HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 10 SEPTEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 150 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/humasntb)
FOTO BERSAMA - Foto bersama Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah, didampingi Wagub,Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Penjabat Sekda NTB, H.Iswandi dan Kepala Dinas PMPTSP NTB, H. Lalu Gita Ariadi dengan Perwakilan DPIM.
Tol Lembar - Kayangan Ditawarkan ke Investor Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menawarkan proyek jalan tol Lembar Kayangan ke investor. Dalam lawatan Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM), Dinas PUPR NTB juga menawarkan proyek pembangunan jalan tol sepanjang 103 Km tersebut ke investor Malaysia. Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 yang dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela penerimaan kunjungan DPIM di Kantor Gubernur, Senin (9/9) siang, mengatakan investor dari China juga tertarik dengan proyek jalan tol tersebut. Bersambung ke hal 15
Investor Malaysia Tertarik Kelola Sampah NTB
Mataram (Suara NTB) – Perwakilan Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) tertarik mengadakan kerjasama dengan Pemprov NTB di bidang pengolahan sampah. Tidak mainmain, kerjasama tersebut ditargetkan bisa terwujud di seluruh wilayah NTB bahkan sampai ke dusun paling terpencil. Wakil Khas DPIM, Datuk Sri Mohd Rizal Mohd Yusuf, menerangkan bahwa pihaknya telah meminta kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc untuk memulai kerjasama pengelolaan sampah tersebut di beberapa wilayah terlebih dahulu. “Gubernur maunya di seluruh
TO K O H
Disebutkan Rizal, saat ini ada dua perusahaan di bawah DPIM yang bisa membantu Pemprov NTB dalam pengelolaan sampah. Walaupun begitu, Rizal berharap ada sosialisasi bagi masyarakat terlebih dahulu seandainya kerjasama tersebut benar-benar terjalin. Hal itu mengingat metode
puk dan gas. Setelah dilakukan pengolahan, produk yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi komoditas baru yang memberikan keuntungan bagi Pemprov NTB dari segi ekonomi. Hal itu juga yang mendasari keinginan DPIM untuk bekerjasama dalam bidang pengelolaan sampah. “Memang kami membangun (tertarik, Red) sampah karena sampah menjadi salah satu komoditas yang jarang dilihat. Tapi kita menggunakan sampah itu balik untuk menjadi ampas kebaikan,” ujar Rizal. Bersambung ke hal 15
Enam Tahun Investasi Tak Terealisasi, 32.355 Anak NTB Tak Mengenyam Varindo Diminta Angkat Tangan Pendidikan Menengah
Indikasi Mafia di Tambang Liar
Mataram (Suara NTB) Pembangunan rumah kantor (Rukan) oleh PT. Varindo Lombok Inti (VLI) di aset milik Pemprov NTB di Pajang Mataram sudah enam tahun tak kunjung terealisasi. Belakangan, PT. VLI berencana akan membangun hotel di lahan seluas sekitar 8 are tersebut. Namun, hingga saat ini rencana tersebut tak kunjung terealisasi. Pemprov NTB menilai rencana Varindo untuk melanjutkan investasinya membangun perhotelan agak sulit. Seh-
ingga, Varindo diminta angkat tangan, mengembalikan izin pengelolaan lahan yang telah diberikan sebelum dilakukan pemutusan kontrak kerja sama oleh Pemprov NTB. ‘’Salah satunya (kontrak akan diputus). Karena salah satu hasil rapat dengan yang bersangkutan juga sepertinya untuk melanjutkan investasinya di bidang perhotelan agak sulit,’’ kata Plt Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (9/9) siang. Menurut Zainul, kelanjutan pembangunan hotel oleh
Varindo di lahan milik daerah tersebut sulit berlanjut. Karena di sebelahnya sudah berdiri hotel mewah. ‘’Jadi, dia tidak mungkin akan membangun sesuai perjanjian yang dulu. Sehingga salah satunya, kita akan tarik,’’ katanya. Terkait dengan adanya bangunan pengganti yang dibangun oleh Varindo untuk rumah pimpinan DPRD NTB. Sebagai ganti dari eks rumah Pimpinan DPRD yang sebelumnya berada di lahan tersebut. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
POLDA NTB memastikan akan tetap serius menutup aktivitas tambang liar di NTB. Pihak yang dianggap menghambat akan ditindak tegas. Termasuk kemungkinan mengusut indikasi keterlibatan mafia tambang. Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana AS,MM menegaskan, semua titik lokasi Penambangan Tanpa Izin (Peti) akan ditutup total dengan proses yang bertahap. ‘’Ini semua akan kita tutup. Saya tidak menyampaikan target, tapi kita maksimalkan. Lebih cepat lebih baik,’’ tegas Kapolda ditemui usai press release Bersambung ke hal 15
NTB itu pengolahan. Menggunakan alat (yang akan disediakan) dari dusun, desa, kecamatan, kabupaten. Itu semuanya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (9/9) seusai rapat pemaparan potensi investasi dengan OPD lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Umum Kantor Gubernur NTB.
pengelolaan sampah yang ditawarkan DPIM adalah dengan menggunakan mesin yang akan disebarkan di seluruh wilayah NTB. ‘’Pada waktu yang sama juga itu harus ditanam kesadaran masyarakat untuk menggunakan mesin itu dengan sebenarnya,’’ ujar Rizal. Dikhawatirkan, pengetahuan yang minim dari masyarakat terkait penggunaan mesin hanya akan merusak mesin yang diinvestasikan DPIM lebih cepat dari seharusnya. Mesin itu ditujukan untuk mengolah sampah menjadi pu-
Nana Sudjana (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Perbaiki Prosedur OMBUDSMAN RI Perwakilan NTB menemukan indikasi maladministrasi pada pengiriman peserta beasiswa di Korea. Agar kejadian tidak terulang, Ombudsman meminta Pemprov NTB melakukan perbaikan prosedur pada pengiriman beasiswa ke Luar Negeri (LN). ‘’Pemerintah Provinsi NTB untuk lebih berhati-hati dan pruden dalam menyelenggarakan program beasiswa ke luar negeri sesuai ketentuan bersama daerah dan kerjasama dengan pemerinAdhar Hakim tahan luar negeri Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)
KOSONG - Lahan kosong eks perumahan Dinas DPRD NTB di Jalan Langko Mataram yang statusnya masih dikelola pihak ketiga.
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 32.355 anak NTB tidak mengenyam pendidikan menengah pada 2018 lalu. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan anak-anak usia 16-18 tahun tersebut tidak menempuh pendidikan SMA/SMK dan SLB. ‘’Kalau bicara akses dua penyebab mengapa anak tidak bersekolah. Pertama, faktor ekonomi. Ke dua, ada juga yang tidak mau sekolah. Tapi lebih banyak karena faktor ekonomi,’’ kata Kepala Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Lalu Hasbulwadi dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/9). Ia membenarkan puluhan ribu anak usia 16-18 tahun di NTB yang tidak mengenyam pendidikan menengah. Merujuk data NTB Satu Data, angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA, MA, SMK dan Paket C Provinsi NTB tahun 2017/2018. APM ini menjadi gambaran anak-anak usia 16-18 tahun yang bersekolah dan tidak bersekolah di jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB yang diupload di website NTB Satu Data, jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 267.651 orang. Dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun tersebut, yang menempuh pendidikan menengah sebanyak 235.296 orang. Sehingga, ada 32.355 anak NTB yang tidak mengenyam pendidikan menengah pada tahun 2018. Sebanyak 235.296 anak yang mengenyam pendidikan menengah, untuk SMA 98.354 orang, MA 66.799 orang, SMK 66.509 orang, Paket C 3.381 orang dan SMALB 254 orang. Dari data tersebut, terlihat APM sekolah menengah untuk masing-masing kabupaten/kota di NTB. Lombok Barat sebesar 80,18 persen, Lombok Tengah 85,79 persen, Lombok Timur 89.09 persen, Sumbawa 86,74 persen. Kemudian Dompu 88,91 persen, Bima 93,70 persen, Sumbawa Barat 93,31 persen, Lombok Utara 79,42 persen, Kota Mataram 96,21 persen dan Kota Bima 91,55 persen. APM mendekati 100 persen, artinya anak yang tidak bersekolah semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika APM jauh di bawah 100 persen, maka anak yang tidak bersekolah atau mengenyam pendidikan menengah tersebut semakin banyak. Bersambung ke hal 15
Proyek Bawang Bima Diduga Rugikan Negara Rp2,3 Miliar Mataram (Suara NTB) Hasil audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian menemukan kerugian negara sekitar Rp2,3 miliar pada pengadaan bawang dua tahap di Kabupaten Bima. Total pagu anggaran yang diaudit tahap pertama Rp24 miliar dan Rp16 miliar tahun 2016. Temuan itu sedang ditindaklanjuti Inspektorat Bima dengan melakukan penagihan atas temuan kerugian negara tersebut. Terkait temuan kerugian negara itu, Polda NTB yang mulai menyelidiki kasus ini belum mendapat kabar, namun tak menutup kemungkinan dijadikan bahan penyelidikan setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dirreskrimsus Polda NTB Kombes, Drs. Pol.Syamsudin
Baharudin mengatakan, belum ada perkembangan signifikan penanganan kasus bawang Bima. Pihaknya masih menunggu penyerahan laporan hasil pemeriksaan temuan inspektorat jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian. ’’Masih lidik. Kami tunggu LHP,’’ katanya, Senin (9/9). Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Syarif Hidayat menambahkan, temuan Itjen Kementerian Pertanian sudah ke luar. Namun ia belum mengetahui pasti angka temuan pengadaan bawang puluhan miliar itu. ’’Ini yang kami tunggu, LHP dari Inspektorat. Tanya ke Inspektorat Bima,’’ sarannya. Sementara Inspektur Inspektorat Bima Abdul Wahab Usman dikonfirmasi mengaku
belum mengetahui adanya kerugian negara itu. Hanya saja, ia berjanji akan menindaklanjuti dengan mencaritahu informasi tersebut. Sementara informasi tambahan dari Syarif Hidayat, penyidiknya telah meminta keterangan 26 petani di 13 kecamatan di Kabupaten Bima. Para penerima bantuan itu ditanya seputar pengadaan bibit bawang merah. Polda juga telah meminta klarifikasi pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, diantaranya PPK, bendahara, Kepala Seksi, juga tim pemeriksa dan penerima barang. Selain itu, polisi juga telah meminta keterangan rekanan yang memenang proyek yang berasal dari APBN.
’’
Masih lidik. Kami tunggu LHP Syamsudin Baharudin Berdasarkan penelusuran di LPSE Kabupaten Bima, tahun 2016 Kabupaten Bima mendapat suplai anggaran untuk Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Bawang Merah. Tahap pertama pagu anggarannya Rp 26.062.484.000. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 10 September 2019
Halaman 2
Tunggakan Aset Dewan Harus Dilimpahkan ke APH Mataram (Suara NTB) – Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, mendorong Inspektorat selaku Auditor Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melimpahkan kasus tunggakan aset di DPRD Kota Mataram ke aparat penegak hukum (APH). Kasus ini diharapkan tidak jalan di tempat. tariat DPRD mengadakan lima laptop dengan spek dan harga sama. Wakil rakyat periode 2004 – 2009 mendapatkan unit laptop dan diduga belum mengembalikan sampai saat ini adalah, Thamrin Marjun, TGH. Achmad Muchlis, H. M. Zaini dan H. Wildan. Setahun berikutnya, Sekretariat Dewan kembali mengadakan pengadaan laptop dengan spek dan harga berbeda. Tercatat nama Jansari, I Wayan Sugiartha dan Made Slamet belum mengembalikan. Dan, di 2008 ada nama Muzakir yang juga belum mengembalikan notebook seharga Rp14.850.000/unit.
kondisinya tidak berubah. Terkesan takut sekali Inspektorat ini,” kritik Johan dikonfirmasi, Senin (9/9). Tunggakan aset diduga dikuasai mantan Dewan Lingkar Selatan ini, tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB, nomor 13.C/ LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2017 tertanggal 30 Mei 2017. Item yang menjadi temuan auditor negara yakni pengadaan laptop, notebook dan handy talky yang total kerugian negara mencapai Rp300 juta lebih. Pengadaan laptop pada tahun 2006 lalu. Sekre-
(Suara NTB/ist)
Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB, Johan Rahmatulloh menegaskan, Inspektorat harus memiliki komitmen untuk melimpahkan dugaan mantan anggota Dewan Kota Mataram menguasai aset milik pemerintah. Jika secara administrasi para mantan wakil rakyat ini tidak mau menindaklanjuti, Inspektorat bisa mengancam dengan pidana dan tindakan itu harus dilakukan sebagai efek jera. Justru, jangan ada kesan bahwa Inspektorat takut. “Sudah lama juga masih saja
Masih dalam LHP BPK, Sekretariat Dewan kembali melakukan pengadaan di tahun 2010 untuk anggota Dewan masa bakti 2009 – 2014. Masing – masing anggota mendapatkan jatah notebook seharga Rp8,9 juta lebih dengan merek sama. Faktanya, enam wakil rakyat hingga masa baktinya belum mengembalikan. Adalah AB. Taufiqurrahman, H. M. Tohri, I Gde Sudiartha, Abdul Malik Thalib, Lalu Suriadi, H. Wildan Nyayu Ernawati dan H.M.Zaini. Anggota Dewan yang masih terpilih tidak jadi persoalan. Seperti, H. M. Zaini, I Gde Sudiartha dan I Wayan Sugiartha. Namun, ada nama anggota Dewan yang melenggang ke DPRD NTB dalam catatan BPK justru belum mengembalikan aset. Termasuk satu kader PDIP yang kembali terpilih pada pemilihan legislatif 2019.
Johan menegaskan, terlepas dari nuansa politik, pengembalian kerugian negara wajib dilakukan. BPK selaku auditor negara memberikan waktu selama 60 hari bagi pejabat, pimpinan OPD maupun swasta untuk mengembalikan kerugian negara. Jika melihat kasus ini berlarut –larut seharusnya oknum mantan anggota Dewan harus masuk penjara. Karena, mereka tidak mengembalikan sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Patut diduga kata Johan, barang itu digelapkan. Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi via ponselnya hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban terhadap permintaan Somasi untuk melimpahkan tunggakan aset yang diduga dikuasai mantan anggota Dewan Kota Mataram. Politisi PDI Perjuangan, Nyayu Ernawati membantah dugaan
penguasaan aset milik pemerintah tersebut. Dia menceritakan, laptop yang dipegang hilang saat pembongkaran di Sekretariat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram oleh rekanan yang mengerjakan gedung lantai I Kantor Walikota Mataram. Atas kehilangan itu dilaporkan ke mantan Sekda Kota Mataram, H. Lalu Makmur Said. Dan, ketika kasus ini mencuat ke publik juga dilaporkan ke Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito. “Laptop itu hilang. Bukan saya tidak mau kembalikan. Coba tanya Pak Sekda Makmur Said dan Sekda sekarang Pak Eko. Sudah saya laporkan,” bantahnya. Berdasarkan pertimbangan Sekda selaku Ketua Tim Pembendaharaan Tuntutan Ganti Rugi, ia meminta Mahsan Sekretaris LPA Kota Mataram untuk melaporkan kehilangan
aset itu ke Kepolisian. Surat keterangan kepolisian lalu diserahkan ke Sekretariat Dewan untuk diproses. Belakangan Anggota Dewan Daerah Pemilihan Ampenan itu juga heran kenapa namanya masih tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. “Coba tanya Mahsan. Dia yang langsung serahkan surat kehilangan kepolisian itu,” cetusnya. Nyayu memiliki itikad baik untuk mengembalikan atau mengganti rugi barang milik daerah. Namun, spek yang sesuai pengadaan tidak ada dijual. Pun, harus membayar sesuai mekanisme TPTGR juga siap. Dia tidak ingin namanya terus disebut – sebut menguasai barang milik pemerintah. Setelah tidak terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 lalu, aset berupa sepeda motor dan lainnya telah dikembalikan. (cem)
DANA KELURAHAN – Seorang pekerja sedang memasang gorong-gorong untuk peresapan air di kelurahan Cilinaya, Cakranegara, Senin (9/9). Pembangunan sarana ini menggunakan dana kelurahan.
Penggunaan Dana Tidak Tersendat
LURAH Tanjung Karang Permai, H. Syamsudi mengatakan, alokasi dana kelurahan yang digelontorkan dari sesuai Permendagri nomor 10 tahun 2018 tersebut, sampai September 2019 ini, baru digunakan sampai 35 persen. “Saya belum tahu persis karena selama ini kan saya pergi berhaji. Jadi saya sudah perintahkan PLH saya untuk mengawasi alokasi dana tersebut. Tapi jika dilihat dari data bendahara, baru 35 persen,” katanya, Senin (9/9). Menurutnya, dana dari Rp370 juta tersebut, hanya digunakan sebesar 15 persen dan untuk pemberdayaan baru 20 persen. “Digunakan untuk pemberdayaan masyarakat 20 persen, sarana dan prasarana 15 persen,” pungkasnya. Menurut Bendahara kelurahan Tanjung Karang Permai, Nanik menyampaikan, rencana dalam bulan ini, pihak kelurahan Tanjung Karang Permai akan menunjuk TU (tata usaha) untuk merealisasikan dana tersebut. “Untuk realisasi fisiknya emang di kita itu, untuk tahap untuk awal pengerjaan kan di kelurahan sarprasnya itu, di awal mekanismenya baru pengajuan. SP2D (surat perintah pencairan dana) baru kelihatan realisasinya,” terang Nanik. Untuk pencarian dana tidak ada kendala dalam proses pencairan. Akan tetapi, dalam realisasi penggunaan tersebut, belum sepenuhnya dikerjakan. “Karena kan belum sampai akhir tahun, jadi belum ada kendala untuk tahap I ini,” katanya. Dalam prosedur untuk pencairan dana kelurahan, Syamsudi pun menjelaskan, ketika pekerjaan itu sudah mencapai 30 persen baru boleh pengajuan dana selanjutnya. “Jadinya bukan tersendat, kita memenuhi pekerjaan presentasenya dulu, baru akan mengajukan pencairan dana tahap II,” tegasnya Untuk anggaran dari 35 persen dana kelurahan yang digunakan, di kelurahan Tanjung Karang Permai sedang melakukan pemberdayaan dalam bentuk penguatan pada lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Contohnya, pemberdayaan kampung KB dan keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga sadar hukum. Selama program ini masih berjalan, pihak kelurahanTanjung Karang Permai akan menggenjot sisa dana dengan menganggarkan program-program sampai Desember mendatang. “Kita lebih mengajak masyarakat untuk berkemauan sih. Sampai Desember harus bisa sampai 100 persen, kalau tidak, barulah kita bilang ini tidak mencapai target,” tutupnya. (viq) H. Syamsudi (Suara NTB/dok)
Sikapi Kekosongan Jabatan ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menyayangkan mundurnya Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati. Mundurnya Bayu, menambah panjang daftar kekosongan pimpinan OPD lingkup Pemkot Mataram. Karena beberapa hari sebelumnya, tiga pimpinan OPD diketahui sudah resmi purna bhakti alias pensiun. ‘’Kekosongan pimpinan OPD itu membuat situasi tidak kondusif,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram. Sebab, tidak semua urusan dapat diselesaikan oleh pel(Suara NTB/fit) aksana tugas pimpinan OPD. Herman ‘’Kalau pimpinannya tidak ada kan susah, tidak jalan jadinya,’’ cetus Herman. Oleh karena itu, dia menyarankan Pemkot Mataram dalam hal ini Walikota Mataram harus segera menyikapi persoalan ini. ‘’Ini harus segera diisi,’’ pintanya. Meski menyayangkan mundurnya Bayu dari jabatan Kasat Pol PP, namun politisi Gerindra ini tetap menghormati keputusan Bayu yang ingin berkarir di Kemendagri. ‘’Ya itu memang hak setiap orang,’’ cetusnya. Herman melihat Bayu punya kapasitas yang mumpuni. Oleh karena itu, lanjut dia, Pemkot Mataram harus segera mengisi jabatan-jabatan yang kosong di Kota Mataram. Ini dimaksudkan supaya jalannya roda pemerintahan di Kota Mataram, tidak terganggu. Herman mengatakan bahwa kekosongan jabatan pimpinan OPD ini harus segera dicarikan solusi dengan jalan melakukan pengisian di jabatan-jabatan yang lowong. Satpol PP sebagai pengawal dan penegak Perda mempunyai tugas yang tidak ringan. ‘’Tinggal mereka melaksanakan tupoksi dengan sebaikbaiknya,’’ demikian anggota Dewan yang rencananya akan duduk di Komisi I DPRD Kota Mataram ini. Selama ini, Satpol PP belum terlepas dari kesan hanya mengurus PKL dan menjaga kantor Walikota. ‘’Sebenarnya Pol PP ini kita harapkan ke luar dari asumsi ini,’’ katanya. Anggota Dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini melihat bahwa peran Satpol PP dalam mengawal dan menegakkan Perda masih belum maksimal. Dia mencontohkan hasil razia ke sejumlah hotel di Kota Mataram menyuguhkan fakta bahwa ternya masih ada hotel belum mengantongi izin. ‘’Inikan berarti pengawasan yang masih lemah,’’ sesalnya. Oleh karena itu, pengganti Bayu nantinya diharapkan figur yang punya kapasitas dan kapabilitas. ‘’Bukan kita bilang sekarang ndak bagu. Yang sekarang ini sudah bagu, tapi nanti kita harapkan lebih bagus lagi,’’ pungkasnya. (fit)
Dana Kelurahan akan Dievaluasi Minggu Depan Mataram (Suara NTB) Pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) dan pemberdayaan masyarakat dari dana kelurahan Kota Mataram akan dievaluasi pekan depan. Dengan dana kelurahan tersebut, kegiatan pembangunan sudah menjadi pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di setiap kelurahan di Mataram. Lurah Cilinaya, I G. Nugrahini mengatakan, sampai September 2019 ini, alokasi dana kelurahan sudah mencapai 80 persen pemakaian dari dana yang
digelontorkan Kemendagri (Kementerian dalam negeri) melalui PP No. 17 Tahun 2018 tersebut. “Untuk pemberdayaan kepada masyarakat sudah. Untuk fisiknya ini tanggal 12 September ini akan kita kerjakan. Fisiknya ini kita akan kerjakan tiga item, seperti drainase, peresapan, dan vaping block. Hampir seratus persen, tinggal yang di Karang Jasi saja yang belum,” kata Nugrahini, Senin (9/9). Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menerangkan, untuk dana tahap I ini, Pemkot Mataram akan melaksanakan evaluasi terhadap dana terse-
Perpindahan Kasat Pol PP
Pemkot Tunggu Surat Kemendagri Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, pengajuan perpindahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bayu Pancapati masih menunggu surat resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rekomendasi itu sebagai dasar untuk administrasi di daerah. “Harus ada nota persetujuan dari sana. Dasar itu baru kita mengurus di sini,” kata Nelly ditemui, Senin (9/9). Sejauh ini sambung Nelly, nama Bayu masih tercatat dalam database kepegawaian di Pemkot Mataram. Praktis, namanya akan dikeluarkan bilamana surat keterangan penerimaan sebagai pegawai di kementerian telah terbit. Proses perpindahan juga harus melalui persetujuan pejabat pembina kepegawaian. Kemendagri diketahui telah mengeluarkan surat menerima Bayu Pancapati sebagai pegawai tertanggal 2 September pekan lalu. Namun demikian ujar Nelly, belum menerima surat tersebut. “Nah, belum saya lihat surat itu,” timpalnya. Pindahnya Bayu ke Jakarta secara otomatis jabatan
Kasat Pol PP nantinya akan lowong. Kekosongan jabatan itu akan diisi melalui seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Mantan Kabag Umum Setda Kota Mataram ini menambahkan, secara bersamaan posisi ditinggalkan Bayu akan dipansel bersamaan dengan tiga jabatan yang sebelumnya lowong. Yakni, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bayu kembali dikonfirmasi mengaku, telah menerima persetujuan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk mengejar karirnya di Jakarta. Hanya saja, diminta perpindahannya ditunda sampai akhir tahun atau Desember mendatang. “Pak Wali sudah oke. Tapi tahan dulu sampai akhir tahun,” jawabnya. Permintaan pejabat pembina kepegawaian itu dinilai tidak masalah dan dimaklumi. Sebagai eselon II lanjutnya, perlu menyelesaikan tugas dan tanggungjawab lainnya hingga anggaran berakhir. Hal ini juga telah dikomunikasikan ke Kemendagri dan dimaklumi. “Kalau di sana tidak masalah,” demikian kata dia. (cem)
but. “Nanti di akhir tahun kita coba laksanakan evaluasi tahunan. Untuk minggu depan ini kita akan laksanakan evaluasi tahap I ini, apakah dalam proses ini ada hambatan?” tukas Sudarsana. Evaluasi yang akan dilakukan Pemkot kata Putu, setiap kelurahan akan menyerahkan laporan anggaran yang telah digunakan kepada Kabag Pemerintahan Kota Mataram. Pelaksanaan di lapangan akan kelihatan pada laporan tersebut. “Apakah ada kendala atau hambatan kan, bagaimana supaya pelaporannya itu lebih tertib. Kalau misalnya ada yang tidak tertib, kita akan lihat fak-
tor percepatan dalam mengeksekusi dan membuat laporan,” tambah Putu. Selama pelaksanaan alokasi dana kelurahan lanjutnya, selama ini Pemkot Mataram yang bertugas mengawasi dana tersebut, sering turun ke lapangan. “Saya kira palaksanaannya masih lancar-lancar saja tidak ada persoalan. Cuma kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh,” tuturnya. “Anggaran ini dihajatkan untuk pemberdayaan masyarakat, baik itu masalah kemiskinan, masalah pendidikan, dan masalah infrastruktur kecil. Masing-masing kelurahan akan berbeda penggunaannya,
sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan bersama tokoh-tokoh mayarakat. Tidak berdasarkan keinginan dari pemerintah pusat,” lanjutnya. Dia berharap, pada rencana anggaran dana kelurahan tahun 2020 mendatang, semoga anggaran kelurahan lebih besar dari sebelumnya. “Pada anggaran 2020 mendatang ini, Pemkot Mataram masih menunggu dari pemerintah pusat apakah anggarannya bertambah atau tidak. Kita berharap sih lebih besar dari tahun ini, tahun ini kan 370 juta,” tutupnya. (viq)
DP3A Luncurkan Inovasi Pelaporan Kekerasaan Perempuan dan Anak Secara ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Untuk mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasaan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) KotaMatarammeluncurkaninovasi berbasis teknologi informasi. Pengaduan maupun konseling dapat digunakan melalui telepone pintar. Aplikasi yang masuk dalam proyek perubahan DP3A yakni Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mentaram (SiPPAMAN). Aplikasi ini kata Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, dirancangdenganmengedepankankearifan lokal. Dalam penanganan kasus kekerasaan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah.Perlujugasinergidenganstakeholder lain seperti dunia usaha, masyarakat dan media massa. Di Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan perempuan dan anak. Masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pasal 23 memiliki peran masing – masing. Peran ini dibutuhkan sinergi untuk melakukan bersama – sama. “SiPPAMAN ini tinggal bagaimana memformulasikan pengaduan dan konseling jika ada kekerasaan terhadap perempuan dan anak,” katanya saat sosialisasi SiPPAMAN di Kecamatan Sekarbela, Senin (9/9). Lahirnya inovasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram. Tahun 2017 tercatat,
(Suara NTB/cem)
PAPARKAN APLIKASI - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany memaparkan aplikasi SiPPAMAN yang merupakan inovasi pelaporan kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram. 17 kasus kekerasaan. Kasus kekerasan ini meningkat di 2018 menjadi 33 kasus. Tingginya kasus kekerasaan baik fisik maupun seksual yang korbannya adalah perempuan dan anak tidak terlepas dari banyaknya populasi perempuan. Dari jumlah penduduk Kota Mataram sekitar 426 ribu jiwa tercatat 56 persennya adalah perempuan. Dan, 33 persen penduduk adalah anak – anak. Oleh karena itu, Dewi menilai, masyarakat perlu diberikan kemudahan untuk melaporkan setiap kejadian dialami. Tentunya, kekerasaan ini tidak terlepas dari faktor budaya yang melekat dan dilegalkan sampai saat ini. Kon-
disi ini, tidak sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. “Tetapi ini sulit terungkap karena selain faktor budaya. Ada juga faktor lain,” jelasnya. SiPPAMAN diharapkan menjadi alternatif sekaligus menjawab ketakutan korban maupun keluarga korban untuk melaporkan kasus dialami. Laporan itu akan ditindaklanjuti. Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengapresiasi aplikasi yang dirancang oleh DP3A Kota Mataram. Aplikasi yang mengedepankan kearifan lokal harus dibangun bersama – sama untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasaan. (cem/*)
Pemerintah Pusat akan Serahkan Aset ke Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Satuan Kerja Penataan Kawasan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyerahkan sejumlah aset yang telah dikerjakan di Pemkot Mataram. Di antaranya, rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Mandalika, perbaikan drainase Cakranegara dan revitalisasi Pusat Bisnis Cakranegara. Setelah pengalihan, pembiayaan pemeliharaan dibebankan ke kas daerah.
Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengungkapkan, pemerintah pusat khususnya Satker Bankim dan Balai Cipta Karya Kementerian PUPR mulai tahun 2015 lalu, mengerjakan sejumlah proyek di Kota Mataram. Di antaranya, perbaikan drainase di belakang swalayan di Jalan AA. Gde Ngurah, Cakranegara, pembangunan rusunawa Mandalika dan pengerjaan Pusat Bisnis Cakranegara dikerjakan tahun 2018 lalu. Pekerjaan
ini yang sebelumnya menjadi aset pemerintah pusat akan diserahkan ke Pemkot Mataram. “Hariini, kamiberangkat untuk menerima penyerahan aset oleh pemerintah pusat,” kata Mahmuddin ditemui, Senin (9/9). Penyerahan aset sebelumnya sempat tertunda di tahun 2016 yakni pengerjaan drainase dan rusunawa. Dokumen persyaratan pengajuan pelimpahanasettelahdiserahkankeKementerian PUPR dan dilimpahkan ke KementerianKeuangan.Tidakdike-
tahui detail penyebab mandeknya penyerahan aset itu. Kemungkinan sudah tidak ada persoalan, sehingga pemerintah pusat sekaligus menyerahkan ke Pemkot Mataram. “Dulu memang sempat tertunda. Terutama drainase dan rusunawa,” sebutnya. Setelah pelimpahan aset, pembebanan pembiayaan dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Khusus rusunawa membutuhkan biaya pemeliharaan besar
setiap tahunnya. Swadaya dikeluarkan oleh warga melalui sewa kamar per bulan belum cukup untuk menutupi operasional. Pemkot Mataram akan mengkaji untuk menaikkan tarif sewa kamar di rusunawa. Kajian kenaikan sewa sebelum pernah dilakukan tetapi terkendala dengan belum dilimpahkan aset oleh pemerintah pusat. “Tinggal pembuatan perda untuk berapa sewanya,” pungkasnya. (cem)
SUARA NTB Selasa, 10 September 2019
Penambang Emas Ilegal Mulai Kesulitan Mataram (Suara NTB) Gencarnya kegiatan penertiban tambang emas ilegal yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdampak. Para penambang emas mulai kesulitan. Satgas Pangan intens mengawasi peredaran B2 (bahan berbahaya), merkuri dan sianida. Terutama dari hulunya. Para distributor diawasi ketat dalam pendistribusian B2 ini. Menurut Koordinator Inspektur Tambang Minerba Kementerian ESDM, Idham Halid, ST, didampingi Nata, juga dari Kementerian ESDM, dari kunjungan lapangan diketahui kesulitan para penambang tersebut mendapatkan B2 untuk memisahkan emas dari bebatuan. “Mereka mencari bahan kimia sudah susah. Mereka sudah bingung cari B2 di pasaran. Dengan memutus mata rantai dari hulu, otomatis mereka ndak akan lagi mengolah,” kata Idham saat bersama Satgas Pangan ke distributor Senin (9/9) kemarin. Dengan memutus mata rantai distribusi B2 dari hulu, menurutnya akan efektif untuk menghentikan penambangan emas ilegal, di Sekotong atau di Sumbawa. “Fakta lapangan mereka sudah susah cari obat. Mereka menyebutnya obat,” imbuhnya. Kementerian ESDM (Dinas ESDM) tengah melakukan identifikasi lapangan untuk mengalihkan profesi para penambang ilegal. Identifikasi usaha awal dari para penambang. Apakah sebelumnya berprofesi sebagai nelayan, petani, pekerja pertukangan atau yang lainnya. Alih profesi ini dilakukan bilamana penutupan tambang di Sekotong akan benar-benar dilaksanakan. Masyarakat mempertanyakan, apa yang harus dikerjakan. Nantinya pemerintah daerah melalui masing-masing OPD akan mengintervensi sesuai profesi awal para penambang melalui program masing-masing. “Kalau mau jadi tukang, ada BLK. Kalau awalnya petani, ada Dinas Pertanian, kalau sebelumnya nelayan, ada Dinas Kelautan dan Perikanan. Sesuai program masing-masing OPD,” demikian Idham. Tahapan alih profesi ini, sementara masih sulit mengumpulkan data-data identifikasi usaha awal para penambang. Masih Untuk menentukan koordinat tambang inipun belum bisa dilakukan. Aparat sementara ini meminta agar tidak langsung berkomunikasi dengan para penambang. Pascaberedar informasi rencana penutupan tambang ilegal Sekotong, menurut Idham situasi belum memungkinkan berkoordinasi langsung. “Tim masih agak susah masuk setelah ada isu menertibkan tambang ini. Identifikasi kita belum lengkap,” demikian Idham. Selain alih profesi, bagi penambang-penambang yang tidak ingin beranjak dari aktifitas ini, tentu alternatif lainnya pemerintah daerah menentukan kembali Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk ditetapkan kembali. Di Sekotong dulunya ada tiga WPR, menurut Idham, harus diperhaarui kembali WPR agar penambangan bisa dilakukan secara legal. Tetapi di WPR yang ditetapkan oleh pemerinIdham tah. (bul) (Suara NTB/bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
47.000 RTG Terdampak Keterbatasan Pasokan Semen Mataram (Suara NTB) Ketersediaan semen di pasaran berkurang dalam dua minggu terakhir. Akibatnya, sebanyak 47.000 Rumah Tahan Gempa (RTG) ikut terganggu. “Hampir di semua wilayah terganggu,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik. Pasokan semen dari salah satu produsen besar saat ini terganggu. Pasokan semen ke NTB berkurang 50 persen. padahal, pembangunan tengah padat. Ditambah pemban-
H. Ahsanul Khalik
gunan RTG. Khalik, yang dihubungi di Mataram, Senin (9/ 9) kemarin mengungkapkan, hampir seluruh pengusaha mengeluhkan persoalan terbatasnya ketersediaan semen. Pengusaha mendorong agar pemerintah secepatnya memberikan solusi. Kelangkaan semen Ini dirasa sangat menggangu percepatan rehab re-
kon RTG. Sejak semen pasokannya terbatas, seharusnya progres rumah yang sudah jadi 100 persen dalam dua minggu ini bisa naik pada angka 35 ribuan. Melihat progres yang sedang pembangunan fisik pada kondisi fisiknya 90 persen dan akan finishing jumlahnya saat ini 50 ribuan. “Tapi akhirnya terkendala semen. Kita bicara rumah yang rusak berat saja dulu. Kalau yang rusak sedang dan ringan belum kita singgung,” jelas Khalik. 47.000 unit RTG ini kata Khalik, seharusnya finishing lebih cepat. Karena pembangunannya 50 persen sampai
90 persen. dengan terbatasnya pasokan semen, terpaksa pembangunan harus dihentikan sementara. Sebelumnya aplikator telah menyediakan cadangan/stok. Karena kurangnya suplai. Stok menjadi terkuras. BPBD NTB juga sangat mengharapkan persoalan ini dapat segera dituntaskan. Ia juga melaporkan kondisinya ke pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera ditindaklanjuti. “Kita juga mendorong pusat mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini,” demikian Khalik. (bul)
(Suara NTB/dok)
Tertibkan PETI
199 Drum Sianida Dikembalikan Sukarela Mataram (Suara NTB) Salah satu distributor B2 (Bahan Berbahaya) di Kota Mataram secara sukarela mengembalikan 199 drum Sianida ke sumber distribusi di Surabaya. Komitmen ini untuk mendukung pemerintah daerah dalam penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Sianida adalah salah satu zat kimia cair yang memiliki fungsi penting dalam kegiatan penambangan, selain merkuri. Sianida ini berfungsi memisahkan kadar emas dengan tanah. Jika kegiatan penambangan tak dilakukan sesuai prosedur. Dampaknya pencemaran lingkungannya tidak kecil. Dapat mengancam kehidupan manusia dan hewan/ biota dalam jangka panjang. Perwakilan PT. Sumber Hidup Chemindo di Jl. Brawijaya No 108 Lingkungan Gr. Butun Barat Mandalika, Sandubaya sebagai salah satu distributor yang barubaru ini mendapat izin resmi dengan sukarela menarik B2 yang sudah terdistribusi ke pengecer – pengecer di Lombok dan Sumbawa untuk dikembalikan. Mulyono, dan Yahya, perwakilan dari perusahaan ini kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si beserta jajaran, dan Kasubdit I Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Fery Jaya Satriansyah, S.H dan perwakilan dari Ke-
menterian ESDM menyatakan komitmennya mendukung langkah tegas pemerintah daerah menertibkan PETI. Mengingat besarnya ancaman kerusakan lingkungan dan hidup dalam jangka panjang. Kali kedua dalam jarak waktu yang singkat, Satgas Pangan mendatangi para distributor B2. PT. Sumber Hidup Chemindo di Jl. Brawijaya adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki komitmen tinggi mendukung program pemerintah. “Ini patut jadi contoh bagi yang lain,” kata Hj. Selly dalam kunjungan ke gudang distributor B2 Senin (9/9) kemarin. Mulyono dan Yahya mengaku dengan gencarnya penanganan PETI yang dilakukan oleh pemerintah dan penanganan hulu oleh Satgas Pangan mengkhawatirkan. Risiko hukumnya lebih tinggi. Karena itu, B2 yang telah didistribusikan ke pengecer-pengecer ditarikanya untuk dikembalikan ke Surabaya. Total 199 drum Sianida yang sudah terdistribusi maupun yang belum, kembali digudangkan. Hasil pantauan di gudang distributor ini kemarin, drum-drum berisi 50 Kg seluruhnya masih tersegel. Di lapis karung agar tidak terkontaminasi. Dalam waktu dekat ini rencananya akan dikirim balik ke Surabaya. Diharapkan dengan rekomendasi pemerintah daerah agar tak terhambat di jalan.
(Suara NTB/bul)
CEK SIANIDA - Kasubdit I Ditreskrimsus Polda NTB, Fery Jaya Satriansyah, Hj. Selly Andayani dan perwakilan PT. Sumber Hidup Chemindo saat pengecekan 199 drum sianida yang akan dikembalikan secara sukarela ke Surabaya. Hj. Selly mengatakan, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Kepala Polda NTB, Irjen Pol Achmad Juri menyatakan zero PETI di NTB. Yang masih aktif saat ini PETI di Sekotong, Lombok Barat. Termasuk di Sumbawa. Sebelumnya, di Gunung Prabu Lombok Tengah, PETI telah ditutup. Dengan memutus mata rantai pendistribusiannya dari hulu. Diyakini akan efektif
menghentikan PETI perlahanlahan. “Kalau tidak ada merkuri, dan sianida, apa yang mau dipakai untuk pemisahan kandungan emas dengan tanah. Pelan-pelan dia akan berhenti sendiri,” kata Hj. Selly. Pemerintah melalui Permendag No 47 tahun 2019 telah mengatur mekanisme pendistribusian B2. Dari distributor ke pengecer-pengecer resmi. Tidak langsung kepada pembe-
li akhir. Selain Chemindo, ada tiga lainnya distributor B2. PT. Tunggal Jaya Kimia di Taliwang Sumbawa Barat. PT. Inti Alam Kimia di Jembatan Gantung Lombok Barat dan PT. Alam Raya Pendukung Utama di Sandubaya Mataram. Satgas Pangan juga sedang mengincar para pengecer ilegal. Jika ditemukan, risikonya akan ditindak dan proses hukum. (bul)
Setoran Pajak Swasta Satgas Pangan Telusuri Distribusi Semen dari Pengecer di Nusa Tenggara Lampaui Kontribusi ke Distributor Mataram (Suara NTB) Satgas Pangan kembali melakukan penelusuran distribusi semen. Penelsuran dilakukan dari tingkat pengecer, hingga ke distributor. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si memimpin penelusuran bersama Kasubdit I Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Fery Jaya Satriansyah, S.H dan jajarannya. turut hadir Kepala Bidang Pengawasan, Ir. Haryono dan jajarannya. Juga turut serta dari Inspektorat Tambang dan Minerba Kementerian ESDM. Beberapa pengecer/toko bangunan yang ada di Kota Mataram ditemukan kelangkaan semen. Khususnya produk Indocement (Tiga Roda). Pemilik toko mengaku dalam beberapa hari terakhir sulit mendapatkan pasokan dari distributor. Kalaupun ada, jumlah pasokan berkurang 50 persen. “Truk kami nganggur tiga hari di gudang distributor. Tidak ada semen Tiga Roda. Kalau yang lain-lain ada,” kata salah satu pemilik toko bangunan. Satgas Pangan kemudian mendatangi gudang distribusi PT. Saka Agung Abadi, distributor Indocement. Satgas mendapatkan beberapa keterangan dari Suanto, manajemen perusahaan ini. Diakui bahwa stok pasokan semen yang diterima dari produsen berkurang. Dari 40.000 ton, bahkan naik sampai 50.000 ton perbulan, dikurangi 50 persen. Stok tetap ada, hanya saja ketersediaannya sangat minim. Kurangnya pasokan dari produsen, dipengaruhui maintenance (perawatan) mesin di Bontang, Kalimantan Timur. Saat ini kepal dengan muat 5.504 ton sedang sandar di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Tanggal 12 masuk 7.500 ton dan tanggal 18 September juga masuk 7.500 ton. Distributor mengaku, selain terbatasnya pasokan dari produsen, persoalan paling
Pemerintah
(Suara NTB/bul)
SEMEN - Bongkar muat semen di gudang distributor krusial juga menyangkut bongkar di Pelabuhan Lembar. Karena terbatasnya dermaga, bongkar semenpun ikut terganggu. Saat bongkarpun, ketika ada kapal lain masuk, kegiatan bongkar digilir. Akibatnya, karena tingginya permintaan, setiap satu kapal yang bongkar, langsung ludes. “Karena orang panik, takut ndak dapat,” kata Suanto. Jadwal bongkarpun membutuhkan waktu lama. Bahkan, kapal pengangkut harus menunggu jadwal bongkar sampai satu bulan. Padahal, kebutuhan semen di lapangan mendesak di pasok. Untuk mengurangi keterbatasan stok semen di pasaran, diusulkan agar kapal-kapal semen diberikan jadwal bongkar secara bersamaan. Baik semen produk Indocement, Bosowa, Tonasa, dan Semen Gresik. “Berikan waktu bongkar sekaligus bersamaan. Pasti banjir pasar. Kalau dibongkar satu, satu, satu, karena panik ludes langsung. Akhirnya tetap langka,” demikian Suanto. Kendati semen tiga roda sangat terbatas di pasaran, ia memastikan harga dari distributor tak naik. Tetap Rp57.000/sak. Satgas Pangan lalu ke Gudang Bosowa di Dasan Cermen Mataram. Stok semen di
gudang ini juga terlihat sangat kurang. kepada tim, salah satu perwakilan juga mengeluhkan lambannya bongkar di Pelabuhan Lembar milik Pelindo. Jadwal bongkar semen juga kerap kali terganggu ketika kapal barang lain datang. Kapal semen yang tadinya bongkar, terpaksa harus tertunda dulu dan memberikan kesempatan kapal lain masuk. “Tidak bongkar sampai selesai. Kapal harus ngikuti jadwal, ke luar masuk meskipun belum selesai bongkar. Inilah yang membuat costnya tinggi. Jangankan ke luar masuk, turunkan jangkar di tengah saja sudah harus bayar,” jelasnya. Hj. Selly menyebut, akibat kekurangan semen di pasaran, harga semen menjadi naik. Khusus merek tiga roda menjadi Rp80.000/sak. “Ini aji mumpung. Kesempatan oknum mengambil keuntungan,” katanya. Satgas Pangan menyimpulkan sementara ini persoalannya murni di distribusi. Kepada otoritas juga akan diminta untuk memprioritaskan bongkar semen secara bersamaan untuk memenuhi stok semen di pasaran agar harganya stabil. Satgas Pangan juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubunngan untuk mencari solusi di pelabuhan. (bul)
Mataram (Suara NTB) Setoran pajak dari swasta mengungguli penerimaan pajak dari pemerintah. Baik APBN, maupun APBD. Kanwil DJP Nusa Tenggara berkesimpulan, ekonomi cukup baik. Di NTB, maupun NTT. Tahun 2019 ini, Kanwil Pajak DJP Nusa Tenggara mendapat target penerimaan pajak mencapai Rp6,4 triliun di dua provinsi ini. Serapannya sudah mencapai 45 persen dari target tersebut. Kata Kepala Kanwil Pajak Nusa Tenggara, Tri Bowo. Penerimaan pajak didominasi 55 persen dari sektor swasta. Sementara pemerintah 45 persen. Ini berbalik dari keadaan sebelum-sebelumnya. “Kalau sebelum-sebelumnya, penerimaan pajak berasal dari belanja pemerintah bisa sampai 70 persen. Sekarang swasta yang mendominasi,” jelas Tri. Menurut Tri, negara yang ideal adalah negara yang sebagian besar penerimaan pajaknya bersumber dari swasta. Demikian juga negara maju, pajak perorangan memberikan pengaruh yang cukup besar. Sementara ini, kata Tri, penerimaan pajak masih didominasi badan (perusahaan/lembaga). “Kedepan kita mengarah agar penerimaan pajak dari perorangan lebih besar,” imbuhnya. Tri meyakini, pencapaian penerimaan pajak tahun ini terpenuhi Rp6,4 triliun. Apalagi perekonomian dan investasi di Nusa Teng-
gara Barat telah membaik setelah gempa tahun lalu. Dilihat secara periodik, tahun lalu penerimaan pajaknya mencapai Rp2,7 triliun. Tahun ini pada periode yang sama sudah mencapai Rp2,9 triliun. “Tumbuh 6,87 persen pada periode yang sama. Ini menandakan pertumbuhan yang cukup bagus,” ujarnya. Selain itu, penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) wajib pajak di Nusa Tenggara juga menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Tri mengatakan, tingkat kepatuhan membayar pajak ada pada posisi pertama nasional. Target penyampaian SPT telah tercapai 130 persen. Khusus di NTB, gempa tahun lalu juga mempengaruhi ekonomi. Naiknya harga tiket pesawat juga turut mempengaruhi keadaan. Pelan-pelan perkembangannya lebih bagus. Dilihat dari tumbuhnya penerimaan pajak. Karena itu, Tri dan jajarannya masih sangat optimis penerimaan pajak terpenuhi tahun 2019 ini. Untuk mencapai target tersebut, berbagai pendekatan dilakukan kepada wajib pajak. Misalnya pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan penyidikan. Imbauan dan sosialisasi-sosialisasi. “Bahkan sampai gidzeling (penahanan) kita akan lakukan,” demikian Tri Bowo. (bul)
Tri Bowo (Suara NTB/bul)
SUARA NTB Selasa, 10 September 2019
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Tanjung (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Proyek ruas jalan Sambik Elen - Batu Santek, Desa 12345678901234567890123456789012 Selengen, Kecamatan Bayan, “terpaksa” menggunakan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 adendum. Pasalnya, proyek DAK yang diduga melenceng 12345678901234567890123456789012 dari perencanaan itu dikhawatirkan tak bisa terlaksana. 12345678901234567890123456789012 Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan 12345678901234567890123456789012 Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lom12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bok Utara (KLU), Kahar Rizal, kepada Suara NTB, Se12345678901234567890123456789012 nin (9/9), mengaku paket ruas jalan Sambik Elen - Batu 12345678901234567890123456789012 Santek tetap dikerjakan. Ia membantah adanya opini 12345678901234567890123456789012 yang menyebut proyek jalan tersebut dikerjakan tanpa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengacu pada desain perencanaan. 12345678901234567890123456789012 “Tidak ada kesalahan perencanaan, semua berjalan 12345678901234567890123456789012 lancar. Hanya mis dengan masyarakat. Masyarakat in12345678901234567890123456789012 gin jalan hotmix, dan aspirasi itu diakomodir,” katanya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kahar Rizal menyebut, dalam desain awal yang di12345678901234567890123456789012 lakukan Dinas PU, ruas jalan tersebut direncanakan 12345678901234567890123456789012 dibangun hotmix. Desain itu lantas diajukan ke pusat 12345678901234567890123456789012 untuk diakomodir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Belakangan saat DAK cair, pemerintah pusat meminta 12345678901234567890123456789012 kepastian tingkat kerusakan sebagai syarat untuk di12345678901234567890123456789012 hotmix, maka dilakukan perubahan perencanaan ke lap12345678901234567890123456789012 en. Dalam proses pengerjaannya, muncul keinginan 12345678901234567890123456789012 masyarakat untuk dihotmix, sehingga pengerjaan jalan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dibuatkan adendum sesuai kondisi faktual lapangan. 12345678901234567890123456789012 Proyek jalan tersebut dikemukakannya, dimodali den12345678901234567890123456789012 gan pagu Rp 4,184 miliar, dengan kontrak yang dimenang12345678901234567890123456789012 kan PT. Putra Seruyan Megah Jaya, sebesar Rp 4,891 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 miliar. Ruas jalan tersebut memiliki panjang 4,5 km. 12345678901234567890123456789012 Kontrak pengerjaan jalan berlaku 150 hari kerja sejak 17 12345678901234567890123456789012 Juni - 14 November 2019. 12345678901234567890123456789012 Dalam adendum, disepakati bahwa ruas jalan akan dik12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 erjakan sepanjang 4,5 km. Terdapat 3 segmen ruas yang 12345678901234567890123456789012 akan dikerjakan oleh perusahaan. Masing-masing 2,5 km 12345678901234567890123456789012 hotmix, 1,3 km patching, dan 700 meter sisanya lapen. Mun12345678901234567890123456789012 culnya ketiga segmen itu disesuaikan dengan aturan penger12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jaan jalan. Di mana jalan sepanjang 2,5 km lapen sebelum12345678901234567890123456789012 nya diintervensi hotmix. Sementara jalan yang dilapen, be12345678901234567890123456789012 lum bisa dihotmix karena merupakan jalan tanah. 12345678901234567890123456789012 “Kita sesuaikan, dan masih bisa lakukan CCO, se12345678901234567890123456789012 hingga tetap dilaksanakan. Sepanjang kita bisa per12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tanggungjawabkan sesuai dengan target panjang 4,5 12345678901234567890123456789012 km, pengerjaannya akan lancar,” paparnya. 12345678901234567890123456789012 Ia memahami, penilaian masyarakat terhadap 12345678901234567890123456789012 perencanaan dan eksekusi jalan tersebut akan beragam. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sebab tidak semua informasi teknis diketahui. “Masyarakat 12345678901234567890123456789012 yang mengatakan proyek jalan tidak bisa dilaksanakan 12345678901234567890123456789012 sesuai perencanaan, kurang pas. Mengenai perubahan 12345678901234567890123456789012 perencanaan, mungkin estimasi orang per orang yang be12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lum paham (adanya adendum),” imbuhnya. (ari) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 AMBIL FORMULIR - Politisi PKB Ada Malik 12345678901234567890123456789012 mengambil formulir penjaringan bakal calon kepala 12345678901234567890123456789012 daerah dari PDIP, Senin (9/9). 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pendaftaran Bakal Calon 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Tanjung (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Sejumlah partai politik (parpol) di Kabupaten Lom12345678901234567890123456789012 bok Utara (KLU) sudah membuka pendaftaran untuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bakal calon kepala daerah jelang Pilkada 2020. Partai 12345678901234567890123456789012 Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, men12345678901234567890123456789012 jadi parpol yang pertama membuka pendaftaran. Semen12345678901234567890123456789012 tara dari pendaftaran itu, PKB menjadi parpol yang per12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tama merespon dengan menjemput berkas pendaftaran. 12345678901234567890123456789012 Pengambilan formulir penjaringan bakal calon dari 12345678901234567890123456789012 PDIP, dilakukan langsung oleh Sekretaris DPC PKB KLU, 12345678901234567890123456789012 Ada Malik, SIP, Senin (9/9) siang. Adam ditemani oleh 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 istri tercinta. Sementara di Sekretariat DPC PDIP KLU, 12345678901234567890123456789012 Dusun Prawira, Desa Tanjung, Sekretaris DPC PDIP, Made 12345678901234567890123456789012 Karyasa, dan dua staf Sekretariat, sudah menunggu. 12345678901234567890123456789012 Usai pengambilan formulir, Adam kepada wartawan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengatakan, pengambilan formulir penjaringan bakal ca12345678901234567890123456789012 lon dari PDIP merupakan langkah strategis PKB. Hal itu 12345678901234567890123456789012 sekaligus menjadi jawaban atas banyaknya pertanyaan 12345678901234567890123456789012 masyarakat yang meragukan Ketua DPC PKB Lombok 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., sebagai penantang kuat 12345678901234567890123456789012 calon petahana, Dr. H. Najmul Akhyar. 12345678901234567890123456789012 “Ini bentuk keseriusan PKB dalam mendukung kader, 12345678901234567890123456789012 sekaligus menjawab kegelisahan yang berkembang di 12345678901234567890123456789012 masyarakat bahwa Djohan tidak bersungguh-sungguh. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Formulir ini sebagai jawaban kami, bahwa Djohan Sjam12345678901234567890123456789012 su siap berjuang untuk masyarakat KLU,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012 Dirinya berharap, sejarah panjang koalisi dan keterikatan 12345678901234567890123456789012 hubungan politik antara PDIP dan PKB di DPP bisa langgeng 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sampai ke daerah-daerah. Sebelumnya dalam dua Pilkada 12345678901234567890123456789012 KLU, PKB dan PDIP berada dalam koalisi yang sama. 12345678901234567890123456789012 Ia optimis, dengan dukungan DPP PKB kepada kad12345678901234567890123456789012 ernya akan ikut menentukan arah koalisi di daerah. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Tak terkecuali PDIP, historis antara pendiri PKB dan 12345678901234567890123456789012 PDIP akan memberi ruang bagi terciptanya harmoni 12345678901234567890123456789012 politik sampai ke DPC. 12345678901234567890123456789012 “Setelah mengambil formulir ini, maka kami di pengu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 rus PKB akan menginformasikan ke Pengurus PKB dari 12345678901234567890123456789012 DPC sampai ranting, dan kepada calon untuk selanjutnya 12345678901234567890123456789012 kami tentukan hari baik untuk dikembalikan,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012 Untuk diketahui, formulir penjaringan bakal calon 12345678901234567890123456789012 yang diambil oleh PKB adalah bakal calon perseorangan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (bupati). Formulir tidak menyertakan bakal calon wakil. 12345678901234567890123456789012 “Formnya satu, untuk Bupati saja. Kalau calon wak12345678901234567890123456789012 il, bisa saja dari partai lain, dari PDIP misalnya, itu 12345678901234567890123456789012 bisa saja terjadi,” tandas anggota Dewan KLU ini. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sementara, Sekretaris DPC PDIP KLU, I Made Kar12345678901234567890123456789012 yasa, pada kesempatan yang sama menyebut pendafta12345678901234567890123456789012 ran bakal calon dilakukan sesuai mekanisme partai. 12345678901234567890123456789012 PDIP sendiri membuka pendaftaran sejak tanggal 7 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 22 September mendatang. 12345678901234567890123456789012 “Jadi ada waktu 13 hari bagi bakal calon yang sudah 12345678901234567890123456789012 mengambil formulir lebih dulu. Umpama nanti ada yang 12345678901234567890123456789012 mengambil formulir tanggal 20 September, maka tetap 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 harus mengembalikan tanggal 22 September,” paparnya. 12345678901234567890123456789012 Setelah berkas pendaftaran bakal calon dikembali12345678901234567890123456789012 kan, maka pengurus DPC PDIP akan melakukan selek12345678901234567890123456789012 si untuk diberikan rekomendasi ke DPP melalui DPD. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Tentunya, partai mempunyai pertimbangan untuk 12345678901234567890123456789012 memberi rekomendasi seperti hasil survei internal, 12345678901234567890123456789012 masukan dari pengurus PAC, ranting dan tokoh 12345678901234567890123456789012 masyarakat, serta rekam jejak bakal calon. 12345678901234567890123456789012 “Hasil penjaringan akan kami ajukan tanggal 23 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ke DPD dan DPP. Siapapun yang mau mendaftar, kami 12345678901234567890123456789012 harapkan segera sebelum batas penutupan. PDIP ter12345678901234567890123456789012 buka untuk siapa pun, silakan,” tambahnya. (ari) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012
SUARA PULAU LOMBOK
Okupansi Penginapan Senaru Belum Pulih Pascagempa
Proyek Jalan Sambik Elen Rp4 Milar Gunakan Adendum
(Suara NTB/ari)
PKB Pertama Jemput Formulir PDIP
Halaman 4
(Suara NTB/rus)
TINJAU - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy meninjau lokasi tambang di Mamben Baru yang telah menimbulkan kerugian bagi petani, karena menggunakan saluran irigasi teknis.
Bupati Setuju Tambang MBLB Ditutup
Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy sudah mengunjungi lokasi tambang di Desa Mamben Baru Kecamatan Wasanaba dan Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel. Aktivitas penambangan mineral bukan logam dan batuan di lokasi-lokasi tambang tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan pertanian. Melihat fakta itu, bupati setuju tambang tersebut ditutup. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi kepada Suara NTB, Senin (9/9) menjelaskan, semua instansi terkait pascaturunnya bupati, Sabtu (7/9) lalu sudah menggelar rapat menindaklanjuti polemik imbas penambangan. ‘’Dalam waktu dekat ini, bupati akan menyurati Gubernur NTB untuk segera dilakukan penutupan tambang,’’ ujarnya. Disetujuinya penutupan karena selama ini telah memberikan dampak yang kurang baik bagi para petani dan lingkungan sekitar. Apalagi kegiatan usaha tambang yang ada di Aikmel dan Wanasaba tidak boleh ada aktivitas lagi yang tidak prosedural. Namun, ujarnya, kuncinya ada di pemerintah provinsi, karena yang mengeluarkan izin. Untuk itu, pascapencabutan tidak diperkenankan lagi ada aktivitas penambangan, karena jelas telah menimbulkan kerugian bagi para petani. Protes petani di lima desa, utamanya di Subak Lendang Mudung Desa Tirtanadi limbahnya telah mengotori lahanlahan pertanian. Batuan dan lumpur yang dibawa serta le-
wat saluran irigasi telah menyebabkan kerusakan pada lahan-lahan pertanian. Material yang dibawa lewat aliran irigasi petani ini telah membuat tingkat produktivitas lahan pertanian mengalami penurunan drastis. Bahkan tidak sedikit mengalami gagal panen. Bahkan sejumlah petani seperti pengakuan Amaq Jupri, selama tiga tahun terakhir ini mengaku mengalami kerugian ratusan juta. Ditambahkan Iswan, jika penambangan masih tetap berlanjut nantinya pasca dinyatakan tutup oleh pemerintah provinsi, maka siap akan ditertibkan. “Nanti akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten soal penertiban ini,” demikian paparnya. Kepala Desa Tirtanadi, Ruspan sangat berharap penambangan tersebut segera ditutup. Kehadiran bupati ke lokasi tambang diakui telah membawa angin segar bagi petani yang menjadi korban atas aktivitas penambangan. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Sosiawan Putraji. Menurutnya,
aktivitas penambangan yang terjadi di Desa Kajijaga Timur dan Mamben Baru sudah beberapa kali ditegur oleh Pengamat Pengairan PUPR, akan tetapi tidak dipatuhi. Beberapa kali pula dilayangkan surat protes atas nama pengamat. Namun tidak juga ada respons dari penambang untuk memperbaiki mekanisme penambangannya. Pengakuan penambang, akibat penambangan pasir atau Mineral Bukan Logam dan Batuan itu telah menyebabkan pendangkalan saluran yang cukup parah. “Kalau jalankan usaha galian sesuai kriteria teknis lingkungan sebenarnya tak masalah,” ungkapnya. Menurut Sosiawan, seharusnya penambang memiliki penangkar atau tempat pengolah dan kemudian mengeluarkan air ke saluran lebih jernih. Tidak seperti yang sudah dilakukan terlihat keruh dan menjadi penyebab dangkalnya saluran irigasi. Harapannya, persoalan ini bisa lebih serius diperhatikan. Para pemberi izin sebelum memberikan izin diminta memperhatikan dulu kepastian keamanan dan dampak yang akan ditimbulkan. (rus)
Kasus Kematian Pengendara di Lotim Diambil Alih Polda NTB Selong (Suara NTB) Kematian salah satu pengendara, Zainal Abidin (29) asal Dusun Tunjang Selatan Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik, Lotim terus bergulir. Kematiannya yang diduga akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi di Polres Lotim saat ini diambil alih Polda NTB. Dalam mengungkap kebenaran penyebab kematian ZA, Polda NTB maupun Polres Lotim bakal melakukan investigasi dan menindak tegas oknum polisi jika terbukti bersalah. Kepada wartawan di Selong, Senin (9/9) siang, Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, mengatakan secara pribadi dan istitusi menyampaikan mohon maaf atas situasi yang kurang nyaman masyarakat Lotim, terutama terkait kejadian meninggalnya salah satu warga dari Paokmotong, Masbagik. Pada kesempatan itu, Kapolres menegaskan jika Polres Lotim tidak bungkam dan merahasiakan kejadian tersebut. Namun dari hari kejadian hingga Sabtu, Polres Lotim memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada pihak korban dan keluarganya. Sehingga pihaknya saat itu belum dapat memberikan keterangan kepada media terkait fakta yang sebenarnya terjadi. Dikatakan Kapolres, kronologis kejadian, bagaimana Zainal Abidin, Kamis 5 September pukul 20:30 wita menaiki sepeda motor dan melawan arus memasuki Satlantas menggunakan singlet. Seketika Zainal Abidin mencari motornya dengan nada keras. Sementara petugas yang saat itu sedang piket di Satlantas, Brigadir Nuzul Husein meminta supaya Zainal Abidin turun dari kendaraannya dan berbicara secara baik-baik.
