Edisi Rabu 10 Oktober 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 10 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 177 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tergantung Keberanian Bupati, Akselerasi ’’Recovery’’ Pascagempa

(Suara NTB/humasntb).

FOTO BERSAMA- Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah foto bersama dengan Dirut Ikatan Zakat Indonesia (IZI), Wildhan Dewayana dan Raja Dangdut H.Rhoma Irama di Lapangan Umum Kayangan, Selasa (9/10).

Tanjung (Suara NTB) Proses akselerasi recovery warga terdampak gempa di NTB berbeda-beda. Cepat lambatnya pemulihan itu juga bergantung dari inisiatif dan keberanian bupati di daerah dalam membantu warganya.

Demikian dikemukakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat dikonfirmasi soal progres recovery pascagempa di Lapangan Umum Kayangan, Selasa (9/ 10). Usai menyambut kehadiran Raja Dangdut H.Rhoma Irama, Dr. Zul mengaku sangat terbantu oleh dukungan dan bantuan dari para relawan dalam memulihkan

kondisi masyarakat. ‘’Kecepatan recovery di beberapa kabupaten berbeda.

Tinggal keberanian dari kepala daerahnya untuk berani memulai langkah pertama. Kemarin banyak yang menunggu karena takut melanggar aturan. Tapi karena semakin dekat musim hujan kita tidak punya waktu lagi untuk menunggu,’’ katanya.

Diharapkan, semakin berjalannya waktu akan semakin banyak jumlah masyarakat yang sudah menerima huntara.

Walaupun untuk saat ini, gubernur belum memiliki data valid terkait jumlah warga yang sudah dan belum memiliki huntara (hunian sementara).

Menyadari keterbatasan yang dimiliki daerah - termasuk Lombok Utara sebagai wilayah yang terdampak paling luas, Pemprov NTB tak menutup mata. Dukungan yang diberikan Pemprov, adalah dengan mempercepat proses transfer bantuan dari pihak ketiga ke daerah-daerah terdampak. ‘’Tentu semua dukungan yang diberikan dari luar daerah kepada kita, kita bangunkan hunian sementara. Karena bagaimanapun, kita tidak punya kemewahan lagi tipe ini tipe itu, karena musim hujan sudah mulai turun.’’ ‘’Jadi kita tidak boleh membiarkan masyarakat

kita berada di bawah tenda.

Sedangkan musim hujan akan datang menyapa kita.

Karena implikasi sosial sangat serius, penyakit dan lainlain,’’ terangnya.

Gubernur tak menyangkal bahwa daerah-daerah terdampak gempa seluruhnya kekurangan anggaran. Namun demikian, berbicara masalah anggaran hampir semua daerah sedang menunggu transfer pusat. ‘’Saya sangat berterima kasih dan terharu kepada teman-teman dari IZI, yang sudah berkontribusi banyak kepada warga korban gempa.

Mudah-mudahan warga yang menerima Huntara ini me-

ndapat kondisi yang lebih baik,’’ puji gubernur.

Untuk diketahui, Dirut Ikatan Zakat Indonesia (IZI), Wildhan Dewayana, menyebut beberapa sasaran bantuan yang dialokasikan di Lombok Utara. Antara lain, 200 unit huntara yang memprioritaskan KK balita, KK ibu hamil, KK Lansia. IZI juga membangun 16 sekolah sementara,18 mushala sementara, 4 titik sumur dan pendirian klinik pratama. ‘’Program itu dilengkapi dengan program pemulihan ekonomi, dengan sumber dana dari zakat infak dan sedekah yang dipercayakan kepada kami,’’ ujar Wildhan. (ari)

Proyek Pascabencana Kota Bima Direkomendasikan Dibongkar Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) menemukan sejumlah masalah pada proyek pascabencana banjir untuk pembangunan rumah di Kota Bima. Salah satu temuan itu pada bangunan untuk rumah warga berpenghasilan rendah ditemukan tidak sesuai kontrak, sehingga direkomendasikan dibongkar.

Temuan itu pada proyek rumah khusus (rusus) pascabencana Kota Bima yang dibangun di Kelurahan Jatiwangi. Ada dua paket pekerjaan yang jadi temuan untuk pembangunan rusus tipe 28. ‘’Paket satu yang jadi temuan. Pekerjaan harusnya selesai Oktober namun belum juga tuntas. Sehingga dikenakan denda,’’ jelas Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH memaparkan terkait temuan TP4D. Dari pekerjaan yang sama masih ditemukan bangunan rumah yang retak direkomen-

dasikan dibongkar. ‘’Tim meminta pelaksana agar yang retak retak itu segera dibongkar diperbaiki kembali.

Artinya pekerjaan tersebut belum tuntas,’’ tegas Dedi.

Dalam proyek Rusus itu, ada dua titik pembangunan di kelurahan yang sama. Masing-masing paket di titik pertama sejumlah 50 unit dan titik kedua 40 unit dengan nilai Rp 2,6 miliar. Proyek ini milik Satuan Kerja Non Vertical Tertentu (SNVT) Kementerian PUPR. Nilai total keseluruhan proyek yang didampingi Rp 113,884 miliar.

(Suara NTB/ist)

TEMUAN- Rusus pascabencana banjir Kota Bima dibangun di Kelurahan Jatiwangi, salah satu item proyek yang jadi temuan dan direkomendasikan perbaikan oleh TP4D. Paket untuk item lain yang didampingi adalah proyek Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) di Oimbo Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima. Proyek itu senilai Rp5,6 miliar. Dari hasil pemeriksaan lapangan, harus dilakukan

CCO (Contract Change Order) atau pekerjaan tambahan.

Sebab muncul protes, aliran limbah di tanah milik masyarkat. ‘’Sehingga tambahan pekerjaannya berupa pemasangan pipa sampai ke sungai. Agar aliran limbah

Hancur Akibat Gempa

TO K O H

Enam Titik Pipa Air Sudah Tersambung

Harus Ambil Inisiatif GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan, perhatian pemerintah pusat dalam penanganan bencana gempa bumi cukup besar.

Hal itu terlihat dengan ditempatkannya jenderal TNI bintang dua untuk menjadi Komandan Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Darurat Bencana Gempa NTB. Untuk tingkat provinsi, gubernur sudah meminta Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya enam titik jaringan pipa air yang hancur akibat gempa 7,0 SR beberapa waktu lalu, satu per satu ditangani. Dalam sebulan terakhir, sedikitnya enam titik jaringan pipa diperbaiki di Lombok Utara dan sudah dialiri air ke pemukiman warga untuk kebutuhan pengungsi yang selama ini krisis air bersih. ‘’Masyarakat, relawan dan TNI bahu membahu memper-

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Hapus Kredit UMKM

(Suara NTB/ist_satgas)

Calon Tersangka TPPU Bisa Lebih Satu Orang Mataram (Suara NTB) Kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga terjadi di salah satu BUMD Provinsi NTB bisa menjerat lebih dari satu tersangka. Artinya, jika terbukti, selain pelaku utama, para penerima aliran dana juga bisa dipidana. ‘’Jelas kalau dari konstruksi kasusnya, tersangka TPPU tidak bisa satu o r a n g , setidaknya

(Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM) mengusulkan ke pusat penghapusan kredit UMKM di daerah terdampak gempa. Akibat gempa beruntun yang mengguncang tujuh kabupaten/kota di NTB beberapa waktu lalu, puluhan ribu UMKM dengan nilai kredit mencapai Rp800 miliar terkena dampak. ‘’Yang terdampak saja nilai kreditnya Rp800 miliar. Ini diusulkan dihapus,” kata Kepala Diskop UMKM NTB, H. L. Saswadi ketika dikonfirmasi di Balai ITE Diskominfotik NTB, Selasa (9/10) siang.

Pihaknya memperoleh informasi bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) akan menghapus kredit pada daerah yang terdampak bencana gempa. Ia mengharapkan hal itu menjadi kenyataan untuk mengurangi beban UMKM di daerah ini.

H. L. Saswadi Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

langsung ke sungai,’’ terang Dedi Irawan.

Waktu perpanjangan 20 hari diberikan kepada rekanan. Selama perpanjangan tersebut, dikenakan denda sesuai ketentuan.

Bersambung ke hal 15

Dedi Irawan

lebih dari satu orang. Karena ini kaitan dengan tindak pidana awal dan pihak -pihak yang menikmati hasil pencucian uang itu,’’ kata Peneliti Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH. Sesuai Pasal 4 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tersangka kasus pencucian uang adalah pihak yang tersangkut pidana utama. Oknum itu menggunakan uang hasil dugaan tindak pidana korupsi awal untuk kepentingan membeli aset tertentu atau memberikan kepada orang lain.

Sejumlah

(Suara NTB/dok)

Johan Rahmatullah pasal mengatur TPPU tersebut, memungkinkan menjerat banyak pihak. Dijelaskannya, dalam pasal 1 angka 15 disebutkan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan tindak pidana pencucian uang.

Bersambung ke hal 15

baiki jaringan pipa tersebut,’’ ujar Dansatgas Penanggulangan Bencana Daerah Lombok – Sumbawa, Kol. Inf. Farid Makruf, MA kepada Suara NTB, Selasa (9/10).

Enam titik yang berhasil disambungkan pipa, seperti pipanisasi di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, sudah bisa digunakan masyarakat. Sumbangan relawan Waves for Water kepada 80 kepala keluarga (KK) bersama Wadan Sektor II di Gumantar Kecamatan Kayangan. Kemudian pipanisasi di Desa Akar – Akar, sekitar 85 persen tuntas. Prosesnya saat ini air mengalir ke desa – desa. ‘’Namun masih ada pipa yang terlepas dan masih disambung,’’ ujar Farid Makruf.

Bersambung ke hal 15 TAKLUKKAN MEDAN Anggota TNI bersama relawan harus melalui jalan terjal dan berbatu dalam proses perbaikan pipa air di kawasan hutan lindung kaki Gunung Rinjani.

Kini di enam titik, pengungsi sudah menikmati air bersih.

Pengembangan ’’Technopark’’ Banyumulek Tak Optimal Mataram (Suara NTB) Pengembangan Technopark Banyumulek yang berlokasi di Jalan By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) II Lombok Barat hingga kini tidak optimal. Penyebabnya disinyalir akibat anggaran yang dikucurkan masih dititip atau terpecah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk itu, Pemprov berencana akan menyempurnakan kelembagaannya. Pemprov akan membentuk lembaga atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perindustrian (Disperin). Yang akan menaungi kegiatan pengembangan sains dan teknologi di Banyumulek. ‘’Pertemuan tadi menginformasikan untuk 2019, anggarannya sebagian dititip di OPD. Menurut hemat kita, ini tidak efektif. Jadi harus ada anggaran yang khusus untuk STIP (Science Technology Industry Park) Banyumulek,’’ kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM usai Focus Group Discussion (FGD) di Balai ITE Diskominfotik NTB, Selasa (9/10).

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 10 Oktober 2018

(Suara NTB/cem)

Segera Bangun Rumah MASYARAKAT Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan rumah. Pengungsi tak bisa terlalu lama bertahan di tenda pengungsian.

Lurah Selagalas Yusrin mengatakan, masyarakat telah membentuk 20 Pokmas di Lingkungan Jangkok dan Selagalas. Masyarakat telah diarahkan membuat rumah instans sederhana sehat dan rumah konvensional. Mereka diberi keleluasaan memilih. “Pokmas terbentuk 20,” sebutnya.

Yusrin menyebutkan, 1.600 unit rumah rusak dengan kategori berat, sedang dan ringan. Bantuan dana terdistribusi hanya satu kepala keluarga mendapat Rp50 juta. Sisanya lanjut Yusrin, memperoleh Rp25 juta. “Itu masuk dari 1.077 yang terima bantuan di Kota Mataram,” ucapnya.

Pembangunan rumah, kata dia, sedang diproses pembangunan. Delapan kelompok warga di Lingkungan Tegal memilih Risha. Dan, empat kelompok lainnya di Lingkungan Jangkok memilih Riko dan Risha. Kemungkinan datanya akan berkembang sesuai keinginan warga.

Disampaikan Yusrin, diskusi dengan warga tak lain mendesak pembangunan rumah. Apalagi memasuki musim hujan seperti saat ini, dikhawatirkan memunculkan permasalahan lain. “Ndak ada yang lain minta segera dibangunkan rumah,” ucapnya.

Pembangunan rumah lanjutnya, Pemkot Mataram fokus menangani Lingkungan Pengempel Indah dan Gontoran. Sementara waktu, diarahkan masyarakat tinggal di rumah singgah.

Terkait warga yang bertahan di tenda pengungsian karena masyarakat masih merasa trauma. Perlahan masyarakat diimbau untuk kembali ke rumah masing masing. Adapun rumahnya yang rusak untuk tinggal di rumah singgah yang dibangun oleh sukarelawan. (cem) Yusrin

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lahan Pertanian di Mataram Tidak Boleh Diutak – Atik Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menegaskan, pascadisahkannya peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang revisi rencana tata ruang wilayah, lahan pertanian di Mataram tidak boleh diutak atik. “Revisi RTRW sebentar lagi disahkan. Syaratnya lahan pertanian tidak boleh diutak atik,” tegas Walikota.

Lahan pertanian yang disetujui oleh Pemprov NTB seluas 509 hektar. Dengan demikian kata Walikota, ini tetap menjaga lahan pertanian. Perlu juga, petani meningkatkan sumber daya mereka. Diantaranya, pemanfaatan teknologi menunjang produktivitas pertanian. “Tapi saya bangga dengan petani Mataram,” ucapnya.

Perda RTRW masih berada di meja Dirjen Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Seluruh persyaratan disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Ir. H. Amiruddin, sudah tidak ada masalah.

Semua telah dipenuhi baik secara teknis maupun administrasi. Saat ini kata Amir, Perda tata ruang masih berada di meja Direktorat Jenderal Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Perda tersebut dalam waktu dekat akan segera ditandatangani.

“Insya Allah, secepatnya,” ucapnya.

Persyaratan substansif untuk ruang terbuka hijau disepakati 20 persen publik dan 21,04 privat. Sedangkan, lahan pertanian pangan berkelanjutan 509 hektar.

Amir menegaskan, jika telah disahkan akan jadi keuntungan bagi Pemkot Mataram. Keran investasi yang sebel-

(Suara NTB/cem)

TANAMAN LIAR - Perda RTRW Kota Mataram segera rampung. Seluas 509 hektar lahan pertanian tidak boleh beralihfungsi pascapenetapan aturan tersebut. Buruh tani di Kelurahan Rembiga, Selasa (9/10) membersihkan tanaman liar di sawah yang digarap. umnya tersendat akan mengalir. “Ada pelambatan 1,2 persen pertumbuhan ekonomi di NTB. Kalau Kota Mataram belum ada disampaikan spesifik oleh kementerian,” ucapnya.

Konsekuensi dari pengesahan RTRW harus jadi tanggungjawab.

Amir memastikan bahwa pelanggaran tata ruang semaksimal mungkin di-

minimalisir.

Larangan mengutak - atik lahan pertanian mendapat penolakan dari petani. Ahmad tegas mengungkapkan jika dirinya tak setuju dengan aturan tersebut. Lahan miliknya seluas empat hektar sebagian di Mataram dan Lobar. Lambat laun bisa saja dialihfungsikan. Jika melihat progres perta-

nian tak menjanjikan lagi. “Saya punya anak. Bagaimana kalau saya mau bangun rumah,” ucapnya.

Untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan tak mesti mematok lahan milik petani. Sebab, ia bisa saja membangun usaha lain di lahannya. “Ndak selamanya kita mau jadi petani,” jelasnya. (cem)

Jelang Pileg dan Pilpres, Walikota Ajak Warga Jaga Kamtibmas Harus Berkurang 30 Persen

(Suara NTB/fit)

PANSUS pengelolaan sampah DPRD Kota Mataram, berkejaran dengan waktu untuk segera menetapkan perda itu sebelum berakhirnya Bulan Oktober ini. Ketua pansus pengelolaan sampah DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram mengungkapkan bahwa batas akhir pemberlakuan Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di provinsi hingga akhir Oktober 2018. ‘’Karena ada PP nomor 97 tahun 2018. Kalau materi di dalamnya sudah siap. Yang penting Jakstrada itu untuk pengelolaan sampah yang mana tahun 2030 sampah rumah tangga yang masuk ke TPA harus berkurang 30 persen. Itemitem itu harus dituangkan dalam perda supaya masyarakat juga terlibat aktif memilah sampah, ’’terangnya. Dia mengungkapkan, Jakstrada tidak sulit dilaksanakan karena memang aturannya sudah jelas. ‘’Tinggal diperkuat saja dan persiapan-persiapan,’’ cetusnya. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram ini memandang Oktober sebagai momentum yang pas bagi penyelesaian Jakstrada ini. ‘’Supaya bisa dianggarkan di APBD murni tahun anggaran 2019, ’’imbuhnya.

Dalam Jakstrada ini masyarakat di tingkat rumah tangga diajak berperan aktif untuk mengurai kembali sampahsampah yang masuk ke TPA. Misalnya, masyarakat di rumah tangga masing-masing harus memilah antara sampah organic dan anorganik.

Sehingga, sampah yang masuk ke TPA hanya sampah organik. Sementara sampah nonarganik idealnya diolah kembali menjadi produk lain yang bernilai ekonomis. Terkait hal ini, lanjut Ketut Sugiarta, memang bukan target yang ringan. Menurut anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini, Jakstrada ini sebetulnya sangat baik dalam hal pengelolaan sampah. Karena masyarakat ikut terlibat aktif di dalamnya.

Untuk dapat mengedukasi masyarakat agar terlibat aktif dalam pengelolaan, bukan hanya menjadi tugas BLH (badan Lingkungan Hidup) saja. Harus ada program yang terintegrasi antar OPD. Untuk pemasaran produk yang dihasilkan dari sampah anorganik, butuh keterlibatan Dinas Perdagangan.

Selama ini, cikal bakal lembaga yang membantu pengolahan sampahsampah plastic sebenarnya sudah ada, yakni bank sampah.

Hanya saja produk yang dihasilkan dari kegiatan bank sampah maupun Lisan (lingkungan dengan sampah nihil), kerap terkendala pemasaran. ‘’Ini membutuhkan kepiawaian untuk membantu pemasaran,’’ katanya. (fit)

I Ketut Sugiarta

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengajak semua warga Kota Mataram tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menyusul semakin dekatnya waktu pemilihan calon legislatif dan capres serta cawapres.

“Kita harus sama-sama jaga kondusivitas, terlebih lagi sudah masuk masa kampanye. Jangan sampai berbeda pilihan membuat kita menjadi tidak akur,” kata Ahyar.

Ia meminta agar warga ber-

sama-sama menyukseskan pileg dan pilpres nantinya. Namun demikian, warga diminta untuk tidak menyebabkan keributan. Apalagi jika itu berkaitan dengan pilihan politik.

“Pada masa kampanye memang sangat rawan, bisa saja ganggu kamtibmas kita.

Oleh sebab itu, kita sudah apel dan membahas ini. Ini menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti soal kampanye menggunakan alat peraga, seperti baliho dan lainnya.

Ia berharap semuanya harus sesuai dengan ketentuan. Sehingga wajah kota juga menjadi rapi dan penggunaan atributatribut kampanye itu sudah dibenarkan dalam aturan.

“Nanti kan ada KPU dan Bawaslu yang bisa lihat dan tentu saja kita harapkan kepada semua pihak agar kampanye sesuai dengan aturan.

Jadi tidak melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan,” ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini ialah persatuan

dan kesadaran dari masyarakat Kota Mataram untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Sehingga Kota Mataram tetap dalam keadaan kondusif dan tidak ada pertikaian disebabkan karena berbeda pilihan.

“Sekali lagi saya minta kepada semua warga Kota Mataram untuk kita bersamasama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Mataram.

Terlebih pada masa pemilu nantinya. Ini adalah kewajiban kita bersama, jadi harus

kita lakukan bersama-sama,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap berita bohong. Selain itu juga ia kembali mengingatkan agar warga tidak menyebarkan fitnah-fitnah yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

“Kita harus menghindari hoax, jangan percaya berita bohong dan jangan menyebarkan fitnah. Ini yang harus kita lakukan bersama,” ujarnya. (lin)

Ratusan Rumah Singgah Sudah Dibangun Informasi Nama Pejabat Digeser Mulai Beredar Mataram (Suara NTB) Sembari menunggu pembangunan rumah tahan gempa yang diberikan oleh Pemerintah, Pemkot Mataram bersama para donatur telah membangun rumah singgah.

Sebanyak 240 rumah singgah telah dibangun hingga saat ini.

Awalnya, Pemkot Mataram menargetkan pembangunan rumah singgah 800 unit. Namun karena sebagian warga sudah dan sedang membangun rumah singgah secara mandiri, maka Pemkot akan membangun 500 rumah singgah saja.

“Awalnya kan 800 target kita, tapi sebagian sudah buat rumah singgah sendiri. Jadi kita akan bangunkan 500 saja. Hingga saat ini rumah singgah yang sudah dibangun sebanyak 240 unit,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram H. Kemal Islam.

Pembangunan rumah singgah itu menggunakan dana dari para donatur dan tidak menggunakan dana dari Pemkot. Pada awalnya, Pemkot memang berencana

H. Kemal Islam untuk menganggarkan pembuatan rumah singgah ini, namun dibatalkan. Sebab Pemerintah sudah mulai membangun rumah tahan gempa yang dijanjikan sebelumnya.

“Semua dananya menggunakan dana dari donatur.

Pembangunannya juga dibantu oleh para sukarelawan,” ujarnya.

Sebanyak 100 unit rumah singgah dibangun di Lingkungan Pengempel Indah. Kemudian sebanyak 95 unit di

Lingkungan Jangkuk dan 30 unit di Lingkungan Gontoran.

Dilanjutkan sebanyak 15 unit di Lingkungan Tegal. Harapannya, para korban gempa ini bisa tinggal lebih nyaman dibandingkan di tenda pengungsian sebelumnya. Sembari menunggu rumah mereka dibangun.

Ia berharap warga dapat bersabar menghadapi musibah ini. Pemerintah tengah berupaya untuk membangun kembali rumah-rumah mereka yang sebelumnya rusak akibat gempa. Sementara ini, mereka diberikan rumah singgah terlebih dahulu. Sehingga mereka bisa istirahat dengan lebih nyaman di dalam rumah singgah ini.

Diketahui bahwa sejak dibangun pada minggu lalu, saat ini sudah ada tiga rumah instan sederhana sehat (Risha) yang sudah dibangun di Lingkungan Pengempel Indah. Harapannya pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Sehingga warga bisa segera kembali dan beraktivitas dengan nyaman di rumahnya. (lin)

Enam Mantan Anggota Dewan Diminta Ganti Rugi Mataram (Suara NTB) Penanganan aset di Sekretariat Dewan delapan tahun belum tuntas. Tim kewalahan melacak. Enam mantan anggota Dewan diminta ganti rugi terhadap aset yang hilang.

Dalam catatan Badan Pemeriksaan Keuangan yang tertulis di Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2017 atas laporan pengelolaan anggaran tahun 2016. Nomor 13.C/LHPLKPD/XIX.MTR/05/2017.

Sejumlah aset Sekretariat Dewan diduga dikuasai mantan anggota Dewan. Pengadaan awal dimulai sejak tahun 2001 untuk 15 alat komunikasi. Satu item handy talky kala itu Rp 1,6 juta.

Kurun waktu lima tahun, Sekretariat DPRD kembali melakukan pengadaan lima unit laptop. Satu item laptop merek Asus seharga Rp 9,6 juta. Laptop itu berdasarkan LHP BPK, diduga masih dikuasai oleh Thamrin Marjun, TGH. Achmad Muchlis, H.M.

Zaini dan H. Wildan.

Berselang satu tahun, kembali pengadaan enam unit laptop. Satuan harga perunit Rp 11.190.000. Aset ini juga disinyalir masih dikuasai oleh I Made Slamet, I Wayan Sugiartha dan Jansari.

Di tahun 2008, enam notebook dibeli seharga Rp 14.850.000. Hanya Muzakir, mantan anggota Dewan periode 2004-2009 diduga belum mengembalikan.

Temuan BPK juga sama untuk pengadaan 12 unit notebook merek Toshiba. Satu item harganya antara Rp5 juta Rp8,9 juta.

Dari daftar nama tertulis dalam LHP BPK. Delapan anggota Dewan periode 2009-2014 diduga belum mengembalikan.

Antara lain, Nyayu Ernawati, H.M. Tohri, AB Taufiqurrahman, Abdul Malik Thalib, I Gde Sudiartha, H.M.Zaini, Lalu Suriadi dan H. Wildan.

Kabag Umum Sekretariat Dewan Kota Mataram M.

Mataram (Suara NTB) Tim pansel belum menyerahkan hasil uji kompetensi.

Meski demikian, informasi nama pejabat yang bakal digeser beredar di internal pejabat Pemkot Mataram.

Jabatan Asisten II sudah tak bisa diutak - atik lagi. Posisi ini bakal diisi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. H. Mahmuddin Tura. Kepastian pergeseran Mahmuddin menjadi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan pernah disampaikan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh pada saat menjamu tamu di Pendopo Walikota belum lama ini.

“Pak Wali panggil Pak Mahmuddin asisten. Dan, kembali ditegaskan Kadis PU cocok jadi asisten II,” kata seorang pejabat kota meniru apa yang disampaikan Walikota saat pertemuan.

Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Mahmuddin. Ada dua kemungkinan apakah digeser atau dipansel.

Jika dipansel lanjut pejabat ini, digadang - gadang Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR H. Irwan yang naik. Sebaliknya, jika hanya terjadi pergeseran maka Kadis Lingkungan Hidup Irwan Rahadi bakal mengisi jabatan strategis tersebut.

Sementara, Irwansyah yang juga Sekretaris LH dipromosikan menggantikan Irwan Rahadi yang merupakan juniornya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

“Kalau PU kemungkinan antara H. I r w a n anaknya

Iswan menyampaikan, sebagian tablet telah dilakukan pengembalian. Tiga belas anggota Dewan purna tugas telah mengembalikan aset.

Pengembalian ini bukan laptop dan ipad saja. Melainkan kendaraan dinas seperti mobil dan motor. ”Yang lain berjanji mau mengembalikan,” kata Iswan, Selasa (9/10).

Disampaikan mantan Lurah Monjok ini, enam mantan anggota Dewan bersedia ganti rugi aset randis hilang. Proses perhitungannya melalui majelis TPTGR. Aset berupa laptop dan ipad belum ada progres.

Tim dijanjikan aset itu segera dikembalikan. “Mereka cukup kooperatif ditagih,” akunya.

Sedangkan, aset lain diklaim rusak maupun hilang diminta mengembalikan. Khusus aset hilang diarahkan agar melapor ke kepolisian, sehingga majelis TPTGR dapat H. Effendi Eko Saaaswito memproses. (cem)

H. Iskandar (alm). Bisa jadi Irwan Rahadi ditaruh di sana,” cetusnya.

Jabatan eselon II lainnya digeser tambahnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. H.M.Syakirin. Syakirin akan bertukar posisi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Baiq Nelly Kusumawati.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik H. Rudi Suryawan bakal digeser ke Dinas Tenaga Kerja. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Drs. H. Khalid diparkirkan menjadi staf ahli.

Tidak hanya pejabat eselon III. Rotasi jabatan juga akan berdampak ke pejabat eselon III. Kabag Humas dan Protokol Lalu Mashun akan diganti oleh Camat Sekarbela Cahya Samudra. Mashun akan digeser menjadi Sekretaris Dinas Perdagangan.

Kabag Pemerintahan I Made Putu Sudarsana juga bakal digeser menjadi Sekretaris Dinas Perhubungan menggantikan Cukup Wibowo yang memilih berkarier di luar birokrasi.

Menanggapi informasi tersebut, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang juga Sekda Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saaaswito menegaskan, tidak mengetahui informasi tersebut.

Sekda tidak mengambil bagian pada proses itu. Dia bekerja pada tugas dan fungsinya sebagai tim pansel. “Kalau saya ndak urus itu. Saya fokus kerjakan tugas,” ujarnya, Selasa (9/10).

