Edisi 10 Oktober 2017 | Suara Ntb

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 10 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 175 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tiga Kasus Kemenag NTB Masuk ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Proyek asrama haji pada Kementerian Agama NTB merupakan kasus ketiga yang pernah dibidik Kejaksaan.

Hanya saja sampai dengan beberapa lama ditangani, belum menunjukkan perkembangan signifikan. Bahkan ada yang diduga hilang.

Proyek Asrama haji Kemenag NTB pernah diusut sekitar Agustus 2016 lalu, ditandai dengan dipanggil dan dimintai keterangan H. Abu Arif, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek senilai Rp 57.444.338.000 itu. Setahun tak terdengar, kasus ini dibuka kembali pekan kemarin

kepada Suara NTB, Sabtu (7/ 10). Namun untuk penjelasan lengkap, dia bersedia menyampaikan saat mengecek langsung ke lapangan sembari menunggu keluangan waktunya.

Selain fisik, ada juga dalam bentuk dugaan penyimpangan anggaran. Laporan yang pernah masuk ke Kejaksaan, terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lembaga pendidikan agama di Lombok Barat. Isi pengaduan, terkait tidak transparannya penentuan penerima dan penyaluran anggaran.

Laporan indikasi masalah pada penyaluran BOS itu diketahui sejak Juni 2016 lalu. Saat itu, almarhum Kajati Martono, SH,MH langsung menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan (sprinlid) dan membentuk tim terdiri dari jaksa senior Pidsus, seperti Ismail,SH, Zuliadi, SH, termasuk Hademan, SH. Terkait indikasi yang dilaporkan, salah satunya indikasi tidak transparannya penyalu-

dengan dipanggil kembali Abu Arif oleh Bidang Intelijen.

Bidikan Kejaksaan saat itu tidak hanya gedung utama, namun mengarah ke landscape yang tidak jelas fisiknya. Ketua tim penyelidikan Kasi I Intelijen, Joseph, SH. Soal proyek ini, Abu Arif menjelaskan pada dasarnya tidak ada masalah. Proyek sudah dikerjakan sesuai target dan pagu anggaran. Lalu kenapa mangkrak? Dibantahnya, proyek tidak mangkrak, melainkan komponen pendukung seperti meubeler dan kebutuhan maintenance lainnya harus pengadaan baru. “Pengadaannya belum tuntas,” jawab Abu Arif singkat

ran, mulai dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB selaku pemegang DIPA, dilanjutkan ke Kementerian Agama Lombok Barat selaku pendata lembaga pendidikan, mulai dari tingkat MI, MTs, MA. Kabid Madrasah Kanwil Kemenag NTB Jalalussayuty pernah menjelaskan soal laporan ini. Selain diperiksa Kejaksaan, dia juga menyerahkan dokumen. Data yang diserahkan ke Kejaksaan terkait jumlah dana penerima dana BOS dengan rekap yang diserahkan dari Kemenag Lobar. Apakah ada indikasi mark up data penerima sehingga anggarannya turun melebihi data riil?

Jalalussayuty enggan berkomentar, karena sepenuhnya menjadi ranah Kejaksaan. Tapi yang pasti pihaknya mencairkan anggaran sesuai dengan rekap data yang disampaikan Kemenag Lobar.

Tugas selesai. Dimana, jumlah pencairan bervariasi, khusus di Lobar. Untuk MA mencapai Rp 11.608.800.000.

MTs yang disalurkan Rp 17.344.000.000, serta MI mencapai Rp 7.720.800.000.

Kasus ketiga, terkait pengadaan katering haji embarkasi NTB, dengan kontrak tercantum Rp. 541.680.000, pemenang pelelangan umum itu UD. Anita. Pengadaan kedua, perusahaan sama memenangkan lelang untuk katering PPIH, dengan nilai kontrak Rp 282.960.000.

Sasaran tembak kasus ini sebenarnya bukan pada pengadaan. Keyakinan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan katering haji, H. L. M. Zainuddin, pelapor membidik keabsahan sertifikasi PPK yang dikantonginya. Atas laporan itu, diproses Kejaksaan, dia menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Kepada Kejati, Zainuddin mengatakan sudah menjelaskan hal tersebut.

Dia menyebut, berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010, Bersambung ke hal 15

Penyaluran KUR di NTB Dicurigai Tak Tepat Sasaran Data realisasi penyaluran KUR SIKP dan bank sampai 6 Oktober 2017

TO K O H

(Sumber : Kanwil DJPB NTB)

Desa di NTB Bebas Sanksi Kemenkeu

Percepat Perekaman E-KTP GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyurati bupati/walikota meminta supaya mempercepat perekaman E-KTP. Pasalnya, ratusan ribu warga NTB terancam kehilangan hak pilih dalam Pilkada 2018 mendatang lantaran belum melakukan perekaman E-KTP. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Duk(Suara NTB/dok) H. Ashari capil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/10). Ashari mengaku sudah memparaf draf surat gubernur kepada bupati/walikota tersebut. ‘’Isinya mengimbau kepada bupati/walikota untuk sama-sama mempercepat perekaman E-KTP. Supaya potensi yang ada semua dikerahkan,’’ kata Ashari.

Bersambung ke hal 15

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) memberikan toleransi kepada desa yang terlambat menyerahkan laporan penggunaan dana desa (DD) tahap I. Meskipun terlambat menyerahkan laporan, mereka tidak kena sanksi pencairan DD tahap II. Data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, sampai 5 Oktober 2017, hampir 100 persen DD tahap II sudah ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten.

Mataram (Suara NTB) – Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terjadi perbedaan data antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan perbankan yang ada di NTB mencapai Rp 1,8 triliun. Versi Kemenkeu melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyaluran KUR di NTB sampai 30 September lalu baru Rp 582 miliar lebih. Sementara, versi perbankan yang menyalurkan KUR di daerah ini, jumlahnya sudah mencapai Rp 2,3 triliun lebih.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A mengaku khawatir dengan adanya perbedaan data ini.

Disinyalir, ada penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A menyatakan, laporan pertanggungjawaban DD tahap I memang sangat rendah.

Namun, ia menyatakan hal itu disababkan kesulitan pemerintah desa meng-upload data ke Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Kemenkeu.

Sistem ini katanya, termasuk masih baru sehingga pemerintah desa banyak yang kaget ketika diterapkan.

Bersambung ke hal 15

Taukhid

Dibantah, Gedung Asrama Haji Mangkrak Mataram (Suara NTB) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Asrama Haji di Jalan Lingkar Selatan Mataram membantah gedung senilai Rp 57 miliar itu mangkrak.

KO M E N TTAA R

Tidak berfungsinya gedung karena sarana dan prasarana belum dilakukan pengadaan.

Sejumlah komponen yang belum terpasang seperti mechanical electrical senilai Rp 3 miliar, interior Rp 4 miliar,

Syamsuddar (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/ars)

Kejar Tambahan DAK Fisik DALAM APBD-P 2017, pemerintah pusat menambah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemprov NTB sebesar Rp 40 miliar. Selain itu juga ada tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sekitar Rp 45 miliar. Pencairan DAK fisik tambahan sebesar Rp 45 miliar ini sedang dikejar supaya cepat turun. ‘’Yang kita kejar DAK fisik tambahan Rp 45 miliar untuk jalan. Ini kita kejar proses pencairannya. Kalau tambahan DAU sekitar Rp 40 miliar,’’ sebut Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Syamsuddar ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kanwil DJPB NTB, Senin (9/10) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Artinya, ada debitur yang tidak semestinya mendapatkan dana KUR tetapi justru mendapatkannya. ‘’Kami khawatir kalau ternyata ada komersial yang ngambil KUR tadi. Itu yang disebut salah sasaran,’’ kata Taukhid ketika dikonfirmasi usai pemaparan perkembangan realisasi APBN 2017 sampai September, Senin (9/10).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

landscape Rp 3 miliar, kitchen set Rp 1,9 miliar. ‘’Sehingga kalau dikalkulasi kebutuhan anggaran untuk memfungsikan asrama ini hingga maksimal, mencapai Rp 15 miliar. Ini yang kita kawal terus. Sebenarnya bukan tanggung jawab saya, karena sudah tuntas gedung dibangun. Tapi saya merasa tanggung jawab saya, Bersambung ke hal 15 BELUM TERPASANG PPK Proyek Asrama Haji, Abu Arif menunjukkan lift asrama yang belum terpasang. Sementara nampak bagian depan gedung Asrama haji yang belum difungsikan maksimal karena menunggu pengadaan komponen lainnya. (kiri)

Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir

Kadishub Kota Mataram Diklarifikasi Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat Dinas Perhubungan Kota Mataram, Senin (9/10) kemarin diklarifikasi Kejaksaan Tinggi NTB. Isi klarifikasi terkait dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Sejumlah pejabat Dishub Kota Mataram yang diklarifikasi itu diantaranya Kepala Disbhub, Drs. H. Khalid, Kabag TU Lalu Rizal, Kepala UPTD Parkir Kannesti Cahya Kartika. Selain itu Bendahara Dishub juga turut diklarifikasi.

Sekitar pukul 11.00 Wita, Kadishub Kota Mataram masuk

ke salah satu ruangan di Bidang Intelijen. Saat dikonfirmasi, Khalid enggan berkomentar. Dia mengaku hanya datang bertamu. ‘’Saya cuma datang bertamu,’’ katanya kemudian berlalu.

Sementara pejabat lainnya di ruangan pemeriksaan di Seksi I Intelijen. Satu per satu mereka berhadapan dengan penyidik berbeda. Hingga pukul 16.00 Wita, yang diperiksa terakhir Kabag TU dan Kepala UPTD. Dua pejabat ini juga bungkam, bahkan tidak ada jawaban serius meski sudah berjam jam dimintai keterangan oleh penyidik Intelijen. ‘’Saya

ke sini cuma main-main kok,’’ jawabnya singkat.

Sumber Suara NTB menyebut, permintaan keterangan itu seputar dugaan bocornya PAD miliaran rupiah, baik dari pihak ketiga maupun dari parkir perorangan. ‘’Ada indikasi parkirnya mengendap sebelum disetor ke kas daerah, sehingga perlu dilakukan klarifikasi,’’ sebut sumber.

Sementara dari pihak Kejaksaan Tinggi NTB belum ada yang bisa memberi penjelasan terkait permintaan keterangan tersebut.

Kasi I Intelijen, Kadek Topan,SH (Suara NTB/ars) yang memimpin pemeriksaan juga PERIKSA - Kepala UPTD Parkir Kannesti Cahya Kartika saat memilih diam. (ars) masuk ruang pemeriksaan di bidang Intelijen Kejati NTB.

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Harga Cabai dan Tomat di Mataram Anjlok Dukung Rusunawa untuk Nelayan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mendukung rencana Pemkot Mataram membangun Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) bagi nelayan di Bintaro, Ampenan. ‘’Sekarang ini kan pemerintah ingin menata supaya nelayan kita tidak berjibaku dengan kekumuhan. Kita pasti dorong itu sepanjang tujuannya baik,” ungkapnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/10).

Untuk itu, dia mengingatkan, jangan sampai Rusunawa itu nantinya jus(Suara NTB/fit) tru menimbulkan masalah.

H. Muhtar Karena dari pengalaman yang sudah-sudah, pembangunan rumah untuk nelayan banyak terindikasi disalahgunakan oleh yang bukan semestinya. Namun sepanjang tujuannya untuk menata nelayan agar tidak terus kumuh, pihaknya mendukung rencana tersebut. Karena memang, untuk mencari lahan di Kota Mataram, sudah cukup sulit. ‘’Nelayan kita ini kan tidak mungkin akan kita pindahkan ke daerah lain, sementara mata pencaharian mereka ada di pantai. Saya pikir ini solusi yang cukup baik,” ujar Muhtar.

Karena sejak beberapa waktu lalu memang ada wacana untuk membangun rumah untuk nelayan. Karena kondisi rumah-rumah nelayan yang ada di daerah pesisir sudah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini tidak menampik bahwa salah satu kantong kekumuhan di Kota mataram, ada di daerah pesisir. Salah satu cara mengurai kekumuhan di sana, Pemkot Mataram sebagaimana pernah diungkapkan Walikota mataram, H. Ahyar Abduh dalam beberapa kesempatan, bahwa akan dibangun jalan lingkar pinggir pantai. Tujuannya adalah supaya masyarakat sekitar mendapat manfaat secara ekonomis. ‘’Supaya masyarakat ini tidak semata-mata menggantungkan hidupnya dari nelayan saja,” katanya. Ia mencontohkan pada musim angin barat, masyarakat sekitar bisa berjualan di pinggir jalan. ‘’Saya pikir ini baguslah,” cetusnya. Untuk mewujudkan pembangunan Rusunawa untuk nelayan Bintaro, politisi Gerindra ini mengingatkan perlunya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. ‘’Apa manfaatnya, ini harus dijelaskan kepada masyarakat,” imbuhnya. Jangan sampai, setelah Rusunawa dibangun, kekumuhan masih saja terjadi. Artinya, sambung Muhtar, ketika nantinya warga sudah menempati Rusunawa, bekas rumah mereka di pesisir harus dipastikan steril. Ia khawatir manakala Pemkot Mataram tidak tegas, tujuan untuk membebaskan pesisir pantai dari rumah-rumah, tidak akan tercapai. ‘’Jangan sampai ada yang kembali lagi ke sana,” tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Harga sejumlah komoditas seperti cabai, tomat, dan bawang di Kota Mataram anjlok. Anjloknya harga itu disebabkan produksi tanaman melimpah. Sementara, pasar tidak mampu menyerap secara keseluruhan. Petani merugi.

Komoditas paling dirasakan tidak sesuai yaitu cabai. Petani harus menjual Rp 4.000 – Rp 5.000 per kilogram. Pedagang menjual di pasar sekitar Rp 8.000 - 10.000 per kilogram.

Demikian pula, harga tomat dan bawang turun drastis.

Anjloknya harga komoditas pertanian itu dipicu tingginya produksi di Pulau Jawa, sehingga pengepul di sana tidak menerima pasokan dari Pulau Lombok. “Produksi di sana membludak. Makanya tidak diambil dari sini,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali, Senin (9/10).

Dengan harga yang rendah, salah satu solusinya dengan mengeringkan. Solusi seperti itu cukup jitu karena harganya relatif lebih mahal. Demikian pula, tomat bisa diman-

faatkan membuat manisan.

Dan, bawang dapat digunakan sebagai oleh - oleh. Cara seperti itu, mulai dilakukan oleh petani di Kota Mataram.

Muttawali mengakui, sebagian besar kebutuhan cabai, tomat, bawang, dan komoditi lainnya dipasok dari Lombok Timur, Lombok Tengah, dan daerah luar lainnya. Kota Mataram memproduksi cabai, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan daerah lain. Satu hektar lahan cabai produksinya 50 kwintal - 1 ton. “Kalau petani merugi tidak ada yang ribut.

Baru saja cabai mahal semua pada ribut,” kritiknya.

Untuk mengurangi kerugian, Dinas Pertanian membantu bibit cabai dan pupuk.

Bantuan itu paling tidak mengurangi kerugian petani. Bantuan tersebut sejak 2016 lalu diberikan nilainya sekitar Rp 1 miliar lebih. Namun demikian, ia meyakini harga cabai akan melonjak seiring dengan kondisi cuaca seperti saat ini.

Terutama di Pulau Jawa pasti meminta pasokan bumbu dapur tersebut. (cem)

(Suara NTB/cem)

HARGA ANJLOK – Inaq Hawa, seorang pedagang cabai di Kota Mataram menunjukkan cabai yang dijualnya, Senin (9/10). Harga cabai dan tomat yang terus anjlok membuat pedagang ini tidak banyak untung, sedangkan petani pun rugi.

Dewan Minta Proyek PL Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD Kota Mataram segera akan meminta penjelasan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait dugaan monopoli proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Disamping itu, paket dikerjakan oleh rekanan diminta agar dilakukan evaluasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., memilih berpikir positif terkait dugaan monopoli proyek penunjukan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bisa saja, rekanan yang mengerjakan

proyek secara kualitas sangat bagus dan tepat waktu.

Saya pikir terpenting memastikan pekerjaan itu selesai tepat waktu. Kemudian, yang mengerjakan bukan rekanan bermasalah,” katanya, Senin (9/10). Berbeda halnya

jika rekanan yang mengerjakan proyek itu bermasalah.

PUPR mungkin harus meninjau kembali bagaimana proyek berjalan dengan baik.

Mengungkap praktik tersebut tidak mudah. Agak sulit membuktikan karena harus

memiliki data. Kecurigaan publik dengan praktik demikian perlu dijadikan perhatian oleh OPD teknis. Perlu transparan dalam pengadaan barang dan jaa, agar tidak menimbulkan kecurigaan. “Misalnya kenapa rekanan itu - itu saja yang diberikan pekerjaan. Kecurigaan itu wajar. Ini yang perlu PU perhatikan. Jangan sampai kecurigan,” ujarnya.

Nah, kedepannya paling tidak perusahaan dianggap baik

dari segi pekerjaan maupun waktu pengerjaan. Paling tidak dijadikan catatan bahwasanya banyak rekanan bersaing. Perlu juga kata Politisi PDIP dilakukan pemerataan untuk mengedepankan azas keadilan.

Disamping itu, perlu memperhatikan rekam jejak rekanan.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., enggan memberikan komentar terkait dugaan monopoli proyek PL tersebut. (cem)

Penataan Pasar Kebon Roek

Pemkot Ajukan Anggaran ke Pusat (Suara NTB/cem)

PARPOL BARU - Baru satu parpol baru, yakni Perindo, yang mendaftar di KPU Kota Mataram. Pengurus parpol baru lainnya dari DPD Beringin Karya Kota Mataram mengisi daftar kunjungan di KPU Mataram, Senin (9/10).

Baru Satu Partai Mendaftar di KPU Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Pembukaan pendaftaran dimulai tanggal 1 - 16 Oktober. Di Kota Mataram baru satu partai yang mendaftar. Itupun sebatas menyerahkan dokumen.

Pantauan Suara NTB, Partai Perindo merupakan satu - satunya parpol yang menyerahkan dokumen ke KPU. Penyerahan persyaratan oleh Ketua DPW Perindo NTB, H.M. Izzul Islam.

Dokumen persyaratan harus diserahkan parpol yaitu surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, paling sedikit di 75 persen jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50 persen jumlah kecamatan di daerah kabupaten/ kota. Bukti keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen pada kepengurusan Parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Memiliki anggota paling sedikit 1 : 1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota serta syarat lainnya.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., menjelaskan, kebanyakan partai datang hanya berkonsultasi mengenai persyaratan pendaftaran. Pada Senin (9/10), hanya Partai Perindo datang menyerahkan dokumen persyaratan mereka. Tetapi belum mendaftar resmi karena harus menunggu di Pusat.

KPU selaku penyelenggara Pemilu, prinsipnya menerima pendaftaran dengan persyaratan berupa nama anggan atau F2 Parpol, KTA, dan KTP elekronik. Khusus di Kota Mataram dengan jumlah penduduk 419 ribu. Parpol minimal menyerahkan 1:1.000 atau 419 jiwa penduduk Kota Mataram terdaftar sebagai anggota partai. “Parpol harus menyerahkan daftar nama lengkap dengan KPT elektronik atau suket,” paparnya.

Kepengurusan Partai Politik khusus di Mataram yang memiliki enam kecamatan. Minimal harus 50 persen atau tiga kecamatan memiliki kepengurusan. KPU akan mengkroscek dokumen persyaratan diserahkan oleh Parpol. Jika ditemukan ganda secara otomatis ditolak. Karena, nama - nama diserahkan harus sesuai dengan Sistem Informasi Partai Politik.

Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2016 dibuka hingga 16 Oktober. Sejauh ini, ia tidak mengetahui penyebab partai belum mendaftar. KPU pernah mengkomunikasikan agar Parpol tidak mendaftar pada akhir pendaftaran. Ketika ada kekurangan pengurus Parpol bisa segera melengkapi.

“Kita sudah minta supaya jangan menumpuk mendaftar pada akhir pendaftaran. Kalau ada yang kurang mereka bisa melengkapi,” tuturnya. Ketua DPD Beringin Karya Kota Mataram, Lalu Wirasakti mengaku kedatangannya ke KPU hanya berkoordinasi saja dan menginformasikan bahwa partainya tidak mendaftar.

Wakil Ketua Biang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, I Gde Wiska mengatakan, partainya akan mendaftar ke KPU tanggal 11 Oktober (Rabu besok). Saat ini, ia tengah menyiapkan data seperti KTP elektronik dan Kartu Tanda Anggota. Tetapi, partainya sudah mendaftar melalui SIPOL beberapa hari lalu.

“Kalau di SIPOL kita sudah daftar. Tinggal mendaftar manual tanggal 11 Oktober,” sebutnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Kota Mataram kembali mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk penataan Pasar Kebon Roek. Di tahun 2015 - 2016 pernah diajukan untuk penataan Kebon Roek ke Kementerian Perdagangan sejumlah Rp 54 miliar. Tetapi belum ada respon.

Selama tiga tahun, belum bisa dieksekusi penataan Pasar Kebon Roek, karena berkaitan dengan kesiapan anggaran di kementerian. Termasuk kesiapan lahan di daerah. Kesiapan lahan ini penting bagi Pemerintah Pusat sebelum memberikan bantuan. Artinya, Pemkot Mat-

aram harus menyiapkan lahan. “Proposalnya kita sudah kirim dulu. Sifatnya nanti kita menyusul surat yang pertama itu,” kata Kadis Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Senin (9/10).

Kemungkinan penataan pasar tradisional dilakukan bertahap. Sumber penganggarannya bisa saja dari Pemerintah Pusat, Pemprov NTB, dan dimungkinan dari Pemkot Mataram untuk pembantuan pembangunan fisik. Kesiapan penataan itu dibuktikan telah dibuatnya Detail Engineering Design (DED).

Pemkot Mataram memiliki konsep menjadikan pasar Kebon Roek terintegrasi. Selain jadi pasar tradisional, juga ada tempat tourisme, dan pengelolaan

lingkungan. “Sehingga dalam satu wilayah itu ada pengelolaan sampah, tourisme, dan pengelolaan sampah.

Setidaknya ini butuh kesiapan peralatan, “ papar Alwan.

Konsep pasar terintegrasi itu, masing - masing komoditas seperti daging, sayur, ikan, beras, dan lain sebagai di tempatkan di blok khusus. Tidak campur seperti saat ini. Anggaran penataan Rp 54 miliar khusus penataan fisik pasar saja. Pemkot Mataram akan menyiapkan lahan sekitar satu hektar. Sementara, pembangunan terminal, fasilitas umum dan lain - lain akan dibicarakan kembali dengan instansi teknis. (cem)

Dugaan Prostitusi Pelajar

Pengawasan Orangtua Harus Ditingkatkan Mataram (Suara NTB) Terjebaknya pelajar di dunia prostitusi sesungguhnya jadi tamparan bagi orangtua.

Kurangnya pengawasan serta dibebankan menanggung biaya pendidikan disinyalir sebagai penyebab terjerumusnya pelajar ke dunia pelacuran. Pelajar terjerumus tidak lain lemahnya pengawasan orangtua terhadap anak. Orangtua jarang memberikan waktunya untuk bermain bahkan mendengar keluh kesah anak mereka.