(Suara NTB/yon)
KETERANGAN - Kapolres Lotim, Ida Bagus Made Winarta, (tengah) saat menyampaikan keterangan pers didamping Wakapolres Lotim, Bayu Eko Panduwinoto (kanan) dan Kasat Lantas Polres Lotim, Ryan Faisal (kiri), Senin (9/9). Namun almarhum langsung menyerang petugas dengan melakukan pemukulan ke arah wajah pipi kiri dan kanan hingga keduanya jatuh dalam kondisi bergulat. Anggota Polantas lainnya yang pada saat itu melerai dan kemudian ikut terjatuh untuk kemudian Zainal Abidin dibawa ke unit Reskrim. Saat datang ke Polres, Zainal Abidin membawa senjata tajam berupa mata bor yang ditemukan di badannya. “Saat diperiksa di Satreskrim, tiba-tiba ZA terjatuh ke lantai kemudian petugas langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Di rumah sakit dirawat selama satu hari dan meninggal pada hari Sabtu 7 September pukul 04:00 wita,” terang Kapolres didamping Wakapolres Lotim, Kompol. Bayu Eko Panduwinoto,SIK, dan Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal,SIK. Dalam kasus ini, Kapolres menyerahkan sepenuhnya untuk diproses apabila ada penyimpangan dari anggotanya. Polres tidak menutup diri. Apabila ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam kasus tersebut maka sudah se-
mestinya akan diproses secara hukum. Disamping itu, dari Polres Loti sudah menawarkan kepada pihak keluarga untuk diotopsi apabila keberatan. Namun pihak keluarga menolak dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, mengingat Zainal Abidin ada riwayat hidup mengalami gangguan kejiwaan. “Pelimpahan kasus sudah ke Polda. Anggota yang diduga terlibat dalam kasus ini tadi pagi berangkat ke Mataram untuk diperiksa Propam Polda. Artinya kasus ini ditangani oleh polda dan akan didalami dan diinvestigasi. Nanti akan didalami oleh Polda, bisa saja dari Mabes Polri,” ungkap Kapolres. Waka Polres Lotim, Kompol. Bayu Eko Panduwinoto, menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada proses hukum. Ke depan, pengendalian emosi perlu dilakukan, sehingga tindakan-tindakan yang berbau benturan fisik dapat terhindarkan. Sementara, Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal, ZA terjaring razia karena tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat, sehingga sepeda motornya ditahan. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Tingkat okupansi wisatawan ke objek wisata di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, masih kembang kempis. Kondisi yang belum pulih sejak bencana gempa Agustus 2018 lalu itu, masih menyulitkan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Salah satu pengelola penginapan, Denda Pratiwi Wulandari, akhir pekan kemarin mengakui, tingkat okupansi penginapan masih rendah. Owner Warung Senaru (Pondok Senaru Group) ini mengingat, setiap harinya tidak semua kamar Warung Senaru terisi. Namun dari 4 kamar yang disiapkan, tiap hari terisi sampai 50 persen. “Setelah gempa, banyak kamar yang ambruk dan belum bisa diperbaiki. Di depan itu ada Pondok Senaru, ada 14 kamar, yang tersisa 4 kamar (10 kamar rusak). Kadang itu pun dijual kepada back packer dengan low price,” paparnya. Di Warung Senaru, Pratiwi mengklaim masih menjual kamar dengan harga miring. Harga normal kamar sebelum gempa sebesar Rp 350-400 ribu, kini dijual seharga Rp 200-250 ribu per malam. “Karena puncak Rinjani belum dibuka. Tamu banyak request sampai puncak, tapi dibuka sebatas Pelawangan. Agustus yang kita prediksi ramai, ternyata lebih sepi,” sambungnya. Di tengah situasi itu, manajemen Warung Senaru tidak
sampai merumahkan karyawan. Dari 6 orang karyawan, seluruhnya tetap masuk kerja seperti biasa. Namun dengan pemasukan yang tidak optimal, karyawan dengan terpaksa dibayar di bawah UMK. “Terpaksa gaji di bawah UMK, apalagi kita juga turunkan tarif. Tapi di beberapa hotel tetap tidak mau turun (harga kamar), ada yang masih bertahan di Rp 1,5 juta,” sebutnya. Pratiwi menambahkan, geliat usaha setelah gempa sangat berat dirasakan pengelola tempat usaha Senaru. Dibanding tahun lalu, omset bulanan tahun ini mengalami penurunan. Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan kembali kegiatan usaha, para pengusaha kata Pratiwi memerlukan intervensi pemerintah. Tidak hanya dari aspek kunjungan wisatawan, tetapi juga lama tinggal di kawasan Senaru. “Sebagai masukan bagi pemerintah, ya tentu penataan objek wisata ke air terjun. Lampu PJU juga banyak yang mati, kalau malam hari gelap. Terus trotoar untuk pejalan kaki juga perlu dibenahi,” usulnya. Sementara dalam hal keselamatan bagi pengunjung, Pratiwi meminta agar pemerintah membantu memberikan pelatihan kepada para guide. Pelatihan dimaksud khususnya mencakup penanganan P3K kepada tamu yang mengalami musibah atau kecelakaan akibat bencana alam. (ari)
(Suara NTB/rus)
BUKIT BERBUNGA - Bukit berbunga yang ada di Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lotim.
Inovasi Desa
Jeruk Manis Investasi Bangun Destinasi Wisata Selong (Suara NTB) Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur terus berinovasi menata dan mengembangkan sejumlah objek wisata. Salah satu destinasi yang saat ini dipersiapkan adalah Bukit Berbunga. Kepala Desa Jeruk Manis, Nurhadi Muis mengutarakan, tahun 2019 ini dialokasikan dari APBDesnya Rp 500 juta untuk menata objek wisata. Sebesar Rp 250 juta dari jumlah tersebut diperuntukkan menata Bukit Berbunga. “Kalau Inggris nya nanti kawasan ini akan kita namai Flower Hil,” ucapnya. Dinamakan demikian karena lahan berbukit seluas sekitar 3 ha itu coba ditanami bunga-bunga cantik. Jeruk Manis memang sudah dikenal sebagai daerah yang kaya dengan tanaman bunga. Bahkan kata Nurhadi Muis, ada bunga langka edelweis tumbuh di kawasan Jeruk Manis. Bunga-bunga anggrek juga banyak ditemukan. Termasuk bunga-bunga lokal yang cantik siap menghiasi kawasan. Desa Jeruk Manis ini terbilang berani dalam menggunakan dana desa untuk menata destinasi wisata. Bahkan katanya bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)nya, dipersilakan menggunakan seluruh APBDesnya untuk fokus menyelesaikan penataan salah satu objek. Tujuannya agar bisa lebih cepat menuai hasilnya. Akan tetapi, anggaran menata satu kawasan tidak cukup dengan Rp 1 miliar. Butuh lebih dari miliaran rupiah agar
bisa menjadikan objek wisata menjadi sangat menarik wisatawan. Diakuinya, sempat ada pemilik modal besar dari Riau saat berwisata ke Jeruk Manis menawarkan investasi senilai Rp 50 miliar. Akan tetapi, dirinya tidak berani menerima dan memilih menolak, karena takut tergantung dengan investor tersebut. Kehadiran investor katanya tidak bisa dinafikan dalam menata kawasan. Diperlukan ada bantuan dari pihak-pihak lain dalam upaya mempercepat penataan kawasan. Seperti penataan bukit berbunga. Bukit berbunga ini diharapkan nantinya bisa menjadi alternatif lain selain Air Terjun Jeruk Manis, Air terjun Tibu Bunter dan Air Terjun Durian Indah yang ada di wilayah Jeruk Manis. Desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ini terbilang kaya dengan objek wisata. “Kami ini adalah daerah tujuan wisata, wisatawan tidak pernah sepi datang ke sini,” klaimnya. Karena itulah, perhatian terhadap wisata menjadi salah satu atensi serius. Melalui wisata, bisa menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jeruk Manis. “Tujuan kita mengan lesejahteraan masyarakat,” ucapnya. Bukit Berbunga diyakini ke depan akan bisa menberikan income yang besar bagi negara dengan kunjungan wisatawan asing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah dan tentunya PADes desa. (rus)
Diduga Hamili Anak Tiri Diusir dari Kampung Selong (Suara NTB) Warga Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim) sudah sepakat untuk mengusir Jum, terduga pelaku yang menghamili anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus Jum saat ini sedang ditangani aparat kepolisian. Saat lepas dari hukuman nantinya, warga tidak menginginkan Jum kembali ke Ijobalit. “Warga Ijobalit sudah tidak mengharapkan Jum kembali,” terang Plt Lurah Ijobalit, Hamdun saat dikonfirmasi media di kantornya, Senin (9/9). Jum dianggap telah melakukan tindakan asusila yang mencoreng nama baik keluarga. Keluarga juga tidak ingin, warga main hakim sendiri dan melakukan tindakan-
tindakan di luar batas. Menurut Hamdun, tindakan Jum ini merupakan asusila yang sulit diterima oleh warga. Harapannya, ke depan ini menjadi pelajaran berharga dan tidak terjadi lagi. Agar tidak menularkan penyakit asusila ke yang lainnya. Pasalnya, anak yang diduga dihamili adalah anak tirinya yang masih menempuh studi di bangku sekolah. Dalam mengatasi kondisi ini, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lotim sudah datang turut mengadvokasi korban. Kabarnya, korban selama ini takut mengadukan masalahnya ke orang lain dan tetap sekolah meski dalam kondisi hamil. (rus)
SUARA NTB Selasa, 10 September 2019
Berinvestasi di PPN Awang SALAH satu perusahaan nasional asal Malaysia berencana berinvestasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng). Investor ini berencana ingin membangun cold storage (fasilitas penyimpanan ikan) dengan kapasitas besar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diklutkan) Loteng, Muhammad Kamrin, kepada Suara NTB, Senin (9/9), mengatakan saat ini PPN Awang sudah memiliki fasilitas cold storge. Namun daya tampungnya (Suara NTB/kir) maksimal hanya 10 ton. SeMuhammad Kamrin mentara untuk satu kapal yang melakukan bongkar muat di PPN Awang bisa mencapai 50 ton, sehingga fasilitas cold storage yang ada sekarang dirasa masih belum bisa mendukung aktivitas bongkar muat hasil tangkapan ikan di PPN Awang. “Fasilitas cold storage dengan kapasitas besar menjadi salah satu fasilitas pendukung yang sangat diharapkan ada di PPN Awang. Ini yang mungkin menjadi alasan ketertarikan investor asal Malaysia untuk berinvetasi di PPN Awang,” terangnya. Hanya saja, ia mengaku belum mengetahui secara detail perkembangan rencana investasi tersebut. Termasuk besaran rencana investasi yang akan dilakukan di PPN Awang, karena seluruh proses perizinan untuk investasi tersebut ada di tingkat pusat. “Informasi terakhir, calon investor tengah mengurus perizinan di pusat,” ujarnya. Disinggung aktivitas bongkar muat hasil tangkapan ikan di PPN Awang, Kamrin mengaku sampai sejauh ini memang belum terlalu banyak. Baru melibatkan kapal-kapal kecil saja. Sementara untuk kapal-kapal besar dengan kapasitas di atas 30 gross ton (GT) masih belum ada, karena fasilitas pendukung PPN Awang yang masih terbatas. “Untuk kapal-kapal besar bongkar muatnya di tengah laut. Hasil tangkapan ikan langsung dibawa kapal pengangkut ke luar pulau Lombok. Seperti ke Bali ataupun ke Banyuwangi. Karena itu tadi, di PPN Awang belum ada fasilitas pendukung. Kalaupun ada, itu belum memadai untuk melayani kapal-kapal besar,” sebutnya. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, supaya bisa segera menambah fasilitas pendukung. Misalnya perluasan area pelabuhan. Di mana saat ini luasnya baru sekitar 9 hektare dari 12 hektare yang harus dipenuhi untuk memenuhi standar PPN. Kemudian pabrik es serta cold storage. (kir)
RTRW Loteng Direvisi
Loteng Tolak Kawasan Tambang Mineral dan Logam Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah mempersiapkan revisi atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2011. Revisi dilakukan untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat serta untuk menyesuaikan kondisi dan perkembangan daerah saat ini. Hal itu diungkapkan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat membuka konsultasi publik revisi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di D’Max Hotel Praya, Senin (9/9). Menurutnya, RTRW Loteng disahkan pada tahun 2011 lalu. Itu artinya, RTRW Loteng sudah berusia lebih dari lima tahun. Sementara perkembangan Loteng dalam rentang waktu dari tahun 2011 sampai saat ini cukup pesat, sehingga perlu ada revisi atas RTRW yang ada. Hal ini untuk menjawab perkembangan daerah yang terjadi. “Sesuai regulasi yang ada, RTRW itu bisa dievaluasi dan revisi lima tahun sekali. Untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah serta peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Karena selama rentan waktu RTRW berlaku, pastinya banyak perubahan dari sisi pembangunan di daerah maupun terkait regulasi ditingkat pusat. Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Agar pembangunan yang ada bisa selaras dengan regulasi yang berlaku,’’ ujarnya. Di tempat yang sama, Kabid. Fisik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Loteng, L. Wiranata, mengatakan dengan adanya revisi tersebut maka Perda No. 7 tahun 2011 nantinya akan dicabut dan diganti dengan perda yang baru. Mengingat, perubahan aturan dalam RTRW yang baru nanti cukup banyak, yakni lebih 39 persen regulasi yang ada bakal berubah. “Kalau perubahan regulasinya masih di bawah 20 persen, maka tidak perlu ada pencabutan perda. Tapi karena perubahannya di atas 39 persen, maka perda lama harus dicabut. Untuk selanjutnya diganti dengan yang baru,” ujarnya. Beberapa item regulasi yang tidak berubah pada revisi RTRW kali ini salah satunya soal regulasi kawasan tambang, khususnya untuk tambang mineral dan logam. Di mana Pemkab Loteng tetap menolak mengakomodir keberadaan kawasan tambang pada RTRW yang baru nantinya. Walaupun dari sisi potensi memang ada. Dalam arti, Pemkab Loteng tidak membolehkan ada kawasan tambang untuk tambang mineral dan logam. Lebih lanjut Wiranata menambahkan, revisi RTRW dilakukan juga banyak dipengaruhi oleh rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Di mana Pemkab Loteng ingin mengimbangi pengembangan kawasan tersebut, agar kawasan di luar KEK Mandalika juga bisa sama-sama ikut berkembang. Langkah itu dimulai dengan melakukan revisi RTRW. “Kalau pengembangan KEK Mandalika sudah ada yang bertanggung jawab. Nah, pemerintah daerah kini bisa fokus mendukung pengembagan kawasan di luar KEK Mandalika. Untuk melakukan itu, butuh dukungan regulasi yang tepat. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan revisi RTRW. Supaya pengembangan kawasan di luar KEK Mandalika bisa berjalan maksimal,” pungkasnya. (kir)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Serapan Belanja Minim, Bupati dan Wabup Kecewa Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama Wakil Bupati (Wabup) Hj. Sumiatun kecewa akibat masih rendahnya capaian serapan belanja dan PAD hingga memasuki semester II tahun ini. Capaian serapan dan PAD Baru 47 – 48 persen. Akibat rendahnya capaian ini, puluhan OPD pun masuk zona merah, karena realisasi jauh di bawah target. Kekecewaan bupati dan wabup ini disampaikannya dalam rapat pimpinan (rapim) tertutup di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (9/9). Sekda Lobar H. Moch. Taufiq yang dikonfirmasi usai rapim mengatakan, rapim diawali dengan pengarahan wabup, lalu ditutup dengan arahan oleh bupati. Inti dari rapim tersebut ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi bupati dan wabup, di antaranya terkait realisasi belanja yang masih 47 persen dan PAD baru 48 persen. Menurutnya, realisasi 13 penghasil PAD, hanya satu OPD yang mampu mencapai di atas target. Sedangkan sisanya belum mencapai target. Pihaknya pun menekankan
kepada OPD agar memaksimalkan capaian PAD, dari tunggakan pajak, seperti di Sentosa Hotel dan Pelindo. Pihaknya menuntut agar semua OPD menggenjot capaian PAD sampai bulan Desember. Sebab jika tidak tercapai 100 persen maka harus dilakukan pengereman atau menekan belanja di semua OPD sesuai dengan jumlah PAD yang tak tercapai tersebut. Tidak bisa OPD melakukan belanja secara jorjoran. Mulai bulan September, Oktober hingga Desember harus selektif melakukan belanja. Sambil dilakukan pemantauan terhadap realisasi PAD sekaligus menekan belanja agar tidak terjadi kebobolan di akhir tahun nanti. (her)
(Suara NTB/ist)
RAPIM - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi dan Wabup Hj. Sumiatun serta Sekda H. Moch. Taufiq saat memimpin rapim, Senin (9/9).
Sejumlah Kepala OPD Diklarifikasi Kejaksaan Giri Menang (Suara NTB) Tidak saja kalangan anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari), namun sejumlah kepala OPD juga ikut dipanggil Kejari. Mereka dipanggil untuk diklarifikasi perihal pengembalian kerugian negara. Dampak dari pemanggilan ini pun sangat besar, pasalnya setelah dipanggil Kejaksaan banyak di antara mereka mengembalikan kerugian tersebut. Salah satu pejabat yang dipanggil Kejaksaan adalah Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol), Isnanto Karyawan. Yang bersangkutan dipanggil kaitan dengan kerugian negara ketika menjabat sebagai Sekretaris DPRD. Dikonfirmasi terkait hal ini, Isnanto mengakui bahwa dirinya sudah dipanggil Kejaksaan. Ia mengklaim bahwa dirinya sudah mengembalikan kerugian negara. Ketika ditanya lebih detail soal kerugian negara ini, isnanto memilih menghindar. Ia mempercepat langkahnya saat diwawancarai media. Sementara itu, mantan anggota DPRD Lobar dari PDIP Adnan mengakui bahwa belasan mantan dewan juga telah dipanggil Kejaksaan. “Kami ditanya soal pengembalian kerugian negara tersebut,” jelas dia.
Ia menjelaskan kronologi, sehingga ada kerugian negara tersebut. Ada kegiatan-kegiatan atau agenda yang dilaksanakan DPRD dimulai dari proses pembahasan dari pimpinan fraksi dihadiri semua fraksi yang merupakan alat kelengkapan dewan. Setelah itu baru dilanjutkan rapat-rapat Banmus yang dilakukan oleh anggota yang masuk. Setelah ditetapkan melalui proses Banmus ini barulah dewan bisa melakukan kegiatan perjalanan dinas kunjungan ke luar daerah. Dalam kegiatan pembahasan ini anggota dewan yang masuk pansus diberikan jatah konsultasi ke luar daerah ketika membutuhkan tambahan informasi sesuai dengan kebutuhan. Apakah ke kementerian atau ke daerah lain, tergantung kebutuhan dewan. “Terkadang dalam konsultasi ini ada oknum yang bermain, bermain dalam artian membawa atas nama anggota dewan yang berangkat melakukan perjalanan dinas. Padahal terkadang anggota dewan tidak berangkat. Tapi kalau saya tidak ada yang seperti itu. Kalau yang terjadi (kerugian) sama saya. Ada kelebihan hotel dan tiket pesawat, terutama itu yang jadi temuan, “ jelas dia. Menurut politisi PDIP ini, informasi yang terima ada beberapa anggota yang dicatut atau dipakai namanya untuk berangkat padahal bersangkutan tidak berangkat. Sehingga hal ini menjadi temuan. Namun ada yang
kelebihan biaya hotel dan pesawat. Yang memesan kan tiket pesawat dari pihak Sekretariat Dewan. Diakuinya, terkadang hal ini terjadi tidak seimbangnya antara biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang ada, karena harga atau biaya perjalanan dinas lebih mahal dari itu. Untuk itu, kelebihan inilah yang dikembalikan. Khusus temuan di fraksi PDIP tegas dia, semua anggota sudah mengembalikan. “Tidak ada yang masih berutang,” klaimnya. Sementara itu, Plt Sekwan Lobar, Aisyah Desilina D mengatakan progres pengembalian kerugian negara dari mantan dan anggota dewan aktif sudah banyak yang mengembalikan. “Ada yang dipanggil dewan dan mantan dewan oleh Kejaksaan, setelah dipanggil banyak yang mengembalikan,” jelasnya. Pihaknya juga sudah menyurati para mantan dewan dan anggota dewan aktif agar segera mengembalikan. Bahkan pengembalian terus berprogres sebab hampir setiap hari ada saja yang mengembalikan. Terkait adanya dugaan nama mantan dewan yang dicatut oleh oknum untuk keperluan keberangkatan perjalanan dinas, pihaknya mengaku tidak tahu soal itu. “Belum tahu saya kalau ada info begitu,” kata mantan Kabag Ekonomi ini. (her)
Jadup Bagi Korban Gempa Kian Tak Pasti Praya (Suara NTB) Kepastian soal penyaluran jaminan hidup (jadup) bagi para korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga kini kian suram. Pascapenyaluran tahap pertama beberapa bulan yang lalu, penyaluran jadup tahap berikutnya makin tak jelas. Dari sekitar 25.007 kepala keluarga (KK) yang jadi korban gempa di daerah ini, baru 179 KK yang sudah memperoleh jadup. “Kita kan bekerja sesuai instruksi pusat. Jika memang diminta untuk mengusulkan, kita usulkan. Kalau tidak diminta, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa,” aku Kepala Dinas Sosial Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, kepada wartawan, Senin (9/9). Ditemui usai mengikuti kon-
sultasi publik revisi RTRW dan KHLS di D’Max Hotel Praya, Hastuti mengatakan, sampai saat ini baru 179 KK atau sebanyak 650 jiwa korban gempa yang sudah menerima jadup dengan total jadup yang diterima sebesar Rp 390 juta lebih. Kemudian ada 4.578 KK atau sekitar 16.215 jiwa yang sudah diusulkan sebagai penerima jadup tahap kedua ke pemerintah pusat. Sisanya sebanyak 20.250 KK belum jelas nasibnya, apakah bisa diusulkan atau tidak sebagai penerima jadup. “Harapan kita semua yang jadi korban gempa bisa menerima jadup. Tapi karena ini ranah kewenangannya di pemerintah pusat, kita hanya bisa menunggu,” akunya.
Ia menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, terkait kejelasan penyaluran jadup tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah pusat pasca gempa melanda Pulau Lombok tahun 2018 lalu. Untuk itu, masyarakat korban gempa diharapkan bisa bersabar. Pemberian jadup bagi para korban gempa sendiri diharapkan bisa mengurangi beban hidup para korban gempa. dengan harapan, jadup sebesar Rp 10 ribu per jiwa tersebut bisa dimanfaatkan untuk pendukung pemulihan kondisi ekonomi para korban gempa yang terganggu akibat musibah gempa yang melanda Pulau Lombok tahun 2018 lalu. (kir)
Pengusulan Penetapan Pimpinan Dewan Lobar Ditunda Giri Menang (Suara NTB) Pengusulan penetapan pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) definitif ke Pemprov NTB kembali terhambat permasalahan Golkar. Menyusul kader Partai Golkar berulah ketika pelaksanaan paripurna, Senin (9/9). Anggota DPRD dari Partai Golkar H. M. Zulkarnain menginterupsi sidang paripurna, karena beralasan penyerahan SK Penunjukan Imam Kafali sebagai wakil ketua kepada Sekretariat DPRD Lobar dinilai tak sesuai mekanisme partai. Tidak itu saja, politisi Dapil Gunungsari - Batulayar tersebut mengambil surat SK DPP dari pihak Sekretariat Dewan. Kondisi pun membuat Hj. Nurul Adha selaku pimpinan sidang paripurna, mengambil keputusan menunda sidang paripurna tersebut. Dalam interupsinya, H. M. Zulkarnain mengatakan SK tersebut sah dari DPP. Namun dalam internal partai ada mekanisme yang harus diikuti. Sebab dalam SK itu ditujukan kepada DPD I Provinsi NTB yang kemudian diturunkan kepada DPD II Golkar Lobar. “Dalam hal ini tentunya DPD II Golkar akan menjawab surat DPRD Lobar (sebelumnya), kemudian kami baru untuk mengusulkan wakil ketua dari Partai Golkar yang diusulkan DPP, kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD,” ungkap Zulkarnain menerangkan mekanisme partainya. Ia berangapan proses pengurusan sesuai mekanisme itu tidak akan memakan waktu lama. Antara satu jam sampai satu hari. Ia pun membantah jika langkah yang dilakukannya itu bentuk dari persaingan. Mengingat ia merupakan salah satu nama yang disodorkan DPD II Golkar ke DPP untuk ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Lobar.”Itu tidak ada hubungannya, saya
pastikan, supaya tidak ada anggapan itu. Ini murni mekanisme, saya berbicara atas nama Sekretaris DPD II Golkar Lobar,” tegasnya. Menurutnya, itu murni mekanisme yang dimiliki oleh partai lainnya sesuai AD ART partai masing-masing. Sebab sejauh ini ia mengaku belum menerima SK DPP itu. Namun justru bisa langsung berada di lembaga DPRD Lobar. “Itu yang membuat teman-teman anggota ingin tahu kejelasannya seperti apa. Jadi kita kaget saja,” ujarnya heran. Lantas bagaimana dengan kabar jika SK itu sudah diterima oleh Ketua DPD II Golkar Lobar ? Politisi yang sudah dua priode menjabat itu mengklaim tidak mengetahui kabar itu.”Tetapi sekali lagi saya di sini bicara mekanisme. Dan kalau kita dalami bunyi surat dari DPP itu untuk selanjutnya dilanjutkan oleh DPD I Partai Golkar ke DPD II dan barulah dari DPD II bersurat kepada lembaga DPRD,” pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Sementara, Hj Nurul Adha mengaku kini DPRD hanya bisa menunggu kembali penyerahan surat SK itu. Padahal rapat gabungan pimpinan untuk penetapan dan pengusulan pimpinan definitif itu sudah dilakukan.”Tapi tenyata surat yang masuk surat dari DPP Golkar dan mekanismenya agak berbelit, jadi tidak bisa kita paripurnakan,” ungkapnya. Menurutnya sebelum memutuskan menunda paripurna itu, ia sudah lebih dahulu berkoordinasi dengan Sekwan dan Kabag Hukum Sekretariat DPRD Lobar. Sehingga kini pihaknya hanya bisa menunggu selesainya pengurusan surat itu oleh internal Golkar. “Kalau Golkar memahami tujuannya ini untuk kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya. (her )
(Suara NTB/her)
PARIPURNA - Suasana paripurna pengusulan penetapan pimpinan DPRD definitif Lobar yang kembali ditunda, hanya karena persoalan SK dari DPP untuk unsur pimpinan dari Partai Golkar.
Wabup Akui Kekayaan Sesuai yang Dilaporkan ke KPK
(Suara NTB/kir)
KONSULTASI - Konsultasi publik revisi RTRW dan HKLS Loteng, Senin (9/9). Pada kesempatan ini, Pemkab Loteng menolak keberadaan kawasan tambang mineral dan logam.
Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun menjadi pejabat terkaya kedua di NTB mengacu Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dikeluarkan KPK. Di mana, jumlah harta kekayaan orang nomor dua di Lobar ini mencapai Rp 53, 4 miliar lebih. Posisi mantan Ketua DPRD Lobar ini di bawah Bupati Dompu yang be-
rada di urutan teratas pejabat daerah terkaya di NTB. Dikonfirmasi terkait LHKPN yang dikeluarkan KPK, Hj. Sumiatun mengakui kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan yang dilaporkan ke KPK. Harta kekayaan tersebut, kebanyakan dari tanah, atau harta tidak bergerak, harga bergerak berupa kendaraan. Yang jelas, kata dia harta yang dimiliki bukan hasil korupsi. Sebab ban-
yak harta yang dimiliki sebelum ia menjabat sebagai anggota DPRD dan wabup. Ia berkomitmen untuk menaati aturan melaporkan harta kekayaan sesuai dengan harapan arahan KPK. Ia menambahkan dengan harta yang dimiliki tentu akan dipergunakan seusai dengan kebutuhan dan ketentuan. Ia pun akan melaporkan ke KPK, jika menggunakan harta kekayaan yang sudah masuk di-
laporkan ke KPK. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), H. Bambang M. Yasin tercatat paling kaya di NTB. Kekayaan Bupati Dompu itu mencapai Rp64,441 miliar. Dalam data kepatuhan per 5 Agustus 2019 itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc berada di urutan 12.
