HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 10 AGUSTUS 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 124 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gubernur Jamin Kapabilitas Investasi Sungdong di NTB Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., membantah bahwa masalah keuangan yang sedang dialami Sungdong Industry Holding, investor asal Korea, akan berdampak buruk bagi proses investasi perusahaan itu di NTB. Menurutnya, permasalahan keuangan memang umum dialami oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia.
NTB Tuan Rumah Pertemuan Internasional Jaringan Cagar Biosfer Dunia Mataram (Suara NTB) Selain menjadi tuan rumah simposium internasional jaringan Geopark Asia Pasifik, September mendatang. NTB kembali akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional Jaringan Cagar Biosfer Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pada 2020 mendatang. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Syamsudin, S.
Hut, M. Si mengatakan, NTB ditunjuk menjadi tuan rumah pada acara The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, Unesco di Paris, 17 – 21 Juni 2019 lalu. ‘’Sekitar bulan Juni-Juli tahun depan, kita dipercaya oleh Unesco sebagai tuan rumah pertemuan internasional jaringan cagar biosfer dunia kawasan ASEAN,’’ kata
Syamsudin dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (9/8) siang. Ia mengatakan, negara ASEAN akan menghadiri pertemuan internasional tersebut. Seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Timor Leste dan negara-negara lainnya. Ia menyebut akan datang delegasi dari 15 negara. ‘’Lokasinya masih diidenti-
TO K O H
ih spesifik di kawasan inti, penyangga dan transisi. Kemudian pada lokasilokasi yang menjadi tempat pemulihan tanaman-tanaman endemik baik di Cagar Biosfer Rinjani maupun Samota. Ia mengatakan, di Cagar Biosfer Rinjani, ada sejumlah tanaman endemik seperti anggrek dan jamur yang hanya bisa tumbuh di Rinjani. Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat NTB untuk mewaspadai sebaran titik panas dipicu kemarau panjang. Waspadai potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebab berdasarkan hasil peman-
PEMPROV NTB segera akan menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan NTB berstatus tanggap darurat kekeringan sudah berproses di Biro Hukum dan Sekda, tinggal diteken atau ditandatangani gubernur. ‘’Sudah masuk di Pak Sekda, proses di Biro Hukum. Tinggal kita nunggu ditandatangani Pak Gubernur,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH Bersambung ke hal 11
tauan selama dua minggu terakhir, sedikitnya BMKG mengidentifikasi terdapat 18.895 titik panas (hot spot). ‘’BMKG mengingatkan pada musim kemarau dengan kondisi curah hujan yang rendah, diperingatkan akan kerawanan kebakaran hutan dan lahan,’’ Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/humas polda NTB)
(Suara NTB/dok)
fikasi apakah di Tambora atau Rinjani. Mungkin di Lombok tempat acaranya, tapi kegiatan lapangannya di Tambora. Kita masih identifikasi, mana yang memungkinkan,’’ ujarnya. Syamsudin menjelaskan, Pemprov memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan pembenahan sarana prasarana pendukung. Seperti papan informasi atau signboard pada lokasi tertentu yang leb-
BMKG Ingatkan Hutan dan Lahan di NTB Rawan Terbakar
Usulkan 100 Sumur Bor
H. Ahsanul Khalik
Son Son Diamar Diamar
H.Najmul Akhyar
Anggota Polsek Sambelia Lombok Timur saat memadamkan api di kawasan hutan yang terbakar Kamis (8/8).
Oknum Pemborong Diduga Bawa Kabur Uang Proyek RTG Mataram (Suara NTB) Ada saja hambatan di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Kelompok masyarakat (Pokmas) di Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) diduga ditipu. Uang puluhan juta diduga dibawa kabur oknum pemborong. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB menyarankan Pokmas melaporkan ke polisi atau Kejaksaan. Kejadian di Dusun Luk Timur, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga. Seorang pemborong asal
Mandura diduga kabur beberapa waktu lalu membawa uang Rp80 juta. Uang itu harusnya digunakan untuk membayar upah tukang. Diceritakan Julianto, salah seorang warga penerima bantuan, kronologinya ketika oknum pemborong mengajukan pencairan ke aplikator. ‘’Alasan pencairan karena progres sudah cukup sesuai target. Karena aplikatornya tidak mengecek lapangan, ya langsung dibayar. Padahal ditipu,’’ kata Julianto ditemui di dusun setempat, Jumat (9/8) kemarin. Bersambung ke hal 11
MACET - Inaq Rumi duduk di bangunan RTG yang belum tuntas di Dusun Luk Timur Desa Sambik Bangkol. Tiga bulan pengerjaan rumah macet akibat kekurangan material dan tukang.
(Suara NTB/ars)
Mataram (Suara NTB) Dua rumah sakit (RS) di NTB terancam turun kelas menjadi klinik utama. Satu RS milik Pemkot Bima dan satu milik swasta, yakni RS Cahaya Medika. Sementara itu, protes atau keberatan yang dilayangkan sejumlah RS milik Pemda di NTB akan dijawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes), akhir Agustus ini. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, menyatakan pihaknya sudah keliling ke RS yang ada di NTB. Bersambung ke hal 11
DIREKTUR PT. Diamar Mitra Kayangan (SMK) selaku pemegang izin Bandar Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberi tanggapan terkait isu miring yang menyentil PT. Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., selaku calon investor Global Hub. Menurut dia, perusahaan asal Korea yang sudah melakukan MoU (Nota Kesepahaman) dengan Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara itu, sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Lombok Utara. “Kalimat pendek, cerdas dan bijaksana, Sungdong memang menghadapi masalah di Korea, ingin pindah ke Lombok. Setelah memilih di antara beberapa provinsi, bahkan negara, mereka ingin bangkit kembali dengan sumber dana sudah jelas tersedia. Bersambung ke hal 11
‘’Mana ada sih perusahaan yang tidak ada utangnya. Jadi kalau shipyard (perusahaan galangan kapal) itu memang ada life-cycle-nya (dinamika perusahaan, Red),’’ ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul, Jumat (9/8) di Mataram. Diterangkan orang nomor satu di NTB itu, Sungdong Industry Holding adalah perusahaan yang telah memiliki pengalaman bisnis luas dan jaringan industri yang masih terjaga. Sehingga tidak perlu diragukan lagi kapabilitasnya dalam berinvestasi. “Bukan berarti mereka ada masalah keuangan kemudian kita tidak welcome (terbuka, Red) terhadap investasi,’’ tegasnya. Dicontohkan Dr. Zul seperti yang terjadi kepada Sungdong ketika berinvestasi di Glasgow, Skotlandia. Di mana Sungdong mengalami bangkrut dan memutuskan pindah ke Korea. ‘’Korea bagus ekonominya. Nanti bangkrut lagi, dia nyari daerah (lain lagi),’’ sambungnya. Dr. Zul sendiri menekankan bahwa NTB adalah daerah yang terbuka terhadap investor. Karena itu, masalah keuangan dari perusahaan yang ingin berinvestasi bukan menjadi fokus perhatian dari Pemprov saat ini. Justru ketika berinvestasi di NTB, perusahaan-perusahaan tersebut juga diharapkan bisa mendapatkan hasil yang setimpal dari segi ekonomi. ‘’Kalau orang ada utang kemudian kita tidak welcome keliru itu caranya. Itu tidak ngerti bisnis,” tegas H. Zulkieflimansyah Dr. Zul. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/bay)
Dua RS di NTB Terancam Turun Jadi Klinik
Son Diamar Tanggapi Isu Miring Sungdong
SUARA NTB Sabtu, 10 Agustus 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Banyak Rumdis Tak Bayar Pajak KEWAJIBAN membayar PBB menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat membantu peningkatan kas daerah. Lurah Dasan Agung Baru, Apriadi menyampaikan, saat ini pemerintah telah menetapkan batas akhir membayar PBB sampai 6 September 2019 mendatang. Lantas, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera membayar pajak sampai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (9/8), Apriadi mengatakan untuk masyarakat yang membayar PBB saat ini sudah lancar. Kendati masyarakat mem(Suara NTB/dok) bayar secara bertahap. “Lancar Apriadi aja niki, kita sedang mengejar target mencapai 40 persen. Kita sudah infokan dalam bentuk surat himbauan kepada seluruh masyarakat biar PBB ini direspons baik,” kata Apriadi. Selain memberikan himbauan melalui surat tadi, Apriadi bersama kepala lingkungan dan ketua RT, juga melakukan door to door ke rumah masyarakat untuk menagih PBB. “Saat door to door, kita tetap berikan pelayanan menunjukkan bukti pelunasan PBB dan lainnya. Kita juga sampaikan ke kepala lingkungan, RT bahwa target kita sekian, mohon dibantu. Supaya segera warga masyarakat sebagai wajib pajak untuk melunasi pajaknya,” katanya. Daerah Kelurahan Dasan Agung Baru memang dihuni banyak PT Swasta, rumah dinas (Rumdis), dan sekolah. Apriadi menjelaskan, yang memiliki pajak besar tersebut, kelurahan mengundang secara langsung, seperti PT Telkom, PDAM dan IKIP Mataram yang memiliki wajib pajak di atas Rp10 juta. “Yang memiliki pajak di atas Rp10 juta memang kita undang langsung,” katanya. Bukan hanya itu, di kelurahan Dasan Agung Baru, terdapat banyak pensiunan dan bekas pejabat. Mereka kata Apriadi, sedang meminta pengurangan pembayaran PBB. “Kita akan layani. Kita berikan surat keterangan dengan dilampirkan bukti surat purnatugas. Karena di wilayah Dasan Agung Baru ini kan kualitas tanahnya kelas A+. Jadi pensiunan tadi wajar minta itu,” katanya. Salah satu yang jadi persoalan di Kelurahan Dasan Agung Baru lanjut Apriadi, banyak Rumdis baik dari Rumdis provinsi dan kabupaten Lombok Barat yang masih belum membayar pajak. “Ada rumah dinas provinsi yang disewakan ke pihak swasta, kita tagih malah dia bilang kita sewa di provinsi. Silakan minta ke provinsi katanya. Banyak Rumdis provinsi tidak membayar pajaknya. Di sepanjang jalan Langko dan Jalan Pendidikan itu semua belum bayar,” tegas Apriadi. Adapun yang belum membayar, lanjut Apriadi, adalah Rumdis Disperindag, dan masih banyak Rumdis yang ada di Jalan Langko. “Termasuk rumah TGB Center itu belum bayar. Masa kalah sama masyarakat. Mereka kita beri surat himbauan, mereka langsung bayar, tapi saat dinas kita undang dan suruh bayar, malah tidak ada yang bayar,” katanya. Hal itu kata Apriadi, masih menjadi kendala terbesar dalam meningkatkan PAD di Kelurahan Dasan Agung Baru ini. “Kan omset besar kita itu ada di Rumdis, tapi malah mereka yang belum bayar. Kita himbaulah, kepada dinas terkait, untuk memberikan contoh yang benar kepada masyarakat,” tutupnya. (viq)
Lanjutkan Program ’’Periri Gubuk’’ ISTILAH Periri Gubuk, sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kecamatan Selaparang. Namun, kata Periri Gubuk ini sesungguhnya bukan sekedar kata-kata biasa. Periri Gubuk ini merupakan program yang diusung oleh anggota DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., saat masa kampanye pada Pileg yang lalu. Setelah berhasil duduk sebagai anggota parlemen Kota Mataram mewakili masyarakat di daerah pemilihan Selaparang, apakah program itu terhenti? Rino memastikan, meski sudah berhasil duduk se(Suara NTB/fit) bagai anggota Dewan, dia Rino Rinaldi tidak akan menghentikan program itu. Justru, program yang menghantarkan dirinya meraih suara terbanyak di Dapil Selaparang ini, akan dilanjutkan bahkan, cakupannya akan diperluas. Sebelum duduk sebagai Dewan, Rino melalui beberapa bidang usaha miliknya, mengalokasi 2,5 persen penghasilannya berikut istrinya untuk menyokong program Periri Gubuk. Ada pihak yang tidak mengerti dengan program Periri Gubuk mengartikannya sebagai bentuk pembangunan fisik di rumah-rumah. ‘’Periri Gubuk ini lebih kepada bagaimana memperbaiki SDM (Sumber Daya Masyarakat),’’ katanya. Rino, demikian anggota Dewan berlatarbelakang pengusaha ini biasa disapa, menuturkan bahwa program Periri Gubuk ini sesungguhnya bukanlah program dadakan yang muncul saat ia berkampanye pada Pileg lalu. Program Periri Gubuk ini, lanjut peraih 2.565 suara pada Pileg April lalu ini, sudah dirintisnya sejak dua tahun yang lalu. Program Periri Gubuk ini bahkan ia mulai dengan pendidikan agama kepada anak-anak. Rino menyadari SDM masyarakat di lingkungan-lingkungan masih menjadi soal yang membutuhkan perhatian lebih. ‘’Saat ini sudah ada lima TPA (Tempat Pengajian Al-quran). Guru ngajinya kita ganti uang transportnya supaya mereka betah mengajar. Saya mulai dari Lingkungan Bawak Bagek, Dasan Agung,’’ sebut Rino. Untuk mengajarkan anak-anak mengaji, lima TPA yang digagas Rino menggandeng kepala lingkungan dan juga para pemuda di sana. Selain itu, untuk memotivasi anak-anak yang berprestasi Rino memberikan reward. ‘’Kalau dia ranking satu sampai lima, saya berikan dia beasiswa,’’ sebutnya. Beasiswa yang diberikan ini, kata Rino tidak seberapa jumlahnya, tetapi paling tidak bentuk perhatian itu membuat mereka termotivasi untuk rajin mengaji dan berprestasi di sekolah. Tidak hanya menyasar anak-anak, Rino juga memiliki program remaja mengaji. Rino ingin semua masyarakat dari kalangan anakanak, remaja maupun pemuda bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. ‘’Juga kesempatan untuk berusaha dan kesempatan untuk kerja,’’ imbuhnya. Rino yakin, seburuk-buruknya orang, kalau diberikan kesempatan pasti bisa berubah. ‘’Akhirnya sekarang sudah agak rapi,’’ pungkasnya. (fit)
(Suara NTB/viq)
SAMPAH - Kesadaran sebagian masyarakat Kota Mataram soal kebersihan masih minim. Sungai masih saja menjadi tempat membuang sampah. Tampak petugas Satgas Kebersihan Kota Mataram sedang mendorong sampah di kali Lingkungan Karang Baru, Kelurahan Monjok, Mataram, Jumat (9/8).
PHRI Desak Moratorium Pembangunan Hotel di Mataram
Mataram (Suara NTB) Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) NTB, mendesak Pemkot Mataram memoratorium pembangunan hotel. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antarpengusaha hotel. Ketua PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra mengungkapkan hal itu dalam acara desiminasi program pendapatan asli daerah di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (8/8). Sistem pemasaran fasilitas dimiliki hotel saat ini menggunakan online travel agent. Pemilik aplikasi baik itu Agoda, Traveloka, Pegi – pegi. com dan lainnya enggan dipotong pajak penghasilan 10 persen. Rasanya ini tidak adil. Pajak hanya dibebankan kepada hotel. Upaya Pemkot Mataram mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah (PAD) dengan melibatkan KPK dan bank daerah menyiapkan perangkat elektronik untuk memantau pajak dititipkan konsumen dinilai bagus. Namun Lanang menambahkan, pemerintah seharusnya memaha-
mi kondisi finansial hotel saat ini. Fakatnya, tingkat kunjungan di hotel menurun. Walaupun arus kunjungan ke Lombok meningkat. “Kunjungan ke Lombok meningkat. Faktanya terbalik, tidak ada peningkatan kamar,” tambahnya. Kondisi pascagempa tahun lalu masih terasa dampaknya bagi pengusaha hotel. Dia meminta pemerintah mengendalikan izin pembangunan hotel di Mataram sampai betul – betul okupansi membaik. Jika tidak pengusaha dan pemerintah akan rugi. Artinya, terjadi persaingan tidak sehat. Akibatnya harga kamar menurun terus. Dan, diikuti oleh pajak diperoleh pemerintah juga kecil. “Mungkin kalau moratorium terlalu ekstrem. Paling tidak pemerintah mengendali-
kan mengeluarkan izin pembangunan hotel,” pintanya. Pemerintah pusat menetapkan Mataram sebagai daerah MICE. Ini jadi modal sehingga perlu didorong kembali promosi – promosi keluar untuk mendatangkan tamu. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, sejak dulu Pemkot Mataram membatasi pembangunan hotel. Apalagi dengan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) sudah sangat ketat mengatur lokasi yang boleh atau tidak dibangun. Adapun hotel – hotel yang sedang dibangun saat ini, telah lama mengurus izin. Hanya saja, pelaksanaan pembangunan baru dilaksanakan tahun ini. “Kita dari dulu membatasi izin hotel,” katanya. (cem)
Pencairan Jadup Tahap II Diminta Tak Terlalu Lama Mataram (Suara NTB) Pencairan jaminan hidup (Jadup) tahap II belum ada kejelasan. Pemkot Mataram telah mengirim hasil validasi data ke pemerintah pusat. Penyaluran diharapkan tak terlalu lama. Data penerima Jadup tahap II yang diusulkan ke Kementerian Sosial 12.064 kepala keluarga (KK) atau 41.860 jiwa. Data ini kata Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang ditemui Jumat (9/8) telah diusulkan kekurangannya melalui Dinas Sosial. Tinggal pengaturannya dari Kementerian Sosial. Harapannya adalah, masyarakat tidak terlalu lama menunggu direalisasikan. “Prinsipnya datanya lengkap sudah diverifikasi. Harapannya tidak terlalu lama cair,” kata Martawang. Penyaluran Jadup tahap I sebanyak 2.010 KK atau 7.448 jiwa korban gempa telah menerima bantuan. Total bantuan diserahkan pemerintah sekitar Rp4,4 miliar. Pendistribusian tahap pertama telah selesai. Korban gempa dapat mengambil uang melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Masyarakat diimbau tidak mengambil uang semuanya. Sebagi-
an diharapkan ditabung karena pemerintah ingin memberi edukasi kepada masyarakat sebagai gerakan menabung. Bukan berarti pemerintah membatasi tapi uang diambil sebagian untuk kebutuhan. Sisanya disimpan untuk kebutuhan ke depannya. “Bukan berarti kita menghalang – halangi, tapi mendorong masyarakat untuk mau menabung. Jangan semata – mata Jadup saja,” tandasnya. Menyoal pencarian tahap II belum berani dipastikan. Prinsipnya adalah, Pemkot Mataram telah mengusulkan ke pemerintah pusat. Persoalan pengalokasiannya diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Sosial. Pihaknya berprinsip data telah diverifikasi telah diserahkan ke pusat,sehingga penyelesaiannya dapat diprioritaskan dan tidak kejar – kejaran dengan target. Nantinya, anggaran itu dicairkan akhir tahun ataukah penganggaran berikutnya jadi kewenangan pemerintah pusat. “Yang penting kita sudah serahkan datanya. Persoalan pengalokasiannya jadi urusan pemerintah pusat,” demikian kata Martawang. (cem)
Hari Raya Idul Adha
Jumlah Hewan Kurban Meningkat Mataram (Suara NTB) Panitian Hari Besar Islam (PHBI) Kota Mataram pada perayaan Hari Raya Kurban, Minggu (11/8) akan memotong sapi dan memberikan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemkot menilai jumlah daging Kurban meningkat dari tahun sebelumnya. PHBI Kota Mataram telah menyiapkan skenario untuk seluruh ASN dan pimpinan SKPD beserta jajaran bergabung dengan pemerintah provinsi NTB bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di masjid Islamic Center Mataram. Asisten I Pemkot Mataram, Lalu Martawang, sebagaimana biasanya tradisi di Kota Mataram begitu selesai sholat Idul Adha akan melanjutkan acara di kantor Walikota Mataram dengan penyerahan hewan kurban kepada PHBI Kota Mataram dari Walikota Mataram. “Dalam hal ini Sekda Kota Mataram akan menyerahkan ke petugas yang memotong hewan kurban,” katanya, Jumat (9/8). “Alhamdulillah tahun ini terjadi peningkatan jumlah hewan kurban yang akan dipotong. Sebagai perbandingan, tahun 2018 itu sapi 15 ekor dan kambing 32 ekor. Sekarang ini sudah tercatat di kami lebih kurang yang sudah pasti itu 19 sapi dan sebanyak 44 kambing,” katanya. Nantinya lanjut Martawang, dari 15 sapi dan 44 kambing yang akan dikurban, akan dikumpulkan dan dipotong di Kantor Walikota lima ekor sapi. “Sisanya itu
nanti dari masing-masing kecamatan akan berikan masing-masing satu ekor sapi untuk dipotong di kecamatan,” katanya. Pada saat yang besamaan kata Martawang, dari Pemkot Mataram juga akan mendistribusikan dari 10 ekor sapi dan 44 kambing tersebut kepada Dinasdinas terkait untuk mendistribusikan ke lapangan. “Kita sudah pastikan beberapa SKPD yang memiliki petugas petugas lapangan seperti Dinas PUPR, Dinas LH, Pemadam dan Dinas Perkim kita beri dia untuk didistribusikan ke lapangan, mudah-mudahan jumlahnya bisa menigkat. Kita usahakan,” katanya. Pada beberapa titik, Dinas LH akan memeberikan kambing kepada masyarakat yang berdekatan di TPA Kebon Kongo. Kemudian, pada Rumah Sakit Kota Mataram, kata Martawang, kita
akan berikan kambing juga untuk masyarakat sekitar rumah sakit. Hari Raya Kurban ini, kata Martawang, adalah momentum membangun spirit atau semangat berkurban yang dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Kota Mataram. Sehingga kita mencapai pada asas solidaritas sosial dan kebersamaan. “Itu menjadi marwah pencapaian dari Visi Kota Mataram,” tuturnya. Pada Jumat hingga Sabtu Pemkot Mataram akan membagikan kupon yang didistribusikan untuk masyarakat di sekitar kantor Walikota. “Jumlahnya (kupon) menyesuaikan. Kita atur. Yang penting jatahnya kita siapkan. Prioritas kita untuk masyarakat yang ada di sekitar saja. Kita juga beri kepada yang layak dapat saja. Insha Allah cukup,” kata Martawang. (viq)
(Suara NTB/viq)
SIAP KURBAN – Hewan kurban yang mulai berdatangan, Jumat (9/8) dan diikat di salah satu sudut kantor Walikota Mataram, siap dipotong untuk didistribusikan kepada warga yang berhak menerimanya.