Selasa kemarin, tim pansel akan menggelar rapat pleno. Selanjutnya, akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian. Untuk pengisian dan pergeseran jabatan kata Sekda, diserahkan ke Walikota.

“Kalau itu tergantung Pak Wali,” ucapnya. (cem) (Suara NTB/dok)

Transaksi Diharapkan Ratusan Miliar

Pasar Lelang Komoditas Agro akan Digelar Empat Kali Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pasar lelang. Kegiatan ini dijadwalkan empat kali, hingga akhir tahun ini. Harapannya, transaksi menembus ratusan miliar.

Kegiatan pasar lelang pertama akan dilaksanakan 17 Oktober di Mataram. Lalu pada 8 November dan 29 November, serta 13 Desember.

Kegiatan pasar lelang, sejat(Suara NTB/bul) inya akan dilaksanakan beLalu Suparno berapa waktu lalu. Bencana gempa bumi membuat jadwal pelaksanaan ditunda.

Pasar lelang adalah wahana bertemunya penjual (petani) dengan pembeli yang dikelola secara tertib dan teratur, dapat memperpendek mata rantai perdagangan, mampu menyajikan komoditas produk agro yang bermutu dan harga yang terbentuk secara transparan serta diharapkan dapat menguntungkan semua pihak.

Plt. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Lalu Suparno, S. Sos, MH., menyebut peserta pasar lelang diundang dari pelaku usaha di NTB, dan buyer-buyer besar dari luar NTB. Beberapa komoditas agro yang akan ditawarkan diantaranya, jagung, cengkeh, termasuk kopi, bahkan kemiri hingga madu.

“Peserta di atas 50 pengusaha kita undang. Baik dari dalam maupun luar NTB,” jelas L. Suparno.

Dalam kegiatan ini biasanya para pengusaha produsen dan pembeli di pertemukan. Dengan membawa langsung contoh produk/komoditas yang akan dijual. Selanjutnya, tawar menawar dilakukan terbuka antar penjual dan pembeli. Berapa kesepakatan harga yang pas dan jumlah kebutuhannya. Kesepakatan transaksi dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti usai kegiatan.

Pelaksanaan pasar lelang terakhir difasilitasi pemerintah hingga tahun 2018 ini saja. Tahun depan, Kementerian Perdagangan merevitalisasinya dan menyerahkan kegiatan pasar lelang kepada pihak swasta. Dalam hal ini, untuk di NTB kemungkinan besar akan diserahkan kepada PT. Gerbang NTB Emas.

Biasanya transaksi di pasar lelang nilainya mencapai miliaran, bahkan di atas Rp10 miliar. Tahun 2017 lalu, dari total penyelenggaraan pasar lelang, sekitar Rp300 miliar transaksinya. Salah satu yang disebutkan jadi transaksi terbesar adalah jagung.

Kesepakatan transaksi pembelian bisa mencapai ratusan ton. Dapat dikalkulasikan berapa besar transaksi hanya dari komoditas unggulan ini. Belum transaksi komoditaskomoditas lainnya. L. Suparno mengharapkan kegiatan pasar lelang ini akan menggerakkan kembali pengusaha-pengusaha dalam daerah, pascagempa.

Sejauh ini kegiatan pasar lelang dianggap cukup efektif untuk memutus mata rantai perdagangan. Kesepakatan transaksi juga demikian. Berdasarkan hasil evaluasi lanjutannya. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pertemuan Tahunan IMF-WB, Hotel di NTB ”Gigit Jari” ”

Mataram (Suara NTB) Perhelatan pertemuan bertaraf internasional Lembaga Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia yang mulai berlangsung di Nusa Dua, Bali nampaknya tak banyak memberi efek tetes bagi ekonomi NTB. Hotel-hotel dan restoranpun hanya bisa gigit jari dan jadi penonton.

Seyogiyanya, dampak pertemuan tersebut memberi pengaruh besar mendongkrak beberapa jenis usaha di sektor pariwisata. Perhotelan, restoran, transportasi dan usaha-usaha ikutan lainnya di sektor pariwisata.

“Tapi kita belum menyerah dulu, kita masih usahakan peserta pertemuan tahunan IMF WB ini bisa datang dan liburan ke Lombok,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, L. Hadi Faisal.

Bank Indonesia Provinsi NTB sebelumnya mengkonfirmasi pertemuan tahunan IMF-WB yang berlangsung di Nusa Dua Bali, hingga 14 Oktober 2018 ini akan hadir setidaknya 150 – 200 orang delegasi negara-negara peserta dan jurnalis internasional akan berkunjung ke KEK Mandalika. Itupun, mereka hanya ditampung di satu hotel di Kuta, Lombok Tengah.

Sebelum terjadinya gempa,

kata Hadi Faisal panitia pusat pelaksanaan IMF-WB telah meninjau lokasi penginapan bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke Lombok. Hotel dari Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram dan Lombok Tengah telah diperiksa dan dinyatakan oke. Pascagempa yang terjadi sejak 29 Juli 2018, nyaris komunikasi dengan panitia pusat hilang begitu saja. Rencana-rencana kegiatan di Lombok dibatalkan secara halus.

“Kita merasa sedikit bersedih. Sejak perencanaan awal, tidak seperti yang kita duga selama ini. Di awal-awal kami sudah meeting di Nusa II dengan panitia nasional. Tetapi perubahan sangat cepat, saat terjadi gempa. Semua yang sudah menjadi perencanaan kita menggeser meeting ke sini, meleset semua,” ujarnya.

Peluang yang masih dikejar adalah masih akan ada limpahan. Pada prinsipnya, hotel dan restoran di Lombok telah siap menampung kunjungan.

Lombok telah mulai recovery, mulai normal. Artinya, tidak pas panitia pelaksanaan IMF–WB membatalkan kunjungan peserta ke Lombok.

Tak mau menyerah, L. Hadi Faisal mengatakan, hotel-hotel dari Lombok akan mewakili PHRI untuk melakukan sales promotion di lokasi kegiatan.

Diantaranya Killa Senggigi Beach, Jayakarta, Holiday Resort, Lombok Astoria, Hotel Gili Trawangan. Dengan manuver ini, Lombok ingin meyakinkan sangat siap menjamu tamu.

“Gempa sudah berlalu.

Sekarang tidak ada apa-apa lagi.

Itulah yang saya protes (NTB tak dapat apa-apa), karena terlalu lama, bahkan ada dari temanteman biro perjalanan menjual paket. Semua kita siapkan. Tapi kalau ada kesimpulan dari panitia pusat untuk tidak memberikan kesempatan Lombok, akan rugi mereka,” katanya.

Sebab NTB sangat dekat dengan Bali. Boleh-boleh saja acara telah dimulai. Tetapi hara-

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Seperti diketahui, setidaknya ada 15 ribu 1234567890123456789012345678901212 peserta hadir pada gawe internasional ini.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pertemuan tahunan akan mempertemukan para 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 anggota bank sentral, menteri keuangan dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pembangunan, eksekutif sektor swasta, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lembaga masyarakat sipil, media serta 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akademisi untuk membahas masalah-masalah 1234567890123456789012345678901212 global, termasuk prospek ekonomi dunia, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 stabilitas keuangan global, pengentasan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kemiskinan, pekerjaan dan pertumbuhan, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pembangunan ekonomi, efektivitas bantuan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 serta perubahan iklim.

1234567890123456789012345678901212 pan masih ada, limpahan tamu datang ke Lombok. Garuda Indonesiapun telah menyanggupi extra flight bilamana banyak limpahan masuk ke Lombok.

Demikian juga dengan Benoa yang menjadi pusat penyeberangan ke Lombok juga telah siap.

“Kita belum lempar handuk. Kita masih berharap besar kegiatan internasional ini akan berdampak besar terhadap ekonomi daerah kita,” demikian Hadi Faisal. (bul)

L. Hadi Faisal

Layanan ICT Telkomsel Bersama TelkomGroup Dukung Suksesi Penyelenggaraan IMF – WB di Bali Mataram (Suara NTB) – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memastikan layanan ICT TelkomGroup siap menyukseskan penyelenggaraan Annual Meeting International Monetary FundWorld Bank Group 2018 (AM IMF-WBG 2018).

TelkomGroup berkomitmen menyediakan solusi telekomunikasi terdepan untuk kenyamanan berkomunikasi para delegasi dan peserta lainnya selama event berskala dunia ini berlangsung mulai 8 hingga 14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali.

Direktur Enterprise Telkom Dian Rachmawan mengatakan, menyusul sukses penyediaan ICT untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 beberapa waktu yang lalu, TelkomGroup saat ini juga ditunjuk sebagai penyedia layanan Information & Communication Technology (ICT) AM IMF-WBG 2018. Dalam mendukung penyelenggaraan AM IMF-WBG 2018 tersebut, TelkomGroup menyediakan infrastruktur ICT yang meliputi penyediaan Gateway Internet dengan kapasitas sampai dengan 40 Gbps yang dilengkapi dengan security firewall, penyediaan 1.170 access point wifi station dan penarikan Kabel LAN untuk 2.740 titik.

Untuk kesiapan jaringan, Telkom telah Telkom melakukan penarikan cable fiber optic 180 core ke lokasi penyelenggaraan. Selain itu, ditempatkan pula Tim Teknisi Network Telkom Siaga berjumlah 300 orang, 160 orang satuan tugas pengawalan AM IMF-WBG 2018, 110 orang engineer dan expert network (LAN, Wireless, Security) yang siap 24 jam untuk memantau setiap network element, baik traffic domestic maupun internasional.

TelkomGroup juga menghadirkan layanan internet cepat, Mobile Broadband Telkomsel, dan Wifi di seluruh venue, antara lain di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali International Convention Center, Bali Nusa Dua Hotel, Nusa Dua Beach Hotel, Lagoon Hotel, Bandara Ngurah Rai dan Garuda Wishnu Kencana. Sementara itu, Direktur Network Telkomsel Bob Apriawan memaparkan, untuk layanan seluler, TelkomGroup menyediakan berbagai layanan 4G Telkomsel. Untuk menjaga performasi 3G dan 4G selama AM IMF-WBG 2018 berlangsung, Telkomsel telah menyiagakan lebih dari 1500 BTS 3G dan lebih dari 1000 BTS 4G di Bali.

Sementara untuk meningkatkan coverage, capacity, dan capability di lokasi sidang berlangsung, tidak kurang dari 211 BTS 4G baru telah dibangun di wilayah Bali dan sekitarnya. Telkomsel juga menyediakan 9 unit Combat (Mobile BTS), dan menyiapkan pusat pengendali operasi layanan di Nusa Dua dan Command Center di Denpasar dan Jakarta.

Telkomsel juga telah menyiapkan ribuan kartu perdana simPATI Tourist Wonderful Indonesia untuk melayani kebutuhan komunikasi delegasi negara, tamu, peserta AM IMFWBG 2018 serta turis mancanegara lainnya yang ingin menikmati layanan telekomunikasi berkecepatan tinggi. Melalui simPATI Tourist Wonderful Indonesia Rp100.000,- pelanggan dapat menikmati gratis telepon selama 300 menit untuk panggilan internasional ke lebih dari 150 negara melalui layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) 01017, gratis 300 SMS internasional ke seluruh negara di dunia, serta gratis layanan data sebesar 10 GB untuk mengakses Internet.

Produk simPATI Tourist Wonderful Indonesia ini bisa didapatkan di 62 outlet yang tersebar di sekitar lokasi konferensi. Selain itu, Telkomsel juga menyediakan layanan non tunai berupa TCASH dan layanan cash in TCASH, di mana produk ini nantinya dapat memudahkan pelanggan jika ingin melakukan transaksi isi ulang pulsa, transfer uang maupun aktivitas lainnya dengan mengakses *800# setelah aktivasi produk. TCASH ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelanggan untuk pembelanjaan dengan diskon hingga 30% di Paviliun Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 170 UMKM di seluruh wilayah Indonesia, di mana program ini bekerjasama dengan blanja.com.

Selanjutnya di sisi pelayanan, Telkomsel telah menyiapkan 3 GraPARI yang berlokasi di Mall Bali Galeria, Nusa Dua dan Renon Denpasar serta 2 mini GraPARI di Mengwi dan Bangli, menyiagakan 6 Mobile GraPARI yang tersebar di berbagai lokasi strategis, serta menyiapkan booth layanan di lokasi strategis dan tempat menginapnya para peserta IMF-WB Forum 2018, seperti di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Westin Nusa Dua, Nusa Dua Beach Hotel, Laguna Resort, Melia Bali serta Club Med.

(Suara NTB/ist)

APEL -Apel kesiapan TelkomGroup mensukseskan IMF WB 2018 di Bali Khusus di booth AM IMF-WBG 2018, bagi pelanggan Telkomsel yang membeli paket simPATI Tourist Wonderful Indonesia dengan nominal tertentu atau melakukan isi ulang pulsa minimal Rp25.000,-

dan kelipatannya, akan mendapatkan cenderamata menarik dari Telkomsel berupa topi, keychain, pouch, mug, thumbler, Tshirt, dan lain sebagainya. Semua infrastruktur dan layanan tersebut dikenda-

likan dan dimonitor di TelkomGroup Integrated Operation Center (TIOC) yang berlokasi di Jakarta dan Bali. Sehingga setiap kemungkinan gangguan akan dapat diantisipasi sedini mungkin. (bul)

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Rabu, 10 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 10 Oktober 2018

Halaman 4

Pencairan Bantuan Surat Terbuka untuk Presiden DUA bulan lebih sejak gempa meluluhlantakkan Kabupaten Lombok Utara (KLU), penanganan kepada korban dinilai belum maksimal. Bahkan sejak gempa melanda Palu, Donggala dan beberapa daerah lain, korban gempa Lombok cenderung terlupakan dari perhatian pemerintah pusat. Untuk itu, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH. MH., akan menyurati Presiden Joko Widodo melalui surat terbuka.

Kepada wartawan di selasela penyambutan Raja Dangdut Rhoma Irama, Selasa (9/ 10), Wabup KLU mengakui (Suara NTB/ari) warga KLU korban gempa Sarifudin dan NTB pada umumnya, mulai kesulitan akses kebutuhan dasar. Tiga hal kebutuhan masyarakat belum terpenuhi maksimal, dari air bersih, listrik, dan kebutuhan sembako.

“Gerakan kembali ke rumah saya kira itu kebijakan pemerintah yang menganggap bahwa situasi ini sudah aman. Tetapi ada satu hal harus diingat juga, kalaupun pemerintah mengatakan kembali ke rumah, atau Lombok Utara harus bangkit, saya kira itu tidak cukup,” Diakui Wabup, dirinya dalam rakor belum lama ini memintankepada jajaran kepala OPD untuk melihat kondisi warga secara psikis dan mental, apakah sudah pulih atau tidak. Tidak cukup kata dia hanya dengan meminta mereka kembali ke rumah masing-masing di saat rumahnya tinggal puing bangunan.

Masalah yang ia temukan di lapangan, masih banyak warga tidak memiliki sarpras memadai. Warga tak memiliki sanitasi, penerangan, air bersih. Pemenuhan itu tentu menimbulkan biaya besar. Kondisi ini juga tidak memungkinkan bagi warga 100 persen bisa kembali ke ruamah.

“Bagi yang siap silakan kembali tapi kalau memang tidak jangan paksakan diri. Psikis masyarakat belum pulih,” ujarnya. “Saya sampaikan rakor dengan bupati, hati-hati, karena kondisi ini baru 2 bulan dan tidak segampang itu bisa kembali. Kembali ke rumah bukan tolok ukur sudah bisa atasi pengungsi. Jangan kira saya tidak turun lapangan, hanya saya tidak mau di-upload saja,” tegasnya.

Artinya kata Wabup lagi, kondisi saat ini di masyarakat sudah tahu sama tahu. Ia meminta jajaran pejabat KLU tidak menutup-nutupi fakta yang ada.

Oleh karena itu, sebut Wabup lagi, ia meminta agar Presiden meninjau kembali larangan bantuan luar negeri ke KLU. Wabup merasa tidak ada persoalan dengan bantuan luar. “Saya mau buat surat terbuka ke Presiden. Relawan di KLU sudah kekurangan logistik. Saya akan buat secepatnya. Kalaupun teman-teman tidak mendukung saya, saya akan coba itu sendiri, karena hak warga negara kok. Dan sebagai pimpinan yang mendampingi bupati, saya akui belum bisa sepenuhnya mengatasi kondisi sosial masyarakat saat ini,” tegasnya. (ari)

BRI Cabang Selong Akui Belum Ada Selong (Suara NTB) Bantuan korban gempa untuk 2.807 kepala keluarga (KK) yang sudah terisi saldo sampai sekarang belum ada sepeserpun yang dicairkan. Padahal warga sudah sangat berharap bantuan segera cair untuk mempercepat memulai pembangunan rumahnya yang sudah rata dengan tanah.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun mengakui belum ada bantuan yang direalisasikan. Menurutnya, BRI siap mencairkan dana bantuan kapanpun asalkan sesuai dengan petunjuk teknis pemerintah.

Setelah rampung pembuatan rekening korban, dibuat rekening kelompok masyarakat (Pokmas) penerima bantuan. ‘’Syarat pencairan pun sudah tertuang jelas, harus ada rekomendasi dari pemerintah. Dan, sampai saat ini belum ada satupun permintaan pencairan,’’ ujarnya, Selasa (9/10).

Dari warga sendiri akuinya sudah banyak yang berdatangan ke BRI, akan tetapi terpaksa ditolak, karena rekening masing diblokir tidak bisa dicairkan.

Pengakuan Tasurun, ia turut membantu untuk mempercepat proses pencairan untuk tahap awal Rp 148 miliar dana yang sudah ada di rekening tersebut.

Menjadi pertanyaan selanjutnya, bantuan yang sudah ada saja terbilang cukup lama tak kunjung cair, bagaimana dengan yang belum menerima bantuan yang belum terisi saldo di rekeningnya.

Catatan di Lombok Timur (Lotim) sendiri sesuai hasil verifikasi tertanggal 12 September 2018 lalu yang disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, total rumah yang rusak 71.679 yang terdiri dari 21.973 yang rusak berat, 17.049 rusak sedang dan rusak ringan 32.327 unit.

Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan ke Lombok Barat (Lobar) beberapa waktu lalu memang bisa memberikan setitik harapan bagi warga yang belum dapat bantuan.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, H. Lukmanul Hakim mengakui belum adanya pencairan.

Jawabannya karena memang belum waktunya pencairan saat ini. “Memang belum saatnya cair sekarang ini,” jawabnya via WhatsApp-nya.

Menurutnya, ada tahapan dalam pencairan. Separuh yang sudah bisa dicairkan se-

suai dengan tahapan data yang masuk dan rekening yang sudah terverifikasi. Pencairan bisa dilakukan tergantung kesiapan dari masyarakat korban yang sudah membentuk pokmas masing-masing.

BPBD sendiri sebutnya, tidak berdiri sendiri soal penyaluran bantuan. Soal data menjadi kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku verifikator. Turut juga di dalamnya ada Dinas Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rekompak.

Mengenai data, Lotim sebenarnya merupakan daerah yang tercatat tercepat dan terbaik dalam merespon pendatan.

“Ini pengakuan dari orang dari BNPB,” demikian tuturnya.

Sementara Ketua Umum Forum Relawan Bersama Lembaga Peduli Kemanusiaan (LPK) Lombok Timur, H. Gunawan Ruslan menyampaikan para warga korban gempa bumi Lotim ini saat ini membutuhkan huntara. Karenanya, bantuan yang diberikan saat ini lebih disarankan huntara.

(Suara NTB/yon)

BELUM DIFUNGSIKAN - Gedung TPST yang belum difungsikan, karena masih adanya miskomunikasi antara pusat dan daerah untuk operasionalnya.

umum sesuai amanah UU,” ungkapnya.

Sekarang bernama BPNT harapannya bisa benar-benar tepat. Mulai BPNT ini tidak saja beras yang diberikan, tapi juga telur. Selain beras, kata sekda, telur ini juga menjadi kebutuhan warga yang tidak berkesudahan. “Pemberian telur ini sudah menjadi plihan tepat,” ucapnya.

Plt Kepala Dinas Sosial, Lalu Dami Ahyani menjelaskan rastra ke BPNT itu hanya berubah pola saja. BPNT saat ini sistem pembagiannya non tunai. Langsung kepada masyarakat yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dalam implementasinya,

da sudah tidak memungkinkan lagi dari segi kesehatan.

Menurut Gunawan, musibah yang sebenarnya yang dihadapi para korban gempa adalah pascadicabutnya tanggap darurat. Sudah tidak ada lagi gerakan cepat distribusi bantuan kepada para korban. Kondisi para korban gempa memerlukan proses pemulihan lebih cepat. Proses recovery dari pasca tanggap darurat menuju masa transisi perlu membutuhkan tempat tinggal yang layak bagi korban yang tidak punya rumah sama sekali. (rus)

Honorer Daerah Masuk Kelas III

(Suara NTB/ari)

SAPA WARGA - Raja Dangdut H. Rhoma Irama saat menyapa korban gempa di Lapangan Umum Kayangan KLU. Hadir juga Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Bupati KLU H. Najmul Akhyar, Wakil Bupati KLU Sarifudin.

Rhoma Irama Sapa Warga Korban Gempa KLU Tanjung (Suara NTB) Raja Dangdut H. Rhoma Irama, hadir menyapa warga korban gempa Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (9/10). Ribuan warga yang hadir di Lapangan Umum kecamatan Kayangan, mendapat siraman rohani dari dakwah singkat si Raja Dangdut.

Rhoma Irama hadir di KLU berkat undangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Si Raja Dangdut didampingi rombongan tokoh agama, TGH. Muharrar Mahfuz, serta barisan Fans of Rhoma and Soneta (Forsa). Rhoma disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara. Sedangkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, hadir setelah acara dimulai.

Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, dalam sekapur sirihnya menyampaikan kedatangan Rhoma Irama merupakan sebuah hikmah di balik bencana gempa. Sejak gempa, sudah banyak tokoh penting di Indonesia yang datang menyapa warga KLU. “Di tengah kesibukan beliau masih sempat hadir, ini hikmah di balik musibah, kita dihibur bang Haji Rhoma Irama. Kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat semoga Allah memanjangkan usia beliau,” kata Najmul.

Di hadapan Rhoma dan seluruh warga yang hadir, Na-

jmul menyampaikan bahwa jumlah korban jiwa akibat gempa terbanyak di Lombok Utara, yakni 491 orang. Sebagai upaya Pemda untuk memulihkan psikososial masyarakat, Pemda KLU akan menghadirkan para pendakwah. Antara lain menghadirkan Ustadz Aa Gym pada 16 Oktober dan Habib Syeikh pada bulan Desember 2018 mendatang.

“16 Oktober kita undang Aa Gym, Desember kita juga undang Habib Syekh Lombok Utara untuk bersholawat dalam rangka berkhalwat, semoga kita semua diberikan kesabaran dan ketabahan menjalani ujian,” tandas Najmul.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, secara singkat mengakui sebagai fans Haji Rhoma Irama. Meski singkat ia pun menyempatkan diri hadir di Kayangam bersama warga menyambut kehadiran sang Raja Dangdut.

“Saya sendiri juga pengagum Rhoma Irama. Jadi datang ke sini jauh-jauh, saya datang untuk melihat idolanya juga. Jadi Bang Haji, terima kasih atas kelapangannya hadir bersama kita, semoga memberi keberkahan bagi kita semua,” sambut gubernur.

Sementara itu, Rhoma Irama pada kesempatan itu berkomitmen tidak akan bern-

yanyi tanpa diiringi oleh band Soneta Group. Hal itu pun ia permaklumkan kepada warga.

“Komitmen saya, adalah tidak bernyanyi selama 50 tahun karena satu prinsip. Tidak ada soneta tanpa Rhoma Irama dan tidak ada Rhoma Irama tanpa Soneta,” ujarnya.

Meski demikian di selasela dakwahnya, Rhoma menyelipkan hiburan. Dua lagu ia lantunkan, yakni Menunggu dan Bencana tanpa diiringi lantunan musik.

Banyak hal yang menjadi pesan si Raja Dangdut menyangkut kondisi bencana yang menimpa warga Lombok Utara. Ia mengajak warga untuk bersabar, karena sabar akan mendapat ganjaran shalawat dari Allah SWT. Memaknai gempa, Rhoma kembali mengingatkan 3 perkara, bahwa bencana boleh jadi sebuah cobaan, peringatan ataukah hukuman.

“Bencana yang terjadi di mula bumi ini sudah tercatat pada catatan Allah sebelum terjadinya. Jadi sebelum terjadi, Allah sudah tahu lebih dulu.” “Maka ketika ujian itu dari Allah akan terasa ringan kalau kita sadar, innalillahi wainna ilaihi rojiun. Saya datang dari Allah tidak membawa apa-apa, dan saya juga akan pulang juga tidak membawa apa-apa,” ujarnya mengingatkan. (ari)

147.855 Warga Lotim Dapat BPNT Selong (Suara NTB) Sebanyak 147.855 warga Lombok Timur (Lotim) mendapat Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Untuk warga Lotim ini pencairannya rencana baru bisa dimulai akhir Oktober 2018 ini. BPNT ini diketahui merupakan pergantian dari rastra atau raskin dalam istilah sebelumnya.

Sekretaris Daerah H. Rohman Farly, dalam sosialisasi BPNT, Selasa (9/10) menjelaskan apa arti sebuah nama. Terpenting, katanya ,program tersebut benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Tujuan bernegara itu kan pemerintah bisa jamin kesejahteraan

Menjawab Suara NTB, TGH Gunawan yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dhiaul Fikri ini turut menyalurkan bantuan huntara kepada 65 unit korban yang tersebar di Sembalun dan Sambelia. “Kita berikan ke Dusun Longken Desa Sajang Sembalun dan 4 dusun di Desa Labuhan Pandan, Padak Guar dan Dara Kunci Kecamatan Sambelia,” ungkapnya.

Satu unit huntara menelan biaya Rp 2-4 juta. Dinilai, bantuan ini jauh lebih dibutuhkan dibandingkan bantuan lain karena tinggal di bawah ten-

Jadi Peserta JKN-KIS

Operasional Gedung TPST Terkendala Operasional Selong (Suara NTB) Keberadaan gedung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terletak di Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terkesan menganggur pascapembangunannya tuntas tahun 2017 lalu. Gedung yang dibangun oleh Kementerian PUPR RI senilai sekitar Rp12 miliar itu masih terkendala operasional, karena terjadinya miskomunikasi anggaran antara pemerintah pusat dan kabupaten.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/10), Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki, menyebutkan jika pada tanggal 18 Oktober 2018 mendatang merupakan penandatanganan serah terima ke Pemkab Lotim. Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk operasional gedung ini sekitar Rp700 juta per tahun. Namun, siapa yang akan mengeluarkan biaya operasional, masih belum ada titik temu.

Apabila gedung ini sudah berfungsi, lanjut Mulki, sisi lebihnya yakni dapat menghasilkan pupuk organik yang maksimal. Termasuk di dalamnya dapat mengurangi residu sampak ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Ijobalit. Untuk penyeleksian sampah untuk layak diolah menjadi pupuk organik, sampah masyarakat terlebih dahulu dimasukkan ke ITF untuk kemudian ke TPA residunya. Di dalam pengoperasian gedung ini, pihak dari Dinas LHK sudah melatih sebanyak 17 operator.

Sementara terkait kondisi gedung sendiri, Mulki mengungkapkan jika pembangunan gedung tidak ada masalah.

Bahkan kondisinya sudah 100 persen dilengkapi mesin dan sarana prasarana yang lain. Termasuk dari sekitar 60 tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam operasional TPSP itu, sebanyak 36 orang di antaranya sudah dilatih khusus untuk pemilahan sampah dan 17 operator. “Untuk gedung sudah 100 persen jadi, tidak ada masalah,” ujarnya.

