan 6 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Kabupaten Bima : 1.885 orang · Penyuluh Pertanian Kementan 10 orang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Guru 1.783 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Lombok Barat : 289 orang · Tenaga Kesehatan 22 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Guru 234 orang · Penyuluh Pertanian 13 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Penyuluh Pertanian Kementan 55 orang · Penyuluh Pertanian Kementan 67 orang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Lombok Tengah : 1.250 orang Kota Bima: 670 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Guru 1.180 orang · Guru 649 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Tenaga Kesehatan 1 orang · Tenaga Kesehatan 4 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 · Penyuluh Pertanian Kementan 69 orang. · Penyuluh pertanian Kementan 17 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

Data Honorer K2 yang Dapat Ikut Seleksi P3K

SUARA NTB Senin, 11 Februari 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Verifikasi Ulang

Tersisa 3.000 Rumah Kumuh di Mataram

Dibagi Rata KECAMATAN Ampenan akan membentuk tim pengawasan pada penggunaan dana bantuan kelurahan. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Camat Ampenan, Zarkasyi mengatakan, setiap kelurahan mendapatakan dana bantuan dari pemerintah pusat dengan jumlah yang sama. “Di bagi rata, sama-sama Rp370 juta. Berubah mekanismenya. Kalau kemarin proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan inovasi kelurahan,” ujar Zarkasyi via telepon, Sabtu (9/2). Sementara untuk penggunaannya mengacu pada juklak dan juknis. Pihaknya, kata Zarkasyi belum membentuk tim pengawasan karena itu kewenangan Pemkot. “Itu sudah sesuai juklak-juknisnya. Ada tim yang nanti dibentuk untuk pengawasan dari kota,” katanya. Anggaran ini akan digunakan untuk seluruh rangkaian kegiatan kelurahan oleh kecamatan. Baik pengunaan dana kelurahan, dana lingkungan maupun penggunaan dana tambahan. Artinya pengawasan melekat dari kecamatan. Alasannya dana bantuan ini untuk sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk musyawarah kelurahan (Muskel) dan bimbingan teknis (Bintek) sudah dilakukan di Bappeda. Zarkasyi mengakui, saat ini pihaknya sedang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). “Besok Senin (hari ini) kita ke Bappeda. Sementara Bintek sudah kemarin di Bappeda selama dua hari,” akunya. Melalui dana bantuan kelurahan tahun ini, dia berharap bisa mensejahterahkan masyarakat baik melalui sarana prasana maupun melaui pemberdayaan masyarakat. “Harapan kita mudahmudahan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Paling tidak sekarang posisi kelurahan sudah sama dengan desa,” harapnya. (mhj) Zarkasyi (Suara NTB/mhj)

Cairkan Bantuan Korban Gempa ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim menyerukan kepada pihak terkait agar segera mencairkan bantuan rumah rusak ringan untuk masyarakat Kota Mataram. Dimana, rumah rusak ringan seperti janji pemerintah pusat, mendapatkan bantuan Rp10 juta. Seruan ini, menyusul maraknya keluhan masyarakat yang menjadi korban gempa beberapa bulan lalu. ‘’Jangan sampai, ini terusterusan menjadi pertanyaan masyarakat,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Noer Ibrahim mengungkapkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidur di tenda-tenda pengungsian akibat rumah yang belum diperbaiki pascagempa. Dia menyebutkan bahwa bantuan dengan nominal sesuai tingkat kerusakan itu, sebetulnya sudah masuk ke rekening masyarakat melalui Bank BRI. Hanya saja, masyarakat masih banyak yang belum bisa menggunakannya. Namun demikian, lanjut anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini, belum cairnya bantuan ini, bukan semata-mata karena terkendala di pihak bank penyalur bantuan. Karena kenyataan di lapangan, persoalan Pokmas (kelompok masyarakat) juga masih belum beres. Belum lagi Pokmas kesulitan mencari tukang yang akan mengerjakan rumah mereka ditambah lagi masyarakat dihadapkan kepada persoalan ongkos tukang yang mahal. Politisi Golkar ini tidak menampik kalau masyarakat yang rumahnya menjadi korban gempa, banyak yang sudah memperbaiki sendiri rumah mereka. Alasannya, banyak masyarakat yang tidak tahan menunggu lamanya bantuan dari pemerintah. Bahkan, ada masyarakat yang nekat memperbaiki rumah mereka dengan uang hasil berutang. Harapannya, utang itu akan dilunasi ketika bantuan dari pemerintah cair. Yang dikeluhkan masyarakat, bahwa bantuan yang diberikan kepada mereka, berupa material. ‘’Makanya di sini kita minta kejelian Pokmas. Bisa saja kan mereka berutang, nanti kwitansi pembelian material itu yang ditunjukkan kepada pemerintah sebagai bukti,’’ katanya. Solusi lain, agar masyarakat diberikan bantuan uang tunai, khusus bagi masyarakat yang telah memperbaiki rumahnya adalah masyarakat penerima bantuan melalui Pokmas masing-masing harus membuat laporan pertanggungjawaban. Noer Ibrahim mengimbau kepada pihak terkait agar menyederhanakan pola pencairan bantuan. Pemerintah, kata dia, tidak boleh kaku dalam hal ini. Yang penting arah penggunaan anggaran itu jelas, untuk perbaikan rumah rusak akibat gempa. (fit) HM. Noer Ibrahim

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram, perlu kerja keras. Hasil verifikasi ulang, tersisa 3.000 unit rumah tidak layak huni di Kota Mataram. Namun demikian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. Kemal Islam mengaku kebingungan setiap kali ditanya mengenai sisa rumah kumuh di Mataram. Rehab rumah tidak layak huni di tahun 2016 ke bawah dikerjakan oleh empat organisasi perangkat daerah. Yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum. Empat OPD ini, memiliki kriteria dan persyaratan ber-

beda - beda. “Setiap kali ditanya itu pasti saya bingung,” jawab Kemal pekan kemarin. Pengerjaan rumah kumuh kata Kemal, baru satu pintu dikerjakan mulai tahun 2016. Kebingungan Kemal selanjutnya, intervensi rumah kumuh. Padahal menggunakan data

Badan Pemberdayaan Masyarakat, jumlah rumah kumuh klaim saat itu tersisa 2.500 unit. Sementara, rumah yang sudah diperbaiki lebih dari 2.000 unit. Bisa saja sambungnya, verifikasi rumah kumuh oleh Badan Pusat Statistik tersisa 3.000 unit. Jumlah

ini berdasarkan kriteria mereka. “Iya, bisa saja segitu sesuai kriteria BPS,” ucapnya. Tahun ini, Pemkot Mataram kembali mendapatkan bantuan anggaran rehab 286 unit rumah dari Pemerintah Pusat. Polanya anggaran Rp17,5 juta diterima masyarakat langsung masuk ke rekening kelompok. “Konsepnya sama seperti tahun sebelumnya. Tapi rumah dibangun tahan gempa,” tandasnya. Kemal menambahkan, sistem pendataan, pihaknya akan melibatkan kader KB di

kampung keluarga berencana. Mereka memiliki data keluarga pra sejahtera di kampung KB. Pihaknya tinggal menyuplai persyaratan. ”Kita mulai lihat dari atap, lantai dan dinding,” ucapnya. Kemal menargetkan, rumah kumuh di Kota Mataram, akan tuntas sebelum masa kepemimpinan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana berakhir di tahun 2021 mendatang. ”Iya, pokoknya sebelum itu sudah bisa tuntas,” demikian Kemal. (cem)

Kejaksaan Dorong Proyek Fisik Dikerjakan Pengusaha Lokal Mataram (Suara NTB) Kejaksaan mendorong pengerjaan proyek strategis di Kota Mataram dikerjakan pengusaha lokal. Selain lebih mudah pengawasan, juga memberdayakan pengusaha lokal. Demikian ditegaskan Kajari Mataram, Dr. Ketut Sumedana pekan kemarin. Kajari menegaskan, selama pengusaha lokal memiliki rekam jejak yang baik, administrasi serta perlengkapan memadai, tidak masalah diberikan kepercayaan mengerjakan proyek. Daripada, kata mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ini, memenangkan pengusaha luar yang tidak diketahui rekam jejaknya justru menimbulkan masalah ke depannya. Penegasan ini menurutnya, bukan berarti mendiskriminasikan pengusaha luar. “Kalau mereka kabur bawa uang sementara pekerjaan belum selesai. Terus mau dicari ke mana. Alamatnya saja kita tidak tahu,” tegasnya. Berbeda halnya dengan

kontraktor lokal. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) akan lebih mudah mencari. Kecenderungan mereka takut karena perusahaan diblacklist. “Beda dengan pengusaha lokal. Digertak sedikit saja mereka takut,” ujarnya. Proyek strategis yang akan dikerjakan tahun ini, kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura yakni, pembangunan lanjutan Monumen Mataram Metro senilai Rp 11 miliar. Berkaitan dengan mengutamakan pengusaha lokal mengerjakan proyek, tidak ada aturan. Mahmuddin memahami keinginan Kejaksaan ingin mengedepankan pemberdayaan pengusaha lokal. Dengan catatan, kontraktor lokal harus profesional, mampu dari segi peralatan dan sumber daya manusia. “Bukan berarti asal - asalan diprioritaskan pengusaha lokal. Kita juga perlu lihat kemampuan perusahaan mengerjakan proyek besar,” katanya. Meski

(Suara NTB/cem)

PROYEK STRATEGIS - Monumen Mataram Metro di Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong merupakan proyek strategis yang akan dikerjakan tahun ini. Nilai proyek Rp11 miliar. Kejaksaan mendorong proyek di Kota Mataram, dikerjakan oleh pengusaha lokal. demikian, kontraktor yang ingin mendapatkan pekerjaan tetap melalui mekanisme lelang terbuka sesuai Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Pemerintah tidak bisa

mengintervensi. Apalagi menentukan pemenang tender. “Nanti kita dikira KKN,” demikian kata dia. (cem)

Proyek Bale Budaya Diusut, Pejabat Dispar Diminta Kooperatif Mataram (Suara NTB) Penanganan proyek bale budaya dan pengadaan alat kesenian, tengah bergulir di tingkat penyelidikan. Pejabat Dinas Pariwisata diminta kooperatif memberikan informasi dan data. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, kerugian negara terhadap proyek bale budaya masih praduga tak bersalah. Proses ini diserahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. “Ini kan masih dugaan. Iya, kita serahkan ke APH,” kata Mohan pekan kemarin. Penyid-

ik Polres Mataram menyelidiki dua item sekaligus pengadaan di Dinas Pariwisata. Yakni, pembangunan bale budaya di tahun 2016. Proyek ini dikerjakan oleh CV. UM dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar lebih dari pagu anggaran Rp2,06 miliar lebih. Dan, pengadaan peralatan kesenian bale ganjur senilai Rp450 juta di tahun 2018. Pengadaan alat kesenian dari pokok pokok pikiran dewan pagun-

Kadisnaker Kota Mataram Tutup Usia Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berduka. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Matarm, Drs. H. Abdul Latif Najid, MM., tutup usia pada Sabtu (9/2). Mantan Kepala Dinas Pariwisata ini menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 05.30 Wita di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Almarhum telah dimakamkan pada hari itu juga di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karang Kelok. Informasi yang dihimpun Suara NTB, almarhum meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya semenjak masih menjabat sebagai Kadis Pariwisata. Sempat menjalani operasi dan masih tetap menjalankan tugasnya. Di struktur birokrasi almarhum memiliki peran penting mengangkat branding pariwisata Kota Mataram. Di mata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, almarhum sosok pekerja keras. Banyak program dan kegiatan skala nasional serta internasional terselenggara dengan baik. “Jujur, kami keluarga besar Pemkot Mataram merasa kehilangan. Almarhum sosok pekerja keras,” kata Walikota ditemui usia melayat Sabtu (9/2). Selain urusan kedinasan, tambah Walikota, almarhum adalah iparnya. Urusan keluarga, ia selalu jadi depan menyelesaikan. “Di mata keluarga beliau ini orang baik,” tandasnya. Walikota menambahkan, meninggalnya Kadis Tenaga Kerja tersebut akibat penyakit diderita. Tak diketahui persis penyakit apa dialami almarhum. Informasinya, tim medis mendiagnosis ada penyakit paru, sehingga menjalani operasi. “Iya, pernah sempat dioperasi juga,” ucapnya. Sebagai pimpinan, Walikota mengapresiasi kinerja almarhum selama mendedikasikan diri di Pemkot Mataram. Terlepas dari itu, ia juga meminta maaf bilamana ada sesuatu tidak pas saat almarhum menjalankan tugasnya. “Melalui kesempatan ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf jika almarhum saat menjalankan tugasnya ada yang kurang pas,” demikian Walikota. (cem)

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

MELAYAT - Sejumlah pejabat melayat ke rumah duka Kadis Tenaga Kerja, H. Abdul Latif Najib di Jalan Bondowoso Lingkungan Taman Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Sabtu (9/2).

ya Rp458,5 juta lebih. Ini dimenangkan oleh CV. MSJ dengan nilai kontrak Rp 427 juta lebih. Mohan belum bisa memberikan keterangan detail terkait penyelidikan kasus tersebut. Tetapi, ia mengingatkan pejabat di Dispar kooperatif memberikan data dan keterangan dibutu-

hkan oleh penyidik. Setidaknya, potensi kerugian negara terhadap seluruh pekerjaan fisik perlu diminimalisir oleh organisasi perangkat daerah. Proses perencanaan, pengerjaan hingga evaluasi yang matang diyakini Mohan dapat meminimalisir kerugian nega-

ra. “Pekerjaan fisik harus hindari kerugian negara,” katanya mengingatkan. Menurut Wawali, pendampingan oleh TP4D dan Auditor Pengawas Internal Pemerintah bisa lebih efektif. Sinergi ini perlu dibangun oleh OPD menghindari persoalan hukum. (cem)

SUARA NTB

Senin, 11 Februari 2019

Halaman 3

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Mataram (Suara NTB) -

Kota Mataram, kembali dipercaya menjadi tuan rumah Rakernas (rapat kerja nasional) Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia). Pertemuan digelar April mendatang, merupakan kali kedua setelah kegiatan yang sama dilaksanakan 2014 lalu. Rakernas ini akan dihadiri 1.000 peserta.

Ketua Panitia Daerah Adeksi, H. Didi Sumardi, SH., juga terkejut dengan dipilih kembalinya Kota Mataram sebagai tuan rumah. Di satu periode kepengurusan, sangat sulit menunjuk satu daerah menjadi tuan rumah dua kali. “Saya juga surprise kita ditunjuk lagi,” kata Didi usai rapat tertutup Jumat (8/2). Rakernas Adeksi dengan tema “Memperkuat Otonomi Daerah dan NKRI” kata Didi, sebagai wadah terhimpun para wakil rakyat atau DPRD kota seluruh Indonesia. Konteks

pertemuan adalah, memperkuat konsolidasi khusus penguatan terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. “Semangat otonomi daerah dibangun dengan tujuan memperkokoh NKRI,” terang Ketua DPRD Kota Mataram ini. Sebagai tuan rumah penyelenggaran event skala nasional, katanya, menjadi momentun mewujudkan pengembangan pariwisata. Kota Mataram sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki keuntungan tersendiri

dari pertemuan tersebut. Tamu yang hadir dipastikan menikmati kuliner, menginap di hotel serta menjelajahi destinasi wisata. Artinya, pelaku ekonomi akan merasakan dampaknya. “Kalau mereka datang sudah pasti makan dan menginap di hotel. Secara tidak langsung masyarakat menikmati hasilnya,” tambah politisi Golkar ini. Komitmen itu sejalan dengan upaya peningkatan kunjungan wisatawan oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram. Sekaligus, memperkuat branding sebagai

Asisten II Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura menyerahkan cinderamata kepada perwakilan pengurus Adeksi usai audensi Jumat (8/2) pekan kemarin.

Asisten II Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Ketua Panitia Daerah Rakernas Adeksi IV H. Didi Sumardi berfoto bersama dengan rombongan pengurus Adeksi di ruang kerja Walikota Mataram, Jumat (8/2) pekan kemarin.

kota jasa dan perdagangan. Terkait pertimbangan penyelengga-

kan satu - satunya daerah yang siap. Sehingga, panitia nasional

ran di Kota Mataram? Didi menegaskan, Mataram merupa-

menetapkan sebagai tuan rumah yang kedua kali. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menyerahkan piagam kepada Kajari Mataram Ketut Sumedana usai acara ramah tamah pada Rabu (6/2).

Kajari Sosialisasikan Peran TP4D

Mataram (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. Ketut Sumedana mensosialisasikan peran tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah. Peran TP4D sangat vital meminimalisir pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Tugas TP4D mengawal dan mengamankan serta mendukung jalanannya pemerintahan dan pembangunan,” terang Kajari. Selain pendampingan, pihaknya juga memberikan pendampingan hukum dalam tahapan program

pembangunan dari awal sampai akhir. Disamping itu, Kejaksaan juga memberikan legal opinion di lingkungan institusi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak terkait lainnya. Keberadaan TP4D sambung Kajari,memberi ruang bagi aparatur pemerintah untuk berkonsultasi, berkomunikasi serta berkoordinasi secara transparan dan profesional, sehingga pembangunan di daerah tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi ke-

beradaan TP4D memberikan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemerintah. “Kajari sungguh - sungguh ingin membantu bagaimana proses jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik,” kata dia. Adapun ke depannya, muncul permasalahan agar segera dikonsultasikan baik dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Pimpinan OPD diminta berhati - hati dan jangan main - main mengerjakan pekerjaan. (cem/*)

Dishub Ikhtiar Lakukan Pembenahan Mataram (Suara NTB) Gebrakan pada kepemimpinan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh patut diapresiasi. Pembenahan di internal Dishub sedang diikhtiarkan. Pembenahan dimulai di internal, merazia kendaraan parkir di zona terlarang. Dan, bertahap menertibkan jukir nakal guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Aspek pengendalian lalulintas, Dishub bekerjasama dengan Satlantas Polres Mataram, menjatuhkan denda pelanggar sebe-

sar Rp250 ribu sekali tilang bagi kendaraan parkir sembanrang. Jika pengemudi meninggalkan kendaraannya, mobil akan ditempelkan stiker peringatan. Penertiban parkir mulai diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram, bersama Kepolisian dan TNI, Senin (4/2). Sebanyak 30 kendaraan ditempelkan stiker peringatan. Satu mobil dan tiga sepeda motor ditilang. “Kita sebelumnya sudah sosialisasikan parkir di jalan. Terutama larangan parkir,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Drs. M. Saleh usai penert-

iban. Petugas tidak saja menertibkan kendaraan umum. Dua kendaraan dinas milik Pemprov NTB, juga ditilang. Saleh menegaskan, penindakan itu sebagai bentuk peringatan bagi pengendara. Ke depan, petugas akan lebih tegas dengan menggembok kendaraan. Sanksi gembok kendaraan terlebih dahulu disiapkan standar operasional prosedur. Selain menggembok, kendaraan juga akan diangkut menggunakan mobil derek. “Mobil derek kita belum punya. Ke depan, kita gembok dulu,” tambahnya. Penertiban parkir difokuskan di Jalan Lang-

ko, Pejanggik, Sriwijaya, Airlangga, Majapahit dan kawasan di sekitar Cakranegara. Selain kendaraan tambah Saleh, juru parkir juga jadi sasaran. Dia meminta jukir yang tak mentaati aturan agar ditahan. “Saya minta kalau jukir juga nakal ditahan satu - dua hari. Ini jadi efek jera,” tandasnya. Penertiban kendaraan parkir sembarangan dilakukan berkala. Pihaknya akan merancang perjanjian kerjasama dengan Polres Mataram. Jika memungkinkan Dishub turun dan memberi penindakan. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana dan Sekda H. Effendi Eko Saswito foto bersama usai menyerahkan piagam kepada Kajari Mataram Ketut Sumedana pada Rabu (6/2) pekan kemarin.