(Suara NTB/cem)
HOTEL BARU - Pekerja sedang menyelesaikan pembangunan hotel baru di Cakranegara, Jumat (9/8). PHRI mendesak pemerintah memoratorium pembangunan hotel di Mataram.
Pengusaha Minta Pengurangan Pembayaran Pajak Mataram (Suara NTB) Sejumlah pengusaha hotel, restaurant dan hiburan di Kota Mataram meminta pengurangan pembayaran pajak. Pendapatan pascagempa bumi lalu hingga kini belum stabil. Pemerintah diharap mencari regulasi sebelum mengeluarkan kebijakan. Pimpinan Hotel Golden Palace, Teddy Sanyoto menegaskan, langkah Pemkot Mataram menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bank daerah menarik pajak sangat didukung. Apalagi pengawasan pendapatan dilakukan menggunakan sistem elektronik. ‘’Semestinya, kebijakan ini dilakukan sebelum gempa 2018 lalu. Karena saat ini, pendapatan hotel turun drastic,’’ katanya, Jumat (9/8). Pandangan Koordinator wilayah V KPK terhadap pajak tidak berpengaruh terhadap gempa dinilai salah besar. Seluruh jenis usaha di Kota Mataram babak belur. Pendapatan tidak sebanding dengan operasional. “Semua paham PB1 hasil pungut pajak harus disetor ke negara. Namun, harus disadari tidak ada hubungan dengan gempa dengan PB1, salah besar. Sebelum terjadi gempa bisa diperiksa di BKD adakah hotel menunggak pajak,” tegasnya. Dia meyakini pengusaha tidak mungkin tidak membayar pajak. Mereka hanya menunda dan dipastikan akan membayar. Tidak ada niat pula menggelapkan pajak. Kondisi demikian semestinya harus dipahami oleh pemerintah pusat. Bukan berarti mengejar pengusaha di daerah tapi tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Jika pemerintah pusat prihatin terhadap kondisi investasi di daerah, semestinya ada kebijakan mengurangi pembayaran PB1 50 persen. “Pemerintah pusat itu seharusnya bantu daerah. Jangan kita dikejar – kejar terus dengan pajak. Kondisi kami di sini sudah babak belur,” kritiknya. Pemerintah juga berpikir jika pendapatan hotel tidak sebanding dengan operasional praktis akan terjadi pengurangan karyawan. Komunikasi pernah dilakukan dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta tidak dilakukan PHK atau merumahkan karyawan.
Komitmen ini coba dijaga sehingga diminta kebijakan pembayaran pajak. “Golden Palace harus hidupkan 200 staf. Mestinya harus ada subsidi silang dari pemerintah pusat. Ini kejadian force majeure sehingga mengeluarkan aturan daerah dispensasi,” ungkapnya. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, yang juga Owner Hotel Grand Legi, Anita Ahmad menegaskan, sejak tahun 2014 pemerinta pusat mengeluarkan kebijakan tidak boleh pemerintah rapat di hotel. Kebijakan Presiden Joko Widodo mempengaruhi finansial pengusaha hotel. Untuk menstabilkannya pun harus meminjam uang di bank. Di satu sisi, gaji karyawan, biaya pokok pembelian serta operasional setiap tahunnya naik. Belum lagi harus berbagi kue dengan hotel yang mulai tumbuh di Kota Mataram. Kondisi ini diperparah lagi dengan gempa bumi tahun lalu. Nyaris setahun pengusaha hotel sepi. “Pascagempa kita merangkak dan hotel merasakan sulit. Mengandalkan pembayaran dari meeting dari pemerintah nanti dibayar dua sampai tiga bulan. Pajak 10 persen terus dilakukan,” tandasnya. Tunggakan pajak hotel dirilis komisi antirasuah bukan berarti pengusaha tidak membayar pajak. Tetapi meminta diatur ulang pembayaran atau menunda saja. Semestinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengurangi pembayaran pajak dengan pertimbangan force majeur. Nyatanya, hingga kini pengusaha terus dikejar – kejar. “Dengan kondisi kita ditakut – takuti mau dipasangkan plank. Kalau saya gampang saja hutang tidak bayar operasional akan dijual aset,” tegasnya. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), H. M. Syakirin Hukmi, S.E, M.M. mengatakan, permintaan pengurangan pajak tidak bisa serta – merta dilakukan oleh pemerintah. Artinya, harus ada aturan sebagai rujukan mengeluarkan kebijakan. Mekanismenya ini harus ditempuh. Dengan kondisi saat ini, tidak bisa pula Pemkot Mataram mengurangi tunggakan pajak yang sudah berjalan. (cem)
SUARA NTB Sabtu, 10 Agustus 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Wagub : Bibit Unggul Jangan Hanya di Pameran Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalillah bersama asisten dan kepala OPD lainnya melakukan kunjungan ke stan pameran pertanian dan hortikultura milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Di arena pameran di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur, sejumlah bibit hortikultura dan benih unggul dipampang. Rohmi mengelilingi dan mengecek seluruh isi pajangan. Buah dan sayur yang paling menonjol. Wakil gubernur didampingi Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H. Prihatin Hariono dan Kepala SMK PP, Sugiarta. “Bener ndak ini? Jangan sampai hanya sekedar pameran,” demikian wagub melontarkan pertanyaan. Setelah memeriksa buah-buahan unggul di dalam pot yang telah berbuah. Hasil-hasil pertanian dan perkebunan ditampilkan. Baik yang belum diolah, maupun yang telah dilakukan hilirisasi. Seperti diketahui, sektor pertanian adalah sektor unggulan. Kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) mendominasi. Sektor pertanian, dalam setiap rilis Badan Pusat Statistik (BPS) nilai tukarnya di atas 100. Artinya petani sudah mendapatkan keuntungan dari biaya dan operasionalnya. Beda
halnya dengan pertanian hortikultura (sayur dan buah). Sampai saat ini nilai tukar petaninya belum menyentuh 100. Artinya, petani selalu merugi. Di pasaran, sayur dan buah dari luar juga kian mendominasi. Wagun memberikan pandangan, yang paling penting mendorong bagaimana tanamantanaman lokal unggulan ini mendapat tempat di hati masyarakat. Harus ada kampanye agar masyarakat lebih mencintai tanaman lokal daripada hasil komoditas pertanian hortikultura dari luar. “Pemahaman ini sangat mempengaruhi konsumsi,” ujarnya. Tanaman lokal seharusnya juga lebih murah dibanding tanaman luar. Tetapi bila melihat hortikultura di NTB, Wagub mengatakan sudah cukup baik hasil produksi buah lokal. Jeruk disebut, yang didatangkan dari Suralaga dan daerah-daerah penghasil lainnya. Disebut juga salak, kemudian durian yang dulunya jarang dilihat. Saat ini sudah melimpah priduksinya. Kebun-kebun duri-
an dapat dijumpai di manamana. Artinya, hanya tinggal disempurnakan. Kalaupun ada halhal yang kurang, menurut orang nomor dua di NTB ini, masyarakat harus diedukasi. Diingatkan senang mengkonsumsi buah lokal. Edukasi ini juga yang akan di masukkan dalam program revitalisasi posyandu. “Supaya semua edukasi yang berhubungan dengan pembangunan ini kita masukkan ke sana. Karena jangkauannya sampai tingkat dusun. Kalau peningkatan horti, saya pikir sudah cukup signifikan,” paparnya. Kepada Dinas Pertanian diharapkah agar lebih terintegrasi, menggandeng para praktisi, ahli, pelatihan-pelatihan agar programnya dapat disinergikan dengan baik. membangun sesuatu, masing-masing punya keahlian dan kompetensi. “Kalau ini disinergikan akan lebih baik. Bibit unggul juga jelas, harus dimasyarakatkan. Bagaimana membuatnya. Bagaimana menghasilkannya. Supaya masyarakat bisa memanfaatkan,” demikian Wagub. (bul)
(Suara NTB/bul)
DISKUSI - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Prihatin Hariono dan Sugiarta menjelaskan tentang bibit – bibit unggul di masyarakat.
OJK Persilakan Nasabah Asuransi Melapor Taksi ”Online” Ilegal akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersilakan nasabah asuransi yang ingin melapor, terkait segala persoalan yang terjadi dengan asuransi. Meski begitu, laporan diharapkan prosedural. “Silahkan saja melapor, kalau ada masalah dengan perusahaan asuransinya. Tapi komunikasi dulu dengan perusahannya. Kalau tidak puas, tidak ada tanggap, baru lapor ke OJK,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan. Belakangan menyeruak persoalan asuransi. Sebelumnya asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ), oleh otoritas telah direkomendasikan ditutup. Dengan ketentuan, perusahaan harus menyelesaikan kewajiban kepada nasabah. Lalu muncul lagi persoalan di asuransi Bumiputera. Asuransi ini dari informasi lapangan yang diterima media ini, banyak mendapat keluhan lantaran banyaknya pemegang polis yang belum bisa melakukan klaim. Otoritas Jasa Keuangan juga tengah menangani persoalan asuransi ini dengan nasabahnya. Di NTB, Otoritas Jasa Keuangan baru menerima sebanyak 13 aduan. Kata Farid, laporan yang masuk ke mejanya rata-rata soal keluhan pemegang polis yang belum menerima klaim asuransinya. Kendati telah jatuh tempo. Ada juga belakangan muncul per-
(Suara NTB/bul)
Farid Faletehan soalan asuransi, Jiwasraya. Persoalan yang dialami asuransi ini umumnya sama. Klaim asuransi jatuh tempo yang belum dibayar oleh perusahaan kepada nasabah. kasus Jiwasraya ini, Farid mengaku otoritas belum menerima laporan. “Masih nol laporan kalau Jiwasraya,” kata di temui di ruang kerjanya, Jumat (9/8) kemarin. Dari informasi lapangan yang diterima media ini, sejumlah nasabah Jiwasraya mulai riuh. Klaim yang diajukan nasabah yang telah jatuh
tempo masa tabungannya tak tuntas diselesaikan oleh asuransi. Di Mataram, sementara ini ada sekitar empat nasabah yang mulai keberatan. Ratusan juta klaim masing-masing nasabah belum dipenuhi perusahaan. Meski demikian, nasabah yang bersangkutan masih enggan melapor. Sembari menunggu perkembangan. Farid Faletehan mengatakan, sebagai tugas dan fungsinya. Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tujuan pembentukannya agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non Bank). Atas tugas dan fungsinya itulah, Farid mengatakan OJK sangat membuka diri menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat terkait industri keuangan, bank dan non bank. Tata cara melapor, dengan melampirkan kelengkapan dokumen ke OJK. Laporan bisa dilakukan langsung ke kantor OJK di Malomba, Ampenan atau bisa melalui layanan telepon. (bul)
Rapat Tahunan Koperasi di Bawah 50 Persen Mataram (Suara NTB) Rapat Akhir Tahun (RAT) koperasi di NTB di bawah 50 persen. Padahal, RAT adalah gambaran semangat tumbuh kembangnya koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM mengatakan jumlah koperasi mengalami kenaikan. Bukan turun, meskipun jumlah koperasi yang tidak aktif hampir mencapai 40 persen. Koperasi baru mulai bermunculan. Kepala dinas dari sosialisasi yang dilakukannya di Bima, a n i m o berkoperasi masyarakat cukup tinggi menurutnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat bahkan meminta kepada pemerint a h provinsi unL. Saswadi
tuk membentuk koperasi syariah. Saat ini jumlah koperasi syariah di NTB sebanyak 358 unit. Jumlahnya akan diperbanyak. Tetapi kata L. Saswadi, harus atas insisiatif kelompok masyarakat untuk membentuknya. Murni atas kesadaran bersama. Agar koperasi yang dibentuk, dengan kesadaran dan semangat sendiri menumbuh kembangkannya. “Kita punya koperasi syariah ini sudah 385 unit. Targetnya ndak banyak. Kita bina terus agar RAT nambah,” imbuhnya. Total jumlah koperasi lebih dari 4.000 unit. Syariah maupun konvensional. Dari jumlah tersebut, 38 persen diantaranya yang tidak aktif. Jumlah koperasi yang aktif ini juga bertambah kata kepala dinas. Dari sebelumnya 2.010 menjadi 2.633 koperasi. “Yang tidak aktif itu koperasi lama. Koperasi-koperasi baru ini yang mulai tumbuh,” terangnya. Tumbunya semangat berkoperasi ini, setelah pemerintah mencabut kebijakan tidak memperbolehkan bantuan kepada koperasi. Permendagri dimaksud telah dicabut. Ia juga menyambut pencabutan regulasi itu. Karena koperasi didasari semangat masyarakat, pemerintah juga punya
peran mendorongnya lebih baik. Sementara Kepala Bidang Pembinaan Koperasi, Hamzanwadi, S. St mengatakan sebaliknya. Semangat berkoperasi di NTB dalam pandangannya lemah. Dilihat dari banyaknya koperasi yang tidak aktif. Dulunya, bisa jadi koperasi bermunculan karena bantuan pemerintah. sehingga orientasi berkoperasinya hanya untuk mengelola bantuan. Ia katakan lemah, dilihat dari jumlah koperasi aktif yang melakukan RAT. Sampai saat ini, koperasi yang melakukan RAT 44,09 persen. Padahal, RAT dilakukan setelat-telatnya tiga bulan di awal tahun. Dalam rangka mempercepat koperasi melaksanakan kewajibannya. Pengurus koperasi di kabupaten/kota diundang, di kumpulkan di Dinas Koperasi dan UMKM. “Masih ada waktu bagi koperasi melaksanakan RAT. Kita dorong terus,” ujarnya. Koperasi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB juga demikian. Dari sebanyak 246 unit koperasi, 60 persen telah melakukan RAT. Masih ada waktu sekitar 6 bulan. Kita tetap dorong yang penting RAT untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya,” demikian Hamzanwadi. (bul)
(Suara NTB/bul)
Pemda KLU Utang Klaim Jaspel dan Jampersal RSUD Rp2,8 Miliar Tanjung (Suara NTB) Usai memutuskan kerjasama dengan BPJS, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengakomodir masyarakatnya melalui program lokal bernama KLU Sehat. Alih-alih berjalan lancar, program ini justru ikut mengutang jasa pelayanan medis sejak Januari sampai Agustus 2019 sebesar Rp1,3 miliar. Hal itu diungkapkan Direktur RSUD KLU, dr. H. Samsul Hidayat, usai menghadiri paripurna DPRD KLU belum lama ini. Samsul mengatakan, jaspel rumah sakit dibayarkan dari BPJS warga yang ditanggung pemerintah pusat, serta biaya dari daerah melalui Bansos KLU Sehat. Untuk BPJS Kesehatan sendiri, jaspel medis dibayarkan sampai April, sedangkan Jaspel KLU Sehat belum terbayarkan selama 8 bulan ini. “Saat ini, kita sedang menagih ke Dinas Kesehatan selaku pengelola Bansos KLU Sehat,” kata Samsul. Tunggakan Jaspel RSUD ini secara otomatis berdampak pada penundaan pembayaran jaspel dari RSUD kepada
seluruh karyawan. Idealnya, jaspel diberikan setiap bulan. Namun karena kendala tersebut, manajemen RSUD pun harus mempermaklumkan kondisi keuangan yang terjadi. Di sisi lain, penundaan klaim jaspel itu dipastikan tidak mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. “Mereka memahami kesulitan yang kini dialami RSUD dan tidak menuntut banyak. Karena kita ‘kan lebih mengedepankan pelayanan ini dulu untuk masyarakat,” ungkapnya. Terpisah, Plh Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, melalui Kasi Penjamin Kesehatan, Hilwan Jauhari, membenarkan adanya tunggakan tersebut. Utang bansos yang ada di RSUD menyangkut Jaspel KLU Sehat dan Jampersal tahun 2017. Khusus Jampersal 2017, Hilwan menyebut keuangannya berasal dari alokasi DAK non Fisik. Tunggakan tidak terbayar di 2018 karena terdapat kelebihan pagu yang dikirimkan oleh pusat, sehingga secara otomatis, tung-
gakan Jampersal 2017 akan dibayarkan 2019. Mengacu pada data rekap Bansos Kesehatan Masyarakat Miskin 20162019, pembayaran klaim sebanyak Rp 8,378 miliar lebih. Klaim itu ada di 6 lembaga, antara lain, RSUD Lombok Utara, RSU Sanglah Bali, RSJ Mutiara Sukma, RSUD Kota Mataram, RSUP Provinsi NTB, dan 8 Puskesmas se-KLU. Dari total klaim itu, klaim yang belum dibayarkan sebesar Rp 5,765 miliar lebih. Jumlah tersebut belum dibayarkan di tiga lembaga, yakni RSUD Lombok Utara, RSUP NTB dan Puskesmas. Khusus untuk RSUD KLU sendiri, terdapat dua jenis klaim yang belum dibayarkan yakni Jaspel Bansos KLU Sehat sebesar Rp 1,313 miliar, dan Jampersal 2017 sebesar Rp 1,499 miliar lebih. Sehingga total utang pemda dari kedua item tersebut sebesar Rp 2,8 miliar. “Yang KLU sehat kita baru bisa bayar klaim bulan Januari, dan itu baru Rp 500 juta kita bayar ke rumah sakit dan sisanya nanti bertahap,” ucapnya. (ari)
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah ketok palu. Menetapkan kuota taksi yang mendapat legalitas beroperasi, baik konvensional maupun online. Ditetapkan tambahan sebanyak 735 unit. Tinggal disetujui Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windya, MM menegaskan, yang tidak berizin akan ditertibkan. “Yang tidak berizin, nanti ada penertibannya,” jelas kepala dinas usai kegiatan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di Kantor Gubernur, Jumat (9/ 8) kemarin. Penertiban akan dikerjasamakan dengan Dinas Perhubungan di kabupaten/kota, Kepolisian. Kapan operasi ini akan dimulai, menurut kepala dinas belum dapat dipastikan. Karena kuota baru ditetapkan. Untuk kendaraan-kendaraan yang masuk dalam kuota, rencananya akan dipasangkan stiker. Terutama untuk taksi online. Stiker inilah yang menjadi penanda legal atau tidaknya angkutan sewa khusus me-
layani penumpang. kelompok-kelompok tertentu. Sementara Ketua Organisasi AngkuMisalnya di bandara, pelabuhan, tan Darat (Organda) Provinsi NTB, An- atau di KEK Mandalika. Bangsal, dan tonius Zaremba Mustafa Kamal Senggigi. Semua yang diberikan izin admengatakan, dengan tambahan seba- alah berhak beroperasi di mana saja. nyak 735 unit taksi yang beroperasi. Saat ini NTB tengah mempersiapkan Akan lebih memberikan kemudahan ke- diri menyambut pelaksanaan MotoGP pada masyarakat. “Dan kita menduku- tahun 2021 mendatang. Anton mengang penertiban yang dilakukan oleh pe- takan, jumlah kendaraan yang dibutumerintah, kepada taksi-taksi yang hkan pada event bergensi internasional ini tidak sedikit. beroperasi tanpa izin,” kata Antonius. Penetapan kuota meruSetelah ditetapkannya kuota, pakan langkah mempersiatinggal menetapkan tarif. Batas pan diri memastikan poatas dan batas bawah. Harapantensi transportasi darat di nya,untuktarifinidiaturtariftaksi NTB menyambut event online di atas taksi konvensional. tersebut. “Jangan sampai “Biar bijak, karena taksi online ini saat pelaksanaan MotoGP kan termasuk baru,” ujarnya. Antonanti, justru orang luar nius menambahkan, penetayang akan menikpankuotataksiiniakan matinya. Karemeredam persoalan na itu ditertibtransportasi di kan dari lapangan. Disekarang,” harapkan, tidak demikian lagiadapengkoAnton. tak-kotakan (bul) wilayah oleh Bayu Windya (Suara NTB/bul)
SUARA NTB Sabtu, 10 Agustus 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Data Korban Gempa Diduga Fiktif
Kader Teladan Tingkat Nasional SUSILAWATI, didaulat menjadi salah satu kader Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (IMP PPKBD) terbaik tingkat nasional. Kader Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga ini secara khusus akan diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 74. Susi (demikian ia biasa disapa) adalah pejabat desa dan kader aktif dalam melaksanakan dan mengelola pro(Suara NTB/rus) gram KB di Desa Tumbuh Susilawati Mulia. Tak heran dalam penilaian yang dilakukan Tim Penilai pada tanggal 1-5 Agustus lalu ia meraih poin tertinggi dari 18 perserta yang merupakan perwakilan dari berbagai daerah se Indonesia. Warga Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga ini berangkat dari seorang petugas kebersihan di kantor Desa Tumbuh Mulia sejak tahun 2010. Karena kemampuan dan jiwa pengabdiannya, dua tahun kemudian, yaitu 2012 ia dilantik sebagai Kepala Urusan (Kaur) Administrasi Umum di desa tersebut untuk periode 2012-2017. Sejak Januari 2019 menjadi, dipercaya lagi oleh kepala desa menempati posisi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. Susi dinilai memiliki komitmen untuk melayani masyarakat kendati penghasilannya tidak seberapa. Ia berkisah pernah menerima honor Rp 50 ribu per bulan selama dua tahun. Perempuan yang juga mengurusi empat orang adiknya tersebut pernah bercita-cita menjadi guru dan pengusaha sukses. Tak heran, ia termasuk siswa berprestasi dan berhasil memperoleh beasiswa. Akan tetapi cita-cita tersebut kandas dan terpaksa ia kubur, karena keterbatasan biaya. Gagal meraih cita tak kemudian membuatnya patah semangat. Ia dengan ikhlas melakukan tugasnya. Tidak hanya sebagai pelayan masyarakat melainkan juga sebagai pengganti orang tua bagi adik-adiknya serta sebagai ibu rumah tangga. Keberhasilannya saat ini, katanya adalah berkat dukungan serta motivasi dari PLKB Desa, Kepala desa dan Kecamatan. Tidak lepas juga sambungnya dukungan dan motivasi keluarga. (rus)