Dugaan praktik pelacuran pelajar yang dijadikan alasan membayar biaya sekolah, seharusnya jadi tanggungjawab orangtua. Hal seperti itu, jangan dibebankan ke anak sehingga mereka akan berpikir bagaimana cara memenuhi itu. “Orangtua harus lebih bijak. Jangan anak diberikan berpikir untuk bayar SPP. Itu kan tugas orangtua,” kata Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Senin (9/10).

Menanamkan nilai agama dan moralitas tidak bisa sepenuhnya tanggungjawab diberikan ke sekolah. Peran sekolah sangat terbatas.

Dan, anak - anak lebih banyak berada di rumah. Sekda merasa sekolah cukup memberikan andil memberikan pendidikan moral, penguatan pemahaman agama melalui Imtaq tiap minggunya.

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito Kemungkinan pelajar terseret arus seperti itu dipengaruhi faktor media sosial.

Saat ini, orang - orang berbondong - bondong membeli telepone genggam canggih. Itu dilakukan untuk memenuhi gaya hidup. “HP tidak digunakan positif, sehingga mempengaruhi moral,” ujarnya.

Hal kecil semacam itu setidaknya dirasa tidak perlu dipenuhi oleh orangtua. Ketergantungan anak terhadap teknologi berpengaruh terhadap pola atau gaya hidup.

Dikatakan, ancaman terhadap penyakit seperti HIV dan

AIDS bisa saja menjangkit pelajar. Terutama yang terjun di dunia prostitusi.

Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan AIDS dalam sosialisasinya harus menyasar pelajar. Terutama aparat kepolisian harus turun sosialisasi. “Tidak hanya menyangkut persoalan lalu lintas tapi persoalan lain seperti prostitusi ini juga penting,” kata dia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram, H. Muhtar menjelaskan, orangtua memiliki andil besar mengawasi anak mereka. Caranya dengan mengawasi pergaulan anak - anak mereka. “Dalam al - qur’an menyebutkan jagalah dirimu, keluargamu daripada api neraka,” kutipnya.

Terhadap prostitusi pelajar ini, pemerintah juga memiliki tugas yang sama. Selama ini, pemerintah setengah - setengah melakukan penindakan.

Penindakan itu pun menjelang bulan Ramadhan. Pasca itu, tidak ada lagi penertiban. Sementara, kejahatan baik itu pelacuran belum tuntas dan secara terus menerus terjadi.

Ia mengambil contoh seperti penutupan lokalisasi di Dolly Surabaya. Pemkot Surabaya benar - benar serius menindak praktik itu. (cem)

(Suara NTB/cem)

AKAN DILELANG - Pemkot Mataram akan melelang titik reklame di Kota Mataram. Pelelangan ini dimaksud agar tidak terjadi monopoli. Salah satu titik reklame di Jalan Airlangga.

Titik Pemasangan Reklame di Mataram akan Dilelang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan melelang sejumlah titik reklame di Kota Mataram. Pelelangan ini dilakukan agar tidak terjadi monopoli oleh satu pengusaha advertising. Rencana lelang reklame telah diumumkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dengan memasang pengumuman menggunakan spanduk di beberapa titik di Mataram.

Lelang titik reklame itu telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Sayangnya, regulasi ini tidak pernah diterapkan pasca kewenangan penerbitan izin reklame diambil alih organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

H.M. Kemal Islam selaku Kadis PKP Kota Mataram memaparkan, lelang titik reklame diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2014. Saat itu, belum bisa dilaksanakan karena sejak berdirinya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (sekarang berubah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Kewenangan mengeluarkan izin reklame otomatis beralih.

Rupanya, stafnya mengambil rancangan dari penjelasan Perda itu, sehingga mengumumkan pelelangan titik reklame. Pelelangan titik reklame

itu perlu dikoordinasikan dengan Badan Keuangan Daerah dan DPMPTSP. Ia sadar bahwa kapasitas PKP dalam hal ini hanya sebagai pengawas saja. ‘’Makanya nanti dikoordinasikan dengan pimpinan SKPD. Ini bukan ranah kami, tapi di Perizinan dan Pajak (BKD,red),” jawabnya.

Pemerintah bermaksud melelang titik reklame supaya tidak terjadi monopoli oleh satu pengusaha advertising. Artinya, siapa yang memiliki penawaran tinggi berhak menempati titik reklame tersebut. Sebagai contoh , titik di Cakranegara berbeda dengan di Ampenan. Pemiliknya nanti bisa beragam, bukan satu orang saja.

Berbicara sumber dari pajak reklame. Kemal tidak bisa menyebutkan. Pendapatan reklame itu tanggungjawab dari BKD. Dirinya hanya bertugas mengawasi dan menertibkan reklame tersebut. “Kalau itu saya tidak tahu. Karena berbicara pajak itu di Dinas Pendapatan (BKD,red),” sebutnya.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi dikonfirmasi pekan kemarin belum mengetahui adanya pelelangan titik reklame itu. “Nah, belum saya tahu soal itu. Coba tanya ke Pertamanan (PKP,red),” pintanya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

Pemerintah Inisiasi Terbentuknya Syariah ’’Mart’’ Mataram (Suara NTB) Keberadaan ritel-ritel modern yang jumlahnya sudah menjamur di kabupaten kota membuat para pedagang kecil, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Karena itu, pemerintah daerah menginisiasi terbentuknya syariah “mart”.

(Suara NTB/dok)

L. Saswadi Dewan Masjid Indonesia di Provinsi NTB ini sudah siap

mendukung pemerintah untuk membentuk wadah koperasi syariah, yang salah satu perannya akan membentuk syariah mart. Target Dewan Masjid Indonesia, akan dibentuk 100 koperasi syariah hingga 2018 mendatang. Demikian penjelasan Kepala Dinas Koperasidan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/10) kemarin, ekspresi kepala dinas menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap ritel-ritel modern yang jumlahnya makin banyak.

Yang menjadi kekhawatiran-

nya, pedagang kecil dan pelaku UMKM makin terjepit.

Keberadaan ritel modern jumlahnya kian banyak.

Bahkan hadir berhimpitan dalam satu titik. Lokasi penjualan yang strategis di basis-basis masyarakat, tempat berjualan yang sejuk tentunya memancing minat banyak orang untuk berbelanja langsung di sana.

Pelaku usaha kecil tentu tak mungkin mampu menandingi persaingan bisnis yang demikian. Karena itu, salah satu yang dilakukan adalah mendekatkan pelaku UMKM dengan ri-

Syariah mart ini, lanjut L. Saswadi, konsep pelayanannya bisa antar jemput. Polanya tergantung kesepakatan bersama di koperasi. Selain menampung produk-produk milik UMKM, Syariah Mart ini akan bekerjasama dengan distributor besar untuk memasok kebutuhan produk-produk pabrikan yang akan dijual. Modal awalnya, tentu dimulai dari anggotanya.

Konsep usaha koperasi seperti yang dikemukakan kepala dinas ini, selanjutnya akan diperbanyak dengan memerankan koperasi-koperasi yang ada di NTB. Paling tidak dimulai dari koperasi-koperasi syariah, yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 240 koperasi. “Kita peran dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat,” demikian L. Saswadi. (bul)

tel modern, meskipun kerjasamanya tak sesuai yang diharapkan.

“Ritel modern ini memang menerima produk kita (UMKM), tapi jelas produk kita kalah saing, karena dia jual produk pabrikan yang dijual dengan harga menarik,” katanya.

Oleh sebab itu, program untuk memperbanyak koperasi syariah ini melibatkan elemenelemen terkait. Salah satunya Dewan Masjid Indonesia, selain di pondok-pondok pesanteren.

Syariah Mart yang diprogramkan bersama ini, kedepannya akan menjual produk-produk milik UMKM. Atau produkproduk masyarakat yang menjadi anggotanya. Rencananya akan di launching sebagai kado HUT NTB yang akan di peringati pada 17 Desember 2017 ini.

Perizinan Kapal Nelayan Jadi Sorotan

(Suara NTB/bul)

BAHAN BAKAR NON SUBSIDI - Sejak dikuranginya pasokan premium oleh Pertamina, masyarakat mulai beralih ke jenis bahan bakar non subsidi seperti Pertalite maupun Pertamax.

Seorang pegawai mengisi bahan bakar Pertamax di salah satu SPBU di Mataram.

BLK Mataram Layak Terbitkan Sertifikat Kompetensi Berskala Internasional Mataram (Suara NTB) Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram dinyatakan layak sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi dari Badan Nasional Sertifikat profesi (BNSP). UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB telah siap memfasilitasi tenaga kerja profesional, berlisensi internasional.

Sebelumnya, untuk mendapat pengakuan, para lulusan BLK maupun Lembaga Latihan Kerja (LLK) di provinsi ini, harus melakukan uji kompetensi kembali di Jakarta.

“Sekarang sudah bisa dilakukan di BLK Mataram,” kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan melalui Kepala BLK Mataram, Hj. Wilujeng di Mataram, Senin (9/10).

BNSP adalah lembaga sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerjapada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.

BNSP telah mempercayai BLK Mataram sebagai perpanjangannya di NTB, setelah diberikan sertifikat lisensi TUK untuk melaksanakan sertifika-

(Suara NTB/dok)

H. Wildan si delapan bidang keahlian.

Diantaranya, pengoperasian perangkat lunak administrasi, pemeliharaan sepeda motor karburator, engine tune up konvensional, operator garmen, instalasi listrik industri, pengoperasian multimedia, instalasi listrik penerangan dan teknisi lemari pendingin/AC. BLK Mataram sejak 9 Oktober 2017 ini dinyatakan secara konsisten telah memenuhi pesyaratan dan kompetensinya sesuai dengan pedoman BNSP.

Dengan legalitas sebagai TUK terverifikasi, diharapkan peserta pendidikan dan pelatihan mempunyai kompetensi keahlian dengan didapatkannya sertifikat kompetensi dari BNSP yang bukan hanya lingkup regional atau wilayah akan tetapi juga diakui secara nasional maupun ASEAN. Secara umum pemaparan Hj. Wilujeng soal tugas TUK yakni, membantu pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi kompetensi, menyiapkan tempat uji kompetensi sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan, memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi, menerima pendaftaran pemohon sertifikasi, mengevaluasi penerapan standar kompetensi dalam uji kompetensi, serta mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK. Dengan posisi BLK Mataram sebagai perpanjangan BNSP untuk melakukan uji kompetensi angkatan kerja lulusan BLK dan LLK, kualitas angkatan kerja dari NTB sudah mampu dijual di berbagai kebutuhan kerja di perusahaan dan negara manapun, sesuai sertifikat keahliannya.

“Dengan demikian, angkatan kerja dari NTB memiliki peluang yang lebih luas di dalam dan luar negeri. Untuk menekan angka pengangguran di daerah,” demikian Hj. Wilujeng. (bul)

Mataram (Suara NTB) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB baru telah terbentuk, setelah digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) pada 7 Oktober 2017 ini. Gerbong baru yang diketuai Ir. H. Djoko Supriyanto, MM ini memberikan perhatian khusus. Salah satunya kepada persoalan izin-izin kapal nelayan.

Kepengurusan baru ini ingin menghidupkan kembali gerak HNSI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. HNSI adalah asosiasi profesi, pengurus baru telah terbentuk di NTB dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk periode 2017-2022, kecuali di Kabupaten Lombok Utara yang belum terbentuk.

Kepengurusan baru HNSI Provinsi NTB ini bertekad memperkuat kemitraan dengan pemerintah. Djoko mengatakan, hal itu merupakan perwujudan tupoksi HNSI sebagai fasilitator antara nelayan dengan pemerintah.

Musda HNSI Provinsi NTB dihadiri langsung Ketua HNSI pusat, Dr. Yussuf Solichien, Sekda NTB, Rosyadi Sayuti, Dinas Kelautan NTB dan Dinas Kelautan kabupaten/kota, Lanal Mataram, Karantina dan stakeholders lainnya. Disanalah komitmen bersama diperkuat untuk mengawal percepatan pembangunan kelautan perikanan, khususnya di provinsi ini.

“Sasaran utama kita melakukan pendampingan kepada nelayan dan pengolah hasil-hasil kelautan perikanan,” demikian Djoko.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian HNSI saat ini diantaranya soal izin-izin kapal nelayan yang dirasa masih memberatkan. Karena kepengurusannya dilaksanakan di tingkat provinsi, salah satunya di Dinas Perhubungan.

Tentu, menjadi persoalan bagi nelayan-nelayan yang tinggal jauh dari pusat pelayanan di provinsi. Disatu sisi, pemerintah daerah melalui dinas terkait juga terbatas jangkauannya untuk bersentuhan langsung dengan nelayan, hingga di kawasan-kawasan terpencil. Karena itu, HNSI akan menjadi fasilitator bagi nelayan dan pemerintah untuk memudahkan persoalan perizinan dimaksud.

Ketua HNSI pusat juga mengamanatkan agar HNSI di daerah dapat mengawal seluruh bantuan-bantuan yang dari pemerintah agar lebih terkoordinir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menekan kemiskinan yang basis utamanya masyarakat kawasan pesisir.

“Pak Jokowi juga fokus terhadap pembangunan kelautan perikanan. Karena itu, kita bisa memperkuat kemitraan dengan pemerintah untuk menekan kemiskinan di pesisir,” kata mantan Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB ini.

Ditemui usai rapat konsolidasi internal HNSI di Mataram, Senin (9/10) kemarin, Djoko mengatakan, keberadaan HNSI di kabupaten/kota juga harus lebih kuat kemitraannya dengan pemerintah di kabupaten/kota.

Sebagai pengurus baru, rencana lain yang menjadi programnya yakni memperkuat kelembagaan nelayan, melalui koperasinya. Sebab untuk mendapatkan izin operasional kapal tangkap, salah satu syaratnya adalah menjadi anggota kopeasi. Tinggal tugas pemerintah untuk memanfaatkan kekuatan HNSI dalam melaksanakan program-programnya kepada masyarakat bahari.

“Kita siap memback up pemerintah untuk saling mendukung. Kita akan memperkuat kelembagaan para nelayan untuk memudahkan program pemerintah tepat sasaran. Saat ini kami sedang memperkuat internal,” demikian Djoko. (bul)

(Suara NTB/bul)

H. Djoko Supriyanto

Halaman 3

Kekurangan Notaris JUMLAH notaris di Provinsi NTB belum memenuhi standar ideal. Pelayanan notaris masih terpusat di kota-kota di kabupaten/kota. Menurut Ketua Ikatan Notaris (INI) Kota Mataram, Muhammad Ali, SH, M. Kn, terutama untuk wilayah ke timur Pulau Lombok, terlebih Pulau Sumbawa. Mantan Sekretaris INI Provinsi NTB ini menyebut beberapa wilayah di Lombok Timur misalnya, dalam satu kecamatan belum tentu tersedia layanan jasa notaris.

(Suara NTB/bul) Menurutnya, layanan noMuhammad Ali taris harus tersedia paling tidak satu kecamatan satu notaris. Yang ada saat ini, notaris paling mendominasi di Kota Mataram. Karena itu, ia juga mendorong para notaris atau yang telah memiliki sertifikat notaris untuk membuka layanan di daerah-daerah yang masih lowong.

“Di Kota Mataram, jumlah notaris cukup banyak, sampai 50-an. Di NTB, terdapat sekitar 200an notaris,” kata Muhammad Ali di kantornya, Senin (9/10).

Seperti diketahui, beberapa tugas notaris di antaranya, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

Selain itu, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akte. Membuat akte yang berhubungan dengan pertanahan. Membuat akte risalah lelang.

Selanjutnya, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada akta yang telah ditandatangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan dan salinan tersebut dikirimkan kepada para pihak. (bul)

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

Tunggu Rekomendasi Mendagri PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih menunggu rekomendasi pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait proses pemekaran tiga kecamatan yang diusulkan. Tiga kecamatan yang diusulkan untuk dimekarkan yakni Kecamatan Aikmel, Sikur dan Sembalun.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lotim, Irpan Widiatma, mengaku pihaknya sangat berharap supaya secepatnya ada jawaban dari pemer(Suara NTB/yon) intah pusat terkait proses peIrpan Widiatma mekaran kecamatan tersebut.

“Rekomendasi yang dikirim oleh pemerintah provinsi ke pemerintah pusat saat ini belum memberikan jawaban, itulah yang masih kami tunggu,” ujarnya dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/10).

Dijelaskannya, dari tiga kecamatan yang diusulkan untuk dilakukan pemekaran. Irpan menyinggung akan ada satu kecamatan yang positif untuk dilakukan pemekaran, yakni Kecamatan Aikmel. Hal itu dikarenakan wilayah Kecamatan Aikmel sudah memenuhi kriteria maupun persyaratan yang ada, seperti jumlah desa, luas wilayah serta penduduk maupun sejumlah kriteria lainnya. Misalnya, wilayah Kecamatan Aikmel memiliki sebanyak 24 desa, sementara syarat dari pembentukan kecamatan baru adalah harus memiliki minimal 10 desa.

“Wilayah Kecamatan Aikmel saat ini memiliki 24 desa. Sehingga nanti dari 24 desa itu, Kecamatan Aikmel Induk terdapat 14 dan kecamatan baru 10 desa,” jelasnya.

Dalam pemekaran kecamatan ini, nantinya akan terbentuk Kecamatan Lenek. Sedangkan untuk dua kecamatan lainnya yang turut diusulkan dilakukan pemekaran yaitu Kecamatan Sikur dan Sembalun, kecil kemungkinan akan dapat terbentuk dikarenakan terkendala beberapa faktor seperti kekurangan desa serta beberapa faktor lainnya. “Seperti di Kecamatan Sikur dalam pemekarannya masih kekurangan desa untuk menjadi Kecamatan Kotaraja,”sebutnya.

Pemekaran kecamatan ini bertujuan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, seperti mengakses informasi maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan (adminduk) maupun segala kebutuhan lainnya. Selain itu, hadirnya pemerintah kecamatan di tengahtengah masyarakat diyakini akan berdampak terhadap pembangunan yang dapat lebih cepat dilakukan. Terlebih, pemekaran kecamatan ini tidak hanya kehendak pemerintah, melainkan persetujuan masyarakat. “Intinya, dengan pemekaran kecamatan ini, pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal,” ungkapnya.

Di Kabupaten Lotim, sejauh ini dikatakan Irpan sudah beberapa kali dilakukan pemekaran kecamatan, dari awalnya terdapat 10 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 18 kecamatan. Dari 18 kecamatan selanjutnya dimekarkan kembali hingga menjadi 20 kecamatan dan untuk saat ini kembali diusulkan tiga kecamatan untuk dimekarkan. (yon)

Masyarakat Sokong Tagih Janji Kampanye Bupati Tanjung (Suara NTB) Sekitar 30-an masyarakat Desa Sokong dari berbagai dusun, menggelar aksi hearing ke Pemkab Lombok Utara terkait krisis air bersih di desa itu. Meski aksi ini berlangsung tanpa izin dari Polres Lombok Utara, warga berhasil menyampaikan aspirasinya ke lembaga DPRD setelah ditolak eksekutif.

Aksi massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sokong (GMS) menggelar aksi, Senin (9/10) pagi. Sebelumnya mereka telah bersurat ke DPRD Lombok Utara pada pada 1 Oktober lalu (sesuai nomor surat). Warga meminta agar bisa diterima pada Senin (9/10) kemarin. Belum lagi memperoleh jawaban dari Dewan, warga sudah turun aksi. Bahkan, pihak Polres Lombok Utara juga mengklaim tidak mengeluarkan izin atas aksi itu.

Dalam aksinya, warga berkumpul di Lapangan Tioq Tata Tunaq, Tanjung, persis di depan pintu gerbang Kantor Bupati. Orasi pecah di mana beberapa orator justru mengkritik pedas sikap eksekutif yang dianggap menelantarkan kebutuhan warga akan air bersih.

Dikatakannya, warga 5 sampai 6 Dusun di Desa Sokong yakni Betumping, Tanak Sanggar, Tremangke, Lendang Suro, Pengembuk dan Dusun Tuti, saat ini dilanda krisis air bersih.

Warga berkilah, air bersih sangat kurang. Tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk keperluan ibadah.

Dalam orasinya, warga yang berdiri di luar pagar Kantor Bupati mendesak untuk bertemu bupati dan wakil bupati. Namun jajaran pejabat yang menemui massa menolak menerima. Hadir menemui massa yaitu, Asisten I Setda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., dan Kabag Humas, H. Saprinadi, S,Pd. Di balik terali Kantor Bupati, Kabag Humas mengklarifikasi kedatangan warga.

“Sesuai surat bapak-bapak, tujuannya ke DPRD, coba baca, bukan ke Pak Bupati,” kata Kabag Humas memperlihatkan surat kepada massa.

Melihat surat itu, pihak Kepolisian yang mengawal pun mengarahkan massa ke gerbang Kantor DPRD di sebelahnya. Di sana, massa kembali berorasi. Mereka menuntut supaya Pimpinan dan Anggota DPRD KLU menemui massa. Melalui lobi kepolisian, massa akhirnya diterima hearing. Sebanyak 4 orang perwakilan massa ditemui di ruang kerja Wakil Ketua DPRD, Sudirsah Sujanto, didampingi Ketua Komisi III, Nasrudin, S.HI., dan 2 anggota Komisi III. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Sudirsah Sujanto, menyatakan aspirasi warga kali ini merupakan salah satu referensi untuk dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam penjelasannya, Sudirsah memungkinkan dua alternatif solusi, yakni penyediaan air bersih melalui sumur bor, atau penyambungan pipa.

Hanya saja melihat panjangnya pipa, ia membayangkan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. (ari)

(Suara NTB/ari)

TUNTUT PEMERINTAH - Kabag Humas , H. Saprinadi menunjuk surat pendemo yang ditujukan ke DPRD. Mereka meminta pemerintah memperhatikan warga yang sedang dihadapkan dengan krisis air bersih.

SUARA PULAU LOMBOK

Tahun Depan, Penertiban Roi Pantai Gili Meno dan Gili Air Tanjung (Suara NTB) Aksi penertiban Pemkab Lombok Utara di areal roi pantai akan berlanjut tahun 2018 mendatang.

Lokasi yang disasar adalah kawasan roi pantai Gili Meno dan Gili Air. Sebagai persiapan, Pemkab Lombok Utara pun telah menggelar persiapan biasa pada Senin (9/10).

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, usai rapat mengatakan rencana penertiban kawasan bangunan yang melanggar roi pantai bakal berlanjut di dua gili lainnya yakni Meno dan Air. Langkah ini menyambung penertiban yang telah digelar di kawasan roi pantai Gili Trawangan pada bulan Maret 2017 lalu.

“Kita mulai mendata bangunan-bangunan yang akan ditertibkan di dua gili nanti. Hari ini (kemarin) kita rapat dengan sejumlah SKPD,” ujar Hermanto via pesan Whats App. Mantan Kadis Pertanian Lombok Utara ini menjelaskan, rapat kemarin masih bersifat biasa. Namun demikian, rapat menghasilkan keputusan strategis. Di mana, tim penertiban akan melakukan pendataan terlebih dahulu sebelum melakukan aksi. Hal ini untuk memperoleh gambaran volume bangunan yang akan dibongkar berikut biaya

yang dibutuhkan. Diperkirakan penertiban di Gili Meno dan Gili Air juga memerlukan dukungan alat berat sebagaimana yang dilakukan di Gili Trawangan.

Setelah memperoleh data, selanjutnya, jelas Hermanto, tim penertiban akan menggelar sosialisasi kepada pengusaha khususnya pemilik bangunan di areal roi pantai.