Menurutnya, ketika TPST itu difungsikan nantinya sebagian sampah yang diangkut dari pemukiman warga terlebih dahulu dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum masuk ke TPA di Ijobalit. Untuk sampah organik akan diolah langsung menjadi pupuk di TPST, sementara untuk anorganik akan dikerjasamakan dengan bank sampah untuk pengelolaannya. Tujuan manfaat untuk mengurangi permasalahan sampah serta mencari nilai ekonomis dari sampah itu sendiri. (yon)

(Suara NTB/rus)

BERSAMA BUPATI - Ketua Forum Relawan Bersama Lembaga Peduli Kemanusiaan Lotim TGH. Gunawan Ruslan bersama Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy meninjau salah bangunan yang rusak di Sambelia.

khususnya kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku pendamping hendaknya bisa melaksanakan dengan baik, melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan baik.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun menerangkan pihaknya sudah siap dengan 723 agen BRI Link di seluluh Kabupaten Lotim untuk mendistribusikan BPNT. Tahap pertama pembagian kartu ini diberikan kepada 61.321 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Diingatkan, seluruh agen tidak diperbolehkan mengambil upah dari KPM. BPNT ini adalah kerja sosial. Tidak dibenar-

kan jika ada agen yang mengambil upah pelayanan kepada para KPM. Kehadiran program BPNT yang dijalankan para agen ini dikatakan akan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang perekonomian di desa.

“Ini bisa hidupkan roda perekonomian desa,” ungkapnya.

Program BPNT ini dinilai merupakan program yang sangat mulia. Di Lotim pernah dilakukan uji coba dan cukup berjalan dengan baik. Mataram pun sudah lebih dulu memulai.

Lotim mulai bulan Oktober sesuai jadwal yang telah diberikan. “Lotim kan masuk BPNT 10, artinya mulai bualn Oktober ini,” terangnya.

BPNT yang disalurkan ini

berupa beras dan atau telur.

Disebut dan atau telur bisa salah satu atau bisa dua-duanya terbagi secara proporsional sesuai hitungan harga.

KPM diberikan sebanyak Rp 110 ribu per bulan diberikan selama 12 bulan.

Jenis kartu yang diberikan itu mirip kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Hanya saja fungsinya tidak sama dengan ATM. Kartu yang dipegang KPM penerima BPNT ini tinggal datang ke agen dan gesek saja kartunya. Diberikan barang langsung berupa telur atau beras tersebut. “Bentuknya beras atau telur itu, bukan berbentuk uang seperti program PKH,” demikian ungkapnya. (rus)

Selong (Suara NTB)Ribuan honorer daerah belum masuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal ini diakui Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dr. Gerry Adhikusuma.

“Belum, tapi sudah ada upaya untuk dimasukkan pada bulan November mendatang,” ungkapnya menjawab Suara NTB, Selasa (9/10).

Sesuai kajian, para honorer daerah ini rencana akan dimasukkan ke kelas III, yakni membayar iuran Rp 25.500 per bulan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, ada klausul menyebutkan masyarakat yang didaftarkan pemerintah daerah itu masuk kelas III Menurut Gerry, para honorer ini adalah penerima upah atau gaji dari pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.

Meskipun titik kritisnya adalah tidak sesuai gajinya dengan standar upah yang berlaku. Alasan tidak bisa mendapatkan gaji Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak bisa kemudian dimasukkan ke dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). “Honorer ini kan ada proses pembayaran gaji atau upah dari pemberi kerja penyelenggara negara walau titik kritisnya tidak sesuai UMK,” ucapnya.

Penjelasan Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Lotim, Purnomo sebelumnya, sebanyak

4.600 honorer yang ada di lingkup Pemkab Lotim akan diberikan tambahan upah untuk dimasukkan menjadi peserta JKN-KIS. Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, karyawan termasuk pegawai pemerintah akan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Berlaku ketentuan besaran yang harus dibayar 5 persen dari upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar karyawan lewat potong gaji.

Kondisi besaran gaji yang diterima honorer Lotim saat ini tertinggi Rp 750 ribu per bulan.

Sedangkan kewenangan memberikan upah itu setidaknya Gaji sesuai Upah Minimum Rp 1,380 juta tidak mampu diberikan pemerintah, sehingga pemerintah daerah dalam membayar opsi iuran BPJS itu harus memiliki harus menaikkan UMR. “Tapi kita tidak mampu keuangan daerah,” ucapnya.

Sebagai pilihan, diusulkan para honorer ini masih menjadi peserta mandiri. Rencana akan diberikan tambahan honor, sehingga bisa dimasukkan ke peserta mandiri. “Kita usulkan ke mandiri, dengan konsekuensi disubsidi nantinya,” sebutnya.

Diketahui besaran iuran bulanan mandiri kelas III Rp 25.500 per orang. “Semisal jumlah honornya Rp 750 ribu kita tambah misalnya Rp 50 ribu sehingga jadi Rp 800 ribu ucapnya,” demikian ungkapnya. (rus)

Paket Sandang Pangan Masuki Tahap Pengadaan Barang Selong (Suara NTB) Pengadaan paket sandang pangan untuk 80 ribu warga miskin di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2018 akhirnya menuai titik terang. Pasalnya, paket sandang pangan yang menelan anggaran sebesar Rp. 25 miliar dari APBD Induk Kabupaten Lotim 2018 saat ini memasuki tahap pengadaan barang.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/10), Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, Lalu Dami Ahyani, mengungkapkan pengadaan paket sandang pangan tahun 2018 sudah masuk dalam proses pengadaan barang. Sesuai dengan kontrak, pengerjaan paket sandang pangan ini selama 60 hari kerja dengan sasaran target pendistribusian terhadap 80 ribu warga miskin di Lotim.

Hal senada disampaikan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket sandang pangan Lotim 2018, Rusman, jika sejumlah item barang dalam paket tersebut sudah mulai didatangkan satu per satu dan secara bertahap. Untuk saat ini, jenis barang yang sudah datang yakni sebagian berupa sarung dan sirup. Sementara semua item termasuk kardus secepatnya dapat menyusul.

Meski baru dua item yang sudah datang dan baru sebagian dari 7 item paket sandang pangan berupa sarung, mi instan, minyak, sirup, beras, biskuit dan gula. Rusman mengaku optimis jika pendistribusian paket sandang pangan ini dapat terdistribusi ke kecamatan maupun ke

(Suara NTB/yon)

Rusman masyarakat pada tanggal 25 Oktober 2018 mendatang.

Rusman berharap pengadaan paket sandang pangan tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya pihak rekanan yakni PT. Tatar Sepang Alam Lestari asal Mataram yang menjadi pemenang saat dilakukan proses tender pengadaan paket sandang pangan ini cukup bonafit.

Dalam prosesnya, lanjut dia, dimulai proses pengusulan penerima manfaat dari pemerintah kecamatan ke Disos, kemudian Disos melakukan verifikasi. Ditegaskannya, proses verifikasi ulang dilakukan terhadap masyarakat penerima manfaat itu agar ketika paket itu dibagikan, tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat lantaran adanya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan itu, begitupun sebaliknya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 10 Oktober 2018

Halaman 5

Akibat Kekeringan

Puluhan Hektare Tanaman Padi di Kuripan Alami Puso

Tidak Terlibat Politik Praktis

LTSP Loteng Sabet Predikat Terbaik Nasional Praya (Suara NTB) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berhasil menyabet predikat LTSP terbaik nasional tahun 2018.

Raihan tersebut berkat kinerja layanan LTSP Loteng yang sangat prima, meski baru setahun diluncurkan.

“Di tengah berbagai kekurangan, kita terus berupaya memberikan layanan terbaik. Hasilnya, tahun ini kita mendapat prediket salah satau LTSP terbaik nasional,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, kepada Suara NTB, Selasa (9/10) kemarin.

Berkat raihan tersebut, pihaknya sudah beberapa kali diminta oleh pemerintah pusat untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi LTSP daerah lain. LTSP Loteng juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai LTSP rujukan.

Ia mengatakan, di LTSP Loteng semua layanan sudah terintegrasi, antara imigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan instansi lainnya. Jadi kalau ada masyarakat yang mau mengurus proses keberangkatan sebagai TKI di LTSP sangat mudah, karena semua layanan sudah tersedia di satu lokasi.

Dikatakannya, pelayanan di LTSP TKI Loteng sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) sendiri. Misalnya, untuk pengurusan di Imigrasi paling lama hanya tiga hari.

Tapi kalau semua persyaratan sudah lengkap, cukup satu hari proses sudah selesai. “Kalau ditotal, untuk proses pengajuan sampai dokumen TKI diterbitkan, di LTSP Loteng hanya butuh waktu paling lama satu mingggu,” ujarnya.

Beda kalau tanpa LTSP, itu bisa sampai berbulan-bulan dokumen TKI diterbitkan. Karena harus mengurus setiap dokumen ditempat yang berbeda-beda. Tapi kalau di LTSP Loteng, cukup disatu tempat, semua pengurusan dokumen hingga utusan soal bank sudah tersedia.

Dengan layanan prima tersebut, pihaknya berharap bisa memudahkan masyarakat. Dan, yang tidak kalah penting masyarakat tidak ada lagi pikiran untuk menjadi TKI ilegal.

Hanya dengan alasan, proses pengurusan dokumen TKI yang berbelit-belit. “Jadi salah satu tujuan adanya LTSP ialah untuk bisa menekan keberadaan TKI ilegal,” imbuh Masrun.

Mengingat, selama ini banyak masyarakat yang memilih menjadi TKI ilegal karena tidak butuh waktu pengurusan dokumennya sudah bisa berangkat. Beda kalau menjadi TKI resmi, butuh waktu yang lama. Bahkan hanya untuk sekedar mengurus dokumen keberangkatan. Tetapi dengan adanya LTSP, maka persoalan pengurusan dokumen yang terlalu lama bagi TKI resmi kini sudah terjawab. (kir)

Tunggakan Klaim BPJS di RSUD Tripat Tembus Rp5 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Tunggakan pembayaran klaim pasien BPJS di rumah Sakit Tripat Gerung selama beberapa bulan terakhir menembus Rp 5 Miliar. Akibat tingginya piutang ini mengakibatkan pihak rumah sakit sedikit terkendala dari sisi operasional dan pelayanan, pihak rumah sakit terpaksa mensiasati dengan berutang dulu ke pihak ketiga, terutama berkaitan dengan pengadaan obat-obatan.

Dirut RSUD Tripat Gerung drg. Arbain Ishak mengatakan pihaknya sudah mengajukan klaim ke BPJS sebesar Rp5 miliar, sebagian besar sudah jatuh tempo tanggal 4 Oktober lalu.

Dijelaskan, tunggakan klaim ini terhitung tiga bulan sejak Juni hingga Agustus. Sedangkan September belum diajukan klaim.

Dalam mensiasati ini, pihaknya meminta pengertian dari pihak ketiga agar mau diutangi. Pihaknya menyelesaikan pembayaran utang sebelumnya yang sudah jatuh tempo, sedangkan yang belum diminta pengertian ke pihak ketiga.

Untungnya pihak ketiga mau memahami kondisi ini.

Ia menambahkan rata-rata pasien BPJS di RSUD mencapai 3000 ribu orang per bulan. Diakui pihak BPJS saat ini membatasi tanggungan penyakit yang dibiayai, salah satunya operasi mata. Jumlah pasien yang dioperasi dijatah 15 orang per bulan dari semestinya yang dioperasi mencapai 30-40 orang.

Selain itu bagi pasien BPJS diterapkan rujukan berjenjang, rujukan pasien harus melalui kelas rumah sakit tipe C dan tidak bisa langsung ke RSUD tipe b. Dampaknya RSUD Tripat kebanjiran pasien pascaberlaku kebijakan ini. Pasien boleh langsung ke rumah sakit dengan tipe lebih tinggi, namun harus melalui jalur umum.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Lombok Barat I Wayan Sumarjana mengakui semestinya jatuh tempo pembayaran klaim tanggal 4 dan 5 Oktober.

Namun pihaknya masih menunggu droping dana dari pusat.

“Kami masih nunggu dropingan dana dari pusat,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan pihaknya untuk memaksimalkan pembayaran iuran BPJS, pihaknya gencar turun ke lapangan mengimbau ke masyakarat. Sebab ia mengaku masih banyak peserta mandiri yang menunggak. (her)

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Puluhan hektare lahan tanaman padi milik petani di wilayah Kuripan Timur Kecamatan Kuripan Lombok Barat (Lobar) mengalami puso atau gagal panen akibat kekeringan yang melanda daerah setempat. Jaringan irigasi Daerah Irigasi Bendungan Jurang Sate yang selama ini menjadi tumpuan petani mendapatkan air selama beberapa bulan terakhir tak pernah bisa sampai ke daerah setempat. ‘’Akibat mengalami puso, petani setempat pun menderita kerugian jutaan hingga belasan juta rupiah. Para petani berharap agar pemda memberikan bantuan agar bisa meringankan beban mereka,’’ ungkap Fathur warga desa setempat ditemui di lokasi sawahnya, Selasa (9/10).

Diakuinya, hampir tiap tahun petani setempat mengalami gagal panen. Bahkan kali ini yang terparah, tanaman padi milik petani yang baru ditanam sebulan sudah mati akibat Kekeringan. Selama ini petani setempat bergantung dari air irigasi Jurang Sate, Namun beberapa tahun terakhir tidak sampai bawah air tersebut. Sebab sebelum tiba di daerah setempat air dari bendungan sudah habis, karena air banyak dicuri di tengah jalan. “Di sini ada sekitar 25 hektare yang bakal panen atau puso akibat kekeringan yang melanda, jangankan untuk airi padi, untuk minum warga saja susah,” tutur Fathur.

Luas lahan pertanian di desa setempat diperkirakan

50 hektare lebih, lahan pertanian milik petani ini ada di empat dusun yakni Dusun Rarangan, Batu Banteng, Berambang dan Belunsuk. Beberapa daerah yang dekat dengan jaringan irigasi itu jelasnya terkadang bisa kedapatan air, seperti Dusun Belunsuk.

Petani setempat pun bisa menanam kadang dua kali setahun.

Sedangkan di daerahnya hanya sekali setahun itupun di bawah ancaman gagal panen seperti saat ini. “Petani di sini tidak pernah dapat jatah air,”jelasnya.

Akibat puso yang melanda, petani pun mengalami Kerugian sebab harus menanggung biaya bibit, pupuk, ongkos garap. Pihak warga sendiri sudah melaporkan hal ini ke desa, namun belum ada tindaklanjut.

Para petani mempertanyakan seperti apa program bantuan penggantian bagi petani yang gagal panen dari Pemda.

Sebab petani tidak tahu soal bantuan baik asuransi dan bantuan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Kuripan Timur Rajab

GAGAL PANEN Petani di Kuripan memperlihatkan tanaman padi yang gagal panen, karena terkendala air untuk irigasi.

(Suara NTB/her)

mengatakan dampak kekeringan di daerah hampir semua petani mengalami puso. Petani yang merugikan pun banyak yang banting stir menjadi buruh untuk menutupi biaya hidup. Bahkan untuk pembuatan batu bata sendiri terkendala air, sehingga warga harus membeli air. “Puluhan hektar lahan pertanian warga mengalami puso,”jelasnya.

Diakuinya, petani setempat hanya bisa menanam sekali setahun. Sebab praktis mengandalkan tadah hujan. Pihak desa mengupayakan usulan bantuan kepada Pemda agar bisa dibantu. Tahun sebelumnya petani bisa menanam 2 kali setahun, akan tetapi saat ini paling parah petani tidak bisa bercocok tanam.

Kepala Seksi Logistik pada

BPBD Lobar Tohri mengatakan, terkait persoalan penanganan puso akibat kekeringan pihaknya akan berkoordinasi dengan ketahanan pangan. Pihak terkait akan membantu bantuan pangan kepada petani. “Kita tunggu dulu penetapan status tanggap darurat bencana Kekeringan baru bisa nanti kita usulkan bantuan pangan,” jelas Tohri. (her)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Praya (Suara NTB) Menurut Masrun, hingga para TKI di luar negeri.

“Untuk bulan ini saja, ada tetap ditindak tegas dan diser12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dinas Tenaga Kerja dan dua calo yang kita tindak. Se- ahkan ke proses hukum.

Untuk itu, pihaknya bersaat ini pengiriman TKI ilegal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Transmigrasi (Disnaker- muanya warga asal Loteng,” Pihaknya dalam hal ini masih saja terjadi, meski ber- harap dukungan dari semua 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 trans) Lombok Tengah (Lo- ungkap Kepala Disnakertrans akan menindak tegas setiap bagai cara sudah dilakukan pi- pihak dan elemen masyarakat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 teng) terus berperang mel- Loteng, H. Masrun, kepada oknum calo yang terlibat pe- haknya untuk membatasi ru- di daerah ini untuk bersama12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 awan pengiriman Tenaga Suara NTB, Selasa (9/10). ngiriman TKI ilegal. Karena ang gerak pengiriman TKI ile- sama melawan pengiriman 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kerja Indonesia (TKI) seIa menjelaskan, para calo bagaimanapun itu termasuk gal. “Prinsipnya kita terus nya- TKI ilegal. Caranya, dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 cara ilegal. Selain itu, Dis- tersebut diduga terlibat jarin- pelanggaran hukum. Dan, pi- takan peran melawan pengiri- melaporkan ke Disnakertrans 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 naker juga memperketat gan pengiriman TKI ilegal yang haknya sudah membangun ko- man TKI ilegal. Karena itu san- Loteng kalau mengetahui ada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pintu-pintu keluar pengir- masih saja marak di Loteng. mitmen dengan aparat pene- gat merugikan masyarakat di pengiriman TKI ilegal. Masya12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 imn TKI ilegal di daerah ini. Beberapa orang di antaranya gak hukum untuk memproses daerah ini,” imbuhnya. Selain rakat dalam hal ini juga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Para calo yang diduga terli- pun sudah menyatakan taubat, siapapun yang terlibat pengir- itu juga, sangat menyulitkan hendaknya jangan mau 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bat pengiriman TKI ilegal tidak akan terlibat lagi. Sedang- iman TKI ilegal, baik itu perse- pemerintah dalam hal penga- diajak menjadi TKI, kalau se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 juga ikut ditindak tegas. kan yang masih membandel, orangan maupun perusahaan. wasan dan kontrol terhadap cara ilegal. (kir) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Disnakertrans Tindak Belasan Calo TKI Ilegal

Dilaporkan ke Polres, Kades Kuripan Bantah Selewengkan ADD dan DD DISTRIBUSI - Tim Polres Lobar mendistribusikan air ke daerah Kuripan Timur yang dilanda kekeringan.

(Suara NTB/her)

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Barat (Lobar) mengingatkan kepada perangkat desa, TNI/Polri dan ASN untuk tidak ikut terlibat dalam politik praktis. Bawaslu berpendapat, aparatur negara rentan ikut dalam kampanye politik. Mengingat pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum (pemilu) sedang berlangsung.

Divisi Hukum pada Bawaslu Lobar, Basriadi menerangkan larangan kampanye bagi perangkat desa, TNI/Polri, dan ASN itu sudah diatur dalam relugasi. Baik dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tetang Basriadi Pemilu, Maupun di PKPU tentang kampanye dan Perbawaslu tentang pengawasan kampanye.”Pokoknya ini unsur-unsur yang tidak boleh dilibatkan oleh Parpol, Caleg, atau DPDnya, itu tidak boleh melibatkan mereka. Termasuk masuk dalam tim kampanye,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/10).

Selain itu, para unsur tersebut dimbau untuk berhati-hati dalam menulis postingan di akun media sosialnya. Terlebih lagi jika postingan itu mengarah pada salah seorang calon atau parpol tertentu. “Sebab sanksi tegas tindak pidana pemilu siap menjerat bagi para unsur ini. kalau nantinya terbukti mengkampanyekan caleg, caper maupun parpol. Tentunya sebelum itu akan ada tahapan pemeriksaan dan pembuktian atas dugaan kampanye tersebut,” tegasnya.

Langkah preemtif pun diambil oleh Bawaslu sebelum melakukan sosialisasi kepada para unsur itu. Sebab pihaknya mengupayakan lebih dahulu dengan pendekatan secara kekeluargaan.

Namun jika langkah preemtif hingga preventif masih tidak menghentikan usaha kampaye dari para unsur yang dilarang kampaye itu. Bahkan ditemukan dugaan kampanye tersebut. Maka akan diproses sesuai mekanisme yang diatur. Mulai dari pemanggilan klarifikasi hingga pemberian sanksi jika terbukti.

Tak tanggung-tanggung sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta siap mengancam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 280 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Taun 2017 tentang Pemilu.”Itu berlaku bukan hanya untuk PNS saja, tapi Kades (kepala desa), kadus (Kepala dusun), BPD. Sama dia ada tindak pidana pemilunya,” pungkasnya. (her)

Warga Perbatasan Dilanda Krisis Air Bersih Tiap Tahun Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan persisnya yang berada di perbatasan antara Lombok Barat dengan Lombok Tengah dilanda kekeringan hampir tiap tahun akibat musim kemarau panjang yang melanda. Tahun ini, krisis air dialami ribuan jiwa yang mendiami empat dusun di desa itu sangat parah, sebab terhitung terjadi sejak tiga bulan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan tak adanya jaringan PDAM di desa setempat.

Untungnya ada bantuan dari pihak Polres Lobar yang membantu droping air kepada masyarakat setempat, sehingga warga sedikit terbantu.

Ditemui ketika mengambil air droping dari Polres Lobar kemarin, Fathur salah seorang warga Dusun Rarangan Desa Kuripan Timur mengaku krisis air akibat kemarau panjang melanda terjadi sejak tiga bulan lalu. Bahkan pada saat bencana gempa warga begitu kesusahan memperoleh air bersih. “Kami krisis air bersih tiap tahun disaat musim kemarau. Tapi kali ini lebih parah, air sumur mengering. Ini diperparah daerah kami belum masuk jaringan PDAM,” kata Fathur mengeluh.

Diakuinya, warga setempat selama puluhan tahun bergantung dari air sumur yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Warga mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah untuk membuat sumur. Selain itu,

suplai air juga diperoleh dari bendungan irigasi Jurang Sate Loteng, namun air irigasi tak pernah nyampai ke daerah setempat, karena banyak dicuri di tengah jalan.

Sementara itu Sekdes Kuripan Timur Rajab mengaku kondisi empat dusun di wilayahnya tiap tahun mengalami krisis air.

Selama ini ketika krisis air saat kemarau melanda, warga hanya bergantung dari bantuan dari BPBD. “PDAM juga belum masuk ke daerah kami,” akunya.

Sejauh ini pihak desa berupaya mengoperasikan sumur bor yang dibangun beberapa tahun lalu. Kepala Pelaksana BPBD melalui Kasi Logistik Tohri mengatakan, sejauh ini dampak kekeringan melanda 14 desa di Lobar yang tersebar di enam kecamatan. Beberapa waktu terakhir pihaknya mendistribusikan air air ke Sekotong, Pelangan, Giri Tembesi dan Guntur Macan.

Di Lombok Tengah, masyarakat juga terkena dampak kekeringan. Terutama di wilayahwilayah yang selama ini menjadi langgananan kekeriangan, air kini sudah sangat langka.

Masyarakat pun harus dibuat berpikir ekstra keras untuk bisa memperoleh air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Keberadaan jaringan PDAM Praya juga nyatanya tidak bisa jadi solusi. Pasalnya, suplai air bersih dari PDAM Praya juga tersendat-sendat. “Terlebih kami yang ada diwilayah selatan. Air PDAM sudah jarang ada,” aku H. Cinah, warga

Praya Barat Daya.

Tidak hanya itu, ujarnya, penyaluran bantuan air bersih dari pemerintah daerah dihentikan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

Di wilayahnya, air PDAM Praya sudah sejak bulan puasa yang lalu mulai tersendat. Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, karena kondisi debit air yang dikelola PDAM Praya juga sudah jauh menyusut.

Pihaknya sebenarnya berharap ada sumbangan air bersih dari pemerintah. Mengingat, kebutuhan air saat ini sangat vital.

Tapi ternyata pemerintah daerah justru sudah tidak lagi memberikan bantuan air bersih. “Dengan kondisi yang ada sekarang ini, kita berharap pemerintah bisa membantu kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, mengaku kalau pihaknya memang sudah tidak lagi menyalurkan air bersih. Mengingat, anggaran penanganan kekeringan sudah habis.

Namun pihaknya tengah berupaya mencarikan dukungan dari pihak ketiga untuk bisa membantu penyaluran air bersih.

Terpisah, Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab, juga tidak menampik kalau layanan air bersih dari PDAM Praya saat ini memang terganggu, karena debit air yang dikelola oleh PDAM Praya sudah jauh menyusut hingga lebih dari 50 persen. (her/kir)

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Kuripan Mastur dilaporkan oleh sekelompok masyarakat ke Polres Lombok Barat (Lobar) terkait pengelolaan dana alokasi desa (ADD) dan DD beberapa tahun terakhir. Beberapa hal yang dilaporkan menyangkut penggunaan DD untuk pengadaan mesin penggiling daging, honor penghulu dan penggunaan DD serta ADD tahun 2013.

Ditemui di kantornya, Mastur mengaku memperoleh informasi terkait dirinya dilaporkan ke polres oleh sejumlah warga. “Itu tidak benar, sebab kami sudah klarifikasi dan diperiksa oleh inspektorat, BPKP terkait penggunaan dana itu (DD dan ADD) dan tidak ada masalah. Ini saya kira sangat kental politis, sebab saya maju di pilkades lagi,” kata Mastur saat dikonfirmasi, Selasa (9/10).

Lebih jauh dijelaskan terkait persoalan yang dilaporkan ke Polres Lobar, diketahuinya menyangkut pengadaan mesin penggiling daging tahun 2015. Terkait pengadaan mesin ini pihaknya memberikan dana kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), lalu pihaknya memberikan kepercayaan kepada pihak TPKD melakukan survei harga dengan harga Rp 80 juta. Namun menurut Inspektorat ada selisih harga Rp 6 juta, sehingga pihak Inspektorat menyarankan TPKD mengembalikan dana selisih itu.

Pihak TPKD pun, jelasnya, sudah mengembalikan selisih itu secara bertahap ke negara. Dalam laporan ke polisi, disebut alat itu bekas, namun ia membantah.

Mastur

Sebab alat itu dibeli baru.

“Tidak benar yang dituduhkan kalau mesin itu bekas, boleh tanya ke tempat beli itu,” jelasnya.

Selain itu yang dilaporkan terkait ADD dan DD 20132018. Ia mengaku terkait penggunaan dana ini sudah jelas ranah pengawasan di Inspektorat dan BPKP bukan langsung ke kepolisian. Instansi terkait sudah melakukan pemeriksaan atau audit dan hasilnya tidak ada masalah.

Terkait pelaksanaan DD dan ADD 2013 termasuk yang dilaporkan menurutnya penggunaannya untuk fisik senilai Rp 36 juta terbagi ke tiga dusun yakni Karang Makam, Sedayu dan Kuripan 2.

Pada saat itu tim fasilitator pemda yang turun memberikan arahan bahwa pekerjaan ini kerjasama antara kepala dusun dengan TPKD, sehingga TPKD menyerahkan dana itu ke kepala dusun sedangkan desa hanya pengawalan saja. “Jadi kami tidak berani main-main dengan anggaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, ada juga masalah insentif penghulu. Ia membantah mencatut dana tersebut, sebab pihaknya tidak berani otak atik. Jika penghulu tidak bertugas maka dana itu dikembalikan ke APBDes. Ia mengaku siap dipanggil oleh polres, sebab sebagai warga negara yang menaati hukum.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono mengakui menerima aduan terkait dugaan penyalahgunaan DD dan ADD. Saat ini pihaknya tengah menindak lanjuti dengan melakukan pulbaket, pihaknya sudah bersurat ke Kades Kuripan untuk meminta dokumen ADD dan DD tersebut. (her) (Suara NTB/her)

SUARA NTB Rabu, 10 Oktober 2018

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Bima (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Penanganan kasus dugaan korupsi Satuan Polisi 12345678901234567890123456789012 Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bima dinilai 12345678901234567890123456789012 lamban. Padahal kasus dugaan korupsi APBD tahun 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 anggaran 2014 itu sudah berjalan tiga tahun dan bah12345678901234567890123456789012 kan sudah ada tersangka.

12345678901234567890123456789012 Pegiat Anti Korupsi di Bima, Taufikqurahman, SH 12345678901234567890123456789012 mempertanyakan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang mengusut kasus tersebut karena sampai saat ini 12345678901234567890123456789012 publik belum mengetahui kejelasannya. “Kasus ini 12345678901234567890123456789012 sempat heboh tiga dan dua tahun terakhir, tapi 12345678901234567890123456789012 sekarang seperti ditelan bumi. Tidak ada kejelasan,” 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 katanya kepada Suara NTB, Selasa (9/10).