Dalam catatan 10 besar LHKPN, KPK menerima laporan antara 1 sampai 4 lembar dokumen terkait jumlah kekayaan pejabat dari tingkat Provinsi NTB sampai kabupaten dan kota di NTB. Urutan ke dua, Wabup Lobar, Hj. Sumiatun dengan kekayaan mencapai Rp53,440 miliar. Urutan ke tiga Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan kekayaan Rp25,753 miliar. (her)
SUARA NTB Selasa, 10 September 2019
Usung BJS sebagai Cawabup, PAN Dekati Sejumlah Figur Sumbawa Besar (Suara NTB) DPD PAN Kabupaten Sumbawa memutuskan mengusung Ketuanya, H. Burhanuddin Jafar Salam, SH (BJS) sebagai bakal calon wakil Bupati. Dengan terus membangun komunikasi politik dengan beberapa figur calon Bupati. Salah satunya dengan Dewi Noviany. Ketua Tim Pilkada DPD PAN Sumbawa, Lukmanul Hakim, S.Ap, Senin (9/9) menyatakan, hasil rapat internal DPD mengusung Ketua DPD PAN Sumbawa sebagai Bakal Calon Wakil Bupati. Tugas tim Pilkada nantinya akan mengintensifkan komunikasi dengan beberapa figur calon Bupati untuk dilihat keseriusan dan peluang memenangkan Pilkada Sumbawa. “Ada tiga calon Bupati yang masuk dalam radar PAN Sumbawa yakni H. Husni Jibril, H. Mahmud Abdullah serta opsi menjadikan Dewi Noviany sebagai calon Bupati untuk dipasangkan dengan BJS akrabnya ketua DPD PAN,” terang Lukman. Menurut Lukman, dari tiga figur nama bakal calon Bupati tersebut diakuinya belum terjalin komunikasi yang serius yang mengarah pada koalisi partai. Masih sebatas membangun komunikasi politik untuk melihat sejauh mana keseriusan figur-figur tersebut untuk maju. ‘’Dengan Bu Novy Alhamdulillah komunikasi intens dengan saudaraku BJS dalam sepekan terakhir. H. Mahmud Abdullah sudah ada kontak awal untuk diskusi menghadapi pilkada Sumbawa. Sementara dengan Pak Bupati kami masih meihat perkembangan proses penjaringan yang berjalan di internal PDIP. InshaAllah dalam waktu dekat akan perkembangan untuk Pasangan Bakal Calon dari PAN,” sebut Lukman. Selaian itu, PAN juga membuka komunikasi politik dengan semua partai untuk mendiskusikan arah perubahan Sumbawa kedepannya. Yang jelas saat ini, pihaknya fokus membangun tim Pilkada dengan tetap mengintensifkan komunikasi politik dengan beberapa figur Bakal Calon Bupati Sumbawa. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
BPKP Segera Audit Kerugian Negara Balai Nikah Labangka Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, terkait penanganan Kasus Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka. Rencananya, BPKP segera melakukan audit perhitungan kerugian negara terhadap proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Reza Safetsila Yusa, SH, mengakui, berdasarkan koordinasi yang dilakukan, rencananya BPKP akan datang ke Sumbawa melakukan perhitungan kerugian negara pekan depan. “Kami di Kejari Sumbawa sudah mendapatkan konfirmasi terkait dengan jadwal dilakukannya audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP. Jadi mudah-mudahan hari Se-
nin minggu depan dimulai pemeriksaan auditnya,” ujarnya saat dikonfirmasi Senin (9/9). Dijelaskannya, rencananya perhitungan kerugian negara akan dilakukan selama seminggu. Guna mendukung pelaksanannya, pihaknya menyiapkan dokumen-dokumen serta terkait klarifikasi yang dilakukan. “Kita persiapan seluruh dokumen yang dibutuhkan maupun proses klarifikasi yang
dilakukan. Kita akan mendukung kegiatan itu,” terangnya. Perkembangannya nantinya, setelah melihat hasil audit yang ada. Hasilnya dimungkinkan keluar pada Oktober mendatang. Perkembangannya nanti kita lihat setelah selesai hasil audit yang ada. “Kemungkinan sebulan baru keluar hasilnya (audit). Oktober lah,” tandasnya. Sebelumnya, Kejari Sumbawa menetapkan satu orang ter-
sangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018. Tersangka berinisial JS selaku wakil direktur CV. Samawa Talindo Resource sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Penetapan tersangka ini karena pihak kejaksaan telah menemukan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung bernilai Rp1,2 miliar lebih ini. Dalam pembangunan, realisasi fisiknya hanya sebesar 41,56 persen hingga berakhirnya masa kontrak. Sedangkan pencairan keuangan sudah dilakukan sebesar 100 persen. (ind)
(Suara NTB/ist)
Reza Safetsila Yusa
Inspektorat KSB Riksus Enam Desa Terkait Anggaran Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya ada enam desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang saat ini tengah menghadapi pemeriksaan khusus (Riksus) dari Inspektorat terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Keenam desa ini, terindikasi bermasalah setelah adanya laporan pengaduan yang dilayangkan masyarakat serta adanya permintaan hasil audit dari Polres terhadap empat desa yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Inspektur Inspektorat KSB, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Senin (9/9) membenarkan telah diturunkannya tim dari inspektorat untuk melakukan riksus terhadap enam desa tersebut. Tiga Desa diantaranya berada di Kecamatan Jereweh, dua Desa di Kecamatan Taliwang, dan satu desa lainnya berasal dari Kecamatan Brang Rea. Hanya saja Ady belum bisa menyebutkan desa mana saja yang dilakukan riksus karena tim masih bekerja di lapangan. Riksus ini sengaja dilakukan untuk memastikan informasi serta pengaduan masyarakat desa yang menduga ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa tersebut. Sementara untuk desa yang diminta agar bisa diriksus oleh Polres, karena memang kasusnya sudah masuk ke APH tinggal menunggu bukti saja berupa Riksus. Sedangkan untuk saat ini tim riksus yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pembantu (Irban) Khusus masih bekerja dilapangan mendalami laporan itu. “Tim kita juga sudah berada disana untuk melakukan pengecekan terkait laporan tersebut, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah keluar hasilnya untuk kita tindak lanjuti,” terangnya. Dikatakannya, adapun keenam desa tersebut terindikasi masalah lantaran ada dugaan penggelembungan anggaran terhadap salah satu item pekerjaan di desa dan tidak sesuai dengan hasil di lapangan. Informasi dari masyarakat ini ada benarnya juga disampaikan untuk dilakukan pengecekan. Karena berdasarkan hasil laporan administrasi serta SPJ terhadap pekerjaan yang ada sudah diterima melaluli sistem Siskeudes serta tidak ada masalah. Tetapi ketika ada laporan dari masyarakat maka hal tersebut bisa menjadi temuan untuk diteliti lebih lanjut. Selain pelanggaran yang dimaksud, ada lagi laporan terkait penggunaan anggaran yang tidak bisa dibuktikan (laporan fiktif) sehingga butuh klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara jika dikalkulasikan dari total pengaduan tersebut keenam desa ini merugikan negara hingga miliaran rupiah. “Kami belum bisa simpulkan benar atau salahnya laporan dari masyarakat ini, mengingat tim riksus masih berada di lapangan,” sebutnya. Ia menambahkan, adanya dugaan penyimpangan terjadi di enam desa ini bukan berarti tidak ada pembinaan dari inspektorat sendiri. Tetapi ini murni dari dalam diri oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. Artinya, pihaknya sudah membina ketiga desa tersebut untuk patuh terhadap penyampaian SPJ dan masalah administrasi lainnya. Tetapi yang menjadi masalah ini adalah mental dari oknum tersebut yang tidak amanah dengan janji dan sumpah yang diucapkan. “Kalau pembinaan mental selebihnya urusan individu masing-masing. Kita sudah sering ingatkan masalah penyimpangan tetapi toh masih ada juga, inilah mental yang belum kuat,” tukasnya. Sementara untuk saat ini hampir semua desa sudah dilakukan pembinaan dan aksi yang tidak terpuji tersebut murni dari invidu Kades dan Mantan Kades di enam desa tersebut. (ils)
(Suara NTB/ist)
PERSUASIF - Aparat Satpol PP Sumbawa melakukan pendekatan persuasif terhadap pedagang di KM 4. Mereka meminta pedagang agar tak lagi memanfaatkan trotoar jalan untuk berjualan.
Tertibkan PKL, Pol PP Sumbawa Tempuh Upaya Persuasif SumbawaBesar(SuaraNTB)– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa akan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar untuk melakukan aktivitasnya. Dalam penertiban ini, Pol PP terlebih dahulu melakukan upaya persuasif. Seperti yang dilakukan di sejumlah lokasi pada Senin (9/9). Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si kepada wartawan memaparkan, berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2018, ada 8 tertib yang harus dilakukan, salah satu-
Taliwang (Suara NTB) Puluhan pedagang di pasar bayangan di Kelurahan Arab Kenanangan dan Kelurahan Kuang, berharap Pemerintah memberikan izin tetap berjua-
UTS Siapkan Lulusan Terbaik Elang Muda Sumbawa
(Suara NTB/ist)
USAI PEMBEKALAN - Rektor UTS, Andy Tirta bersama para pemateri dan calon wisadawan UTS usai pembekalan. knowledge/Skill (Pengetahuan atau Ketrampilan) dan Lingkungan (Environment). “Sebagai mahasiswa yang nanti akan lulus menghadapi dunia kerja, maka paradigmanya juga harus berubah dimana posisi kita bukan sebagia mahasiwa lagi. Dan hal ini biasanya menjadi tantangan awal pada saat memasuki dunia kerja”, tuturnya. Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Dr. Andy Tirta, M.Sc, menyampaikan kegiatan ini merupakan kesempatan
tidak hanya terhadap PKL yang beraktivitas di trotoar. Tetapi juga terhadap usaha toko dan usaha lainnya, terutama terkait parkir kendaraan pengunjung yang mengganggu aktivitas pengendara jalan. Upaya penertiban ini sudah dimulai di beberapa tempat dengan mengedepankan upaya persuasif terlebih dahulu. Seperti di lokasi Kilometer 4, lokasi dalam kota mulai dari Jalan Protokol, Jalan Hasanuddin dan Jalan Garuda. “Harapan kita, coba setahap demi tahap untuk memulai. Kita minta kesadaran dan ker-
Pedagang Mengaku Rugi Jika Pindah ke Pasar Tana Mirah
Songsong Era 4.0
Sumbawa Besar (Suara NTB) Career Development Center (CDC) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) memberikan pembekalan kepada 300 lebih mahasiswa calon wisudawan dan wisudawati UTS dengan berbagai program pembelajaran dan pelatihan. Agar siap menghadapi tantangan dunia kerja 4.0. Rangkaian program pembekalan tersebut diisi dengan sharing knowledge, bekerjasama dengan berbagai instansi atau Lembaga terkait. Pembekalan ini menghadirkan beberapa praktisi dari lembaga Perbankan, BUMN, perusahaan tambang hingga RSUD Sumbawa. Materi yang disampaikan antara lain tentang etos kerja industri di era 4.0, tips-tips membuat riwayat hidup saat akan melamar kerja serta cara menghadapi wawancara kerja. Seperti salah satu materi yang disampaikan Manager Training Amman Mineral, Sunarto Suwito, M.Sc, terkait Etos Kerja Industri. Pentingnya sebuah paradigma yang dapat mempengaruhi budaya dan etos kerja. Yang dipengaruhi oleh pengalaman (experience), kebiasaan-kebiasaan (habits),
nya tertib jalan. Atas dasar itu, Pemkab melakukan penertiban penggunaan trotoar. Baik dari aktivitas PKL maupun untuk aktivitas usaha tertentu. Dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. “Pemkab melakukan penertiban penggunaan trotoar, termasuk PKL yang berjualan. Semuanya diberlakukan. Bukan hanya salah satu usaha tertentu. Jadi kita tertibkan dalam kota ini supaya lebih bagus dan indah. Itu harapan kita dan harapan Pak Bupati,” ujarnya. Menurutnya, penertiban ini
yang luar biasa dan harus dimanfaatkan oleh para calon wisudawan. Untuk mendapatkan ilmu langsung dari para praktisi yang mungkin belum tentu didapat dari ruang kuliah. “Melalui kegiatan ini kami harapkan agar lulusan UTS mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadapi tahap selanjutnya yakni menghadapi dunia kerja, sehingga nantinya mampu bersaing dengan lulusan-lulusan universitas terkemuka di Indonesia,” tukas Andy. (arn)
lan di lokasi tersebut. Menurut mereka, berjualan di pasar Tanah Mira dianggap tidak menguntungkan bagi pedagang karena jam 09.00 Wita sudah tidak ada pembeli. Selain lokasi yang dianggap jauh, keberadaan pasar Tana Mirah juga dianggap sepi pembeli sehingga selalu merugi. “Kita bukannya tidak mau pindah ke pasar, kami sangat mau, tetapi setelah kami coba setelah ditertibkan kemarin justru kami merugi karena tidak ada yang beli. Sementara hasil yang kami dapatkan dari lokasi pasar bayangan ini, sangat cukup untuk keluarga kami dan untuk membiayai sekolah anak-anak kami. Maka dari itu kami sangat berharap supaya Pemerintah bisa meninjau ulang aktivitas penertiban pasar bayangan ini,” ujar Panjul salah satu pedagang di lingkungan Kuang kepada Suara NTB, seteleh aparat gabungan dari Pol PP, Diskoperindag dan Polri melakukan sosialisasi terkait penertiban pasar bayangan, Senin (9/9). Dikatakannya, ada beberapa alasan, sehingga mereka tidak mau pindah ke lokasi pasar Tana Mira. Salah satunya yakni pengunjung yang ada di pasar tersebut sangat sepi. Jika khawatir akan kebersihan lingkungan karena aktivitas jual beli yang dilakukan di lokasi saat ini, para pedagang sudah komit untuk tetap menjaga kebersihan ketika sudah selesai berjualan. Bahkan bila perlu para pedagang akan langsung mengumpulkan sampah mereka dan membuang ke TPA dengan catatan tetap diberikan izin berjualan di pasar bayangan. Belum lagi lokasi yang saat ini disewa oleh peda-
gang berlaku selama satu tahun dan itu sudah terbayar sebesar Rp11 juta. Jika tidak berjualan, maka akan sangat sia-sia uang yang sudah dikeluarkan untuk menyewa lokasi yang dimaksud. Kasat Pol PP KSB Drs. H. Hamzah mengatakan, upaya penertiban pasar bayangan tetap akan dilakukan oleh Pemerintah. Hanya saja untuk tahap awal pihaknya akan tetap mengedapankan upaya sosialisasi untuk menggugah kesadaran para pedagang agar bisa pindah ke lokasi yang sudah disiapkan saat ini. Bahkan dirinya menjamin lahan peruntukan bagi para pedagang di pasar bayangan sudah disiapkan dan tidak ada yang tertukar. Pihaknya juga akan menyiapkan personel minimal satu pleton di lokasi pasar bayangan untuk menekan adanya pedagang yang kembali berjualan. Bahkan keberadaan personel tersebut tidak terhitung hari, melainkan akan tetap berada di lokasi sampai dengan kondisi dinyatakan aman dari pedagang. Pihaknya juga tetap menghimbau kepada para pedagang untuk kooperatif dan tidak melakukan tindakan yang merugikan, karena jika hal itu terjadi pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan lebih lanjut. “Kita tetap akan kedepankan upaya persuasif kepada para pedagang untuk bisa pindah ke lokasi yang lebih aman dan tidak melanggar aturan. Kami juga akan menyiapkan personel di lokasi untuk menjamin pedagang tidak akan berjualan lagi di lokasi yang dimaksud,” pungkasnya. (ils)
jasama para pedagang agar dipahami dan mencari tempat yang betul-betul aman dari kendaraan. Ini tidak hanya untuk keindahan, tetapi untuk keselamatan mereka yang berdagang, termasuk para pengendara. Termasuk juga toko, semua nanti akan kita coba persuasif agar mereka bisa memaksimalkan petugas parkirnya jangan sampai menganggu,” terangnya. Terhadap pemindahan para pedagang ke lokasi lain, diakuinya bukanlah kewenangan Sat Pol PP. Namun hal ini perlu dikoordinasikan dengan sejumlah in-
stansi terkait. Supaya para pedagang yang ada bisa ditempatkan di lokasi yang tidak mengganggu aktivitas jalan umum. “Kalau kami ini tidak ada program untuk kemanakan mereka. Kan harus ada ruang , dan itu perlu koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini. Mereka selama ini jualnya di mana, apakah di pasar atau dimana, snanti Dinas Pendapatan, Dinas perdagangan, kita coba koordinasi nanti dengan mereka supaya bisa ditempatkan yang bagus tidak menganggu jalan umum,” tandasnya. (arn/ind)
Pembangunan Bendungan Kerekeh Segera Disosialisasikan SumbawaBesar(SuaraNTB)– Pembangunan Bendungan Kerekeh di Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa rencananya akan menelan anggaran Rp1 Triliun. Berbagai persiapan dilakukan untuk mewujudkan pembangunan bendungan setempat. Setelah pelaksanaan rapat koordinasi beberapa waktu lalu, rencananya akan dilakukan sosialisasi di tingkat desa. Mengingat rencana pembebsan lahan mulai dilakukan pada 2020. Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khaeruddin mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait serta pihak desa. Rapat koordinasi ini supaya semua pihak terkait bisa saling memahami tugas masing-masing untuk menyukseskan pembangunan Bendungan Kerekeh. Sebab semua dokumen perencanaan sudah selesai, seperti Feasibility Study (FS) dan Larap. Sekarang ini dalam proses uji Amdal. “Kita ingin nanti untuk tahap selanjutnya mau adakan sosialisasi di tingkat desa. Ada niat awal Pak Bupati ingin turun ke lapangan ketemu dengan masyarakat. Kita harapkan supaya masyarakat tidak salah memperoleh informasi yang berkembang, itu yang kita khawatirkan,” ujarnya. Menurutnya, untuk menuju ke arah tersebut, tentunya harus disiapkan hal-hal yang diperlukan. Karena Bendungan Krekeh ini cukup besar dan informasinya dananya sekitar Rp1 triliun lebih. Hal ini karena dampak yang terkena juga besar. Adapun informasi dari BWS, tahun 2020 mendatang sudah ada action yang mengarah kepada penetapan pelaksanaan. Karena pihak BWS
(Suara NTB/ist)
Khaeruddin yang akan membuat perencanaan dan segala macamnya. “Jadi lebih kepada persiapan kita untuk proses sosialisasi di laangan. Karena 2020 kami harus menyiapkan anggaran untuk proses sosialisasi dan persiapan pembebasan lahannya,” terangnya. Pihaknya berharap, pembangunan Bendungan Kerekeh ini bisa terlaksana. Karena ada beberapa hal yang membuat Bendungan Kerekeh ini sangat penting dan strategis. Selain sebagai irigasi, juga untuk pengendali banjir Kota Sumbawa Besar. Kemudian sebagai sumber air baku Sumbawa dan wilayah sekitarnya serta sebagai daerah wisata. “Jadi mudah-mudahan ini terlaksana. Luas lahan kalau dihitung berdasarkan informasi 4.500 hektar untuk irigasi rencana yang akan dipakai. Kalau melihat elevasinya itu, kalau misalnya dikoneksi bisa sampai ke Moyo Moyo Utara dan Labuhan Punti, Labuhan Sumbawa,” pungkasnya. (ind/arn/*)
SUARA NTB Selasa, 10 September 2019
Pemecatan Karyawan PD. BPR NTB Dompu Belum Penuhi Unsur Dompu (Suara NTB) – Jajaran Direksi PD. BPR NTB Dompu diklarifikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, Senin (9/9). Agenda itu dipenuhi untuk menjelaskan dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seorang karyawatinya yang diduga sepihak. Merujuk keterangan perusahaan, dipastikan PHK tersebut belum memenuhi unsur atau tidak sah. Demikian ditegaskan Kepala Bidang Jamsostek Disnakertrans Dompu, Sadaruddin, SE., kepada Suara NTB di ruang kerjanya. Ia menjelaskan, PHK terhadap karyawati yang (Suara NTB/jun) dianggap melakukan pelHj. Erma Suryani anggaran berat tidak cukup dengan aturan yang dibuat perusahaan itu sendiri. Tetapi ada ketentuan lain yang juga semestinya dipenuhi. Salah satunya Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2005 tentang ketenagakerjaan. Butir 3 huruf a dalam edaran tersebut menekankan bahwa setiap pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan buruh atau pekerja melakukan kesalahan berat, maka PHK baru dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. “Makanya PHK yang dilakukan PD. BPR NTB Dompu itu saya menganggapnya belum sah. Karena tidak memenuhi unsur daripada apa yang dikatakan dalam surat edaran Menaker,” kata dia. Dasar tersebut hanya akan diperoleh PD. BPR NTB Dompu, ketika berhasil membuktikan pelanggaran yang dilakukan salah seorang karyawannya di meja hukum. Terutama menyangkut dugaan penggelapan dana nasabah yang dianggap sebagai pinjaman sebesar Rp140 juta. Jika tak terbukti maka perusahaan berkewajiban mengembalikan status yang bersangkutan, termasuk menyerahkan hakhaknya. “Karena sudah diadukan, mau tidak mau kami harus mengacu pada aturan ini (SE Menaker). Walaupun di mereka sudah memenuhi unsur tapi di kita belum,” tegasnya. Mengingat dua pihak sudah dihadirkan dan memberi keterangan masing-masing, lanjut Sadaruddin, Disnakertrans kini tinggal menunggu langkah yang akan ditempuh jajaran Direksi PD. BPR NTB Dompu. Intinya ketika unsur yang tertuang dalam Menaker tidak terpenuhi, maka karyawati atas nama Misdah harus dikembalikan statusnya. “Kalau tidak terpenuhi dan tidak terbukti harus ditarik kembali untuk berkerja,” pungkasnya. Direktur Utama PD BPR NTB Dompu, Hj. Erma Suryani, SE yang dikonfirmasi secara terpisah mengakui telah dimintai klarifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu terkait pengaduan soal pemberhentian Misdah sebagai karyawati PD BPR NTB Dompu. Sesuai tupoksinya, Dinas lebih mengedepankan undang – undang ketenagakerjaan. Karena BPR NTB merupakan perusahaan perbankan, sehingga undang – undang perbankan juga dijadikan rujukan. Undang – undang perbankan tidak ada istilah SP (Surat Peringatan) 1, SP 2, SP 3. “Sudah jelas, ketika diketahui melakukan pelanggaran di bidang perbankan, menyalahgunakan uang nasabah, OJK pun langsung memerintahkan kepada kita untuk memecat,” kata Hj. Erma. Hj. Erma mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mengatakan bahwa UU ketenagakerjaan tidak berlaku terkait masalah karyawatinya. Tapi dua ketentuan itu disandingkan. Untuk memperjelas itu, pihaknya akan membawa masalah yang disangkakan pada karyawati PD BPR NTB Dompu itu ke ranah hukum dengan melaporkannya ke Kepolisian. “Ada rencana kita untuk melaporkan. Karena memang diminta untuk memenuhi unsur itu. Yaitu ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu diperoleh apabila kita melaporkan. Intinya, kalau itu yang dibutuhkan, kita laporkan,” katanya. (jun/ula)
Lima Perwira Polres Dompu Dimutasi Dompu (Suara NTB) – Kepolisian Resor (Polres) Dompu kembali melakukan penyegaran organisasi. Senin (9/9), giliran lima perwiranya. Mereka adalah Kabag Ops Polres Dompu, AKP. I Putu Kardhianto, SH, MH. Kasatlantas AKP. Raditya Suharta, SH, S. IK dan sejumlah Kapolsek. Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di lapangan umum Mapolres dipimpin langsung Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S.IK, MIK. Sebagaimana biasa dalam amanatnya disampaikan, mutasi sudah menjadi hal biasa di internal kepolisian. Selain dimaksudkan untuk penyegaran organisasi, juga bertujuan memperluas wawasan dan pengalaman anggota untuk pengembangan karir. Karenanya pergesaran ini tidak mesti dijadikan beban, apalagi sampai mengganggu kenyamanan bekerja di lapangan. “Mutasi jabatan ini hal biasa khususnya di lingkungan polri untuk penyegaran organisasi,” kata dia. Harapan agar terus ditingkatkannya kedisiplinan dalam menjalankan tugas tidak saja ditekankan Erwin Suwondo, untuk dua perwira yang dimutasi ke Polda NTB. Melainkan juga bagi tiga kapolsek yang dirobaknya. Seperti Kapolsek Pajo Iptu I Made Sartika yang kini memegang jabatan sebagai Kapolsek Kempo. Sedangkan posisinya digantikan mantan Kanit Tipikor Polres Dompu, Ipda I Kade Suadaya. Dan untuk Kapolsek Kempo, Iptu Yuliansyah kini dipercaya sebagai Kasubag Dal Ops Polres Dompu. Sementara posisi Kabag Ops kedepan berada di bawah kendali AKP. Sari Mukmin, SH., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Pringgabaya Lombok Timur (Lotim). Kemudian Kasat Lantas dijabat Iptu Wayan Sukarsana, SH. “Kepada pejabat baru saya harapkan segera menyesuikan diri dengan jajaran maupun kondisi di lapangan,” harapnya. Disampaikan Erwin Suwondo, meredam potensi konflik yang ada di wilayah ini sangat tergantung pada kecepatan personel dalam menyikapi setiap aduan masyarakat. Karenanya, dengan Sistem Administrasi Pelayanan Terpadu (Satonda) yang dikembangkan saat ini, diharap personel bisa lebih sigap dalam mengambil tindakan. “Jadi nanti tinggal kesiapan kita yang bertugas menanganinya. Dan sebagaimana penekanan Kapolda budaya-budaya kekerasan itu harus segara kita hilangkan,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
SERTIJAB – Kapolres Dompu, Erwin Suwondo, saat penanggalan tanda jabatan di upacara sertijab, Senin (9/9).
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Pembangunan Smelter Dapat Garansi Pusat Taliwang (Suara NTB) Pembangunan pabrik smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipastikan final. Bahkan finalisasi soal lokasi dan pembangunannya telah mendapat garansi pemerintah pusat. Bukti adanya garansi pusat soal lokasi dan kepastian pembangunan pabrik pemurnian hasil galian mineral tambang itu di KSB, diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Kepada wartawan, Senin (9/9), ia menjelaskan, pusat melalui Bappenas telah memasukkan smelter PTAMNT dalam kebijakan program rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2019-2024. Di mana smelter PTAMNT ditetapkan lokasinya di kecamatan Maluk. “Ada 19 kawasan smelter dan industri turunannya yang masuk dalam RPJMN 20192024 dan salah satunya smelter AMNT yang di Benete,” sebut H. Amry. Masuknya smelter PTAMNT dalam RPJMN itu, dikatakan H. Amry menjadi sebuah jaminan. Di mana pusat akan memprioritaskan penyelesaiannya dalam kurun 5
tahun ke depan. “Nanti setelah pak Jokowi dilantik dan RPJMN diteken. Maka semua item program yang masuk di RPJMN ditarget harus tuntas dong,” cetusnya. Menurut dia, garansi kehadiran smelter PTAMNT di kecamatan Maluk semakin kuat. Bahkan dari hasil komunikasi pihaknya dengan Bappenas, smelter PTAMNT akan menjadi prioritas yang dikejar pemerintahan presiden Joko Widodo di periode keduanya nanti.
“Kekuatan RPJMN kan besar karena diatur undang-undang. Dan alhamdulillah kata Bappenas yang di sini jadi prioritas dari 18 kawasan smelter lainnya yang akan dibangun 5 tahun ke depan,” ujarnya. Diakui H. Amry untuk persiapan dimulainya pembangunan smelter PTAMNT di kecamatan Maluk sejauh ini belum sepenuhnya tuntas. Namun begitu seiring dengan telah dipastikannya oleh pusat lewat RPJMN maka seluruh persiapan yang dibutuhkan terutama bersangkutan dengan kewenangan di daerah akan dipercepat. “Saya sampai hari ini masih terus mengawal di tim perce-
patan. Menyesesaikan semua yang jadi kewenangan kita sebelum akhirnya pusat sepenuhnya mengambil alih kontrol pengawalan pembambangunannya,” tukasnya seraya menyampaikan keyakinannya pabrik smelter PTAMNT akan selesai sesuai taeget. “Nanti kan urusannya dengan pusat, jadi perusahaan ada apa-apa berhadapan langsung dengan pemerintah pusat. Dan pasti daya tekannya lebih maksimal karena sampai hal-hal berbau politik akan digunakan pusat. Beda kemudian kalau masih di level Pemda, kita tekan masih ada alasan perusahaan bisa mengelak,” demikian H. Amry. (bug)
Pemilu 2019
Partisipasi Pemilih di Dompu Capai 89,35 Persen
(Suara NTB/Uki)
MERIAH - Suasana meriah pembukaan festival Uma Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo, Minggu (8/9) malam.
”Uma Lengge”,
Warisan Leluhur Suku Mbojo Bima (Suara NTB) – Uma Lengge merupakan rumah warisan leluhur suku Mbojo. Sejak zaman dahulu sampai sekarang rumah itu digunakan oleh warga Bima untuk menyimpan hasil pertanian seperti padi dan jagung. Dalam menjaga kelestariannya Karang Taruna Karang Taruna Kecamatan Wawo menggelar Festival Uma Lengge. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Maria itu dibuka oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Minggu (8/9) malam. Rencananya kegiatan yang diisi dengan Pekan Budaya yang diisi Pameran karya kesenian khas suku Mbojo ini akan digelar selama 4 hari. Mulai tanggal 8 sampai dengan 11 September 2019. Ketua Panitia Pelaksana, Mukhlis Azis mengatakan festival Uma Lengge digelar sebagai salahsatu bentuk implementasi pelestarian budaya yang fokus untuk menyajikan dan menghadirkan para pelaku seni dan budaya.