Lotim Percepat Susun SOP UPT Dukcapil Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mempercepat penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Percepatan dan pemantapan SOP disusun bekerjasama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (Kompak) melakukan pemantapan rancangan Dukcapil yang beberapa waktu lalu dibentuk. District Coordinator Kompak Lotim, Nanik Munthohiyah kepada Suara NTB mengatakan, SOP tersebut nantinya akan disahkan melalui Peraturan Bupati yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman pelaksanaan kerja di UPT Dukcapil se Kabupaten Lotim. Dijelaskan Nanik, Pelayanan Dokumen Kependudukan merupakan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemkab Lotim melalui Dinas Dukcapil dituntut untuk melakukan pelayanan secara maksimal. Bersamaan dengan itu, Pemda Lotim menyusun juga Peraturan Bupati tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat (Desa). “Revisi ini sebagian besar terkait dengan perluasan cakupan, yang tidak lagi hanya akta kelahiran, melainkan juga untuk dokumen Kartu Identitas Anak, Kartu keluarga dan Akta Kematian,” ungkap Nanik. Didapati bahwa selama satu tahun pelaksanaan peraturan bupati ini, ternyata dalam sharing pengalaman dari stakeholder pelaksana perbup dan hasil pencapaian target, strategi dan pelaksanaan dala perbup ini sudah cukup baik dengan beberapa rekomendasi perbaikan. Di sisi lain, karena dianggap perbup ini efektif, maka target percepatan ini diperluas. Perluasan dilakukan karena hanya pada dokumen akta kelahiran saja, namun ke dokumen lainnya yang masih rendah di kabupaten. (rus)
Empat Kecamatan di Lotim Diaudit Selong (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) secara rutin melakukan audit reguler terhadap desa-desa yang ada di daerah ini. Hingga saat ini, terdapat empat kecamatan yang sedang dilakukan audit, di antaranya Kecamatan Pringgabaya, Labuhan Haji, Terara dan Jerowaru. Audit reguler dilakukan untuk meminimalisir salah administrasi keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran desa. Dalam audit reguler ini, Inspektorat melakukan (Suara NTB/yon) penyesuaian terhadap realH. Muhammad Hairi isasi anggaran desa secara administrasi dengan fakta di lapangan. Apabila ditemukan ada kekeliruan, tim akan melakukan pembinaan sebagaimana mestinya. Adapun empat kecamatan yang dilakukan audit reguler itu dikarenakan keterbatasan personel Inspektorat Lotim. “Intinya, audit reguler yang kita lakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam penggunaan anggaran desa baik secara administrasi maupun realisasi di lapangan,” terang Inspektur pada Inspektorat Lotim, H. Muhammad Hairi, Jumat (9/8). Dari 239 desa yang ada di Kabupaten Lotim, audit tetap dilakukan mulai dari penyusunan APBDes dengan melakukan review pada Januari, Februari, Maret. Selanjutnya melakukan evaluasi pada bulan Agustus dan September. Dari evaluasi itu kemudian dilihat desa-desa yang nilainya rendah dalam pengelolaan administrasinya untuk kemudian dilakukan audit. Selain melakukan audit, lanjut Hairi, Inspektorat juga melakukan pendampingan ke semua desa yang ada. Apabila sudah dilakukan evaluasi, maka akan dilakukan pendampingan yang lebih mendalam terutama nilai rendah, karena tidak mungkin dilakukan audit semuanya, maksimal dalam satu kecamatan terdapat 3-4 desa. Sejumlah desa yang dilakukan audit itu baik permintaan dari APH dan dari temuan Inspektorat sendiri. Dari catatan Inspektorat, di tahun 2018 lalu jumlah desa yang diaudit berdasarkan permintaan aparat kepolisian sebanyak 8 desa dan kejaksaan 8 desa, sedangkan 3 desa berdasarkan temuan Inspektorat. “Saat ini sudah dilakukan penandanganan dengan perjanjian kerjasama bersama pemerintah provinsi,” pungkasnya. (yon)
Warga Pohgading Diklarifikasi Inspektorat Selong (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan klasifikasi terhadap sejumlah warga Pohgading Kecamatan Pringgabaya terkait pendistribusian bantuan korban gempa. Pasalnya, data penerima bantuan di tempat tersebut diduga fiktif dan salah sasaran. Ketua Forum Peduli Masyarakat Desa Pohgading, Zuhud Moushaf, mengaku, dirinya bersama sejumlah masyarakat lainnya diklarifikasi dari apa yang sudah dilaporkannya. Terdapat 17 masyarakat penerima bantuan yang difiktifkan namanya untuk pencairan dan tersebut yang diduga dilakukan oleh pokmas dan oknum Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya. Atas dasar itulah, kata dia, persoalan itu dilaporkan ke Inspektorat dan juga ke aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Polda NTB. “Kita katakan fiktif, karena
nama masyarakat selaku penerima sudah ada namun dialihkan ke orang lain oleh kadus dan pokmas,” katanya, Jumat (9/8). Misalnya, dari data yang dimilki masyarakat penerima atas nama Nurhayati dialihkan bantuannya ke Nuraini. Selanjutnya, Ernawati ke Hurnawati. Diduga, nama-nama yang dialihkan itu karena sudah ada dealdeal untuk bisa dibagi dana bantuan tersebut khususnya untuk rusak sedang Rp25 juta dan rusak sedang Rp10 juta. Sementara yang difiktifkan, yakni 7 unit untuk rusak sedang dari 17 unit rusak ringan dengan total dana sebesar Rp275 juta yang in-
dikasinya jadi kerugian negara, karena masing-masing dipotong antara Rp1 juta lebih per orang. “Kita sudah dilaporkan ke Polda NTB. Hari ini kita diklarifikasi ke Inspektorat menindaklanjuti oleh Inspektorat yang sebelumnya sudah turun lapangan,’’ ujarnya. Tim Auditor Inspektorat Lotim, Taufik mengatakan proses klarifikasi yang dilakukan untuk mencocokkan hasil lapangan dengan keterangan pelapor. Audit khusus ini, kata dia, untuk menggali pokok permasalahan dengan menggali keteranganketerangan lebih mendalam. Apabila ke depan ditemukan
(Suara NTB/yon)
DIKLARIFIKASI - Masyarakat Pohgading saat diterima oleh Inspektorat Lotim untuk diklarifikasi terkait laporan dugaan penyimpangan dana gempa, Jumat (9/8/). indikasi penyimpangan, maka temuan itu akan disampaikan ke bupati dan selanjutnya menunggu perintah bupati. “Apapun hasilnya akan disampaikan ke bupati. Selanjutnya tergantung keputusan bupati,” jelasnya. Inspektur pada Inspektorat Lotim, H. Muhammad Hairi,
menyampaikan audit khusus yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Pihaknya sudah menerima beberapa bukti dokumen dan juga sudah dilakukan cek lapangan, sehingga untuk memperjelas dugaan itu pihak dari pelapor kembali dimintai keterangan lagi. (yon)
Optimalkan Layanan Adminduk, Tujuh ASN Dimutasi Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., kembali menggeser posisi sejumlah ASN lingkup Pemda KLU. Hanya saja, mutasi kali ini spesifik berada di satu dinas, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Dari tujuh ASN yang digeser, 6 orang di antaranya masuk ke Dinas Dukcapil. Sedangkan satu orang lainnya, dikeluarkan dari Dinas Dukcapil, karena dianggap tidak maksimal. Ke enam orang yang masuk ke Dinas Dukcapil antara lain, H. Lasimudin dengan jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian, Maridep untuk posisi sebagai Kepala Seksi Kelahiran, Doni Sopian Hadi, S.IP, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Nurul Bayati, S.Sos, dipercaya sebagai Kasi Pendataan Penduduk, Cecep Marma Ariwibawa, S.Kom., pada Kasi Siak, Lalu Fahmy Aditia, S.IP, Kasi Perubahan Status Anak. Sedangkan satu ASN, Agung Puji Barjo Iriantono, SP., digeser sebagai Kasi Keanekaragaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pergeseran ke tujuh orang itu, dikatakan Najmul sebagai
upaya untuk mendorong optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Mutasi ini digelar spesifik karena sesuai aturan, pergeseran ASN di Dukcapil harus menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri. “Pergeseran eselon di Dukcapil sedikit terlambat karena aturan menunggu keputusan Mendagri sehingga tidak bisa tepat dengan pelantikan lain. Setelah SK disetujui Bupati, juga SK harus disetujui Mendagri,” kata Najmul usai melantik, Jumat (9/8). Ia menegaskan, pergeseran ini merupakan bukti pemerintah untuk tidak main-main dalam memindahkan orang per orang. Di samping itu, pemerintah juga ingin mendorong percepatan pelayanan Adminduk yang selama ini menjadi contoh bagi banyak kabupaten lain di Indonesia. Besarnya tanggungjawab ini ia harapkan berbanding lurus dengan kinerja para ASN yang diberi amanat. Dalam konteks kependudukan, Pemda KLU sudah banyak mendapat penghargaan. Secara capaian percepatan penerbitan akta, kinerja Dukcapil KLU melebihi ratarata nasional dan provinsi. “Inovasi yang sudah ada ini
(Suara NTB/ari)
LANTIK - Bupati KLU H. Najmul Akhyar melantik pejabat lingkup Dinas Dukcapil KLU, Jumat (9/8). kita lanjutkan. Beberapa kabupaten sudah belajar dari KLU. Bagaimana cepatnya kita memberi pelayanan, kita pastikan sebelum pulang dari puskesmas, rumah sakit, warga sudah dapatkan akta,” tandasnya. Sementara itu, Sekretaris
Tengah Tertidur Lelap
Terduga Penadah Ranmor Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Seorang terduga penadah pencurian kendaraan roda empat, Ari (34) Dusun Sagik Wakan Desa Wakan Kecamatan Jerowaru terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian. Ia ditangkap pada saat tengah tertidur lelap di rumahnya. Pelaku ditangkap dalam kasus pencurian berdasarkan laporan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Made Yogi Purusa Utama, SE SIK, Jumat (9/ 8) mengatakan, penangkapan pelaku berawal dari informasi tentang keberadaan kendaraan roda empat jenis pick up yang dikuasai oleh pelaku yang diduga hasil curian. Selanjutnya tim melakukan penggerebekan di rumah pelaku di Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, di mana pada saat itu pelaku sedang istirahat, sedangkan barang bukti berupa satu unit mobil Carry Pick Up sedang ter-
(Suara NTB/ist)
DIAMANKAN - Pelaku beserta barang bukti saat diamankan di Mapolres Lotim. parkir di depan rumah pelaku. Dalam kondisi terlelap itu, petugas melakukan pengecekan dan mendapati bahwa mobil tersebut merupakan mobil hasil curian yang terjadi di wilayah hukum Polres Loteng. Dari hasil dilakukan interogasi lebih lanjut bahwa pelaku menguasai mobil pick up tersebut dengan cara pelaku menerima gadai dari
salah seorang rekannya inisial RD senilai Rp 15.000.000. Untuk saat ini tim menunggu konfirmasi dan koordinasi dengan Resmob Polres Loteng untuk pengembangan dan proses Hukum lebih lanjut. Sementara pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Lombok Timur untukn dilakukan proses hukum. (yon)
Dukcapil KLU, Raden Tresnahadi, mengakui Dukcapil saat ini masih kekurangan banyak pegawai. Dari kebutuhan total 150 pegawai sesuai ABK, Dukcapil dibekali oleh 79 pegawai (52,66 persen). Artinya Dukcapil masih kekurangan 47,33 pegawai.
“Jumlah pegawai di Dukcapil 79 orang terdiri dari 24 ASN dan 55 orang kontrak. Secara teknis kekurangan itu berpengaruh, tetapi kita tetap berupaya secara maksimal memberi pelayanan,” katanya. (ari)
Atasi ’’Blank Spot’’ Lotim Butuh Enam BTS Selong (Suara NTB) Blank spot atau area yang tidak tersentuh sinyal komunikasi masih banyak ditemukan di Lombok Timur (Lotim). Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan setidaknya 5 sampai dengan 6 Base Transceiver Station (BTS). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lotim, Ahmad Masfu kepada Suara NTB, Jumat (9/8) mengatakan, Infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator ini akan dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Diakuinya, beberapa waktu lalu di Hotel Sakala Tanjung Benoa Bali, pihaknya bersama BAKTI Kemenkominfo menandatangani berita acara pembangunan BTS di dua lokasi di Sambelia dan Jerowaru. Bakti rencana akan membangun BTS tersebut pada bulan September mendatang. Pembangunan BTS ini
setidaknya mampu memperkuat sinyal alat telekomunikasi yang tidak terjangkau oleh provider. Satu BTS bisa menjangkau raduis 10 km. “Ini kita juga dijanjikan tambahan satu lagi, tetapi masih menunggu kabupaten mana yang mau didelete,” ucapnya. Penambahan ini rencana akan dibangun lagi di wilayah Kecamatan Sakra. Daerah-daerah blank spot di Lotim diharapkan ke depan tidak lagi ada. Selain itu daerah-daerah dengan sinyal buruk provider tertentu juga bisa teratasi. Kepada para provider, diserahkan sepenuhnya oleh Diskominfo Lotim untuk membangun tower-tower penguat sinyalnya. Disadari, provider mendirikan tower itu sesuai hasil survei ekonomis perusahaan. “Tidak bisa kita meminta perusahaan kalau minim nilai ekonomisnya,” akuinya. Peranan pemerintah pusat selanjutnya diharapkan terus mendukung daerah yang tidak terjangkau sinyal ini agar dibangunkan tower BTS. Saat ini, per Mei 2019 lalu jumlah towe site di Lotim sudah terdapat 344 titik. (rus)
TRS akan Dikerjakan 120 Hari Selong (Suara NTB) Pengerjaan Taman Rinjani Selong (TRS) akan dikerjakan selama 120 hari. Artinya proyek yang menelan anggaran Rp2,9 miliar ini ditargetkan rampung empat bulan ke depan. Proyek yang pernah gagal dan mangkrak selama dua tahun ini akan dikerjakan oleh kontraktor asal Makassar yakni PT. Lima Putra. Kepada Suara NTB, Jumat (9/8), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TRS, Nugraha mengaku optimis pengerjaan dapat tuntas dari tenggat waktu yang sudah ditentukan melihat kontraktor saat ini cukup profesional. Dalam pengerjaan pun, kata dia, pihak kontraktor sudah mempelajari desain yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim.
“Insya Allah kita optimis pengerjaan tuntas selama 120 hari pengerjaan itu,” terang Nugraha, yang juga Kasi Pengelolaan Sampah dan B3 pada DLHK Lotim. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Ir. Marhaban, menjelaskan dalam pengerjaan proyek ini, pemerintah daerah melalui DLHK Lotim menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,9 miliar. Nilai dari anggaran tersebut jauh mengalami pengurangan dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp5 miliar. Adapun untuk perbaikan dari TRS ini akan diubah total dan disesuaikan dengan padatnya rutinitas masyarakat pada taman yang terletak di jantung kota Kabupaten Lotim ini, salah satunya kegiatan Hultah NWDI.
Maka dari itu, dalam desain perubahan taman ini nantinya akan memperbanyak akses pejalan kaki atau jogging track. Sementara untuk porsi bunga dikurangi karena dikhawatirkan rusak ketika ada event-event besar di Lotim. “Apabila bunga diperbanyak, maka dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada bunga itu sendiri. Inilah salah satu yang menjolok pada perubahan desain Taman Rinjani Selong,” terang Marhaban. Kendati pengurangan tanaman bunga, mantan Kepala Dinas PUPR Lotim ini mengaku hal tersebut tidak mengurangi keasrian dari TRS. Pasalnya di taman itu sudah terdapat sejumlah pohon-pohon yang tinggi yang membuat taman asri dan pantas disebut ruang terbuka hijau. Sedangkan untuk air mancur
(Suara NTB/yon)
DIKERJAKAN - Proyek TRS mulai dilakukan proses pengerjaan berupa pemagaran di sekeliling taman. tetap dibangun. Dari desain awal air mancur hanya ditaruh pada posisi tengah, semen-
tara pada desain yang terbaru akan ditempatkan juga di bagian pinggir. (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 10 Agustus 2019
Halaman 5
Alot, Negosiasi Harga Lahan untuk Sirkuit Praya (Suara NTB) Upaya negosiasi harga lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika sampai saat ini masih berjalan alot. Masyarakat pemilik lahan masih tetap bertahan dengan harga yang diminta. Pun demikian, melalui pendekatan yang intensif proses pembebasan optimis bisa selesai.
(Suara NTB/dok)
H. M. Nursiah
“Tim percepatan pembebasan lahan sirkuit MotoGP masih berupaya maksimal untuk membantu penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP. Dan, tim optimis persoalan pembebasan lahan bisa segera tuntas,” tegas Sekda Loteng,
H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Jumat (9/8). Dikatakannya, semua tahapan sosialisasi dan konsultasi publik masih terus diintensifkan. Harapannya, bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan sirkuit
MotoGP tersebut bagi pembangunan di daerah ini. Di samping itu, pihak ITDC juga terus melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pembangunan sirkuit MotoGP. “Semua tahapan persiapan pembangunan sirkuit MotoGP serta
pembebasan lahan sirkuit MotoGP tetap berjalan. Dan, kita optimis semua target bisa tercapai,” ujarnya. Luas lahan yang harus dibebaskan untuk mendukung pembangunan sirkuit MotoGP sekitar 5 hektar. Dari jumlah tersebut, sudah sekitar 1,5 hektar yang selesai dibebaskan. Sisanya sekitar 3,5 hektar lagi masih dalam proses negosiasi harga. Alotnya negosiasi lahan dikarenakan tingginya harga lahan yang diminta oleh pemi-
lik lahan. Bahkan ada yang minta sampai Rp 300 juta per are. Sementara pihak ITDC hanya sanggup membayar antara Rp 70 sampai 80 juta per are. Itu sesuai hasil penilaian oleh tim apprasial independen. “Kendala utamanya sekarang memang soal harga lahan,” pungkas Nursiah. Bagaimana kalau negosiasi harga lahan menemui jalan buntu? Nursiah mengaku pihaknya berharap semoga tidak sampai demikian. Tapi kalaupun terjadi, tentu ada
mekanisme dan tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut. Karena bagaimanapun juga sirkuit MotoGP harus tetap dibangun, sehingga semua upaya akan dilakukan semaksimal mungkin. “Kita mohon dukungan semua lapisan masyarakat. supaya pembebasan lahan bisa tuntas. Dan, pembangunan sirkuit motoGP bisa berjalan,” ujar mantan Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng ini. (kir)
Dikunjungi Istri Gubernur dan Bupati Lobar
Susun Kebutuhan ASN BADAN Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah (Loteng) saat ini mulai menyusun kebutuhan akan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lima tahun ke depan. Terhitung mulai tahun 2020 hingga 2024. Hal ini bertujuan memenuhi standar ideal jumlah ASN di daerah ini. Kepala BKPP Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Jumat (9/8), menjelaskan, kebutuhan pengangkatan ASN tahun ini sudah diusulkan ke pemerintah pusat. ‘’Yang sedang kita susun sekarang kebutuhan ASN (Suara NTB/dok) untuk lima tahun kedepan. MuM. Nazili lai tahun 2020,” terangnya. Ia menjelaskan, sebelumnya Loteng masih kekurangan sekitar 2.020 ASN. Terbanyak ASN untuk tenaga pendidikan, khususnya guru. Diikuti kemudian tenaga kesehatan. Namun karena ada penerimaan ASN tahun lalu, maka defisit ASN Loteng saat ini sudah bisa ditekan menjadi tinggal 1.500 ASN lagi. Namun jumlah tersebut masih ada kemungkinan untuk bertambah, karena tahun ini, jumlah ASN Loteng yang akan pensiun juga cukup banyak. “Terkait kekurangan tersebut, pemerintah pusat sudah meminta kita untuk menyusun kebutuhan ASN sekaligus untuk lima tahun. Tidak lagi diusulkan per tahun,” jelasnya. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa menyusun kebutuhan ASN yang akan diangkat. Sesuai kemampuan anggaran dalam lima tahun ke depan. “Dengan pengusulan kebutuhan ASN sekaligus untuk lima tahun tersebut, pemerintah daerah tidak harus mengusulkan kebutuhan ASN setiap tahun. Tapi tinggal menunggu alokasi pengangkatan ASN per tahun dari pemerintah pusat. Sehingga proses pengangkatan ASN lebih efektif dan efisien,” ujarnya. Lebih jauh, Nazili mengatakan, sebelum itu pihaknya akan melakukan validasi dan pendataan kondisi ASN. Sesuai jabatan dan kompetensi yang ada. Karena ke depan, untuk proses mutasi baik pejabat struktural hingga staf, akan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. “Ke depan mutasi staf tidak lagi asal mutasi. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada. Hal itu untuk memastikan kinerja staf benar-benar maksimal begitu dimutasi,” pungkas Nazili. (kir)
(Suara NTB/kir)
PARIPURNA TERAKHIR - Anggota DPRD Loteng periode 2014-2019 menggelar rapat paripurna terakhir, Jumat (9/8).