12345678901234567890123456789012 Ia meminta APH agar mengusut dan memproses 12345678901234567890123456789012 tuntas kasus tersebut. Apalagi sejumlah pejabat teras 12345678901234567890123456789012 internal Sat Pol PP setempat telah ditetapkan sebagai 12345678901234567890123456789012 tersangka sudah sejak lama. “Sejumlah tersangka 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dalam kasus ini tidak diamankan. Jika yang ber12345678901234567890123456789012 sangkutan melarikan diri apakah APH yang menan12345678901234567890123456789012 gani kasus ini bisa bertanggungjawab,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Menurutnya hal tersebut sedikit bertentangan dengan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 wacana Pemerintah Pusat yang akan memecat secara tidak 12345678901234567890123456789012 hormat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus12345678901234567890123456789012 kasus korupsi. “Ini harus menjadi atensi APH, jangan sam12345678901234567890123456789012 pai kesannya Pemerindah atau APH di daerah apatis ter12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hadap keinginan Pemerintah Pusat ini,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Hal yang sama juga disampaikan Sekum HMI Ca12345678901234567890123456789012 bang Bima, Wawansyah. Ia mendesak APH yakni Ke12345678901234567890123456789012 jaksaan Negeri (Kejari) Bima transparan dan terbuka 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dalam mengusut kasus tersebut. “Harus ada transpa12345678901234567890123456789012 ran dan terbuka karena publik berhak tahu. Setiap 12345678901234567890123456789012 perkembangan proses hukumnya harus disampaikan 12345678901234567890123456789012 ke publik,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bima, Ikh12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 wanul Muslimin SH membantah kasus tersebut lam12345678901234567890123456789012 ban. Kata dia kasusnya terus berjalan. Bahkan saat ini 12345678901234567890123456789012 dalam tahap persidangan. “Kasusnya sedang di sidang.

12345678901234567890123456789012 Tapi lebih detailnya pada Kasi Pidsus,” katanya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Seperti diketahui empat anggota Sat Pol PP Kabu12345678901234567890123456789012 paten Bima masing-masing inisial, Ed, K, I dan S diteta12345678901234567890123456789012 pkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kegiatan 12345678901234567890123456789012 Pol PP 2014 yang diduga fiktif.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri 12345678901234567890123456789012 (Kejari) Raba ini, merugikan Negara hingga Rp 400 juta 12345678901234567890123456789012 lebih, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan 12345678901234567890123456789012 Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mataram. (uki) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Tiga Tahun Diusut, Kasus Korupsi Pol PP Dinilai Lamban

APBDP KSB Diselaraskan dengan Evaluasi Provinsi Taliwang (Suara NTB) Pemprov NTB telah mengevaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2018. Hasilnya, sejumlah hal mendapatkan catatan yang saat ini tengah diselaraskan oleh Pemerintah KSB. “Hasil evaluasinya sudah turun dari provinsi. Tapi ada beberapa catatan yang sekarang sedang kita sinkronisasi sesuai catatan evaluasi provinsi itu,” terang kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PBKD), Nurdin Rahman, SE, kepada wartawan, Selasa (9/10).

Salah satu yang menjadi sorotan evaluasi provinsi terkait sejumlah perbedaan anggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBDP dengan nota keuangan. Diakui Nurdin, beberapa item anggaran dalam nota keuangan tidak sesuai yang tertuang dalam KUA-PPAS. Hal ini dikarenakan, sebelum penyampaian laporan nota keuangan APBDP 2018 ke DPRD, daerah dilanda gempa 19 Agustus. Kondisi yang memerlukan penanganan secara cepat itu membuat Pemda KSB menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang nilainya berubah drastis dari dokumen KUAPPAS APBDP 2018. Di mana dalam KUA-PPAS untuk BTT ditetapkan anggarannya sekitar Rp2 miliar lebih sementara yang digunakan untuk penanganan gempa mencapai Rp7 miliar.

“Pemda langsung saja pakai dana sesuai kebutuhan di lapangan hingga melebihi yang kita anggarkan dalam KUAPPAS. Nah kemarin kita mau ulang lagi (mulai dari pembahasan KUA-PPAS) setelah sempat tertunda pembahasannya, terlalu jauh. Pasti akan semakin molor lagi kita selesaikan APBDP,” cetus Nurdin.

Kenaikan dana BTT untuk penanganan tanggap darurat bencana gempa itu, lanjut dia secara otomatis juga merubah sejumlah item belanja lainnya. Sebab Pemda KSB mengambil dana dari program-program yang sudah tercantum dalam KUA-PPAS. “Jadi anggaran program yang kita ambil sebagian untuk BTT atau dihapuskan, pasti berubah. Nah inilah yang kemudian dari hasil evaluasi provinsi minta disinkronisasi,” paparnya seraya menambahakan jika tidak ada perubahan di sisi pagu anggaran.

“Tetap sama. Nilai APBPD kita antara yang di KUAPPAS dengan nota keuangan sampai penetapan bersama DPRD tetap sama,” sambungnya.

Adapun nilai APBDP 2018 KSB yang telah disetujui bersama DPRD KSB senilai Rp1,078 triliun atau mengalami penurunan sekitar Rp200 miliar dari nilai APBD murni yang ditetapkan Rp1,270 triliun. Nurdin mengatakan, turunnya nilai anggaran pada APBDP itu dikarenakan dana sekitar Rp200 miliar yang bersumber dari bagi hasil royalti (kurang bayar) bidang pertambangan yang sempat dimasukkan dalam APBD murni 2018 telah dibayarkan oleh pemerintah pusat pada akhir tahun 2017 lalu.

“Pembayaran oleh pusat itu terjadi sekitar bulan November 2017, tapi saat itu kita sudah tetapkan APBD. Makanya dana itu menjadi SILPA 2017. Jadi secara teknis uangnya tidak berkurang ya,” timpal mantan Kabag Ekbang Setda KSB ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, pihaknya akan segera menyelesaikan sinkronisasi evaluasi dari provinsi tersebut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat.

Nurdin pun menargetkan akan menyelesaikannya dalam pekan ini.

“Paling lambat Jum’at ini DPA Dinas sudah kita terbitkan.

Dan kalau dinas cepat menyelesaikan administrasinya pekan depan mereka sudah bisa mulai cairkan anggarannya,” klaimnya. (bug) Nurdin Rahman (Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pilkades 2018

Komunikasi Sosial Picu Kekalahan Kades Petahana Taliwang (Suara NTB) Pilkades serentak yang dilaksanakan di 18 Desa di Kabupaten Sumbawa Barat masih memiliki kisah yang patut untuk diulas. Hal ini terjadi karena banyaknya Kades petahana (tujuh orang) kembali gagal menduduki jabatan untuk enam tahun berikutnya. Fenomena Kades petahana yang gagal menduduki kembali jabatan ini bisa dilihat dari beberapa faktor utama sebagai pemicu hilangnya kepercayaan dari masayarakat.

“Sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi alasan sehingga petahana ini ditinggalkan masyarakat. Pertama pola komunikasi dan modal sosial dianggap gagal dibangun selama menjabat enam tahun pertama. Bahkan ada kesan di masyarakat, para petahana cenderung menghilang dan tidak kembali berbaur dengan masyarakat setelah menjabat sebagai kades. Atas rasa

kekecewaan ini, masyarakat akhirnya berpaling ke calon lain,” ujar Kasubag Hukum Setda KSB, M. Imron Rosiawan, SH. M.Kn kepada Suara NTB, Selasa (9/10).

Dikatakannya, berdasarkan pantauan di lapangan, asas kekeluargaan dianggap memiliki peran penting memunculkan calon kades yang baru. Bahkan kades yang menang saat ini jika dilihat

lebih dalam lagi, kekuatan dari keluarga besar dan pola komunikasi dengan masyarakat lainnya merupakan kunci utama. Apalagi hubungan antar individu dan keluarga di desa masih sangat dekat. Itu artinya, siapa yang kuat silaturrahminya, maka itu yang akan menjadi pemenangnya. Selain itu, kemampuan dari tim sukses dalam meracik isu untuk la-

wan politik juga menjadi nilai tambah lain. Tidak berarti Kades petahana yang kalah itu gagal dari segi jualan politiknya, tetapi yang menjadi masalah adalah pola komunikasi sosial yang ditinggalkan.

“Sebenarnya dari peta politik sudah dipegang oleh para Kades petahana ini. Tetapi yang menjadi masalah yakni mereka tidak bisa menjaga aset politik tersebut dan dibiarkan begitu saja,” imbuhnya.

Ditambahkannya, jika harus berbicara terkait money politic (politik uang) di Pilkades, maka tidak terlalu signifikan memberikan dampak signifikan.

Kendati demikian, pihaknya juga tidak menutup mata terkait permainan uang. Karena

tetap akan ada meski hanya segelintir orang saja yang melakukan praktik tersebut.

Gagalnya petahana ini juga bisa menjadi alasan masyarakat untuk tidak lagi percaya dengan kadesnya. Tetapi untuk alasan demikian (tidak percaya), dirasa sangat subjectif, karena hakikatnya semua program yang ada di desa sudah dilaksanakan dengan baik dan tanpa cacat. Hanya saja yang menjadi titik tekan sehingga Kades petahana ini tidak terpilih karena modal sosianya yang minim.

“Saya jarang mendengar adanya politik uang di pelaksanaan Pilkades ini. Kalaupun ada tidak memberikan pengaruh signifikan, karena modal sosiallah yang berperan penting,” tandasnya. (ils)

Tatapem Mulai Tertibkan Tanah Eks Praja

(Suara NTB/Uki)

RAMAI - Para pelamar CPNS yang mengunjungi kantor BKPSDM Kota Bima, Selasa (9/10).

Pelamar CPNSD di Kota Bima Capai 600 Orang Kota Bima (Suara NTB) – Penerimaan Calon Pegawai Sipil Negeri (CPNS) tahun anggaran 2018 di Kota Bima dibanjiri pendaftar, sejak mulai dibuka pendaftarannya pada tanggal 30 September 2018.

Kabid Mutasi dan Promosi Jabatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Syahrial Nuryadin S.IP M.M mengaku jumlah pendaftar atau pelamar CPNS di Kota Bima mencapai ratusan orang lebih.

“Terhitung Senin (8/10) kemarin ada sekitar 600an yang sudah mendaftar,” kata Syahrial kepada Suara NTB,

Selasa (9/10).

Menurutnya jumlah pendaftar atau pelamar tersebut diprakirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari kedepan. Atau sebelum penutupan pendaftaran yakni tanggal 15 Oktober mendatang.

“Kita prakirakan akan terus meningkat. Bisa mencapai ribuan nanti karena batas penutupan sampi 15 Oktober,” katanya.

Menurutnya, kuota formasi CPNS Kota Bima tahun anggaran 2018 telah disetujui dan ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

yakni sebanyak 198 formasi.

“Kuota ini lebih sedikit jika dibandingkan jumlah kouta yang diusulkan yakni sebanyak 247 Formasi,” katanya.

Rincian lengkap menurut eks Plt. Kabag Humas Protokol Setda Kota Bima ini, formasi khusus tenaga honorer eks K2 terbagi dalam dua kelompok. Yakni guru sebanyak 103 formasi. Sementara kesehatan hanya ada 3 formasi.

“Sementara kelompok formasi umum untuk tenaga guru, sebanyak 49 formasi.

Kemudian tenaga kesehatan sebanyak 33 formasi, serta tenaga teknis sebanyak 10 formasi,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Tanah eks praja atau lahan garapan pengganti gaji aparatur desa diakui sudah kembali diswakelolakan oleh pemerintah daerah. Namun, keberadaannya yang tidak terkontrol dikhawatirkan mempermudah klaim dari oknum tak bertanggung jawab. Karenanya, Tata Pemerintahan (Tatapem) Setda Dompu mulai melakukan penertiban.

Kabid Pertanahan Tatapem setempat, Makhruf, SE., menjelaskan Surat Keputusan (SK) inventarisasi dan pendataan aset sudah dibentuk dengan alokasi anggaran di APBDP. Meski APBDP sendiri belum tuntas namun pihaknya berinisiatif mumulai peneritiban tanah eks praja tersebut, Selasa (9/10) kemarin.

“Sambil menenunggu anggaran perubahan kita ini menuju lokasi untuk penertibannya” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya.

Setidaknya ada 28 desa induk yang menjadi sasaran utama penertiban ini, seperti Desa Huu, Daha, Rasabaou di Kecamatan Huu dan beberapa desa di tiap kecamatan yang sudah mekar hingga 80 an desa.

Kebijakan menarik tanah garapan pengganti gaji aparatur desa sebelumnya,

jelas Makhruf, disamping pemerintah daerah sudah menyanggupi pembayaran gaji mereka juga sebagai upaya menghidari kecemburuan sosial dari desa-desa yang baru mekar karena tidak memiliki bagian. Sementara penertiban ini lebih ditekankan untuk mengantisipasi klaim dari oknum tak bertanggung jawab.

“Tujuan untuk menata aset supaya tidak dilakukan klaim oleh pihak lain, setelah ditata, ditertibkan apalagi bersertifikat ketika ada pihak lain ingin menguasai kita sudah punya alas hak yang kuat,” jelasnya.

Mengingat tanah eks praja tersebut sudah ditarik pemerintah daerah tehnis pengelolaanya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini diswakelolakan per tahun.

Nilai lelangnya sangat tergantung kondisi tanah garapan yang sebagian besar berupa sawah tersebut.

Selain penertiban tanah eks praja yang sudah mulai dilakukan, Tatapem juga berencana menertibakan asetaset lain milik pemerintah daerah yang kurang pengontrolan dan rawan klaim dari oknum tak bertanggung jawab. “Kalau untuk penertiban tidak untuk eks praja saja, aset-aset lain juga,” pungkasnya. (jun)

Pemda KSB Gelar Pemetaan Kompetensi Bagi Staf Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar pemetaan preferensi kompetensi jabatan pelaksana bagi pegawai staf.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari sejak Senin, 8 Oktober itu diikuti sebanyak 500 pegawai staf di lingkungan Pemda KSB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos menjelaskan, kegiatan tes kompetensi jabatan pelaksana bagi pegawai staf ini adalah agenda kebijakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Jadi kita hanya fasilitasi saja. Karena program dan anggarannya semua dari BKN,” terangnya kepada watawan, Selasa (9/10).

Ia mengatkan, tujuan dari kegiatan tes ini sebagai bahan untuk pemangku kebijakan dalam mengelola potensi kepegawaiannya. Melalui tes ini akan terlihat di mana kemampuan tiap-tiap pegawai sehingga nantinya pemangku kebijakan dapat menempatkan setiap pegawai sesuai dengan kemampuannya. “Dari tes ini nanti akan terlihat pegawai A cocok di administrasi, si B cocok di keuangan. Jadi misalnya pak bupati mau tempatkan pegawai tinggal lihat hasil tes ini saja,” urainya.

Di lingkungan Pemda KSB sendiri, saat ini terdapat sekitar 900 lebih pegawai PNS staf. Nurdin mengaku, BKN selaku pemilik kebijakan dari program ini hanya memberikan 500 kuota untuk mengikuti tes tahun ini. Sementara sisanya BKN menyarankan masing-masing daerah menggelarnya secara mandiri.

“Jadi masih ada sekitar

300 pegawai staf kita yang belum bisa ikut tes ini. Insyaallah bagi mereka akan kita gelar tahun depan secara mandiri. Artinya kegiatan dan pembiayaannya oleh kita (APBD),” paparnya.

Kegiatan tes pemetaan kompetensi jabatan pelaksana ini sendiri ditempatkan di gedung stasiun CAT (computer assissted test) Pemda KSB. BKN memang menggunakan metode CAT untuk melihat kemampuan para pegawai yang secara struktural belum memegang jabatan di instansinya masing-masing.

Untuk melaksanakan tes ini, BKD KSB menyusun jadwal sejak Senin 8 hingga 9 Oktober (hari ini). Setiap harinya dibuat 5 sesi kelas, di mana dalam sekali sesi diikuti sebanyak 60 pegawai. Dikata-

kan H. Malik, selain pegawai KSB kegiatan tes di CAT KSB juga diikuti oleh sebanyak 100 pegawai dari Pemda Kabupaten Sumbawa.

“Karena di Sumbawa belum punya fasilitas CAT sendiri jadi diikutkan di sini. Kebetulan kuota yang ditetapkan BKN hanya 100 orang , jadi tidak banyak. Dan mereka sudah selesai kemarin (Senin),” imbuh H. Malik.(bug)

REGISTRASI - Sejumlah pegawai lingkup Pemerintah KSB melakukan registrasi sebelum memasuki gedung stasiun CAT untuk tes pemetaan preferensi komptensi jabatan pelaksana, Selasa (9/10).

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB Rabu, 10 Oktober 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Hutan Lambitu Dibabat, Embung Roka Kering, 1.913 Warga Krisis Air Bima (Suara NTB) Sebanyak 605 Kepala Keluarga (KK) atau 1.913 jiwa warga Desa Roka Kecamatan Belo, Kabupaten Bima mengalami krisis air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan saat ini hanya mengandalkan bantuan pemerintah daerah.

Kepala Desa Roka, Ihsan S.Pd kepada Suara NTB, Selasa (9/10) mengatakan warga mengalami krisis air bersih sejak bulan Agustus kemarin. Hal itu lantaran embung yang menampung air hujan di desa setempat terus menyusut.

“Hampir semua warga alami krisis air bersih. Mencukupi kebutuhan setiap hari kami hanya mengandalkan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daer-

ah (BPBD) Kabupaten Bima dan Kepolisian,” katanya.

Ia menjelaskan, selama ini kekeringan dan krisis air tidak pernah terjadi di wilayah setempat. Hanya saja sejak maraknya pengundulan hutan di gunung Lambitu tahun 2017 hingga sekarang, volume air di embung terus mengering.

“Faktor adanya pembabatan hutan Lambitu, karena selama ini kami tidak pernah mengalami kekeringan seper-

ti ini,” katanya.

Untuk menangani persoalan itu dalam jangka pendek, Ihsan mengaku pihaknya akan melakukan pengadaan sumur bor dalam APBDes pada tahun 2019 mendatang melalui Dana Desa (DDS). “Anggaran yang kita rencanakan ada Rp400 juta khusus tangani krisis air bersih,” katanya.

Selain itu, Ihsan berharap Pemerintah Pusat dan Provin-

si yang memiliki wewenang hutan agar mengawasi ketat hutan di pegunungan Lambitu serta melakukan reboisasi.

Jika hal itu terus dibiarkan lanjutnya warga di Kecamatan Palibelo dan Belo akan mengalami krisis air bersih setiap tahun.

“Kami berharap khususnya Pemerintah Provinsi yang memiliki wewenang tetap mengontrol hutan di Lambitu.

Karena Pemdes dan Pemda tidak bisa melarang dan memantau oknum yang membabat hutan karena tidak ada kewenangan,” pungkasnya. (uki)

MENGANTRE - Warga Desa Roka Kecamatan Belo, Kabupaten Bima mengantre air bersih bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bima, Selasa (9/10).

(Suara NTB/uki)

Huntara Diusulkan Melalui APBDP Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab tengah memikirkan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa dan sudah dirobohkan. Dengan mengusulkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) melalui APBD Perubahan 2018.

Sedangkan untuk sekolah darurat sedang dalam proses pengerjaan.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar, M.Ec.,Dev, Selasa (9/10) kemarin mengatakan, untuk pembangunan huntara sedang diupayakan melalui APBD Perubahan. Pihaknya juga berharap adanya bantuan dari pusat untuk pembangunan huntara dimaksud.

“Bangun Huntara kan sedang juga diupayakan melalui APBDP. Dan syukur-syukur kalau ada skema pembiayaan untuk huntara dari Pusat juga untuk membantu,” jelasnya.

Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui perhitungan terakhir untuk Huntara yang akan dibangun. Namun dari pembicaraan sebelumnya, dihitung sekitar Rp5 juta per rumah.

Nantinya, jumlahnya tergantung dari hasil yang disetujui.

“Saya belum mengecek angka terbaru. Tapi menurut pembicaraan kemarin, perhitungan awal 5 juta per rumah. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya, kita lihat situasi di lapangan. Karena ini juga masih dinamis. Yang saya tahu bahwa kita huntara bisa masuk menjadi berapa, nanti BPKAD yang punya data,” terang H. Iskandar.

Menurutnya, hunian sementara ini sangat penting bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat dan sudah dirobohkan. Mereka harus memiliki tempat berteduh, karena sebentar lagi akan memasuki musim penghujan. Selain huntara, nantinya juga disertai dengan program kesehatan dan pendidikan. Dimana untuk sekolah rusak yang dirobohkan skemanya sudah ada.

“Untuk sekolah rusak yang akan ditangani PUPR. Dan yang merobohkan bersama PUPR dan BUMN. Karena memang skema yang programnya sudah dibuat dari pusat, Tim Kementrian PUPR. Kemudian yang rusak ringan dan sedang, Kemendikbud sudah melengkapi bukti. Kemarin didalam rekonsiliasi pasca bencana, kita sudah bersepakat. Sudah berkomitmen pusat untuk itu. Nanti akan kita tuangkan juga dalam rencana aksi rehab rekon yang materi dan substansinya kita bahas sama-sama dan sudah beberapa kali di tingkat pusat bersama kementrian lembaga terkait,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Alas Barat, Junaidi, menyatakan, pembangunan sekolah darurat untuk sekolah yang rusak berat kini dalam proses pengerjaan. Sambil menunggu pembangunan gedung sekolah secara permanen oleh Kementrian PUPR. Sedangkan untuk rehab ruang kelas sekolah rusak sedang dan ringan melalui Kemendikbud. Yang perbaikannya juga segera dilakukan.

Untuk rumah rusak berat yang sudah dirobohkan, sedang divalidasi terakhir. Masyarakat diberikan pilihan, apakah dibangun Rumah Instan Sederhana dan Sehat (RISHA), Rumah Instan Konvensional (RIKO) atau Rumah Instan Kayu (RIKA). Dengan dibuatkan surat pernyataan. Pengerjaannya nanti diawasi langsung oleh tim Kementran PUPR dan Rekompak NTB. “Tim juga sudah melakukan soalisasi tentang rumah yang akan dibangun,” tukas Junaidi. (ind/arn)

Disbudpar Dompu Usulkan Pembangunan Museum Dompu (Suara NTB) Benda peninggalan sejarah hasil ekskavasi balai arkeologi atau temuan warga di Dompu sudah cukup banyak. Namun sebagian besarnya berada di luar daerah untuk mendapat perawatan. Tak heran masyarakat awam pengetahuan soal manuskrip asli daerahnya. Masalah mendasarnya yakni Dompu belum memiliki museum.

Kabid Kebudayaan Disbudpar setempat, Wahyono Ragil kepada wartawan mengakui, banyaknya hasil temuan benda-benda bersejarah diwilayah ini, tetapi karena tidak didukung keberadaan museum sehingga terpaksa harus dititip ke luar daerah. Untuk itu, ia mengusulkan agar wadah benda bersejarah ini dibangun sebagai sumber pengetahuan sejarah bagi masyarakat setempat.

“Manuskrip atau benda peninggalan sejarah kita itu banyak diamankan di luar, tapi memang masalahnya wahana penyimpanan berbentuk museum ini yang belum ada,” kata di ruang kerjanya, Selasa (9/10).

Harapan ini, lanjut dia, sejalan dengan arahan pemerintah provinsi yang menyarankan agar semua Kabupaten/Kota di NTB memiliki museum. Pun ini telah didukung kesiapan mengembalikan benda-benda bersejarah itu oleh pihak-pihak yang selama ini mengamankannya di luar daerah.

Upaya meminta bantuan anggaran ke pemerintah pusat maupun provinsi untuk pembangunan museum ini sudah dilakukan, hanya saja dalam dana DAK bidang kebudayaan tidak ada alokasi khusus untuk pembangunan fisik, melainkan hanya pemeliharaan.

“Untuk fisiknya harus dari pemerintah daerah makanya bagaimana caranya kita usahakan di APBD murni ada anggaran untuk pembangunan museum itu,” ujarnya.

Dompu, kata Wahyono Ragil, termasuk salah satu daerah di Pulau Sumbawa yang belum memiliki museum, tak heran pengetahuan masyarakat soal peradaban sejarah wilayahnya masih sangat kurang. Karenanya, kehadiran museum sebagai salah satu sumber sejarah sangatlah penting, kemudian disusul dengan proses penggalian benda-benda sejarah yang kini masih tertimbun dan terdeteksi keberadaannya, seperti situs Dorobata yang kabarnya menyerupai sebuah candi.

“Situs Dorobata berdasarkan informasi yang kami terima seperti candi dan menceritakan tiga beradaban prasejarah, animisme Hindu Budha dan peradaban kerajaan Islam,” pungkasnya. (jun)

Kendi dan Guci Peninggalan Sejarah Ditemukan di Mbuju

(Suara NTB/arn)

SEGERA DIKERJAKAN - Inilah kondisi terakhir pasar Brang Bara. Fasilitas IPAL dan lahan parkir pasar ini segera dikerjakan, untuk melengkapi fasilitas lain yang sudah ada. Sehingga pada akhir tahun ini, sudah bisa dioperasionalkan.

Verifikasi Rumah Rusak Baru Sekitar 80 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) kannya, pendataan masih terus berlangsung. Sejauh Pemkab Sumbawa masih melakukan verifika- ini dari pendataan yang dilakukan sudah dikeluarsi terhadap rumah rusak akibat bencana gempa kan SK sebanyak empat kali dan menyusul dikelubumi yang terjadi. Hingga kini, Pemda belum arkannya SK kelima. Selain pendataan di kecamamerampungkan verifikasi tersebut. tan wilayah Barat yang terdampak, pihaknya juga Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. sudah melakukan pendataan di wilayah Kecamatan Iskandar, M.Ec. Dev kepada Suara NTB mengata- Lunyuk. Hanya saja saat ini sedang dalam proses kan, dari data awal verifikasi hampir mencapai 80- diorganisir dan dikelopokkan datanya berdasarkan an persen. Hanya saja persoalannya saat tim RT/RW. verifikator dan validator yang bekerjasama “Lunyuk sudah dilakukan pendengan Kementerian PUPR dan Kompak dataan. Sekarang Sedang diorganisir turun ke lapangan, belakangan diketahui datanya. Dikelompokkan berdasarada penambahan jumlah rumah rusak. kan RT/RW. Karena Ada beberapa Penambahan jumlah ini karena sebelmasalah yang ditemukan. Ada umnya terlewatkan saat pendataan masyarakat yang KTP dan rumahyang dilakukan pada masa darurat. nya di situ, tapi berada di tempat “Karena itu darurat, wajar terlewati. lain. Oleh karena itu penting untuk Karena saat itu pemilik rumah ratadiintegrasikan posisi rumah yang serata mengungsi di tempat lain. Di luar sungguhnya dengan alamat KTP para rumahnya kelihatan adem-adem dan pemilik. Karena KTP ini sekali tidak ada apa-apa. Setelah dilidiurus, sehingga belum hat ternyata ada apa-apa. Jadi sempat dirubah. Dataketahuannya belakangan. datanya sudah maTapi yang berat tidak terlalu suk semua, tinggal signifikan, yang sedang dan pengorgaringan saja,” ujarnya, nisasiannya,” Selasa (9/10). pungkasnya.

Disampai(ind) H. Iskandar

Dompu (Suara NTB) Warga Dusun Kambu Desa Mbuju Kecamatan Kilo dihebohkan penemuan puluhan kendi dan guci, Sabtu (06/10) lalu.

Benda peninggalan sejarah ini pertama kali ditemukan Jaharudin (55), tepat di halaman belakang rumahnya saat melakukan penggalian septic tank.

Ady, warga setempat yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/10) kemarin membenarkan adanya temuan benda bersejarah tersebut oleh salah seorang warganya. “Benda-benda ini ditemukan secara tak sengaja oleh warga bernama Jaharudin,” kata dia.