Menurutnya, kegiatan itu juga sekaligus menjadi komitmen kaum muda untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan yang tersisa. Mengingat keberadaan Uma Lengge merupakan salah satu cagar budaya yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. “Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita sebagai generasi muda dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan Uma Lengge,” ujarnya. Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengatakan Festival Uma Lengge dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan semangat dalam upaya menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. “Langkah ini perlu dilakukan agar nilai-nilai budaya positif yang telah diwariskan oleh para leluhur, tidak luntur dan sirna oleh pengaruh budaya luar yang negatif,” ujarnya.
Diakuinya, pengaruh budaya luar bukan berarti menutup diri dari pergaulan global yang dinamis. Melainkan sebagai sikap dan rasa tanggung jawab generasi terdahulu untuk diteruskan kepada generasi masa kini dan masa mendatang. “Acara ini merupakan salahsatu wujud nyata kepedulian masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu dalam memperkuat budaya nasional,” ujarnya. Selain itu lanjutnya, keberadaan Uma Lengge tidak hanya bermakna untuk menyimpan lumbung atau cadangan padi. Namun memiliki arti yang lebih, sebagai tempat seluruh masyarakat bertemu dan berinteraksi. “Saya berharap Festival Uma Lengge ini tetap digelar setiap tahunya. Sebab pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (uki)
Minim, Kebijakan Jangka Panjang Atasi Kemarau Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima hingga saat ini tampaknya nyaris tak memiliki kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengatasi kekeringan dan krisis air bersih akibat kemarau. Padahal, kejadian ini selalu berulang setiap tahun. Walhasil, pendistribusian air selalu diandalkan saat kemarau. Sejak Kabupaten Bima ditetapkan dalam status siaga darurat kekeringan sejak Bulan Juli, sampai 90 hari, hingga saat ini upaya yang dilakukan hanya pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak. Hal tersebut juga diakui Kasubid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Sos. Kata dia, selama status siaga tersebut pihaknya akan terus mendistribusikan air bersih. “Selama status siaga kita tetap salurkan dan distribusikan air bersih,” katanya, Senin (9/9). Sementara upaya lain untuk mengatasi kekeringan musim kemarau juga dikoordinasikan dengan OPD lain. Membantu pendistribusian air bersih serta membahas penanganan jangka panjang dan menengah. “Secara teknis untuk pen-
(Suara NTB/Uki)
DISTRIBUSI AIR - Dinsos Kabupaten Bima mendistribusikan air bersih di Desa Kalampa Kecamatan Woha, Senin (9/9). anganan kekeringan dan krisis air jangka menengah dan panjang seperti membangun sumur bor akan dibahas bersama OPD teknis,” katanya. Selain pihak BPBD, pendistribusian atau penyaluran air bersih untuk menanggulangi kekeringan akibat musim kemarau di wilayah Kabupaten Bima juga dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos). Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin, MM mengaku pihaknya mendistribusikan air bersih sebagai bentuk kerja sosial, untuk mem-
bantu masyarakat yang kesulitan air bersih. “Dinsos hanya salurkan air bersih saja kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya, Senin (9/9). Hingga saat ini lanjutnya, tercatat ada 8 Desa di 4 Kecamatan yang disalurkan atau didistribusikan air bersih. Antara lain 4 Desa di Kecamatan Palibelo dan masing-masing 1 Desa di Kecamatan Bolo, Soromadi, Woha serta Madapangga. “Kita salurkan air bersih berdasarkan permintaan Desa. Satu kali yang disalurkan sebanyak 5.000 liter,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Tahapan Pemilu serentak tahun 2019 telah berakhir. Meski ditemukan riak-riak kecil, namun secara umum pesta demokrasi tersebut berjalan sesuai harapan. Bahkan cukup membanggakan yakni tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 89,35 persen. Capaian itu jauh melampaui target 77,5 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Demikian disampaikan Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs. Arifuddin kepada wartawan di kantornya, Senin (9/9). “Ada beberapa cacatan penting dalam pelaksanaan Pemilu kemarin, salah satunya tingkat partisipasi pemilih kita mencapai 89,35 persen,” ungkapnya. Meningkatnya partisipasi pemilih itu menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi wilayah ini. Apalagi persentase yang diraih berada diatas target nasional. Untuk itu, selaku penyelenggara pihaknya memberi penghargaan dan apresiasi yang tulus atas kerja keras semua elemen. Baik masyarakat, aparat keamanan maupun jajaran
pemerintah daerah. Tak kalah pentingnya, lanjut Arifuddin, harapan besar KPU agar prestasi tersebut bisa terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk menyongsong Pilkada serentak 2020 mendatang. “Dompu terkait dengan pelaksanaan Pilkada sudah siap. Bahkan untuk anggarannya kita sudah bahas bersama dengan TAPD dan sudah disetujui sebesar Rp15 Miliar,” ungkapnya. Kendati secara umum pelaksanaan Pemilu kemarin berlangsung aman dan tingkat partisipasi pemilihnya meningkat. Namun diakui, masih ada beberapa persoalan yang menuntut perhatian serius pihaknya. Salah satunya masih terdapat warga yang tidak bisa memberikan hak pilih. Seperti misalnya ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Dompu. Persoalan itu akan diupayakan tertangani maksimal untuk Pilkada 2020 mendatang. “Kedepan akan kita upayakan maksimal. Jujur kemarin itu kesulitannya terkait dengan data kependudukan,” pungkasnya. (jun)
Kepastian Perbaikan Jembatan Kandai Dua Kembali Dipertanyakan Dompu (Suara NTB) Rencana perbaikan jembatan Kandai Dua yang menghubungkan wilayah Kandai Dua dengan area persawahan dan kelurahan Kandai Satu dipastikan belum dianggarkan dalam APBD 2020 mendatang. Kondisi APBD yang masih menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya akibat belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI soal dana perimbangan untuk Dompu, membuat Pemda belum berani menggarkan kegiatan fisik yang membutuhkan biaya tinggi. Muhammad Iksan, S.Sos ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Dompu sesaat dibukanya paripurna pengesahan APBD 2020, Senin (19/9) langsung mengajukan interupsi pada pimpinan rapat yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos untuk menanyakan kepastian penganggaran perbaikan jembatan Kandai Dua tersebut. “Sebelum dilanjutkannya rapat paripurna hari ini, saya ingin meminta kepastian dulu rencana perbaikan jembatan Kandai Dua sudah dianggarkan di APBD 2020 atau tidak,” kata Iksan. Interupsi Iksan ini langsung dijawab Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang kebetulan menghadiri rapat paripurna Dewan. “Untuk rencana perbaikan jembatan Kandai Dua ini akan dijawab langsung oleh Bupati,” kata Yuliadin, S.Sos ketua DPRD Dompu.
Drs. H. Bambang M. Yasin dalam penjelasannya menyampaikan, rancangan APBD 2020 yang diselesaikan proses pembahasannya bersama Dewan masih berdasarkan estimasi anggaran berdasarkan jumlah uang yang ditransfer pemerintah pusat tahun 2019. “PMK tentang besaran anggaran yang ditransfer ke pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu belum diterima,” ungkapnya. Karena pembiayaan atas berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Dompu masih mengandalkan dana transfer pemerintah pusat. Ketika dana transfer untuk Kabupaten Dompu lebih besar dari anggaran tahun 2019, maka perbaikan jembatan akan dilakukan tahun 2020 melalui APBD perubahan. “Jadi masalah jembatan itu tadi, pada saatnya nanti kalau anggaran yang kita terima tahun depan lebih besar dari anggaran tahun ini, tahun depan saya janji, kami akan lakukan (penganggaran) di APBDP tahun 2020,” janji H. Bambang. Jembatan Kandai Dua merupakan jembatan yang cukup vital bagi warga setempat. Selain menjadi penghubung dengan kelurahan Kandai Satu Dompu, jembatan ini menjadi jembatan penghubung satu – satunya dengan hamparan persawahan warga di so Cumpa dan sekitarnya. Kondisi jembatan yang memprihatinkan menjadi cukup urgen untuk diprioritaskan perbaikannya. (ula)
(Suara NTB/ula)
RAPAT PARIPURNA - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin pada rapat paripurna pengesahan APBD 2020 di ruang rapat utama DPRD Dompu, Senin (9/9).
Selasa, 10 September 2019
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018 4.1. Realisasi Sinergi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Pusat dan Daerah Penyusunan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018, mempedomani Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “ dengan tujuh Misi Pembangunan, yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Disamping itu, perencanaan Kabupaten Sumbawa juga mempedomani perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB sebagai tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Adapun visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”. Misi yang diusung dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah: 1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter. 2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal. 3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan. 4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah. 6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang. 7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kerangka makro pembangunan nasional dan Provinsi NTB tersebut selanjutnya menjadi sumber inpirasi bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong” dengan tujuh misi, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). 3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama. 7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal. 4.2. Pelaksanaan Sinergi Prioritas Pembangunan Tahunan Pemerintah Pusat dan Daerah Sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang RKP Tahun 2018, tema pembangunan nasional Tahun 2017 adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Adapun prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2018 adalah sebagai berikut : (1). Pendidikan, (2). Kesehatan (3). Pembangunan Perumahan dan Permukiman, (4). Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, (5). Ketahanan Energi, (6). Ketahanan Pangan, (7) Penanggulangan Kemiskinan, (8). Infrasruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman, (9). Pembangunan Wilayah, (10). Politik, Hukum, Dan Pertahanan Dan Keamanan. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 berorientasi pada substansi perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan substansi, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yaitu: holistik-tematik. Pada level perencanaan pemerintah Provinsi NTB, berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi NTB Tahun 2018, disebutkan bahwa tema pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018 adalah “Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Dengan Memantapkan Infrastruktur dan Memacu Investasi yang Berkelanjutan” yang dijabarkan kedalam prioritas : (1). Budi pekerti Luhur, (2). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, (3). Kesehatan, (4). Pendidikan, (5). Kesejahteraan Sosial, (6). Agro Industri dan Ketahanan Pangan (7). Wirausaha dan iklim investasi, (8). Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (9). Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, (10). Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam Adapun tema pembangunan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 bahwa tema pembangunan daerah adalah “Percepatan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas melalui Pembangunan Infrastruktur, Peluang Investasi Produk Unggulan dan Inovasi Daerah”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan : (1). Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, (2). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, (3). Percepatan Pengentasan Kemiskinan , (4). Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan. (5). Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Produksi Pangan. (6). Pengembangan PUD Dan Investasi (7). Peningkatan Konektivitas Infrastruktur Wilayah. (8). Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan kearifan lokal. (9). Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 1.3. Dukungan Anggaran dalam Rangka Pelaksanaan RKP di Kabupaten Sumbawa
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima 5.1.1. Dasar Hukum Tugas pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 didasari oleh DIPA sebagai dasar operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya, meliputi: 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura a). DIPA Nomor : 018.03.4.239093/2017 b). DIPA Nomor : 018.04.4.230576/2017 2. Bidang Sosial a). DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2017 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa a). DIPA Nomor : 067.03.350339/2017 4. Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan a). DIPA Nomor : 044.01.4.230580/2017 5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura); 2. Kementerian Sosial (Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggu-
SUARA NTB
langan Kemiskinan); 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa); 4. Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri) 5.1.3. Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan kegiatan : a).Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat b). Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura. c). Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 2. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan Kegiatan utama berupa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang dialokasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa 3. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari sub kegiatan : a). Persiapan Generasi Sehat Cerdas. b). Pelaksanaan Generasi Sehat Cerdas c). Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat. d). Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Generasi Sehat dan Cerdas. 4. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro. 5. Program Program Pengelolaan Ruang Laut, dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, yang terdiri dari sub kegiatan : a). Fasilitasi Kegiatan Usaha Garam Rakyat b). Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat c). Pembangunan Gudang Garam. 5.1.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan realisasi pelaksanaannya, sebagai berikut : a). Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, berupa tersedianya lahan bawang merah seluas 80 Ha (Kecamatan Tarano 13 Ha, Plampang 18 Ha, Maronge 3 Ha, Lape 9 Ha, Lopok 2 Ha, Moyo Hilir 10 Ha, Empang 8 Ha, Utan 8 Ha, dan Buer, Sumbawa, Unter Iwes, Alas Barat, Alas dan Lunyuk masing-masing 1 Ha). Demikian pula dengan kawasan bawang putih seluas 75 Ha dengan lokasi di Desa Tepal Kecamatan Batu Lanteh dan Ropang. Selain Kawasan bawang merah dan Bawang Putih, juga tersedianya kawasan cabai seluas 50 Ha berupa cabai besar seluas 25 Ha (Kecamatan Alas 5 Ha, Labuhan Badas, Tarano dan Lunyuk masing-masing 4 Ha, Empang, Alas Barat, Moyo Utara masing-masing 2 Ha, Sumbawa dan Moyohulu masing-masing 1 Ha) dan Kawasan Cabai Rawit seluas 25 Ha yang berlokasi di (Kecamatan Moyo Hilir 5 Ha, Empang dan Moyo Hulu masing-masing 4 Ha, Lopok, Utan, Alas Barat, Lunyuk masing-masing 2 Ha, Plampang, Maronge, Alas dan Labangka masing-masing 1 Ha). b). Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura berupa tersedianya dokumen perencanaan. c). Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura berupa pengembangan produksi jeruk Program Pemberdayaan Sosial dan Penggulangan Kemiskinan dengan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) direalisasikan untuk berbagai kegiatan dengan capaian sebagai berikut : a) Warga KAT yang memperoleh bantuan stimulan pemukiman sosial sebanyak 64 KK, melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah yang berlokasi di Dusun Keban Lemak Desa Tepal Kecamatan Batu Lanteh sebanyak 30 KK dan Dusun Ponco Desa Mata di Kecamatan Batu Lanteh sebanyak 34 KK. b) Warga KAT yang memperoleh bantuan peingkatan kualitas hunian sebanyak 49 KK, dengan memperoleh bantuan bahan bangunan yang belokasi di Dusun Batu Tala Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh; c) Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup melalui penyaluran kepada 113 KK selama 6 bulan guna menunjang rehabilitasi hunian. d) Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras melalui penyaluran kepada 113 KK; e) Laporan Keuangan kinerja / monitoring / evaluasi / publikasi / sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT sebanyak 1 laporan. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui peningkatan pelayanan sosial dasar berupa penerapan PNPM Generasi sehat cerdas, yakni dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis melalui workshop koordinasi kabupaten di 12 Kecamatan atau 80 desa. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, dengan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi yang berlokasi di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat yang terdiri dari 12 kios dan 1 los pasar dengan realisasi 100%. Program Pengelolaan Ruang Laut, dengan terbangunnya gudang garam nasional yang terdiri dari gudang, pagar keliling, jembatan timbang, kantor, toilet, instalasi listrik, perangkat computer dll senilai 2,5 Milyar yang berlokasi di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano. Selain itu telah diadakan sarana dan prasarana lainnyya seperti excavator mini, geomembran, pengadaan alat uji mutu garam portable, pengadaan truck pengangkut garam kendaraan roda 3 serta mikrotik router yang telah terealisasi 100%.. 5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1. DIPA Nomor : 018.03.4.230576/2018 yang bersumber dari Kementerian RI Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan alokasi anggaran Rp. 7.770.500.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diperuntukkan pada Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang ditunjang oleh 3 kegiatan utama. Adapun realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 6.464.208.240,- (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 83,19%. 2. DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2018, yang bersumber dari Kementerian Sosial RI Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi anggaran Rp. 3.572.930.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) diperuntukkan pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan ditunjang oleh 5 sub kegiatan utama. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.347.082.250,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 93,68%. 3. DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2017, yang bersumber dari DIPA Nomor : 067.03.350339/2018, yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 514.630.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 512.737.100,- (Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) atau 99,63% dari total anggaran. 4. Berdasarkan DIPA Nomor : 044.01.4.230504/2018, yang bersumber dari Kementerian Perdagangan pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dengan jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro dengan 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 728.416.826,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Rupiah) atau 76,68%. 5. Berdasarkan DIPA Nomor : 044.01.4.230502/2018, yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Dirjen Ruang Laut, dengan jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai program Pengelolaan Ruang Laut dengan 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 7.045.000.000,- (Tujuh Milyar Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.344.039.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 90,05%. 3.1.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan. Satuan kerja (Satker) yang melaksanakan Tugas Pembantuan di kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 adalah: 1. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. 2. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, dengan Program Pemberdayaan Sosial dan Penggulangan Kemiskinan. 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Dinas Koperasi, UKM, Perindutrian dan Perdagangan, dengan Program Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Negeri. 5. Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan Program Pengelolaan Ruang Laut. 3.1.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap,
Halaman 8
kurang, mencukupi atau lainnya). Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan secara umum pada kondisi cukup baik, walaupun terdapat sarana dan prasarana yang kondisi rusak sampai rusak berat. Adapun sarana dan prasarana ini digolongkan dalam 5 kelompok besar berdasarkan penggolongan Barang Milik Daerah, yakni Golongan A (Tanah), golongan B (Peralatan dan Mesin), golongan C (Gedung dan Bangunan), golongan D (Jalan, Jaringan dan Irigasi dan golongan E (Aset tetap lainnya) 5.1.9. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan Dana Tugas Pembantuan yaitu : 1. Permasalahan : a). Adanya refocusing dari Kementerian Pertanian RI sebagai tindaklanjut dari Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) yang dilaksanakan di 1.000 Desa dan 100 Kabupaten, sehingga dalam mendukung pendanaan program tersebut, Kementerian Pertanian RI melakukan pengurangan pagu pada Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebesar Rp. 1.144.500.000. Guna menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan revisi DIPA dengan pagu semula sebesar Rp. 8.915.000.000 menjadi Rp. 7.770.500.000, sehingga proses revisi DIPA berdampak terhadap penundaan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan terjadi pengurangan output yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti di kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dengan pengurangan nominal sebesar Rp. 810.000.000,- berdampak terhadap pengurangan areal tanam bawang merah dari rencana seluas 100 Ha menjadi 80 Ha. Demikian pula pada kegiatan Pengembangan Produksi Jeruk dengan pengurangan nominal sebesar Rp. 334.500.000 berdampak terhadap pengembangan produksi tanaman jeruk seluas 25 Ha yang tidak jadi dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. b). Pada Program Pengelolaan Ruang Laut di kegiatan pembangunan Gudang Garam yang berlokasi di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaannya, hal ini terkendala karena lambatnya pengiriman rangka baja yang pengadaannya berasal dari luar daerah, sehingga akan berdampak terhadap lambatnya proses pengerjaan selanjutnya, karena rangka baja tersebut dirakit kembali dilokasi gudang garam tersebut. Terlambatnya pekerjaan gudang garam dari target yang telah ditetapkan ini, setidaknya akan mempengaruhi kualitas pekerjaan dilapangan. c). Pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terjadi penundaan atau tanda* (bintang) sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 sehingga berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada satker tersebut. d). Sistem evaluasi pelaporan berbasis aplikasi e-Monev dari Kementerian Bappenas sampai saat ini belum optimal pemanfaatannya oleh Kabupaten/Kota, karena aplikasi ini belum terupdate secara sempurna untuk dijadikan sebagai sistem pelaporan berbasis on line. Hal ini karena programprogram Tugas Pembantuan yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun tidak dapat terinput secara otomatis didalam sistim aplikasi tersebut.. 2. Solusi a). Konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI sebagai sumber dana perlu terus ditingkatkan secara kontinyu, sehingga informasi terkait perubahan kebijakan dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah percepatan baik dari segi administrasi maupun secara teknis dilapangan. Hal ini sebagai upaya meminimalisir dampak langsung terhadap petani yang telah di identifikasi sebelumnya sebagai calon penerima manfaat dari adanya program/kegiatan tersebut, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan kembali perubahan kebijakan tersebut kepada masyarakat tani. b).Pengendalian dan Pengawasan oleh aparatur terhadap rekanan perlu terus ditingkatkan berdasarkan komitmen yang telah disepakati didalam kontrak kerja, sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya. Upaya ini penting dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas pekerjaan sebagaimana target yang telah ditetapkan. c). Peran aktif dari pengelola dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait, melalui pemenuhan persyaratan-persyaratan teknis yang diperlukan, sehingga penundaan (tanda*) pada kegiatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya. d).Pembenahan sistem e-Monev ini perlu terus tingkatkan, baik melalui pertemuan teknis di Tingkat Provinsi maupun Pusat, sehingga sistem ini dapat bermanfaat dan berfungsi sebagaimana yang dihajatkan bagi kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi pelaporan berbasis teknologi.. 5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan 5.2.1. Dasar Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dijelaskan bahwa Dana tugas pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa. Demikian pula dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada pasal 20 ayat (4) bahwa penugasan oleh daerah kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.2.2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas pembantuankan Kepada Desa Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pemberian Alokasi dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 5.2.3. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan penugasan pemerintah daerah kepada pemerintah desa adalah bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2018. Jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari Rp. 33.621.758.000 pada tahun 2013 menjadi Rp. 88.421.126.900 pada tahun 2018 atau meningkat rata-rata pertahun sebesar 39,22%,
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
6.1. Kerjasama Antar Daerah
1. Daerah yang Diajak Kerjasama Pada tahun 2018, kerjasama antar daerah yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa adalah antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan 2. Dasar Hukum Kerjasama antar daerah yang dilakukan didasarkan pada (MoU) atau kesepakatan bersama antara Bupati Sumbawa dan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Mou Nomor 27 tahun 2018 tentang Kesepakatan Bersama mengenai Percepatan Pencapaian Generasi Emas NTB 2025 melalui Pendewasaan Perkawinan, Aksi Seribut Hari Pertama Kehiduoan (ASHAR), Percepatan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (P2PKB). 3. Bidang Kerjasama Yang disasar dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bidang kesehatan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak. 4. Nama Kegiatan Kegiatan yang menjadi pendukung implementasi kerjasama adalah kegiatan yang sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 di perangkat daerah terkait, sehingga kerjasama lebih disasarkan pada konvergensi sasaran program dan kegiatan dengan tujuan melakukan sinergi sumberdaya antar pemangku kepentingan. 5. Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Perangkat daerah yang menjadi pelaksana kerjasama di kabupaten adalah: a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Dinas Kesehatan 2. Sumber dan Jumlah Anggaran a. DP2KBP3A sebesar Rp. 9.979.282.165 b. Dinas Kesehatan sebesar Rp. 92.311.809.507
Selasa, 10 September 2019 3. Hasil (Out Put) kerjasama 4. Kerjasama pemerintah dalam upaya percepatan pencapaian generasi emas NTB menghasilkan komitmen untuk melakukan konvergensi sumber daya bersama untuk melakukan penanganan masalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak baik pada tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. 5. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi butir-butir kerjasama adalah masih adanya kesenjangan pemahaman tentang urgensi pemenuhan hak-hak anak pada beberapa pemangku urusan yang terkait di daerah. Terhadap permasalahan tersebut maka telah dilakukan upaya untuk meningkatkan sinergi bersama di tingkat kabupaten, salah satunya dengan penyiapan regulasi daerah melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak. 6.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama Beberapa mitra yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam tahun 2018 meliputi kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dan perseorangan. 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama Sesuai latar belakang mitra kerjasama, bidang yang menjadi kesepakatan kerjasama meliputi: a. MoU dengan Kepala BNN Kab. Sumbawa tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Kab. Sumbawa. b. MoU dengan Sekjen Kemendes PDt dan Transmigrasi Republik Indonesia PT. Alam Bumi Cemerlang, dan Gimco.co.ltd tentang Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu serta Budidaya (Kaliandra, Gamal) di Desa Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. c. MoU dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Penanggulangan Kemiskinan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar melalui Program Generasi Sehat dan Cerdas. d. MoU dengan Kepala LPMP NTB tentang Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat. e. MoU dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfotik dengan Bupati Sumbawa tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 SMART CITY Kab. Sumbawa. f. MoU dengan Ketua Pelaksana BKSPJK Provinsi NTB tentang Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Bantuan kepada Badan Kerjasama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2018. g. MoU dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PR tentang Perjanjian Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PU-PR ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa. h. MoU dengan Sekjen Kemenkes tentang Penyelenggaraan Penugasan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim dalam Mendukung Program Nusantara Sehat. i. MoU dengan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopembr Surabaya (ITS) Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc ES.PhD tentang Kesepakatan Bersama mengenai Kerjasama di Bidang Penelitian, Pelatihan, Jasa Konsultasi dan Kemitraan dalam Rangka Pembangunan Ilmu Pengetahuan. j. MoU dengan Gubernur NTB tentang Kesepakatan Bersama mengenai Percepatan Pencapaian Generasi Emas NTB 2025 melalui Pendewasaan Usia Perkawinan, Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan (ASHAR), Percepatan Pengembangan Kab./Kota Layak Anak dan Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (P2PKB). k. MoU dengan Kepala BMN tentang BAST BMN pada Badan Geologi Kementerian ESDM Kepada Pemerintah Kab. Sumbawa. l. MoU dengan Kemendes PDT Transmigrasi RI, GIMCO, dan PT. ABC tentang Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra dan Gamal) di Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. m.MoU dengan Kemenpora d tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Renovasi Lapangan Sepak Bola dan Lintasan Atletik dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Pemerintah Kab. Sumbawa. n. MoU dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. o. MoU dengan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB dan Kepala Pertanahan tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengendalian Inflasi (Kesepakatan Bersama). p. MoU dengan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB dan Kepala Pertanahan tentang Perjanjian Kerjasama mengenai Pengembangan Klaster Kopi di Kabupaten Sumbawa. q. MoU dengan Kepala BPJS Cabang Bima tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kab. Sumbawa. r. MoU dengan Sekretaris Utama BNPB tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kab. Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2018. s. MoU dengan Sekretaris Utama BNPB tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Stimulan Perbaikan Rumah Rusak dalam Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kab. Sumbawa. t. MoU dengan Sekretaris Utama BNPB tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Stimulan Perbaikan Rumah Rusak pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kab. Sumbawa. u. MoU dengan Sekjen Kemenkes PDT dan Transmigrasi tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumbawa dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan 4. Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Pelaksana kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga meliputi beberapa perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat Daerah/Bagian Hukum Setda, Bagian Ekonomi Setda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Jangka Waktu Kerjasama Kerjasama yang sudah ditindaklanjuti memiliki jangka waktu menyesuaikan dengan siklus anggaran pemerintah daerah sedangkan kerjasama yang bersifat penanaman modal intensif masih memerlukan kesepakatan lebih lanjut yang lebih detail dan teknis. 6. Sumber dan jumlah anggaran Tabel 6.2 Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Hasil (Out Put) kerjasama Kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga memberikan hasil: a. Tersedianya kerangka kerjasama dalam percepatan realisasi investasi di daerah yang disadari hasilnya belum bisa dinikmati langsung pada tahun2018 b. Meningkatnya aset daerah yang berasal dari hibah kementerian c. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal d. Meningkatnya kapasitas aparatur di daerah dalam memanfaatkan teknologi informatika baik dalam kegiatan pemetaan (surveying) maupun dalam peningkatan kualitas layanan publik dan kompetensi profesionalitas tenaga pendidik e. Peningkatan ketersediaan jumlah sumber daya manusia khususnya di sektor kesehatan melalui pengangkatan CPNS maupun penemapatan tenaga medis Program Nusantara Sehat 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih dihadapi dalam implementasi butir-butir kerjasama adalah: a. masih terdapatnya perbedaan basis data penduduk miskin antara pendataan dari Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K dengan estimasi yang dilakukan dari Badan Pusat Statistik b. terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di beberapa perangkat daerah yang mempengaruhi pemenuhan target waktu beberapa item kegiatan yang menjadi bagian dari implementasi kerjasama Solusi yang diambil terdapat permasalahan di atas adalah meningkat-
SUARA NTB kan koordinasi antar perangkat daerah agar diperoleh kesamaan persepsi dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu. Adapun terhadap masalah keterbatasan kapasitas dilakukan upaya meningkatkan komunikasi dan alih informasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan terkait. D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa Batas Wilayah Sengketa batas wilayah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 adalah penegasan batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah kabupaten. Sengketa yang dimaksud lebih pada perbedaan penafsiran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Permendagri No. 123 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang menganggap terdapat inkonsistensi antara Batang Tubuh khususnya ketentuan Pasal 2 Angka 2 dan Angka 3 dengan Lampiran Gambar Peta Batas Daerah. Penafsiran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bahwa penarikan garis batas dari titik koordinat 01 ke Pilar Acuan Batas Utama hingga ke Pilar Batas Utama tanpa melalui 500 (lima ratus meter dari garis batas. 1. Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian Terhadap persoalan tersebut telah dilakukan konsultasi dan koordinasi antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang difasilitasi oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 November 2018. Tim Penegasan Batas Daerah Pusat yang dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah menjelaskan bahwa Garis Batas sudah jelas namun apabila perbedaan penafsiran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terkait inkonsistensi antara Batang Tubuh dengan Lampiran Peta dalam peraturan tersebut dapat direvisi dengan catatan Garis Batas Daerah dalam Lampiran Peta tidak diubah. Namun disampaikan lebih lanjut oleh Direktur bahwa garis batas sudah jelas apabila masih ada keberatan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dapat mengajukan keberatan melalui jalur hukum. E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang Terjadi dan Penggulangannya dalam tahun 2018 bencana yang terjadi adalah bencana alam yang didominasi oleh bencana banjir, gempa bumi dan kebakaran. Bencana banjir terjadi sebanyak 9 kejadian di 9 kecamatan yaitu Kecamatan Lopok (24 Januari 2018), Kecamatan Palampang (20 Pebruari 2018), Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Lenangguar (25 Pebruari 2018), Kecamatan Moyo Hulu (06 Maret 2018), Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Unter Iwes (18 Maret 2018), Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano (06 Desember 2018) Adapun kejadian gempa bumi terjadi di Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee dan Kecamatan Lunyuk dan merupakan rangkaian kejadian gempa yang kejadian pertamanya dilaporkan pada tanggal 29 Mei 2018 juga melanda wilayah Sumbawa Barat. Kejadian ini merupakan rangkaian bencana gempa yang juga melanda Pulau Lombok. Bencana lain yang terjadi di tahun 2018 adalah kebakaran yang dilaporkan sebanyak 104 kejadian sedangkan tanah longsor, gelombang pasang, angin puting beliung dan tenggelam tidak ada laporan kejadian 2. Status Bencana Bencana alam banjir dan gempa yang melanda Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai bencana melalui penetapan status tanggap darurat meski gempa bumi memberi dampak yang luas dan signifikan namun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 5 tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi yang melanda Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana Kabupaten Sumbawa dari tahun 2017 sebesar Rp.4.003.081.050,- yang dialokasikan melalui 2 perangkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp. 6.349.806.846,- dan Dinas Sosial sebesar Rp. 3.222.027.100,4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Perlindungan terhadap pendudukn dan kawasan permukiman yang termasuk dalam kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara langsung oleh perbuatan manusia. Penanganan dan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah dengan pemetaan kawasan rawan bencana, pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara, rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana. Lantisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam di masa mendatang adalah menguatkan mitigasi yaitu mengurangi resiko, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan memperkuat kemampuan unsur yang terlibat dalam fase tanggap darurat dan peningkatan sinergi antar perangkat daerah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 5. Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Sesuai dengan tugas dan fungsi maka penyelenggaa koordinasi penanganan kejadian bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang secara ex officio dipimpin oleh Sekretaris Daerah sedangkan terkait penanganan korban saat kejadian bencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial. 6. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi Dengan posisi wilayah Kabupaten Sumbawa yang berada di jakur Cincin Api (Ring of Fire) maka praktis seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa termasuk rawan terhadap kejadian gema bumi. F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus Kabupaten Sumbawa merencanakan beberapa kawasan yang diskenariokan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh yang merupakan simpul pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan keunggulan kawasan, di antaranya kawasan Agropolitan Alas-Utan, Kawasan Agropolitan Emparano, Kawasan KTM Labangka, serta Kawasan Agropolitan Brang Pelat. 2. Sumber Anggaran Anggaran yang digunakan untuk mengembangkan kawasan khusus sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersebar di melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah pengampu urusan terkait. 3. Permasalahan Yang Dihadapi Pengelolaan terhadap kawasan-kawasan strategis tersebut belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan kemampuan daerah baik didalam menyiapkan blue print perencanaan dan pengelolaan kawasan maupun kemampuan anggaran yang relatif sangat terbatas, sementara konstribusi atau peran serta pihak swasta didalam menanamkan investasi untuk pengembangan kawasan tersebut juga masih rendah. 4. Perangkat Daerah Penyelenggara penyelenggaraan pengelolaan kawasan khusus tidak dikhususkan pada satu perangkat daerah yang khusus dibentuk melainkan menggunakan pendekatan integrasi program dan kegiatan pada semua perangkat daerah penyelenggara urusan yang terkait. G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis sara/ Anarkhisme/separatism/Atau Lainnya. Pada tahun 2018 gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkisme bahkan separatis tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Beberapa gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum antara lain terjadi dalam kasus-kasus kriminal pencurian ternak, miras dan kasus-kasus amoral meskipun frekwensinya tidak terlalu menonjol. 2. Perangkat Daerah Yang Menangani Perangkat daerah yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Dinas Polisi Pamong Praja, dan dengan dukungan koordinasi dari Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan, dan Kecamatan. Selain itu, terdapat instansi lain yang tidak termasuk dalam kelompok OPD yaitu instansi vertikal di daerah sebagai pilar kekuatan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu TNI dan Polri. 4. Penanggulangan dan Kendalanya Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sumbawa adalah : a. Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait dalam rangka koordinasi Pembina wilayah yang dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari anggota Forum Koordinasi Pimpinan Umat Beragama. b. Penyiapan SDM yang memiliki kapasitas yang memadai melalui pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. c. Membangun forum-forum diskusi d. Melakukan tindakan sesuai aturan/regulasi dalam rangka supremasi hukum secara tegas dan konsisten. e. Penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. f. Melakukan fasilitasi pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan di tingkat kecamatan dan kelurahan. g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring wilayah sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan ketentaraman dan ketertiban yang mungkin bisa terjadi. h. Melaksanakan aktifitas patroli wilayah untuk menciptakan rasa
Halaman 9 aman dan nyaman bagi masyarakat. 5. Keikutsertaan Aparat keamanan dalam Penanggulangan Dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selalu berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan jajaran terkait termasuk aparat keamanan di antaranya Kepolisian Resort Sumbawa dan Komando Distrik Militer (KODIM) Kabupaten Sumbawa. Dengan terjalinnya komunikasi dan kerjasama tersebut dapat diciptakan situasi aman dan tertib di Kabupaten Sumbawa, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif dari aparat keamanan selaku mitra Pemerintah Daerah dalam menciptakan Kabupaten Sumbawa yang kondusif. 6. Sumber dan Jumlah Anggaran Untuk menyelenggarakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, anggaran yang dialokasikan melalui SatPol-PP Rp. 4.873.804.600 dan Bakesbangpoldagri Rp. 2.537.234.091 pada tahun 2018
BAB VII PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Uraian yang disampaikan mulai dari Bab Pendahuluan, Visi Misi dan Program Kerja RPJMD, Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum, Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan, hingga Penyelenggaraan Urusan Tugas Umum Pemerintahan beserta Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD, Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 secara operasional dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menurut bidang urusannya masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan Laporan SKPD dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dibagi oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 69 ayat (1) yang merupakan salah satu tugas konstitusional Kepala Daerah. 2. Berdasarkan substansi dan muatan materinya, LPPD Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018 yang dilaporkan oleh Bupati Sumbawa telah memuat : a. Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum; b. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 c. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan d. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 3. LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak. Oleh karena itu, LPPD Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Kabupaten Sumbawa kepada Pemerintah sebagai acuan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sebagai unsur pelaksana urusan wajib dan pilihan di Kabupaten Sumbawa. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan sangat baik, atas sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja yaitu : · Melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan; · Melakukan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dengan prinsip kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan membuat perjanjian kinerja semua SKPD dan Kepala Daerah dengan berlandas pada RPJMD dan Renstra; · Mensinergikan antara laporan kinerja, laporan keuangan, LPPD, LKPJ sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan. · Penguatan pola pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa mekanisme penyusunan program kerja/anggaran yang mencerminkan kebutuhan organisasi yaitu penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah pemerintah daerah. · Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan. · Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society. B. Rekomendasi Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019 ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB, LPPD Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, singkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyenyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun. 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah. 3. Bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa, LPPD ini akan menjadi bahan penyusunan LPPD sebagai instrumen pertanggungjawaban publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019, yang memuat gambaran wilayah Kabupaten Sumbawa, baik kondisi fisik, sumber daya alam, sumberdaya manusia, sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan infrastruktur yang dapat menjadi acuan dasar perencanaan pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana publikasi hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan dan potensi yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Sumbawa. Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019 ini dapat bermanfaat.