DPRD Loteng Gelar Rapat Paripurna Terakhir Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (9/8) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil kinerja anggota DPRD Loteng periode 2014-2019. Hal ini sekaligus sebagai rapat paripurna terakhir anggota DPRD Loteng periode 2014-2019 dan dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, S.E. Dalam laporannya, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT.SE., mengungkapkan selama lima tahun masa baktinya, total DPRD Loteng telah melahirkan sebanyak 38 peraturan daerah (perda). Terbanyak pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebanyak 10 perda. Kemudian menetapkan 130 keputusan serta 59 keputusan pimpinan DPRD Loteng. “Secara umum kinerja DPRD Loteng sudah maksimal,” sebut Puaddi. Dikatakannya, anggota DPRD Loteng sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tiga fungsi, baik itu fungsi penganggaran, pengawasan serta legislasi. Walaupun diakui juga masih banyak kekurangan. Pihaknya berharap anggota DPRD Loteng yang baru bisa memberikan kinerja yang jauh lebih baik dari anggota DPRD Loteng yang lama, sehingga bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat didaerah ini. “Inilah pengabdian. Jadi ke depan kinerjanya harus lebih baik lagi,” ujarnya. Terpisah, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Loteng periode 20142019. Yang telah bekerja dengan maksimal menjalankan tugas-tugasnya mengawal dan menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terhadap anggota DPRD Loteng yang baru nantinya, pihaknya berharap jalinan komunikasi bisa lebih baik lagi. Sinergisitas antara pemerintah dengan legislatif bisa lebih erat lagi. Karena bagaimanapun juga, pemerintah tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa dukungan legislatif. “Sinergisitas yang selama ini sudah terbangun, kita harapkan bisa semakin kuat dan erat lagi. Demi kemajuan masyarakat dan daerah ini,” pungkas Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini. (kir)
Pelangi Kampung Nelayan Tarik Perhatian Wistawan Asing Giri Menang (Suara NTB) – Desa Senteluk Kecamatan Batulayar kembali membuat gebrakan. Setelah membuka lokasi wisata Tanjung Bias yang sukses menyedot pengunjung baik lokal maupun mancanegara. Kepala Desa Senteluk Fuad Abdul Rahman bersama jajarannya serta pemuda setempat membuat Pelangi Kampung Nelayan (PKN). Seperti halnya Tanjung Bias, Kampung nelayan ini diyakini akan ramai pengunjung. Bahkan belum dibuka untuk umum pun, kampung nelayan yang menjadikan rumah warga sebagai tempat wisata ini sudah mencuri perhatian wisatawan asing. Kades Senteluk Fuad Abdul Rahman yang dikonfirmasi, Jumat (9/8) mengatakan, ide pembuatan Pelangi Kampung Nelayan ini berangkat dari kondisi banyaknya nelayan di daerahnya yang hidup miskin dan terkesan kumuh. “Pelangi kampung nelayan ini, selain mengubah mindset berpikir kampung masyarakat yang kesannya kumuh, sehingga kami ingin buktikan bisa kampung nelayan ini diatur nelayan tidak kumuh,”jelas dia. Kampung nelayan ini juga sebagai salah satu alternatif wisata, sehingga didesain sedemikian rupa dengan diwarnai, dilengkapi beberapa hiasan pen-
dukung lainnya. “Ini akan berkesinambungan bagi nelayan, agar bisa menjadi lokasi wisata yang bisa dikunjungi,”jelas dia. Ia ingin adanya kampung nelayan ini bisa menjadi alternatif usaha bagi warga untuk menambah penghasilan rumah tangga. Karena itu, di kampung nelayan ini nanti pihaknya akan mengajak masyarakat untuk disuguhkan hasil tangkapan yang bisa dikemas. Sejauh ini jelas dia, pemikiran masyarakat sudah mulai terbentuk. Hal ini terlihat dari warga yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan kampung nelayan ini. Di samping itu, kampung nelayan ini lebih banyak dibangun dari dari swadaya. Pihaknya hanya membantu biaya pengecatan dari ADD. “Artinya sudah muncul kesadaran untuk ikut berpartisipasi, baik itu menjaga kebersiha dan lain-lain,”imbuh dia. Sementara Ketua TP PKK Provinsi NTB yang juga istri Gubernur Hj. Niken Saptarini Widyawati mengaku bangga dengan inisiatif desa dan warga dalam mengembangkan lokasi wisata, seperti kampung nelayan dan Tanjung Bias. “Hal ini patut disyukuri bahwa ternyata masyarakat kita mampu bangkit dan mandiri di atas kerja sendiri dan desanya sendiri untuk membuat usaha-usaha yang bagus, kita siap membantu
(Suara NTB/her)
KUNJUNGI - Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati bersama Ketua TP PKK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid saat berkunjung ke lokasi Pelangi Kampung Nelayan Aiq Genit. termasuk kami harapkan media masa,” jelas Niken. Menyoal keluhan yang menjadi kendala di desa setempat,seperti jalan dan air bersih. Menurut dia kampung nelayan ini merupakan rintisan yang satu-dua bulan dirintis. Menyangkut jalan perlu didukung oleh pemda dan dewan ikut membantu. Termasuk kata dia, soal sanitasi akan disampaikan ke pihak yang bisa membantu.
Di sisi lain, Ketua TP PKK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya berterima kasih atas kunjungan Ketua TP PKK NTB ke lokasi kampung nelayan, hal ini dia bagian dari promosi wisata desa. “Desa Senteluk ini kami harapkan bisa menjadi contoh dan diikuti oleh desa lain di Lobar,” jelas dia. Terkait kendala yang dihadapi di desa itu, tentunya per-
lu ada kolaborasi Pemprov, Pemda Lobar dengan kecamatan dan desa, sehingga ke depan wisata di daerah ini bisa lebih baik. ia berharap desa ini dicontoh oleh desa lain di Lobar. Sebab menurut dia keberadaan lokasi wisata ini tentu salah satu penunjang ekonomi yang juga masuk dalam program PKK UP2K (Upaya peningkatan pendapatan keluarga) khususnya di desa. (her)
Pemda dan Polres Lobar Himpun Dua Bulan Buron, Puluhan Hewan Kurban Pelaku Penganiayaan Ditangkap Polisi
Giri Menang (Suara NTB) – Seperti tahun-tahun sebelumnya, pihak Pemda Lombok Barat (Lobar) mengumpulkan hewan kurban yang diperoleh dari hasil pengumpulan para pejabat dan ASN. Untuk tahun ini, pihak Pemda dan Polres Lobar menyiapkan puluhan hewan kurban untuk dibagi kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Kapolres lobar, AKBP Heri Wahyudi mengatakan ada tujuh ekor hewan kurban yang berhasil dihimpun oleh jajarannya. Terdiri dari 5 ekor sapi dan dua ekor kambing. “Ini tiap tahu kita adakan,”jelas dia. Terdapat peningkatan jumlah hewan kurban yang dihimpun di mana tahun sebelumnya empat ekor sapi. Hewan kurban ini juga berasal dari PT Indonesia Power PLTU Jeranjang. Rencana pemotongan hewan kurban ini setelah Salat Ied. Pembagian hewan kurban ini diberikan kepada
(Suara NTB/her)
SERAHKAN - Pihak PT. Indonesia Power menyerahkan hewan kurban ke Kapolres Lobar Heri Wahyudi, Jumat (9/8). kurban ini akan dilaksanakan masyarakat sekitar. Sementara Kabag Kesra Set- Sabtu dan Minggu. Penyaluran da Lobar H. Rusni mengatakan ini langung ke masyarakat. Seuntuk sementara jumlah hewan jauh ini aku dia banyak permokurban yang berhasil dihimpun honan yang masuk ke pantia. sebanyak 34 ekor kambing dan Pihaknya akan membagikan ke 12 ekor sapi. Hewan kurban ini warga sesuai dengan permoberasal dari OPD dan ada juga honan tersebut. “Kami akan bagi sesuai dengan permohonan dari pihak perusahaan. Untuk penyaluran hewan dari warga,” jelas dia. (her)
Molor, Pelantikan Anggota Dewan Lobar Terpilih Giri Menang (Suara NTB) – Pelantikan DPRD Lombok Barat (Lobar) dipastikan molor dari jadwal yang dibuat oleh Sekretariat DPRD, hal ini diakibatkan putusan baru keluar Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu (8/ 8) lalu. Sementara sesuai jadwal yang dibuat Sekretariat DPRD , pelantikan seharusnya dilaksanakan tanggal 12 Agustus di mana masa jabatan anggota dewan 2014-2019 habis pada tanggal 11 Agustus 2019. Pihak KPU Lobar baru melaksanakan sidang pleno penetapan anggota dewan Lobar terpilih, di Hotel
Aruna Senggigi, Jumat (9/8). Pleno penetapan dihadiri Ketua KPU Bambang Karyono beserta komisioner KPU lengkap, Ketua Bawaslu dan komisioner. Ketua KPU Lobar Bambang Karyono mengatakan, pleno ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh KPU, menyusul putusan MK telah keluar Rabu Sore lalu. KPU Lobar baru menetapkan, hasil pleno penetapan DPRD terpilih ini akan diserahkan Sabtu (10/8) ke Bupati Lobar untuk selanjutnya diusulkan ke Pemprov NTB dalam hal ini Guber-
(Suara NTB/her)
TANDA TANGAN - Ketua KPU Lobar Bambang Karyono menandatangani hasil pleno penetapan dewan terpilih Lobar.
nur untuk mengeluarkan SK. Dijelaskan, agenda penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih adalah salah satu rangkaian tahapan yang harus dilalui oleh KPU. Selain itu, kegiatan ini sebagai salah satu tindaklanjut daripada keputusan MK yang sudah diputuskan dua hari yang lalu. Berdasarkan PKPU bahwa agenda penetapan itu maksimal 5 hari sejak keputusan itu ditetapkan. Menurutnya, tugas KPU sudah selesai hingga pleno penerapan dewan terpilih. Setelah itu terkait pelantikan dewan terpilih ranahnya di Pemkab Lobar. Kabag Hukum dan Humas Setwan Lobar Trisnu Dharma mengatakan, pengusulan pelantikan dewan terpilih menunggu penetapan KPU Lobar. Setelah penyerahan hasil pleno penetapan oleh KPU Lobar ke bupati, selanjutnya bupati membuat rekomendasi untuk diserahkan ke gubernur. Rencananya Senin depan bupati menyerahkan usulan ini ke gubernur. Sejauh ini pihak sekretariat menjadwalkan pelantikan tanggal 12 Agustus, namun karena ada gugatan perlu menunggu hasil pleno KPU. (her)
Giri Menang (Suara NTB) Pelarian H (35) Warga asal Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, pelaku penganiayaan berat terhadap dua korban berakhir di jeruji besi setelah ditangkap beberapa hari lalu. Pelaku diburu polisi selama dua bulan, namun baru bisa ditangkap di rumah istrinya di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Kini pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun. Demikian diungkapkan Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi didampingi Wakapolres dan Kasubag Humas dalam jumpa pers di Ruang Media Center Mapolres Lobar, Jumat (9/ 8). Jumpa pers ini sekaligus dirangkai dengan peresmian ruang Media Center Polres Lobar. Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi mengatakan, kasus penganiayaan berat yang dilakukan pelaku ini menjadi atensi sebab dilakukan pada bulan puasa. Dijelaskan, pelaku berhasil ditangkap di Desa Buwun Mas. “Pelaku ditangkap di rumah istrinya di Dusun Tangin-Angin, Desa Buwun Mas,” jelas dia. Pihaknya melacak keberadaan pelaku setelah kejadian itu. Pelaku dilacak di Desa Mareje namun keberadaan tersangka tak bisa dideteksi, bahkan ia turun langsung memimpin pencarian. Tersangka baru ditangkap di Buwun Mas. Dijelaskan lebih jauh, kejadian penganiyaan ini terjadi tanggal selasa (28/5) lalu di Dusun Pancor Mas
Desa Labuan Tereng ini dilaporkan tanggal 29 Mei lalu dengan korban atas nama M Fadil (27) asal Desa Buwun Mas dan Samidah (29) asal Desa Buwun Mas. Sedangkan pelaku H juga dari Desa Buwun Mas. Kronologi kejadian itu jelas dia, dua korban dengan satu rekannya bertamu ke rumah Nur di Dusun Pancor Mas untuk mengobati penyakit ibunya. Kedatangan korban ini pun diketahui oleh pelaku, lalu pelaku datang ke rumah Nur dan mengusir korban, karena dikira datang ngapel ke Nur. Setelah diusir pelaku, korban pun menantang pelaku berkelahi. Kemudian pelaku dan tiga korban sempat pulang ke rumah masingmasing. Sedangkan tersangka ini sempat ditahan oleh pemilik rumah agar tidak berkelahi. Setelah itu barulah tersangka pulang ke rumah. Sepulangnya itu, pelaku membawa senjata berupa pisau panjang karena mendengar ada ancaman dari tiga korban. Lalu pelaku kembali ke lokasi, namun mereka bertemu, sehingga terjadi perkelahian. “Satu lawan tiga, pada saat perkelahian pelaku mengeluarkan sajam berupa pisau panjang,” jelas dia. Kemudian tersangka menebas ketiga korban dengan membabuta. Dari tiga pelaku, dua korban terkena tebasan pisau, sehingga menyebabkan luka parah pada bagian kepala belakang, bahu dan tangan. Sedangkan satu rekan korban melarikan diri. Setelah para korban terkapar, pelaku pun melarikan diri ke arah sekotong. (her)
(Suara NTB/her)
JUMPA PERS - Kapolres Lobar Heri Wahyudi didampingi Kasubag Humas saat jumpa pers kasus penganiayaan berat di Ruang Media Center Mapolres Lobar, Jumat (8/8).
SUARA NTB Sabtu, 10 Agustus 2019
Miliki Ratusan Tramadol, Warga Taliwang Diringkus Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penjualan obat keras jenis tramadol (obat penghilang nyeri) secara bebas. Pelaku diketahui berinisial DZ alias Don (30) warga kelurahan Kuang tersebut tidak bisa berkutik setelah petugas menemukan 223 butir pil tramadol yang disembunyikan pelaku dalam kantong plastik hitam. Saat ini pelaku juga masih menjalani pemeriksaan secara intensif demi pengembangan kasus tersebut lebih lanjut. “Sekarang terduga pelaku sudah kita amankan untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk kasus tramadol, baru kali ini kita ungkap lantaran di tahun-tahun sebelumnya tidak ada laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan obat tersebut. Kita akan terus mendalami kasus ini, bisa jadi ada tempat pembelian khusus karena pada dasarnya untuk obat jenis tramadol tidak dijual bebas di masyarakat,” ujar Kapolres melalui Kasat Narkoba Iptu Wahyu Indrawan S.Sos Saat ditemui Suara NTB, Jumat (9/8). Dikatakannya, penyalahgunaan pil tramadol memang sudah sering ditemukan di beberapa wilayah, hanya saja untuk KSB baru tahun ini ada pengungkapan. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan pola pengungkapan narkoba jenis sabu yang dianggap meningkat setiap tahunnya. Karena baru tahun ini ditemukan adanya warga yang menjual pil tersebut secara bebas, maka pihaknya tetap akan memberikan atensi serius. Pasalnya obat yang dianggap sebagai penghilang rasa nyeri tersebut tidak diperjual belikan secara bebas hanya dengan resep dokter saja baru bisa dibeli. Sementara para penyalahguna obat tersebut, memanfaatkannya hanya untuk bisa memberikan efek nyaman, tentram dan santai atau hampir sama dengan penyalahguna narkoba. Yang membuat berbeda di antara keduanya yakni harga, karena untuk tramadol yang dijual pelaku dihargai Rp50 ribu per tiga butir pil sedangkan narkoba jenis sabu berkisar di angka Rp100-300 per gramnya. Tentu dengan adanya pengungkapan kasus pil tramadol membuka fakta bahwa tidak hanya saja sabu dan ganja saja yang beredar di KSB melainkan pil tramadol juga ditemukan. “Tramadol biasanya digunakan untuk membuat rasa nyaman dan tenang hampir sama dengan narkoba. Maka dari itu setelah kasus ini terungkap, kamu akan semakin Gencarkan razia patroli rutin ke masyarakat,” sebutnya. Ia menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat melalui akun media sosial (facebook) yang merasa kehilangan alat komunikasi (HP). Postingan yang juga disertai dengan foto yang diduga pelaku pencurian, petugas kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di salah satu kontrakan yang ada di wilayah kelurahan Menala. Setelah menangkap pelaku, polisi kemudian melakukan penggeledahan dalam yang digunakan pelaku. Ketika dibuka, pil yang disembunyikan didalam kantong plastik tersebut langsung diamankan petugas. Selain barang bukti pil tersebut, polisi juga berhasil mengamankan uang tunai sekitar Rp1,9 juta. Uang-uang tersebut diduga merupakan hasil penjualan pil tersebut ke sejumlah pelanggan yang didominasi para pelajar tersebut. Pelaku yang saat itu sudah terpojok akhirnya mengakui semua perbuatannya dan menyerahkan diri ke petugas tanpa ada perlawanan. “Awalnya kita akan menangkap pelaku ini dengan delik aduan tindak pidana pencurian, tapi karena ada barang bukti lain akhirnya kita akan terus melakukan pengembangan. Kami juga masih terus mendalami kasus tersebut, supaya suplay barang ini ke KSB bisa terlacak dan kita ringkus,” pungkasnya. (ils)
Pembangunan Puskesmas Kempo Tutupi Akses ke KUA Dompu (Suara NTB) Pembangunan gedung baru Puskesmas Kempo di Dusun Rasabou Desa Taa kecamatan Kempo menutupi akses ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kempo. Akibatnya, pihak KUA harus menjebol pagarnya dan melewati lahan pekarangan warga sebagai tempat akses. Kementerian Agama Kabupaten Dompu pun berharap agar KUA Kempo direlokasi ke gedung lama Puskesmas Kempo di dusun Madiya Desa Kempo. Plh Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, M Alimuddin, S.Ag saat dengar pendapat dengan DPRD Dompu, Kamis (8/ 8) mengungkapkan, pembangunan gedung baru Puskesmas Kempo di Dusun Rasabou Desa Taa menutupi akses jalan KUA Kempo. Jika dibiarkan, pelayanan di kantor KUA ini akan macet karena tidak ada tempat keluar masuk. “Kita tidak patah semangat, karena pelayanan KUA sangat diperlukan masyarakat. Makanya kita jebol pagar, kita lewati lahan pekarangan warga,” katanya. Diakui Alimuddin, rencana pembangunan Puskesmas Kempo di depan KUA Kempo ini sudah dikoordinasikan 3-4 bulan lalu. Bahkan direncanakan akan dilakukan tukar guling KUA Kempo ke sebagian bangunan gedung Puskesmas Kempo di Dusun Madiya Desa Kempo. “Kita bersyukur, karena akhirnya kantor KUA Kempo bisa berada di pinggir jalan. Tidak lagi berada di belakang yang tidak jelas akses masuknya,” ungkapnya. Kepala Bidang Aset BPKAD Dompu, Umar, S.Sos menyambut baik keinginan Kemenag Dompu, terlebih lokasi Puskesmas Kempo yang lama direncanakan akan tetap menjadi pusat perkantoran. Sehingga niat baik Kemenag Dompu ini diharapkan bisa ditindak lanjuti dengan surat resmi untuk menjadi dasar Pemda Dompu memprosesnya. “Karena KUA ini milik lembaga vertikal, sehingga prosesnya harus sampai ke Kementerian Keuangan. Ketika ada suratnya, akan kita bantu mempercepat prosesnya,” ungkap A Halik, BA kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu. Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par yang memimpin proses dialog di Dewan meminta kepada BPKAD Dompu dan Kabag Tata Pemerintahan Setda Dompu untuk membantu Kementerian Agama Kabupaten Dompu memproses tukar gulir KUA Kempo dengan eks gedung Puskesmas nantinya. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh adanya bangunan baru Puskesmas Kempo di Dusun Rasabou Desa Taa Kempo. “Tinggal dibantu aja proses administrasinya agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” harap Andi. (ula)
(Suara NTB/ula)
GEDUNG BARU - Proses pembangunan gedung baru Puskesmas Kempo di Dusun Rasabou Desa Taa Kempo tahun 2019.