123456789012345678901 123456789012345678901 123456789012345678901 123456789012345678901 Petugas Dinas Perhubungan 123456789012345678901 menilang kendaraan dinas yang 123456789012345678901 parkir di tempat yang dilarang. 123456789012345678901 123456789012345678901 (Suara NTB/ist)

SUARA PULAU LOMBOK

Kasus PHK Masih Tinggi KASUS pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan di Lombok Timur (Lotim) terhadap karyawannya terbilang masih tinggi. Pasalnya selama dua tahun terakhir ini, jumlah kasus PHK di Lotim masih di atas angka sepuluh kasus. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Subhan Bakhtiar, kepada Suara NTB, menyebut, pada tahun (Suara NTB/yon) 2017 jumlah kasus PHK di Lotim Subhan Bakhtiar sebanyak 41 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018, yakni sebanyak 11 kasus perselisihan hubungan industrial. Kendati demikian, katanya, semua kasus-kasus yang masuk semuanya tuntas tertangani di Disnakertrans dan tidak ada yang sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), baik di tingkat bipartit maupun mediasi. “Memang masih di atas 10 kasus perselisihan hubungan industrial. Namun semuanya bisa kita atasi,” jelasnya. Adapun yang menjadi penyebab terjadi PHK itu yakni terjadinya perselisihan hak, keterlambatan pembayaran upah, kekurangan pembayaran upah hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja. Namun dengan dilakukan mediasi antar kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Disnakertrans Lotim, berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku, pihak perusahaan sejauh ini bersedia untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pekerja setelah PHK. “Alhamdulillah, sejauh ini penyelesaian dapat tuntas secara baik-baik,”ujarnya. Adapun beberapa sektor yang kerap terjadinya kasus PHK ini, yakni untuk di tahun 2017 terdapat pada sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor perdagangan. Sedangkan untuk tahun 2018 terdapat pada sektor perdagangan dan sektor peternakan. “Jadi terdapat di berbagai sektor terjadinya PHK,”sebutnya. Terkait persoalan ini, Subhan Bakhtiar mengharapkan kepada semua perusahaan di Lotim, baik dalam perusahaan besar, menengah, dan kecil untuk menghindari perilaku melakukan PHK apabila tidak mampu membayar gaji sesuai UMK atau persoalan lainnya. Melainkan, harus membangun komunikasi supaya persoalan itu menuai jalan keluar yang terbaik. (yon)

(Suara NTB/rus)

BELUM DIREKLAMASI - Terlihat eks penambangan MBLB di wilayah Kelurahan ijobalit yang belum direklamasi. Pengelola tambang diwajibkan mereklamasi eks tambang menjadi lahan pertanian atau perkebunan.

Penambang MBLB di Ijobalit Diingatkan Lakukan Reklamasi Selong (Suara NTB) Para penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di wilayah Kelurahan Ijiobalit Kecamatan Labuhan Haji harus segera melakukan reklamasi. Reklamasi wajib dilakukan untuk menjaga kestabilan lingkungan. Pelaksana Tugas Lurah Ijobalit, Hamdun, belum lama ini mengaku, di beberapa lokasi eks penambangan terlihat belum ada aktivitas reklamasi dijadikan sawah dan atau perkebunan. Bahkan, ujarnya, soal reklamasi ini, sudah disosialisasikan melalui seminar yang digelar Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) beberapa waktu lalu. Di mana, semua aktivitas penambangan galian C yang sudah selesai wajib melakukan reklamasi. ‘’Pastikan kondisi tata ruang Lotim menjadi indah dan asri. Wilayah Kelurahan Ijobalit diketahui kondisi tanahnya berdebu. Bagi penambang lebih cocok dijadikan kawasan perkebunan. Seperti sudah dilakukan salah satu tokoh masyarakat Ijobalit, H. Lalu Selamet yang melakukan rekalamasi dengan menjadikan eks kawasan penambangannya menjadi areal perkebunan,’’ ujarnya mencontohkan. Plt Lurah yang baru sepuluh hari menjabat ini mengaku belum turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi, karena masih bertugas di Kecamatan Selong. (rus)

Aman, Stok Pupuk Subsidi di Lotim Selong (Suara NTB) Musim tanam 2019 ini seperti tidak ada lahan pertanian yang kosong. Lahan-lahan yang sebelumnya tidak tertanami pun kini bisa terlihat hijau. Memasuki musim ini, Dinas Pertanian Lotim memastikan stok pupuk bersubsidi cukup aman. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, Lalu Kasturi kepada Suara NTB, Sabtu (9/2), menegaskan, Lotim sudah mendapatkan kuota tambahan sebanyak 1.900 ton untuk Urea dari kuota sebelumnya. Penambahan ini diberikan guna memenuhi kebutuhan setahun. Di mana kuota pupuk bersubsidi tahun 2019 ini 31.625 ton untuk urea, 6.743 ton SP-36, ZA 5.399 ton , NPK 9.714 ton dan Organik sebanyak 5.240 ton. Terhadap ada kemungkinan akan terjadi kekurangan, ada mekanisme realoksi dari wilayah kabupaten lain ke Lotim atau realokasi antarpengecer. Bagi pengecer yang tidak mampu menyerap sesuai targetnya, maka bisa realokasi ke pengecer yang lain setelah adanya permintaan. Secara kebutuhan menurut kebiasaan petani di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Lotim, kebutuhan pupuk di Lotim mengalami kekurangan. Untuk itu, pada petani disarankan tetap menggunakan acuan teknis penggunaan pupuk, seperti 250 kuintal per hektare untuk Urea. Kebutuhan yang dikirim oleh perusahaan memang jauh dari kebutuhan lahan. Itulah sebabnya, kekurangan dicukupi oleh pupuk bersubsidi. Petani yang sudah habis jatah pupuk bersubsidinya disarankan membeli pupuk non subsidi. Mengenai pestisida sambung Kasturi di tengah masyarakat sudah dijual bebas dan tidak ada subsidi. Distan Lotim menyiapkan stok pestisida akan tetapi untuk aplikasi kegiatan stop serangan hama bila ada yang terjadi. Lalu Kasturi memastikan juga, penggunaan pupuk bersubsidi ini terbatas bagi petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektare. Lainnya untuk kegiatan-kegiatan prorgam pertanian seperti penanaman bawang putih di atas lahan 1642 ha di Sembalun ini tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. Program penanaman bawang putih ini harus menggunakan pupuk non subsidi. Pupuk itupun, katanya sudah dipersiapkan oleh pemerintah bersama dengan sarana produksi yang dibutuhkan petani. “Petani sebenarnya hanya siapkan lahannya, tinggal tanam dan panen,” klaimnya. (rus)

Halaman 4

Global Hub Tunggu Pemulihan Bencana Gempa Tanjung (Suara NTB) Rencana mega proyek Global Hub Kayangan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditunda oleh pemerintah pusat. Pembahasan kembali akan dilanjutkan setelah selesainya proses recovery (pemulihan) bencana gempa yang terjadi di Lombok dan Sumbawa. Hal itu dikatakan anggota Komisi VII DPR RI Dapil NTB, Dr. H. Kurtubi, SAE. M.Sp. M.Sc., saat berkunjung ke KLU, Jumat (8/2). Kurtubi menjelaskan Global Hub merupakan program sekaligus mimpi besar rakyat NTB umumnya, khususnya rakyat Lombok. Menurut hasil kajian, lokasi Lombok Utara cukup strategis. Terletak di selat Lombok dengan float yang lebar dan dalam, sehingga lokasi ini sudah disetujui oleh pemerintah pusat dalam rencana tata ruang

wilayah sebagai area Global Hub. “Tetapi keburu ada gempa, namun gempa itu bukan menjadi penghambat, melainkan masih menuggu pemulihan pascagempa ini. Gubernur juga sudah menyetujui untuk menghidupkan dan mendorong kembali Global Hub Kayangan ini,” papar Kurtubi. Menurut anggota dewan sekaligus pakar perminyakan ini, Global Hub di KLU akan menjadi tempat singgah kapal-kapal niaga raksasa, yang

memang tidak bisa melewati Terusan Suez. Tidak hanya itu, dirinya di DPR RI juga meminta untuk dibangun kilang minyak di sekitar area Global Hub. Kilang minyak dibutuhkan untuk mendukung operasional kapal-kapal di Global Hub, industrialisasi sekaligus untuk kebutuhan ekspor. “Tapi ini setelah masa pemulihan, karena memang kita berencana akan membuat kawasan industri, sesuai dengan keinginan gubernur yang terdahulu dan diteruskan oleh

gubernur yang sekarang,” ujarnya. Keberadaan Global Hub tidak perlu diragukan akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat NTB. Hanya saja, dalam.prosesnya Kurtubi mengingatkan agar Pemda terus berikhtiar ntuk menyediakan SDM di daerahnya. Lombok Utara bisa menjadi pusat industri di NTB. Tidak hanya industri berbasis pelabuhan, melainkan juga industri pariwisata serta industri pertanian secara umum. “Semua ini tentu akan membutuhkan energi, dan kita akan mendorong mereka di energi terbarukan yang bersih. Bahkan nanti mungkin kedepannya, akan menggunakan pembangkit listrik

tenaga nuklir, untuk bisa mendukung industrisasi yang ada di seluruh NTB,” tegasnya. Sebagai warga NTB, Kurtubi, optimis bahwa Global Hub Kayangan akan dibangun. Sehingga di DPR RI pun, ia secara konsisten memperjuangkan rencana tersebut. “Ini adalah salah satu tugas saya yang belum selesai, di samping industrialisasi di Sumbawa barat berbasis pertambangan,” imbuhnya. Daerah kembali diingatkan untuk mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja yang akan bekerja di area tersebut. Tentunya dengan terlebih dulu mempersiapkan institusi yang memadai sebagai tempat belajar anak-anak Indonesia, khususnya di NTB. (ari)

Perbaiki Jaringan Irigasi

Bantuan Pemda Lambat, Warga Selengen Sewa Alat Berat Tanjung (Suara NTB) Kehadiran Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk memperbaiki infrastruktur Bendungan Sambik Jengkel, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, terkesan lambat. Akibatnya warga yang mulai resah karena distribusi air bersih terputus, membuat mereka memikul sendiri beban penggalian sedimentasi bendungan. Warga menggunakan anggaran desa untuk menyewa alat berat. Sekretaris Desa Selengen, Sudiarti, kepada Suara NTB, Minggu (10/2) menegaskan, pihaknya terpaksa mengalokasikan dana desa untuk membiayai sewa alat berat. Pasalnya, kebutuhan air bersih warga di 9 dusun yang ada di Desa Selengen, bergantung dari distribusi air Bendungan Sambil Jengkel. Sudiarti menyebut, perkiraan dana desa yang dihabiskan mencapai Rp 53 juta. Perhitungannya, beban sewa alat berat per jamnya sebesar Rp 780 ribu. “Air bantuan dari Pemda tidak bisa mencukupi. Walaupun belum ada pipa, lebih baik kita gali saja dulu irigasi yang tertimbun. Warga sudah sangat kesulitan air,” ujarnya. Untuk mengantisipasi kesulitan air di warga, Sudiarti mengaku warganya menadah air hujan untuk konsumsi, mandi dan mencuci. Sementara bantuan air hanya bisa menjangkau warga yang bermukim di dekat jalan raya saja. Warga yang tinggal di bagian dalam perkampungan, tidak memperoleh layanan air bersih. “Untuk alat berat, hari ini menuju ke lokasi galian irigasi dan langsung bekerja. Untuk pipa, biarlah kita nunggu. Entah itu dari kabupaten atau provinsi,” pasrahnya. Bagi warga Selengen, yang terpenting saat ini adalah pasokan air di Bendungan Selengen bisa mengalir melalui jar-

(Suara NTB/ari)

ALAT BERAT - Alat berat yang disewa Desa Selengan mulai menata bendungan. Penggunaan alat berat ditarget selesai seminggu untuk membuka bekas longsoran yang menimbun saluran irigasi ke perkampungan penduduk. ingan irigasi. Air itu bisa dimanfaatkan kembali oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari, serta bercocok tanam di areal persawahan. Diakuinya, desakan masyarakat membuat pihaknya mengalokasikan dana desa untuk menyewa alat berat guna penggalian sedimentasi bendungan. “Itu alat berat kita sewa, kita anggarkan dari dana desa. Percuma nunggu bantuan, duluan kita diserang warga. Kalau kami

tunggu bantuan dari pemerintah, duluan sih warga kami mati kehausan,” cetusnya. Minggu pagi kemarin, di lokasi galian sedimentasi bendungan, terlihat alat berat mulai menata bendungan. Alat berat lebih dulu mengerjakan tebingan di atas irigasi agar tidak longsor dan menimbun irigasi untuk ketiga kalinya. Aktivitas di bendungan pun menjadi tontonan warga sekitar yang antusias dengan langkah yang diambil sekdes

Kasus Sabu, Tiga Oknum Warga Ditangkap Selong (Suara NTB) Tiga warga Masbagik, Mar (51), LS (47), dan AG (50) saat ini harus berhadapan dengan aparat kepolisian. Pasalnya, ketiga oknum warga ini ditangkap pihak berwajib, diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, Sabtu (9/2). Ketiganya ditangkap di rumah salah satu pelaku, Mar di Gubuk Bumbang Masbagik saat diduga sedang menikmati barang haram tersebut. Menurut Kasat Resnarkoba Polres Lotim Iptu Surya Irawan, SH., pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini berdasarkan laporan informasi dari masyarakat yang resah atas aktivitas yang terjadi di dalam rumah tersebut. Terkait kasus ini, pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkotika golongan I diancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, mereka disangkakan pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam penangkapannya, kata Surya Irawan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 22 paket klip berisi shabu dengan rincian, 1 paket klip besar, 3 paket klip sedang, 18 paket

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Terduga pelaku penyalahagunaan narkoba beserta barang bukti diamankan di Mapolres Lotim. klip kecil, 1 buah poket ganja, 2 buah sekop plastik, 11 buah bong, 2 buah tutup bong, 3 bungkus klip kosong, 5 buah korek api gas, 1 buah sendok, 2 buah pipet plastik, 2 buah gunting. Selain itu, turut juga diamankan, 4 buah HP, 1 buah dompet kecil, 2 linting ganja dan uang senilai Rp 1.745.000 Diterangkannnya, penangkapan terhadap ketiga terduga pelaku berawal informasi dari masyarakat, sehingga Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lotim langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap situasi TKP, aktivitas orang orang yang keluar masuk TKP, serta penggalian beberapa informasi terkait TO yang dicurigai pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian pada hari Jum’at tang-

gal 8 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita Tim Opsnal dipimpin kasat Resnarkoba Polres Lotim melakukan penggerebekan rumah milik Mar di alamat Desa Gubug Bumbang Kecamatan Masbagik. Pada saat penangkapan tim meminta warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi, tim kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian. Petugas berhasil menemukan barang bukti yang 22 klip yang di duga narkotika jenis sabu Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar di lokasi ini, sehingga ditemukan sejumlah barang bukti tersebut. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lotim guna pemeriksaan lebih lanjut. (yon)

dan jajaran. Mantan Kadus ini menyebut, idealnya alat berat lebih dari satu unit. Namun karena keterbatasan dana, maka pihaknya hanya mengandalkan dampak dari pekerjaan satu-satunya alat berat sewa tersebut. “Kami mohon bantuan media lagi, agar eksposkan kita kebutuhan pipa itu pak, biar cepat dibantu. Setelah penggalian irigasi, kita ingin pipa sudah bisa dipasang,” harapnya. Ia menambahkan, mahal-

nya biaya sewa alat sebesar Rp 780 ribu per jam membuat warga berharap banyak. Setidaknya dalam 1 minggu pengerjaan, sudah ada hasil yang bisa dinikmati masyarakat. Di mana air sudah mengalir ke perkampungan warga melalui jaringan irigasi yang sudah dibersihkan dari material longsoran. “Itu target kita 7 hari, yang kita butuhkan sekarang adalah pipa yang besar itu (16 inci),” demikian Sudiarti. (ari)

Kasus Dana PKH, Kejari Lotim Mulai Berhitung Selong (Suara NTB) Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) terus bergulir. Dalam kasus yang masih dalam tahap penyidikan ini, saat ini penyidik mulai menghitung nilai uang yang dikorupsikan oleh oknum koordinator kabupaten (korkab) pendamping PKH, inisial FT. Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (9/2), Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, menjelaskan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Akan tetapi, katanya, berapa jumlah saksi dan siapa-siapa saksi yang diperiksa itu belum dapat disampaikan untuk kepentingan penyidikan. “Untuk jumlah saksi yang kita periksa sudah cukup banyak. Sekarang kita tinggal memastikan nilai uang yang dikorupsikan itu aja,” terangnya. Untuk pemeriksaan saksisaksi ini, terakhir dilakukan pada minggu lalu, sehingga dalam perjalanan kasus ini tinggal beberapa tahap untuk kemudian semuanya menuai titik terang. “Sekitar minggu lalu kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Intinya tinggal beberapa tahapan kasus ini dapat kita tuntaskan,” janjinya. Wasita menambahkan, saat ini Kejari Lotim se-

dang menuntaskan beberapa perkara yang masih tahap persidangan. Untuk itu dilakukan penuntasan satu per satu untuk kemudian nantinya fokus pada penanganan dugaan tipikor bantuan dana PKH tersebut. “Kita tuntaskan dulu satu persatu. Saat ini beberapa perkara masih dalam proses persidangan. Itu kita tuntaskan dulu,” katanya. Diberitakan sebelumnya, setelah memeriksa sejumlah kelompok penerima manfaat (KPM) dan pihak dari Dinas Sosial (Lotim), Kejari Lotim minggu lalu kembali memeriksa sejumlah saksi untuk mencari titik terang dengan memperkaya informasi dari laporan yang diterimanya. Pasalnya, kasus tersebut saat ini sudah bergulir pada tahap penyidik sejak dilaporkan. (yon)

Wasita Triantara

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Senin, 11 Februari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 11 Februari 2019

Halaman 5

Respons Tuntutan Pekerja PEMDA Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) merespon cepat tuntutan para pekerja pada aksi, Kamis (7/2). Dinas terkait segera mengambil langkah mediasi tripartit dengan mempertemukan tiga pihak, yakni pengusaha, pekerja dan Pemda. Langkah ini akan diambil setelah ada laporan dari pihak pekerja yang keberatan terhadap persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan gaji yang belum dibayarkan selama 12 bulan. Di samping melakukan langkah mediasi, dinas terkait (Suara NTB/her) juga sudah mengirim surat Rusditah imbauan kepada seluruh perusahaan agar tidak melakukan PHK. Demikian penjelasan Kepala Disnaker Lobar Rusditah dan Kabag Humas Protokol Setda Lobar H. Saepul Ahkam, terhadap aksi demo pekerja, Minggu (10/2). Menurutnya, rencana tersebut baru bisa dilakukan setelah menerima hasil klarifikasi pihak owner Hotel Sentosa di Yogyakarta. Termasuk menunggu adanya laporan pihak pekerja Villa Imaj. ‘’Kami akan panggil setelah mediator kami balik (dari Yogyakarta). Karena mediator kami cuma satu,” aku Kepala Disnaker Lobar, Rusditah. Sesuai prosedur dalam tripartit, ujarnya, pihaknya akan menghadirkan pihak serikat pekerja (SP) dengan manajemen perusahaan. Nantinya jika dalam mediasi itu selama tiga kali tidak menemui hasil kesepakatan terkait hak setelah di -PHK. Pihaknya akan mengeluarkan anjuran untuk diproses melalui pengadilan.”Di pengadilan diproses lagi, kalau pengadilan mengabulkan dapat pesangon maka dapat (pekerja), tapi kalau sebaliknya pengadilan menolak, maka tidak dapat pesangon,” jelasnya. Terkait tudingan oknum mediator yang bermain, Rusditah mengaku akan meminta klarifikasi yang bersangkutan. Hanya saja pihaknya juga meminta kepada pelapor menujukan bukti jika yang bersangkutan benar bermain. Sebab pihaknya tidak bisa sembarangan mengeluarkan sanksi. Mengingat sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kabag Humas Setda Lobar H. Saeful Ahkam, menilai jika Pemkab tetap berada di sisi tengah-tengah kedua belah pihak. Menurutnya langkah Disnaker yang langsung menemui pihak owner menjadi langkah proaktif untuk memperhatikan kondisi masyarakat. Sebab ketika dilakukan komunikasi dengan pihak pengelola yang ada di Lobar, justru hanya bisa menyampaikan kepada pihak owner. Apalagi hampir sebagian besar owner berada di luar daerah Ahkam sedikit menyinggung cara pendemo yang dinilai tidak elegan saat menyatroni kediaman Bupati Lobar. lantaran tidak bertemu di kantor bupati saat melakukan demo. Ia mempertanyakan apa urgensi, sehingga para pendemo melakukan itu. Ia menjelaskan jika saat itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid sedang menghadiri acara di Gili Gede Indah Sekotong hingga siang hari. Bahkan setelah itu melakukan pengecekan gelondong emas non merkuri di kawasan Sekotong. “Bagi kami ini urusan kedinasan. Kami tetap berbaik sangka tujuan pendemo sampai ke rumah dalam rangka silaturahmi atau pendekatan informal,” sambungnya. Bahkan Bupati Lobar menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja pada malam harinya, namun para pekerja tidak datang. (her)

Polisi Kesulitan Ungkap Pelaku Pembunuhan Putu Winda Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) masih kesulitan mengungkap pelaku pembunuhan Putu Winda Kartika yang mayatnya ditemukan di Pantai Endok Taman Ayu Gerung. Pihak kepolisian kesulitan memperoleh keterangan saksi yang mengarah kepada kronologi kejadian terbunuhnya mahasiswi asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu. Lantaran dari ke enam saksi yang sudah mintai keterangan, tidak ada satupun yang mengetahui dan melihat korban pergi dari kosnya sebelum mayatnya ditemukan di Pantai Endok beberapa waktu lalu. “Sulit masalah saksinya. Yang bersangkutan (korban) pada waktu keluar (kos) tidak ada yang melihat,” ujar Kepolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi yang di konfirmasi disela acara di Bundaran Giri Menang Squre (GMS), Sabtu (9/2) lalu. Dari keterangan saksi itupun tidak ada yang mengetahui jika korban memiliki pacar atau temen dekat. Bahkan dari pemeriksaan jenazah korban pun tidak ditemukan tanda kehamilan yang mengarah kepada tindakan pemerkosaan.”Ndak ada teman dekatnya (pacarnya), cek kehamilan juga ndak ada tanda hamil,” sambungnya. Menurut Heri, biasanya korban diketahui selalu menginap di kediaman pemilik kos ketika akhir pekan tiba. Di mana pemiliknya itu masih keluarga korban. Maklum saja saat akhir pekan tiba, kos tersebut selalu sepi lantaran ditinggal penghuninya pulang kampung. “Kata bapak kosnya yang pamannya, Sabtu Minggu itu pada pulang semua mahasiswa, jadi tidak ada yang ngelihat korban,” ujarnya. Hanya saja kebiasaan itu tidak dilakukan sebelum hari kejadian terjadi. justru koban tetap tinggal di dalam kamar kosnya. Sebelum akhirnya Selasa (22/1) lalu dikabarkan hilang oleh pihak keluarga. Meski demikian pihaknya terus berusaha mengungkap kematian mahasiswi tingkat pertama Jurusan Analis Kesehatan Poltekes Mataram itu. Termasuk indikasi kecurigaan yang mengarah kepada pelaku masih didalami pihaknya. (her)

’’Millennial Road Safety Festival’’ Sasar Ribuan Santri dan Pelajar di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Ribuan santri dan pelajar mengikuti Millennial Road Safety Festival yang digelar Polres Lombok Barat (Lobar), Sabtu (9/2). Melalui kegiatan kaum milenial diharapkan mampu meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Pasalnya berdasarkan angka kasus kecelakaan, kaum milenial menjadi korban tertinggi baik nasional maupun di Lobar khususnya. Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi didampingi Kasatlantas Iptu L. Panca Warsa, menjelaskan, kaum milenial memiliki kesadaran berlalu lintas dan tertib berlalu lintas. Alasan menyasar kaum muda, ujarnya, karena berdasarkan data nasional maupun di Lobar angka kecelakaan terbesar melibatkan kaum milenial. Di mana, pengendara motor, misalnya, banyak korban berasal dari usia produktif yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor, namun sudah mengendarai motor. Pihaknya pun mengimbau kepada segenap para orang tua agar tidak membelikan anaknya motor kalau belum cukup umur. “Sebab jumlah kasus lakalantas terbanyak melibatkan kaum milenial, sehingga ini menjadi sasaran kami,”kata kapolres. Dalam kegiatan ini juga kata dia, dirangkai dengan sosialisasi pelaksanaan pemilu melibatkan KPU, untuk mengimbau kaum milenial atau pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih pada pemuli, jangan sampai kata dia ada yang golput. (her)

(Suara NTB/her)

JALAN SANTAI - Kapolres Lobar Heri Wahyudi bersama Ketua PCNU Lobar jalan santai bersama ribuan santri dan pelajar di Lobar, Sabtu (9/2).