Sumbawa Besar,
2019
BUPATI SUMBAWA, ttd, H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 10 September 2019
Sumber Daya Minim
Tantangan Proses Akreditasi di PAUD Mataram (Suara NTB) Proses akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB sedang dilaksanakan. Tantangan yang dihadapi berupa sumber daya di PAUD yang masih minim dan tidak sematang sumber daya di sekolah dasar mau pun sekolah menengah. Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB, Tri Harianta, S.Pd., mengatakan, sampai saat ini visitasi tahap pertama sebanyak 250 lembaga sudah dilakukan visitasi dan memasuki tahap validasi. Tri menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya mendapatkan kuota 1.000 lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi. Tri mengatakan tantangan yang dihadapi dalam proses akreditasi yaitu mengenai kesiapan lembaga, termasuk sumber daya guru di lembaga. Apalagi proses akreditasi berbasis online dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). “Kalau guru tidak menguasai teknologi informasi akan sulit. SDM di lembaga yang masih perlu peningkatan. Apalagi di PAUD organisasi ramping dan penggajian tidak sebagus di sekolah,” katanya. Namun demikian, menurut Tri, jika ada lembaga yang membutuhkan bimbingan, pihaknya akan langsung mengirimkan asesor untuk membantu lembaga memasukkan data ke Sispena. Dari data Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB sebanyak 78 persen atau 4.726 lembaga PAUD dan PNF dari total 6.026 lembaga PAUD dan PNF di NTB belum diproses akreditasi. Baru sebanyak 1.300 atau 21 persen PAUD dan PNF di NTB yang sudah diproses akreditasi. Pada kesempatan sebelumnya, ia mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dibenahi oleh PAUD dan PNF di NTB antara lain sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) di lembaga. Pihaknya mengharapkan pemerintah daerah bisa mendukung terpenuhinya sarana dan SDM di lembaga. Selain itu, ada sejumlah hal yang turut harus menjadi perhatian lembaga PAUD dan PNF, terutama dalam hal mempersiapkan dokumen, seperti data kurikulum dan administrasi yang harus dipersiapkan lebih bagus lagi. Kemampuan guru dalam teknologi informasi juga harus ditingkatkan. Ia merincikan, berdasarkan data tahun lalu itu, lembaga PAUD di NTB sebanyak 5.014 lembaga. Lembaga PAUD yang sudah diproses akreditasi sebanyak 1.146 lembaga dan lembaga yang belum diproses akreditasi sebanyak 3.848 lembaga. Sementara itu untuk PNF, ada sebanyak 1.012 lembaga PNF di NTB, dengan rincian sebanyak 154 lembaga sudah diproses akreditasi, sedangkan 858 lembaga belum diproses akreditasi. (ron)
Alumni Perguruan Tinggi Diingatkan Bantu Pemerintah Daerah Mataram (Suara NTB) Keberadaan alumni perguruan tinggi di suatu daerah merupakan investasi berharga bagi daerah. Pasalnya mereka adalah elemen terdidik yang mampu melakukan banyak hal guna membantu kemajuan daerah. Guru Besar Universitas Riau Prof. Zulkarnaean, SE, MM., di hadapan ratusan alumni pascasarjana Universitas Mataram (Unram), Minggu (8/9) menjelaskan peran penting alumni untuk mengambil peran dalam pembangunan daerah. “Bagaimana alumni bisa maksimalkan membantu pemerintah daerah. Bagaimana alumni bersinergi dengan pemerintah, BUMN,” katanya menjelaskan. Salah satu aspek menurut Zulkarnaen yang dapat dikembangkan alumni ialah dengan berwirausaha. Wirausaha harus disesuaikan dengan potensi daerah. Selanjutnya disinergikan dengan pemerintah daerah. “Saya ingin sekali halhal seperti ini bisa dikembangkan di Mataram,” terangnya. Pentingnya alumni berwirausaha lantaran tidak ada negara satu pun yang maju tanpa berwirausaha. Dikatakan bahwa tantangan ke depan, kenapa bangsa kita masih sulit maju karena yang berwirausaha masih sedikit. “Jepang dan Singapura sudah lebih dari 7 persen entrepreneur. Indonesia masih di angka 1 persen. Nah bangsa kita hadapi masalah ini. Mereka belum mampu membangun entrepreneur,” ungkap Prof. Zulkarnaen. Maka untuk itu lanjutnya, pihak kampus harus mendorong mahasiswanya untuk berwirausaha. Melalui kebijakan itu kampus membuatkan anggarannya untuk melatih dosen dan mahasiswa. ‘’Dilatih untuk dosen dan mahasiswanya. Minimal kita bergerak,” ujarnya mengingatkan. Khusus untuk Lombok, Prof. Zulkarnaen memberi kunci wirausaha yang tepat untuk dikembangkan. Menurutnya, potensi Lombok ialah di bidang pertanian dan pariwisata. “Maka bergerak saja di situ. Apakah pertanian di sini bisa bangkit, (bisa) bangkit. Apakah pariwisata bisa bangkit, (bisa) bangkit,’’ ujarnya. Lebih jauh disebutkan, hal lain yang harus diperhatikan ialah seorang wirausaha haruslah kreatif dan inovatif. “Kata kunci entrepreneur ialah harus kreatif dan inovatif. Kelembagaan harus mengubah mindset,” jelasnya. (dys)
KPK Sebut Posisi Kepala Dinas Pendidikan Rawan Korupsi Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut posisi Kepala Dinas Pendidikan rawan melakukan korupsi atau rawan ditekan oleh pihak tertentu. Monitoring dilakukan oleh KPK untuk mencegah hal tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi pada Humas KPK, Yuyuk Indriati Iskak, Sabtu (7/9) mengatakan, terkait pendidikan di kepala Dinas Pendidikan kerap menjadi sasaran empuk dikeruk anggarannya. “Apa yang dilakukan KPK? Ada juga soal monitoring apa yang
dilakukan, walau memang belum satuan kerja terkecil,” katanya. Ia menyampaikan, KPK sulit masuk ke seluruh kasus di dinas atau daerah, meski pun beberapa kasus bisa ditangani. Salah satunya di Jawa Tengah, seorang Kepala Dinas Pendidikan memiliki
perusahaan percetakan buku dengan atas nama orang lain. Setiap kepala sekolah harus mengambil buku dari situ. “Saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) memang nilainya kecil, tapi gurita bisnis kepala dinas itu besar,” katanya. Menurut Yuyuk, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud), Muhadjir Effendy bersama jajaran eselon I juga pernah berkunjung ke KPK untuk membahas anggaran agar pengelolaan akuntabel, karena sebagian anggaran berada di daerah. Kemendikbud pun kewalahan terkait pengelolaan anggaran tersebut. “Bicara soal pendidikan, di kepala dinas pendidikan paling gampang diporotin, kayak beberapa kasus ditangani KPK, di OTT ada juga dinas pendidikan, sebenarn-
ya kepala dinas sasaran empuk dikeruk anggarannya,” ujar Yuyuk. Ia juga menyampaikan pihaknya terus berupaya mengampanyekan terkait pencegahan korupsi. Salah satunya melalui pendidikan yaitu adanya kurikulum anti korupsi. Upaya itu sudah dibicarakan dengan Kemendikbud. Namun ia menyayangkan sampai saat ini belum ada tindak lanjut. “Perlu 10 tahun memperjuangkan kurikulum anti korupsi,” katanya. (ron)
Dua Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Afirmasi Diwisuda (Suara NTB/ist)
PRAKTIK - Tim Subdit Kamsel Dit Lantas Polda NTB saat mempraktikkan proses penyeberangan sesuai rambu lalu lintas kepada peserta didik KB-TK Putra 1 Mataram, Sabtu (7/9) lalu.
KB-TK Putra 1 Mataram Dikunjungi Tim Subdit Kamsel Dit Lantas Polda NTB Mataram (Suara NTB) Tim Subdit Kamsel Dit Lantas Polda NTB mengunjungi KB-TK Putra 1 Mataram, Sabtu (7/9). Kunjungan itu bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas kepada anak usia dini sebagai pencegahan angka kecelakaan. Kepala KB-TK Putra 1 Mataram, Hj.Yuniarti mengatakan kedatangan tim tersebut sangat memberikan kejutan pada anakanak. KB-TK Putra 1 Mataram dikunjungi sebagai apresiasi dari Dit Lantas Polda NTB, karena Lembaga KB-TK Putra 1 Mataram memberdayakan lahan sederhana sebagai taman lalu lintas mini di area sekolah. “Sehingga dapat memberikan kebanggaan tersendiri kepada Tim Dit Lantas Polda NTB. Selain bertujuan untuk monitoring taman lalu lintas, tim yang berjumlah 3 orang ini juga mempraktekkan proses penyeberangan sesuai ramburambu lalu lintas. Anak-anak pun memperhatikannya dengan sangat antusias,” kata Yunarti. Yuniarti juga menyampaikan dengan adanya kegiatan seperti itu, pihak sekolah merasa sangat bahagia dan terbantu dalam sosialisasi dan edukasi mengenai taman lalu lintas. Nantinya, anak-anak bisa mengetahui sejak usia dini arti dari berbagai rambu-rambu lalu lintas yang sering mereka temui. Mereka juga dapat memahami bahwa taat rambu lalu lintas itu penting. Karena pada kegiatan tersebut anak anak juga dikenalkan tentang makna dan arti gambar pada papan lalu lintas yang tersedia di lahan mini KB-TK Putra 1 Mataram. Anak-anak harus tahu mengenai tanda lampu pada traffic light dan ram-
Murid SDN 33 Mataram Ukir Prestasi Membanggakan Mataram (Suara NTB) Murid SDN 33 Mataram berhasil memperoleh 5 medali sekaligus dalam kejuaraan Lomba Atletik Tingkat Pelajar Se-NTB yang berpusat di lapangan Atletik Lawata Mataram, Jumat (6/9). Sebanyak tiga medali emas masing-masing diperoleh oleh Roni Sianturi pada mata lomba Tolak Peluru Putra, Puji Amelia pada mata lomba Lompat Jauh Putri, Haekal Juliandika pada mata lomba Tri Lomba Putra.
Halaman 10
Sedangkan 2 medali perak berhasil diperoleh oleh Juniandika dan Karina pada mata lomba Lompat Jauh Putra dan Tri Lomba Putri. Guru Olahraga SDN 33 Mataram, Jum’ah, S.Pd., mengaku bersyukur bisa mendapatkan lima medali pada ajang bergengsi ini. “Dalam hal persiapan sebenarnya anak-anak tidak begitu dituntut harus latihan tiap hari, yang penting mereka benar-benar siap ketika menghadapi kejuaraan dan Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dan pembinaan juga akan terus kami lakukan,” ungkapnya. Sementara Kepala SDN 33 Mataram, Ratna Komalasari menyampaikan rasa bangganya pada seluruh murid yang telah meraih prestasi. “Kami sangat bangga dengan prestasi anakanak dalam kejuaraan ini, meskipun mereka tidak begitu gemilang dalam prestasi belajar di kelas, namun mereka memiliki kelebihan dalam bidang olahraga dan itu patut kita syukuri dan apresiasi,” ujarnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Murid SDN 33 Mataram berpose bersama usai menjadi juara di Kejuaraan Atletik Pelajar Se NTB belum lama ini.
bu rambu lalu lintas lainnya. “KB-TK Putra 1 Mataram dapat mengaplikasikan taman lalu lintas mini ini dalam mengedukasi anak-anak untuk tertib lalu lintas dan anakanak juga paham bahwa polisi adalah sahabat anak, jadi tidak ada lagi anak-anak yang takut jika bertemu dengan polisi,” harap Yuniarti. (ron)
Mataram (Suara NTB) Sebanyak dua mahasiswa asal Papua penerima beasiswa afirmasi Presiden akan diwisuda akhir September mendatang. Keduanya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Ir. H. Abdul Faruk, selaku Kabag Kemahasiswaan Unram menerangkan dua mahasiswa asal Papua itu sudah merampungkan seluruh proses akademik selama studi di Unram. “Untuk bulan September ada dua yang wisuda dari Fakultas Ekonomi,” jelas Faruk pada Suara NTB akhir pekan kemarin. Dikatakan lebih lanjut bahwa sudah banyak mahasiswa asal Papua yang jadi alumni. Mereka telah selesai diwisuda. Dia bersyukur semua mahasiswa Papua yang sedang studi di Unram tidak ada yang bermasalah secara akademik. Meski tidak mengetahui
pasti total mahasiswa asal Papua di Unram, namun Faruk menjelaskan mereka semua tersebar di beberapa prodi di Unram. “Mereka beasiswa afirmasi dari pemerintah khusus untuk anak anak Papua. Mereka ditanggung pemerintah pusat. Mereka ambil S I semua. Tidak ada masalah di Unram,” tutur Faruk. Sementara menanggapi situasi pascaaksi di Papua, Faruk menjelaskan untuk mahasiswa Papua yang studi di Unram tidak ada masalah. Mereka tidak ada berniat pulang ke kampung halaman. Bahkan pihaknya selalu melakukan kontrol dan pembinaan. Apalagi sudah ada organisasi Himpunan Mahasiswa Papua (HIMAPA) yang dapat dengan mudah berkoordinasi. “Tetap dikontrol bagaimana perkembangan mereka, kadang diundang. Tidak ada yang mau pulang, kuliah jalan terus,” ungkapnya. (dys)
Dari Kemah Kepemimpinan Dikbud Lobar
Semua Kepsek Dites Urine dan Dibekali Sekolah Perjumpaan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar kemah kepemimpinan tahun 2019. Kemah kepemimpinan yang diikuti 400 kepala sekolah (kepsek) tingkat TK, SD dan SMP negeri se- Lobar diisi beragam kegiatan. Mulai dari sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, deklarasi sekolah anti narkoba dan tes urine terhadap semua kepsek. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang hadir didampingi istri Hj. Khairatun mengatakan kegiatan kemah kepemimpinan yang diadakan secara reguler oleh Dinas Dikbud memiliki manfaat yang luar bisa tidak hanya dari sisi penyegaran, namun juga memberi pengalaman, inovasi, ide dan saling tukar informasi yang massal dan masif antar kepsek. “Bahkan untuk kemah kepemimpinan kali ini diundang dari BNN ditindaklanjuti dengan tes urine, deklarasi sekolah bebas narkoba,” jelas dia. Seharusnya tegas dia, Dikbud harus lebih keras kalau ada kepsek yang memakai atau pengguna maka harus siap mengundurkan diri. Sebab, kata dia, narkoba ini penyakit bangsa. Karena itu sangat penting upaya pencegahan dari diri sendiri dulu, keluarga kemudian sekolah, tetangga dan masyarakat. Selain narkoba, lanjut Fauzan ada juga materi sekolah perjumpaan. Sekolah perjumpaan ini, sudah dipraktikkan di beberapa tempat dan komunitas termasuk di Dinas Dukcapil sudah dilaksanakan selama dua bulan. “Saya ingin agar apa yang ditindaklanjuti melakui sekolah perjumpaan ini bisa berlaku di sekolah. Mungkin tidak bisa semua nya, namun buat percontohan dulu. Mungkin bisa satu kecamatan satu sekolah atau satu gugus dari sekolah, tim sekolah perjumpaan ini siap melakukan pendampingan,” jelas dia. Hal ini akan bisa berjalan, katanya, kalau orang tua wali komitmen, sebab tidak cukup sekolah dan siswa namun orang tua dan tetangga di sekolah harus berkomitmen. Ia sangat berharap apa yang dilakukan dalam kegiatan kemah kepemimpinan ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Termasuk menerapkan informasi yang
(Suara NTB/ist)
DEKLARASI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi saat deklarasi sekolah bebas narkoba sebagai acara penutupan kemah kepemimpinan yang digelar Dinas Dikbud Lobar.
(Suara NTB/ist)
LEPAS BALON - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kadis Dikbud M. Hendrayadi melepas balon saat Deklarasi Sekolah Bebas Narkoba. diperoleh dari kepsek lain. Ia juga berharap agar para kepsek dalam melaksanakan kegiatan harus bisa membedakan mana yang lebih prioritas dan tidak dalam pengembangan atau prestasi sekolah. Sementara Kepala Dinas Dikbud Lobar, M. Hendrayadi mengatakan kemah kepemimpinan yang diadakan dari tanggal 6-8 September di Bumi Perkemahan Bukit Khasri Sesaot. Dalam kemah ini, dihadirkan narasumber dari BNN Provinsi dan tim sekolah perjumpaan. Selain diberikan sosialiasi, BNN melakukan tes urine termasuk dirinya dan kepsek sebanyak 360 orang. “Alhamdulillah hasilnya clear, tidak ada yang positif,” jelas dia. Di samping itu, pihaknya merangkai dengan deklarasi sekolah bebas narkoba yang ditetapkan melalui perbup. Selanjutnya dilakukan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. “Program kita di Dikbud akan mem-
programkan sekolah bebas narkoba di semua sekolah di Kabupaten Lombok Barat. Maka seluruh insan penyelenggara pendidikan juga harus bebas dari narkoba. Salah satu cara untuk komit terhadap sekolah bebas narkoba adalah kita harus tes urine dan jangan hanya ngomong doang,” kata Kadis Dikbud ini. Sementara itu Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi NTB Drs. H. Nur Rachmat, A.Pt., memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Dikbud Lobar atas inisiatif untuk menyelenggarakan kemah kepemimpinan kepala sekolah TK, SD dan SMP yang dirangkai dengan sosialisasi bagaimana bahaya penggunaan narkotika bagi lingkungan pendidikan.”Kami di BNN Provinsi NTB mendukung dan siap bekerja sangat erat dengan Pemkab Lobar terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika,” katanya. (her/*)
SUARA NTB Selasa, 10 September 2019
POLHUKAM
Halaman 11
Patompo Masih Ragu Maju di Pilkada Loteng
Namun demikian, Patompo mengaku belum percaya diri ikut bertarung memperebutkan kursi kepala daerah di Pilkada Loteng 2020. Karena itu, sejak namanya diumumkan, sampai saat ini dia belum mulai melakukan aktivitas politik apapun terkait persiapan pencalonan di Pilkada Loteng. Ia menegaskan bahwa dirinya merasa lebih nyaman dengan posisi saat ini sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB dibandingan untuk ikut bertarung di Pilkada 2020. “Terus terang saya lebih nyaman saat ini di legislatif,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD NTB,
Senin (9/9) kemarin. Ia mengaku banyak menerima masukan dari konstituen dan pendukunya pada Pileg 2019 kemarin yang meminta ia tak maju di Pilkada Loteng 2020. Dirinya diminta untuk tetap fokus bekerja sebagai wakil rakyat di tingkat Provinsi NTB. Selain itu, pertimbangan undang-undang Pilkada yang mewajibkan anggota DPRD maju bertarung di Pilkada harus mundur dari jabatan, juga jadi persoalan bagi pihaknya. Pihaknya harus betul-betul mengkalkulasikan secara cermat dan matang terkait kesiapan maju atau tidak di Pilkada. Selain itu, dengan
wacana jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang hanya akan dijabat sampai 3,5 tahun, karena harus mengejar Pilkada serentak 2024, juga menjadi pertimbangan sendiri bagi patompo. “Undang-undang Pilkada ini cukup jadi dilema bagi kami Anggota DPRD,” tandasnya. Namun pihaknya tentu akan taat dan loyal terhadap garis kebijakan partai, jika partai memerintahkan dirinya untuk maju. Karena itu, ia masih akan menunggu hasil survei internal PKS terkait tingkat elektabilitas dan popularitas dimiliki tersebut. Dengan belum ada hasil survei internal terkait elektabilitas tersebut. Sehingga pihaknya belum berani terlalu jauh berspekulasi terkait pencalonan maju di
Pilkada Loteng. Hasil survei itu jadi tolak ukur dan barometer bagi pihaknya untuk menyikapi dan merespon terkait pencalonan di Pilkada tersebut. “Nah, saat ini PKS sedang menurunkan tim surveinya,” terangnya. Jika nanti, lanjutnya, hasil survei menunjukan tingkat elektabilitas pihaknya tidak memungkinkan untuk maju di Pilkada. Ia memastikan tidak akan memaksakan kehendak untuk mencalonkan diri di Pilkada. Nanti dari empat kader itu dipilih dan ditetapkan sebagai calon Bupati atau calon wakil Bupati di Pilkada Loteng. Tentu pihaknya akan dukung sepenuhnya dan siap memenangkan pasangan calon (paslon) diusung PKS tersebut. Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi menegaskan, bahwa kader yang sudah ditetapkan sebagai balon di Pilkada, sudah diperintahkan untuk secara aktif turun ke masyarakat melakukan sosialisaPatompo Adnan si dalam
rangka mendorong peningkatan elektabilitas. Ia memastikan partai terus memantau dan akan mengevaluasi pergerakan para kader telah diputuskan sebagai balon kada tersebut. Dari hasil evaluasi itu nanti, PKS akan mengerucutkan lagi. "Nanti siapa paling tinggi tingkat elektabilitas itu a k a n kita ajukan ke DPP,” pungkasnya. (ndi)
Pilkada Serentak
PKB Tak Ingin Sekadar Jadi Penggembira
(Suara NTB/ndi)
Petakan Kekuatan Politik di Mataram, PKS akan Survei Elektabilitas Calon Mataram (Suara NTB) PKS Kota Mataram berencana akan melakukan survei eletabilitas terhadap kekuatan figur-figur bakal calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Mataram 2020 mendatang. Survei tersebut direncanakan Bulan September ini. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri yang dikonfirmasi di kantornya. Menurut Jafri, dari hasil survei itulah partainya akan mengambil sikap politik yang akan dimainkan dalam Pilkada Mataram. Terutama dalam mengusung kadernya. "Ya survei itu kita rencanakan mulai dilakukan di September ini. Nanti kita akan lihat dan analisa hasilnya seperti apa. Sehingga sikap politik kami jelas dalam mengusung kader," ujar Jafri. Survei tersebut penting dilakukan PKS untuk mendapatkan gambaran peta kekuatan politik yang akan bertarung di Pilkada Mataram. Dengan memilliki peta kekuatan politik itu, maka PKS bisa meracik strategi yang akan digunakan dalam menghadapi Pilkada Mataram. "Secara khusus survei itu untuk mengukur popularitas calon internal. Tetapi juga tetap dalam survei itu kita berkempetingan untuk memantau calon-calon dari eksternal. Sehingga kita dapat gambaran kekuatan peta politik yang bertarung," katanya. "Dari hasil survei ini juga nantinya kita akan melihat peluang kader yang
(Suara NTB/ndi)
BERBINCANG - Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani tengah berbincang dengan salah satu kandidat bakal calon kepala daerah Loteng dari Partai Golkar, H. Fuaddi.
akan kita usung, apakah pada posisi satu atau dua, kita sudah clear disikap partai. Karena kita ajukan enam kader kita sebagai calon walikota atau wakil, kita fleksibel," sambungnya. Diketahui PKS telah mengumumkan enam kadernya yang diajukan sebagai kandidat balon kepala daerah di Mataram. Yakni TGH. Achmad Muchlis, Ahmad Jafri, Ismul Hidayat, , Hj. Istiningsih, Muhammad Ahyar, dan Hj. Vita Aliyah. "Soal mengerucutnya siapa nanti yang akan kita usung, kita akan sesuaikan dengan hasil komunikasi politik dengan partai mitra koalisi, dan saya kira kita masih punya waktu yang cukup panjang dari jadwal yang sudah diatur dalam PKPU terkait dengan tahapan Pilkada 2020," katanya. Ketika ditanya sampai sejauh ini, dengan partai mana saja PKS sudah membangun komunikasi politik dalam rangka penjajakan koalisi menuju pilwakot Mataram, Jafri menjawab bahwa sampai saat ini komunikasi yang terjalin masih sangat cair. Belum ada satupun partai yang sudah mengikat diri dalam koalisi. "Kita sudah berkomunikasi dengan sebagian besar partai. Tapi ini masih sangat awal, karena Pilwakot akan digelar satu tahun lagi. Sehingga komunikasi penjajakan koalisi itu belum sampai tahap kesimpulan karena masih sangat cair sekali. Karena itu kita juga sangat terbuka berkoalisi dengan partai mana saja," pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan diri tidak ingin ikut tampil hanya sekedar menjadi penggembira saja dalam perhelatan politik Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB. Akan tetapi partai dengan basis massa nahdiyin ini, ingin terdaftar langsung sebagai "pemain" dengan memasukan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Hal itu ditegaskan langsung Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang ditemui di ruang fraksi PKB DPRD Provinsi NTB, Senin (9/9) kemarin. Karena itu, PKB saat ini tengah serius menggodok figur-figur yang berpotensi diusung. Baik yang berasal dari kader PKB maupun dari kalangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (UN). "Kita ingin menang, tidak mau hanya sebagai penggembira. Karena itu kami akan mengajukan calon di Pilkada yang memiliki potensi menang," tegasnya. Salah satu daerah yang menjadi target prioritas tempat meraih kemenangan bagi PKB adalah Pilkada di Kabupaten Lombok Tengah. Pilkada Loteng 2020 bagi PKB memiliki makna tersendiri mengapa sangat penting untuk dimenangkan. Menurutnya, Loteng adalah merupakan basis utama bagi partai yang didirikan oleh Gusdur tersebut. "Loteng itu ibarat ibu kotanya PKB, kita punya enam kursi di sana. Suara PKB pada Pemilu 2019 kemarin meningkat sampai 6 ribu dari Pemilu 2014, karena memang basis PKB ada di sana (Loteng). Sehingga wajar jika kita ingin mengusung kader di Pilkada Loteng," jelas Hadrian. Dengan alasan politik itulah kemudian PKB mulai dengan serius untuk menggodok nama-nama figur kandidat bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng. Beberapa nama yang tengah dibidik untuk dicalonkan adalah pertama, Ketua PW NU NTB, Profesor, Masnun, Mantan Ketua KPU NTB yang juga sekretaris PW NU NTB, Lalu Aksar Ansori dan Ketua DPC PKB Loteng, Lalu Pelita Putra. "Kita akan berikan kesempatan kepada yang punya potensial untuk menang yang akan kita usung, bisa dari kader NU maupun kader PKB sendiri. Kenapa kita ingin menang, karena menjadi kalah itu berat, jadi kita tidak mau maju untuk kalah," tegasnya. Dalam rangka mencari figur terbaik yang bakal diusung PKB di Pikada Loteng, sehingga dinilai berpeluang untuk mengunci kemenangan partainya pun akan melakukan survei eletabilitas. Dari figur-figur yang sudah dibidik itu akan disurvei, dan siapa yang paling tinggi surveinya, maka dukungan PKB akan jatuh kepadanya. "Kita akan melakukan uji publik dulu terhadap elektabilitas figur-figur yang akan kita calonkan itu dalam satu bulan ke depanlah, baru mengerucut. Tapi kalau jauh elektabilitasnya, kita tidak mau konyol, maka kita akan dorong yang berpotensi saja. Minimal kalau elektabilitas bagus melampui petahana, ya kita usung itu," katanya. Diketahui di Loteng, PKB hanya memiliki enam kursi di DPRD, karena itu tentu PKB tidak bisa mengusung sendiri. Melainkan harus membangun koalisi dengan partai lain. Komunikasi politik lintas partai dalam rangka penjajakan koalisi pun tengah mulai dilakukan oleh PKB, dengan sejumlah partai. "Kita sadari tentu tidak bisa diusung sendiri, tapi harus berkoalisi dengan partai lain. Komunikasi sudah kita lakukan dengan Golkar, dan dengan yang lain juga bagus. Saya juga sudah perintahkan ketua DPC untuk bangun komunikasi politik di Loteng," pungkasnya. (ndi)
Kasus Dermaga Gili Air 2017
Kerugian Negara Lebih Rp1 Miliar
(Suara NTB/why)
Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Provinsi NTB dari dapil Loteng, Patompo Adnan, tercatat menjadi salah satu dari empat kader PKS yang akan diusung di Pilkada Lombok Tengah 2020 sebagai bakal calon Bupati atau bakal calon wakil Bupati. Patompo Adnan merupakan salah satu kader yang lolos sebagai calon internal PKS dari hasil Pemilihan Umum Internal (PUI).