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Dugaan Penyelewengan Dana PKH Mulai Disidik Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan penyelewengan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dete dan Desa Lape, Kecamatan Lape, tahun 2017 dan 2018 memasuki babak baru. Setelah mengantongi bukti kuat, polisi meningkatkan penanganannya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. “Kasus dana PKH sudah kita naikkan ke tahap penyidikan kemarin (Kamis red). Ditingkatkan karena buktinya sudah cukup,” kata Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP. Zaky Maghfur, SIK, Jumat (9/8). Menurutnya, sebelumnya dalam tahap penyelidikan pihaknya sudah memintai keterangan 400 saksi terkait. Baik penerima bantuan, pen-
damping, serta koordinator PKH. Selain itu pihaknya sudah mendapatkan hasil audit investigasi dari BPKP. Berdasarkan audit tersebut diduga kerugiannya mencapai sekitar Rp480 juta. “Dari hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP, diduga kerugiannya mencapai Rp480 juta. Nanti dari BPKP juga akan meakukan PKN (Perhitungan Kerugian Nega-
ra). Kami juga nanti akan lakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam tahap penyidikan,” tukasnya. Seperti diberitakan, bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dete dan Desa Lape, Kecamatan Lape tahun 2017 dan tahun 2018 diduga diselewengkan. Diduga dana yang disalurkan ke ratusan penerima manfaat tersebut dipotong oknum pen-
damping berinisial SN. Korbannya masing-masing di Desa Dete 222 orang dan di Desa Lape 184 orang. Para penerima manfaat adalah masyarakat miskin yang sedang hamil, mempunyai balita, anak usia sekolah dari TK sampai SMA, lansia dan disabilitas. Masing-masing keluarga penerima manfaat seharusnya mendapatkan bantuan Rp1.890.000 per tahun. Namun oknum pendamping diduga memotong dana bantuan dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini karena saat pencairan, ATM dan buku rekening para penerima dikumpulkan oleh terduga. (ind)
(Suara NTB/ind)
Zaky Maghfur
Bapenda Optimis Pasar Seketeng Selesai Tepat Waktu
(Suara NTB/ist)
PENANDATANGANAN - Kadis Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori saat penandatanganan berita acara DRM BAKTI Kementerian Kominfo.
BAKTI Alokasikan Tujuh BTS
Tak Ada Lagi Wilayah ”Blank Spot” di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori M.SE, menyatakan Kabupaten Sumbawa pada periode batch 2 tahun 2019 akan dibangun tujuh titik BTS Daerah Terpencil dengan layanan 4G dari Telkomsel. Dengan akan beroperasinya tujuh titik tersebut, maka tak ada lagi wilayah blankspot di Sumbawa. Hal itu dikatakannya, Jumat (9/8) kemarin, saat mengikuti Design Review Meeting (DRM) dan Penandatanganan Berita Acara DRM bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Penyedia Tower dan Power, dan Operator Seluler sebagai penyedia layanan telekomunikasi. Pada saat acara Desain Review Meeting (DRM) BTS Blankspot Tahun 2019 di Wilayah NTB dan NTT di Bali. Kegiatan tersebut diikuti bersama 12 Kabupaten lainnya seNusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) daerah per-
batasan dan lokasi prioritas terhadap pemenuhan akses telekomunikasi melalui program Kewajiban Pelayanan Universal bidang Komunikasi dan Informatika. Tujuh titik lokasi tersebut diantaranya Dusun Mate Mega Desa Marente Kecamatan Alas, Dusun Tero Desa Jotang Beru Kecamatan Empang, Dusun Kalimango Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu, Dusun Kopo Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, Dusun Jamu Desa Jamu Kecamatan lunyuk, Desa Telaga Kecamatan Lenangguar dan Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas. Ansori menambahkan, dengan terbangun dan beroperasinya tujuh titik tersebut, maka hampir semua Kecamatan maupun Desa di Kabupaten Sumbawa tidak ada lagi blankspot. Hal ini sekaligus menjawab target capaian RPJMD Kabupaten Sumbawa di sektor komunikasi dan informasi yaitu terpenuhinya akses telekomunikasi masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc di tempat
terpisah di Denpasar, menyampaikan dengan tambahan alokasi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi serta peningkatan pelayanan publik sektor pemerintahan dan geliat ekonomi daerah. “Dinas Kominfotik diharapkan lebih akseleratif bersinergi dengan seluruh perangkat daerah lainnya, mengingat akses telekomunikasi maupun internet saat ini menjadi kebutuhan yang penting dalam masyarakat, perekonomian serta pelayanan publik,” tutur H. Husni menerima laporan Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa melaporkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2019 ini Kabupaten Sumbawa telah mendapat alokasi BTS USO Kementerian Kominfo RI sebanyak 19 titik lokasi yaitu tujuh titik pada tahun 2016, empat titik di tahun 2017, tujuh titik di tahun 2018 dan tujuh titik di tahun 2019 yang dibangun di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Sumbawa. (arn)
Evaluasi BSPS SNVT 2019 di Sumbawa, Percepat Pembangunan Rumah Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, dan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, telah menggelar Rapat Evaluasi Capaian Progres 30 Persen Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019, 6 Agustus lalu di Aula Kantor Dinas PRKP Sumbawa. Untuk mengetahui sejauhmana capaian dan kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam mempercepat progres fisik rumah. Sebagaimana disampaikan Kabid Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas PRKP Sumbawa, Zubhan S.T, Jumat (9/ 8). Kegiatan yang waktu itu dibuka Kepala Dinas PRKP Sumbawa, Drs. H. Burhanuddin M.T, MTP, dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemajuan capaian di masing masing lokasi dan kendala yang dihadapi di lapangan. Sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu dengan hasil memuaskan. Rapat evaluasi dihadiri Tim BSPS NTB yang dikoordinir oleh PPK Rumah Swadaya SNVT penyediaan perumahan Provinsi NTB, Tim Teknis BSPS Kabupaten Sumbawa (Camat dan Kepala Desa/ Lurah lokasi kegiatan), tim teknis dari OPD terkait, konsultan manajemen Provinsi BSPS, Bank NTB Syariah sebagai Bank penyalur BSPS 2019 dan Koordinator Fasilitator BSPS serta tenaga fasilitator lapangan BSPS di lokasi
(Suara NTB/arn)
EVALUASI - Rapat Evaluasi Capaian Kemajuan BSPS SNVT 30 persen di Aula Kantor Dinas PRKP Sumbawa. pendampingan masing masing. Provinsi agar memperhatikan kePemaparan teknis tentang berlanjutan program ini di desa. evaluasi pelaksanaan BSPS Mengingat masih banyak 30 persen di Sumbawa dilaku- nasyarakat yang memiliki rumah kan PPK Rumah Swadaya dan tidak layak huni yang belum terKMProv. Dimana dalam tangani. Sehingga Kades mengpemaparannya menitikberat- imbau agar dapat dialokasikan kan pada percepatan progres kembali di tahun 2020. Untuk fisik rumah yang telah dilaku- menuntaskan RTLH yang terdakan penyaluran bahan ban- pat di desa tersebut. Koordinasi antar pihak gunan. Rata rata di Sumbawa telah mencapai progres fisik yang terkait dalam BSPS juga rumah 30 persen. Bahkan ter- harus tetap dilakukan dan ditdapat beberapa lokasi yang ingkatkan. Untuk kelancaran malah telah mencapai 100 pelaksanaan kegiatan di persen. Diharapkan kepada lapangan. Dan tetap melakutim teknis, Korfas, dan TFL kan pemantauan terhadap agar tetap melakukan pen- pelaksanaan BSPS di lokasi dampingan dan monitoring masing masing. Diketahui, BSPS SNVT dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan tersebut, juga dari dana APBN, pada tahun dilakukan sesi diskusi tentang ini dialokasikan untuk 623 kendala yang dihadapi oleh pihak unit rumah di Sumbawa yang pihak yang terlibat di dalam pel- tersebar di 23 desa dan satu aksanaan kegiatan. Kades Orong Kelurahan pada 14 kecamaBawa kecamatan Utan, mewak- tan. Setiap unit rumah mendaili Kades lainnya, memberikan patkan bantuan rehab sebesar masukan kepada Tim BSPS dari Rp17,5 Juta. (arn/*)
Sumbawa Besar (Suara NTB)Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa optimis pembangunan Pasar Seketeng dapat diselesaikan tepat waktu. Mengingat progresnya saat ini sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M didampingi Sekretaris, Arif Alamsyah, menyebutkan, memasuki minggu ketujuh progres pembangunan masih sesuai schedule yang direncanakan. Dalam hal ini sudah mencapai 6 persen. Adapun pekerjaan yang sudah diselesaikan yaitu pondasi dasar, foot plat, kolom pegesting untuk blok C dan sebagian blok B. Kemudian minggu ini dan minggu depan akan dimulai pengerjaan pondasi untuk blok C sambil menyelesaikan kolom pegesting blok B. Dari progres yang ada, pihaknya optimis pembangunan bisa diselesaikan tepat waktu. “Jadi kami optimis bisa selesai tepat waktu,” ujarnya, Jumat (9/8). Menurutnya, pihaknya optimis karena material tersedia di lokasi. Bahkan material baja yang akan dipasang juga sudah dipesan. Termasuk akan adanya penambahan tenaga kerja serta peralatan guna mempercepat proses pengerjaan. “Kami optimis karena material yang tersedia di lokasi. Bahkan yang akan dipasang seperti material baja sudah dipesan. Kemudian minggu depan setelah lebaran juga ada penambahan tenaga
kerja, tukang kemudian ada penambahan peralatan untuk mempercepat proses pengecoran,” terangnya. Diakuinya, pada awal pengerjaan pihaknya mendapatkan sejumlah kendala. Tetapi semua strategi diupayakan untuk mempercepat dan mengejar progres pengerjaan. Sehingga kendala yang ada bisa diminimalisir. “Waktu ini kita kejar terus. Jadi strategi-strategi semua coba diusahakan. Di awal itu memang kita terkendala dengan air. Sehingga perlu waktu untuk kekeringan. Kemudian lokasi karena perlu menggali. Tapi Alhamdulillah kita bisa atasi. Sudah ditemukan metode-metode untuk meminimalisir kendala,” ungkapnya. Dalam pengerjaan, lanjutnya, yang membutuhkan waktu lama adalah pada finishing. Meskipun tidak terlalu rumit tetapi banyak itemnya. Seperti pemasangan tembok, pintu di setiap kios dan lainnya. Guna mengejar progres, pihaknya juga meminta kepada rekanan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan bersamaan dengan kontruksi. “Untuk material tidak ada persoalan, bahkan surplus kami lihat di sana. Apresiasi kontraktor karena material cukup banyak tersedia. Tinggal tenaga kerja saja yang kami minta terus ditambah. Karena kita dikejar waktu sehingga pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama. Sudah dibagi kelompok kerja yang bisa bekerja beriringan,” pungkasnya. (ind)
Tagih Utang Pengadaan Baju, Seorang Ibu Datangi Kantor Satpol PP Kota Bima (Suara NTB) – Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dinas Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bima, didatangi seorang perempuan bernama Nurwahdaniyah pada Jumat (9/8). Kedatangannya untuk menagih utang oleh OPD setempat. Tak tanggung-tanggung nilai utang yang belum ditagih mencapai Rp50 juta dengan bunga Rp500 ribu. Sehingga total utang yang harus dikembalikan sebesar Rp55 juta dalam tempo lima hari. Utang tertanggal 5 April 2019 lalu tersebut tertuang dalam sebuah kwitansi yang ditandatangani di atas materai Rp6000 oleh Pegawai Satpol PP bernama Siswanto dengan saksi Edi Rahman. Nurwahdaniyah mengaku sudah berkali-kali mendatangi Dinas Satpol PP untuk menagih utang. Hanya saja selama ini ia selalu dipimpong kanan kiri tanpa memperoleh jawaban yang jelas. “Ini kesekian kali saya datang dan saya dipimpong kiri kanan. Disuruh kesini kesanalah,” katanya kepada wartawan. Menurutnya, uang sebesar Rp50 juta tersebut untuk pengadaan baju seragam Linmas. Pada saat peminjaman dan serahterima uang, janjinya akan dikembalikan dalam tempo satu minggu. “Pinjamnya awal Bulan April kemar-
in, namun sampai Bulan Agustus ini belum dikembalikan,” ujarnya. Namun, utang tersebut akan dilunaskan pada pekan depan. Kepastian itu setelah dirinya bertemu dengan Kasi Ketertiban Umum Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Abdurrahman. S.Sos. “Katanya pak Abdurahman tadi, utang akan dilunasi pekan depan, setelah berkoordinasi dengan pimpinannya,” katanya. Sementara, Plt. Kasatpol PP dan Damkar Kota Bima, M. Nor A. Madjid yang dikonfirmasi via ponsel enggan memberikan komentar terkait kedatang seorang perempuang yang datang menagih utang. “Soal itu, saya no comment dulu,” katanya. Sementara, anggota DPRD Kota Bima Irfan S. Sos menilai warga yang menagih utang hingga mendatangi kantor OPD setempat sangat memalukan. Kata dia, wibawa Pemerintahan jadi tercoreng. “Sangat memalukan, wibawa Pemerintah ikut tercoreng,” katanya. Duta PKB ini menambahkan, persoalan tersebut akibat dampak pengelolaan keungan pada OPD setempat, hingga membuat pucuk pimpinan yang belum menjabat sebulan mengundurkan diri. “Dalam menyikapi hal ini, Pak Walikota harus mengambil sikap tegas dengan birokrasinya. Seperti yang saya sampaikan kemarin,” ujarnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
TAGIH UTANG - Nurwahdaniyah saat diwawancarai awak media massa di kantor Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Bima, Jumat (9/8).
SUARA NTB Sabtu, 10 Agustus 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
BPBD Dompu Kesampingkan SK Tanggap Kekeringan Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, sampai saat ini belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) tanggap kekeringan. Hal itu ditandai belum ditandatanganinya surat permohonan BPBD oleh Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Alasannya, sibuk dengan kegiatan di luar daerah. Meski demikian, ditegaskan Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M Hasan melalui Kasi Darurat dan Logistiknya, Marwan, bahwa hal itu tidak menghalagi kegiatan pendistribusian air bersih pihaknya untuk warga terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. “Kita action saja dulu untuk antisipasi kekeringan. Kalau kita nunggu yang itu (SK) mungkin orang sudah keok. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (9/8). Keberadaan SK tanggap kekeringan,
menurutnya, penting sebagai dasar penanggulangan kekeringan di wilayah ini. Tapi karena tak kunjung ditandatangani setelah beberapa kali diusulkan sehingga terpaksa diputuskan untuk mengesampingkan hal tersebut. Jika memilih terus bertahan menunggu SK, dikhawatirkan kondisi warga terdampak akan semakin memprihatinkan. Apalagi menjelang puncak kemarau ini sebagaian besar sumur warga sudah mengering. Selain menjadi dasar dalam upaya penanggulangan kekeringan, lanjut Marwan, SK tersebut
bisa dimanfaatkan untuk melengkapi bahan proposal permohonan bantuan ke pemerintah provinsi maupun pusat. “Kalau ada SK itu bisa juga dijadikan bahan kami meminta bantuan ke pusat. Artinya kondisi ini kan memang benarbenar terjadi di lapangan,” jelasnya. Disinggung tingkat permohonan pendistribusian air bersih selama sepekan terakhir. Ia menyebutkan cukup banyak. Terutama dari warga di daerah ketinggian yang berada di Kecamatan Dompu dan Woja, seperti misalnya Dusun Maulana dan Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai, Kandai I bahkan permohonan baru saat ini datang dari Desa Bakajaya dan Nowa. “Ini wilayah-wilayah yang akan kami segera layani kedepan sesuai dengan kemampuan anggaran dan personel BPBD,” pungkasnya. (jun) (Suara NTB/Uki)
MEMPRIHATINKAN - Kondisi Maemunah, penderita kanker payudara yang membutuhkan bantuan pertolongan karena kesulitan biaya berobat.
Kanker Payudara, Warga Miskin Tak Mampu Berobat Bima (Suara NTB) – Maemunah, Ibu Rumah Tangga berusia 43 tahun pengidap kanker payudara, tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan lantaran terbentur biaya. Warga Desa Sakuru Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ini telah 20 bulan didera kanker payudara. Ia hanya bisa menahan sakit serta terbaring lemas di kediaman reyotnya yang di RT 02 RW 01. Kerabat Maemunah, Suharto, mengaku penyakit kanker payudara yang diderita Maemunah cukup lama dan hingga kini kondisinya semakin parah. Ia tidak berani berobat ke Rumah Sakit karena tidak memiliki biaya. “Selain kendala biaya, kartu BPJS pun tidak ada,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (9/8). Pihak keluarga ingin sekali membawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan, tapi terk-
endala faktor ekonomi dan keterbatasan biaya. Bahkan biaya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari saja tidak cukup. “Selama ini kebutuhan seharihari hanya mengandalkan pemberian dari warga di kampung serta belas kasihan para tetangga,” ujarnya. Menurutnya, kanker payudara yang diderita Maemunah awalnya hanya merasakan sakit serta susah tidur. Namun lama-lama sakit itu semakin parah karena ada benjolan di salah satu bagian payudarannya. “Sejak saat itu sampai sekarang belum pernah dibawa ke Rumah Sakit. Kondisinya semakin kurus kering,” katanya. Diakuinya, saat ini pihak keluarga hanya mengobati dengan cara tradisional, memberikan ramuan dan dedaunan. Namun hal itu tidak membuahkan hasil, malahan sakit yang diderita bertambah parah. “Sudah di-
coba semua jenis obat tradisional, tapi tidak membuahkan hasil. Bahkan kondisinya semakin parah,” ujarnya. Untuk itu Suharto berharap kepada Pemerintah Daerah melalui OPD Dinas terkait agar bisa meringankan bebannya. Karena sampai saat ini belum ada pihak terkait yang membantu. “Harapan kami Pemerintah Daerah bisa membantu, karena memang kondisi keluarga ini sangat miskin,” harapnya. Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin, MM dikonfirmasi Suara NTB, mengaku baru mengetahui adanya seorang warga di Desa Sakuru mengidap kanker payudara yang tidak memiliki kartu BPJS. “Informasi ini akan kita tindaklanjuti secepatnya. Nanti akan ada anggota yang turun mengeceknya,” ujarnya. (uki)
Jaksa Didesak Usut Penyimpangan DD/ADD Desa Doromelo Dompu (Suara NTB) – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Doromelo (FPPD), menggelar demonstrasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Kamis (9/8) lalu. Mereka mendesak penyidik segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan DD/ADD tahun anggaran 20162018. Dialokasikan untuk 28 item proyek fisik maupun non fisik. Ketua FPPD, Suryadin kepada Suara NTB menegaskan, aksi yang digelar itu buah kekesalan pihaknya karena selama beberapa kali upaya koordinasi yang dilakukan tak pernah membuahkan hasil. Penyidik selalu beralasan memiliki kesibukan di luar daerah. “Untuk itu kami hadir disini mendesak Kejaksaan agar mengusut tuntas kasus yang kami laporkan 13 Juli lalu,” kata dia.