Orientasinya masih sama, di mana pemilik bangunan diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri bangunannya sebelum dirobohkan paksa oleh Tim Penertiban Pemkab.

Asisten II mengutarakan, persiapan ke depan akan dilakukan dengan matang.

Khususnya menyangkut pembebanan biaya yang tidak dibebankan hanya pada satu SKPD saja. Sebelumnya, pada penertiban roi pantai Gili Trawangan, penganggarannya hanya bergantung di Bagian Pembangunan.

“Rencana penganggaran

(Suara NTB/ari)

BONGKAR - Aktivitas pembongkaran di areal roi pantai Gili Trawangan beberapa waktu lalu. Tahun depan, giliran bangunan di roi pantai Gili Meno dan Gili Air akan ditertibkan. penertiban tahun 2018 ini akan menyebar di SKPD sesuai dengan tupoksinya. Artinya, kita akan bagi. Yang jelas, Pemda tetap berharap rencana ini bisa berjalan sesuai rencana,” pungkas Hermanto.

Sebagaimana diketahui,

KPU Lotim Mulai Rekrut PPK-PPS Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pertengahan Oktober ini mulai merekrut penyelenggara pemilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa.

Menurut Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, PPK ada lima masing-masing kecamatan dan PPS ada tiga orang masing-masing desa yang akan direkrut.

“Kita butuh sekitar 100 PPK yakni 5 kali 20 kecamatan dan 3 kali 254 desa untuk PPS se Kabupaten Lotm,” terang Saleh saat diwawancara di ruang kerjanya, Senin (9/10) kemarin.

Pada proses seleksi PPKPPS, ujarnya, ada tes administrasi dan tes tulis dan lain-

(Suara NTB/rus)

Muhammad Saleh nya. Mekanismenya, semua yang daftar di masing-masing kecamatan akan diciutkan jumlahnya dari hasil seleksi

menjadi 10, lalu diciutkan lagi menjadi lima. Sedangkan PPS di tiap desa masing-masing dari seluruh yang mendaftar diciutkan menjadi enam, enam menjadi tiga orang.

Selain PPK dan PPS, ujarnya, ada juga Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. PPDP dan KPPS ini diangkat oleh KPU melalui PPS dan akan bekerja 8 bulan ke depan.

Diakuinya, honor para penyelenggara teknis Pilkada ini paling banyak menelan dana. Dari keseluruhan dana KPU, honor penyelenggara tembus Rp 25 miliar. Honor penyelenggaran tingkat PPK, PPS, PPD dan KPPS bersumber dari APBD Kabupaten Lotim. (rus)

Ada 10 Parpol Masuk di Lotim Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali disibukkan dengan verifikasi partai-partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu). Partai baru pun mulai bermunculan.

Sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk besar, Lotim tampak menjadi daerah incaran partai. Hal ini tergambar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Tercatat sebanyak 10 partai politik yang sudah menginput data jumlah keanggotaannya.

Sesuai data sipol, ujar Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, ada 10 partai yang ada di Lotim dengan jumlah keanggotaannya, yakni Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) dengan jumlah anggota 1.600 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah keanggotaan baru dicatat sebanyak 54 orang, Partai Gerindra sebanyak 1.883 orang.

Terbesar menginput data keanggotaan adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 2.654 orang. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memasukkan data 1.409 anggota, Partai Demokrat sebanyak 329 anggota, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan anggota 816 orang, Partai Hanura dengan 1.123 orang, Partai Golkar 1508 orang dan Partai Amanah Nasional (PAN) 620 orang, Partai baru juga mulai merambah di Lotim, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan data keanggotaan sebanyak 1.390 orang, Partai Berkarya 1.413 orang, Partai Garuda 1.103, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan

(Suara NTB/rus)

DATANGI - Partai Perindo mendatangi kantor KPU Lotim menyerahkan berkas KTA dan E-KTP anggota, Senin (9/10).

1.109 orang, dan Partai Suara Rakyat dengan 48 anggota.

Data keanggotaannya nantinya yang akan diverifikasi adalah seperseribu dari jumlah penduduk. Jumlah itu berdasarkan data jumlah penduduk Lotim lebih dari satu juga. Keberadaan parpol tersebut menjadi kewenangan KPU Pusat. KPU kabupaten hanya bertugas dari sisi administatif saja.

KPU Kabupaten, lanjutnya, membuka waktu penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP elektronik dari seluruh partai politik sejak 3 Oktober lalu. Penerimaan pendaftaran calon peserta Pemilu ini akan berakhir sampai tanggal 16 Oktober mendatang.

Senin kemarin, Partai Perindo Lotim di bawah komando H. Lalu Zulkifli menyerahkan KTA ke KPU. Para kader Perindo mendatangi kantor

KPU diiringi gendang beleq.

Prosesi penyerahan KTA dan EKTP anggota Perindo ini pun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Kedatangan Perindo ini pun tidak langsung bisa diterima KPU. Pengurus Perindo Lotim ini pun menunggu sampai DPP Perindo mendaftar resmi di KPU pusat. “Logikanya kan yang punya urusan tentang partai pusat, kalau kita kan soal administrasinya saja,” imbuh Saleh. Sejumlah partai lain pun diperlakukan sama. Belum mendaftar di pusat berarti belum bisa diterima di KPU tingkat kabupaten.

Berkas foto copy KTA dan foto copy E KTP Perindo ini kemudian diterima KPU Lotim setelah DPP menerima pendaftaran. Menurut Lalu Zulkifli, pihaknya serentak secara nasional mengajukan pendaftaran pada Senin kemarin. (rus)

Banyak Kades Tersangkut Hukum Akibat Kualitas Perencanaan Lemah Selong (Suara NTB) Hingga akhir tahun 2017 ini, ada lima kepala desa (kades) di Lombok Timur (Lotim) yang berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH), baik yang kasusnya masih bergulir pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Adanya persoalan ini menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim Drs. H. M. Juaini Taufik, MM, karena belum maksimalnya kualitas perencanaan.

Menurutnya, banyaknya kades terjerat persoalan hukum disebabkan kualitas perencanaan yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran maupun menentukan suatu kebijakan. Di mana, katanya, anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa saat ini cukup besar dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap pemerintah desa.

Halaman 4

“Kita sudah koordinasikan dengan pak bupati untuk menyikapi ini, karena perencanaan yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah desa. Sementara, anggaran yang dikelola saat ini cukup besar,”ujarnya.

Namun apabila proses penyelidikan maupun penyidikan sudah dimulai oleh aparat penegak hukum (APH), Juaini mengaku, pihaknya tidak bisa masuk untuk melakukan intervensi dan lain sebagainya. Kendati demiki-

an, ia mengimbau kepada pemerintah desa yang lain supaya menjadikan sejumlah desa yang terjerat persoalan hukum tersebut sebagai pembelajaran.

Disinggung terkait apakah kades terjerat proses hukum dapat diberhentikan langsung, Juaini menyebut pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta mengikuti segala mekanisme yang ada, apakah harus diberhentikan sement-

ara maupun secara permanen.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak hanya sekedar asal lapor kepada APH apabila menilai suatu proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengalami kejanggalan. Akan tetapi, persoalan tersebut alangkah baiknya terlebih dahulu mempertanyakan persoalan itu kepada BPD atau mendatangi langsung pemerintah desa. (yon)

penertiban bangunan di areal publik di 3 Gili dihajatkan Pemkab untuk memberi space bagi pengunjung. Di Trawangan misalnya, setelah bangunan di kawasan roi pantai di bongkar, pengunjung memiliki ruang yang lebih besar untuk menik-

mati view Lombok Utara. Pun demikian, setelah pembongkaran Pemkab melanjutkan untuk menata kawasan yakni dengan menyediakan sarana dan prasarana publik guna menciptakan Sapta Pesona di kawasan wisata. (ari)

Lombok Utara Targetkan Isbat Nikah Tuntas Dua Tahun Tanjung (Suara NTB) Pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah di Kabupaten Lombok Utara diprediksi berjumlah sekitar 6 persen. Jumlah itu ditargetkan untuk diselesaikan dalam 2 tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., usai menandatangani Nota Kesepahaman melibatkan Dukcapil Lombok Utara, Kemenag Lombok Utara, dan Pengadilan Agama Lombok Barat. Najmul menilai, ketiadaan buku nikah pada pasangan suami istri menjadi persoalan yang harus terselesaikan. Pasalnya keberadaan buku nikah sangat menentukan tertib administrasi selanjutnya, utamanya menyangkut akta kelahiran anak.

“Target kita harus semua diselesaikan (diisbat nikah).

Ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 2 bulan, tapi mungkin dua tahun ke depan bisa selesai,” kata bupati.

Dijelaskannya, dalam mengakomodir sidang isbat nikah pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah, Pemkab mengarahkan adanya keterlibatan pemerintah desa. Desa diharapkan berpartisipasi dalam penganggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diterimanya.

Kendala yang dialami saat ini, terkadang masyarakat belum merasa membutuhkan.

Hanya pada saat mereka memiliki anak dan harus dibuatkan akta kelahiran, mereka ber-

duyun-duyun untuk mengurus.

“Kalau pendataan di kita tidak ada masalah. Masalahnya saat mereka membutuhkan datanglah ke pengadilan.

Maunya kita, sebelum mereka membutuhkan ini (buku nikah) kita berikan,” katanya.

Kepemilikan buku nikah oleh pasangan suami istri, hampir sama permasalahannya dengan kepemilikan BPJS. Menurut Bupati, masyarakat terkesan hanya mengurus BPJS pada saat mereka sakit. Ia menginginkan, sebelum masyarakat terdesak dan memiliki keuangan waktu maka warga mengajukan kepengurusannya di instansi layanan pemerintah.

Sementara Ketua PA Giri Menang, Baiq Halqiah, pada kesempatan yang sama mengatakan program pelayanan terpadu tidak punya akta nikah dilakukan lebih cepat.

Dalam sehari, instansi bisa mengeluarkan 3 identitas hukum, antara lain penetapan oleh KUA, dilanjutkan ke Dukcapil dan pebetapan oleh PA. Selama tahun 2017, isbat nikah telah terselesaikan kepada 150 pasangan. Diperkirakan jumlah pasangan yang belum memiliki Akta Nikah sebanyak 50 ribu, sehingga angka itu diselesaikan dalam 3 tahun. “Kami akan terus sidak secara berkesinambungan.

Kades bisa menyampaikan permohonan akan mengadakan isbat. Seperti di Desa Senaru, ada 100 orang sekarang diajukan, maka langsung bisa diprogramkan tahun depan,” ungkapnya. (ari)

Pilkada Lotim

Perindo Dukung H.M. Syamsul Luthfi Selong (Suara NTB) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) meski belum bisa menjadi partai pengusung, namun sudah siap sebagai pendukung. Bermodal basis keanggotaan yang mulai didaftarkan Senin kemarin, partai yang didirikan Hari Tanoesoedibjo ini siap menjadi pendukung untuk kemenangan H. M. Syamsul Luthfi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Lotim, H. Lalu Zulkifli, menegaskan, partainya siap untuk memenangkan Ketua DPC Partai Demokrat Lotim yang juga mantan Wakil Bupati Lotim itu menjadi orang nomor satu di Lotim.

Namun, Lalu Zul menolak dikaitkan sebagai kandidat kuat mendampingi kakak kandung Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi maju di Pilkada Lotim, karena belum waktunya membicarakan pilkada. “Soal pilkada itu nanti dulu kita sambung bicaranya, saat ini kita bicara pendaftaran saja dulu,” ucapnya saat ditemui di sela pengajuan data KTA Perindo ke KPU Lotim, Senin (9/10).

Menurutnya, paket Luthf-

(Suara NTB/rus)

H. Lalu Zulkifli Zul baru bisa dibicarakan lebih lanjut setelah final. Ada gambar-gambar yang disebarluaskan. “Nanti kalau sudah ada gambar baliho dengan beliau (Luthfi) baru kita bicarakan,” ucapnya.

Ketua partai dengan keanggotaan sekitar 1.290 di Lotim ini mengatakan dalam menghadapi Pilkada Lotim ini, secara pribadi dirinya sudah siap. Siap menjadi bagian memainkan peranan politik merebutkan kursi kepala daerah Lotim. (rus)

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

Berimbas pada Desa PEMANGKASAN dana transfer (perimbangan) oleh pemerintah pusat berimbas terhadap Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD), pasalnya akibat pemangkasan ini alokasi dana desa (ADD) terkena pemotongan sekitar RP 1,8 miliar. Pemangkasan ADD ini berimbas pula terhadap desa, lantaran terjadi pemotongan anggaran masing-masing desa sebesar Rp 10-15 juta.

“Iya berimbas juga terhadap desa, pemotongan dana itu,” kata Kepala Dinas PMD, L. Edi Sadikin, Senin (9/10).

Dijelaskan, sejauh ini pihaknya belum bersurat ke desa, kareL. Edi Sadikin na belum menerima jumlah pasti ADD yang bakal dipangkas. Pihaknya belum berani bersurat ke desa, sebelum memperoleh kepastian ADD yang dipangkas dari BPKAD. Atas dasar surat itulah nanti, pihaknya akan bersurat ke desa.

Setelah menerima surat resmi dari BPKAD barulah pihaknya memperhitungkan di dinas, selanjutnya memberitahukan ke desa. Ia berharap agar pemotongan ini tidak terlalu berimbas fatal terhadap desa. Sebab sumber anggaran desa banyak yang bisa dikelola. Sejauh ini diakui belum ada protes dari desa terkait pemotongan ADD ini. “Iya kami harapkan tidak berdampak fatal pemotongan ini,”jelas Edi. Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno mengaku pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat berimbas terhadap ADD yang diterima oleh 199 desa di Lobar. Jatah ADD untuk desa di Lobar dipastikan berkurang hingga Rp 1,8 miliar. Pasalnya, pengalokasian ADD memiliki rumus 10 persen dari total besaran dana transfer di antaranya dana royalti atau SDA PT NNT (sekarang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara) sebesar Rp 17 miliar lebih, pajak penghasilan Rp 45 juta lebih dan PBB sebesar Rp 737 juta lebih, sehingga mencapai Rp 18 miliar lebih. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Kerugian Negara di Lobar Banyak Belum Tertagih Giri Menang (Suara NTB) Tindak lanjut temuan BPK sejauh ini belum tuntas, terutama temuan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah di Lombok Barat (Lobar) belum tertagih. Pihak BPK bakal mengevaluasi progres tindak lanjut temuan ini tanggal 10 Oktober ini. Temuan LHP BPK masih tersisa pada dana purna bakti anggota DPRD tahun 1999-2004 mencapai Rp 3,9 miliar tersisa Rp 2,7 miliar.

Selain itu, temuan kerugian pengadaan cadangan besar pemerintah (CBP) senilai Rp 108 juta. Pihak pemda sudah melakukan berbagai upaya menyelesaikan temuan kerugian ini khususn-

ya dana purna bakti. “Kita tinggal di DPRD (dana purna bakti) dan ketahanan pangan, ini yang kami akan bahas tanggal 10 Oktober,” jelas Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. R. Agus Hi-

dayat akhir pekan kemarin.

Sejauh ini, ia belum memperbarui perkembangan tindak lanjut temuan LHP BPK, karena perkembangan temuan ini baru akan dibahas Selasa ini. Pihaknya sudah

mengirim hasil tindak lanjut ke BPK,selanjutnya tinggal dievaluasi.

Ia mengakui, temuan yang besar adalah dana purna bakti mantan dewan. Dari jumlah mencapai Rp 3,9 miliar sampai saat ini tersisa Rp 2,7 miliar lebih. Pihaknya menunggu hasil evaluasi BPK, karena yang menentukan bagaimana penyelesaian untuk dana purna bakti ini ada di BPK dan Kementerian Keuangan. “Artinya kita kan

sudah habis upaya kita di sini untuk temuan DPRD 19992004,” jelasnya.

Pihaknya sudah mengusulkan ke BPK agar temuan ini masuk ke kolom 4, yakni tindak lanjut yang tak bisa ditindaklanjuti. Namun belum ada jawaban dari BPK, karena perlu menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Hal inilah, ujarnya, menyebabkan masih ada temuan yang belum ditindaklanjuti. (her)

PAD Sektor Pariwisata Disinyalir Banyak Bocor

Jadi Pengurus Parpol, Kades Bisa Diberhentikan Giri Menang (Suara NTB) Kepala desa (kades) yang ikut partai politik (parpol) bisa diusulkan pemberhetian dari jabatannya. Tidak saja kades, kepala dusun (kadus) dan BPD juga bisa diusulkan pemberhentian. Sebab kades dan perangkat desa dan BPD tidak dibolehkan terlibat di parpol. Hal ini telah diatur dengan tegas dalam aturan bahwa kades tidak boleh memiliki KTA parpol atau terdaftar menjadi pengurus parpol.

“Jadi kades tidak boleh menjadi pengurus parpol, kalau terlibat di parpol maka harus mundur dari jabatan sebab tidak boleh,”tegas Komisioner KPU Lobar, Suhardi, SH, MH, Senin (9/10).

Ditegaskan, sesuai aturan baik UU ASN dan aturan lain mengharuskan kades mundur jika ikut terlibat menjadi pengurus parpol. Demikian pula, kadus dan BPD harus mundur jika mau terlibat parpol. Sudah tegas dalam aturan UU ASN diatur, apalagi dalam PP yang mengatur tentang kades ketika kades masuk di parpol, maka BPD dalam jangka waktu paling lama satu bulan bisa mengusulkan pemberhentian ke bupati.

Kades Gegerung, Jalim Dahlan yang ditemui di KPU ketika ikut mengantarkan pendaftaran Perindo mengakui berkeinginan masuk Perindo setelah berhenti jadi kades tahun 2019 mendatang. Bahkan posisinya saat ini menjadi Ketua DPC Kecamatan Lingsar, namun belum ada SK resmi. Menurutnya, jika aturan tak membolehkan menjadi pengurus parpol maka ia harus keluar untuk fokus di desa. “Ini masih jadi pertimbangan saya,saya masih perlu dan aktif di desa,” jelasnya. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

PASAR - Pembangunan Pasar Sekotong yang dalam proses pengerjaan. Namun, warga mempermasalahkan, karena pembangunannya masih belum dilanjutkan.

Dipertanyakan, Proyek Penimbunan Pasar di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah di wilayah Sekotong Lombok Barat (Lobar) diduga menyisakan persoalan. Pasalnya proyek tersebut ada yang rusak padahal baru dibangun dan ada proyek yang pengerjaannya mandek. Seperti halnya proyek penimbunan Pasar Sekotong Tengah bernilai Rp 600 juta dipertanyakan warga, karena proyek penimbunan telah lama mandek, sementara pengerjaannya belum beres.

Pantauan koran ini di lokasi penimbunan Pasar Sekotong, terpampang plang informasi proyek yang dikerjakan oleh CV GM. Nama kegiatan proyek ini, pengembangan pasar kecamatan/desa / pasar kuliner. Nomenklatur

pekerjaan proyek ini pematangan lahan Pasar Sekotong Tengah dengan nomor kontrak 027/ 153/KPA-Pasar Sekotong Disperindag /VI/2017.

Sesuai kontrak, proyek ini dikerjakan mulai tanggal 6 Juni 2017. Namun aneh, pada plang proyek ini tak ditampilkan nilai proyek, termasuk masa pengerjaan proyek tersebut.

Menurut warga sekitar, proyek penimbunan lahan di bagian depan pasar telah mulai beberapa bulan lalu. Namun entah kenapa, penimbunan terhenti hingga saat ini. Kondisi lahan yang ditimbun juga belum rata, di mana-mana masih terlihat timbunan yang tidak rapi. Bahkan, talud yang dibangun di sekitar lahan penimbunan terbengkalai, karena belum dilanjutkan pengerjaannya. Kondisi ini cukup menyulitkan warga berjualan, karena tertutup talud yang belum rata. Ia berharap agar proyek penimbunan ini segera dituntaskan agar pedagang yang berjualan nyaman.

Menanggapi hal ini, Kadis Perindag Agus Gunawan menegaskan proyek pematangan lahan pasar di Sekotong Tengah dalam proses pengerjaan. Bahkan, sesuai kontrak dikerjakan sampai akhir Oktober. “Itu sedang dikerjakan (finishing), apanya yang mangkrak?” tanyanya.

Ia menegaskan, bahwa masyarakat terima selesai saja. Menurutnya, proyek ini bukan mangkrak karena kalau mangkrak habis masa kontrak, namun belum selesai dan tak terlaksana. “Inikan tetap jalan,”ujarnya. Terkait proyek talud yang belum rampung, menurutnya yang jelas akan tuntas.

Selain proyek penimbunan lahan pasar, proyek irigasi di Dusun Telaga Lebur Sekotong juga ambruk. Proyek irigasi yang baru selesai dikerjakan ini ambruk diduga lantaran tak kuat menahan air pada saat hujan lebat beberapa waktu lalu.

Menurut Kadus Telaga Lebur, Sahnun terkait kerusakan irigasi bernilai ratusan juta rupiah ini telah dilaporkan ke pihak rekanan namun belum ada tindak lanjut. “Sudah kami lapor, kirimkan foto irigasi itu ke pengembang namun belum direspon,”jelasnya. Ia berharap agar irigasi itu segera diperbaiki, lantaran menjadi sumber air bagi petani setempat.

Dikonfirmasi terkait proyek irigasi ambruk, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lobar, Made Artadana yang berupaya ditemui wartawan di kantornya belum bisa ditemui. Wartawan bahkan menunggu hampir sekian jam untuk menemui Kadis PUPR, namun bersangkutan beralasan masih rapat. “Masih rapat ini, sebentar lagi,” jawabnya. (her)

Pengawasan Pekerja Asing Diperketat Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal lebih memperketat pengawasan terhadap para pekerja asing yang ada di daerah ini. Hal itu untuk meminimalisir terjadi pelanggaran izin tinggal dari para pekerja asing.

Hal itu disampaikan Kepala Bakesbangpoldagri, Drs. Masnun, kepada Suara NTB, Senin (9/10). Saat ini, ujarnya, total pekerja asing yang bekerja di Loteng sebanyak 24 orang. Mereka tersebar di sejumlah perusahaan, baik perusahaan umum maupun perhotelan dan restoran yang ada di kawasan wisata.

Hal itulah, ujarnya, yang perlu diantisipasi dengan memperketat pengawasan. Jangan sampai, ada pekerja asing yang menyalahi aturan tinggal maupun izin kerja di daerah ini.

Dalam hal ini, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Imigrasi maupun kepolisian.

Kemungkinan adanya pekerja yang menyalahi izin tinggal dan lainnya, tindakannya sudah jelas sesuai aturan yang berlaku. Tapi untuk memberikan tindakan, tidak bisa dilakukan oleh Bakesbangpolgari saja, tapi harus berkoordinasi dengan Imigrasi dan kepolisian.

Masyarakat nantinya juga diharapkan bisa membantu. Paling tidak dengan membantu memberikan informasi, jika kemudian ditemukan ada pekerja atau orang asing yang melanggar izin tinggal dan izin kerja. (kir)

Praya (Suara NTB) Sebagai salah satu sektor yang tengah berkembang cukup pesat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), sektor pariwisata menjanjikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Namun sayang, potensi PAD dari sektor tersebut disinyalir banyak yang bocor. Akibatnya, pemasukan yang diterima pemerintah daerah dari sektor tersebut masih terbilang kecil.