(Suara NTB/kir)

TUANG AIR - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menuang air dari ceret saat Reborn Desa Penujak sebagai Desa Wisata Gerabah, Sabtu (9/2).

Desa Penujak Merintis Kembali Kejayaan Gerabah

Praya (Suara NTB) Di era tahun 1980-an hingga awal tahun 200-an, Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah (Loteng) dikenal sebagai sentra penghasil gerabah berkualitas tinggi. Nama Desa Penujak pun dikenal tingkat nasional hingga mancanegara. Namun pascabom bali tahun 2002 silam, pamor gerabah Desa Penujak perlahan mulai meredup. Seiring dengan semakin menurunnya permintaan gerabah berdampak pada tutupnya sejumlah art shop akibat merosotnya kunjungan wisatawan kala itu, terutama di Bali, yang merupakan pasar utama gerabah Desa Penujak. Sementara pasar lokal tak banyak membantu mempertahankan eksistensi gerabah Desa Penujak. Masyarakat yang dulunya membuat gerabah mulai beralih ke aktivitas lain dan us-

aha gerabah hanya jadi usaha sampingan. “Kalau dulu kita punya hampir seratusan art shop di Desa Penujak. Tapi sekarang tinggal hanya tiga art shop saja,” aku Kepala Desa Penujak L. Suharto pada acara Desa Penujak Reborn, Sabtu (9/2). Kini Desa Penujak mencoba merintis kembali jalan menuju era kejayaannya sebagai penghasil gerabah berkualitas. Setelah sempat mati suri, Desa Penujak seper-

ti ingin reborn(lahir kembali) dengan mendeklarasikan diri sebagai desa wisata gerabah. “Kita berharap momen ini bisa menjadi momentum yang baik bagi era kebangkitan gerabah Desa Penujak,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat Reborn Desa Penujak, Desa Wisata Gerabah, Sabtu (9/2). Gubernur mengatakan, gerabah masih punya peluang untuk berkembang. Sebagai salah satu sektor pendukung

pariwisata di daerah ini. Bahkan cara pembuatan gerabah itu sendiri bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang layak dijual. Dalam hal ini, ujarnya, produk gerabah tinggal dikemas dengan baik, sehingga bisa membuat wisatawan tertarik untuk datang dan berkunjung ke Desa Penujak. “Event ini kita harapkan tidak hanya jadi seremoni belaka. Tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret untuk bisa mengembalikan kejayaan gerabah Desa Penujak,” ujarnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, tentu butuh dukungan serta komitmen semua pihak. Mulai dari tataran pemerintah desa hingga pemerintah yang lebih atas.

Dan, pemerintah provinsi bakal mendukung penuh upaya mengembalikan Desa Penujak sebagai sentra gerabah didaerah ini. Di tempat yang sama Direktur Edukasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Pusat, Popi Safitri, mengaku Desa Penujak dengan gerabahnya sangat potensial untuk bisa berkembang. Letaknya yang strategis, karena sangat dekat dengan bandara salah satu nilai lebihnya. Tinggal bagaimana kemudian inovasi dan kreativitas dalam memproduksi gerabah bisa terus dipacu. Dalam arti bentuk dan model gerabah yang dihasilkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. (kir)

Warga Desa Mareje dan Cendimanik Penerima Bansos Diduga Banyak Salah Sasaran Tanam Padi di Jalan Rusak Giri Menang (Suara NTB) – Warga Sekotong dan Lembar mengeluhkan akses jalan rusak parah di wilayah setempat. Pasalnya, akses jalan tanah sepanjang hampir 4-5 kilometer di wilayah itu tak pernah disentuh pemerintah daerah. Warga setempat menagih janji pemda yang berkali-kali menjanjikan mau membangun akses jalan tersebut. Mereka merasa dianaktirikan oleh pemerintah, lantaran tak pernah menyentuh pembangunan akses jalan di desa setempat. Sebagai bentuk protes dan tuntutan warga terhadap pemda, warga pun menanam padi di kubangan jalan setempat. Seperti dilakukan warga di Desa Mareje, akhir pekan kemarin menanam pohon di kubangan sepanjang jalan di wilayah setempat. Bukan tanpa dasar mereka melakukan aksi tersebut. Termasuk kata dia, akses jalan penghubung menuju Desa Cendimanik Sekotong. Warga mengaku akses jalan ini sudah tak layak disebut jalan, karena kondisi akses penghubung beberapa dusun di desa setempat sangat buruk sekali. “Lebih baik ditanami padi saja, karena ini seperti bajakan sawah, tak layak disebut jalan ini,” keluh Budi warga Mareje. Kondisi jalan di beberapa dusun masing-masing Dusun Pelan, Ganjar, Montong Jago, Guli dan Dusun Batu Petak sangat memprihatinkan. Kondisi jalan di mana-mana terdapat kubangan seperti kolam. Bahkan,sebagai bentuk protes warga sengaja memancing di kubangan jalan tersebut. Akses jalan ini, jelas dia menghubungkan Desa Mareje dengan

(Suara NTB/her)

TANAM PADI - Warga Mareje Lembar menanam padi di kubangan sepanjang jalan yang rusak parah. Cendi Manik Sekotong, ini sangat rusak parah. Karena tak pernah disentuh semenjak dibangun tahun 1996 atau sejak dibuka swadaya oleh masyarakat. Kades Mareje, Nurudin menyatakan, usulan pembangunan jalan ini sudah dimasukkan dalam RKP dan musrenbang camat semenjak tahun 2013. Akses jalan yang perlu segera dibangun sepanjang 3 kilometer mulai dari Dusun Ganjar-Batupetak yang berbatasan dengan Desa Cendi Manik. Diakui sejak dibuka puluhan tahun lalu persisnya tahun 1996-1997 akses jalan ini tak pernah disentuh pemda, padahal saat itu jalan ini sudah masuk jalan kabupaten. “Musrenbangcam 2016 lalu dari PU bahkan siap mensurvei jalan itu, namun ditunggu-tunggu tidak ada yang datang, padahal sudah prioritas di musrenbang,” keluhnya. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Lobar, Made Artadana mengatakan, warga perlu me-

maklumi dan memahami daftar perencanaan bermuara pada keterbatasan anggaran. Menurutnya, berdasarkan daftar urutan hasil musrembang Kecamatan Lembar terkait pembangunan akses jalan, paling atas atau ranking satu Dusun Jelateng Sekotong Timur, ranking dua Dusun Lendang Andus Desa Labuan Tereng, ranking 3 Dusun Beroro Desa Jakem, lalu urutan ke empat baru masuk jalan di Mareje tersebut. Dari data yang ada ini, jelasnya, menjadi dasar utuk pendaftaran dan usulan. Untuk penanganannya jelas Made, yang paling memungkinkan melalui dana alokasi khusus (DAK). Untuk pembiayaan jalan ini jika pembangunan total diperlukan dana Rp 2 miliar per satu kilometer jalan, sehingga total dana yang diperlukan untuk 3 kilometer R 6-7 miliar. Sedangkan jika hanya diperbaiki dan rabat jalan di spot-spot tertentu kebutuhan anggaran diperkirakan Rp 3-5 miliar. (her)

Penuhi Kebutuhan Listrik, PLTN Jadi Solusi Realistis Praya (Suara NTB) Kebutuhan akan listrik di NTB khususnya dalam beberapa tahun ke depan dipastikan akan terus bertambah. Apalagi ada rencana pembangunan sejumlah mega proyek, seperti pembangunan Global Hub di Kabupaten Lombok Utara (KLU) maupun pembangunan Smelter PT. NNT di Pulau Sumbawa. Di satu sisi kapasitas produksi listrik di NTB masih sangat terbatas, sehingga solusi yang paling realistis untuk menjawab kebutuhan listrik ialah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTUN). “Kenapa PLTN? Karena PLTN jauh lebih efisien dan hemat dari berbagai aspek,” ungkap anggota Komisi VII DPR RI Dr. H. Kurtubi, SE., ditemui usai sosialisasi Keantariksaan Kerjasama LAPAN

dengan DPR RI di kantor Camat Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (9/2). Selain itu, ujarnya, dari sisi biayai produksi PLTN jauh lebih hemat. Untuk menghasilkan 1 kwh listrik, PLTN hanya menghabiskan biaya 3,6 sen atau sekitar Rp 0,036. Dibandingkan dengan PLTB (pembangkit listrik tenaga batubara) yang butuh sampai 7,2 sen atau Rp 0,072. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) itu biayanya jauh lebih tinggi, bisa mencapai 1,2 sen atau Rp 0,12 untuk 1 kwh listrik. Dari sisi lingkungan, PLTN jauh lebih ramah lingkungan dan jauh dari polusi. “Memang ada ketakutan soal potensi akan bahaya radiasi nuklir. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, potensi bahaya tersebut bisa diminimalisir,” terangnya.

PLTN, ujarnya, saat ini sudah banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia. Dan, rata-rata negara maju, seperti Jepang. Saat ini negara matahari terbit tersebut memiliki sebanyak 42 PLTN dan menjadi pemasok listrik utama di negara tersebut, karena PLTN dinilai jauh lebih efisien serta murah. “Kalau kemudian negara-negara maju tersebut bisa, kenapa kita tidak. Toh, dari sisi kemampuan serta potensi yang ada, kita mampu,” tegas Ketua Kaukus Nuklir Parlemen ini. Sehingga saat ini Komisi VII DPR RI sendiri terus mendorong pemerintah supaya segera mewujudkan rencana pembangunan PLTN untuk menjawab kebutuhan listrik secara nasional termasuk di NTB. Apalagi kebutuhan listrik akan semakin bertambah. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) Hj. Made Ambaryati mengatakan pihaknya sudah mengirim surat edaran (SE) kepada semua desa di Lobar. SE tersebut ditekankan kepada seluruh kades dan kelurahan melakukan musyawah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel) sebagai bahan verifikasi dan validasi (verivali) ulang terhadap penerima bantuan di masing-masing desa mengacu pada data basis data terpadu (BDT). ‘’Langkah ini perlu dilakukan kades, untuk mengeluarkan penerima bantuan yang tak berhak menerima akibat data tak tepat sasaran. Selain itu, verivali ini dilakukan untuk penerapan program pangan non tunai pengganti rastra,’’ tegasnya pada Suara NTB pekan kemarin. Menurutnya, perlunya dilakukan verivali ulang agar bantuan tepat sasaran. Sebab banyak penerima yang sudah meninggal, pindah alamat namun masih saja terdata menerima bantuan. Persoalan lain aku dia, ada desa pemekaran yang belum masuk dalam BDT. Di antaranya di wilayah Lembar. Kondisi ini menyebabkan pemilahan warga ini agak susah, sehingga perlu tu-

run ke desa setempat mencocokkan data warga yang pindah. Terkait desa yang tidak berani mengeluarkan warga yang tak berhak dari BDT, Ambar menegaskan kades harus berani. Kemungkinan, kata dia, sebelumnya kades tidak berani melakukan itu, karena waktu pelaksanaan pilkades. “Sebab kalau sekarang data BDT ini kalau dimasukkan dalam aplikasi, secara otomatis sudah langsung keluar berapa warga punya aset, berapa mobil dan tanah. Itu tidak bisa dikelabui,” tegas dia. Dijelaskan musdes dan muskel yang dilakukan desa serta kelurahan mengacu pada BDT yang sudah ada di masing-masing operator desa. Dalam musdes ini nanti, ditekankan kepada seluruh kades mengundang seluruh pihak antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, pendamping PKH, dan TKSK Disos. Karena jumlah TKSK hanya 1 di masingmasing kecamatan, maka kemungkinan desa kalau mengadakan musdes, TKSK bisa turun bergiliran. Perlunya musdes ini untuk verivali penerima bantuan sosial, termasuk program bantuan non tunai yang akan dilaksanakan pertengahan tahun ini mendatang. Sebelum dilaksanakan program ini, perlu dilakukan verivali data dulu. (her)

Desa Bertambah, Loteng Rencanakan Pemekaran Kecamatan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai mempersiapkan rencana pemekaran sejumlah kecamatan di daerah ini, karena jumlah desa di Loteng akan bertambah dari 127 desa menjadi 142 desa. “Jadi tahun ini kita juga sudah mempersiapkan rencana pemekaran kecamatan begitu desa-desa persiapan ditetapkan sebagai desa definitif,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, kepada Suara NTB, Jumat (8/2). Menurutnya, ada beberapa kecamatan yang berpotensi dimekarkan. Jika dilihat dari jumlah desanya. Tapi yang paling memungkinkan ialah Kecamatan Pujut. “Jumlah desa di Kecamatan Pujut saat ini sebanyak 18 desa. Dengan tambahan dua desa definitif yang baru, maka total desa berjumlah 20 desa,” terangnya. Dengan pemekaran kecama-

tan tersebut banyak dampak positif yang bisa dirasakan, khususnya soal kualitas pelayanan kepada masyarakat jelas akan semakin baik. Termasuk daya jangkau serta kecepatan layanan juga akan meningkat. “Esensi dari pemekaran wilayah itulah ialah bagaimana mendorong peningkatan dan perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Jalaludin. Lebih lanjut Jalaludin menambahkan, selain wacana pemekaran kecamatan tahun ini pihaknya juga akan mengusulkan pemekaran desa. Di mana ada 35 desa yang sudah mengusulkan pemekaran wilayah yang merupakan akumulasi usulan pemekaran desa selama 4 tahun terakhir atau sejak tahun 2016 lalu. “Jadi total ada 35 desa yang tahun ini akan kita usulkan untuk dimekarkan. Tapi kan belum tentu semua bisa disetujui. Tergantung hasil verifikasi oleh pemerintah provinsi nantinya,” terangnya. (kir)