Laporan atas dugaan penyimpangan DD/ADD untuk 28 item proyek dimaksud. Diantaranya anggaran BUMDes yang tidak pernah direalisasikan selama tiga tahun terakhir. Kemudian bantuan pengadaan keranda mayat, alat penggalian kubur, terop, kursi serta dana pembangunan Masjid Al Ihsan yang tiap tahun dianggarkan namun tak pernah ada pembangunannya. Untuk tahun 2017 sebesar Rp45 juta, sedangkan di 2018 dialokasikan Rp100 juta lebih. “Itu beberapa diantaranya, tapi masih banyak item lain yang berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan telah terjadi penyimpangan,” jelasnya. FPPD meminta penyidik Kejaksaan segera memperoses yang bersangkutan. Terlebih menjelaskan alasan tak kunjung ditindaklanjuti laporan mereka hingga saat ini. Kasi Intel Kejari Dompu, Ahmad Sulhan, SH, yang dikonfirmasi terpisah Suara NTB usai mediasi bersama massa aksi menegaskan, tak memiliki kepentingan sedikitpun untuk memperlambat proses penyelidikan kasus ini. Akan tetapi kenyataanya memang beberapa pekan terakhir dirinya sibuk menghadiri kegiatan di luar daerah. Termasuk memproses beberapa laporan serupa yang juga didesak warga untuk diselesaikan. Namun yang pasti, mengingat kasus tersebut sudah ditelaah dan diminta menindaklanjuti oleh pimpinan. Pihaknya berencana dalam waktu dekat akan memanggil dua orang dari terlapor untuk memberikan keterangan. “Hari Selasa ini kita akan panggil dari terlapor. Kemarin itu tertunda karena memang
ada kesibukan lain,” ungkapnya. Sementara Kades Doromelo, Junaidin Mahmud dihubungi, Jumat (9/8) menegaskan, tidak ada satu item pun program pemerintahan desa yang tidak dilaksanakannya semenjak tahun anggaran 2016-2018. Untuk dana BUMDes misalnya, di tahun 2016 desa sudah mengalokasikan ke pengurus sebesar Rp50 juta. Dan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk program simpan pinjam. Sementara di 2017 tidak dianggarkan kerena penggunaan anggaran di tahun sebelumnya belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya. “Kemudian 2018 kami anggarkan lagi sejumlah Rp50 juta, namun kebijakan saya belum berani mencairkan atau menyerahkan ke pengurus BUMDes karena keuangan yang 2016 harus diklarifikasi dulu. Nah uang itu sampai hari ini masih di rekening desa,” jelasnya. Sedangkan untuk anggaran pembangunan masjid yang juga diduga telah diselewengkan. Ditanggapinya, itu anggapan yang sangat keliru dari FPPD. Anggaran pembangunan masjid sebesar Rp40 juta di 2018 sudah diserahkan ke pengurus masjid dan sekarang dalam proses pembangunan. Kemudian untuk 2019 memang dianggarkan namun akan cair pada pencairan tahap kedua nanti. “Intinya seluruh item kegiatan dari 2016 sampai 2018 kemarin itu tidak ada satupun yang tidak dilaksanakan. Itu jadi catatan, termasuk untuk pembuatan keranda mayat, alat penggalian kubur dan sebagainya sudah kami laksanakan semua dan buktinya ada,” tandas dia. (jun)
(Suara NTB/jun)
DEMONSTRASI – Forum Pemuda Peduli Doromelo (FPPD) saat aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Kamis (9/8).
POLHUKAM
SUARA NTB Sabtu, 10 Agustus 2019
Halaman 8
Pilkada Sumbawa Sengaja Nunggak Bisa Kena Pasal Korupsi POTENSI pajak pembangunan (PB1) hotel dan restoran Kota Mataram selama ini tak tertagih maksimal. Wajib pajak yang sengaja tidak menyetor dapat dibawa ke ranah korupsi. Seharusnya, pajak PB1 otomatis terserap karena setorannya dibayarkan langsung konsumen. Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana menyampaikan bahwa hotel dan restoran bertindak sebagai wajib pajak. Sementara konsumen sebagai subjek pajaknya. “Pem(Suara NTB/dok) bayarnya itu konsumen, Ketut Sumedana bukan hotel. Kalau tidak ada pembayaran itu berarti ada penggelapan,” ujarnya saat berbincang di ruang kerjanya, Jumat (9/8) kemarin. Dia menjelaskan, dalam pengenaan pajak PB1 10 persen, pihak hotel dan restoran selaku pemungut pajak. Uang pembayaran pajak itu menjadi hak daerah yang penyetorannya sudah diatur dalam Perda. “Pilihannya kalau tidak ada penyetoran itu, satu, buat surat pernyataan sanggup membayar atau dua, dibawa ke ranah pidana. Masuk ranah korupsi itu,” tegas mantan jaksa KPK ini. Dia menerangkan, konstruksi hukum penjeratan pasal korupsi untuk penunggak pajak hotel dan restoran sudah terang benderang. Maka dia mengimbau agar para wajib pajak tersebut kooperatif. “Ini uangnya sudah ada, dibayarkan konsumen. Ada hak daerah di sana. Artinya kalau tidak disetorkan itu kan ada kesengajaan. Bisa korupsi itu,” paparnya. Bidang Datun Kejari Mataram sejauh ini baru menerima satu surat kuasa khusus (SKK) dari Pemkot Mataram. SKK itu untuk penagihan tunggakan pajak hotel dan restoran sebesar Rp 2,031 miliar. “Dari sembilan hotel dan restoran yang menunggak, baru satu SKK kita diberikan oleh Pemkot. Kita kalau ada SKK baru bisa menagih, agar ada dasarnya,” kata Sumedana. Sumedana mencetuskan perihal perubahan sistem agar pembayaran pajak hotel dan restoran maksimal. Sistem perpajakan daerah menurutnya harus memegang prinsip akuntabilitas dan transaparansi. Caranya dengan sistem online. “Setiap ada pembayaran dari konsumen itu langsung tersambung ke BKD (Badan Keuangan Daerah). Di Gianyar sudah begitu. Bahkan waktu penyetorannya harus 1x24 jam sejak pajak dibayarkan konsumen,” terang mantan Kepala Kejari Gianyar ini. Menurutnya, sistem penagihan yang selama ini dipraktikkan, selain tidak maksimal juga membuka celah korupsi. “Kalau ada juga dari pihak Pemkot yang main-main, nanti waktu diselidiki tindak korupsinya, akan kita seret juga,” pungkas Sumedana. (why)
Polda NTB Sasar Tiga Titik PETI Mataram (Suara NTB) – Polda NTB telah membentuk tim khusus penertiban pertambangan tanpa izin (PeTI). Tim tengah mengidentifikasi titik lokasi penambangan mineral. Tiga yang sudah dibidik antara lain Prabu, Lombok Tengah; Sekotong, Lombok Barat; dan Lamuntet, Sumbawa Barat. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol H Purnama, Jumat (9/ 8) kemarin. “Tim satgas khusus untuk mengatasi permasalahan PETI sudah dibentuk,” ujarnya. Purnama me(Suara NTB/dok) nambahkan, tim satgas H Purnama khusus itu untuk langkah awal diberi perintah untuk melakukan upaya persuasif. Para penambang di lokasi PETI diminta untuk menghentikan aktivitasnya. “Sasarannya ada beberapa TKP seperti di Sekotong, Lombok Barat. Prabu, Lombok Tengah dan Lamuntet, Sumbawa Barat. sampai saat ini kami masih melakukan tindakan persuasif,” sebutnya. Upaya itu, sambung Purnama, dilakukan sebagai peringatan awal. Sosialisasinya berupa penjelasan bahwa lokasi penambangan tersebut tidak memiliki izin eksplorasi maupun eksploitasi. Sembari memberi persuasi kepada para penambang, Polda NTB pun mengidentifikasi peredaran prasarana pendukung aktivitas tambang. Misalnya bahan-bahan yang dipakai untuk memurnikan emas dari bongkahan batu. “Pertambangan ini kan ada bahan bakunya yang dijual gelap. Itu kita upayakan stop peredarannya, seperti bahan bakarnya, merkuri, atau potasium,” jelasnya. Hal itu menurutnya akan menutup suplai aktivitas penambangan. Yang mana, dengan berkurangnya bahan utama pemurni emas maka aktivitasnya juga berkurang. Penggunaan bahan kimia tersebut disinyalir merusak lingkungan. “Makanya itu ini harus dihentikan. Caranya bertahap,” tandas Purnama. (why)
Kasus Tambang Tanak Uruk Ilegal
Dua Tersangka Diperiksa Lagi
Mataram (Suara NTB) – Penyidik Polda NTB memperbaiki lagi berkas dua tersangka kasus tambang tanak uruk ilegal di Lembar Selatan, Lembar, Lombok Barat. Jaksa meneliti berkas tersebut belum lengkap. Untuk melengkapinya, penyidik memeriksa lagi dua tersangka tersebut. “Pemeriksaan tersangka ini untuk melengkapi berkas perkara,” kata Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Darsono Setyo Adjie, Jumat (9/8) kemarin. Pra tersangka itu yakni Sudi Hartawan (44) dan Saharudin (48). Mereka masih menjalani penahanan di Rutan Polda NTB. “Memang pernah ada minta penangguhan penahanan, tapi penyidik tidak kabulkan,” jelasnya. Mereka ditahan dengan sangkaan pelanggaran pasal 158 juncto pasal 48 UU RI No4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ancaman pidananya penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Perusahaan penambangn bijih besi CV Padak Mas disangka menambang tanpa izin komoditas tanah uruk sejak Juli 2018. Lokasi penambangan mengambil lahan seluas 4 hektare. Bahkan sebagiannya mencaplok lahan milik orang lain. Penambangan tanah uruk itu juga merugikan pemilik lahan Jamal Buyung. Lahan tersebut merupakan milik Jamal sesuai putusan inkrah Pengadilan Tinggi NTB tahun 2015. CV Padak Mas memang mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi dari Distamben sejak tahun 2011. Namun izin itu untuk komoditas tambang bijih besi. Izin masih berlaku sampai Agustus 2021. Tetapi, perusahan milik tersangka Sudi itu tidak punya izin menambang tanah uruk. (why)
Demokrat akan Kembali Dukung Husni dengan Syarat Jadi Wakil
Mataram (Suara NTB) DPP Partai Demokrat bakal mengutamakan mencalonkan kadernya untuk tampil maju bertarung di Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB. Hal itulah kemudian yang menjadi dorongan bagi DPC Demokrat Sumbawa menampilkan kadernya ikut bertarung. Namun demikian, Demokrat tidak mendorong kadernya sebagai calon Bupati, melainkan sebagai bakal calon wakil Bupati yang akan coba dipasangkan dengan bakal calon Bupati petahana, H. Husni Djibril. “Kita ingin kader Demokrat dampingi pak Husni di Pilkada 2020,” kata ketua DPC Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri saat dikonfirmasi wartawan. Bukan tanpa alasan opsi tersebut disampaikan oleh
Syamsul Fikri. Pasalnya, di Pilkada 2015 lalu, koalisi Demokrat dan PDIP adalah parpol utama pengusung pasangan Husni Djibril – Abdullah Mo. Pasangan tersebut juga sukses memenangkan kontestasi di Pilkada Sumbawa. Dalam Pilkada Sumbawa 2020 mendatang, Demokrat juga bakal melanjutkan berkoalisi dengan PDI-P untuk mengusung Husni, namun dengan syarat kadernya jadi wakil.
“Karena kita punya andil memenangkan beliau. Jadi hal yang wajar jika Demokrat ingin sandingkan kadernya di Pilkada Sumbawa 2020 nanti,’’ ungkap Anggota DPRD Sumbawa itu. Itu tak terlepas dari arahan dan instruksi DPP, agar di Pilkada 2020 parpol berlambang mercy itu bisa mengoptimalkan kader untuk dijagokan di Pilkada. Pilkada Sumbawa, kata dia, salah satu Pilkada
yang memperoleh atensi dari DPP. Karena raihan lima kursi di Pileg 2019 modal cukup signifikan bagi Demokrat untuk membangun dan jajaki posisi tawar dengan parpol lain, termasuk dengan PDIP. “Sudah ada komunikasi ke arah itu. Baik dengan PDIP dan Pak Husni, meskipun belum ada kesepakatan politik apapun karena politik masih cair. Kita juga tidak mau terburu-buru menentukan arah koalisi dan pasangan pendamping di Pilkada Sumbawa,” jelasnya. Terkait figur yang akan dijagokan Demokrat di Pilkada Sumbawa. Dia mengakui selaku ketua DPC Demokrat
Sumbawa dirinya salah satu kader yang dipersiapkan maju di Pilkada Sumbawa. Bahkan, dalam rakor dihadiri Sekjen DPP beberapa waktu lalu, Hinca Panjaitan, Ia diminta langsung oleh DPP untuk maju mencalonkan diri di Pilkada Sumbawa. Namun, ia belum bisa memberikan kepastian maju di Pilkada. Hingga saat ini dirinya terus melihat perkembangan dan dinamika politik di Pilkada Sumbawa. Karena ia harus melihat dengan siapa dirinya berpasangan, dan mengukur peluang kemenangan di Pilkada Sumbawa. “Tetapi jika saya berpasangan pak Husni, tentu saya siap,” pungkasnya. (ndi)
Hendak Gusur Pasar Hewan
Warga Batunyala Hadang Alat Berat Pemda Praya (Suara NTB) Ratusan warga Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah, Jumat (9/8) kemarin, menghadang alat berat milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Sebagai bentuk protes atas rencana Pemkab Loteng yang hendak menggusur sekaligus memindahkan pasar hewan Batunyale. Akibat penghadangan tersebut, Pemkab Loteng pun akhirnya memutuskan menunda rencana penggusuran pasar hewan Batunyala tersebut. Informasi yang diperoleh Suara NTB, menyebutkan, warga mulai berkumpul usai salat Jumat. Setelah mendapat informasi kalau akan ada alat berat diturunkan oleh Pemkab Loteng untuk meratakan Pasar Batunyala. Benar saja, alat berat yang disebutkan datang. Sontak warga bereaksi. Aparat kepolisian yang datang sempat berusaha bernegosiasi dengan warga. Tetapi warga tetap ngotot untuk tidak memberikan akses bagi alat berat milik Pemkab Loteng tersebut untuk masuk ke area pasar. Keterangan pun sempat terjadi antara warga dengan aparat kepolisian serta petugas dari Pemkab Loteng. Upaya negosiasi dengan warga terus dilakukan hingga menjelang sore hari. Tetapi upaya negosiasi tidak membuahkan hasil. Warga masih tetap ngotot bertahan dan menolak rencana Pemkab Loteng yang akan memindahkan dan meratakan area pasar hewan Batunyala. Karena tidak membuahkan hasil, Pemkab Loteng akhirnya menarik kembali alat berat tersebut. “Pada prinsipnya warga tetap menolak rencana
(Suara NTB/kir)
HADANG - Warga menghadang alat berat yang akan mengusur pasar hewan Batunyala pemerintah daerah yang akan memindahkan pasar hewan Batunyala. Warga ingin pasar tetap ada di sini,” tegas Dodik, perwakilan warga. Dikatakannya, saat hearing dengan DPRD Loteng Kamis kemarin, disepakati kalau pemindahan pasar hewan ditunda sampai ada kejelasan soal solusi terkait nasib para pedagang yang menggantungkan hidup di pasar Barabali. Sehingga warga masih akan bertahan, sampai ada jawa-
ban atas tuntutan warga. Terpisah, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., S.E., berharap segera ada solusi terkait polemik pemindahan pasar hewan Batunyala tersebut. Baik warga maupun Pemkab Loteng bisa saling menahan diri. Dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu konflik. “Pada prinsipnya apa yang dilakukan pemerintah daerah pasti sudah dipertimbangkan dengan mata. Tetapi kondisi warga juga tetap harus diperhatikan,” tandasnya.
Gugatan Farouk Ditolak MK Mataram (Suara NTB) Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pembacaan putusan atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPD RI dari dapil NTB, Farouk Muhammad sudah digelar Jumat (9/8) kemarin. Adapun putusan MK yakni menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi usai pembacaan putusan MK tersebut. Ia menyampaikan dengan ditolaknya gugatan PHPU yang dilayangkan oleh Farouk tersebut, maka semua gugatan peserta Pemilu di NTB dimentalkan oleh MK. “Alhamdulillah, dari seluruh gugatan PHPU perserta pemilu terhadap keputusan KPU se- NTB, memperoleh hasil sempurna dengan ditolaknya semua gugatan tersebut oleh MK,” ujar Suhardi. “Hari ini putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
Suhardi
perkara nomor 03 DPD, Farouk Muhammad, Putusan MK, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Jadi semua gugatan Farouk tidak diterima oleh MK,” sambungnya. Diketahui gugatan Farouk tersebut yakni terkait dengan dugaan kecurangan dengan penggelembungan suara yang dilakukan oleh keempat calon anggota DPD peraih suara terbanyak. Selain itu juga dalam gugatannya, Farouk menduga telah terjadi perbuatan politik uang yang dilakukan di sejumlah tempat. Salah satu gugatan Farouk yang paling mengundang perhatian masyarakat yakni soal gugatan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon anggota DPD peraih suara terbanyak pertama, Evi Apita Maya, yang diduganya menggunakan foto palsu dalam pencalonannya, karena diedit berlebihan. Sehingga Evi dalam fotonya terlihat sangat cantik, yang kemudian diduga menjadi faktor utama kemenangan Evi. “Oleh majelis hakim MK, seluruh dalil gugatan Farouk ditolak, seperti foto, dugaan politik uang, selisih suara dan lain-lain,” kata Suhardi. Terkait dengan putusan MK tersebut, Farouk yang dikonfirmasi Suara NTB enggan memberikan jawaban. Ia memilih untuk tidak mengomentarinya. Demikian juga dengan Evi, belum bisa dihubungi.