“Kalau melihat potensi yang ada, sektor pariwisata khususnya dari pajak hotel dan restoran itu bisa memberikan kontribusi bagi PAD sebesar Rp 80 miliar per tahun. Tapi yang baru masuk baru setengahnya atau sekitar Rp. 40 miliar saja,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Senin (9/10).

Hal itu mengindikasi kalau ada kebocoran dalam proses pengelolaan PAD dari sektor pariwisata, khususnya pajak hotel dan restoran. Akibat dari belum optimalnya pengelolaan potensi tersebut oleh pemerintah daerah, sehingga

pemasukan yang seharusnya bisa masuk menjadi PAD banyak yang lepas.

Ia mencontohkan, dalam hal pajak restoran. Sampai saat ini dari sekian banyak restoran yang tersebar di kawasan wisata Loteng, hanya sebagian kecil yang sudah menerapkan sistem bil.

Di mana pajak makanan ditarik pada setiap kali transaksi pembayaran, sehingga pajak yang semestinya ditarik dari restoran tersebut tidak jelas.

Selain dari pajak restoran, potensi pemasukan dari retribusi parkir di kawasan wisata juga diduga banyak yang bocor, karena banyak area parkir di kawasan wisata, tidak jelas pengelolaannya.

Apakah itu pemerintah daerah atau oleh pihak ketiga.

Untuk itu pihaknya mendorong, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan potensi-potensi pemasukan dari sektor pariwisata dengan menyiapkan sistem dan regulasi yang jelas, soal pengelolaan pajak dan retribusi di sektor tersebut. Kalau tidak, maka potensi yang ada akan terus-terusan bocor. (kir)

Maju di Pilkada

Tak Serahkan Surat Cuti, Petahana Tak Lolos Verifikasi Giri Menang (Suara NTB) Petahana yang ingin maju pada pilkada, baik gubernur, bupati/walikota yang akan maju pada pilkada 2018 harus cuti sejak tanggal 15 Februari hingga tanggal 23 Juni 2018. Selama cuti, bupati tak boleh menggunakan semua fasilitas kedinasan. Paling lambat surat cuti diterima KPU saat pendaftaran calon, sebab jika surat ini tidak ada, maka petahana tidak akan lolos di tahap verifikasi.

“Kalau ada incumbent ikut mencalonkan diri lagi ketika pilkada, maka sejak tanggal 15 Juni, hari H pertama kampanye sampai tanggal 23 Juni harus cuti. Artinya tidak boleh menggunakan fasilitas kedinasan,” tegas Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Lobar, M. Suhardi, SH., MH., Senin (9/10).

Menurutnya, surat cuti ini menjadi syarat wajib yang harus diserahkan ke KPU. Surat cuti ini paling lambat diterima saat pendaftaran calon di KPU. Batas akhirnya, jelas Suhardi, paling lambat sebelum mulai kampanye wajib sudah ada SK cuti. Sebab jika surat itu tidak ada, maka bisa berkonsekuensi terhadap tidak lolosnya di verifikasi. Kalau dihitung masa cuti petahana selama 126 hari atau sekitar 4 bulan lebih.

Surat cuti kepala daerah, misalnya bupati/walikota diproses melalui gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelum hari H kampanye, petahana wajib menyerahkan SK cuti dari Mendagri ke KPU.

(Suara NTB/her)

H. M. Suhardi Sementara anggota DPRD yang akan maju pada pilkada, sesuai ketentuan harus mundur.

Ketentuan ini, tidak saja berlaku bagi anggota DPRD, namun juga ASN, TNI/Polri. Perlakuannya sama dengan petahana, Ketua DPRD harus menyertakan surat pengunduran diri ketika mendaftar di KPU. Pendaftaran calon di KPU, jelasnya, dijadwalkan 8-10 Januari 2018 mendatang. Surat pemberhentian Ketua DPRD atau anggota DPRD diproses melalui gubernur. ‘’Artinya, Ketua DPRD harus mundur permanen dari jabatannya. Dasar aturan ketua DPRD harus mundur adalah UU Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 tahun 2017,’’ terangnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun mengaku belum saatnya membahas dan mengomentari pengisian kursi ketua DPRD. (her)

Jalur ke Objek Wisata Dipenuhi Sampah Praya (Suara NTB) Persoalan sampah kini tidak hanya menjadi masalah dikawasan perkotaan saja.

Sampah kini juga menjadi momok di kawasan pariwisata. Termasuk di jalur-jalur menuju objek wisata, utamanya ke kawasan Pantai Kuta kini mulai dipenuhi sampah.

Pantauan Suara NTB, akhir pekan kemarin menunjukan, tumpukan sampah mulai terlihat selepas Desa Rembitan menuju perbatasan Desa Kuta.

Sampah yang berasal dari sampah rumah tangga tersebut, dibuang begitu saja. Ada yang tercecer ada juga yang masih ditumpuk dalam karung dan kantong sampah.

Padahal jalur ini merupakan jalur utama menuju objek wisata andalan di Loteng, seperti Pantai Kuta, Tanjung A’an dan akses ke objek wisata lainya. Melihat tumpukan sampah yang ada, terlihat kalau sampah-sampah tersebut sudah lama tidak ditangani.

“Sangat disayangkan, jalur

menuju objek wisata kok banyak sampahnya,” aku salah seorang wisatawan yang kebetulan melintas.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Loteng, H.L. Putria, yang dikonfirmasi Senin (9/10), mengaku belum mendapat laporan masalah sampah. Namun demikian, pihaknya berjanji akan segera menyelesaikan persoalan sampah tersebut. “Nanti akan kita turun,” janjinya.

Menurutnya, persoalan sampah sebenarnya bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak.

Apalagi menjaga kebersihan, adalah tugas semua pihak.

Munculnya persoalan sampah lebih dikarenakan karakter dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan yang masih rendah. “Masyarakat sudah sering diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi masih saja masyarakat melakukan tindakan tersebut,” ujarnya. (kir)

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dukung Pencapaian SPM, Bupati Tegaskan Komitmen Terhadap Pendidikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, mendukung penuh upaya pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sumbawa. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengembangan pendidikan di daerah ini.

“Dari sisi pendidikan, Sumbawa tidak kurang. Namun tentu saja masih banyak yang perlu dilengkapi dan disempurnakan. Program pusat kami dukung. Apa yang menjadi tugas dari Kabupaten, menjadi tanggung jawab saya sebagai Bupati dan semuanya akan kami penuhi Komitmen kami, memajukan pendidikan, karena majunya suatu bangsa negara dan daerah, salah satunya berpatokan kepada pendidikan,” tukas Bupati, sambil mengajak para siswa berdialog di kantor Bupati di sela sela acara ekspose PKP SPM bersama Kemendikbud RI belum lama ini.

Sebelumnya, Tim PKP SPM Dikdas Provinsi, Dr. Gunawan, M.Pd, mengungkapkan, analisis anggaran dan total kebutuhan yang disiapkan untuk pemenuhan SPM Dikdas. Yaitu Kebutuhan dan pembiayaan jumlah ruang kelas, meja, kursi dan papan tulis untuk satuan pendidikan sekolah dasar (SD/MI) Rp 34,2 Miliar, kebutuhan dan pembiayaan ruang kelas, meja, kursi dan papan tulis untuk satuan pendidikan SMP/MTs Rp 5,7 Miliar dan kebutuhan dan pembiayaan meja dan kursi ruang laboratorium SMP/MTs Rp 1,7 Miliar.

Kemudian kebutuhan dan pembiayaan 1 set peralatan praktek IPA SMP/MTs Rp 43,89 Miliar, Kebutuhan dan pembiayaan ruang guru SD/MI yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap sekolah dasar Rp 479,9 juta, dan Kebutuhan dan pembiayaan ruang guru SMP/MTs

Turun, APBD KSB 2018 Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Pada rencana anggarannya tahun depan, Pemda KSB pun menurunkan target pendapatannya hanya pada angka Rp 1 triliun lebih.

Nilai ini jauh lebih kecil dibanding anggaran APBD 2017 yang nilainya tembus Rp 1,5 triliun. Namun demikian, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, estimasi anggaran yang akan digunakan sepanjang tahun depan itu masih sangat relevan.

“Bukan diturunkan (dari tahun 2017). Kita sengaja pertahankan di ambang Rp 1 triliun,” cetus bupati kepada wartawan, Senin (9/10).

Pemerintah sengaja menetapkan nilai realisasi pendapatan daerah hanya di angka Rp 1 triliun lebih itu. Menurut bupati, Pemda KSB tidak ingin terjadi kelebihan estimasi dari realisasi keuangan daerah ke depannya. Terlebih sejumlah kebijakan keuangan di tingkat pusat sejauh ini masih terus terjadi perubahan. “Kalau ada tambahan kan juga kita masih ada kesempatan di perubahan (APBD Perubahan) untuk menyesuaikannya.

Jadi saya kira itu tidak ada masalah,” klaimnya.

Pada APBD 2018 mendatang, Pemda KSB belum memasukkan item hasil penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (AMNT) sebagai salah satu slot pendapatan. Bupati mengungkapkan, dana tersebut akan dimasukkan setelah realisasi pembayarannya ke daerah tuntas. “Itu belum. Nanti kalau sudah masuk pasti akan kita masukkan, mungkin di anggaran perubahan. Dan kalau itu masuk artinya anggaran kita naik kan,” sergahnya.

Ia menyatakan, dalam 3 tahun ke depan Pemda KSB akan mengatur sedemikian rupa agar ritme anggaran stabil di angka Rp 1 triliun. Karena itu perhitungan matang diperlukan termasuk dengan tidak mematok nilai berlebih di sektor pendapatan. “Pokoknya kita atur supaya tetap realistis dan target kita setiap tahunnya ke depan APBD kita berada di angka Rp 1 triliun,” tegasnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan, pada tahun depan pemerintah masih akan fokus membelanjakan anggaran untuk dua hal, yakni program pengentasan kemiskinan dan penuntasan infrastruktur terutama akses jalan ke seluruh wilayah KSB. “Kita masih punya PR soal kemiskinan dan infrastruktur. Jadi tema besar pembiayaan kita masih soal itu,” paparnya.

Khusus infrastruktur, disebutkan bupati, dalam masa kepemimpinannya saat ini akses jalan yang paling utama.

Sejumlah wilayah terpencil yang selama ini belum mendapatkan akses jalan secara layak akan dikejar penyelesaiannya di tahun 2018 mendatang.

“Sekarang kita sudah hampir selesaikan akses jalan hotmix di wilayah pesisir. Nah tahun depan kita ke wilayah terpencil area pedalaman seperti di Rarak Ronges kecamatan Brang Rea dan ke Mataiyang kecamatan Brang Ene kita masih ada sisa untuk diselesaikan sekitar 1,6 kilometer,” beber bupati. (bug) H. W. Musyafirin (Suara NTB/bug)

yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap sekolah menengah pertama Rp 458,8 juta. Sedangkan untuk analisis anggaran kebutuhan dan pembiayaan jumlah buku set mata pelajaran Pada satuan pendidikan SD diperkirakan mencapai Rp 1,72 miliar, Analisis pembiyaan sekolah menengah pertama yang menyediakan buku teks mata pelajaran dengan perbandingan 1 set untuk tiap peserta didik Rp 2,3 Miliar.

Kemudian Analisis pembiayaan jumlah SD/MI yang menyediakan 1 set peraga IPA secara lengkap Rp 930,6 juta, pembiayaan untuk Buku Teks dan Referensi tingkat SD/MI Rp 850,3 juta dan pembiayaan untuk Buku Teks dan Referensi tingkat SMP/MTs Rp 666,2 juta. “Pemda Sumbawa telah menyiapkan rencana aksi pemenuhan SPM Dikdas selama lima tahun. Yaitu mengalokasikan anggaran se-

DIALOG - Bupati Sumbawa mengajak anak anak berdialog tentang pendidikan dan cita cita mereka sebagai generasi penerus bangsa. cara bertahap. Tahun pertama Rp 20,1 M, tahun kedua 19,4 miliar, tahun ketiga Rp 18,9 miliar, tahun keempat 17,8 miliar dan tahun kelima 16,7 miliar,” tandas Gunawan seraya menambahkan bahwa roadmap inilah yang menjadi pedoman pencapaian target pemenuhan SPM Dikdas set-

iap tahunnya hingga tahun 2021.

Perwakilan Kemendikbud RI, Nurma Dewi Saleh menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dicapai Sumbawa khususnya Dinas Dikbud sehingga bisa membuat roadmap yang bisa dijadikan dasar bagi pemenuhan SPM

FOTO BERSAMA - Bupati foto bersama dengan anak anak bersama Perwakilan Kemendikbud dan Pejabat Dinas Dikbud Sumbawa.

Dikdas kedepan. Tentunya hasil ini atas kerja keras dari semua tim dari Dinas Dikbud.

Sebagaimana diketahui, program PKP SPM Dikdas yang mendapatkan bantuan dari Uni Eropa berakhir pada tahun ini. Meskipun berakhir, tetapi program SPM itu sendiri harus terus berjalan. SPM

ini membutuhkan komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhinya.

“Tugas dari Bupati dan jajarannya bukanlah tugas yang ringan. Karena banyak yang harus dipenuhi. Kami sangat berharap program ini dapat tetap berkesinambungan,” katanya. (arn/*)

Kesbangpoldagri KSB Terbitkan SKT Lima Parpol Baru Taliwang (Suara NTB) Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejauh ini telah menerbitkan surat keterangan (SKT) terhadap lima Partai Politik (Parpol) baru.

Berdasarkan data Kesbangpoldagri KSB, kelima partai yang menyatakan keberadaannya di daerah itu di antaranya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Beringin Karya dan terakhir Partai Rakyat.

“Kelima partai ini sudah datang ke kami dan kami pun sudah menerbitkan SKT-nya,” terang Kasi Ormas dan Orpol Kesbangpoldagri KSB, Edi

Sofyan kepada wartawan, Senin (9/10).

Ia menjelaskan, secara aturan bagi Parpol baru yang hadir di daerah wajib melaporkan diri ke pemerintah setempat atas keberadaannya. Pemerintah melalui Kesbangpoldagri selanjutnya menerbitkan SKT sebagai pegangan Parpol bersangkutan untuk kebutuhan syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami juga sudah meng-

konfirmasi setiap Parpol itu ke KPU. Karena nanti SKT yang mereka bawa akan disesuaikan dengan yang kita laporkan,” terangnya.

Dari data nasional saat ini, selain partai di atas masih terdapat 1 lagi partai baru yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ditanya mengenai partai tersebut, Edi mengaku, partai tersebut sejauh ini belum datang melaporkan diri ke Kesbangpoldagri.

“Sementara ini belum satu

(Suara NTB/bug)

Edi Sofyan pun pengurusnya datang melaporkan diri. Mungkin belum atau memang pengurusnya tidak ada di kabupaten ini,”

sebutnya.

Ia menyampaikan, persyaratan Parpol baru untuk mendapatkan SKT sangat sederhana. Parpol bersangkutan cukup mendatangi kantor Kesbangpoldagri setempat dan menyerahkan seluruh syarat berupa, SK kepengurusan dari pimpinan pusat partai, alamat kantor partai di daerah dan beberapa syarat administrasi lainnya.

“Sangat mudah, formulirnya hanya selembar saja kok. Begitu semua dipenuhi syaratnya maka kami akan langsung terbitkan SKT-nya. Nah SKT itu nantinya akan dibutuhkan Parpol untuk mendaftar ke KPU,” urainya. (bug)

KSB Terima Bantuan Ekskavator Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) secara resmi menerima bantuan satu unit ekskavator dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Senin (9/10). Ekskavator dengan tipe Exca 200 yang diproduksi oleh PT Pindad tersebut, nantinya akan digunakan untuk penanganan masalah sampah yang ada di wilayah setempat, karena sampai dengan saat ini masih dianggap belum maksimal.

“Alhamdulillah kita sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan bantuan tersebut bisa digunakan dengan baik dan sesuai peruntukannya. Sehingga pengelolaan sampah yang ada saat ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal,” ungkap Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM kepada Suara NTB, Senin (9/10).

Dikatakannya, permasalahan sampah masih dianggap krusial di KSB dan harus segera diselesaikan. Karena dari 25 ton sampah per hari yang dihasilkan oleh masyarakat yang bisa terakomodir hanya sekitar 14 ton saja. Sementa-

ra sisanya sekitar 6 ton, masih belum ada solusi yang dianggap paling baik dalam penanganannya.

Kondisi ini kembali diperparah dengan masih minimnya armada pengangkutan sampah. Sebut saja saat ini baru ada tiga alat berat saja yang sudah tersedia dalam penanganan sampah di TPA, begitupun juga dengan armada penganggkut sampah lainnya yang masih kurang.

“Kita akui memang armada kita masih sangat kurang, makanya kita tetap bertekad dalam tahun 2018 mendatang kita akan penuhi sarana yang dibutuhkan untuk penanganan sampah ini,” ungkapnya.

Seraya menambahkan, tentu dalam penanganan masalah sampah untuk sementara ini, bagian hilir (TPA) yang akan menjadi lokasi utama untuk dimaksimalkan.

Sehingga berapapun sampah yang dihasilkan oleh masyarakat bisa tertampung secara maksimal. Karena hasil pantauan beberapa tahun belakangan ini, TPA yang ada tersebut, belum mampu menampung sampah-sampah yang ada secara maksimal.

Hal tersebut terjadi karena

(Suara NTB/ils)

BANTUAN - Ekskavator yang diterima oleh Pemkab Sumbawa Barat atas bantuan Kementerian PUPR. adanya penumpukan sampah yang tidak bisa bisa diurui secara maksimal.

“Kita akan fokus untuk

penanganan masalah sampah di bagian hilir terlebih dahulu dengan memaksimalkan alat berat yang ada. Termasuk juga

akan kita lakukan penambahan terhadap jumlah armada pengangkut sampah yang ada saat ini,” tandasnya. (ils)

Ditutup Secara Resmi

FPM 2017 Berdampak Positif Bagi Ekonomi dan Investasi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Serangkaian kegiatan Festival Pesona Moyo (FPM) Tahun 2017 resmi berakhir pada Minggu (8/10) kemarin.

Kegiatan ditutup Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah usai pelaksanaan kegiatan Barapan Kebo di Orong Dodat, Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu. Sisi lain dari pelaksanaan event tahunan tersebut, ternyata berdampak potitif terhadap ekonomi dan investasi di Kabupaten Sumbawa.

Ketua Umum FPM 2017 yang juga Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi menyampaikan, sebagai major event terbesar di Kabupaten Sumbawa, tahun 2017 ini kegiatan FPM dikemas agak berbeda dari tahun sebelumnya. Berbagai event atau festival di tingkat kecamatan dilaksanakan sebelum pelaksanaan FPM. Antara lain Festival Teba Murin Kecamatan Lenangguar, Sail Indonesai 2017 stop point Sumbawa Besar, Festival Moyo Utara dan Saka World Championship Buffalo Race Serie I. Adapun rangkaian even FPM yang terselenggara diantaranya Karnaval Pawai Budaya, Pagelaran Seni Budaya, Pameran pembangunan ekspo UMKM dan Pasar Rakyat,

Temu Usaha UMKM, Dialog Pariwisata, Jambore Kader Konservasi dan jelajah alam Pulau Moyo, sejumlah festival di beberapa Kecamatan, Main Jaran dan Barapan Kebo yang menjadi penutup kegiatan. Meskipun kegiatan ditutup secara resmi, geliat festival di kecamatan akan terus bergelora hingga Desember 2017 mendatang.

Sekda menjelaskan, pelaksanaan FPM 2017 ini memiliki sejumlah dampak positif.

Dari segi ekonomi, kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sepanjang bulan september 2017 meningkat 2 persen. Dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2016 lalu yang berdampak pada meningkatnya tingkat hunian hotel Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mencatat sebanyak 6.738 wisawatan domestik dan 239 wisatawan asing datang ke Sumbawa sepanjang bulan September yang merupakan dampak dari promosi FPM 2017. Meningkatnya kunjungan ke Kabupaten Sumbawa juga berdampak pada meningkatnya permintaan atas jasa transportasi maupun jasa rumah makan dan restoran.

Disamping itu, pelaksanaan beberapa event juga ber-

dampak pada peningkatan jasa fashion atau penyewaan pakaian adat, pembuatan pakaian adat maupun salon, jasa percetakan dan iklan. Kemudian jasa telekomunikasi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga multiplier effect ekonomi dari taksiran uang yang beredar yang dihitung bersama Dinas Koperindag dan Dinas Perhubungan selama pelaksanaan FPM terdeteksi sekitar Rp 10,72 miliar atau meningkat 7,65 persen dari tahun sebelumnya yang berkisar pada taksiran Rp 9,9 miliar.

Angka taksiran ini tidak termasuk deteksi uang beredar terhadap partisipasi masyarakat selama pra event maupun post event FPM 2017.

Kemudian dampak dari segi investasi sesuai data dari Dinas PMPTSP, ada dua investor yang sedang mengajukan izin pembangunan hotel bersamaan dengan digelarnya FPM 2017 ini.

“Kami berharap agar dampak positif ini yang secara linear mampu menumbuhkan kreatifitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Sumbawa di sektor pariwisata akan terus mengalami pertumbuhan.

Karena masih ada beberapa event festival yang akan berlangsung sampai akhir Desember 2017 di kecamatankecamatan. Sehingga tema yang kita usung tahun ini yaitu ‘Pengembangan Pariwisata , Ekonomi Kreatif dan Investasi’ dapat terwujud,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menjelaskan sektor pariwisata dapat mendorong masyarakat untuk menghidupkan kembali seni kebudayaan asli yang sudah hampir terlupakan. Kemudian dapat menggairahkan perkembangan kebudayaan asli serta dapat menumbuhkan kreativitas seni masyarakat yang dapat memperkaya kasanah budaya Sumbawa. Selain dapat mendorong masyarakat untuk kembali mengembangkan nilai-nilai budaya daerah, pariwisata juga sering dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara.

“Dan itu juga kita rasakan dampaknya selama pelaksanaan FPM 2017. Tentu ini merupakan hal yang menggembirakan bagi kita, sehingga kedepan saya ber-

harap penyelenggaraan FPM dapat ditingkatkan kualitasnya dan lebih fokus dalam pelaksanaannya,” harap Wabup.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama agar panitia festival dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sehingga FPM dapat menjadi agenda pariwisata provinsi maupun pusat. Mendorong keterlibatan pelaku-pelaku usaha pariwisata dalam pelaksanaan FPM. Kemudian panitia penyelenggara dapat mengintegrasikan seluruh sektor-sektor pendukung FPM sehingga kegiatan semakin baik.

Selain itu, mengingat tahun ini cukup banyak kecamatan yang melaksanakan kegiatankegiatan festival, diminta agar dapat dioptimalkan pelaksanaannya. Dengan cara panitia kabupaten dapat mengatur agenda pelaksanaan kegiatannya. Sehingga dengan pengaturan tersebut, paling tidak setiap bulan ada terdapat event-event pariwisata yang dapat disaksikan oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara, dan itu akan menambah daya tarik bagi daerah Sumbawa.

Kepada Sekda selaku ket-

ua TAPD agar dapat memperhatikan anggaran sektor-Sektor yang akan mendukung kemajuan pariwisata daerah Sumbawa. Begitupula kepada semua pihak, baik ASN dan juga masyarakat Sumbawa untuk ikut mempromosikan kekayaan budaya maupun potensi wisata daerah melalui media sosial masing-masing baik itu di facebook, twitter, instagram dan lain-lain.