Berdasarkan pengakuan Jaharudin, lanjut Ady, kendi dan guci tersebut terlihat setelah penggalian dengan kedalaman satu meter. Lantaran curiga masih ada benda serupa yang tertimbun tanah, ia pun memperlahan penggaliannya, hingga kembali ditemukan benda-benda serupa dengan ukuran dan motif yang berbeda.

Mengetahui adanya temuan ini warga setempat spontan berbondong-bondong mendatangi rumah Jaharudin dengan bekal perkakas penggalian, kemudian mengambil jatah benda bersejarah ini masing-masing. “Semakin kedalam galianya makin banyak ditemukan, ini saja di Jaharudin sudah lebih dari 30 guci dan kendi, belum lagi pecahpecahannya,” ungkap dia.

Atas temuan itu, Ady berharap pemerintah setempat segera bertindak mengamankan areal penemuan juga benda-benda ini, sebab diyakini benda-benda terse-

but merupakan peninggalan jaman kuno atau pra sejarah.

Terpisah, Kepala Desa Mbuju, Abdullah Mursalin mengatakan, menindak lanjuti temuan benda yang terbuat dari tanah liat dan pasir itu pihaknya sudah langsung mendatangi lokasi untuk memastikannya.

Pun ia berkeinginan agar temuan kesekian kalinya di Desa Mbuju ini dilestarikan.

Namun sebelum itu akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti halnya Disbudpar Dompu. “Besok saya bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa serta perangkat desa pergi cek kembali barang itu, kemudian lapor ke Bupati termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mungkin ada arahan agar dilestarikan atau bagaimana,” jelasnya.

Ditegaskan, temuan benda purbakala diwilayah ini sudah cukup sering,beberapatahunsilammasalnyawargadihebohkantemuanbenda berupa keris, meriam aktif, pecahan keramik, piring dan mangkuk.

Ada yang sudah dijual juga masih tersimpan oleh penemunya.

Sementara Kabid Kebudayaan Disbudpar setempat, Wahyono Ragil dikonfirmasi mengaku baru mengetahui informasi tersebut, yang pasti akan langsung ditindak lanjuti dengan mengabarkan Balai Arkeologi Denpasar serta berkoordinasi dengan aparat untuk meminta lokasi tetap diamankan agar tidak dijarah masyarakat setempat.

“Nanti kita tindak lanjuti dan kabarkan Balai Arkeologi Denpasar,” tandasnya. (jun)

(Suara NTB/ind)

Dermaga Lalar Mulai Digunakan untuk Bongkar Batubara Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akhirnya menggunakan dermaga Labuhan Lalar di kecamatan Taliwang setelah lama mangkrak. Penggunaan dermaga mulai dilakukan yakni dengan tahap uji coba pembongkaran material batu bara untuk kebutuhan bahan bakar PLTU Kertasari.

Kepala Dishub KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M. Si, Selasa (9/10) mengatakan, uji coba pembongkaran batu bara di dermaga dari kapal tongkang

sudah dilakukan sejak hari Senin lalu dan akan berakhir dalam beberapa hari kedepan.

Berhasil sandarnya kapal tongkang ini, tentunya memberikan angin segar bagi Pemkab supaya ada keberlanjutan pemanfaatan dermaga yang sudah lama mangkrak di KSB. Apalagi panjang kapal mencapai 60-70 meter dengan berat muatan mencapai 25003000 ton batu bara bisa menjadi alasan dermaga bisa layak digunakan untuk lapal yang lebih kecil. Pihaknya juga tetap melengkapi sarana

(Suara NTB/ils)

SANDAR - Nampak kapal tongkang mulai bersandar di dermaga Labuhan Lalar di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

penunjang lainnya, sehingga berfungsi secara maksimal.

“Alhamdulillah kapal yang membawa batu bara berhasil sandar di dermaga. Hal ini juga bisa menjadi alasan kita agar pemanfaatan dermaga bisa terus dilakukan di masa yang akan datang,” ujarnya.

Dikatakannya, sampai dengan saat ini progres pengangkutan material batu bara sudah mencapai angka 100 ton. Jika tahap uji coba ini sukses, maka pihaknya akan mengupayakan supaya di pembongkaran tahap berikutnya tetap dilakukan di dermaga ini.

Tentu fasilitas pendukung lainnya juga tetap akan diperhatikan, sehingga dermaga ini bisa lebih siap nanti. Termasuk untuk menambah penguat dolphin dermaga. Hal ini dakukan sebagai salah satu antisipasi ombak besar yang akan menghantam lambung kapal. Sehingga kejadian yang tidak diinginkan salah satunya kebocoran lambung kapal bisa semakin ditekan. Bahkan perpanjangan izin untuk dermaga ini juga akan dilakukan nantinya.

“Tahapan untuk pemanfaatan dermaga ini sudah mulai kita lakukan dan sarana lainnya juga akan terus kita maksimalkan keberadaannya,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ady)

PENINGGALAN SEJARAH - Puluhan kendi dan guci peninggalan sejarah yang ditemukan salah seorang warga di Dusun Kambu Desa Mbuju Kecamatan Kilo, Rabu (9/10).

Minus PSI, Semua Parpol Serahkan Laporan Dana Kampanye Sumbawa Besar (Suara NTB) Semua Parpol termasuk tim kampanye dua Pasangan Calon Pilpres, telah menyerahkan laporan dana kampanye. Kecuali Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memang pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 ini, tidak menyertakan Calegnya di Kabupaten Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, Yadi Hartono, Selasa (9/10) kemarin.

Seharusnya PSI, tetap menyerahkan laporan dana kampanye.

Meskipun tidak mengajukan Caleg. Namun pada kenyataannya tidak ada laporan dana kampanye dari PSI hingga hari terakhir penyerahan akhir September lalu.

“Sanksi bagi parpol yang tidak

menyerahkan dana kampanye, pembatalan sebagai peserta Pemilu di setiap tingkatan. Mungkin karena PSI merasa tidak memiliki Caleg di Sumbawa, sehingga tidak melaporkan dana kampanyenya,” terang Yadi.

Besaran dana kampanye bervariasi. Sumbernya dari kas Parpol dan Calegnya masing masing.

Mulai dari nilai yang terkecil Rp100 ribu hingga terbesar Rp106 Juta. PKS yang melaporkan dana kampanye tertinggi, laua ada Partai Golkar, Rp52 Juta dan Partai Gerindra Rp44 Juta. “Jadi, total ada 15 Parpol di Sumbawa yang menyerahkan laporan dana kampanye. Ditambah dua tim kampanye pasangan calon Pilpres,”sebut Yadi. (arn)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 10 Oktober 2018

Polda NTB Tindak Pelaku Ujaran Kebencian Pilpres 2019 Mataram (Suara NTB) Direktorat kejahatan siber Polda NTB semakin gesit menindak ujaran kebencian dan hoaks di masa pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 ini. Pemuda asal Gerung, Lombok Barat, AT alias TM merasakan getah jemari nakalnya di dunia maya. AT diduga mengeposkan ujaran kebencian dengan nada SARA. Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana mengungkapkan, pelaku ditindak atas dasaran laporan masyarakat, dengan dugaan penyebaran ka(Suara NTB/dok) I Komang Suartana bar bohong yang memuat ujaran kebencian.

“Postingannya diduga dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat,” ucapnya dikonfirmasi Selasa (9/10).

Pelaku AT diamankan dari rumahnya Senin (8/10) petang dengan sangkaan pasal 14 UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Suartana mengatakan, penyelidikan terhadap kasus itu dimulai sejak laporan masyarakat melihat pelaku mengepos status di lama Facebook dengan nama akun Agus Tomi Maulana, pada Rabu (3/10) pukul 14.34 Wita.

AT menanggapi sebuah status akun Aditiya Paytren di halaman grup terbuka Relawan Muda Prabowo 2019. Tanggapannya diisi tulisan ‘menarik’ sambil mengutip unggahan dimaksud.

Unggahannya pun diantara isinya, mengenai Pilpres 2019 yang diikuti petahana, Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Unggahan itu menyebut ulama, persekusi, kebijakan mendiskreditkan agama tertentu, dan hujatan.

“Ada postingan yang berisi ucapan kasar yang dapat menerbitkan keonaran. Maka dengan acuan dasar hukum yang ada, yang bersangkutan kita tindak,” ujar Suartana.

Turut diamankan juga sebagai barang bukti, ponsel Samsung, dua kartu operator SIM, dan dokumen elektronik unggahan dari tautan akun facebook.com/riyan.al.7.

“Pelaku masih menjalani pemeriksaan,” kata Suartana.

Rumusan pasal 14 UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memuat ancaman hukuman pidana paling lama 10 tahun. (why)

Korem 162/WB Latih Bela Negara Ratusan Karyawan PT. AMNT Mataram (Suara NTB) Ratusan karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dilatih bela negara. Tujuannya melatih sikap disiplin dan loyalitas untuk produktifitas kerja. Latihan bela negara gelombang ke V berlangsung Selasa (9/10) kemarin di Makorem 162/WB. Diikuti 27 karyawan perempuan dan 30 laki laki.

Total empat angkatan yang sudah mengikuti latihan, hingga gelombang ke lima mencapai 257 karyawan.

Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, konsep bela negara diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, pembinaan karakter building dengan sasaran masyarakat sipil di perusahaan swasta termasuk PT. AMNT. “Sebab investasi terbesar dari negara adalah karakter building pada warganya. Karena berkaitan dengan kemampuan, disiplin, kapasitas. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan bela negara,” kata Danrem.

Selain perang dan penangangan bencana, tugas pokok TNI lainnya adalah memberikan pembinaan pada alat kendali juang yang tangguh, yaitu masyarakatnya.

“Untuk itu kita sangat perlu masyarakat yang punya jiwa kesatria,” jelasnya.

Sementara General Manager Operational PT. AMNT Wudi Raharjo menyebut, rencana latihan bela negara akan diikuti 10 angkatan, dengan total peserta 500 sampai 700 orang. Ada sekitar 2.300 karyawan perusahaan tambang emas dan tembaga itu akan dilatih secara bertahap.

Tujuan diadakan kegiatan itu, pihaknya ingin karyawan memiliki jiwa militansi dan wawasan kebangsaan pada dunia industri. “Sebab kita akan kelola sumber daya alam yang recovery nya lama. Maka kita kelola sumber daya alam ini dengan baik. Maka itulah jadi latar belakang kita ikuti kegiatan ini,” paparnya.

Bela negara penting untuk individu karyawan. Sebab akan dilatih berjiwa besar, memiliki rasa syukur atas apa yang didapatkan dalam industri tersebut. Paling penting menurutnya, disiplin terhadap waktu, disiplin kepada tanggungjawab pekerjaan. “Apa yang didapatkan secara pribadi, diimplementasikan dalam kehidupan sehari,” harapnya. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

PENGARAHAN - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memberi pengarahan pada kegiatan bela negara karyawan PT. AMNT.

Jaksa Usul Putus Kontrak Proyek Lanskap RSUD Tanjung Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram selesai menelaah pendampingan proyek pembangunan lanskap RSUD Tanjung senilai Rp2,82 miliar. Fasilitas kesehatan tersebut terdampak gempa dan lahannya dipakai untuk pengungsian. Jaksa merekomendasikan Pemkab Lombok Utara untuk memutus kontrak pemenang tender.

“Kita rekomendasi proyek dihentikan, rekanan putus kontrak,” kata Kasi Intelijen Kejari Mataram, Agus Taufikurrahman, ditemui Selasa (9/10) kemarin.

Proyek penataan ruang di halaman RSUD Tanjung, Lombok Utara ditender den-

gan nilai Rp2,85 miliar. Pemkab KLU meminta pendampingan jaksa melalui pendampingan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Mataram.

Gedung utama RSUD rusak. Lokasi pembangunan

proyek pun dimanfaatkan untuk penanganan tanggap darurat. Hal itu yang menjadi alasan jaksa mengeluarkan rekomendasi penghentian proyek.

“Lokasi digunakan untuk pengungsi sehingga tidak bisa dikerjakan pelaksana. Kalau pekerjaannya sudah 50 pers-

Karena partai punya fraksifraksi di DPRD, untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan,” ujar Amin.

Hal itu diungkapkan Amin, karena berangkat dari pengalamannya dalam pemerintahan sebagai wakil gubernur selama lima tahun terakhir.

Dimana dukungan politik di parlemen sangat membantu dalam melancarkan kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Diketahui saat ini, kekuatan politik pendukung pemerintah masih minoritas. Karena pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. ZulkieflimansyahDr. Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) hanya didukung oleh koalisi dua

en,” jelas Agus.

Meski demikian, proyek tidak kemudian dibiarkan mangkrak. Pemkab Lombok Utara juga direkomendasikan untuk melelang ulang proyek tersebut.

“Kan pekerjaannya sudah 50 persen itu sekitar Rp1,2 miliar. Ditender ulang sisanya. Tahun depan,” ucapnya.

Proyek tersebut ditender dengan nama lelang belanja modal konstruksi landscape halaman depan RS. Pagu anggarannya Rp2,85 miliar yang

bersumber dari APBD KLU tahun 2018.

Lelang dimenangkan kontraktor asal Makassar, Sulawesi Selatan PT. Alam Lintas Indonesia yang menawar dengan harga Rp2,82 miliar.

Akibat Gempa M=6.4 pada 24 Juli 2018; M=7.0 pada 5 Agustus 2018; M=6.2 SR pada 9 Agustus 2018; dan M=6.9 pada 19 Agustus 2018, BNPB mencatat, per Senin (1/10) sebanyak 90 unit fasilitas kesehatan rusak. Satu diantaranya RSUD Tanjung. (why)

(Suara NTB/why)

DISKUSI - KJRI Johor Bahru menyerap informasi dalam diskusi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram untuk penanganan TKI ilegal, Selasa (9/10) di Mataram.

TKI Asal NTB di Malaysia Langganan Deportasi Mataram (Suara NTB) – Pekerja migran Indonesia asal NTB di Malaysia seolah pelanggan tetap deportasi.

Mereka kerap bermasalah utamanya persoalan keimigrasian.

Banyak dan meningkatnya pekerja migran asal NTB di Malaysia berbanding lurus dengan membanjirnya persoalan.

KJRI Johor Bahru Malaysia mencatat, sebanyak 2.500 WNI dideportasi Pemerintah Malaysia sejak Januari-September 2018. Hampir 10 persennya asal NTB. Di depo tahanan imigrasi Malaysia, saat ini sekitar 500 WNI lainnya

menunggu dipulangkan.

“NTB ini masih rawan TKI bermasalah. NTB masih didominasi masalah (TKI) ilegal,” ungkap Konsul Imigrasi KJRI Johor Bahru, I Gusti Bagus M Ibrahim, Selasa (9/10) dalam kunjungannya ke Kantor Imigrasi kelas I Mataram.

Gusti menjelaskan, warga NTB teridentifikasi masuk ke wilayah Malaysia menggunakan jalur tikus, tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian. Sebab mereka berangkat tanpa prosedur, alih-alih memiliki dokumen resmi keimigrasian dan

ketenagakerjaan.

“Lebih banyak mereka bermasalah di imigrasi,” ujarnya.

Persoalan lainnya, ada juga TKI NTB yang bekerja dengan hanya bermodal visa kunjungan.

Maka tak heran mereka ditangkap pihak imigrasi Malaysia dengan tuduhan melebihi batas waktu kunjungan, atau sama sekali tidak memiliki izin tinggal.

Pemerintah Malaysia pun punya kebijakan deportasi mandiri, yakni TKI ilegal harus pulang dengan ongkos sendiri. Kebutuhan dokumen imigrasi untuk pemulangan-

Diduga Gelapkan Dana Masjid

DPD akan Panggil Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Mataram (Suara NTB) DPD Partai Gerindra NTB cukup terkejut mendengar kadernya, yakni Ketua Fraksi Gerindra di DPRD NTB, H. Moh. Sobirin dilaporkan ke polisi oleh masyarakat, karena diduga menggelapkan dana masjid.

Menyikapi hal tersebut, Partai Gerindra NTB akan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi terkait kebenaran informasi tersebut yang kini sudah menjadi konsumsi publik.

“Kami akan melakukan klarifikasi ke para pihak. Secepatnya kami akan panggil yang bersangkutan,” tegas Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, M. Ali Al-Khari kepada Suara NTB, Selasa (9/ 10) kemarin.

Ali sangat menyayangkan hal tersebut sampai menjadi

konsumsi publik. Apalagi sampai dikait-kaitkan dengan nama partai. Pasalnya kasus ketua fraksinya itu adalah kasus perdata yakni soal utang piutang, yang mestinya diselesaikan secara pribadi. Namun demikian, Ali mengatakan, bahwa hal tersebut tidak akan sampai membawa pengaruh negatif terhadap partai. Pasalnya kasus tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan partai. Itu murni urusan pribadi.

“Ya benar, itu urusan pribadinya, dan semestinya media juga tidak membawa-bawa nama Partai Gerindra. Tulis saja nama dia (Sobirin) langsung, karena itu urusan pribadi,” tegasnya.

Sobirin dilaporkan ke Polda NTB oleh panitia pembangunan Masjid Anwar Istikomah, Dusun Berire Genteng,

Desa Tenigak, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dana pembangunan masjid.

Sobirin telah meminjam uang masjid sebesar Rp35 juta. Sebagai bentuk imbal baliknya ia dipinjami uang, ia akan memberikan masjid dana bantuan pembangunan yang berasal dari program aspirasinya sebagai anggota DPRD NTB. Namun nayatanya, program aspirasi yang ia janjikan ke masyarakat tak pernah terealisasi sampai saat ini. Bahkan yang ia pinjampun belum dikembalikannya oleh Sobirin. Hal itulah yang kemudian membuat masyarakat geram, dan melaporkannya ke polisi, dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. (ndi)

Perkuat Dukungan Politik di Parlemen, Rohmi Disarankan Masuk Parpol Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, disarankan untuk masuk partai politik. Saran tersebut disampaikan untuk memperkuat dukungan politik pemeritahan di DPRD NTB. Saran itu disampaikan oleh mantan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, H. Muh. Amin. Menurutnya, dukungan politik di DPRD NTB sangat dibutuhkan pemerintahan Provinsi NTB untuk menciptakan stabilitas politik dan memperlancar tugas-tugas pemerintahan.

“Saya pikir penting dukungan politik di perlemen itu.

Halaman 8

partai saja, yakni Demokrat dan PKS. Tambahan dukungan dari partai lain yang memiliki fraksi di DPRD NTB sangat dibutuhkan.

Sehingga dengan masuknya Rohmi ke partai politik maka tentu akan menambah kekuatan politiknya di DPRD. “Apalagi dengan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah, seperti penurunan kemiskinan, saya kira itu butuh dukungan politik,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah mengatakan sampai saat ini belum berpikir untuk masuk partai politik lagi, setelah dirinya keluar dari Par-

tai Demokrat. “Belum ada rencana sampai sejauh ini,” katanya menjadwab Suara NTB via pesan WhatsApp. Sebelumnya, terkait hal ini, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengaku, meskipun kekuatan politik yang dimilikinya terbilang kecil, namun ia yakin hal itu tidak sampai akan menggangu stabilitas dan kelancaran pemerintahannya.

Ia mengaku sudah terbiasa dalam membangun dan mengelola hubungan dengan pihak legislatif. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahannya lima tahun ke depan.

“Saya jadi anggota DPR RI itu kan sudah lama juga, 15 tahun, maka tentu dengan pengalaman itu saya punya cara bagaimana membangun hubungan yang baik dengan teman-teman di sini (DPRD NTB),” ujarnya.

Lanjut disampakan oleh politisi PKS itu, kunci untuk mengahrmoniskan hubungan dengan DPRD. Sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan, bisa sejalan dan seirama yakni pada komunikasi. Menurutnya, dengan membangun hubungan komunikasi yang baik, maka akan terbangun kesepahaman dan pengertian, di dalam proses pengambilan kebijakan. (ndi)

nya yang selama ini banyak diurus KJRI Johor Bahru.

Mereka yang sudah dideportasi itu dilarang masuk lagi wilayah Malaysia selama lima tahun karena sudah masuk daftar pencekalan.

“Warga NTB yang di sana banyak yang bekerja di sektor perladangan, konstruksi, dan jasa. Mereka dominan kerja di ladang. Makin banyak warga NTB yang kerja di sana, makin banyak juga permasalahan yang menimpa mereka,” papar Gusti.

Catatan KJRI Johor Bahru, sebanyak 705.154 TKI yang

memiliki izin kerja. 200 ribu diantaranya bekerja di ladang.

Menanggapi problem itu, Kadiv Imigrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Wilopo mengaku kesulitan juga memangani TKI nonprosedural.

Pelayanan keimigrasian pintunya banyak. Selain kantor imigrasi, penerbitan paspor juga dilayani ULP dan LTSP. “Cara menekannya, kita meningkatkan kemampuan SDM kita dalam hal kualitas wawancara pemohon paspor.

Kita saring dengan memperketat di proses wawancara,” jelasnya. (why)

Penyidik Gelar Perkara Kasus Proyek Bibit Cabai Kota Mataram 2017 Mataram (Suara NTB) Polres Mataram bakal segera mengambil sikap dalam pengusutan dugaan penyimpangan proyek paket bantuan bibit cabai Kota Mataram 2017. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang dikumpulkan, penyidik akan menentukan tahapan penanganan kasus.

Saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi mengatakan, penyidik sudah mengklarifikasi sejumlah saksi, kemudian juga mengambil sejumlah dokumen.

“Kita sebentar lagi akan gelar perkara. Kasus ini masih penyelidikan,” ujarnya dikonfirmasi kemarin.

Dalam gelar perkara, penyidik membeberkan perkembangan penyelidikan. Jika bukti permulaan cukup, kasus ditingkatkan ke penyidik. Sebaliknya, kasus bisa saja dihentikan.

“Itu digelar perkara itu akan ditentukan langkah selanjutnya dalam penanganan kasus ini. Melihat apa-apa saja hasil penyelidikannya,” kata Kiki.

Polres Mataram mulai intensif mengusut proyek bibit cabai sejak pertengahan tahun 2018 ini. Pengadaan bibit cabai tahun 2017 di Kota Mataram diperuntukkan bagi kelompok tani yang mengajukan proposal.

Sumber anggaran pengadaan bibit berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perta-

(Suara NTB/dok)

Kiki Firmansyah Effendi nian RI sebesar Rp4 miliar.

Dalam kasus itu penyidik mendalami dugaan penyimpangan seperti distribusi bibit, kesesuaian daftar penerima, kesesuaian kuota, serta kualifikasi dan spesifikasi bibit.

Kelompok tani yang memenuhi syarat mendapat gelontoran paket proyek berupa bibit cabai, plastik mulsa, serta pupuk. Beberapa kelompok tani mengeluhkan penyaluran yang tidak sesuai.

Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan di tahap klarifikasi, diantaranya Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Kabid pada Distan Kota Mataram, pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian, dan rekanan penyedia barang. Penyidik juga mengumpulkan dokumen terkait proyek tersebut. (why)

SUARA NTB

Rabu, 10 Oktober 2018

Polisi Ringkus Terduga Pelaku Curanmor dan Jambret Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Krimimal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat, mengamankan tiga orang terduga sindikat pencurian kendaraan bermotor dan penjambretan yang meresahkan.

Ketiga pelaku yang diketahui berinisial AB alias Bose (19), GT (19) dan DD (28) ditangkap di tiga tempat berbeda dengan barang bukti tiga unit sepeda motor serta dua buah HP hasil penjambretan. Ketiga orang ini dari hasil pengakuan sementara sudah melakukan aksi itu di puluhan tempat berbeda.

“Ketiganya saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita tahan untuk diproses selanjutnya. Ketiga tersangka ini juga telah menjadi target operasi (to) Polres setempat sejak tahun 2016 lalu dengan kasus yang sama. Kita juga akan terus melakukan pengembangan, karena kita indikasikan masih ada BB dan TKP lain yang belum terungkap,” ungkap Kasat Reskrim kepada Suara NTB, melalui Kanit Pidum IPDA Irvan Surahman STrk, Selasa (9/10).

Dikatakannya, sesuai dengan laporan pengaduan masyarakat yang diterima, saat ini tercatat sudah ada sekitar 12 kasus penjambretan dan enam kasus curanmor yang dilakukan ketiganya. Khusus untuk kasus penjambretan, AB (19) menjadi pelaku utama yang sudah menjadi TO polres setempat. Selain menjambret HP, Bose ini juga sudah sangat sering menjambret emas dan kasus terakhirnya saat ini ditangani di Polres Taliwang.

Ketiga tersangka juga tergolong cukup berani, karena kasus-kasus di tahun sebelumnya belum ada yang seperti ini.

Hanya saja dari ketiga orang ini, pihaknya masih akan terus melakukan pengembangan terhadap tersangka lainnya.

“Hasil pengakuan dari ketiga tersangka ini, masih ada satu orang lainnya yang merupakan pemetik sekaligus penjual hasil tindak pidana pencurian dan penjambretan tersebut. Kita juga akan terus mencari tersangka lain dalam kasus ini,” imbuhnya.

Ditambahkannya, modus yang digunakan para pelaku yakni dengan berpura-pura meminjam sepeda motor dan HP calon korbannya. Saat korban lengah, ketiganya langsung tancap gas.

Selain modus tersebut, ketiganya juga melakukan aksi dengan memepet kendaraan korbanya jika kondisi sudah dirasa aman, maka mereka akan langsung melancarkan aksinya.

Aksi yang dilakukan ketiganya juga tergolong sadis, karena mereka tidak memikirkan kondisi orang yang dirampas barangnya. Padahal ketika mereka hendak merampas, terlebih dahulu kendaraan sasarannya dipepet dari belakang. Sementara barang hasil curian tersebut ratarata dibawa ke arah Utan, Kabupaten Sumbawa untuk dijual. Kemudian hasil penjualan barang curian itu dibagi rata dan digunakan untuk berpesta.

“Ketiganya kita jerat dengan pasal berlapis dengan hukuman maksimal 15 tahun penj a r a , ” tukasnya. (ils)

Halaman 9

Dikes Kesulitan Awasi Masuknya Obat-obat Ilegal Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan Provinsi NTB cukup kesulitan memantau obat-obatan ilegal masuk NTB. Demikian juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Aparat (TNI-Polri) diharapkan ambil bagian mengawasi, terutama di jalur-jalur tikus.

“Peredaran obat-obatan ilegal ini sangat sulit dipantau dan diawasi. Dia masuk melalui jalur-jalur tikus,” kata Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Marjito, M. Kes. Jalur tikus yang ia maksud melalui pelabuhan-pelabuhan yang digunakan oleh nelayan. Sementara pengawasan ke luar masuknya barang hanya fokus dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders di pelabuhan-pelabuhan resmi. Jenis obat-obat yang dianggap ilegal ini biasan-

ya obat-obat yang sering disalahgunakan pemanfaatannya.

Dan bukan untuk pemanfaatan yang seharusnya. Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam rakornya ikut melibatkan TNIPolri agar turut melakukan pengawasan di pintu-pintu masuk barang. Terutama di pelabuhan. Peredaran obat-obat ilegal ini menurut Marjito tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri. Melihat dampaknya pada banyak sisi. Kejiwaan generasi-generasi muda, putus sekolah, tawuran antar pelajar, bahkan pembunuhan. Untuk mengantisipasi risiko itulah,

salah satu caranya dengan bersosialisasi ke sekolah-sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Agar teliti melihat lingkungannya. Bilamana ditemukan penggunaan obat-obat yang dicurigai, agar dilaporkan. “Terutama obat-obat psikotropika.

Bagi yang tidak menggunakan resep dokter harus dicatat dan dilaporkan ke BPOM,” demikian Marjito. Selain itu, dalam fungsi pembinaan kepada sarana penjualan (apotek) yang jumlahnya lebih dari 200 unit, Marjito menekankan agar mencatat pembeli obat-obatan yang tidak

menggunakan resep dokter. Dinas Kesehatan juga tergabung dalam tim yang memantau peredaran obat dan makanan.

Bersama sejumlah dinas terkait lainnya, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, BPOM, Biro Kesra, termasuk Pol PP dan aparat. Ada juga temuan dari hasil penilaian yang dilakukan.