Dengan ditolaknya gugatan Farouk tersebut, maka sangketa PHPU sembilan peserta pemilu di NTB tersebut semuanya di tolak oleh MK. “Alhamdulillah untuk NTB dari sembilan perkara yang sudah dibacakan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, semuanya ditolak,” ujarnya. Diketahui gugatan delapan parpol juga sudah ditolak. Dua gugatan PHPU parpol yang terakhir diputuskan, pada Kamis (8/8) lalu, yakni perkara nomor 94 dari PBB untuk daerah pemilihan III DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kedua yakni perkara nomor 191 gugatan dari partai NasDem untuk daerah pemilihan VI DPRD Kabupaten Bima. MK dalam amar putusannya menolak gugatan kedua parpol tersebut. Adapun tiga gugatan PHPU parpol lainnya yakni dinyatakam permohanan tidak dapat diterima oleh MK. Pertama partai DemokratdidaerahpemilihanVIIIKabupaten Lombok Tengah selatan untuk DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Barat dapil II. Kemudian kedua gugatan PDI-P untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dompu di dapil III. Ketiga gugatan Partai Gerindra untuk pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Tengah di dapil VI. Gugatan dua partai dinyatakan Gugur oleh Mahkamah, yakni partai Golkar untuk pemilihan anggota DPR RI dari dapil NTB I, dan Partai Berkarya. Satu partai ditarik yakni PPP untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur didapil II. Ditempat terpisah, komisioner Bawaslu NTB Divisi Hukum, Suhardi juga membenarkan bahwa putusan MK terhadap delapan gugatan parpol dari NTB sudah diputuskan. Dengan tidak ada yang diterima oleh MK, menurut Suhardi bahwa hal itu menandakan bahwa proses Pemilu di NTB berlangsung dengan baik, tanpa ada kecurangan. (ndi)
Pihaknya mengaku memang banyak mendapat keluhan soal keberadaan pasar hewan Batunyala yang dinilai tidak layak. Baik itu dari fasilitas termasuk kondisi pasar hewan itu sendiri. Sehingga pemindahan pasar memang menjadi salah satu solusinya. Namun demikian, pemindahan tersebut jelas juga berdampak pada nasip warga sekitar. Itulah yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. “Kalau kami di DPRD Loteng tetap mendukung program dan
rencana pemerintah daerah. Tetapi aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bawah juga perlu dipertimbangkan,” timpal Puad. Dengan kata lain, kalaupun pemerintah daerah tetap bersikeras untuk memindahkan pasar hewan Batunyala, maka nasib warga yang menggantungkan hidup di pasar hewan Batunyala juga patut dipertimbangkan. “Setiap program pasti ada dampaknya. Itulah yang harus dimininalisir,” imbuhnya. (kir)
Partai Berkarya Serahkan Dugaan Pemalsuan Ijazah Caleg ke Proses Hukum Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan telah menyerahkankasusdugaanpemalsuan ijazah yang dilakukan oleh bakal calon anggota DPRD Provinsi NTB terpilih dari dapil III Lombok Timur bagian utara, Jalaludin ke ranah hukum untuk diproses lebihlanjutsoalkebenarannya.Partai akan mengambil tindakan setelah ada keputusan pengadilan terhadap perkara tersebut. Demikian disampaikan Darmawan saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (9/8) kemarin. Menurutnya partainya akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah tersebut. Karena keputusan pengadilan itulah nantinya bakal menjadi dasar partai untuk mengambil tindakan lebih lanjut kepada Jalaludin atas perbuatannya. “Kasusnya ini kan sudah dilaporkan, jadi kita tunggu saja proses hukum berjalan seperti apa. Nantikan apakah dia benar melakukan pemalsuan ijazah atau tidak, kan hukum yang akan membutkikanya,” ujar Darmawan. Hal itu juga merupakan atas pertimbangan dari pihak DPP, setelah Darmawan berkonsultasi dengan DPP terkait kasus tersebut. DPP mengarahkan agar menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. “Hasil konsultasi saya ke DPP juga menyampaikan begitu, bahwa kita tidak akan ambil tindakan apapun dulu sampai ada keputusan pengadilan. Nanti kalau kita yang duluan cabut KTA-nya, kan kita yang digugat. Nah kalau sudah ada putusan pengadilan, nanti itu jadi dasarnya,” jelasnya. Darmawan pun tak keberatan jika KPU tetap memutuskan untuk menetapkan Jalaludin sebagai caleg terpilih dari Partai Berkarya
didapil III. Sebab Itu merupakan ranahKPU.Namunpihaknyabaru akan mengganti dia setelah ada keputusan dari pengadilan. Diketahui, Jalaludin merupakan peraih suara terbanyak di Partai Berkarya. Sehingga dia dipastikan bakal ditetapkan oleh KPU sebagai caleg terpilih dari Partai Berkarya. Namun belakangan ini dia tersandung kasus dugaan pemalsuan ijazah SMP dan SMA-nya. Padahal syarat menjadi seorang wakil rakyat minimal berpendidikan SMA. Sebelumnya di tempat terpisah, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menegaskan bahwa dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan oleh Jalaludin sebagai syarat untuk mendaftar menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB di Daerah Pemilihan (Dapil) III Lombok Timur bagian Utara. Tidak menghalangi KPU untuk menetapkan dia sebagai caleg terpilih hasil Pemilu 2019 kemarin. “KPU bekerja berdasarkan aturan. Nah aturannya kalau orang tidak dilantik itu apa bila ada putusan pengadilan, misalnya dia terbukti telah melakukan pemalsuan dokumen. Sehingga menyebabkan dia tidak memenuhi syarat sebagai calon. Kemudian dia meninggal. Sehingga dalam hal ini harus ada putusan pengadilan untuk bisa diganti,” jelasnya. Jika sudah ditetapkan sebagai celeg terpilih, dan sudah dilantik sebagai anggota DPRD, kemudian ada putusan pengadilan, maka mekanismenya berbeda lagi yakni prosesnya Pergantian Antar Waktu (PAW). “Kalau PAW itu rezimnya lain, kita ini penetapan calon terpilih, kalau sudah di DPRD kan mekanismenya berbeda. Misalnya ada yang begitu, tentu lewat proses hukum. Putusan pengadilannya bagaimana, kan bakal panjang,” pungkasnya. (ndi)
SUARA NTB
Sabtu, 10 Agustus 2019
Halaman 9
SMKN 2 Mataram Kumpulkan Sedekah untuk Kurban Mataram (Suara NTB) Sebagaimana di tempat lain, pengumpulan uang kurban juga dilakukan di SMKN 2 Mataram. Tahun ini sekolah yang terletak di Gomong ini tidak luput untuk berkurban. Hasil pengumpulan uang kurban menembus angka Rp30 juta. Jumlah itu diperoleh dari siswa dan guru sekolah setempat. Apa yang dilakukan siswa dan guru ini disebut sebagai upaya mendidik siswa agar mau berbagi. “Secara umum hampir Rp30 juta terkumpul dari guru dan siswa beragam drari Rp10 ribu Rp20 dan Rp30 ribu. Maksimal Rp50 ribu dari siswa. Dan guru dari Rp100.000 dan juga Rp200.000 dan seterusnya,” ungkap Sulman Haris selaku Wakasek SMKN 2 Mataram. Lebih jauh dia mengatakan
kegiatan kurban tersebut didukung penuh oleh pihak sekolah dan wali murid. Ia juga mengaku bahwa kegiatan tersebut merupakan rutin setiap hari raya Idul Adha. “Insya Allah ahad 11 Agustus kami akan lakukan kegiatan kami dari sadaqah kurban dapat dua ekor sapi seharga Rp14 juta sampai dengan Rp15 juta per ekor,” tambahnya. Sulman menambahkan daging kurban tersebut nantinya akan didistribusikan kepada warga di lingkungan sekolah, terutama kepada siswa-siswi yang kurang mampu secara ekonomi. “Biasanya sasarannya peserta didik yatim piatu dan tidak mampu, tenaga pendidik honorer, surat-surat dari yayasan sekitar sekolah, warga sekitar sekolah yang kurang mampu
yang hadir dan sudah ada kupon dan ini biasanya orang tua jompo sekitar lingkungan sekolah,” sambungnya. Bahkan kata Sulman, pihaknya terkadang tidak memotong sebagian di sekolah, melainkan diantarkan langsung
DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
dalam bentuk kambing yang hidup ke lokasi-lokasi sekitar Mataram berdasar hasil survey yang masih kekurangan hewan kurban. (dys)
HILANG HLG STNK R2 HONDA BEAT NO POL DR.4804 MD NOKA : MH1JFZ114GK208129/NOSIN : JFZ1E1197074 AN.MUHAMAD AZHAR HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 10 Agustus 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 10 Agustus 2019
Gubernur Jamin Kapabilitas Investasi Sungdong di NTB Dari Hal. 1 Sebelumnya Dr. Zul dan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. serta PT. Diamar Mitra Kayangan menandatangani kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sungdong Industry Holding di Jakarta pada 4 Agustus 2019 lalu. MoU tersebut berkaitan dengan pembangunan Global Hub atau Bandar Kayangan di KLU. Sungdong sendiri akan
berinvestasi di KLU untuk mewujudkan Shipyard Complex atau kompleks industri galangan kapal. Nilai investasi yang akan digelontorkan investor asal Korea itu diperkirakan akan mencapai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp14 triliun khusus untuk membangun industri kapal di Bandar Kayangan. Setidaknya dibutuhkan lahan seluas 1.000 hektare untuk merealisasikan rencana investasi tersebut. (bay)
Dua RS di NTB Terancam Turun Jadi Klinik Dari Hal. 1 Sebagian besar rumah sakit yang turun kelas dari tipe C ke tipe D kemungkinan akan kembali menjadi tipe C. Dengan melihat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di atas 75 persen. Kecuali ada dua RS yang baru berdiri. Yakni RS Kota Bima dan RS Cahaya Medika. ‘’Kalau mereka tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit tipe D. Mereka akan turun jadi klinik utama. Tidak lagi menjadi rumah sakit,’’ ujar Eka dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (9/8) siang. Karena kedua RS tersebut baru setahun berdiri. Maka akan dilakukan penilaian satu tahun lagi. Jika tidak memenuhi syarat sebagai RS tipe D, setelah dilakukan evaluasi. Maka terpaksa akan turun kelas menjadi klinik utama. Namun, pihaknya berharap kedua RS tersebut dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai RS tipe D. Sehingga tidak turun kelas menjadi klinik. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Kemenkes, RS milik Pemda di Pulau Sumbawa semuanya turun kelas, kecuali RSUD As Syifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bahkan RS milik Pemprov, RS H. L. Manambai Abdul Kadir yang berada di Sumbawa Besar juga turun kelas, dari tipe C ke tipe D. Sedangkan di Pulau Lombok, RS milik Pemda yang turun kelas adalah RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat dan RSUD Praya Lombok Tengah. Selain itu juga RS. Bhayangkara Polda NTB, juga turun kelas dari tipe C ke tipe D. Eka mengatakan, semua RS Pemda yang turun kelas melayangkan keberatan ke
Kemenkes. Namun jawaban Kemenkes atas keberatan tersebut baru akan keluar akhir Agustus ini. Dijelaskan, apabila SDM rumah sakit sudah berada di atas 75 persen maka kemungkinan akan kembali menjadi tipe C. ‘’Teorinya kan begitu. Kita tunggu jawaban Kemenkes secara resmi. Kemenkes menurunkan secara resmi, mengembalikan juga harus secara resmi,’’ kata Eka. Eka menjelaskan, ratarata penyebab turun kelasnya RS milik Pemda yang ada di NTB karena persoalan SDM. Manajemen RS kurang update menyampaikan perkembangan SDM-nya secara online. Padahal kalau dilihat di lapangan, SDM-nya rata-rata sudah berada di atas 75 persen. Berdasarkan Permenkes No.56 Tahun 2014, RS tipe C, harus punya empat dokter spesialis dasar. Yaitu dokter spesialis bedah, kandungan, anak dan penyakit dalam. Selain itu, juga ditambah dengan dokter spesialis penunjang lainnya seperti anestesi, patologi klinik dan radiologi. ‘’Selama dua minggu ini kita evaluasi, rata-rata dia di atas 75 persen ketenagaannya. Kemungkinan besar balik lagi ke tipe C. Tetapi misalnya, dia tak bisa balik sekarang ke tipe C. Enam bulan lagi bisa mengajukan untuk dinilai kembali,’’ terangnya. Dengan menyandang status sebagai RS tipe D, maka akan berpengaruh terhadap pelayanan dan pendapatan RS. RS tipe D, tarifnya 40 persen di bawah tarif RS tipe C. (nas)
Usulkan 100 Sumur Bor Dari Hal. 1 dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat (9/8) siang. Meskipun SK penetapan status tanggap darurat kekeringan belum keluar. Namun Khalik mengatakan, Pemprov NTB melalui BPBD sudah mengambil langkah untuk penangananan warga yang mengalami krisis air bersih. Termasuk, BPBD kabupaten/kota juga sudah melakukan distribusi air bersih ke masyarakat terdampak. ‘’Kita juga dari BPBD provinsi sudah mulai di beberapa titik. Tapi untuk jangka panjang, kita sudah buatkan proposal. Nanti kita akan ajukan ke BNPB,’’ kata Khalik. Mantan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini mengatakan, pihaknya akan mengajukan proposal pembangunan 100 sumur bor ke BNPB. Kemudian, akan dicarikan dana hibah untuk pembuatan embung-embung skala kecil di beberapa titik mata air di beberapa daerah, baik Lombok maupun Sumbawa. Khalik mengaku sudah turun ke Bima selama tiga hari. Ia mengatakan, masih ada beberapa titik yang perlu dibangunkan embung skala kecil pada daerah yang memiliki mata air. Embung tersebut akan berfungsi menahan air ketika musim hujan. Embung tersebut juga bisa mengurangi banjir, karena air hujan akan tertahan di embung-embung skala kecil tersebut. Kemudian pada musim kering, airnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi, air minum hewan ternak dan mengairi tanaman di sekitarnya. Khalik menyebutkan, tahun 2019 ini, BPBD membangun 36 embung skala kecil di Pulau Sumbawa. Untuk pembangunan sumur bor, BPBD NTB mengusulkan 100 unit. Beberapa kabupaten/ kota di NTB juga mengusulkan pembangunan sumur bor. ‘’Kita prioritaskan memang daerah-daerah yang tingkat kekeringannya lebih tinggi dulu. Untuk di Pulau Lombok, ada beberapa titik juga ada bangun sumur bor tahun ini,’’ terangnya. Khalik menyebutkan, masyarakat terdampak kekeringan sama seperti awal Juli lalu. Di mana, sebanyak 301 desa
yang dilanda kekeringan di NTB. Dari jumlah desa tersebut sebanyak 183.250 KK atau 658.759 jiwa yang terkena dampak kekeringan. Sembilan kabupaten/ kota di NTB telah dilanda kekeringan yang tersebar di 68 kecamatan. Masyarakat terdampak kekeringan di Pulau Lombok cukup banyak. Misalnya, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan jumlah 16.246 KK atau 64.985 jiwa terdampak. Kemudian Lombok Tengah 9 kecamatan, 83 desa dengan jumlah 69.380 KK atau 273.967 jiwa terdampak. Lombok Timur sebanyak 7 kecamatan, 37 desa dan dengan jumlah 42.546 KK atau 128.848 jiwa terdampak. Lombok Utara sebanyak 5 kecamatan, 20 desa dan 9.388 KK atau 28.136 jiwa terdampak. Selanjutnya, Sumbawa Barat sebanyak 3 kecamatan, 13 desa dan 2.660 KK atau 10.084 jiwa terdampak. Sumbawa sebanyak 17 kecamatan, 42 desa dan 20.189 KK atau 80.765 jiwa terdampak. Dompu sebanyak 8 kecamatan, 33 desa dan 15.094 KK atau 48.717 jiwa terdampak. Bima sebanyak 9 kecamatan, 35 desa dan 1.732 KK atau 5.660 jiwa terdampak. Serta Kota Bima sebanyak 4 kecamatan, 13 kelurahan dan 6.014 KK atau 17.597 jiwa terdampak. Lima kabupaten yang sudah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Yakni, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Terkait dengan beberapa kabupaten/kota yang sudah kehabisan anggaran untuk distribusi air bersih. Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur (Lotim) ini mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Bank NTB Syariah. Mereka menyatakan siap membantu Pemda untuk distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan. ‘’Bank Indonesia sudah meminta data kekeringan ke kita. Mereka juga siap membantu pendanaan dari dana tanggung jawab sosial,’’ tandasnya. (nas)
Halaman 11
Gubernur Minta Warga Tak Terprovokasi Calo Tanah Proyek Bendungan Meninting Mataram (Suara NTB) Warga Dusun Murpeji Desa Dasan Griya Lombok Barat (Lobar), Nasrah mengadukan persoalan perbedaan harga pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Meninting ke gubernur, Jumat (9/8). Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan semestinya harga lahan bisa seragam. Gubernur meminta masyarakat mendukung pembangunan bendungan tersebut. Ia berharap masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh calo-calo tanah. ‘’Di sana akan dibangun Bendungan Meninting. Harga tanah di sana itu berbeda-beda. Karena masyarakat kami, ada yang harganya murah, ada yang mahal,’’ kata Nasrah di hadapan Gubernur Dr. H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Halaman Bumi Gora
Kantor Gubernur, Jumat (9/8). Selain mengadukan soal perbedaan harga tanah, Nasrah juga mempertanyakan nasib warga terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting. Apakah mereka disiapkan tempat untuk relokasi atau tempat yang baru. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan dana untuk pembangunan Bendungan Meninting sudah ada dari pemerintah pusat. Namun pembebasan lahannya masih belum selesai, sampai saat ini. Ia mengatakan, apabila bendungan ini telah selesai dibangun. Maka akan mampu mengatasi persoalan krisis air yang terjadi di Pulau Lombok. “Kalau Bendungan Meninting sudah selesai, maka persoalan air di Pulau Lombok tidak ada lagi. Air akan mengalir sampai Lombok Tengah dan Lombok Timur,” katanya. Namun persoalannya, kata Dr.
Zul, masih terkendala pembebasan lahan. Pemerintah membangun infrastruktur yang impact-nya besar bagi masyarakat. Tetapi kadang-kadang harga tanah melonjak tajam. “Saya sudah meminta Bupati Lombok Barat membereskan ini. Karenamasalahnyadikita.Jangan sampai pembebasan tanah tidak selesai. Uang dari pusat dikembalikan lagi. Ini beberapa kali NTB begitu,” kata Dr. Zul. Disebutkan, masyarakat yang tidak setuju dengan harga pembebasan tanah yang terkena dampak pembangunan Bendungan Meninting tinggal beberapa kepala keluarga (KK). Pembebasan lahan untuk proyek tersebut mengacu hasil appraisal. Apabila ada masyarakat yang tidak mau melepas tanahnya karena menginginkan harga yang mahal, jauh di atas nilai appraisal maka hal itu tidak bisa dilakukan. Namun, pembebasan lahan
(Suara NTB/humasntb)
JUMPA BANG ZUL-UMMI ROHMI -Gubernur H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Halaman Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat (9/8). bisa sedikit di atas harga appraisal sesuai UU No.2 Tahun 2002 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan publik. “Untuk itu, untuk kepentingan masyarakat banyak memang tetap kita bayar, minimal sedikit di harga pasar. Tapi jangan semau-maunya, kasihan masyarakat yang lebih banyak,” ujarnya mengingatkan. Terkait adanya perbedaan harga tanah seperti yang disampaikan warga Dusun Murpeji,
Nasrah. Dr. Zul mengatakan semestinya harganya seragam. Untuk itu, ia menugaskan Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dan Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Eva Nurcahyaningsih menjadikan persoalan ini jadi prioritas untuk segera diselesaikan. ‘’Jangan sampai uang diberikan pusat dikembalikan lagi. Masyarakat jangan mau diprovokasi calo-calon tanah,’’ harapnya. (nas)
Organisasi Fotografi Salurkan Bantuan Korban Gempa Lombok Utara Tanjung (Suara NTB) Peduli dengan para korban gempa di Lombok, organisasi fotografi Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan kemanusiaan, Jumat (9/8) kemarin. Sumber bantuan dari dana penjualan dan pameran foto ‘Lombok - Palu Dongga-
la Rev!val’ sebelumnya. Dalam proses penyaluran, dua organisasi fotografi ini menggandeng AJI Mataram dan Forum Wartawan Pariwisata NTB. Sasaran bantuan warga Dusun Luk Timur, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Di sana, sekitar 600 kepala keluarga (KK) menjadi korban dan
hingga kini belum menempati rumah bantuan. “Ada tiga daerah di Lombok yang menjadi sasaran pemberian bantuan, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Timur, senilai total Rp 50 juta. Untuk Lombok Utara, kita memberikan bantuan kepada warga Dusun Luk Timur, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan
Son Diamar Tanggapi Isu Miring Sungdong Dari Hal. 1 Bangkit di Lombok, ini peluang untuk Lombok,’’ tegas Son Diamar saat dikonfirmasi via Whats App, Jumat (9/8). Ia menepis keras adanya pemberitaan mengenai Sungdong yang dicuatkan salah satu media online, tertanggal 14 Juni lalu. Di mana salah satu poinnya menyebutkan, Sungdong ditempatkan di bawah kurator pengadilan pada Maret 2018 dan menempatkan perusahaan itu berada diambang kebangkrutan. Ia menjelaskan, info negatif mengenai Sungdong menjadi catatan di mana dalam bisnis galangan kapal di Global Hub terdapat persaingan antar perusahaan. Selain Sungdong, catatan serupa (isu negatif) pernah terjadi pada perusahaan lain yang juga besar yaitu Hanjin. Saat itu, Hanjin menghadapi masalah di Korea dan memutuskan pindah ke Filipina. Di negara yang kini dipimpin Rodrigo Duterte itulah, Hanjin justru eksis dan tumbuh besar. ‘’Sungdong ini bukan perusahaan ecek-ecek. Ini perusahaan terbesar dan tercanggih. (Dia) bermasalah karena depresi global, order pembuatan kapal batal karena harga (bahan baku) mahal,’’ jelasnya. Di samping itu, cost produksi
pada item biaya pekerja di negara Korea juga sangat mahal, yakni mencapai 10 kali lipat dari biaya tenaga kerja di Indonesia. Di saat bersamaan, Pemerintah Korea juga tidak lagi memberikan insentif fiskal (pajak) yang sekarang dirong-rong oleh industri automotif dan IT. ‘’Makanya ingin ke luar, kita tinggal terima. (Investasi Sungdong) Tumbuhkan 40 ribu tenaga kerja kapal dan 100 ribu tenaga kerja komponen. Sungdong akan melatih SDM kita di industrinya di Korea sambil membangun yang di Lombok,’’ tegasnya lagi. Direktur PT. Diamar Mitra Kayangan ini heran, publik dalam negeri justru meributkan isu negatif yang belum tentu benar. Isu itu menurut dia, bisa saja dimunculkan oleh oknum yang ingin menggagalkan investasi Sungdong di Lombok Utara khususnya dan NTB pada umumnya. ‘’Akan(kah) kita biarkan pindah ke Filipina atau Vietnam? Kenapa kok kita ikut membangun opini di masyarakat jadi tidak percaya sebelum kerja. Padahal mereka serius akan berbuat, dalam waktu 10 hari Sungdong akan datang,’’ ujarnya meyakinkan. Ia mengajak publik di NTB untuk memadamkan isu negatif Sungdong yang sengaja diviralkan. Isu tersebut secara langsung kontra produktif dengan
keinginan Sungdong yang ingin berinvestasi secara serius. Agar dijelaskan ke publik, kata Don Diamar, bahwa masalah Sungdong di negerinya merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk menerimanya. ‘’Sungdong sedang bekerja siapkan dana. (Kalangan) Intelektual, pemerintah, dan Pemda, serta pers justru harus membantu wujudkan dan membuat sejuk,’’ harapnya. Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., usai mutasi ASN Jumat kemarin mengatakan tetap akan memberi kesempatan kepada Sungdong. Baginya, isu miring yang dibuatkan terkait investor tersebut harus dibuktikan. ‘’Jadi (investasi) ini sama dengan politik lah, jadi ada triktrik (menggagalkan, red). Ini investor besar datang, ada investor lain yang mungkin merasa ditinggalkan, ya seperti itulah,’’ ucap Najmul. Ia meyakini, langkah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dan dirinya yang sudah menandatangani MoU sudah tepat. Kalaupun ada isu miring, Najmul setengah bercanda menjawab santai. ‘’Ya, kemiringannya harus kita ukur berapa derajat,’’ guraunya berlalu menuju ruang kerja. (ari)
BMKG Ingatkan Hutan dan Lahan di NTB Rawan Terbakar Dari Hal. 1 kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Satklim Lombok Barat, Luhur Tri Uji Priyanto. Ditinjau dari parameter kerawanan kebakaran, menurutnya NTB termasuk daerah yang lahan dan hutannya mudah terbakar. ‘’Kalau lihat petanya pada Provinsi NTB pada zona merah, masuk kategori sangat mudah terjadinya kebakaran,’’ sebutnya. Sementara Deputi Meteorologi BMKG RI, Prabowo dalam keterangan tertulis diterima Suara NTB, Selasa (6/8) mengungkapkan, informasi titik panas tersebut dianalisis oleh BMKG berdasarkan citra Satelit Terra Aqua (LAPAN) dan Satelit Himawari (JMA Jepang). ‘’Peningkatan jumlah titik panas ini, menurutnya diakibatkan kondisi atmosfer dan cuaca yang relatif kering sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mudah terbakar. Kondisi tersebut perlu diperhatikan, agar tidak diperparah dengan maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian dengan cara membakar,” kata Prabowo. Oleh karena itu, BMKG terus berkoordinasi dengan Ke-
menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNPB, Pemerintah Daerah (BPBD), instansi terkait, dan masyarakat luas untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan, bahaya polusi udara dan asap, potensi kekeringan lahan dan kekurangan air bersih. Pada musim kemarau, kata dia, pola angin dominan berasal dari arah Tenggara, hal ini mendorong arah penyebaran (trayektori) asap melintasi perbatasan wilayah Indonesia (transboundary haze). Kondisi tersebut telah diantisipasi dalam bentuk informasi peringatan dini berupa monitoring sebaran asap dan prediksi zona kemudahan terbakar, dengan menggunakan Fire Danger Rating System (FDRS) sampai 7 hari ke depan untuk wilayah ASEAN. Dalam sistem tersebut terdapat peta prakiraan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran berdasarkan unsur cuaca untuk wilayah Asia Tenggara. Dalam seminggu ke depan diprediksi titik-titik tertentu di Indonesia sangat mudah terjadi kebakaran. Prabowo menerangkan, saat ini sebagian besar wilayah In-
donesia sedang mengalami musim kemarau (monsun Australia). Di mana pola angin secara umum berasal dari arah Tenggara yang bersifat kering. Selain itu, kondisi musim saat ini juga dipengaruhi oleh kondisi anomali suhu permukaan laut di perairan Indonesia yang negatif khususnya di selatan ekuator, El Nino dengan intensitas lemah yang berlangsung dari akhir 2018 saat ini menuju kondisi netral, serta Indian Ocean Dipole Mode yang saat ini bernilai positif. ‘’Kondisi kering itu diikuti oleh kemunculan hot spot yang dapat berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan yang pada akhirnya menimbulkan asap dan penurunan kualitas udara. Untuk itu diperlukan kewaspadaan dan langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak,’’ imbuhnya. Sementara dalam catatan, kebakaran hutan dan lahan di NTB baru-baru ini terjadi di Kecamatan Sembalun dan Sambelia, Lombok Timur. Kawasan yang terbakar sebagian masuk Taman Nasional Gunung Rinjani. Penyebab kebakaran di padang savana itu belum bisa dipastikan. (ars)
Gangga,” kata koordinator lapangan penyaluran bantuan, Ahmad Subaidi, Jumat kemarin (9/8). Bantuan yang diberikan, lanjut Pewarta Foto LKBN Antara Biro NTB ini, yaitu buku tulis, alat tulis, tas Sekolah, tandon air, sembako dan uang tunai untuk renovasi Mushola Nurul Iman, Dusun Luk. “Nilainya memang kecil dan tidak seberapa, namun kami berharap semoga bisa bermanfaat. Harapannya, kegiatan kemanusiaan seperti ini bisa diikuti oleh instansi atau lembaga lain, untuk membantu kebangkitan saudarasaudara kita korban gempa agar cepat bangkit,” harapnya. Sementara Saprudin, Ketua RT mewakili Kepala Dusun Luk Timur, mengucapkan terima kasih atas bantuan para wartawan. “Jujur kami akui,
banyak warga kami yang masih trauma. Bahkan sampai sekarang ada warga yang masih di pengungsian, atau di rumah keluarganya,” ujarnya. Dengan adanya bantuan seperti ini, sambungnya, paling tidak bisa membantu memulihkan mental warga yang terdampak bencana gempa, sehingga bisa segera bangkit dan aktifitas normal kembali. “Saat ini, tahap pembangunan rumah kami belum optimal bisa dilakukan, masih 60 persen. Itu karena terkendala dengan bahan bangunan yang minim di lapangan. Kalaupun ada, harganya juga tinggi (mahal). Sementara di satu sisi, bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah juga terbatas,” terangnya.(ars)
(Suara NTB/ars)
BANTUAN - Koordinator bantuan Ahmad Subaidi saat menyerahkan bantuan kepada pelajar di Dusun LukTimur, Desa Sambik Bangkol.