SUARA NTB Senin, 11 Februari 2019

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 BERDIALOG - Kadis Perdagangan NTB, Hj. Putu 12345678901234567890123456789012 Selly Andayani bersama Kepala dan Sekretaris 12345678901234567890123456789012 Bapenda Sumbawa, Arif Alamsyah saat berdialog 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dengan Pedagang Pasar Seketeng. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Pedagang pasar Seketeng akan direlokasi ke pasar 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sementara di lapangan Kerato pada Selasa menda12345678901234567890123456789012 tang. Pembangunan 64 unit petak telah rampung dita12345678901234567890123456789012 mbah fasilitas pendukung lainnya. Namun, masih 12345678901234567890123456789012 membutuhkan bantuan tambahan tenda, seperti janji 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dinas Perdagangan Provinsi NTB, saat berkunjung ke 12345678901234567890123456789012 Sumbawa, Sabtu (9/2). Serta berharap adanya sunti12345678901234567890123456789012 kan bantuan modal untuk pedagang. 12345678901234567890123456789012 Sebagaimana disampaikan Sekretaris Badan 12345678901234567890123456789012 Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Arif Alam12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 syah M.Si, Bapenda telah meminta pendampingan dari 12345678901234567890123456789012 Kepolisian, Kodim 1607 dan Pol PP pada saat relokasi 12345678901234567890123456789012 nantinya. Untuk menjamin suasana tertib dan kodusif 12345678901234567890123456789012 selama proses perpindahan pedagang ke Kerato. Dalam 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hal ini, pihaknya telah menyiapkan 64 petak yang seti12345678901234567890123456789012 pa petaknya berukuran 10 kali 12 meter. Dari total 2673 12345678901234567890123456789012 pedagang pasar Sekteng yang terdata, sekitar 2100 yang 12345678901234567890123456789012 akan menempati lapak sementara di Kerato. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Sisanya ada beberapa pedagang yang istirahat 12345678901234567890123456789012 karena kehabisan modal pasca kasus kebakaran Pasar 12345678901234567890123456789012 Seketeng. Sepert pedagang pakaian (konveksi) dan 12345678901234567890123456789012 barang pecah belah,” sebutnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Untuk fasilitas pendukung di pasar sementara akan 12345678901234567890123456789012 disuplai air bersih dari PDAM. Dilengkapi juga sumur 12345678901234567890123456789012 serapan untuk limbah pedagang ikan. Empat kontain12345678901234567890123456789012 er sampah dan akan diangkut setiap harinya juga di12345678901234567890123456789012 siapkan serta WC berjalan. Dalam hal ini, Bapenda 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menyiapkan petugas 11 tenaga kebersihan dan 10 pen12345678901234567890123456789012 jaga malam di lokasi pasar sementara. Untuk keaman12345678901234567890123456789012 an juga akan dibantu Karang Taruna setempat secara 12345678901234567890123456789012 swadaya. “Untuk eks pedagang pasar Seketeng dibe12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 baskan dari segela jenis retribusi,” terang Arif. 12345678901234567890123456789012 Sedangkan untuk masyarakat desa Uma Beringin, 12345678901234567890123456789012 diberikan hak mengelola pasar desa di sebelah pasar 12345678901234567890123456789012 sementara yang ditempati eks pedagang pasar Seketeng. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sebab Pemkab tidak ingin masyarakat setempat men12345678901234567890123456789012 jadi penonton. Pasar desa ini akan diintegrasikan dan 12345678901234567890123456789012 dikelola oleh desa dengan batas tertentu. Parkir juga 12345678901234567890123456789012 akan dikelola oleh Karang Taruna berkoordinasi den12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gan Dinas Perhubungan Sumbawa. 12345678901234567890123456789012 Terkait fasilitas pendukung lainnya, lanjut Arif, peda12345678901234567890123456789012 gang masih membutuhkan tambahan tenda. Kebetulan, 12345678901234567890123456789012 Kepala Dinas Perdagangan NTB telah berkunjung meli12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hat sisa sisa puing pasar Seketeng yang terbakar sekali12345678901234567890123456789012 gus melihat kondisi pasar sementara di Kerato. Kadis 12345678901234567890123456789012 Perdagangan NTB pun telah menjanjikan untuk mem12345678901234567890123456789012 bantu tambahn tenda bagi pedagang. 12345678901234567890123456789012 Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan ke 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kadis Perdagangan NTB, soal bantuan modal usaha 12345678901234567890123456789012 bagi pedagang dan pelaku UMKM. Serta fasilitas pen12345678901234567890123456789012 dukung nantinya untuk pembangunan baru pasar 12345678901234567890123456789012 Seketeng. Agar mencapai hajat bersama menjadikan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pasar Seketeng sebagai pasar pertama yang ber SNI di 12345678901234567890123456789012 Pulau Sumbawa. Mengingat anggaran Pemkab hanya 12345678901234567890123456789012 untuk bangunan induk dan pasilitas pendukung inti. 12345678901234567890123456789012 Sementara untuk mencapai standar pasar SNI, ada be12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 berapa persyaratan yang mesti dipenuhi. Untuk itulah, 12345678901234567890123456789012 pihaknya berharap Pemprov bisa membantu beberapa 12345678901234567890123456789012 fasilitas, seperti kantor pengelola Musholla, pos tim12345678901234567890123456789012 bang laboratorium untuk menguji kesehatan pangan. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Lab mini untuk memeriksa dan mengecek kasar ba12345678901234567890123456789012 han berbahaya dalam makanan yang diperkenankan di 12345678901234567890123456789012 jual di pasar rakyat. Itu yang dibutuhkan pasar ber SNI. 12345678901234567890123456789012 Sedangkan IPAL dan persampahan sudah masuk dalam 12345678901234567890123456789012 desain Pemkab,” tukas birokrat muda Sumbawa ini. (arn) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Taliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Kuota minyak tanah (Mitan) perbulan sebanyak 12345678901234567890123456789012 dua tangki belum dikurangi di Sumbawa Barat, mes12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ki sudah berada di wilayah konversi ke gas. Sebab, 12345678901234567890123456789012 sarana penunjang agar pasokan gas terjamin masih 12345678901234567890123456789012 belum disiapkan oleh pemerintah. 12345678901234567890123456789012 Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Dis12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 koperindag) UMKM melalui Kabid perdagangan Rahadi12345678901234567890123456789012 an S. Pd. M. Si kepada Suara NTB belum lama ini menga12345678901234567890123456789012 takan, memang untuk kuota Mitan hingga saat ini belum 12345678901234567890123456789012 dikurangi oleh Pertamina. Kalaupun ada agen yang tidak 12345678901234567890123456789012 lagi melakukan penjualan Mitan, itu semata-mata kare12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 na persiapan menjadi salah satu penjual gas bersubsidi. 12345678901234567890123456789012 Bahkan saat ini tercatat sudah ada dua pangkalan yang 12345678901234567890123456789012 akan menjadi lokasi bagi para pengguna gas subsidi 12345678901234567890123456789012 melakukan isi ulang. Itu artinya persiapan untuk masuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ke wilayah konversi sudah siap tinggal menunggu SPBE 12345678901234567890123456789012 rampung pengerjaannya. Sehingga saat Kuota Mitan di12345678901234567890123456789012 cabut, tidak menjadi polemik lagi di masyarakat. 12345678901234567890123456789012 “Sejauh ini belum ada pengurangan jumlah paso12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan Mitan ke KSB meski sudah masuk dalam daerah 12345678901234567890123456789012 konversi. Jika semua sarana penunjang sudah siap, 12345678901234567890123456789012 baru akan ditarik Mitan ini dari pasaran,” ungkapnya. 12345678901234567890123456789012 Dikatakannya, sementara itu terkait dengan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 adanya rencana Pemerintah menjadikan agen Mi12345678901234567890123456789012 tan sebagai mitra LPG nantinya, hingga saat ini be12345678901234567890123456789012 lum diputuskan hanya penyalurnya saja yang sudah 12345678901234567890123456789012 ditetapkan. Memang sempat ada rapat untuk mem12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bahas masalah ini dengan pihak terkait, tapi sam12345678901234567890123456789012 pai dengan saat ini belum ada juga kejelasan. Bah12345678901234567890123456789012 kan petunjuk untuk bisa menjadi agen pangkalan 12345678901234567890123456789012 gas Elpiji juga masih belum ada informasi. 12345678901234567890123456789012 Hanya saja untuk saat ini yang harus segera dis12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ikapi terkait harga eceran tertinggi (HET) tabung 12345678901234567890123456789012 gas tiga kilo ini. Jangan sampai harga gas subsidi 12345678901234567890123456789012 ini sama dengan non subsidi. Apalagi hasil perte12345678901234567890123456789012 muan dengan Hiswana Migas, harga di masa transi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 si mencapai angka Rp25-27 ribu masih cukup tinggi 12345678901234567890123456789012 dibandingkan pulau Lombok yang hanya mencapai 12345678901234567890123456789012 angka Rp14-17 ribu per tabung. “Kita minta Pem12345678901234567890123456789012 prov segera menetapkan HET di masa transisi sep12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 erti ini (SPBE belum terbangun) supaya masyarakat 12345678901234567890123456789012 tidak terlalu merugi,” tandasnya. (ils) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/arn)

Pedagang Direlokasi, Bapenda Sumbawa Harapkan Bantuan Pemprov

Kuota Mitan Belum Dikurangi di KSB

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Dua Warga di Tarano Kembali Digigit Anjing Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah warga yang digigit anjing di Desa Labuan Aji Kecamatan Tarano bertambah. Setelah beberapa waktu lalu satu orang, kini dua orang warga setempat kembali digigit anjing liar pada Minggu (10/2) pagi. Kedua korban gigitan sudah diberikan perawatan, sedangkan anjing penggigit sudah dieliminasi warga. Kabid P2PL Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa,Agung Riyadi membenarkan kejadian tersebut. Dimana ada dua orang yang dilaporkan mendapat gigitan. “Ada dua yang dilaporkan hari ini. Ayah dan anak di Kecamatan Tarano. Kemudian dilarikan ke Puskesmas,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB via seluler. Menurutnya, kedua korban gigitan hewan yang diduga Hewan Penular Rabies (HPR) tersebut sudah ditangani secara medis dengan diberikan antibiotik. Kedua pasien sudah dipulangkan karena kondisinya sudah stabil. Tinggal dilakukan pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR). “Keduanya sudah ditangani secara medis. Sekarang ting-

gal VARnya. Vaksin sudah dikirim dan mungkin sudah ada di Tarano,” jelasnya. Ia menjelaskan, vaksin anti rabies tersedia di Kabupaten. Hanya saja jumlahnya terbatas, sehingga tidak bisa disimpan di Puskesmas. Hal ini untuk memudahkan vaksin dikirim jika nantinya ada warga yang digigit anjing di wilayah lainnya. Meskipun demikian, terhadap korban gigitan tetap dilakukan penanganan segera. Jika ada warga yang mendapat gigitan HPR, disarankan segera melaporkan supaya segera ditindaklanjuti. “Kita tetap melakukan penanaganan terhadap korban.Sekarang tidak usah khawatir penanganan rabies di manusianya. Kita sudah punya SOP.

Masyarakat datang saja melapor ke sarana kesehatan.Kalau vaksin terbatas, saya coba mengatur lalu lintas vaksin, agar semuanya mendapatkan,” terangnya. Pihaknya juga setiap saat berkoordinasi dengan pihak provinsi terkait permintaan vaksin. Provinsi sudah mengirimkan 20 vial vaksin, diantaranya 10 vial (vol 1 ml) pada 1 Februari lalu dan 10 vial (vol 0,5 ml) pada 7 Februari lalu. Vaksin ini sudah digunakan untuk menangani para vasien yang terkena gigitan. Pihaknya juga sudah mengirimkan ke Tarano 6 vial untuk menangani dua warga yang mendapat gigitan. “Tadi sudah dikirim 6 vial vaksin yang kami estimasi untuk penanganan tiga kasus.

Tadi ada dua kasus, artinya ada dua yang distok di Tarano,” tukasnya. Selain itu, lanjutnya, pihak Provinsi juga sudah mengirimkan kembali vaksin 20 vial yang estimasinya untuk 10 kasus. Kemungkinan vaksin akan tiba tengah malam nanti. Terhadap kasus rabies ini, pihak Provinsi dan pihaknya dari Dinas kesehatan kabupaten tetap peduli. Makanya setiap ada kejadian, masyarakat diharapkan segera melapor ke sarana kesehatan terdekat. “Setiap ada kejadian, diharapkan dilaporkan sehingga cepat ditindaklanjuti,” tandasnya. Agung menambahkan, sejauh ini sudah ada 8 kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR). Pertama kasus gigitan anjing di Desa Labuan Aji, Kecamatan Tarano beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pengecekan terhadap kepala anjing penggigit, dinyatakan positif terjangkit rabies. Kemudian dua mahasiswa Sumbawa yang digigit di Dompu saat

melaksanakan PKL. Keduanya sudah diberikan vaksin pertama di Dompu dan pihaknya tinggal melanjutkan penanganan lanjutan. Selanjutnya juga di Osap Sio, Kampung Irian dan di Blok L Bukit Permai juga diduga digigit HPR. Begitujuga di Tarano juga ada yang digigit kucing. Terhadap hal tersebut pihaknya juga memberikan penanganan medis. Terakhir dua warga di Tarano yang digigit anjing. Sekretaris Dikes Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, menambahkan, vaksin yang ada baru tiba dari Provinsi. Namun masih terbatas. “Tim sedang mendistribuskan vaksin ke Empang sesuai kebutuhan. Dan juga stok untuk berjaga jaga apabila ada serangan berikutnya,” jelasnya. Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) Dinas Peternakan dan Keswan Sumbawa, drs. Edy Putra Darma, ketika dikonfirmasi sedang mengecek informasi adanya dua warga Tarano yang digigit anjing liar. Sekaligus akan mengambil sampel anjing dimaksud untuk diuji lab. (ind/arn)

Usulan Jadup Menggantung

(Suara NTB/ist)

PENENUN - Salah seorang perempuan perajin tenun di Sumbawa, tengah mempraktikkan teknik menenun yang saat ini semakin penting untuk dilestarikan.

Hj. Niken Janji Kembangkan Produk Unggulan Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Dekranasda Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, berdialog dengan pengrajin tenun di Sameri desa Poto kecamatan Moyo Hilir. Terkait keluhan pengrajin dan produsen lokal mengenai permodalan, Niken mengakui perlu campur tangan berbagai pihak termasuk intervensi pemerintah daerah. Terutama, menurut Niken,memastikan pangsa pasar produk dimaksud. Seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi terhadap kain tenun Lombok. Gubernur mengeluarkan keputusan mewajibkan ASN di lingkup pemerintahannya untuk mengenakan pakaian tenun daerah setiap Selasa dan Kamis. Kebijakan ini langsung terasa bagi para pengrajin tenun. Terkait hal tersebut, Hj. Niken berharap Kabupaten Sumbawa dapat meneruskan kebijakan yang telah diambil Provinsi. Agar pengrajin tenun menjadi bersemangat melakukan produksi demi kemajuan usahanya. Sehingga akan berdampak terhadap peningkatan ekonominya. Menurutnya, dalam memun-

culkan produk lokal dan unggulan, tidak bisa instan. Melainkan harus melalui berbagai tahapan. Pihaknya pun sangat antusias dan menilai sebagai fenomena yang luar biasa ketika generasi muda sudah mulai tertarik dan mau belajar menenun. Hj. Niken melihat langsung beberapa anak perempuan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar sudah bisa menenun. Sebelumnya, Hj. Niken didmapingi Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Hj Amien Rahmani Husni Djibril, Kadis Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly, dan lainnya mengunjungi Pusat Tenun Kemang Langit di dusun Sameri Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir pada Jumat lalu, setelah sebelumnya melihat langsung pembuatan tenun menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) dan mencoba menggunakan ATBM di Dusun Senampar Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara. Hj. Niken sangat antusias melihat kain-kain khas Sumbawa dengan keunikannya yang sangat indah dan kualitas yang baik. Terlihat Hj. Niken bertanya tentang pakaian

adat Sumbawa yang tersedia di Sekretariat Dekranasda Sumbawa yaitu sarangan cila dan cipo cila.Menurut Hj. Niken produk batik dan tenun Sumbawa sudah cukup banyak dan terkenal. Misalnya madu, minyak Sumbawa dan kain tenun ikat. Tenun Sumbawa memiliki corak yang unik dan memikat. Demikian juga dengan minyak dan madu Sumbawa yang memiliki khasiat. Namun semua ini belum banyak terangkat. Ini menjadi tantangan bagi Pemkab. Sumbawa dan Provinsi NTB untuk mengangkat produk unggulan tersebut menjadi produk berstandar dan bisa diakses dimana-mana. Pihaknya berjanji akan membantu pengembangan produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Sumbawa. Dengan memperbaiki kualitas produksi, dan akan membantu promosi dan pemasaran. Dengan melakukan pembinaan terhadap para pengrajin dan produsen lokal. Terutama dalam hal pengemasan yang harus dibenahi, dan kebetulan NTB memiliki Rumah Kemasan, sehingga dapat bersaing di pasaran nasional. (arn)

Banyak Ruas Jalan di Sumbawa Sulit Ditangani Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa memiliki banyak ruas jalan yang sulit untuk ditangani di beberapa lokasi. Pasalnya, ruasruas jalan tersebut masuk dalam kawasan hutan. “Ada ruas jalan yang masuk dalam K1, tapi kita berat untuk melakukan penanganan. Karena masuk dalam kawasan hutan,” kata Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Set-

da Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya. Disebutkannya, ruas jalan yang masuk dalam K1 kondisinya tertutup sepanjang tahun. Dimana istilahnya belum ada jalan, tetapi masuk daftar ruas jalan kabupaten. Pertamaruas jalan Ranan di Lingkar Selatan, ruas jalan LedangLebin. Ketiga ruas jalan Marente di Mate Mega, meskipun aksesnya ada tetapi masuk kawasan hutan.-

Kemudian ruas jalan di Pulau Moyo mulai dari Sebotok, Poto Siso, Brang Kua sampai dengan Labu aji. Panjang ruasnya sekitar 60 kilometer dan masuk kawasan hutan. Selanjutnya yang masuk dalam kawasan yakni ruas Jamu, Kopo, Krida, dari ruas Lenangguar menuju Teladan Kelawis. “Jadi total ruas jalan kita yang dalam K1 atau masuk kawasan hutan lebih kurang 250an kilometer,” terangnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hingga saat ini belum menerima kepastian dari Kementerian Sosial (Kemensos) terhadap realisasi Jaminan Hidup (Jadup) untuk korban gempa. Sebab, anggaran Jadup ini belum disiapkan, lantaran penanganan pasca bencana masih menjadi prioritas untuk diselesaikan. Bahkan Kemensos juga belum berani memberikan informasi pasti terhadap usulan tersebut. “Kita sudah usulkan data dan jumlah penerima Jadup ke Kemensos akhir tahun 2018 lalu dan kita (KSB) yang pertama membuat usulan itu. Tetapi karena belum ada kepastian terkait realisasi bantuan dimaksud, makanya kita juga kesulitan menindak lanjuti hal itu. Kita sering menanyakan hal ini ke Kemensos, tetapi jawaban yang kita terima selalu meminta kita untuk menunggu tanpa kepastian waktu,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos), dr. H. Syaifuddin, kepada Suara NTB, belum lama ini. Dikatakannya, total penerima jadup di KSB dan sudah diverifikasi oleh tim Kemensos mencapai angka 1.907 kk atau sekitar 7. 427 jiwa dari usulan awal mencapai angka 2. 326 KK

atau sekitar 7.789 jiwa. Selain itu, data yang diusulkan tersebut juga sudah lengkap by name by address sehingga bisa dipastikan tidak akan ada masalah saat dicairkan oleh para penerima. Karena realisasi Jadup ini tanpa ada kepastian, pihaknya belum bisa memberikan informasi lanjutan kepada para penerima. Apalagi Jadup ini bukan menjadi tanggung jawab daerah melainkan pemerintah pusat. Sehingga daerah sifatnya menunggu saja dari Pusat, jika sudah pasti dana tersebut ditransfer ke daerah baru akan disosialisasikan. “Kami belum menerima laporan dari Kemensos kapan Jadup ini bisa direalisasikan. Tapi yang jelas, kami tetap akan berupaya maksimal mencari informasi agar segera direalisasikan,” ujarnya. Ditambahkannya, karena bantuan ini (Jadup) sifatnya stimulan, maka dinas terkait meminta supaya masyarakat tidak terlalu berharap. Meskipun jika mengacu ke aturan yang ada, maka Jadup ini merupakan kewajiban dan harus dipenuhi tapi yang perlu diingat jika anggarannya mencukupi. Untuk itu pihaknya tetap meminta supaya masyarakat penerima manfaat untuk tetap bersabar. (ils)

Perawatan Gedung Graha Praja Butuh Anggaran Besar Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya harus merogoh kocek yang dalam jika ingin memperbaiki kondisi gedung kantor Sekretariat Daerah (Setda) yang banyak mengalami kerusakan di sejumlah bagiannya. Berdasarkan hasil perhitungan Bagian Umum Setda, setidaknya jika melakukan perawatan menyeluruh dibutuhkan biaya sekitar Rp6 miliar. Kabag Umum Setda KSB, Hasanuddin menyebutkan, sudah saatnya gedung bernama Graha Praja itu mendapatkan perawatan menyeluruh. Karena sejak ditempati sekitar tahun 2009 lalu, hingga kini bangunan terbesar di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) - pusat perkantoran Pemda KSB itu belum pernah menjalani perawatan besar-besaran. “Selama ini paling kecil-kecil padahal kerusakannya banyak,” terangnya kepada Suara NTB. Kerusakan yang dialami kantor Setda KSB ini terhitung cukup banyak, mulai dari atap yang terus mengalami bocor sehingga ketika musim penghujan di lantai 3 kerap digenangi air. Menurut Hasanuddin, kerusakan juga terjadi di beberapa ruangan di tiap lantai bahkan di ruang kerja Sekretaris Daerah

(Setda). “Ada yang rusaknya besar (parah) dan lebih banyak lagi yang kecil-kecil. Bahkan di ruang pak Sekda saluran airnya tidak berfungsi. Dan bisa dilihat juga kan dari luar, keramik dinding gedung ini sebagian besarnya sudah runtuh,” sebutnya. Tidak saja bagian fisik gedung, Hasanuddin menyebutkan, kerusakan juga terjadi pada sejumlah peralatan pendukung gedung. Mulai dari perangkat sistem pendingin udara (AC), sistem kelistrikan hingga toilet umum di tiap lantai juga tidak berfungsi dengan baik. “Saya sudah cek hampir semua ruangan Kabag, AC-nya tidak nyala. Bahkan ruang istirahat pak Sekda entah rusak sejak kapan karena sudah sampai disarangi tawon,” paparnya. Ia menyebutkan, untuk merevitalisasi dan memperbaiki fungsi seluruh sarana pendukung gedung Graha Praja dibutuhkan dana yang sangat besar. Angka Rp6 miliar sesuai hasil perhitungan pihaknya bahkan telah diajukan ke bupati untuk bahan pertimbangan jika ingin segera memulai proses perbaikannya. “Saya sudah sampaikan ke pak bupati soal hitunghitungan tadi. Dan harapan saya bisa dimulai dianggarkan di APBD perubahan tahun ini,” harapanya. (bug)

(Suara NTB/bug)

KERUSAKAN - Bagian depan gedung Setda KSB yang mulai mengalami kerusakan karena tidak mendapatkan perawatan maksimal selama ini.

SUARA NTB Senin, 11 Februari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Virus Rabies Dijamin Tak Kontaminasi Ikan Dompu (Suara NTB) Kasus rabies atau anjing gila di Kabupaten Dompu yang ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) sejak 21 Januari 2019 lalu mulai berimbas pada sektor perikanan. Warga di beberapa lokasi enggan mengonsumsi ikan karena khawatir terkontaminasi rabies.

(Suara NTB/Uki)

CINDERA MATA - Bupati Bima memberikan cinderamata kepada Kapolda NTB usai silahturahmi dengan masyarakat Kabupaten Bima, di halaman Mapolres Bima, Sabtu (9/2).