Mataram (Suara NTB) – Penghitungan kerugian negara kasus dermaga Gili Air Lombok Utara tahun 2017 selesai. Penyidik Polda NTB ekspose bersama auditor BPKP Perwakilan NTB. Hasilnya, Korupsi proyek senilai Rp6,28 miliar itu diduga merugikan negara lebih dari Rp1 miliar. Hal itu diungkapkan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat ditemui Senin (9/9) kemarin. “Belum ada suratnya. Ini baru lisan nilai kerugiannya Rp1 miliar lebih,” bebernya. Angka kerugian itu, sambung dia, hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) oleh auditor BPKP Perwakilan NTB. Dokumen hasil audit itu nantinya akan menjadi salah satu barang bukti. Bukti kerugian negara menegaskan dugaan penyimpangan proyek yang digarap tahun 2017 itu. Penyidik kemudian melanjutkannya dengan menentukan tersangka dalam kasus tersebut. “Nanti akan gelar perkara untuk penetapan tersangka. intinya bulan ini berkas bisa dilimpahkan tahap satu (ke kejaksaan),” papar Syarif. Penyidik akan kembali memanggil saksi-saksi untuk diperiksa. Mereka antara lain kadis dan mantan kadis Hublutkan KLU, pejabat pembuat komitmen proyek, konsultan pengawas, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, konsultan pengawas, distributor item barang, rekanan pelaksana, dan ahli. Modusnya korupsi kasus itu, diduga pengerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan. Namun proyek tetap dibayar penuh 100 persen dan diresmikan langsung Bupati Lombok U t a r a Januari 2 0 1 8 . Syarif Hidayat (why)
SUARA NTB
Selasa, 10 September 2019
HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR5384BJ NOKA/NOSIN : MH328D0029K339195/28D337642 AN. NURHAYATI HILANG DISEKITARKOTA MATARAM HILANG STNK R2 DR6347EC NOKA/NOSIN ; MH1JM3124KK436460/ JM31E-2431556AN. HEMNAH HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 NOPOL DR5107UB NOKA/NOSIN : MH1JF31149K021506/ JF31E-0020331 AN. HAERUL RIZAL HILANG DISEKITAR REMBIGA KT MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6967CL NOKA/NOSIN : MH1JFH118FK344885/ JFH1E-1343927 AN. SRI HARTATI HILANG DISEKITAR RUMAH PELAPOR KOTA MATARAM
Halaman 12
Prostitusi ’’Online’’ Diduga Marak di Mataram Mataram (Suara NTB) Berdasarkan hasil pantauan Satpol PP dan sejumlah warga di Kota Mataram, prostitusi melalui online dengan aplikasi tertentu dan pada laman media sosial (medsos) diduga marak. Kasat Pol PP Bayu Pancapati, Senin (9/9) mengatakan, para petugas Satpol-PP sering memerikasa melalui aplikasi Be Talk dan Me Chat. “Kita tetap pantau terus, jangan kita melakukan pembi-
HILANG HILANG NOTIS PAJAK R2 NOPOL DR4976AK NOKA/ NOSIN : MH1JFJ114EK254669/ JFJ1E-1248853 AN. PEMERINTAH KOTA MATARAM HILANG DISEKITAR JL. PEJANGGIK KOTA MATARAM
aran. Tiba-tiba ada laporan masuk itu yang tidak kita inginkan,” kata Bayu. Untuk tempat-tempat prostitusi kata Bayu, bukan hanya terdapat di spa, hotel dan tempat hiburan lainnya di Kota Mataram, namun kebanyakan sekarang banyak di kos-kosan. “Sekarang kan sudah lewat online. Saya bahkan sudah telusuri, aplikasi Me Chat sekarang iya, nah itu gampang sekali mencari di sekitar Mataram, radius 2 KM, sudah ketemu perempuan sudah menawarkan diri,” jelas Bayu. Banyaknya masyarakat menggunakan medsos,
modus baru penipuan prostitusi online menggunakan cara open booking order (BO). “Misalnya kita lihat statusnya, short timenya, mereka sudah menawarkan diri di media sosial sekarang. Itu yang paling gampang itu di aplikasi Me Chat,” tegasnya. Bayu menegaskan, keadaan tersebut sangat rawan penipuan. “Biasa mereka menyuruh kita harus mentransfer uang terlebih dahulu, ini kan konyol sekali. Transfer setengahnya berapa biaya sekali main. Contohnya, abang harus transfer setengahnya Rp500 ribu, hilang
uangnya, mau ketemu di mana?” katanya. (viq)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910
DIJUAL TANAH
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP.4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 10 September 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
Selasa, 10 September 2019
SUARA NTB
Halaman 14
Kematian Zainal Abidin
Kapolda NTB Tindak Oknum Anggota yang Terlibat Mataram (Suara NTB) Meninggalnya Zainal Abidin (29) berbuntut panjang. Meski keluarga sudah diminta Polres Lotim untuk damai, tetapi Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana punya pertimbangan lain. Oknum polisi yang diduga mengeroyok Zainal Abidin dibawa ke Propam Polda NTB. Jalan pidana juga ditempuh. “Kami sudah bentuk tim investigasi. Kalau sampai anggota kami salah melakukan kekerasan, kami akan tindak tegas. Saat ini sedang pendalaman,” kata Kapolda, Senin (9/9) kemarin. Empat anggota Polres Lotim sedang diperiksa Propam Polda NTB. Mereka anggota Satlantas Polres Lotim Aipda I Wayan Merta dan Bripka Nuzul Huzaen. Serta petugas piket jaga Briptu Bagus Bayu dan Aiptu Hery Suardana. “Anggota Polres tersebut sudah diamankan dan sedang diperiksa. Ini kita proses secara kode etik. Kita akan tetap lanjutkan ke pidana kalau memang ada ditemukan bukti yang menguatkan,” terangnya. Zainal warga Tunjang Lauk, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur meregang nyawa Kamis (5/9) petang lalu meski sempat dilarikan ke RSUD Selong. Zainal kala itu diduga baru selesai dikeroyok sekumpulan anggota Polres Lotim. Nana menjelaskan bahwa Zainal kembali mendatangi kantor Polres Lotim setelah siangnya terjaring razia lalu lintas. Zainal kena tilang karena tidak memakai helm dan surat kendaraan tidak ada. Motor Zainal disita. Zainal malam harinya sekira pukul 20.30 Wita kembali bersama keponakannya, Iksan. Kapolda menyebut Zainal melawan arus dan tidak memakai helm untuk menuju kantor Polres Lotim. “Korban sudah dipersilakan duduk. Di sana ada Bripka Nuzul Huzain dan Aipda Wayan Merta tetapi korban langsung memukul. Mereka bergumul. Memang Zainal Abidin ini kuat. Mereka bertiga berantem. Anggota berupaya membela diri,” jelasnya. Nana mengatakan, butuh banyak orang untuk melumpuhkan Zainal. Pergumulan selesai. Zainal dibawa ke ruang Satreskrim untuk diperiksa. “Zainal jatuh tidak sadarkan diri. Setelah dirawat di RSUD Selong, Zainal meninggal dunia,” ungkap Kapolda. Nuzul Huzaen juga mendapat perawatan karena luka lebam di wajah dan luka gigit di tangan. Saksi mata, Iksan mengaku melihat pamannya itu dipukuli. Iksan malam Kamis (5/9) ikut diperiksa polisi sampai dini hari Jumat (6/9) pukul 01.00 Wita. Ponselnya juga sempat disita selama pemeriksaan. (why)
Dikbud NTB akan Rumuskan Solusi Peningkatan APM Mataram (Suara NTB) – Angka Partisipasi Murni (APM) di NTB mengalami penurunan seiring tingginya jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tengah mempelajari data APM untuk merumuskan solusi yang tepat. Berdasarkan data yang dicantumkan di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Bulan November 2018 bahwa angka APM jenjang SD di NTB sebesar 92,6 persen, artinya 92,6 persen dari anak usia SD sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah. Di jenjang SMP, APM sebesar 81,3 persen, artinya 81,3 persen dari anak usia SMP sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah. Sementara angka APM jenjang SMA sebesar 70,5 persen, artinya artinya baru 70,5 persen dari anak usia SMA sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/9) mengatakan, akan mempelajari data mengenai angka partisipasi murni tersebut. “Kami akan mempelajarinya dulu,” kata Rusman. Dalam kesempatan sebelumnya, menurutnya, selama ini banyak pihak terlena dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, pihaknya akan merumuskan solusi terkait hal itu bersama semua pihak. “Kami akan mencari tahu permasalahan ini,” katanya. Sebelumnya, Pengamat pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., pada mengatakan APM untuk SMA di NTB masih lebih baik dari sejumlah Provinsi lain. Meski demikian, APM yang masih di bawah 90 persen dapat dikatakan rendah. “Karena pemerintah sudah memprogramkan wajib belajar 12 tahun. Artinya ketuntansan yang dikehendaki oleh pemerintah secara nasional atau lokal masih belum sukses,” ujarnya. Ia menekankan, dengan kondisi data tersebut, maka ada masalah dengan motivasi berpendidikan di siswa. Atau ia juga mensinyalir, kondisi itu disebabkan karena pendidikan belum memberi makna dan kesan yang baik bagi siswa di bawah jenjang SMA. (ron)
H. Rusman
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Kapolda NTB Nana Sudjana menunjukkan barang bukti sepeda motor sitaan dari pelaku curanmor, Senin (9/9) kemarin. Polda NTB mengungkap 1.620 kasus 3C dan menangkap 609 tersangka sepanjang Januari-Agustus 2019.
Polda NTB Bongkar 1.620 Kasus 3C
Mataram (Suara NTB) – Residivis dan pecandu narkoba mendominasi pelaku pencurian kendaraan bermotor, pencurian, dan perampokan. Mereka kerap beraksi pada malam hari. Sebanyak 609 pelaku diantaranya sudah ditangkap dari total 1.620 kasus yang ditangani. Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana menegaskan bahwa modus yang dipakai para pelaku sangat beragam dan terus berkembang. “Ada yang pakai kunci T, menghadang korban di tempat sepi, merampas, merusak pintu atau jendela rumah,” bebernya, Senin (9/9) kemarin.
Dia menyebutkan para pelaku ini diantaranya adalah residivis. Mereka yang pernah masuk penjara sebelumnya tapi kelakukannya tidak berubah setelah bebas. Hasil curiannya dipakai untuk membeli narkoba. “Jadi mereka ini mencari dana untuk mencuri. Begitu terus siklus-
nya,” terangnya. Para pelaku ini berdasarkan catatan kasus yang telah diungkap, beraksi di kawasan perumahan, rumah kos, dan jalanan sepi. Waktu beraksi sore hari dan dini hari. Kapolda menyarankan warga untuk tetap menjaga siskamling di tingkat kelurahan dan desa.
(Suara NTB/ist-Penrem)
Kepala Staf korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori saat menjadi irup pada hari olahraga nasional.
Korem 162/WB Gelar Upacara Hari Olahraga Nasional Ke 36 Mataram (Suara NTB) Tanggal 9 September sebagai hari olahraga nasional ke 36. Terkait itu, Korem 162/ WB menggelar upacara di lapangan Yonif 742/SWY Gebang, Senin (9/9). Pada peringatan Hari Olahraga Nasional kali ini, Inspektur Upacara Kepala Staf korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori yang diikuti seluruh personel Korem beserta jajaran se Garnizun Mataram. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Upacara menyampaikan, pembinaan atlet muda berbakat yang di dukung oleh talent identifica-
tion dan talent scouting yang tepat, telah dibuktikan pada ASEAN Schools Games (ASG) 2019 di Semarang dengan memperoleh piala melampaui target yakni 43 emas, 34 perak, dan 25 perunggu. Selain itu, Imam Nahrawi juga menyebutkan Indonesia sebagai peringkat ke 4 pada Asian Games 2018 dengan perolehan 98 medali terdiri dari 31 Emas, 24 Perak dan 43 Perunggu. “Untuk atlet disabilitas mencatatkan sejarah baru sebagai peringkat kelima pada Asian Paragames 2018 dengan perolehan 135 medali yang terdiri dari 37 emas, 47 perak dan 51 perunggu,” paparnya. Terkait dengan Olimpiade di
Tokyo pada tahun 2020, Menpora telah menyiapkan atlit-atlit yang akan bertanding pada cabang olahraga unggulan dengan harapan mampu melampaui target yang ditentukan. Menpora juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan gerakan olahraga secara masif dan meluas sesuai dengan instruksi Presiden tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Peraturan Menpora RI tentang Gerakan Ayo Olahraga. Mengakhiri sambutannya, Imam Nahrawi berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Olimpiade dan Paralimpiade pada tahun 2032 mendatang. (ars/*)
Kasus Retribusi Lapak Pasar Kebon Roek Berakhir di Inspektorat Baharudin menegaskan pungli itu ditindak lewat serangkaian operasi tangkap tangan pada Agustus lalu. Pungli itu mengakibatkan potensi pendapatan daerah berkurang. Namun dari penyelidikan, nilai pungli tidak signifikan sementara pelaku sudah meminta maaf. “Sudah dilimpahkan ke Inspektorat (Kota Mataram) dalam rangka yustisi atau
tus 2019 ini, Polda NTB menjaring 609 tersangka dari total 1.620 kasus. Dari sejumlah kasus itu, sebanyak 807 unit berbagai macam barang hasil curian disita. Rinciannya, 17 mobil, satu truk, 363 sepeda motor, 15 sepeda, barang elektronik 301 unit, hewan ternak delapan ekor, satu pucuk senjata api, tujuh bilah senjata tajam, dan emas 5,1 gram. “Kami imbau kepada masyarakat untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dengan senantiasa waspada,” tandasnya. (why)
Ikatan Pemuda Peresak Gelar ”Peresak Bersholawat”
Pungli Rp117 Ribu
Mataram (Suara NTB) – Satgas Saber Pungli Provinsi NTB mengambil langkah yustisi atas dugaan pungli retribusi lapak Pasar Kebon Roek Ampenan Mataram. Pokja penindakan menemukan indikasi pungli sebesar Rp117 ribu. Sanksi pelaku kasus itu dirasa cukup hanya dengan pembinaan. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin
Penggeraknya yakni tiga pilar ujung tombak keamanan yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kepala desa. Sebagai langkah pencegahan, kata Nana, masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah membeli motor yang dijual dengan harga sangat miring. Apalagi apabila ditawarkan dengan tanpa surat-surat lengkap. “Karena patut diduga kendaraan yang dijual tanpa surat lengkap itu adalah hasil curian. Kami harapkan masyarakat waspada,” terangnya. Sepanjang Januari-Agus-
pembinaan,” ucapnya ditemui Senin (9/9) kemarin. Dia menyebutkan, uang hasil pungli yang disita sebanyak Rp117 ribu. Barang bukti itu kemudian dikembalikan ke kas daerah melalui Inspektorat. Penindakan dengan cara yustisi, sambung dia, sudah diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) menteri. “Ada ketentuannya itu bisa ditin-
daklanjuti ke yustisi. Uang punglinya dikembalikan. Pelakunya diberi pembinaan. Pakai mekanisme-nya APIP (aparat pengawas intern pemerintah),” kata Syamsuddin. Dalam kasus itu, imbuh dia, penyidik Pokja Penindakan sudah memeriksa saksisaksi antara lain Kepala Pasar Kebon Roek serta Kadis Perdagangan Kota Mataram, H.
Amran M Amin. Satgas Saber Pungli Provinsi NTB memantau dugaan pungli lapak Pasar Kebon Roek dengan dugaan kelebihan tarif penarikan. Uang yang ditarik lebih dari pedagang itu masuk kantong pribadi. Setiap lapak yang seharusnya ditarik dengan besaran Rp800 itu diduga ditarik lebih tinggi bahkan sampai Rp2.000. (why)
Giri Menang (Suara NTB) – Ikatan Persatuan Pemuda (IPP) Desa Peresak menggelar acara Tabligh Akbar “Peresak Bersholawat” acara yang baru pertama dilaksanakan ini sebagai tanda bahwa telah dibentuknya ikatan pemuda antar dusun di Desa Peresak. Yakni Dusun Peresak Selatan, Dusun Peresak Utara, Dusun Tanak Tepong Selatan, Dusun Tanak Tepong Utara, Dusun Tebao Induk dan Dusun Tebao Eat. Agenda tersebut turut mengundang salah satu tuan guru kondang, TGH. Hasanain Juaini Lc, MH, selaku Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada. TGH. Hasanain didaulat sebagai penceramah dalam acara tersebut. Acara yang cukup meriah ini terlaksana atas kerja keras anggota IPP dan peran penting H. Akhmad Nurudin, S.Pd.i yang merupakan pembina umum IPP. “Beliau yang telah memupuk semangat kami untuk selalu merapatkan barisan dalam kegiatan positif,” ujar Rabil Ajiz Sujasmin ketua umum IPP. Acara di Lapangan Umum Desa Peresak yang digelar tanggal 5 s/d 7 September ini berlangsung meriah. Diikuti siswa-siswi sekolah dasar di desa peresak dan diikuti juga oleh peserta dari TPQ di desa peresak. Tak ketinggalan antusiasme masyarakat desa peresak tentunya yang ikut meramaikan acara ini. Acara pertama yakni “Pawai Ta’aruf” sebagai tanda bahwa acara ini telah dibuka dan dikuti berbagai macam jenis mata lomba diantaranya lomba adzan dan lomba pidato. Malam puncak acara sekaligus sebagai malam penutupan yang diisi
dengan tausyiah dari TGH. Hasanain dan pemberian hadiah kepada para pemenang mata lomba yang sudah dilaksanakan selama tiga hari. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan dari grup Hadrah Riadul Asyiqien dari Ponpes Darul Musthofa, grup kasidah Darul Salam dan grup perkusi Al-Ummah. Acara Tabligh Akbar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting salah satunya Ibu Camat Narmada Baiq Yeni Satriani Ekawati, S.Sos yang sekaligus melantik dan meresmikan terbentuknya Ikatan Pemuda Peresak. Baiq Yeni berharap, kegiatan ini menjadi langkah awal para pemuda pemudi Desa Peresak khususnya untuk hal-hal positif yang berguna bagi masyarakat. Bapak Bahri, S.IP kepala Desa Peresak yang juga hadir dalam acara itu sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kedepannya akan lebih baik. Dukungan moril maupun materil datang dari berbagai pihak. “Semoga kegiatan ini bisa menjadi contoh baik yang bisa di tiru pemuda pemudi di desa lainnya dan kedepannya acara-acara lainya siap menggebrak desa peresak,” terang Hendra Mei Anggara, S.Pd selaku ketua panitia. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga tak lupa disampaikannya kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Anggota Ikatan Pemuda Peresak yang menjadi panitia acara Tabligh Akbar ini. Berkat kerja keras dan kekompakan semua anggota, acara ini bisa berjalan lancar dan sukses. “Terima kasih telah menyukseskan acara ini,” tutup Hendra. (r)
H.Akhmad Nuruddin (Suara NTB/ist)
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 10 September 2019
Halaman 15
Pemerintah Harus Serius Beri Kemudahan Investasi
Enam Tahun Investasi Tak Terealisasi, Varindo Diminta Angkat Tangan Dari Hal. 1 Zainul mengatakan, bangunan pengganti tersebut tidak ada. Karena sampai saat ini belum ada serah terima dari Varindo ke Pemprov NTB. Karena lahan tersebut sudah telantar selama enam tahun, pihaknya berharap Varindo menyerahkan kembali ke Pemda. Supaya dapat dimanfaatkan ke arah yang lebih produktif. ‘’Jadi, kita berharap sudah lah. Kalau dia tak bisa melanjutkan sesuai perjanjian lama harus dikembalikan. Biar kita kelola Pemda ke arah yang lebih produktif,’’ ujar Zainul. Setelah lahan tersebut dikembalikan, Pemda akan memanfaatkan atau dikerjasamakan kembali dengan investor yang lebih serius. Untuk menjaring investor yang bonafide, Pemprov akan melakukan beauty contest. Ia mengungkapkan, kerja sama dengan Varindo seharusnya sudah selesai. Tetapi Varindo sempat ingin melanjutkan kerja sama tersebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang baru. Persoalan aset ini akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu dengan PT. VLI. Pada akhirnya kerja sama itu akan diputus jika mereka tidak mau lagi dengan perjanjian awal. ‘’Kita masih cari solusi terbaik sama tim investasi daerah. Sudah kita ketemu dengan pihak Varindo,’’ tandasnya. Diketahui, pada 10 Juni 2013, Pemprov menandatanga-
ni MoU dengan tiga investor yang menjadi mitra Pemda untuk mengelola dan memanfaatkan aset milik daerah. Selain dengan dua investor tersebut, Pemprov juga meneken MoU dengan PT. Al Hamra International yang berencana membangun hotel syariah di Kawasan Islamic Center NTB. Namun, kerjasama pemanfaatan aset yang berada di samping Kantor DPRD NTB tersebut sudah diputus beberapa tahun lalu. Pemutusan kerja sama tersebut lantaran tidak ada progres pembangunan di lapangan setelah investor diberikan waktu beberapa tahun merealisasikan investasinya. Sesuai dengan hasil beauty contest yang dilakukan tim terpadu dari Pemprov NTB, pekerjaan pembangunan NTB Convention Centre (NCC) dimenangkan oleh PT. Lombok Plaza dengan rencana investasi Rp360 miliar dan kontribusi Rp50 miliar. Untuk pembangunan Hotel Syariah di Kompleks Islamic Center dimenangkan oleh PT. AlHamra Internasional dengan investasi Rp 75.424.500.000 dengan kontribusi Rp 74.703.041.498. Sementara untuk pekerjaan pembangunan Rukan, pemenang pertama adalah PT. Varindo Lombok Inti. Varindo berencana berinvestasi sekitar Rp 11.269.187.500 dengan kontribusi Rp 1.125.000.000. (nas)
Perbaiki Prosedur Dari Hal. 1 maupun lembaga luar negeri. Harus patuh peraturan dan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014, serta PP Nomor 28 Tahun 2018,” kata Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim, SH.MH, Senin (9/9). Standar pelayanan publik dan Standar Operational Procedure (SOP) agar memenuhi unsur transparan dan akuntabel. Didorong juga lebih pruden dan berhati-hati dalam mengelola dana CSR agar tetap sesuai dengan mekanisme pengelolaan. Pada dasarnya, rencana Provinsi NTB yang membangun kerjasama dengan University of Chodang, Korea Selatan tahun 2019 disambut positif. ‘’ Ini rencana mulia, patut didukung sepenuh oleh semua pihak,’’ katanya. Kendati demikian, masih ada celah masalah, sebagaimana laporan yang ditindaklanjuti sesuai dinamika dan polemik berkembang di masyarakat. Hasil investigasi Ombudsman, pengiriman peserta program pendidikan lanjutan tenaga kesehatan dari jenjang D3 ke S1 itu, baru berdasarkan Letter of Intent (LoI) antara Gubernur NTB dan President Univesrsity of Chodang yang ditandatangani di Mataram, 29 Januari 2019. Sehingga program yang diikuti 18 calon mahasiswa dari berbagai daerah di NTB itu terjadi maladministrasi. Sebab faktanya, meskipun belum terbit perjanjian kerjasama, calon mahasiswa ini tetap diberangkatkan ke Universitas Chodang, Korea Selatan yang terletak di Muan, Jeolla Selatan. “Padahal dalam skema jadwal, perkuliahan baru akan dimulai pada September 2019. Pemberangkatan lebih awal dimaksudkan memberikan kesempatan kepada para calon mahasiswa untuk memperdalam Bahasa Korea. Selisih waktu antara Maret hingga September inilah yang kemudian memunculkan persoalan awal, yakni keresahan dan persoalan pertanyaan tentang kepastian jaminan keberlangsungan proses persiapan kuliah,’’ ujar Adhar Hakim. Semakin resah, karena beberapa calon mahasiswa mulai merasakan perbedaan antara fakta dan janji dalam proses persiapan kuliah hingga perkuliahan. Ini kemudian menjadi polemik dan kesimpangsiuran opini serta informasi di media massa. Padahal menurutnya, sesuai ketentuan bentuk-bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeri, harus tunduk pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
‘’Dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, mulai Pasal 363 hingga Pasal 367 dan dipertegas dalam turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mulai Pasal 23 hingga Pasal 39, antara lain mewajibkan kegiatan perjanjian kerjasama dengan lembaga luar negeri harus dimulai dengan adanya persetujuan DPRD,’’ tegasnya. Tidak sampai di sana, naskah kerjasama harus disetujui dan diketahui pemerintah pusat melalui Kementerian terkait. Sebenarnya, kata dia, Provinsi NTB telah memulai proses sesuai mekanisme yang diatur peraturan dan perundang-undangan tersebut. Setelah penandatanganan LoI antara Gubernur NTB dan President of Chodang University, tanggal 19 Februari mengirimkan Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama ini ke DPRD NTB. Kemudian, tanggal 22 April Sekretaris Daerah Pemprov NTB, mengirimkan Permohonan Persetujuan Kerjasama ke Mendagri cq Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Setjen Kementerian Dalam Negeri. Permohonan ini dilegkapi dengan lembar Rencana Kerjasama. ‘’Namun demikian sampai pada saat 18 calon mahasiswa diberangkatkan pada Maret 2019. Proses perolehan persetujuan pemerintah terhadap permohonan kerjasama belum selesai, yang berarti belum terbitnya perjanjian kerjasama. Di sini letak maladministrasinya, katanya. “Ombudsman RI Perwakilan NTB melihat proses pemberangkatan para calon mahasiswa ke Universitas Chodang yang tanpa melalui Perjanjian Kerjasama dan tanpa dilengkapi SOP yang clear. Ini adalah bentuk keputusan pemerintah yang tidak didasari asas kehati-hatian sesuai yang dipersyaratakan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan berpotensi terjadinya perbuatan maladministrasi berupa Penyimpangan Prosedur,” tandasnya. Skema program belajar yang didahului kursus Bahasa Korea sejak Maret hingga September 2019 sambil mencari kesempatan magang, menurutnya bentuk pelaksanaan program yang rawan terjadinya persoalan teknis dan pelanggaran hukum. “Mengingat peraturan tentang kerja part time hanya boleh dilakukan mahasiswa luar negeri di Korea Selatan jika telah melalui masa tinggal enam bulan,” tandasnya. (ars)
Proyek Bawang Bima Diduga Rugikan Negara Rp2,3 Miliar Dari Hal. 1 Pemenang tendernya PT. LB beralamat di Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp 24.345.916.000. Sementara pada tahap
kedua, pagu anggarannya Rp Rp 16.170.000.000. Proyek tersebut dimenangkan PT. QPI beralamat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan harga penawaran Rp 16.112.775.000. (ars)
(Suara NTB/ist)
PENARIKAN MAHASISWA - Masa Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram di Harian Suara NTB, berakhir Senin (9/9) kemarin.Tampak, Dosen Pembimbing PKL Nurliya Ni’matul Rohmah, M.Kom.I, didampingi mahasiswa yang PKL di Harian Suara NTB menyerahkan cinderamata kepada Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino usai penarikan mahasiswa PKL.