Obat-obat didistribusikan oleh pihak-pihak tertentu kadangkadang tak sesuai jenis obat yang tercatat di fakturnya. “ Biasanya kita cek dan dilaporkan ke BPOM untuk dilakukan tindakan,” jelasnya. Secara umum untuk obat-obat ilegal ini, Marjito tetap mengharapkan semua pihak ambil bagian agar risiko yang dikhawatirkan tak terjadi. (bul)

(Suara NTB/bul)

Marjito

Irvan Surahman (Suara NTB/ils)

Kemajuan PTS Diyakini Bisa Dipercepat Lewat Kolaborasi Mataram (Suara NTB) Proses kemajuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diyakini bisa dipercepat melalui kolaborasi dengan banyak pihak.

Kerja sama di berbagai bidang mampu meminimalisasi kekurangan yang dimiliki PTS “Kampus bisa maju dengan kolaborasi. Kita sadar banyak hal yang masih kurang, dengan kerja sama, dengan kolaborasi ingin mempercepat proses kemajuan kampus,” ujar Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/10).

Pada tahun 2018 ini ada sejumlah kerja sama yang dikembangkan oleh UNU NTB, salah satunya aka nada laboratorium ekonomi atau sejenis incubator bisnis di UNU. Di laboratorium ekonomi itu, UNU bekerjasama dengan perusanan Fintech atau perusahan finansial berbasis teknologi.

Di mana nantinya mahasiswa UNU NTB bisa magang dan bekerja di perusahaan itu.

“Ke depannya sampai 200 karyawan, itu juga bagian dari inisiasi atau ikhtiar UNU untuk memberi kemanfaatan kepada masyarakat secara luas,” katanya.

Nantinya akan dikhususkan juga bagi korban terdampak gempa agar bisa magang. Saat ini tengah disiapka infrastrukturnya. Menurut Mulianah langkah ini sebagai ikhtiar UNU meningkatkan tri dharma perguruan tinggi terutama pengabdian masyarakat.

Selain itu, pada tahun ini UNU memiliki pusat studi kebudayaan Tiongkok. Nantinya akan ada pembelajaran bahasa mandarin, pusat kebudayaan seni, sastra, dan film.

Karena sebagai akademisi, pihaknya memiliki tanggung jawab memberikan informasi. Mulianah menekankan, salah satu yang membentuk kebudayan Indonesia juda berasal dari kebudayaan Tiongkok.

“Ini tidak boleh dinafikan atau ahistoris, kita bertanggungjawab memberikan informasi dan meneruskan. Fakta itu harus sama-sama diketahui,” katanya.

Pihaknya sudah merintis kerja sama dengan Konsulat Jenderal (Konjen) Tiongkok. Nantinya UNU juga diundang pemerintah Tiongkok untuk studi ke sana. “Kita akan MoU dengan kampus terbaik di China untuk beasiswa dan riset kolaborasi,” katanya.

Sebelumnya UNU NTB juga sudah bekerjasama dengan 42 perguruan tinggi Taiwan.

Namun karena masih ada keterbatasan, UNU belum bisa mengirimkan mahasiswa untuk studi ke Taiwan. (ron)

Baiq Mulianah (Suara NTB/ron)

(Suara NTB/bul)

TUKIK - Tukik-tukik hasil penangkaran H. Awan di Pantai Mapak Indah, Mataram.

Melihat Penangkaran Swadaya Tukik di Mapak Indah

Bayi-bayi Penyu Hidup dari Karcis Parkir PENYU oleh sebagian orang di pesisir Pantai Mapak Indah, Mataram dianggap seperti sampah. Ketika naik di darat, ia ditangkap bahkan dijadikan mainan. Pantai Mapak Indah, telah lama menjadi rumah bagi penyu-penyu menitipkan telurnya. Pada Bulan Juni, Juli dan Agustus, penyu biasanya naik ke pinggir pantai dan bertelur. Dulunya Pantai Mapak Indah adalah rawarawa. Tempat yang sangat disukai penyu untuk bertelur.

Kota Mataram memiliki bentangan pantai hanya 9 Km dari Ampenan, hingga Pantai Gading. Pesisir Pantai Mapak Indah adalah sebagain pesisir pantai Mataram yang seyogiyanya bisa dijadikan tempat rekreasi dan belajar konservasi penyu. Sayangnya, potensi ini diabaikan begitu saja oleh Pemkot Mataram. Mungkin lantaran dianggap kontrubusinya tak besar mendatangkan PAD. Ketika musim bertelur, penyu-penyu naik dan menitipkan telurnya hingga ribuan.

Telur-telur itu belakangan diburu, lalu dijual ke sejumlah pasar di Kota Mataram. Padahal, seharusnya telur-telur penyu ini dijaga hingga ia menjelma menjadi tukik.

Kehadiran penyu di Pantai Mapak Indah dua tahun lalu dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat pesisir setempat. Penyu dilihat seperti ikan buntal. Tak bisa dimakan, dan tak bisa dijual. Padahal, jika difahami, kehadiran satwa laut ini di Pantai Mapak Indah, menandakan kayanya potensi yang dimiliki pantai ini bila di kelola dan dijaga dengan baik.

H. Mahendra Irawan yang merasa terpanggil melawan ketidaktahuan masyarakat ini. Penyu di matanyanya dianggap sebagai hewan ampibi yang sangat berharga. Ia harus dilindungi, dan dibantu berkembang biak.

Sejak dua tahun lalu, H. Awan biasanya di panggil, kemudian berinisiatif melakukan penangkaran. Menyekamatkan telur-telur penyu yang diburu

dan dikomersilkan. Dan pelanpelan merubah pola pandang masyarakat di pesisir pantai setempat tentang penyu yang dianggap sebagai sampah.

Ia melakukan sayembara kepada masyarakat pesisir setempat untuk mengumpulkan dan membeli telur-telur penyu yang baru dititip induknya di pesisir pantai yang kini menjadi objek wisata ini. Ia juga ikut berburu menunggu panyu-penyu naik dan bertelur.

“Saya ngeronda tiap malam, menunggu penyu bertelur,” kata H. Awan.

Telur-telur yang didapat dan dibelinya kemudian di tanam kembali di pasir. Sebulan setelahnya, belakangan diketahui barisan tukik keluar dari pasir menuju pantai, menuju habitatnya. Dari sanalah ia mulai melakukan penangkaran seadanya.

Ia berusaha menyelamatkan telur-telur penyu dari komersialisasi masyarakat setempat dan pendatang. Hingga saat ini, ia telah banyak berhasil menjaga dan memperbanyak lahirnya tukik dari telur-telur penyu yang dikumpulkannya.

H. Awan mengelola Pantai Mapak Indah. Ia berusaha berkembang sendiri. Hasil parkir yang didapat kemudian ia gunakan untuk membuat kolam kecil penangkaran tukik.

Termasuk untuk makanan rutin tukik, ikan – ikan kecil segar yang dibelinya dari nelayan.

Tukik-tukik itu tak ia jual.

Pantang ia komersilkan.

Apalagi tukik yang ditangkarkan adalah tukik dari penyupenyu yang termasuk dilindungi dan terancam punah. Ia berjuang semampunya, agar telur-telur penyu dapat menjadi tukik untuk dilepas kembali ke alamnya.

Suara NTB berkunjunjung ke tempat penangkaran yang dibuat H. Awan di Pantai Mapak Indah, Selasa (9/10) kemarin. Di kolam penangkaran miliknya, ada 60 tukik yang masih ia rawat. Ada yang berumur tiga bulan, ada juga yang baru dua minggu. Tukik-tukik ini telaten

ia beri makan, layaknya memberi makan anaknya sendiri.

Dengan penangkaran ini, ia ingin masyarakat di sana sadar betapa berharganya penyu. Jangan ditangkap, dibunuh sia-sia begitu saja.

Melihat kepeduliannya pada satwa laut ini, masyarakat setempat mulai sadar.

Penyu jangan ditangkap, apalagi dibunuh. Tetapi yang masih berat ia harus perangi, perburuan telur penyu di sana. Bahkan dilakukan oleh orang-orang dari luar wilayah Mapak Indah.

Telur-telur penyu di Pantai Mapak Indah ia buru, dijual ke pasar atau dijual ke penangkar di luar Kota Mataram. Tukik hasil penangkaran yang kemudian dijual

Selasa, 9 Oktober 2018

lagi, entah ke mana. Dan H. Awan tak ingin komersialisasi serupa menjadi budaya.

Atas pehatiannya pada penyelamatan ampibi ini, BPSPL Denpasar memberikan perhatian. Hanya sebatas imbauan-imbauan. Padahal, yang diinginkannya, ada fasilitasi tempat penangkaran yang layak. Demikian juga kepada Kecamatan Sekarbela, maupun Pemkot Mataram. Diharapkan berinisiatif mengembangkan penangkaran penyu dan menjadikan Pantai Mapak Indah sebagai destinasi wisata pantai dan penangkaran penyu yang representatif.

Agar kawasan pantai ini menjadi ramai kunjungan, dan

menyajikan objek wisata yang menarik. Tentunya akan mendukung tumbuh kembangnya usaha – usaha kecil di sana.

Pantai Mapak di malam hari mulai ramai pemancing.

Harapannya, pantai ini dikecualikan untuk musim-musim bertelur penyu agar aktivitas pemancingan di malam hari tak dilakukan di sana. Maksudnya agar penyu-penyu yang naik bertelur tetap nyaman.

“Ini salah satu potensi yang bisa dikembangkan di pantai Mataram ini. Banyak kepala dinas terkait yang sudah datang ke sini melakukan pelepasan tukik. Tapi hanya sebatas itu, tidak ada tindaklanjut,” sesal H. Awan. (bul)

SUARA NTB Rabu, 10 Oktober 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ada Unsur Pornografi Karakter Jadi Tantangan SMAN 9 Mataram baru menerima siswa di tahun ajaran 2018/2019 ini. SMAN 9 Mataram menggantikan SMKN 8 Mataram. Saat ini SMKN 8 Mataram masih tetap ada, karena masih ada kelas XI dan XII. Pengelolaan SMAN 9 Mataram berada di bawah pengelola SMKN 8 sebelumnya. Saat ini masih difokuskan pada pembinaan karakter bagi siswa baru SMAN 9 Mataram.

“Tantangan berbeda dengan mengelola SMK, kita bentuk karakter anak kita dulu supaya belajar dengan baik, itu tantangan pertama bagi (Suara NTB/ron) kami,” ujar Pelaksana Tugas Rubiyanto (Plt.) Kepala SMAN 9 Mataram, yang juga Kepala SMKN 8 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd. Ia mengatakan, pihaknya masih menyusun pengembangan SMAN 9 Mataram. Belakangan ini, Rubiyanto tengah intensif mendiskusikan pengembangan SMAN 9 Mataram bersama dengan wakil kepala sekolah.

Salah satu opsi yang ke depan bisa dilakukan yaitu mengembangkan SMAN 9 Mataram dengan pemberian keterampilan ke depan. “Apakah ke depan SMA ini punya keterampilan juga.

Artinya tetap SMA, tapi kita berikan keterampilan tambahan bagi mereka. Ini yang sedang kita bicarakan,” ujarnya.

Rubiyanto menekankan, yang pasti pihaknya akan mendidik anakanak SMAN 9 Mataram agar menjadi manusia yang memiliki karakter yang kuat. Saat ini, ia melihat anak-anak SMAN 9 Mataram belum terbentuk karakternya, berbeda dengan siswa SMKN 8 Mataram, karena arah pembentukan karakter SMK sudah berjalan sebelumnya.

“Yang jelas kita akan mendidik untuk manusia yang punya karakter yang kuat. Anak-anak SMA ini karakter mereka yang tengah dibentuk,” katanya. Saat ini juga pihaknya mulai merapikan berbagai keperluan untuk SMAN 9 Mataram, seperti pengesahan kurikulum dan pembentukan komite.

Pada tahun ini ada dua SMAN baru dibuka di Kota Mataram. Selain SMAN 9 Mataram, ada juga SMAN 10 Mataram yang menggantikan SMKN 9 Mataram. Penambahan dua SMAN baru di Kota Mataram bertujuan untuk menambah SMAN, karena tingginya minat masyarakat masuk ke SMAN, sedangkan persebaran SMAN di Kota Mataram masih belum merata. (ron)

Tidak Masuk Daftar Rekomendasi Verifikasi Dikbud Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengungkapkan dua jenis buku muatan lokal (mulok) untuk SD/MI dan SMP/MTs yang dinilai mengandung unsur pornografi tidak masuk dalam daftar rekomendasi verifikasi Dinas Dikbud. Untuk itu, dipastikan bahwa dua jenis buku tersebut sudah ditarik dari peredaran.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/10), Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, mengatakan bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Semua buku yang dimasukkan ke satuan pendidikan baik SD maupun SMP kecuali buku yang dikirim oleh pemerintah pusat. Dikbud Lotim sudah lama membentuk tim verifikasi dan saat ini sedang bekerja. “Dua jenis buku yang dipermasalahkan itu belum masuk dalam daftar verifikasi yang direkomendasi oleh Dinas Dikbud,” terangnya.

Untuk itu, ia menuding pihak

penyedia menambahkan dua jenis buku tersebut untuk masuk dan dibawa ke sekolah. Ditegaskan Lalu Suandi, dua jenis buku tersebut merupakan bukan buku wajib dibeli oleh pihak sekolah dan bukan buku untuk anakanak. Dalam pendistribusiannya ke sekolah memang bersamaan dengan buku-buku yang sudah diverifikasi. Pada saat itu sekitar 14 jenis buku yang sudah dilakukan verifikasi oleh tim. Sementara dua jenis buku itu belum masuk verifikasi berdasarkan daftar buku yang sudah diverifikasi Dinas Dikbud Lotim.

Terkait peredaran buku

yang cukup menghebohkan guru dan satuan pendidikan di Kabupaten Lotim. Dikbud sudah melakukan penarikan terhadap dua jenis bukut tersebut. Termasuk memanggil penerbit maupun penyedia pada tanggal 24 September 2018 lalu untuk meminta supaya secepatnya dilakukan penarikan. “Pihak penyedia mengakui dan minta maaf,” jelasnya.

Ditegaskan Lalu Suandi, peredaran buku yang dinilai berkonten pornografi ini tidak seperti bayangan semua pihak bahwa buku itu sudah sampai ke tangan siswa. Melainkan

buku itu baru masuk ke sekolah dan begitu dibaca oleh guru langsung terjadi komplain. Posisi Dikbud yakni bertugas untuk melakukan verifikasi dan tim yang sudah dibentuk.

Proses verifikasi setelah buku itu dicetak, dilihat baik dari segi isi, konten dan lain sebagainya apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila sudah memenuhi syarat, barulah dibuatkan daftar jika buku itu layak dikonsumsi oleh satuan pendidikan.

“Kita menerima dari penerbit siapa-siapa yang mengajukan bukunya. Kemudian kita lakukan verifikasi apakah layak atau tidak sebagai referensi pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Jadi buku itu sudah dicetak, sudah jadi. Barulah kita lakukan verifikasi,”terangnya.

Posisi Dikbud, yakni menja-

ga satuan pendidikan supaya buku-buku yang masuk ke satuan pendidikan sesuai dengan kaedah pembelajaran dalam satuan pendidikan itu sendiri.

Sedangkan terkait dengan adanya buku-buku yang beredar di luar, bukan merupakan tanggung jawab Dinas Dikbud.

“Fungsi tim verifikasi yang kita bentuk itu supaya jangan sampai ada buku-buku yang tidak pantas masuk ke satuan pendidikan,”ungkapnya.

Disampaikan lebih jauh, masuknya dua jenis buku yang bermasalah itu. Lalu Suandi mengklaim jika pihak penerbit dan penyedia tidak mengindahkan aturan dan rambu-rambu dalam pengadaan buku di satuan pendidikan. Sehingga ketika ada penolakan, maka itu merupakan tanggung jawab dari pihak penyedia itu sendiri baik dari segi moral maupun materil. (yon)

Fenomena Distruptif, Generasi Muda Harus Berinovasi Mataram (Suara NTB) Mckinsey Global Institute memprediksi Indonesia akan memiliki bonus demografi pada tahun 2030 nanti, di mana jumlah penduduk usia produktif akan berjumlah dua kali lipat dari penduduk usia tua atau usia bayi.

Hal ini berkebalikan dengan yang terjadi di Amerika Serikat, Australia, negara-negara Eropa, serta negara-negara maju lainnya. Namun bonus demografi bisa jadi tantangan dan peluang, serta di satu sisi dapat menjadi petaka.

Apalagi di tengah fenomena disruptif di semua lini saat ini.

Tentu tantangan bagi generasi muda kian berat.

Ketua DPD KNPI NTB, Hamdan Kasim mengatakan menghadapi bonus demografi di tengah adanya fenomena disruptif tersebut, para pemuda dan generasi muda harus mampu berinovasi dan membaca berbagai peluang perkembangan di sekitar kita. Karena jika tidak, justru akan menimbulkan bumerang demografi jika kita tidak menyiapkannya dengan baik.

Oleh karena itu, kata Hamdan, kita perlu menyiapkan generasi muda yang produktif dan inovatif serta menguasai ilmu pengetahuan dan literasi teknologi. Di samping itu, generasi muda harus siap menghadapi era disruptif teknologi. Di masa mendatang mereka harus memiliki etos kerja, sikap terbuka, serta mampu bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat.

Lebih jauh disebutkan Hamdan, generasi muda dapat belajar dari banyak kegagalan industri besar tatkala tidak mampu menghadapi era disrupsi. Mereka gagal mempertahankan reputasi bisnis yang telah berjalan puluhan tahun akibat tak mampu bersaing dengan “musuh tak nyata” sebagai imbas kemajuan yang justeru mengakibatkan kehancuran bagi sebagian lainnya.

Mereka yang kini lahir sebagai pemenang dapat dicatat sebagai orang-orang hebat, kreatif, dan inovatif. Mereka akhirnya mampu membaca peluang dari berbagai lahirnya kemungkinan di tengah hidup serba tak terduga akibat kemajuan teknologi. (dys)

Bantuan Sekolah Rusak Tunggu Pembahasan APBD Perubahan Mataram (Suara NTB) Bantuan untuk merehabilitasi sekolah di Kota Mataram yang mengalami kerusakan pascagempa bumi masih menunggu selesainya pembahasan APBD Perubahan. Dana dari APBN pun masih belum ada.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., menjelaskan, rehabilitasi atau perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. “Kita belum untuk (Suara NTB/dok) bantuan perbaikan sekolah H. Lalu Mohammad Sidik rusak, karena APDB sedang dibahas di provinsi. Kapan perbaikannya tergantung proses APBD Perubahan. APBN juga perubahan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, perbaikan sebanyak 27 sekolah yang terdiri dari SD dan SMP akan dibiayai dari dana APBD. Sementara dari APBN juga akan membiayai 27 sekolah dasar (SD). Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini menyebutkan, sebanyak Rp3,5 Miliar ABT tahun 2018 dianggarkan untuk 27 sekolah. Dengan rincian, anggaran itu untuk memperbaiki sebanyak 22 SD dan lima SMP. Disinggung terkait pelaksanaan Ulangan Umum Bersama (UUB), pihaknya memastikan akan tetap melaksanakannya. Namun, ia tidak bisa memaksa pelaksanaannya di dalam ruangan. Karena sangat bergantung dari kondisi sekolah. “Kita tidak bisa paksakan warga sekolah karena kekhawatiran gedung. Kita hanya bisa berikan penguatan, dan motivasi, kalau memang mengkhawatirkan jangan dipaksakan untuk keselamatan anak-anak,” katanya.

Sementara itu, terkait pembelajaran, pihaknya sudah mengarahkan kepada sekolah jika ruang kelas tidak membahayakan bisa digunakan. Namun jika tidak layak, diusahakan dilaksanakan di tempat yang lebih layak. “Kita sudah mengarahkan teman-teman jika ruang kelas tidak membahayakan kita suruh pakai, tapi kalau memang tidak layak, misalnya hujan dan sebagainya kita usahakan di mana tempat yang nyaman. Pembelajaran dimaksimalkan untuk berjalan normal,” kata Sidik.

Sampai saat ini masih ada sekolah di Kota Mataram yang melaksanakan pembelajaran di bawah terpal atau tenda. Sidik mengakui dengan begitu pembelajaran belum bisa dilaksanakan secara optimal. Dibutuhkan kreasi dari guru agar bisa menyesuaikan dengan kurikulum. (ron)

(Suara NTB/dys)

KULIAH - Proses perkuliahan di Unram yang masih berlangsung di bawah tenda. Kondisi ini akan terus berlangsung selama satu semester.

Unram Targetkan Perkuliahan di Tenda hingga Enam Bulan Mataram (Suara NTB) Hingga dua bulan lebih pascagempa, Universitas Mataram (Unram) masih melaksanakan aktivitas perkuliahan di bawah tenda-tenda yang didirikan persis di depan halaman tiap fakultas.

Entah sampai kapan perkuliahan di bawah tenda ini akan dilaksanakan. Mengingat belum nampak perbaikan di gedung-gedung fakultas yang rusak akibat gempa.

Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) misalnya. Bangunan paling parah akibat gempa ini belum tersentuh perbaikan sama sekali. Praktis sebagian besar mahasiswanya harus kuliah

di bawah tenda, meski dalam kondisi serba sangat terbatas ditambah terik panas matahari dan hujan.

Bahkan atas kondisi ini, sebagian alumninya sempat melakukan penggalangan dana melalui media sosial untuk pembelian kipas angin agar proses perkuliahan dapat berjalan lancar.

Sementara itu Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri sejak awal perkuliahan telah menyiapkan 12 ruang kuliah di tenda dengan kapasitas 50 orang. Kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan di tenda sampai gedung perkuliahan selesai diperbaiki.

Dekan Fatepa Prof. Ir. Sri

Widyastuti, menjelaskan meski di bawah tenda, dia menjamin kualitas perkuliahan. Hal tersebut sesuai arahan dari Wakil Rektor I yakni untuk tetap menjaga kualitas.

“Insya Allah kegiatan perkuliahan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin,” kata Widyastuti menjelaskan.

Lebih jauh dikatakan bahwa sistem pembelajaran saat ini menggunakan papan tulis, karena kondisinya tidak memungkinkan proses belajar mengajar menggunakan LCD. Wakil Rektor I Unram Bidang Akademik Prof. Lalu Wiresapta Karyadi, menargetkan perkuliahan di bawah tenda akan berlangsung hing-

KKR Smala Ingatkan Dampak Pernikahan Dini Mataram (Suara NTB) Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMAN 5 Mataram (Smala) menggelar sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan usia dini.

KKR Smala mengundang pemateri dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang NTB yang telah banyak mendampingi kader kesehatan di sekolah dan kader kesehatan masyarakat di wilayah Lombok Barat.

Acara yang dibuka Kepala Smala, Drs. H. Arofiq, MM., ini diisi dengan pemutaran film drama bahaya pernikahan usia dini yang diperankan oleh anak-anak SMA. Pada kesempatan itu, kepala sekolah menyampaikan sosialisasi ini adalah wadah pembelajaran bagi siswa, maka siswa harus serius untuk mengikuti kegiatan ini. Dengan acara ini juga diharapkan ada kegiatan yang berkelanjutan bagi kader kesehatan remaja SMAN 5 Mataram baik dari pembina atau difasilitasi oleh lembaga luar. Selain itu dikatakan juga bahwa pada masa remaja tubuh dan hormon seksual berkembang pesat yang ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki yang biasanya masa ini disebut dengan masa pubertas.

Proses ini alamiah dan terja-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Siswa Smala Mataram mengikuti sosialisasi kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan usia dini. di pada seluruh remaja di dunia.

Tetapi proses perubahan yang cepat ditambah minimnya informasi mengenai apa yang terjadi pada tubuh remaja tersebut kadang membuat banyak remaja bingung dan tidak siap. Ditambah pula banyak mitos yang beredar, norma sosial dan tekanan teman sebaya yang kuat serta pornografi yang beredar luas bisa menempatkan remaja menjadi rentan dan beresiko terhadap kesehatan reproduksi dan seksual. Oleh sebab itu mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi menjadi penting dan menjadi bagian hak remaja.

Disebutkan pula bahwa

menurut UNESCO, pendidikan kesehatan reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.

Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif memberikan kesempatan bagi remaja untuk megeksplorasi nilainilai dan sikap diri serta melatih kemampuan pengambilan keputusan, komunikasi dan keterampilan penekanan resiko di semua aspek seksualitas. (dys)

ga satu semester. Dia memprediksi kuliah kembali normal setelah enam bulan pascagempa atau tepat satu semester perkuliahan.

Sebagai wujud kompensasi atas kondisi serba terbatas saat perkuliahan berlangsung, jam belajar tiap mata kuliah dipangkas. Pemangkasan dilakukan lantaran situasi belajar yang tidak normal.

Meski dalam keadaan tak normal seperti ini, Karyadi mengingatkan yang lebih penting dari semua itu adalah substansi perkuliahan. Termasuk lagi ialah target capaian perkuliahan dapat terpenuhi semua dosen dan mahasiswa.

Sementara Dekan Fakultas

Teknik Unram Akmaluddin, menargetkan akhir bulan ini aktivitas perkuliahan sudah kembali normal seperti sediakala. Saat ini, memang ada perkuliahan di bawah tenda namun hanya sedikit. Mereka yang kuliah di tenda merupakan mahasiswa yang ruang kuliahnya berada di lantai III. “Ya sebagian kecil, yang ruang kelasnya di lantai 3, yang lain sudah balik kuliah di ruangan,” ungkapnya.

Pihaknya pun kini tengah melakukan perbaikan atap yang rusak. Sebagain kerusakannya berada di lantai tiga.

“Setelah selesai tentu akan kita gunakan, semoga akhir bulan ini bisa selesai perbaikannya,” ujarnya. (dys)

Kekurangan SLB, Satu SLB Swasta Diubah Menjadi SLB Negeri Mataram (Suara NTB) – Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB masih sangat minim.

Padahal anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memerlukan sekolah untuk menunjang pendidikan mereka. Oleh karena itu, sebagai upaya memperluas akses pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, salah satu SLB Swasta di Kota Mataram diubah menjadi SLB Negeri.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., kepada Suara NTB, Senin (8/ 10) mengungkapkan, salah satu SLB swasta yang diubah menjadi SLB Negeri yaitu SLB Dharma Wanita Provinsi NTB. SLB Dharma Wanita berubah menjadi SLBN 2 Mataram.

“Hanya satu yang kita ubah, yaitu SLB Dharma Wanita, agar dapat memperluas akses pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus,” ujar Saiful.

Dengan diubahnya SLB Dharma Wanita menjadi SLBN 2 Mataram, maka akan ada sejumlah dukungan untuk perbaikan SLB. Peningkatan itu, kata Saiful antara lain penambahan guru dan penambahan lahan. Direncanakan pembangunan SLBN 2 Mataram dilakukan pada lahan

yang terletak di belakang Makam Pahlawan, Majeluk, Kota Mataram. “Insya Allah kita akan bangun di belakang Makam Pahlawan,” katanya.

Saiful mengakui, jumlah SLB di NTB masih sangat kurang.

Saat ini ada sebanyak 40 SLB negeri dan swasta di NTB. Pada tahun depan pihaknya akan membangun SLB di Sakra, Lombok Timur dari dana APBN. Juga akan dibangun di beberapa tempat, seperti di Selebung Mantang dan di Pulau Sumbawa, “Semoga kami dapat anggaran lewat APBD,” harapnya.

Terpisah, Kepala SLB Dharma Wanita Provinsi NTB, Winarna, M.Pd., mengakui sudah ada SK yang menetapkan SLB Dharma Wanita menjadi SLB negeri dengan nama SLBN 2 Mataram. Dengan diubahnya status itu, maka ada sejumlah hak yang bisa diminta seperti penambahan tenaga kependidikan, baik guru maupun tenaga tata usaha.

Namun Winarna belum meluncurkan secara resmi.