Kapolda : Beda Pilihan Politik Tidak Boleh Rusak kondusivitas Bima (Suara NTB) Tahun 2019 merupakan tahun politik. Masyarakat diharapkan benar-benar mencerminkan pesta demokrasi. Beda pilihan politik tidak boleh merusak kondusivitas yang sejatinya menjadi kebutuhan semua orang. Demikian disampaikan Kapolda NTB Irjen. Pol. Drs. Achmad Juri, SH. M.Hum, saat bersilaturahmi dengan, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bima, di halaman Mapolres Bima, Sabtu (9/2). Kegiatan itu turut dihadiri Kapolres Bima AKBP. Bagus Satrio Wibowo, SH, S.IK, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Puttri SE, Wakil Bupati, Drs. Dahlan M. Noer, serta sejumlah pejabat ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. Achmad Juri mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bergembira melaksanakan kedaulatannya dalam memilih Wakil Rakyat serta memilih Presiden periode lima tahun berikutnya. Semua elemen masyarakat ditantang untuk mewujudkan kondusivitas daerah. “Pemilu yang dilaksanakan nanti merupakan refleksi kedaulatan rakyat. Karenanya dideskripsikan juga sebagai pesta demokrasi,” katanya. Dikatakannya, implementasi kedaulatan rakyat tersebut harus diwujudkan dalam suasana penuh kegembiraan dan memberi kebebasan seluas-luas bagi setiap pemilih untuk menentukan pilihannya. Memang lanjutnya dalam Pemilu tahun 2019 nanti selalu menghadirkan konsekuensi berupa perbedaan pilihan. Karena akar budaya sudah mengajarkan beda pilihan bukan masalah yang harus diperdebatkan atau dipertentangkan. “Beda pilihan telah diterima sebagai sebuah keniscayaan. Sebab setiap orang akan selalu punya cara pandang dan penilaian yang tidak sama dengan orang lain,” katanya. Kapolda mengajak seluruh masyarakat agar selalu bekerjasama dalam memelihara Kamtibmas. Menjaga keutuhan NKRI. Mempererat persatuan bangsa dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun norma sosial di masyarakat. “Yang utama bekerjasama dalam mengantisipasi aksi yang dapat merugikan daerah,” katanya. Sementara Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menegaskan terkait daerah “zona merah” yang dilekatkan ke Bima, sedikit demi sedikit dapat diatasi. Perubahan itu berkat dukungan dari seluruh warga masyarakat dan aparat kepolisian. “Predikat zona merah ini dapat kami atasi dengan melaksanakan kegiatan yang postif. Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait agar bersama menjaga daerah rasa aman dan nyaman,” kata Bupati. Meski demikian, dengan kedatangan Kapolda, selain untuk pererat tali silaturahmi Bupati berharap juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan rasa aman, nyaman serta dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. (uki)

Seorang Pelajar di Nowa Meninggal Dipanah Dompu (Suara NTB) Rusdianto Setiawan (17) asal Dusun Wawobaka Desa Nowa meninggal setelah menjadi korban pemanahan misterius, Sabtu (9/2) malam. Nyawa pelajar Kelas X di SMAN 1 Woja tersebut tak berhasil diselamatkan karena luka tusuk yang dialaminya tepat mengenai jantung. Warga setempat, Yati kepada Suara NTB mengaku, tak mengetahui jelas bagaimana kronologi tewasnya remaja tersebut. Namun berdasarkan pengakuan beberapa orang rekan korban insiden itu dialaminya saat asik nongkrong di salah satu warung pinggir jalan raya. Tiba-tiba datang sekitar tiga orang tak dikenal dari arah barat lalu melepaskan anak panah ke arahnya, tepat mengenai bagian organ jantung korban. Setelah melancarkan aksi jahatnya mereka langsung melaju kencang ke arah timur. “Kejadian di kios sekitar Pasar Wodi, saat itu korban bersama rekan-rekannya sedang nongkrong tiba-tiba dipanah,” kata dia. Mengetahui insiden pemanahan yang menimpa salah seorang pelajar itu warga sekitar spontan berdatangan untuk memberi pertolongan dengan membawanya ke Puskesmas Dompu Barat. Tetapi mengingat kondisinya yang kritis Rusdianto Setiawan terpaksa dirujuk ke rumah sakit setempat untuk mendapat perawatan intensif. Namun, nyawanya tak berhasil diselamatkan. Saat ini, Minggu (10/2) Pukul 8.30 Wita korban sudah berada di rumah duka untuk segera disemayamkan. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB tak lama setelah insiden pemanahan malam kemarin sampai Minggu siang ini belum mau memberi keterangan apa-apa, termasuk informasi soal tertangkapnya enam terduga pelaku pemanahan oleh Tim Opnal Polsek Woja. (jun)

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir. Zaenal Arifin, MSI kepada Suara NTB, Sabtu (9/2/2019) kemarin memastikan, anjing yang dibuang sembarangan ke sungai hingga laut tidak yang menyebabkan virus pada anjing tersebut terkontaminasi pada ikan. Karena virus pada anjing rabies tidak akan bertahan lama setelah anjing penderita rabies mati. Virus ini berkembang melalui air liur an-

jing dan akan mati 15 – 20 menit ketika terpapar langsung sinar matahari. Ketika tidak terpapar langsung sinar matahari, maka virus ini hanya bertahan maksimal 1 jam. Ia pun membantah bahwa banyak anjing yang dieliminasi dibuang sembarangan ke sungai hingga laut. Anjing yang dieliminasi oleh petugas maupun oleh warga langsung ditanam, tidak dibuang sembarangan. Kecuali anjing tersebut tidak

dilihat tempatnya mati dan saat dirasakan bau menyengat akan langsung ditanam warga. “Info anjing yang dibuang itu hanya 3 ekor dan itupun langsung dibersihkan, tidak seperti isu yang beredar dan heboh di media sosial,” katanya. Informasi anjing dibuang ke laut ini berawal dari Soro saat awal upaya eliminasi terhadap anjing. Warga yang mengeliminasi sendiri anjing dan belum paham, kemudian membuang

melakukan akselersi dalam rangka percepatan dan peningkatan produksi garam. Jika dilihat produksi garam dari tahun 2017 ke tahun 2018, peningkatannya hampir 200 persen. Pada tahun 2017 produksi garam Sumbawa di angka 1.701 ton, sedangkan tahun 2018 mencapai angka 5.200 ton. Dimana pihaknya terus mendorong petambak garam rakyat melakukan pengembangan. Baik melalui ekstensifikasi (perluasan), intensifikasi (penerapan teknologi), maupun sistem integrasi lahan. Dalam sistem in-

Kabupaten Dompu, akan berdampak pada kehidupan lain. Namun ia berharap, seiring sosialisasi yang dilakukan menimbulkan kesadaran bersama masyarakat. “Mudah – mudahan cepat berakhir,” katanya. Ilyas, salah seorang warga Pajo menceritakan istrinya yang biasa membeli ikan dari pedagang keliling mulai enggan membeli karena informasi ada anjing yang dibuang ke laut dan khawatir terkontaminasi ikan. Ia pun berharap agar bangkai anjing tersebut tidak dibuang sembarangan, tapi dikuburkan agar tidak terkontaminasi dengan yang lain. Apalagi anjing tersebut diduga terpapar rabies. (ula)

Desa Masih Lamban Selesaikan APBDes

(Suara NTB/jun)

LAYANI PEMBELI - Salah seorang penjual bumbu dapur di Pasar Induk saat melayani pembeli, Minggu (10/2).

Pedagang Tak Berani Stok Bapok dalam Jumlah Besar Dompu (Suara NTB) Sejumlah pedagang di Dompu tak berani lagi menyetok Bahan Pokok (Bapok) dalam jumlah besar. Pasalnya, tingkat pembelian masyarakat saat ini terus mengalami penurunan. Kondisi itu dianggap rentan memicu kerugian jika tetap bertahan dengan stok normal. Salah seorang pedagang, Nurjanah kepada Suara NTB di Pasar Induk setempat, Minggu (10/2) kemarin mengaku, sudah mengurangi pengambilan stok bumbu dapur seperti cabai dari pengepul luar daerah. “Tidak berani kita sekarang ambil banyak karena pembeli sedang sepi, kalau kita ambil seperti biasa takut

banyak yang busuk,” kata dia. Jika sebelumnya stok cabai bisa mencapai 180-220 Kg untuk kebutuhan penjualan selama empat hari, beberapa hari terkahir ini ia hanya berani menyetok 120 Kg cabai di rumahnya. Itupun, lanjut Nurjanah, tak semuanya laku terjual dalam empat hari. Terkadang ada yang terpaksa dikeringkan untuk kemudian dijual kembali atau dibagi ke tetangga sekitarnya. Selain dihadapkan dengan persoalan menurunnya tingkat kebutuhan masyarakat, juga harga salah satu jenis bumbu dapur tersebut kini merosot signifikan, per kilogramnya hanya Rp20 ribu dari harga sebelumn-

ya Rp35 ribu/Kg. “Cabai rawit atau keriting sama saja sekarang turun semua,” ungkapnya. Sementara untuk harga kebutuhan pokok lain sejauh ini masih cukup normal, baik itu bawang putih, bawang merah, tomat dan sejenisnya. Hal serupa juga diakui Aminah penjual bumbu dapur lain. Ia bahkan sebulan terakhir terus mengalami kerugian karena menyetok cabai dalam jumlah banyak ditengah menurunnya tingkat kebutuhan masyarakat akhirakhir ini. “Kalau ndak kami keringkan bisa tidak kembali modalnya, makanya sekarang saya juga mulai ambil sedikit sekitar 120 Kg dari biasanya 220-280 Kg,” pungkasnya. (jun)

Dua Meninggal Kena DBD, Warga Ntonggu Resah Bima (Suara NTB) Warga Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo resah setelah dua orang warga setempat bernama Rama (9 tahun) dan Wiwin Anggraini (12 tahun) meninggal dunia lantaran dikabarkan terkena wabah Demam Berdarah (DBD). Camat Palibelo, Drs. Darwis mengakui adanya keresahan warga Ntonggu dalam beberapa hari terakhir ini, setelah dikejutkan meninggalnya dua orang warga setempat akibat terkena DBD. “Iya memang ada masyarakat yang mengadukan dan melaporkan adanya wabah DBD ini di Desa Ntonggu, hingga ada dua orang yang meninggal dunia,” katanya, Minggu (2/10). Meski demikian Darwis, enggan menjelaskan penyebab meninggalnya dua orang anak tersebut. Hanya saja, Ia mengarahkan agar persoalan itu dikonfirmasi ke pihak dinas Kesehatan (Dikes). “Saya kurang tahu informasi penyebabnya. Biar jelasnya silahkan konfirmasi ke Dikes,” katanya. Terpisah, Kabid Pengendalian Penyakit Lapangan (P2PL) Dikes Kabupaten Bima, Farid M. Ap mengakui adanya dua warga desa Ntonggu yang meninggal dunia. Hanya saja penyebabnya bukan karena DBD tapi karena demam tinggi. “Kita sudah konfirmasi pihak RSUD Bima dan mengecek di-

(Suara NTB/Ist)

PENGASAPAN - Dikes bersama masyarakat Ntonggu Kecamatan Palibelo melakukan pengasapan atau fogging setelah ada dua warga setempat dikabarkan meninggal dunia akibat terkena DBD, Minggu (10/2). agnosa pasien bernama Rama. Hasil pemeriksaan medis karena demam tinggi bukan terkena DBD,” katanya. Sementara yang bernama Wiwin Anggraini, juga mengalami kasus yang serupa. Kata Rifaid, anak tersebut panas tinggi selama tiga hari dan selama itu hanya dirawat di rumahnya. “Jadi kesimpulan kami, tidak benar dua warga Ntonggu ini meninggal terkena DBD. Murni karena demam tinggi,” ujarnya. Dikatakannya, tanda-tanda seseorang terkena DBD yakni demam tiba-tiba dengan suhu 40 derajat celcius selama dua hingga tujuh hari. Gejalannya, muka merah, nyeri otot sakit kepala, mual serta muntah darah. “Selain itu seseorang yang terkena DBD ada bintik merah di kulit

dan keluar darah di hidung (mimisan),” ujarnya. Meski demikian, pihaknya sudah melakukan pengasapan (fogging) dan dilanjutkan dengan penyuluhahn terpadu lintas sektor di desa setempat, Minggu (10/ 2) pagi dengan melibatkan masyarakat. “Fogging kita lakukan untuk memberikan jaminan kepada warga yang sempat resah dan khawatir akan munculnya penyakit DBD,” katanya. Tidak hanya itu, pengasapan juga untuk mengantisipasi munculnya wabah DBD dan mencegah munculnya jentik nyamuk DBD. Mengingat intesitas hujan yang terus meningkat. “Kita arahkan warga agar tidak membiarkan air tergenang, baik di selokan, ember maupun pada bak mandi,” katanya. (uki)

Sumbawa Targetkan Jadi Sentra Produksi Garam Sumbawa Besar (Suara NTB)Produksi garam di Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan. Berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka percepatan dan peningkatan produksi tersebut. Kedepannya, produksi ini akan terus digenjot, karena Sumbawa ingin menjadi salah satu kabupaten penghasil garam terbesar di Indonesia Timur. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan menyampaikan, Sumbawa sudah mulai menggerakkan dan

3 ekor anjing ke laut. Informasi ini terlanjur berkembang di media sosial 2 – 3 pekan lalu, menyebabkan sebagian warga setempat enggan konsumsi ikan. “Setelah berkembang, warga Soro bersama Kades mengumpulkan kembali anjing di laut dan dikuburkan di daratan,” jelas Zaenal Arifin. Upaya warga Soro bersama Kepala Desa nya ini berhasil meminimalisir informasi anjing yang dibuang sembarangan ke laut. Tapi informasi ini justru kembali muncul di daerah lain seperti Kecamatan Pajo dan sekitarnya. Pasca penetapan status KLB rabies, kata Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan

tegrasi lahan ini, sudah diatur manajemen pengolahannya, baik pengolahan air, tanah hingga produksinya. Hal ini sudah mulai dilakukan di tahun 2018 lalu. Makanya kedepannya Sumbawa ingin menjadi mercusuar, salah satu kabupaten penghasil garam terbesar di Indonesia Timur. “Ini impian kita, Sumbawa menjadi centra produksi garam terbesar di Indonesia Timur. Sehingga bukan saja garam di produksi oleh petambak garam skala kecil, tapi kita coba menarik investor dari luar untuk menggerakkan garam

di Sumbawa,” ujarnya. Menurutnya, sekarang ini sudah ada CV. Sira Cristal Nusantara yang akan mengembangkan garam di beberapa lokasi di Sumbawa. Seperti di Labuhan Kuris, Labuhan Bontong, Sepayung, Teluk Santong, Labuhan Ala dan Labuhan Bajo. Rencananya nantinya lahan yang akan digarap sekitar 500 hektar tahun 2019 ini. Jika hal ini terwujud, maka produksi garam akan mencapai 25 ribu ton. “Artinya lompatannya cukup tajam. Kalau ini terealisasi

tahun 2019 ini, maka kita akan ada penambahan produksi garam lebih kurang 25 ribu ton. Ini impian kita,” terangnya. Dalam pelaksanaannya, pihak perusahaan akan bermitra dengan pemilik lahan. Hal ini akan sangat menguntungkan masyarakat pemilik lahan, karena selain mendapatkan bagian dari hasil produksi juga bisa bekerja sebagai tenaga kerja. Belum lagi yang akan dilibatkan sebagai buruh ataupun sopir truk, karena garam akan dikirim ke luar daerah. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat hingga saat ini belum ada satupun desa yang sudah merampungkan APBDes tahun 2019. Hal ini tentu sangat disayangkan bisa terjadi, karena akan mengganggu proses penyerapan dan pelaksanaan program melalui anggaran dana desa. Kepala Dinas PMD kepada Suara NTB melalui Kepal Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Syaifullah S.Stp, tidak menampik kondisi tersebut dan tentu sangat disayangkan molornya proses penyususan APBDes ini. Jika sudah molor seperti, proses evaluasi tingkat Kabupaten juga molor. Dampaknya, proses pelaksanaan program di desa juga akan terhambat nantinya. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap supaya desa bisa merampungkan APBDesnya paling lambat akhir bulan Februari sudah tuntas, jika lewat dari itu maka pihaknya akan memberikan sanksi. Apalagi pagu anggaran untuk masking-masing desa sudah selesai diberikan, sehingga tidak ada alasan lagi desa untuk tidak mempercepat penyusunan APBDesnya. “Meskipun waktunya penyusunan APBDes ini sudah molor, tetapi kami berharap di bulan Maret sudah tidak ada lagi masalah. Sehingga pelaksanaan program di masing-masing desa bisa berjalan lancar tanpa ada Kendall,” ungkapnya. Dikatakannya, terkait masih molornya penyusunan APBDes, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui alasan dan kendala di masing-masing desa. Tetapi dari informasi, melambatnya

proses penyusunan APBDes, karena hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan BPD. Selain masalah tersebut, pihaknya juga mendapat laporan bahwa SPJ yang di masing-masing desa juga ada yang belum rampung. Terhadap masalah ini, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil para kepala desa untuk membahas masalah ini dengan harapan desa bisa segera menyusun APBDes. “Kita akan segera panggil para Kades agar bisa mempercepat proses penyusunan APBDesnya. Karena kita juga khawatir jika tetap molor seperti ini, program yang ada di masing-masing desa juga akan terhambat,” imbuhnya. Ditambahkannya, sesuai aturan yang ada, anggaran desa baik itu ADD dan DD tidak boleh mengendap di Kas hingga tujuh hari lamanya. Apalagi saat ini anggarannya sudah siap dan tersedia tinggal diambil saja untuk digunakan oleh desa. Pihaknya juga tidak bisa memaksa desa untuk tetap mencairkan anggaran ini jika syarat mutlak APBDes tidak kunjung selesai juga. Sehingga pihaknya mendesak agar Pemdes segera mencairkan anggarannya. Karena apabila desa tidak melakukan pencairan kurang dari 30 persen dari jadwal yang telah ditetapkan maka akan terganggu untuk pencairan di tahap berikutnya. “Kita sebenarnya dilema terkait Dana desa ini, disatu sisi kita tidak boleh mengendapkan anggaran ini lebih dari tujuh hari, sementara disisi yang lain desa juga molor. Makanya kami minta di bulan Maret sudah tuntas, jika lewat maka kita tetap akan memberikan sanksi,” tandasnya. (Ils)

Kapolda NTB Apresiasi Keberhasilan Program Jagung Dompu Dompu (Suara NTB) Kapolda NTB, Irjen Pol. Achmad Juri, M.Hum., mengapresiasi positif laju pertumbuhan ekonomi di Dompu. Bahkan, dengan program terpijar yang dikembangkan daerah di bawah kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin itu dianggap berhasil membuat wilayah ini menempati peringkat pertama dari delapan kabupaten lain di NTB. Capaian tersebut mesti terus mendapat dukungan semua pihak, terutama dalam hal menjaga kondusivitas wilayahnya. “Semoga apa yang telah dicapai saat ini tidak mendapat gangguan, sehingga bisa tetap menggapai apa yang menjadi misi pembangunan di daerah,” kata dia saat memberi sambutan pada agenda peresmian Masjid Miftahul Jannah dan Asrama personil Polres Dompu, Sabtu (9/2). Program Terpijar, khususnya jagung yang dikembangkan pemerintah daerah beberapa tahun terkahir telah membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di tengah sulitnya lapangan kerja saat ini. Karenanya, semua elemen harus mau bahu membahu menjaga keamanan dan ketertiban demi kesejahteraan bersama. Agenda peresmian Masjid Miftahul Jannah dan Asrama personel Polres Dompu yang ditandai penandatanganan prasasti dan pemotongan pita tersebut, sekaligus menjadi forum silaturrahmi Kapolda bersama toga, toma, toda ser-

ta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Lingkup Pemda Dompu. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam kesempatan itu juga mengaku bangga atas sinergi kuat yang dibangun pimpinan Polres Dompu dalam mendukung program pembangunan di wilayah ini. Juga, atas terealisasinya pembangunan Masjid Miftahul Jannah serta rumah susun bagi personel yang tengah menjalankan tugasnya. “Luar bisa periode kepemimpinan Polres Dompu saat ini karena sudah memberikan kenangkenangan berupa rumah susun dan tempat ibadah bagi anggota,” ungkapnya. Kapolres Dompu, AKBP Erwin Suwondo, S. IK, MIK dalam laporannya menyampaikan, pembangunan masjid serta asrama personil dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp2,1 miliar itu terakhir dilakukan tahun 2003 lalu, setelah melalui proses yang cukup panjang dan mengupayakan sumber dana dari sebagian gaji bulanan yang disisihkan sehingga tahun ini bisa diresmikan dan dimanfaatkan. Untuk situasi kambtibmas menjelang pelaksanaan pemilu sendiri, lanjut dia, sejauh ini masih berjalan aman berkat kerjasama yang dibangun TNI dan intansi terkait lainnya. “Alhamdulillah tahun 2019 ini dimasa kepemimpinan Kapolda NTB kami bisa merasakan dan menikmati Asrama yang baru,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Humas Polres Dompu)

POTONG PITA - Kapolda NTB, Achmad Juri saat memotong pita tanda diresmikannya asrama personel Polres Dompu, Sabtu (9/2).