Penggunaan EBT Baru 6 Persen
166 MW Potensi Cadangan Panas Bumi NTB Belum Digarap Mataram (Suara NTB) NTB memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang cukup besar. Namun hingga saat ini, baru dimanfaatkan sebesar 6 persen dari total energi listrik yang ada di NTB. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), NTB memiliki potensi cadangan panas bumi sebesar 166 MW. Potensi cadangan panas bumi tersebut tersebar di tiga lokasi, satu titik di Pulau Lombok dan dua titik di Pulau Sumbawa. Sekretaris Dinas ESDM NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si mengungkapkan, tiga titik potensi cadangan panas bumi tersebut. Yakni di Sembalun Lombok Timur dengan potensi sebesar 100 MW. Kemudian Sumbawa sebesar 6 MW
dan Dompu sebesar 60 MW. ‘’Sampai sekarang belum mulai digarap. Karena memang investasinya lumayan besar,’’ kata Zainal dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (9/9) siang. Pada umumnya lokasi cadangan panas bumi tersebut berada di kawasan hutan. Sehingga agak ribet dari sisi perizinan. Namun, kata Zainal, khusus untuk kajian pengelolaan panas bumi Sembalun sudah hampir tuntas. Artinya, akan segera dilelang untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik. Zainal mengatakan, pengembangan EBT menjadi fokus Pemprov NTB lima tahun ke depan. Baru-baru ini, Menteri ESDM meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Lombok Timur dan Lombok Tengah
dengan kapasitas 15 MW. Selain membangun PLTS, ada rencana investor juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Jerowaru Lombok Timur. Menurut Zainal, investor sedang membuat kajian-kajian atau penelitian PLTB skala kecil sebelum mengembangkan untuk skala besar. Disebutkan, sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target pemanfaatan EBT sampai 2025 mendatang sebesar 23 persen. Begitu juga NTB, sesuai Rencana Umum Energi Daerah (RUED), target NTB dalam pengembangan EBT 23 persen di tahun 2025. ‘’Sekarang baru sekitar 6 persen. Nasional juga 6 persen. Sama target RUEN dan RUED kita 23 persen,’’ terangnya. (nas)
Investor Malaysia Tertarik Kelola Sampah NTB Dari Hal. 1 Pengelolaan sampah disebut Rizal tidak akan bergantung pada jenis sampah. Apapun potensi sampah yang dimiliki NTB, DPIM siap mengelolanya sesuai dengan jenis-jenis sampah tersebut. “Kami mengelola sampah yang ada,” ujarnya. Terkait jenis-jenis sampah yang mungkin ada di NTB, Rizal sendiri menerangkan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu jika kerjasama tersebut disepakati. Sebanyak 25 orang perwakilan DPIM diterima Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc. Gubernur didampingi Wakil Gubernur, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Penjabat Sekda NTB, Dr.H.Iswandi, M.Si, dan Pimpinan OPD terkait. Dijadwalkan selama lima hari, yaitu 8-12 September, pihak DPIM dan Pemprov NTB akan mengelaborasi potensi kerjasama di 23 bidang seperti farmasi, peternakan, pengelolaan sampah, pariwisata, industrialisasi, dan lain-lain. Bangun Pabrik di NTB Gubernur NTB menyambut baik rencana DPIM untuk berinvestasi tersebut. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu menerangkan bahwa kunjungan DPIM ke NTB merupakan langkah konkrit untuk berinvestasi di NTB di beberapa sektor potensial. Selain itu, Dr. Zul juga berharap dengan banyaknya kesamaan antara Malaysia dan Indonesia, khususnya NTB, maka lebih banyak koneksi langsung antara NTB dan Malaysia yang bisa dijalin. ‘’Kalau kemarin saat kami berkunjung ke Malaysia, ditawari begitu banyak produk untuk dipasarkan di NTB, tetapi itu tampaknya kurang elok. Kami minta pabriknya saja dibangun di sini. Karena NTB memiliki banyak potensi dan produk yang bisa dikembangkan untuk membangun industri pengolahan di sini. Baik di bidang pertanian, peternakan, bahan bangunan,
mesin dan aneka industri kerajinan pendukung sektor pariwisata maupun di bidang farmasi dan perhotelan,’’ ujar Dr.Zul. Gubernur berharap, dengan kunjungan DPIM ke Lombok, dalam waktu dekat akan segera terwujud realisasi kerja sama bisnis dan investasi pengusaha-pengusaha Malaysia di wilayah NTB. Gubernur mengatakan, saat berkunjung ke Malaysia beberapa waktu lalu, pihaknya sudah bertemu langsung dengan pengusaha pengusaha di Malaysia. Mereka (para pengusaha) sempat mempresentasikan aktivitas bisnisnya yang begitu menarik dan sukses. ‘’Di antaranya farmasi, pengolahan sampah, pengolahan daging dan sebagainya, seperti yang dibutuhkan NTB,’’ katanya. Gubernur berharap tidak hanya hubungan bisnis biasa. ‘’Karena dari analisa kami yang paling menopang dan paling utama adalah direct flight,’’ terangnya. Contohnya Direct Flight from Perth Autralia to Lombok itu meningkatkan pariwisata ke Lombok hampir 200 persen dan Senggigi serta berbagai objek wisata itu mulai hidup. ‘’Itu baru satu, bayangkan jika banyak direct flight lainnya, seperti dari Malaysia dan negara-negara lainnya maka bisa dibayangkan ramainya NTB untuk bisnis maupun rekreasi,’’ katanya. Dr.Zul juga mengungkapkan bahwa NTB kaya akan bahan baku yang dapat membantu apabila ada dari DPIM ingin membuka peluang investasi. Pemerintah membantu memfasilitasi dan memastikan bahwa NTB siap untuk menerima investasi tersebut, tegasnya. President DPIM Tuan Hj. Mohammad Sahar Mat Din pada kesempatan itu mengatakan bahwa kunjungannya ini sangat berarti. Karena DPIM kali ini membawa beberapa perusahaan besar yang ada di Malaysia. Selain itu, DPIM ingin memperkenalkan sistem ekonomi Islam
yang dijalankan di Malaysia, yakni wakaf koprat. ‘’Biasanya wakaf itu hanya ditumpu dengan bidang keagamaan saja. Tetapi di Malaysia sudah membuat reformasi dengan mengintegrasikan wakaf. Wujud sebuah AWQAF dengan menghimpun dana orang banyak untuk dikembangkan di bidang perniagaan,’’ ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP NTB, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawalan kepada rekan – rekan dari Malaysia untuk memudahkan proses perizinan. ‘’Kami akan kawal sehingga teman – teman dari Malaysia tidak akan jalan sendiri ke kabupaten, jika ada keseriusan dan apabila kewenangan perizinan tidak ada di kami. Tetapi jika ada di kabupaten/kota, maka kami akan mengawal datuk– datuk ke kabupaten demi kelancaran proses perizinan tersebut,’’ ujarnya. Karena itu, untuk membahas secara teknis bidangbidang investasi yang akan dikembangkan para pengusaha DPIM di NTB, maka dilanjutkan pertemuan klinis antara Kepala OPD terkait. Diantaranya Kadis Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Perkebunan, STIP, Kesehatan, Peternakan, Perkim dan BUMD lainnya dengan para pengusaha Malaysia. DPIM berkunjung ke Lombok guna bekerjasama dalam hubungan bisnis yang bertajuk “Misi Dagang DPIM ke Lombok”. Misi dagang DPIM merupakan salah satu program yang dilakukan DPIM ke berbagai negara untuk membantu peluang bisnis. DPIM merupakan salah satu organisasi yang bertujuan untuk menyatukan perniagaan dan pengusaha Islam untuk kepentingan dan faedah ekonomi Islam. DPIM terdiri dari para pengusaha sukses di berbagai sektor dan siap membantu elemen yang membutuhkan layanan konsultasi dalam bisnisnya. (bay)
Tol Lembar - Kayangan Ditawarkan ke Investor Dari Hal. 1 ‘’Semua investor kita tawarkan potensinya investasi di sektor infrastruktur. Sangat layak kalau jalan Lembar - Kayangan dibuat jalan tol. Karena kalau kita hitung, sehari saja ada 2.000 kendaraan lewat di jalan nasional ini, baik kendaraan besar dan kecil,’’ sebut Ahmadi. Dengan kondisi jalan yang ada sekarang, butuh waktu sampai tiga jam dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Apabila ada jalan tol yang dibangun, maka waktu tempuh dapat dipangkas menjadi satu jam. Menurut Ahmadi, jalan tol
yang dibangun dapat berupa jalan layang di atas jalan yang ada saat ini. Sehingga hal ini juga akan menghemat dari sisi lahan. ‘’Rata-rata investor dari China, Malaysia, Korea sangat berminat untuk membangun jalan tol,’’ ungkapnya. Diketahui, rencana pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan sudah muncul sejak 2016 lalu. Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016, Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Presiden kemudian memerintahkan Menteri PUPR untuk melakukan kajian. Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran sela-
ma dua tahun, yakni 2018 dan 2019 untuk melakukan kajian feasilibility study (FS) rencana pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan. Pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan sepanjang 103 km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun. Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternatif yang ke dua, akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim. (nas)
Mataram (Suara NTB) – Ada banyak calon investor yang telah datang melihat potensi yang dimiliki NTB. Di antaranya juga telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemprov NTB. Namun, belum ada satupun dari investor tersebut yang memulai proses investasinya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, Ir. H. Lalu Herry Prihatin, menekankan perlunya keseriusan pemerintah dalam mempermudah masuknya investor ke NTB. “Gubernur memiliki harapan yang besar. Harapan yang besar ini bisa tidak diwujudkan? Itu masalahnya,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (9/9) saat ditemui di selasela rapat dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) di Ruang Rapat Umum Kantor Gubernur NTB. Disebut Herry, dirinya juga telah menyampaikan secara terus-terang kepada stakeholder terkait agar memberikan fasilitas berupa lahan dan perizinan gratis bagi investor sebagai salah satu metode pendekatan. Walaupun begitu, untuk memastikan progres investasi, investor tetap perlu diberikan batas waktu pengerjaan. “Umpamanya satu atau dua tahun (tidak ada progres) langsung off, cut, ganti,” tegas Herry. Keseriusan pemerintah itu disebut Herry akan berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran di NTB yang belakangan disebutnya meningkat. Untuk itu, Pemprov NTB diharapkan bisa memastikan bahwa calon investor dari berbagai negara seperti Cina, Malaysia, Polandia dan lain-lain yang telah datang ke NTB benar-benar memakai tenaga kerja lokal agar daya beli masyarakat bisa berputar. Dicontohkan Herry seperti yang terjadi pada beberapa retail modern yang harus gulung tikar beberapa waktu belakangan karena kurangnya daya beli masyarakat. Bahkan di antaranya ada yang merupakan retail dengan nama besar. Karena itu, masuknya investor ke NTB disebut menjadi salah satu solusi peningkatan ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kelesuan. “Ayo kita buktikan sama-sama apakah swastanya yang lemah atau pemerintahnya yang lemah,” ujar Herry. Hal itu ditekankannya untuk memastikan apakah Pemprov NTB benar-benar telah mempermudah proses masuknya investor ke NTB. “Karna masih di sini itu, ngurus sertifikat untuk daerah wisata 1 persen bisa sampai Rp50-60 juta biayanya. Kenapa bisa semahal itu,’’ tanyanya. Dikonfirmasi di tempat berbeda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, memastikan bahwa Pemprov NTB benar-benar akan mempermudah izin masuk investor ke NTB. “Kalau izinnya itu di provinsi, kami pastikan kami akan memperlancar,” ujarnya, Senin (9/9) di Mataram. Hal itu disebut Gita karena seluruh izin yang diperlukan telah menjadi kewenangan dari DPM-PTSP. “Saya yang akan menandatangani pendelegasian 262 wewenang yang saya pegang,” tegasnya. Terkait belum adanya calon investor yang benar-benar memulai kegiatan investasinya di NTB, Gita menerangkan bahwa prasangka baik harus tetap diutamakan. “Kita tetap harus husnuzon kepada investor. Ini namanya ikhtiar tiada henti,” sambungnya. Menurut Gita, Pemprov NTB akan mempertimbangkan pembebasan sewa lahan dan fasilitas lainnya jika memang dirasa perlu untuk mendukung kegiatan investasi di NTB. (bay)
32.355 Anak NTB Tak Mengenyam Pendidikan Menengah Dari Hal. 1 Hasbulwadi mengatakan arah program prioritas bidang pendidikan dalam RPJMD NTB 2019-2023 adalah peningkatan layanan akses dan mutu pendidikan. Artinya, programnya terkait pemerataan akses dan mutu pendidikan NTB. Dalam lima tahun ke depan, Pemprov akan berupaya meningkatkan akses anak usia sekolah khususnya pendidikan menengah yang masih tidak bersekolah. Apalagi jenjang pendidikan menengah sekarang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sejak 2017 lalu. Berbicara soal akses layanan pendidikan, Hasbulwadi mengungkapkan berdasarkan hasil asesmen indeks membangun desa yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), masih ada 204 desa di NTB masuk kategori tertinggal. Kemudian ada 8 desa yang masuk kategori sangat tertinggal. Artinya, akses layanan pendidikan bisa juga masalahnya karena masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya. Jika hal ini yang menjadi penyebabnya, kata Hasbulwadi, maka solusinya adalah beasiswa bagi anak kurang mampu. “Yang jelas, kita terus mendorong anak usia sekolah, yang tidak bersekolah supaya bersekolah dan idak putus sekolah. Sehingga angka par-
tisipasi murni kita menjadi meningkat,” katanya. Dengan misi NTB Sehat dan Cerdas, kata Hasbulwadi, untuk meningkatkan SDM sebagai fondasi daya saing daerah. Salah satu kegiatan prioritas daerah yang dilakukan adalah mendekatkan anak usia sekolah dengan akses pendidikan. Sehingga mereka bisa bersekolah. Saat ini kondisi pendidikan NTB, rata-rata lama sekolah masih kelas I SMP. Pemprov menargetkan dalam lima tahun ke depan, APM meningkat. Sehingga target wajib belajar 12 tahun tercapai. “Target kita supaya anak usia pendidikan menengah ini kalau kita tingkatkan aksesnya semua bersekolah 100 persen. Tidak ada yang drop out, putus sekolah. Maka jelas akan meningkatkan rata-rata lama sekolah,” tandasnya. Dukungan dari sisi anggaran juga akan terus ditingkatkan sesuai perintah UU, minimal 20 persen dari total APBD. Berbicara kualitas pendidikan, lanjut Hasbulwadi, perlu dukungan anggaran yang lebih besar lagi agar anak-anak NTB berdaya saing. “Terutama untuk peningkatan mutu pendidikan SMK. Sehingga bisa link and match sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Masih butuh dukungan anggaran yang proporsional sesuai arah kebijakan prioritas daerah,” pungkasnya. (nas)
Indikasi Mafia di Tambang Liar Dari Hal. 1 pengungkapan kasus oleh jajaran Polda NTB, Senin (9/9). Kapolda tidak memungkiri, ada pihak pihak yang diduga bermain di balik aktivitas tambang liar di beberapa titik Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Mereka mengambil keuntungan pribadi dengan menjadi backing lubang tambang di beberapa titik, termasuk suplai bahan bakar dan bahan kimia pemurnian emas. ‘’Makanya ada beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Memang ada pengepul, ada yang membiayai. Ini kita tindak tegas kalau menghalang-halangi,’’ tegasnya. Komitmen dalam penindakan Peti sudah ditunjukkan dengan pengungkapan sejumlah kasus distribusi merkuri dan sianida, di sisi lain menutup lubang tambang di Gunung Prabu, Lombok Tengah. ‘’Jelas komitmen kita dari Polri, TNI, Pemda, tokoh masyarakat, bahwa Peti ini banyak merusak lingkungan dan merugikan kesehatan,’’ jelasnya. Cara lain menutup tambang ilegal dengan memutus mata rantai peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke lokasi tambang, membongkar jaringan pengiriman merkuri ke toko-toko emas. Tantangan yang dirasakan, bahan kimia
itu pada dasarnya boleh dipakai, namun untuk kegiatan yang berizin. Secara khusus yang diintai adalah penggunaan bahan kimia untuk Peti karena tergolong tindakan pidana. ‘’Soal siapa yang backing, itu secara hukum jelas pidana. Kita akan proses jika akhirnya ditemukan,’’ tegasnya. Pada kesempatan press release itu, Kapolda yang didampingi jajaran mengungkap sejumlah kasus terkait tambang liar berhasil ditangani. Lima kasus Peti dengan enam tersangka. Polres Mataram, Polres Loteng, Polres Dompu masing-masing menangani satu kasus dan menahan satu orang tersangka. Barang bukti yang diamankan berupa empat unit exavator, dua roda enam, 17 ton batu gelana, 4.200 liter BBM, dokumen jual beli hasil tambang liar. Polda NTB juga mengungkap kasus jual beli bahan kimia berupa air raksa, sianida. Barang bukti yang disita tiga botol merkuri seberat 3 Kg, 73 drum sianida. Sedangkan Polres Sumbawa Barat mengamankan satu orang tersangka, dengan barang bukti delapan botol merkuri, uang Rp1 juta. Polres Sumbawa menangani satu kasus dengan satu tersangka, barang bukti 13 botol air raksa dan 84 biji emas mentah. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 10 September 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
DPK Lotim Wujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Selong (Suara NTB) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Hal ini dianggap penting karena SDM menjadi modal awal untuk membangun suatu bangsa. Membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan pun bisa dilakukan di perpustakaan. Mengingat perpustakaan adalah institusi yang menyediakan informasi dan sumber pengetahuan yang bisa diakses oleh masyarakat luas tanpa dibatasi sekat suku, ras, agama, usia atau pun jenis kelamin. Atas dasar itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim mengadakan kursus singkat kue kering dan basah dalam rangka kegiatan pelibatan masyarakat untuk mewujudkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan juga memiliki peran strategis dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan sekaligus keterampilannya. Demikian disampailan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur, H. Marwan, S.Pd.,S.Sos. Dikatakannya bahwa Perpustakaan tidak lagi seperti dikenal dahulu yang hanya sekadar melayani peminjaman dan baca buku saja. Tapi dengan adanya program Perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan daerah diharapkan bisa lebih terbuka untuk melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan supaya masyarakat dapat terlibat dalam berbagai kegiatan Perpustakaan. “Pada intinya program ini bisa mewujudkan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat penggunanya,” jelasnya. Ditambahkan Kepala Bidang
Didi Sumardi Kembali Pimpin DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – H. Didi Sumardi, SH., dipastikan kembali memimpin DPRD Kota Mataram untuk periode 2019 - 2024. Didi yang saat ini menjadi ketua sementara DPRD Kota Mataram tak lama lagi akan menjadi ketua definitif. Golkar telah bersurat kepada Sekretariat DPRD Kota Mataram perihal penetapan pimpinan DPRD Kota Mataram.
(Suara NTB/DPK Lotim)
KURSUS SINGKAT - Peserta kursus singkat kue kering dan basah dalam rangka kegiatan pelibatan masyarakat untuk mewujudkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim, Senin (9/9). Perpustakaan, Amin Kutbi, dominasi oleh kelompok peS.Sos selaku ketua panitia, rempuan maupun pelaku usmaksud dan tujuan diadakan- aha mikro khususnya di nya kursus singkat kue kering bidang kuliner. Peserta ini yaitu peserta diharapkan mendapatkan materi tentang bisa mengembangkan diri untuk cara membuat aneka kue. memiliki kemampuan dalam Kegiatan kursus yang berwirausaha, termasuk di gratis diadakan ini sangat dalamnya menciptakan peluang ditunggu-tunggu masyakerja baru untuk meningkatkan rakat. Hampir semua peserpendapatan masyarakat sekitar ta menyatakan puas dan sehingga tercipta masyarakat sangat ingin jika kegiatan yang sejahtera. seperti ini bisa diadakan Adapun tujuan kegiatan ini rutin. Mereka menyatakan yaitu pengenalan layanan Per- kegiatan ini sangat bermanpustakaan berbasis inklusi so- faat dalam menambah sial, penguatan kerjasama dan pengetahuan dan memjejaring Perpustakaan dengan bekali diri dengan semangat dunia usaha, pendampingan berwirausaha. Apalagi di masyarakat untuk literasi in- era kekinian saat ini kita diformasi, penguatan literasi tuntut kreatif dan mampu untuk kesejahteraan dan men- mandiri dengan berbagai iningkatkan jumlah kunjungan ovasi usaha berbasis tekke Perpustakaan daerah. nologi. Masyarakat dengan Total peserta yang mengikuti mudahnya saat ini mekursus kue kering ini adalah 100 masarkan produknya seorang yang berasal dari berbagai cara online dengan gratis kalangan masyarakat umum. melalui medos ataupun jasa Walaupun sebagian besar di- kurir online. (yon/*)
Mahasiswa Prajapati STITNU Al. Mahsuni Serahkan Bantuan Alat Deteksi Dini Stunting
Selong (Suara NTB) Mahasiswa Kelompok II Program Pembelajaran Lapangan Partisipatif Integratif (Prajapati) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Al. Mahsuni Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyerahkan bantuan berupa tikar pertumbuhan bagi masyarakat di Desa Masbagik Selatan. Bantuan diterima Kades Masbagik Selatan, H. Wiryawan, SH. Penyerahan bantuan alat pendeteksi dini stunting ini diawali dengan acara Rembug Stunting Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS) di Desa Masbagik Selatan dan Fokus Group Discussion (FGD) Konvergensi Pencegahan Stunting bertempat di aula kantor desa dihadiri oleh seluruh kader dan masyarakat, Senin (9/9). Ketua Kelompok II Mahasiswa Prajapati STITNU Al. Mahsuni Desa Danger, Mansur menjelaskan, stunting merupakan program kerja nasional. Namun dalam pelaksanaan kerap jadi kendala tidak adanya alat ukur atau tikar pertumbuhan. Sehingga dari mahasiswa Prajapati STITNU Al. Mahsuni Danger yang sedang melakukan pengabdian di Desa Masbagik Selatan membuat tikar pertumbuhan untuk disebar di masing-masing posyandu. Pembuatan tikar pertumbuhan ini berkoordinasi dengan tim pemdamping desa pemberdayaan (PDP) Masbagik dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Mariawati,M.Pd. Tikar pertumbuhan yang diciptakan inipun menggunakan standar nasional. “Tim PDP sudah menjelaskan semuanya tentang pemanfaatannya. Di Masbagik Selatan terdapat 17 Posyandu sehingga kami siapkan sebanyak 17 alat tikar pertumbuhan,” terangnya. Pendamping Desa Kementerian Desa di Kecamatan Masbagik, Munawir Haris, sangat mengapresiasi keberadaan mahasiswa Prajapati STITNU Al. Mahsuni Danger yang sudah mampu memberikan kontribusi berupa tikar pertumbuhan sebagai alat deteksi dini terhadap anak apakah terkena stunting atau tidak. Dari alat itu sehingga dapat dilakukan penanganan lebih awal. Kriteria alat tikar pertumbuhan yang dibuat oleh kelompok mahasiswa Prajapati STITNU Al. Mahsuni untuk diserahkan ke pemerintah Desa Masbagik Selatan untuk dapat dimanfaatkan di masing-masing tempat Posyandu. “Ini tentu terobosan yang sangat luar biasa. Patut diapresiasi dengan adanya alat tikar
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/yon)
BANTUAN - Ketua Kelompok II Mahasiswa Prajapati STITNU Al. Mahsuni Danger Kecamatan Masbagik, Mansur menyerahkan bantuan tikar pertumbuhan secara simbolis kepada kepala Desa Masbagik Selatan, H. Wiryawan, SH dalam penanganan stunting di Desa setempat, Senin (9/9). pertumbuhan ini. Program ini sejalan dengan program pemerintah karena penekanan stunting merupakan program nasional yang ditindaklanjuti di tingkat desa,” terangnya. Penangangan stunting dilakukan secara konvergensi atau terpadu sehingga pemerintah desa mengambil wilayah masingmasing sesuai kewenangannya. Seperti penanganan gizi di Posyandu, menaikkan insentif kader Posyandu dan beberapa persoalan lainnya. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterkaitan dengan berbagai pihak seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) untuk penanganan di bidang sanitasi yang juga hadir dalam acara tersebut. “Salah satu indikator penanganan stunting yakni bagusnya penanganan stunting di tingkat desa serta Puskesmas sehingga dari gerakan bersama itu terwujudnya angka stunting nihil khususnya di Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik,” ujarnya. Hal senada disampaikan K e p a l a Puskesmas Masbagik, H. Mustafa, S.Kep, yang juga mengapresiasi tikar pertumbuhan se-
bagai alat deteksi dini stunting yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Keberadaan alat ini dapat memantik pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk memperhatikan pertumbuhan anakanaknya. “Alat ini sebagai pendeteksi saja. Sehingga nanti ketika dijumpai pertumbuhan bayi tidak normal, maka langsung dilaporkan ke Puskesmas,” harapnya. (yon)
Seperti diketahui, kursi ketua DPRD Kota Mataram menjadi jatah Partai Golkar sebagai partai pemenang Pemilu di Kota Mataram. Sedangkan kursi Wakil Ketua I milik Partai Gerindra dan kursi Wakil Ketua II milik PDI Perjuangan. Informasi yang dihimpun Suara NTB, Senin (9/9) menyebutkan, DPP Partai Golkar melalui surat bernomor R.906/ GOLKAR/IX/2019 teranggal 6 September 2019 menetapkan dan mengesahkan H. Didi Sumardi sebagai calon pimpinan DPRD Kota Mataram. Surat DPP inipun sudah
ditindaklanjuti DPD Partai Golkar Provinsi NTB melalui surat nomor 672/GOLKARNTB/IX/2019 dan DPD Partai Golkar Kota Mataram melalui surat nomor 78/GOLKARMTR/IX/2019. Surat inipun ditembuskan kepada Sekretariat DPRD Kota Mataram berikut pimpinan sementara DPRD Kota Mataram. Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat dari Partai Golkar tertanggal 6 September yang mene-
tapkan H. Didi Sumardi sebagai calon Ketua DPRD Kota Mataram. Dengan demikian dua parpol, yakni Partai Golkar dan Partai Gerindra sudah menetapkan nama anggota Dewan yang diutus duduk sebagai pimpinan Dewan. Partai Gerindra berdasarkan SK DPP Partai Gerindra nomor 08-0059/Kpts/DPPGERINDRA/2019 menetapkan pimpinan DPRD Kota Mataram atas nama I Gde Sudiarta dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati. Menurut Aria, berdasarkan komunikasi pimp-
(Suara NTB/fit)
Lalu Aria Dharma BS inan sementara dengan PDI Perjuangan, partai moncong putih ini memberi gambaran bahwa penetapan pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan dalam dua tiga hari. ‘’Dalam minggu ini,’’ cetusnya. (fit)
Pemilihan Ketua OSIS dengan ’’E-Voting’’ Mataram (Suara NTB) – SMPN 17 Mataram menerapkan pemilihan ketua OSIS dengan cara e-voting pada Sabtu (7/9) lalu. Cara itu dilakukan pihak sekolah untuk memberikan pembelajaran demokrasi kepada siswa. Selain itu dengan e-voting juga mengajarkan tentang pemanfaatan teknologi. Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., mengatakan dari proses pemilihan sendiri menjadi pembelajaran untuk siswa tentang berdemokrasi. Sementara penerapan e-voting untuk mengenalkan kepada siswa bahwa pemungutan suara bisa dilakukan memanfaatkan teknologi informasi. “Yang pada gilirannya nanti Indonesia pun akan melaksanakan pemungutan suara dengan memanfaatkan teknologi informasi (information technology (IT)). Sehingga ketika hal itu diterapkan siswa-siswa yang saat itu sudah mempunyai hak pilih tidak gagap lagi karena pernah melaksanakan proses pemungutan suara berbasis IT,” katanya. Woody juga menekankan bahwa hal itu memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa kemajuan teknologi sudah merambah ke semua lini kehidupan, sehingga mereka sadar bahwa saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0. “Dengan demikian diharapkan siswa akan semakin bersemangat dalam belajar agar mereka tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi,” ujarnya. Tahapan pemilihan Ketua OSIS di SMPN 17 Mataram yaitu Sosialisasi pada 12 Agustus 2019, Penetapan calon ketua 19 Agustus 2019, Kampanye terbuka (orasi) 31 Agustus 2019, Masa Kampanye 31
Agustus sampai dengan 5 September 2019, Hari tenang 6 September 2019, Pemungutan suara secara e-voting 7 September 2019, Penetapan calon terpilih 7 September 2019. Woody mengatakan, hasil pemungutan suara yaitu Lalu Akbar Riyadi meraih 239 suara atau 61,9 persen suara sedangkan Faizah memperoleh 147 suara atau 38,1 persen. Total suara masuk 387 dari 407 yang mempunyai hak pilih. (ron) (Suara NTB/ist)
PEMILIHAN - Salah seorang siswa SMPN 17 Mataram saat memilih ketua OSIS dengan e-voting pada Sabtu (7/9) lalu.