NTB Tuan Rumah Pertemuan Internasional Jaringan Cagar Biosfer Dunia Dari Hal. 1 Kemudian di Cagar Biosfer Samota ada hewan endemik seperti cicak jailangkung. Masalah illegal logging terutama di kawasan Gunung Tambora juga menjadi fokus perhatian sebelum perhelatan pertemuan internasional jaringan cagar biosfer dunia di NTB. Syamsudin mengatakan, pihaknya sekarang bekerja secara optimal melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Pulau Sumbawa. Pihaknya mengoptimalkan peran seluruh KPH bersama masyarakat setempat untuk mencegah illegal logging dan perambahan hutan. ‘’Minimal di kawasan inti tidak terjadi illegal logging. Yakni kawasan konservasi dan hutan lindung,’’ tandasnya. Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) resmi menyandang status sebagai cagar biosfer dunia. Penyerahan sertifikat Samota menjadi cagar biosfer dunia dilakukan dalam acara The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, Unesco di Paris, 17 – 21 Juni 2019. Pemprov NTB memiliki sejumlah alasan untuk mendorong agar Samota dijadikan cagar biosfer dunia. Pertama, karena Samota berada di antara bukit dan pegunungan yang di dalamnya terdapat berbagai flora dan fauna yang dilindungi. Selain itu, Samota juga merupakan lokasi dari Gunung Tambora yang diketahui pernah menjadi salah satu gunung yang
mengalami erupsi volcano terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Kedua, deklarasi Samota menjadi cagar biosfer diharapkan dapat memfasilitasi dan mempercepat pemerintah daerah dalam upaya mencapai SDGs di daerah masing-masing, Ke tiga, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, akan memberikan manfaat kepada NTB dalam rangka melindungi sumber alam dan mempercepat kesejahteraan ekonomi dan sosial di dalam provinsi tersebut. Ke empat, Rinjani dan Samota akan menjadi tuan rumah 13rd South East Biosphere Reserve Network atau pertemuan internasional jaringan cagar biosfer dunia kawasan ASEAN pada 2020. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTB dengan mendatangkan pengunjung dan juga upaya memperbaiki kondisi di daerah. Kelima, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, menjadi bukti dan komitmen Pemprov NTB mendukung pengembangan berkesinambungan. Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dengan ditetapkannya Samota menjadi cagar biosfer dunia. Pertama, hal ini akan memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan cita-cita konvensi keanekaragaman hayati. Kedua, akan menjadi media kerjasama antar pengelola cagar biosfer di seluruh dunia. Ketiga, dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah, pemantauan global dan pelatihan pakar dari seluruh dunia. (nas)
Oknum Pemborong Diduga Bawa Kabur Uang Proyek RTG Dari Hal. 1 Satu lagi pemborong lainnya diduga kabur membawa yang Rp70 juta padahal pekerjaan belum tuntas sesuai target. Modusnya juga sama, mengajukan pencairan kepada aplikator dengan alasan pekerjaan sudah selesai. ‘’Uang yang dibawa Rp 70 juta. Makanya pusing para tukang ndak dibayar,’’ ujarnya. Dikonfirmasi soal kasus kaburnya aplikator ini dibenarkan bendahara Pokmas Dusun Timur, Zohri. Namun tanggung jawab penuh ada di aplikator yang melakukan pembayaran. Pemborong itu diketahui direkrut aplikator untuk menangani tukang bangunan, bekerjasama dengan Pokmas untuk
pembangunan RTG 16 Kepala Keluarga (KK) di sana. Setelah pekerjaan berjalan, pemborong mengajukan klaim pembayaran. ‘’Rupanya pekerjaanya tidak tuntas. Kami juga heran, kenapa bisa dicairkan,’’ tanyanya. Dampak kaburnya pemborong itu, pekerjaan RTG jenis Rumah Instan Konvensional (Riko) menjadi telantar. Tukang pun berhenti bekerja karena belum dibayar oknum pemborong. ‘’Ini yang jadi penghambat. Pekerjaan belum lanjut,’’ keluhnya. Saat ini, kata Zohri, pihaknya sedang membahas penyelesaian dengan aplikator dan fasilitator agar pekerjaan bisa dilanjutkan. Sebab macetnya pekerjaan sudah berlangsung tiga bulan. ‘’Mudah mudahan
setelah Idul Adha bisa lanjut,’’ harapnya. Masalah lainnya masih terkait pemborong. Salah seorang pemborong asal Lombok Timur juga meninggalkan desa setempat karena merasa rugi. Awalnya, kontrak pekerjaan dengan tukang sistem borong, atau dibayar setelah pekerjaan tuntas. Namun dalam perjalanan berubah, tukang dibayar dengan sistem harian. Rp 100 ribu untuk tukang dan Rp 80.000 untuk peladen per hari. “Karena pemborongnya rugi, dia kabur, ndak mampu lanjutkan pekerjaan,” ungkapnya. Saat ini proses pengerjaan di dusun tersebut rata rata mencapai 40 persen. Bangunan RTG milik warga baru sampai tiang
pancang, sebagian atap rumah sudah terpasang. Kendala yang dihadapi kekurangan material dan tukang. Menurut Saprudin warga RT 06, pekerjaan sementara dihentikan karena belum ada suplai material seperi semen. ‘’Tukang juga kekurangan. Tapi kalau material sudah ada, tukangnya bisa bekerja lagi,’’ kata Saprudin. Dihubungi terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik meminta Pokmas agar tegas dengan menempuh upaya hukum. “Silakan Pokmas melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH),” sarannya, Jumat sore kemarin. Terkait sejumlah masalah pada pekerjaan RTG, pihaknya
terus intens berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda NTB untuk penanganan setiap temuan di lapangan yang berpotensi menghambat percepatan. Sementara upaya percepatan pekerjaan rumah korban gempa terus berjalan. Perkembangan terbaru, rumah yang sudah selesai dikerjakan mencapai 61.948 unit, dengan rincian untuk rusak berat mencapai 15.596 unit, rumah rusak sedang 10.899 unit dan rumah rusak ringan yang selesai dikerjakan 35.463 unit. Sementara rumah yang dalam proses pengerjaan mencapai 100.958 unit. Rinciannya, 44.674 unit rusak berat, 14.380 unit dan rumah kategori rumah rusak ringan 41.904. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 10 Agustus 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Prodi Penerangan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Penerangan Agama Hindu Jurusan Dharma Duta STAHN Gde Pudja Mataram menggelar seminar tahun 2019 dengan tema Tantangan Public Relation di Era Revolusi Industri 4.0. Seminar itu dilaksanakan di Aula Kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Jumat (9/8). Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Dra. Neni Yulianita, MS., dan Dr. Devie Rahmawati, S.Sos., M.Hum. Ketua Panitia Seminar Prodi Penerangan Agama Hindu, Drs. Ida Bagus Heri Juniawan, M.Si., dalam laporannya mengatakan, peserta seminar sebanyak 91 orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di lingkungan STAHN Gde Pudja, penyuluh non PNS, lembaga keagamaan Hindu, lembaga kepemudaan Hindu, alumni S1 dan pascasarjana STAHN Gde Pudja. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan pada seminar ini dibebankan pada DIPA STAHN Gde Pudja Mataram tahun 2019. Narasumber dalam seminar ini yaitu Prof. Dr. Dra. Neni Yulianita, MS., merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, dengan materi membangun SDM di bidang Public Relation yang berkompeten dan berstandar global. Selain itu, narasumber lainnya, Dr. Devie Rahmawati, S.Sos., M.Hum., merupakan dosen Fakultas Vokasi, Universitas Indonesia, dengan materi Tantangan dan Peran Strategis Public Relation di Era Globalisasi. Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., dalam sambutannya mengatakan, melalui seminar ini pihaknya ingin menguatkan public relation walau pun di zaman serba robot, karena public relation adalah profesi yang dalam mengubah sesuatu dari tidak baik menjadi baik. “Dalam Hindu, public relation itu Dharmasawitra lakukan pertemanan persahabatan kepada siapa saja,” katanya. Prof. Dr. Dra. Neni Yulianita, MS., dalam pemaparan materinya menyampaikan pada revolusi industri 4.0 mengutamakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana robot tidak lagi dioperasikan manusia, tetapi robot sudah mempunyai otak sendiri. Konsep big data juga begitu populer. Barang elektronik seperti mempunyai otak yang sangat cerdas. Dan dimensi keterbukaan sangat kuat. Menurutnya, persaingan global menuntut seluruh praktisi public relations di Indonesia supaya bangkit bersinergi meningkatkan citra dan reputasi bangsa. “Selain itu, peran public relation, yaitu sebagai penyambuh lidah, center of information, jantungnya lembaga atau organisasi, dan representasi lembaga atau organisasi,” kata Neni Yulianita. (ron/*)
(Suara NTB/ron)
PEMAPARAN - Narasumber Prof. Dr. Dra. Neni Yulianita, MS., (tengah) saat memaparkan materi pada seminar Prodi Penerangan Agama Hindu, STAHN Gde Pudja Mataram, Jumat (9/8).
Siswa SMK Kesuma Berbagi Hewan Kurban Mataram (Suara NTB) Toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk apapun. Sebab toleransi merupakan ajaran universal semua umat manusia. Untuk itu, perwujudan nilai toleransi harus senantiasa diajarkan di dalam lingkungan pendidikan. Sementara guna mewujudkan toleransi antarumat beragama, siswa SMK Kesuma Mataram pada momentum perayaan hari raya Idul Adha tahun ini, kembali memberikan hewan kurban. Guru pembina agama, SMK Kesuma Mataram H. M. Irawan Mahdan, menyebutkan tradisi berbagi hewan kurban telah berlangsung sejak lama. Setiap tahun pihak sekolah selalu mengumpulkan uang kurban hasil urunan siswa. Selanjutnya uang hasil urunan siswa dibelanjakan untuk membeli hewan kurban. Sama seperti tahun lalu, Idul Adha kali ini siswa sekolah setempat berhasil membeli seekor kambing kurban. Namun demikian, hewan kurban yang telah dibeli tidak disembelih di sekolah. Melainkan didistribusikan ke pengurus maajid lingkungan sekitar sekolah. “Kita mau serahkan hewan kurbannya ke pengurus Masjid Nurul Iman Karang Jangkong dari perwakilan siswa yang muslim,” sebut Irawan saat memdampingi penyerahan, Jumat kemarin. Melalui penyerahan hewan kurban ini, pihaknya berharap agar ada pembelajaran secara langsung yang diterima para siswa seperti terbiasa untuk berbagi dengan sesama dan untuk mewujudkan toleransi dengan sesama. (dys)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Penggunaan Rektor Asing Harus Melihat Kebutuhan Mataram (Suara NTB) – Wacana yang disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir untuk mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) disambut pro dan kontra. Untuk PTN di wilayah NTB sendiri, masih perlu dilihat kebutuhan institusi tersebut. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., menyampaikan bahwa penggunaan rektor luar negeri atau asing harus melihat kebutuhan dari institusi tersebut. LLDIKTI Wilayah VIII
menaungi PTN di Bali dan NTB. “Untuk PTN di wilayah LLDIKTI Wilayah VIII, rektor asing tergantung kebutuhan apakah dibutuhkan oleh institusi itu, karena harus disiapkan juga infrastruktur, rektor asing juga harus memenuhi kriteria yang diberikan oleh
pemerintah,” katanya. Oleh karena itu pihakya masih menunggu regulasi yang diberikan Kemristekdikti. Jika memenuhi regulasi, dalam kondisi saat ini bisa saja terjadi rektor asing memimpin PTN, begitu pun sebaliknya rektor di PTN bisa
digunakan di luar negeri. “Tidak boleh kita bilang siap atau tidak siap tapi bagaimana kriterianya. Selama memenuhi regulasi, dalam kondisi yang namanya world wide, bisa saja terjadi. Begitu juga rektor kita bisa digunakan luar negeri,” jelas Dasi. Dasi menegaskan, penggunaan rektor asing memimpin PTN masih wacana, karena belum ada kriteria atau regulasi yang resmi. Wacana tersebut bagus untuk diperdebatkan. Karena negara lain
juga ada yang menggunakan rektor asing. “Sebelum diterapkan, diwacanakan dulu, mudah-mudahan ketika terjadi seperti itu kita tidak lagi gagap, tidak lagi kaget, semua wacana bagus untuk didiskusikan untuk memberikan pemahaman apakah kita perlu atau tidak apakah saatnya perlu atau tidak,” jelasnya. Wacana penggunaan rektor asing oleh Menristekdikti diharapkan meningkatkan ranking PTN bisa menembus peringkat 100 besar dunia. (ron)
ACP dan DASI NTB Bantu Tarung Derajat Santri Penghafal Quran Siapkan 20 Atlet Ikut Pra-PON
Mataram (Suara NTB) Bertempat di dusun Karang Bayan Barat, desa Karang Bayan, Lingsar, Lombok Barat, DASI NTB menyampaikan bantuan kawankawan pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam komunitas Anggun Cinta Perdana (ACP) Hongkong berupa enam ekor kambing untuk santri penghafal Quran Ponpes Darul Quran Mulia Lombok. Bantuan tersebut diserahkan Hanan Yusron selaku Fundraising DASI NTB mewakili ACP Hongkong. Bantuan ini diterima langsung oleh Ust Usman Alhafiz sebagai pimpinan ponpes Darul Quran Mulia Lombok. Hanan Yusron berharap agar kambing-kambing bantuan ini bisa dipelihara dangan baik sehingga bisa beranak pinak dalam jumlah banyak, untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk membiayai sekolah para santri penghafal Quran yang kebanyakan dari kalangan anak yatim. Sementara itu Ust Usman Alhafiz usai menerima bantuan mengatakan atas nama pimpinan ponpes Darul Quran Lombok mengapresiasi serta berterima kasih kepada ACP Hongkong dan DASI
(Suara NTB/ist)
UNTUK SANTRI - Komunitas Anggun Cinta Perdana (ACP) Hongkong melakukan serah terima enam ekor kambing indukan untuk santri penghafal Quran Ponpes Darul Quran Mulia Lombok. NTB. ‘’Semoga kawan-kawan ACP Hongkong nan jauh di sana dilancarkan rizki, diberikan kesehatan dan umur panjang,’’ katanya. Ust Usman melanjutkan, para santri kami yang dari kalangan anak-anak yatim, mondok dan sekolahnya gratis alias ditanggung sama pihak pondok atau donatur lainnya.’ Mereka yang mendapat bantuan hewan kambing yakni Panji hafal 20 juz, Raisya F. Sabila hafal 1 juz, Hulmi hafal 1 juz dan Idris
hafal 15 juz. Sementara itu, Ejah Suryatna selaku koordinator ACP Hongkong via WA mengatakan bantuan kambing ini bertujuan untuk mendidik para santri bisa berwirausaha kecilkecilan walaupun sibuk dengan aktivitas menghafal di pondok. ’’ Tidak itu saja, supaya kita makin cinta dengan Rasululloh SAW. Sebab dahulu kala Sang Rasul Muhammad SAW juga seorang pengembala kambing sejak usia remaja,’’ ujarnya. (r)
Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tarung derajat menyiapkan 20 atlet mengikuti Pra-PON yang berlangsung di GOR Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat (Jabar), 13-17 November mendatang. Masing-masing atlet harus meraih minimal peringkat lima besar untuk bisa lolos mengikuti PON XX/ Papua 2020. “Kami sudah menyiapkan 20 atlet mengikuti Pra-PON tarung derajat di Bandung bulan November,” ucap Sekretaris Umum (Sekum) Kodrat NTB, Dedy Noorcholish kepada Suara NTB, Jumat (9/8). Dedy yang merupakan pelatih Pelatda Mayung NTB menjelaskan penetapan 20 atlet yang dipersiapkan di ajang kualifikasi PON itu sejak tahun 2018. Puluhan atlet itu merupakan atlet juara di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018. Jumlah atlet yang dipersiapkan mengikuti Pra-PON tahun 2019 diakui Dedy lebih banyak dibandingkan penampilan NTB di Pra-PON 2015, di mana saat itu NTB hanya menurunkan 14 atlet dan meloloskan delapan atlet. Banyaknya jumlah atlet yang disiapkan mengikuti Pra-PON tahun 2019 dikarenakan Kodrat NTB akan mengikutsertakan lima atlet di kelas seni gerak, sisa 15 atlet akan berlaga di kelas tarung. Berbeda di PraPON sebelumnya NTB tak punya wakil atlet di kelas seni gerak. Selanjutnya dari 20 atlet yang disiapkan terdapat lima atlet yang masuk dalam Pelatda Mayung NTB, yakni Murdani, Muhammad Lukman, Kurniawan, Novi Jayanti dan Rina Selviana. Kelima atlet itu merupakan atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di kejurnas dan di PON 2016. Selain mengandalkan atlet Pelatda Mayung NTB, pengurus cabor tarung derajat juga akan mengirim sebanyak 15 atlet juara Porprov NTB. Belasan atlet itu tengah menjalani latihan desentralisasi di masing-masing kabupaten/Kota di NTB. Sementara target tarung derajat NTB di ajang kualifikasi PON nanti adalah meloloskan atlet sebanyakbanyaknya dengan harapan tarung derajat NTB dapat mempertahankan dua medali emas yang pernah diraih di PON 2016. Dedy Noorcholish (fan)