“Melalui kesempatan yang baik ini saya juga ingin men-

yampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas dukungan terselenggaranya FPM 2017 dengan meriah, lancar menghibur dan penuh makna ini. Semoga ikhtiar sahabat sekalian dalam melestarikan dan mengembangkan budaya dan pariwisata Sumbawa semakin memperkokoh kebersamaan kita guna membangun masyarakat Sumbawa yang hebat dan bermartabat,” pungkasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/ind)

SERAHKAN HADIAH - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat menyerahkan hadiah kepada pemenang dalam kegiatan Barapan Kebo.

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

Di Dompu, Baru Perindo yang Daftar Peserta Pemilu Dompu (Suara NTB) Masa pendaftaran partai politik peserta pemilu yang dibuka selama 3 – 16 Oktober 2017, baru partai Perindo yang mendaftar. Semula, PSI juga telah mengkonfirmasi akan mendaftar di hari ketujuh, tapi yang mendaftar baru Perindo.

Ketua Divisi Pendidikan Pemilih KPU Dompu, Suherman, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (9/10) kemarin, mengaku di hari ketuju masa pendaftar partai politik peserta pemilu tahun 2019 baru partai Perindo. “Hari ini yang mendaftar baru partai Perindo. Kemarin yang konfirmasi akan daftar termasuk PSI, tapi tadi sudah konfirmasi ndak jadi. Mungkin besok mereka akan daftar,” kata Suherman.

Ia juga mengungkapkan, masa pendaftaran ini harus dilakukan semua partai politik peserta pemilu dan dilakukan penelitian terhadap administrasinya. Saat pendaftaran, KPU akan menerima salinan hard kopi berupa kartu tanda anggota (KTA), KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan, dan daftar nama anggota parpol.

“Yang kita periksa, sesuai atau tidak? Karena dokumen yang sama juga disampaikan di KPU Pusat oleh DPP masing – masing partai melalui sistem partai politik (Sipol),” ungkapnya.

Sementara untuk verifikasi partai politik, dikatakan Suherman, hanya dilakukan bagi partai politik baru. Untuk partai politik peserta pemilu sebelumnya dan kembali mendaftar untuk pemilu 2019 tidak akan diverifikasi faktual. “Verifikasi faktual hanya dilakukan pada partai politik baru,” jelasnya. (ula)

Kesbangpoldagri Kerap Temui Penyimpangan Prinsip Kebhinnekaan Dompu (Suara NTB) Kepala Kesbangpoldagri Kabupaten Dompu, H. Burhan, SH, mengaku kerap menjumpai kegiatan yang menyimpang dari prinsip kebinekaan, baik saat acara keagamaan maupun agenda terbuka lainya. Salah satu bentuk penyimpagan itu ditunjukan dengan sikap mendiskreditkan pemerintah, juga mengingkari pancasila.

“Tapi kita kan hanya memantau dan menghimbau mereka supaya memahami tentang kebinekaan, wawasan kebangsaan dan dasar-dasar falsafah negara,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/10).

Upaya menyimpang seperti ini, akunya, tidak hanya dijumpai di tempat-tempat ibadah, melainkan dalam pertemuan terbatas di ruang-ruang publik. Namun demikian, pihaknya tidak serta merta bisa menjustifikasi orang tersebut dari kelompok tertentu. Yang jelas data mereka sudah dikantongi termasuk setiap pergerakannya terpantau tim intelijen gabungan.

“Pergerakannya tetap kita pantau, tapi itukan intelijen yang tau, data-datanya di intelijen ada,” ujarnya.

Mengingat kegiatan mereka cukup mengancam stabilitas keamanan di daerah, mau tidak mau pihaknya harus tetap menaruh kewaspadaan, terlebih menyelidiki apakah kelompok tersebut memiliki hubungan langsung dengan pelaku penembakan di Bima atau tindakan radikal lainya di NTB. Sejauh ini lanjut Burhan, pihaknya belum bisa memastikan kelompok tersebut jaringan mana,juga menolakmembeberkan misi utama yang mereka siarkan. “Untuk mengetahui mereka ini kelompok mana ini pada tataran tingkat penyelidikan, jadi kami belum bisa memastikan,” ungkapnya.

Disinggung soal Pondok Pesantren (Ponpes) yang terindikasi menyebarkan paham radikal di Dompu, Burhan tak bisa menyebutkan mengingat belum mendapat data pastinya di lapangan. Sementara itu berdasarkan keterangan MUI NTB beberapa waktu lalu bahwa terdapat lima Ponpes di NTB yang terindikasi menyebarkan paham radikal, satu diantaranya berada di Dompu. (jun)

Dugaan Penggelapan Anggaran Perusda, Kejari Dompu Tunggu Laporan Dompu (Suara NTB) Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Deddi Deliyanto, SH mengaku, belum menerima laporan soal kasus dugaan penggelapan anggaran Perusda Tahun 2015. LHP Inspektorat yang menemukan kerugian negara hingga ratusan juta sampai hari ini belum dikantongi.

Menyikapi desakan para pihak agar kasus ini ditindaklanjuti Kejaksaan, dikatakannya, perlu ada laporan sebagai dasar pihaknya mengambil tindakan. “Kami belum ada menerima terkait dengan LHP Inspektorat terkait dengan Perusda tersebut. Sampai saat ini belum ada kami menerima itu,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/10).

Soal desakan para pihak agar kejaksaan mengambil alih kasus ini disikapinya dengan melihat terlebih dahulu sejauh mana proses penyelesaian di internal perusda. Apalagi, informasi terakhir, perkara tersebut sudah dilimpahkan ke TPTGR. Kejaksaan melaui Kasi Datun juga dimungkinkan untuk melakukan penagihan kerugian negara yang diakibatkan. Namun demikian, mekanismenya perlu ada laporan terlebih dahulu.

Sementara, untuk menindaklanjutinya tanpa dasar laporan masyarakat, lanjut Dedi Deliyanto, bisa-bisa saja dilakukan, tetapi pertimbanganya ialah menjaga etika institusi. “Dalam artian kalau memang itu diserahkan kepada kejaksaan minimal akan kita lihat seperti apa prosesnya,” ujar dia.

Yang jelas dengan munculnya kasus tersebut dan mengacu pada desakan para pihak itu pihaknya akan segera mengkomunikasi persoalan tersebut dengan Kajari. Sehingga dapat disimpulkan langkah apa yang akan ditempuh dalam perkara tersebut.

Pemberitaaan Suara NTB sebelumnya, Dana operasional Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Dompu Tahun 2015 diduga digelapkan oknum pihak perusahaan. Pasalnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat ditemukan kerugian negara, namun Inpektorat enggan menyebut nilai kerugiannya. Diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. LHP itu pun sudah diserahkan ke Bupati Dompu untuk ditindak lanjuti.

“Kita sudah periksa (pihak perusahaan, red) sudah kita kirim ke pak Bupati, jadi masalahnya itu kita sudah ada rekomendasi-rekomendasi di sana kita menunggu apa tindakan Bupati,” kata Inspektur Inspektorat Moh. Syaiful.

Atas adanya kerugian negara itu pihak perusahaan telah menyatakan menjamin rumah dan perlengkapan lainya untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan.

Dengan demikian prosesnya diserahkan ke majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi (TPTGR) yang dikamandoi Sekda Dompu. (jun) Deddi Deliyanto (Suara NTB/jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Fakah Laporkan Dugaan Korupsi Anggaran Pokir ke Kejaksaan Dompu (Suara NTB) Abdul Fakah, anggota DPRD Dompu dari Partai Golkar mengaku telah melaporkan kasus dugaan korupsi anggaran program pokok pikiran Dewan tahun 2017 ke Kejaksaan. Laporan ini didorong oleh ketimpangan pembagian anggaran pokir untuk masing – masing anggota Dewan dan diduga tidak sepenuhnya sampai ke konstituen.

“Kasus ini sudah saya laporkan ke Jaksa. Cuman Jaksa belum menindaklanjuti. Entah kapan, saya ndak tahu,” kata Abdul Fakah kepada Suara NTB di depan kantornya, Senin (9/10).

Menurut Abdul Fakah, program pokok pikiran Dewan yang disiapkan anggaran tersendiri dari program di masing – masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) positif, dan masyarakat sangat membutuhkan, karena selama ini programnya luput dari perhatian esekutif. Namun pengalokasian anggaran mestinya merata, karena sama – sama dipilih oleh rakyat dan akan diperuntukan bagi masyarakat.

Ketika ada ketimpangan dan perbedaan yang cukup mencolok antara anggota Dewan dalam memperoleh alokasi anggaran program Pokir, menjadi tanda tan-

yanya. Bisa jadi anggaran tersebut diperuntukan bagi anggota Dewan.

“Kenapa saya katakan seperti itu? Inikan tergantung usulan. Usulan saya bukan hanya Rp 1,3 M. Yang diajukan oleh saya, Rp 4 M bahkan Rp 5 M,” kata Abdul Fakah.

Karenanya, Abdul Fakah mengharapkan aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri program Pokir anggota Dewan ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat atau tidak.

Tidak hanya bagi anggota yang besar alokasinya, tapi kepada semua anggota Dewan. “Andai kata dibiarkan, berarti pemerintah melakukan pembiaran DPRD melakukan perampokan uang masyarakat,” katanya.

Berdasarkan catatannya, beberapa anggota memperoleh

alokasi anggaran Pokir di atas kesepakatan bersama Rp 1,3 M. Ketimpangan ini sudah berulang kali disuarakannya saat rapat internal Dewan. Tapi pimpinan menklaim hal itu berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sementara alokasi anggaran Pokir oleh eksekutif diserahkan nominalnya secara glondongan dan pimpinan yang membaginya.

“Masa sampai terlalu loncat, ada yang Rp 3,1 M, ada yang Rp 2,9 M, ada yang Rp 1,9 M, bahkan Rp 3 M. Pimpinan sendiri Rp 4 M,” jelasnya.

Untuk rancangan APBD Perubahan 2017, Abdul Fakah juga mengungkapkan, adanya rencana beberapa anggota Dewan menarik anggaran pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo senilai Rp 15 M. Keberadaan pelabuhan itu sendiri

sangat dibutuhkan masyarakat dan jelas peruntukan.

“Kasihan masyarakat yang membutuhkan itu barang. Ada apa ini? Makanya saya sudah wanti – wanti menolak itu. Kebetulan tunjangan saya sebagai anggota DPRD ini sudah naik. Kenapa semestinya mau dipotong lagi anggaran itu. DPRD ini sudah luar biasa gajinya,” katanya.

Kasi Intel Kejari Dompu, M Sulhan, SH yang dikonfirmasi terkait kasus ini mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan secara resmi terkait dugaan korupsi anggaran Pokir Dewan. Ketika ada laporan, agar disampaikan indikasi penyimpangannya. “Sejauh ini, kita belum menerima laporannya,” akunya.

Sementara penggunaan pokir Dewan itu sendiri telah dilaporkan kelompok masyarakat di Polres Dompu.

Pihak Polres Dompu juga telah menyurati Dewan untuk meminta dokumen yang dibutuhkan.

Surat dari Polres ini telah didisposisi Ketua DPRD ke Setwan untuk menindak lanjutinya.

(Suara NTB/ula)

Abdul Fakah Sekwan DPRD Dompu, Drs. H. Chaerunnasa yang dihubungi terpisah, mengakui, ada surat dari Polres Dompu yang meminta dokumen terkait laporan masyarakat soal program Pokir Dewan. Dokumen yang diminta berupa absen dan berita acara rapat – rapat Dewan. “Saya sudah lanjutkan disposisinya ke Kabag Hukum,” katanya. (ula)

(Suara NTB/jun)

PEREBUTAN - Kawasan hutan yang kini menjadi objek perebutan warga di wilayah perbatasan Bima-Dompu, Senin (9/10).

Rebutan Lahan Picu Konflik Dua Dusun Dompu (Suara NTB) Warga Dusun Karaku Desa Mangge Nae Kabupaten Dompu dan Dusun Doro Luwu Desa Madawau Kabupaten Bima kembali berkonflik. Kali ini mereka diduga mempersenjatai diri dengan senjata rakitan. Konflik tersebut dipicu perebutan lahan garapan pertanian.

Warga setempat, Musliadin mengungkapkan saat terjadi aksi saling serang di tengah lahan yang dipersengketakan itu terdengar letusan senjata rakitan sebanyak empat kali, diduga bersumber dari warga Dusun Doro Luwu.

“Mengetahui terjadi perang, saya langsung hubungi sekertaris desa dan aparat kepolisian. Saya tidak tahu yang melakukan serangan lebih dulu dusun mana, apakah Dusun Doro Luwu atau Karaku,” kata dia menjawab

Suara NTB di tengah aktivitas pengamanan aparat kepolisian.

Meski warga menggunakan persenjataan, beruntung tidak menimbulkan korban jiwa atau luka-luka. Informasinya, hanya terjadi pengerusakan kendaraan. Dua kendaraan milik warga Dusun Karaku dirusak warga Doro Luwu, lantas dibalas oleh warga Karaku dengan merusak satu unit kendaraan guru asal Doro Luwu yang mengajar di salah satu sekolah di Dusun Karaku.

“Motor itu dirusak menggunakan senjata tajam dan sekarang kendaran itu sudah dibawa pihak kepolisian sebagai barang bukti,” jelasnya.

Warga lainya, M. Kardianto, menambahkan konflik yang melibatkan warga dua dusun tersebut dipicu tidak adanya kejelasan terkait program penanaman pohon jangka panjang oleh

KPH TPMRW. Terlebih, KPH tidak mengontrol pelaksanaan programnya di lapangan.

Dalam program KPH itu jelas dia, masyarakat diminta tidak membabat hutan secara keseluruhan melainkan pembabatan hanya di area penanaman pohon jangka panjang.

“Ketika orang Karaku ini membabat hutan orang Doro Luwu ini masuk mengakui ini lahan saya dulunya yang ditutup pemerintah. Cuma kesalahan orang Karaku sendiri membabat secara keseluruhan tidak sesuai prosedur KPH. KPH pun salah terhadap masyarakatnya karena tidak melakukan pengawalan itu,” jelasnya.

Untuk itu, sebagai bagian dari warga yang tinggal di wilayah perbatasan, M. Kardianto, berharap KPH segera mengambil sikap tegas, jika memberi program masyarakat

Baru 20 Persen Barang Kedaluwarsa Diangkut Keluar Gudang Kota Bima (Suara NTB) Sejumlah barang, aneka makanan dan minuman ringan kedaluwarsa yang ditemukan di sebuah gudang di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota, baru 20 persen yang diangkut keluar dan diamankan di Mapolres Bima Kota.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Afrizal S.Ik mengaku, pihaknya kewalahan untuk mengangkutnya.

Selain jumlah barang banyak, hal itu juga disebabkan keterbatasan anggota serta alat angkut.

“Masih banyak barang yang belum diangkut keluar. Kita mengangkutnya dengan anggota dan kendaraan seadanya,” kata Afrizal, Senin (9/10).

Meski begitu pihaknya mengupayakan agar seluruh barang yang diketahui kedaluwarsa tersebut diangkut keluar semua. Dengan meminta bantuan truk operasional Samapta Polres Bima setempat. “Kita targetkan seluruh barang kedaluwarsa ini diangkut keluar tanpa ada sisa,” ujarnya.

Menurutnya barangbarang yang diangkut keluar tersebut, saat ini masih disimpan di ruang Tipiter Mapolres setempat. Bah-

kan dalam ruang tersebut tidak cukup untuk menampung. “Barangnya banyak, sementara ruang Tipiter sangat sempit. Tapi yang jelas barang ini akan disimpan kedalam ruang lain,” katanya.

Ia menegaskan, kasus tersebut masih diproses. Bahkan proses penanganan hukumnya, akan dikoordinasikan juga terhadap Balai Pengawasan Obatan dan Makanan (BPOM) Mataram.

“Penanganan kasus ini sangat serius, kami juga akan libatkan

BPOM Mataram,” terangnya.

Selain itu, Afrijal meminta dan menghimbau masyarakat untuk melaporkan kepada pihaknya, jika menemukan beredarnya barang kedaluwarsa, baik di toko maupun ditempat lain.

“Hal ini sebagai upaya pencegahan dalam memberantas barang kedaluwarsa. Karena jika dikonsumsi akan berdampak buruk bagi kesehatan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DISIMPAN - Barang kedaluwarsa yang ditemukan di sebuah gudang dan disimpan di ruang Tipiter Polres Bima Kota, Senin (9/10).

maka harus melakukan pengawalan dengan baik, atau menarik program dan menututup kawasan hutan tersebut untuk menghindari konflik. “Kalau tidak ingin ada masyarakat yang berperang seperti ini tarik program tutup hutan,” tegasnya.

Kapolsek Kota, Ipda. Zulharis yang dikonfirmasi persoalan ini mengaku konflik tersebut belum sampai adu perang antar warga, mereka masih tahap baku jaga wilayahnya masingmasing. Terkait adanya penggunaan senjata rakitan belum bisa dipastikan karena sejauh penyisiran lokasi yang dilakukan tidak ditemukan atau terdengar suara lendakan senjata.

“Diduga juga kami belum bisa menduganya karena kami belum lihat, kami turun kesana (lahan yang disengketakan, red) ndak kelihatan senjata yang dibilang itu,” pungkasnya. (jun)

Pendaftaran Partai Perindo di KSB Belum Bisa Diproses Taliwang (Suara NTB) Jelang Pilkada tahun 2018 dan Pileg tahun 2019 mendatang, sejumlah Partai Politik (Parpol) di Sumbawa Barat mulai mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu ke KPU. Sementara, dari total parpol yang ada, baru satu parpol saja yang sudah melakukan pendaftaran secara resmi ke KPU yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

“Hari ini (kemarin, red) baru satu parpol saja yang sudah membawa berkas untuk melakukan pendaftaran yakni Partai Perindo. Hanya saja pendaftaran tersebut belum bisa kita proses karena masih menunggu aturan dari Pusat yang akan terkoneksi nantinya dengan Sipol,” ungkap ketua KPU KSB Khairuddin SE, kepada Suara NTB, Senin (9/10).

Dia menambahkan, selain partai yang sudah lama, sejumlah nama partai baru juga terus melakukan konsultasi dan kordinasi prihal syarat yang dibutuhkan sebagai peserta pemilu. Partai-partai tersebut yakni, partai Berkarya, Partai Perindo, Partai Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Idaman. Sementara batas akhir pendaftaran ter-

hadap Parpol-parpol tersebut hingga tanggal 16 Oktober mendatang.

“Kita berikan waktu hingga tanggal 16 Oktober untuk bisa mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Apabila mereka tidak mendaftar, itu artinya mereka tidak berminat untuk mengikuti pemilu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perindo A. Rahman Ilung mengatakan, untuk sementara ini proses pendaftaran partai Perindo dilakukan penundaan. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Sedangkan untuk kelengkapan berkas pendaftaran yang dibutuhkan untuk pendaftaran sudah disiapkan semua tinggal menunggu clear and cleannya aturan dari pusat.

“Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran sudah lengkap semua, tinggal kita menunggu waktu secara resmi saja dari pusat untuk kita daftarkan diri,” tukasnya. Sedangkan untuk Pileg tahun 2019 Partai Perindo menargetkan masing-masing Dapil memiliki perwakilan yang akan menduduki kursi di DPRD. (ils)

SUARA NTB

Selasa, 10 Oktober 2017

Halaman 8

PPP NTB Kubu Djan Faridz ’’Gedor’’ Kanwil Kemenkumham NTB Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, H Muhammad bersama puluhan kader partai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Senin (9/10). Mereka menuntut Menteri Hukum dan HAM melaksanakan putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 79.

Massa aksi datang dengan seragam warna hijau khas partai berlambang ka’bah tersebut. mereka menggelar orasi di gerbang depan Kanwil Kemenkumham NTB. Muhammad menuntut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menaati putusan hakim agung mengenai dualisme PPP, yang menyatakan pengesahan PPP dikembalikan kepada hasil Muktamar Jakarta 2014.

“Saya sampaikan bahwa Menteri Hukum dan HAM tidak taat hukum. Soal keputusan MA yang memenangkan PPP Djan Faridz tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, putusan PK Nomor 79 tertanggal 12 Juni 2017 telah memberikan kekuatan dan dukungan terhadap kepengurusan PPP dengan ketua umum Djan Faridz.

Dalam putusan PK tersebut dinyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah Partai PPP yaitu putusan Nomor 49 tanggal 11 Oktober 2014.

Muhammad menegaskan, Menkumham wa-

jib memberikan pengesahan kepada kepengurusan PPP Djan Faridz, mengingat telah ada dasar hukum yang kuat dari putusan PK Nomor 79 tersebu PPP NTB yang dipimpinnya, lanjut dia, dalam hal itu otomatis sebagai pihak yang sah memimpin.

“Ini negara hukum jadi kami minta menteri taat hukum,” ujarnya.

Aksi serupa kata Muhammad, juga serempak dilaksanakan seluruh PPP kubu Djan Faridz di

seluruh Indonesia kemarin.

Sementara Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Faisol Ali yang menerima perwakilan massa aksi mengatakan, mengapresiasi langkah penyampaian aspirasi tersebut.

“Akan kami upayakan kami sampaikan ke pusat, di sisi lain kami memohon agar kita semua tetap menjaga silaturahim,” ujarnya. (why)

(Suara NTB/why)

UNJUK RASA - Massa aksi dari DPW PKB kubu H Muhammad berunjuk rasa di Kanwil Kemenkumham NTB, Senin (9/10).

(Suara NTB/ndi)

Bakal Calon Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memaparkan visi-misi di hadapan panelis dan disaksikan oleh pengurus DPD Partai Demokrat NTB serta pendukungnya.

(Suara NTB/ndi)

Balon Gubernur NTB, Kolonel TNI, Lalu Rudy Irham Srigde

(Suara NTB/ndi)

Balon Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri (kiri) dan Sekretaris, Zainul Aidi SP

Para panelis (dari kiri ke kanan), Prof. Mahsun, Prof. LaluWirasapta Karyadi, Rida Hakim, Prof. M. Sarjan dan Dr. Firmansyah.

(Suara NTB/ndi) (Suara NTB/ndi)

Balon Gubernur NTB, Prof. Farouk Muhammad

(Suara NTB/ndi)

Balon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh

Balon Wakil Gubernur NTB, Mori Hanafi, SE., M.Comm

(Suara NTB/ndi)

Balon Gubernur NTB, Kisman Pangeran

(Suara NTB/ndi)

Balon Gubernur NTB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli

Selasa, 10 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 9 (Suara NTB/ndi)

Ketua DPRD NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda memimpin rapat paripurna bersama tiga wakil ketua.

Parlementaria - Kerjasama Harian Suara NTB dengan Sekretariat DPRD NTB

F- Golkar

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin

DPRD NTB Kembalikan Raperda Perubahan PT GNE ke Eksekutif

Jubir Pansus I, Ruslan Turmuzi

Jubir Pansus II, M. Guntur Halba

Jubir Pansus III, Lalu Darma Setiawan

Jubir Pansus IV, Johan Rosihan

Suara NTB (Mataram) Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam dan cermat, Panitia Khusus (Pansus) empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menyampaikan hasil pembahasan dan kajiannya pada rapat paripurna DPRD NTB, Senin (9/ 10). Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH., itu, juga sekaligus mengagendakan persetujuan DPRD terhadap empat buah raperda inisiatif dari eksekutif.