Nantinya akan dibuat acara seremonial untuk peluncuran SLB Dharma Wanita menjadi SLBN 2 Mataram. “Cuma belum saya launching, nanti jelas ibu dharma wanita melepas, dan dinas menerimanya, walau secara hukum sudah (ada SK),” pungkasnya. (ron)

Rabu, 10 Oktober 2018

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 TUNJUKKAN MEDALI - Atlet atletik Ridwan 12345678901234567890123456789012 menunjukan ratusan medali yang diraih di sejumlah 12345678901234567890123456789012 event nasional dan internasional, Selasa (9/10). Medali12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 medali tersebut tersusun rapi serta dipajang di ruang 12345678901234567890123456789012 tamu kediamannya di Mataram.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Nama Ridwan tidak asing lagi di kalangan pen12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 cinta olahraga atletik. Ridwan adalah salah satu 12345678901234567890123456789012 atlet andalan NTB yang selalu mendulang medali 12345678901234567890123456789012 emas di event-event nasional hingga kejuaraan In12345678901234567890123456789012 ternasional.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Medali yang diraih atlet spesialis jarak menengah 12345678901234567890123456789012 dan jarak jauh ini sudah mengumpulkan banyak med12345678901234567890123456789012 ali emas, perak dan perunggu. Saking banyaknya 12345678901234567890123456789012 medali yang diraih tak lagi bisa dihitung dengan jari.

12345678901234567890123456789012 Kira-kira jumlah medali yang dipajang di rumahnya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lebih dari 300 medali emas. Medali itu diraihnya di 12345678901234567890123456789012 setiap event nasional dan internasional.

12345678901234567890123456789012 Ditemui Suara NTB di kediamannya di Mataram, 12345678901234567890123456789012 Selasa (9/10) kemarin, Ridwan terlihat tengah santai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bersama keluarga. Saat itu dia didampingi istri dan 12345678901234567890123456789012 putri kesayangannya. Ridwan dan Istrinya sangat ra12345678901234567890123456789012 mah, dan mempersilakan wartawan koran ini duduk.

12345678901234567890123456789012 Setelah mempersilakan wartawan duduk, Ridwan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menunjukan ratusan medali yang terpajang di ru12345678901234567890123456789012 ang tamu rumahnya. Medali itu diraihnya di sejum12345678901234567890123456789012 lah event nasional dan internasional yang pernah 12345678901234567890123456789012 diikuti sejak tahun 2005 hingga sekarang.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Ini medali yang saya dapat selama mengikuti 12345678901234567890123456789012 kejuaraan nasional dan kejuaraan internasional.

12345678901234567890123456789012 Medali ini saya dapat raih di nomor 5.000 meter 12345678901234567890123456789012 dan 10.000 meter,” ucapnya dengan ramah.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Melihat ratusan medali yang tersusun rapi di ru12345678901234567890123456789012 ang tamunya, Ridwan sangat pantas menjadi ke12345678901234567890123456789012 banggaan NTB. Pasalnya atlet kebanggaan NTB ini 12345678901234567890123456789012 punya sederet prestasi yang diukirnya dengan kerin12345678901234567890123456789012 gat dan air mata. Belum lagi medali emas di nomor 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jarak menengah masih tersimpan rapi di rumahnya.

12345678901234567890123456789012 Sejak berkecimpung menjadi atlet nasional tahun 12345678901234567890123456789012 2005, atlet asal Sumbawa ini mengatakan prestasi 12345678901234567890123456789012 yang paling membanggakan adalah saat dia meraih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 medali emas di nomor 1.500 meter SEA Games tahun 12345678901234567890123456789012 2011. Prestasi tersebut sangat spesial bagi Ridwan 12345678901234567890123456789012 karena bisa menjadi yang terbaik di tingkat Asia.

12345678901234567890123456789012 Selanjutnya, prestasi nasional yang membangga12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan Ridwan adalah mendulang dua medali emas di 12345678901234567890123456789012 nomor 800 meter dan 1.500 meter pada PON 2012.

12345678901234567890123456789012 Prestasi tersebut menjadi catatan sejarah panjang 12345678901234567890123456789012 atlet NTB yang sukses mendulang dua medali emas 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sekaligus di event nasional.

12345678901234567890123456789012 Rasa bangga Ridwan tak saja ketika menjadi at12345678901234567890123456789012 let nasional. Namun atlet kelahiran 25 Mei 1989 ini 12345678901234567890123456789012 juga bangga karena telah meraih sejumlah penghar12345678901234567890123456789012 gaan, seperti bonus uang ratusan juta dan menjadi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Aparatur Sipil Negara (ASN).

12345678901234567890123456789012 Pesan Ridwan kepada atlet junior yang ingin 12345678901234567890123456789012 mengikuti jejak prestasinya agar tidak mudah pa12345678901234567890123456789012 tah semangat dalam berlatih. Menurutnya menjadi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 atlet nasional harus memiliki semangat dan disip12345678901234567890123456789012 lin latihan yang tinggi. Pasalnya sang juara lahir 12345678901234567890123456789012 dari proses latihan yang panjang serta terlatih dan 12345678901234567890123456789012 disiplin yang tinggi. (fan) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Keputusan Nasruddin menutup karir sebagai atlet 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 cabang olahraga tinju sepertinya batal. Pasalnya, at12345678901234567890123456789012 let peraih medali emas kelas 91 Kilogram (Kg) Pekan 12345678901234567890123456789012 Olahraga Nasional (PON) 2016 ini masih 12345678901234567890123456789012 tetap dipertahankan mewakili NTB di PON Papua 12345678901234567890123456789012 tahun 2020. Saat ini, Nasruddin telah kembali ber12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 latih menghadapi event nasional tahun depan.

12345678901234567890123456789012 “Nasruddin masih kita harapkan mewakili NTB 12345678901234567890123456789012 di PON 2020. Kita sudah memanggil kembali Nas12345678901234567890123456789012 ruddin ikut Pelatda persiapan Pra-PON 2019,” ucap 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sekum Pertina NTB, H. Haryoto AZ kepada Suara 12345678901234567890123456789012 NTB di Mataram, Selasa (9/10).

12345678901234567890123456789012 Dikatakan Haryoto, Pertina NTB masih memper12345678901234567890123456789012 tahankan atlet berusia 29 tahun itu untuk menjadi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 atlet nasional karena memang Nasruddin masih muda 12345678901234567890123456789012 dan masih layak menjadi juara nasional.

12345678901234567890123456789012 “Usia Nasruddin baru 29 tahun dan masih layak 12345678901234567890123456789012 untuk tampil di PON 2020. Kami berharap dia bisa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mempertahankan medali emas yang sudah diraih di 12345678901234567890123456789012 PON 2016,” harapnya.

12345678901234567890123456789012 Sementara itu, Nasruddin yang dihubungi Suara 12345678901234567890123456789012 NTB via ponselnya membenarkan bila dia masih diper12345678901234567890123456789012 siapkan untuk mengikuti event nasional. Atlet kelahi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ran Sunbawa, 7 Mei 1989 ini pun sudah mulai latihan 12345678901234567890123456789012 menghadapi Pra-PON tahun 2019.

12345678901234567890123456789012 “Saya diminta untuk latihan lagi persiapan Por12345678901234567890123456789012 prov hingga Pra-PON 2019. Dan saya sudah menga12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 takan siap,” ucapnya.

12345678901234567890123456789012 Ditanya terkait pernyataan dirinya yang sebelum12345678901234567890123456789012 nya ingin menutup karir sebagai atlet tinju, anggota 12345678901234567890123456789012 TNI Angkatan Darat (AD) ini mengatakan tidak jadi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mundur karena Pertina NTB telah memanggilnya un12345678901234567890123456789012 tuk kembali latihan persiapan menuju PON 2020. (fan) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/fan)

SUARA NTB

Halaman 11

Ancam Pindah Cabor, Pertina NTB akan Panggil Dugi Mataram (Suara NTB) Pengurus Provinsi (Pengprov) Pertina NTB mengaku kecewa dengan penyataan pelatih tinju, Indah Dugi Cahyono yang mengancam akan mengajak atlet tinju NTB menggeluti cabor lain karena kecewa dengan Pengprov Pertina NTB. Atas sikap pelatih tinju Sasana Notorius Sumbawa Barat itu, Pertina NTB akan memanggil Dugi untuk membicarakan serius soal keinginan Dugi yang ingin memindahkan semua atlet nasional ke cabor lain.

Hal itu disampaikan Sekum Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (9/10) kemarin.

“Kami sudah mengirimkan Surat ke pak Dugi untuk membicarakan secara serius terkait pernyataan Dugi di koran

hari ini,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Haryoto menanggapi terkait pernyataan Dugi di koran regional NTB yang mengatakan akan mengajak atlet tinju andalan NTB menggeluti olahraga lain. Dugi mengajak atlet-atlet terbaik binaannya

menggeluti olahraga lain karena kecewa dengan pengurus Pertina NTB. Dalam pemberitaan di media lokal NTB, Selasa (9/10) kemarin, Dugi mengaku kecewa dengan kepengurusan Pertina NTB yang dinilai penuh kejanggalan mengelola

anggaran pembinaan olahraga tinju. Akibatnya, Dugi mengancam memindahkan semua atletnya menggeluti cabor lain.

Ancaman Dugi memindahkan atlet-atlet tinju ke cabor lain kata Haryoto dapat menghambat prestasi atlet tinju andalan NTB. Pasalnya sejumlah atlet yang akan diajak Dugi menggeluti cabor lain adalah atlet-atlet andalan NTB, seperti Huswatun Hasanah adalah atlet peraih medali perunggu Asian Games 2018.

Menurut Haryoto, sangat disayangkan bila atlet terbaik Indonesia itu akan menggelu-

ti cabor lain. Hal itu dapat merusak prestasi atlet, dalam hal ini peluang atlet cabor tinju NTB mempertahankan medali emas di PON 2020 akan semakin berat bila semua petinju terbaik NTB pindah menggeluti cabor lain.

Terkait ancaman Dugi mengajak atlet tinju NTB menggeluti olahraga lain, pihak Pertina NTB pun akan memanggil Dugi guna menyelesaikan masalah yang terjadi. Sementara itu Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya belum bisa dihubungi. (fan)

Ridwan Koleksi Ratusan Medali Emas

Bawaslu Beri Parpol Waktu Lima Hari Tertibkan APK Dompu (Suara NTB) – KPU membatasi calon anggota legislatif dalam menggunakan alat peraga kampanye (APK) selama masa kampanye. APK yang terlanjur dibuat secara perorangan akan segera ditertibkan. Bawaslu pun sudah menyurati partai politik (Parpol) untuk menertibkan sendiri APK hingga 12

Oktober 2018 mendatang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs. Irwan kepada Suara NTB, Selasa (9/10) kemarin mengakui bahwa KPU sudah menerbitkan petunjuk teknis soal kampanye bagi partai politik di masa kampanye pemilu 2019. Para caleg tidak dibolehkan lagi membuat APK secara pribadi

yang menampilkan orang perorang. Namun baliho maupun spanduk sebagai APK dibolehkan maksimal 5 buah untuk baliho per Desa/Kelurahan dan 16 buah spanduk per Desa/Kelurahan.

Baliho maupun spanduk harus menampilkan semua caleg di daerah pemilihan (Dapil) yang memuat nama

dan nomor urut caleg, bisa juga menampilkan foto. Bila satu caleg menampilkan foto, maka semuanya harus menggunakan foto. “Jadi sudah tidak boleh lagi dibeda – bedakan,” ungkapnya.

Diakui Irwan, ada 649 spanduk dan baliho yang tidak sesuai ketentuan yang didata pihaknya terpasang di

Dompu. Pihaknya sudah menyurati masing – masing parpol untuk menertibkan selama 5 hari dan surat pemberitahuan ini dikeluarkan Senin (8/10) kemarin.

“Kalau masih ada yang belum ditertibkan, kita akan koordinasi dengan Sat Pol PP dan aparat kepolisian untuk menertibkannya,” jelasnya. (ula)

Banyak Tugas Belum Tuntas, Amin Sampaikan Permintaan Maaf (Suara NTB/ula)

MENGUJI DAGING - Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin saat menguji rasa daging sapi yang disiapkan untuk menilai sapi tradisional dan daging sapi yang dirawat intensif dengan tanaman lamtoro di SMKN 1 Dompu, Selasa (9/10).

Dompu Berhasilkan Daging Berkualitas dan Siap Dipasarkan

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu berhasil menghasilkan daging sapi kualitas import dengan pertumbuhan berat 0,5 kg per hari. Pemerintah daerah (Pemda) Dompu berkomitmen untuk mengembangkan sapi potong ini untuk dipasarkan secara kontinyu dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin di sela acara uji rasa daging sapi di SMKN 1 Dompu, Selasa (9/10) kemarin menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan sapi hasil budidaya melalui program Innovative Farming System and Capability for Agribusiness Activity (IFSCA). Sapi ini memiliki rasa daging yang empuk, sehingga bisa juga dinikmati oleh mereka yang ompong sekalipun.

“Barang yang berkualitas seperti ini harus juga memiliki harga yang berbeda. Kalau saja, harga jualnnya sama, maka itu tidak akan memberikan nilai tambah apa – apa bagi petani,” katanya.

Sapi dengan daging berkualitas kualitas yang diuji rasanya, diminta H. Bambang, tidak terhenti setelah uji rasa. Tapi harus berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat. Memastikan pasarnya tersedia.

Karena percuma, bila daging sapi ini tetap dihargakan sama seperti daging sapi pada umumnya. Setelah pasar tersedia, populasi sapi harus ada untuk

memenuhi kebutuhan pasar.

“Apa yang kita uji sekarang, harus dipastikan ketersediaannya untuk kelanjutan produksi. Ketika populasinya tidak ada, maka pasarnya bisa terhenti. Ketika sudah berhenti, maka akan sulit untuk memulai kembali,” ungkapnya.

Ia pun merasa yakin, tidak akan ada kendala berarti dalam mengembangkan sapi ini di Dompu seperti mengembangkan jagung. Terlebih pakan lamtoro banyak di Dompu dan mudah dibudidaya.

Ketika pasar tersedia dan petani merasakan keuntungan, maka petani akan beralih dari sistem budidaya tradisional ke semi intensif ini. “Saya yakin membudidaya sapi ini tidak sesulit budidaya jagung di awal kemunculannya,” jelasnya.

Prof. Dahlanudin dari Universitas Mataram dalam pemaparan dan moderator pada acara testimoni daging sapi ini menyampaikan, sapi yang dikembangkan hasil penelitian pihaknya ini memiliki pertumbuhan yang sangat baik. Pertumbuhan berat badan 0,5 kg per hari dan sapi yang tidak diberi pakan lamtoro hanya 0,2 kg per hari. Tekstur dagingnya seperti hasil testimony, lebih lembut.

“Hasil testimoni ini subyektif. Kita akan tetap menggunakan hasil laboratorium untuk mengetahui keunggulan

dagingnya,” katanya.

Daging sapi ini, lanjut Dahlanudin, biasanya digunakan untuk kebutuhan restoran khusus untuk daging kelas 1.

Karena daging berkualitas, pasanya pun khusus. Jika daging biasa harganya Rp100 ribu per kg, daging ini harganya Rp200 ribu per kg. Pasar bagi daging ini akan didorong pihaknya dengan menggandeng restoran dan hotel berbintang yang ada. “Percuma hasil penelitian kami ini bila tidak memberikan keuntungan bagi kesejahteraan bagi masyarakat,” jelasnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir Zaenal Arifin,MSI pada kesempatan yang sama menyampaikan, apa yang menjadi hasil temuan tim IFSCA di Dompu paling tidak ada dua program yang akan ditindak lanjuti pihaknya. Pertama, sapi yang akan disembelih dan diperdagangnya harus digemukan. Proses penggemukan dengan pola semi intensif dan diberi pakan lamtoro.

Kedua pada proses penyembelihan di RPH, setiap ternak yang akan disembelih tidak boleh langsung diproses ketika masuk. Tapi harus ada proses pelayuan daging pasca disembelih untuk menjaga kualitas daging. “Kita punya program sapi masuk hutan.

Area HKM di Woko akan kita tanami lamtoro seluas 200 ha,” katanya. (ula)

Mataram (Suara NTB) Mantan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, H. Moh. Amin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat NTB, selama ia menjabat sebagai orang nomor dua di Bumi Gora.

Permintaan maaf itu ia sampaikan, lantaran ia sangat menyadari selama periode pemerintahannya bersama gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskannya.

“Mohon maaf juga sama teman-teman media dan masyarakat, kalau ada yang belum tuntas. Sekarang ada pemimpin baru yang melanjutkannya, kita dukung bersama, sehingga terjadi peningkatan ekonomi,” ucapnya.

Kepada pemerintah NTB yang baru, yakni Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, ia mengingatkan bahwa, yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah yakni soal kemiskinan, yang masih cukup tinggi di NTB. “Yang masih perlu digenjot adalah, penurunan angka kemiskinan.

Hampir semua periodisasi pemerintahan menjadikan penurunan kemiskinan sebagai program perioritas,” katanya.

Usai ia tak lagi memegang jabatan publik, kini Amin mengaku lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga.

Serta melakukan aktifitasaktifitas yang selama ini

tertunda selama ini menjadi pejabat publik.

“Bersama keluarga yang sudah lama tertunda. Selain itu kita berkebun beternak. Itu yang saya lakukan setelah pensiun sebagai wagub,” katanya.

“Meskipun tidak lagi punya jabatan, saya kira ladang pengabdian itu banyak, dimana saja, dalam kapasitas apapun, kita melakukan yang terbaik untuk bangsa, minimal untuk keluarga dan masyarakat disekitar kita,” sambungnya.

Didamping itu, ia saat ini masih diamanatkan sebagai ketua Partai Nasdem NTB, dan juga sebagai caleg DPR RI dari dapil II NTB. Menjelang pemilu 2019 ini ia juga akan fokus membawa partainya untuk meraup kemenangan.

“Kalaupun tidak berhasil, ya kita sukuri juga. Mungkin saya akan buka konsultan hukum, membantu masyarakat.

Saya kan ada pengamalan, 16 tahun sebagai advokat,” pungkasnya. (ndi)

H. Muh. Amin

(Suara NTB/dok)

Nasruddin Kembali Dipersiapkan Ikut PON

(Suara NTB/ula)

MASIH TERPASANG - APK yang tidak sesuai ketentuan masih banyak terpasang di sejumlah titik seperti yang terlihat di simpang terminal Ginte Kandai Dua Dompu.

SUARA NTB

Rabu, 10 Oktober 2018

Halaman 12

Pemda Ingatkan Pengadaan Bahan Bangunan Tak Dimonopoli Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) meminta pihak suplayer bahan rumah instan sederhana sehat (Risha) menyiapkan bahan yang diperlukan korban gempa untuk

membangun rumah Risha.

Sebab bahan Risha ini menjadi kendala, sehingga pembangunan rumah tahan gempa agak sedikit lamban. Untuk memastikan ketersediaan dan mempercepat suplai

bahan ini, pihak pemda mendorong suplayer menyiapkan gudang atau pabrikasi di masing-masing kecamatan sesuai arahan presiden. ‘’Pihak pemda juga menekankan agar pengadaan bahan bangunan untuk pembangunan rumah tahan gempa konvensional tak dimonopoli oleh pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) selaku pihak yang nanti menyiapkan depo bangunan di masing-masing kecamatan,’’ ujar Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar L. Ratnawati belum lama ini.

Dijelaskan sebanyak 40 KK korban gempa dari total 379 sudah bisa menggunakan dana Rp 50 juta secara bertahap. Total dana tahap awal atau 50 persen yang sudah bisa dicairkan Rp 1 miliar, di mana masing-masing KK bisa mencairkan Rp25 juta. Menurutnya pencairan dilakukan bertahap, menunggu penyelesaian pembentukan kelompok masyarakat (pokmas).

Ia menegaskan, terkait kesiapan bahan baku Risha pihaknya mendorong agar disiapkan gudang atau pabrikasi per kecamatan supaya tidak terlalu jauh mengangkut material.

Perlunya depo ini juga supaya warga juga bisa belajar membuat material itu, sehingga bisa diberdayakan. Sedangkan untuk penyiapan depo bangunan di masing-masing kecamatan nanti dilakukan oleh Kadin agar

(Suara NTB/ist)

SIAPKAN - PMI Lobar sedang menyiapkan tempat tinggal sementara bagi korban gempa sebelum rumah mereka selesai dibangun. pokmas tidak kesulitan membeli material. “Nanti Kadin juga tidak bersifat monopoli, artinya UD bangunan di masingmasing desa juga harus hidup.

Jangan sampai dimonopoli semua,”jelasnya.

Sementara itu Kabag Humas dan protokol Setda Lobar H Saepul Ahkam mengatakan, bantuan dana stimulan tahap I untuk 40 korban gempa yang mengalami rusak berat dan membangun rumah Risha di Lobar bisa dicairkan secara bertahap. Untuk tahap pertama ini, sebanyak 1 miliar anggaran bisa dieksekusi dengan besaran satu KK masing-masing Rp 25 juta. Secara

bertahap dari 339 jumlah korban gempa yang sudah menerima dana stimulan bakal diusulkan untuk pencairan, namun lebih dulu pihak Pemda membentuk pokmas.

Dijelaskan bantuan dana stimulan ini diperuntukkan khusus bagi rusak berat dan di lokasi yang sudah siap pokmas,seperti di Dusun Batu Kantar. Dana yang dicairkan tahap pertama sebesar 50 persen atau Rp 25 juta, lalu bertahap 30 persen dan 20 persen.

Saat terkait pembangunan Risha ini sangat bergantung pada suplayer. Sebelumnya sempat terkendala suplayer, namun sekarang sudah siap.

Namun diakui yang sedikit ribet, pembangunan rumah konvensional, sebab harus ada rekomendasi dari tim Rekompak (rehabilitasi rekonstruksi berbasis masyarakat) yang dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (her)

35 Perusahaan di Loteng Buka Lowongan Kerja Serentak Praya (Suara NTB) Sebanyak 35 perusahaan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan membuka lowongan kerja secara serentak pada Job Fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Loteng, 20-23 Oktober mendatang. Dari event tersebut diharapkan bisa menyerap ribuan angkatan kerja di daerah ini. Hal itu diungkapkan Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, Selasa (9/10).

Ia mengatakan, awalnya pihaknya menargetkan sebanyak 28 perusahaan.

Namun yang mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi jauh lebih banyak, sehingga pihaknya sempat kewalahan menampung permintaan partisipasi dari perusahaan yang ada.

“Di daftar anggaran kita targetnya sebanyak 28 perusahaan yang bisa dibiayai. Tapi yang mendaftar hingga 35 perusahaan. Sehingga terpaksa anggaran

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

yang ada diefiensi supaya bisa memenuhi membiayai semua perusahaan yang terlibat,” terangnya.

Dari total perusahaan yang mendaftar tersebut nantinya akan tersedia sekitar 3 ribu lebih lowongan kerja yang bisa diakses oleh para pencari kerja di daerah ini. Dengan begitu diharapkan, bisa mengurangi angka pengangguran.

Terlebih, pascagempa yang baru lalu, banyak perusahaan terutama perhotelan yang terpaksa merumahkan para karyawan akibat dari menurunnya kunjungan wisatawan pascagempa Lombok.

Masrun menambahkan, kegiatan job fair itu sendiri salah satu event yang gelar untuk menyemarakkan HUT Loteng yang ke 73. Pihaknya berharap, momen tersebut bisa dimanfaatnya dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, terutama para pencari kerja di daerah ini supaya bisa terserap di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini. (kir)

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 10 Oktober 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Rabu, 10 Oktober 2018

Pertahankan LP2B TIDAK lama lagi, Pemkot Mataram dapat bernafas lega. Perda RTRW Kota Mataram yang telah ditunggu-tunggu akan segera disahkan. Karena informasi terakhir dari Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin bahwa Perda nomor 12 tahun 2011 tentang revisi rencana tata ruang wilayah sudah tidak ada masalah. Semua telah dipenuhi baik secara teknis maupun administrasi.

Kabarnya, Perda RTRW masih berada di meja Dirjen Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Bappeda Kota Mataram optimis Perda tersebut segera diteken pusat. Pengesahan Perda RTRW Kota Mataram ini bakal menjadi babak baru penataan wajah Kota Mataram. Karena selama ini, belum terbitnya Perda RTRW ini dianggap sebagai batu sandungan bagi perkembangan Kota Mataram.

Bahkan disebut-sebut ada pelambatan 1,2 persen pertumbuhan ekonomi di NTB. Salah satu faktor pelambatan itu karena belum diterapkannya Perda RTRW Kota Mataram. Banyak pengajuan izin yang terpaksa tertahan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Mataram.

Dinas pimpinan Drs. Cokorda Sudira Muliarsa ini tidak berani memeroses apalagi menerima permohonan izin yang masuk.

Hanya saja, dengan terbitnya Perda RTRW ini, Pemkot Mataram harus memegang teguh komitmen soal LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Lahan pertanian yang disetujui oleh Pemprov NTB seluas 509 hektar. Dengan demikian, lahan pertanian ini harus tetap dijaga. Untuk itu, petani diminta meningkatkan sumber daya mereka. Diantaranya, pemanfaatan teknologi menunjang produktivitas pertanian.

Mempertahankan lahan pertanian di Kota Mataram, meski luasannya tidak sebanyak daerah lainnya, bukan perkara mudah di Kota Mataram. Pasalnya perkembangan Kota Mataram yang begitu dinamis bukan mustahil membuat para petani tergiur menjual lahannya kepada pengusaha. Nyatanya, LP2B ini tidak serta merta diterima dengan baik oleh para petani.

Bahkan tidak sekidit petani yang menentang hal itu. Alasannya bisa saja tidak selamanya mereka akan menjadi petani. Atau bisa saja, lahan pertanian mereka yang ada akan beralih fungsi menjadi rumah tinggal dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan komitmen LP2B ini, Pemkot Mataram harus memiliki cara dan inovasi agar para petani tidak menjual lahannya atau peruntukkannya untuk kegiatan di luar sektor pertanian.

Karena seperti diketahui, hampir semua lahan pertanian di Kota Mataram ini milik masyarakat. Artinya, ketika Pemkot Mataram meminta supaya masyarakat tidak menjual sawahnya, harus ada intervensi kebijakan yang membuat petani di Kota Mataram tidak berpikir mencari alternatif mata pencaharian yang lain. Kecuali, kalau semua lahan pertanian di Mataram milik Pemkot.

Namun hal itu nampaknya sulit terwujud, pasalnya dengan anggaran yang terbatas, cukup mustahil bagi Pemkot Mataram membeli lahan sejumlah luasan LP2B yang telah disepakati dengan Pemprov NTB. Solusi agar mereka tetap tetarik menjadi petani dan mempertahankan lahan pertanian mereka salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para petani. Misalnya menggratisnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), memberikan bantuan pupuk, bibit dan menjamin akses irigasi dan lain sebagainya. (*)

OPINI

Halaman 14

Menghalau Badai Berita Bohong (Hoax) di Tahun Politik DANYA jaminan kebebasan menyampaikan aspirasi politik secara terbuka tanpa represi menjadi tiang penyangga tegaknya demokrasi.

Partisipasi aktif masyarakat sipil di ruang publik membicarakan isu-isu publik merupakan indikator betapa nilai demokrasi terinternalisasi dalam kehidupan sosial kita. Namun bagaimana jadinya jika kebebasan berpendapat atas nama demokrasi justru tercemar oleh praktek penyebaran berita bohong melalui media sosial pada perhelatan pesta demokrasi? Tidakkah demokrasi justru rapuh ketika masyarakat sebagai pemegang kedulatan tertinggi malah menggerogotinnya dari dalam dengan menyebarkan berita-berita bohong?

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak luas terhadap cara masyarakat menyerap informasi. Di era digital, informasi tidak lagi dimonopoli oleh korporasi media skala besar. Baik televisi, radio, dan media cetak. Sebelum era digital, pemerolehan informasi bersifat satu arah, yakni dari media ke publik. Kini dengan adanya internet, masyarakat memiliki berbagai alternatif untuk memperoleh informasi.

Tidak hanya sekedar mengakses, tetapi juga mampu untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi ke orang lain. Apalagi keberadaan internet juga dibarengi dengan munculnya berbagai media sosial seperti twitter, instagram, facebook, dan lain-lain.

Masyarakat bisa secara aktif berinteraksi di dunia maya bertukar informasi.

Satu orang bahkan menggunakan beberapa akun media sosial secara aktif dalam waktu bersamaan sesuai kebutuhannya. Hal ini terjadi karena setiap media sosial memiliki fitur unggulan masing-masing untuk menggaet konsumen (pengguna). Era digital membawa masyarakat ke sebuah situasi di mana segala jenis informasi tersedia dan berlimpah ruah.