SUARA NTB Senin, 11 Februari 2019

Kasus Bibit Kedelai Loteng

Penetapan Tersangka Tunggu Bukti Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan penyimpangan bantuan bibit kedelai di Loteng (Lombok Tengah) tahun 2017 belum juga tuntas. Jaksa penyidik masih menanti hasil audit kerugian negara. Audit tersebut menjadi alat bukti untuk menetapkan tersangka. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Ditemukan indikasi melawan hukum yang diduga berakibat pada timbulnya kerugian negara. “Ini masih Sprindik (Surat perintah penyidikan) umum. Belum ada nama tersangka,” ucap Kepala Kejari Loteng, Ely Rahmawati ditemui akhir (Suara NTB/dok) pekan lalu di Mataram. Ely Rahmawati Untuk memaksimalkan penyidikan, sambung dia, penyidik membagi penanganan sesuai wilayah penyaluran bantuan bibit. Bantuan disalurkan untuk lima kecamatan, yakni Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya. Penerima bantuan bibit kedelai sebanyak sekitar 316 kelompok tani yang tersebar di lima kecamatan tersebut. Penyaluran bibit mencakup luasan lahan tanam sekira 10 ribu hektare. Bantuan peningkatan tanam kedelai digelontorkan dengan anggaran Rp12 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2017. Sementara saksi yang sudah dimintai keterangan antara lain, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Kepala UPT, Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), dan Kelompok Tani penerimaan bantuan dari lima Kecamatan, serta beberapa pejabat terkait lainya. Sejauh ini penyidik menemukan bahwa bantuan dana kelompok tani diberikan melalui rekening bank. Dana di rekening dimaksud kemudian diamanahkan untuk membeli bibit kedelai berikut pupuk sesuai dengan spesifikasi seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. (why)

Kasus Pungutan Dana Masjid

Penyidik Koordinasi dengan Auditor Negara Mataram (Suara NTB) Penyidikan dugaan pungutan dana bantuan masjid terdampak gempa tahun 2018 sedang tahap pemberkasan. Kasus yang sudah menjerat tiga tersangka dari kalangan PNS ini sedang ditelisik kerugian negaranya. Penyidik akan berkonsultasi dengan auditor. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menjelaskan dalam pemberkasan kasus tersebut, penyidik masih intensif memeriksa keterangan saksi serta menyita dokumen-dokumen. Termasuk (Suara NTB/dok) uang tunai Rp95 juta yang Saiful Alam diduga hasil pungutan dari pengurus masjid. “Nanti akan kita koordinasi (dengan auditor). Tergantung bagaimana hasil pemeriksaan saksi,” kata Kapolres di ruang kerjanya akhir pekan lalu. Barang bukti uang tunai disita dari para tersangka. Uang itu sebelumnya dana bantuan yang sudah masuk ke dalam rekening masjid penerima bantuan. Yang kemudian dipaksa diminta sebagian diantaranya oleh para tersangka. “Kita masih selidiki apakah ini pungutan menimbulkan kerugian negara atau tidak,” terangnya. Dalam kasus ini para tersangka diduga memaksa pengurus masjid untuk menyetor. Bagi yang menolak menyetor diancam duit bantuan dialihkan ke masjid lain. Kanwil Kemenag NTB mengucurkan dana bantuan masjid yang terdampak gempa sebesar Rp6 miliar pada tahun 2018 lalu. Dana dicairkan pada bulan Desember untuk 58 masjid. Masjid yang mendapat bantuan diverifikasi berdasarkan proposal yang diajukan. Sampai kemudian muncul dugaan pemotongan antara 10 persen sampai 20 persen dari total dana bantuan yang diterima masjid. Masjid menerima jumlah bantuan bervariasi mulai dari Rp50 juta sampai Rp200 juta. Indikasi itu lalu terungkap dalam operasi tangkap tangan Senin (14/1) di Jalan Raya Limbungan Gunungsari, Lombok Barat. Tersangka Lalu Basuki Rahman, staf KUA Kecamatan Gunungsari tertangkap tangan sedang meminta dana bantuan Masjid Baiturrahman. Barang buktinya Rp10 juta. Tersangka Basuki diduga memungut dana bantuan empat masjid di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Uang hasil pungutan itu kemudian disetor ke Kasubbag TU Kemenag Lombok Barat, M Ikbaludin. Tersangka Ikbal selanjutnya menyetor ke tersangka Kasi Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB, H. Silmi. Para tersangka tersebut sudah ditahan di Rutan Polres Mataram. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Polisi Selidiki Dugaan Pemotongan Bansos PKH Mataram (Suara NTB) Dugaan penyimpangan penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) mencuat. Indikasinya, biaya administrasi yang dibebankan kepada penerima manfaat PKH melebih batas ketentuan. Polisi turun menyelidiki. Ketua Satgas Bansos Provinsi NTB, Brigjen Pol Tajuddin menerjunkan tim penegakan hukum. “Polisi yang menyidik misalnya ada pemotongan,” ujarnya ditemui akhir pekan lalu. Dugaan penyimpangan lebih dulu diselidiki. Tim penegakan hukum turun mengambil keterangan sejumlah pihak serta memeriksa dokumen-dokumen. “Kalau terjadi penyimpangan maka dilakukan penegakan hukum,” tegasnya. Tajuddin menguraikan,

Satgas Bansos memiliki empat subsatgas terdiri dari berbagai tim. Seperti pendataan dan sosialisasi, pengawasan distribusi, media sosial, dan penegakan hukum. Subsatgas pendataan bertugas mengawal pendataan warga penerima manfaat PKH disesuai dengan persyaratan dan verifikasinya. Kemudian, subsatgas pendistribusian mengawal penyaluran. Selanjutnya subsatgas media sosial untuk memberi pemahaman luas terhadap per-

an dan tugas polisi dalam mengawal Bansos. “Kita ingin damping agar sampai ke sasaran. Supaya (Bansos) sampai ke tujuan dengan baik. Baik yang dari pusat maupun yang dari daerah,” terang Tajuddin. Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik mengancam akan melaporkan dugaan pemotongan pencairan dana PKH ke aparat penegak hukum. Alasannya dia mendapat laporan pemotongan dana diduga oleh oknum mitra bank

dan bank. Potongannya sampai Rp10 ribu per keluarga penerima manfaat dengan dalih biaya administrasi. Sementara aturan mengatur biaya administrasi pencairan tidak lebih dari Rp2 ribu. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi NTB, Dana PKH yang dicairkan tahap pertama di NTB menyasar 4.920 ibu hamil, 90.661 balita, dan 23.697 anak prasekolah. Keluarga penerima manfaat yang mencakup tiga komponen itu mendapat paling banyak Rp2,5 juta. (why)

Tajuddin (Suara NTB/dok)

Fraksi PDIP Dukung Rencana Pembangunan Kantor Baru Walikota Mataram Mataram (Suara NTB) Fraksi PDIP di DPRD Kota Mataram mendukung penuh rencana pembangunan kantor baru Walikota Mataram yang berada di lingkar selatan Kota Mataram. Rencana tersebut dinilai oleh Fraksi PDIP sudah sangat tepat, karena kantor yang sekarang ini sudah tidak representatif lagi. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, Gede Wiska, didampingi sejumlah anggota fraksinya di Mataram, Minggu (10/2). “Pertama Fraksi PDIP melihat pembangunan kantor itu merupakan program strategis, di mana kantor lama sudah tidak representatif lagi,” ujarnya. Fraksi PDIP melihat kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang dilayani di kantor saat ini sudah kurang optimal. Salah satu alasan yang paling mendesak yakni kondisi kantor yang tidak sesuai dengan besarnya pelayanan yang diberikan. “Pelayanan masyarakat sudah kurang optimal. Sehingga kami memandang terkait rencana pembangunan itu, suatu hal yang sangat mendesak,” tegasnya. Diketahui rencana pembangunan kantor baru tersebut akan menelan biaya yang san-

gat besar, yakni sekitar Rp150 miliar lebih. Oleh karena itu Fraksi PDIP menyarankan agar Pemkot Mataram menempuh mekanisme pembiayaan multiyears. “Menyangkut pembiayaan kami serahkan kepada Pemkot, yang penting tidak melanggar UU. Kami hanya usulkan pembiayaannya dalam mekanisme multiyears, yakni tiga kali anggaran di APBD, dicicil tiga kali kami yakin bisa,” ujarnya. Anggota fraksi PDIP, Wayan Wardana menambahkan, pembangunan kantor Walikota Mataram sudah sangat urgen. Dengan kantor yang baru, diharapkan dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman bagi birokrasi dan juga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas. “Tentu akan menimbulkan rasa penyegaran dari ruang baru dan areal yang lebih luas, sehingga bisa timbul inovasi. Sebab dari tempat kerja yang nyaman sangat berdampak positif dari output kinerja,” katanya. Adapun alasan lain yang mendesak agar pembangunan kantor walikota baru tersebut di lingkar selatan, untuk mengurangi kemacetan yang ada di pusat kota selama ini. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

DUKUNGAN - Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska didampingi anggota menyatakan dukungan terhadap pembangunan kantor baru Walikota Mataram di lingkar selatan.

(Suara NTB/ist)

RUMAH REPNAS - Ketua Repnas NTB, Lalu Martoyo bersama anak-anak yatim dalam kegiatan peresmian rumah Repnas NTB di Jalan Airlangga Komplek Pertokoan Punia, Kota Mataram

Repnas NTB Resmikan Rumah Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Mataram (Suara NTB) Setelah melakukan deklarasi beberapa waktu lalu, Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) daerah Provinsi NTB untuk pemenangan pasangan Capres/ Cawapresnomorurut1,JokoWidodo-KH. Ma’ruf Amin (JokowiMa’ruf) kini telah meresmikan rumah perjuangan Repnas. Rumah Repnas NTB tersebut diresmikan, Jumat (8/2) lalu yang disemarakkan dengan pemberian santunan kepada ratusan anak yatim. Keberadaan rumah Repnas NTB untuk JokowiMa‘ruf terletak di jalan Airlangga Kompleks Pertokoan baru Punia, Kota Mataram. Peresmian rumah Repnas NTB tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan koordinasi dan konsolidasi di tingkat internal relawan Repnas NTB. “Kegiatan ini juga kita jadikan ajang konsolidasi internal,” kata ketua Repnas NTB, Lalu Martoyo kepada wartawan. Dia memastikan relawan Repnas NTB, juga sudah memiliki struktur dan kepengurusan hingga

tingkat kabupaten/kota se-NTB. Denganstrukturdankepengurusan hinggakabupaten/kotaitu,relawan Repnas NTB terus bergerak melakukan berbagai aktivitas dan kerja-kerja politik, untuk mensosialisasikan dan memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sebagai salah satu kelompok relawan Jokowi-Ma‘ruf di NTB, Repnas memiliki tugas dan tanggung jawab moral untuk memberikan informasi dan menyebarluaskan ke masyarakat pemilih di NTB berbagai program pembangunan sudah dicapai dan ditorehkan di masa kepemimpinan Jokowi-JK. Terutama berbagai program dan keberhasilan pembangunan sudah dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK di NTB. Baik pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan program dan pembangunan dari pemerintah pusat tersebut, makin mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus barang dan jasa, serta memberikan kontribusi bagi kesejahter-

aan ekonomi masyarakat di NTB. “Tentunya semua ini muaranya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTB,” terangnya. Dia membeberkan, salah satu segmen pemilih yang disasar Repnas NTB untuk JokowiMa‘ruf di NTB, dengan menggandeng para pelaku UMKM, kelompok pemilih milenial, dan para penggerak ekonomi masyarakat. Keberadaan dari mereka di NTB cukup signifikan. Dengan keberadaan Repnas NTB, diharapkan bisa menjembatani hubungan lebih dekat antara Jokowi-Ma’ruf dengan masyarakat di tingkat lapisan masyarakat bawah. Dirinya optimis dan yakin, dengan kepedulian dan perhatian besar Presiden Jokowi bagi NTB di periode pertama kepemimpinannya, akan membuat masyarakat pemilih di NTB menjatuhkan pilihan kepada Jokowi-Ma‘ruf Amin di Pilpres. Masyarakat pemilih di NTB, sudah bisa menilai siapa layak dan pantas untuk memimpin Republik Indonesia lima tahun ke depan. (ndi/*)

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oknum ASN Kota Mataram Dihentikan Mataram (Suara NTB) Laporan terhadap dugaan keberpihakan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram terhadap salah satu pasangan Capres/Cawapres, diputuskan tidak dilanjutkan oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) karena dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran. Keputusan tersebut diambil setelah Bawaslu Kota Mataram menggelar rapat pleno bersama Sentra Gakkumdu yang di dalamnya berisi aparat kepolisian dan kejaksaan. “Diputuskan prosesnya dihentikan, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye,” ujar Komisioner Bawaslu Mataram Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa (HPPS) Dewi Asmawardhani. Dijelaskan laporan terhadap dugaan tidak netralnya oknum ASN Pemkot Mataram tersebut yang disertai dengan bukti beru-

pa sebuah foto yang menampilkan sejumlah oknum ASN berpose mengacungkan jari seperti simbol kampanye milik salah satu pasangan capres-cawapres, dinyatakan tidak terbukti. Namun demikian, meskipunya sudah diputuskan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Bawaslu tetap mengingatkan ASN sebagai pejabat pemerintahan menghindari sikap atau tindakan yang bisa dianggap sebagai perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu paslon. Sementara itu, Ketua Bawaslu Mataram, Hasan Basri meminta pimpinan tertinggi di Pemkot Mataram agar intens mengingatkan aparaturnya supaya tidak terlibat politik praktis. Terlebih pemilu tinggal dua bulan lagi. Hasan menegaskan Bawaslu tidak melarang ASN memiliki pilihan dalam Pemilu. Namun pilihan tersebut jangan

sampai diumbar ke publik. Apalagi jika sampai ASN atau pejabat mengajak bawahannya untuk memilih calon tertentu. Pejabat pemerintahan dan ASN harus ingat jika ada aturan yang harus dipedomani selama pemilu. Seperti perbawaslu, PKPU, Perwal atau Perda, dan aturan dari Kementerian PAN-RB. “ASN punya pilihan politik itu boleh. Tapi aturan-aturan yang ada juga harus diingat dan jangan dilanggar,” pungkasnya. Selain itu, Bawaslu juta menghentikan kasus dugaan praktik money politic yang dilakukan salah satu oknum caleg untuk DPRD Kota Mataram. Dewi menjelaskan, kasus money politic ini dihentikan berdasarkan hasil pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu. Alasan penghentian karena kasus ini tidak memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diamanatkan pasal 523 (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. (ndi)

SUARA NTB

Senin, 11 Februari 2019

Halaman 9

Pesantren Diingatkan Harus Mulai Manfaatkan Teknologi Mataram (Suara NTB) Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dinilai harus mulai beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dewasa ini. Sekretaris Umum Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Wathan (NW) NTB, H. Irzani, mengingatkan, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan mengubah seluruh aspek kehidupan termasuk cara pandang masyarakat terhadap pesantren. Hal ini membuat pesantren harus mulai adaptif dan familiar memanfaatkan teknologi. “Jika kemajuan teknologi tidak direspons dengan agresif, maka pesantren akan tertinggal jauh dengan lembaga pen-

didikan pada umumnya. Inilah yang kemudian menjadi tantangan pesantren saat ini,” kata Irzani, Minggu (10/2). Dijelaskan mantan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) mataram ini bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik dan menggembleng para santri, salah satunya dengan menjadikannya juru dakwah agama bagi kalangan masyarakat luas. Tujuan tersebut tentu harus bersinergi dengan cara yang mestinya dilakukan pesantren dalam mempersiapkan santri kelak setelah kembali ke masyarakat. Irzani mengatakan, teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian gaya hidup seharihari banyak orang. Sebut saja

sosial media yang telah membagi manusia ke dalam dua dunia nyata dan maya. Hal ini penting untuk disikapi pesantren mengingat kemajuan tersebut selalu memiliki dampak negatif di samping positif. “Teknologi haruslah menjadi media transformasi nilai-nilai positif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Termasuk bagi pesantren,” katanya. Menurutnya, kondisi ini membuat pesantren harus merespon kemajuan tersebut dengan bijak. Salah satu pilihannya adalah memanfaatkan teknologi sebagai media untuk memaksimalkan pengembangan keilmuan para santri atau peserta didik, termasuk sebagai media dakwah. Dengan demikian, santri sebagai produk pesantren haruslah mulai belajar hal-hal baru utamanya teknologi. “Karena dapat kita definisikan bahwa, santri hari ini bukan hanya santri yang pandai membaca kitab kuning, namun gagap teknologi. Bukan pula mereka yang hanya paham ilmu

(Suara NTB/dys)

H. Irzani ulama salaf tanpa tahu ilmu ulama kholaf. Begitulah kurang lebihnya,” katanya. Bagi Irzani, santri yang baik harus sesuai tuntutan sosial. Mereka harus paham terhadap kenyataan, mengerti situasi kekinian, dapat menyelesaikan problem sosial dengan sikap arif dan dan berlandaskan hukum yang benar, tanpa terlepas dari tradisi yang dipegang oleh

ulama terdahulu. “Di sinilah peran pondok pesantren untuk mencetak santri yang diharapkan itu. Sudah waktunya pondok pesantren dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah santri menuntut ilmu, memperluas ruang dawah pesantren dan mempertimbangkan efektivitas belajar,” tukasnya. Lebih jauh Irzani mengatakan, model pembelajaran efektif diperlukan oleh setiap lembaga pendidikan termasuk pesantren. Mau tidak mau teknologi perlu menjadi penunjang untuk memaksimalkan pembelajaran. “Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pesantren akan memberikan banyak kemudahan. Seperti fleksibelitas program pendidikan, dakwah syiar Islam dan bahan kajian keilmuan yang dapat dibuat lebih menarik dan berkesan,” katanya. Dipaparkan, pesantren merupakan komunitas yang tidak sekadar tempat berkumpulnya santri. Interaksi antara kyai dan santri atau santri dan ustad merupakan satu transaksi pertukaran ide dan gagasan.

Hal ini dapat dilihat dari tradisi pembelajaran pesantren yang disebut dengan mudzakaroh. Di sinilah perlunya teknologi untuk memperluas cakupan pesantren sebagai media dakwah, bertukar ide dan gagasan dengan dunia luar yang ingin menjadikan pesantren sebagai tempat belajar. “Pesantren perlu memanfaatkan teknologi untuk memperluas cakrawala dakwah dan keilmuan Islam,” katanya. Menurutnya, desain pesantren yang ramah teknologi adalah keniscayaan, mengingat diantara hal yang positif akan selalu hadir sisi negatif. Ilmu agama maupun

teknologi selalu lahir bersamaan. Pesantren yang merupakan tempat mengaji ilmu agama, juga harus mendapat sentuhan teknologi agar menghasilkan kader-kader yang tak kalah dengan sekolah umum. “Kehadiran teknologi di pesantren diharapkan memberikan manfaat lebih lantaran selain mendapat sentuhan teknologi, para santri juga memiliki pendalaman agama yang baik,” tukasnya. (dys)

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 11 Februari 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ada SMP Sederajat Belum UNBK

SMPN 5 Gerung Borong Prestasi di Kejuaraan Pencak Silat Antarpelajar Se NTB Giri Menang (Suara NTB) SMPN 5 Gerung berhasil memborong prestasi di ajang bergengsi Kejuaraan Pencak Silat tingkat pelajar SMP dan SMA se-Provinsi NTB yang diselenggarakan Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) NTB baru-baru ini. Empat siswi utusan SMPN 5 Gerung tersebut, berhasil menyabet predikat juara. Atas raihan pretsasi ini, menjadi kebanggaan bagi pihak sekolah sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta meningkatkan prestasi kedepan. Kepala SMPN 5 Gerung, Hanafi S.Pd mengatakan baru-baru ini raihan prestasi anak didiknya ikut dalam kejuaraan pencak silat antar pelajar se-NTB kategori tanding. Alhasil kata dia, empat pelajar berhasil menorehkan juara. Kejuaraan yang diselenggarakan di Gedung Padepokan Pencak Silat Gelanggang Olahraga bulan Desember 2018 lalu diikuti sebanyak peserta dari 10 kabupaten dan kota yang ada di NTB. “Perwakilan SMPN 5 Gerung, mendapat juara l, juara ll dua orang dan juara lll satu orang, rata rata yang juara putri semua. Atas keberhasilan ini, semuanya tidak terlepas dari salah satu bukti, bahwa ketekunan dan kegigihan siswa kita dalam melakukan pelatihan,” “kata dia bangga. Sejauh ini lanjut Hanafi, sekolahnya kerap melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga pencak silat. Karena selain melaksanakan kegiatan akademik, namun tidak menyampingkan kegiatan non akademik. Sehingga siswa siswi di sini, bisa terjaring mana yang mempunyai kemampuan sesuai bidang masing masing masing, tentu pihak sekolah membuka ruang terbuka untuk anak didik. “Baik akademik maupun non akademik, pihak sekolah akan melihat potensi dan kemampuan siswa dengan bakat yang dimilikinya, tentu dengan binaan sekolah,” urainya. Ke depan siswa-siswinya akan diikutkan dapat dalam rangka persiapan Olimpiade Olahraga Nasional (O2SN) mendatang. Untuk bisa menggenjot juara, pihaknya

(Suara NTB / her)