Dari empat buah Raperda, DPRD NTB hanya menyetujui dua buah Raperda untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, yakni pertama Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB tahun 2017-2037, yang dibahas oleh Pansus I. Raperda kedua tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang dibahas oleh pansus III. Sementara untuk Raperda tentang tata kelola pemerintahan berbasis sistim eloktronik, pansus II yang melakukan pembahasan meminta perpanjangan waktu pembahasan. Sedangkan untuk Raperda keempat, tentang perubahan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang PT Gerbang NTB Emas (GNE), dikembalikan oleh pansus IV ke eksekutif.

“Setelah mempertimbangkan aspek-aspek yang menyangkut urgensi dari pembentukan perda ini, dan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Pansus IV mengambil kesimpulan dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, mengembalikan Raperda tersebut kepada Gubernur,” ucap Juru Bicara Pansus IV, Johan Rosihan, ST, ketika membacakan laporan pansusnya.

Setelah mendengarkan laporan pansus-pansus, pimpinan sidang memberikan waktu pada Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si untuk memberikan jawaban. Dalam sambutannya, Amin menyampaikan terima kasih pada pansus I dan III yang telah memberikan persetujuan atas raperda yang dibahasnya. Sementara untuk pansus II meminta perpanjangan waktu pembahasan.

“Raperda perubahan nomor 5 tahun 2011 tentang PT GNE, sebagaimana hasil pembahasan dikembalikan pada eksekutif.

Namun saya kira kita masih punya waktu untuk memperdalam sesuai dengan rekomendasi pansus. Artinya tidak semata-mata ditolak, hanya perlu pendalaman dan kajian-kajian dan kita akan buka ruang untuk konsultasi lebih lanjut.

Kami akan berkomitmen untuk mengajukan kembali sesuai dengan saran dan masukan dari dewan,” ujar Amin.

Dikatakan Amin, persetujuan dua buah raperda, satu buah diperpanjang masa pembahasannya dan satu buah perda dikembalilkan, merupakan bukti legislatif sangat serius, mendalam dan cermat dalam melakukan pembahsan. Hal itu menunjukkan komitmen bersama dalam membangun daerah.

“Persetujuan ini tentu dengan penuh dinamika yang diahas dengan mendalam dan cermat, ini menunjukan komitmen bersama membangun daerah. Tentu kami menerima masukan serta rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat ini. Dengan persetujuan perda ini diharapkan bisa menjawab dan menyelesaikan tantangan pembangunan yang sedang kita hadapi dan menjadi acuan arah pembangunan,” pungkasnya. (ndi/*)

F-Demokrat

F-Gerindra

F-PPP

F-PKS

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Tahun Ini, UIN Mataram Dapat Kuota 134 Bidikmisi Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram bersama dengan 117 perguruan tinggi penerima bidik misi di Indonesia, tahun ini kembali mendapat jatah 134 mahasiswa. Program Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai wisuda tepat waktu.

Plt. Wakil Rektor III UIN Mataram Dr. H. Subhan Abdullah Acim, dalam pengantarnya pada saat pertemuan perdana dengan 134 mahasiswa penerima bidikmisi tahun ajaran ini beberapa waktu lalu mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang

beruntung telah mendapatkan program bidikmisi selama kuliah di UIN Mataram. Mereka yang dinyatakan mendapat bidikmisi telah mengikuti tahapan proses panjang mulai dari pendaftaran, verifikasi, survei hingga final.

Dikatakan Subhan, tujuan penyelenggaraan program bidikmisi ini adalah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.

Selain itu, program bidikmisi untu menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik dan juga ekstra kurikuler. Selanjutnya yang terpenting adalah

Kuasai Enam Bahasa SIAPA sangka, Ivan Renaldi Sudarso memiliki kemampuan lebih dibandingkan teman-temannya yang lain dalam penguasaan bahasa.

Siswa SMAN 2 Mataram ini menguasai Bahasa Thailand, Korea, Mandarin, Jepang, Jerman dan Bahasa Inggris.

Bagi siswa blasteran Timor Leste dan Bali ini, belajar ilmu pengetahuan tanpa menguasai bahasa tidak ada artinya. Untuk itu, Ivan Renaldi bertekad terus belajar tentang bahasa dan ilmu pengetahuan lainnya. Selain (Suara NTB/ist) pengetahuan bahasa, Ivan juga Ivan Renaldi Sudarso unggul di bidang akademik. Semua itu, tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam berbahasa. ”Saya mengikuti Medical Science and Application ( MEDSPIN) Competition yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2016 lalu,” katanya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (9/10).

Dalam MEDSPIN Competition, Ivan mengaku, dirinya dan timnya membekali diri dengan penguasaan terhadap mata pelajaran Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Kedokteran dan Farmasi. Apalagi, orang yang mengikuti kompetisi ini sangat jarang, karena membutuhkan keahlian dalam anatomi tubuh manusia dan cara pengobatannya.

Tidak hanya itu, Ivan yang tertarik pada medical science ini menyabet juara 3 olimpiade farmasi se-kabupaten yang diadakan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Bahkan, meraih juara 3 dalam Olimpiade Siswa Nasional (OSN) tingkat Kota Mataram dalam mata pelajaran Fisika.

Ivan berharap dalam MEDSPIN yang akan diadakan di Universitas Airlangga Surabaya pada bulan November mendatang, ia dan timnya dapat masuk gand final dan meraih juara. Ketika ditanya tentang persiapan untuk mengikuti kompetisi tersebut, ia dan timnya telah mempersiapkan diri selama beberapa bulan terakhir dengan belajar intensif melalui penguasaan materi 6 bidang, yakni Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Kedokteran dan Farmasi. (ham)

mencetak lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial.

Sementara Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., dalam sambutannya mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, karena sejak tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan bidikmisi berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.

“Alhamdulillah UIN Mataram diamanahkan 134 orang mahasiswa sebagai anak asuh baru UIN Mataram tahun ini,” ujarnya.

Selanjutnya Mutawalli juga menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Negara Indonesia, pada pasal 31 UUD 1945 telah menggariskan pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi, yang membedakan antara golongan kaya dan golongan miskin. Hal ini juga tergambar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat (1) huruf c menyebutkan ”Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya”.

Di kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai

bentuk komitmen awal mahasiswa dengan lembaga yang berisi tentang aturan tata tertib yang akan dipedomani selama menjadi penerima bidikmisi.

“Kami menghadirkan bank mitra lembaga yaitu Bank NTB Syariah dan BNI Syariah untuk menjelaskan secara teknis mulai dari proses pembuatan rekening, ATM dan KTM, dan beberapa fasilitas layanan lainnya,” sambungnya.

Mutawalli meminta kepada pihak bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Selain itu, ujarnya, untuk mendapatkan jatah atau kuota bidikmisi tidaklah mudah. Dibutuhkan upaya perjuangan untuk meyakinkan Ditjen Dikti agar UIN Mataram mendapatkan kuota

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Petinggi MAN 1 Lotim pose bersama siswa anggota ICT Club MAN 1 Lotim yang jadi juara pada lomba IT Tingkat SMA/SMK/MA se-NTB, Senin (9/10).

Mataram (Suara NTB) Target Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB agar semua SMA/ SMK Negeri dan Swasta melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018 harus berhadapan dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Termasuk juga sekolah swasta yang terpaksa harus bergabung dengan sekolah lainnya agar bisa melaksanakan UNBK. “Sekolah swasta banyak yang belum ada kelengkapan UNBK, belum bisa laksanakan sendiri. Akhirnya meminta bantuan sarana dengan cara dipakai bersama,” kata Kepala SMA Al-Ma’arif , M. Furkan, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/10).

Pada UNBK tahun 2017 lalu, di tengah keterbatasan sarana, sejumlah sekolah swasta memilih bergabung dengan sekolah lainnya untuk menggelar UNBK. Seperti empat SMA swasta, yaitu SMA Al-Ma’arif,

SMA Trisakti, SMA Janamarga dan SMA Saraswati memilih menggelar UNBK di satu lokasi yang sama, yaitu di laboratorium komputer milik SMK Bina Bangsa.

Furkan menyampaikan, ia berniat untuk menyelenggarakan di laboratorium milik SMA Al-Ma’arif, nantinya pihaknya berupaya untuk menyiapkan laboratorium dan kelengkapan lainnya. Namun jika sekolah swasta lainnya belum memiliki sarana dan prasarana UNBK, maka pel-

aksanaan UNBK dengan bergabung bisa menjadi pilihan lagi. “Pelaksanaan UNBK bisa terlaksana kalau pakai sistem seperti itu, dengan cara bergabung,” katanya.

Menurutnya, UNBK bisa dilaksanakan, tapi sistem yang menyangkut sarana dan prasarana serta fasilitasnya harus ada. Jika ingin UNBK bisa berjalan terus, pelaksanaan UNBK bersama untuk beberapa sekolah di satu tempat bisa menjadi pilihan.

Hanya saja, dibutuhkan

pekan kemarin. Ia menegaskan, pemerintah perlu melihat kondisi sekolah. Terutama melihat kondisi sekolah yang belum memiliki perangkat komputer sebagai penunjang UNBK. “Harus melihat kondisi sekolah, apakah sudah memiliki perangkat komputer yang cukup, jangan sampai dipaksa,” katanya.

Dikhawatirkannya, jika rencana UNBK dipaksakan akan sulit terjadi, apalagi sekolah di tingkat pendidikan dasar tidak bisa melalukan

Menteri karena telah memberikan kesempatan kepada putra putri anak bangsa di UIN Mataram untuk mendapatkan beasiswa,” tukasnya. (dys/*)

jaringan internet dan listrik yang memadai untuk pelaksanaan UNBK. Seperti di daerah terpencil atau terjauh, jika tidak ada jaringan internet, sekolah di tempat itu bisa bergabung dengan sekolah lain yang terdekat sebagai penyelenggara. “Digabung saja kalau mau UNBK berjalan terus. Sekarang tidak harus mengedepankan gengsi kalau mau pendidikan berjalan dengan baik,” usul Furkan.

Diakuinya pelaksanaan UNBK memiliki keuntungan dibandingkan dengan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Melalui UNBK bisa meminimalisasi kebocoran dan kecurangan UN. Juga bisa mengurangi pembengkakkan dana dibandingkan UNKP. “Memotivasi kema-

(Suara NTB/ron)

M. Furkan juan peserta didik untuk mengenal teknologi informasi (IT),” kata Furkan. (ron)

Awasi PPK, Pertimbangan Dikbud Menilai Kepsek

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Kepala SDN 13 Mataram H. Rusdan pose bersama dengan murid yang meraih juara ada MTQ Tingkat Pelajar, Senin (9/10).

SDN 13 Mataram Juara Umum MTQ Tingkat Pelajar Mataram (Suara NTB) SDN 13 Mataram tampil sebagai juara umum pada lomba seleksi Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Pelajar yang diadakan oleh Gugus III Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

Lomba yang berlangsung pada hari Sabtu 7 Oktober 2017 bertempat di SDN 13 Mataram dan diikuti seluruh SD yang tergabung dalam Gugus III Kecamatan Selaparang yaitu SDN 22 Mataram, SDN 9 Mataram, SDN 13 Mataram, SDN 8 Mataram, SDN 46 Mataram, SDN 39 Mataram dan SD Al Iqro.

Kepala SDN 13 Mataram Drs. H. Rusdan, M.Si., mengatakan lomba ini terdiri dari tiga kategori antara lain Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) dan Musabaqah.

Pada Cabang MTQ Putra tampil sebagai juara satu yaitu murid SDN 13 Mataram

atas nama Muhammad Sadid Hurul dengan nilai 90, disusul Muhammad Wira Praja dari SDN 22 sebagai juara dua dengan nilai 81 dan juara tiga Muhammad Egil, murid SD Al Iqro dengan nilai 78.

Sedangkan di cabang MTQ Putri, keluar sebagai juara satu Firdausiana Hadi wakil SDN 8 Mataram dengan nilai 77, disusul juara dua Mazidatul Rizkika wakil SDN 13 Mataram dengan nilai 76 dan juara tiga yaitu Malaika Rahmadita murid SDN 8 Mataram dengan nilai 73.

Adapun dari Cabang MHQ Putra tampil sebagai juara satu M. Rifqi Ilham dari SDN 13 Mataram dengan nilai 94, juara 2 M. Fadhil juga dari SDN 13 Mataram dengan nilai 92 dan juara tiga syahronial SDN 90 dengan nilai 82.

Sedangkan MHQ Putri tampil juara satu Fadhila Salsabila dari SDN 47 Mataram dengan nilai 92, juara 2 Devi-

ta Anjani dari SDN 22 Mataram dengan nilai 85 dan juara tiga Soraya Najiba asal SD Al Iqra dengan nilai 83.

Rusdan mengaku, SDN 13 Mataram yang muncul sebagai juara umum patut diberikan apresiasi terhadap para murid yang ikut berlomba. Pihak sekolah pun langsung memberikan reward kepada para murid yang telah berhasil tampil sebagai juara usai pelaksanaan upacara bendera yang digelar Senin 9 oktober 2017.

“Alhamdulillah anak-anak telah tampil dengan baik dan maksimal sehingga memperoleh juara umum, bagi saya kalah menang urusan belakang namun yang terpenting adalah anak-anak bisa tampil sesuai kemampuan yang mereka miliki dan mereka bisa mendapatkan pengalaman berharga dari perlombaan ini,” tutup Rusdan saat apel bendera. (dys)

DPKM : UNBK Jangan Dipaksakan di Semua Sekolah Mataram (Suara NTB) Rencana pemerintah pusat agar di tahun 2018 seluruh sekolah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dirasa sulit direalisasikan. Apalagi dengan kenyataan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung UNBK di seluruh sekolah.

Oleh karena itu, pelaksanaan UNBK di seluruh sekolah jangan dipaksakan.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin,

oleh Dikti di Jakarta.

“Alhamdulillah kita pantas bersyukur atas semua anutgrah dan terima kasih kepada bapak presiden dan Bapak

Belum Semua Sekolah Swasta Bisa Gelar UNBK Secara Mandiri

ICT Club MAN 1 Lotim Juara Umum Lomba IT Se-NTB Selong (Suara NTB) Keberhasilan ekstrakurikuler Information Communication and Technology (ICT Club MAN 1 Lombok Timur (Lotim) dalam mengungguli sekolah-sekolah ternama di NTB pada lomba IT tingkat SMA/SMK/MA se-NTB 5 Oktober 2017 yang diadakan STMIK Bumigora Mataram membuat bangga keluarga besar MAN 1 Lotim. Pasalnya dari setiap mata lomba yang diikuti selalu unggul, seperti menjadi juara 1 sains komputer, juara 1 dan 3 cerdas cermat ICT, juara 1 animasi, juara 1 dan 3 desain grafis. Hal inilah yang menobatkan MAN 1 Lotim menjadi juara umum.

Keberhasilan siswa-siswi yang tergabung dalam ekstrakurikuler ICT pada lomba IT tingkat SMA/SMK/MA Se-NTB tidak lepas dari kerja keras seorang pelatih dan Pembina M. Rasyid Hardi,M. Pd, karena dalam menyeleksi peserta yang ikut lomba benar-benar dilakukan secara profesional. Selain itu, peserta yang diberikan persiapan yang matang, sehingga inilah yang menjadi kunci kesuksesan dalam memenangi lomba.

Wakil Kepala Bagian Kurikulum MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni, M. Pd, menjelaskan, ICT Club MAN 1 Lotim selalu menjadi juara pada kegiatan yang diadakan oleh STMIK Bumi Gora. ‘’Hampir tiga tahun berturut-turut MAN 1 Lombok Timur menjadi langganan juara pada kegiatan ini,’’ ujarnya bangga.

Salah satu pemenang Lomba Adelia Savitri mengaku sangat bersyukur di akhir jabatannya sebagai ketua ICT mampu memberikan prestasi yang terbaik untuk madrasah tercinta. Ia tidak lupa berharap kepada pengurus selanjutnya agar terus menanamkan semangat juara pada setiap anggota yang ikut ICT. Sementara Kepala MAN 1 Lotim, Drs. H. Silmi, M. Pd.I., memberikan apresiasi kepada semua siswa-siswi yang menjadi juara pada lomba IT dan berharap agar semangat dan mental juara terus dipupuk. Keberhasilan MAN 1 Lotim menjadi juara umum pada lomba IT menunjukkan kualitas pendidikan di madrasah jauh lebih unggul. (*)

(Suara NTB/dys)

PENJELASAN - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli didampingi Wakil Rektor III UIN Mataram H. Subhan Abdullah Acim memberi penjelasan kepada mahasiswa penerima bidikmisi.

pungutan ke orang tua siswa.

Hal ini sangat rentan menjadi permasalahan hukum seperti kasus SMPN 6 Mataram beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu ia menyarankan, sekolah yang sudah memiliki perangkat pendukung UNBK saja yang melaksanakan UNBK. Sementara yang belum memiliki sarana pendukung UNBK, sebaiknya tidak memaksakan diri melaksanakan UNBK. “Biarkanlah yang mampu melaksanakan kalau yang belum

mampu, ya untuk tahun ini belum, tahun depan barangkali, secara bertahap,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram tidak bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh SMP di Kota Mataram pada ujian nasional 2018 nanti. Ini dikarenakan masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung UNBK di sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu

Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan, keterbatasan sarana menjadi kendala sejumlah sekolah di Mataram.

Menurut Sidik, jika mengandalkan APBD Kota Mataram, jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung UNBK di 24 SMP Negeri, belum lagi SMP swasta. Itulah yang sangat menyulitkan penerapan UNBK di SMP Kota Mataram. Di tahun 2017, SMP Negeri dan Swasta yang melaksanakan UNBK sebanyak 15 sekolah. (ron)

Mataram (Suara NTB) Penguatan pendidikan karakter (PPK) di sekolah harus berjalan dengan baik. Komitmen pelaksanaan pendidikan karakter menjadi tanggung jawab sekolah. Guru sebagai ujung tombak dari penerapannya, sementara kepala sekolah (kepsek) bertanggung jawab dalam penerapan pendidikan penguatan karakter itu. Pengawas sekolah turut berperan mengawasi sekolah, karena ini sebagai pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dalam menilai keberhasilan kepsek.

“Agar dinas tahu mana kepala sekolah yang harus dibina dan mana yang harus diberikan reward, mana kepala sekolah yang harus “dibinasakan”, karena tidak menjalankan visi penguatan pendidikan karakter,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji belum lama ini.

Pengawas sekolah, menurutnya, berperan mengawasi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter itu. Berkaitan benarkah di sekolah menjamin suburnya keberagamaan, menjamin ibadah semua agama dan hubungan antar agama.

Penguatan pendidikan karakter dititikberatkan pada komitmen pelaksanaannya oleh sekolah. Suruji menyampaikan, sebenarnya semua hal yang penting berkaitan dengan pendidikan karakter ada di seluruh materi pelajaran. “Ada konten penguatan pendidikan karakter, tinggal bagaimana fokusnya bisa ditingkatkan ke depan,” ujarnya.

Ia mengambil contoh pada Pendidikan Agama, nantinya jika berbicara penguatan pendidikan karakter di sisi pendidikan agama, tidak boleh lagi pengajaran bersifat teoritik akademis. Tetapi harus lebih praktis pada pengamalan nilai. “Dan itu harus dibangun mulai dari lingkungan sekolah,” ujar Suruji.

Secara umum inti dari program penguatan pendidikan karakter itu, yaitu penguatan sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri dan integritas. Suruji mengatakan, sesuai dengan konsep begitu, akan ditekankan pada beberapa mata pelajaran, seperti pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Olahraga atau Kesehatan, Bimbingan Konseling.

“Kemudian juga ada pendidikan bahasa,” pungkasnya. (ron)

Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi Dugaan Prostitusi Pelajar Mataram (Suara NTB) Dugaan keterlibatan pelajar pada praktik prostitusi harus menjadi perhatian pemerintah.

Pemerintah diharapkan turun tangan dan mencaritahu kebenaran, serta bersama-sama mencari solusinya.

“Kalau arahnya sudah jelas seperti itu, pemerintah harus turun tangan, tidak bisa mendiamkan hal-hal seperti itu, bagamaina generasi kita besok kalau begitu moral dan karakterenya, apa yang bisa kita harapkan dari mereka kalau seperti itu, inilah yang harus pemerintah turun tangan,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar, dikonfirmasi, Senin (9/10).

Ia menjelaskan, salah satu upaya menangkal terjebaknya pelajar pada praktik prostitusi, yaitu melalui penguatan pendidikan karakter. Esensinya ada pada penguatan itu, agar anakanak tidak mengarah ke hal-hal negatif. Dari sisi pengawasan di sekolah, menurutnya, harus lebih ditingkatkan. Selain itu, pada substansi pendidikan, penguatan pendidikan karakter harus bisa memberikan penjelasan mengenai kesehatan reproduksi.

“Jadi memang kesehatan reprdouksi itu harus diintrodusir lagi, sehingga mereka (siswa) tahu apa konsekuensi dari or-

gan-organ reproduksi manusia itu, agar jangan disalahgunakan,” kata Syamsudin.

Terpenting lagi, diperlukan pendekatan penguatan pendidikan karakter ke dalam pelajaran yang relevan. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini mencontohkan, pada pelajaran demografi, dapat diterangkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk yang tidak terkendali dan dikaitkan dengan sumber daya ekonomi. “Jadi pendidikan kependudukan, kesehatan reproduksi orgran reproduksi harus juga dikenalkan sebab mereka buta sama sekali, guru-guru juga harus mengetahui masalah itu,” ujar Syamsudin.

Berbagai hal itu harus diajarkan ke siswa saat ini, apalagi saat ini zaman yang tidak tertutup lagi, segalanya serba terbuka.

Apalagi, kata Syamsudin, kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti sekarang ini cenderung hidup serba mewah. Masyarakat termasuk pelajar akan berusaha memenuhi kebutuhan hidup mewah dengan cara ilegal, termasuk prostitusi. “Apalagi di anak muda yang hidupnya serba modis, tentunya hal seperti itu akan menggoda mereka untuk kepuasan mereka, ini yang perlu diperhatikan,” pungkasnya. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

(Suara NTB/ist)

Dua Tim Malaysia Ikut Turnamen Futsal Gubernur NTB Cup Mataram (Suara NTB) Open Turnamen Futsal Internasional Gubernur NTB Cup ke V akan dihelat di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, tanggal 10 hingga 15 Oktober 2017. Sayangnya kompetisi futsal level internasional yang memperebutkan Piala Gubernur NTB itu minim peserta.

Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB sebelum acara Technical Meeting di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (9/10) kemarin mengatakan turnamen futsal internasional itu akan melibatkan lima tim. Terdiri dari tiga tim asal NTB, yakni Mataram FC, Vamos Mataram, Alcatraz dan dua tim dari Malaysia yakni MAC FC dan GB FC. Sementara juara bertahan BJL 2000 dipastikan tidak hadir karena tim-tim nasional yang tersebar di Pulau Jawa tengah mengikuti Liga Nusantara di masing-masing wilayah. Akibatnya turnamen yang akan memperbutkan total hadiah uang pembinaan Rp 100 juta itu minim peserta. Berbeda dengan turnamen futsal Gubernur NTB tahun 2016 lalu diikuti 14 tim futsal nasional yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia.

“Di bulan Oktober ini hampir semua provinsi melaksanakan Liga Futsal Nusantara, sehingga semua tim dari Pulau Jawa tidak bisa ikut,” ucapnya.