Indonesia salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia. Survey Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bekerjasama dengan teknopreneur tahun 2017 menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 143, 26 juta jiwa. Angka ini setara dengan 54,7 % dari total populasi penduduk di republik ini. Sayangnya, tingginya pengguna internet, khususnya media sos-

Oleh : Muh. Fahrudin Alawi (Mahasiswa Kajian Budaya dan Media UGM & Pegiat LITERASI NTB) ial tidak dibarengi oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertukar informasi yang bermanfaat.

Perilaku sebagian pengguna media sosial bahkan sudah sampai tahap meresahkan. Salah satunya dalam bentuk penyebaran berita-berita bohong atau yang populer disebut hoax.

Penyebaran hoax kian massif dan tidak terkontrol. Masyarakat dengan mudah membagi informasi melalui media sosial tanpa melakukan verifikasi atas kebenaran dan keakuratannya. Akibatnya, masyarakat makin susah membedakan antara informasi yang benar dan bohong. Persoalannya kemudian menjadi rumit ketika informasi bohong yang disebarkan semakin membesar dan dianggap sebagai kebenaran. Apalagi jika isu-isu yang disebarkan menyangkut isu sensitif. Penyebaran informasi bohong ini sering menimbulkan kegaduhan sosial di masyarakat.

Fenomena informasi hoax yang kian massif tidak dapat dianggap remeh. Apalgi jika itu terjadi di tahun politik. Kita tentu masih ingat bagaimana massifnya penyebaran hoax ketika momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Pada Pilpres 2014, masyarakat terpolarisasi dan terbelah sesuai dukungan politiknya.

Alih-alih berbagi informasi tentang keunggulan dan program kerja kandidat yang didukung, yang terjadi malah saling menyebarkan informasi negatif tentang kandidat lawan.

Akibatnya, suhu politik menjadi sangat memanas dan memecah belah masyarakat. Dampaknya bahkan masih terasa sampai hari ini.

Tanpa terasa kini kita sudah kembali berada di tahun politik di ambang Pilpres 2019. Kita harus belajar banyak dari pengalaman di Pilpres 2014. Demokrasi kita harus mengalami peningkatan ke arah lebih baik.

Caranya adalah dengan tidak memberikan ruang kepada media buzzerbuzzer politik dari pihak manapun untuk mencekoki kita setiap hari dengan hoax. Masyarakat harus memproteksi diri agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong. Pilihan politik boleh beda, tetapi jangan sampai kita kehilangan nalar sehat. Media-media buzzer seperti Obor rakyat, Saracen,

RADIO

Muslim Cyber Army, Posmetro, dan lain sejenisnya tidak boleh mendapat tempat lagi.

Penyebaran hoax harus segera diantisipasi sebelum makin jauh memporakporandakan kebhinekaan kita terutama di tahun politik. Setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menangani banjir hoax yang kian meresahkan. Pertama, memperkuat literasi media digital di semua lapisan masyarakat. Masyarakat harus diedukasi untuk kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman untuk bertanggungjawab terhadap setiap informasi yang dibagikan ke orang lain. Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang bertanggung jawab memberi edukasi literasi digital? Jawabannya adalah semua pihak terkait. Mulai dari pemerintah, media, komunitas literasi, sampai dengan partai politik (baca;politisi).

Khusus untuk partai politik harus diberikan tanggung jawab lebih karena mereka adalah pihak yang memiliki potensi memanfaatkan penyebaran berita bohong untuk mendulang suara. Para politisi yang mengalami degradasi moral dan etika politik bisa mengeksploitasi berita bohong untuk mendongkrak elektabilitasnya sekaligus menyerang lawan politiknya. Pengalaman kita pada pilpres 2014 sampai sekarang setidaknya menunjukkan gejala demikian. Oleh karena itu, harus ada komitmen dari para politisi untuk tidak menjadikan kabar bohong sebagai komoditas politiknya.

Kedua, dengan regulasi sebagai sikap tegas pemerintah. Kita memang sudah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaski Elektronik (UU ITE). Hasilnya sudah lumayan mengurangi hoax meski belum sepenuhnya hilang. Tidak bisa dipungkiri juga dalam penerapannya di lapangan regulasi ini kerap dipolitisasi. Setiap orang yang memproduksi dan menyebarkan hoax di media sosial harus ditindak tegas. Tapi bukan berarti pemerintah kemudian merampas kebebasan berbicara warga negara seperti di era totalitarian.

Sikap tegas ini harus sesuai dengan koridor hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Aparat penegak hukum

harus memproses setiap penyebar berita bohong yang meresahkan tanpa harus melihat preferensi politiknya. Harus diakui saat ini di masyarakat ada kesan aparat penegak hukum cenderung berat sebelah dalam memproses kasus-kasus penyebaran berita bohong. Penyebar berita bohong yang merugikan pemerintah bisa diproses dengan cepat. Sementara berita bohong yang mennguatkan dominasi kekuasaan dan mendiskreditkan oposisi dibiarkan berlarut-larut. Ini menjadi tantangan sekaligus tugas bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan sama di depan hukum.

Jika ini dilakukan, kita optimis kualitas demokrasi pada perhelatan Pilpres 2019 akan lebih baik dibanding periode sebelumnya.

POJOK Proyek pascabencana Kota Bima direkomendasikan dibongkar Harus diusut tuntas

*** Pertemuan tahunan IMF-WB, hotel di NTB “gigit jari�

Butuh kerja keras dan kerja cerdas

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 10 Oktober 2018

Halaman 15

Pembentukan Panitia Pilkades Serentak Lobar Berpotensi Cacat Hukum Giri Menang (Suara NTB) Jabatan sebagian besar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Lombok Barat (Lobar) sudah habis masa jabatannya, namun belum dilakukan pemilihan sehingga menjadi salah satu kendala untuk pembentukan panitia Pilkades serentak. Sebab BPD sendiri masuk unsur dalam kepanitiaan pilakades serentak.

(Suara NTB/dok)

Hafizullah Mashuri

NasDem Lotim Targetkan Semua Dapil Terisi Selong (Suara NTB) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan perolehan suara pada pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang dapat dicapai hasil maksimal. DPD Partai Nasdem Lotim, menargetkan semua daerah pemilihan (Dapil) terisi.

Demikian diungkapkan, Ketua DPD Partai NasDem Lotim, Hafizullah Mashuri, SIP, kepada Suara NTB, Selasa (9/10). Selain menargetkan minimal sebanyak 5 Dapil di Kabupaten Lotim terisi, ekspektasi partai besutan Surya Paloh ini bisa mendapatkan kursi unsur pimpinan di DPRD Lotim dengan catatan NasDem Lotim di dua Dapil yakni Dapil 2 dan Dapil 4 masing-masing mendapatkan dua kursi.

Hafizullah mengungkapkan, karena saat ini calon legislatif yang bertarung pada Pileg 2019 memiliki potensi dan daya tarik tersendiri di setiap Dapil masing-masing. Ditegaskannya, tidak mungkin NasDem Lotim memasang target yang cukup besar tanpa melihat kekuatan dari masing-masing Caleg yang bertarung untuk meyakinkan dan mengemban amanah rakyat selama lima tahun ke depan. ‘’Potensi dari masing-masing Caleg kami saat ini insya Allah memiliki kekuatan dan daya tarik tersendiri terutama di Dapilnya masing-masing,’’terangnya.

Terlebih saat ini, dengan masuknya beberapa kader-kader terbaik Nahdlatul Wathan (NW) menjadi bagian dari keluarga besar Partai NasDem memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi NasDem di NTB dan Lotim khususnya. Iapun sudah menyampaikan kepada seluruh Caleg NasDem Lotim untuk lebih pandai melihat dan menggunakan momentum tersebut. ‘’Kami tidak pungkiri, masuknya beberapa kader-kader terbaik NW, lebih-lebih itu trah langsung dari Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Tentu ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada Partai NasDem,’’ pungkas Hafizullah Mashuri. (yon)

‘’Jika pihak Pemdes memaksakan dibentuk panitia pilkades tanpa BPD yang sah, dikhawatirkan panitia pilkades yang dibentuk cacat hukum. Untuk itu Pemda diminta mengundurkan pelaksanaan pilkada serentak,’’ ungkap Ketua Asosiasi Kepala Desa (Akad) Lobar, M. Zaini.

Zaini mengatakan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada persiapan pilkades serentak, yakni banyaknya desa yang menggelar pilkades serentak namun BP-

Dnya belum dilantik. Sedangkan batas waktu pembentukan panitia sendiri berakhir tanggal 13 Oktober.

Sementara, BPD sendiri masuk dalam kepanitiaan pilkades. Banyak desa yang baru melakukan perekrutan BPD, sedangkan yang membuat Panitia pilakades ada peranan unsur dari BPD. “Panitia pilakades ini nanti cacat sebab BPD unsur panitia Pilkades belum dipilih dan belum dilantik (sahkan),” kata Zaini.

Hal ini kerap didiskusikan

dengan Pemda. Ketika AKAD mengusulkan pilkades serentak pertama maka itu harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Jika pemda memaksakan pilkades serentak, maka legitimasi itu akan berkurang. Menurutnya kemungkinan dari sisi legalitas tak ada masalah meskipun ada beberapa yang timpang di dalamnya, namun akan menjadi pertanyaan publik sebab BPD yang membuat panitia pilkades sendiri tidak sempurna.

Di sini Pemda harus betulbetul antispasi terkait per-

soalan ini. Kalaupun tetap digelar pilkades serentak, maka BPD harus betul-betul dilantik resmi. BPD bersama desa juga diberikan Diklat BPD terkait dengan beberapa kegiatan yang dihadapi termasuk pilkades.

Sejauh ini BPD belum diberikan Diklat, pengetahuan, dan kapasitas namun dipaksa membentuk kepanitiaan maka mereka akan kebingungan. “Kami sudah sampaikan kepada Pemda, agar sebaiknya dimundurkan saja pilkades serentak. Sebab kami khawatir nanti hasilnya tidak sesuai harapan kita,”ujarnya.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Lobar, Suhamdi mengatakan pihaknya tengah menunggu desa-desa menyerahkan SK

pelantikan BPD nya. Sudah ada yang masuk SK pelantikan BPD. Pihaknya sudah menyampaikan tugas BPD dalam waktu segera yakni membentuk panitia pilkades, sudah ditetapkan jumlah personel 7 orang panitia terdiri dari ketua dan pengurus. Setelah bentuk panitia barulah diberikan bimtek. “Terkait banyaknya desa yang belum pemilihan BPD, tetap kita upayakan pelantikan segera, proses SK lah dulu agar mereka punya,” imbuhnya.

Ia menambahkan penetapan panitia pilkades sendiri dibatasi 13 Oktober, pihaknya berharap agar tepat waktu.

Sejauh ini baru dua desa yang menyampaikan bahwa sudah membentuk panitia dan ada SK-nya. (her)

Proyek Pascabencana Kota Bima Direkomendasikan Dibongkar Dari Hal. 1 ‘’Sesuai temuan TP4D, agar pekerjaan tersebut dikerjakan dengan serius sesuai spek ditentukan, diberikan waktu 20 hari,” paparnya. Proyek milik Satker Pengemabgan Sistem Penyehatan Lingkungan (PSPL) Kementerian PUPR ini, total nilai pen-

dampingan 63,2 miliar.

Ditambahkan, semua proyek yang didampingi itu masih dalam proses penyelesaian pekerjaan. Kontrak rata-rata sudah berakhir, namun ada yang diperpanjang karena harus dilakukan perbaikan. Sehingga masih butuh waktu untuk proses finishing. (ars)

Hapus Kredit UMKM Dari Hal. 1 Mantan Penjabat Bupati Lombok Barat (Lobar) ini mengungkapkan, usulan penghapusan kredit UMKM ini telah disampaikan beberapa waktu lalu.

Saat pertemuan dengan pejabat Kementerian Koordinator Perekonomian yang difasilitasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB di Mataram.

Ia mengatakan, sekitar 58 ribu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB sesuai data yang diterima belum lama ini. Sementara jumlah UMKM di NTB mencapai 596 ribu unit.

UMKM yang terkena dampak sekitar 80 ribuan unit. ‘’Nilainya sekitar Rp800 miliar. Kalau se NTB nilai realisasi KUR sekitar Rp1,6 triliun. Kalau itu dihapus, artinya UMKM tak punya beban,’’ ucapnya.

Untuk membangkitkan kembali UMKM pascaben-

cana, Saswadi mengatakan telah dialokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2018. Di samping itu, akan diberikan diklat dan lainnya.

Terkait dengan realisasi penyaluran KUR di NTB, berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB sampai 5 September 2018 mencapai Rp1,385 triliun. Dengan jumlah debitur 54.119 orang. Realisasi KUR sebesar itu tersebar di seluruh NTB. Dengan rincian, Lombok Barat Rp137 miliar, Lombok Tengah Rp217 miliar, Lombok Timur Rp263,8 miliar, Lombok Utara Rp47,7 miliar, Kota Mataram Rp159 miliar, Sumbawa Rp225,8 miliar, Sumbawa Barat Rp39,5 miliar, Dompu Rp88,5 miliar, Bima Rp179 miliar dan Kota Bima Rp25,6 miliar. (nas)

Enam Titik Pipa Air Sudah Tersambung Dari Hal. 1 Selanjutnya, pemasangan pipa oleh relawan OCC Jawa Tengah sepanjang 2 kilometer sudah mengalir dan dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Persiapan Samaguna. Kemudian titik ke lima, pemasangan pipa di Dusun Busur Barat, Desa Persiapan Rempek, Kecamatan Gangga telah tersambung mencapai 4 kilometer. ‘’Saat ini masih terus diproses pemasangannya,’’ kata mantan Danrem 162/WB ini.

Titik ke enam, pipanisasi Desa Senaru dibuat oleh Relawan Palawa telah mencapai 3 kilometer. Saat ini sudah pada tahapan proses mengalirkan air ke pemukiman warga.

Proses perbaikan pipa di enam titik ini membutuhkan waktu beberapa pekan, akibat terjalnya medan. Sebab sumber air dari kaki Rinjani harus melalui lereng dan bebatuan.

Selain pemasangan pipa, upaya tim Satgas bersama relawan berlanjut.

Lembaga IOF melakukan operasi jerigen kepada relawan untuk mendukung percepatan pipanisasi, penyediaan MCK dan huntara. Tim SAR MMI mengaktifkan kembali PLTMH yang mampu menerangi 1.055 rumah di tujuh dusun di Desa Bayan, tiga dusun di Desa Loloan, lima masjid, dua SD, SMPN Bayan, Puskesmas Pembantu dan rumah bersalin. ‘’Di setiap dusun juga sudah dipasang lampu jalan,’’ sebutnya.

Di Desa Persiapan Pansor, perbaikan saluran air yang rusak ada di enam titik sepanjang 600 meter.

Tim One Care memfasilitasi pipanisasi air bersih di Dusun Onggong Daya, DesaTeniga Tanjung dari mata air kawasan hutan lindung Tanah Tarak. (ars)

Harus Ambil Inisiatif Dari Hal. 1 (Suara NTB/yon)

CERAMAH - KH. Yusuf Mansyur saat menyampaikan ceramah kepada jemaah di Masjid Agung Al. Mujahidin Selong Lombok Timur, Selasa (9/10) malam.

KH. Yusuf Mansyur Ajak Jemaah Tetap Tabah dan Kuat Selong (Suara NTB) KH. Yusuf Mansyur mengajak jemaah untuk tetap kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari meskipun NTB dan Lombok Timur (Lotim) khususnya saat ini sedang diuji bencana gempa.

Demikian disampaikan penceramah nasional ini saat menghadiri Tablig Akbar dan Malam Amal untuk Korban Gempa Lotim bertempat di Masjid Agung Al. Mujahidin Selong, Selasa (9/10) malam.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Lotim H.M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Setiandar, SIP, seluruh pejabat lingkup Setdakab Lotim dan ratusan jemaah mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Kegiatan yang dimulai dengan melakukan

salat magrib berjamaah itu di Masjid Agung Selong.

Para jemaah begitu khusyuk mendengar pengajian yang disampaikan penceramah nasional tersebut saat mengupas kisah nasib Sulaiman AS yang begitu sabar menghadapi segala ujian dari Allah SWT dan tidak sombong ketika diberikan nikmat harta. Ustad Yusuf Mansyur mengajarkan kepada jemaah Qiro’at, bagaimana membaca Al-Qur’an dengan nada yang indah.

Pada kesempatan itu, Ustad Yusuf Mansyur, mengingatkan kepada jemaah yang hadir supaya jangan berpikir seperti orang yang susah, tindakannya seperti orang yang susah, apalagi mengiba-mengiba kepada manusia. Ia mengajak kepada jemaah untuk berpikir seperti orang kaya harus tetap kuat meskipun sedang dilanda musibah.

Harus tetap membantu satu sama lain.

Dicontohkannya, banyak orang yang diuji oleh Allah. Tidak mampu membayar kontrakan, biaya pendidikan anak. Ketika menghadapi ujian itu, ia mengajak kepada jemaah supaya tidak meminta kepada Allah seperti orang yang susah. Melainkan berdoa layaknya orang kaya karena Allah maha kaya. Inilah doa yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman AS ketika berdoa kepada Allah SWT. ‘’Ujian pasti datang. Kesusahan ada kalanya memuncak. Itu hal biasa,’’ katanya.

Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy, bersyukur atas kedatangan ulama ini dalam rangka memberikan semangat dan pencerahan kepada masyarakat. Serta memberikan bantuan kepada masyarakat Lotim untuk ke depan daerah ini segera pulih dan menjadi lebih baik. (yon)

Calon Tersangka TPPU Bisa Lebih Satu Orang Dari Hal. 1 Dalam pasal Pasal 5, dijelaskan, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dalam pasal ini menurut Johan membuka peluang pihak yang menerima aliran dana itu dijerat TPPU. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 4, berbunyi, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan, asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya juga dapat dipidana.

Sementara Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH meyakinkan kasus TPPU masih dalam proses penyelidikan. Ia mengamini, gambaran

tersangka dalam kasus ini bisa lebih dari satu orang.

Sebab ada peran pelaku utama dan pihak lain yang menerima aliran dana tersebut. ‘’Tersangka memungkinkan lebih dari satu orang. Karena selain pihak yang terlibat sebagai pelaku utama, juga pihak yang menerima aliran dana itu,’’ kata Dedi Irawan.

Ia memberi gambaran dalam kasus dugaan TPPU BUMD tersebut, terjadi pencairan Rp6,2 miliar secara bertahap mencapai lima kali transaksi. Pihak yang terlibat dalam pemberi dan penerima dalam proses transaksi bisa jadi tersangka. ‘’Artinya ini sudah memungkinkan ada dua tersangka,’’ jelasnya.

Sementara soal aliran dana atau pihak lain yang menikmati pencairan uang hasil TPPU itu, juga memungkinkan dipidana. Tapi menurut Dedi akan dikaji lagi sejauhmana perannya.

Dalam pasal TPPU dimu-

ngkinkan pihak yang terjerat itu adalah penerima begitu saja uang tanpa diawali dengan penolakan atau upaya mempertanyakan sumber dana. ‘’Kalau dia tahu itu uang dari tindak pidana, harusnya ditolak. Tapi karena dia mengetahui dan memakai uang itu, maka disitu peluang pidananya,’’ terang Dedi Irawan.

Ditambahkan, dalam kasus itu proses pemeriksaan masih berlangsung. Beberapa hari lalu tim mendapat dokumen terkait TPPU tersebut, sebagai bukti tambahan adanya transaksi.

Namun tak disebutkan jenis dokumen dimaksud. ‘’Intinya dokumen terkait TPPU,’’ sebutnya. Diperjelas lagi, dalam proses menguatkan bukti, didukung PPATK sebagai ahli.

Data transaksi bertahap Rp3 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp 500 juta dan Rp 200 juta sudah terlacak di PPATK dan dokumennya didapatkan penyidik. (ars)

Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memantau pelaksanaan sehari-hari penanganan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota terdampak gempa. Gubernur mengatakan Pemda juga sudah punya skenario penanganan bencana, tanpa harus menunggu bantuan dari pusat. ‘’Kemarin Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menjelaskan bahwa uang itu ada. Cuma kami sudah menyiapkan skenario juga.

Kami minta bupati/walikota mengambil inisiatif, dengan perasaan senasib sepenanggulangan bangun yang bisa kita dilakukan,’’ ujar gubernur saat silaturahmi dengan wartawan di Pendopo Gubernur, Selasa (9/10) malam.

Gubernur mengatakan, persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ramai menjadi perbincangan di media sosial.

Selain itu, pengiriman anak muda NTB untuk kuliah ke luar negeri juga banyak dipertanyakan.

Dr.Zul mengatakan, ia telah mengecek penanganan bencana di Sumbawa Barat, Lombok Utara, Lombok Barat bahwa semua berjalan baik. Sehingga ia optimis, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabenana akan berjalan se-

suai rencana. ‘’Teman-teman media juga saya kira punya misi untuk menenangkan masyarakat.

Jangan sampai 1.000 yang berjalan, baru 20 itu yang di-blow up. Akhirnya mereka menjadi tak tenang,’’ pesannya.

Berkaitan dengan komitmen pemerintah pusat, Dr. Zul menyatakan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan saat mendampingi pimpinan IMF berkunjung ke Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Lombok Barat menegaskan bahwa dana pemerintah ada.

Meskipun terjadi gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng), bantuan bencana untuk NTB tak akan terpengaruh. Karena pemerintah sudah menyiapkan anggarannya untuk masing-masing daerah yang terkena bencana.

Dr. Zul juga juga berkomunikasi dengan Wakil Presiden (Wapres), H. M. Jusuf Kalla. Sebenarnya, Wapres akan berkunjung ke NTB pada 10 Oktober ini.

Namun rencananya Presiden Jokowi yang akan datang ke NTB pada tanggal 12 atau 13 Oktober ini. Kedatangan Presiden tersebut untuk menuntaskan apa-apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. (nas)

Pengembangan ’’Technopark’’ Banyumulek Tak Optimal Dari Hal. 1 Supaya anggarannya tidak dititip di masing-masing OPD, maka perlu ada lembaga yang dibentuk. Sehingga, dalam APBD 2019, anggaran pengembangan Technopark atau STIP Banyumulek kelihatan. ‘’Untuk bisa mengejar itu semua, harus jelas bentuk lembaganya. Sehingga masuk APBD Murni 2019. Sekarang lagi proses menuju pembahasan APBD Murni 2019.

Untuk itu, bentuk kelembagaan itu harus rampung sebelum APBD 2019 selesai. Sehingga lembaga siap, anggaran bisa diploting,’’ kata mantan Sekretaris Bappeda NTB ini.

Mengenai sistem pengelolaan, bisa saja nanti dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan adanya BLUD, maka dapat memperoleh dana dari pemerintah dan dikelola. Selanjutnya akan dapat memberikan pendapatan bagi daerah.

Terpisah, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, H. Iskandar Zulkarnain, S.Pt, M. Si membantah Technopark

Banyumulek belum optimal pengelolaannya. Ia mengatakan, ada tiga UPT Disnakeswan yang berada di Technopark Banyumulek. ‘’Technopark ini dilihatnya dari depan.

Semua kegiatan kita ada di belakang,’’ katanya.

Ia mengatakan kendala pengembanganTechnopark Banyumulek terletak pada anggaran. Yakni pemberian anggaran kepada masingmasing UPT sesuai tupoksinya masih minim. ‘’Sekarang tentang technopark, kelembagaannya yang belum ada. Sekarang akan dibentuk UPT Perindustrian, iya insya Allah jalan,’’ katanya.

Disebutkan ada tiga UPT yang berada di Technopark Banyumulek. Yakni UPT Balai Inseminasi Buatan, UPT Rumah Sakit Hewan dan Lab Veteriner dan UPT Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan.

Untuk UPT Balai Inseminasi Buatan, angaran yang diberikan kurang dari Rp2 miliar setahun. Kemudian untuk dua UPT lainnya sekitar Rp600-700 juta. ‘’Kalau hanya dana segitu tak cukup,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 10 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Ditargetkan Rampung Akhir Oktober

Perbaikan Ruang Kerja Wagub dan Graha Bhakti Mataram (Suara NTB) Perbaikan beberapa gedung yang rusak di kompleks Kantor Gubernur NTB mulai dikerjakan kontraktor. Untuk tahap pertama, perbaikan akan dilakukan pada dua gedung, yakni ruang kerja Wakil Gubernur (Wagub) dan gedung Graha Bhakti Praja.

Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. H. Fathul Gani, M. Si mengatakan perbaikan ruang kerja Wagub dan Graha Bhakti Praja ditargekan rampung akhir Oktober ini. ‘’Seminggu yang lalu mulai dikerjakan. Target kita memang Oktober ini, clear. Kami harap ini 22 hari kerja,’’ kata Fathul dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (9/10) siang.

Dijelaskan, perbaikan gedung pemerintahan dan fasilitas publik seperti rumah sakit ditangani Dinas PUPR. Perbaikan gedung pemerintahan dan fasilitas publik menjadi perhatian, sehingga dalam APBD Perubahan 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar memperbaiki gedung yang rusak akibat gempa. ‘’Kantor Gubernur ini diprioritaskan, karena kerusakan ruang kerja Wagub cukup parah, harus rehab berat. Beban-beban yang berat kita kurangi dan ganti dengan partisi yang menggunakan bahan-bahan ringan,’’ ujarnya.

Sementaragedung-gedunglain-

nya yang rusak di kompleks kantor gubernur akan diperbaiki pada tahap kedua. Seperti Gedung Biro Ekonomi dan Biro Hukum. Perbaikan tahap II akan diprioritaskan untuk menurunkan material-material yang tak layak. Sehingga tak menggangguaktivitasperkantoran. ‘’Seperti Biro Ekonomi dan Biro Hukum. Sementara Biro Hukum kita arahkan menggunakan eks Gedung Satpol PP. Target kita awal 2019 sudah berfungsi normal semua ruangan yang berada di kantor gubernur,’’ tandasnya.

Pemprov NTB menggelontorkan dana Rp10 miliar untuk memperbaiki gedung pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Perbaikan gedung pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak tersebut dilaksanakan Dinas PUPR NTB dengan penunjukan langsung (PL) rekanan atau kontraktor.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang

(Suara NTB/nas)

DIPERBAIKI - Kontraktor mulai memperbaiki gedung perkantoran yang rusak di kompleks Kantor Gubernur NTB. Tampak beberapa pekerja sedang memperbaiki bangunan yang rusak di ruang kerja Wagub NTB, Selasa (9/10) siang. dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin menyebutkan jumlah gedung OPD yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang dan berat menapai 30 unit. ‘’Ini mudah-mudahan cukup uang Rp10 miliar itu,’’ harapnya.

Ia menjelaskan, Dinas PUPR sedang menghitung berapa gedung OPD dan fasilitas publik yang dapat diperbaiki dengan anggaran sebesar Rp10 miliar tersebut. Ardhi mengatakan sedang dilakukan evaluasi.

Namun yang pasti, katanya, akan diutamakan gedung-gedung pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, RSUD Provinsi NTB, Kantor Gubernur, Inspektorat, Islamic Center dan lainnya. ‘’Kita kalkulasi ulang. Sekarang kantor gubernur sudah mulai dikerjakan bulan ini,’’ ujarnya.

Perbaikan gedung pemerintahan dan fasilitas publik tersebut, kata Ardhi ditargetkan dapat tuntas Desember mendatang. Sehingga, dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan lewat tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), diperbolehkan penunjukan langsung karena masih dalam kondisi darurat bencana. ‘’Prosesnya, pertama menetapkan siapa kontraktornya. Kedua, diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja),ketiga proses pelaksanaan. Keempat, pembayaran. Itu semuanya kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),’’ terangnya.

Bagaimana antisipasi agar rekanan atau kontraktor lain tak cemburu? Ardhi mengatakan penentuan rekanan sepenuhnya kewenangan PPK. ‘’Biarkan PPK bekerja.

Aturannya ada. Kalau ditender, kapan dia selesai, kapan mulai,’’ tandasnya. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257