JUARA - Tiga siswi SMP 5 Gerung yang berhasil raih juara pada ajang Kejuaraan Pencak Silat tingkat pelajar SMP dan SMA se-Provinsi NTB belum lama ini. akan tetap memberikan penekanan untuk tetap giat berlatih dengan terus mengasah kemampuan anak. “Kami tetap memberikan dukungan dan motivasi, agar siswa tetap semangat,” ucapnya. Untuk kemajuan, mereka berharap nantinya bukan hanya di tingkat provinsi. Tetapi anak anak didiknya itu dapat berlaga di kancah nasional. “Bahkan melaju ke tingkat internasional,” pungkasnya. Butuh Akses Jembatan Penghubung Desa Ia menambahkan, kendala dihadapi para siswanya ke sekolah. Meskipun sekolah itu terletak di pusat kota Gerung, namun akses menuju sekolah ini kurang memadai. Siswanya berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai, sehingga sekolah ini memerlukan akses jembatan penghubung antara Kelurahan Gerung Selatan dengan Desa Giri Tembesi. Akses jembatan ini sangat vital, karena ketika air sungai naik anak murid tidak bisa menyeberang, sehingga sering terlambat ke sekolah. Hanafi mengakui akses jembatan ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi para murid yang berasal dari Desa Giri Sasak. “Salah satu kendalanya akses jembatan penghubung dua desa itu tidak ada, sehingga murid terpaksa muter jadi jaraknya jauh sekali,”kata Hanafi. Menurutnya, akses jembatan ini

bukan saja untuk para anak ke sekolah namun bisa dipakai untuk masyarakat ke pasar. Menurutnya, jika ada jembatan tersebut maka akan mudah akses antara dua desa tersebut. Terkait usulan ini, pihak kecamatan sudah turun ke lokasi memeriksa langsung. Bahkan pihak kecamatan sudah membuat semacam gambar. Bagi siswanya di sekolah itu, jembatan ini penting, sebab siswa dari Giri Tembesi, Rincung, Lilin, Teluk Gedang dan Gumise terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit. Namun ketika hujan besar, mereka tidak berani menyeberang sehignga terkendala ke sekolah. Apalagi tambahnya, para siswa di sekolah itu, banyak dari desa setempat. Terkait usulan ini pihaknya juga sudah sampaikan ke DPRD Lobar Dapil Gerung. Kebetulan juga, anggota DPRD, L Hermayadi terkait menjadi ketua komite sekolah. Untuk mempercepat para murid ke sekolah, pihak sekolah juga sudah meminta mobil operasional sekolah ke Dishubkominfo untuk melayani murid. Pihaknya sudah melayangkan surat permohonan beberapa bulan lalu. Namun sampai saat ini belum direspon oleh dinas terkait. Menurutnya, kendaraan operasional sekolah penting, karena jarak rumah ke skolah jauh. Kecuali jika jembatan itu dibangun, barulah akses menuju ke sekolah dekat. (her)

Dikbud NTB Persilakan Gunakan Fasilitas SMA/SMK Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mempersilakan SMP sederajat yang belum melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk menggunakan fasilitas SMA/SMK, atau dengan kata lain berbagi sumber daya secara gratis. Seperti diketahui, masih ada SMP sederajat yang belum bisa melaksanakan UNBK tahun 2019 ini. Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran, akhir pekan kemarin mengatakan, ada SMP atau madrasah yang mengeluh dipaksa UNBK, padahal tidak punya sarana pendukung, menurutnya Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji sudah sepakat sekolah bisa menggunakan fasilitas SMA dan SMK secara gratis. “Semangat utama dari UNBK, berbagi sumber daya, sehingga tidak ada alasan tidak punya sumber daya,” katanya. Ia menekankan, di situasi gempa pun seluruh sekolah sudah siap melaksanakan UNBK. Seluruh SMA, MA, dan SMK atau 100 pers-

en akan melaksanakan UNBK. “Termasuk paket B dan Paket C, 100 persen UNBK,” katanya. Ia menjelaskan, semua sekolah di KLU akan ikut UNBK, sebagian sekolah akan bergabung atau menggunakan fasilitas sekolah lain. “Semua UNBK, termasuk MA-nya,” katanya. Menurut Sukran, sekolah sudah hampir selesai proses rehabilitasi bangunan sekolah pascagempa bumi tahun lalu. “Ada beberapa sekolah minta di kontraktor untuk menyelesaikan laboratorium, insya Allah jalan untuk UNBK,” katanya. Peserta UNBK SMK di NTB sebanyak 20.558 siswa berasal dari 291 SMK negeri dan swasta di NTB. Pada

pelaksanaan UNBK nanti, akan ada sebanyak 325 server dan 8.340 client yang akan digunakan oleh SMK. Sementara itu, sebanyak 52.123 siswa SMA/MA di NTB, dengan rincian sebanyak 32.273 orang merupakan siswa SMA dan 19.850 orang merupakan siswa SMA. Sementara itu, jumlah SMA yang akan mengikuti UNBK sebanyak 314 sekolah, di mana 155 sekolah merupakan sekolah negeri dan 159 sekolah merupakan sekolah swasta. Sedangkan, untuk MA, sebanyak 510 sekolah akan mengikuti UNBK, di mana 17 sekolah merupakan sekolah negeri, dan 493 sekolah merupakan sekolah swasta. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/ 2019 menunjukkan bahwa Jadwal UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan.(ron)

Undang Alumni, Rektor Ummat Target Serap 2.000 Mahasiswa Baru Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd membuat terobosan baru untuk mencapai target menyerap 2.000 mahasiswa baru. Sabtu (9/2), ia mengundang para alumni yang ada di kepengurusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di tingkat kabupaten/kota serta pengurus organisasi otonom (Ortom). Menurut Rektor, ini pertama kali upaya melibatkan jaringan Muhammadiyah sampai ke daerah-daerah dalam rangka memaksimalkan penyerapan mahasiswa baru. Semua PDM se NTB diundang dan diberi kesempatan berbicara terkait kontribusinya untuk kampus Ummat. “Alhamdulillah, semua PDM antusias. Mereka bangga, karena untuk pertama kalinya diundang untuk forum kampus,” jelasnya, Minggu (10/2). Setelah pertemuan, para pengurus PDM akan kembali ke daerah masing masing dalam rangka promosi kampus Ummat. Mereka akan mengumpulkan pengurus cabang lainnya hingga ke tingkat ranting. Pengurus Ortom juga akan dikumpulkan untuk agenda pro-

(Suara NTB/ars)

mosi kampus. “Mereka siap all out membantu kami,” ujarnya. Rupanya, kata Rektor, dalam pertemuan itu terungkap begitu banyak sumber daya yang bisa dimaksimalkan untuk memperkuat jaringan. Tidak hanya pada tingkatan PDM, ranting dan Ortom, juga para alumni yang bergerak di bidang amal usaha, serta pengelola sekolah sekolah Muhammadiyah. Mereka akan membantu promosi kampus yang dimulai pendaftaran pada Maret 2019 mendatang. Sebab banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan ketika para calon mahasiswa menentukan pilihan untuk kuliah di

PERTEMUAN – Rektor Ummat H. Arsyad Abdul Gani saat memimpin rapat koordinasi dengan PDM dalam rangka persiapan perekrutan mahasiswa baru, Sabtu (9/2) lalu.

‘kampus hijau’ itu. Kelebihan itu, seperti subsidi besar besaran bagi mahasiswa baru di setiap program studi (Prodi). untuk Prodi Bahasa Arab, subsidi 60 persen. Prodi Sejarah subsidi 50 persen. Prodi Fisika dan Matematika akan disubsidi 50 persen, termasuk subsidi sama untuk kebidanan. Semua kemudahan itu diharapkan disampaikan para pengurus PDM sampai ke tingkat ranting hingga amal usaha. “Mereka kami harapkan bisa menjangkau jaringan, karena sangat banyak almuni, belum lagi keluarga alumni yang bisa kita ajak,” tandasnya. (ars/*)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 11 Februari 2019

Halaman 11

Gubernur NTB dan Danrem 162/WB Lepas 27 Penerima Beasiswa ke Polandia Nilai Lahan Lokasi Smelter Harus Mengacu Appraisal Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., bersama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han melepas Mahasiswa program beasiswa Pasca Sarjana (Strata 2) di Pendopo Gubernur NTB, Minggu (10/2). Sebanyak 27 orang Mahasiswa dan Mahasiswi program beasiswa Pasca Sarjana ini berasal Kabupaten Kota se NTB, akan melanjutkan study ke Polandia dengan berbagai macam konsentrasi keilmuan. Pelepasan yang dihadiri para pembina masing-masing tersebut dipenuhi rasa haru, bangga dan bahagia.

Danrem 162/WB menyatakan, bahwa Gubernur NTB memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik di Provinsi NTB untuk melanjutkan kuliah di Negara Polandia. “Ini menjadi investasi bagi Provinsi NTB kesedepan dengan harapan kelak menjadi pemimpin-peminpin baik di Provinsi NTB maupun nasional”, harapnya. Sementara Gubernur NTB merasa bangga dan bahagia bisa melepas putra putri terbaik Provinsi NTB untuk melanjutkan study Pasca Sarjana ke Polandia. “Mudah-mudahan waktu, upaya dan usaha yang dilakukan teman-teman berbuah

12 Dugaan Korupsi Dilaporkan ke Inspektorat Dari Hal. 1 Modusnya pun beragam, sesuai pengaduan, salah satunya kegiatan fiktif. ‘’12 pengaduan ini sedang diproses oleh Irbansus. Saat ini masih tahapan klarifikasi,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim SH.,M.Si kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Semua pengaduan tak ada yang luput dari proses telaah dan berlanjut ke pemeriksaan. Dipastikan Inspektur, pengaduan tetap ditindaklanjuti dengan klarifikasi dukungan bukti dari pelapor jika ada kekurangan. Dilanjutkan dengan klarifikasi ke pihak terlapor. Irbansus I Gede Putu Aryadi menambahkan, 12 laporan masuk itu sedang dalam tahap tindak lanjut pemeriksaan-pemeriksaan. Tahapan sebelumnya, melakukan telaah awal untuk menentukan apakah pengaduan itu cukup bukti atau masih sumir. ‘’Kita ingin mengecek, apakah pengaduan itu didukung bukti atau tidak,’’ tandasnya. Timnya saat ini sedang serius mengecek semua laporan yang masuk,meski sekecil apapun nilainya. Seperti sebagian yang terdapat dalam 12 laporan tersebut. “Kita tetap

akan proses semua laporan yang masuk,” tandasnya. Diprediksi, laporan akan terus bertambah, tergambar dari pengaduan yang belum sempat dimasukkan pelapor. Relatif lebih banyak dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Dalam catatannya tahun 2018, jumlah laporan yang masuk 59 kasus. Rinciannya, 10 kasus terkait laporan kehilangan aset daerah. Delapan kasus merupakan pelimpahan dari Kementerian, tujuh kasus berhasil diselesaikan, satu kasus lagi dilanjutkan tahun 2019. Data lainnya, 10 kasus indikasi pungli, delapan diselesaikan dan dua kasus masih dalam proses pemeriksaan. Satu kasus lainnya terkait dana BOS, empat kasus Prona, lima kasus Dana Desa. Data lainnya, lima kasus dugaan korupsi, empat kasus dituntaskan dengan penyelesaian non litigasi, satu laporan tidak didukung alat bukti. Ada tiga kasus dugaan lelang proyek, tiga lainnya lelang dibatalkan. ‘’Selebihnya, tidak terkait kasus hukum, sehingga tidak ditindaklanjuti,’’ ujarnya. (ars)

Ancam Cabut Izin Operasional Dari Hal. 1 kepada operator yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. ‘’Nanti semua berawal dan berakhir di terminal. Pasti ada sanksi. Kalau tidak akan ditinjau kembali terkait dengan izin operasinya,’’ kata Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) XII Bali dan NTB Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Drs. Agung Hartono, M. STr di Mataram, Sabtu (9/2) siang. Operator bus yang ada nantinya tidak boleh lagi menaikkan dan menurunkan penumpang di pool-pool bus. Tetapi harus menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Agung mengatakan poolpool bus yang ada masih tetap ada. Tetapi digunakan sebagai tempat perawatan bus. ‘’Untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, nanti di terminal,’’ katanya. Pool-pool bus AKAP dan AKDP yang ada di Mataram sudah tak menaikkan dan menurunkan penumpang di

luar terminal. Yang masih ada, angkutan travel jurusan Mataram - Taliwang, Mataram - Sumbawa Besar dan Mataram - Bima yang masih menaikkan penumpang di luar terminal. Setelah regulasi keluar, nantinya mereka tak boleh lagi menaikkan dan menurunkan penumpang di luar. ‘’Ini yang sedang disiapkan regulasinya. Nanti pada saatnya semua angkutan melalui terminal,’’ katanya. Agung menjelaskan, alasan diharuskannya AKAP dan AKDP menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal. Karena pool-pool bus yang ada dinilai tak memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang ada. Kemudian alasan kedua, untuk mengurangi kecelakaan. Nantinya, setiap sopir yang mengangkut penumpang harus menjalani tes kesehatan sebelum berangkat. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. (nas)

40 Persen di Lingkar Hutan Dari Hal. 1 kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin. Madani menyebutkan, jumlah desa di NTB yang berada di dekat kawasan hutan sekitar 400 desa. Namun desa pinggir hutan yang masuk kategori miskin sekitar 250 desa. Diketahui, pada September 2018, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,63 persen. Turun sebesar 0,42 poin dibandingkan keadaan September 2017 yang sebesar 15,05 persen. Madani tak memungkiri masyarakat pinggir hutan masih banyak yang terjerat rentenir. Umumnya, masyarakat pinggir hutan yang baru mulai mengembangkan tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Karena tanaman HHBK baru menghasilkan sekitar 5-6 tahun kemudian. Untuk mencegah masyarakat pinggir hutan terjerat rentenir kata Madani, sekarang sudah ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kelompok tani dapat mengajukan pinjaman selama 8 tahun dengan bunga 6 persen. Pengentasan kemiskinan masyarakat pinggir hutan menjadi salah satu fokus Pemprov NTB lima tahun ke depan. Program yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lingkar hutan agar mereka tak lagi melakukan perambahan. Luas kawasan hutan di NTB yang kritis akibat perambahan dan illegal logging mencapai 300 ribu hektare lebih. Untuk Pulau Lombok

sekitar 40 ribu hektare, sisanya paling banyak di Dompu dan Bima. Madani mengatakan untuk rehabilitasi kawasan hutan yang kritis, Pemprov tak sanggup menganggarkan dalam APBD. Pasalnya, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, mencapai trilunan rupiah. “Anggap saja Rp7 juta per hektare kali jumlah lahan hutan yang kritis. Berapa triliun kita butuhkan. Habis uang NTB. Caranya, kita buat kemitraan dengan masyarakat yang sudah terlanjur membabat itu,” katanya. Masyarakat yang dulunya membabat hutan diminta taubat nasuha. Karena kerusakan hutan telah menyebabkan banjir dan tanah longsor. Jika mereka tak mau melakukan rehabiliasi dengan pola kemitraan, maka akan dikeluarkan. “Dengan KPH, kita buat mereka kemitraan. Di situ ada hak dan kewajiban masyarakat. Kalau dia tak menanam, ganti dengan yang lain. Tanamannya berbasis kearifan lokal, misal kemiri,” ucapnya. Madani mengatakan para bupati sudah memiliki kepedulian untuk mengembalikan kondisi hutan agar embali asri. Mereka sudah mulai melakukan reboisasi, seperti Bima. Bahkan Bupati Bima meminta desa menggunakan dana desa untuk rehabilitasi hutan. (nas)

(Penrem)

Prosesi pelepasan mahasiswa program pascasarjana oleh Gubernur NTB dan Danrem Minggu (10/2). manis di masa yang akan datang,” ungkapnya. Gubernur berpesan agar para Mahasiswa menggunakan kesempatan yang ada selama di Polandia semaksi-

mal mungkin untuk membuka wacana sebagai global persone, menjadi warga dunia, menjadi warga Indonesia dan bangga sebagai anak bangsa. “Kehadiran teman-teman di

Eropa menjadi pemicu anak-anak muda NTB yang lain untuk mengikuti jejaknya berprestasi menggantungkan cita-cita yang besar di masa yang akan datang,” pungkasnnya. (ars/*)

Kemenhub Kaji Dampak Kenaikan Tiket Pesawat Terhadap Sektor Pariwisata Dari Hal. 1 Ia menambahkan, Kemenhub sedang mencari solusi terbaik. Di satu sisi agar maskapai penerbangan tidak rugi. Di sisi yang lain, agar harga tiket dapat dijangkau oleh masyarakat. ‘’Kita masih mencari berapa range harga yang memungkinkan. Ini kita lagi kaji. Jangan sampai harga tiket plus bagasi 20 kg, totalnya melebihi tarif batas atas. Ini bisa dikatakan melanggar,’’ katanya. Akibat kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar ini, Pemprov NTB berkirim surat ke pemerintah pusat. Bahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub). Kunjungan Staf Ahli Menhub ke NTB dimanfaatkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Gubernur meminta bantuan untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat ke NTB. Gubernur mengatakan, melambungnya harga tiket pesawat bukan hanya ke daerah NTB tapi merata di seluruh Indonesia. Tiket pesawat sudah ada ketentuannya, ada batas atas dan ada batas bawah. ‘’Dulu hampir semua

maskapai berkompetisi di batas bawah karena kompetisi di airlines industry sangat ketat dan pemainnya banyak. Sekarang ketika tinggal Garuda dan Lion mereka kemudian berani menaikkan ke batas atas,’’ kata gubernur. Bukan hanya karena faktor kompetisi atau pemain di industri penerbangan yang kurang. Tetapi selama ini dunia penerbangan memang cukup menderita bermain di batas bawah harga tiket ini. Di tengah harga bahan bakar yang naik dan ada momentum Natal dan Tahun Baru, maskapai-maskapai penerbangan kemudian berani menaikkan harga tiket pesawat. ‘’Akibatnya di mana-mana penumpang jadi turun drastis dan mengganggu sektor lain terutama pariwisata,’’ katanya. Pemerintah pusat kini mengimbau Pertamina agar bahan bakar ada harga khusus ke maskapaai penerbangan atau biaya-biaya lain di bandara bisa ditekan. Sehingga harga tiket tak lagi mahal dan penumpang bisa seperti sedia kala lagi. Sementara itu, dampak kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar belum berdampak signifikan pada kenaikan jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan

Lembar - Padangbai. Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Lembar, Cris Kuntadi memperoleh penjelasan bahwa Pelabuhan Lembar masih menjadi pusat penyeberangan truk ekspedisi yang membawa barang. Biasanya pada hari normal kapal ramai di Senin-Sabtu pada pukul 16.00 Wita ke atas untuk membawa barangbarang ekspedisi. Kapal ekspedisi banyak membawa barang untuk keperluan bahan baku bangunan dari Padangbai. Dan dari Pelabuhan Lembar biasa membawa hasil panen. ‘’Untuk angkut penumpang hanya musim tertentu saja. Hari-hari biasa jarang ada penumpang,’’ kata Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) XII Bali dan NTB, Drs. Agung Hartono, M. STr saat mendampingi Cris dalam kunjungan ke Pelabuhan Lembar. Hal ini juga menjadi hal yang diperhatikan pemerintah. Cris berharap dengan terjadinya kenaikan tarif pesawat, masyarakat khususnya di NTB dapat beralih ke moda lain terutama menggunakan transportasi laut. ‘’Dan ini menjadi salah satu PR untuk moda laut untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,’’ harapnya. (nas)

4000 TNI – Polri dan Sipil Tangani 144.022 Rumah Rusak Dari Hal. 1 Mereka akan berbaur dengan personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang sudah mencapai 1000 orang, berikut 1000 fasilitator dari sipil. ‘’Nanti tim dari Kostrad akan bergabung pada akhir Februari, membantu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,’’ kata Danrem 162/WB Kol.CZI Ahmad Rizal Ramdhani, akhir pekan kemarin. Sebelumnya sudah ada 500 personel Babinsa yang sudah turun membantu, selain itu ada 500 Bhabinkamtibmas. 1000 pasukan gabungan TNI dan Polri ini baru selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) protap penanganan bencana. Kekuatan pasukan TNI dan Polri ini sudah mendukung 1000 orang fasilitator dari kalangan sipil. Jika ditambah rekrutan baru dari PUPR untuk rumah rusak berat, total 3.600 fasilitator sedang berjibaku di lapangan. ‘’Sehingga total keseluruhan 3.600, bisa sampai 4000 termasuk penambahan personel dari Pasukan Zeni Kostrad,’’ ujar Danrem. Mekanisme kerja fasilitator akan acak, sebab meski jumlahnya mencapai 4000 orang, akan tetap kurang jika ditotal 144.022 rumah rusak sedang, ringan dan berat. Personel TNI akan di bawah kendali langsung Danrem 162/ WB Kol.CZI Ahmad Rizal Ramdhani. Sementara konsentrasi pihaknya pada pengendalian fasilitator sipil yang mencapai 1000 orang. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum menanggapi polemik di lapangan. Ia me-

ngaku sudah memberikan pengarahan dan memberikan pemahaman terkait polemik di lapangan, seperti mundurnya fasilitator dan isu penggajian. Terkait gaji fasilitator, Rum memastikan akan menerima haknya setiap masa satu bulan kerja. Para fasilitator mulai kerja pertama kali pada tanggal 15 Januari 2019. Namun untuk honor komunikasi, transportasi, sebesar Rp 450 ribu mulai ditransfer Kamis (7/2) lalu. ‘’Kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk membayar gaji secara tepat waktu. Yakni setiap tanggal 15 bulan berjalan. Jadi tepat satu bulan sejak masa pelepasan oleh Pak Gubernur NTB. Gaji fasilitator Rp3 juta. Jadi tidak ada istilah fasilitator mundur gara-gara gaji tidak jelas. Karena gajinya jelas dan transparan,’’ ujar Rum. Para fasilitator diingatkan lebih memahami Tupoksi, Juknis, serta alur kerjanya. Karena target menuntaskan proses rehab/rekon atas 144.022 rumah rusak ringan dan rusak berat, dalam tiga bulan bukan hal yang mudah. ‘’Namun menuntaskan proses rehab/rekon dalam dua bulan ke depan, juga bukan hal yang mustahil. Asalkan rekanrekan mau berkonsultasi jika ada kendala di lapangan,” harapnya. Progres secara umum diklaimnya sudah berjalan lancar. Namun, masih ada sedikit kelompok fasilitator yang masih stagnan angka kinerjanya. ‘’Ingat lho ya (fasilitator), gaji juga hanya bisa cair jika setelah target kerja dan menyelesaikan laporannya,’’