Meski minim peserta, namun turnamen futsal Gubernur Cup NTB akan tetap dilaksanakan. Dan pihak panitia telah melaksanakan Technical Meeting (TM) di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (9/10).

Rencananya turnamen futsal Gubernur Cup NTB akan diikuti lima tim dengan menggunakan sistem pertandingan setengah kompetisi. Setelah itu tim peringkat satu dan dua di kelasemen akan bertemu di babak final. (fan)

PEMANASAN - Para pemain sepak bola FOSSBI NTB kelahiran 2004 sedang melakukan pemanasan otot sebelum menjalani latihan fisik dan teknik di Lapangan Kopang, Loteng belum lama ini.

Ikuti Kejurnas Sepak Bola U-13, FOSSBI NTB Siapkan 20 Pemain Mataram (Suara NTB) Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) NTB menyiapkan 20 pemain untuk ambil bagian di kompetisi sepak usia 13 tahun (kelahiran 2004) yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah (Jateng), 22-28 November 2017. Tim FOSSBI yang dilatih oleh pelatih Margono dan Roni Iskandar itu memasang target masuk empat besar di kejurnas sepak bola yang dijadikan ajang seleksi nasional (Seleknas) calon pemain sepak bola timnas Indonesia Usia 15 tahun itu.

“Target kami mempertahankan peringkat delapan besar nasional yang pernah kita raih di kejurnas yang sama tahun 2016. Dan kalau bisa saya berharap tim kami dapat meraih peringkat empat besar nasional,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi FOSSBI Pusat sekaligus Pembina FOSSBI NTB, Muhammad Jaelan ketika diwawancara Suara NTB di Mataram, Senin (9/10).

Dikatakan Jaelani, persia-

(Suara NTB/fan)

PESERTA - Sejumlah ofisial klub peserta Turnamen Futsal Gubernur NTB Cup 2017 berpose bersama panitia turnamen di GOR 17 Desember, Turide, Mataram, Senin (9/10).

pan tim FOSSBI NTB menghadapi kompetisi nasional itu tidak main-main. Mereka sudah menjalani persiapan sejak bulan Desember 2016 dan menetapkan 20 pemain yang akan berlaga diturnamen sepak bola nasional itu.

“Seleksi atlet sudah kita lakukan sejak akhir tahun 2016 dan sudah terpilih 20 pemain untuk berangkat ke Solo,” jelasnya. Masing-masing atlet yang diseleksi itu

merupakan atlet kelahiran 2004 dan sebagiannya juga atlet kelahiran 2005 dan 2006.

Sesuai bunyi surat pemberitahuan dari FOSSBI Pusat bahwa event itu sebagai ajang mewujudkan mimpi para pemain FOSSBI yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia untuk menjadi pemain tim nasional indonesia muda. Pasalnya event itu akan dijadikan ajang penjaringan bakal calon pemain timnas usia 15 tahun.

Maklum sejumlah pemain akan dipantau langsung oleh empat pelatih sepak bola tim nasional Indonesia, seperti Indra Sjafri, Fahri Husaini, Dani Samsudin, Jacksen Sandiago.

Sementara untuk memantapkan persiapan atlet, tim FOSSBI NTB terus melanjutkan pembinaan bakat-bakat sepak bola di NTB . Dimana sejak tahun 2016 sudah diseleksi atlet kelahiran 2004. Dan menghasilkan 20 pemain berbakat.

Pembinaan bakat pemain muda itu kata Jaelan dilaksanakan oleh FOSSBI di seluruh Indonesia. Sementara penyelenggaraan kejurnas sepak bola usia 13 tahun nantinya akan melibatkan 500 pemain dari 34 provinsi. Dari jumlah itu akan diambil 100 pemain

muda untuk bakal calon pemain timnas Indonesia usia 15.

“Kita sudah melakukan road show di beberapa SSB di NTB untuk uji tanding,” terangnya.

Selama empat Minggu ini sudah dilaksanakan Sunday Frendly Games dan Silaturahmi dengan SSB/ Akademi se Pulau Lombok. Pertama uji coba dengan SSB Selera Kopang Loteng yang di gelar 17 Sep 2017, kemudian bertanding dengan SSB Bina Lestarai Rumak Lobar, 24 Sep 2017, tim Bacici Gunungsari Lovar 1 Oktober 2017 dan Fatahillah Kota Mataram 8 Oktober 2017.

“Selama empat kali uji tanding, tim FOSSBI NTB menang tiga kali dan seri satu kali atas SSB Fatahillah Kota Mataram,” jelasnya. (fan)

Sirnas Bulutangkis di NTB Digelar Akhir Oktober Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan Sirkuit Nasional (Sirnas) Bulutangkis di NTB akhirnya telah ditetapkan secara resmi olah Pengurus Besar (PB) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Ajang singel event nasional itu rencananya akan di gelar di GOR 17 Desember Tu-

ride Mataram, tanggal 30 Oktober sampai 4 November 2017.

Ketua Harian Pengprov PBSI NTB, Moh. Iqbal MP, yang dikonfirmasi Suara NTB

RUPA-RUPA Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

di Mataram, Minggu (8/10) mengatakan penyelenggaraan Sirnas bulutangkis di NTB semula akan di gelar 2 Oktober, namun karena penyelenggaraan event itu bersamaan dengan event DBL bola basket, akhirnya diundur menjadi tanggal 30 Oktober.

“Penyelenggaran Sirnas di NTB sudah difinalkan tanggal 30 Oktober hingga tanggal 4 November. Pihak PB PBSI tidak akan menunda lagi event itu,” ucapnya.

Event bulutangkis tingkat nasional itu kata Iqbal akan melibatkan seluruh atlet nasional yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Single event tersebut akan mem-

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner .

JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

pertandingkan dua kategori/ tingkatan, yakni tingkat taruna dan dewasa.

Masing-masing atlet yang ambil bagian di event itu akan memperebutkan poin tertinggi.

Tujuan perebutan poin itu untuk dapat lolos menjadi atlet Pelatnas program indonesia emas (Prima). Pasalnya bagi atlet yang mengantongi poin tertinggi akan mewakili Indone-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5594CR NOKA/NOSIN : MH1JFX11XGK162035/ J F X 1 E - 1 1 6 3 2 2 0 AN.APRIANTI HILANG DISEKITAR JL. LANGKO KOTA MATARAM HILANG STNK R4 MAZDA DR1709ND NOKA/NOSIN : MM6DE10Y1B0176784/ ZYA11288 AN. R ATENG SAMALUDIN HILANG DISEKITAR JL. SRIWIJAYA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA MIO J DR4800CF NOKA/NOSIN : MH54P00BDJ683398/ 54R683392 AN. JUNI AHARMIANTI HILANG DISEKITAR GG. JAYA II LINGK. PANDAN SALAS CAKRANEGARA HILANG STNK R2 YAMAHA DR5383CR NOKA/NOSIN : MH3SG3120GK201564/ G3E4E-0297633 AN. I NYOMAN SUJANA HILANG DISEKITAR JL. RAYA SENGGIGI MENUJU KOTA MATARAM

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

sia di event internasional.

Pendaftaran untuk atlet yang akan ikut sirnas bulutangkis telah dibuka secara online melalui media sosial, dan pendaftaran akan ditutup hingga tanggal 16 Oktober. Demikian halnya atlet NTB yang ingin berpartisipasi di event itu harus melakukan pendaftaran secara online. (fan)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Selasa, 10 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 10 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

OPINI

Halaman 14

Urgensi Pendidikan Inklusi Pengelolaan Parkir Masih Berantakan KABAR diklarifikasinya sejumlah pejabat di Dishub Kota Mataram, diduga berkaitan dengan dugaan kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari retribusi parkir, tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, sejak lama, aroma amburadulnya pengelolaan retribusi parkir di Mataram sudah tercium. Diklarifikasinya sejumlah pejabat di Dishub dapat menjadi pintu masuk untuk menguak dugaan mafia parkir di Kota Mataram.

Banyak pihak gregetan dengan dugaan kebocoran retribusi parkir di Mataram. Pengelolaan yang tidak serius disebutsebut menjadi pemicu berantakannya pengelolaan parkir di Mataram. Padahal, kalau berbicara regulasi, pengelolaan parkir sejatinya sudah jelas. Dimana pajak parkir dikelola oleh BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram, sedangkan retribusi parkir ditangani oleh Dishub Kota Mataram.

Dishub membawahi lebih dari 500 titik parkir di Kota Mataram. Dari yang omzetnya jutaan rupiah per hari hingga titik parkir yang setorannya hanya berkisar ratusan ribu hingga puluhan ribu rupiah. Setoran masing-masing titik parkir, tidak sama. Target yang harus mereka setorkan ditetapkan berdasarkan potensi dari titik parkir itu. Untuk menentukan berapa potensi riil dari titik parkir, Dishub melakukan uji petik.

Dengan uji petik didapatkan gambaran berapa kemampuan setor titik parkir bersangkutan. Anehnya, meski sudah jelas aturan mainnya, target retribusi parkir Kota Mataram, tidak bisa tercapai. Kegagalan ini terus berulang setiap tahun. Ketidaksesuaian antara hasil uji petik dengan setoran dari masing-masing jukir semakin memunculkan kecurigaan bahwa memang pengelolaan retribusi parkir di Kota Mataram, terindikasi tidak beres.

Apalagi misalnya kalau benar bahwa retribusi parkir mengendap dulu sebelum disetorkan ke kas daerah. Ini jelas pola pengelolaan yang tidak sehat. Idealnya, retribusi parkir tidak boleh mengendap ataupun diinapkan di pihak manapun. Baik di jukir itu sendiri maupun di internal Dishub Kota Mataram.

Untuk menghindari penyalahgunaan ataupun penyimpangan, seharusnya retribusi parkir tidak boleh diinapkan.

Dari Dishub harus menarik setoran retribusi parkir dari semua jukir di Mataram setiap hari. Kemudian, semua setoran yang sudah ditarik dari jukir, langsung disetorkan ke kas daerah. Retribusi parkir di Kota Mataram menjadi rawan dimainkan karena regulasi yang dilahirkan oleh Pemkot Mataram, sejauh ini masih sebatas aksesoris penghias meja. Di lapangan, Perda terkait pengelolaan parkir, nyaris tidak dilaksanakan samasekali.

Aturan yang sengaja tidak dilaksanakan ini, membuka peluang retribusi parkir disimpangkan. Itulah sebabnya mengapa retribusi parkir belum dapat diandalkan sebagai salah satu unsur penunjang PAD. Meskipun di daerah lain, faktanya berbeda. Di mana di sejumlah daerah, parkir menjadi penyumpang PAD paling dominan. Sekarang tinggal bagaimana keseriusan Pemkot Mataram menjadikan retribusi parkir sebagai pendongkrak PAD. Retribusi parkir sangat mungkin memberikan sumbangan PAD yang fantastis, jika dikelola dengan cara-cara yang jujur dan profesional. Caranya sangat mudah, yakni Perda parkir harus dilaksanakan. Mulai dari pemberian karcis parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir hingga setoran retribusi parkir yang harus masuk ke kas daerah pada hari yang sama.

Selain itu, Dishub harus memastikan bahwa semua titik parkir di Mataram dikelola oleh jukir resmi. Sehingga retribusinya bisa masuk ke kas daerah. (*)

ELAKANGAN ini, pendidikan inklusi marak dibicarakan, dan ia dianggap relevan untuk ABK. ABK ini kependekan dari Anak Berkebutuhan Khusus, sebuah sebutan baku yang secara formal sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengertian ABK berawal dari anak berkelainan yang karena kelainannya mereka dikategorikan berkebutuhan khusus baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pendidikan di sekolah. Smith and Luckasson (1995:7) mendefinisikan ABK (children with special needs) sebagai individuals who require special education and related special services in order to achieve their fullest potential.

Sebutan lain yang lebih dulu kita kenal adalah anak cacat, anak luar biasa dan anak berkelainan.

Umumnya, kalangan penyandang ketunaan tak menyukai istilah itu karena mengandung konotasi negatif. Penggantian sebutan ini dimaksudkan untuk menempatkan anak-anak tersebut pada tempat yang wajar tanpa diskriminasi. Konsep pendidikan untuk semua (education for all) harus dimaknai sebagai pemberian kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa kecuali, termasuk ABK. Kebijakan itu tentu makin urgen.

Ini apalagi mengingat, layanan untuk ABK masih jauh dari harapan.

Data di Direktorat Pendidikan Luar Biasa Depdiknas menunjukkan dari 1,8 juta ABK, baru 13,3% yang sudah mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai perbandingan, di Provinsi DI Yogyakarta (sebagai “Kota Pendidikan”) saja dari 3,984 ABK usia sekolah baru dilayani sebanyak 2.593 (65,09%), sedangkan sisanya (sebanyak 1.391 atau 34,91%) sama sekali belum tersentuh. Jumlah di atas belum termasuk para siswa lambat belajar (slow learner) yang sudah bersekolah di sekolah-sekolah reguler namun belum memperoleh layanan sesuai dengan kekhususannya. Jumlah siswa kategori lambat belajar ini pun cukup banyak yang paa umumnya tertahan di kelas 3 dan 4 Sekolah Dasar.

Sebelum ini umumnya dikenal bahwa layanan bagi ABK hanyalah dengan cara menyekolahkan mereka ke Sekolah Luar Biasa (SLB), baik SLB untuk tunanetra tunarungu/wic-

Oleh:

Suhartiwi, SPd, MPd, Kons.

Ketua Program Studi/Dosen Bimbingan & Konseling, Konselor Umum FKIP Universitas Hamzanwadi, Selong, NTB

Pendidikan inklusi ini juga merupakan desakan internasional sebagai strategi yang harus dilaksanakan oleh semua negara untuk mengatasi persoalan kesempatan pendidikan dan kelayakan pendidikan bagi semua orang ara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, maupun untuk autisme. Layanan seperti itu ternyata tak bisa menampung semua ABK yang ada. Hambatan utama adalah karena sangat terbatasnya jumlah SLB yang ada. Di Provinsi DI Yogyakarta hanya ada 54 SLB baik negeri maupun swasta yang penyebarannya tak merata. Di Kota Yogyakarta ada 7, Bantul 13, Kulonprogo 7, Gunungkidul 4 dan Sleman 23.

Letaknya pun agak jauh dari tempat tinggal para ABK. Hambatan jarak ini berarti pula hambatan transportasi yang akan menambah kesukaran para orangtua untuk mengirimkan puteranya ke SLB. Ini sering menjadi alasan mengapa para ABK tersebut tak bersekolah. Ini bisa dipahami karena tingkat ketergantungan para ABK kepada orangtua relatif lebih tinggi dibandingkan anak-anak normal umumnya. Mengantar-jemput anak ke sekolah berarti meninggalkan pekerjaan sehari-hari yang berarti pula hilangnya kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sementara mengasramakan anak-anak tersebut di SLB yang ada belum menjadi pilihan karena membutuhkan biaya yang lebih banyak, terlebih jumlah SLB yang punya asrama masih amat sedikit (di DI Yogyakarta baru ada 9 dari 54 SLB).

Hal ini bila kita cermati fenomena di DI Yogyakarta yang merupakan “Kota Pendidikan”. Lantas, bagaimana dengan provinsi/daerah lainnya? Entahlah.

Wallahu’alam.

Tapi yang jelas, wacana dan praksis pendidikan inklusi itu penting kita

RADIO

perhatikan. Bagaimanapun, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Artinya, pendidikan inklusi diselenggarakan oleh sekolah reguler yang siswanya campuran antara siswa normal dan ABK. Pendidikan inklusi ini juga merupakan desakan internasional sebagai strategi yang harus dilaksanakan oleh semua negara untuk mengatasi persoalan kesempatan pendidikan dan kelayakan pendidikan bagi semua orang. Hal ini di antaranya tercantum dalam Convention of The Rights of The Child (1989), World Declaration on Education for All (1990), Salamanca Statement (1994), Dakkar Framework For Action (2000), dan Biwako Millenium Framework (2002).

Belakangan ini ada pula trend pendidikan inklusi tersebut kian diminati dengan berbagai pertimbangan, terutama karena lebih mudah dijangkau sebab pada dasarnya setiap sekolah reguler bisa menjadi SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi).

Tentu saja untuk menuju hal itu mungkin ada beberapa masalah yang bisa muncul. Masalah pertama, biasanya tentang kesiapan sekolah itu sendiri.

Banyak sekolah reguler yang tak mau menerima ABK karena tidak mempunyai guru khusus. Hal itu ditambah pula oleh belum tersedianya perangkat kurikulum yang memadai dan belum tersedianya sarana dan prasarana.

Masalah kedua, tentang sistem yang bisa diidentifikasi menjadi enam. (1) Belum adanya layanan khusus di sekolah reguler. (2) Regulasi yang masih belum mendukung terselenggaranya pendidikan inklusi. (3) Sistem persekolahan yang kaku dan bahkan segregatif yang menyulitkan ABK untuk mengikuti pelajaran.

(4) Suasana belajar yang amat kompetitif dan individualistik sehingga ABK tak sanggup berkompetisi. (5) Tak adanya bekal pengetahuan dan keterampilan dasar bagi guru-guru di sekolah reguler untuk memberikan layanan. (6) Masih adanya hambatan kultur yang kurang menghargai perbedaan, bahkan sikap memandang rendah terhadap ABK. Masalah biasa saja muncul. Tapi dari masalahlah kita bisa belajar ilmu penge-tahuan dan melahirkan sistem baru. Bahasa anak mudanya, “Masalah? Biasa aja kali”. Karena itu tak usah takut pada masalah.

Yang penting dicamkan: pendidikan adalah hak semua orang, termasuk ABK. Dengan demikian, ke depan, diharapkan daerah-daerah (termasuk NTB) turut peduli dan juga menerapkan pendidikan inklusi itu secara serius. Semoga!

Penyaluran KUR di NTB dicurigai tak tepat sasaran Harus diusut tuntas

*** Harga cabai dan tomat di Mataram anjlok Petani selalu jadi korban

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 10 Oktober 2017

Halaman 15

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu Gebrak Narmada

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Foto bersama setelah pembukaan Musda Astindo NTB, Senin (9/10) kemarin.

Kadis Perhubungan Buka Musda Astindo NTB

Mataram (Suara NTB) – Astindo (The Association of Air Ticketing Companies in Indonesia) NTB atau Asosiasi Penjualan Tiket Penerbangan Indonesia Provinsi NTB, menggelar musyawarah daerah untuk menentukan program kerja ke depannya.

Musda ini bertajuk Membangun Pariwisata NTB bersama Astindo.

Musda ini dihadiri Sekjen DPP Astindo, Pauline Suharno dan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. H.L.Bayu Windia. ‘’Kita harus fokus pada pariwisata NTB, apalagi NTB sudah masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia. Tentu saja kami berharap dengan Musda ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan rencana Astindo yang akan datang,’’ kata Ketua Astindo NTB Johan Olii, di Mataram, Senin (9/10).

Ia mengatakan bahwa tantangan Astindo kedepannya harus terjawab melalui Musda ini. Sebab perkembangan teknologi saat ini menjadi PR tersendiri bagi semua asosiasi, termasuk Astindo. Ia juga berharap kedepannya akan semakin banyak pelatihan-pelatihan yang kiranya dapat diberikan ke-

pada anggota Astindo NTB. Sehingga kualitas SDM di NTB semakin meningkat. ‘’Travel agent konvensioional harus melakukan antisipasi dan harus tetap bisa berjalan. Salah satunya dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Yang paling penting untuk semua anggota itu harus terus mengasah diri,’’ ujarnya.

Sementara itu, Pembina Astindo NTB Awanadhi Aswinabawa mengatakan bahwa target mutu memang menjadi acuan utama Astindo saat ini. Disamping target kuantitatif, terutama soal jumlah anggota Atindo yang masih terbilang sedikit. Saat ini setidaknya ada 40 anggota yang sudah tergabung dalam Astindo NTB. Jumlah itu dirasa masing sedikit dibandingkan dengan banyaknya pelaku pariwisata yang bisa saja masuk kriteria sebagai anggota.

“Target kuantitatif itu pasti ada, tapi bukan yang utama. Karena yang utama adalah target mutu, sehingga bisa berikan dampak positif dan mereka bisa bersaing,’’ ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Astindo Pauline Suharno menga-

takan bahwa peningkatan kualitas mutu memang sangat diperlukan. Selain itu, ia juga berharap anggota Astindo NTB dapat terus melakukan inovasi-inovasi, sehingga dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang ada saat ini. ‘’NTB itu karakternya berbeda dari daerah lainnya. Disini selain menjual tiket, anggota Astindo juga bisa menjual paket wisata. Karena memang daerahnya merupakan daerah tujuan wisata,’’ ujarnya.

Kegiatan itu dibuka secara langsung oleh H.L. Bayu Windia. Ia mengatakan bahwa transportasi saat ini sangat penting untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Sehingga ia berharap Astindo dapat menjadi bagian untuk memudahkan akses wisatawan, sehingga dapat mendatangkan banyak wisatawan dan memajukan pariwisata NTB. “Dengan ini saya membuka Musda Astindo NTB. Semoga kedepannya Astindo NTB semakin jaya dan selalu berkontribusi dalam memajukan serta membangun pariwisata di NTB,” ujarnya. (lin)

Giri Menang (Suara NTB) Titik ke sebelas Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali digelar. Bertempat di Lapangan Desa Lembuak, Narmada Lombok Barat, Sabtu (9/ 10),empat ribuan warga memadati lapangan kebanggaan masyarakat Narmada.

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali menghadirkan deretan artis dangdut Sasak ternama dan musik Sasak lainnya,seperti lawak sasak Penginang Robek pimpinan H Lalu Nasib, Jhon Kursi Roda, dan Erni Ayuningsih.

Di setiap penyelenggaraannya, Festival Budaya Sasak selalu mempunyai misi, yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk turut meramaikan acara. Festival Budaya Sasak Ya Susu, di setiap tempat penyelenggaraannya, juga memberikan bantuan sosial (CSR). Kali ini bantuan dari Kopi Ya Susu berupa renovasi plang nama desa dan dusun,pengadaan papan mama kepala desa dan kepala dusun, serta pemberian 1 paket sajadah untuk desa.

Acara Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu yang digelar dari sore hingga malam hari tersebut berlangsung tertib tanpa kendala. Ada lomba panjat pinang, lomba balap karung dan sampai berakhir dengan hiburan dari Erni Ayuningsih.

Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedy Sitorus mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Puyung atas partisipasi warga. “Warga di sini luar biasa, warganya kompak, dan mau terlibat langsung, semoga kita tetap bisa membina hubun-

(Suara NTB/ist)

DAPAT MOTOR: Pemenang Undian Motor Festival Budaya Kopi Ya Susu Narmada, M Ali Akbar bersama Dedy Sitorus, Area Supervisor Kopi Ya Susu. gan baik ini,’’ tuturnya.

Di puncak acara, Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu mengundi satu unit motor, yang kali ini pemenangnya atas nama M Ali Akbar dari Peresak Narmada.

Selain motor, Festival Budaya Sasak juga mengundi beberapa hadiah lain yakni satu unit kulkas, dua unit televisi LED 32 inch dan dua unit magic com. (ars/*)

Danrem Tinjau Lokasi

TMMD Disambut Antusias Warga Gangga Mataram (Suara NTB) Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) memang selalu ditunggu oleh masyarakat. Seperti terlihat di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (9/10). Warga setempat merasa sangat senang wilayah mereka menjadi lokasi kegiatan TMMD. Kegiatan TMMD yang dibuka mulai tanggal 29 September lalu itu, menjadikan sasaran fisik sebagai prioritas. Seperti pembangunan jembatan, pembuatan jalan, renovasi tempat ibadah. Selain itu, dibangun juga sasaran non fisik seperti kegiatan penyuluhan, ceramah wawasan kebangsaan.

Senin kemarin, Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf, M.A., berkunjung langsung ke Dusun Kuripan untuk melihat dan mengecek secara langsung kegiatan TMMD ke-100 yang tengah berjalan. Kehadiran Danrem tidak hanya memberi semangat bagi Satgas TMMD saja, namun juga memberi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat yang turut bergotong royong bersama Satgas TMMD. Mereka terdiri dari anggota TNI dan Polri, terlibat mengerjakan berbagai sasaran fisik dalam TMMD tersebut.

Kehadiran Danrem yang penuh keakraban dengan masyarakat ini menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat dalam membantu TNI menyelesaikan berbagai sarana dan prasarana yang menjadi sasaran fisik ini. Dalam kesempatan tersebut Danrem menyampaikan kepada seluruh anggota Satgas TMMD untuk melaksanakan tugas ini dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh, sehingga hasil yang

(Suara NTB/penrem)

TMMD: Danrem 162/WB Kol. Inf Farid Makruf, saat berkunjung langsung ke Dusun Kuripan untuk melihat dan mengecek secara langsung kegiatan TMMD ke-100. diperoleh dapat maksimal sesuai dengan harapan dan selesai tepat waktu. ‘’Selain itu Danrem juga menyampaikan kepada msyarakat agar dapat saling bahu-membahu dengan Satgas TMMD dalam mengerjakan berbagai sasaran fisik, sehingga nantinya hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan TMMD ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat,” ajak Danrem.

Pada kesempatan tersebut,

Danrem 162/WB yang didampingi oleh Dandim 1606/Lobar dan Pasi Wanwil Siterrem 162/ WB bersama dengan Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar dan Camat Gangga serta instansi terkait. Mereka meninjau lokasi TMMD ke-100 meninjau pembuatan jalan pehubung yang ada di Dusun Rempek menuju Senggigi. Selain itu Danrem beserta rombongan kemudian meninjau pembangunan Vihara dan pembuatan saluran air yang ada di daerah tersebut. (ars/*)

Percepat Perekaman E-KTP Kejar Tambahan DAK Fisik Dari Hal. 1 Jumlah dana transfer pemerintah pusat ke Pemprov NTB hingga 8 Oktober 2017 sebesar Rp 2,473 triliun dari pagu Rp 3,415 triliun. Terdiri dari DAU sebesar Rp 1,220 triliun, DAK Rp 955 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 244 miliar dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp 53,3 miliar lebih.

Untuk DAK fisik, Pemprov memperoleh pagu dari pusat sebesar Rp 297,4 miliar. Pada triwulan I 2017 sudah ditransfer sebesar 30 persen atau Rp 89 miliar lebih. Kemudian pada triwulan II sudah ditransfer 25 persen atau Rp 74 miliar lebih. Un-

tuk triwulan III, kata Syamsyddar, Pemprov sudah mengajukan permohonan ke pusat. Semua persyaratan yang dibutuhkan sudah dipenuhi.

Syamsuddar menambahkan, realisasi DAK fisik ini mendapatkan perhatian khusus. Serapannya minimal 75 persen tiap triwulan. Selanjutnya dapat dicairkan untuk triwulan berikutnya. Selain itu, ada juga batas waktu penyampaian laporan setiap triwulannya. ‘’Untuk DAK fisik triwulan III belum turun, katanya dalam Oktober ini.

Kita kejar dia realisasinya,’’ pungkasnya. (nas)

Tiga Kasus Kemenag NTB Masuk ke Kejaksaan Dari Hal. 1 syarat untuk menjadi PPK itu harus kompeten, artinya harus memiliki sertifikat. Zainuddin menjelaskan bahwa dirinya sudah memiliki sertifikat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa dengan nomor 041315758920408. Sertifikat pengadaan barang dan jasa itu masa berlakunya sampai Mei 2017 lalu. Dirinya menjadi PPK pengganti, menggantikan H. Maad Umar yang sedang melaksanakan tugas sebagai PPIH di Arab Saudi per 30 Juli 2017. SK sebagai PPK pengganti itu mulai berlaku sejak 1

Agustus 2017.

Tiga kasus ini diketahui sempat ditangani Intelijen Kejati NTB dengan langkah awal pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Hanya pengadaan katering yang sedang terlihat proses penyelidikannya. Sementara proyek Asrama Haji, yang setahun hilang, kemudian dibuka kembali. Kasus yang hilang sama sekali, terkait kasus dana BOS Ponpes.

Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH belum bisa dikonfirmasi terkait dengan tiga kasus ini. (ars)

Desa di NTB Bebas Sanksi Kemenkeu Dari Hal. 1 ‘’Kalau dulu mereka cuma menghimpun data kemudian dilipat dan dikirim ke Jakarta. Sekarang tidak. Dihimpun datanya, dibaca datanya kemudian dientry ke OMSPAN,’’ jelasnya.

Taukhid memastikan, seluruh desa di NTB akan mendapatkan DD tahap II. Dari data sampai 5 Oktober 2017, DD tahap II bagi 995 desa di NTB sudah ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 346 miliar lebih.

Dengan rincian, Bima Rp 62 miliar lebih, Dompu Rp 24,4 miliar lebih, Sumbawa Rp 51,7 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 19 miliar lebih.

Lombok Utara Rp 13,9 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 47,4

miliar lebih. Lombok Barat Rp 43,4 miliar lebih dan Lombok Timur Rp 83,7 miliar lebih. ‘’Alhamdulillah, sekarang sudah hampir 80 persen yang membuat pertanggungjawaban. Oleh karena itu semuanya sudah memperoleh haknya 100 persen,” katanya.

Data Kanwil DJPB NTB, sebanyak 12 desa atau 1,21 persen yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban DD tahap I di NTB. Masingmasing tiga desa di Bima dan 9 desa di Lombok Tengah. Meskipun belum mempertangggungjawabkan penggunaan DD tahap I, Taukhid menegaskan mereka akan tetap menerima DD tahap II. (nas)

Dibantah, Gedung Asrama Haji Mangkrak Dari Hal. 1 sampai gedung ini benar benar beroperasi seperti hotel,’’ jelas PPK, H.M. Abu Arif Aini, S.Ag, M.Pd kepada Suara NTB, Senin (9/10).

Dia menegaskan, pembangunan gedung sebenarnya sudah tuntas tahun 2016 lalu. Dikerjakan sejak 2015.

Sebelum turunnya proyek yang anggarannya bersumber dari Kementerian Agama RI ini, memang sempat ada kekhawatiran tidak akan maksimal. Namun setelah lewat survei, akhirnya tetap dikerjakan dengan nilai penawaran Rp 57,44 miliar dari PT. Adhi Karya.

Abu Arif menyebut, latar belakang gedung itu dibangun demi memberi pelayanan terbaik kepada jemaah. Pihaknya ingin memperkenalkan pelayanan hotel kepada jamaah yang hampir semua tidak pernah merasakan tidur di hotel. ‘’Apalagi mereka yang nantinya jamaah haji kan selama di Mekkah dan Madinah itu kan di hotel. Rata rata jemaah haji belum ada yang pernah tahu hotel. Jadi supaya tidak kaget,” tuturnya.

Proyek memang sempat

terjadi keterlambatan dan diberi masa perpanjangan selama 50 hari. Namun konsekwensinya, rekanan dikenakan denda sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 6,5 miliar. Setelah denda tuntas dibayarkan, pekerjaan berlanjut hingga tuntas per 15 Desember 2015. ‘’Akhirnya kita bisa wujudkan pembangunan asrama. Tapi sebenarnya itu hotel bertaraf bintang tiga,’’ jelasnya. Pengelolaan selanjutnya akan diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji.

Gedung lantai enam itu, dilengkapi 15 sampai 20 kamar per lantai. Namun saat ini setiap lantai belum semuanya dilengkapi fasilitas. Seperti tempat tidur dan meubeler lainnya. Ada kekurangan sebagaimana disebut sebelumnya, seperti lift, air panas, hydrant, interior, lantaran alasan anggaran belum cair dari pusat untuk pengadaan berikutnya. ‘’Tapi sesungguhnya gedung sudah bisa dipakai. Kemarin pada saat kedatangan

450 jamaah haji embarkasi Lombok, asrama memang belum bisa dipakai. Asrama hanya bisa digunakan oleh panitia. Jadi semua panitia proses konsolidasinya di sini,” kata Abu Arif saat mengajak Suara NTB mengecek langsung kondisi asrama.

Dia pun menunjukkan beberapa kekurangan yang belum dipenuhi karena anggaran belum turun. Seperti lift, dapur, kamar tidur dan interior lainnya.

Pantauan Suara NTB, kondisi gedung memang belum terurus. Lantai masih kotor dan beberapa bagian ruangan tak terawat. Alasan Abu Arif, sisa pemakaian saat menerima kloter haji sebelumnya belum dibersihkan.

Namun dia memastikan, asrama akan bisa dipakai setelah pengadaan komponen lainnya rampung, dengan catatan anggaran dari pusat segera turun. Dia optimis, beberapa bulan lagi alokasi yang sedang diperjuangkan itu akan segera terrealisasi, sehingga hotel bintang tiga di dalam kompleks asrama haji bisa difungsikan. (ars)

Dari Hal. 1 Berdasarkan data DPMPD dan Dukcapil NTB, jumlah warga yang wajib KTP sebanyak 3.805.902 orang. Sampai dengan Agustus lalu, jumlah warga yang melakukan perekaman sebanyak 3.232.864 orang atau 84,94 persen. Artinya, masih ada 573.038 warga NTB yang wajib KTP belum melakukan perekaman.

Dengan rincian, Kota Mataram 12.171 orang, Lombok Barat 95.596 orang, Lombok Utara 11.464 orang, Lombok Tengah 124.629 orang dan Lombok Timur 161.177 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 4.110 orang, Sumbawa 90.222 orang, Dompu 3.924 orang, Kabupaten Bima 57.510 orang dan Kota Bima 12.235 orang.

Ashari menjelaskan, banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP kemungkinan mereka belum menyadari pentingnya memiliki kartu identitas tersebut. Tetapi pihaknya optimis pada Desember mendatang semua masyarakat yang wajib KTP sudah melakukan perekaman.

Selain kesadaran masyarakat, kata mantan Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini, perekaman E-KTP juga terkendala terbatasnya peralatan. Namun, kendala utama yang dihadapi, lanjut Ashari, masih banyaknya masyarakat yang belum sadar.

Ashari menepis adanya anggapan banyaknya masyarakat yang belum melakukan pereka-

man E-KTP ini lantaran pelayanan di Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang masih rumit. Ia meminta jika ada masyarakat yang dipersulit dalam mengurus KTP supaya dilaporkan ke Dinas DPMPD Dukcapil NTB. Melihatwaktuyangkurangdari tiga bulan, Pemprov, kata Ashari meminta bupati/walikota memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil, camat, kepala desa, lurah dan semua aparatur pemerintahan terkait bergerak serentak mempercepat perekaman E-KTP ini.

Jika kabupaten/kota sudah melakukan perekaman, maka otomatis pemerintah pusat akan mengirim blanko E-KTP. Berapapun jumlah blanko yang diminta kabupaten/kota maka akan dipenuhi. Karena perekaman EKTP tersebut sudah online sehingga pemerintah pusat juga akan mengetahui jumlah yang dibutuhkan daerah. ‘’Intinya itu semua kita sudah koordinasi. Jadi, semua kekuatan kita pakai. Berkirim surat itu kan hanya bentuk formalnya saja,’’ kata Ashari.

Ashari mengungkapkan, pihaknya secara non formal juga sudah mengontak Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota terkait dengan percepatan perekaman EKTP ini. Bahkan, ia juga telah memerintahkan pegawai Dinas Dukcapil NTB turun melakukan pembinaan ke kabupaten/kota. “Semua langkah kita pakai. Saya perkirakan Desember, semua sudah selesai,” pungkasnya. (nas)

Penyaluran KUR di NTB Dicurigai Tak Tepat Sasaran Dari Hal. 1 Untuk itu, pihaknya akan segera mendalami data-data penyaluran KUR yang berasal dari perbankan. Jika ada debitur komersil yang mendapatkan dana KUR maka harus dikeluarkan dari data tersebut. Pasalnya, subsidi bunga kredit akan salah sasaran jika tetap dipertahankan.

Taukhid mengatakan, indikasi adanya penyaluran KUR yang salah sasaran memang pernah terjadi. Sehingga, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat sistem aplikasi untuk pelaporan penyaluran KUR melalui SIKP. Data-data dalam SIKP tersebut, lanjut Taukhid diperoleh dari perbankan dan Pemda.

Dalam SIKP, katanya benar-benar disaring mana yang masuk debitur KUR atau bukan. Sehingga, masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan KUR yang ada

dalam data SIKP. Jika perbankan mengklaim realisasi penyaluran KUR di NTB sudah mencapai Rp 2,3 triliun. Sementara data SIKP baru Rp 582 miliar lebih, berarti, kata Taukhid, ada perbedaan data penyaluran mencapai Rp 1,8 triliun lebih. ‘’Kalau bank mengklaim Rp 2,3 triliun, kami cuma Rp 580 miliar. Itu yang Rp 1,8 triliun kemana itu? Atau KUR yang mana itu. Jangan-jangan itu kredit dari yang lainnya (bukan KUR). Itu dimasukkan dalam hitungan mereka sendiri,’’ ucapnya.

Berdasarkan data SIKP, terdapat 12 bank penyalur KUR dengan 21.691 debitur di NTB. Yakni Bank BRI sudah menyalurkan Rp 275,4 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 193 miliar lebih. Bank BNI Rp 68,9 miliar lebih, BPD NTB Rp 10,2 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,6 miliar. Selanjutnya, BCA Rp 900 juta, BPD Bali Rp 8,4 miliar, BPD NTT Rp 175 juta,

Bank Maybank Rp 248 juta, Bank Artha Graha Rp 4,5 miliar lebih, Bank Sinarmas Rp 42 juta lebih dan CTBC Bank Rp 1,3 miliar lebih.

Sementara itu menurut data perbankan, KUR sudah terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun lebih dengan 81.402 debitur di NTB. Dengan rincian, Bank BRI Rp 914 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 1,2 triliun lebih. Bank BNI Rp 135 miliar lebih, BPD NTB Rp 14,4 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,4 miliar lebih, BCA Rp 1,3 miliar lebih, BPD Bali Rp 8,4 miliar lebih dan Bank Sinarmas Rp 1,7 miliar lebih. ‘’Makanya kami akan melakukan pendalaman kembali, konsolidasi lanjutan. Supaya betul-betul diperoleh angkanya (penyaluran KUR) yang fix. Karena ini akan sampai pada saat kita akan membayar subsidi bunga,” terangnya.

Lantas apakah ada perbedaan kriteria debitur yang berhak menerima KUR antara

SIKP dengan perbankan?

Taukhid menjelaskan, hal inilah yang akan didalami. Ia menyatakan kelihatannya ada perbedaan. ‘’Memang kelihatannya ada,’’ katanya.

Ia mencontohkan, penyaluran KUR di BPD Bali yang mencapai Rp 8,4 miliar hingga September lalu. Dari angka tersebut, plafon KUR sebesar Rp 500 juta ditemukan ada enam debitur. Berarti ada 6 debitur yang memperoleh dana KUR sebesar Rp 3 miliar. Pihaknya akan mendalami 6 debitur yang menerima KUR tersebut. ‘’Datanya kita harus kupas betul data di SIKP. Sehingga kemudian kami akan melihat apakah dia masuk ke situ atau ndak, datanya. NPL (kredit macet)-nya nol semua. Saya bilang, ini nol karena nampaknya (diduga) mereka adalah pengusaha-pengusaha,’’ kata Taukhid.

Taukhid menyatakan, pihaknya khawatir jangan-jan-

gan KUR tersebut diberikan oleh perbankan kepada orang yang tidak memenuhi syarat mendapatkan KUR. Presiden, katanya, sudah menyatakan bahwa KUR mikro diberikan kepada masyarakat tanpa agunan. Tetapi kenyataannya, perbankan menyalurkan KUR dengan menerapkan agunan dengan berbagai alasan.

Salah satu konsekuensi jika ada perbankan yang melakukan hal seperti itu, kata Taukhid maka mereka tidak akan diberikan kesempatan sebagai bank penyalur KUR khususnya ultra mikro.

Masyarakat yang berhak menerima KUR adalah mereka yang bankable namun tidak visible. Bukan mereka yang bankable dan visible.

“Makanya itu yang sedang kita akan dalami lagi dari data yang ada ini. Karena cukup besar juga itu perbedaannya.

Perkiraan saya realisasi KUR sekitar Rp sekitar 1,3 - 1,4 triliun,” tandas Taukhid. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 10 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Porter Rinjani akan Diberi Lisensi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 30 orang porter yang melayani para pendaki gunung Rinjani akan diberi pelatihan dan akan diberikan lisensi. Sehingga para porter ini bisa melayani tamu sesuai standar. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang menggunakan jasa porter dalam pendakiannya. Sehingga, apabila porter tersebut melanggara aturan, lisensi yang telah diberikan dapat dicabut.

“Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ingin para porter ini dapat melayani tamunya sesuai standar. Jadi tamunya bisa merasa terlayani dengan baik,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si, di Mataram, Senin (9/10).

Dinas Pariwisata bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB akan melakukan bimbingan atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di Rinjani. Sebab selama ini selalu ada keluhan dari wisatawanterkaitpelayananyangdiberikanolehoknum porter. Sehingga dengan adanya pelatihan nanti, para porter dapat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama membawa tamunya.

“Kalau mereka berpraktik di luar ketentuan yang sudah ada, itu lisensinya bisa dicabut. Karena HPI kan sekarang sudah ada Perda yang mengatur tentang praktik guide. Ini untuk menghindari praktek-praktek yang kurang baik,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya lisensi para porter ini, dapat membuat pelayanan menjadi semakin baik. Para porter dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Sedangkan para wisatawan dapat menikmati waktu berwisatanya dengan nyaman. Hal ini dianggap sebagai salah satu tujuan pariwisata di NTB yang harus diwujudkan oleh semua pihak.

“Ini kan yang menjadi tujuan kita bersama. Bagaimana agar wisatawan ini merasa nyaman saat berada di sini. Dan itu bisa didapatkan tergantung bagaimana mereka dilayani. Kalau dilayani bagus, oleh yang berlisensi saya yakin mereka akan senang,” harapnya.

Selama ini selalu ada wisatawan yang berkunjung ke Rinjani. Baik itu wisatawan lokal maupun wisatawa yang berasal dari luar. Biasanya wisatawan yang berasal dari luar Lombok ini selalu menggunakan jasa porter. Sehingga mereka bisa mengetahui trek dan dapat menikmati perjalanannya selama menjajaki Rinjani. (lin)

NTB Siap Terima Limpahan Wisatawan dari Bali Mataram (Suara NTB) – Lombok disebut sebagai tempat untuk dilakukannya evakuasi apabila Gunung Agung mengalami erupsi.

Bukan hanya warga Bali, namun juga wisatawan akan dialihkan ke Lombok. Sejumlah hotel di NTB sudah siap untuk menerima limpahan kunjungan dari Bali menuju Lombok. Apalagi karakteristik destinasi wisata yang ada di Lombok tidak jauh berbeda dengan Bali. Sehingga memungkinkan untuk memberikan kesan nyaman bagi wisatawan.

“Kami siap, hotel siap menerima limpahan wisatawan dari Bali. Apalagi erupsi gunung ini kan tidak dapat diprediksi, di Kota Mataram saja ada lima ribu lebih jumlah kamar. Belum di resort, semuanya siap,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, Senin (9/10).

Ia bersama anggota PHRI lainnya telah menyiapkan program khusus untuk para wisatawan yang datang dari Bali. Menurutnya, ini menjadi salah satu kesempatan

(Suara NTB/lin)

Lalu Abdul Hadi Faishal NTB untuk mempromosikan Lombok kepada wisatawan.

Sehingga dengan kesan baik yang didapatkan, mereka dapat berkunjung kembali. Ini menjadi salah satu tujuan utama PHRI. “Tentu saja ini menjadi kesempatan untuk PHRI dan pelaku pariwisata lainnya untuk mempromosikan NTB. Karena tidak dapat dipungkiri kalau selama ini kita juga mendapatkan banyak limpahan wisatawan yang datang

melalui Bali,” ujarnya.

Saat ini setidaknya ada 60 ribu wisatawan yang tengah berkunjung di Bali. Sebelumnya Menteri Pariwisata Arief Yahya secara terbuka mengatakan akan mengalihkan wisatawan ke Lombok apabila Gunung Agung mengalami erupsi. Ini menjadi musibah sekaligus angin segar bagi pariwisata NTB. Sebab ini menjadi kesempatan manis untuk mempromosikan NTB lebih lanjut kepada wisatawan.

“Berapapun jumlahnya saya pikir NTB siap untuk melayani mereka. Karena di resort juga ada banyak kamar yang bisa dipakai. Dan memang karakteristik wisatawan ke Bali itu lebih banyak ingin menginap di resort,” ujarnya.

Meski demikian hingga saat ini NTB belum mendapatkan banyak kunjungan dari Bali. Sebab wisatawan masih merasa aman dan nyaman karena aktivitas Gunung Agung masih dianggap belum membahayakan. Kendati sudah banyak warga di sekitar gunung yang sudah mengungsi ke Lombok. (lin)

Permainan ”Ketongkek”

Kesenian Tradisional Khas Gumi Selaparang Selong (Suara NTB) Satu lagi kesenian tradisional khas Gumi Selaparang Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Namanya Ketongkek, yakni sebuah kesenian tradisional yang syarat manfaat. Di mana permainannya adalah untuk membangunkan orang makan sahur saat malam bulan suci Ramadhan.

Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Mohammad Juhad, Senin (9/1) menjelaskan perlunya melestarikan kesenian tradisional ini sebagai salah satu daya tarik wisatawan. Saat perayaan 1 Muharram beberapa waktu lalu, kesenian Ketongkek ini diperlombakan. Hal ini dilakukan Dinas Pariwisa-

ta semata untuk melestarikan seni tradisional yang mulai banyak yang terancam punah.

Kelompok yang memainkan seni tradisional Ketongkek ini dari kalangan pemuda. Pada ajang festival Lombok Sumbawa di Mataram beberapa waktu lalu, Lotim pun mengirim kelompok permainan Ketongkek ini untuk tampil memberikan hiburan.

Permainan kesenian Ketongkek ini menggunakan alat seni tradisional berupa gendang, rencek dan bambu yang mirip seperti angklung ala alat kesenian Jawa Barat. Permainan utama adalah membunyikan bambu yang kemudian diiringi oleh dua pemain gendang dan

(Suara NTB/rus)

SENI KETONGKEK - Permainan kesenian tradisional Ketongkek yang dipertunjukkan saat kegiatan Festival Muharram beberapa waktu lalu di Selong, Lotim.

pemain rencek. Jumlah pemainnya terdiri dari 25-30 orang.

Melihat kekhasan dari kesenian tradisional ini, Dinas Pariwisata mengharapkan

perlunya untuk melestarikannya. Terus dikembangkan sehingga makin dicintai sebagai salah satu kebanggaan Kabupaten Lombok Timur. (rus)