Rum mengingatkan. Sementara Direktur Penanganan Pengunsi BNPB RI Tavip Joko P mengamati, proses percepatan penanganan gempa Lombok – Sumbawa sudah nampak dengan pola satu pintu. Ia melihat sudah ada kesepakatan bersama untuk membuat laporan satu pintu di Posko BNPB bersama dengan TNI Polri, termasuk rilis data yang dikeluarkan setiap pukul 21.00 Wita. ‘’Saya mengapresiasi, langkah ini sudah nampak menunjukkan upaya percepatan penanganan rumah rusak dampak gempa,’’ tandasnya. Gubernur Cek Progres Sementara pada Minggu (10/2) kemarin, Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah turun ke lokasi pembagian rekening dan pencairan dana gempa bagi para Pokmas. Gubernur didampingi Kapolda NTB Irjen Pol. Achmat Juri, Danrem 162/ WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani dan Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum mendatangi lokasi. Gubernur, katanya, mengecek langsung proses pencairan dana korban bencana untuk rusak ringan dan rusak sedang dari BRI. ‘’Alhamdulillah, semua lancar. Terimakasih teman teman TNI, teman teman kepolisian, BRI yang tak mengenal lelah membantu masyarakat,’’ ujar Rum mengutip penjelasan gubernur. Diakui gubernur, proses verifikasi rumah rusak sedang dan ringan membutuhkan waktu, sehingga akan menjadi kendala pencairan. Namun dengan kerjasama yang baik, ia yakin akan berjalan lancar. (ars)

7.162 Eks Honorer K2 Dapat Ikut Seleksi P3K di NTB Dari Hal. 1 terdiri dari guru 1.180 orang,tenaga kesehatan 1 orang dan penyuluh pertanian Kementan 69 orang. Lombok Timur sebanyak 721 orang, terdiri dari guru 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang dan penyuluh pertanian Kementan 93 orang. Lombok Utara sebanyak 78 orang, terdiri dari guru 56 orang dan penyuluh pertanian Kementan 22 orang. Sumbawa Barat sebanyak 209 orang, terdiri dari guru 192 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sumbawa sebanyak 1.003 orang, terdiri dari guru 946 orang, tenaga kesehatan 9 orang

dan penyuluh pertanian Kementan 48 orang. Dompu sebanyak 511 orang, terdiri dari guru 470 orang dan penyuluh pertanian Kementan 41 orang. Bima sebanyak 1.885 orang, terdiri dari guru 1.783 orang, tenaga kesehatan 22 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan 67 orang. Terakhir, Kota Bima sebanyak 670 orang, terdiri dari guru 649 orang, tenaga kesehatan 4 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sehingga, jika ditotal, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K untuk guru sebanyak 6.657 orang, tenaga kesehatan 52 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyu-

luh pertanian Kementan sebanyak 440 orang. Meskipun jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sudah diketahui. Namun, Fathurrahman mengatakan pihaknya belum mengetahui kuota untuk masingmasing daerah. ‘’Masih kita pertanyakan ke pusat untuk provinsinya,’’ tandasnya. Fathurrahman menjelaskan untuk rekrutmen P3K tahap pertama, akan dikhususkan bagi eks tenaga honorer kategori 2 (K2). Meskipun rekrutmen P3K tahap pertama dikhususkan bagi eks tenaga honorer K2, namun Fathurrahman mengatakan mekanismenya sama dengan rekrutmen CPNS. (nas)

Taliwang (Suara NTB) Rencana pembebasan lahan calon lokasi pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di kecamatan Benete tidak akan dilakukan secara serampangan. Hasil appraisal menjadi patokan utama penentuan nilai lahan yang akan dimanfaatkan nantinya. “Penilaian lahan dan fasilitas sedang dilakukan oleh tim appraisal. Nah nanti berapa nilai di tiap-tiap obyek itu akan kita ikuti hasil appraisal sebagai acuan,” kata wakil ketua tim percepatan rencana pembangunan smeter dan indurti turunannya di NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan. Ia menjelaskan, dari 850 hektar lahan yang kini sedang dilakukan penilaian oleh tim appraisal ada sekitar 15 jenis penggunaannya. Mulai dari penggunaan fasilitas umum, perumahan, pertanian, usaha, industri hingga kepemilikian privat. Setiap jenis penggunaan tersebut menjadi acuan penentuan penilaian oleh tim appraisal dalam menilai setiap obyek lahan. “Kan tidak bisa sama antara lahan yang diperuntukan pemukiman, sarana umum dan lainnya. Itu lain-lain cara menilainya,” sebutnya. Tidak saja soal penggunaan lahan, obyek (fasilitas) yang ada di atasnya juga menjadi bahan pertimbangan perhitungan tim appraisal. Kondisi bangunan, produktivitas lahan jika itu dimanfaatkan sebagai area pertanian turut menjadi alat perhitungan penilaian tim. “Jadi kompleks ya yang dinilai tim. Dan itu mereka sudah ada aturannya tidak kemudian ujug-ujug segini harganya nantinya,” cetus H. Amry. Ia mengungkapkan, ada dua konsep proses pembebasan lahan yang nantinya akan digunakan. Pertama proses jual beli lepas dan kedua relokasi. Untuk prosed pertama jual beli lepas, transaksi pembelian langsung setelah ada kesepakatan harga dengan pemilik lahan. Sementara relokasi, PTAMNT selaku pihak yang akan membebaskan lahan harus menyediakan lokasi baru di tempat lain yang kondisinya harus lebih baik dari tempat semula. (bug)

(Suara NTB/ist)

Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem dari dapil NTB didaulat menyerahkan piala penghargaan kepada para pemenang Ownbeat Arts Festival Lombok Bepayas, di Balai Budaya Mataram, Sabtu (9/2) malam.

Kurtubi Didaulat Menyerahkan Penghargaan kepada Pemenang Festival Lombok Bepayasan Mataram (Suara NTB) Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem dari Daerah Pemilih (Dapil) Provinsi NTB, Dr. Kurtubi menghadiri acara puncak final Ownbeat Arts Festival Lombok Bepayasan, di Balai Budaya Mataram, Sabtu (9/2) malam lalu Dalam acara itu ia didaulat untuk menyerahkan piala kepada para pemenang kegiatan Lomba Festival Seni Budaya yang berlangsung setiap tahun itu. Sebagai wakil rakyat, ia memberikan apresiasi yang sengat tinggi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Karena selain untuk melestarikan budaya daerah, juga menjadi nilai yang sangat penting harus dijaga untuk jadi modal pengembangan industri pariwisata NTB kedepannya. “Kegiatan yang sangat positif dalam mendukung Pariwisata di NTB meski masih belum masuk agenda tahunan Wisata NTB. Harus dilestarikan dan dikembangkan budaya asli kita, mulai dari nyanyian Sasak, Bepayasan - Bersolek dan berpakaian Sasak bagi gadis-gadis termasuk inovasi bepayas atau berhias bagi gadis-gadis Sasak Millenial,” katanya. “Seni Budaya Lombok dalam arti luas yang kaya dan punya keunikan harus terus menerus dihidupkan sebagai warisan budaya. Sekaligus untuk mundukung Sektor Pariwusata NTB yang sudah terkenal di manca negara karena alam dan pantainya yang sangat indah,” sambungnya. Menurutnya kegiatan festival bepayasan tersebut perlu masuk dalam kalender wisata NTB. Ia pun mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian kepada acara festival bepayasan tersebut. “Sebaiknya acara tahunan seperti diatas, supaya masuk dalam Agenda Wisata NTB dan Pemda bisa membantu Festival Seni dan Bepayasan ini,” katanya. Hal itu dinilai Kurtubi sangat penting, lebih-lebih dalam kondisi industri pariwisata daerah yang sedang terpuruk akibat bencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Dikatakannya, pariwisata NTB harus terus bangkit. “Industri Pariwisata NTB harus terus menurus didukung untuk menjadi Industri pariwisata yang maju, meski saat ini masih sedikit terpukul dengan adanya musibah gempa dahsyat dengan 7 Skala Richter,” katanya. Pada kesempatan itu tak lepas pula ia menyinggung terkait dengan keluhan mahalnya harga tiket pesawat. Kondisi ini kemudian membawa pengaruh yang cukup segnifikan terhadap sektor pariwisata NTB. Pasalnya angka kunjungan menjadi lebih menurun. “Belakangan mendapat tambahan tekanan dengan naiknya ongkos angkutan udara dan berkurangnya frekuensi penerbangan dari dan ke Lombok, juga berpengaruh besar pada pengembangan sektor industri pariwisata kita,” katanya. (ndi/*)

Lagi, Pusuk Sembalun Longsor Dari Hal. 1 serta jalan yang masih licin dipenuhi material longsor. ‘’Iya tadi pagi longsor kembali terjadi. Longsor hari ini, (kemarin, red) tepatnya di tanjakan pertama Pusuk. Longsor disebabkan intensitas hujan cukup tinggi yang terjadi sejak malam sebelumnya,’’ ujarnya kepada Suara NTB. Dikatakan Lalu Rusnan, rawannya longsor perbukitan di kawasan Pusuk Sembalun karena struktur perbukitan di sana masih labil pascagempa bumi beberapa waktu lalu. Apabila terjadi hujan di atas gunung, maka berpotensi tanah maupun bebatuan di perbukitan itu tergerus hingga ke dasar. ‘’Untuk longsor ketiga ini hanya tanah saja, tidak ada bebatuan. Namun jalan yang sebelumnya dipenuhi tanah membuat jalan jadi licin,’’ terangnya. Dari BPBD Lotim sendiri, saat ini sudah menyiapkan satu alat berat untuk beroperasi di kawasan Pusuk Sembalun untuk mengevakuasi material-baterial longsor agar akses jalan dapat dilalui.

‘’Satu alat berat stanby di kawasan Pusuk Sembalun. Sehingga ketika terjadi longsor yang menutupi badan jalan. Alat berat langsung melakukan evakuasi,’’ katanya. Sementara Kapolsek Sembalun, Iptu. I Made Sutama, menyampaikan jika personel dari Polsek Sembalun juga disiagakan terutama ketika terjadi bencana longsor. Personel ini, katanya, tidak hanya bertugas memberikan laporan terkait situasi dan kondisi di lapangan. Melainkan membantu mengevakuasi masyarakat ketika melewati jalan raya yang saat itu licin dan dipenuhi material longsor. Seperti membantu mendorong motor dan tindakan-tindakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Untuk jalur Pusuk Sembalun, hingga sore kemarin sudah dapat dilalui setelah dilakukan proses evakuasi dan pembersihan material longsor. Kendati demikian, Kapolsek berharap kepada masyarakat yang melintas di kawasan Pusuk Sembalun untuk tetap berhati-hati mengingat bekas longsor masih licin. (yon)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 11 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BKKBN Perwakilan NTB Bersama Mitra Kerja

Sosialisasi Advokasi dan KEI kepada Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB, bekerjasama dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI, menggelar kegiatan sosialisasi Advokasi dan KEI kepada masyarakat yang ada di desa Lebah Sempage Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Minggu (10/2) sore. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan masyarakat di Desa Lebah Sempage dengan antusias. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala BKKBN Provinsi NTB Dr. Lalu Makripuddin, M.Si, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, MHS, Pembina Pondok Pesantren Hidayatullah As Syarif Desa Lebah Sempage, Januardi S.Ag. Dalam kesempatan tersebut, ketua panitia kegiatan Samsul Anam mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana serta mendorong

masyarakat untuk mengikuti program KB. Sementara itu, Pembina Pondok Pesantren Hidayatullah As Syarif Desa Lebah Sempage, Januardi S.Ag sebagai tuan rumah mengatakan, sangat berbahagia kegiatan tersebut diselenggarakan di desanya. Karena baru sekarang ini ada kegiatan yang didatangi langsung oleh perwakilan rakyat yang ada di pusat. Terlebih lagi, di desa Lebah Sempage masih banyak ditemukan anak-anak yang menikah usia dini. Dia menceritakan, bahwa anak didiknya yang masih berusia 15 tahun menikah. Sehingga dengan sosialisasi yang rutin dilakukan, maka pernikahan dini bisa berkurang. Karena banyak persoalan yang muncul yang disebabkan karena menikah di usia dini. Salah satunya tidak bisa memiliki akte nikah. “Meski sah menurut agama tapi tidak bisa mendapatkan akte nikah. Ini makanya yang diurus di

WakilKetuaKomisiIXDPRRI,Hj.Ermalena,MHS,saatberinteraksidengan para peserta sosialisasi ketika membawakan materi sosialisasi

Foto bersama para peserta sosialisasi yang beruntung memenangkan doorprize foto bersama seusai penyerahan hadiah

Pembina Pondok Pesantren Hidayatullah As Syarif Desa Lebah Sempage, Januardi S.Ag., ketua panitia kegiatan Samsul Anam, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, MHS, Kepala BKKBN Provinsi NTB Dr. Lalu Makripuddin, M.Si foto bersama usai penyambutan. sia,” ujarnya dengan program KB.”Luas PuDalam kesempatan yang lau Lombok itu tetap tapi jumsama Wakil Ketua Komisi IX DPR lah penduduk terus bertambah. RI, Hj. Ermalena, MHS, berdialog Sehingga ada masalah dalam dengan masyarakat di Desa Leb- mencari rumah dan susah. Kepala BKKBN Provinsi NTB Dr. Lalu Makripuddin, M.Si, saat membuka acara Sosialisasi Advokasi KIE ah Sempage dengan menanyakan Maka dari itu hidup itu harus kepada beberapa peserta jumlah diatur dengan pengendalian di Desa Lebah Sempage Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Minggu (10/2) sore. anaknya. Sebagian dari mereka penduduk,”katanya. dirawat dengan baik. Suami yang han dini harus dicegah. Karena memiliki anak lebih dari dua. DenKUA,”katanya. Hj. Ermalena juga menekanKepala BKKBN Perwakilan mengelus perut istri saat hamil dampak buruk dari pernikahan gan kondisi tersebut, dia mene- kan hal yang sama yaitu pernikaNTB Dr. Lalu Makripuddin M.Si merupakan cara berkomunukasi dini sangat banyak salah satu- kankan agar orang tua membata- han dini harus dicegah. Orang tua si jumlah anak. Karena hal terse- harus memiliki tanggung jawab dalam sambutannya mengatakan, dengan anak. Selain itu, gizi ibu nya kesehatan reproduksi. Selain itu, tidak bisa melak- but penting dilakukan. Jika jum- yang besar untuk mengawasi di Desa Lebah Sempage sudah yang sedang hamil juga akan memiliki motivator KB untuk pria. diperhatikan,”kata Makripuddin. sanakan delapan fungsi keluar- lah penduduk tidak dikendalikan, anak-anaknya. Menurutnya, Selain merencanakan ke- ga dengan baik. Adapun fungsi maka akan menimbulkan per- pernikahan usia dini merupakan Karena saat ini program KB tidak saja untuk perempuan melainkan hamilan, para orang tua juga keluarga tersebut beberapa dian- soalan baru. masalah yang bersama. Melalui Dicontohkan, meningkatnya sosialisasi ini, peserta yang hadir juga pria sehingga setiap kehami- harus mengatur jarak kelahiran taranya fungsi ekonomi, sosial bulan direncanakan. Dengan peren- minimal 3 tahun. Hal ini dise- daya, perlindungan, agama dan jumlah penduduk akan mengak- diharapkan untuk meneruskancanaan kehamilan maka setiap but sangat penting, agar anak lingkungan hidup. “ Pernikahan ibatkan kebutuhan rumah men- nya kepada keluarga dan tetangorang tua akan memberikan pera- bisa mendapatkan Air Susu Ibu dini sesuatu yang perlu kita ce- ingkat sehingga mengharuskan ga. Sehingga pencegahan pernikawatan yang lebih sehingga mela- (ASI) secara lengkap selama dua gah. Nikah dini juga tidak bisa untuk memanfaatkan lahan han usia dini dilakukan secara hirkan generasi yang diharapkan. “ tahun. Dalam kesempatan melaksanakan delapan fungsi pertanian mendirikan ban- bersama-sama. Kehamilaniniharusdirencanakan. tersebut, Lalu Makripuddin keluarga dengan baik. Baru nikah gunan. Solusi untuk pengen“ Ibu dan bapak yang diundang Karena kalau direncanakan akan juga menekankan agar pernika- 2 - 3 bulan, suami pergi ke Malay- dalian penduduk tersebut yaitu ini bisa menjdi corong saya. Kita punya masalah terkait pernikahan usia dini dan pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Maka dari itu kita harus sampaikan kepada keluarga dan tentangga dan teman-teman tentang pernikahan dini dan pengendalian penduduk,”katanya. Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia menyiapkan berbagai macam hadiah kepada para peserta. Adapun hadiah yang disiapkaan yaitu seperti oven, power bank, kaos, rice cooker dan beberapa hadiah menarik lainnya. Sementara untuk pembina Penyerahan laptop kepada kampung KB, yang diterima oleh Peserta sosialisasi sangat antusia mendengarkan pondok pesantren, panitia memmotivator kampung KB Pria berikan kipas angin. (azm/*) pemaparan materi dari para narasumber

KONI Provinsi Terdinamis dan Atlet Harapan

Andy dan Zohri Terima Golden Award di HPN 2019 Mataram (Suara NTB) Ucapan selamat terus diucapkan masyarakat NTB lewat akun Facebook KONI NTB, setelah menyaksikan dua putra terbaik NTB, H. Andy Hadianto dan Lalu Muhammad Zohri penerima Golden Award dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat di acara Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang

(Suara NTB/fan)

TERIMA TROFI - Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto dan juara dunia atletik, Lalu Muhammad Zohri menerima trofi di malam penganugerahan Golden Award di Hari Pers Nasional (HPN) yang berlangsung di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/2) malam.

dihelat Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (8/2) malam lalu. Ketua umum KONI NTB, H. Andy Hadianto meraih golden award sebagai KONI Provinsi Terdinamis di Indonesia. Selanjutnya juara dunia lari 100 meter usia 21 tahun di Finlandia 2018, Lalu Muhammad Zohri sebagai atlet harapan di Indonesia. Pantauan Suara NTB di lokasi penganugerahan dalam rangka memperingati HPN 2019 diberikan SIWO PWI Pusat di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/2) malam lalu. Pemberian penghargaan oleh SIWO PWI Pusat sebagai apresiasi atas keteladanan nyata para tokoh-tokoh olahraga dalam memajukan olahraga di negeri ini. Begitu juga para atlet dinilai telah memberikan sumbangsih prestasi yang membanggakan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah dunia. Hadir pada acara tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring, Ketua SIWO PWI Pusat, AAGWA Ariwangsa dan sejumlah tokoh pers lainnya. Selain itu, hadir juga Panitia Asian Games 2018, Eric Tohir, Menpora, Imam Nahrawi, Gubernur, Bupati dan sejumlah stakeholder, tokoh pers dan olahrawawan peraih golden award di malam itu. Hadir juga Pengurus PWI NTB, H. Sukiman Azmi, Nasruddin Zein, H. Agus Talino dan Izzul Khairi. Malam anugerah Golden Award juga dihadiri para menteri dan tokohtokoh nasional yang menjadi saksi sejarah bagi kemajuan olahraga nasional. Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring menuturkan apresiasi untuk tokoh peduli olahraga diberikan kepada mereka yang selama ini berperan aktif serta melakukan ikhtiar kuat memajukan dunia olah raga. “Kita berkoordinasi dengan pihak SIWO PWI untuk menyiapkan acara ini sebaikbaiknya,” ucapnya. Sementara itu, penilaian dilakukan secara komprehensif dan objektif melalui observasi dan data- data riil tentang kiprah nyata para penerima anugerah Golden Award 2019. Ketua Umum KONI, H. Andy Hadianto mengucapkan rasa bangga dan terimakasih atas penghargaan yang diterima KONI NTB dan atlet. Pasalnya penerimaan penghargaan tersebut merupakan sejarah pertama bagi KONI NTB dan atlet. Menurut Andy, penghargaan

tersebut dapat diraih berkat kerjasama yang baik pengurus KONI Kabupaten/kota,cabor,

pelatih yang telah konsisten mendukung pembinana olahraga di NTB. Selain itu dukungan

pemerintah daerah dan legislatif dalam penggaran olahraga di NTB dinilai cukup besar. (fan)